Edisi 17 Juli 2017 | SuaraNTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 105 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 17 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

OTT - Loket pengambilan karcis penyeberangan di Pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano yang pernah jadi target OTT tim saber Pungli Lotim. Pintu keluar masuk pelabuhan menjadi salah satu sektor pungli yang diawasi Saber Pungli.

Prona

Satgas Saber Pungli

Dulu Garang, Kini Melempem

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibentuk dengan Perpres 87 tahun 2016. Sosok tim yang disegani, karena setelah dilantik beberapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) membuat tiarap para pelaku pungli di beberapa sektor. Tapi pada akhirnya garang itu hanya di tahun pertama.

Selanjutnya kini melempem tahun kedua. Alasannya miskoordinasi dan sokongan anggaran?

TO K O H DAK Bakal Hangus SELAIN memberikan batas waktu penyerahan laporan penggunaan dana desa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memberikan tenggat waktu untuk pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap I paling lambat 21 Juli mendatang. Jika realisasi DAK tahap I kurang dari 75 persen, maka DAK tahap II dan III otomatis akan hangus alias tidak akan dicairkan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE., M.Sc.IB., MBA ketika Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Satgas Akui Mengendor

(Suara NTB/dok)

SABER Pungli dinilai sebagai lembaga yang memiliki andil dalam memberantas pungli yang meresahkan masyarakat. Efektivitasnya bisa dilihat dari beberapa kasus yang sudah ditangani, bahkan sudah sampai pengadilan. (lihat tabel). Namun keberadaannya belum berdampak penuh bagi pemberantasan pungli di semua sektor.

Sebab laporan masyarakat ditangani lamban dan bahkan ada yang tak ditangani.

Bersambung ke hal 15

Taukhid

KASUS pungli di NTB yang ditangani tim Saber didominasi Prona. Oknum pemerintah desa diduga masih menarik uang dari program sertifikasi tanah gratis itu. Satu kasus yang terbukti di Pengadilan yakni pungli Prona Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Kades setempat, Nursimah dihukum penjara Ismail Bafadal 1 tahun atas pungutan terhadap 426 sertifikat tahun 2016.

Dugaan pungli Prona juga menjerat Kades Labuhan Bajo, Kecamatan Utan, Sumbawa, berinisial H yang diduga memungut uang tambahan pengurusan 200 sertifikat tahun 2016. Kades ini terjerat OTT. OTT tim saber di KLU menangkap Kades Sambik Elen, Februari 2017 lalu. Kades berinisial AW itu akan dihadapkan ke meja hijau pengadilan tipikor pada Pengadilan Pegeri Mataram.

Ada pula laporan pungli Desa Mambalan tahun 2016. Laporannya masih diselidiki Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram.

Bersambung ke hal 15

Rumaksi SJ

Ibnu Salim

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 SELAIN di tingkat provinsi, Satgas Saber 123456789012345678901234567 Pungli juga dibentuk di tingkat kabupaten dan 123456789012345678901234567 kota. Masing masing dikukuhkan dengan SK 123456789012345678901234567 Bupati dan Walikota. Tapi soal kinerja masih 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 belum merata, satu sisi ada yang agresif, di daer123456789012345678901234567 ah lain justru masih terkendala koordinasi.

123456789012345678901234567 Catatan yang paling impresif soal ditunjuk123456789012345678901234567 kan Tim Saber Pungli Lombok Utara. Mereka 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 cukup agresif sejak dikukuhkan sesuai Surat 123456789012345678901234567 Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara, H. 123456789012345678901234567 Najmul Akhyar, Desember 2016 lalu.

123456789012345678901234567 Tim Saber Pungli KLU menjaring dua kasus 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 dugaan Pungli di dua desa berbeda. Satu kasus 123456789012345678901234567 di Desa Senaru perihal dugaan Pungli tiket 123456789012345678901234567 masuk air terjun Sindang Gila, dan satu lagi 123456789012345678901234567 Pungli kepengurusan Prona yang diduga meli123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 batkan Kades Sambik Elen.

123456789012345678901234567 Dalam aturan yang menyangkut pungli mau123456789012345678901234567 pun pemberantasan korupsi menurut Kapolres 123456789012345678901234567 Lombok Utara, AKBP Rifai, SH ternyata anca123456789012345678901234567 man hukumannya tidak main-main, ancaman 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 pidananya 9 tahun. ‘’Yang dominan di OTT ada 123456789012345678901234567 di pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang pem123456789012345678901234567 berantasan tindak pidana korupsi, menyebut123456789012345678901234567 kan bahwa PNS atau penyelenggara negara 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 menerima hadiah/janji padahal diketahui kare123456789012345678901234567 na kekuasaan/kewenangan,” ujarnya.

123456789012345678901234567 Namun meski dua kasus membuktikan ada123456789012345678901234567 nya Pungli, Kapolres mengimbau agar jajaran 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 kades dan aparat di desa tidak lantas pobia de123456789012345678901234567 ngan OTT dan Tim Saber Pungli. Ia meyakinkan 123456789012345678901234567 jika seluruh pelayanan dilaksanakan sesuai atu123456789012345678901234567 ran, maka tidak akan terjadi masalah hukum.

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Lampau Target di Lotim 123456789012345678901234567 Tim Saber Pungli Lotim dibentuk dan diket123456789012345678901234567 uai oleh Wakapolres Lotim, Kompol. Nanang 123456789012345678901234567 Budi Santosa, diklaim tertinggi menangani ka123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 sus di NTB. 123456789012345678901234567 Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu(14/7), Ket123456789012345678901234567 ua Pokja Bidang Penindakan pada Tim Saber 123456789012345678901234567 Pungli Lotim, AKP. Antonius F. Gea, mengata123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 kan bahwa dari kabupaten/kota di NTB. 123456789012345678901234567 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567

Syahrul

Mendominasi

Pungli

Mahal, Sewa Lahan Budidaya Tembakau Virginia Mataram (Suara NTB) – Luas areal tanam budidaya tembakau di NTB terus mengalami penyusutan. Tahun 2012, luas areal tanam tembakau di NTB sebanyak 37.055 hektar, menurun menjadi 23.752 hektar pada 2015 lalu. Selain penurunan luas areal tanam, sewa lahan untuk

budidaya tembakau Virginia di NTB juga dinilai mahal.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan porsi untuk sewa lahan dari keseluruhan biaya produksi tembakau Virginia sangat besar. Ia menyebutkan, sewa lahan mencapai Rp 15-20 juta

per hektar. Jika sewa lahan sebesar Rp 20 juta per hektar maka cost yang dikeluarkan petani dalam satu hektare sebesar 65 juta. ‘’Kalau porsi sewa lahan itu Rp 20 juta dengan cost 45 juta, maka total biaya yang dikeluarkan menjadi Rp 65 juta satu hektar,’’ katanya di Mataram,

Tak Ada Kejelasan

Pemprov Didesak Segera Kaji Proyek ”Hortipark” dan Pelabuhan Telong Elong Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB didesak segera mengkaji kelanjutan pembangunan proyek-proyek mangkrak yang tidak ada kejelasannya hingga saat ini. Beberapa proyek mangkrak tersebut seperti pengembangan hortipark di Lombok Tengah dan Pelabuhan Telong Elong di

Lombok Timur.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB terkait adanya beberapa proyek yang masih dibiarkan mangkrak dan tidak ada kejelasan kelanjutan pembangunan oleh Pemprov NTB, Bersambung ke hal 15

”

Kemarin Komisi IV sudah sampaikan agar semua proyek mangkrak jadi perhatian eksekutif. Eksekutif harus mengkaji segara

pekan kemarin.

Pihaknya meminta perusahaan tembakau di daerah ini untuk mengedukasi petani yang menjadi binaan mereka. Jangan sampai, kata Husnul, pembelian tembakau oleh perusahaan meningkat kemudian masyarakat berbondong-bondong menanam tidak peduli

dengan sewa lahan yang dinilai terlalu besar tersebut. ‘’Kita menyarankan paling tidak sewa lahan itu di bawah Rp 10 juta satu hektar,” katanya.

Dalam satu musim tanam tembakau Virginia, kata Husnul jumlah masyarakat yang terlibat mendekati 100 ribu orang.

Bersambung ke hal 15

Pusat Garap FS Jalan Layang Lembar – Kayangan Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR mengambil alih penyusunan feasibility study (FS) rencana pembangunan jalan layang dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Semula, penyusunan FS tersebut akan dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah NTB. ‘’Untuk jalan layang itu sekarang ini FS digarap oleh pusat, Kementerian PUPR. Kita tak tahu kemarin dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional diambil alih oleh pusat.

Waktu kami bahas di Makassar, dibahas di Surabaya ternyata FS untuk jalan layang ini di-handle oleh pusat,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Syahdan, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

Dengan diambil alihnya penyusunan FS ini oleh pusat diharapkan bisa cepat selesai. Menurut Syahdan, pengambilalihan penyusunan FS ini dinilai akan mempercepat realisasi pembangunan proyek tersebut. “Karena kalau pusat yang handle, begitu jadi maka selesai (langsung dianggarkan untuk konstruksi),” katanya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Betapa Sulitnya Menyadarkan Masyarakat

Koordinasi Lintas Instansi WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., meminta para pihak melakukan koordinasi intens. Ini menyusul dugaan Pasar Cakranegara menjadi tempat mangkalnya wanitawanita yang diduga PSK (Pekerja Seks Komersial). ‘’Kan bukan hanya petugas di sekitar sana saja. Jadi harus ada koordinasi Pol PP, aparat kepolisian,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Minggu (16/7).

Bila perlu, lanjut dia, diturunkan tim gabun(Suara NTB/fit) gan di sana. Apalagi, Parhan Dinas Perdagangan Kota Mataram mensinyalir, bukan hanya Pasar Cakranegara, praktik serupa juga terjadi di beberapa pasar tradisional lainnya. Seperti Pasar Mandalika dan Pasar Panglima. Pengamanan di Pasar tradisional, terlebih di malam hari dengan adanya dugaan penyalahgunaan pasar sebagai tempat mangkalnya para PSK, tidak cukup hanya diserahkan kepada petugas pasar atau Satpol PP saja. ‘’Petugas pasar itu kan ndak seberapa. Mereka hanya beberapa orang dan mereka ndak punya wewenang yang lebih,’’ cetusnya. Parhan melihat, pengamanan pasar tradisional sudah menjadi kepentingan bersama. Sehingga dibutuhkan koordinasi bersama antar instansi. Ia berharap, pengamanan pasar saat ini menjadi prioritas dari pihak-pihak terkait.

Parhan menegaskan, pemerintah tidak bisa menggantungkan pengamanan pasar tradisional hanya pada petugas pasar saja. Sebab, permasalahan di pasar tradisional terbilang cukup kompleks. ‘’Terlebih ada PSK yang mangkal di sana. Itu sudah masalah lain,’’ imbuhnya. Petugas pasar, katanya, hanya bertanggung jawab terhadap keamanan pasar. ‘’Disana ada PSK, ada preman mabuk-mabukan. Itu sudah masalah lain,’’ sebutnya. Politisi PKS ini mengimbau jajaran eksekutif dapat berkoordinasi mengatasi persoalan ini. Parhan menyarankan agar ada petugas rutin yang siaga di tiap-tiap pasar tradisional. Terutama di pasar tradisional yang ditengarai menjadi tempat mangkalnya para PSK. Anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini yakin bahwa petugas pasar yang jumlahnya hanya beberapa orang, tidak akan mampu mengatasi persoalan komplek yang terjadi di sana. Upaya yang pernah ditempuh Pemkot Mataram dengan jalan pemberian dana tali asih dianggap tidak menyelesaikan persoalan. Karena nyatanya, praktik prostitusi ini justru berpindah tempat ke pasar-pasar tradisional. (fit)

TUMPUKAN sampah pada siang hari masih kerap kita temukan di beberapa titik salah satunya karena masih rendahnya kesadaran warga terhadap kebersihan.

Hal ini diakui salah satu anggota Satgas Kebersihan Dinas LH, Abdurrahman Mukhtar kepada Suara NTB kemarin.

Ia mengaku kerap menemukan warga yang seenak sendiri membuang sampah pada siang hari. Padahal di depan TPS Pasar Pagesangan telah dipasang spanduk terkait jadwal pembuangan sampah. Bahkan tak jarang yang ditemukan ialah warga yang menggunakan seragam ASN. “Masyarakat ini sangat kurang (sadar). Padahal dia sudah tahu dan kita sudah tempelkan (spanduk aturan pembuangan sampah). Jelas sudah ada

larangannya,” keluh Mukhtar yang setiap hari berjaga di TPS depan Pasar Pagesangan ini.

Mukhtar mengaku tak tahu apa yang membuat warga sulit mengikuti aturan yang berlaku.

“Mungkin karena punya kesibukan masing-masing, ndak sempat buang pagi dan lainnya.

Sering kita larang dan kita suruh balik lagi nanti sore tapi alasannya mau ke kantor dan lainnya,” ujarnya. Ia pun kerap mempertanyakan kepada warga yang kedapatan membuang sampah di luar jadwal apakah di lingkungan mereka tak ada kendaraan roda tiga yang melayani. Tapi semua mengaku di lingkungan masing-masing telah memiliki layanan pengangkutan sampah oleh kendaraan roda tiga. “Tapi mungkin enggak tahu kendalanya apa sehingga buangnya di sini,” ujarnya.

(Suara NTB/ynt)

BERSIHKAN SISA TUMPUKAN SAMPAH - Anggota Satgas Kebersihan Dinas LH Kota Mataram, Abdurrahman Mukhtar sedang membersihkan sisa tumpukan sampah di TPS Pasar Pagesangan. TPS ini merupakan salah satu titik krusial karena masih kerap ditemukan tumpukan sampah pada siang hari.

Spanduk larangan yang dipasang di pagar bangunan dekat TPS itu pun kini telah menghilang. Mukhtar mengakui telah tiga kali dipasangi spanduk, namun ada yang rusak dan hilang.

Selama ini pihaknya hanya se-

batas menegur warga yang tidak taat aturan. Selama ini belum ada sanksi yang diterapkan.

“Tapi kita laporkan temuan kita di lapangan seperti ini,” ujarnya.

TPS Pasar Pagesangan dijaga tiga orang Satgas Kebersihan

yang bertugas secara bergiliran dari pagi sampai malam hari.

TPS tersebut merupakan salah satu titik krusial karena berada di pinggir jalan raya dimana pada siang hari sampah yang berserakan masih kerap terlihat. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 751 aset tanah di Kota Mataram senilai Rp 344 miliar lebih belum memiliki sertifikat. Ketidakjelasan dokumen ini dikhawatirkan akan terjadi saling klaim kepemilikan lahan antara pemerintah dengan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs.HM. Syakirin Hukmi belum lama ini mengatakan, lahan dimiliki Kota Mataram secara bertahap sedang diajukan pembuatan sertifikat ke Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi, tidak bisa secara keseluruhan mengingat jumlah titik lahan, anggaran serta kemampuan ATR/BPN melayani pengurusan dokumen. "Paling tidak kita bisa selesaikan 10-15 sertifikat tiap tahun," kata Syakirin.

Luas tanah yang disertifikatkan berbeda - beda. Artinya, butuh waktu lama untuk menginventaris secara keseluruhan. Kemungkinan peluang tanah itu diklaim oleh orang lain seperti aset di Tanjung Karang. Syakirin menegaskan sepanjang dokumen awal jelas dipastikan tidak akan beralih.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H.M. Zaini menjelaskan, permasalah aset selalu jadi masalah yang butuh pembenahan secara serius.

Sebab, persoalannya kompleks sehingga harus

diselesaikan secara bertahap.

Beberapa waktu lalu, eksekutif didorong membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk kebijakan diskresi walikota.

Tapi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak memperbolehkan diskresi terhadap aset bermasalah senilai Rp 20 miliar lebih. "Saya minta ke kadisnya perlu dihapus.

Kalau hilang diminta dilaporkan ke polisi," kata Zaini.

Demikian pula, aset tanah bersertifikat dan tidak. Karena, ada beberapa tanah diakui oleh pihak lain sulit di klarifikasi.

"Makanya tanah ditelusuri siapa yang mengelola. Harus dipertanggungjawabkan jelas. BPN harus terlibat," kata Zaini.

Sejumlah catatan BPK merekomendasikan Pemkot Mataram agar segera ditindaklanjuti. Sehingga, tidak lagi menjadi temuan dikemudian hari. Jangan sampai, tanah tidak bersertifikat diambil alih pihak lain meskipun nilainya tidak seberapa. (cem)

Pemkot Belum Anggaran Penanganan 751 Lahan Punya Sertifikat Sampah Belum Ideal

Mataram (Suara NTB) – Anggaran penanganan sampah di Kota Mataram belum ideal sesuai dengan standar penanganan sampah nasional. Itulah salah satu penyebab sampah ini masih terus menjadi persoalan yang dihadapi Pemkot Mataram. Dengan anggaran yang belum ideal ini, Kota Mataram belum dapat disetarakan dengan Surabaya dalam hal kebersihan kota. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP akhir pekan kemarin, jika disesuaikan dengan standar nasional, minimal anggaran yang harus disediakan untuk penanganan sampah sampai ke TPA sebesar Rp 100 ribu per ton per hari.

Sementara anggaran penanganan sampah di Surabaya jauh melampaui standar nasional hampir Rp 200 ribu per ton per hari. “Seharusnya sampah yang masuk ke depo atau TPS, di TPS itu sudah ada pengolahan. Jadi ndak perlu sampah itu harus ke TPA. Ada pengolahan, ada upaya R3 (reduce, reuse, recycle),” jelasnya. Sedangkan anggaran penanganan sampah di Kota Mataram jauh di bawah standar nasional yaitu Rp 51 ribu per ton per hari. “Setengah dari standar nasional,” ujarnya.

Kendati anggarannya jauh di bawah standar nasional, Irwan mengklaim jangkauan pelayanan lebih dari 80 persen. Ia membandingkan Kota Mataram dengan kabupaten/kota lain di NTB yang untuk melayani pengangkutan sampah di satu kecamatan saja banyak yang tidak mampu. Jika mengacu penanganan sampah seperti Surabaya, Irwan mengatakan pemkot setempat juga memiliki pabrik pengolahan sampah.

Anggaran yang dibutuhkan pun tidak kecil jika ingin seperti itu.

Pihaknya pun ingin mencontoh Surabaya, tapi hal itu sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. “Kita harus apresiasi kebijakan kepala daerah Kota Mataram memprioritaskan sampah ini.

(Suara NTB/ynt)

TPS - Belum idealnya anggaran penanganan sampah Kota Mataram membawa konsekuensi pada munculnya titik-titik tumpukan sampah. Salah satunya di TPS yang ada di Jalan Arya Banjar Getas yang masuk wilayah Kecamatan Sekarbela ini.

Anggarannya terbesar kita punya kalau di NTB. Coba lihat kabupaten-kabupaten lain, berapa anggarannya?” kata mantan Camat Selaparang ini.

Ia mengatakan jika ketidakmampuan menangani sampah di Mataram dikaitkan dengan kecilnya luas wilayah, anggapan itu menurutnya keliru.

Karena produksi sampah di Mataram terbesar yang sampai ke TPA dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. “Mobilisasi penduduknya tinggi, dunia usahanya tinggi. Usaha-usaha yang produktif tinggi. PKL setiap hari, setiap malam, itu bedanya kota dengan kabupaten. Kita ibukota, pusat segalan-

ya; pusat pendidikan, pusat pemerintahan,” jelasnya.

Menaikkan standar anggaran penanganan bisa dilakukan secara bertahap. Pada APBD Perubahan juga rencananya akan dinaikkan anggaran untuk kebersihan. Perhitungan angggaran harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sarana prasarana, SDM, dan operasional. Anggaran untuk penanganan kebersihan khususnya sampah yang dikelola Dinas LH pada 2017 ini mencapai Rp 24 miliar.

Nilai ini menurutnya masih minim karena hampir setengah dari anggaran itu atau Rp 10 miliar digunakan untuk membayar gaji pasukan kuning. (ynt)

Mulusnya Pengurusan Izin bagi Pemodal Besar Mataram (Suara NTB) Kota Mataram kini jadi magnet bagi investor. Sebagai ibukota provinsi dengan sektor perdagangan dan jasa terus berkembang. Dibalik kemudahan keran investasi di Kota Mataram aspek sosial, ekonomi serta aturan sebagai landasan justru diabaikan.

Keran investasi itu terbuka lebar bagi para pemodal besar saja. Pengurusan izin mulus dengan dalih mengejar pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Tapi siapa sangka, persoalan lain justru jadi pekerjaan baru Pemkot Mataram.

Pembangunan mal dekat perempatan di Cakranegara menimbulkan kemacetan.

Demikian pula, rumah makan siap saji di perempatan Jalan Sriwijaya.

Siapa tak kenal pemilik modal tersebut. Rumah makan siap saji itu milik pengusaha tersohor di NTB. Sementara, mal itu milik pengusaha nasional yang juga mantan Menteri era Susilo Bambang Yudhoyono.

Baik mal dan rumah makan siap saji harus memperhatikan analisis dampak lalu lintas (amdal lalin).

Kemudahan investasi pemodal besar, tanpa memperhatikan kajian teknis menjadi tanda tanya. Jangan sampai harga diri Pemkot Mataram tergadaikan karena mengejar pendapatan daerah.

Apalagi dengan dalih membuka lapangan pekerjaan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter-

padu Satu Pintu Kota Mat- mengeluarkan rekomendasi aram, Drs. Cokorda Sudira adalah Kementerian PerMuliarsa menyampaikan, hubungan. Pihaknya hanya pengurusan izin tidak ada memberikan catatan berpemberlakuan secara spesial dasarkan fakta di lapangan.

"Dishub bagian dari tim. antara investor besar dan masyarakat biasa. Artinya, Yang berhak mengeluarkan resepanjang persyaratan diaju- komendasi dari Kementerian kan lengkap dan benar akan Perhubungan," paparnya.

Catatan diberikan oleh langsung diproses. "Ndak ada istilah tebang pilih gitu," kat- Dishub ada dua poin. Pertama, jalur keluar kendaraan diminanya pekan kemarin.

Dikatakan, izin dikeluarkan ta lewat belakang. Karena tidak seperti IMB dan HO harus mela- memungkinkan lewat pintu lui rapat teknis yang melibat- depan akan menimbulkan kan SKPD teknis. Terkait ka- kemacetan. Kedua, pintu masuk jian Amdal Lalin Mal depan disarankan ke dalam tidak sepPolsek Cakranegara jadi ke- erti saat ini. "Pintu masuk buwenangan Dinas Perhubungan. kan seperti sekarang ini. Itu kan "Kalau kami hanya menerima terlalu keluar," tandasnya.

Khalid mengakui beropberes. Persyaratan lengkap erasinya mal itu menimbulkan langsung proses," jawabnya.

Cokorda menegaskan, kemacetan. Bahkan, parkir liar tidak ada perlakuan istimewa tumbuh subur. (cem) kepada siapa pun. Lain halnya dengan rumah makan siap saji di Jalan Pejanggik secara peruntukan tidak boleh.

Dikonfrmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan, Analisis Dampak Lalu Lintas dikaji oleh rekanan yang ditunjuk perusahaan. Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut. Jika berada di jalan negara kewenangan Kementerian Perhubungan, jalan provinsi kewenangan berada di Dinas Perhubungan.

Baru kemudian Dinas Perhubungan Kota jika ranahnya masuk jalan kota.

Terkait TransCokorda Sudira Muliarsa mart kewenangan

HM. Syakirin Hukmi

(Suara NTB/dok)

ALAT Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram beberapa pekan lalu terjadi kerusakan. Sementara, kebutuhan kartu identitias terutama anak - anak berusia 17 tahun sangat tinggi. Perekaman oleh Dukcapil dialihkan ke kantor camat.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra menjelaskan, perekaman KTP (Suara NTB/dok) Elektronik kecaCahya Samudra matan sejak lama diberikan kewenangan untuk melakukan perekaman.

Hanya saja, pekan lalu alat perekam milik Dukcapil rusak sehingga masyarakat yang mengantre dialihkan ke kecamatan.

Kebutuhan identitas penduduk ini didominasi oleh anak usia 17 tahun yang ingin melanjutkan kuliah, sehingga warga membludak. "Kalau kewalahan sih ndak juga. Tapi petugas perekaman cukup kaget saking banyaknya," kata Cahya pekan kemarin.

Membludaknya antrean itu karena yang dilayani masyarakat se - Kota Mataram. Yaya sapaan akrabnya mengaku, Dukcapil mengarahkan warga agar merekam ke kecamatan. Salah satu pilih warga adalah Kecamatan Sekarbela yang aksesnya lebih dekat. "Saat pelayanan saya sempat tanya ternyata ada yang dari Sayang - Sayang," akunya.

Perekaman tersebut sama sekali tidak mengganggu sistem atau basis data di kecamatan. Database di kecamatan langsung terkoneksi dengan server di Dukcapil. Untuk pencetakan KTP, pihaknya tidak bisa melakukan. Disamping bukan jadi kewenangan kecamatan. Juga masih kelangkaan blanko KTP. Masyarakat hanya diberikan surat keterangan pengganti KTP. "Hanya Suket saja bisa dikeluarkan," paparnya.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan sangat tinggi. Karena, KTP dibutuhkan untuk pelayanan lainnya termasuk mendaftar ke perguruan tinggi.

Mantan Lurah Pagutan Barat tidak menyebutkan capaian perekaman di Kecamatan Sekarbela.

Secara normatif disampaikan jika sebagian besar warga telah merekam.

Pihaknya berusaha jemput bola bersama Dukcapil melakukan perekaman ke kelurahan. (cem)

(Suara NTB/dok)

Bantu Perekaman

Jarum jam telah menunjukkan sekitar pukul 11.00 Wita pada Minggu (16/7). Tapi sampah di depan Pasar Pagesangan masih berserakan hingga di pinggir jalan.

Seharusnya berdasarkan aturan jadwal pembuangan sampah yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, di atas pukul 07.00 tak ada lagi sampah yang menumpuk di TPS. Berdasarkan aturan itu, warga hanya boleh membuang sampah ke TPS pada pukul 18.00-06.00 setiap harinya.

Parkir Tanpa Karcis Masuk Kategori Pungli Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Mataram telah memberlakukan karcis parkir tepi jalan umum sejak pertengahan Juni 2016. Namun hingga kini, penggunaan karcis parkir ini belum maksimal. Masih ditemukan banyak juru parkir (jukir) yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Parkir tanpa memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir ini dapat dikategorikan sebagai pungli.

Demikian ditegaskan Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa, SH.,MH. “Pungutan liar itu yang tidak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk parkir yang Rp 1.000-Rp 2.000 itu. Kalau Rp 1.000 kali banyak orang, jadi banyak. Dia tidak punya karcis, dia tidak punya dasar untuk memungut uang dari masyarakat. Itu masuk kategori pungli dan bisa ditangkap itu,” tegasnya.

Ia mengatakan kendati jukir bisa ditangkap karena tidak memberikan karcis, tidak serta merta harus dihukum tahanan dan sampai diseret ke pengadilan. “Ada restorative justice, di bawah tim penindakan itu kita punya namanya Satgas Yustisi,“ ujarnya.

Pihaknya bisa mengarahkan Satgas Yustisi untuk menangani pungli parkir ini. Sanksinya yang diberikan bisa sebatas teguran dan pembinaan.

Baduarsa mengatakan se-

harusnya persoalan itu juga menjadi tugas dari Tim Saber Pungli Kota Mataram. Berdasarkan Perpres terkait Tim Saber Pungli, penanganan yang bisa dilakukan untuk pungli parkir ini salah satunya pencegahan. “Pencegahan dan tim Satgas Pencegahan pasti sudah turun yang diketuai Inspektorat,” ujarnya.

Menurutnya selama ini masyarakat juga kerap menganggap dengan membayar parkir hanya Rp 1.000 sampai Rp 2.000 tanpa karcis bukan masuk kategori pungli. “Padahal itu merupakan pungli. Pesan saya kepada masyarakat kalau parkir di manapun upayakan minta tiketnya, minta karcisnya. Kalau tidak diberikan, itu masuk pungutan liar,” jelasnya.

Sejauh ini pihaknya juga belum menerima laporan langsung dari masyarakat terkait parkir tanpa karcis ini. Jika ada laporan, tim penindakan akan langsung turun menangani persoalan tersebut. “Kalau ada laporan pasti turun tim penindakan. Kasatreskirim saya beserta busernya nanti tangkap. Penindakan tidak an sich atau tidak harus sampai penyidikan, sidang pengadilan. Kan ada yustisi di bawahnya,” ujarnya. Tim yustisi yang akan memutuskan sanksi bagi yang bersangkutan apakah cukup hanya dengan teguran atau pembinaan. “Tapi kalau mengarah ke hal-hal besar yang banyak merugikan masyarakat kita sampai ke penyidikan,” tambahnya. (ynt)

Komunitas Pesona

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 3 (Suara NTB/lin)

Spot foto ruang tamu yang ada di rumah terbalik.

Pertama di NTB

Menarik, Spot Foto Unik di Rumah Terbalik Praya (Suara NTB) Perkembangan media sosial kini menjadi trend di masyarakat. Berbagai jenis foto hits sangat mudah ditemukan. Dari yang muda hingga orang tua berlomba-lomba mengunggah fotonya di masing-masing akun miliknya.

Beberapa orang melihat peluang ini untuk mengembangkan bisnis, salah satunya bisnis spot foto. Bukan hanya spot foto di alam namun terdapat berbagai spot foto buatan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan swafoto. Salah satunya Rumah Terbalik yang ada di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Sekitar 500 meter sebelum sampai di Pantai Kuta, terdapat bangunan dengan tulisan Rumah Terbalik yang berada tepat di pinggir jalan.

Banyak mobil terparkir di depan bangunan ini. Sebab banyak pengunjung yang ingin menyaksikan dan mengambil gambar di spot foto unik itu.

“Ini terinspirasi karena kami melihat di sini belum ada spot foto seperti ini yang dapat digunakan oleh anak muda terutama. Karena sekarang ini sudah jamannya media sosial dan banyak yang mengunggah fotonya ke akun miliknya. Kami menyediakan spot foto berupa rumah terbalik,” kata Owner Rumah Terbalik Ettik Hindmarch, di Kuta, Minggu (16/7).

Ia mengatakan bahwa ini

Ettik Hindmarch merupakan konsep yang baru untuk menyalurkan hobi foto. Ini juga merupakan rumah terbalik pertama yang ada di NTB. Ia berharap banyak pengunjung yang datang dan menikmati sensasi berfoto di setiap spotnya.

Di tempat ini ada Sembilan spot foto yang disediakan. Ada yang berupa kamar tidur, penjara, pom bensin, perkantoran, rumah sakit gigi, ruang tamu, salon, dapur dan toilet. Pengunjung dapat menikmati semua spot itu hanya dengan membayar Rp 60 ribu untuk dewasa dan Rp 30 ribu untuk anak-anak.

Saat ini, setiap harinya ada 80 orang yang datang untuk mengambil gambar. Ini juga sangat cocok untuk liburan keluarga. Sebab bisa juga men-

jadi spot foto untuk foto sekeluarga. Meskipun belum resmi dibuka, namun spot foto rumah terbalik ini banyak diminati.

Terutama wisatawan lokal yang berasal dari Lombok.

“95 persen pengunjung itu berasal dari lokal. Kami ingin menampilkan sesuatu yang baru dan menarik untuk warga Lombok. Ini bisa menjadi spot yang unik untuk mereka bisa mengambil gambar,” ujarnya.

Pihaknya pun akan mengganti tema untuk spot foto itu sekali dalam setahun. Sehingga wisatawan tidak merasa jenuh dengan tema yang diberikan. Ia juga berharap wisatawan yang berasal dari luar Lombok dapat merasakan sensasi berfoto di beberapa tempat yang sudah disediakan.

“Dalam waktu dekat kami juga akan membuat kolam renang anti basah. Jadi setiap orang bisa mengambil gambar di kolam renang itu tanpa harus takut basah. Konsepnya akan kami buat sedemikian rupa dan ini akan menjadi kolam renang anti basah pertama di Indonesia,” kata ibu satu anak ini.

Ia melihat peluang ini sebagai bentuk liburan yang berbeda dari biasanya. Sehingga saat berkunjung ke kawasan Kuta, wisatawan tidak hanya dapat mengambil gambar atau menikmati suasana di pantai saja. Namun juga dapat menikmati keseruan berfoto di rumah terbalik ini. (lin)

(Suara NTB/lin)

Spot foto kamar tidur yang ada di rumah terbalik.

(Suara NTB/lin)

Spot foto penjara yang ada di rumah terbalik.

(Suara NTB/lin)

Spot foto doter gigi yang ada di rumah terbalik.

(Suara NTB/lin)

Spot foto ruang dapur yang ada di rumah terbalik.

(Suara NTB/lin)

Spot foto pom bensin yang ada di rumah terbalik.

(Suara NTB/lin)

Spot foto ruang kerja yang ada di rumah terbalik.

(Suara NTB/lin)

Spot foto tempat salon yang ada di rumah terbalik.

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

(Suara NTB/dok)

Revisi Perda Pilkades PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan akan melakuan merevisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun revisi yang dilakukan tidak terlalu banyak hanya pada beberapa aturan saja. Terutama terkait aturan syarat dukungan minimal 10 persen bagi calon kepala desa (kades) yang kemungkinan bakal dihapus.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Jalaludin Suara NTB, Sabtu (15/7).

Menurutnya, rencana penghapusan syarat dukungan minimal mencuat setelah melihat hasil evaluasi pelaksanaan pilkades di 15 desa sebelumnya. Dalam hal ini banyak muncul permasalahan, lantaran persoalan syarat dukungan minimal tersebut. Sebagai gantinya, akan dimasukkan aturan tentang seleksi tulis bagi calon kades. Hal ini sebagai bagian dari proses seleksi bagi calon kades yang akan bertarung di pilkades.

Sebelumnya, syarat dukungan minimal 10 persen dimasukkan sebagai salah satu persyaratan bagi calon kades yang akan bertarung di pilkades. Namun pada pelaksanaannya, banyak muncul persoalan, sehingga banyak pilkades yang terganggu akibat penafsiran terhadap aturan yang tidak seragam di tingkat bawah.

Meski demikian, tegas Jalaludin, penghapusan aturan syarat minimal tersebut baru usulan dari pemerintah daerah dan akan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nantinya. Kalaupun kemudian, aturan tersebut tidak jadi dihapus. Tetap akan ada revisi.

Bahkan nantinya, pada tataran aturan teknis tidak hanya dengan satu peraturan bupati (perbup) saja yang akan dibuat seperti pada pilkades sebelumnya. Tetapi ada beberapa perbup yang akan dibuat disesuaikan dengan tahapan pilkades itu sendiri. Dengan begitu, setiap tahap pilkades bisa bebas dari persoalan, sehingga fokus antisipasi persoalan hanya pada tahapan sengketa hasil pilkades saja.

Disinggung anggaran pelaksanaan pilkades, Jalaludin mengaku sampai sejauh ini belum disusun. Karena masih harus menunggu proses revisi regulasi pilkades selesai terlebih dahulu.

Apalagi, anggaran pilkades sangat tergantung dari tahapan pelaksanaan pilkades. ‘’Kalau syarat dukungan minimal tetap diberlakukan, maka anggaran yang harus disiapkan jelas lebih banyak. Karena pastinya butuh anggaran tambahan untuk proses verifikasi syarat dukungan tersebut,’’ terangnya.

Data yang diperoleh dari DPMD Loteng, total ada 93 desa dari 142 total jumlah desa yang akan menggelar pilkades serentak tahun 2018. “Desa-desa yang akan menggelar pilkades mendatang ialah desa yang masa bakti kadesnya selesai tahun 2017 dan 2018,” tandas Jalaludin. (kir)

Pokwan Kemiri KLU

Potensi Besar yang Kurang Modal Tanjung (Suara NTB) Basis produksi kemiri di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang ada di Desa Salut dan Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, rupanya memiliki potensi tinggi sebagai penopang ekonomi masyarakat. Hanya saja, optimalisasi pengelolaannya masih tertatih-tatih lantaran kurangnya permodalan.

Masuknya WWF Nusa Tenggara Mataram memberikan pendampingan, mulai menunjukkan adanya perubahan. Petani kemiri yang dulunya menjual secara parsial ke tengkulak kini membentuk lembaga, Kelompok Wanita Tani Kemiri. Di Desa Selengen tepatnya Dusun Tangga, beranggotakan 130 KK. Sedangkan di Salut, anggotanya 35 KK dengan kelompok yang berbeda.

Ketua HKM Selengen, Luji Hartono, kepada Suara NTB, Sabtu (15/7) mengungkapkan areal tanam pohon kemiri di Hutan Kemasyarakatan seluas 56 hektar. Sedangkan di areal yang belum berizin seluas 100 ha, yang akan didorong agar bisa diizinkan masuk ke dalam wilayah hutan kemitraan.

Selain di areal itu, ada lagi pohon kemiri di areal bersertifikat meski jumlahnya masih minim, antara 5-6 batang. ‘’Produksi kami mencapai 250 ton per tahun, untuk saat ini baru awal panen. Panen raya sekitar bulan September dengan target produksi minimal 10 ton per bulan,’’ ungkap Luji.

Dampak adanya kemiri ini, warga Dusun Tangga tidak susah payah memikirkan pekerjaan. Warga yang tak punya areal tanam, terlibat sebagai buruh mengumpulkan biji kemiri. Sejak masuknya WWF memberi pendampingan, alur bisnis kemiri diperbaiki dengan memangkas mata rantai pemasaran.

Sebelumnya harga beli gelondongan oleh pengepul mentok di angka Rp 4 ribu per kg. Kini melalui kontak kerjasama dengan pabrik pengolahan kemiri di Pancor Dao, LombokTengah, harga jual gelondongan petani Rp 6 ribu per kg, dan Rp 30 ribu per kg dalam bentuk OC (kemiri yang sudah dikupas).

Hanya saja, menurut Luji, transaksi kemiri antara Pokwantan Tangga dengan anggotanya yang masih belum sempurna. Pasalnya Poktan belum memiliki pondasi permodalan yang cukup walaupun serapan pasar sangat tinggi. Berapapun produksi pokwantan diserap oleh pabrik.

Pascapanen? Tahun sebelumnya proses belum ounya kemampuan olah. Sejak 2016 masuk pembinaan langsung WEF, sehingga bentuk Poktanwan dalam bentuk kemiri sudah di kupas. Kini warga memiliki 2 alternatif penjual, yakni berupa gelondongan dan OC. Berikutnya Poktan juga akan mengolah kemiri menjadi Minyak Kemiri agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi. “Kami utamakan menjual OC, setelah tidak mampu mengolah baru jual gelondongan,” imbuhnya.

Ketua Pokwantan Kemiri Dusun Tangga, Eti Kamariani, di sela-sela demo pengolahan kemiri kepada anggotanya, Sabtu lalu mengatakan salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya permodalan. Untuk membeli kemiri pada panen raya, kelompok wanita kesulitan menebus setiap kilogram dropping anggotanya. Sebab dengan produksi 250 ton dan harga gelondongan Rp 6 ribu, maka Pokwan diasumsikan harus menyiapkan fresh money paling minim Rp 1,5 miliar.

Dana itu belum termasuk biaya pengolahan dari gelondongan menjadi OC di Dapur kelompok. Meski pihak pabrik siap membeli sebanyak yang dikirimkan, namun uang tunai hanya akan diterima saat transaksi cash and carry di pabrik.

“Mengatasi kekurangan modal, kami memberlakukan penundaan pembayaran purna jual selama 9 hari. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Desa dan diberikan fasilitas pinjaman Rp 100 juta melalui LKM desa,” ujarnya.

Di tengah gencar-gencarnya program pemerintah yang bisa diakses melalui KUBe atau Wira Usaha Baru, kelompok ini justru pesimis. Terlebih lagi, dana Rp 9 miliar WUB praktis tak bisa dicairkan karena kendala regulasi di Pemkab.

Namun demikian, NGO pendamping Pokwantan yakni WWF Nusa Tenggara Mataram, bersikeras untuk membuat kelompok ini maju. WWF sudah memberangkatkan pengurus dan anggota Pokwantan Kemiri Dusun Tangga untuk pelatihan ke basis produksi.

“Di KWT Tangga, WWF sudah memberikan alat-alat pengolahan Kemiri, seperi alat pecah, alat kemas dan pengukur kadar air.

Sedangkan di Desa Salut, dari dukungan Bappenas kami sudah membuatkan rumah produksi,” klaim Pendamping WWF, Arya.

Sejak didampingi tahun 2016 lalu, WWF telah menguatkan kelembagaan kelompok, mencarikan pasar dan mendesain bisnis plan. Pihaknya menargetkan, Pokwantan Selengen dan Salut, menjadi sentra produksi terbesar di Pulau Lombok. “Potensi Kemiri se KLU yang sebenarnya 5.900 ton, sekarang baru 250 ton. Jumlah ini masih belum seberapa dibandingkan produksi pulau Sumbawa yang mencapai 100.000 ton,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Paham Radikalisme Tidak Boleh Dibiarkan Berkembang Selong (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi., mengingatkan kepada masyarakat khususnya jemaah NU untuk tidak memberikan tempat bagi berkembangnya paham radikalisme. Menurut wagub, hingga saat ini masih terdapat sel-sel ISIS di NTB yang sedang tidur, sehingga harus tetap dikawal dan tidak diberikan ruang untuk bangun.

“Sel-sel tidur dari ISIS masih ada di NTB, kita khawatirkan kalau sel ISIS itu bangun. Sehingga peran dari NU untuk menjaga dan mengawal supaya sel itu tidak

bangun,” pesannya saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (15/ 7).

Ditegaskannya, NU harus senantiasa tidak memberikan tempat untuk bangunnya pa-

ham radikalisme tersebut, karena akan berdampak terhadap stabilitas politik, keamanan serta perekonomian di Indonesia pada umumnya. “Jadi ternyata di daerah

kita masih ada sel-sel itu,”ungkapnya.

Saat disinggung lokasi sel ISIS, orang nomor dua di NTB ini enggan memberikan jawaban. Namun dari hasil rapat pimpinan daerah bersama Forkopinda yang dipimpinnya, terungkap jaringan ISIS di NTB berupa istilah sel-sel tidur masih ada, sehingga hal tersebut harus diantisipasi supaya tidak bangun.

Untuk itu, pemerintah se-

lalu mekakukan pendeteksian serta dilakukan antisipasi oleh aparat kepolisian serta penerapan pembinaan terhadap lokasi-lokasi yang menjadi titik sel-sel dari jaringan ISIS tersebut.

“Saat ini mereka belum bangun karena antisipasi kita yang cukup ketat. Di manamana juga terjadi di Indonesia, seperti di Solo. Bahkan di dekat istana negara juga ada,” ujarnya mencontohkan. (yon)

Mendaki Rinjani

Wisatawan Harus Bayar Rp 300 Ribu

(Suara NTB/ari)

BUTUH JEMBATAN - Jembatan penghubung pionir sudah digagas warga di dua desa di Kecamatan Kayangan, tapi tak ada tindak lanjut dari pemerintah.

Mobilitas Warga Tersendat

Warga Minta Jembatan Penghubung Dua Desa Tanjung (Suara NTB) Akses ekonomi dan warga di 2 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), yakni Desa Selengen dan Salut Kecamatan Kayangan tersendat lantaran tidak adanya jalan penghubung. Masyarakat sejatinya sudah membuat jembatan penghubung sebagai pionir jalan, namun karena minimnya dukungan pemerintah, akses itu pun terputus.

Akses jalan/jembatan tersebut terletak di sebuah kali yang menjadi batas Desa Selengen dan Desa Salut. Prasarana itu dibangun tahun 2010 lalu oleh mantan Kades Salut, Karianom. Jembatan dengan panjang dan lebar masing-masing 6 meter dan 3 meter itu dibuat permanen oleh pemdes. Mobilitas ekonomi maupun mobilitas lintas warga kedua desa yang cukup tinggi menjadi pertimbangan pembangunannya.

Namun saat ini, akses jalan itu hanya sesekali digunakan, terutama saat musim penghujan di mana air kali cukup deras.

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Kadus Tangga, Desa Selengen, Luji Hartono, mengatakan setidaknya ratusan KK di 6 dusun di kedua desa itu, mengidamkan dibukanya akses kedua wilayah. Di Desa Selengen ada warga dusun Tangga, Samik Jengkel dan Sangiang. Sedangkan dari Desa Salut juga 3 Dusun yaitu Salut Barat, Lokok Beru dan Salut Kendal. Walaupun masyarakat sudah siap berswadaya, namun dukungan dari pemerintah (kecamaatan dan kabupaten) hingga kini belum terlihat.

“Sejak adanya jembatan akses jalan ini bisa dilalui roda

dua maupun jalur warga baik untuk sekolah dan ke pasar.

Sekarang kami tidak bisa sehingga kami terpaksa keliling lewat Dusun Tampes kalau mau ke Salut” ungkap Luji.

Bagi warga di dua desa itu, kedekatan satu sama lain tidak hanya secara topografi wilayah, melainkan pula hubungan interaksi karena ekonomi, profesi dan hubungan keluarga. Dari Salut ada guru yang mengajar di SDN 4 Selengen, sedangkan dari Selengen puluhan siswa mengakses lembaga Madrasah (MTs/MA) di Desa Salut. Lantas dengan tidak adanya penghubung jembatan, menyebabkan biaya ekonomi tinggi bagi warga.

“Di Salut ada pasar tradisional selain Pasar Tampes.

Walaupun sekali seminggu tetapi paling tidak kami bisa 2 kali seminggu ke pasar membawa hasil bumi untuk dijual,” sambungnya.

Warga berharap, keberadaan jembatan/jalan pionir yang sudah tersedia itu mendapat dukungan Pemerintah KLU. Pasalnya jembatan ini dulunya digadang akan dibangun melalui program MP3KI era Presiden SBY. Pergantian pimpinan di pusat berdampak pada rencana kelanjutan jembatan itu seketika sirna.

Kadus Tangga, Azis, membenarkan warganya siap secara swadaya untuk membuka akses tersebut. Mulai dari pelebaran jalan tanpa biaya hingga gotong royong membangun dan membuka jalan.”Dari kesungguhan masyarakat tidak ada masalah, kami siap gotong royong, pembebasan lahan gratis. Selama untuk kebutuhan umum, kami siap,” katanya. (ari)

Telat Dinikmati Masyarakat

Selong (Suara NTB) Terhitung sejak 1 Juli 2017 lalu, tarif penyesuaian trekking rinjani diterapkan.

Wisatawan asing wajib membayar Rp 300 ribu untuk sekali naik dari ketentuan sebelumnya hanya Rp 150 ribu sekali naik. Ketentuan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejatinya hitungan per hari Rp 150 ribu.

Namun hasil kesepakatan bersama dengan para pelaku wisata cukup Rp 300 ribu sekali naik.

Kepala Resort Taman Nasional Gunung RInjani (TNGR) Zainuddin kepada Suara NTB menjelaskan, ketentuan sebenarnya tentang penyesuaian tarif pendakian ini sehari harus membayar Rp 150 ribu. Maka akumulasinya selama lebih dari sehari tinggal dilakukan pengalian. Biasanya para turis yang datang ini berada 3 hari dua malam di Rinjani. Hitungannya harus membayar Rp 450 ribu.

Namun, ketentuan besaran tarif itu menuai protes dari

para pelaku wisata, sSehingga disepakati paket dua hari dua malam diminta total Rp 300 ribu. Sebelumnya juga, kata Zainuddin, bayar Rp 150 ribu dipatok untuk berapapun lamanya. “Aturan itu harusnya memang per hari dihitung.

Sekarang karena para pelaku yang minta, diminta jatahnya dua hari dihitung sehingga kita tetapkan bersama Rp 300 ribu,” ucapnya.

Adapun jumlah wisatawan yang datang mendaki Rinjani untuk beberapa hari terakhir ini sudah mengalami penurunan.

Rata-rata sehari saat ini 100200 orang. Tidak seperti saat ramainya bisa tembus sebanyak 1.300 orang per hari.

Masalah sampah, sambungnya memang masih menjadi pekerjaan berat di Rinjani. Penanganan sampah ini sejatinya sudah melibatkan tim khusus. Sehari rata-rata 1 kuintal sampah yang diturunkan dari Rinjani.

Banyaknya sampah itu diakui menjadi keluhan besar.

Penyebab utamanya masih

Manfaatkan Teknologi, UGR Terus Berbenah Selong (Suara NTB) Universitas Gunung RInjani (UGR) terus berbenah untuk meningkatkan mutu. Salah satu yang dilakukan hasil kerjasama dengan Universitas Gunadarma, UGR memanfaatkan teknologi dengan mulau mengaplikasikan website, www.gunungrinjani.ac.id. Seiring dengan perkembangan era informasi, UGR ingin menunjukkan komitmen memberikan informasi kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Pembantu Rektor III, Eko Prihartono, kepada Suara NTB, Sabtu (15/7) lalu. Dia mengatakan, website UGR ini sudah diisi dengan berbagai konten yang nantinya dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa datang ke UGR bisa langsung melihat di mana saja.

Pendaftaran mahasiswa ke depan bisa lewat online. Diharapkan juga ada satu sistem yang bagus, seluruh mahasiswa bisa memiliki identitas sendiri, sehingga bisa melihat posisi nilai, SKS dan kelulusannya serta proses perkuliahan yang sudah ditempuh seperti apa bisa dengan mudah bisa diketahui.

(Suara NTB/rus)

BERBENAH - Kampus UGR terus berbenah untuk meningkatkan mutu. Salah satunya dengan menggandeng Universitas Gunadarma.

“Kita juga sudah mencoba membangun ID untuk para dosen. Bagaimana dosen punya ID masing-masing. Teknologi informasi ini menjadi bagian penting dan tidak bisa dilepas dalam pembangunan perguruan tinggi,” terangnya.

Menurutnya, salah satu cara untuk promosi juga bisa dengan memanfaatkan teknologi. Kegiatan bisa di-up date semua secara online. Kegiatan-kegiatan kampus dapat

pendroping barang ke Kabupaten Lotim. “Keterlambatan karena adanya suplayer yang membatalkan sepihak. Sehingga kami perlu penyiapan schedule ulang karena tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai spek,” jelasnya.

Sementara, katanya, untuk pendistribusian beras saat ini sudah selesai didistribusikan.

Dalam pendistribusiannya, pihak penyedia barang membantu Dinas Sosial mendistribusikan ke 21 lokasi dengan kouta yang ditentukan oleh bupati. Termasuk untuk barang atau paket logistik sudah 100 persen didroping ke gudang penyimpangan, yakni di GOR Selaparang Lotim.

Untuk barang yang masih tersisa di gudang, Eni menjelaskan sifatnya masih menggan-

bisa langsung tersiar sebagai bagian dari promosi.

Fisik bangunan bisa dilihat.

UGR sudah mulai merancang sedemikian rupa. Dirancang oleh Universtas Gunadarma yang basis pengetahuannya memang banyak ke bidang teknologi informasi. UGR pertama kali membuat web yang lebih baik dan menunjukkan pada masyarakat dunia, lewat website inilah UGR yang sebenarnya. (rus)

Pergunu Lotim Siap Perjuangkan Kader NU Selong (Suara NTB) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Cabang Lombok Timur (Lotim), siap mendukung dan memperjuangkan penuh kader Nahdlatul Ulama (NU) yang maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik tingkat Kabupaten Lotim maupun Provinsi NTB. Tidak lain, langkah itu ditujukan untuk peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Pergunu Lotim, Saifudin

Zuhri, pada acara silaturahmi keluarga besar guru Nahdlatul Ulama (NU) bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT-NU) Danger Kecamatan Masbagik, Sabtu, (15/7).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua PWNU NTB, TGH. Taqiuddin Mansyur, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Anggota DPRD NTB, H. Rumaksi, Ketua Yayayan Ponpes Al Ijtihad Al Mahsuni serta Ketua STIT- NU Danger dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Menurutnya, penguatan basis NU sangat penting dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Maka dari itu, katati yang rusak-rusak. nya, pada Disinggung terkait adanya salah satu tahun 2018 item sirup yang sudah mengalami mendatang kedaluwarsa, Eni membantah. Menuyang meruparutnya, semua kan tahun poliitem paket tik, guru yang khususnya berada di yang dapat bawah naudikonsumsi ngan NU harus masih melek politik. dalam “NU mendormasa layak ong dan siap dikonsumsi. mendukung “Tidak ada Kader NU unyang tuk maju kedaluwardalam kancah sa,” bantahpolitik NTB nya. m a u p u n (yon) Lotim,” ungkapnya.

Misalnya, katanya, untuk Wakil GuEni Istiadaturrostamiah bernur NTB, H.

Kontraktor Sebut Akibat Adanya Pembatalan Sepihak Selong (Suara NTB) – Kontrakor paket sandang pangan Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait terlambatnya pendistribusian dari kontrak yang sudah disepakati.

Menurutnya, bantuan yang dihajatkan bagi 80 ribu warga miskin itu telat didistribusikan karena adanya beberapa kendala tekhnis, seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh salah satu supplier dan lainnya.

Demikian disampaikan, kontraktor paket sandang pangan Lotim, Eni Istiadaturrostamiah, dari CV Era Nusa Insani, Lamongan Jawa Timur, kepada wartawan di Selong, Sabtu (15/7).

Menurutnya, kendala teknis yang juga dihadapi karena pengadaan paket tersebut bertepatan dengan momentum lebaran, sehingga berdampak terhadap

rendahnya tingkat kesadaran dari para pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Harapannya, pengunjung bersama dengan para pelaku wisata dan porter yang membawa serta para tamunya hendaknya memperhatikan sampah.

Persoalan masih minimnya fasilitas tidak ditampik Zainuddin. Namun pihaknya meyakinkan sudah ada komitmen pemerintah untuk memperbaiki. Secara bertahap akan dikelola dengan baik.

“Tahun ini, akan dibuatkan toilet di Pelawangan, dulu sudah sempat dibangunkan toilet di sana tapi sudah rusak dan yang merusak adalah para pengunjung sendiri,” ucapnya.

Tim yang dilibatkan untuk menangani sampah ini dari beberapa kelompok pecinta alam. Harapan besarnya urusan sampah ini bisa segera teratasi. Dibutuhkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah sampah sehingga bisa terselesaikan. (rus)

(Suara NTB/yon)

Muh. Amin yang merupakan Kader NU siap akan diberikan dukungan oleh Pergunu Lotim apabila maju sebagai calon Gubernur NTB, termasuk anggota DPRD NTB, H. Rumaksi pada Pilkada Lotim pada 2018 mendatang.

Selain itu, ia juga menyampaikan perguruan tinggi NU di NTB sangat banyak, salah satunya di Masbagik Kabupaten Lotim. Untuk itu, pendidikan NU harus tetap disuarakan, serta menjadi garda terdepan dan corong masyarakat untuk selalu menguatkan faham ahlussunnah wal jamaah.

Sementara, Ketua PWNU NTB, TGH. Taqiuddin Mansyur, menjelaskan, setiap orang harus tetap menjadi guru. Ketika menjadi gubernur, DPRD maupun bupati, seseorang itu harus tetap menjadi guru, guru dalam artian yang cukup luas. Guru menjadi generasi yang akan datang, bila menjadi guru maka apapun yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi semua umat.

Di sisi lain, Wagub H. Muh. Amin, mengaku, hingga saat ini dirinya belum menentukan sikap apakah akan maju dalam Pilgub NTB 2018 mendatang. Hal itu dikarenakan ia masih fokus pada amanah yang diembannya serta tidak menimbulkan anggapan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik. Akan tetapi, katanya, siapapun yang ditakdirkan untuk memimpin menjadi kepala daerah, harus diterima. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 5

Proyek Rumah Kumuh Senilai Belasan Miliar Diduga Salah Kamar (Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan KTP pada warga di Masjid Nurul Iman Batu Kumbung Lingsar.

Bupati Lobar Antar Dokumen Kependudukan ke Warga Giri Menang (Suara NTB) Untuk meningkatkan pelayanan ke warganya dalam hal pelayanan publik berupa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan KTP, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid melakukan strategi jemput bola dengan langsung turun membagikan KTP ke masyarakat. Salah satu sasarannya warga di Desa Batu Kumbung, Fauzan menyerahkan secara simbolis dokumen berupa akta kelahiran dan KTP elektronik milik warga yang belum diambil.

Kegiatan tersebut dilakukannya usai Salat Zuhur berjamaah di Masjid Nurul Iman Batu Kumbung Lingsar, Sabtu (15/7) usai menghadiri undangan warga di Desa Sedau. Hal ini dilakukan menyusul kegiatan yang sama di desa lain dan perekaman warga secara massal beberapa waktu lalu.

Upaya ini menjadi dorongan aktif bupati kepada bawahannya untuk memberikan layanan terbaik ke publik. Terutama dengan target capaian perekaman administrasi kependudukan, Pemkab Lobar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terbebani lebih dari empat puluhan ribu KTP belum tercetak dan puluhan ribu lainnya yang belum direkam. “Dinas Dukcapil harus terus jemput bola,” tegas Fauzan.

Bupati yang dikenal sebagai sosok sederhana dan tidak protokoler itu sangat antusias dan memuji kekompakan yang diperlihatkan oleh masyarakat Lingsar. “Dengan modal kebersamaan, itu menjadi modal dasar dan awal untuk meraih cita-cita kita bersama,” ujar ayah Kanzan dan Nada ini kepada seluruh warga yang hadir.

Mengakhiri kunjungannya, Fauzan menyerahkan 30 KTP dan 11 akta kelahiran kepada masyarakat yang disaksikan Kepala Dinas Dukcapil, H. Muridun, Sekretaris Dinas Fathurrahman, serta Camat Lingsar Rusditah. (her)

Pemkab Loteng Tata Lahan ”Hortipark” Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini telah menyiapkan sejumlah program pendukung, guna menata kembali hortipark yang ada di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara. Sejumlah fasiltas pendukung juga akan dibangun. Dengan begitu diharapkan, keberadaan hortipark bisa lebih optimal lagi. “Kita berharap hortipark ini nantinya benar-benar menjadi pusat pengembangan, penelitian dan pendidikan tanaman di daerah ini. Untuk itu, fasilitas pendukung yang dibutuhkan perlahan akan ditambah yang dimulai dari tahun ini,” tegas Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Sabtu (15/7).

Salah satu fasilitas yang akan dibangun tahun ini adalah rumah semai. Yang nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani setempat untuk keperluan pusat pengembangan benih tanaman pangan unggulan dan bisa dikembangkan di daerah ini. Untuk itu ke depan, benih tanaman pangan unggul yang ada di daerah ini bisa dikembangkan di hortipark, sehingga petani di daerah ini tidak perlu lagi mendatangkan benih unggul dari luar Loteng. Tetapi bisa suplai dari dalam daerah.

“Rumah semai ini memang kita hajatkan bagi gapoktan yang ada di sekitar hortipark sebagai pusat pengembangan benih unggul tanaman pangan di daerah ini. Sehingga keberadaan hortipark tersebut memang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan Loteng pada umumnya,’’ ujarnya. Tidak hanya itu, tahun ini pihaknya akan mulai menyusun DED pembangunan menara pandan gsupaya paling lambat tahun depan, fasilitas tambahan tersebut ditargetkan sudah bisa dibangun. “Khusus untuk penataan hortipark, tahun ini kita sudah programnya perbaikan kantor dan fasilitas pendukung di dalamnya,” imbuh Iskandar.

Disinggung persoalan lahan, Iskandar mengatakan itu koordinasi dengan pemerintah pusat. Pihaknya dalam hal ini hanya melaksanakan program saja, karena urusan status lahan termasuk sengketa lahan yang ada di dalamnya, merupakan kewenangan pusat. Ia menjelaskan, dari total 350 hektar lebih total luas lahan hortipark tersebut, Pemkab Loteng hanya mengelola sekitar 100 hektar saja sisanya dikelola oleh pemerintah provinsi dan ada juga sebagai kawasan penyangga. “Prinsipnya kita tetap jalan dengan program yang sudah ada. Persoalan lahan sepenuhnya diserahkan ke pemerintah pusat,” tandasnya.

Pasalnya, status lahan tersebut setelah pengambilalihan dari PT. Tresno Kenangan beberapa tahun yang lalu, sudah dialihkan sebagai lahan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah daerah. Bahkan ke depan, lanjut Iskandar selain untuk pengembangan tanaman, hortipark tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan ternak di daerah ini. Mengingat, kawasan tersebut dinilai cocok sebagai pusat pengembangan ternak. “Hortipark ini, potensinya cukup besar. Bukan hanya untuk pengembangan tanaman saja. Tapi juga cocok untuk pengembangan ternak,” ujarnya. (kir)

Ibnu Salim Tidak Maju di Pilkada Praya (Suara NTB) Sempat digadang-gadang bakal ikut bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat (Lobar), Ibnu Salim, S.H., memastikan diri tidak akan maju. Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini telah menetapkan tekad untuk tetap berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan itu pun diakui sudah melalui proses pertimbangan yang matang.

“Setelah melalui pertimbangan yang cukup matang, kita putusan untuk tidak akan maju di Pilkada Lobar mendatang,” tegas Ibnu Salim, saat ditemui Suara NTB, di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (15/7).

Inspektur pada Inspektorat NTB ini tidak menampik, kalau pada awalnya ada niat untuk ikut bertarung di Pilkada Lobar mendatang. Terlebih dengan adanya dukungan dan dorongan dari sejumlah kalangan masyarakat di Lobar. Bahkan, dirinya sempat melakukan persiapan untuk ikut terlibat pada suksesi kepala daerah di Bumi Patut Patuh Patju tersebut. Komunikasi antara sejumlah kalangan juga sudah mulai dibangun. Namun pada akhirnya, dirinya memutuskan untuk urung maju di Pilkada Lobar mendatang, karena ingin lebih fokus mengemban amanah sebagai abdi masyarakat melalui jalur ASN. Terlebih saat ini, dirinya juga tengah dipercaya mengemban amanah berat, sehingga tidak ingin mengecewakan masyarakat dengan melepas amanah yang diberikan untuk ikut terlibat di panggung politik. “Kita fokus selesaikan tugas sebagai ASN dulu. Masalah pilkada, belum waktunya,” tandas Ibnu. Selain itu, lanjutnya, perkembangan politik yang ada sekarang tidak begitu mendukung, sehingga berat untuk ikut bertarung. “Masa pengabdian saya di ASN masih cukup panjang. Jadi dari pada memikirkan untk ikut panggung politik, lebih baik fokus menuntaskan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN,” tegas mantan Kepala Sat Pol PP NTB ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Proyek rumah kumuh senilai Rp 13 miliar lebih dari pusat diduga salah kamar, sehingga sempat menjadi penghambat eksekusi program ini. Dinas terkait pun telah melakukan konsultasi ke pusat untuk mengubah program ini, sambil dilakukan persiapan untuk eksekusi. Proyek ini sifatnya bukan fisik yang harus dikerjakan total, namun dana stimulan ke warga.

“Rumah kumuh itu dari DAK, iya memang salah kamar itu sebabnya dikonsultasikan ke pusat. Akhirnya sambil dilakukan perubahan-perubahan boleh dilakukan persiapan-persiapan,” jelas Asisten II Setda Lobar H. Poniman akhir pekan kemarin.

Dijelaskan pprogram rumah kumuhinisendirididanaidariDAK pusat, namun bentuknya hibah ke warga. Namun, program ini salah kamar, sehingga perlu dilakukan perbahan. Sebab proyek ini bukan dikerjakan dalam bentuk fisik total, namun semacam

dana stimulan ke warga.

Sembari dilakukan perubahan, ujarnya, dinas terkait melakukan persiapan-persiapan untuk eksekusi, sehingga ketika persiapan telah selesai bisa sekaligus dilakukan pelaksanaan dan berdampak pada realisasinya.

Jika Hanya Menguntungkan Pemodal

Warga Aik Berik Tolak Rencana Pembangunan Kereta Gantung Praya (Suara NTB) Wacana pembangunan kereta gantung di jalur pendakian Gunung Rinjani mendapat reaksi beragam dari warga Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Warga Aik Berik tetap setuju terhadap rencana pembangunan tersebut. Tapi jika kemudian pembangunan kereta gantung hanya akan menguntungkan pemilik modal saja, warga sepakat untuk menolak.

“Tidak masalah dibangun.

Tapi pembinaan dan pemberadayan terhadap masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan kereta gantung tersebut harus jelas. Kalau kemudian hanya akan menguntungkan pemodal serta merugikan masyarakat, kita menolak rencana tersebut,” ungkap salah satu pelaku usaha di kawasan wisata Benang Stokel Desa Aik Berik, kepada Suara NTB, Sabtu (15/7).

Hanya saja, warga mengaku kalau rencana pembangunan kereta gantung sampai sejauh ini baru sebatas wacana dan belum ada tindakan nyata untuk bisa mewujudkan rencana ini hingga sekarang. “Rencana ini sudah cukup lama mencuat.

Tapi sampai sekarang, belum ada kepastian,” tegasnya.

Warga pada awalnya memperoleh informasi kalau kereta gantung tersebut akan dibangun dijalur pendakian Gunung Rinjani melalui Loteng dengan lokasi pembangunan utama akan di sekitar kawasan wisata Benang Stokel. Mengingat, kawasan wisata Benang Stokel merupakan pintu masuk utama jalur pendakian yang melalui Loteng.

Warga pun berharap, jika rencana ini benar-benar akan dilaksanakan pemberdayaan masyarakat lokal harus jelas. Terutama

Menurutnya, yang benar adalah dana dari pusat untuk proyek rumah kumuh ini diubah menjadi bansos, sehingga pihaknya perlu waktu untuk menyesuaikan.

Anggaran DAK sendiri yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp 12,5 miliar yang diperuntukan untuk 560 unit rumah kumuh yang ada di Lobar. Sejauh ini realiasainya telah mencapai lebih dari 75 persen, sehingga pihaknya bisa terhindar dari ancaman blacklist dari pemerintah pusat. (her)

Desa Sekotong Tengah dan Langko Wakili Lobar Lomba Toga Giri Menang (Suara NTB) – Desa Sekotong Tengah dan Langko Lingsar mewakili Lombok Barat (Lobar) ikut Lomba Tanaman Obat Keluarga (Toga). Tim penilai dari provinsi pun telah turun ke masing-masing desa untuk melakukan penilaian.

Camat Lingsar, Rusditah, menjelaskan, Desa Langko terpilih mewakili Lobar di tingkat provinsi untuk Lomba Pemanfaatan Toga dan Akupresur.

“Tim penilai sudah turun Rabu lalu, kita menunggu saat ini hasilnya,” akunya, Jumat (14/7).

Desa Langko lolos bersama sejumlah desa dengan kategori berbeda-beda. Lokasi Toga yang dinilai tim penilai provinsi, jelasnya, di Dusun Langko

Lauk. Tim penilai melakukan wawancara dan verifikasi dokumen. Tim juga melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek langsung Toga di desa setempat. Melihat kesiapan desa setempat jelasnya, Desa Langko siap menjadi juara level provinsi dan mewakili NTB di level nasional.

Sementara itu, Kades Desa Sekotong Tengah L. Sarapudin menyatakan desanya terpilih menjadi salah desa yang mewakili Kabupaten Lobar dalam lomba Toga di tingkat provinsi. Desa Sekotong Tengah sebelumnya mendapat juara I penilaian tingkat kabupaten, sehingga desa setempat mewakili Lobar pada penilaian tingkat provinsi. (her)

Kandidat Saling Klaim (Suara NTB/kir)

PINTU MASUK - Kawasan wisata Benang Stokel merupakan pintu masuk menuju jalur pendakian gunung Rinjani melalui Loteng. Jika terealisasi, kawasan ini direncanakan sebagai tempat pembangunan kereta gantung. para pelaku wisata yang ada dikawasan wisata Benang Stokel.

Mengingat sudah cukup banyak warga setempat yang berprofesi sebagai pemandu bagi wisatawan yang ingin mendaki Gunung Rinjani melalui jalur Loteng tersebut.

“Nanti kalau kereta gantung ingin benar terwujud, tolong kami warga lokal juga diberdayakan.

Jangan karena keberadaan kereta gantung tersebut, sumber penghasilan warga sekarang ini justru hilang. Karena menjadi pemandu jalur pendakian saat ini juga banyak dilakoni warga lokal,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Loteng, M. Samsul Qomar, mengatakan pemerintah daerah hendaknya memikirkan dengan matang terlebih dahulu rencana pembangunan kereta gantung. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan segala untung rugi dari rencana ini. Jika memang lebih besar dampak negatifnya, sebaiknya jangan dipaksakan.

“Masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan. Jangan hanya kemudian, karena mementingkan kepentingan pemodal, kepentingan masyarakat luas justru diabaikan. Dan, saya rasa pemerintah daerah paham akan hal itu,” tegas anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Loteng ini. (kir)

Polisi Belum Mampu Identifikasi Pelaku Penusukan di Perampuan Giri Menang (Suara NTB) – Dua pemuda asal Dusun Karang Bayan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi masingmasing bernama Zulkifli (17) dan Wahyudin (16) dibacok gerombolan orang tidak dikenal (OTK) di pertigaan Dusun Kuranji Dalang Desa Kuranji, Jumat (14/7). Akibat kejadian ini, korban atas nama Zulkifli mengalami luka serius di bagian perut. Bahkan usus korban terurai keluar dan masih dirawat di Rumah Sakit Provinsi.

Sementara Wahyu yang mengalami luka tusuk di bagian unggung kini kondisinya sudah membaik. Hingga saat ini pihak kepolisian dan Polsek Labuapi dan Polres Lombok Barat (Lobar) belum mampu mengidentifikasi pelaku yang diperkirakan 5-6 orang. Pihak kepolisian juga

Sejauh ini rumah kumuh ini sendiri belum selesai, saat ini tengah persiapan. Terkait penyerahan SK bupati kepada penerima hal ini menyangkut hal teknis sekali, sehingga perlu dikonfirmasi ke dinas terkait yang menanganinya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. L. Winengan mengaku sebelumnya program ini salah perencanaan(salahkamar)namunsudah diselesaikan. “Dulu memang salah perencanaan (salah kamar) namun sekarang sudah selesai,’’ ujarnya.

belum bisa memastikan apa motif para pelaku menusuk para korbannya. Namun kondisi di dusun setempat kondusif tidak ada gerakan masyarakat yang mengarah pada aksi balas dendam dan lain-lain.

“Dua korban atas nama Zulkifli dan Wahyudin ditusuk oleh orang tidak dikenal, korban atas nama zulkifli masih dirawat di rumah sakit karena luka dibagian perut (usus keluar),”terang Kapolsek Labuapi Ipda Sugeng Aristo, Minggu (16/7). Dijelaskan mantan kapolsek Lembar ini, kronologi kejadian penusukan ini saat masuk waktu Salat Magrib.

Saat itu dua korban bersama satu rekannya bersama Iwan baru selesai berwisata di Pantai Mapak Kuranji. Setelah itu, korban pulang dengan berjalan kaki.

Diperjalanan korban berpa-

pasan dengan para pelaku yang menaiki kendaraan roda dua. Saat itu pelaku mengumpat dan berkata kotor para korban, namun korban saat itu hanya menoleh ke para pelaku yang sudah berlalu 10 meter dari lokasi kejadian. Setelah itu, barulah para pelaku kembali ke lokasi para korban.

Tanpa ada basa-basi, para pelaku langsung menusuk korban pada bagian perut dan punggung. Sedangkan rekan korban bernama Iwan sempat kabur, sehingga tidak mengalami apa-apa.

Sejauh ini alat yang dipakai pelaku menusuk korban belum diketahui persis, apakah pisau,keris atau sabit. Namun melihat kondisi tusukan di tubuh korban, besar kemungkinan menggunakan pisau dan celurit.

Para pelaku sampai saat ini belum mampu diidentifikasi. (her)

Semua Parpol Belum Keluarkan Rekomendasi Bacabup-Bacawabup Giri Menang (Suara NTB) – Semua partai politik (parpol) di Lombok Barat (Lobar) yang melakukan penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) belum mengeluarkan rekomendasi dukungan ke kandidat tertentu.

Seperti halnya PDIP yang diisukan mengarah ke Dr. H. L. Sajim Sastrawan. PAN juga demikian, bahkan PAN mengusulkan paket Nauvar Farinduan- Hadi Sulton untuk bertarung pada pilkada nanti. Hal ini menjawab selentingan bahwa PAN diisukan merapat ke petahana. Begitu juga dengan Golkar dan Hanura belum mengeluarkan rekomendasi.

Ketua DPC PDIP Lobar H. Sardian menyatakan sejauh ini proses pengusulan lima nama kandidat yang mendaftar baru kemarin diplenokan melalui rakercapsus di DPC. Tinggal hasil Rakercapsus ini dikirim ke DPD I lalu ke DPP. Semua kandidat yang mendaftar, jelasnya, dikirim ke pusat, karena sesuai ketentuan bahwa lima nama yang ikut langsung dikirim. Kalau lebih baru dilakukan seleksi penyaringan. Sementara kandidat yang mendaftar sendiri ada lima nama yakni H. L. Sajim Sastrawan, Farinduan , Fauzan Khalid dan H. L. Jaya Asbani termasuk dirinya.

“Jadi belum ada rekomendasi karena prosesnya baru selesai pleno lalu diusulkan ke DPD. Para ada kandidat yang saling didukung PDIP saya kira sah-sah saja,” tegasnya.

Menurutnya sah-sah saja ada kandidat yang saling mengklaim didukung PDIP. Menurutnya semua masih berproses tinggal saat ini ditindaklanjuti dengan komunikasi politik. Di tingkat DPC, jelasnya, sudah rampung

terkait proses penggodokan penjaringan kandidat, barulah itu ke DPD dan DPP. Terkait kapan target keluar rekomendasi dari DPP, menurutnya kemungkinan sekitar akhir Agustus. Sebab di PDIP ada tahapan psikotes bagi kandidat. Pengurus pusat bakal turun untuk melakukan psikotes kandidat, hal ini menjadi salah satu acuan temasuk kualifikasi dan elektabilitas kandidat.

Hal senada disampaikan Ketua DPD II PAN Lobar Adnan.

Dalam hal ini, ujarnya, bolehboleh saja Fauzan Khalid atau yang lain mengklaim didukung PAN. Menurut politisi asal Labuapi ini, munculnya klaim dari kandidat didukung PAN menandakan PAN banyak yang meminati. “PAN belum ada rekomendasi dari DPP soal dukungan ke kandidat, saya sudah sampaikan langsung ke Ketum untuk mengusung paket Farin-Sulthon, sudah,” tegas Adnan.

Usulan dari DPD ini, jelasnya, tengah dipelajari oleh DPP, intinya DPD tegas Adnan tidak mau kalah dalam kontestasi pilkada nanti. Menurutnya percuma, jika kandidat yang diusung PAN tak punya elektabilitas. Sebab hal ini menyangkut kepentingan momentum pilpres 2019 ini.

Sementara Ketua DC Hanura Lobar Khairul Anwar, mengaku, sejauh ini rekomendasi dari DPP belum turun. Pihaknya masih menunggu dari pusat.

“Belum ini,” jelasnya singkat.

Begitu juga dengan Partai Golkar belum mengeluarkan rekomendasi. Menurut Ketua Tim Panitia Pilkada Lobar L. Hermayadi prosesnya tengah tahapan pleno untuk dilanjutkan ke DPD dan DPP. (her)

Potret Harmonisasi Umat Islam-Hindu di Lingsar

Bergotong-royong Persiapkan Upacara Keagamaan Harmonisasi kehidupan umat Islam dan Hindu di daerah Lingsar Lombok Barat (Lobar) tidak saja tergambar pada upacara perang topat. Namun kerukunan umat berbeda agama ini terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam melibatkan umat Hindu pada setiap acara adat dan keagamanaan. Demikian pula umat Hindu juga melibatkan warga Muslim. Mereka bergotong-royong mempersiapkan upacara, perkawinan, kepaten (kematian) dan acara keagamaan lainnya.

Hj. Endang, istri dari Kades Lingsar begitu tahu keakraban dan kerukunan umat islam dan hindu di wilayahnya. Ia bersama suaminya sebagai pemimpin di desa, berupaya menjaga kerekatan antara dua aliran keyakinan tersebut, langkahnya dari berbagai pengurus di desa warga Hindu dilibatkan pun termasuk PKK. Pengurus Polisi Masyarakat (Polmas) yang menjaga keamanan dan

ketertiban di desa juga melibatkan warga Islam-Hindu.

Dalam sejarah desa ini jelasnya, umat Islam-Hindu hidup berdampingan secara harmonis. Tidak pernah ada sengketa ataupun perselisihan. “Jadi sejak zaman dulu kami hidup berdampingan, rukundan harmonis,’’ jelas Endang yang juga Ketua PKK Desa Lingsar ini.

Di upacara keagamaan sep-

erti Pujawali yang masuk rangkaian perang topat, juga bersamaan dengan umat Islam di satu tempat di Pura Lingsar.

Persiapan upacara ini, sesama umat Islam dan Hindu saling membantu. Menurutnya upacara besar keagamaan ini tidak saja diikuti umat Hindu warga Lingsar, namun se Pulau Lombok. Umat Islam dan Hindu memiliki satu tempat untuk menginap di Pura Lingsar dinamakan Marekan. Misalnya kalau umat Muslim punya nazar, kalau lulus menginap di dalam Marekan. “Acara Marekan, misalnya orang Islam sembelih sapi, kalau orang Hindu sembelih kerbau,”ujarnya.

Ketika ada acara Maulid Nabi dan pawai yang diadakan orang Muslim, warga Muslim pun mengundang warga Hindu, bahkan acara kematian kedua umat saling mengundang. Acara pernikahan warga Hindu

(Suara NTB/her)

SIMBOL KERUKUNAN - Kemegahan Pura Lingsar menjadi simbol kerukunan umat di Lingsar Lobar. juga mengundang warga Muslim sekitar, sebaliknya jika ada acara nyunatan warga Muslim juga mengundang warga Hindu. “Jadi saling silaturahmi,”ujarnya.

Keharmonisan umat hindu dan islam juga terjalin pada pengelolaan Pura Lingsar. Para

pengurus Pokdarwis dan guide berasal dari warga Islam dan Hindu, mereka bersama-sama mengelola kawasan itu tanpa ada perbedaan. Termasuk para PKL yang berjualan di sekitar lokasi Pura Lingsar berasal dari warga Islam dan Hindu di Lingsar. “(her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 6

Oknum Satpam Pegadaian Pemilik Sabu 115 Gram Dibekuk 115,15 gram. Dengan rincian empat poket besar seberat 82,05 gram, sembilan belas poket sedang sberat 21,94 gram, dan dua belas poket kecil seberat 11,16 gram.

Sabu tersebut ditemukan di lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersangka.

Selain itu dari tangan tersangka polisi juga mengamankan barang bukti lainnya. Seperti tujuh plastik klip bekas poket sabu, kotak bekas cotton bud, bong, pipa kaca berisikan butiran kristal putih, dan korek gas. Kemudian selang plastik, plastik klip bekas poket sabu, gunting kecil, handphone, kotak bekas parfum, bendel plastik klip, dan timbangan digital. Usai penggeledahan, tersangka serta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba

Adu Jangkrik di Senayan, Dua Orang Meninggal Dunia Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya dua orang meninggal dunia (MD) dan empat orang lainnya mengalami luka berat setelah sepeda motor yang dikendarai bertabrakan dengan kendaraan lainnya (adu jangkrik) di desa Senayan, Kecamatan Seteluk, Sabtu (15/7) sekitar pukul 16. 00 WITA. Kecelakaan tersebut terjadi karena diduga para pengendara kedua kendaraan tersebut memacu dengan kecepatan tinggi.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalu Kasat Lantas Iptu Tira Karista SIK, Minggu (16/7), membenarkan adanya kasus tersebut sesuai dengan laporan polisi nomor LP/166/VII/2017/NTB/RES KSB, tanggal 15 Juli kemarin.

Hanya saja pihaknya sangat menyayangkan kasus tersebut terjadi. Apalagi korban tersebut merupakan anak-anak yang masih di bawah umur sekitar 14 dan 17 tahun. Sehingga perlu pengawasan ekstra yang dilakukan oleh orang tua terhadap anakanaknya. Terutama pengawasan terhadap anak yang membawa kendaraan di jalan raya. Karena selain membahayakan dirinya sendiri juga bisa membahayakan orang lain.

“Orang tua harus bisa mengawasi anaknya secara ekstra, apabila tidak memiliki SIM maka jangan biarkan anakanaknya menggunakan kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Dijelaskannya, kasus ini terjadi di Jalan Raya Seteluk, tepatnya di depan gudang di Desa Tebo Kecamatan Seteluk antara sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat yang melaju dari arah Seteluk menuju Poto Tano.

Kendaraan tersebut dikendarai oleh M. Nizam Hafis (14) yang beralamat di Rt. 02 Blok C Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano. Sepeda motor yang dikendarai M. Nizam tersebut juga membawa tiga teman lainnya yakni Niko Septiawan (12), Rangga Ilham Saputra (13) dan M. Sadikin (13).

Setibanya di TKP, dari arah yang berlawanan melaju sepada motor Honda Beat dengan nomor Polisi EA 2540 GD yang dikendarai Ipan Ari Juanda (17) yang beralamat di Desa Gontar Kecamatan Alas Barat bersama temannya Iswantari (13) warga Desa Marente Loka Kecamatan Alas.

“Kita duga tabrakan tersebut terjadi karena para pengendara ini memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tidak terhindari,” terangnya.

Seraya menambahkan, akibat tabrakan tersebut, M. Nizam Hafis dan satu temannya Niko Septiawan meninggal dunia di TKP. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat dan dirujuk ke RSUD Asy- Syifa Taliwang guna mendapatkan perawatan intensif. Guna meminimalisir kasus tersebut terulang lagi, pihaknya mengimbau kepada masyarakat terutama orang tua agar tetap waspada dan jangan biarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor.

“Kita tetap menghimbau kepada orang tua lebih bijak memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anaknya.

Selain itu kita juga akan tetap intens turun ke sekolahsekolah untuk memberikan sosialisasi terkait masalah lalu lintas ini,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/arn)

RAPAT - Suasana rapat pengurus LATS Sabtu (15/7), di Bala Kuning, Sumbawa.

LATS Berencana Galang Donasi Restorasi Bala Putih Sumbawa Besar (Suara NTB) Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) segera berkoordinasi dengan Pemkab Sumbawa, terkait rencana menggalang donasi untuk restorasi Bala Putih atau Wisma Daerah yang baru saja terbakar. Terutama untuk mengakomodir harapan putra Sumbawa yang berada di luar daerah, agar ikut terlibat dalam restorasi dimaksud.

Itulah salah satu poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan pengurus LATS, Sabtu (15/7), di Bala Kuning.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudddin IV pasca kebakaran.

Sultan berharap adanya restorasi yang menyeluruh dan rencana pelaksanaan yang ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh. Sehingga Istana Bala Puti yang menjadi kebanggaan bersama dan dapat diwujudkan kembali dalam bentuk orisinil seperti semula.

“Untuk itu, LATS menegaskan perlunya restorasi Bala Putih, untuk menjaga marwah pemerintah serta seluruh Tau dan Tana Samawa,” kata Sekretaris Majelis Adat, Syukri Rakhmat S.Ag. Kemudian muncul harapan terutama dari putra Sumbawa yang kini banyak berkiprah di luar daerah, untuk berpartisipasi dalam kerangka restorasi Bala Putih pasca kebakaran. Maka, LATS berencana menghimpun donasi dan sumbangan dari masyarakat Sumbawa, termasuk dari putra daerah yang berada di luar.

“Namun seperti apa bentuk restorasi Bala Putih nantinya, tentunya akan dikoordinasikan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Gianyar Bali dan pemerintah pusat,” jelas Ketua LATS, Ir. H. Iskandar.

Hasil pertemuan lainnya, LATS akan melakukan langkah sosialisasi kepada seluruh LATS Kecamatan tentang penguatan kelembagaan LATS dan silsilah Kesultanan Sumbawa. Setelah itu, menurut Sekretaris LATS, Ikraman S.Pt, baru melakukan penyegaran kembali pengurus kecamatan. (arn)

Polres Sumbawa guna pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK., MT yang dikofirmasi Sabtu (15/7) membenarkan adanya keberhasilan anggotanya dalam menangkap terduga pengedar sabu. Penangkapan ini diakuinya yang terbesar yang dilakukan Polres Sumbawa. Bahkan penangkapan terbesar di NTB, dengan barang bukti sabu lebih dari 1 ons. “Ini yang terbesar seNTB,” terangnya.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan dalam kasus ini. Kepada anggotaya, Kapolresmenghimbauagarjangan cepat puas dengan keberhasilan yang ada. Tetapi bersyukur dan lebih giat lagi dalam memberantas narkoba. (ind)

(Suara NTB/ist)

PENGGELEDAHAN - Tim Sat Res Narkoba saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka pemilik sabu di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa pada Jumat (14/7).

Bentuk Kelalaian

Belum Ada Cagar Budaya Sumbawa Terdaftar di Pusat

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sampai saat ini, belum ada satupun aset cagar budaya daerah di Sumbawa, termasuk Istana Dalam Loka dan Istana Bala Putih (Wisma Daerah) yang terdaftar di Kementerian. Ini merupakan kelalaian para pemangku kepentingan.

Sudah seharusnya kebakaran Wisma Daerah, menjadi momentum membangun kesadaran akan warisan budaya di Sumbawa.

Penelusuran Suara NTB di Website Kemendikbud, www.kebudayaan.kemendikbud.go.id, belum ada satupun cagara budaya Sumbawa yang resmi terdaftar. Dari data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) hanya ada 42 cagar budaya, baik itu situs, makam, bangunan, gua yang terinventarisasi dalam SK Bupati.

Hal ini juga diakui Sekretaris Majelis Adat LATS Sum-

bawa, Syukri Rakhmat S.Ag, Sabtu (15/7). Untuk itu, LATS mendorong Pemkab Sumbawa agar mendata seluruh aset cagar budaya yang belum terdaftar. Kemudian melakkukan registrasi aset yang masuk dalam cagar budaya ke pemerintah pusat. Sesuai amanat UU No. 11 tahun 2010.

Direktur Pelaksana Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Kabupaten Sumbawa, Syamsu Ardiansyah, menya-

takan, Kabupaten SUmbawa sebagai anggota JKPI, sebuah kesempatan untuk mengawali tindakan nyata untuk menunjukkan diri sebagai bangsa yang memiliki jati diri setara dengan bangsa lain yang memiliki identitas sebagai bangsa yang berbudaya dan bersejarah.

Terdapatnya, berbagai peninggalan budaya baik yang bergerak maupun berupa benda serta peninggalan sejarah

di Sumbawa, hanya saja keberadaan benda-bdenda tersebut sampai sekarang ini tidak masuk kedalam dokumen pendataan cagar nasional.

Ini salah satu bentuk kelalaian seluruh stake holders yang bersentuhan secara langsung dan tidak langsung dengan keberadaan benda, situs dan budaya dan sejarah di Kabupaten Sumbawa. Sehingga yang terjadi adalah benda cagar budaya sejarah di Sumbawa justru dibiarkan berjalan sendiri dan terkubur di dalam ketidaksadaran masyarakat yang selalu membanggakan keagungan benda sejarah tersebut. Untuk tidak melakukan perawatan serta perlindungan se-

Terduga Pencuri Ternak di Sumbawa Dihajar Massa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya lima orang dari 9 terduga pelaku pencurian ternak di Kabupaten Sumbawa dihajar massa pada Jumat (14/7) sekitar pukul 16.30 Wita. Tiga diantaranya sempat dirawat di IGD RSUD Sumbawa karena mengalami luka-luka akibat ditebas parang. Mereka kedapatan tengah beraksi di wilayah Orong Kelapis, Kebayan, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa kepada wartawan membenarkan adanya kejadian tersebut. Dari keterangan sementara yang diperoleh, ada 9 terduga pelaku dalam aksi pencurian tersebut. Mereka kedapatan hendak mengangkut sapi milik warga menggunakan mobil mobil bak terbuka di wilayah setempat.

Lima orang diantaranya berhasil ditangkap yakni H alias AK (26), MY (50), FK (35), M (55), AK (54). Tiga diantara terduga pelaku ini sempat dilarikan ke IGD RSUD Sumbawa, karena terluka akibat ditebas parang. Sementara empat

(Suara NTB/ind)

TERNAK - Barang bukti ternak yang nyaris dicuri dan berhasil diamankan di Polres Sumbawa. orang lainnya yang berhasil kabur kini dalam pencarian.

“Baru lima yang diamankan, empat orang berhasil kabur.

Meskipun demikian namanya sudah kami kantongi,” ujarnya.

Dari terduga pelaku pihaknya mengamankan barang bukti berupa empat ekor sapi dan mobil pick-up yang digunakan.

Dimana dalam evakuasi terhadap terduga pelaku pihaknya sempat kewalahan. Meskipun demikian, setelah memberikan imbauan tersangka berhasil dievakuasi. Selain memburu terduga pelaku lain-

nya, pihaknya juga tengah melakukan pengembangan terkait kemungkinan terduga pelaku terlibat di lokasi lain.

“Kami tengah melakukan pengembangan,” tukasnya.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat setempat yang telah membantu dalam menangkap terduga pelaku. Disamping juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri apabila mendapati terduga pelaku.

Tetapi menyerahkannya kepada pihak kepolisian.(ind)

Kebijakan Pemerintah Menghambat Investasi di KSB Taliwang (Suara NTB) Investasi KORBI, perusahaan asal Korea Selatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat hambatan. Perusahaan tersebut belum bisa melanjutkan investasinya yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akibat kebijakan pemeritah pusat.

Pada tahun 2017 ini, pemerintah pusat ternyata belum memberikan jatah pemanfaatan energi terbarukan untuk NTB. Sementara KORBI yang fokus membangun PLTS, menginginkan produksi listrik dengan memanfaatkan tenaga mataharinya nanti bisa dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Ini yang membuat KORBI sementara ini belum bisa memulai rencana bisnisnya itu di sini (KSB),” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB Drs. Hajamuddin, MM, kepada media ini.

Dari hasil komunikasi dengan PT PLN, KORBI dan Pemda KSB disarankan agar bersurat ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber

Daya Mineral (ESDM). Baik KORBI mamupun Pemda KSB disarankan mengajukan permohonan agar NTB dan khsusunya KSB dapat segera diberikan jatah pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah.

Menurut Hajamuddin, saran PT PLN itu saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerinah, karena Pemda KSB dan KORBI telah menandatangani nota kesepakahaman untuk kelanjutan investasi PLTS perusahaan asal negeri Ginseng itu.

“Kita akan menempuh saran itu karena awal kerja sama dengan KORBI sudah terbangun.

Jadi kita tunggu bupati pulang dulu baru akan saya sampaikan,” cetusnya.

Untuk persyaratan pembangunan PLTS oleh KORBI, dikatakan Hajamuddin, perusahaan tersebut telah melengkapi sebagiannya. Tinggal persyaratan teknis yang baru dapat diurus setelah ada kepastian dari pusat mengenai jatah pemanfaatan energi terbarukan untuk NTB. “Kalau untuk syarat perusahaannya sudah ada. Tinggal

yang teknis-teknis saja yang pasti akan segera diselesaikan kalau sudah ada jaminan dari pusat,” timpalnya.

Ia menyampaikan, tahap lanjut yang akan dilaksanakan KORBI jika nantinya NTB telah memperoleh jatah pemanfaatan energi terbarukan adalah proses pembebasan lahan. Untuk lokasi sendiri, Pemda KSB sebelumnya menawarkan kepada KORBI agar menempatkan investasinya tersebut di kecamatan Poto Tano. Bahkan Pemda KSB bersedia menyiapkan sebagian lahan yang dibutuhkan perusahaan tersebut.

“Harapan kita kegiatan mereka di Tano, karena di sana selain lahan yang masih tersedia. Fasilitas PLN untuk menyambungkan dengan PLTS nanti tersedia,” papar Hajamuddin.

Ia pun berharap, pusat akan memberi respon cepat terhadap rencana KORBI tersebut. Sebab ke depan pasokan listrik yang akan dihasilkan KORBI dengan memanfaatkan energi matahari itu akan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk sebagaian pulau Sumbawa. (bug)

mestinya dilakukan.

Meskipun di beberapa lokasi cagar, menurut Ardiansyah, hanya dipasang papan Cagar Budaya, akan tetapi pengelolaan dan penanganannya tidak menggunakan kaidah pengaturan tata ruang seperti yang diamanatkan oleh konstitusi negara ini.

Terkait dengan hal tersebut, dengan terbakarnya bangunan Istana Bala Puti (Wisma Daerah) sebagai bangunan peninggalan sejarah era kolonial di Sumbawa. Tugas mendesak adalah menangani Bala Puti dapat dijadikan sebagai monumen untuk kesadaran membangun kolektivitas heritage di Kabupaten Sumbawa. (arn)

Dewan Ingatkan Pengelola Dana PHDG Taliwang (Suara NTB) Para pihak mengelola dana Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diberi peringatan. Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta, mereka agar memanfaatkan sepenuhnya dana tersebut untuk membantu para petani.

“Sekarang sudah masuk musim panen kedua. Jadi kami ingatkan para pihak yang diberikan kepercayaan mengelola dana dari pemerintah itu benar-benar disalurkan sepenuhnya,” tegas Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin, ME kepada media ini.

Menurut dia, sesuai dengan fungsinya, dana PHDG harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu petani mendapatkan harga terbaik setiap musim panen tiba.

Karenanya dana yang dikelola para pihak tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.

“Nomenklaturnya jelas.

Hanya untuk mengamankan harga gabah di tingkat petani.

Sehingga salah kemudian, kalau ada pihak yang diberi kepercayaan lantas menggunakan dana itu untuk kegiatan lainnya,” sindirnya.

Guna memastikan dana PHDG dikelola secara benar oleh para pihak ketiga, Aheruddin meminta, agar pemerintah melalui SKPD teknis selalu melakukan pengawasan.

Terutama di saat musim panen tiba, SKPD teknis turut memantau telah pembelian gabah oleh para pihak yang diberi kepercayaan tersebut.

“Kalau misalnya terjadi harga anjlok, segera ingatkan pengelola dana PHDG yang ada di sana untuk melakukan pembelian. Dan tidak boleh ada alasan mereka tidak

bisa, karena dana dari pemerintah ada mereka pegang,” cetusnya.

Selain dalam proses penyaluran, pria yang akrab disapa Aher ini, juga meminta SKPD teknis memantau pihak pengelolaa dana PHDG taat dengan ketentuan. Terutama pada proses pengembalian dana tersebut kepada pemerintah setiap tahunnya dengan tepat waktu. “Dana itu harus dikembalikan lagi setiap akhir tahun dan tepat waktu,” tandasnya.

Ia menyampaikan, pihaknya tidak ingin mendengar lagi kasus terjadinya penunggakan pengembalian dana PHDG oleh para pihak pengelola.

Sebab program tersebut sangat dibutuhkan oleh petani, dan ketentuan kelanjutannya seluruh anggaran harus dikembalikan para pihak tepat waktu setiap tahunnya.

“Kita tidak mau seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kita akhirnya tidak bisa melanjutkan program itu karena masih ada pihak yang belum tuntas melakukan pengembalian,” ungkapnya.

Secara umum, Komisi II meminta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang memiliki tugas mengelola kegiatan pertanian memperbaiki kinerjanya. Terutama dalam membantu petani karena setiap tahun ada saja persoalan yang dihadapi petani tanpa adanya solusi menyeluruh.

“Tiap tahun persoalan yang dihadapi petani kita sebenarnya sama. Ketersediaan pupuk, harga anjlok dan ancaman gagal panen. Harusnya hal ini bisa diantisipasi sejak awal oleh masingmasing SKPD teknis dengan menyiapkan solusinya terlebih dahulu.

Jangan kemudian tunggu terjadi baru cari solusi,” imbuhnya.(bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelidikan Sat Res Narkoba Polres Sumbawa membuahkan hasil. Berkat upaya yang dilakukan, tim berhasil menangkap seorang terduga pengedar sabu berinisial Kh alias Her (41) yang sudah lama menjadi Target Operasi (TO). Dari tangan pria yang bekerja sebagai security pegadaian tersebut polisi berhasil mengamankan sekitar 115,15 gram narkotika jenis sabu.

Tersangka ditangkap di kediamannya di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa pada Jumat (14/7) sekitar pukul 17.20 Wita. Dari penggerebekan yang dilakukan, polisi menemukan 35 poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan

Aheruddin

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 7

Pariwisata Dompu

Bangun Mental Generasi dan Berharap Dukungan Investor Dompu (Suara NTB) -

Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan multiplier effect bagi kemajuan dan pembangunan di suatu wilayah. Pariwisata di Dompu selain karena Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pariwisata dan birokrasi, masalah aksesibilitas dan akomodasi masih menjadi kendala yang utama dirasakan. Pemerintah pun mendorong hadirnya investor untuk mendukung kemajuan pariwisata di Dompu yang kaya akan potensi alam dan budaya.

(Suara NTB/ula) Bupati Dompu, Drs. H. H. Bambang M. Yasin Bambang M. Yasin beberapa waktu lalu mengaku, pariwisata memiliki banyak dampak ikutan. Karena pariwisata, tidak hanya membangun dan menata sumber daya alam (SDA), tapi juga harus membangun sumber daya manusia (SDM) untuk lebih terbuka, toleran, responsif, kreatif, berpikiran maju, tapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Untuk mencapai ini, tidak cukup dengan 1-2 tahun, tapi butuh waktu yang tidak sebentar.

Pembangunan Dompu dengan misi, menjadikan masyarakat Dompu yang mampu membayar akan mengarah pada pembangunan SDM-nya. Untuk bisa membayar, masyarakat harus memiliki uang yang cukup dan itu diperoleh dari hasil kerja. Program Tebu, Pariwisata, Sapi, Jagung, Rumput Laut (TERPIJAR) yang digalakkan pemerintah mulai memberikan hasil. Uang jagung sudah berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat. Ditambah dengan uang tebu, uang sapi, dan rumput lain akan semakin menggeliatkan ekonomi di daerah.

Ketika perekonomian menggeliat, masyarakat tentu akan mencari suasana dan tempat rekreasi. Kabupaten Dompu memiliki banyak sumber daya alam (SDA) walaupun saat ini belum banyak ditata dan dibenah untuk mendukung sebagai daerah pariwisata.

Penataannya tidak hanya cukup pada obyeknya, tapi juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat di sekitarnya. Sehingga para wisatawan menjadi nyaman dan memiliki kesan yang baik, agar kembali berkunjung dan membawa oleh – oleh dari khas daerah. “Inilah yang menjadi tugas dan tantangan kedepan,” kata H. Bambang.

Bupati Dompu juga berharap adanya dukungan investor untuk mendukung tersedianya akomodasi yang memadai di Dompu. Karena pariwisata tidak hanya terkait SDA, dan SDM, tapi juga harus didukung sarana prasarana penunjang. Diantaranya akomodasi, transportasi, termasuk kuliner dan cinderamata. Untuk akomodasi perhotelan di Dompu belum ada yang representatif.

“Kita berharap ada investor yang serius membangun hotel yang representatif. Tidak hanya tempat penginapan, tapi juga menyediakan ruang rapat skala besar,” harapnya.

M. Iradat, salah seorang pelaku ekonomi kreatif berharap, adanya tempat promosi yang berkelanjutan walaupun dengan skala kecil bagi pelaku ekonomi kreatif dan produk ekonomi ke-Dompu-an. Dengan demikian, setiap tamu akan mudah menemukan produk unggulan Dompu sebagai buah tangan dan tempat ini tentunya sangat diharapkan berada dalam Kota.

Senada dengan M. Iradat, Muhammad salah seorang warga Dompu, mengaku, Dompu sebagai daerah yang sedang menggeliat ekonominya harus juga diperhatikan pemerintah untuk kebutuhan tamu daerah.

Salah satu kekurangan dan menjadi keluhan tamu, selain tidak adanya penginapan yang representatif, tamu juga kesulitan mencari makanan saat malam hari di Dompu.

“Pemerintah mungkin perlu menyiapkan lokasi untuk pasar malam yang menampung berbagai kuliner,” harapnya. (ula)

Satgas Sosialisasikan Bahaya Narkoba Dompu (Suara NTB) Usai menyasar masyarakat umum, sasaran program non fisik Satgas TMMD ke 99 kini bergeser ke satuan pendidikan, salah satunya di SMKN Beringin Jaya Kecamatan Pekat. Sosialisasi yang disampaikan langsung Danramil Pekat, Lettu. Inf. Ibrahim, itu menitik beratkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Danramil mengatakan, persoalan krusial yang dihadapi daerah ini, selain terkikisnya semangat kebangsaaan juga tingginya angka generasi muda yang telah menyalahgunakan narkoba. Bahkan informasinya, Kecamatan Pekat merupakan daerah yang sudah masuk pada zona darurat.

“Untuk itu saya minta siswa selaku generasi emas di masa yang akan datang menjauhi zat berbahaya ini, karena dampaknya sangat buruk bagi diri siswa maupun masa depan kita semua,” jelasnya saat menyampaikan materi di hadapan 90 orang siswa, Sabtu (15/7).

Mengonsumsi narkoba, kata dia termasuk tindakan yang melanggar hukum, sehingga mereka yang terlibat pasti akan ditindak tegas. Baik berasal dari kalangan anak-anak, orang tua maupun pejabat negara.

Demikian pula halnya dengan penyalahgunaan pil tramadol, sebab dua barang berhaya ini sudah berakibat fatal bagi generasi muda saat ini, seperti ketergantungan, gila, bahkan meninggal dunia.

Untuk itu lanjut dia, generasi muda yang belum terpengaruh dua hal ini agar bersama-sama melakukan upaya pemberantasan, terutama memberantas para pengedarnya. “Kalau menemukan aktivitas peredaran atau penggunaan barang haram segera lapor ke kami, pasti akan kita tindak,” ujarnya.

Selain persoalan narkoba dan tramadol, Danramil juga mengingatkan puluhan siswa agar menghargaiperbedaan suku, ras dan agama, sejatinya masyarakat sama-sama dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika perbedaan ini diciderai dengan aksi-aksi anarkis maka keutuhan bangsa ini akan terancam.

“Harus ikut ataupun cinta terhadap pemerintah karena begitu banyak fasilitas yang telah diberikan. Jangan suka berkelahi dan membawa senjata tajam karna itu melanggar hukum, kalau memiliki masalah jangan selesaikan sendiri kalau di dalam lingkungan sekolah sampaikan kepada guru,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

BAHAYA NARKOBA - Sosialisasi mengenai bahaya narkoba yang disampaikan Danramil Pekat, Ibrahim, Sabtu (15/7).

(Suara NTB/Ist)

TERBAKAR - Lahan tebu PT. SMS di pos delapan Desa Sori Tetanga Kecamatan Pekat ludes terbakar, Jumat (14/7), Pukul 13.20 Wita.

Lahan Tebu PT SMS Terbakar Dompu (Suara NTB) Lahan tebu milik PT. SMS di pos delapan Desa Sori Tetanga Kecamatan Pekat ludes terbakar, Jumat (14/7) Pukul 13.20 Wita. Belum diketahui pasti apa pemicu kebakaran dan diperkirakan api telah menghanguskan sekitar 100 hektare tanaman tebu.

Kapolres Dompu AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengungkapkan kebakaran pertama kali diketahuiSukarman dan Syafrudin karyawan harian tetap (mandor tebang) PT. SMS yang tengah duduk di pos dua.Melihat gumpalan asap dari pos delapan dua or-

ang ini langsung menuju TKP. “Di TKP Syarifudin dan Sukarman melihat tanaman tebu telah terbakar, kemudian Syarifudin menginformasikannya ke WA Grup Harvesting sekitar Pukul 14.00 Wita,” katanya kepada Suara NTB dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu (15/7).

Kepala Harvesting PT.

SMS, Imam yang mendapat informasi tersebut langsung bergegas menuju TKP bersama karyawan lainya untuk memadamkan api. Hanya saja minimnya keberadaan air membuat kobaran api sulit dipadamkan. Terlebih peralatan yang dipakai pun kurang memadai.

Bahkan lanjut Saihun,

kobaran api merambat ke tanaman tebu yang berada di pos tujuh. “Kobaran api berhasil dipadamkan total sekitar Pukul 22.00 Wita,” ujarnya.

Atas kejadian tersebut anggota Pospol Doropeti langsung menyisir TKP dengan radius 50 meter dari sumber asap awal untuk memastikan pemicu kebakaran ini, hasilnya tak ditemukan bekas bahan bakar seperti jeriken maupun botol bekas air mineral.

Danpospol pun saat itu juga langsung membawa Syafrudin dan meminta rekaman CCTV

dari pihak perusahaan guna pemeriksaan lebih lanjut. “Sebabsebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari kejadian ini Danpospol Doropeti bersama anggota membawa Syarifudin dan meminta CCTV kepada pihak perusahaan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Kerugian akibat kebakaran yang telah menghanguskan sekitar 100 Ha tanaman tebu ini lanjut Saihun, belum diketahui pasti pihaknya,ini akan dirincikan setelah proses penyelidikannya selesai. (jun)

Polisi Tetapkan Tersangka TMMD Ke-99 Kasus Curas dan Pemerkosaan Program Non Fisik Direspons Positif

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Rekrim) Polres Sumbawa Barat akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pemerkosaan yang terjadi sekitar satu bulan lalu.

Penetapan satu orang tersangka tersebut, setelah pihaknya mengantongi hasil uji laboratorium dari Biddokkes Mabes Polri dari sperma dan darah yang sempat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu I Putu Agus Indra Permana SIK, Sabtu (15/7) membenarkan bahwa dalam kasus tersebut, pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka. Bahkan tersangka yang berinial S alias Eful (30) ini sudah sekitar satu bulan diamankan di mapolres setempat.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari amukan warga Seteluk yang sangat geram terhadap ulah tersangka. Selain itu juga, dia diamankan lantaran masih minimnya alat bukti sembari menunggu keluarnya hasil uji lab dari Biddokkes Mabes Polri hasil BB berupa sperma dan percikan darah yang diduga milik pelaku.

“Memang penanganan kasus ini cukup lama sekitar satu bulan, karena minimnya alat bukti yang ada di TKP, sehingga kita perlu berhati-

(Suara NTB/dok)

I Putu Agus Indra Permana hati jangan sampai salah orang,” ujarnya.

Dijelaskannya, kasus ini terjadi sekitar pertengahan bulan puasa lalu. Dimana tersangka masuk ke rumah korban dengan cara merusak teralis pintu jendela korban sekitar pukul 03.30 Wita (Subuh). Setelah berhasil masuk, tersangka bukan hanya berniat untuk mencuri tetapi sudah diniatkan juga untuk memperkosa korban.

Namun, ketika hendak memperkosa korban, korban langsung terbangun dan memberikan perlawanan. Mengetahui korban memberikan perlawanan, tersangka kemudian memukul korban sebanyak empat kali di bagian ke-

pala sehingga korban tidak sadarkan diri.

Setelah tidak sadarkan diri, tersangka lansung melancarkan aksinya. Setelah selesai, tersangka langsung meninggalkan kamar korban dan membawa tiga buah HP dan satu kalung emas. “Awalnya kita kesulitan untuk mengungkap kasus ini, karena minimnya alat bukti, tetapi kita berupaya sehingga akhirnya bisa terungkap juga,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, tersangka ini juga merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Tetapi sebelumnya, ia sudah masuk penjara untuk kesekian kalinya akibat kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah tersebut juga (Seteluk).

Sementara hasil pemeriksaan terhadap tersangka, awalnya dia tetap mengelak tidak melakukan perbuatan tersebut. Tetapi setelah diberikan alat bukti yang sifatnya ilmiah, akhirnya tersangka mengakui perbuatan tersebut.

Pengakuan tersangka ini juga mematahkan pernyataan salah satu LSM disana yang mengatakan, Polisi terlalu lama mengeluarkan status daripada tersangka ini. “Tersangka sudah mengakui perbuatannya setelah keluarnya hasil tes DNA dan darah dari Biddokkes Mabes Polri, meskipun selama diamankan sekitar satu bulan lamanya, tersangka tidak mengakui perbuatannya,” tukasnya. (ils)

Lebih dari Lima, Bakal Calon Kades akan Dites Tim Independen Dompu (Suara NTB) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2017 tidak lagi direpotkan dengan pra pemilihan untuk menentukan calon Kepala Desa yang lebih dari 5 orang.

Penentuan 5 calon akan dilakukan melalui tes tulis oleh tim independen. Begitu juga dengan Desa yang akan berakhir masa jabatan Kepala Desa tahun 2018, kepala Desa-nya harus mundur lebih dulu.

Kepala bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, M Ali, S.Sos kepada Suara NTB, Minggu (16/7) kemarin, mengungkapkan, Pilkades serentak tahun 2017 hampir dipastikan akan dilangsungkan pada Oktober 2017 mendatang. Kepastian pelaksanaan Pilkades serentak akan

diputuskan dalam rapat panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten, Senin (17/7) hari ini.

“Besok kita akan rapat bersama panitia Kabupaten untuk membicarakan hasil konsultasi dan menetapkan waktu pelaksanaan Pilkades,” katanya.

M. Ali mengatakan, Desa yang memiliki bakal calon Kepala Desa lebih 5 orang sesuai ketentuan diatur dalam Perda tentang pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang telah direvisi akan dilakukan tes oleh tim independen. Hal ini juga sesuai dengan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. “Nanti akan dites oleh tim independen sebagaimana diatur dalam Perda,” katanya.

Mekanisme penentuan calon di Desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang ini sebelumnya telah dikonsultasikan ke pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri. Karena penentuan oleh tim independen

ini dikhawatirkan menimbulkan gejolak, karena sebelumnya Dompu menggunakan sistem pra pemilihan.

Sementara untuk Desa yang akan berakhir masa jabatan Kepala Desanya awal 2018, dikatakan M Ali, diberikan 2 pilihan. Mereka bisa melakukan pemilihan sentak pada 2017 dengan syarat, Kepala Desanya harus siap mengundurkan diri.

Bila tidak siap mengundurkan diri, mereka akan diikutkan dalam pemilihan sentak gelombang ketiga tahun 2019.

“Bisa mereka mengikuti pemilihan sentak tahun 2017 ini, tapi kepala Desanya harus siap mengundurkan diri. Kalau tidak, mereka akan diikutkan dalam Pilkades serentak 2019,” jelasnya. Selama kekosongan kepala Desa akan ditunjuk Plt Kepala Desa hingga terpilihnya kepala Desa definitif. (ula)

Dompu (Suara NTB) Kehadiran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 99 di Kecamatan Pekat tidak hanya disambut kebanggaan karena capaian program fisik. Lebih dari itu, program non fisiknya juga direspons positif. Baik oleh satuan pendidikan, masyarakat maupun aparatur Desa. Ini ditandai tingkat partisipasi mereka pada setiap kegiatan yang terus meningkat.

Salah seorang guru SMP, Ahmad menilai program tersebutsangat bagus di tengah degradasi wawasan kebangsaan yang dihadapi masyarakat. “Terutama anak muda,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (16/7).

Menurutnya, wawasan kebangsaan yang gencar disosialisasikan Satgas TMMD telah berhasil membangkitkan semangat kebersamaan dan rasa nasionalisme. Apalagi di tengah derasnya informasi dan persoalan sosial yang dihadapi generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, tramadol dan miras. Sehingga, tak heran saat ini muncul generasi muda yang apriori.

“Kami nilai sangat positif karena membangkitkan se-

mangat kebersamaan. Masyarakat menjadi nyaman karena TNI hadir di tengah kebutuhan dan semangat yang mulai terkikis,” ujarnya.

Namun demikian, harap dia, hubungan dan kerjasama tersebut harusnya terus berlanjut.

Salah satunya dengan membentuk jejaring antar masyarakat dengan TNI. Sehingga setiap persoalan yang muncul dapat diakomodir bersama.

Sementara itu Danramil Pekat, Lettu. Inf. Ibrahim, mengatakan selama anjangsana pihaknya akan mensosialiasi wawasan kebangsaan, sebab ini berkaitan dengan persoalan terkini yang dihadapi masyarakat Pekat. Satgas TMMD dalam sosialisasinya juga menyisipkan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan tramadol.

“Alhamdulillah, respon masyarakat dalam kegiatan ajangsana ini sangat baik, banyak masyarakat yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan masukan.

Bahkan disela kegiatan, tepatnya saat makan bersama terlihat jelas kegembiraan, canda dan tawa masyarakat saat berkumpul dengan TNI,” pungkas Ibrahim. (jun)

Data 44 Desa yang Gelar Pilkades Sudah Final Bima (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, tengah melakukan pendataan jumlah desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018.

Yang direncanakan pada Bulan Juni 2018 mendatang.

“Ada sebanyak 110 Kepala Desa (Kades) yang berakhir masa jabatannya antara tahun 2018- 2019. Saat ini sedang didata, desa yang menggelar Pilkades 2018 mendatang,” kata Kepala DPMDes, Kabupaten Bima Drs. Andi Sirajuddin, MM kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Dia mengaku, merujuk tahapan masa jabatan dari 191 kades yang ada di Kabupaten Bima. Gelombang pilkades tahun 2018 merupakan tahap pertama. Artinya, masa jabatan kades yang berakhir antara tahun 2018-2019, diupayakan digelar serentak.

“Masing-masing kades yang akan menentukan. Sebab yang sudah final mengikuti pilkades serentak baru 44 kades. Sementara 66 lainnya masih dimusyawarahkan,” katanya.

Dikatakan, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang

desa. Pilkades akan digelar sekali dalam dua tahun. Artinya, lanjut dia, dari satu periode jabatan kades lamanya 6 tahun.

Dia menjelaskan, sebanyak 44 kades berakhir masa jabatannya sebelum pilkades digelar sekitar Juni 2018. Namun, 66 kades lain berakhir masa jabatannya antara Januari sampai April 2019. Jadi ada sisa masa jabatan kades sekitar 6 bulan.

“Pertanyaan bagi kades yang berakhir masa jabatan tahun 2019, apakah mau merelakan sisa jabatannya. Atau menunggu pilkades tahun 2020,” ujarnya.

Dia mengatakan, pilkades serentak tersebut sudah final akan digelar pada tahun 2018 mendatang. Hanya saja, DPMDes masih menunggu keputusan resmi dari 66 desa yang belum menentukan sikap. Apakan mereka akan mengikuti pilkades 2018 atau 2020.

“Jawabannya tergantung kades masing-masing. Karena hal ini mereka yang menentukan,” ujarnya. Selain itu, Ia meminta, para Pemdes yang akan menggelar pilkades serentak tahun 2018 agar menyediakan anggaran. Sebab, pembiayaannya bersumber dari APBDes dan APBD II. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 8

Pemerintah Kurang Serius ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, TGH. Khudari Ibrahim dari fraksi PKB, meminta pemerintah daerah provinsi NTB untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan hak cipta pada produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat NTB. Salah satunya dengan cara mendaftarkan hak paten atas produk yang dimiliki oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Khudari, berangkat dari keprihatinannya melihat begitu banyak produk-produk asli di daerah ini yang diduplikasi oleh daerah lain. Bahkan kemudian dipatenkan sebagai bagian dari kekayaan hak cipta di daerah tersebut.

“Padahal itu murni asli dibuat oleh masyarakat kita sejak turun temurun. Tapi kenapa justru daerah lain juga ada diproduksi, bahkan telah diakui secara resmi jadi hak patennya. Karena kita tidak pernah melindunginya,” ujar Khudari.

Jika saja kekayaan karya masyarakat tersebut dipatenkan menjadi hak cipta. Maka selain melindungi kekayaan budaya daerah juga akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Misalnya daerah lain jika ingin menjual sesuatu produk yang hak ciptanya ada di NTB, maka pihak lain harus membelinya di NTB. “Tapi ini kan tidak, semua orang bebas meniru, dan hasil tiruannya persis sama, jadi hilanglah nilai ekonomisnya,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Barat dan KLU itu.

Khudari menyebutkan, salah satu contohnya adalah gerabah dan kain tenun asli daerah. Sampai saat ini pemerintah kurang serius untuk memberikan hak paten. Sehingga gerabah dan kain tenun milik daerah ini sudah kehilangan nilai keunikannya.

Kondisi itu kemudian diperparah dengan tingkat persaingan usaha yang semakin liberal. Di mana yang berkuasa adalah para pemilik modal besar. Sehingga masyarakat kecil tentu akan tergilas. “Ya cara melindungi masyarakat dengan cara itulah minimal.

Sehingga mereka tetap mimiliki kekuasaan atas produk mereka sendiri,” ucapnya p a d a Suara NTB. (ndi)

TGH. Khudari Ibrahim (Suara NTB/ndi)

Periksa Ahli Pertambangan PENYIDIK masih melengkapi berkas pemeriksaan kasus galian C ilegal di Sumbawa. Senin (17/7) ini penyidik mengagendakan pemeriksaan ahli pertambangan.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, pemeriksaan ahli pertambangan itu untuk menegaskan aturan-aturan pertambangan, khususnya galian C. “Pemeriksaan ahli pertambangan dijadwalkan Senin (hari ini). Untuk mendalami posisi pertambangan yang sudah kita segel itu,” ujarnya ditemui akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, pemeriksaan ahli itu seputar Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah pemeriksaan ahli pertambangan, sambung dia, akan diperiksa kemudian ahli pidana. “Untuk menjelaskan perbuatan pemilik tambang itu apakah masuk unsur pidana atau tidak menurut pasal 158 itu,” kata Darsono.

Polda NTB menutup tambang galian C illegal di Kecamatan Maronge, Sumbawa. Tambang seluas 1,2 hektar itu beroperasi sejak April 2017 tanpa mengantongi satu pun izin.

Tambang itu berada di Dusun Pelita, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Sumbawa itu luasnya mencapai 1,2 hektar. Tambang beroperasi sejak April 2017 lalu. Pemilik tambang, ER (43), sudah menjalani pemeriksaan.

Tim penyidik menyegel sejumlah bukti, antara lain, mesin cluster, eskavator, kendaraan loader, dan truk pengangkut muatan galian.

Tambang galian C itu diduga melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batub a r a . (why)

Darsono Setyo Adjie

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kiri ke kanan, Kabagops Kompol Mujahidin, Kapolres Mataram, Muhammad, Wakapolres, Made Baduarsa menunjukkan barang bukti sabu 81,31 gram, dari dua tersangka di Abiantubuh, Sandubaya, Sabtu (16/7).

Polres Mataram Tangkap Pengedar Sabu Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menangkap pengedar sabu 81,31 gram di Lingkungan Karang Parwa, Kelurahan Abiantubuh, Kecamatan Sandubaya. Pelakunya, HW (26) dan AH (19) ditangkap saat sedang menimbang sabu.

“Dua orang tersebut diamankan saat sedang menimbang

dan memasukkan sabu ke dalam plastik bening,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Sabtu (16/7).

Penangkapan dua orang warga Abiantubuh itu, sambung dia, setelah tim Satresnarkoba mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di TKP.

Tim yang dipimpin KBO Satresnarkoba kemudian menggerebek dua pelaku pada Kamis (13/7) sekitar pukul 14.40 Wita.

Di dalam rumah milik Samuel –yang merupakan target operasi, ditemukan barang bukti terkait tindak pidana peredaran narkoba.

Antara lain, sembilan

Birokrasi Dikhawatirkan akan Dijadikan Mesin Politik Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB menyebutkan, aparat birokrasi rawan dijadikan mesin poltik menjelang Pilkada serentak 2018 di NTB. Sebab diketahui beberapa kepala daerah dipastikan akan maju pada Pilkada dimaksud. pati Lombok Barat, Fauzan Khalid, M. Si, juga sudah pasti akan maju lagi untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode keduanya.

“Kenapa diprediksi tinggi, karena mengingat beberapa kepala daerah diprediksikan pasti akan ikut jadi calon. Nah disinilah potensi politisasi birokrasi itu cukup menonjol,” ujarnya.

Maka dari itu, ia memberikan himbauan pada para ASN untuk tidak ikut kegenitan berpolitik praktis, mengingat ia adalah bagian dari abdi negara yang diberikan tugas dan fungsi untuk melayani rakyat.

Di tempat terpisah, anggota DPRD NTB dari fraksi partai Gerindra, H. Sakdudin, SH, juga menyerukan pada pimpinan daerah agar tidak menyeret birokrasi dalam politik praktis. Karena tindakan menggunakan birokrasi sebagai mesin politik, selain

melanggar undang-undang, juga sangat merugikan rakyat.

“Pelayanan otomatis akan terganggu jika birokrasi sudah tidak netral. Maka dari itu harus ada komitmen dari kepala daerah untuk tidak menggunakan birokrasi sebagai alat politik,” ujarnya.

Sakdudin juga menyarankan pada Gubernur NTB, supaya mengambil sikap tegas jika ada oknum ASN yang terang-terangan ikut terlibat politik praktis. Karena jika hal itu dibiarkan, akan berdampak pada program kerja pemerintah daerah itu sendiri di akhir masa jabatannya.

“Jangan ada kesan perlakuan istimewa terhadap pejabat yang terindikasi terlibat politik praktis. Kalau terbukti mendukung salah satu calon, maka jangan ragu-ragu untuk menegakan aturan, tegakkan disiplin ASN,” serunya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Strategi Pengentasan Kemiskinan Perlu Dievaluasi Mataram (Suara NTB)Semangat menurunkan kemiskinan dua persen per tahun, sepertinya masih cukup sulit dicapai oleh pemerintah Provinsi NTB. Sebab berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan, belum menyentuh langsung pada sasaran. Tak heran kemudian jika, angka kemiskinan tak pernah bisa berkurang, bahkan cenderung meningkat.

Kondisi yang demikian, tersebut mendapat sorotan dari kalangan para wakil rakyat di DPRD NTB. Para wakil rakyat menilai, bahwa ada yang keliru dalam strategi penaganan kemiskininan.

Pemprov NTB nampaknya masih berkutat pada persoalan teknis, sehingga persoalan yang substansial masih jauh bisa disentuh.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, yang membidangi masalah prekonomian, Yek Agil, pada Suara NTB yang ditemui diruang kerjanya.

“Persoalannya masih berkutat pada masalah koordinasi, sehingga program pengentasan kemiskinan kita ibarat menggarami air laut, Semua program ditumpuk pada satu tempat,” ujar Yek Agil.

Kesatuan data terkait kantong-kantong kemiskinan baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota belum seragam. Oleh karena itu, ia meminta agar kembali melakukan evaluasi dari semua sisi, termasuk jenis kemiskinan.

“Kita harus berbagi peran, makanya perlu jelas identifikasi masalahnya secara menye-

(Suara NTB/ndi)

Yek Agil luruh. Disisir kembali, dari A sampai Z, dari sisi struktur kemiskinan, sampai kedalamannya,” kata Yek Agil.

Lebih lanjut disampaikan

oleh politisi PKS itu, anggaran untuk pengentasan kemiskinan pada tahun anggaran 2017 ini sudah cukup besar.

Namun hal itu tidak akan bisa mempengaruhi penurunan kemiskinan jika pola eksekusi anggaran masih sama dengan pola lama, yakni selalu pada akhir tahun.

“Jangan seperti pola sebelumnya, tapi sekarang harus dieksekusi awal tahun, karena belanja pemerintah itu jadi stimulus bagi prekonomian masyarakat. Dengan eksekusi lebih awal, sehingga bisa cepat dilihat grafik. Kalau angka di atas meja dan kondisi rill lapangan beda, maka pada APBDP bisa diperbaiki,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan pada pemerintah daerah, agar memahami komponen pembentuk kemiskinan

hisap, timbangan, penjepit klip, plastik klip, dan bong. Penyidik masih menunggu hasil tes urine terhadap dua orang tersebut.

Untuk sementara, dua tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan 2, pasal 114 ayat 1 dan 2, pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

Dugaan Korupsi BOS SMKN 1 Narmada

Pilkada NTB 2018

“Terkait netralitas ASN, ini masih selalu menjadi satu persoalan yang belum bisa selesai dalam setiap pesta demokrasi. Nah di pilkada serentak 2018 ini, kita akui memang indeks kerawanannya agak tinggi,” ujar Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S. Ag, pekan kemarin.

Menurut Khuwailid, adapun dasar bahwa pihaknya menyebutkan potensi kerawanan pelibatan mesin birokrasi menjelang pilkada, karena diketahui bahwa beberapa kelapa daerah yang masih aktif, dipastikan akan ikut maju lagi.

Mereka adalah Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dahlan, SH, Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, SH, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, dan Walikota Bima, H. Qurais H Abidin. Keempatnya sama-sama akan maju di pilkada NTB. Sementara Bu-

poket besar kristal putih sabu seberat 49,41 gram. Kemudian, satu poket besar dengan berat 31,90 gram.

“Poket-poketan itu mengindikasikan tersangka merupakan pengedar,” jelasnya. Ditemukan pula uang tunai Rp 6,3 juta diduga hasil transaksi narkoba.

Barang bukti lainnya, alat

masyarakat. Karena menurunya, kemiskinan dimasyarakat, tidak saja serta-merta dibentuk oleh persoalan materi belaka. Namun kemiskinan juga bisa jadi akibat persoalan mental.

“Bicara kemiskinan bukan soal materi saja, tapi ada banyak faktor yang membentuk kemiskinan. Kebiasaan masyarakat, agama, sosial, itu juga sangat mempengaruhi,” katanya.

Ia mengilustrasikan soal kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi mental, seperti pada musim panen di Desa, masyarakat memiliki banyak uang, namun karena gaya hidup yang konsumtif, maka uang tersebut tak mampu dikelola. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat masyatakat kembali menjadi miskin, ujarnya. (ndi)

Penyidik Koordinasi dengan Auditor Mataram (Suara NTB) Penghitungan kerugian keuangan negara dugaan korupsi BOS SMKN 1 Narmada sedang dikerjakan auditor BPKP Perwakilan NTB. Polres Mataram membantu menyerahkan sejumlah dokumen pendukung.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengkonfirmasi, penyidik Tipikor Satreskrim memang menunggu hasil PKKN dari BPKP. Pihaknya memberikan dokumen alat bukti.

“Memang kerugian negara itu penting dalam penanganan kasus korupsi. Unsur kerugian negara itu yang membuktikan adanya indikasi korupsi,” jelasnya ditemui akhir pekan lalu di Mapolda NTB. Ia menambahkan, penyidik berkoordinasi dengan auditor perihal dokumen alat bukti yang disita. Alat bukti itu menjadi bahan auditor untuk menghitung kerugian negara.

Sejumlah dokumen tersebut sudah diserahkan sejak

Mei lalu. Selain itu, lanjut dia, guru-guru, kepala sekolah, juga dimintai keterangan kembali oleh auditor.

Penghitungan kerugian negara kasus BOS SMKN 1 Narmada telah diminta akhir tahun 2016 lalu. Tetapi hingga pertengahan 2017 ini belum juga tuntas.

Dalam kasus yang diusut mulai Maret 2016 itu, penyidik sudah memintai keterangan sejumlah pihak. Di antaranya, kepala sekolah, bendahara, wali murid, serta rekanan penyedia barang.

Dari sejumlah pemeriksaan itu, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dana.

Penggunaan anggaran disinyalir tidak sesuai peruntukan.

Bahkan tidak hanya pada tahun anggaran 2014-2015.

Nomenklaturnya per siswa mendapatkan Rp 1.025.000 per tahun. Total dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014/2015 mencapai Rp 1 miliar. (why)

Oknum Mahasiswa Pencuri Motor di Kampus Ditangkap Mataram (Suara NTB) Komplotan pencuri motor parkiran kampus jaringan tersangka FR alias UB, yakniAW alias alias AJ (20) ditangkap.

AW merupakan mahasiswa UIN Mataram. Perannya sebagai eksekutor.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menerangkan, pengidentifikasian AW sebagai pelaku melalui rekaman CCTV, saat beraksi di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

“Modusnya menggunakan kunci letter T. Saat dia merusak itu terekam CCTV,” ujarnya Sabtu (16/7) lalu di Mapolres didampingi Wakapolres, Kompol Made Baduarsa, Kabagops, Kompol Mujahidin, dan Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa.

Tersangka AW ditangkap di rumah keluarganya di Janapria, Lombok Tengah, Jumat (14/7) sekitar pukul 21.50 Wita dengan bantuan Bhabinkamtibmas Desa Langko.

Bersama tersangka FR, tersangka AW diduga sudah beraksi di 22 tempat, di parkiran kampus dan kos-kosan mahasiswa.

FR dan AW diduga mencuri Yamaha Jupiter MX, Yamaha Mio, Honda Beat di Kampus I UIN Mataram; Honda Beat di kawasan Seruni, Ampenan, serta 20 TKP lainnya.

Selain sepeda motor, pelaku yang dikenal nekat saat beraksi juga diduga mencuri televisi, speaker, laptop, dan telepon genggam.

“Kesimpulan sementara sebanyak 22 unit sepeda motor. 20 barang bukti dijual ke DN dan HR di Praya Timur. Ini masih pengejaran,” kata Muhammad.

Tersangka AW akan menjalani sisa ‘perkuliahannya’ di penjara. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Mataram dan terancam pasal 363 dan 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. (why)

(Suara NTB/why)

DITANGKAP - Tersangka AW, komplotan pencuri motor spesialis kampus diturunkan dari mobil usai ditangkap di Janapria, Lombok Tengah.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 9

Dispar NTB Khawatir Senggigi Tak Diminati Lagi Mataram (Suara NTB) – Senggigi menjadi topik yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Namun bukan karena keindahan pantainya, melainkan semakin sedikitnya wisatawan yang berminta berkunjung ke destinasi ini. Hal ini juga menjadi perhatian sekaligus kekhawatiran Pemda NTB dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB. Pasalnya Senggigi pernah menjadi destinasi prioritas, namun saat ini semakin sedikit wisatawan yang berkunjung.

“Cepat atau lambat jika Pemkab Lobar tidak berbenah, maka Senggigi akan ditinggalkan. Ini juga yang menjadi catatan kami di Dispar NTB. Kami

akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Lobar untuk membahas tentang Senggigi,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB

H.L.Moh. Faozal,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (15/7).

Menurutnya Senggigi ini seperti barang yang sudah di-

lirik namun perlu dipercantik.

Sehingga wisatawan bisa terus merasa senang dan selalu ingin datang berkunjung. Sebab Senggigi sudah pernah mendunia dan sudah pernah menjadi identitas wisata di Lombok.

“Dulu orang bilang, rasanya belum ke Lombok kalau belum ke Senggigi. Ini akan hilang kalau Senggigi tidak segera berbenah.

Amenitas kita di sana juga kualitasnya tidak membaik. Ini yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia melihat perlunya pembehanan kualitas serta fasilitas destinasi Senggigi. Hal ini menjadi salah satu daya dukung untuk menjadikan Senggigi tetap ada di hati wisatawan. Selain itu perlu adanya inovasi-inovasi lebih lanjut yang menjadikan tempat ini selalu menarik untuk dikunjungi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat seperti melihat kawasan Senggigi masih baikbaik saja. Dengan melihat hunian hotel yang dianggap masih

stabil dan pelabuhan yang selalu ramai. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, rata-rata lama menginap tamu di berbagai hotel kian menurun. Sebab tidak sedikit dari wisatawan itu hanya menjadikan hotel di Kawasan Senggigi untuk menginap sementara. Padahal mereka berniat untuk berkunjung ke kawasan tiga gili. Sebab biaya menginap di gili jauh lebih mahal dibadingkan biaya

menginap di luar gili. Artinya, minat untuk berkeliling dan menikmati suasana Senggigi kian berkurang. Hal ini akan berdampak pada daya beli yang semakin berkurang pula.

“Kita harus melihat persoalan ini menjadi hal yang serius. Karena destinasi lain semakin berbenah dan semakin menunjukkan pesonanya untuk dikunjungi. Hal yang sama juga harus dilakukan untuk Senggigi,” kata Faozal. (lin) (Suara NTB/lin)

Mencari Jejak SBY di Pantai Tanjung Aan Praya (Suara NTB) Pantai Aan atau biasa disebut Tanjung Aan beberapa tahun terakhir menjadi tujuan wajib wisatawan yang datang ke Kawasan Mandalika. Pantai ini sudah banyak dikunjungi wisatawan, bahkan tokoh penting, salah satunya Susilo Babang Yudhoyono saat menjabat sebagai Presiden RI beberapa tahun yang lalu.

Damhar (47) masih mengingat dengan jelas kedatangan mantan orang nomor satu di Indonesia itu. Ia mengingat bagaimana SBY saat itu memberikan sejumlah uang sebagai modal untuknya memulai usaha. Saat ini, ia memiliki tiga perahu layar yang mengantar wisatawan keliling Kawasan Mandalika.

“Pantai Aan ini kan dekat dengan Pantai Gerupuk yang menjadi pusat pembibitan lobster saat itu, bahkan hingga sekarang. Sekitar tahun 2010 kalau tidak salah, Pak SBY datang berkunjung ke sini. Beliau juga bagi-bagi uang Rp 100 juta sebagai sumbangan kepada warga,” aku Damhar kepada Suara NTB, di Pantai Aan, Minggu (16/7).

Ia sudah tinggal dan mencari nafkah di pantai itu sejak kecil. Sejak pantai itu belum terkenal dan belum menjadi tujuan wisatawan. Dulunya ia bekerja dengan membantu orang tuanya mencari ikan untuk dijual.

“Kalau dulu kita kerjanya cari ikan. Sekarang antar-antar tamu saja yang mau ke Batu Payung, Pulau Pasir dan destinasi sekitarnya,” ujarnya.

Ia merasakan keberadaan destinasi wisata di daerahnya sangat berdampak pada perekonomiannya, bahkan kerabatnya. Ia saat ini masih aktif menjajakan jasanya untuk mengantar wisatawan. Menurutnya, pekerjaannya saat ini sangat menyenangkan juga menghasilkan.

“Anak saya kuliah, kalau libur pulang bantu antar wisatawan. Saya berharap akan semakin banyak wisatawan yang datang. Jadi pendapatan kami juga bisa bertambah,” ujarnya.

Pantai Aan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini selalu ramai meskipun bukan akhir pekan. Sejumlah wisatawan dari berbagai negara datang untuk mandi dan berjemur. Begitupula wisatawan nusantara yang datang dari berbagai daerah.

“Sudah banyak yang datang karena sudah terkenal. Kemarin juga Pak Presiden Jokowi sudah datang ke Mandalika. Jadi banyak yang tahu, mereka jadi mau ke Pantai Aan juga,” ujarnya.

Untuk wisatawan yang datang menggunakan roda dua, harus membayar parkir Rp 5 ribu. Sedangkan untuk roda 4 sebesar Rp 10 ribu. Sesampainya di pantai ini, hamparan pasir putih dan rindangnya pepohonan di pinggir pantai akan menyambut wisatawan. (lin)

KETERANGAN PERS - (Kiri ke kanan) Kadisbudpar KSB IGB Sumbawanto, Kadispar NTB Moh Faozal, Meet Director Paraglider Pilot Nicky Moss, Penggagas Nixon Ray, Ketua FASI NTB Kolonel Pnb Dodi Fernando dan Penggagas Zaidul Bahri saat memberikan keterangan pers, Sabtu (15/7).

Para Pilot Profesional akan Ikuti Mantar Paragliding Lintas Alam Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 100 orang pilot yang berasal dari dalam dan luar negeri akan berkompetisi dan menyaksikan keindahan alam dari puncak Mantar. Kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di tempat yang sama. Tahun lalu hanya ada 12 orang peserta, tahun ini ada 50 pilot dari dalam negeri dan 50 pilot dari luar negeri.

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN SOSIAL - Maman Sanjaya saat melaksanakan kegiatan sosial sebelum kegiatan nonton bersama di Mataram belum lama ini.

Kemendikbud Gelar Nonton Bareng Film Indonesia di Mataram Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menggelar kegiatan nonton bersama film-film Indonesia yang bernilai edukatif. Kegiatan itu dilaksanakan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa pada 14 -19 Juli.

Ini bertujuan untuk memberikan nilai edukasi kepada masyarakat melalui tayangan film-film yang sarat akan nilai moral.

Salah satu lokasinya Nonton Bareng (Nobar) dilaksanakan di Kota Mataram selama dua hari.

Dilaksanakan di eks Pelabuhan Ampenan dan di Lapangan Monjok Mataram pada tanggal 1719 Juli nanti. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud Maman Wijaya menjelaskan kegiatan pemutaran dan diskusi film Indonesia dilakukan secara serentak di beberapa daerah yang masuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terbelakang). Di Pulau Lombok dilaksanakan di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

“Pemilihan Kota Mataram menjadi lokasi nonton karena ada permintaan dari pemerintahnya,” kata Maman, Sabtu (15/7).

Untuk kegiatan pemutaran film ini, Kemendikbud menyediakan 63 judul film Indonesia yang sudah dibeli hak tayangnya. Untuk pemutaran di masing-masing daerah dipilih sebagaimana yang cocok berdasarkan daerah pemutaran. Untuk Lombok dipilih film berjudul Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. “Film ini dirasa cocok untuk diputar di Lombok,” tambahnya.

Pemilihan daerah yang menjadi lokasi nonton bareng dipertimbangkan berdasarkan masukan dari daerah dan sambutan pemerintah daerah. Tapi sasaranyan semua kabu-

paten/kota terutama di daerah 3T yang dimaksud. “Sasaran dari program ini menyasar daerah yang kami kategorikan masuk 3T,” ungkapnya.

Seperti di Pulau Sumbawa dipilih daerah-daerah terutama yang tidak ada atau jauh dari bioskop. Lokasinya pun dipusatkan di empat titik. Tujuan dari Kamendikbud melaksanakan kegiatan ini adalah untuk lebih mendekatkan lagi film-film Indonesia pada masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan hiburan sekaligus pembelajaran melalui film-film yang berbasis pendidikan karakter kepada rakyat Indonesia.

“Program nonton bareng ini sesuai dengan program Nawacita dari Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Dari ratusan Film yang ditayangkan ini pemerintah ingin menyampaikan pesan agar masyarakat lebih mencintai film Indonesia yang saat ini sudah dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Dalam pelaksanaan nonton bareng ini, pelaksanaannya secara manual seperti zaman dulu. Dimana kegiatan menonton dilaksanakan menggunakan layar lebar.

“Layar Tancap di tengah lapangan. Kita seakan-akan mau mengajak masyarakat untuk kembali bernostalgia,” imbuhnya.

Dari dua kali pelaksanaan nobar seperti yang sudah dilaksanakan di Kopang Lombok Tengah. Sambutan dari masyarakat sangat bagus, lapangan tempat kegiatan menonton dipenuhi oleh masyarakat. Bahkan ada dukungan langsung dari pemerintah setempat, baik Pemda Lobar, Loteng dan Mataram. (lin/*)

Semuanya akan mengikuti Mantar Paragliding Cross Country atau yang disebut dengan paragliding lintas alam.

“Sebanyak 50 orang dari luar negeri dan 40 orang sudah menyatakan kesiapan, sisanya masih mengurus visa dan persyaratan lainnya. Mereka ini adalah pilot profesional yang sudah pernah mengikuti kejuaraan dunia,” kata Penggagas Mantar Paragliding Lintas Alam Zaidul Bahri, di Mataram, Sabtu (15/7).

Ia mengatakan bahwa konsepnya yaitu sun and safe, yaitu melakukan paragliding dengan menyenangkan dan dengan aman. Mantar sendiri sudah memiliki dua take off, yaitu di sisi utara dan selatan. Sehingga ketika angin berhembus ke utara, para pilot dapat menggunakan itu sebagai tempat take off. Begitupula sebaliknya,

sehingga para pilot tetap dapat melakukan paragliding meskipun angin berhembus ke utara atau selatan. Para peserta juga akan dilengkapi dengan GPS yang sudah berstandar internasional.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 18-24 Juli. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah melakukan persiapan, termasuk mempersiapkan masyarakat yang ada di sekitar Mantar. Selain itu pusat layanan kesehatan dan penginapan juga sudah dipersiapkan dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan Destinasi Mantar yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat paragliding. Namun juga dijadikan sebagai destinasi untuk melihat keindahan Pulau Sumbawa bahkan Pulau Lombok.

Sementara itu, Ketua

Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) NTB Kolonel Pnb Dodi Fernando mengatakan bahwa Mantar merupakan tempat yang sangat pas untuk melakukan paragliding, bahkan tingkat internasional. Sebab site yang ada sangat baik dan pemandangannya pun sangat indah. Ia melihat potensi yang dimiliki Mantar harus benarbenar dimaksimalkan. Sehingga tidak saja pecinta pragliding, namun wisatawan juga bisa berkunjung dan menikmati suasana dari puncak Mantar.

Hal yang sama juga diungkapkan Meet Director Paraglider Pilot Nicky Moss. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap pemandangan dan site yang ada di Mantar.

Menurutnya Mantar tidak kalah jika dibandingkan dengan site di tempat lain.

“Saya sudah melakukan

paragliding di berbagai negara dan Mantar ini sangat indah.

Saya berharap rekan-rekan yang akan melakukan paragliding di sana bisa merasa senang dan melakukannya dengan aman.

Mantar sangat indah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh. Faozal,S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wisata olahraga yang dimiliki NTB. Mantar merupakan salah satu tempat yang pas untuk mengembangkan wisata minat khusus, terutama untuk paragliding. Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KSB IGB Sumbawanto. Saat ini Pemkab KSB memang tengah fokus untuk menjadikan Mantar sebagai destinasi prioritas.

Sehingga dapat mendatangkan banyak wisatawan. (lin)

Objek Wisata ”Kawis Krisant” di Ampenan akan Terapkan Kunjungan Berbayar Mataram (Suara NTB) – Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan akan disulap menjadi objek wisata dengan tema Kampung Wisata Kreasi Sampah Terpadu atau Kawis Krisant. Persiapan menjadikan lingkungan itu objek wisata telah mulai dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir. Pengelola akan menerapkan kunjungan berbayar terhadap rombongan wisatawan yang mengunjungi Kawis Krisant.

Pendiri dan Pengelola Bank Sampah NTB Mandiri, Aisyah Odist kepada Suara NTB menyampaikan berdasarkan konsep awalnya, kunjungan berbayar akan diterapkan bagi wisatawan dari luar kota, kunjungan grup, dan kunjungan belajar. Selama ini diketahui Bank Sampah NTB Mandiri kerap dijadikan tujuan bagi tamu dari luar daerah yang ingin belajar pengelolaan sampah.

“Itu nanti di-arrange oleh bank sampah.

Nanti bank sampah yang membuka kerjasama. Bank sampah punya link kerjasama dengan travel, dengan sekolah,” jelasnya.

Selama ini tujuan wisatawan hanya sampai di bank sampah dan belum menjelajah seluruh lingkungan. Sebelumnya kunjungan berbayar hanya dikelola bank sampah, dan ke depan akan dialihkan ke satgas yang telah terbentuk belum lama ini. “Kita sudah bentuk stagas. Nanti kunjungan berbayar akan dikelola oleh satgas untuk perbaiki fasilitas,” ujarnya.

Salah satu yang dipersiapkan saat ini ialah mengecat rumah-rumah warga sehingga terlihat jauh lebih menarik, khususnya rumah warga di bantaran sungai. Selain itu dibuat lukisan mural di sepanjang tembok dekat pintu masuk ke lingkungan tersebut. “Kita kan enggak mungkin ngecat sekali. Supaya tetap

(Suara NTB/ynt)

Lukisan mural yang merupakan sektor satu (painting gate) objek wisata Kawis Krisant di Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar, Ampenan. bagus mungkin setahun sekali. Dari situlah kita akan putar supaya bisa terus kita kontinyu,” jelas Odist yang juga dikenal sebagai pegiat lingkungan hidup ini.

Konsep Kawis Krisant dibuat dalam lima sektor. Sektor satu yaitu pintu masuk bergambar atau painting gate sehingga wisatawan yang datang bisa langsung terkesan. “Pertama kali masuk kita benahi jalan utamanya. Painting gate itu berisi mapping jumlah penduduk di sini, lokasinya, ada mapping-nya di situ. Tembok-tembok akan kita gunakan sebagai mapping-nya,” jelasnya.

Lepas dari sektor satu, pengunjung akan masuk ke sektor dua yaitu Bank Sampah NTB Mandiri. Dalam kunjungan ini, pengunjung bisa mengambil kunjungan singkat (short time) atau kunjungan

dengan durasi waktu lebih lama. “Kalau ambil kunjungan short time kita jelaskan sedikit saja tentang Kawis Krisant, tentang bank sampah, tentang lingkungan.

Tapi kalau mau agak panjang waktunya dia bisa datang jam dua dan bisa ambil kelas belajar sampai jam empat, jam empat baru mulai keliling. Kita akan buka waktu kunjungan jam empat karena jam empat waktunya pas dengan matahari, cuaca tidak terlalu panas,” paparnya.

Untuk sektor tiga akan dibuat trek jelajah melewati rumah-rumah warga. Saat jelajah ini pengunjung akan dapat melihat taman pintar, taman Krisant panggung pertunjukan, dan beberapa titik lainnya. Kawis Krisant rencananya akan diluncurkan dan diresmikan sebagai objek wisata pada September mendatang. (ynt)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

LP2M UIN Mataram Latih IRT Daur Ulang Sampah LEMBAGA Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengajak masyarakat memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang berharga dan berguna serta memiliki nilai ekonomi tinggi.

Salah satu desa binaan yang dijadikan percontohan pemanfaatan sampah ialah Desa Nyerot, Kabupaten Lombok Tengah.

Di tempat ini, sebanyak 50 ibu rumah tangga (IRT) berasal dari beragam profesi seperti buruh, dan petani, serta kader PKK mengikuti pelatihan daur ulang sampah menjadi barang berharga selama

beberapa hari.

Kepada Suara NTB, Sabtu (15/7) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Mataram Dr. M. Sobry, M.Pd., mengemukakan komitmen UIN Mataram dalam membina dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya dalam mengelola dan memanfaatkan sampah bekas.

Dituturkan Sobry, sampah maupun barang bekas pada dasarnya bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bahkan kadang dianggap sebagai penyakit dan barang tidak berguna di tengah masyarakat.

Menurutnya, perspektif seper-

ti itu harus diubah mengingat jika dikelola dengan baik, sampah yang dianggap tak berguna dapat menjadi barang berharga dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pengembangan ekonomi kreatif seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah semakin susahnya kehidupan saat sekarang ini.

Paling tidak, mereka punya keahlian baru memanfaatkan sampah. Termasuk juga dapat memiliki kesadaran baru betapa sampah berharga jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sementara untuk pemasaran, pihak UIN sendiri sudah menyiapkan pangsa

pasar yang akan mendukung upaya pembinaan terhadap usaha kreatif tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Desa Nyerot, Syafi’i mengungkapkan rintisan LP2M UIN Mataram dalam hal membina IRT mengolah limbah sampah sangat berharga bagi masyarakat. Mereka setidaknya punya pemahaman bagaimana mengolah sampah bekas yang banyak terdapat di sekitar mereka.

Diungkapkan Syafi’i, melalui pelatihan yang digelar dua hari setiap minggu, diharapkan masyarakat dapat memahami konsep-konsep untuk memanfaatkan sampah. Karena sampah merupakan

barang yang setiap hari ada di sekitar mereka. “Paling tidak mereka ada kegiatan, ada aktivitas baru. Rencana kalau ini bisa berjalan BUMDES mengelola pemasaran,” ujarnya.

Di samping itu, ilmu yang mereka peroleh dari pelatihan ini dapat ditransfer ke rumpun keluarga mereka, tetangga, lingkungan sekitar dan masyarakat luas lainnya. (dys/*) LATIH Masyarakat di Desa Nyerot sedang dilatih mengelola limbah sampah oleh UIN Mataram.

Jalur Mandiri Unram, Peserta Diminta Persiapkan Diri Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Mataram (Unram) akan dilaksanakan, Selasa (18/7) besok. Peserta seleksi Jalur Mandiri Unram diharapkan untuk mempersiapkan diri, karena persaingan yang sangat ketat.

Hal itu disampaikan Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin. Persaingan akan sangat ketat pada seleksi nanti, karena itu perlu persiapan yang matang.

Tes jalur mandiri akan dilaksanakan Selasa besok, dengan mengujikan Tes Kemampuan Dasar (TKD), yang setara dengan tes kemampuan dan potensi akademik. Selain itu, tes kemampuan bidang saintek bagi peserta yang memilih Prodi Saintek, dan tes kemampuan bidang sosial humaniora (soshum) bagi peser-

ta yang memilih Prodi Soshum. “Persaingan sangat tinggi, kita harapkan untuk benarbenar mempersipkan diri,” katanya.

Selain itu, mempersiapkan beberapa hal untuk pelaksanaan seleksi juga perlu dilakukan. Seperti menyediakan pensil 2B, kemudian beberapa tanda identitas diri dan kepesertaan seleksi jalur mandiri juga harus dibawa. Bagi peserta dapat melihat ruang ujian pada Senin (17/7). Nantinya akan disediakan denah ruang ujian yang ada di Kampus Unram, bertempat di Gedung Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram. Ada sebanyak

187 ruangan di 36 lokasi di Kampus Unram yang dijadikan tempat pelaksanaan tes Jalur Mandiri.

Wiresapta menekankan, bagi peserta yang berasal dari luar daerah, seperti dari luar Pulau Lombok, agar mengusahakan berada di Mataram pada Senin (17/7) ini. langkah ini dilakukan agar mereka dapat beradaptasi dengan tempat, dan bisa melihat ruang ujian. Karena jika datang tepat pada Selasa (18/7) dikhawatirkan akan datang terlambat dan kesulitan untuk mengerjakan soal.

Tingkat persaingan di Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur

MOPD Harus Dijadikan Masa Orientasi yang Menyenangkan HARI Senin (17/7) ini merupakan hari pertama masuk sekolah di SD dan SMP di Kota Mataram setelah libur kenaikan kelas. Pada hari ini juga mulai dilaksanakan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) jenjang SMP di Kota Mataram. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram menekankan agar pelaksanaan MOPD tidak dengan kekerasan, dan lebih menekankan kepada masa orientasi di sekolah yang baru.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd.,

dikonfirmasi pekan kemarin.

Persiapan pelaksanaan MOPD atau pra MOPD dilaksanakan Sabtu (15/7) lalu. pelaksanaannya dilaksanakan di masing-masing sekolah pada Hari Senin sampai dengan Rabu (19/7). “Pra MOPD Sabtu, supaya Senin sudah siap.

MOPD tidak boleh ada kekerasan, betul-betul sebagai masa orientasi sekolah yang baru,” ujar Sidik.

Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menegaskan, pelaksanaan MOPD sudah sejak lama tidak boleh ada kekearasan atau kegiatan yang sifatnya menekan kepada siswa. kegiatan MOPD diharuskan membuat peserta

didik baru senang. Dan menjadikan kegiatan itu sebagai masa orientasi bagi mereka untuk mengenali sekolah yang baru. “Jangan ada tekanan, jangan ada kekerasan, paksaan. Hanya bagaimana anakanak senang mengenal lingkungan yang baru, mereka bisa bersosialisasi,” katanya.

Pelaksanaan MOPD merupakan rangkaian terakhir dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mataram. PPDB sistem online dilaksanakan pada 4 sampai dengan 6 Juli lalu. pendaftaran ulang dilaksanakan 8 sampai dengan 10 Juli. Sementara PPDB Jalur Bina Lingkungan (BL) pada 12 dan 13 juli lalu. (ron)

Mandiri sangat tinggi. Ribuan peserta dipastikan bakal terpental. Tercatat sekitar 7.500 orang yang mendaftar mengikuti seleksi jalur mandiri itu, dengan total peminat yang memilih program studi (prodi) pada dua pilihan sebanyak 14.220 orang.

Sementara itu, daya tampung untuk Jalur Mandiri bagi Prodi S1 Reguler hanya 1.200 untuk 35 Prodi. Sedangkan daya tampung untuk S1 Non Reguler untuk 12 Prodi dan empat Prodi Diploma III sebanyak 1.800 kursi. Dari total 7.500 peserta yang akan mengikuti ujian seleksi Jalur Mandiri, 60 persen terdiri dari peserta seleksi bidang soshum dan 40 persen peserta yang memilih bidang saintek.

Menurut Wiresapta calon mahasiswa yang diterima akan bertambah mencapai total 3.000-an untuk Prodi regular dan non regular. Lang-

kah ini dilakukan untuk mengisi kursi kosong karena ada calon mahasiswa yang lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tidak melaksanakan daftar ulang.

“Yang tidak mendaftar ulang biasanya kita isikan melalui penerimaan di Jalur Mandiri,” ujarnya.

Penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri merupakan pintu terakhir bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebelumnya calon mahasiswa dapat memilih SNMPTN dan SBMPTN. Wiresapta juga menekankan kepada peserta ujian seleksi Jalur Mandiri agar tidak mempercayai calo atau oknum tertentu yang mengaku dapat meluluskan peserta. (ron)

Kuota Jalur Mandiri Membengkak PENERIMAAN mahasiswa baru jalur tes mandiri di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beberapa hari lalu resmi ditutup.

Pelaksanaan ujian tes mandiri dijadwalkan berlangsung tanggal 19 Juli mendatang.

Kepada Suara NTB, Wakil Rektor I UIN H. Masnun Tahir, mengungkapkan persiapan pelaksanaan tes sudah hampir rampung.

(Suara NTB/dys) Semua soal tes sudah digandaH. Masnun Tahir kan oleh tim independen pembuat soal. Mereka terdiri dari dosen-dosen yang kemampuannya telah diakui secara nasional sebagai pembuat soal. “Soal sudah digandakan oleh tim independen, ada juga tim pembuat nasional yang sudah diakui oleh Kemenag,” ujar Masnun.

Sementara kuota pada jalur tes mandiri ini, Masnun belum bisa pastikan mengingat daftar ulang mahasiswa baru yang lulus pada jalur UMPTKIN sedang dalam tahap atau berjalan.

Meski begitu, dirinya mengakui kuota pada jalur ini dipastikan membengkak dari kuota yang ditetapkan sebelumnya sebesar 50 persen.

Hal itu mengingat pada masa daftar ulang mahasiswa yang lulus pada jalur prestasi atau SPAN yang sudah lebih dulu berlangsung, hanya ada 500 mahasiswa yang resmi daftar ulang dari jumlah 1.000 lebih mahasiswa yang lulus.

“Belum direkap kita akan menghadapi ujian mandiri dan peminatnya lebih dari 2.000 yang kita terima pada jalur ini dipastikan bertambah karena yang daftar ulang berjumlah 500 orang pada jalur SPAN. Artinya kuota yang belum terpenuhi di jalur SPAN dan UMPTKIN akan diterima di jalur mandiri. Yang akan diterima lebih banyak lagi termasuk juga pesaingnya juga banyak,” urainya.

Salah satu analisis kenapa sedikit mahasiswa yang daftar ulang pada jalur SPAN, Masnun menyebut khusus untuk jalur SPAN biasanya mereka sifatnya masih menjajaki karena terkadang yang daftarkan mereka itu ialah guru. Kedua tambahnya, mereka masih belum yakin dengan jurusan yang diambil. Termasuk mereka bisa juga diterima di tempat lain, apalagi sifat penerimaan mahasiswa baru terbuka secara online.(dys)

Sistem Zonasi Tiadakan Istilah Sekolah Favorit

Hari Ini, Hari Pertama Masuk Sekolah di Lobar SENIN (17/7) ini merupakan hari pertama masuk sekolah bagi SD, SMP dan SMA sederajat di Lombok Barat (Lobar). Setelah melalui proses Penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berjalan lancar, siswa dan siswi baru memulai aktivitas Kegiatan Belajar mengajar (KBM). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) berharap agar sekolah meningkatkan prestasi siswa yang dimasukkan secara zonasi. Sebab sistem ini menghapus sekolah favorit.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikbud Lobar Khaeruddin, menjelaskan, proses PPDB yang dilakukan melalui sistem zonasi berjalan lancar, namun demikian Dikbud Lobar akan tetap melakukan evaluasi sejauh mana sistem ini berjalan di Lobar. Apakah kebanyakan dampak negatif atau positif.

Haerudin menyatakan terkait sistem zonasi di tingkat SMP sudah dilaksanakan jika melihat letak geografisnya. Sebab warga

Sekotong pasti menyekolahkan anak di Sekotong. Demikian pula warga Gerung pasti menyekolahkan anak di Gerung. Menurutnya jarang warga menyekolahkan anak di luar kecamatan. Ia bersama sekretaris sudah turun melakukan monev ke sejumlah SMP rata-rata tidak ada masalah.

Seperti di SMPN 1 Gerung, SMPN 1 Kediri, SMPN 1 Narmada dan SMPN 1 Kuripan. Hasilnya turun tidak ditemukan persoalan terkait penerapan sistem zonasi ini. Menurutnya lancar pelaksanaannya. Terkait sistem zonasi, menurutnya tetap dievaluasi pihaknya apakah lebih banyak positif atau negatif. Jika positifnya lebih banyak maka dilanjutkan dengan perbaikan.

Penerapan sistem zonasi ini, jelasnya, diberlakukan di semua SMP. Misalnya di SMPN 1 Gerung diberikan pilihan ke masyarakat, jika overload di SMP ini maka diberi pilihan ke SMP lain supaya jumlah murid di SMP lain tersebut terpenuhi. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Persiapan Tuan Rumah PON 2020 Sangat Lamban Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 terancam gagal. Pasalnya tuan rumah PON sangat lamban mempersiapkan segala sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PON /2020.

(Suara NTB/fan)

ATLET BRIDGE - Cabang olahraga bridge NTB mengirim delapan atlet plus ofisial mengikuti Kejurnas Bridge di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 17-20 Juli 2017. Mereka adalah Hermanto MBA, Rukma Hardi, Didit, Zenul Fanani, Abdullah Hizam, Mufti Murad , Resfati, Agus Sutanto, L. Ahmad Husen, L. Muhamad Kamigiat. Tampak Hermanto MBA (satu dari kiri) berpose bersama sejumlah atlet di kediamannya di Mataram, Minggu (16/7).

Target 17 Emas Penuh Makna Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengatakan target 17 medali emas penuh makna. Untuk dia mengingatkan kepada pengurus KONI NTB yang baru agar tidak main-main dengan target tersebut.

“Target 17 emas penuh makna. Jangan main-main dengan angka 17 emas,” ucap Kasdiono saat memberikan sambutan diacara Musorprov KONI NTB, Sabtu (15/7) lalu.

Dikatakan Kasdiono, angkat 17 emas penuh dengan makna, dimisalkannya turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadhan. Kemudian Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) juga di tanggal 17 Agustus dan HUT NTB 17 Desember.

Menurut Kasdiono angka 17 merupakan angka yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam dan HUT RI serta HUT NTB, sehingga dinilainya penuh makna.

Lanjutnya, terkait dengan hal tersebut Kasdiono mengingatkan seluruh pengurus cabor maupun KONI NTB untuk tak boleh main-main dengan target 17 emas. Dia berharap agar pengurus cabor dan KONI NTB untuk benar-benar fokus dan beriktiar meraih 17 medali emas.

Mantan ketua KONI NTB itu menjelaskan bahwa untuk meraih target 17 emas pengurus cabor dan KONI NTB harus berada pada barisan yang sama. Tetap solid dan terus berada dalam satu ko-

HILANG HILANG STNK R4 MITSUBISHI DR8247AB NOKA/ NOIN : FE101B-011946/4030236026 AN. GUNAWATI HILANG DISEKITAR JL. LANGKO MENUJU RUMAH

3-0 saat Maruane Fellaini mencetak gol dengan menyelesaikan umpan kerja sama dari Jesse Lingard dan Herrera pada menit 26.

Romelu Lukaku yang baru didatangkan dari Everton mendapatkan kesempatan bermain pada babak kedua bersama Anthony Martial.

Namun striker asal Belgia itu belum mencetak gol pada laga ini.

Pada pertengahan babak kedua, MU menambah lagi keunggulannya menjadi 4-0 lewat gol yang dibuat Mkhitaryan setelah mendapatkan bola operan dari Martial yang berlari bebas di jantung pertahanan LA Galaxy.

Martial mengubah skor menjadi 5-0 setelah meneri-

SALON

SALON

SALON

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

gunan stadion utama PON 2020 diakuinya baru akan dimulai tahun ini. Selain itu, beberapa sarana olahraga lainnya masih ada yang belum memenuhi standar, sehingga perlu waktu yang panjang untuk perbaikan.

Diakuinya pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait pembangunan sarana olahraga PON 2020. Terutama jumlah olahraga yang

dipertandingkan di PON 2020 diharapkan tidak banyak yang dikurangi. Karena, hal itu dapat membuat PB cabor tidak percaya dengan kesiapan tuan rumah PON 2020.

Ditambahkannya, jumlah cabor yang dipertandingkan di PON Jabar 2016 sebanyak 44 cabor. Untuk PON Papua 2020 diharapkan juga dapat mempertandingkan 44 cabor. (fan)

Dua Gol Rashford Antar MU Tundukkan LA Galaxy Jakarta (Suara NTB) Penyerang muda asal Inggris, Marcus Rashford, mencetak dua gol saat Manchester United menundukkan Klub Amerika Serikat, Los Angeles (LA) Galaxy, dengan skor 5-2 pada sebuah pertandingan persahabatan pramusim di StubHub Center, AS, Sebtu malam atau Minggu pagi waktu Indonesia.

Pada jalannya laga, pasukan Jose Mourinho sudah unggul 2-0 berkat gol yang diciptakan Rashford pada menit 3 dan 20. Rashford mencetak gol keduanya berkat kejelian Juan Mata yang melepaskan umpan akurat kepada Rashford.

Skor bertambah menjadi

mando. “Kuncinya kita harus terus tingkatkan persaudaraan,” jelasnya.

Di bagian lain, Kasdiono juga menyampaikan posisinya sebagai anggota DPRD NTB. Menurutnya, dia bersama anggota DPRD NTB lainnya akan komit mendukung penganggaran terkait target 17 emas.

Namun, sebelum pembahasan anggaran di DPRD NTB, Kasdiono mengingatkan pihak KONI NTB untuk menyerahkan dokumen pengajuan anggaran ke DPRD NTB lebih awal.

Dengan demikian, pihaknya dapat mempelajari dokumen tersebut dan mengawal dokumen KONI NTB hingga pembahasan anggaran olahraga. (fan)

Demikian disampaikan Wakil Ketua I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno saat hadir di acara Musorprov KONI NTB belum lama ini. “Upaya penyiapan venue (sarana olahraga) oleh tuan rumah PON masih sangat lambat. Kami akan melakukan evaluasi hingga tahun 2018,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk peletakan batu pertama pemban-

ma umpan diagonal Fosu-Mensah dari sisi kanan pada menit 72.

LA Galaxy akhirnya mampu mencetak dua gol dari aksi pemain Meksiko, Giovanni Dos Santos, pada menit 79 dan 88. Skor 5-2 bertahan hingga laga selesai.

Manchester United akan melanjutkan pertandingan pramusim di Amerika Serikat untuk menghadapi Real Salt Lake pada Selasa (18/7), demikian Skysports. (ant/ bali post)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

(Suara NTB/ist)

RASHFORD - Aksi penyerang muda Manchester United, Marcus Rashford saat timnya menundukkan Klub Amerika Serikat, Los Angeles (LA) Galaxy, kemarin.

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Senin, 17 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 17 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2017

Dorong Kinerja Satgas Saber Pungli SEJAK awal pembentukannya, Satgas Saber Pungli telah mengemban amanah yang cukup berat. Amanah itu pun sudah terlihat dari nama yang disematkan kepada satuan tugas ini. Yaitu menyapu bersih, semua praktik pungli di daerah ini.

Pungli memang menjadi salah satu kebiasaan dalam masyarakat kita yang telah berkembang sedemikian menggurita, tanpa disadari dampak buruknya. Pungli seringkali menjadi representasi paling sederhana dari tata kelola pengelolaan anggaran – dalam hal ini anggaran pendapatan.

Sebut saja pungli di bidang perparkiran. Sektor perparkiran ini, sesungguhnya menyimpan potensi yang luar biasa besar. Ada miliaran rupiah uang dari parkir yang ditarik dari masyarakat, namun tidak masuk ke kas daerah. Padahal, jika bisa dikelola dengan cara yang benar, uang retribusi parkir bisa memberikan tambahan pendapatan daerah dalam jumlah yang sangat besar.

Bagaimana dengan di NTB? Setelah dibentuk dengan Perpres 87 tahun 2016, tim Saber Pungli di tahun pertamanya memang memberikan gebrakan yang cukup mengejutkan. Namun, entah mengapa dalam perkembangan selanjutnya, tim ini seperti layanglayang kehilangan angin.

Fenomena semacam ini memang kerap melanda proses penegakan hukum di negeri ini. Tajam dan kencang di awal, lalu melempem saat proses hukum memasuki tahap yang krusial. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab utamanya. Salah satu alasan yang mencuat problematika anggaran. Hal ini memang menjadi masalah klasik yang tentu bisa dicarikan jalan keluarnya sepanjang dikomunikasikan dengan para penentu kebijakan anggaran.

Tim Satgas Saber Pungli, bisa bertemu membahas persoalan anggaran ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran serta Pimpinan DPRD. Upaya ini bisa saja ditempuh untuk memastikan bahwa tahun depan, problem anggaran tidak lagi muncul.

Problem lainnya adalah tidak sepadannya anggaran yang dikeluarkan untuk proses pemberantasan pungli di sebuah lokus dengan hasil atau keuntungan langsung yang terlihat. Terkait problem ini, skala prioritas tentu harus dibuat. Tim tidak boleh sembarangan bekerja hanya karena sebuah kasus mudah ditemukan. Harus ada prioritas untuk mengejar kasus-kasus pungli yang memang berskala besar.

Di sejumlah tempat, pungli menjadi sesuatu yang memang cukup merugikan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan adanya pungli di sebuah tempat wisata misalnya. Namun, keluhan ini biasanya tidak akan terlalu serius karena masyarakat selaku korban memang tidak terlalu terbebani. Namun, jika dilihat dengan kacamata yang lebih luas, korbannya sesungguhnya bersifat massal sehingga jumlah uang yang dihimpun oleh para pelaku pungli pun menjadi demikian banyak.

Melihat urgensi dari kerja tim saber pungli ini, tidak ada pilihan lain selain mengurai satu persatu problem-problem dalam penanganan pungli.

Beberapa kendala memang menjadi alasan di balik senyapnya kinerja tim di tahun kedua. Pertama, mekanisme dan prosedur pertanggungawaban APBD, terutama untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan dari Satgas. Kedua, jadwal kerja Satgas dalam petunjuk Polhukam yang hanya sampai Maret 2017. Sehingga menyesuaikan dengan anggaran operasional personel Satgas sampai Maret pula.

Kini kelanjutan nasib tim ini menunggu petunjuk dari pemerintah.

Sementara sudah banyak laporan masuk dan belum ditindaklanjuti.

Perencanaan kerja yang baik merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh untuk mencari jalan keluar dari kendala-kendala tersebut. Hal lain selain itu adalah memaksimalkan fungsi pencegahan yang juga dimiliki oleh tim ini. Kita berharap, Satgas Saber Pungli bisa melahirkan jalan keluar dari masalah pungli di daerah ini, bukan justru ikut membebani anggaran daerah tanpa bisa memberikan manfaat langsung dari persoalan pungli. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Meretas Kabupaten dari Jeratan Daerah Tertinggal ENYANDANG status daerah tertinggal boleh jadi sebuah momok. Tetapi itulah faktanya.

Semua kabupaten di provinsi NTB termasuk daerah tertinggal. Pro kontra boleh saja terjadi. Akan tetapi kita tidak boleh larut dalam wacana yang berkepanjangan. Justru harus berupaya mencari solusi terbaik agar kabupaten di NTB terlepas dari jeratan daerah teringgal.

Adalah wajar jika muncul harapan masyarakat kepada pimpinan daerah, kabupaten maupun provinsi, agar melakukan terobosan dalam bentuk kebijakan strategis dan affirmative policy. Apalagi dalam waktu dekat, pada 2018 akan terjadi suksesi gubernur dan bupati/walikota. Saya termasuk orang yang mendukung isu daerah tertinggal diusung sebagai isu utama pembangunan NTB ke depan.

Sebenarnya pembangunan daerah tertinggal sudah dimulai sejak era orde baru. Secara resmi tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perjalanannya, Inpres ini kemudian lebih populer dengan nama Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Munculnya program IDT berawal dari publikasi peta kemiskinan oleh BAPPENAS yang diarsiteki Prof. Mubyarto dan Prof. Soegijanto Soegijoko. Peta itu memuat data jumlah penduduk miskin di kantong-kantong kemiskinan yang mencakup 34 persen dari 3.625 kecamatan di seluruh Indonesia. Program IDT diskenario sebagai pemicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan strategi pemerataan pembangunan.

Dalam perkembangannya, pembangunan IDT yang semula “berbasis wilayah desa” kemudian diperluas “berorientasi wilayah kabupaten.” Namun desa tetap menjadi basis analisis dan muara pembangunan. Pertimbangan utamanya, agar keterkaitan pembangunan antardesa dalam kecamatan dan antardesa lintas kecamatan, dapat dipaduserasikan. Sehingga ketimpangan kesejahteraan antardesa dan antarkecamatan dalam satu kabupaten dapat diminimalisir secara proporsional dan berkeadilan.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka IDT berubah menjadi Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Orientasi PDT tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi menyasar aspek-aspek sosial, budaya, lingkungan, dan keamanan. Bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah yang sudah maju.

Pada 2004 untuk pertama kali pemerintah menetapkan 199 kabupaten masuk katagori daerah tertinggal, sebagai sasaran prioritas PDT 2004-2009. Terakhir, melalui Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal periode 2015–2019. Di dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 November 2015 itu, ditetapkan daerah tertinggal sebanyak 122 kabupaten, termasuk delapan kabupaten di provinsi NTB.

Oleh:

Badrul Munir

(Direktur Eksekutif Regional Institute 104) Kriteria penetapan daerah tertinggal didasarkan pada enam parameter: Perekonomian Masyarakat, Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah, Aksesibilitas, dan Karakteristik Daerah.

Timbul pertanyaan mengapa bisa terjadi seluruh kabupaten di provinsi yang sudah berdiri sejak 1958 ini mendapat predikat daerah tertinggal? Apakah pembangunan yang dilakukan selama ini salah sasaran? Atau jangan-jangan ada yang salah dalam tatakelola daerah ini, sehingga menjadi pasien Kementerian Desa PDTT? Kondisi Desa di Provinsi NTB Membedah kinerja pembangunan desa tidak bisa memakai pendekatan sektoral. Demikian pula egosentrisme kedaerahan. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan objektif. Untuk keperluan itu, BAPPENAS dan BPS pada 2015 secara resmi merilis Indeks Pembangaunan Desa (IPD), sebagai salah instrumen untuk mengevluasi kinerja pembangunan desa secara komprehensif. Hasilnya, berurutan berdasarkan IPD tertinggi: Lombok Utara (66,13), Lombok Barat (64,44), Lombok Tengah (64,39), Lombok Timur (63,49), Sumbawa Barat (63,67), Sumbawa (63,01), Dompu (61,05), dan Bima (60,04).

Semakin tinggi IPD semakin baik, menunjukkan indikasi pembangunan desa bergerak positif.

Terlihat IPD tertinggi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 66,13.

Merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi NTB yang tidak memiliki desa tertinggal. Sebanyak 27 desa termasuk kategori desa berkembang dan 6 kategori desa mandiri. Adapun IPD yang paling rendah di Kabupaten Bima, dengan nilai IPD sebesar 60,04 dan jumlah desa tertinggal 15 dari 191 desa.

Masih berdasarkan IPD. Dari total 995 desa di provinsi NTB, diketahui klasifikasi Desa Mandiri 42 (4,42 persen), Desa Berkembang 917 (92,16 persen), dan Desa Tertinggal 36 (3,62 persen). Data ini menunjukkan mayoritas desa di NTB terkonsentarsi dalam klasifikasi desa berkembang, sehingga memiliki kerentanan untuk turun menjadi desa tertinggal, atau sebaliknya naik menjadi desa mendiri jika tatakelolanya baik.

Apabila kita telisik lebih dalam berdasarkan kinerja lima dimensi pembentuk IPD, ditemukan provinsi NTB memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi sebesar 79,70. Dimensi penyelenggaraan pemerintahan 71,73 dan pelayanan dasar 67,46. Sedangkan indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur sebesar 44,65 dan dimensi pelayanan umum pemerintahan sebesar 51,31.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa ketertinggalan pembangunan desa dan perdesaan di provinsi NTB terletak pada buruknya kon-

disi infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Kedua dimensi inilah yang menyebabkan keterpurukan delapan kabupaten di provinsi NTB sehingga menjadi daerah tertinggal.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Berdasarkan data-data IPD yang telah dipublikasi secara resmi oleh BAPPENAS dan BPS, serta memerhatikan kondisi nyata di lapangan, ada beberapa catatan kritis terkait dengan pembangunan daerah tertinggal di provinsi NTB, yaitu: Pertama, Affirmative Policy.

Penyebab utama ketertinggalan kabupaten di NTB adalah lemahnya ketahanan ekonomi. Sementara ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan rata-rata cukup baik, di atas rata-rata nasional. Lemahnya ketahanan ekonomi disebabkan oleh rendahnya produktifitas masyarakat. Faktor penyebab lain karena buruknya akses distribusi barang dan jasa, serta kurangnya fasilitas perdagangan dan lembaga keuangan desa. Permasalahan ini memiliki korelasi langsung dengan tingkat kemiskinan dan kemampuan dayabeli masyarakat. Karena itu dibutuhkan affirmative policy untuk menangani permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Mengandalkan kebijakan atau program reguler tidak akan memberikan hasil maksimal dalam memacu penyelesaian masalah ketertinggalan.

Kedua, Penajaman Prioritas.

Daerah tertinggal di pulau Sumbawa yang meliputi kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, walaupun memiliki indeks rata-rata Aksesibiltas relatif tinggi dibanding daerah tertinggal di pulau Lombok, tetapi karena buruknya kualitas infastruktur perekonomian, energi dan kelistrikan, air bersih dan sanitasi, menyebabkan daerah ini menjadi pasien Kementerian Desa PDTT. Khusus bagi kabupaten Dompu dan Bima, kondisi diperparah oleh buruknya kualitas pelayanan umum, penanganan gizi buruk dan kejadian luar biasa. Terhadap titik-titik krusial ini perlu diberikan prioritas tinggi.

Ketiga, Fasilitasi dan Pembinaan. Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana desa, pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten se provinsi NTB, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, perlu segera menetapkan kebijakan untuk memfasilitasi pemerintahan desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa dengan mendasarkan pada kondisi objektif setiap desa. Fasilitasi ini sangat penting dan mendesak, guna mewujudkan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa yang berkualitas. Produk akhir dari fasilitasi dan pembinaan harus mampu memberi hasil maksimal dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.

Keempat, Penguatan Kapasi-

tas. Secara khusus, perlu dilakukan penguatan kapasitas terhadap 995 kepala desa dan para aparatur pemerintah desa. Peningkatan kapasitas ini mutlak dilakukan sebagai proses berkelanjutan, sehingga aparatur dan kelembagaan desa mampu meningkatkan kemampunan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain peningkatan kapasitas merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial, agar mampu menjadi kepala desa dan aparatur pemerintahan desa yang berkinerja baik.

Kelima, Memanfaatkan Momentum. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan pendekatan baru pembangunan yang diintrodusir dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu apa disebut dengan pendekatan: “Desa Membangun” dan “Membangun Desa.” Kedua pendekatan ini harus dipaduserasikan dalam suatu strategi untuk mewujudkan apa yang saya namakan “Desa Berwajah Indonesia” yaitu desa yang ditopang oleh empat pilar: Berdaya secara sosial, Bermartabat secara budaya, Berdaulat secara politik, dan Mandiri secara ekonomi. Sebuah konsep pembangunan desa yang berkarakter lokal.

Potret kondisi desa di provinsi NTB selain menggambarkan ketimpangan pembangunan, sekaligus juga memberi informasi tentang ketimpangan tingkat kesejahteraan dan dayatahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di setiap kabupaten. Semoga program PDT pada kenyataannya dapat menjadi opsi dan solusi dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meminimalisir berbagai ketimpangan yang terjadi. Wallahualam bisshawab!

Tak ada kejelasan, Pemprov didesak segera kaji proyek “Hortipark” dan Pelabuhan Telong Elong Mega proyek yang mubazir

*** Prona mendominasi Pungli Yang menjadi korban pasti rakyat kecil

***

Wagub NTB Ajak Semua Kalangan Lawan Bahaya Narkoba Mataram ( Suara NTB) Perayaan puncak Hari Narkotika Internasional (HANI) 2017 di NTB diharapkan jadi momentum kebangkitan pemberantasan narkoba di NTB. Khusus bagi kaum muda di NTB, momentum ini jadi awal membangun mereka menjadi generasi muda unggul yang sehat dan terhindar dari narkoba.

Pada puncak perayaan yang berlangsung di Tugu Taman Bumi Gora, Taman Udaya, Mingggu (16/ 7), Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin, S, M.Si, mengungkapkan HANI merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial, ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia.

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 190.000 orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini menjadi masalah dunia yang sangat mendesak untuk segera diatasi bersama.

Lebih jauh Amin menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba. Pernyataan ini tak hanya sekadar slogan semata. Nyata, bahwa Indonesia saat ini bukan sekadar tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar narkotika terbesar di Asia.

Lebih daripada itu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia termasuk juga NTB telah menjamah hampir seluruh lapisan

masyarakat. Baik dari segi umur, pendidikan, strata sosial, ekonomi, profesi maupun level jabatan. Untuk itu, dirinya berpesan agar semua kalangan bersatu melawan bahaya peredaran dan penyebaran narkoba.

Kepala BNN Kota Mataram Drs. Nurachmat, mengatakan pengguna narkoba tiap tahun kecenderungannya semakin meningkat. Untuk itu harus ada upaya luar biasa, jihad tidak pernah putus baik terhadap yang sehat maupun kepada pengguna. “Kita harus berantas bandar dan kurir-kurirnya,” kata Nurachmat.

BNN lanjutnya, tidak akan mungkin sendiri, sehingga memerlukan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memutus mata rantai, lebih utamanya melakukan pencegahan agar jangan sampai menjadi penyalahguna.

Karena kalau sudah terperosok ke dalam narkoba, sulit untuk disembuhkan. ‘’Kita ingin mencetak relawan anti narkoba dengan tujuan mereka bisa menginformasikan ke orang lain. Selain itu kita ingin membentuk penggiat anti narkoba yang bisa secara mandiri.’’

Dikatakannya pula bahwa pengguna narkoba di dunia mencapai angka 400 juta jiwa, sedang 2 persen di antaranya ada di Indonesia.

Selain itu, tren narkotika jenis baru bertambah mencapai 600 jenis baru. Adapun yang masuk ke Indonesia ada 60 jenis baru. “Negara paling besar mensuplai narkoba ke Indonesia adalah Cina”.

Sementara itu kondisi kejangkitan di NTB sebanyak 1,6 persen dari jumlah penduduk, sedang 7 ribu orang di antaranya terdapat di Kota

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Wagub H. Muh. Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada lembaga-lembaga penggiat anti narkoba di Taman Bumi Gora Udayana Mataram, Minggu (16/7).

Mataran. Sedang yang harus direhabilitasi sebanyak 700 orang, tapi kemampuan BNN Kota Mataram hanya 200 orang. Tahun lalu ada 177 yang direhabilitasi. “Kita baru 177 dari 700 orang yang harus direhab. Jika mereka yang belum direhab bergaul di tengah masyarakat akan sangat berbahaya bagi masyarakat”.

Upaya rehabilitasi bagi para pecandu terus dilakukan. Begitupu dengan pencegahan dalam rangka mengurangi permintaan. Mengingat narkoba seperti hukum di pasar, ketika ada yang mau beli, pasti ada yang beli. Kemudian upaya lain memutus mata rantai ialah dengan memutus mata suplai. “Sosialisasi penyuluhan dan advokasi juga

harus masif”.

Selain itu, BNN telah menjalankan program-program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, khususnya di kelompok anakanak, remaja, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa.

Melalui momentum puncak peringatan HANI 2017, diharapkan dapat memperkuat aksi dan kerja sama di semua tingkatan untuk membangun kesadaran nasional agar hidup sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di bumi pertiwi, Indonesia. (dys)

SUARA NTB

Senin, 17 Juli 2017

Satgas Akui Mengendor Dari Hal. 1 Terakhir, dugaan pungli Prona dituntut pengungkapannya oleh masyarakat Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Dompu.

Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol. Ismail Bafadal mengakui kinerja tim Saber Pungli yang menurun belakangan ini. Meski menurut catatan, sudah ada 17 laporan yang ditangani dan beberapa diantaranya diselesaiakan.

Ia kemudian menyentil soal kebijakan penganggaran yang dihajatkan untuk tim Saber Pungli. ‘’Kalau dikatakan mengendor ya betul, secara umum sama dengan daerah lain. Ada sedikit hambatan psikologis dari sisi koordinasi dengan pemerintah

daerah,’’ ungkap Irwasda Polda NTB ini.

Dalam praktik kerja-kerja tim, sambung dia, pemerintah daerah hanya menyediakan dana operasional bilamana dibutuhkan. Khususnya pada saat akan melakukan penindakan.

“Dukungan pemerintah daerah belum nyata. Kalau memang nanti ditegaskan kegiatan tim saber ini berlanjut, maka Pemda mengalokasikan secara khusus,” jelasnya.

“Setidaknya nanti anggaran dipadukan, secara khusus dari Pemda dan dari DIPA Polri. Di daerah malahan dinas-dinas pakai anggaran masing-masing,” imbuh Ismail. (why)

Prona Mendominasi Pungli Dari Hal. 1 SaberPungliLotimterbanyakyang sudah menangani kasus, baik yang kasusnya dilimpahkan ke bidang yustisi maupun yang diselesaikan di bidang penindakan untuk dilakukan proses penyelidikan. ‘’Untuk NTB, Kabupaten Lotim yang paling tinggi untuk pengungkapan kasus dugaan Pungli,’’ jelasnya.

Dari kasus dugaan Pungli di sejumlah sektor yang sudah ditangani, seperti dugaan Pungli di loket pengambilan karcis penyeberangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano. Adapun, titik yang menjadi paling rawan terjadi Pungli, menurut Antonius, yakni di tingkat desa.

Dimana, Pungli kerap dilakukan oleh oknum Kades terutama dalam penerbitan sertifikat Prona. Seperti OTT terhadap oknum Kades Belanting beberapa waktu lalu. ‘’Yang paling banyak pengaduan itu di tingkat desa, masalah Prona,’’ ujarnya.

Antonius menyebut, dalam pelaksanaanprogramantaupunpenyelesaian kasus yang ditangani tim Saber Pungli. Khusus untuk Pokja penindakantidakadamasalahkarena memiliki anggaran dari Polres khususnya Tipikor. “Dana itu bisa kitagunakan,”ujarnya.

Akan tetapi, katanya, untuk Pokja bidang yustisi maupun di pencegahan bisa jadi anggarannya terkendala.

Koordinasi di Sumbawa Sejak dibentuk, tim Saber Pungli Sumbawa langsung action di lapangan dengan melakukan aksi penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada dua kasus yang langsung ditangani. Pasca OTT tersebut, tidak ada lagi aksi penindakan yang dilakukan, meskipun ada beberapa laporan yang diterima.

Ketua Tim Saber Pungli Sumbawa, Kompol Nurdin Sennang kepada Suara NTB menyampaikan, sudah ada dua kasus yang ditangani tim Saber Pungli Sumbawa, yakni OTT Pungli Prona di Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan dan Kasus OTT dugaan pungli oknum anggota polisi terhadap pengusaha lobster.

Ia belum mengetahui kendala apa saja yang menghambat kerja dari tim. Sehingga dalam waktu dekat ia akan menggelar pertemuan dengan tim. ”Saya masih baru, dan belum bertemu degan semua tim. Rencananya minggu depan kami akan mengadakan pertemuan,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Tim Saber Pungli Sumbawa, H. Hasan Basri yang dikonfirmasi terpisah mengakui akan dilakukannya rapat koordinasi tim. Guna membicarakan beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan. Mengingat adanya pergantian pimpinan, sehingga tim belum begitu aktif kembali. ‘’Sebelumya kami (tim) sering melakukan pertemuan. Bahkan sudah ada beberapa penindakan yang dilakukan. Tekait kasus yang di Polres. Tetapi karena ada terjadi mutasi pergantian pimpinan sehingga sekarang belum aktif kembali. Kita rencanakan minggu depan akan mengadakan pertemuan,” terangnya.

Pasca penindakan dua kasus OTT yang dilakukan, saat ini diakuinyatidakadakasusyangsedang diproses. Mengenai adanya kesan timtidakterlaluaktifdiakuinyakarena koordinasi yang dilakukan sebelumnya belum begitu optimal. Hal ini karena dalam tim Saber Pungli ini melibatkan bayak instansi. Makanya dengan adanya kepemimpinan baru ini, semua yang termasuk dalam tim akan melaksanakan pertemuan untuk menyatukan persepsi. Karena setiap kegiatan yang dilaksanakanakandibicarakandalam rapat koordinasi.

Gunakan Anggaran Sendiri Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima, Kompol Made Wiranata mengatakan, sejak dikukuhkan akhir 2016 lalu, baru mengungkap dugaanPunglipadaDinasPendudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima. ‘’SKPD ini berada di wilayah hukum kita, ada laporan kita tindaklanjuti. Satu orang oknum pejabat terjaring dalam OTT dan saat ini masih diproses,’’” jelasnya pekan kemarin.

Selain melakukan upaya penegakkan hukum atau tindakan represif, selama dikukuhkan, kinerja tim Satgas Saber Pungli juga melakukan kegiatan preemtif dan preventif.

Diakuinya, hingga kini kiner-

ja Satgas Pungli masih menggunakan anggaran dan fasilitas dari instansi masing-masing, yang tergabung dalam Satgas untuk kegiatan operasional.

Apakah ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kota?

Wakapolres Bima Kota ini hanya tersenyum dan tak memberi tanggapan. Meski demikian, dengan anggaran sendiri, kinerja Satgas Saber Pungli, tidak hanya wilayah hukum Kota Bima tapi juga Kabupaten Bima.

Sementara, Wakil Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima yang juga Kepala Inspektorat Kota Bima, Drs. H. Ramli Hakim M.Si mengaku, sasaran yang diincar oleh pihaknya dalam mengawasi dan mengontrol praktik pungli di lapangan. Seperti pada pusat pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan perizinan.

Tidak Ada Anggaran Satgas Saber Pungli Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memaksimalkan peran pencegahan daripada penindakan melalui OTT. Meskipun sampai dengan saat ini anggaran untuk satgas ini belum tersedia dan baru bisa diakomodir pada APBD-Perubahan tahun 2017.

Ketua Satgas Saber Pungli Sumbawa Barat Kompol I Nengah Martawan S. Sos kepada Suara NTB, Sabtu (15/7) mengatakan, dari awal terbentuk, satgas ini belum sama sekali menerima anggaran.

Tetapi dengan tidak adanya anggaran, bukan membuat nyali satgas ini ciut. Terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus dugaan Pungli yang terjadi. Bahkan tercatat ada tigas kasus Pungli yang saat ini sedang ditangani. Kasus tersebut yakni, kasus dugaan Pungli yang dilakukan oleh oknum PNS yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) berinisial BS. Selain kasus tersebut, pihaknya juga menangani kasus dugaan pungli yang tejadi di SMAN 1 Brang Rea yakni dengan memotong sejumlah uang dari para siswa penerima program KIP dan BSM sekitar Rp. 900 ribu per siswa.

Sedangkan kasus yang terakhiryaknikasusdugaanPungli Prona yang terjadi di Desa Seminar-Salit Kecamatan Brang Rea. Dikatakanya, masih minimnya pengungkapan terhadap kasus ini bukan berarti tim ini tidak bekerja. Melainkan pihaknya lebih mengedapankan upaya pencegahan daripada OTT. Hal tersebut akan lebih dimaksimalkan kembali seiring dengan disahkannya APBD-P tahun 2017 disamping tetap akan melakukan upaya penindakan.Apalagianggaranyang dikhususkan untuk pelaksanaan program di Satgas ini sekitar Rp 125 juta sudah masuk ke dalam DPA, tinggal menunggu disahkan saja.

Perkuat Koordinasi Kinerja tim Satgas Saber Pungli di Kabupaten Lombok Tengah(Loteng)sejakterbentuk awal tahun 2017 lalu, diakui masihbelumefektifberjalan.Selain persoalan koordinasi antar instansi yang terlibat dalamnya, masih belum optimal. Dukungan anggaran bagi tim tersebut juga masih minim.

Untuk itu, tugas cukup berat diawal kerja-kerja tim Saber Pungli Loteng tersebut memperkuat koordinasi di innternal yang berasal dari berbagai instansi dan elemen. “Kalau dari sisi kerja, tim sudah mulai bekerja. Tapi memang masih diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi di internal tim,” ungkap Wakil Ketua Saber Pungli Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., beberapa waktu lalu.

Begitu pula dalam hal anggaran, karena baru terbentuk maka dukungan anggaran belum bisa diberikan oleh Pemkab Loteng secara langsung.

Karena memang harus melaluia mekanisme APBD. Namun dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah, untuk mendukung penuh keberadaan tim saber pungli tersebut, persoalan anggaran diharapkan kedepan tidak menjadi kendala lagi. (ari/yon/ ind/uki/ils/kir)

DAK Bakal Hangus Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram. Ia menegaskan langkah yang diambil Kemenkeu itu sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah supaya dapat membelanjakan anggaran yang telah ditransfer dengan tepat waktu dan disiplin.

Ia menyebutkan DAK tahap I yang telah ditransfer ke Pemprov NTB dan 10 kabupaten/ kota mencapai Rp 1,538 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov

NTB Rp 670,582 miliar, Lombok Barat Rp 84,7 miliar, Lombok Tengah Rp 133,6 miliar, Lombok Timur Rp 172,4 miliar.

Selanjutnya, Bima Rp 114,4 miliar, Sumbawa Rp 102,3 miliar, Dompu Rp 49,7 miliar, Sumbawa Barat Rp 50,6 miliar, Lombok Utara Rp 40,1 miliar, Kota Mataram Rp 63,1 miliar dan Kota Bima Rp 56,5 miliar.

Dari Rp 1,538 triliun DAK yang sudah ditransfer itu, kata Taukhid pihaknya belum mengetahui realisasinya di masing-masing Pemda. Real-

isasi DAK tersebut akan diketahui setelah batas waktu pelaporan pada 21 Juli mendatang.

Penyaluran DAK, katanya, dilakukan selama tiga tahap.

Tahap I sebesar 30 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 30 persen. Jika DAK yang disalurkan pada tahap I realisasinya tidak mencapai 75 persen sampai 21 Juli mendatang, maka DAK tahap berikutnya otomatis tidak akan disalurkan lagi atau hangus. “70 persen otomatis hangus, tidak dicairkan,” katanya. (nas)

Mahal, Sewa Lahan Budidaya Tembakau Virginia Dari Hal. 1 Hanya saja sekarang jumlahnya menurun. Untuk itu, agar semangat petani tetap ada, 21 perusahaan tembakau yang ada diminta meningkatkan pembelian.

Dari 21 perusahaan tembakau yang ada di NTB, kata Husnul, hanya 17 perusahaan yang masih tetap eksis melakukan pembelian dan pembinaan kepada petani. Pihaknya berharap, perusahaan yang ada meningkatkan pembelian dari tahun ke tahun. Jika tahun kemarin membeli sebanyak 10 ribu ton, maka tahun ini diharapkan bisa sampai 18 ribu ton. “Jangan kemudian tahun kemarin beli 10 ribu ton, tahun ini 8 ribu ton,” ujarnya mengingatkan.

Ia mengatakan, perusahaan tembakau yang ada di NTB sudah komit untuk menambah pembelian sebesar 20 persen di luar jatah pembelian yang sudah ditetapkan. “Masing-masing perusahaan itu kita minta tingkatkan pembeliannya. Tahun ini dia target 10 ribu ton, kita minta lebihkan menjadi 18 ribu ton.

Agar petani bisa menanam sekian hektar,” tandasnya.

Husnul mengatakan, permasalahan pertembakauan yang menurun di NTB dipengauhi oleh iklim yang kurang mendukung. Sehingga mempengaruhi produksi dan kualitas. Akibatnya harga kurang menguntungkan. Kemudian biaya produksi meningkat setiap tahun. Selain itu upah

tenaga kerja juga meningkat di samping sewa lahan.

Dampaknya, petani banyak yang mengalami kerugian. Selain itu, petani banyak yang beralih ke komoditas lainnya seperti sayuran, cabai dan tomat serta tanaman pangan.

Hal ini mengakibatkan luas areal tanam tembakau Virginia setiap tahun berkurang.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, tahun 2011 luas areal tanam tembakau di daerah ini sebanyak 29.433,38 hektar.

Kemudian meningkat menjadi 37.055,40 hektar pada 2012. Pada tahun 2013 turun menjadi 28.353,97 hektar. Luas areal tanam terus menyusut pada 2014 dan 2015. Masing-masing 24.609,42 hektar dan 23.752,87 hektar. (nas)

Halaman 15

Pusat Garap FS Jalan Layang Lembar – Kayangan Dari Hal. 1 FS tersebut kata Syahdan untuk mengkaji rute dan tipe konstruksi jalan layang yang akan dibangun. Untuk rute, dikaji tiga alternatif. Pertama, existing pada jalan nasional yang ada saat ini. Kemudian juga dikaji apakah rutenya pada sisi utara jalan nasional yang ada saat ini atau sisi selatan. Dari sana, kemudian dibicarakan mengenai pembebasan lahan.

Apakah sharing anggarannya dibiayai APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Pembangunan jalan layang sepanjang 103 Km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun.

Masterplan atau FS dan DED merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, by pass itu akan diban-

gun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim.

Jika pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan jalan layang dari Lembar – Kayangan, pihaknya optimis akan mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi NTB yang tumbuh sebesar 21 persen tahun 2015. Jalur Lembar-Kayangan merupakan urat nadi pengangkutan logistik nasional. Jika pembangunan by pass ini dapat direalisasikan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pernah mengatakan, NTB akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua kali lipat dari yang ada sekarang.

Gubernur mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB selama tahun 2015 secara kumulatif sebesar 21,24 persen, tertinggi diantara propinsi secara nasional. Di banding kondisi ekonomi tahun 2014 tumbuh sebesar 5,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 107,72 persen. (nas)

Pemprov Didesak Segera Kaji Proyek ”Hortipark” dan Pelabuhan Telong Elong Dari Hal. 1 Sabtu (15/7). Koordinator Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah infrastruktur ini mengatakan proyek-proyek mangkrak tersebut harus menjadi perhatian Pemprov NTB. “Kemarin Komisi IV sudah sampaikan agar semua proyek mangkrak agar jadi perhatian eksekutif. Eksekutif harus mengkaji segara,” katanya.

Menurutnya, kajian tersebut harus segera dilakukan. Untuk mengambil kebijakan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Kemudian kajian tersebutjugadiperlukanapakahproyekproyek mangkrak yang ada masih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018 atau tidak. “Sehingga masyarakat menjadi jelas dan tidak lagi menunggununggu harapan lama,” kata Ketua DPW PKS NTB ini.

Terkait dengan pengembangan hortipark ini, sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan

Perkebunan NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si menjelaskan program ini masuk dalam RPJMD. Namun, dalam revisi RPJMD 2013-2018, program pengembangan hortipark ini sudah tidak masuk. Meskipun demikian, karena ini program yang dirintis kepala dinas sebelumnya, maka akan tetap menjadi prioritas.

Ia mengatakan, pengembangan hortipark ini sejak awal pengelolaannya oleh Pemkab Lombok Tengah melalui SKPD terkait. Pemprov hanya memfasilitasi supaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Belakangan proyek ini mandeg karena persoalan status lahan yang belum jelas. Namun, pada 2016 lalu, Pemprov bersama Pemkab Lombok Tengah telah mengajukan permohonan izin pengelolaan lahan seluas 300 hektar tersebut. Namun, hingga kini masih belum ada jawaban dari BPN Lombok Tengah.

Catatan Suara NTB, pada 2016 lalu Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 800 juta untuk pembangunan pusat penjualan souvenir di kawasan hortipark yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) tersebut. Tetapi rencana pembangunan pusat penjualan souvenir ini batal dilakukan lantaran masih terjadi persoalan terkait dengan masalah lahan.

Diketahui, Pemprov dan Pemkab Lombok Tengah telah mengajukann usulan pengelolaan la han hortipark ke BPN Lombok Tengah.Usulan pengelolaan eks kebun kopi PT. Trisno Kenangan dengan luas sekitar 300 hektar lebih tersebut didaftarkan oleh Pemkab Loteng ke BPN Praya. Dalam usulan pengelolaan itu, Pemprov meminta untuk mengelola seluas 100 hektar sebagai kawasan hortiparkyangsudahmulaidikembangkan sejak 2014 lalu. Sementara sisanya akan diajukan pengelolaan oleh Pemkab Loteng.

Sementara itu, terkait dengan kelanjutan pembangunan Pela-

buhan Telong Elong di kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Dinas Perhubungan NTB menyatakan sedang melakukan kajian yang mendalam. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui fungsi pelabuhan tersebut yang paling tepat.

Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dirintis pada zaman Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata. Untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Telong Elong memang membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dikerjakan tahun 2007.

Proyek ini mubazir dan mangkrak. Persoalan klasik yakni kurangnya dukungan anggaran menjadi problem utama mangkraknya mega proyek tersebut.Sejakdibanguntahun2007lalu, proyek pelabuhan ini hanya dapat dikerjakan tidak mencapai 50 persen dari target yang ada. Proyek ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 1,3 miliar sampai 1,5 miliar tiap tahunnya.

Sejak dianggarkan tahun

2007, mulai dilakukan pembebasan lahan dan pembangunan di terminal dan jalan dari pantai yang menghubungkan dengan demaga. Setelah itu dibangun dermaga, akan tetapi jalan dari pantai belum bisa diselesaikan.

Pelabuhan Telong Elong belum rampung sampai 50 persen dari target. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk merampungkan pelabuhan itu sampai bisa berfungsi mencapai Rp 20 miliar.

Dana sebesar ini diperlukan untuk membangun infrastruktur dan dermaganya.

Jika mengandalkan dana dari APBD dengan penganggaran sekitar Rp 1,3 miliar tiap tahunnya, maka membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa menyelesaikan pelabuhan tersebut. Karena itu, untuk mempercepat pengerjaan proyek tersebut Pemprov NTB pada waktu itu telah mengusulkan agar mendapatkan bantuan dari APBN sehingga bisa selesai secara bertahap dan bisa difungsikan dengan menggunakan fasilitas yang ada. (nas)

Dulu Garang, Kini Melempem Dari Hal. 1 Dalam catatan Suara NTB, ada beberapa kendala dihadapi menjadi dalih senyapnya kinerja tim. Pertama, mekanisme dan prosedur pertanggungawaban APBD, terutama untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan dari Satgas. Seperti kode, pos kegiatannya, tidak serta merta sama degan pertanggungjawaban keuangan Pemda sebagaimana penggunaan perjalanan dinas.

Kedua, schedule kerja Satgas dalam petunjuk Polhukam hanya sampai Maret 2017. Sehingga menyesuaikan dengan anggaran operasional personel Satgas sampai Maret pula. Kini kelanjutan nasib tim ini menunggu petunjuk dari pusat.

Sementara sudah banyak laporan masuk dan belum ditindaklanjuti.

Pemerhati masalah hukum Syahrul, SH,MH berpandangan, tim Saber Pungli masih perlu berbenah. Dia merasakan atmosfer kerja pemberantasan pungli dari Satgas ini masih jauh dari harapan. Dikiritiknya, karena dianggap kurang sigap dan peka dalam melihat kasuskasus kecil juga dianggap menjadi persoalan. Pasalnya, kasuskasus kecil itu akan menjadi besar apabila tidak ditangani dengan cepat. Terlebih hal itu merupakan bentuk dari keresahan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah melapor, itu artinya mereka sudah berada pada titik keresahan yang sudah sangat resah.

Taruh saja misalnya soal parkir.

Tidak ada kejelasan terkait tarif parker. Kadang petugas parkir yang bahkan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan karcis parkir meminta dengan tarif sesuka hati,” kritiknya, saat diwawancara Suara NTB Sabtu (15/7).

Dia berharap Satgas Saber Pungli dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional, bekerja dengan lebih cermat. Misalnya dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dilepasnya pelaku dugaan pungli, oknum pejabat Dishub Kota Mataram hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu, cukup jadi pengalaman tak menyenangkan.

“Bayangkan dampaknya kalau orang ditangkap, kemudian tidak diproses atau tidak terbukti. Sanksi sosial yang akan didapatkannya bisa membuatnya malu.

Ini bisa masuk dalam pencemaran nama baik,’’ ujarnya.

Ia juga menyarankan agar tim menghindari kasus-kasus

pesanan dari pihak yang terganggu atau tidak menyukai pihak lain dengan tujuan untuk menjatuhkan yang bersangkutan. Menurutnya, itu tidak seharusnya terjadi apabila tugas pokok dari dibentuknya tim ini berjalan dengan baik.

“Saya melihat aturan yang ada sudah cukup menjadi payung hukum agar tim ini bekerja dengan maksimal. Sekarang bagaimana tim ini dalam menyikapi laporan yang diberikan oleh masyarakat. Pungli ini kan merupakan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Kalau sudah memenuhi unsur ini, baiknya ditindak,’’ sarannya.

Perhatian DPRD NTB Tim Saber Pungli sejak dibentuk pada tahun 2016 lalu, dinilai belum menunjukkan kinerjanya yang optimal dalam memberantas praktik-praktik pungutan liar di sektor pelayanan publik.

Salah satu alasan tidak maksimalnya kinerja, karena terkendala keterbatasan anggaran yang turut mengungkung ruang gerak Satgas.

Komisi I DPRD NTB yang menjadi mitra kerja tim Saber Pungli, mengakui bahwa pada tahun anggaran 2017 , anggaran untuk operasional tim Saber Pungli cukup kecil, sehingan Komisi I memahami, wajar jika tim Saber Pungli harus berhenti bekerja. ‘’Ya cocok tidak bisa kerja, karena anggarannya untuk dia (Satgas) itu memang kecil,’’ ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH pada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Pada dasarnya, pihaknya sangat mendukung keberadaan dari tim Saber Pungli tersebut.

Namun saat pembahasan APBD Murni tahun 2017 lalu, tidak bisa berbuat banyak untuk mengalokasikan anggaran pada tim Saber Pungli dalam jumlah yang cukup, karena terbentur oleh aturan. ‘’Waktu itu kan APBD murni sedang dibahas, baru usulannya tim Saber Pungli ini masuk.

Sementara dia tidak boleh masuk, karena tidak dicantumkan dalam KUA-PPAS,’’ jelasnya.

Namun demikian, pada saat pembahasan anggaran itu, Komisi I tetap memberikan tambahan anggaran pada TP4D sebesar Rp 400 juta lebih, yang memang khusus diperuntukkan untuk oprasional Tim Saber Pungli. ‘’Tapi kemarin itu, meskipun sudah tidak bisa masuk, kita masih bisa alokasikan sekitar Rp 400 juta penambahan anggaran pada TP4D, karena kan

tim Saber Pungli ini kan gabung jadi satu disana (TP4D), leading sectornya Inspektorat,’’ jelasnya.

Akan tetapi pada APBD Perubahan tahun 2017 ini, Rumaksi menegaskan, bahwa Komisi I telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk tim Saber Pungli.

Saat ditanya berapa besaran anggaran yang akan diberikan oleh Komisi I pada Saber Pungli pada APBD Perubahan 2017 ini, Rumaksi belum mengetahui detail angkanya.

Saat disinggung terkait kinerja dari tim Saber Pungli selama beberapa bulan terakhir yang hanya berhasil mengungkap kasus-kasus “receh”, tidak sebanding dengan biaya oprasional? Bagi wakil rakyat daerah pemilihan Lombok Timur ini tidak jadi soal. Sebab memang tim Saber Pungli ini sengaja dibentuk untuk memberantas praktik-praktik pungli di sektor pelayanan publik. ‘’Pungli-pungli kecil itu memang jadi sasarannya. Seperti (terindikasi terjadi) di Imigrasi, BPN, sekolah, dan pelabuhan.

Jadi yang itu-itu saja yang akan diberantas oleh tim ini,’’ katanya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan memberikan pengawasan terkait efektivitas kinerja tim tersebut. Komisi I mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan kinerja tim Saber Pungli itu. ‘’Kita sudah minta laporannya. Tapi belum ada yang masuk. Kemarin hanya disampaikan secara lisan saja. Sementara kita minta data riil-nya laporan kerja itu,’’ pungkasnya.

Akui Terganjal Anggaran Diakui masih ada persoalan pada belum adanya nomenklatur tata kelola keuanggan APDB untuk kegiatan Satgas Saber Pungli yang bernuansa penegakkan hukum.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Satgas Saber Pungli NTB yang juga Inspektur pada Inspekorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si., dihubungi Jumat (14/7) lalu. Menurutnya, tidak ada persoalan anggaran, karena Pemprov NTB sudah mendukung Satgas Saber Pungli sesuai Perpres 87 tahun 2016, dari Bulan Januari sampai dengan Maret. “Dukungan dari Pemprov disediakan sampai tanggal itu sebelum ada petunjuk lebih lanjut. Selama ini sudah berjalan dengan menggunakan operasional Pemda,’’ katanya.

Permasalahannya, nomenklatur kegiatan yang bernuansa penegakkan hukum tidak

ada kode rekening atau kegiatan yang ada di penggunaan APBD Pemprov atau daerah.

Dicontohkannya, untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan. Di petunjuk APBD tidak ada istilah penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan.

“Tetapi tetap satgas itu didukung operasional yang bersifat penugasan. Tetapi melakukan penyelidikan pemberkasan dan sebagainya harus sesuai pertanggungjawaban dengan nomenklatur penggunaan APBD Pemprov.

Nomenklatur penegakkan hukum itu kita belum matching dengan nomenklatur tata kelola APBD. Jadi Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu,’’ jelas Ibnu.

Sementara anggaran untuk pencegahan seperi sosialisasi,perjalanan dinas, ATK dan lainnya tidak ada masalah.

Pokja pencegahan juga terus melakukan sosialisasi dan pencegahan. Namun ketika akan melakukan penyelidikan, pemberkasan dan seterusnya sesuai penuntutan itu tidak ada nomenklaturnya di APBD. Itulah yang menurut Ibnu perlu diberi petunjuk oleh Satgas Saber Pungli Pusat. Pada 20 Juli nanti, akan ada rapat sosialisasi dan koordinasi dari tim Satgas Saber Pungli Pusat ke NTB. ‘’Itu yang perlu diberi petunjuk oleh Satgas Saber Pungli Pusat, yang itu akan kita sampaikan dalam sosialisasi nanti,’’ katanya.

Ibnu menegaskan, tidak ada persoalan anggaran. Gubernur dan DPRD NTB juga memberikan dukungan. Namun diakui ekspektasi masyarakat terhadap Satgas Saber Pungli sangat tinggi. Terbukti dari cukup banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke Satgas Saber Pungli.

“Kalau persoalan anggaran operasional kita sudah siap, dan itulah yang digunakan Satgas untuk kegiatan pencegahan, penindakan, sosialisasi, dan seterusnya,” jelasnya.

Tapi memang tidak selalu diselesaikan dengan penindakan. Ia mencontohkan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ada mekanisme sanksi administrasi, sanksi penurunan pangkat, sanksi pemberhentian. “Dan sebagainya, di internal itu ada sanksi penindakan,” kata Ibnu.

Namun demikian, diperlukan Revisi terhadap Perpres 87 tahun 2016 itu. Dalam rangka penguatan dan optimalisasi fungsi Satgas di daerah. Berkaitan dengan keanggotaan yang menurutnya

perlu dirampingkan jumlahnya.

Selain juga mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan penganggarannya. ‘’Dibutuhkan petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas. Sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan yang betul-betul rinci, karena memang baru, Desember 2016. Diperlukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada, mencakup SOP, pertangungjawaban dan mekanisme kerja,” sarannya.

Jangan Karena Anggaran Sorotan sebelumnya juga disampaikan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB yang menilai, anggaran mestinya bukan jadi tolok ukur tidak optimalnya tim Satgas Saber Pungli sehingga belum bisa bekerja secara optimal. Memang, anggaran jadi faktor pendukung dalam proses penegakan hukum. Tapi persoalan anggaran sebaiknya tidak jadi faktor utama. Karena bisa jadi preseden buruk bagi pemerintah daerah dan tim Satgas Saber Pungli tersebut di tengah-tengah masyarakat. ‘’Jangan sampai anggaran dialokasikan besar tetapi fungsinya tidak juga optimal,’’ kritik peneliti pada Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH. “Kalau dalam pelaksanaannya tidak optimal, maka itu tidak mengherankan. Karena proses di perencanaannya saja masih lemah. Sehingga terbentuknya tim Saber untuk wujudkan good government dan clean government masih sulit terwujud,” kritik Johan.

Sementara fungsi Satgas sebenarnya tidak hanya proses penindakan. Tetapi juga pencegahan. Disisi lain, alumnus Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang ini menilai, jangan sampai pengawas internal dalam sistem pemerintahan menjadi lemah hanya karena persoalan anggaran.

Oleh karena itu, jika harus menambah anggaran kepada tim Satgas Saber Pungli, dia menyarankan agar memanfaatkan untuk membina tim pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat. Pekerjaan tambahan ini diakuinya sulit.

Tapi jika melihat labarbelakang dibentuknya tim Saber, akibat lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah.

Jika ini tidak dilakukan, maka kuat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak ada keseriusan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal yang mempersulit lainnya, Satgas hanya bekerja sampai Maret 2017. (lin/ndi/ron/ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/fan)

Senin, 17 Juli 2017

Ketua KONI NTB terpilih, H. Andy Hadianto menerima dokumen hasil Musorprov KONI NTB yang diserahkan Ketua Sidang Musorprov KONI NTB, H. Mustami dengan tiga anggotanya, Abdul Khair, H. Haryoto AZ dan Hadi.

Ketua KONI NTB terpilih, H. Andy Hadianto berpelukan dengan peserta rapat usai dipilih secara aklamasi.

Usai dipilih secara aklamasi Ketua KONI NTB terpilih, H. Andy Hadianto berpose bersama peserta Musorprov KONI NTB.

H. Andy Hadianto Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua KONI NTB Mataram (Suara NTB) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB yang digelar di hotel Golden Palace Mataram, 14-15 lalu, akhirnya memilih H. Andy Hadianto sebagai ketua umum KONI NTB periode 2017-2020.

Ketua KONI NTB demisioner itu dipilih secara aklamasi oleh 180 peserta Musorprov KONI NTB yang terdiri dari 57 anggota KONI NTB. Pantauan Suara NTB di lokasi, Musorprov KONI NTB yang dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muhammad Amin berlangsung aman dan terkendali meskipun sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Musorprov KONI NTB akan ricuh karena pembentukan tim Penjaringan dan Penyaringan calon ketua KONI NTB sempat disorot cacat hukum.

Namun dalam pelaksanaannya Musorprov KONI NTB yang berlangsung selama dua hari itu berjalan lancar, aman dan singkat. Semua peserta tampak menyetujui semua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus KONI demisioner. Termasuk pembentukan tim penyaringan dan penjaringan dinilai sah karena pembentuKetua KONI NTB terpilih, H. kan tim penjaringan dan penAndy Hadianto yaringan dianggap sudah bermenyampaikan visi dasarkan AD/ART KONI NTB. dan misi.

Dalam laporan Panitia Musor-

prov KONI NTB yang disampaikan Sekretaris Panitia Musorprov KONI NTB, Moh. Iqbal bahwa hanya satu calon yang resmi mendaftar lewat tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua KONI NTB, yakni H. Andy Hadianto. “Kami sampaikan bahwa tim penjaringan dan penyaringan telah menerima satu figur calon ketua KONI NTB yang resmi mendaftar sebagai calon ketua KONI NTB, yakni bapak H. Andy Hadianto,�ucapnya Karena hanya satu calon yang resmi mendaftar Pimpinan Sidang Musorprov KONI NTB, H. Mustami H. Hamzah pun

mengetuk palu sebanyak tiga kali menandakan bahwa pihaknya menyetujui H. Andy Hadianto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum KONI NTB periode 2017-2020. Penetapkan secara aklamasi Andy sebagai ketua KONI NTB itu berdasarkan keinginan peserta Musorprov KONI NTB. Selain memilih Andy sebagai ketua umum KONI NTB, peserta Musorprov KONI NTB juga memilih lima anggota tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan KONI NTB. Tim formatur itu diketuai oleh ketua terpilih, H. Andy Hadianto.(fan)

Ketua KONI NTB terpilih, H. Andy Hadianto dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, menyampaikan yel-yel Olahraga.

Ketua KONI NTB terpilih, H. Andy Hadianto bersama istrinya, Siti Malika dan putrinya.