Edisi 30 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 30 DESEMBER 2017

16 HALAMAN NOMOR 242 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Molor, Pengerjaan Sejumlah Proyek di Dinas PUPR dan RSJ Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pengerjaan proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma tidak dapat tuntas sesuai batas kontrak akhir Desember ini. Sementara itu, Pemprov NTB akan melakukan evaluasi terhadap rekanan dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pasalnya, penyelesaian pengerjaan proyek yang tidak tepat waktu sering ter-

jadi tiap tahun. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (29/12) sore mengatakan molornya penyelesaian proyek juga disebabkan tender proyek yang terlambat.

Namun, sesuai ketentuan, jika rekanan tidak dapat menuntaskan pekerjaan dengan alasan tertentu maka dapat diperpanjang. ‘’Rekanan yang mengerjakan dievaluasi, apakah ini kelalaian atau memang masalah gangguan

alam. Kalau berkaitan kinerja rekanan, itu kita evaluasi,’’ kata Sekda.

Sekda mengatakan untuk mem-blacklist rekanan yang molor mengerjakan suatu proyek tidak serta merta dilakukan. Tetapi harus ada evaluasi yang dilakukan secara komprehensif. ‘’Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak,’’ ujarnya.

Selain akan mengevaluasi rekanan, komandan birokrasi Pemprov NTB ini mengatakan juga akan dilakukan evaluasi pada pengadaan barang dan

jasa di ULP. Sesuai ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa selama ini memang ULP memenangkan rekanan dengan penawaran terendah.

Padahal, rekanan dengan penawaran terendah belum tentu memiliki kemampuan mengerjakan suatu proyek seperti yang diharapkan. Ia menduga, salah satu penyebab molornya pengerjaan suatu proyek akibat hal ini.

Untuk itu, pihaknya akan mencari jalan keluar dan mempelajari ketentuan aturan pengadaan barang dan

jasa yang ada. Artinya, jangan hanya karena penawaran rekanan terendah kemudian itu yang dimenangkan. Menurutnya, penawaran yang lebih sedikit jika kemampuannya lebih baik maka bisa saja dimenangkan. ‘’Makanya itu yang akan kita evaluasi, seperti apa (ketentuannya). Kan sekarang ULP dapat binaan dari MCAI (Millennium Challenge Account Indonesia), termasuk peningkatan kapasitas para Pokja,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

Sumbawa Protes, Kemendagri Surati Pemda Soal Pulau Kalong Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Gubernur NTB, Pemda Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait dengan sengketa tapal batas kedua wilayah. Kemendagri menyatakan Pulau Kalong masuk wilayah administratif KSB. Menanggapi surat tersebut, Pemda Sumba-

wa menyurati Kemendagri yang ditembuskan ke Gubernur NTB. Intinya, Pemda Sumbawa keberatan dengan surat Kemendagri mengatakan Pulau Kalong masuk wilayah KSB. Surat Kemendagri ini mengacu kepada SK Gubernur No. 298 Tahun 2009 yang juga menetapkan Pulau Kalong masuk wilayah KSB. Bersambung ke hal 15

TGB ’’Khobar’’-kan Kemuliaan Islam pada Komunitas di Amerika Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menguraikan dan membawakan khobar (cerita) tentang kehebatan, kemuliaan dan keagungan Islam kepada komunitas Muslim yang ada di daratan Amerika Serikat. Khobar itu disampaikan TGB—sapaan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat menjadi pembicara utama pada Mukhtamar Komunitas Muslim Indonesia di Amerika (IMSA) bekerjasama dengan Komunitas Muslim Malaysia di Amerika (MISG) di Denver, wilayah negara bagian Colorado, Amerika Serikat, Sabtu (23/12) waktu setempat.

TO K O H

Cina Pasar Potensial PEMPROV NTB terus berupaya untuk menambah jumlah penerbangan langsung dari berbagai negara. Hanya saja masih terkendala beberapa hal yang membuat rencana itu belum terealisasi hingga saat ini. ‘’Malaysia sudah mau tambah penerbangan langsungnya, dari yang 10 kali per minggu tahun depan bisa 12 sampai 13 kali. Ini berita bagus, kalau dari negara lain seperti Australia itu mereka masih melakukan proses penilaian,’’ kata Sekda NTB Ir.H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, di Mataram, Jumat (29/12).

H. Rosiady H. Sayuti Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Rekomendasi Rekanan Di-”blacklist”

Ibnu Salim

MAJELIS Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemprov NTB merekomendasikan rekanan yang tidak kooperatif mengembalikan kerugian negara/daerah supaya diblacklist. Hal ini ditekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga/ rekanan yang masih menunggak pengembalian kerugian negara/daerah.

Hal tersebut dikatakan Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (29/12) siang.

Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Tahun Baru 2018, pada Senin (1/1), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Selasa (2/1). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

Sebagai pembicara utama pada Mukhtamar dengan tema ‘’Living Under The Light of Qur’an and Sunnah’’ itu, TGB didampingi istri Hj. Erica Zainul Majdi. Mukhtamar dengan tema ‘’Living Under The Light of Qur’an and Sunnah’’atau Hidup di Bawah Cahaya Al-Qur’an dan Sunnah, dibuka resmi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk AS, Budi Bowoleksono.

Dihadapan ribuan jemaah yang hadir, Gubernur TGB mengajak umat Islam untuk mengulang dan memperbaharui cerita-cerita tentang kemuliaan, kehebatan, kepeloporan dan kepahlawanan

Islam tersebut.

Menurut Gubernur TGB yang juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia itu, berbicara tentang hidup di bawah cahaya Al Qur’an dan Sunnah, sejatinya adalah bagaimana mengisi ruang ruang hidup ini dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Islam. ‘’Bahkan kebaikan dan kemuliaan itu tidak cukup hanya dengan mengisinya saja. Tapi juga mewariskannya kepada generasi generasi Islam yang akan datang, melalui ikhtiar dakwah,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PEMBICARA UTAMA - Gubernur TGB saat tampil sebagai pembicara utama Muktamar Komunitas Muslim Indonesia di Amerika (IMSA) bekerjasama dengan Komunitas Muslim Malaysia di Amerika (MISG) di Denver, wilayah negara bagian Colorado, Amerika Serikat, Sabtu (23/ 12) waktu setempat.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Gubernur TGB didampingi istri Hj.Erica Zainul Majdi foto bersama dengan Dubes RI, Budi Bowoleksono dan istri serta para volunteer.

Catatan Akhir Tahun (7 Habis)

Beban Peralihan Kewenangan dan 2.000 Honorer yang Terancam Menganggur Mulai tahun 2017, Pemprov NTB dihadapkan dengan kekurangan fiskal akibat peralihan sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Salah satunya peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

DENGAN beralihnya pengelolaan SMA/SMK dan SLB membuat Pemprov leluasa melakukan penataan dan pembenahan. Salah satunya mendata kembali jumlah kebutuhan guru dan pegawai honorer yang ideal sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Akibat penataan ini, sebanyak 2.000 guru dan pegawai honorer terancam akan menganggur. Jumlah guru dan pegawai honorer SMA/ SMK dan SLB di NTB lebih dari 7.000 orang. Sementara, Pemprov akan melakukan rekrutmen sebanyak 5.200 guru dan pegawai honorer SMA/ SMK se – NTB. Akibat peralihan kewenangan bidang pendidikan tersebut lebih dari 7.000 guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS beralih menjadi pegawai provinsi. Jumlah ang-

garan yang dibutuhkan untuk menggaji mereka sekitar Rp 500 miliar lebih. Namun, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemprov NTB pada 2017 masih kekurangan sekitar Rp 237 miliar.

Untuk menutupi kekurangan DAU itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam penyusunan APBD murni 2017 meminta kekurangan DAU dari pusat tersebut jangan sampai membuat APBD murni 2017 menjadi defisit. Untuk itulah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rasionalisasi belanja seluruh SKPD terutama belanja rutin atau belanja yang kurang prioritas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM berharap kekurangan DAU untuk gaji guru dan pegawai SMA/

SMK tersebut dapat ditambah dalam APBD Perubahan 2017.

Peralihan sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi mengakibatkan persentase belanja publik Pemprov NTB tergerus.

Pasalnya, anggaran untuk belanja publik banyak tersedot untuk belanja aparatur, yang meningkat menjadi 30 persen.

Supran mengatakan, belanja publik Pemprov NTB tahun 2017 sebesar Rp 3,461 triliun lebih atau 69,09 persen. Persentase jumlah belanja publik tahun ini menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 80,81 persen atau sekitar Rp 3,194 triliun lebih.

Tiga tahun sebelumnya persentase belanja publik Pemprov NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2014, persentase belanja publik sebesar 78,07 persen atau Rp 2,262 triliun. Kemudian meningkat menjadi 79,65 persen pada tahun 2015 atau Rp 2,883 triliun.

Dan meningkat lagi menjadi 80,81 persen pada tahun 2016 atau Rp 3,194 triliun.

Tahun 2017 ini, Bersambung ke hal 15

Tiga Desa Terisolir, Pemprov Segera Perbaiki Jalan Putus di KSB Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan segera memperbaiki jalan putus akibat longsor yang terjadi di Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Akibat jalan provinsi yang putus ini, tiga desa menjadi terisolir.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM mengatakan jalan tersebut bukan baru selesai diperbaiki tahun ini. Jalan yang menjadi akses utama ke Desa Talonang, Desa Lemar Lempo, dan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang ini

diperbaiki tahun 2014 lalu. ‘’Itu jalan sudah lama itu.

Diperbaiki tahun 2014 itu. Sudah lama diperbaiki, bukan baru diperbaiki. Itu proyek lama. Tapi itu pasti segera kita perbaiki.

Tidak mungkin dibiarkan begitu,” kata Syahdan dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/12) siang.

Menyikapi putusnya jalan tersebut, Kepala Dinas PUPR NTB telah bersurat ke Kepala Pelaksana BPBD NTB. Surat tersebut juga telah ditembuskan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Inti surat tersbeut dalam upaya penanganan segera jalan yang putus.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ils)

LONGSOR - Jalan longsor di KSB yang butuh perbaikan secepatnya.

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

Lakukan Verifikasi Ulang PENERIMA bantuan Rastra (Beras Sejahtera) dan PKH (Pembina Keluarga Harapan) yang ditambah masih menemukan masalah. Seperti yang disampaikan oleh lurah Cakranegara Selatan, Ida Bagus Tianyar, mengatakan bahwa ada penambahan sebanyak 40-an warga penerima rastra dan PKH ini.

“Data yang sebelumnya digunakan merupakan data tahun 2011, kalau sekarang menggunakan data terbaru,” jelasnya saat ditemui Suara NTB, Jumat (29/12).

Walaupun begitu, pihak (Suara NTB/uul) Ida Bagus Tianyar kelurahan sudah berulangkali melakukan verifikasi warga penerima kartu rastra ini. “Kemarin terakhir sudah 4 kali kita lakukan verifikasi karena masih ada ditemukan kesalahan,” kata Ide. Verifikasi dilakukan untuk mengecek jumlah penerima rastra karena dari pihak bank dan dinas sosial memiliki data yang berbeda.

“Seperti contohnya kemarin saat pembagian kartu rastra, hanya belasan warga yang dapat selebihnya tidak ada,” ceritanya. Ida juga menceritakan saat pembagian kartu kemarin, banyak warga yang protes karena tidak kebagian padahal mereka sudah datang ke kantor kelurahan dan diberitahu oleh kepala lingkungan. “Kita juga tidak tahu, karena sekarang urusannya langsung ke pusat bukan dari kelurahan lagi seperti dulu,” jelasnya.

Dia menambahkan warga penerima kartu rastra itu mengadu jika saldo yang dimiliki kosong. “Jadinya tidak ada yang bisa ditukarkan karena saldo mereka kosong, kasihan masyarakat karena mereka butuh,” ujarnya. Di Cakranegara Selatan, tambahnya, ada dua toko yang menjadi mitra untuk penukaran rastra. “Tetapi masyarakat lebih sering menukarkab di Seganteng itu, sudah sering disana,” terangnya.

Ia berharap dengan adanya verifikasi berulangkali ini, warga penerima rastra bisa menerima haknya. “Soalnya sekarang yang menentukan siapa yang dapat atau tidak, bukan dari kelurahan lagi tetapi langsung dari pusat,” tambahnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Polres akan Selidiki Dugaan Pengaturan Proyek Jembatan Dasan Agung Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akan turun melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan di balik permainan tender dan pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Dasan Agung. ‘’Kita pasti akan turun melakukan penyelidikan,’’ kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, S.IK, Jumat (29/12). Namun Polres Mataram untuk sementara masih fokus kepada pengamanan pelaksanaan perayaan Natal dan tahun baru (Nataru).

Sejauh ini, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan memilih bungkam.

Pagu proyek jembatan Dasan Agung Rp 2,4 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memutus kontrak pelaksanaan pembangunan itu kepada rekanan. Telah diendus oleh Pemkot Mataram, bahwa tidak saja indikasi per-

mainan bendera, dari sisi persyaratan diduga dimainkan.

Kualifikasi pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) mencantum persyaratan. Yaitu, usaha Izin Usaha Klasifikasi masih berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya pemasukan penawaran, SBUJK, klasifikasi bangunan sipil sub kualifikasi jasa pelak-

sana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subway (SI004). Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.

Selanjutnya, SPT Tahun 2016 dan/atau Surat Keterangan Fiskal (SKF), memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dikecualikan bagi perusa-

haan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Memiliki surat dukungan keuangan dari bank pemerintah minimal sebesar 10 persen dari total nilai HPS yang ditujukan kepada POKJA ULP Pemerintah Kota Mataram.

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai sebagaimana terdapat pada SDP. Terakhir, memiliki kemampuan menyediakan Tenaga Teknis/Terampil sesuai sebagaimana terdapat pada SDP. Persyaratan tersebut dinilai sebagian besar rekanan rumit.

Bahkan, salah satu kontraktor

ditemui Suara NTB menyakini belum lama ini, menyebutkan sangat minim kontraktor di NTB memiliki peralatan dimaksud. “Kita saja yang kontraktor besar ngeri lihat persyaratannya,” kata dia.

Wajar kata sumber, rekanan pemenang tender jembatan Dasan Agung itu mengembalikan berkas. Kemungkinan kontraktor lain takut jika melihat ketatnya persyaratan.

Kabag APP Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi enggan memberikan tanggapan apapun. Termasuk ditanya ketatnya persyaratan tender. “Itu - itu saja ditanya,” jawabnya ketus, Kamis (28/12). (cem) (Suara NTB/cem)

SANKSI SOSIAL - Pengusaha reklame hingga kini menunggak pajak.

BKD berulang kali mengpajak.

BKD berungkali ingatkan tapi pengusaha dinilai tak kooperatif. Mulai tahun 2018, papan reklame seperti pada gambar yang menunggak pajak akan kena sanksi sosial berupa pemasangan tulisan “papan reklame belum bayar pajak”

Kembalikan Uang Jaminan KOMISI III DPRD Kota Mataram, Jumat (29/12) memanggil Bagian APP dan Dinas PUPR. Pemanggilan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu berkaitan dengan proyek jembatan Dasan Agung yang sudah putus kontrak tanggal 13 Desember lalu. Sayangnya, pertemuan dengan dua OPD tersebut berlangsung tertutup. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., yang dikonfirmasi wartawan usai pertemuan itu beralasan pertemuan dilakukan secara tertutup karena komisi yang membidangi masalah pembangunan ini ingin mengkaji persoalan proyek jembatan Dasan Agung secara lebih mendalam. ‘’Karena di sana kan ada sebut nama. Kita jaga itu supaya tidak bias,’’ katanya. Bagia APP, lanjut dia, diklarifikasi seputar proses tender. Bagian APP menyampaikan bahwa dari 50 perusahaan mengambil berkas, hanya satu yang mengembalikan dokumen dan menjadi wewenang, yakni CV. Limbu Indah. Apa yang disampaikan APP kali ini, aku Wiska, berbeda dengan pengakuan saat rapat pembahasan APBD 2018 beberapa waktu lalu.

Setelah mengembalikan dokumen, ada pembuktian kualifikasi. Bahwa yang bersangkutan sudah memberikan uang jaminan. ‘’Ini memang kita kejar terkait informasi di lapangan perusahaan ini mengerjakan pekerjaannya dengan menggunakan peralatan seadanya seperti cangkul, sekop dan lain sebagainya,’’ ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Wiska menjelaskan, tanggal 3 Desember batas waktu pengerjaan proyek Jembatan Dasan Agung. Itupun setelah diberikan tiga kali peringatan. Karena ada pertimbangan dan masukan dari TP4D menyangkut kerugian negara.

Karena, sebelum tanggal 3 Desember itu, lanjut dia, capaian proyek itu hanya 26 persen. ‘’Kemudian diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 13 Desember, 10 hari.

Itu juga tidak bisa menyelesaikan 30 persen,’’ sesalnya.

Nyatanya, rekanan hanya mampu mencapai 27,8 persen. ‘’Jadi hanya 1,08 persen,’’ cetusnya. Dengan demikian harus ada penembalian uang negara sebesar sekitar Rp 44 juta.

Adapun sanksi yang diberikan kepada rekanan berupa pemutusan kontrak dan harus mengembalian uang jaminan 5 persen dari nilai pekerjaan senilai sekitar Rp 104 juta. ‘’Ini harus kembali ke negara,’’ imbuhn y a . (fit)

Empat Potensi PAD Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataramtelah mengevaluasi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Empat dari sembilan PAD hingga akhir tahun tak mencapai target. Pajak hotel dari target Rp 26 miliar posisi mencapai 90 persen, pajak restauran dari target Rp 23 miliar realisasi 95,7 persen atau sekitar Rp 22 miliar.

Sementara itu, pajak parkir realisasi 85 persen atau Rp 1,7 miliar dari target Rp 2 miliar.

Dan, pajak reklame dari target Rp 4 miliar terealisasi Rp 2,4 miliar atau 61,70 persen.

Secara keseluruhan kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/ 12), target pajak telah terlampaui atau posisi 106 persen

atau Rp 142 miliar.

Terlampuinya secara keseluruhan target pajak itu ditopang antara lain, pajak penerangan jalan umum (PJU) mencapai 104 persen dari target Rp 37 miliar menjadi Rp 38 miliar. PBB dari target Rp 24 miliar jadi Rp 24,3 miliar atau 101 persen. Pajak air bawah tanah Rp 500 juta, realisasi Rp 600 juta.

Sebagian Besar Pendukung Paslon Independen Tidak Memenuhi Syarat Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram telah merampungkan verifikasi berkas dukungan pasangan calon (paslon) kepala daerah NTB dari unsur independen. Sebagian besar pendukung paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dari total 9.690 berkas dukungan, sebanyak 6.122 dukungan TMS. Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan calon perorangan, Jumat (29/12) disaksikan Panwas Kota Mataram, PPK seluruh kecamatan, penghubung (LO) pasangan calon.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., menjelaskan, rapat pleno rekapitulasi tingkat kota ini merupakan kelanjutan dari pleno di tingkat kecamatan. Dari total 9.690 dukungan diverifikasi tersebar di 49 kelurahan. Hanya 3.568 yang memenuhi syarat. Sedangkan 6.122 tak memenuhi persyaratan.

“Yang memenuhi syarat (MS) itu hanya 3.568,” sebut dia.

Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Ampenan sebanyak 992 dukungan, Cakranegara 178 dukungan, Mataram 835 duku-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram, Amiruddin membantah jika dinilai lelet menyelesaikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lambannya penyelesaian tersebut diklaim akibat perubahan aturan. “Kita sudah berlari kencang.

Tidak ada yang lelet,” kilah Amir ditemui Jumat (29/10).

Dikatakan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 bahwa perubahan di atas 20 per-

dinasi dengan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa pengusaha menunggak pajak tidak akan dilayani. “Kita tetap komitmen nanti merekomendasikan belum membayar pajak tidak dilayani,” tambahnya.

Syakirin mengaku, pengusaha sudah berulang kali diingatkan. Sejak tanggal 8 Desember dan 22 Desember.

Pengusaha tetap saja tidak mematuhi peraturan. Sementara, pajak hotel karena dipengaruhi sepinya kegiatan skala nasional. Pihaknya sudah melihat kondisi dan terus melakukan pemeriksaan. Dan, BKD pada posisi maksimal menggenjot realisasi pajak hotel maupun restauran. (cem)

Pemanfaatan Pasar ACC Dikaji (Suara NTB/cem)

VERIFIKASI FAKTUAL - Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menyerahkan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan calon perorangan kepada penghubung paslon independen, Jumat (29/12). ngan, Sandubaya 502 dukungan, Sekarbela 177 dukungan dan Selaparang 884 dukungan.

Bedi menambahkan, dari hasil verifikasi faktual di lapangan bahwa tidak memenuhi syarat itu antara lain karena tidak mendukung, beberapa orang telah meninggal, ke Malaysia atau pindah domisili, TNI/Polri dan PNS. “Persoalan ini ditemukan oleh petugas di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, mekanisme syarat dukungan

meski dipenuhi oleh calon perorangan 303.311 dukungan tersebar minimal di enam kabupaten/ kota. Konsekuensinya bila dukungan diserahkan tidak memenui syarat, bakal calon harus mengganti dua kali lipat. “Hasil pleno akan dibawa ke KPU NTB tanggal 1 Januari 2018,” terangnya.

Penghubung Bakal Paslon Ali - Sakti, H. M. Said dimintai keterangan terhadap banyak syarat dukungan tidak memenuhi persyaratan, enggan memberikan komentar. (cem)

Revisi RTRW Tertunda Akibat Perubahan Aturan

I Gede Wiska

Pajak hiburan Rp 4 miliar realisasi Rp4,1 miliar atau 102,84 persen. Untuk BPHTB target Rp 21 miliar realisasi Rp 26 miliar atau 126 persen.

“Kalau target pajak keseluruhan kita terlampui. Cuma ada empat saja belum capai target,” kata Syakirin.

Jika dilihat dari kondisi ini lanjut Syakirin, khusus pajak reklame pernah disampaikan melalui asosiasi pengusaha reklame segera membayar pajak mereka. Tanggal 22 Desember, mereka berjanji membayar. Pada kenyataannya hingga akhir tahun belum membayar tunggakan.

Sebagai bentuk sanksi, selain mengenakan denda 2 persen dari tunggakan, hasil koor-

sen itu harus dicabut. Sementara, Kota Mataram hanya merevisi karena perubahan 19,80 persen. “Makanya kita terbentur aturan yang baru,” kata Amir.

Sebenarnya, setelah revisi RTRW selesai pada bulan Mei lalu pekerjaannya selesai. Selanjutnya, diserahkan ke Pemprov NTB mengevaluasi. Evaluasi ini pun sambungnya, sudah rampung dan dokumen RTRW diserahkan ke Kementerian ATR/BPN. “Sekarang tinggal di kementerian,” jawab dia.

Amir menambahkan, pihaknya posisi menunggu undangan dari kementerian. Rapat pembahasan nanti akan

dihadiri oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian. Kementerian ATR/ BPN yang mempresentasikan.

Di satu sisi, ia belum berani menjamin hingga kapan revisi RTRW ini rampung. Agenda di kementerian padat dan berbeda dengan di daerah. “Saya tidak bisa menjamin itu. Karena agenda di Jakarta padat, tidak seperti di sini,” jawabya. Persyaratan substansi telah diterima. Tinggal menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Pihaknya telah bekerja dan menjalankan sesuai prosedur. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan akan mengkaji pemanfaatan Pasar ACC. Pengkajian ini apakah masih layak dijadikan pasar ataukah untuk pemanfaatan lainnya. Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Jumat (29/12) mengatakan, pemerintah memiliki dua konsep pemanfaatan Pasar ACC. Menetapkan ACC sebagai pasar tradisional merupakan konsep pertama. Kedua, dialihfungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, perlu dilihat kondisi rill dari bangunan itu. “Apakah masih layak atau tidak. Ini yang perlu kita kaji,” kata Alwan.

Untuk kajian, dia akan bersurat resmi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil kajian itu akan ditentukan seperti apa tindaklanjutnya. Jangan sampai kata Alwan, pemerintah membangun tapi menimbulkan persoalan karena kondisi bangunan tua.

Pemkot mewacanakan Pasar ACC dimerger atau gabung dengan Pasar Kebon Roek. Penggabungan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah. Pemerintah menginginkan fasilitas di tempati pedagang representatif dan tertata jelas.

“Kan ada tiga pasar di sana.

Pasar ACC, Kebon Roek dan pasar ikan. Pasar ikan disewa tanah yayasan,” pungkasnya.

Kepala Pasar ACC, Malwi justru sejak awal mengkhawatirkan rencana merger Pasar ACC dengan Pasar Kebon Roek. Hanya wacana saja membuat pedagang gaduh. Pedagang dipastikan akan menolak.

Mereka takut mendapatkan tempat yang tidak sesuai dari sebelumnya. “Misalnya ada dapat di depan, tapi di tempat baru dapat di belakang, pasti ribut,” ujarnya.

Malwi memiliki pemikiran jika ACC direvitalisasi saja. Ruang kosong di lantai dua dimanfaatkan bagi pedagang sembako. Saat ini, jumlah pedagang tetap sekitar 400 orang. Ditambah pedagang tidak tetap sekitar 100 orang. Ini menurut dia, jadi potensi pendapatan asli daerah (PAD), di samping potensi parkir bisa dimanfaatkan.

“Kalau konveksi dan toko di bawah. Ikan di sebelah selatan biar tidak mengeluarkan bau. Dan, dibuatkan pembuangan,” kata dia. Dengan jumlah pedagang serta potensi, Malwi berharap Pasar ACC naik kelas dari tipe B ke tipe A. Tentunya harus diimbangi dengan ketersedian fasilitas. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

Lakukan Verifikasi Ulang PENERIMA bantuan Rastra (Beras Sejahtera) dan PKH (Pembina Keluarga Harapan) yang ditambah masih menemukan masalah. Seperti yang disampaikan oleh lurah Cakranegara Selatan, Ida Bagus Tianyar, mengatakan bahwa ada penambahan sebanyak 40-an warga penerima rastra dan PKH ini.

“Data yang sebelumnya digunakan merupakan data tahun 2011, kalau sekarang menggunakan data terbaru,” jelasnya saat ditemui Suara NTB, Jumat (29/12).

Walaupun begitu, pihak (Suara NTB/uul) Ida Bagus Tianyar kelurahan sudah berulangkali melakukan verifikasi warga penerima kartu rastra ini. “Kemarin terakhir sudah 4 kali kita lakukan verifikasi karena masih ada ditemukan kesalahan,” kata Ide. Verifikasi dilakukan untuk mengecek jumlah penerima rastra karena dari pihak bank dan dinas sosial memiliki data yang berbeda.

“Seperti contohnya kemarin saat pembagian kartu rastra, hanya belasan warga yang dapat selebihnya tidak ada,” ceritanya. Ida juga menceritakan saat pembagian kartu kemarin, banyak warga yang protes karena tidak kebagian padahal mereka sudah datang ke kantor kelurahan dan diberitahu oleh kepala lingkungan. “Kita juga tidak tahu, karena sekarang urusannya langsung ke pusat bukan dari kelurahan lagi seperti dulu,” jelasnya.

Dia menambahkan warga penerima kartu rastra itu mengadu jika saldo yang dimiliki kosong. “Jadinya tidak ada yang bisa ditukarkan karena saldo mereka kosong, kasihan masyarakat karena mereka butuh,” ujarnya. Di Cakranegara Selatan, tambahnya, ada dua toko yang menjadi mitra untuk penukaran rastra. “Tetapi masyarakat lebih sering menukarkab di Seganteng itu, sudah sering disana,” terangnya.

Ia berharap dengan adanya verifikasi berulangkali ini, warga penerima rastra bisa menerima haknya. “Soalnya sekarang yang menentukan siapa yang dapat atau tidak, bukan dari kelurahan lagi tetapi langsung dari pusat,” tambahnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Polres akan Selidiki Dugaan Pengaturan Proyek Jembatan Dasan Agung Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akan turun melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan di balik permainan tender dan pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Dasan Agung. ‘’Kita pasti akan turun melakukan penyelidikan,’’ kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, S.IK, Jumat (29/12). Namun Polres Mataram untuk sementara masih fokus kepada pengamanan pelaksanaan perayaan Natal dan tahun baru (Nataru).

Sejauh ini, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan memilih bungkam.

Pagu proyek jembatan Dasan Agung Rp 2,4 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memutus kontrak pelaksanaan pembangunan itu kepada rekanan. Telah diendus oleh Pemkot Mataram, bahwa tidak saja indikasi per-

mainan bendera, dari sisi persyaratan diduga dimainkan.

Kualifikasi pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) mencantum persyaratan. Yaitu, usaha Izin Usaha Klasifikasi masih berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya pemasukan penawaran, SBUJK, klasifikasi bangunan sipil sub kualifikasi jasa pelak-

sana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subway (SI004). Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.

Selanjutnya, SPT Tahun 2016 dan/atau Surat Keterangan Fiskal (SKF), memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dikecualikan bagi perusa-

haan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Memiliki surat dukungan keuangan dari bank pemerintah minimal sebesar 10 persen dari total nilai HPS yang ditujukan kepada POKJA ULP Pemerintah Kota Mataram.

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai sebagaimana terdapat pada SDP. Terakhir, memiliki kemampuan menyediakan Tenaga Teknis/Terampil sesuai sebagaimana terdapat pada SDP. Persyaratan tersebut dinilai sebagian besar rekanan rumit.

Bahkan, salah satu kontraktor

ditemui Suara NTB menyakini belum lama ini, menyebutkan sangat minim kontraktor di NTB memiliki peralatan dimaksud. “Kita saja yang kontraktor besar ngeri lihat persyaratannya,” kata dia.

Wajar kata sumber, rekanan pemenang tender jembatan Dasan Agung itu mengembalikan berkas. Kemungkinan kontraktor lain takut jika melihat ketatnya persyaratan.

Kabag APP Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi enggan memberikan tanggapan apapun. Termasuk ditanya ketatnya persyaratan tender. “Itu - itu saja ditanya,” jawabnya ketus, Kamis (28/12). (cem) (Suara NTB/cem)

SANKSI SOSIAL - Pengusaha reklame hingga kini menunggak pajak.

BKD berulang kali mengpajak.

BKD berungkali ingatkan tapi pengusaha dinilai tak kooperatif. Mulai tahun 2018, papan reklame seperti pada gambar yang menunggak pajak akan kena sanksi sosial berupa pemasangan tulisan “papan reklame belum bayar pajak”

Kembalikan Uang Jaminan KOMISI III DPRD Kota Mataram, Jumat (29/12) memanggil Bagian APP dan Dinas PUPR. Pemanggilan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu berkaitan dengan proyek jembatan Dasan Agung yang sudah putus kontrak tanggal 13 Desember lalu. Sayangnya, pertemuan dengan dua OPD tersebut berlangsung tertutup. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., yang dikonfirmasi wartawan usai pertemuan itu beralasan pertemuan dilakukan secara tertutup karena komisi yang membidangi masalah pembangunan ini ingin mengkaji persoalan proyek jembatan Dasan Agung secara lebih mendalam. ‘’Karena di sana kan ada sebut nama. Kita jaga itu supaya tidak bias,’’ katanya. Bagia APP, lanjut dia, diklarifikasi seputar proses tender. Bagian APP menyampaikan bahwa dari 50 perusahaan mengambil berkas, hanya satu yang mengembalikan dokumen dan menjadi wewenang, yakni CV. Limbu Indah. Apa yang disampaikan APP kali ini, aku Wiska, berbeda dengan pengakuan saat rapat pembahasan APBD 2018 beberapa waktu lalu.

Setelah mengembalikan dokumen, ada pembuktian kualifikasi. Bahwa yang bersangkutan sudah memberikan uang jaminan. ‘’Ini memang kita kejar terkait informasi di lapangan perusahaan ini mengerjakan pekerjaannya dengan menggunakan peralatan seadanya seperti cangkul, sekop dan lain sebagainya,’’ ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Wiska menjelaskan, tanggal 3 Desember batas waktu pengerjaan proyek Jembatan Dasan Agung. Itupun setelah diberikan tiga kali peringatan. Karena ada pertimbangan dan masukan dari TP4D menyangkut kerugian negara.

Karena, sebelum tanggal 3 Desember itu, lanjut dia, capaian proyek itu hanya 26 persen. ‘’Kemudian diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 13 Desember, 10 hari.

Itu juga tidak bisa menyelesaikan 30 persen,’’ sesalnya.

Nyatanya, rekanan hanya mampu mencapai 27,8 persen. ‘’Jadi hanya 1,08 persen,’’ cetusnya. Dengan demikian harus ada penembalian uang negara sebesar sekitar Rp 44 juta.

Adapun sanksi yang diberikan kepada rekanan berupa pemutusan kontrak dan harus mengembalian uang jaminan 5 persen dari nilai pekerjaan senilai sekitar Rp 104 juta. ‘’Ini harus kembali ke negara,’’ imbuhn y a . (fit)

Empat Potensi PAD Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataramtelah mengevaluasi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Empat dari sembilan PAD hingga akhir tahun tak mencapai target. Pajak hotel dari target Rp 26 miliar posisi mencapai 90 persen, pajak restauran dari target Rp 23 miliar realisasi 95,7 persen atau sekitar Rp 22 miliar.

Sementara itu, pajak parkir realisasi 85 persen atau Rp 1,7 miliar dari target Rp 2 miliar.

Dan, pajak reklame dari target Rp 4 miliar terealisasi Rp 2,4 miliar atau 61,70 persen.

Secara keseluruhan kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/ 12), target pajak telah terlampaui atau posisi 106 persen

atau Rp 142 miliar.

Terlampuinya secara keseluruhan target pajak itu ditopang antara lain, pajak penerangan jalan umum (PJU) mencapai 104 persen dari target Rp 37 miliar menjadi Rp 38 miliar. PBB dari target Rp 24 miliar jadi Rp 24,3 miliar atau 101 persen. Pajak air bawah tanah Rp 500 juta, realisasi Rp 600 juta.

Sebagian Besar Pendukung Paslon Independen Tidak Memenuhi Syarat Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram telah merampungkan verifikasi berkas dukungan pasangan calon (paslon) kepala daerah NTB dari unsur independen. Sebagian besar pendukung paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dari total 9.690 berkas dukungan, sebanyak 6.122 dukungan TMS. Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan calon perorangan, Jumat (29/12) disaksikan Panwas Kota Mataram, PPK seluruh kecamatan, penghubung (LO) pasangan calon.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., menjelaskan, rapat pleno rekapitulasi tingkat kota ini merupakan kelanjutan dari pleno di tingkat kecamatan. Dari total 9.690 dukungan diverifikasi tersebar di 49 kelurahan. Hanya 3.568 yang memenuhi syarat. Sedangkan 6.122 tak memenuhi persyaratan.

“Yang memenuhi syarat (MS) itu hanya 3.568,” sebut dia.

Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Ampenan sebanyak 992 dukungan, Cakranegara 178 dukungan, Mataram 835 duku-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram, Amiruddin membantah jika dinilai lelet menyelesaikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lambannya penyelesaian tersebut diklaim akibat perubahan aturan. “Kita sudah berlari kencang.

Tidak ada yang lelet,” kilah Amir ditemui Jumat (29/10).

Dikatakan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 bahwa perubahan di atas 20 per-

dinasi dengan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa pengusaha menunggak pajak tidak akan dilayani. “Kita tetap komitmen nanti merekomendasikan belum membayar pajak tidak dilayani,” tambahnya.

Syakirin mengaku, pengusaha sudah berulang kali diingatkan. Sejak tanggal 8 Desember dan 22 Desember.

Pengusaha tetap saja tidak mematuhi peraturan. Sementara, pajak hotel karena dipengaruhi sepinya kegiatan skala nasional. Pihaknya sudah melihat kondisi dan terus melakukan pemeriksaan. Dan, BKD pada posisi maksimal menggenjot realisasi pajak hotel maupun restauran. (cem)

Pemanfaatan Pasar ACC Dikaji (Suara NTB/cem)

VERIFIKASI FAKTUAL - Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menyerahkan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan calon perorangan kepada penghubung paslon independen, Jumat (29/12). ngan, Sandubaya 502 dukungan, Sekarbela 177 dukungan dan Selaparang 884 dukungan.

Bedi menambahkan, dari hasil verifikasi faktual di lapangan bahwa tidak memenuhi syarat itu antara lain karena tidak mendukung, beberapa orang telah meninggal, ke Malaysia atau pindah domisili, TNI/Polri dan PNS. “Persoalan ini ditemukan oleh petugas di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, mekanisme syarat dukungan

meski dipenuhi oleh calon perorangan 303.311 dukungan tersebar minimal di enam kabupaten/ kota. Konsekuensinya bila dukungan diserahkan tidak memenui syarat, bakal calon harus mengganti dua kali lipat. “Hasil pleno akan dibawa ke KPU NTB tanggal 1 Januari 2018,” terangnya.

Penghubung Bakal Paslon Ali - Sakti, H. M. Said dimintai keterangan terhadap banyak syarat dukungan tidak memenuhi persyaratan, enggan memberikan komentar. (cem)

Revisi RTRW Tertunda Akibat Perubahan Aturan

I Gede Wiska

Pajak hiburan Rp 4 miliar realisasi Rp4,1 miliar atau 102,84 persen. Untuk BPHTB target Rp 21 miliar realisasi Rp 26 miliar atau 126 persen.

“Kalau target pajak keseluruhan kita terlampui. Cuma ada empat saja belum capai target,” kata Syakirin.

Jika dilihat dari kondisi ini lanjut Syakirin, khusus pajak reklame pernah disampaikan melalui asosiasi pengusaha reklame segera membayar pajak mereka. Tanggal 22 Desember, mereka berjanji membayar. Pada kenyataannya hingga akhir tahun belum membayar tunggakan.

Sebagai bentuk sanksi, selain mengenakan denda 2 persen dari tunggakan, hasil koor-

sen itu harus dicabut. Sementara, Kota Mataram hanya merevisi karena perubahan 19,80 persen. “Makanya kita terbentur aturan yang baru,” kata Amir.

Sebenarnya, setelah revisi RTRW selesai pada bulan Mei lalu pekerjaannya selesai. Selanjutnya, diserahkan ke Pemprov NTB mengevaluasi. Evaluasi ini pun sambungnya, sudah rampung dan dokumen RTRW diserahkan ke Kementerian ATR/BPN. “Sekarang tinggal di kementerian,” jawab dia.

Amir menambahkan, pihaknya posisi menunggu undangan dari kementerian. Rapat pembahasan nanti akan

dihadiri oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian. Kementerian ATR/ BPN yang mempresentasikan.

Di satu sisi, ia belum berani menjamin hingga kapan revisi RTRW ini rampung. Agenda di kementerian padat dan berbeda dengan di daerah. “Saya tidak bisa menjamin itu. Karena agenda di Jakarta padat, tidak seperti di sini,” jawabya. Persyaratan substansi telah diterima. Tinggal menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Pihaknya telah bekerja dan menjalankan sesuai prosedur. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan akan mengkaji pemanfaatan Pasar ACC. Pengkajian ini apakah masih layak dijadikan pasar ataukah untuk pemanfaatan lainnya. Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Jumat (29/12) mengatakan, pemerintah memiliki dua konsep pemanfaatan Pasar ACC. Menetapkan ACC sebagai pasar tradisional merupakan konsep pertama. Kedua, dialihfungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, perlu dilihat kondisi rill dari bangunan itu. “Apakah masih layak atau tidak. Ini yang perlu kita kaji,” kata Alwan.

Untuk kajian, dia akan bersurat resmi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil kajian itu akan ditentukan seperti apa tindaklanjutnya. Jangan sampai kata Alwan, pemerintah membangun tapi menimbulkan persoalan karena kondisi bangunan tua.

Pemkot mewacanakan Pasar ACC dimerger atau gabung dengan Pasar Kebon Roek. Penggabungan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah. Pemerintah menginginkan fasilitas di tempati pedagang representatif dan tertata jelas.

“Kan ada tiga pasar di sana.

Pasar ACC, Kebon Roek dan pasar ikan. Pasar ikan disewa tanah yayasan,” pungkasnya.

Kepala Pasar ACC, Malwi justru sejak awal mengkhawatirkan rencana merger Pasar ACC dengan Pasar Kebon Roek. Hanya wacana saja membuat pedagang gaduh. Pedagang dipastikan akan menolak.

Mereka takut mendapatkan tempat yang tidak sesuai dari sebelumnya. “Misalnya ada dapat di depan, tapi di tempat baru dapat di belakang, pasti ribut,” ujarnya.

Malwi memiliki pemikiran jika ACC direvitalisasi saja. Ruang kosong di lantai dua dimanfaatkan bagi pedagang sembako. Saat ini, jumlah pedagang tetap sekitar 400 orang. Ditambah pedagang tidak tetap sekitar 100 orang. Ini menurut dia, jadi potensi pendapatan asli daerah (PAD), di samping potensi parkir bisa dimanfaatkan.

“Kalau konveksi dan toko di bawah. Ikan di sebelah selatan biar tidak mengeluarkan bau. Dan, dibuatkan pembuangan,” kata dia. Dengan jumlah pedagang serta potensi, Malwi berharap Pasar ACC naik kelas dari tipe B ke tipe A. Tentunya harus diimbangi dengan ketersedian fasilitas. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK Perencanaan Dinilai Kurang Matang

Komisi III DPRD Lobar Kritik Proyek Mangkrak

NASIB Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini lebih terjamin. Di mana semua TKI, bahkan sebelum berangkat wajib menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tanggungannya dibayar Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas TenLaluTaufiqurrahman Taufiqurrahman aga Kerja dan Transmigrasi Lalu (Disnakertrans) Lotim, Lalu Taufiqurrahman menjawab Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, PPTKIS mengeluarkan Rp 33 ribu biaya pertanggungan per TKI selama 5 bulan. Tanggungan ini akan digunakan untuk membayar asuransi bagi TKI. Jika TKI meninggal dunia, maka akan mendapatkan Rp 24-25 juta ditambah lagi dengan biaya untuk sekolah anak TKI sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Kemudian saat penempatan TKI di negara tujuan, PPTKIS juga diwajibkan untuk membayar Rp 337 ribu dengan masa pertanggungan 24 bulan atau dua tahun. Ditambah dengan 1 bulan selama masih di negara tempat kerja dan 1 bulan selama pulang kampung. “Jadi totalnya 26 bulan,” ucapnya Selama bekerja di luar negeri terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, maka diberikan asuransi sebesar Rp 80 juta.

Selain itu anak TKI diberikan tanggungan biaya sekolah sampai tamat perguruan tinggi.

Diiambahkan Lalu Taufik, ketentuan bayar jaminan kerja ini tidak bisa tidak. Jika PPTKIS tidak membayar, maka yang bersangkutan tidak akan diberangkatkan. Langsung sistem akan menola dan paspornya tidak akan dibuat.

Lahirnya program BPJS Ketenagakerjaan ini dinilai lebih memudahkan dalam pengawasan dan penempatan TKI yang lebih jelas. Akumulasi yang harus dibayar PPTKIS ini sebesar Rp 370 ribu untuk pra dan pascapenempatan. ‘’Adanya BPJS Ketenagakerjaan ini juga membuat TKI bisa lebih terlindungi,’’ ujarnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

Nasib Lebih Terjamin

Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya sejumlah proyek bernilai fantastis di Lombok Barat (Lobar) mengundang kritikan dari anggota DPRD Lobar. Dewan menilai proyek ini mubazir, karena perencanaan kurang matang, sehingga tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur, mengaku, Komisi III sudah mengagendakan untuk turun mengecek proyekproyek mangkrak tersebut.

Diakuinya, sering kali dewan menegur eksekutif terkait persoalan proyek, namun kurang direspons oleh SKPD. Pasalnya, berbagai masukan yang disampaikan dewan tidak dilaksanakan.

“Berarti kalau ada proyek kurang maksimal (mangkrak) disebabkan perencanaan kurang matang. Mestinya perencanaannya matang, segala aspek diihitung dan dipertimbangkan juga, jangan asbun (asal bangun) saja semua,” kritik Politisi PKB ini, Kamis (28/12).

Menurutnya sebelum dibangun proyek perlu dilakukan kajian teknis, studi kelay-

akan dan pentingnya proyek tersebut mendesak dan prinsip atau tidak. Jika sekedar mengangarkan jangankan kepala dinas, anak SD pun bisa melakukan itu. Sebab menurutnya banyak sekali kebutuhan masyarakat di pinggiran yang belum bisa terpenuhi. Seperti kemantapan jalan di Lobar dinilainya belum maksimal.

Diakuinya, secara kasat mata di daerah kota sudah mantap, namun di daerah pinggiran masih banyak sekali jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Namun ketika warga berteriak meminta ke pem-

da, justru berbagai alibi dijadikan alasan. Entah itu alibi akses jalan belum masuk status jalan kabupaten dan lain-lain.

Masyarakat jelasnya, tidak melihat itu namun bagaimana mereka yang di pinggiran bisa “menikmati” juga kemerdekaan menikati akses pelayanan dasar berupa jalan. (her)

H. Jamhur (Suara NTB/her)

Pemuda PKS untuk Harum Selong (Suara NTB) Dukungan terhadap pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy atau disebut pasangan Harum di Pilkada Lombok Timur (Lotim) makin kuat. Selain PKS secara kepartaian,sayap-sayap partai ini juga tidak ketinggalan.

Telah lahir PKS-PKS muda yang diperuntukkan untuk memenangkan pasangan Harum.

Demikian dinyatakan Ketua DPD PKS Lotim, Murnan.

Kepada Suara NTB, dia menjelaskan beberapa waktu lalu PKS Muda ini sudah dikukuhkan dan disaksikan langsung H. Haerul Warisin. PKS muda ini digalang untuk menggalang massa lebih besar untuk memenangkan Harum.

Jumlah pemuda PKS saat ini sebanyak 200 orang. Pengurus tingkat kabupaten ini akan diikuti per kecamatan. Menurutnya, eksistensi pemuda PKS sangat semangat, karena sebagian besar dari anak-anak pengurus dan banyak yang baru.

Sasaran dari PKS muda ini, tambahnya, adalah para pemilih muda. PKS Muda ini diyakini bisa menggaet pemilih pemula dengan komunitasnya. “Kalau orang tua kan agak sulit, beda jika pendekatannya lewat kaum muda yang bisa lebih enjoy dengan generasi millinealnya,” ucapnya.

Ketua PKS Muda, Mawardi mengakatan dideklarasikannya PKS Muda untuk memajukan Lotim. PKS muda dibentuk sebagai wahana untuk para pemuda, khususnya pemuda Lotim. Berkumpul dan berkarya menyatukan ide-ide besar membangun Lotim.

PKS Muda ini, katanya terbuka untuk semua kalangan dan berbagai komunitas. PKS Muda ini bertujuan untuk menghimpun kader-kader muda yang militan. ‘’Membangun Lotim, NTB dan Indonesia menjadi lebih baik,’’ ujarnya.

Sebelumnya pernah dipaparkan Murnan, sebanyak 4.500 mesin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap bergerak memenangkan pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy atau Harum. Ribuan PKS ini merupakan kaderkader militan yang bergerak hingga ke tingkat dusun.

Mengiringi langkah perjuangan politik yang digerakkan bersama, tim saatini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pemetaan. Baru kemudian bergerak bersama dengan partai politik yang lainnya untuk sosialisasi.

Adapun ribuan tim yang dimaksudkan adalah dari pengurus DPD PKS mulai dari berbagai tingkatan, yakni dari tingkat kabupaten sebanyak 100 orang, tingkat kecamatan jumlahnya 20 orang dikalikan 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Sedangkan di tingkat desa, sebanyak 254 desa dikalikan 16 orang masing-masing.

Menurutnya, PKS dengan kekuatan kader militannya tersebut sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk itu, pihaknya menyiapkan inftrastruktur sampai ke tingkat TPS yang selanjutnya melakukan pengawasan. “Intinya strategi pemenangan sudah kita bersiapkan,” tegas Murnan.

Bersama dengan pasangan calon, PKS terus melakukan konsislidasi. Setelah penyampaian visi misi, langsung ditindaklanjuti dengan menggerakkan kader, seperti melakukan sosiaalisasi dengan berbagai metode pendekatan kepada masyarakat. “Intinya kaderkader PKS ini siap digerakkan kapanpun,” paparnya.

Diketahui, PKS beberapa waktu lalu sudah mantap menyerahkan Surat Keputusan dukungannya kepada pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwaini. Selain PKS, ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan dikabarkan juga dari Partai Gerindra. “Insya Allah Harum menang,” ujar Murnan yakin. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

POSE BERSAMA - H. Haerul Warisin bersama pengurus PKS saat deklarasi PKS Muda beberapa waktu lalu.

si. Disampaikannya, pedagang tidak menentang program pemerintah, namun Pemda perlu mendata para pedagang Paokmotong, sehingga dapat menyiapkan tempat yang sepadan.

Ketua Komisi IV DRPD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menyampaikan Pemda berkewajiban meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sesungguhnya tidak ada permasalahan bagi para pedagang akan tetapi masih terkendala kekurangan lapak. Permasalahan ini harus diambil tindakan cepat dengan turun langsung ke lapangan.

Sementara Ketua LBH KPK Lotim, Hayyalatain menyampaikan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga hukum

54.856 Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran Selong (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong mengalami masalah mismatch soal iuran.

Sebanyak 54.856 peserta di Kabupaten Lotim masih menunggak bayar iuran hingga Rp 21,188 miliar.

Menurut Pimpinan Cabang BPJS Cabang Selong, dr. Gerry Adhikusuma saat media gathering di kantornya, Jumat (29/12), semua yang menunggak itu dari peserta mandiri. Sebagian besar peserta mandiri yang menunggak itu berasal dari 20 kecamatan se Lotim. Di mana, Kecamatan Pringgabaya, sebagai daerah asal terbesar yang menunggak dengan jumlah 5.417 peserta dengan total tunggakan Rp 2,2 miliar.

Tunggakan, ujarnya, tidak saja Lotim, di Loteng yang menjadi daerah layanan BPJS Kesehatan Cabang Selong juga masih bermasalah. Dari jumlah peserta mandiri aktif 39.734, tercatat sebanyak 32.139 tidak aktif bayar atau menunggak sebesar Rp 13,052 miliar.

Loteng terbanyak di Praya dengan jumlah penunggak sebanyak 4.600 jiwa senilai Rp 1,9 miliar. Khusus Loteng ini, ada rencana Pemerintah Kabupaten Loteng untuk memasukan data penunggak itu ke PBI. Rencana akan ditarik sebanyak 3.221 orang dari penunggak dan dilakukan verifikasi. Pastinya dengan catatan tidak mampu atau ratio klaim 346,02 persen.

Lebih banyak klaim dibandingkan yang harus dibayar.

Diakuinya, kalau diibaratkan perusahaan, BPJS Kesehatan ini sudah pasti bangkrut, karena lebih besar pasak daripada tiang. Rawat inap tingkat lanjut Rp 96 miliar, puskesmas Rp 238 miliar un-

Gerry Adhikusuma tuk klaim selama 2017. Data terakhir bulan November Rp 103 miliar, realisasi pembayaran Rp 66 miliar. Fakta ini pun sudah dilaporkan ke pemerintah daerah masing-masing.

Selain itu, produktivitas masyarakat khususnya dari peserta mandiri harus dituntut.

Saat pelayanan BPJS Kesehatan bayar ke daerah, kendalanya berat adalah untuk membayar. Menurutnya, banyak peserta yang hanya bayar sekali.

Pada awal pendaftaran dulu diduga ada banyak yang menggunakan calo. ‘’Mengabarkan bayar hanya sekali dalam seumur hidup. Hal ini sudah diluruskan,’’ ujarnya.

Dalam mengatasi masalah tunggakan ini, BPJS Kesehatan sudah melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan sejumlah perbankan. Salah satunya di Lotim dengan BNI yang memberikan ruang untuk kredit atas tunggakan.

Masalah lainnya, ratio dokter d wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Selong ini juga masih bermasalah. Satu dokter berbanding 10.494 orang, dokter gigi sebanyak 34 orang, dokter umum 129 dengan peserta 1.353.732. ‘’BPJS Kesehatan Cabang Selong sudah sampaikan ke pemerintah agar merekrut dokter baru,’’ sarannya. (rus)

Awal 2018, Alat Kelengkapan DPRD akan Berubah

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar didampingi sejumlah pejabat SKPD meninjau pasar baru Pemenang yang diresmikan, Jumat (29/12).

Pasar Diresmikan, Jalur Pemenang Tak Lagi Macet Tanjung (Suara NTB) Pasar lama Pemenang membuat pemandangan di ruas jalur Pemenang dari dan menuju Kota Mataram jamak dengan kemacetan. Banyaknya cidomo yang parkir di pinggir jalan depan pasar ditambah sempitnya jalan, menjadikan akses di jalur ini kurang lancar. Kini setelah pasar diresmikan Jumat (29/ 12), lalu lintas jalan di titik tersebut lebih lancar.

Hal itu diakui Faesal, warga Gerung, Lombok Barat. Melintas di jalur depan pasar Pemenang pada Jumat pagi kemarin, ia tidak menemui hambatan. Trotoar dan badan jalan yang biasanya diramaikan Cidomo, angkutan desa dan ojek terlihat lengang, karena sudah pindah ke parkiran pasar baru.

“Depan pasar lama Pemenang sudah tidak macet lagi.

Jalan yang biasanya macet bisa dilalui dengan lancar,” katanya.

Sementara pada peresmian Pasar Pemenang, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., didampingi Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., beserta jajaran SKPD terlihat antusias. Selain pasar Pemenang, Pemkab juga meresmikan 2 pasar lain yaitu Pasar Tampes (Kayangan) dan Pasar Teniga (Tanjung).

Bupati menegaskan, pasar tradisional tidak hanya berkenaan dengam denyut

nadi perekonomian warga, tetapi juga cerminan image bagi daerah khususnya destinasi pariwisata seperti Lombok Utara. Sebagai daerah yang menonjolkan sektor pariwisata sebagai penggerak pembangunan, maka pasar merupakan variabel pendukung dalam perkembangan itu.

“Saya sering katakan bahwa para wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik, ketika mereka berkunjung ke suatu daerah, maka yang akan mereka cari adalah pasar tradisional. Oleh sebab itu jika pasar itu kumuh dan kotor maka kita secara langsung telah kehilangan konsep pariwisata yang sedang kita kembangkan,” ungkap Najmul dalam sambutannya.

Ia mengajak seluruh elemen untuk tidak mengesampingkan instrumen pendukung pariwisata. Pasar dalam hal ini harus bisa disediakan sekaligus mampu dikelola secara terintegrasi untuk mendukung kemajuan pariwisata. Salah satu penekanan Bupati, bahwa Pasar harus dikelola dengan baik, terjaga dan mengesankan suasana lingkungan yang beraih dan indah.

Melalui peresmian 3 pasar dan lapak PKL di Rest Area Kayangan, Najmul berharap fungsinya akan lebih memperkenalkan komoditas Lombok Utara baik dalam variatifnya

komoditas, volume tiap komoditas maupun kualitasnya. Sebab sudah barang tentu, keunggulan itu akan menjadi acuan pertimbangan konsumen khususnya kalangan hotel dan restoran di Lombok Utara.

“Hasil-hasil sumber daya yang ada di pasar supaya menjamin pemenuhan kebutuhan hotel dan restoran seperti sayur, daging dan buah-buahan. Kita inginnya mereka tidak lagi mencari semua itu di luar kabupaten kita,” demikian Najmul.

Sementara itu Kepala Dinas Koperindag Lombok Utara, Fahri, S.Pd., mengatakan pembangunan pasar di Kabupaten Lombok Utara memang sangat diperlukan masyarakat. Keberadaannya akan menstimulasi percepatan mobilitas perekonomian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

“Program ini sejalan dengan nawacita program Presiden Indonesia yaitu pembangunan 5.000 pasar di seluruh Indonesia, peningkatan daya saing dalam perekonomian berbasis kerakyatan.

Dan, yang paling utama adalah upaya dalam pengentasa kemiskinan,” kata Fahri.

Ia berharap berdirinya pasarpasar di Lombok Utara ini memberi akses ekonomi yang secara langsung kepada masyarakat.

Aktivitas jual beli setidaknya ditunjang dengan stabilnya rasio harga barang. (ari)

Pedagang di Paokmotong Siap Dipindah ke Pasar Baru Selong (Suara NTB) Pedagang di Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap dipindah, meskipun dari pengakuan pedagang tidak pernah dilakukan sosialisasi.

Hal itu menyusul tuntasnya pembangunan gedung pasar yang baru beberapa waktu lalu.

Kesiapan para pedagang ini disampaikannya saat hearing dengan DPRD Lotim dan perwakilan Pemda Lotim, Jumat (29/12).

Husain, koordinator perwakilan pedagang Pasar Paok Motong mengaku para pedagang tidak tahu ada rencana pemerintah memindahkan pasar, karena tidak pernah dilakukan aosialisasi, sementara diakuinya ia selaku pedagang tetap membayar retribu-

Halaman 4

ada kekhawatiran pedagang, yang mungkin itu terjadi karena kurangnya sosialisasi hingga tercipta gesekan horizontal antara pedagang. Ia berharap DPRD agar bisa menyikapi terutama masalah alokasi. “Pedagang masih bertanya kapan dilakukan pemindahan pasar, sehingga para pedagang faham, saat ini para pedagang pasar mempunyai asumsi pemindahan sementara,”ujarnya.

Kepala Disperindag Lotim, H. M Teguh Sutrisman, mengatakan pada Januari 2016 keluar surat dari Gubernur NTB dan memberi tanah sekitar 50 are untuk membangun pasar dengan menggunakan dana pemerintah pusat dan bangunan tetap di laporkan kepada pemerintah pusat. Bangunan pasar yang baru

(Suara NTB/yon)

HEARING - Hearing pedagang Pasar Paokmotong di DPRD Lotim terkait rencana pemindahan ke pasar baru, Jumat (29/12). dibangun sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK. Di sisi lain, Kepala Bapenda Lotim, Salmun Rahman, memberikan gambaran kepastian relokasi. Pemda melihat kondi-

si Pasar Paokmotong membutuhkan perbaikan. Dilihat dari tempat yang sudah sepantasnya pasar dipindahkan, ini sudah banyak keluhan dari masyarakat, sehingga tidak mungkin dipertahankan. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Konstalasi politik di tubuh lembaga DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan akan berubah pada awal tahun 2018. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD KLU dalam hal ini, telah menjadwalkan agenda pergeseran seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selama 2 hari pada tanggal 8 - 9 Januari 2018.

Isu rolling masing-masing anggota Dewan yang duduk di 3 Komisi di DPRD, Banmus, Bapem Perda dan Badan Kehormatan sudah berhembus 3 hari terakhir di penghujung tahun 2017. Bahkan dari rumor yang berkembang, mengarah pada penggulingan tampuk Pimpinan Komisi-komisi.

“Sudah berkembang isu kalau jabatan Ketua Komisi I dan Komisi III akan digulingkan. Saya santai saja, bila perlu saya yang mundur, tidak perlu digulingkan,” cetus Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Jumat (29/12).

Ia mengatakan pergeseran anggota dewan pada AKD lembaga legislatif merupakan hal yang lumrah. Merespon itu, Fraksi Hanura termasuk yang paling awal mengajukan nama-nama anggota fraksinya ke Sekretariat DPRD. Untuk diketahui, saat ini di DPRD KLU terdapat 3 Komisi.

Mereka berasal dari 5 Fraksi antara lain, Fraksi (utuh) Demokrat, Fraksi (utuh) Golkar, Fraksi Merah Putih (Gerindra, PBB dan PAN), Fraksi Hanura (Hanura, PPP dan PAN) serta Fraksi Persatuan Keadilan Nasional (PDIP, PKB, Nasdem dan PKPI).

Anggota Banmus DPRD

Lombok Utara, Kardi, A.Ma., secara terpisah mengakui akan adanya pergeseran di tingkat AKD. Pimpinan DPRD Lombok Utara telah bersurat ke Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD untuk menyetorkan nama-nama anggota utusan fraksi yang akan duduk di tingkat Komisi, Banmus, Bapem Perda, dan BK. “Rapat pembahasan pergeseran alat kelengkapan akan kita lakukan pada masa sidang pertama 2018. Jadwalnya sudah ditetapkan 2 hari, tanggal 8 dan 9 Januari,” sebutnya.

Kardi mengamini bahwa pergeseran anggota DPRD bukanlah hal baru. Daerah lain di Pulau Jawa bahkan sampai melakukan refresh AKD setiap tahun. “Kita di Lombok Utara termasuk lama baru muncul penyegaran. Pergantian Ketua Komisi III (akibat mengundurkan diri) kemarin itu saja, dilakukan setelah masa jabatan 2,5 tahun,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, seluruh AKD ke depan akan diisi oleh “muka baru”.

Sebab 30 orang anggota DPRD memiliki potensi masingmasing untuk memimpin Komisi dan unsur AKD yang lain.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., berharap pergantian di tubuh unsur pimpinan AKD memberi nuansa baru di legislatif. Setidaknya, marwah DPRD dengan 3 tupoksi utama yaitu penganggaran, penyusun Perda dan pengawas eksekutif dijalankan dengan lebih konsisten demi kemajuan Lombok Utara.

“Jangan sampai pergeseran nanti membuat lembaga ini ompong. Sebagai lembaga kontrol tentu kita tidak ingin lembaga ini dikebiri,” demikian Sudirsah. (ari)

2018, KLU Bangun Dua Gedung Bertingkat Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara (KLU) akan membangun 2 unit gedung bertingkat dengan konstruksi 2 lantai pada tahun 2018 mendatang. Gedung itu nantinya akan diperuntukan bagi 4 SKPD yang belum memiliki kantor eksisting.

Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Jumat (29/12), mengatakan anggaran pembangunan 2 unit gedung bertingkat itu telah disiapkan pada APBD murni 2018. Setelah selesai dilelang pada awal tahun, bangunan tersebut akan langsung dibangun.

“Tahun depan kita hanya bisa membangun 2 gedung dengan nilai total Rp 20 miliar. Satu gedung Rp 10 miliar, di mana tiap unitnya didesain dua lantai,” ujar Herianto.

Terdapat pertimbangan mengapa Bappeda lebih condong membangun gedung 2 lantai.

Utamanya, lahan milik Pemkab di lingkar pusat perkantoran saat ini terbatas. Konstruksi bertingkat itu pun bertujuan untuk mengefisiensi lahan yang ada.

Dari ke empat SKPD yang

akan menempati bangunan nantinya, diprioritaskan Inspektorat Lombok Utara, Badan Kepegawaian Lombok Utata, Badan Pendapatan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sedangkan beberapa dinas lain yang belum memiliki kantor tetap seperti Dinas Kesbangpolinmas akan dibangunkan secara bertahap pada penganggaran berikutnya. Demikian pula keberadaan Kantor Bupati dan Kantor DPRD, masih akan menunggu anggaran tahun 2019 mengingat kebutuhan anggaran keseluruhan tidak sedikit.

“Masih menunggu juga KPPT, kemungkinan kantornya pindah karena di tempatnya sekarang terlalu kecil untuk mendukung pelayanan publik,” tambahnya.

Untuk diketahui, pagu APBD 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 959,4 miliar. Hingga saat ini, Pemkab masih mampu mempertahankan tren porsi anggaran berimbang yakni 60 persen belanja publik dan 40 persen sisanya untuk belanja pegawai. (ari)

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Infrastruktur Masih Jadi Prioritas

Kemiskinan dan Rata-rata Lama Sekolah PR Berat Pemkab Lobar Tahun 2017 masih menyisakan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu dijadikan prioritas penanganannya oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Persoalan ini cukup pelik lantaran belum mampu dituntaskan dari tahun ke tahun. Sejumlah persoalan yang masih menjadi PR tersebut, antara lain masalah kemiskinan yang mengalami sedikit peningkatan dan rata-rata lama sekolah yang masih rendah.

“INDEKS rata-rata lama sekolah masih jadi soal karena baru mencapai 5,9 tahun, ini jadi PR kita semua. Memang tingkat rata-rata lama sekolah lebih banyak disumbang para orang tua,” aku Bupati Lobar H. Fauzan Khalid ketika acara refleksi Pemkab Lobar akhir tahun 2017, Kamis (28/12).

Untuk menangani masalah ini, ada usulan agar pemda memberikan program paket A,B,C namun dipertanyakan apa manfaatnya. Meski rata-rata lama sekolah berhasil ditekan dengan program tersebut, lantas tidak ada manfaat justru tidak terlalu penting. Sebab kesannya sekedar hanya gagah-gagahan saja.

Karena itu, pihaknya mengubah cara dengan mencari terobosan bagaimana menaikkan tingkat harapan lama sekolah masyarakat Lobar.

Karena itu, pihaknya fokus pada upaya meningkatkan

tingkat harapan lama sekolah.

Namun diakuinya salah satu persoalan yang terjadi di sekolah, banyaknya guru honor daripada guru negeri (ASN).

Karena selama sekian tahun dilakukan moratorium pengangkatan PNS. Di sisi lain, setiap bulan ada guru yang pensiun, sehingga hampir semua sekolah di Lobar memiliki lebih banyak guru honor dibandingkan guru PNS. Sementara gaji guru honor sangat rendah, yakni hanya Rp 300 ribu sebulan. Karena itu program tahun 2016-2017 berkat komunikasi dan dukungan DPRD pemda mengaggkat 1.200 orang GTT. “Itupun kita mampu berikan Rp 400 ribu per bulan,” jelasnya.

Penerapan program inipun cukup memakan waktu dan tenaga, pasalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai lima kali bolak balik ke Jakarta

untuk memastikan boleh tidak daerah membantu guru honor tersebut. Akan tetapi program yang diterapkan pemda ini, justru diadopsi Pemprov NTB ingin mencontoh pola tersebut. “Kita sudah siapkan tahun 2018 sekitar 200 orang guru honor untuk kita SK-kan lagi, sehingga sisanya 1000 orang dihabiskan tahun 2019,”jelas Fauzan.

Diakuinya, masalah guru honor sulit ditanggulangi tahun depan, karena anggaran tersedot untuk pelaksanaan pilkada mencapai Rp 40 miliar. Untuk tahun depan juga untuk program infrastruktur masih menjadi prioritas. Sementara total anggaran tahun depan untuk pembangunan jalan mencapai Rp 100 miliar lebih, pembangunan irigasi sebanyak 20 titik pembangunan dengan jumlah angaran yang dikucurkan setengah dari pembangunan jalan.

Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar, tambahnya, juga telah membangun pamsimas, yakni pemenuhan air bersih untuk masyarakat di 15 titik dengan anggaran Rp 350-400 juta per titik. “Tahun depan untuk infrastruktur saja Rp 159 miliar.

Dan kita punya tekad tahun 2019, di semua desa sudah terjangkau pembangunan pengairan (pamsimas),”imbuhnya.

Di sektor kesehatan, ujarn-

ya, mengalami perbaikan yang signifikan, tolok ukurnya puskesmas yang sudah dibangun sebanyak 19 unit. Awalnya ditarget 17 unit. Di antara puskesmas ini, ada satu puskesmas, yakni Gunungsari mendapatkan ISO. Pemda, jelasnya, punya target tiap tahun harus ada puskesmas mendapatkan ISO. Selain itu, Lobar telah memiliki 2 rumah sakit, yakni RSUD Tripat dan Rumah Sakit Awet Muda Narmada yang dibangun tahun 2016 lalu. Di mana, awal 2017 beroperasi dan diresmikan langsung oleh menteri kesehatan. Ke depan status rumah sakit ini akan dinaikkan dari pratama menjadi tipe B. ‘’Paling lambat tahun depan harus naik akreditasinya. Sedangkan untuk rumah sakit Tripat tahun 2019-2020 harus menjadi rumah sakit tipe B. Karena itu kita siapkan 25 miliar tahun depan untuk bangun fasilitas IGD di Rumah Sakit Tripat,” jelasnya.

Kerak Kemiskinan Naik Di sisi lain, Indeks Kedalaman kemiskinan (poverty gap index) di Lobar mengalami peningkatan.

Pasalnya mengacu data tahun 2016 kedalaman kemiskinan mencapai 3,11 dibandingkan tahun 2015 mencapai 2,9 point.

Indeks kedalaman kemiskinan

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. “Memang angka kemiskinan menurun, namun di sisi lain kedalaman kemiskinan di Lobar meningkat,” kata M. Ikhsany Rusyda, M.Si, dari BPS Lobar.

Menurutnya, indeks kedalaman ini diartikan seberapa jauh rata-rata pendapatan per kapita dibandingkan garis kemisinan, kalau indeks ini semakin rendah maka akan dekat dengan permukaan kemiskinan, sehingga mudah diangkat dari kemiskinan. Penduduk yang ada pada kedalaman kemiskinan ini, jelasnya, mendekati garis kemiskinan.

Sebaliknya jika semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, maka semakin dalam dari garis kemiskinan.

Artinya untuk mengeluarkan mereka butuh usaha yang lebih besar lagi dari Pemda. Di Lobar, jelasnya kedalaman nilai indeksnya 3,11 tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,9.

Menurutnya, bisa jadi penyebabnya warga yang ada digaris kemiskinan keluar, namun menyisakan warga miskin yang di dalam. Apakah karena program pemerintah yang kurang menukik, Ikhsany tidak bisa menjawab. Namun demikian hal ini harus menjadi bahan evaluasi pemda. Warga miskin

(Suara NTB/her)

MISKIN - Potret keluarga miskin di Sekotong yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menuntaskannya. Masih banyak warga miskin yang butuh perhatian pemerintah. yang ada di indeks kedalaman kemiskinan ini, jelasnya, bagian dari kerak kemiskinan. Mereka ini kebanyakan ditarik ke bawah, sehingga otomatis warga yang berada di kerak kemiskinan naik.

Mengenai kedalaman kemiskinan ini bisa bertambah atau berkurang, menurutnya

tergantung intervensi pemda.

Pihak pemda pasti mengetahui hal-hal yang perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya pemda bukan tidak berhasil, namun bagaimana sekarang upaya Pemda mengeluarkan penduduk yang ada di indeks kedalaman dan kerak kemiskinan ke atas garis kemiskinan. (her)

Satu Tersangka Korupsi PT. LTB Kembalikan Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Direktur Pemasaran PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), AK, satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah, Jumat (29/12) kemarin, mengembalikan kerugian negara. Pengembalian kerugian negara sebesar Rp 100,4 juta diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Itu artinya, hingga saat ini total sudah sekitar Rp 150 juta kerugian negara pada kasus PT. LTB yang sudah dikembalikan.

“Hari ini (Jumat kemarin,red) tersangka AK, sudah mengembalikan kerugian negara. Dana pengembalian tersebut sudah kita terima,” tegas Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada wartawan, di ruang kerjanya Jumat (29/12).

Hasan mengatakan, dana pengembalian kerugian negara dari tersangka AK diantar oleh istri tersangka didampingi orang

tua serta kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 wita. Adapun besaran dana pengembalian kerugian negara sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ada.

Dengan begitu, tinggal dua tersangka yang masih belum mengembalikan kerugian Negara, yakni Direktur Utama (Dirut) PT. LTB, L.Ma dan ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan

Bisnis. “Yang paling banyak kewajiban pengembalian kerugian negaranya ialah ZA. Sedangkan L. Ma, hanya sekitar Rp 36 juta saja,” terangnya.

Terhadap uang hasil pengembalian negara, selanjutnya akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Soal apakah uang tersebut akan dikembalikan ke negara atau dikembalikan ke PT. LTB, itu tergantung keputusan majelis hakim nantinya, mengingat status uang tersebut merupakan dana milik PT. LTB, sehingga sewajarnya dikembalikan ke PT. LTB. “Tapi itu nanti, kita tunggu hasil putusan majelis hakim,” tambahnya.

Lebih lanjut Hasan menambahkan, dengan adanya pengembalian kerugian negara sejak awal tersebut, itu bisa menjadi

salah satu pertimbangan yang meringankan tersangka, karena sudah ada niat baik mengembalikan kerugian negara sejak awal.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada dua tersangka yang belum mengembalikan kerugian negara supaya bisa segera mengembalikan kerugian negara.

Sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap. Jangan sampai setelah putusan hakim keluar, baru mau mengembalikan kerugian negara.

Khusus untuk tersangka ZA, sudah ada komitmen untuk melakukan pengembalian negara dengan menyerahkan aset berupa mesin cetak bata ringan.

Di mana nantinya, mesin tersebut akan disita untuk kemudian dilelang. Hasil pelelangan itulah yang akan dihitung sebagai

pengembalian negara. Jika hasil lelang lebih sedikit dari kewajiban pengembalian negara, maka tersangka diharuskan untuk menutupi kekurangan itu nantinya.

Sementara untuk tersangka L.Ma., pihaknya masih menunggu niat baiknya. “Intinya, semua pihak yang terkait dan pernah memperoleh aliran dana dari PT. LTB harus mengembalikan dana tersebut. Alangkah baiknya, pengembalian dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan,” pungkas Hasan. (kir) UANG PENGEMBALIAN Uang pengembalian dari salah seorang tersangka kasus PT. LTB diterima Kejari Loteng, Jumat (29/12).

(Suara NTB/kir)

Pemprov Bakal Bangun Jalan Lingkar Selatan Mandalika-Sekotong Nodai Pariwisata Lobar REKLAMASIilegal di kawasan pesisir Lembar dan Sekotong Lombok Barat (Lobar) mendapatkan sorotan dari semua pihak, termasuk kalangan DPRD Lobar.

Aktivitas ilegal ini dinilai tidak saja melanggar aturan, namun juga menodai wajah pariwisata di kawasan setempat. Bahkan aktivitas ilegal ini mengancam keberlanjutan parwisata di kawasan tersebut. Lebih-lebih kawasan tersebut menjadi lokasi pembangunan dermaga Gili Mas bertaraf internasional.

Demikian ditegaskan anggo(Suara NTB/dok) ta DPRD Lobar dari Dapil LemAdnan bar-Sekotong, Adnan, Jumat (29/ 12). Menurutnya, aktivitas reklamasi ini menodai wajah parwisata setempat. “Di sini perlu ada ketegasan masing-masih pihak, jangan sekedar angin-anginan.

Pihak yang melanggar harus ditindak tegas,”tegas Adnan.

Ketika terjadi aktivitas reklamasi sepanjang pantai di Lembar dan Sekotong, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Satpol PP agar bertindak tegas sebab wajah parwisata di kawasan ini terganggu. Akibat reklamasi ini juga melenyapkan hasil program yang dilakukan Pemda di kawasan setempat, seperti penanaman mangrove di kawasan setempat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar serta pihak terkait.

Di sini ia melihat kurang tegasnya sikap pemda dalam melakukan tindakan. Pihaknya berharap pemda baik kabupaten dan provinsi harus betul-betul serius. “Kalau ada yang bersalah ya harus diproses hukum, itu yang kita tekankan,” tegasnya.

Jika dibiarkan aktivitas penimbunan ini, maka pesisir pantai sepanjang kawasan Lembar-Sekotong akan rusak, sehingga tidak lagi menjadi kebanggaan daerah untuk pariwisata ke depan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Efek tetes Mekaki Marathon ditunjang dengan ditetapkannya kawasan Mandalika Lombok Tengah sebagai destinasi yang menjadi prioritas pemerintah pusat membuat akses jalan di kawasan Sekotong mendapatkan perhatian serius. Tahun 2018, Pemprov NTB menganggarkan Rp 500 miliar untuk membangun akses jalan lingkar selatan Mandalika-Sekotong (Buwun Mas-Mekaki).

Menurut Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, efek Mekaki Marathon mampu memancing pemprov dan pusat untuk lebih memperhatikan Sekotong. Efeknya, kata dia, tidak saja bagi pertumbuhan kuliner di kawasan sekitar di mana sebelum Mekaki Marathon, penghasilan pengusaha kuliner hanya Rp 100 ribu. Namun setelah even Mekaki Marathon justru omzetnya mencapai Rp 500 ribu sekali berjualan.

“Padahal pemda memancing dengan hanya menghabiskan anggaran Rp 400 juta untuk Mekaki Marathon dengan biaya mencapai Rp 4 miliar. Sisanya ditanggung sponsor,’’ ujarnya Kamis (28/12) lalu.

Selain itu, tambahnya, sebagai bupati dirinya mendapatkan konfirmasi dari pengelola lahan di Gili Nanggu, jika sudah deal dengan investor asal Malaysia. Investor ini akan menjadikan Gili Nanggu sebagai konsep kawasan wisata syariah. Menurut-

Kebutuhan Dana Membengkak

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jalan Gerung-Sulin Belum Tuntas Giri Menang (Suara NTB) Pembebasan untuk akses jalan jalur dua Gerung-KuripanSulin belum mampu dituntaskan tahun ini. Pasalnya ganti rugi tahap I terhadap 160 orang belum bisa selesai tahun ini dan ditarget awal tahun depan.

Untuk pembayaran ganti rugi ini, pemda awalnya menyiapkan Rp 30 miliar, namun hasil hitungan tim apraisal membengkak menjadi Rp 32 miliar. ‘’Pembebasan lahan tahap II mencakup Kuripan-Sulin dan Gerung-Kantor Pemda Lobar ditarget tuntas tahun 2019. Barulah tahap pengerjaan fisik bisa dilaksanakan akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020,’’ ujar Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno, Jumat (29/12).

Diakuinya, pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dua

jalur mulai dari Baital Atiq Gerung-Sulin menjadi prioritas Pemda Lobar, karena dari sektor fasilitas jalan diharapkan bisa mengangkat Gerung sebagai wajah ibukota. Sebab penilaian warga selama ini, Gerung belum kelihatan sebagai ibukota Kabupaten Lobar.

Karena itu, ujarnya, pemda melakukan percepatan salah satunya menyiapkan fasilitas pendukung berupa jalan. Ada dua fasilitas jalan yang bebaskan tahun ini, yakni jalur dua menuju Lembar yang terkena lahan gunung lalu kedua tahap berikutnya jalan Gerung dalam proses pembayaran. “Kalau memang tidak tuntas (pembayaran) sampai akhir pekan ini (Sabtu, red) maka dilanjutkan tahun depan awal Januari. Yang jelas terbayarkan semua dari rencana ang-

garan Rp 30 miliar akan diselesaikan, tahap awal ini,” jelas Joko.

Mengenai target selesainya pembebasan lahan, Joko Wiratno mengaku ditargetkan sampai pembangunan tahun 20192020. Namun hal ini, tentunya kembali ke kondisi anggaran daerah. Diakuinya, pembebasan sedikit alot di lokasi pemukiman, sebab harganya jauh lebih tinggi biayanya. Karena itulah, pemda mengutamakan pembebasan lahan Dasan Geres- Babussalam. Sedangkan di lokasi lahan Gerung belum dilakukan, karena banyak melibatkan masyarakat yang memiliki rumah (pemukiman) di lokasi tersebut, sehingga butuh proses yang panjang, karena di samping mereka perlu mencari lahan baru untuk tempat tinggal. (her)

nya, jika sesuatu dilaksanakan dengan ketulusan dan kebersamaan, maka bisa berhasil dan mendapatkan ridho.

Meski demikian, ujarnya, untuk sektor parwisata beberapa destinasi sudah dan belum ditata. Pemda sudah menata 4 titik, yakni satu kawasan terdiri dari tiga desa antara lain Sesaot, Pakuan dan Buwun Sejati dengan anggaran Rp 2 miliar. Dengan hanya bermodal Rp 2 miliar,mampu menyerap banyak tenaga kerja diserap. Titik lainnya di Gunung Sasak Kuripan.

Menurutnya, penataan destinasi ini menjadi bukti pancingan. Di mana tahun 2017 pemda anggarkan Rp 1,6 miliar, hasil pancingannya pemerintah pusat tahun depan akan menganggarkan Rp 2,2 miliar untuk penataan Gunung Sasak. “Kita pancing pakai Rp 1,6 miliar tapi kita dikasih Rp 2,2 miliar,” imbuhnya.

Bupati menambahkan, tahun depan untuk menjadi tempat ibadah masyarakat dan pegawai, sekaligus daya tarik di kawasan Gerung pihaknya berencana membangun Masjid Pemda Patut Patuh Patju. Pemda menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan 2 hektar persis di depan taman kota. “Kita akan bebaskan 2 hektar di depan Kota Gerung khusus untukpembangunan Masjid Agung Patut Patuh Patju,” imbuhnya. (her)

(Suara NTB/her)

INDAH DAN ALAMI - Pemandangan di kawasan Sekotong yang sangat indah dan masih alami. Pemprov NTB berencana membangun jalan lingkar selatan yang menghubungkan Kawasan Mandalika Lombok Tengah dengan Sekotong Lombok Barat.

Rekanan Proyek Fisik Dapat Perpanjangan Waktu Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian bagi sejumlah proyek fisik yang tidak tuntas sampai akhir tahun ini.

Konsekuensinya, rekanan proyek bersangkutan tetap diberikan sanksi berupa denda setiap hari selama masa perpanjangan waktu.

“Masa perpanjangan waktu yang kita berikan bervariasi. Tergantung permintaan dan kesanggupan pihak rekanan. Tapi tidak boleh lebih dari 50 hari. Karena sesuai aturan, perpanjangan waktu pengerjaan proyek maksimal sampai 50 hari,’’ ujar Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (29/12).

Adanya pemberian perpanjangan waktu penger-

jaan tersebut, pihaknya berharap proyek-proyek fisik tersebut di antaranya proyek gedung kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng serta dermaga apung di Desa Kuta bisa selesai, sehingga manfaat dari keberadaan proyek tersebut bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Nursiah menjelaskan, selama masa perpanjangan waktu pengerjaan proyek, pihaknya secara intens akan terus melakukan pengawasan, sehingga pengerjaan proyeknya bisa benar-benar tepat waktu serta tepat kualitas. Pihaknya tidak mau, hanya karena alasan untuk mengerjar target waktu, kualitas pekerjaan menjadi tidak baik.

Pemerintah daerah memberikan perpanjangan waktu, berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kondisi cuaca esktrem yang melanda Loteng beberapa waktu lalu sedikit tidak

menghambat target capaian proyek-proyek tersebut. “Hampir semua rekanan mengaku cuaca yang kurang bersahabat akhirakhir menjadi salah satu penyebab target penyelesaian proyek tidak tercapai,” ujarnya.

Pihak rekanan proyek dalam hal ini diharapkan bisa memanfaatkan waktu yang diberikan dengan efektif. Karena kalau sampai batas waktu perpanjangan waktu yang diberikan habis, maka sudah ada sanksi yang lebih keras lagi yang akan diberikan. “Karena pertimbangan kepentingan penyelesaian proyek kita berikan perpanjangan waktu. Tapi kalau tidak bisa juga menyelesaikan proyek, kita berikan sanksi yang lebih keras lagi,” tandas Nursiah.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini menambahkan, dari sejumlah proyek fisik yang belum tuntas

sampai akhir tahun ini, hanya proyek pembangunan dermaga apung Desa Kuta yang capaiannya masih sangat kecil, selebihnya sudah lumayan tinggi capaian.

Hanya saja, khusus untuk proyek dermaga apung, tinggal menunggu material saja.

Di mana hampir sebagai besar materialnya merupakan material pabrikan yang sudah jadi. Tinggal dipasang saja. Sehingga begitu material datang langsung dipasang dan capainnya bisa sampai 80 persen lebih.

“Informasi kemarin materialnya datang untuk dermaga apung Desa Kuta. Tapi apakah benah sudah datang dan sudah mulai dipasang, sampai sejauh ini belum ada laporan masuk.

Namun yang pasti, proyeknya harus selesai sampai batas perpanjangan waktu yang diberikan,” tegasnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Masalah Sampah akan Jadi PR KSB di Tahun 2018 Taliwang (Suara NTB) PemerintahDaerah(Pemda) Sumbawa Barat kini masih dihadapkan dengan persoalan sampah yang belum bisa diselesaikan di tahun 2017. Bahkan saat ini tercatat masih ada sekitar 60 ton sampah di seluruh wilayah setempat yang belum ditanggulangi secara maksimal oleh Pemkab setempat. Bahkan, khusus di dalam kota Taliwang setidaknya ada sekitar 10 ton sampah yang belum bisa (Suara NTB/ils) juga ditanggulangi secara makH. Hamzah simal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB Drs. H. Hamzah kepada Suara NTB, Jumat (29/12) tidak memungkiri masalah sampah ini masih menjadi prioritas utama daerah untuk segera dituntaskan. Tentu dalam menyikapi masalah bukan tidak ada upaya yang dilakukan oleh dinas terkait yakni dengan kembali menambah armada pengangkut sampah. Seperti adanya penambahan 40 unit sepeda motor roda tiga (Tossa) dan satu unit dump truck kontainer.

Tetapi jumlah ini juga masih dianggap sangat kurang, karena banyaknya volume sampah yang belum terangkut secara maksimal. Terkait dengan masalah ini, di tahun 2018 pihaknya akan mencoba mencari solusi terbaik dalam penanganan masalah ini.

“Kita anggap di tahun 2017 kita sudah cukup maksimal, tapi faktanya ada puluhan ton sampah yang tidak bisa kita angkut. Makanya di tahun 2018 kita akan berupaya untuk bisa lebih maksimal lagi,” ungkapnya.

Dikatakannya, khusus penanganan masalah sampah diluar kota (Taliwang), pihaknya juga mengakui belum ada solusi terbaik yang dilakukan di tahun 2017. Sebut saja di kecamatan Poto Tano, hingga saat ini belum ada armada sampah yang masuk kesana. Akibatnya sampah-sampah yang berada di lokasi tersebut tidak bisa terangkut secara maksimal.

Warga juga sempat mempertanyakan terkaita masalah sampah ini, tetapi karena kondisi anggaran yang serba terbatas akhirnya tidak juga bisa diintervensi juga. Bukan hanya Poto Tano, kecamatan-kecamatan lain juga mengalami nasib yang sama dengan banyaknya sampah-sampah yang bertebaran di masyarakat.

“Kita sering didesak untuk bisa menyelesaikan masalah sampah ini, tetapi karena anggaran yang terbatas saya juga angkat tangan untuk memberikan solusi,” timpalnya.

Ia menyebutkan, sebagai bahan pertimbangan, jumlah sampah perhari yang dihasilkan masyarakat Taliwang saja ada sekitar 25 ton. Hal tersebut dirincikan, dengan jumlah penduduk Sumbawa Barat sekitar 39. 000 jiwa. Artinya, ada sekitar 0,75 kilogram sampah yang dihasilkan satu keluarga per hari. Sementara sampah-sampah yang bisa terangkut secara maksimal hanya sekitar 15 ton. Sedangkan 10 tonnya lagi sampai dengan saat ini masih menjadi kendala.

Hal tersebut juga bisa diindikasikan dengan masih kurangnya armada yang dimiliki. Belum lagi di kecamatan-kecamatan yang lain, sehingga di tahun 2018 masalah ini masih menjadi PR besar yang harus dituntaskan juga. “Kita akan fokus untuk menuntaskan masalah ini di tahun 2018, karena bupati juga mengharapkan masalah sampah ini bisa terselesaikan,” tandasnya. (ils)

Akhir Tahun, BNNK Hanya Rehabilitasi 27 Penyalahguna Taliwang (Suara NTB)Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa Barat hanya mampu melakukan rehabilitasi terhadap 27 orang penyalahguna Narkoba yang ada di wilayah setempat. Jumlah ini masih didominasi oleh penyalahguna narkoba yang melaporkan diri secara sukarela sekitar 17 orang dan sisanya hasil assessment terpadu (TAT) kepolisian sekitar 10 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 11 orang saja.

“Target volunteer kita yang direhabilitasi selama tahun 2017 sekitar 20 orang, tetapi yang bisa terealisasi sekitar 17 orang saja.

Sementara untuk TAT yang kita targetkan sekitar 10 orang, saat ini sudah terealisasi sudah 100 persen. Rinciannya, 20 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dan klasifikasi usia dari 15 hingga 40 tahun,” ujar Kepala BNNK Sumbawa Barat AKBP Jolmadi S. Pd, dalam press release selama tahun 2017 di kantor BNNK, Jumat (29/12).

Dikatakannya, sementara itu, terkait hasil tes urine yang dilakukan pihaknya terhadap 27 orang ini, masih banyak ditemukan pengguna narkoba yang menggunakan amfetamin (sabu).

Sementara untuk zat-zat narkoba yang lain masih belum ditemukan di wilayah setempat. Sedangkan lokasi penyebaran barang ini, masih banyak ditemukan di hiburan malam dan masyarakat yang melakukan aktivitas tambang.

“Lokasi penyebaran narkoba sangat bervariasi, tetapi yang paling banyak kita temukan berada di hiburan malam dan lokasi tambang masyarakat ,” ungkapnya. Seraya menambahkan, sementara untuk kecamatan paling banyak ditemukan peredaran barang ini yakni di kecamatan Taliwang dan Brang Rea. Sementara itu, terkait upaya untuk menekan peredaran narkoba di tahun 2018 lanjutnya, pihak terkait akan terus melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat untuk sama-sama melakukan upaya pencegahan. Selain itu, pihaknya jug akan terus melakukan upaya penyadaran terkait keunggulan melakukan rehabilitasi secara mandiri, karena di tahun 2017 dirasa masih belum maksimal. Upaya ini juga akan dilakukan melalui penyebaran informasi dengan menambah item life plat terkait rehabilitasi. Mengingat masyarakat masih takut melaporkan diri karena dianggap akan di proses hukum.

“Masih ada yang miss terkait masalah rehabilitasi secara mandiri, makanya kita tetap akan intens menyuarakan masalah ini kembali di tahun 2018,” tandasnya.

Semangat untuk Sembuh Kepala BNNK Sumbawa, AKBP. Syirajuddin Mahmud dalam jumpa persnya kepada wartawan, Jumat (29/12) kemarin menyampaikan sejak September 2016 hingga tahun 2017 ini tercatat 81 pecandu direhabilitasi. Tahun 2016 sebanyak 16 orang dan tahun 2017 sebanyak 65 orang. Dari 75 orang di tahun 2017, 62 pecandu dilakukan rawat jalan dan 3 pecandu rawat inap.

“Untuk rehabilitasi kebanyakan rawat jalan. Ada beberapa yang rawat inap dan ada beberapa yang menyelesaikan proses rawat lanjutan di rumah damping di Mataram,” ujarnya.

Dijelaskannya, puluhan orang yang direhabilitasi usianya mulai dari belasan tahun hingga 30 tahun. Baik pecandu berat, pecandu sedang dan pecandu ringan. Dimana mereka minta direhabilitasi karena ingin terlepas dari jeratan narkoba.

“Kalau saya lihat mereka ada semangat untuk sembuh. Karena saat datang mereka mengaku sulit lepas dari narkoba ini.

Makanya minta direhabilitasi,” tukasnya.

Pihaknya berharap kedepannya, ada kesadaran para pecandu atau keluarganya datang melapor ke BNN atau rumah sakit untuk direhabilitasi. Jika pecandu ini bisa direhabilitasi, maka bisa memperkecil permintaan. “Mereka ini kan (pecandu) adalah korban. Kalau kena razia dan ada barang bukti bisa diproses hukum. Makanya lebih baik melaporkan diri atau keluarganya melapor untuk minta direhabilitasi. Kalau melapor diri tidak akan diproses hukum,” terang Syirajuddin. (ils/ind)

(Suara NTB/ils)

BNNK - Suasana konferensi pers yang digelar di kantor BNNK Sumbawa Barat, Jumat (29/12).

(Suara NTB/arn)

HASIL REKAP - PPK menyerahkan hasil rekap calon perseorangan kepada KPU Sumbawa dalam pleno Jumat (29/12).

Ribuan Dukungan Calon Perseorangan Tak Penuhi Syarat Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Jumat (29/12). Terdapat 2.690 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dari total 13.780 dukungan calon perseorangan H. Ali BD – TGH. L. Gede Sakti AM di Sumbawa.

Sebagaimana disebutkan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, pleno berjalan lancar. Dihadiri tim peng-

hubung kabupaten, Ketua dan anggota Panwaslu, PPK dan lainnya. Setelah dilakukan verifikasi faktual berjenjang dari

tingkat PPS, PPK hingga pleno di KPU, dari total 13.780 dukungan KTP untuk Ali BD – Sakti di Sumbawa, yang dinyatakan

Dapil Baru di KSB Sangat Dimungkinkan di Pileg 2019 Taliwang (Suara NTB)Divisi teknis penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbawa Barat, Fahroni SH mengungkapkan, pada hakikatnya proses penataan Daerah Pemilihan (Dapil) jelang pemilihan legislatif tahun 2019 nanti sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Meskipun tanpa adanya tambahan alokasi kursi DPRD di tahun 2019 mendatang.

Hal tersebut bisa saja terjadi selama prinsip-prinsip dalam penentuan dapil yang ada sudah tidak relevan dan tidak menyalahi aturan-aturan lainnya.

“Sangat dimungkinan untuk dilakukan penataan dapil di pileg tahun 2019, dari tiga dapil di tahun 2014 menjadi

lebih dari jumlah ini dengan tidak ada penambahan alokasi kursi (25 orang anggota).

Tentu terkait dengan rencana ini kita juga perlu melakukan uji publik untuk memastikan rencana ini berjalan sukses dan lancar,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (29/12).

Dikatakannya, prinsip dasar penataan Dapil yakni, prinsip adanya kesetaraan nilai, baik itu nilai suara sehingga terjadi perimbangan. Selain itu, prinsip proporsionalitas yang mengupayakan alokasi kursi disetiap dapil diutamakan besarnya berada dikisaran angka 6-12 menurut dari data KPU, Republik Indonesia (RI).

Prinsip integralitas wilayah juga menjadi alasan supaya

dapil yang ada saat ini dilakukan penataan. Artinya ada keterpaduan wilayah, tidak boleh satu dapil dipisah oleh dapil yang lain yang dikehendaki oleh prinsip integral.

“Kita belum bisa pastikan apakah akan ada penyusunan dan penataan dapil atau tidak, tetapi melihat prinsip tersebut, sudah sangat memungkinkan,” tukasnya.

Terkait dengan rencana ini (penataan dapil) pihaknya juga tetap akan melakukan uji publik bersama dengan masyarakat. Hal ini dilakukan supaya masyarakat faham dengan penataan dapil ini.

Sekaligus memberikan penyadaraan kepada para pengurus Parpol terkait rencana ini. (ils)

Terpilih, Duta Incakap Sumbawa 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Ajang pemilihan Duta Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (InCAKAP) Tingkat Kabupaten Sumbawa 2017 yang pertama kali digelar telah menghasilkan pemenang.

Kegiatan yang merupakan salah satu program pada Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa ini diselenggarakan sejak bulan November 2017 yang lalu diawali dengan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman bagi generasi muda khususnya siswa sekolah pada 3 (tiga) zona sosialisasi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Ibrahim, M.Si Jumat (29/12) kemarin. “Duta Internet CAKAP merupakan sosok generasi muda pengguna internet yang cerdas, kreatif dan produktif yang mampu menularkan pemanfaatan internet di lingkungan sekitarnya dan masyarakat luas,” paparnya.

Pengguna internet cerdas akan memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat guna, aman sesuai etika, budaya dan norma yang berlaku.

IInternet kreatif dimaksudkan sebagai pemanfaatan internet untuk menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah. Sedangkan internet produktif dimaksudkan internet dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi diri sendiri dan orang lain. Kadis yang sarat pengalaman ini, meyakini bahwa para nominator Duta InCAKAP 2017 ad-

(Suara NTB/ist)

Para Duta InCAKAP Kabupaten Sumbawa 2017 alah duta-duta terbaik dari sekolah masing-masing yang terseleksi bukan hanya dalam hal penguasaan teknologi informatika namun juga memiliki perilaku yang dapat dicontoh oleh teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

Bupati Sumbawa menyampaikan dukungan melalui Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa atas penyelenggaraan kegiatan ini. “Beliau (Bupati) sangat mendukung kegiatan ini. Yang terpilih sebagai Duta InCAKAP maupun sebagai Runner Up adalah generasi muda terpilih yang memiliki daya kreativitas dan produktivitas yang dapat dicontoh oleh teman-temannya,” jelasnya.

Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika H. Doni Triwardana menambahkan yang menjadi Pemenang Pemilihan Duta Internet Sehat dan

Aman Tahun 2017 yaitu Firda Izzain Baliyati sebagai Juara I, Taufiqurrahman sebagai Juara II. Keduanya adalah utusan Kelas XI SMAN 1 Empang. Sedangkan Juara III dan IV diraih oleh Nana Bulan Suar dan Patih Kushartawan dari Kelas XI SMAN 1 Sumbawa. Penetapan Juara Duta Internet Sehat dan Aman ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

Selanjutnya, disampaikan Haji Doni bahwa Juara I dan II akan dianugerahkan predikat DUTA InCAKAP Kabupaten Sumbawa 2017, sedangkan Juara III dan IV menjadi Runner Up DUTA InCAKAP Kabupaten Sumbawa 2017. “InsyaAllah Penganugerahan DUTA InCAKAP maupun Runner Up akan dilaksanakan bersamaan dengan HUT ke-59 Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Januari 2018 mendatang,” pungkasnya. (arn)

memenuhi syarat hanya 11.090 dukungan. Yang tersebar pada 18 kecamatan di 110 desa.

Artinya, ada 2.690 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat ini, kata Syukri berdasarkan temuan di lapangan, mereka merasa tidak pernah memberikan dukungan. Bahkan ada bebera-

pa perangkat desa dan penyelenggara Pemilu yang KTP-nya ikut terdaftar dalam dukungan.

Padahal, mereka jelas tidak pernah memberikan dukungan.

“Untuk perangkat dan penyelenggara ini, fotokopi KTP mereka tersangkut secara tidak sengaja, terutama yang baru menjadi penyelenggara,” tukasnya. (arn)

Bentuk Forum Data, Wujudkan Sumbawa Satu Data Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam rangka terwujudnya Sistem Satu Data di Kabupaten Sumbawa, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Ir. I Gusti Lanang Putera beserta jajaran BPS Kabupaten Sumbawa berkunjung ke Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc. Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa Ir. H. Ibrahim, M.Si yang turut mendampingi kunjungan tersebut melaporkan kepada Bupati, Dinas Kominfotik bersama BPS dan Bapelitbangda Kabupaten Sumbawa dan stakeholder terkait akan mewujudkan sistem satu data dalam “Portal Data Terpadu” Kabupaten Sumbawa.

Dengan adanya Portal Data Terpadu ini, diharapkan mampu menyajikan data yang akurat dan upto date yang dapat dimanfaatkan dalam bidang perencanaan, penelitian maupun dapat diakses langsung oleh pimpinan daerah guna pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. “Portal Data Terpadu ini, adalah sistem integrasi data statistic yang berbasis teknologi informatika” lapor Kadis Ibrahim kepada Bupati.

Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Ir. I Gusti Lanang Putera melaporkan Sistem Satu Data ini merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi yang harus diinternasisasikan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Namun bukan berarti bahwa data yang digunakan haruslah data BPS, namun merupakan satu kesatuan data yang meliputi Data Dasar, Data Sektoral, dan Data Khusus.

Untuk terwujudnya Sistem Satu Data di Kabupaten Sumbawa maka harus dibentuk Forum Data Kabupaten Sumbawa. Forum Data ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Dikarenakan BPS hanya menyediakan Data Dasar, maka mau tidak mau pemerintah daerah juga harus menyediakan Data Sektoral jika Data Dasar dari BPS belum dapat menjawab

masalah pembangunan daerah, regional dan nasional.

“Forum Data Kabupaten Sumbawa ini akan melaksanakan tugas-tugas pendataan secara terintegrasi sesuai arahan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang pembinanya langsung oleh Bapak Bupati Sumbawa” papar Lanang.

Kepala BPS Kabupaten Sumbawa juga menyampaikan bahwa bersama Dinas Kominfotik dan Bapelitbangda Kabupaten Sumbawa akan membangun aplikasi data terpadu ini yang berbasis android, sehingga mudah diakses secara daring.

Bupati Sumbawa dalam arahannya menyampaikan dukungan untuk terbentuknya Forum Data Kabupaten Sumbawa. “Saya berharap dengan terbentuknya Forum Data ini nantinya, ketersediaan satu data yang akurat, valid dan aktual akan terpenuhi,” harapnya.

Bupati mencontohkan antara lain data kependudukan, data masyarakat miskin, data pertanian, peternakan dan sebagainya dapat terintegrasi dan tersedia bagi perencanaan, penelitian maupun informasi daerah yang berkualitas yang biasanya juga ditanyakan langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati pada beberapa kesempatan pertemuan di tingkat regional maupun nasional.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa bersama Kepala BPS Kabupaten Sumbawa menandatangani naskah Kesepakatan Bersama Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Menuju Sumbawa Satu Data.

Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa Rachman Ansori, MSE yang turut mendampingi pertemuan dan penandatanganan MoU tersebut menjelaskan, nantinya Kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemkab Sumbawa dan BPS Kabupaten Sumbawa akan diikuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih konkrit dan teknis antara Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Kominfotik dan Kepala BPS Kabupaten Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Forum K2 Pertanyakan Kinerja APH

Bupati Akui Berani Temui Rakyat karena Yakin Tak Bersalah Dompu (Suara NTB) Kasus hukum pengangkatan honorer menjadi CPNS melalui jalur kategori 2 (K2) tahun 2014 yang ditangani Polda NTB sudah 4 tahun dan menetapkan 4 orang tersangka. Forum honorer CPNS kategori dua (K2) Dompu menuntut para tersangka untuk ditahan.

Namun Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menegaskan, tidak sedikitpun uang yang disebut hasil korupsi dari gaji CPNS K2 tersebut dimakannya sehingga berani menemui rakyat.

“Kalau dibilang korupsi, seharusnya mereka (134 CPNS) duluan yang jadi tersangka, bukan saya. Itu yang membuat saya bisa membawa muka saya di hadapan banyak orang Dompu. Coba ada yang saya ambil uangnya 5 rupiah saja, saya tidak berani ketemu babak – bapak semua, karena malu. Korupsi itu bahasa krennya. Bahasa Dompu ‘Mpanga’ (maling). Memang disana disebutkan, yang menyebabkan keluarnya uang negara karena tandatangan saya (SK CPNS), tapi dilihat juga prosesnya bagaimana. Saya sampaikan ini supaya bapak ibu mengetahui fakta yang sebenarnya,” ungkap Drs H. Bambang M. Yasin di hadapan peserta Bursa Inovasi Desa di aula gedung Pemuda Dompu, Kamis (28/12) kemarin.

Ia pun menceritakan, surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang ditandatangani dan dijadikan dasar penetapan sebagai tersangka awalnya tidak ditandatanganinya karena diketahui tidak memenuhi kriteria. Setahun kemudian dikembali ke Dompu oleh BKN regional Denpasar Bali suratnya dan minta SPTJMD ditandatangani ulang. Berpekan – pekan surat perbaikan itu disimpan, tapi karena ada surat yang meminta tandatangan, sehingga ditandatangani.

“Jadi salah kalau dibilang, karena tandatangan saya NIP-nya keluar. NIP-nya sudah keluar baru saya diminta tandatangan. Itu faktanya. NIP orang - orang itu (keluar) tanggal 28 November 2014. Surat yang mengembalikan SPTJM ke saya, 28 April 2015. Jadi faktanya tidak nyambung. Kalau dibilang karena tandatangan saya NIP-nya keluar, itu salah,” jelas H. Bambang.

Bahkan lanjut H. Bambang, PTUN memerintahkan dirinya mengembalikan status kepegawaian 134.

Bahkan di tingkat banding, PTTUN juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. “Saya mau mengembalikan pegawai, tapi bukan saya yang membuat NIP. Kalau ada NIP dari BKN, saya tandatangan SK-nya,” tegasnya.

BPK, kata H. Bambang, menyatakan bahwa gaji orang yang bekerja tidak bisa dikatakan korupsi.

Perkara dipalsukan dokumen untuk menjadi pegawai, itu urusan lain. BPKP juga sudah cukup jelas menyatakan, bahwa uangnya ke pegawai dan tidak ada aliran ke dirinya. “Uangnya ke pegawai, tidak ada yang masuk ke kantong H. Bambang,” ungkapnya.

Beberapa oknum yang ngotot kasus K2 diproses, dikatakan H. Bambang, karena ada kepentingannya dan pada waktunya akan terbongkar. Ada yang kepentingannya menggantikan 134 CPNS yang dibatalkan dan lainnya. “Kenapa seperti itu? Ada yang mengambil uang orang, dijanjikan akan menggantikan mereka,” terangnya.

Sebelum Bupati hadir di acara Bursa Inovasi Desa, forum K2 yang diketuai Syamsuddin, SE alias Some yang juga pelapor kasus K2 melakukan aksi unjuk rasa untuk mengenang 4 tahun bergulirnya kasus K2.

Para pengunjuk rasa yang hendak menuju kantor Kejari Dompu ini justru melakukan orasi di depan gedung Pemuda Dompu, tempat dimana acara dihadiri oleh Bupati Dompu.

Di depan gedung Pemuda, massa sempat membuat kericuhan dengan berusaha menutup jalan dan berorasi cukup lama. Sementara dalam ijin di Kepolisian, tujuan aksi di depan Kejari dan Polres Dompu. Karena dianggap mengganggu ketertiban umum, sehingga dilakukan pembubaran secara paksa. Tiga orang diantara peserta aksi sempat diamankan aparat Kepolisian dan digiring ke Polres Dompu. “Bukan titik kumpul, bukan tempat orasi disitu, karena mengganggu ketertiban umum makanya kita bubarkan sementara,” jelas Kasat Intelkan Polres Dompu, Iptu Abdul Haris.

Sebelum pembubaran paksa dilakukan, upaya negosiasi sempat dilakukan. Hanya saja, massa bersikeras untuk terus berorasi di gedung Pemuda. Sehingga langsung dibubar paksa dan beberapa orang diamankan untuk diberi pengarahan. “Setelah kita sampaikan arahan, mereka langsung kita lepas dan bisa berorasi kembali di kantor Kejaksaan,” pungkas Abdul Haris.

Sementara Syamsuddin alias Some dalam orasinya di depan Kejari Dompu mempertanyakan alasan aparat penegak hukum belum menahan tersangka.

HBY malah dibiarkan bebas berpidato, memperopaganda masyarakat untuk mencari kebenaran. “Semua mata kalian, baik mata penegak hukum, mata rakyat masih membiarkan mereka berpidato di atas podium, membual hanya itu semua propaganda mencari kebenaran,” cetusnya.

Di usia empat tahun bergulirnya kasus rekrutmen CPNS K2 ini massa menutut para tersangka segera ditahan, sebab kesalahan yang dilakukan menurutnya sudah cukup jelas. Jika pencuri ayam saja ditangkap lantaran takut menghilangkan barang bukti mengapa HBY tak kunjung ditahan, hal ini kata Some, bentuk dipermainkanya negara oleh tersangka dengan dasar kekuasaan yang dimiliki. “Mereka mempermainkan negara ini dengan kekuatan finansialnya. Itu harus ditakuti bukan menghilangkan barang bukti,” tegasnya. (jun/ula)

(Suara NTB/jun/ula)

BAKAR ATRIBUT - Massa dari forum honorer CPNS kategori dua (K2) Dompu membakar atribut aksi dan simbol 4 tersangka kasus K2 saat melakukan aksi di depan Kejari Dompu, Kamis (28/12).

(Suara NTB/uki)

SEPI - Nampak Pasar Tradisional Sila Kecamatan Bolo sepi. Kondisinya itu terjadi sejak mulai beroperasinya retail modern yang ramai dikunjungi warga, Jumat (29/12). Sementara itu, (foto kanan) tampak warga mengantre di depan kasir salah satu retail modern di Kecamatan Bolo, Jumat (29/12).

Retail Modern Buka, Omset Pedagang Pasar Tradisional Turun Bima (Suara NTB) Walaupun masih ada polemik pro-kontra antara pemerintah dengan warga, namun beberapa retail modern di Kecamatan Bolo sudah mulai membuka usaha penjualan. Sementara toko yang berada di pasar tradisional nampak sepi.

Pantauan Suara NTB, Jumat (29/12) ada dua titik retail modern, yang mulai membuka usaha penjualan yakni di Desa Rato dan Desa Rasabou.

Kedua lokasi retail tersebut hanya beberapa meter dari pasar tradisional Sila.

Nampak warga memadati dan berbelanja di retail tersebut. Bahkan mereka terlihat mengantre, karena produkproduk yang dijual kebanyakan diskon. Harganya sedikit lebih murah dari toko biasa.

Seorang warga Desa Rato, Hamidah juga mengakui hal itu. Pada saat mulai dibuka usaha penjualan dua hari yang lalu. Retail tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung, mulai dari pagi hingga sore.

“Memang sangat ramai, ini

kemungkinan karena harganya yang sedikit murah. Walaupun hanya selisih berapa rupiah,” katanya.

Saat ditanyakan mengenai adanya pro kontra warga terhadap kehadiran retail tersebut, Hamidah mengaku tidak cukup mengetahui. Bahkan berdirinya retail tersebut dengan menyewa rumah warga, tidak pernah diketahuinya.

“Saya tidak tahu. Tapi kalau bermanfaat bagi masyarakat tidak masalah,” ujarnya.

Sementara, pedagang eceran makanan di pasar Sila, Amnah, mengeluhkan sepinya pengunjung dari hari biasanya. Padahal biasanya pada akhir tahun kerap ramai dikunjungi pembeli. “Seperti yang bapak lihat, sepi. Tapi Pembeli kios tetap

yang menjadi langganan tetap datang hanya pembeli eceran cenderung sepi. Saya juga tidak tahu penyebabnya,” katanya.

Saat ditanyakan mengenai adanya retail modern yang masuk di Kecamatan Bolo, Amnah mengaku sangat keberatan karena akan mempengaruhi usaha lokal. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya.

“Saya tidak sepakat karena akan mematikan usaha-usaha kami yang kecil. Para pengunjung eceran lebih memilih membeli di retail ketimbang ke toko yang berada di pasar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hal itu terpengaruhi akibat jaraknya dengan pasar sangat berdekatan. Sehingga para pembeli ter-

utama eceran lebih banyak membeli keperluannya di retail modern daripada bersusah-susah ke pasar tradisional.

“Retail tempatnya bagus, bersih dan ber-AC. Ketimbang pasar yang becek dan bau,” ujar warga Desa Kananga ini.

Tidak hanya Amnah, pedagan lain, Raodah Amin, juga mengeluhkan hal sama, sepinya pengunjung. Sebelum bertambah retail modern itu. Satu titik retail di Bolo telah ada, hanya saja dimiliki oleh warga lokal. Dampaknya sangat mempengaruhi.

“Karena jujur saja di retail, tidak hanya kebutuhan dapur yang dijual. Kebutuhan pokok juga ada dijual. Termasuk juga pakaian dan jajanan anak kecil,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menarik kembali izinnya.

Jika dagangan mereka sepi, dikhawatirkan kedepan akan merugi. Apalagi informasinya ada beberapa titik retail yang

ada di wilayah Kecamatan Bolo.

“Informasi yang kami tahu satu desa ada satu titik retail.

Kami berpikir gimana kondisi kami kedepan yang sudah lama bergantung sama usaha ini,” katanya.

Lenggangnya pasar tersebut, juga diakui oleh, Arifin, tukang ojek yang mangkal disekitar pasar. Menurutnya, jika mulai dari sbubuh hingga pagi sekitar jam 10 wita, toko-toko di pasar dipadati oleh pengunjung. “Tapi kini hanya shubuh dan pagi saja.

Sementara diatas jam 9 sudah sepi,” katanya.

Menurutnya akibat hal itu, omset dua hari ini, karena sepinya warga yang berkunjung ke pasar. Dari biasanya antara Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu perhari. Tapi kini sudah dibawah angka Rp 100 ribu.

“Jika pengunjung sepi ke pasar tentu juga akan berpengaruh kepada penghasilan ojek,” katanya. (uki)

Syukuran Kantor Bupati, Pelantikan Kades Terpilih Diundur Dompu (Suara NTB) Pelantikan kepala Desa terpilih dalam pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak 23 November lalu yang direncanakan 30 Desember 2017 akhirnya diundur hingga 4 Januari 2018. Pelantikan Kades terpilih akan dirangkaikan dengan pesta rakyat untuk acara syukuran atas diselesaikannya pembangunan kantor Bupati tahun 2017.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Dompu di sela – sela meninjau pembersihan halaman kantor Bupati Dompu, Jumat (29/12) kemarin.

“Kita akan lantik Kepala Desa terpilih tanggal 4 Januari, sekaligus syukuran telah diselesaikannya proses pembangunan kantor Bupati di halaman kantor (Bupati) ini,” kata H. Bambang M. Yasin.

Karena dirangkaikan dengan acara syukuran, rakyat yang hadir dalam acara pelantikan akan disiapkan makan-

an gratis bagi 5 ribu tamu undangan. Untuk menghindari munculnya gejolak saat acara pelantikan, tamu undangan diharuskan membawa serta undangan. Karena pada setiap pintu masuk akan diperiksa oleh aparat Kepolisian.

“Nanti akan dibuka beberapa pintu saja. Setiap tamu undangan akan diperiksa untuk mengantisipasi adanya keributan,” tambah Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE. Perubahan waktu pelantikan kepala Desa terpilih diputuskan setelah mendapat masukan dari anggota FKPD. Karena tanggal 30 Desember dirasa terlalu mepet persiapannya, sehingga diundur tanggal 4 Januari 2018.

“Sudah diputuskan, acara pelantikan kepala Desa terpilih tanggal 4 Januari,” terangnya.

Pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih akan mendapat pengawalan keamanan secara ketat menyusul aksi protes dari beberapa Desa yang tidak puas

dengan hasil Pilkadesnya. Terlebih 4 Desa yang melakukan protes ini juga akan dilantik Kepala Desanya. Adapun 33 kepala Desa terpilih yang akan dilantik di Kecamatan Dompu terdiri dari Desa Dore Bara (Syaiful), Desa Keramabura (Aswan), Desa Oo (Wawan Wiranto), Desa Mangge Nae (Ikraman), Desa Sori Sakolo, (Umar). Kecamatan Woja terdiri dari Desa Baka Jaya (Umar), Desa Wawonduru (Abdul Fatah, ST), Desa Saneo (Rustam H. M Said), Desa Serakapi (Satromijoyo), Desa Rababaka (Trisutrisno), dan Desa Nowa (Kurais Abakar).

Sementara Kecamatan Kilo terdiri dari Desa Mbuju (Abdullah Mursalin), Desa Kramat (Usman M Ali), dan Desa Lasi (Syahrudin). Kecamatan Pekat terdiri dari Desa Karombo (Saidin), Desa Kadindi Barat (Lalu Heri Hirawanto), dan Desa Doropeti (Dahlan). Kecamatan Kempo terdiri dari Desa Tolokalo (Ikhlas), Desa Soro (Zulkar-

(Suara NTB/jun)

MENINJAU - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat meninjau kantornya yang akan dijadikan tempat pelantikan Kades hasil pilkades serentak, Jumat (29/12). nain), Desa Dorokobo (Taufik), dan Desa Kempo (Abdul Hak).

Sedangkan Kecamatan Manggelewa terdiri dari Desa Kawangko (Nursalam), Desa Banggo (Sudirman Ab), Desa Kampasi Meci (Abdurrahman), Desa Tanju (Samsuddin), Desa

Lanci Jaya (Sahril), Desa Soriutu (Aidin), dan Desa Tekasire (Yan Sofyan Herali). Kecamatan Pajo terdiri dari Desa Tembalae (Amir Mahmud). Kecamatan Huu terdiri dari Desa Adu (Burhanudin), dan Desa Jala (Junaidin). (jun)

Kerjasama Dinas PMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Gelar Bursa Inovasi Desa, Bupati Minta Desa Buat Inovasi Limbah TERPIJAR Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu dalam beberapa tahun terakhir cukup dikenal di Indonesia dengan program jagungnya dan bahkan berimbas pada penurunan angka kriminalitas hingga 67 persen.

Kepala Desa yang diberi kesempatan mengurus rakyat juga dituntut untuk memikat hati rakyat melalui program yang inovatif, tapi harus fokus dan bermanfaat bagi orang banyak.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu di gedung Pemuda Dompu, Kamis (28/12) kemarin. Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Camat se Kabupaten Dompu ini menampilkan berbagai inovasi yang ada di masing – masing Desa.

H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, Menteri Desa RI cukup familiar dengan Kabupaten Dompu dan bahkan selalu dipidatokan di mana – mana. Hal itu disebabkan karena kesuksesan Dompu dalam gerakan jagungnya yang memberikan dampak positif pada berbagai sektor kehidupan, termasuk diantaranya mampu menurunkan angka kriminalitas hingga 67 persen karena rakyatnya sibuk bekerja.

“Pidato Mentri Desa, ada 500an Kabupaten se Indonesia dan 17.047 Desa dengan 100 ribu lebih program. Tidak ada yang jadi karena terlalu banyak program, akhirnya tidak ada yang tuntas. Kabupaten Dompu, hanya tanam jagung, sapi, dan tebu.

Tapi dengan jagung, Dompu menjadi sangat terkenal di Indonesia. 67 persen angka kriminal turun, karena rakyatnya sibuk

mengurus jagung, sapi dan tebu,” kata H. Bambang.

Untuk itu, H. Bambang meminta kepada Kepala Desa untuk fokus dalam membuat inovasi di Desa-nya dan harus bermanfaat bagi orang banyak.

Salah satu inovasi yang harus dikembangkan, mengolah limbah jagung menjadi pupuk organik. Bahkan tongkol jagung merupakan media yang bagus untuk menanam jamur dan tongkol jagung ini ada yang mau eksport ke Jepang. “Inovasi ini tidak perlu banyak. Fokus ke satu program saja setiap Desa dan bermanfaat, tapi tuntas,” pintanya.

H. Bambang juga mengungkapkan, kenapa beberapa kepala Desa yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkades langsung 23 November lalu dan tidak terpilih. Itu karena mereka tidak mampu memaksimalkan anggaran Desa untuk memikat hati rakyat dengan program yang inovatif dan bermanfaat bagi orang banyak. “Ada juga yang ingin calon kepala Desa habis Rp.500 ribu per orang (suara), tapi ndak jadi juga. Itu artinya, uang bukan segala – galanya. Menjadi kepala Desa, menjadi Bupati kalau karena uang ada, tapi itu juga takdir.

Itu yang ndak bisa dilawan oleh siapapun. Jadi berbahagianlah yang menjadi Kepala Desa, Camat dan jadi Bupati. Kita dikirim untuk mengurus masyarakat,” katanya.

BUMDes juga bisa berinovasi dan berusaha mengembangkan peternakan. Ketika ada BUMDes yang siap, H. Bambang berjanji akan siap membantu bibit sapi brahmancros yang sedang bunting yang dibantu Kementrian Pertanian untuk Kabupaten Dompu tahun 2018.

Sistemnya bagi hasil dan pola ini

juga direncanakan ke beberapa perusahaan peternakan di Dompu, sehingga target eksport sapi dari Dompu dalam beberapa tahun kedepan dari bantuan sapi brahmancros bisa tercapai. “Kalau diserahkan ke petani, ketika ditanyakan kembali malah dibilang, sudah diberi ko ditanyakan kembali,” ungkapnya.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si pada kesempatan yang sama, mengungkapkan, bursa inovasi Desa tingkat Kabupaten Dompu ini merupakan kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Dompu dan akan menjadi program rutin setiap tahun.

Karena Kementrian PDT secara pro aktif telah memunculkan program inovasi Desa untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk mendorong tercapainya RPJM Kementrian Desa. Ada beberapa program dikembangkan melalui bursa Inovasi Desa, diantaranya program pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedesaan.

Salah satu program inovasi Desa yaitu Bursa Invonesi yang merupakan forum penyepakatan, penukaran informasi atau inovasi – inovasi masyarakat yang berkembang di Desa – Desa se Kabupaten Dompu. Di Dompu sudah banyak inovasi yang dilakukan di Desa melalui Dana Desa (DD). “Contoh di Desa Tolokalo, ada kerjasama Desa dengan menggaji bidan Desa dari Dana Desa. Ini inovasi yang terjadi dan satu - satunya di NTB,” kata H. Supardi.

Inovasi lain dan menghantarkan Dompu juara di tingkat Provinsi hingga nasional yaitu pro-

(Suara NTB/ula)

DIPAMERKAN - Salah satu hasil inovasi Desa yang dipamerkan di Bursa Inovasi Desa.

(Suara NTB/ula)

PIDATO - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan pidato pada acara Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan Dinas PMPD Kabupaten Dompu di gedung Pemuda, Kamis (28/12). gram Pansimas kerjasama dengan Desa Kadindi. Program ini menciptakan air bersih dan dikelola oleh BUMDes Kadindi. “Bursa Inovasi Desa ini dihadiri oleh semua Desa dengan perwakilan Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat di Desa dengan harapan bisa membuat komitmen bersama, apa inovasi yang cocok di Desa sesuai keadaan di Desanya. Sehingga tidak ada alasan lagi, ADD dan DD tidak bisa dihabiskan dalam pelaksanaan 1 tahun itu sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Bursa inovasi Desa tingkat Kabupaten ini juga dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan pemerintah Desa akan solusi bagi penyelesaian masalah serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan

Desa dalam rangka penggunaan dana Desa (DD) yang lebih efektif dan inovasi. Sehingga sinergisitas informasi pokok terkait kegiatan inovasi Desa secara umum serta hibah dana Desa dengan inovasi secara khusus.

H. Supardi juga mengungkapkan, di tingkat Desa ada pelaku pendamping Desa. Di Kecamatan juga ada pendamping Desa dan di Kabupaten ada tenaga ahli.

Ahli ini terdiri dari ahli infrastruktur, ahli pendamping pemberdayaan, ahli KTG, ahli BUMDes, dan sebagainya. “Semua kompleks (tenaga ahlinya). Tenaga – tenaga ahli itu akan mendapingi masyarakat yang ada di Desa dalam rangka menciptakan motivasi dan inovasi – inovasi yang akan muncul di Kabupaten Dompu,” katanya. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

Halaman 8

Oknum Pemdes Bayan Tersangka

Kejari Mataram Target Nol Tunggakan Diduga Maling Motor, Pemuda Bertato Ditembak Polisi Mataram (Suara NTB) Nekat mencuri motor di sebuah kafe di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Nas alias Adi Kacek (28) akhirnya diringkus Polisi. Pemuda bertato ini terpaksa dilumpuhkan timah panas karena berusaha melawan saat ditangkap petugas Kamis (28/12). Kacek ditangkap tim Subdit III Jatanras Polda NTB, setelah sebelumnya mendapat laporan dari SPKT terkait informasi pencurian di Kafe Kristal Dusun Duduk Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Lombok Barat.

Pemuda asal Gegutu Reban Kecamatan Lingsar itu kini masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Polda NTB, setelah dilakukan operasi mengeluarkan proyektil peluru di kakinya.

Awalnya polisi mendapat laporan di Polsek Senggigi awal Oktober lalu. Muslihudin (31) warga Dusun Kebon Bawak Desa Sesela Kecamatan Batulayar mengaku kehilangan motor di halaman kafe tersebut Minggu (8/11) lalu sekitar pukul 23.30 wita.

“Korban sebenarnya saat memarkirkaan motornya sudah dalam keadaan terkunci stang. Namun sekitar 30 menit setelah masuk dalam kafe, motor korban dibawa kabur pelaku,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP dra. Tri Budi Pangastuti, Jumat kemarin. Akibat kejadian itu, pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000.

Atas laporan itu, Rabu kemarin, pukul 15.45 pelaku ditangkap di sekitar Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat.

Petugas mendapat informasi pelaku berada di rumah mertuanya. “Kemudian petugas langsung bergegas menuju area tersebut dan langsung melakukan penggerebekan,” paparnya.

Parahnya, ketika polisi melakukan penangkapan, petugas mendapati pelaku saat itu sedang melakukan transaksi TV merek LG 32 inch warna Hitam. “Diduga TV itu hasil curian kemudian dijual,” ungkapnya.

Pada saat pelaku akan dilakukan upaya penangkapan, pelaku berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas.

Sehingga terpaksa melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali. Namun karena tidak diindahkan dan tetap melawan petugas, Polisi melakukan penembakan lurus ke arah kaki dan mengenai betis sebelah kiri pelaku.

Selanjutnya pelaku dibawa ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah dioperasi, pelaku diserahkan ke Polsek Senggigi untuk proses hukum lebih lanjut. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram selama setahun terakhir, baru mencatat penanganan satu kasus korupsi. Kasus itu terkait dugaan pungli Prona di Desa Bayan, Lombok Utara.

Kasus ini dipastikan tuntas akhir Desember, sehingga kejaksaan nol tunggakan.

Menjawab Suara NTB, Kajari Mataram Joko Purwanto menegaskan, kasus dugaan pungli Prona Desa Bayan Lombok Utara sudah ditetapkan tersangka oknum aparat pemerintah desa berinisial RA. Dalam kasus dugaan pungli Prona tahun 2016 itu, tersangka diduga memungut uang dari pemohon sertifikat dengan total pungutan Rp 176,9 juta.

“Tersangka kasus itu kan sudah ada, tinggal kita limpahkan saja,” tandas Kajari.

Jika sudah dilimpahkan, maka dipastikan kasus ini

sudah tuntas dan siap disidangkan. “Kita kan target tidak sampai tahun depan (2017). Jadi akhir Desember ini sudah tuntas,” jelas Kajari.

Diakuinya, sementara ini baru satu kasus yang sudah naik penyidikan dan sudah tuntas dalam proses menunggu persidangan. Data selebihnya, akan dia sampaikan beberapa pekan ke depan. Namun ia memastikan, untuk tahun 2018 belum ada tunggakan kasus yang harus dilanjutkan penanganannya. “Kita target ndak ada tunggakan,” tandasnya. Sebab dengan begitu, pi-

haknya bisa fokus menyelidiki dan menyidik kasus baru.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska menambahkan, pihaknya sudah memeriksa 30 orang saksi dalam kasus itu hingga menetapkan RA sebagai tersangka. Antara lain, pemohon sertifikat, serta aparatur pemerintah desa. “Yang banyak itu pemohon sertifikat yang dimintai uang,” ujarnya.

Dugaan pungli prona tersebut, lanjut Andritama, kepada 499 warga Desa Bayan dengan nilai bervariasi antara Rp 100 ribu sampai Rp 600 ribu.

“Kita tidak menggunakan ahli auditor karena ini kerugian individu masyarakat. Jadinya ini nilai punglinya Rp 176.900.000,” bebernya.

Dia menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 500 pemohon prona Desa Bayan. Namun ada satu orang tidak mendapat jatah karena ada kekurangan persyaratan.

Terhadap tersangka RA tidak dilakukan penahanan. “ D i ta-

hap penyidikan tersangka belum kita tahan,” tutupnya. (ars)

Joko Purwanto (Suara NTB/ars)

Khudari Yakin Didukung PKB Mataram (Suara NTB) Bakal calon wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, TGH. Khudari Ibrahim, yang berpasangan dengan bakal calon Bupati HM. Izzul Islam, yakin bahwa dukungan PKB sudah dalam genggamannya. Untuk itu ia tidak khawatir dengan manuver yang dibangun oleh kompetitornya merebut dukungan PKB. Demikian disampaikan oleh Khudari pada Suara NTB ketika ditemui di DPRD NTB, Jumat (29/12) kemarin. “Sudah aman, SK-nya sudah disiapkan sama DPP, tinggal kita tunggu waktu untuk diberikan saja,” akunya.

Ia mengaku, keyakinan untuk didukung oleh PKB, karena Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar secara pribadi sudah menyampaikan pada dirinya bahwa SK PKB untuk pasangan Izzul Islam-Khudari sudah final.

Khudari menujukkan hasil komunikasi terakhirnya dengan Muhaimin via pesan singkat WhatsApp. “Sudah disiapkan (SK-nya),” ujar Muhaimin pada Muhaimin, sembari Khudari menunjukkan isi pesan singkat WhatsApp pada Muhaimin pada Khudari.

Kepastian itu didapatkan oleh Khudari setelah SK dukungan dari DPP PDI-P dikeluarkan untuk pasangan Izzul-Khudari. “Saya tunjukkan pada Ketua Umum SK dari PDI-P yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum, Ibu Megawati. Makanya dia percaya,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui keputusan arah dukungan PKB, khususnya untuk Pilkada Lombok Barat. Pasalnya SK tersebut masih bergulir di DPP. “Sudah di DPP, kita tunggu saja, belum ke luar, jadi kita tidak bisa sampaikan arah dukungan ke sana kemari. Besok Januari dia keluar,” jawabnya.

Sementara itu, Sulhan Muhlis yang dikonfirmasi terkait dukungan PKB, belum memberikan jawaban. Ia memilih bungkam untuk mengomentari dinamika dalam perebutan dukungan partai. (ndi)

Gelapkan Tiga Mobil, Becol Diringkus Polisi Mataram (Suara NTB) INW alias Becol (46) kini berurusan dengan Polisi. Ia diduga menipu I Nyoman Oka (51) seorang warga Lembar, Lombok Barat Selasa (26/12). Tak tanggung tanggung, tiga mobil diduga dicurinya. Setelah menyampaikan laporan ke Polres Lombok Barat, Polisi memburu Becol dan berhasil diringkus Kamis (28/12) lalu.

Dari tangan pria 46 tahun asal Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Sandubaya Kecamatan Cakranegara ini, disita tiga unit mobil. Diantaranya, satu unit Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1776 IM, nomor rangka MHYGDN42VBJ351001 dan nomor mesin G15AID221483. Satu unit Toyota CALYA warna putih dengan nomor Polisi DK 1448 MH, nomor rangka MHKA6GJ6JGJ005576 dan nomor mesin 3NRH020689. Satu unit Toyota AGYA warna Putih dengan nomor polisi DK 1090 BR, nomor rangka MHKA4DA3JFJO62660 dan nomor mesin 1KRA192843.

Dijelaskan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra, Tri Budi Pangastuti, saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polres Lombok Barat. Sementara tiga unit kendaraan itu masih diamankan di Polsek Lembar. “Masih diselidiki kemungkinan keterlibatan orang lain dalam kasus pencurian mobil ini,” sebut Tri Budi. (ars)

(Suara NTB/ist)

DISITA - Tiga mobil yang diduga digelapkan Becol. Kini barang bukti diamankan di Polsek Narmada.

(Suara NTB/ars)

APOA – Razia orang asing di salah satu hotel di Mataram oleh petugas Imigrasi untuk mengecek kepatuhan manajemen hotel menggunakan aplikasi APOA.

Razia Orang Asing

Hotel Berbintang Ditemukan Melanggar Aturan Imigrasi Mataram (Suara NTB) Kantor Imigrasi Mataram melakukan razia orang asing di sejumlah hotel di Mataram, Jumat (29/12). Hasilnya di sejumlah hotel yang ditemukan warga negara asing tidak mematuhi aturan pelaporan.

Pelanggaran aturan sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian itu ditemukan di Hotel Aston Inn. Hotel berbintang ini tidak melapor WNA yang menginap terhitung sejak awal 2016.

Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Mataram Made Surya yang turun dalam operasi itu mengatakan, pihaknya tidak menerima apapun alasan yang diberikan pihak hotel. “Pengakuan mereka ada gangguan.

Apapun alasannya, kita teri-

ma. Tapi kita akan panggil untuk membuktikan,” tegas dia.

Menurutnya, Aston Inn lama tidak melapor keberadaan orang asing yang masuk hotel. Padahal sosialisasi terkait aturan tersebut sudah digencarkan jajarannya selama 2016 lalu. Dia menyebut, hasil cek APOA, hotel belasan lantai itu tidak aktif mendaftar orang asing sejak awal 2016.

“Jika terbukti melakukan pelanggaran, sanksi menanti pengurus Aston Inn. Sesuai dengan Pasal 117 di Undang-Undang Keimigrasian, pengurus tempat penginapan yang tidak melaporkan, akan dikenai sanksi pidana kurungan selama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 25 juta,” jelasnya.

Front Office Manager Aston Inn, Niyar Pratama yang dikonfirmasi mengaku, tidak bisa melapor karena ada gangguan

ketika ingin login ke APOA. “Setiap ingin login, saya tidak bisa memasukkan password di portal. Susah,” akunya.

Akibat kesulitan login, Niyar memutuskan untuk mencatat secara manual jumlah orang asing yang menginap. Hanya saja tidak melapor secara manual.

Dicecar soal jumlah orang asing yang dicatatnya, Niyar mengaku tidak tahu persis. “Jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi kalau dirata-rata per bulan bisa ada 25 orang WNA,” sebut Niyar.

Ditanya alasan tidak melapor ke Imigrasi, sebenarnya sudah ada keinginan melapor.

Kendati demikian, laporan sudah disampaikan ke asosiasi hotel Frontliner. “Saya bingung siapa yang harus dihubungi.

Tapi karena kita punya wadah, hotelfrontliner itu, jadi saya lapor ke sana,” ungkapnya.

Razia juga dilakukan di sejumlah hotel berbintang lainnya. Selain Aston Inn, razia dilakukan di Hotel Santika dan Hotel Grand Legi. Imigrasi menemukan tidak ada masalah. Dua hotel itu me-

matuhi aturan pelaporan orang asing. “Mereka secara rutin melaporkan warga negara asing (WNA) yang menginap, melalui aplikasi pelaporan APOA,” pungkas Made Surya. (ars)

Mamiq Alex Resmi Kembali ke Udayana Mataram (Suara NTB) Jumat, 29/12 kemarin, melalui rapat paripurna istimewa, mantan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Lalu Abdul Khalik Iskandar, resmi kembali ke Udayana sebagai anggota DPRD NTB sisa masa jabatan 20142019, hasil Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Lalu Sudiartawan.

Sidang istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaeda. Dalam sambutannya Isvie, menyampaikan bahwa proses pergantian antar waktu ini telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana anggota dewan pengganti antar waktu wajib untuk mengucapkan sumpah janji dalam rapat paripurna istimewa.

Oleh karena itu penetapan Mamiq Alex, sapaan akrab Lalu Abdul Khalik Iskandar, sebagai anggota DPRD NTB diawali dengan pembacaan SK Menteri Dalam Negeri oleh Sekretaris dewan, Mahdi Muhammad, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, yang dipandu oleh Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda.

Dikatakan Isvie, DPRD NTB sebagai sebuah lembaga politik, merupakan perwujdan dari perwakilan rakyat untuk ikut mengambil kebijakan dalam roda pemerintahan di Provinsi NTB. Untuk itu ia menekankan supaya, semua anggota benar-be-

(Suara NTB/Penrem)

SINERGITAS - Aktivitas patroli dialogis anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas di salah satu desa.

Sinergitas TNI Polri Jaga Kamtibmas Jelang Tahun Baru 2018 (Suara NTB/ndi)

FOTO BERSAMA - Lalu Abdul Khalik Iskandar foto bersama dengan pimpinan DPRD NTB dan Sekda NTB usai pengambilan sumpah jabatan sebagai anggota DPRD NTB pengganti antar waktu. nar bekerja untuk rakyat.

“Kita adalah pelayan rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Maka dari itu perlu peningkatan kapasitas. Sehingga senantiansa kerja dan daya saing anggota dewan semakin baik. Mengingat tantangan yang kita hadapi semakin kompleks,” ujar Isvie.

“Hanya dengan kemampuan dan kerja keraslah kita mampu menghasilkan karya yang nyata pada rakyat, bukan hanya sekedar janji-janji semata,” sambungnya.

Penutup dalam pidatonya, Isvie mewakili pimpinan dan ang-

gota dewan mengucapkan selamat datang kepada Khalik Iskandar sebagai anggota dewan. Diharapkan ia bisa segera dapat menyesuaikan diri baik di fraksi maupun di komisi. Sehingga dapat berkerja secara maksimal.

Dikonfirmasi terpisah, Mamiq Alex, mengatakan dirinya akan cepat untuk berdaptasi dengan anggota dewan lainnya.

Karena baginya DPRD NTB sudah tidak asing lagi. “Membangun komunikasi dengan teman yang lain, sama saja orang baru, ndak asing, ini seperti rumah sendiri,” ujarnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Menyambut tahun baru 2018 yang tinggal menghitung hari, tidak luput dari perhatian para stakeholder di NTB dengan terus menggalakkan kegiatan pengamanan di berbagai tempat.

“Korem 162/WB beserta jajarannyahinggaketingkatKoramil terus berupaya mengerahkan para Babinsa untuk melakukan patroli di desa binaan yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana kejahatan,” ungkap Danrem 162/WB Kolonel H. Farid Makruf, M.A., di sela-sela kesibukannya kemarin.

Patroli para Babinsa bersama Babinkamtibmas menurutnya, wujud sinergitas TNI dan Polri di desa untuk saling menukar informasi yang ada di desa. Bahkan lebih luas, sampai skala daerah dan nasional. Hal ini sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan serta menjauhi bahaya

narkoba, pertikaian, waspadai pengaruh LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Lanjut Danrem, konsep patroli kongkow-kongkow yang dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilakukan setiap malam di seluruh jajaran Korem 162/WB, tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, apalagi menjelang peringatan tahun baru 2018 harus tetap kondusif. Ia berharap acara penyambutan tahun baru 2018 yang tinggal beberapa hari lagi betul-betul aman dari segala tindakan yang tidak kita inginkan.

“Dalam menyambut pergantian tahun agar masyarakat khususnya para pemuda tidak dilakukan dengan berlebihan.

Mari kita songsong tahun baru dengan mengintrospeksi diri untuk lebih baik ke depan sehingga suasana tetap kondusif dan tidak menyimbulkan konflik yang tidak perlu,” imbuhnya. (ars/*)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

Halaman 9

CERPEN

Pohon Belah dan Stefa Yuditeha Genja bingung. Stefa, anak perempuan satu-satunya belum pulang. Perasaannya tidak menentu. Dia tidak tahu kemana harus mencari, selama ini dia merasa tidak begitu mengacuhkannya.

SEKITAR sepekan ini, Stefa suka bermain di dekat pohon besar yang tumbuh di pojok, sebelah tenggara halaman rumahnya. Dari sekian tumbuhan yang ada di halaman, hanya pohon besar itu saja yang bisa meninggi, lainnya hanya pohon-pohon berukuran kecil jenis bungabunga. Ketinggian pohon itu dua kali tinggi rumahnya. Pokok batangnya besar, kira-kira tiga kali dari kedua tangan yang terentang. Stefa pernah membuktikannya dengan mengajak dua teman sekolahnya untuk bergandengan tangan, lalu bersama-sama memeluk pokok batang pohon itu, dan tangan mereka tidak sampai. Stefa sangat girang jika pohon itu sedang berbunga.

Warna rose dari bunga itu sepertinya sangat menarik perhatiannya.

Sebenarnya, selama ini Stefa sudah akrab dengan halaman rumahnya, terlebih di area dekat pohon besar itu, karena jika Stefa sedang bermain pasar-pasaran, di sekitar bawah pohon itulah yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Angin yang bertiup semilir semakin membuat suasana di bawah pohon menjadi lebih nyaman untuk bermain. Tetapi tentang kesadarannya menyukai pohon itu belum lama, tepatnya setelah Stefa bertemu dengan orang yang sudah tua di dalam mimpinya. Orang tua itu tahu banyak tentang kehidupan keluarganya.

Mulanya, Stefa suka bermain di halaman itu hanya untuk mengusir rasa bosan yang dialami selepas sekolah. Di rumah itu Stefa hanya tinggal bersama bapaknya, tetapi waktu keberadaan bapaknya di rumah sangat minim. Bapaknya sibuk mencari nafkah. Stefa dapat bertemu dengan bapaknya pada pagi hari, menjelang dia hendak berangkat sekolah. Oleh karena itu dia merasa waktu di pagi hari terlalu pendek untuk bisa berbincang leluasa dengan bapaknya. Yang dia rasakan pada saat dia sedang berbincang dengan bapaknya, tahu-tahu waktu telah habis, dan dia harus segera berangkat sekolah. Itupun jika bapaknya tidak pergi ke luar kota dan tidak pulang untuk beberapa hari. Hal itulah yang membuat Stefa sering merasa kesepian. Untuk mengusir rasa sepi Stefa suka bermain di halaman, menyibukkan diri, meski sebenarnya hal itu tidak menjamin mampu mengobati kesunyian hatinya. Di suatu malam, waktu dia sedang tidur sendiri, Stefa bermimpi.

Setelah memberi salam dan sedikit basa-basi, orang tua itu bercerita. Dia bercerita tentang sebuah tragedi yang menyayat hati, hingga Stefa mendengarkan itu dengan perasaan miris. Kata orang tua itu, dulu ada seorang lelaki pemberani yang sedang memperjuangkan sebuah gagasan dan cita-cita bagi negerinya. Lelaki itu tak kenal rasa takut. Tetapi oleh beberapa penguasa, lelaki itu dianggap bersalah.

Gagasan dan cita-citanya dianggap sebagai pemicu munculnya ajaranajaran yang dinilai sesat. Lalu lelaki itu ditangkap, dan tanpa melalui persidangan, lelaki itu dihukum mati. Cara untuk mematikan lelaki itu tergolong aneh. Para penguasa menginginkan lelaki itu dijepit di

sebuah pohon yang sudah dibelah.

Setelah tubuh lelaki itu dimasukkan dalam belahan pohon, batang yang terbelah itu disatukan kembali untuk menjepit tubuh lelaki itu dengan cara menalinya. Lelaki itu sangat tersiksa, berada dalam jepitan pohon dan masih dalam keadaan hidup. Tak ada satu pun warga yang berani menolong lelaki itu untuk melepaskan belenggu, hingga lelaki itu akhirnya mati mengenaskan.

Sebenarnya ada seorang pemuda yang berusaha menolong lelaki itu. Dalam mimpi Stefa, orang tua itu juga menceritakan bahwa lelaki itu mempunyai anak perempuan yang sudah berkeluarga. Dan pemuda yang berusaha menolong lelaki itu adalah suami dari anak perempuannya. Sebetulnya pemuda itu tidak menolong melepaskan mertuanya dari jepitan pohon belah, karena jika sampai ketahuan melepas jeratan itu kabarnya akan menerima perlakuan yang sama dari pasukan milik penguasa. Pemuda itu hanya berusaha memberi makan dan minum untuk mertua. Malang tak dapat ditolak, pada waktu aksi itu dilakukan, para pasukan mengetahuinya. Tanpa ada rasa ampun langsung ditembak di tempat. Pemuda itu akhirnya mati mendahului mertuanya.

Di mimpi Stefa, orang tua itu menceritakan juga bahwa dari perkawinan anak perempuan lelaki itu dengan pemuda itu dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika tahu suaminya mati ditembak, anak perempuan lelaki itu langsung membawa pergi bayi laki-lakinya untuk bersembunyi. Dan kelak, bayi laki-laki itu dikenal dengan nama Genja.

“Itu nama bapakku.”

“Kamu benar, Cah Ayu.” “Kakek kok bisa tahu sejarah keluarga bapak, lalu kakek ini siapa?”

“Aku kakek buyutmu, Nduk.”

“Kakek buyut?”

“Benar Cucuku.” Pada saat orang tua itu mengatakan begitu, tubuhnya berubah menyerupai asap putih, lalu terbang menuju halaman rumah, mendekati pohon besar itu. Tak lama kemudian asap itu masuk ke dalam pokok batang pohon. Stefa menyaksikan semuanya. Oleh karenanya, sejak saat itu Stefa sangat menyukai pohon besar itu. Alasan Stefa menyukai pohon itu mungkin bukan semata keberadaan pohon besar itu tetapi terlebih mengenai kisah tentang diri kakek buyutnya. Yang pasti karena cerita itu Stefa jadi penasaran atas diri kakek buyutnya. Terlebih karena, baik di mimpi sebelumnya maupun di kenyataan, Stefa tidak pernah punya kedekatan cerita tentang kakek buyutnya. Stefa jarang mendengar kabar tentang siapa sesungguhnya kakek buyutnya itu. Bapaknya pun hampir tak pernah bercerita tentangnya, jadi ketika sosok itu tiba-tiba hadir di dalam kehidupannya, Stefa merasa bingung harus bersikap bagaimana.

Sudah dua hari, Genja kelabakan mencari keberadaan Stefa. Di sekolah tidak ada. Sudah ditanyakan pada teman-temannya, tak ada yang tahu. Bahkan Genja sempat melaporkan hal itu ke polisi, tetapi tetap tidak menuai hasil. Genja

sangat bersedih, Stefa benar-benar hilang tak diketahui rimbanya.

Pada saat itu Genja merenungi nasibnya yang menurutnya selalu mendapat cobaan. Lalu dia teringat mantan istrinya. Dulu istrinya tidak tahan hidup bersamanya.

Genja dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara layak. Genja dan istrinya sering bertengkar masalah itu. Oleh istrinya, Genja dianggap pemalas.

Penilaian istrinya itu semata karena setiap Genja mendapat pekerjaan, tak lama kemudian dipecat dari pekerjaan itu. Istrinya menilai, meski Genja sempat menempuh pendidikan tinggi tetapi tak mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Buktinya Genja hanya bekerja sebagai pekerja kasar, menjadi pelayan tukang batu. Puncak dari pertengkaran itu, istrinya pergi meninggalkan Genja dan anak perempuannya.

Meski Stefa waktu itu masih kecil tetapi dia sudah bisa mengerti masalah yang menjadi sebab pertengkaran-pertengkaran yang dia dengar. Stefa selalu sedih bila hal itu terjadi dan karenanya terkadang di hatinya muncul rasa benci terhadap bapaknya. Stefa juga menganggap bapaknya memang tak pernah mau menyenangkan hati ibunya.

Mengingat itu semua Genja sangat sedih. Genja merasa dirinya tidak seperti anggapan mantan istrinya dan Stefa. Dia sendiri sebenarnya juga bingung mengapa nasibnya selalu buruk. Sering Genja menyesali keadaan dirinya. Kadang ada keinginan di hatinya untuk menjadi orang lain yang sama sekali beda. Di tengah lamunannya, Genja mendengar sayup-sayup alunan musik harmonika. Itu adalah alat musik yang disukai Stefa.. Ya, dia dulu pernah membelikan Stefa set harmonika. Dulu Stefa bilang, alat musik itulah yang akan menemani di saat kesepian melanda dirinya.

Genja terharu saat mendengar penuturan Stefa perihal permintaannya atas harmonika itu. Tetapi Genja tidak bisa berbuat banyak. Dia tetap sering meninggalkan Stefa untuk mencari uang. Praktis sudah dua hari juga Genja tak mendengar lagi alunan nada dari harmonika.

“Oh pohon ini berasap,” guman Stefa. Lalu Stefa ingat perkataan orang tua yang dalam mimpinya mengaku sebagai kakek buyutnya. Kakek itu mengatakan kalau dirinya memang suka merokok dari tembakau yang dilinting sendiri. Sebelum dilinting dengan sigaret, tembakau itu ditaburi gerusan biji kopi. Karena hal itu Stefa menganggap asap itu adalah asap rokok dari kakek itu.

Sekarang Stefa sedang asyik membuat lubang di pokok batang pohon besar itu, dia ingin melihat orang tua yang mengaku kakek buyutnya yang sedang di dalam pohon. Setelah itu Stefa memainkan harmonikanya. Tidak lama kemudian, dari lubang yang dibuatnya keluar asap putih. Hati Stefa girang, karena dia yakin orang tua itu memang benar-benar ada di dalam batang pohon itu. Dari lubang itu biasanya Stefa memasukkan tembakau, biji kopi dan beberapa lem-

bar sigaret, yang semuanya itu dibelinya dari pasar. Pikirnya, dengan memasukkan ketiga barang itu, orang tua yang ada di dalam batang pohon bisa menikmati rokok kesukaannya. Melintingnya sendiri di dalam pohon. Stefa berpikir, permainan harmonikannya mungkin bisa menjadi penghubung antara dirinya dengan orang tua itu. Dengan perasaan gembira dia kembali melantukan nada-nada melalui harmonikannya.

“Stefa Sayang,” panggil Genja.

“Bapak mencarimu dimana-mana,” lanjutnya. Pada awalnya Genja merasa heran saat menemukan keberadaan Stefa yang ternyata hanya di halaman rumah, tetapi dia cepat berubah menjadi senang dan antusias. Berbeda dengan sikap Stefa yang tampak dingin, bahkan ketika mendengar panggilan bapaknya, dia seperti tak menghiraukan. Stefa justru berlari masuk rumah lalu ke kamarnya dan mengunci pintu. Semalaman Genja memanggil putri kecilnya tetapi Stefa tetap tidak mau peduli.

Berulang kali Genja minta maaf, Stefa tetap bergeming.

Sementara itu, di kamarnya Stefa rebahan di tempat tidur. Dia tidak merespon perkataan bapaknya mungkin karena dia ingin memberi pelajaran kepada bapaknya. Mungkin karena lelah hingga Stefa terlelap.

Dalam tidurnya, Stefa bermimpi didatangi kembali orang tua yang mengaku kakek buyutnya itu. Orang tua itu menghibur Stefa. Dia juga bilang bahwa bapak Stefa tidak bersalah.

Orang tua itu justru mengatakan bahwa jika ingin mencari siapa yang bisa disalahkan, dirinyalah yang patut untuk disalahkan. Dia menganggap bahwa nasib semua keturunannya menjadi buruk semata karena tingkahnya. Lalu Stefa bertanya, mengapa bisa begitu.

“Stefa, kau paham kan, akulah tokoh lelaki yang dulu kakek ceritakan kepadamu. kakeklah yang dihukum dijepit di belahan pohon itu,” terang orang tua itu sebelum dirinya berubah menjadi asap putih dan kemudian menghilang.

Pada saat Stefa bangun, sejenak tertegun dalam diam. Tak lama kemudian dia beranjak dari tempat tidurnya. Membuka pintu kamar lalu lari keluar kamar tengah, mencari keberadaan bapaknya. Begitu berada di dekat bapaknya dia mengatakan sesuatu. “Pohon di halaman rumah itu ditebang saja, Pak.” “Memangnya kenapa, Sayang?” tanya Genja.

“Agar nasib Bapak tidak buruk lagi. Pohon itu telah membuat hidup Bapak sial.”

Genja tersenyum mendengar jawaban Stefa. “Kalau itu maumu, biar bapak menyuruh orang untuk melakukannya, besok,” kata Genja sembari memeluk Stefa.*** Yuditeha menulis kumpulan cerpen Balada Bidadari (Penerbit Buku Kompas, 2016) dan Seeekor Anjing pun Tak Ada yang Sebiadab Kematiannya (Penerbit Basabasi, 2017). Aktif di Sastra Alit Surakarta dan Kamar Kata Karanganyar.

PUISI

Putting Down Roots-Britt Hallowell (pinterest.com)

Wahyu Nusantara Aji

Di Beranda

Ingatan Sawah

dua burung Genting menciptakan pagi yang hening di beranda, angin dari sayap-sayap mereka begitu dingin menyentuh kita

sebelum kayu-kayu jadi batu, tanah menjadi kasar dan keras dan orang-orang meciptakan angin.

pagi begitu lama di dahan-dahan pohon mangga juga terus memanjang di daun pisang aku jadi ingat sebuah puisi tentang burung bersuara merdu di satu pagi yang lama sesaat sebelum kekasihnya tertangkap di beranda rumah seorang pemuda.

aku hitam, kecil dan muram duduk di sebuah pondok tengah sawah membakar buah dari tanah dengan api saat hujan masih ada untuk mendinginkan waktu yang terus tumbuh ke langit yang tak kukenal.

Setelah Bangun

Belakangan Ini

Aku bermimpi Tentang wanita yang menjadi bunga di sebuah taman yang tak pernah aku kunjungi sebelumnya,

Belakangan ini, aku mencintai suaramu Sebagai rahasia Dari malam yang sebentar saja.

wanita itu masih di sana, Menungguku datang memetiknya Namun tanganku tiba-tiba menjelma api Membakar diriku-sendiri.

Sebab kau tidak di sini Kau tidak di mana-mana Kau tidak di besok atau lusa Kau di kemarin, masa lalu yang ingin jadi hari depan.

Wahyu Nusantara Aji, aktif bergiat di Komunitas Rabu Langit, Lombok Timur.

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

Tingkatkan Prestasi Siswa DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mendorong sekolah agar menyiapkan siswa terus berprestasi di tahun 2018.

Terutama menitikberatkan pada persiapan kelas IX mengikuti Ujian Nasional (UN). Selain itu bagi kelas VII dan VII didorong untuk bisa berprestasi dari segi akademik maupun non akademik.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., Kamis (28/12), menjelaskan, di semester depan, pihaknya menitikberatkan pada persiapan kelas IX mengikuti UN. (Suara NTB/dok) “Tentu adalah prestasi akaH. Lalu Mohammad Sidik demik maupun non akademik, termasuk lomba yang berkaitan dengan mata pelajaran. Tetap kita harapkan bapak/ibu kepala sekolah memotivasi siswa agar sekolah meningkatkan prestasi,” kata Sidik.

Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menjelaskan, diharapkan guru bisa terus memotivasi para siswa, terutama guru bisa memanfaatkan waktu untuk persiapan UN nanti. “Selalu memotivasi agar sekolah guru memanfaatkan waktu,” katanya.

Terkait UNBK sendiri, pada UNBK tahun mendatang terjadi peningkatan jumlah peserta. Saat ini sudah ada 22 SMP sederajat, baik negeri dan swasta yang mendaftar untuk mengikuti UNBK. Pada UNBK 2017 hanya 13 sekolah yang melaksanakan UNBK. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan,paket berupa 20 unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram dan SMPN 7 Mataram.

Terkait dengan persiapan simulasi UNBK, Sidik menerangkan sekolah biasanya akan melaksanakannya secara mandiri melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Dinas Pendidikan akan tetap memantau.

Pihaknya berharap pelaksanaan UNBK nanti bisa berjalan lancar, apalagi ada beberapa sekolah yang pertama kali melaksanakan UNBK. Nantinya pihaknya akan memanggil sekolah untuk diberikan penguatan terkait UNBK. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tertunda, Pengisian Kepala Sekolah Masih Menunggu Gubernur Mataram (Suara NTB) Pengisian kepala SMA/SMK negeri yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah dan mutasi kepala SMA/SMK dipastikan tertunda.

Alasannya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih menunggu gubernur. Hal ini berdampak pada ikut tertundanya rencana mutasi atau distribusi ulang guru, termasuk perekrutan guru honorer.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di kantornya, Jumat (29/12) mengatakan, terkait pengisian kepala sekolah, pihaknya masih menunggu gubernur. Sebelumnya, direncanakan akhir tahun 2017 ini bakal dilaksanakan pengisian kepala sekolah itu. Penataan pendidikan itu direncanakan diawali dari penataan kepala sekolah. Barulah ke penataan atau distribusi ulang guru.

“Urutannya ndak bisa dibalik, dimulai dari mutasi dan promosi kepala sekolah, kemudian mutasi guru, baru muncul

riil kekurangan guru itu berapa dan di mana. Harus tunggu gubernur dulu,” kata Suruji.

Seperti diketahui sebanyak 27 SMA/SMK di NTB dijabat oleh pelaksana tugas kepala sekolah.

Sebelumnya, Suruji mengklaim ke-27 sekolah itu sudah memiliki penggantinya, bahkan sudah ada SK untuk pengisian itu.

Terhitung sudah berbulanbulan lamanya sekolahsekolah tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Sekolah. Banyak pihak yang menunggu penetapan pengisian kepala sekolah definitif itu.

Ia menegaskan, pertimbangan integritas menjadi faktor utama dari terpilihnya kepala sekolah itu. Oleh karena itu, ketika pemilihan calon kepala sekolah yang lalu, mereka dites psikometri di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jika dalam tes itu, calon kepala sekolah berhasil dan tesnya mulus, maka dia akan masuk ke ring satu dan berpotensi untuk dipilih.

Menurutnya, meskipun calon kepala sekolah itu layak secara akademis, tapi belum tentu secara non akademis dia layak. Karena itu, jika di tes

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Workshop peningkatan pendapatan BLU UIN Mataram di Kampus UIN Mataram beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Suruji tata usaha, ada dua jabatan yan dibutuhkan yaitu administrasi keuangan dan barang, serta operator data. (ron)

Dinilai Memberatkan, USBN di Semua Mata Pelajaran SD

UIN Mataram Gelar Workshop Tingkatkan Pendapatan BLU Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun, puluhan kali Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengadakan lokakarya, seminar dan workshop. Di pengujung tahun 2017 ini, UIN Mataram kembali menggelar workshop terkait peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dengan menghadirkan fasilitator andal yang juga pengusaha Drs. Izzat Husein yang lebih akrabnya dipanggil Abah Izzat.

Pria kelahiran Kopang Lombok Tengah ini telah lama menekuni dunia bisnis, terutama sekali di bidang properti dan berbagai cabang bisnis lainnya yang dikembangkan sebagai sebuah peluang yang sangat prospek.

Kabag Perencanaan dan Keuangan UIN Mataram, Serife Nurlaeli, SE. MM., menjelaskan, secara teknis kegiatan workshop ini untuk mencari dan menggali potensi peluang bisnis yang dapat dikembangkan di UIN Mataram sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. UIN Mataram telah menerapkan sistem pengelolaan BLU sejak beberapa tahun lalu, namun masih dalam proses mencari formulasi bisnis yang tepat.

Menurutnya, pola pengelolaan keuangan BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan. Adapun tata kelola pejabat pengelola BLU terdiri dari unsur pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Sedangkan untuk pejabat teknis dapat mengambil tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan.

Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, MAg., dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada panitia, fasilitator Izzat Husein dan peserta yang telah mensukseskan kegiatan ini. Rektor berharap agar hasil kegiatan ini nantinya memiliki poin penting sebagai bentuk produk rekomndasi yang bisa ditindaklanjuti sebagai sebuah solusi kongkrit dalam menafsirkan peluang bisnis untuk pengembangan BLU. Rektor sangat berterima kasih atas kehadiran fasilitator dalam kegiatan ini, dan beliau yakin bahwa ide gagasan yang akan ditularkan tentunya sejalan dengan berbagai pengalaman beliau yang telah sukses dengan menerapkan pola berpikir “Out of The Box”, artinya bahwa tidak ada pebisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif.

Sementara Izzat Husein mengawali perkenalannya mengungkapkan pepatah Tionghoa yang mengatakan, ‘Jika tak pandai tersenyum, jangan membuat toko’. Maksudnya, kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tanpa pelayanan yang memuaskan, dijamin pelanggan akan pindah ke toko sebelah.

Pada kesempatan itu, Izzat berbagi kiat sukses dengan membuka paradigma wawasan entrepreneurship dengan semua peserta, selanjutnya beberapa poin penting yang dikedepankan dan diuraikan secara detail dengan bukti kongkrit dan empiris.

Menurutnya, mengelola bisnis harus nekat, yaitu berani ambil risiko, menguatkan keyakinan bahwa selalu ada kesempatan di setiap rintangan, dan yang terpenting adalah harus mampu menghapus kata gagal dari kamus kehidupan. (dys)

psikometri tidak mendapatkan hasil yang baik, maka dia tidak bisa menjadi kepala sekolah.

Sementara terkait dengan distribusi ulang guru, nantinya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap bagus, akan lebih banyak ditempatkan di sekolah yang berada di lokasi terjauh. Langkah untuk melakukan redistribusi guru PNS itu dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta sebagai penataan pengelolaan pendidikan.

Sedangkan untuk perekrutan guru honorer akan direkrut sebanyak 5.200 guru honorer dan Pegawai honorer. Guru honorer pada sekolah negeri direncanakan akan direkrut sebanyak maksimal 3.500 orang. Sementara untuk pegawai honorer di

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Dialog Publik yang digelar Fomnus NTB dan FPBS IKIP Mataram di Kampus IKIP Mataram, Jumat (29/12).

Fomnus dan BEM FPBS IKIP Mataram Gelar Dialog Publik Mataram (Suara NTB)Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus) NTB bekerjasama dengan BEM FPBS IKIP Mataram menggelar Dialog Publik di Kampus IKIP Mataram, Jumat (29/12). Dialog publik tersebut bertema Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Dalam Menciptakan Nuansa Harmonis di Tengah Masyarakat Majemuk.

Hadir sebagai pembicara adalah Ketua MUI NTB, Prof.H. Saiful Muslim, Staf Khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H.Lalu Normal Suzana dan Ketua Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) NTB, Muhammad Harfin Zuhdi, MA. Ketua MUI NTB, Frof H. Saiful Muslim dalam kesempatan itu, mengatakan, umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, termasuk di NTB. Dan bagi umat Islam, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bentuk kesepakatan bangsa Indonesia.

Sekarang ini, lanjutnya, umat Islam didorong sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Jalan dakwah yang dikembang-

kan merupakan Islam pertengahan, sehingga merangkul semua pihak. Dengan demikian, diharapkan nuansa harmonis dalam masyarakat majemuk bisa terjaga dengan baik.

Menurutnya, umat Islam dunia adalah rahmat seluruh alam. Di mana, jalan dakwah yang dikembangkan sekarang ini adalah Islam Washatiyah — tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. ‘’Tetapi jalan tengah. Islam washatiyah ini yang paling ideal sekarang ini karena merangkul semua aspek dalam satu spectrum kedamaian dan kemajuan yang inklusif. Dan itu tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia,” terangnya.

Sementara itu, Ketua LTMNU NTB, Muhammad Harfin Zuhdi, MA menambahkan, dalam kondisi sekarang ini, umat Islam harus berpikir global. Umat Islam juga harus menunjukkan diri sebagai umat yang visioner dan moderat. Bagi NU, Pancasila itu sudah final, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.

“Karena Allah menjadikan kita ini sebagai umat pertangahan. Dalam konteks ini maka NU sebagai ormas keag-

amaan Pertama sikap NU itu tawassut, tawazzut, ta’adul, tasammuh.NU itu mengawal Indonesia sebelum Indonesia lahir,” katanya.

Staf Khusus Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Normal Suzana mengatakan, pemerintah harus menjamin keharmonisan bagi masyarakat luas. Pemerintah membawa peran yang cukup besar untuk menjaga keharmonisan antar ormas di negara ini. Menurutnya, keberadaan ormas penting sebagai kontrol sosial dan pembawa aspirasi kelompok masyarakat.

“Tentu sekali UUD 1945, pasal 28 adalah dasar bagi setiap orang untuk menentukan dengan siapa berkelompok dan dengan apa berekspresi,’’ katanya.

UUD menjamin hak setiap orang untuk berkumpul dan berekspresi. Namun, hal itu juga harus menghormati hak-hak asasi orang lain, sebagai batasan dari kebebasan dimiliki. Normal menyebutkan, sekarang ini jumlah ormas yang sudah terdaftar di NTB di Bakesbangpoldagri sekitar 2500 ormas. “Selanjutnya lembaga kami juga melakukan pemberdayaan bagi ormas-ormas tersebut,’’ imbuhnya. (dha)

Pelajar MA Nurul Mukhlisin NW Dilarang Rayakan Tahun Baru Mataram (Suara NTB) Jelang pergantian tahun, siswa-siswi MA Nurul Mukhlisin NW, Pringgarata Lombok Tengah (Loteng) dilarang keras merayakan pergantian tahun baru. Tak saja karena menyita waktu mereka, tapi juga dinilai tak bermanfaat.

Kepala MA Nurul Mukhlisin NW Pringgarata Mahsar Zulfa Nopriadi., S.Th.I., mengingatkan agar para siswanya tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru. Menurutnya, tradisi perayaan tahun baru tidak tepat karena lebih banyak mudaratnya bagi siswa.

Mudarat dikemukakan Mahsar Zulfa antara lain pada aspek kesehatan siswa. Biasanya perayaan tahun baru dilakukan sampai larut malam. Tentu ini tidak baik.

Hal itu berdampak pada pros-

es belajar siswa. ‘’Jangan sampai sakit karena perayaan tahun baru tidak masuk sekolah nanti,” ujar Zulfa di Mataram Jumat (29/12).

Pihak madrasah pun mengimbau agar orang tua siswa lebih mengontrol anak mereka di rumah. Imbauan ini sehubungan dengan adanya waktu libur semesteran selama seminggu lebih. Begitu pula kepada siswa untuk tidak menghabiskan waktu libur dengan berhura-hura. “Mengingat saat ini sekolah dalam kondisi libur,” urainya.

Selain itu kegiatan belajar siswa nantinya semakin padat, apalagi dengan adanya ujian try-out, mid-semester, ujian praktik serta belajar tambahan sore dan persiapan UN ke depan. Dalam hal ini, siswa harus mengantisipasi

terkait kondisi kesehatan mereka.

Di sinilah kata dia, perlunya orang tua untuk mengontrol anak di rumah. Agar anak tidak berlebihan dalam mengadakan acara. Terutama sekali menyambut tahun baru dan kegiatan lainnya selama anak menjalani masa libur.

“Imbauan pihak sekolah kepada orang tua, termasuk salah satu wujud kerja sama pihak sekolah dengan orang tua siswa,” tambahnya.

Sementara Ketua IGI NTB Ermawanti mengimbau agar pelajar lebih memanfaatkan waktu libur dengan baik,mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. “Jangan menghindari pesta pora remaja-remaja yang berakibat kurang baik bagi pelajar,” kata Erma. (dys)

Mataram (Suara NTB) Rencana penambahan mata pelajaran pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Sekolah Dasar (SD) dinilai memberatkan murid. Keputusan ini dirasa terlambat dan semestinya diterapkan secara bertahap.

Pada Ujian Sekolah (US) SD sebelumnya, hanya diujikan tiga mata ujian, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Jumat (29/12) mengatakan, kebijakan ini sangat memberatkan murid.

Ia menyayangkan rencana itu tidak dilaksanakan sejak awal.

“Memang ujungnya sih sangat memberatkan anakanak. Kenapa tidak sejak awal? Sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait itu,” sesalnya.

Menurutnya, US yang sebelumnya pun masih belum maksimal. Sebaiknya dilakukan penambahan mata ujian USBN secara bertahap. Ketika sudah dilihat hasil evaluasi, barulah ditambah mata ujian USBN bagi SD itu.

“Yang kemarin kan belum maksimal, sebaiknya bertahap, dari tiga jadi lima. Nanti kalau sudah dilihat hasilnya, baru ditambah, jangan mendadak jadi delapan,” ujar mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya tetap akan menjalankannya. Nantinya akan disampaikan kepada kepala sekolah, kepala sekolah akan menyampaikan ke murid dan

orang tua murid. “Kita berikan penguatan, kita bersama mempersiapkan,” katanya.

Salah seorang guru kelas VI di SDN 1 Gegerung, Lombok Barat, Yasinta Abi, juga menyesali kebijakan yang dinilai terlambat itu. karena sampai saat ini, ia belum mengetahui petunjuk teknis dan kisi-kisi untuk soal USBN itu. “Saya belum tahu, juknis juga belum ada saya pegang,” katanya.

Meski demikian, Yasinta optimis bisa menyiapkan murid, karena sudah memiliki pengalaman dalam menyiapkan murid kelas VI. Namun, tetap saja di beberapa mata ujian, seperti IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan, perlu persiapan khusus.

Sosialisasi Secepatnya Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Regional Bali Nusra, Ermawanti, dikonfirmasi Jumat (29/12) menyampaikan, jika kebijakan itu akan diterapkan, sebaiknya pemerintah secepatnya menyosialisasikannya.

Ia mengatakan, mengapa pemerintah tidak berupaya memaksimalkan tiga bidang studi itu di USBN. Karena selama ini hasilnya belum maksimal, apalagi jika beban kepada peserta didik ditambah. Sebagaimana diketahui tingkat pencapaian standar kelulusan (SKL) belum menggembirakan.

“Apakah kita akan terus mengejar nilai? benarkah nilai yang baik itu selalu jujur? benarkah nilai yang tinggi itu tolak ukur keberhasilan pendidikan? ini harus menjadi pemikiran serius pemerintah kita agar tidak selalu berorientasi kepada nilai,” saran Ermawanti. (ron)

Terkait Kesalahan Konten, Penerbit Buku Tak Boleh Ceroboh Mataram (Suara NTB) Masih berulangnya penerbit buku melakukan kekeliruan dalam memuat konten bukubuku ajar peserta didik harus dijadikan pelajaran. Beberapa kasus yang dicatat publik seperti pemuatan konten berbau pornografi, konten berbau sara, dan politik. Penerbit pun diminta tidak ceroboh memuat konten-konten itu.

Wakil Ketua PGRI NTB Dr. Abdul Kadir, MPd., menilai, terhadap buku yang memuat konten-konten dinilai salah itu, penerbit juga diminta menarik buku dari peredaran.

Kasus beberapa waktu lalu misalnya kesalahan dilakukan penerbit PT Yudhistira pada buku IPS bagi murid kelas VI. Sebab, di dalam buku tersebut memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara ibukota Pelestina dikosongkan.

Ia menjelaskan, terbitnya sebuah buku tak serta merta seperti itu. Harus melalui proses editor dan proses lain-

nya. Ia pun meminta penerbit menarik semua buku yang telah beredar dan meminta maaf pada dunia pendidikan.

“Ini sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Sebab, anak-anak tidak hanya belajar dari guru, namun belajar menggunakan buku,” ucapnya.

Khusus terkait konten ibukota yang memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menurutnya apa yang dilakukan Yudhistira seolah-olah memberikan pembenaran kepada anak didik terkait Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Padahal itu tidak benar. Kini, ia meminta para guru untuk melihat buku di sekolahsekolah untuk memastikan apakah masih atau tidak.

Kini yang jelas, kata Abdul Kadir meminta kepada penerbit buku yang memuat konten tidak benar itu harus menarik buku dan menghentikan distribusinya. Mengingat peredaran buku berkonten seperti itu menyakiti masyarakat dan menciderai dunia pendidikan. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

ASH Pasifik vs PDAM BPN FC vs Andalusia

: 6-0 : 6-5

Jadwal Pertandingan Suara NTB Cup 2017 Sabtu, 30 Desember 2017 Perebutan Juara 3 14.00 WITA Alcatraz Andalusia vs PDAM

Final 15.30 WITA ASH Pasifik vs BPN FC

Sumbang Gol Kemenangan BPN PEMAIN BPN, Fagil Dwi Ananda (21) punya peran besar memenangkan tim BPN 7-6 atas Andalusia Alcatraz di laga semifinal Turnament Futsal Suara NTB Cup, yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Jumat (29/12) kemarin. Pemain kelahiran Dompu, 31 September 1996 ini ikut menyarangkan satu gol lewat adu penalti.

Diwawancarai Suara NTB usai pertandingan, atlet asal Dompu ini mengatakan bahwa gol penalti tersebut merupakan gol ketiganya di turnamen yang sudah berlangsung sejak 22 Desember itu.

Meski baru menyumbangkan tiga gol di event itu, namun Fagil juga patut dikatakan punya peran penting bagi kemenangan BPN selama laga berlangsung. Karena memiliki peran penting di turnamen itu, Fagil yang juga merupakan pemain liga dua sepak bola nasional PSSB NTB ini selalu dimainkan lebih awal hingga akhir babak.

Selain itu Fagil bukanlah pemain baru di BPN. Dia sudah dua tahun bermain untuk BPN. Sejak dua tahun bergabung dengan BPN, Fagil sudah dua kali membawa BPN sebagai runer up Liga Futsal Nusantara NTB. Selain itu Fagil juga sukses membawa BPN sebagai juara Turnamen Futsal Suara NTB tahun 2016.

“Saya sudah dua tahun bermain untuk BPN. Tahun 2016 kami (BPN) keluar sebagai juara turnamen Futsal Suara NTB. Dan kami bertekad pertahankan juara tahun lalu,” ucapnya.

Putra pasangan Abdullah dan Sri Astuti ini juga punya target pribadi di event ini. Dia bertekad ingin mempertahankan gelar juara yang diraih timnya tahun 2016.

Untuk mempertahankan gelar juara turnamen futsal Suara NTB Cup 2017 dia berambisi bisa mencetak dua gol untuk kemenangan tim BPN saat berhadapan dengan tim AHS. Fasifik di laga final, Sabtu (30/12) hari ini. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3163CH NOKA/NOSIN:MHIJF8125EKO29789/JF812021004 AN. HENI YULIANA HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R4 TOYOTA CALYA DR1884BF NOKA/ NOSIN: MHKA6GJ6JHJ056042/3NR-H173693 AN. SALAHUDIN,S.ADM HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG BPKB R4 SUZUKI DR9936D NOKA/NOSIN:MHDE5L4410S1-438895/FI0-ID337791 AN. HAJI MARHAMAH HLG DSKTR GERUNG

Fagil Dwi Ananda

Semifinal Suara NTB Cup 2017

Pressing Pasifik Singkirkan PDAM, BPN Berpeluang Cetak Sejarah Mataram (Suara NTB) ASH Pasifik FR kembali menuai pesta gol melalui strategi pressing tinggi yang membuat tim lawan mati kutu. Sementara, BPN FC berpeluang mencetak sejarah sebagai klub pertama yang menjuarai Suara NTB Cup dua tahun berturut-turut di laga Final, Sabtu (30/12) hari ini. Syaratnya, mereka harus mampu menangkal strategi pressing Pasifik yang sudah makan banyak korban.

Bertemu PDAM Giri Menang di semifinal Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017, Jumat (29/12), Pasifik memainkan laga dengan strategi yang nyaris serupa dengan yang mereka peragakan saat melumat Fimsquads di perempat final. Melalui pressing tinggi, para pemain Pasifik sama sekali tidak memberikan ruang bagi aliran bola para pemain PDAM. Semua pemain Pasifik tampaknya diinstruksikan untuk melakukan penjagaan man to man marking yang dengan sangat efektif mereka mainkan di laga-laga sebelumnya.

Di sisi lain, PDAM rupanya tidak siap menghadapi strategi ini. Berulangkali Iswahyudi dkk kehilangan bola di dekat gawang sendiri. Meski menunggu cukup lama, akhirnya PDAM harus membayar mahal.

Gawang mereka akhirnya jebol setelah Azmi dari Pasifik melepaskan sontekan yang gagal diantisipasi. Azmi juga yang kemudian menggandakan ke-

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 T W I N ’ S S A L O N , Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

unggulan Pasifik beberapa saat kemudian.

Ketinggalan dua gol bukannya membuat PDAM membaik. Justru, mereka kian kelabakan menghadapi strategi pressing Pasifik yang sangat terorganisir. Gol ketiga pun tak bisa dielakkan sehingga babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk Pasifik.

Di babak kedua, kondisi tidak berubah. Meski sudah mulai bisa mengalirkan bola, namun PDAM tetap gagal menyeimbangkan kedudukan.

Justru, mereka kembali kebobolan tiga gol lewat aksi L. Halfian, Satria dan Fahri.

Skor 6-0 pun mengantarkan Pasifik ke babak puncak Suara NTB Cup 2017.

Menang Penalti Sementara itu, tim juara bertahan BPN FC sukses melaju ke babak final setelah unggul 7-6 saat bentrok dengan tim Alcatraz Andalusia di semifinal Jumat kemarin. Tim juara bertahan Suara NTB Cup 2016 itu

AKSELERASI - Pemain Alcatraz Andalusia, mencoba melakukan akselerasi untuk membongkar pertahanan BPN FC di laga semifinal Suara NTB Cup 2017, Jumat (29/12).

menaklukan Alcatraz lewat drama adu penalti.

Bagi para pecinta olahraga futsal, pertandingan BPN dengan Andalusia Alcatraz pantas dinamakan final dini di turnament futsal tersebut.

Pasalnya, kedua tim merupakan tim papan atas liga futsal NTB setelah Vamos Mataram dan Mataram FC. Terbukti, di laga semifinal kemarin kedua tim benar-benar menunjukan permainan yang penuh agresif, sengit dan sangat melelahkan.

Karena ketatnya permainan, kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal babak pertama dan kedua. Meski imbang, namun tim BPN berhasil lewat drama adu penalti dengan skor 54 dan pertandingan dimenangkan BPN dengan skor 7-6.

Memulai babak awal

anak-anak Andalusia langsung memberikan ancaman, pemain Andalusia Chairul dan Faqih nyaris menyarangkan bola ke gawang BPN. Namun bola masih melebar ke sisi kanan gawang BPN sehingga skor tidak berubah.

Anak-anak BPN pun tidak kalah saingnya. Dedi Syamsuddin yang bernomor punggung lima sempat melayangkan tendangan keras ke arah gawang Andalusia. Namun bola masih bisa ditahan penjaga gawang Andalusia.

Setelah 10 menit babak pertama berjalan, barulah tercipta gol. Gol pertama kali dicetak oleh pemain Andalusia, Chairul Amrozy yang memanfaatkan bola free kick hasil operan temanya. Begitu bola berada di areal tengah daerah lawan langsung disambut dengan tendangan keras Chairul dan bola

tiba-tiba masuk menggetarkan jala gawang BPN. Dan skor 1-0 untuk Andalusia.

Merasa kebobolan lebih awal BPN mengubah materi permainan, Fagil yang belum berkontribusi gol diganti oleh Irvan alias Tapan. Tapan yang baru saja menggantikan Fagil di pertengahan babak berhasil memperkecil kekalahan timnya dengan mencetak balasan dan skor imbang 1-1.

Skor imbang satu-satu pun tidak berubah hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua kedua tim terus menunjukan permainan cepat. Namun lagi-lagi kedua tim mampu menambah satu gol. Gol kedua dari BPN cetak oleh Dedi Syamsuddin, sementara gol balasan dari Andalusia dicetak oleh Faqih Alwi. Hingga pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2.

Karena skor imbang pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Lewat adu penalti itulah BPN berhasil menambah lima gol lewat Arwin, Fagil, Lingga, Feriz dan Topan. Sementara Andalusia hanya mampu menyarangkan empat gol lewat Chairul Amrozy, Trimurti dan Ali Achmad dan Chairul Amrozi.

Sedangkan satu atetnya, Satria Wira gagalkan melakukan eksekusi. (aan/fan)

RUPA-RUPA

SALON

SALON

HILANG

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

HILANG STNK R2 HONDA DR5257BB NOKA/NOSIN: MH1JF9116BK634686/ J F 6 1 E - 1 6 2 0 9 8 5 AN.KHAERUL AINI HLG DSKTR PAGESANGAN MENUJU MATARAM

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR3619CJ NOKA/NOSIN : MH1JFH119EK080297/JFH1E1080152 AN. KHOTIJAH HLG DSKTRJL.LANGKOMATARAM

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)

V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809

RUPA-RUPA

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

HILANG STNK R2 HONDA DR5216BB NOKA/NOSIN: MH1JF5118AK367221/ J F 5 1 E - 1 3 6 6 6 5 0 AN.HERMAN HIIDAYAT HLG DSKTR AMPENAN

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

(Suara NTB/fan)

Hasil Pertandingan Suara NTB Cup 2017 Jumat, 29 Desember 2017

Sabtu, 30 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 30 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Sabtu, 30 Desember 2017

Halaman 14

Alih Status Jadi Pegawai Pusat

138 PKB di Lotim Terima SK dari BKKBN Pusat

Selong (Suara NTB) Bertempat di halaman Kantor Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat (29/12) sebanyak 138 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Lotim menerima SK dari pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI. Pemberian SK tersebut terkait alih status

PKB menjadi pegawai pusat.

Penyerahan SK diberikan langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, H. Nofrijal, SP, MA, didampingi Kepala BKKBN Perwakilan NTB, H. L. Makrifuddin, dan Kepala Dinas P3AKB Lotim, H. Suroto, SKM, MKes dengan disaksikan oleh sejumlah pejabat lingkup Setdakab Lotim dan perwakilan dari PKB. Dalam sambutannya, Kepala Dinas P3AKB Lotim, H. Suroto, mengapresiasi sikap dari pemerintah pusat yang mengakomodir atau mengambil alih personel Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan diberikannya SK atas alih status menjadi pegawai pusat. Setelah menjadi penyuluh pusat, diharapkan kinerja para PKB dapat lebih bagus.

Disebutkan jumlah PKB di Lotim yang kembali ke pusat sebanyak 1 3 8 PKB. “Itulah y a n g akan kembali menjaSekretaris Utama di pegawai pusat yang BKKBN Pusat diberdayakan oleh memberikan sambutan.

daerah melalui Dinas P3AKB Lotim. Kita berharap agar kinerjanya lebih bagus setelah menjadi pegawai pusat,”ujarnya.

Kegiatan pemberian SK terhadap PKB, juga dirangkaikan dengan refleksi kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Lotim untuk tahun 2017. Dijelaskan Suroto, Kabupaten Lotim memiliki tantangan yang cukup besar karena merupakan daerah yang dari segi kuantitas jumlah penduduk Lotim mencapai 1.294,219 jiwa, yang di mana 60 persen lebih masuk dalam usia produktif menjadi peluang jika semua bekerja. Dari jumlah penduduk itu, 26 persen penduduk NTB ada di Lotim, hampir sama dengan penduduk di 5 kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa.

Sementara dari segi kualitas, Suroto menjelaskan bahwa beberapa hal perlu untuk terus dibenahi, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan beberapa hal lainnya yang masih perlu dibenahi. Akan tetapi, disebutkan bahwa yang sangat diapresiasi yakni meningkatnya kesadaran pemerintah desa yang sudah mulai menganggarkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan program Keluarga Berencana. Disebutkan pula bahwa dari 20 kecamatan di Kabupaten Lotim, beberapa di antaranya sudah memiliki kampung KB, sehingga diyakininya program KB dapat terlaksana dengan baik.

Sementara Sekretaris Utama BKKBN Pusat, H. Nofrijal, SP,

(Suara NTB/yon)

MA beterima kasih kepada provinsi NTB dan Kabupaten Lotim yang sangat mendukung program KB dan Generasi Berencana (GenRe). Dijelaskan, angka kelahiran tidak hanya dihitung melalui kepesertaan KB, melainkan pemakaian kontrasepsi di dalam penggunaaan MKJP juga menjadi suatu hal terpenting. Selanjutnya, usia perkawinan juga harus diperhatikan karena usia kawin salah satunya berdampak terhadap keharmonisan dan kesehatan dari suatu keluarga.

Selain itu, di dalam memberi(Suara NTB/yon) kan bonus demografi ditegaskan Kepala BKKBN Perwakilan NTB foto bersama Sekretaris Utama BKKBN Pusat. bahwa BKKBN tidak hanya mempersiapkan keluarga menjadi keluarga yang berkualitas, melainkan lebih kepada menyumbang terhadap negara. Untuk itu, ia mengimbau kepada pihak terkait supaya menjaga komitmen, karena NTB cukup bagus. Sehingga perlu untuk dilakukan peningkatkan kualitas dan profesionalitas dari PKB itu sendiri. “Kedepan penyuluh akan diperhatikan,”janjinya.

Usai menggelar kegiatan seremonial, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan terhadap sejumlah kampung KB yang ada di Lotim, karena keberhasilan akan dilihat dari kampung KB seperti ke Kampung KB di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela. Misalnya di 20 kecamatan di Lotim yang memiliki kampung KB, harus ada penyuluh di lokasi itu sehingga harus ada dukungan anggaran.

“Kampung KB harus dijaga dengan sebaik-baiknya, kampung KB merupakan branding atau pencitraan baru BKKBN dan keluarga berencana untuk kebaikan dikehidupan yang akan datang,”pintanya. (yon/*) (Suara NTB/yon) Tamu undangan yang hadir pada kegiatan tersebut.

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Foto bersama dengan pewakilan penerima SK.

Pemasangan ikat kepala atau sapuq pada Sekretaris Utama BKKBN RI oleh Kepala BKKBN Perwakilan NTB.

RADIO

(Suara NTB/yon)

Penyerahan SK oleh Sekretaris Utama BKKBN Pusat.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Desember 2017

Langkah Maju Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga PT. AMIN

SMAN 3 Mataram Siapkan USBN Mataram (Suara NTB) – Sekolah menyiapkan siswanya untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), terutama dengan adanya kebijakan seluruh mata pelajaran diujikan di USBN. Selain itu sekolah juga tetap mempersiapkan diri hadapi Ujian Nasional (UN).

Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan SMAN 3 Mataram menyiapkan kelas XII untuk melaksanakan USBN, juga menyiapkan untuk menghadapi UN Berbasis Komputer (UNBK).

“Tahun ini tidak ada ujian semester di akhir tahun ajaran, tapi USBN untuk seluruh mata pelajaran, itu yang kami siapkan siswa untuk kelas XII,”

kata Jauhari belum lama ini.

Pihaknya juga menyiapkan siswa dalam menghadapi UNBK. Pada bulan Januari dan Februari 2018 akan dilakukan pemantapan pengayaan. Termasuk mempersiapkan siswa dalam mengerjakan soal isian singkat pada mata ujian matematika.

“Januari pemantapan pengayaan, Januari - Februari itu maksimal, tinggal dua bulan persiapan secara maksimal.

Nanti setelah masuk untuk semester genap, kita latih siswa untuk soal isian singkat matematika,” jelasnya.

Pada ujian semester lalu, kelas XII melaksanakan ujian semester menggunakan komputer. Langkah ini dilakukan untuk

membiasakan siswa mengerjakan ujian di komputer, agar tidak ada alasan lagi siswa belum siap.

Sebanyak 497 siswa kelas XII di SMAN 3 Mataram akan mengikuti UNBK pada 2018 nanti. SMAN 3 Mataram menargetkan peningkatan nilai UNBK. Diakuinya, saat UNBK tahun 2017 ini, SMAN 3 Mataram belum mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga SMAN 3 Mataram hanya meraih peringkat yang tidak terlalu baik.

Dengan melakukan pembahasan standar kelulusan, pihaknya akan membahas standar untuk materi UN. Materi mana saja yang dianggap kurang akan ditingkatkan lagi.

Berbagai langkah ke depan sudah disiapkan sekolah. (ron)

Silpa di DPRD NTB Rp 2 Miliar Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH, menyampaikan bahwa Sekretariat Dewan di tahun anggaran 2017 ini menyisakan Silpa sebesar Rp 2 miliar. Silpa ini berasal dari gaji anggota Dewan yang tidak terbayarkan, karena masih dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW). ‘’Kita Silpa sampai Rp 2 miliar, dari gaji yang tidak terbayarkan. Karena ada anggota Dewan yang kosong yang belum diisi,” sebutnya.

Salah satu kursi anggota Dewan yang sampai saat ini belum terisi yakni dari Fraksi PKB, yang ditinggalkan oleh

TGH. Lalu Gede Sakti. Sampai saat ini belum diisi oleh penggantinya. ‘’PKB kan sudah dua tahun lebih ini belum diisi.

Mereka tidak bisa mengambil gaji dan uang resesnya, karena sudah diberhentikan,’’ katanya.

Menurut Mahdi, lambatnya pengisian PAW anggota DPRD NTB karena proses politik di internal partai yang belum clear.

Sementara pihaknya tidak bisa mengintervensi sampai ke ranah tersebut. Karena sekretariat hanya berwenang dalam hal administrasi. ‘’Tugas kami administrasi, ajukan SK, dan ke luar langsung kita tindak lanjuti. Kita

Sumbawa Protes, Kemendagri Surati Pemda Soal Pulau Kalong Dari Hal. 1 “Cuma ada keberatan Kabupaten Sumbawa menanggapi surat itu. Kita belum tahu ini tanggapannya seperti apa dari Kemendagri,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/ 12) siang.

SK Gubernur No. 298 Tahun 2009 tersebut merupakan titik permasalahan sengketa tapal batas antara KSB dan Sumbawa selama ini.

Pemprov NTB telah mempertemukan Bupati Sumbawa dan KSB yang difasilitasi oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Sh, M. Si beberapa waktu lalu. Akibat tidak ada kesepakatan, maka persoalan tapal batas kedua daerah ini diserahkan ke Kemendagri.

Seharusnya, kata Wirajaya, Kemendagri tegas mengenai sengketa tapal batas ini.

Jika memnag Pulau Kalong masuk wilayah KSB maka ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Bukan menyerah-

kan persoalan tersbeut kembali ke daerah.

“Sehingga Kabupaten Sumbawa ada suratnya ditembuskan ke gubernur juga menanggapi surat itu.

Intinya mereka tidak setuju Pulau Kalong itu masuk KSB. Karena ada tanggapan itu, sepertinya Permendagri mengenai tapal batas wilayah itu mungkin ditangguhkan,” kata Wirajaya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengatakan, Permendagri mengenai tapal batas KSB dan Sumbawa di Pulau Kalong sebenarnya keluar Desember ini. Namun, hingga saat ini belum keluar.

Pemerintah pusat akan mengeluarkan dua Permendagri mengenai tapal batas KSB dan Sumbawa.

Yakni segmen tapal batas di Pulau Kalong dan wilayah daratan. “Kita berharap bukan dua Permendagri, tapi include jadi satu. Tapi penjelasan Kemendagri tidak bisa karena lain segmen,’’ jelasnya. (nas)

Tiga Desa Terisolir, Pemprov Segera Perbaiki Jalan Putus di KSB Dari Hal. 1 “Kita upayakan secepatnya. Kalau pembersihan segala macam sedang kami lakukan. Supaya bisa dilewati dulu yang penting. Kami sudah menugaskan teman-teman di lapangan, mudah-mudahan secepatnya segera bisa dilewati,” katanya.

Syahdan menjelaskan, penanganan darurat yang dilakukan untuk sementara ini.

Yang terpenting, jalan tersebut dapat dilalui kendaraan dan masyarakat sehingga mereka tidak terisolir. Sementara untuk penanganan permanen akan dilakukan bertahap. Terlebih dahulu diren-

canakan dan disiapkan anggarannya.

Melihat kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, Syahdan mengatakan Kepala Dinas PUPR sudah menyurati jajaran terkait. Seperti Balai wilayah Sungai (BWS), Balai Jalan Pulau Lombok, Balai Jalan Pulau Sumbawa, pengamat jalan dan pengamat pengairan se – NTB. Isinya meminta jajaran terkait standby di lokasi yang rawan bencana. Selian itu, akan ditempatkan alat-alat berat pada lokasi yang sangat rawan tanah longsor. (nas)

Cina Pasar Potensial Dari Hal. 1 Ia mengatakan bahwa banyak proses yang harus dilalui untuk bisa mendatangkan penerbangan langsung dari suatu negara. Maskapai penerbangan dari negara itu akan melakukan verifikasi dan penilaian terlebih dahulu. Sehingga Pemda tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keputusan dari maskapai tersebut. ‘’Mendatangkan penerbangan langsung itu kan tidak bisa menggunakan SK Gubernur. Jadi kita menunggu mereka, bagaimana hasil dari penilaian mereka,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini Pemda sudah berupaya untuk mendatangkan penerbangan langsung. Termasuk dari Cina, Australia bahkan Korea. Sementara ini memang sudah ada penerbangan charter dari Korea Selatan ke Lombok.

Meski jumlah penerbangannya tidak banyak, namun ini menjadi angin segar bagi pariwisata NTB di masa mendatang. ‘’Kami sangat mengapresiasi para pelaku pariwisata yang

sudah berupaya untuk mendatangkan banyak wisatawan ke NTB. Tentu saja Pemda akan terus berusaha untuk mendatangkan penerbangan langsung untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak,’’ ujarnya.

Diketahui bahwa sejauh ini sudah banyak wisatawan dari Australia dan Cina yang datang. Wisatawan Cina banyak yang datang ke Lombok melalui Bali dan ada pula yang datang dari Bandar Udara Internasional di Malaysia.

Sehingga Cina menjadi pasar yang cukup potensial bagi NTB. Begitu pula Australia yang menjadi negara kedua setelah Malaysia dengan kunjungan terbanyak ke NTB. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Sehingga penerbangan langsung dari berbagai negara ini dianggap sangat diperlukan. (lin)

Halaman 15

langsung proses kalau sudah ada pengajuan. Proses jadi lama karena proses di partai itu yang sangat politis sekali.

Dia bisa cepat bisa lama, bahkan ada yang sampai menggugat,” katanya.

Terakhir disampaikan Mahdi, bahwa di tahun 2018 ini juga ada potensi PAW di DPRD NTB. Mengingat ada anggota Dewan yang digadang-gadang akan mengundurkan diri karena ikut bertarung di Pilkada serentak 2018.

Beberapa anggota Dewan yang dipastikan akan maju yakni, Mori Hanafi, Rumaksi, Machsun Ridwaini, Mauamar Arafat dan Khudari. Jika terjadi PAW, pihak Sekwan akan melaksanakan proses administrasinya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga PT Amman Mineral Industri (PT.AMIN) yang merupakan afiliasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) akan dapat segera terwujud.

Setelah pembahasan penilaian dokumen Andal (Analisis Dampak Lingkungan) dan RKL/RPL (Rencana Kelola Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang dilaksanakan (28/12) disetujui oleh Tim

Komisi Penilaian Amdal (KPA) Provinsi NTB. Demikian disampaikan, Imron Gazali, Kuasa Direksi PT.AMIN. Dijelaskan, pembahasan penilaian dokumen dilakukan dalam rapat gabungan Tim Teknis dan tim Komisi Penilai AMDAL (KPA) NTB serta pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Penilaian dokumen oleh tim tersebut untuk memastikan kajian dampak lingkungan maupun sosial

Dari Hal. 1

Palibelo itu untuk memanfaatkan dan menanam jagung di area TMP. Pertimbangannya karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai. “Memang saya memberikan izin, karena Yamin menanammya di lahan kosong tepat di belakang TMP. Bagi saya itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pertimbangan memberikan izin, karena gaji atau insentif yang diterima Yamin, sebesar Rp 500 ribu perbulan tidak cukup untuk kebutuhan yang menjaga makam tersebut selama ini.

“Kita bayangkan saja, bagaimana Yamin menjaga TMP ini. Ia seringkali mengeluhkan ke kami terkait kondisi keuangannya,” katanya.

Meski demikian, persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pihaknya ke depan.

Serta memastikan area tersebut, tidak akan ditanam tanaman jenis apapun untuk menghindari polemik.

Diberitakan sebelumnya lantaran tidak digaji atau

ini adalah ‘’Living Under The Light of Qur’an and Sunnah” atau Hidup di Bawah Cahaya Al-Qur’an dan Sunnah. Setiap tahunnya kegiatan Muktamar IMSA-MISG mengambil tempat lokasi yang berbedabeda dari setiap negara bagian di Amerika Serikat. Muktamar kali ini diselenggarakan di Denver yang masuk ke dalam wilayah negara bagian Colorado, Amerika Serikat.

Perhelatan yang dibuka langsung oleh Kedubes Republik Indonesia, Budi Bowoleksono ini dilaksanakan hingga tanggal 26 Desember 2017. Selain TGB, hadir juga sebagai pembicara, Ustadz Salim A. Fillah, ustadz muda yang sedang nge-trend saat ini di Indonesia. Serta pembicara lain dari Indonesia maupun Amerika.

Yusuf Kurniawan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyatakan bahwa peserta yang telah tercatat untuk datang menghadiri event Muktamar tahun ini sudah mendekati angka 1000 peserta.

Kegiatan annual ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999 di Jefferson City, Missouri, Amerika Serikat.

Kegiatan ini pernah menghadirkan sosok tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Yunahar Ilyas, dan Gubernur DKI Jakarta terpilih beberapa waktu lalu, Anies Baswedan.

Event Muktamar IMSA ini juga menjadi panggung bagi tokoh-tokoh muslim Amerika

yang sudah banyak dikenal di kalangan komunitas muslim di Amerika, seperti Syaikh Yusuf Estes, Imam Suhaib.

Meninjau para Volunteer Di sela kegiatan IMSA bekerjasama dengan MISG di Denver, Gubernur NTB didampingi Istri Hj. Erica Zainul Majdi menyempatkan diri untuk melihat dari dekat kegiatan para volunteer. Para volunteer atau relawan tersebut bekerja di dapur umum di sekitar kegiatan Mukhtamar itu dengan menyediakan seluruh konsumsi bagi para peserta Silaturrahim Muslim Indonesia terbesar tahun 2017 ini.

Saat itu, Gubernur TGB dan istri juga ditemani Duta Besar Republik Indonesia untuk AS, Budi Bowoleksono dan istri. Dalam kunjungan tersebut TGB dan istri sesekali bercengkrama dengan para volunteer sambil melihat dari dekat.

Gubernur TGB juga melaksanakan salat subuh berjamaah dan memberikan kuliah subuh, sebagai salah satu rangkaian menghadiri undangan Mukhtamar. TGB yang juga cucu Pahlawan Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tersebut, selain diundang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah, juga sebagai tokoh ulama kharismatik yakni ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Indonesia (OIAAI). (r)

Beban Peralihan Kewenangan dan 2.000 Honorer yang Terancam Menganggur Dari Hal. 1 secara nominal belanja publik meningkat tetapi secara persentase menurun menjadi 69,09 persen. Menurut Supran, penurunan persentase belanja publik ini akibat beralihnya status 7.000 ASN dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga, saat ini jumlah ASN Pemprov NTB lebih dari 14.000 orang.

Akibat peralihan kewenangan ini juga terlihat dari semakin meningkatnya persentase belanja aparatur. Tahun 2017, belanja aparatur Pemprov NTB sebesar 30,91 persen atau Rp 1,548 triliun lebih. Padahal tiga tahun sebelumnya, Pemprov berhasil menekan belanja aparatur. Misalnya, pada tahun 2014, belanja aparatur sebesar 21,93 persen atau Rp 635 miliar. Kemudian turun menjadi 20,35 persen pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, belanja aparatur kembali berhasil diturunkan menjadi 19,19 persen.

Belanja untuk sektor pendidikan terus mengalami peningkatan empat tahun terakhir. Pada 2014, belanja pendidikan dialokasikan sebesar Rp 19,27 persen atau Rp 558 miliar lebih. Tahun 2015 meningkat menjadi 21,95 persen atau Rp 794 miliar lebih. Selanjutnya, tahun 2016 kembali ditingkatkan menjadi 26,92 persen atau Rp 1,064 triliun.

Sedangkan 2017 belanja sektor pendidikan dialokasi-

es tersebut selesai KPA akan menerbitkan Izin Lingkungan sehingga PT.AMIN dapat memulai pekerjaan konstruksi di lapangan,’’ tambahnya.

PT.AMIN berharap semuanya berjalan lancar sehingga fasilitas pengolahan dan pemurnian serta fasilitas pendukungnya, di Desa Mantun dan Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dapat segera terealisasi sesuai rencana untuk diselesaikan akhir tahun 2021. (r)

Dinsos Sesalkan Pembersihan Lahan Jagung Penjaga TMP Bima (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima menyesalkan tindakan Pemerintah Kecamatan Palibelo, yang langsung bereaksi dengan membersihkan lahan jagung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Palibelo, belum lama ini. “Kami sangat kecewa dengan sikap pihak kecamatan yang langsung membersihkan lahan tanpa memikirkan rasa kemanusiaan,” kata Kepala Dinsos H. Muhammadin S.Sos, Jumat (29/12).

Seharusnya, pembersihan tanaman jagung seluas 20 are tersebut, yang ditanam oleh penjaga TMP, Yamin tersebut, tidak langsung dilakukan.

Mengingat sebentar lagi memasuki usia panen. ‘’Ini pertimbangan kemanusiaan. Saya bertanggung jawab soal ini karena jagung itu akan dipanen. Kasihan Yamin sudah berkeringat menanam jagungnya,’’ ujarnya.

Muhammadin juga mengaku memberikan izin kepada warga Teke Kecamatan

TGB ’’Khobar’’-kan Kemuliaan Islam pada Komunitas di Amerika Berbagai cerita (khobar) tentang kehebatan, kemuliaan dan keagungan Islam tersebut, kata Gubernur TGB haruslah mewujud dalam realitas (muayyanah) kehidupan seharihari. Karena itu menurutnya, dibutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menjadikan cerita dan realitas yang seiring dan sejalan dengan khobar kemuliaan Islam seperti yang disampaikan oleh para ulama lewat kitab-kitabnya atau lewat Sunnah Rasulullah serta dakwah dakwahnya. ‘’Tugas dakwah adalah untuk menjembatani khobar dan muayyanah tersebut, cerita dan realita’’ ungkapnya. Iktiar inilah menurut TGB yang dapat memperpendek jarak antara cerita dan realita.

Apalagi saat ini, wahyu yang diturunkan oleh Allah, berupa Al-Qur’an yang berisi cerita kemuliaan dan hukumhukum Islam yang dipedomani umat Islam. Bahkan umat manusia, dalam pandangan ulama kharismatik itu, merupakan sumber kebenaran yang tidak terbantahkan keautentikannya. ‘’Kita bersyukurlah menjadi umat yang sumber-sumber ajarannya memiliki tingkat autentitas yang tidak tertandingi oleh ajaran apapun,’’ tegas gubernur ahli tafsir tersebut.

Tema kegiatan yang diangkat pada kegiatan yang sudah memasuki tahun ke-18

telah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta semua dokumen yang diserahkan telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang. ‘’Proses selanjutnya setelah penilaian/pembahasan ANDAL RKL /RPL dilakukan adalah kami akan mengirim tanggapan dan/atau tindak lanjut kepada KPA NTB terhadap hasil penilaian,’’ jelas Imron Gazali. ‘’Diharapkan setelah pros-

kan sebesar 26,08 persen dari total APBD atau Rp 1,3 triliun lebih. Selain itu, belanja untuk sektor kesehatan juga terus ditingkatkan. Tahun 2014, belanja kesehatan dialokasikan sebesar 11,48 persen atau Rp 332 miliar lebih.

Kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 11,65 persen atau Rp 421 miliar lebih.

Sementara itu, tahun 2016 persentase belanja kesehatan menurun menjadi 10,12 persen atau Rp 400 miliar lebih.

Tahun 2017, kembali ditingkatkan menjadi 10,56 persen atau Rp 528 miliar lebih.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ini menjelaskan, meningkatnya jumlah belanja aparatur akibat banyaknya ASN kabupaten/kota yang beralih status menjadi ASN Pemprov NTB, mencapai 7.000 orang. Dari 7.000 orang ASN itu didominasi guru SMA/SMK. Sementara untuk ASN bidang pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan jumlahnya ratusan orang. Meskipun terjadi penambahan jumlah pegawai, namun pihaknya tetap mengupayakan belanja sektor pendidikan dan kesehatan memenuhi batas minimal sesuai ketentuan UU. Awal tahun depan, Pemprov NTB akan mengangkat 5.200 guru dan pegawai honorer untuk jenjang pendidikan SMA/ SMK dan SLB. Anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji ribuan guru dan pegawai hon-

orer tersebut diperkirakan sebesar Rp 114 miliar. Namun, berdasarkan hasil pembahasan antara TAPD dnegan Banggar DPRD NTB, disetujui anggaran untuk menggaji guru dan pegawai honorer SMA/SMK itu sebesar Rp 60 miliar dalam APBD 2018.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyebutkan jumlah guru dan pegawai honorer jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB di NTB lebih dari 7.000 orang.

Dari jumlah itu, Pemprov hanya akan mengangkat sebanyak 5.200 orang. Artinya, sebanyak 2.000 orang terancam akan menganggur jika tidak lolos dalam seleksi yang akan dilakukan Pemprov NTB. 5.200 guru dan pegawai honorer yang akan diangkat Pemprov NTB itu bukan saja akan ditugaskan di sekolah negeri.

Tetapi juga sekolah swasta jenjang SMA/SMK dan SLB bahkan Madrasah Aliyah (MA).

Jumlah guru honorer SMA/ SMK/SLB di NTB lebih dari 7.000 orang. Namun, dari jumlah itu, ada yang mengajar cuma empat sampai lima jam dalam seminggu. Dengan adanya seleksi yang dilakukan Pemprov, maka tak ada lagi ditemukan guru honorer yang mengajar empat sampai lima jam dalam seminggu.

Guru honorer provinsi minimal mengajar selama 20 jam dalam seminggu. (nas)

diberikan insentif selama empat tahun bekerja. Penjaga lepas Taman Makam Pahlawan (TMP) Palibelo, Yamin (65) menanam tanaman jagung di area TMP setempat.

Sebelum menanam jagung pada lahan seluas 20 are tersebut. Yamin mengatakan, terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Dinas Sosial saat itu yakni H. Rusdy sekitar tahun 2015 lalu.

Ia mengaku, pada saat pertama kali menjaga TMP tersebut, kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terurus.

Banyak kotoran sapi berserakan dan ilalang yang tumbuh.

“Saya bersama istri dan sesekali dibantu anak saya membersihkan meskipun mengeluarkan biaya sendiri.

Hanya ingin TMP ini tetap rapi dan bersih,” katanya.

Sementara Camat Palibelo Drs. H. Zainudin mengaku, sikap

Yamin yang menanam jagung di tempat tersebut ditentang dan mendapat penolakan dari warga. Karena tidak semestinya area makam pahlawan dijadikan tempat bercocok tanam.

“Warga menyesalkan TMP ini dijadikan tempat juga lokasi menanam jagung. Karena masih ada lahan lain yang bisa digarap,” katanya.

Agar tidak menjadi perdebatan panjang. Pihaknya langsung menemui Yamin untuk mencarikan solusi. Dari pertemuan tersebut terdapat beberapa kesepakatan. Salah satunya area itu harus bersih dari tanaman jagung.

Lagipula, lanjut Camat, jagung yang ditanam tersebut tengah memasuki masa panen serta tidak diberikan ganti rugi. Sehingga usai pertemuan langsung dilakukan pembersihan bersama anggota Pol PP dan Yamin sendiri. (uki)

Molor, Pengerjaan Sejumlah Proyek di Dinas PUPR dan RSJ Dari Hal. 1 Dalam Perpres pengadaan barang dan jasa, kata Sekda, rekanan dengan penawaran terendah yang dimenangkan.

Untuk itulah, perlu dilakukan evaluasi mengenai hal tersebut. Apakah ada celah bagi ULP untuk memenangkan rekanan yang punya kemampuan lebih baik, buka hanya melihat dari sisi penawaran mereka yang terendah. ‘’Apakah ada celah, tidak hanya faktor penawaran saja.

Tentu ada faktor sumber daya perusahaan. Sehingga itu bisa menjadi alasan bagi ULP untuk memenangkan yang lebih baik track record-nya.

Meskipun penawarannya lebih tinggi,’’ ujarnya.

Proyek Dinas PUPR yang molor pengerjaannya tahun ini adalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Islamic Center (lanjutan) dengan pagu anggaran Rp 10 miliar lebih dalam APBD 2017.

Berdasarkan data LPSE NTB, proyek ini diikuti 56 peserta.

Proyek ini dimenangkan PT. DW dengan harga penawaran Rp 9,292 miliar.

Sekda mengaku sudah mendengar proyek pembangunan fasilitas umum dan sosial IC itu molor penyelesaiannya. Namun, ia mengatakan proyek tersebut dapat diselesaikan dengan perpanjangan waktu. Meskipun lewat dari batas kontrak 31 Desember, kata Sekda, namun ada jaminan dari rekanan dan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) meyakinkan akan mampu dituntaskan. ‘’Katakanlah sampai 10 hari ke depan selesai karena semua material sudah ada, bisa dianggap selesai.

Aturan memungkinkan seperti itu,” terangnya.

Selain itu, ada beberapa proyek yang molor di RSJ Mutiara Sukma. Tahun ini, ada empat paket pekerjaan yang sedang berlangsung di rumah sakit beralamat di Jalan Ahmad Yani Selagalas Mataram itu. Paket di dekat gedung utama, berupa renovasi dan perluasan pembangunan gedung anggrek. Dikerjakan CV. AK, nilai kontrak Rp 1,7 miliar lebih dengan waktu pekerjaan 120 hari.

Pekerjaan kedua untuk paket gedung VCT dan Nafza, dikerjakan PT. PKJ, nilai paket Rp 3,2 miliar dikerjakan mulai Agustus 2017. Kegiatan ketiga tergolong paling besar, senilai Rp 4,2 miliar untuk pembangunan Bangsal Putra – Putri. Fisik ini digarap oleh PT. DM. Sedangkan proyek keempat, pembangunan gedung Aset senilai Rp 1,5 miliar dikerjakan CV. AP. Tiga gedung terakhir terletak di bagian paling belakang kompleks RSJ. Keempat paket proyek itu anggaran bersumber dari APBD NTB tahun 2017, rata rata mulai pekerjaan Agustus 2017 lalu dan target tuntas pertengahan Desember 2017. Dari empat proyek yang dikerjakan di RSJ, ada tiga proyek yang penyelesaiannya molor. (nas)

Rekomendasi Rekanan Di-”blacklist” Dari Hal. 1 Ia mengatakan, Majelis Pertimbangan TPTGR telah menyidangkan puluhan rekanan atau pihak ketiga yang masih menunggak pengembalian kerugian negara, Kamis (28/ 12) lalu.

Pihak ketiga atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang beriktikad baik mengembalikan kerugian negara maka akan disidangkan. Dan diterbitkan Surat Keterangan Pertanggung Jawaban Mutlak (SKTJM) serta batas waktu pengembalian. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat tuntas maka akan diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB. “Yang banyak itu di pihak ketiga yang sudah lama-lama, sejak tahun 2003, 2005. Memang ada proses pencicilan.

Tapi tidak terlalu signifikan.

Makanya Majelis TPTGR memutuskan supaya dituntaskan sampai dengan 30 Januari 2018,’’ katanya.

Ibnu menjelaskan, memang ada pengembalian dengan cara dicicil sebesar Rp 500 ribu, Rp 1 juta dan lainnya.

Jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan itu bervariasi. Ada yang besarnya Rp 10 juta, Rp 16 juta dan paling tinggi Rp 39 juta. Namun, jumlahnya cukup banyak yang harus mengembalikan kerugian negara tersebut.

Jumlah pihak ketiga yang dipanggil beberapa hari lalu sebanyak 25 perusahaan.

Namun tak semuanya hadir

memenuhi panggilan Majelis TPTGR. Karean ada yang alamatnya sudah tidak jelas. Namun, akan dipanggil lagi dengan menugaskan OPD terkait. ‘’Majelis TPTGR sudah menugaskan kepada perangkat daerah penanggung jawab memfasilitasi dan mengejar pengembalian kerugian itu sampai 30 Januari.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab, mitranya ini melaporkan ke Pak Gubernur melalui Inspektur,” terangnya.

Jika sampai batas waktu 30 Januari, rekanan atau pihak ketiga tersebut tak mengembalikan kerugian negara. Maka Majelis TPTGR akan menyerahkannya ke JPN Kejati NTB. Pasalnya, kata Ibnu, kerugian negara ini menjadi beban atau piutang daerah yang sudah cukup lama. BPK juga meminta Pemprov untuk segera menuntaskannya.

Para rekanan yang menunggak pengembalian kerugian negara ini diharapkan kooperatif. Jika tidak, Majelis TPTGR memutuskan supaya OPD terkait mem-blacklist rekanan tersbeut. Artinya, rekanan tersebut tak boleh lagi mendapatkan proyek di OPD bersangkutan. ‘’Keputusannya kemarin, minta mitra kerja itu di-blacklist oleh OPD penanggung jawab. Terkahir, nanti kita minta Majelis TPTGR ynag di dalamnya ada Datun untuk membantu proses penyelesaiannya,” kata Mantan Kepala Satpol PP NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 30 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Petani di Loteng Keluhkan Kelangkaan Pupuk Praya (Suara NTB) Kelangkaan pupuk mulai dikeluhkan para petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terutama untuk beberapa jenis pupuk, kini mulai sulit diperoleh para petani. Melihat kondisi tersebut, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng pun mendesak pemerintah daerah setempat melakukan langkah-langkah penanganan, supaya kelangkaan pupuk bisa segera diatasi.

Menurut Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.S.E., pada rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga DPRD Loteng tahun 2017, Jumat (29/12) pemerintah daerah harus lebih peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Terutama persoalan pupuk yang saban tahun selalu muncul di tengah

masyarakat.

Tidak kalah penting, ada langkah nyata yang dilakukan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. “Begitu muncul persoalan, pemerintah daerah harus segera bertindak. Jangan sampai masyarakat atau petani terus-terusan dibebani persoalan pupuk yang selalu

muncul setiap tahunnya,” pinta Puaddi.

Pihaknya pun mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan peruntukan dan distribusi pupuk. Sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat petani.

“Kami mendukung pemer-

intah daerah untuk bertindak tegas terhadap pihak atau siapapun yang menyalahgunakan peruntukan distribusi pupuk di daerah ini,” tegasnya. Jangan ada kesan tebang pilih dalam hal ini. Siapapun itu yang terlibat melakukan penyalahgunaan peruntukan pupuk harus ditindak tegas tanpa terkecuali.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, mengaku kalau pupuk sebenarnya tidak ada persoalan. Dalam hal stok, pupuk masih aman. Kalaupun ada keluahan soal kelangkaan pupuk, itu mungkin disebab-

kan adanya keterlambatan pengiriman. Tapi tidak sampai berhari-hari hingga membuat petani tidak bisa melakukan pemupukan.

Namun demikian, untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar pihaknya akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Supaya pupuk bisa dipastikan benar-benar ada di tingkat petani. “Kita berharap petani juga mendukung. Jika memang ada terjadi kelangkaan, segera laporkan ke pemerintah daerah. supaya pemerintah daerah juga bisa segera bertindak,” ujarnya. (kir)

Mutasi Pejabat Loteng Terganjal Izin Mendagri Praya (Suara NTB) Rencana mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan belum bisa digelar dalam waktu dekat ini. Pasalnya, izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sampai sekarang ini belum turun.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.Ip., kepada Suara NTB, Jumat (29/12) mengatakan, sesuai aturan KPU pusat soal mutasi pejabat di daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018, harus mendapat izin dari Mendagri. “Saat ini izin dari Mendagri terkait mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng sedangkan kita urus,” ujarnya.

Memang, pada Pilkada tahun 2018 mendatang Loteng tidak ikut menggelar pilkada.

Hanya Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Lombok Timur (Lotim) serta Kota Bima dan Provinsi NTB yang akan menggelar pilkada. Namun karena Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., masuk dalam bursa calon Gubernur pada Pilkada NTB, maka aturan tersebut juga mengikat Loteng.

Untuk bisa menggelar mutasi pejabat maka harus memperoleh izin dari Mendagri terlebih dahulu. “Seandainya Bupati Loteng tidak ikut dalam bursa pencalonan kepala daer-

ah di Pilkada NTB, maka izin Mendagri tidak perlu. Tapi karena Bupati Loteng ikut sebagai calon peserta pilkada, maka aturan tersebut otomatis berlaku,” terangnya.

Lebih lanjut, Nazili menambahkan, untuk bisa memperoleh izin mutasi dari Mendagri tidak sembarang.

Pengajuan izin pun tidak bisa hanya dengan mengirim sepucuk surat ke Mendagri saja.

Tapi pengajuan izin mutasi harus dilengkapi dengan daftar pejabat yang akan dimutasi.

“Di sini surat yang diajukan, harus lengkap dengan daftar calon pejabat yang akan dimutasi. Tidak bisa hanya dengan satu surat saja,” terangnya. Baru setelah itu Mendagri bisa mengeluarkan rekomendasi atau izin untuk menggelar mutasi pejabat.

Apakah usulan izin Mendagri sudah disampaikan ke pemerintah pusat, Nazili mengaku belum dikirim. Mengingat daftar calon pejabat yang akan dimutasi masih digodok oleh pimpinan daerah. Usulan izin Mendagri kemungkinan baru akan dikirim Bulan Januari mendatang.

Hanya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipl N e g a r a (KASN) terkait hasil seleksi calon peja-

bat eselon II saja yang sudah diterima. Tapi walaupun demikian, mutasi belum bisa digelar kalau izin dari Mendagri belum turun. “Prinsipnya, izin Mendagri harus diperoleh dulu. Baru mutasi pejabat bisa digelar,” timpalnya. (kir)