Edisi 30 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 167 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rekanan Katering Haji Siap Klarifikasi ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), giliran rekanan memberikan penjelasan, terkait laporan dugaan penyimpangan pengadaan katering haji embarkasi Lombok. UD Anita selaku pemenang tender bahkan siap mengklarifikasi ke Kejaksaan, lengkap dengan dokumen yang dimiliki.

Penegasan itu disampaikan Muhammad Awaluddin Nur dari pihak UD. Anita saat dikonfirmasi Suara NTB, Ka-

mis (28/9) petang kemarin.

Sejauh ini pihak UD. Anita belum dipanggil Kejaksaan.

Pada saat yang bersamaan,

Awaluddin mengaku sedang melayani konsumsi jemaah haji yang bertolak dari Mekkah di Asrama Haji NTB. ‘’Tapi kalau saya diundang klarifikasi, saya siap hadir di Kejaksaan. Saya akan jelaskan semuanya,’’ kata Awaluddin.

Dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan katering haji tahun 2017, dia mulai bekerja per tanggal 15 Agustus 2017 lalu dan hingga kini pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung.

Nilai kontraknya, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

NIKMATI - Jemaah haji embarkasi Lombok menikmati katering yang disajikan UD Anita, selaku rekanan pemenang tender.

Pengadaan Katering Haji Sesuai Prosedur KANWIL Kementerian Agama (Kemenag) NTB menyatakan, proses pengadaan katering haji embarkasi Lombok tahun 2017 sudah sesuai dengan prosedur yakni Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Kemenag NTB menegaskan pengadaan katering haji tak ada yang menyimpang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H. L. M. Zainuddin, SH, MH keti-

ka dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Jumat (29/9) siang kemarin. “Tidak ada kesalahan, sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada penyimpangan, sesuai dengan pelaksanaannya, sesuai dengan Keppres No. 80 dan Perpres No. 54 Tahun 2010,” katanya.

Pengadaan katering haji ini sedang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pengadaan katering haji itu sesuai dengan kontrak Nomor : 12/POKJA/ Kat-Jemaah.Hj/2017 oleh Satuan Kerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, dengan nama pekerjaan Pegadaan Konsumsi Jemaah

Haji Embarkasi Lombok Tahun 1438 H/2017 M. Dalam kontrak tercantum nilainya sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 541.680.000.

Sesuai hasil pelelangan nomor : 10/POKJA/Kat-Jemaah.Hj/2017 tanggal 13 Juli 2017, diumumkan pemenang pelelangan umum itu UD. Anita, alamat Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Lotim dengan harga penawaran Rp. 476.678.400.

Perusahaan yang sama juga memenangkan lelang untuk katering PPIH, dengan nilai kontrak Rp 282.960.000. Nilai penawaran Rp 249.162.000.

Lelang ini sesuai dengan kon-

trak Nomor : 11/POKJA/KatPPIH/2017, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sesuai Nomor : 10/POKJA/Kat-PPIH/ 2017 tanggal 13 Juli 2017.

Zainuddin menjelaskan, PPK yang lama adalah Kabid Haji dan Umrah, Drs. H. Maad Umar, M.Pd. Namun, karena PPK sedang melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi yakni Kepala Sektor di Mekkah. Sehingga untuk melanjutkan pekerjaan ditunjuk H. L. M. Zainuddin.

Zainuddin mengaku sudah dimintai keterangan oleh Kejati NTB. Ia dimintai keterangan kaitan adanya laporan bahwa dirinya tidak mempunyai sertifikat pengadaan bar-

ang dan jasa. Kepada pihak Kejati, Zainuddin mengatakan sudah menjelaskan hal tersebut. “Saya sudah klarifikasi berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010, Bersambung ke hal 15

H. L. M. Zainuddin (Suara NTB/nas)

Bawang Putih Label ’’Konsumsi’’ Tunggu Panen

TO K O H Minim Kontribusi

BAWANG putih label konsumsi yang dipersoalkan penanamannya di Sembalun itu terlihat tumbuh dengan bagus. Bahkan tinggal beberapa hari ke depan, bawang putih yang didatangkan oleh impor dari Tiongkok itu tinggal menunggu masa panen.

Demikian penjelasan petani bawang putih Sembalun, Ruspaini yang dikonfirmasi Jumat (29/9) kemarin. Tidak ditampik bahwa bawang putih yang ditanam itu bukanlah benih. Melainkan untuk kebutuhan konsumsi yang diimpor dari Tiongkok itu. Mesti tidak ada label benih, petani menerima saja bawang putih konsumsi itu setelah dilakukan pemeriksaan kelayakan.

KEBERADAAN sejumlah perusahaan daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTB mendapatkan sorotan dari anggota Dewan. Beberapa BUMD seperti PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) minta dievaluasi.

Bahkan, dua fraksi di DPRD NTB, yakni PDI-P dan PKS menolak rencana Pemprov yang mengajukan penambahan penyertaan mod(Suara NTB/dok) al dasar PT. GNE menjadi H. Rosiady H. Sayuti Rp 75 miliar. Saat ini, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB ke PT. GNE sudah mencapai Rp 20 miliar. Sementara kontribusi BUMD ini masih di bawah Rp 1 miliar setahun.

Sekda NTB, Dr. Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi mengenai keberadaan Perusda dan BUMD yang minim kontribusi ini mengatakan Pemprov terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Monev dilakukan oleh Biro Perekonomian Setda NTB dibawah asistensi Asisten II yang mengkoordinasikan SKPD bidang perekonomian dan pembangunan.

Bersambung ke hal 15

Dugaan Kekeliruan Bibit Bawang Putih Sembalun

Wabup Lotim Sebut Itu Pekerjaan Importir

KO M E N TTAA R

Ingatkan Generasi PEMUTARAN Film Gerakan 30 September atau G30S/ PKI menuai polemik secara nasional. Tapi itu tidak akan menyurutkan rencana pemutaran film tersebut di NTB. Korem 162/WB akan membuat panggung dan layar tancap pemutaran film PKI versi asli secara besar besaran.

Menurut agenda, pemutaran akan berlangsung Sabtu (30/ 9) malam, di Lapangan Sangkareang Mataram menghadirkan pejabat Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. ‘’Kami memang mengagendakan pemutaran filmnya di Mataram,’’ tegas Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, MA, Jumat (29/9) siang.

Pihaknya tidak menghiraukan polemik yang muncul soal pemutaran film serentak itu. Kepentingannya, ingin mengungkap sejarah kelam bangsa tentang pembunuhan jenderal dan ulama pada saat itu.

Bersambung ke hal 15 Farid Makruf (Suara NTB/dok)

Menurutnya, bawang putih yang ditanam itu bukan berarti tidak layak tanam. Keputusan mengambil benih semata karena tidak ada benih yang ditanam. Sangga Sembalun sangat terbatas. “Kita tidak punya benih sehingga bawang konsumsi itu bisa ditawarkan,’’ katanya.

Ruspaini menepis tudingan bawang konsumsi yang ditanam itu akan membahayakan lahan pertanian Sembalun. Sudah dibuktikan sampai sejauh ini bawang putih yang dibudidayakan itu sangat layak di tanam dan sesuai dengan iklim Sembalun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

BIBIT IMPOR - Inilah tanaman bawang putih dari bibit impor asal Tiongkok yang ditanam petani Sembalun yang tinggal menunggu masa panen.

Selong (Suara NTB) Kekeliruan penanaman bawang putih di Sembalun diakui Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H. Haerul Warisin. Dibenarkannya juga bahwa bawang yang ditanam merupakan jenis bawang putih untuk konsumsi.

Menjawab Suara NTB Jumat (29/ 9) kemarin, Wabup mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, importir diharuskan untuk menanam bawang putih sebesar 5% dari volume impornya. Wabup pernah mempertanyakan label bibit tersebut. Diluruskan Wabup, bawang putih tanpa label benih itu merupakan pekerjaan

importir yang mendatangkan. Bukan pengadaan oleh Pemkab Lotim.

Importir tersebut katanya langsung bertemu dengan petani. Pemkab Lotim sendiri tidak tahu apakah bibit yang ditanam itu berlabel (bibit) atau tidak. Pemkab Lotim tiba-tiba saja dikabarkan ada bibit dari Tiongkok.

Wabup pernah menanyakan, kenapa tidak ada label benih. ‘’Saya pernah tanyakan mana label benihnya,’’ katanya. Karena itu yang diberikan importir, itulah yang ditanam petani.

Hanya saja Wabup meminta agar benih bantuan dari importir itu tidak dicampur adukkan dengan bibit yang pengadaannya memang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bersambung ke hal 15

Cegah Permasalahan Hukum

SKPD Diingatkan Hati - hati Salurkan Dana Hibah dan Bansos Mataram (Suara NTB) – Seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB yang menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun ini diingatkan untuk berhati-hati.

Penyaluran hibah dan bansos harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. ‘’Semua SKPD, kalau memberikan hibah barang dan bertanggung jawab juga hibah uang selaku kuasanya. Maka dia harus memenuhi mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

tentang hibah dan bansos.

Sepanjang itu terpenuhi, ndak masalah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, kemarin.

Tahun ini, Pemprov mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 980,89 miliar dan bansos Rp 17,4 miliar. Jumlah belanja hibah cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, sementara bansos justru mengalami penurunan.

Pada 2016, Pemprov men-

galokasikan dana hibah sebesar Rp 978,5 miliar, tahun 2015 Rp 712,45 miliar dan 2014 sebesar Rp 568,8 miliar.

Sedangkan bansos, pada tahun 2016 sebesar Rp 34,4 miliar, tahun 2015 Rp 35,98 miliar dan 2014 sebesar Rp 48 miliar.

Supran menepis anggapan bahwa dana hibah dan bansos rawan terjadi penyimpangan.

Pasalnya, penyaluran dana hibah dan bansos sudah ada mekanismenya. Baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun regulasi lainnya.

Tabel alokasi dana hibah dan bansos Pemprov NTB No. 1 2 3 4

Tahun 2017 2016 2015 2014

Hibah (miliar) 980,89 978,5 712,45 568,8

Bansos (miliar) 17,4 34,4 35,98 48 Sumber : BPKAD NTB

“Kalau sudah terpenuhi dalam regulasi itu, tidak masalah. Ndak usah takut sepanjang memenuhi mekan-

isme yang ada. Prosedur itu harus dijalankan dengan benar dan tepat,” ucapnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

Halaman 2

Tegas terhadap PKL Bandel PARA pedagang kaki lima (PKL) yang kerap menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan kerap menjadi masalah. Padahal sering diadakan penertiban, tetapi seolah tidak membawa efek jera bagi pedagang untuk kembali berjualan.

Lurah Rembiga, Sunardi, mengatakan pihaknya sering memberikan peringatan kepada para PKL yang membandel tersebut.

“Kita sudah sering memberikan peringatan te(Suara NTB/dok) gas baik melalui lisan atauSunardi pun tertulis, tapi tidak diindahkan oleh mereka,” tukasnya. Di Rembiga, daerah yang kerap dijadikan tempat berjualan para PKL adalah di jalan Adi Sucipto atau di depan lapangan AURI. Ia menerangkan jika dirinya sering terjun langsung ke lapangan menemui para PKL tersebut tetapi mereka terus saja mengulangi berjualan di sana. “Sampai mereka bilang daripada mereka jadi perampok mending jualan di sana,” imbuhnya.

Sunardi juga pernah berbicara langsung kepada ketua APKLI Mataram, tetapi belum ada tindak lanjutnya. “Hanya bilang nanti saja,” sahutnya. Pihaknya juga sudah pernah melakukan penertiban bersama Pol PP beberapa bulan terhadap para pedagang di jalan Adi Sucipto tersebut. “Tetapi setelah 1-2 hari,mereka kembali berjualan di sana,” ujarnya. Para PKL di sana biasa berjualan dari pagi sampai malam. “Semuanya bukan orang Rembiga sini, tapi dari luar seperti dari Ampenan, Pejarakan, dan lainnya,” terangnya.

Selain mengganggu fasilitas umum, keberadaan PKL membuat jalur lalu lintas sekitar daerah tersebut menjadi terganggu. “Apalagi saat jam kerja pagi dan pulang kerja di sore hari, macet di sana,” kata Sunardi. Dirinya juga pernah mengecek hal itu dan memang menyebabkan kemacetan parah. “Sampai pernah diujicoba satu jalur saja dari Dakota ke utara, dan Jalan Wahidin untuk ke selatan dan lancar,” jelasnya.

Tidak semua PKL membandel setelah dilakukan penertiban. “Contohnya seperti di jalan Wahidin itu, setelah kita lakukan penertiban mereka sudah tertib lagi,” kata Sunardi. Dirinya mengakui salah satu cara untuk mengatasi PKL tersebut adalah memberikan ruang untuk mereka berjualan. “Tetapi di sini tanah merupakan tanah rakyat bukan tanah pemerintah jadi sulit untuk menyediakan tempat,” jelasnya. (uul)

Pesimis Dibongkar RENCANA Pemkot Mataram yang akan melakukan pembongkaran terhadap beberapa ruko yang tidak mengantongi izin, mendapat dukungan dari kalangan Dewan. Sebelum ke arah sana, perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu. ‘’Mungkin juga sudah diberikan peringatan tapi tidak diindahkan,’’ ujar anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (29/9).

Pada prinsipnya, Pemkot Mataram harus menyikapi pelanggaran yang terjadi dengan mengambil tindakan tegas.

Termasuk, melakukan pembongkaran bangunan. ‘’Namun prosedurnya harus dilalui. Pertama, saat membangun seyogiyanya pemerintah ada kontrolnya. Kan kota ini tidak terlalu luas. Sesekali keliling kota melihat bangunan-bangunan.

Apalagi yang baru dibangun ,’’ terangnya. Kedua, kalau pemerintah sudah memberikan peringatan namun tidak diindahkan, maka perlu diberikan peringatan kedua bahkan ketiga.

Jangan sampai bangunan sudah selesai dibangun baru kemudian ke luar kebijakan untuk melakukan pembongkaran. Menurut Ketut Sugiarta, apabila rangkaian pengawasan sudah dilakukan sesuai prosedur, kalaupun akhirnya bangunan bersangkutan harus dibongkar, dia mempersilakan eksekutif melaksanakan kebijakan tersebut. ‘’Kalau memang tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan, kalau harus dibongkar, menurut saya tidak masalah,’’ pungkasnya. Dikatakan Ketut Sugiarta, pembongkaran terhadap ruko yang sudah rampung lantaran tidak mengantongi izin, dianggap sebagai bentuk kelalaian Pemkot Mataram. Karena untuk ruko yang belum ada izin, seharusnya, jangankan beroperasional, melanjutkan pembangunan saja tidak boleh.

Pembangunan ruko, sebut Ketua Fraksi Partai Gerindra ini berawal dari IMB. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus soal perizinan diminta selektif.

Ketut Sugiarta pesimis terhadap rencana Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura yang menyebutkan akan melakukan pembongkaran terhadap ruko yang belum mengantongi izin. ‘’Kalau rukonya sudah beroperasi, perlu dicarikan solusi lain. Kalau memang harus dibongkar, ya silakan dibongkar.

Tapi kok saya pesimis,’’ ungkapnya. Sebab, sambung dia, pada beberapa kasus serupa, Pemkot justru tidak berani mengambil tindakan tegas. Namun, anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini justru menyayangkan kalau pembongkaran dilakukan setelah ruko rampung dibangun. Seharusnya, ketika baru membangun, Pemkot harus menghentikannya, bukan j u s t r u menunggu sampai ruko selesai dibangun. (fit)

Ketut Sugiarta

(Suara NTB/cem)

RALAT FOTO – Terdapat kekeliruan pemuatan foto pada edisi Rabu (27/9). Yang termuat bahwa Dinas PUPR Pemkot Mataram akan membongkar bangunan ruko di Jalan Dakota, Rembiga, seperti gambar di atas. Ruko ini tidak akan dibongkar karena mengantongi izin dan tidak menyalahi aturan.

(Suara NTB/cem)

DIBONGKAR - Pemkot Mataram akan membongkar bangunan di Jalan Dakota, Rembiga ini karena diduga melanggar ketentuan membangun.

PUPR Lebih Selektif Keluarkan Rekomendasi Izin Bangunan Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Pemkot Mataram tak ingin gegabah mengeluarkan rekomendasi izin bangunan di kota Mataram.

Sejumlah pelanggaran bangunan disinyalir faktor kesengajaan masyarakat lalai, sehingga nantinya akan lebih selektif.

Dikonfirmasi Kamis (28/9) sore, Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pihaknya nanti akan lebih selektif mengeluarkan rekomendasi setiap permohonan pengajuan izin pembangunan. Yang kemudian nanti akan dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter-

padu Satu Pintu.

Tim pengawasan bangunan juga rutin turun mengecek izin apabila ada kejanggalan di lapangan. “Setiap hari tim turun mengecek. Apabila ada kejanggalan mereka turun menanyakan langsung apakah sudah ada izin atau tidak,” kata Mahmuddin.

Pelanggaran tata ruang se-

lama ini, tim menemukan masyarakat membangun dulu baru kemudian mengurus izin.

Sementara aturannya masyarakat harus memiliki izin lokasi (Ilok) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Permohonan izin itu nanti bisa dilihat batas kiri - kanan serta masyarakat.

Kasus pelanggaran di Jalan

Dakota berbeda. Ia telah memiliki izin tapi kedaluwarsa.

IMB dimiliki sejak 2013 lalu.

Kemudian baru membangun tahun ini. Sementara, IMB masa berlakunya selama enam bulan dan status jalan tersebut telah berubah. “Dia baru membangun setelah empat tahun kemudian. Berarti izinnya kedaluwarsa,” tuturnya.

Mahmuddin menyebukan, ada enam bangunan didominasi ruko tak mengantongi izin mendirikan bangunan akan dibongkar. Pihaknya sudah beberapa kali memberikan teguran dan mengeluarkan

surat perintah penghentian pekerjaan bangunan (SP3B) .

Akan tetapi, pemiliknya membandel dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka.

Sebelum eksekusi paksa, tim nantinya akan mengajukan rekomendasi. Selanjutnya, ditindaklanjuti permohonan usulan pembongkaran paksa bangunan yang ditandatangani kepala daerah.

Salah satunya sebut Mahmuddin, di Jalan Dakota, Panji Tilar dan TGH. Faisal. “Kalau Panji Tilar ini dia menambah bangunan tapi tidak minta izin dulu,” paparnya. (cem)

Pekerja Disabilitas Tak Boleh Didiskriminasi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP PA) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menegaskan, perusahaan pemerintah, swasta, maupun stakeholder

diingatkan agar memberlakukan yang sama terhadap pekerja normal maupun disabilitas. Pekerja disabilitas tidak boleh didiskriminasi karena faktor kekurangan diderita.

“Kita minta perusahaan mana pun tidak boleh mendiskriminasikan anak - anak disabilitas,” tegas Dewi dikonfirmasi, Jumat (29/ 9). Meski dari segi fisik mereka memiliki kekurangan, perusahaan kata Dewi, harus memberikan pekerjaan sesuai porsi tanggungjawab yang bisa dikerjakan.

Salah satu contoh sebutnya, penderita disabilitas terampil melukis, merias, dan lain sebagainy a .

Proporsi peker-

Hj. Dewi Mardiana Ariany (Suara NTB/cem)

jaan seperti itu diberikan ke mereka. Artinya, pekerja disabilitas dipekerjakan diluar jangkauan yang akan dikerjakan. “Kan banyak bisa melukis, merias. Pekerjaan itu diberikan,” tuturnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mengaku, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang kewajiban pemerintah, perusahaan swasta, dan stakeholder menerima minimal satu persen pekerja disabilitas belum sepenuhnya berjalan. Ia melihat di sektor formal seperti perusahaan milik pemerintah dan swasta belum menerapkan kebijakan tersebut.

Dari segi pelatihan - pelatihan khusus sudah diberikan pendamping oleh Dinas Tenaga Kerja. “SLB didirikan sebagai bentuk atas perhatian pemerintah,” ujarnya.

Bagaimana dengan fasilitas publik di Kota Mataram yang belum ramah terhadap penderita disabilitas?

Dewi tak memungkiri hal tersebut. Ia melihat di Taman Udayana tidak ada jalan untuk para difabel. Masalah ini nanti akan disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hak para difabel untuk mengakses fasilitas publik turut diperhatikan. (cem)

Pemkot Desak Pemprov Jadikan Kebon Kongok TPA Regional

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendesak Pemerintah Provinsi NTB, agar segera menjadikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kebon Kongok sebagai TPA regional.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjelaskan, pembentukan Kebon Kongok sebagai TPA regional sebenarnya bukan urusan Pemkot Mataram saja. Tetapi, ada kewajiban Pemprov NTB dan Pemkab Lobar untuk mewujudkan hal itu.

Ia memandang bahwa TPA regional sangat krusial, agar pemanfaatnya lebih jelas.

Akan tetapi, ia tidak mengetahui alasan Pemprov NTB, sehingga tidak termotivasi mempercepat mendorong hal itu. “Pemprov sebenarnya harus segera mewujudkan projek itu,” kata dia.

Kota Mataram sebut Mohan, sangat membutuhkan itu. Faktornya, lahan di Mataram semakin terjadi penyempitan, tingkat populasi penduduk secara otomatis menambah volume sampah, dan limbah rumah tangga semakin tinggi.

Ketersedian armada ter-

batas mengakibatkan daya angkut rendah. Pihaknya hanya mampu mengangkut 72 persen dari volume sampah sekitar 1.700 meter kubik tiap harinya. “Artinya, kita hanya bisa mengangkut sampah itu sekitar 1.400 meter kubik,” sebutnya.

Sementara, volume sampah mengalami kenaikan terus menurus. Pihaknya membutuhkan TPA regional, sebab secara politik nanti tidak lagu menjadi urusan wilayah. Pengelolaannya otomatis berada di Pemprov NTB. “ Mudah - mudahan bisa dipercepatlah,” harapnya.

Sejauh ini, belum ada perkembangan dari hasil koordinasi beberapa waktu sebelumn y a .

Namun demikian, kebijakan tersebut harus segera diambil alih oleh Pemporv NTB sebagai bagian yang harus segera diselesaikan. (cem)

H. Mohan Roliskana

(Suara NTB/why)

GOTONG ROYONG – Gotong royong warga Presak-Asak, Pagutan bersama Kapolres, Dandim, dan Wakil Walikota, membersihkan lingkungan, Jumat (29/9).

Warga Peresak -Asak Pagutan Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Dua kampung yang sebelumnya berseteru, Peresak dan Asak, berbaur dalam gotong royong bersih lingkungan, Jumat (29/9). Hal itu menjadi awal rekonsiliasi.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan, tujuan gotong royong tersebut untuk meredakan ketegangan dua kampung yang kini bersepakat damai. “Untuk mencairkan suasana. Antusias masyarakat luar biasa karena mereka selama ini sudah lelah berseteru,” ujarnya.

Bersih-bersih kampung itu juga dihadiri Dandim 1606/Lobar, Letkol Inf Ardiansyah dan Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana. Muhammad menambahkan, masing-masing kampung tersebut sudah beraktivitas seperti masyarakat biasa. Baik kegiatan sosial maupun ekonomi.

“Sebenarnya mereka ini sal-

ing berkaitan, saling ketergantungan. Kampung yang satu warganya ada yang menjadi pegawai di kampung lainnya,” terang dia. Rencana jangka panjang proses rekonsiliasi, lanjut Kapolres, yakni masing-masing pihak akan terlibat dalam interaksi positif di berbagai kegiatan.

Antara lain, patroli gabungan dan ronda bersama. Sementara kepolisian akan mendirikan pos terpadu untuk memfasilitasi dua lingkungan di Pagutan itu.

“Pos terpadu sebagai sarana interaksi positif,” sebutnya.

Ia menyatakan, inisiatif damai dua kampung tersebut diapresisasi. Bilamana nantinya timbul kembali provokasi, maka ia menyebut hal itu akan datang dari pihak ketiga.

“Kalau ada provokasi masyarakat tidak perlu terpancing. Itu dari pihak ketiga, karena mereka ini dua-duanya sudah damai,” tandasnya. (why)

Blangko KTP Langka di Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah mengusulkan penambahan blangko kartu tanda penduduk (KTP) elektronik ke Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi pemerintah pusat hanya memberikan 4.000 keping blangko dari permintaan 10.000.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dukcapil Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyebutkan, Pemerintah Pusat hanya memberikan 2.000 blangko dari usulan penambahan 10.000 awal bulan lalu. Kemudian, ditambah 2.000 oleh Dirjen Adminduk Kemendagri usai rakor dengan kabupaten/kota seluruh Indonesia. “Bu Sekretaris bawa langsung 2.000, karena dia yang berangkat rakor di Jakarta,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/9).

Disampaikan Evi yang juga Asisten III Setda Kota Mataram ini, Pemerintah Pusat berjanji akan memberikan secara bertahap. Oktober mendatang kembali dijanjikan mengirim tambah-

an blangko di kabupaten/kota.

Kelangkaan KTP tidak saja di Kota Mataram tapi seluruh Indonesia disinyalir imbas dari kasus dugaan korupsi E - KTP yang masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bukan di kita saja, semua daerah juga begitu. Bahkan, Lombok Tengah masih 80 ribu yang belum,” bebernya.

Praktis lanjutnya, ada sekitar 5.000 masyarakat Kota Mataram telah merekam identitas mereka belum bisa mendapatkan kartu identitas.

Untuk pencetakan 4.000 KTP, pihaknya memprioritaskan masyarakat telah merekam dan mengantongi surat keterangan (suket) pengganti e -KTP dan perekaman baru. “Kalau yang pergantian elemen data, KTP hilang bisa pakai surat keterangan,” bebernya.

Kepastian kapan kelangkaan e - KTP tuntas, Evi belum berani memastikan. Kebijakan pengadaan atau tender tergantung dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

(Suara NTB/bul)

BI CORNER - Kepala BI NTB, Prijono (kiri) didampingi Rektor UMMat dan GM Garuda Mataram meresmikan BI corner di kampus UMMat

Dongkrak IPM, ”BI Corner” Diperbanyak Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Baik yang tercermin dari tingkat inflasi maupun nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemahaman masyarakat terhadap peran dan tugas Bank Indonesia menjadi sangat penting guna mendukung kelancaran transmisi kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dan tugas Bank Indonesia tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB kembali meresmikan Pojok Bank Indonesia/BI Corner di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat). Memperbanyak jumlah BI corner ini sekaligus dalam rangka mendongkrak peningkatan IPM NTB yang saat ini masih di urutan 30-an.

Peresmian tersebut dihadiri oleh Rektor UMMat Drs. H. Mustamin H. Idris, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi NTB, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan BSN Indonesia, General Manager Garuda Indonesia Mataram, Yansverio, serta ratusan civitas akademika UMMat. Kegiatan peresmian BI Corner tersebut bersinergi dengan peresmian pusat corner Universitas Muhammadiyah Mataram, yang terdiri dari Garuda Indonesia Corner dan BSN Corner.

Bertempat di Gedung Fakultas Kedokteran UMMat, Kepala BI Provinsi NTB, Prijono menyampaikan bahwa tantangan bangsa Indonesia ke depan akan semakin berat. Tantangan tersebut harus dijawab dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di kalangan mahasiswa yang merupakan kaum intelektual.

Di Provinsi NTB sendiri, peningkatan kualitas pendidikan menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB. Berangkat dari hal tersebut, Bank Indonesia turut berkontribusi untuk ikut mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Dengan mengusung tema “Indonesia Cerdas”, Bank Indonesia berinisiatif untuk membangun Pojok Bank Indonesia/BI Corner sebagai wadah guna mendorong pemahaman masyarakat tentang peran dan tugas Bank Indonesia Prijono juga menegaskan, selain untuk mendorong pemahaman masyarakat tentang tugas Bank Indonesia, keberadaan BI Corner ini juga bertujuan untuk mendorong minat baca. Survei dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menunjukan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangatlah rendah, yakni hanya 0,001%.

Sebaliknya, minat masyarakat Indonesia dalam menonton televisi justru lebih tinggi. Urgensi untuk meningkatkan minat baca, khususnya di kalangan mahasiswa, menjadi hal yang perlu diprioritaskan untuk mencetak sumber daya manusia NTB yang unggul guna menopang pembangunan NTB ke depannya.

Pembangunan BI Corner di UMMat ini adalah BI Corner ke tujuh di Provinsi NTB. Sebelumnya, BI Provinsi NTB telah membangun BI Corner di Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Perpustakaan Daerah Provinsi NTB, Universitas Teknologi Sumbawa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kota Bima, dan Universitas Hamzanwadi – Lombok Timur. Didukung dengan desain dan fasilitas yang memadai, serta koleksi pustaka yang berkualitas, Bank Indonesia berharap BI Corner ini dapat menjadi perpanjangan Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB untuk mendekatkan sumber informasi yang dimiliki kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UMMat, Drs. H. Mustamin H. Idris menyampaikan keberadaan BI Corner ini diharapkan dapat memperkuat sumber referensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, terlebih BI Corner juga dilengkapi dengan publikasi-publikasi rutin Bank Indonesia serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkini. Ke depan UMMat berharap kerjasama dengan Bank Indonesia akan terus terjalin dengan baik, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa. (bul)

Retribusi Parkir Destinasi Masih Jadi Soal Mataram (Suara NTB) Saat ini semakin banyak destinasi baru yang dibuka untuk masyarakat umum. Wisatawan dapat memilih berbagai destinasi untuk dijelajahi. Tidak saja wisatawan mancanegara, namun pergerakan wisatawan lokal juga belakangan cukup baik.

Namun wisatawan lokal masih banyak yang mempermasalahkan soal retribusi parkir yang dipungut tanpa dasar yang jelas.

Di Pantai Tanjung Aan misalnya, wisatawan dibebankan dengan biaya parkir Rp 5 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 10 ribu untuk roda empat. Karcis parkir yang diberikan berupa lembaran kecil berwarna putih yang merupakan hasil fotokopi. Bahkan tidak ada tanda tangan dan stempel yang jelas dalam karcis parkir itu. Ditambah lagi biaya parkir yang terbilang tidak sedikit, mendatangkan protes dari sejumlah wisatawan.

“Kemarin ribut-ribut biaya masuk Pantai Pink. Biaya parkir saja sudah cukup mahal. Kalau dasarnya sudah jelas ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak jelas begitu kan perlu dipertanyakan lebih lanjut,” ujarnya.

Retribusi di destinasi wisata menjadi hal yang wajar, sebab itu akan masuk dalam Pendapatan Daerah (PAD). Namun di beberapa tempat, pemungutan tanpa adanya aturan yang jelas kerapkali membuat wisatawan merasa kurang nyaman. Sebab oknum tertentu menarik retribusi dengan biaya yang tidak murah. Berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 20 ribu.

Bukan hanya di Tanjung Aan, bahkan di Bukit Malimbu pun biaya parkir cukup mahal. Untuk kendaraan roda dua diberi Rp 5 ribu. Padahal itu merupakan ruang publik dan tidak semestinya ditarik biaya parkir. Kecuali hal itu sudah menjadi ketentuan pemerintahdaerahataupemerintahdesa.

“Sebenarnya tidak masalah biaya parkir berapapun, asalkan aturannya jelas, karcis parkirnya jelas. Jadi kita tahu, uang itu ke mana. Kalau ini kan tidak jelas, malah seperti memalak,” ujarnya.

Bukan itu saja, parkir di beberapa destinasi yang ada di Kota Mataram pun terbilang mahal dan tanpa adanya karcis parkir.

Misalnya di Pantai Ampenan, petugas parkir hanya memberi nomor parkir. Namun tidak ada karcis parkir yang bertandatangan pejabat setempat atau stempel dari kelurahan atau Pemkot. Hal ini perlu diatur lebih lanjut, demi kenyamanan wisatawan. Sehingga petugas parkir tidak menetapkan biaya parkir sendiri.

“Saya berharap soal parkir di destinasi wisata yang ada di Lombok ini bisa segera diatasi.

Jangan sampai ada oknumoknum tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sendiri,” ujarnya. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Lagi, RPH Banyumulek Ditawarkan ke Investor

Mataram (Suara NTB) Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat yang dikelola sendiri oleh PT. Gerbang NTB Emas (GNE) kembali ditawarkan kepada investor yang bersedia. Perusahaan Daerah (Perusda) ini memberikan kesempatan kepada siapapun yang siap mengelolanya.

Satu dari beberapa unit bisnis yang ada, PT. GNE yakin sangat layak ditawarkan ke investor. Secara sarana dan prasarananya, terbilang cukup lengkap, dari mesin potong, kotak pendingin untuk menyimpan daging, seluruhnya menggunakan standar nasional.

RPH Banyumulek sempat dikelola oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), selama dua tahun. Tapi kerjasama tersebut tak berlanjut, Kata Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM di Mataram kemarin.

Secara rinci dijabarkan aset-

aset di RPH Banyumulek, di antaranya mesin potong modern, mesin pendingin besar dengan daya tampung daging sampai 5 ton. Ditambah empat mesin pendingin kecil lainnya dengan kapasitas masing-masing 500 Kg. sehingga total 7 ton daging yang bisa disimpan dengan mesin pendingin miliknya.

Selain itu, tersedia juga mesin kedap udara untuk pengemasan daging beku.

“Mesin-mesinnya bagus, alat potongnya bagus, yang kurang bagus modalnya,” seloroh H. Syahdan.

RPH Banyumulek menurut-

nya tetap beroperasi hingga saat ini. Tentu operasionalnya terbatas. Pemotongan ternak masih tetap dilaksanakan di sana. Paling tidak untuk pemotongan dua sampai tiga sapi sehari.

Meski dalam hitung-hitungan bisnis operasional potongnya merugi, H. Syahdan mengatakan kegiatannya harus tetap berjalan, dalam rangka mendukung program Pijar pemerintah daerah. Hasil pemotongan di RPH Banyumulek, selanjutnya diecer di GNE Mart di kantor pusatnya di perempatan besar Sweta. Sisanya sebagian diolah untuk beberapa jenis produk

dengan bahan baku daging, termasuk untuk campuran pembuatan cilok dan bakso.

Ia juga mendorong pemanfaatan RPH Banyumulek oleh masyarakat. Perusahaan menerima pesanan jasa pemotongan. Peluang ini menurutnya akan lebih mempermudah para jagal yang memiliki keterbatasan tempat potong.

Dibagian lain, dari sisi produk, GNE Agrifood telah menciptakan beberapa jenis produk berbahan dasar daging.

Bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), produk-produk yang dihasilkan tersebut telah diajukan seluruh syarat izin yang berlaku.

Dari enam yang diajukan, dua diantaranya telah dinyatakan sangat layak dan memenuhi standar untuk dijual ke pasar nasional, bahkan internasional.

(Suara NTB/bul)

H. Syahdan Ilyas “Dari enam yang diajukan izinnya oleh LIPI, dua diantaranya, olahan daging dengan merek Mandalika, serta karage original sudah mendapat izin untuk diproduksi dalam skala besar,” demikian H. Syahdan Ilyas. (bul)

Penyandang Disabilitas ”Dianaktirikan” Perusahaan

(Suara NTB/bul)

PRODUK IUMKM - Sekda NTB, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Perwakilan Kementerian Perindustrian dan Ketua IUMKM, H. Mustaan mendampingi saat melihat produk-produk IUMKM yang disedikan di WS

Pusat Oleh-oleh NTB Dihidupkan Kembali Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melalui Sekertaris Daerah, H. Rosiadi Sayuti meresmikan sentra penjualan produk-produk khas NTB sebagai pusat oleh-oleh.

Peresmiannya sekaligus dirangkai dengan kegiatan Begawe Kuliner Tradisional.

Peresmian dilakukan Jumat (29/8) kemarin, dihadiri Perwakilan Kementerian Perindustrian, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahya Ningsih, Dinas Lingkup Pemprov NTB, Direksi BUMD, Perbankan pelaku UMKM, dan stakeholders lainnya.

Pusat oleh-oleh NTB ini lokasinya di Jalan Langko Mataram, menempati eks sekretariat UPP Pijar. Beragam produk disediakan, terutama kuliner khas NTB, serta produk-produk kerajinan lokal lainnya di dalam satu outlet.

Oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebelumnya outlet ini dimanfaatkan sebagai Windows Shoping (WS) yang dikelola oleh salah satu koperasi, hajatannya sama, sebagai outlet penjualan seluruh produk-produk lokal bagi wisatawan dan tamu-tamu pemerintah daerah.

Windows Shoping tak bertahan lama, sampai akhirnya para pelaku Industri Usaha Kecil Menengah (IUMKM) mengambil alih, yang diketuai

oleh Ketua Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB, H. Mustaan. Namanya berganti kembali menjadi outlet Wirausaha Sukses (WS).

Dalam laporan pada peresmian kemarin, H. Mustaan menyampaikan, WS ini ditujukan untuk memperkenalkan dan mempopulerkan produk-produk olah, agar tak kalah saing dengan produk luar. Outlet ini sekaligus menjadi wadah merangkul para pelaku IUMKM di provinsi ini yang selama ini nampak jalan sendiri-sendiri dan kesulitan mengakses pasar.

“WS ini menjadi wadah dan sarana pemersatu antar UIMKM NTB yang ril, by name, by address, by produk,” demikian H. Mustaan.

Untuk menghidupkan WS ini kembali, sumber pendanannya dilakukan secara patungan antar pelaku IUMKM (swadaya murni). Sebagai bentuk solidaritas dan semangat terus mengembangkan dan mempopulerkan produk lokal.

Secara bersamaan, dilaksanakan Begawe Kuliner Tradisional yang diikuti oleh 150 IUMKM. Kegiatan ini menampilkan produk kuliner-kuliner lokal dengan mendemonstrasikan proses pembuatannya. Kegiatan yang dilaksanakan dari 29 September sampai 1 Oktober 2017 ini diharapkan akan menjadi magnet bagi wisatawan dan tamutamu pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahya Ningsih mengatakan, semangat IUMKM untuk menghidupkan kembali WS ini sangat didukung, karena lokasinya yang sangat strategis, dan sayang jika tak dimanfaatkan optimal.

“Kami mengundang dan berembuk dengan para pelaku IKM untuk menghidupkan kembali tempat ini. Sebelumnya tidak ada tamu yang datang, sekarang sudah mulai terlihat tamu-tamu berkunjung. Kegiatan Begawe Kuliner Sasak ini sekaligus untuk memancing tamu datang melihat proses pembuatan produk lokal, salah satunya makanan tradisional pangan,” ujarnya.

Sementara Sekda NTB, H. Rosiadi Sayuti menekankan semangat perajin harus terus ditumbuhkan dengan memfasilitasi dan menyiapkan sarana dan prasarana pasarnya. Tugas pelaku IUMKM adalah mengembangkan produk dan tetap menjaga kontinyuitas produksi.

Pemerintah daerah dapat membuka pasar-pasar yang terbuka, misalnya perhotelan yang jumlahnya tidak sedikit di NTB. Produk-produk lokal harus dimasukkan di sana, selain itu, peluang untuk pasar (retail) modern juga harus ditangkap dengan tetap menyiapkan produk yang memenuhi standar. (bul)

Jumat ,29/09/17

Mataram (Suara NTB) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB mempertanyakan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur penyetaraan hak mendapat pekerjaan yang layak dari perusahaan.

HWDI Provinsi NTB mempertanyakan hal itu lantaran masih dijumpai perusahaanperusahaan yang tidak membuka diri bagi para penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan partisipasinya.

“Ada anggota HWDI, yang sekarang jadi pengurus HWDI NTB ke sana kemari mencari pekerjaan, tidak ada perusahaan yang menerimanya. Padahal, dia punya keahlian dari pelatihan-pelatihan yang telah diikutinya,” kata Ketua HWDI Provinsi NTB, Sri Sukarni.

Cerita tentang penyandang disabilitas yang ditolak bekerja oleh perusahaan ini menurutnya mestinya tak boleh terdengar lagi. Karena itulah, secara kelembagaan HWDI akan bergerak.

HWDI Provinsi NTB kepengurusannya resmi dikukuhkan Selasa (26/9). Sri Sukarni mengatakan, dengan terbentuknya kepengurusan yang baru ini, HWDI akan menuntut hak-hak para penyandang disabilitas yang masih diabaikan.

HWDI Provinsi NTB telah membentuk beberapa bidang, salah satunya bidang advokasi yang akan terlibat langsung bilamana para penyandang disabilitas mendapat diskriminasi. Terbentuknya kepengurusan yang baru ini sekaligus menggagas terbentuknya kepengurusan HWDI di masing-masing

kabupaten/kota.

“Kami sedang melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.

HWDI saat ini akan fokus memperluas kelembagaannya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan, melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, mengatakan, penolakan penyandang disabilitas untuk bekerja oleh perusahaan, sama artinya melanggar Undang-Undang. Karena itu, pengawasan juga tetap dilakukan.

Sampai saat ini, Dinas belum menerima laporan adanya penyandang disabilitas yang didiskriminasi oleh perusahaan. Justru laporan yang masuk, adanya perusahaan yang memberi ruang kepada para penyandang disabilitas.

“Karena itulah, perusahaan tersebut diberikan penghargaan oleh dinas pada Job Fair beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Abdul Hadi mengatakan, Disnakertrans Provinsi NTB menyiapkan program wirausaha baru kepada mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik. Bentuknya pemberian pelatihan-pelatihan sesuai bidang keahliannya. Pelatihan sekaligus dengan memberikan bantuan peralatan kerja.

“Tahun ini ada 60 penyandang disabilitas yang ingin kami latih dalam tiga paket kegiatan. Pelatihannya macam-macam, tergantung kebutuhannya. Ada yang menjahit, mebuat keset, apa saja yang mereka bisa, kita akan fasilitasi,” demikian Abdul Hadi. (bul)

(Suara NTB/bul)

Sri Sukarni

(Suara NTB/bul)

H. Wildan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

Cegah Peredaran Narkoba PEREDARAN narkoba di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu atensi kasus yang bakal ditangani secara intens oleh aparat kepolisian. Dalam menyikapi peredaran dan penyalahgunaan barang haram ini, aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lotim mengharapkan kepedulian dari masyarakat. Demikian disampaikan Kasat Reserse Narkoba Polres Lotim, Iptu.

Surya Irawan, SH, dikonfirmasi di ruang kerjanya usai sertijab, Jumat (29/9).

(Suara NTB/yon) Surya Irawan, yang mengSurya Irawan gantikan AKP. Prayit Harianto, SH., menegaskan dalam mencegah peredaran narkoba di suatu wilayah pihaknya tidak bisa bergerak sendirian. Melainkan, dukungan dan kepedulian dari masyarakat sangat diharapkan baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda. Terlebih, anggota aparat Polres Lotim yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lotim yang hampir mencapai 1,3 juta jiwa dan tersebar di 20 kecamatan.

“Jadi langkah yang pertaman kita lakukan nanti memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang lebih awal kita godok. Bila itu sudah dilakukan, barulah kita lakukan tindakan di lapangan,” terangnya.

Selain sosialisasi, dalam penanganan kasus narkoba, ditegaskan pula sangat penting untuk dibersihkan dari dalam.

Artinya, personel Polres Lotim maupun ASN lingkup Setda Kabupaten Lotim sangat penting untuk menjalani pemeriksaan atau tes urine. Pasalnya, abdi negara menurutnya harus patut memberikan contoh kepada masyarakat. “Kita bersihkan dulu yang di dalam, baru kita keluar,”janjinya.

Perwira kelahiran Bogor, Januari 1977, diketahui sebelumnya mengemban amanah di Satuan Brimob Polda NTB serta menjadi bagian dari Densus 88 selama lima tahun. Selanjutnya, diamanahkan menjadi anggota di Satuan Reskrimum Polda NTB, Perwira di Polres Bima, kemudian kembali lagi di Bidang Hukum Polda NTB dan jabatan saat ini menjadi Kasat Resnarkoba Polres Lotim. Secara umum, dituturkannya NTB untuk kejahatan kriminal cukup marak. “Baru kali ini menjabat di bidang narkoba.

Namun dari segi teknis di lapangan sama,” ujarnya.

Surya Irawan berpandangan, Kabupaten Lotim merupakan daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, namun tidak luput jadi sasaran para pelaku pengedar narkoba. Namun secara pribadi, dirinya tidak bisa menvonis Lotim menjadi sarang narkoba. Untuk itulah pencegahan, penyuluhan kepada beberapa tokoh sangat penting untuk dilakukan tentang bahaya narkoba. “Lotim dengan daerah lain sama untuk peredaran narkoba. Kita tidak bisa katakan kalau Lotim sarang narkoba atau tidak. Intinya, bagaimana peredaran narkoba di Lotim kita berantas,” tegasnya.

Disinggung terkait peredaran obat PCC, tramadol maupun sejenisnya. Ditekannya Surya Irawan persoalan itu tentunya akan menjadi atensinya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni bekerjasama dengan Dikes untuk mengetahui obat-obat apa saja yang tidak boleh beredar di apotek. “Nanti kita akan turun ke lapangan dengan data yang diberikan oleh Dikes,”imbuhnya. (yon)

Pakai Kaos saat Sidang, Sejumlah Pejabat Diusir Wabup Tanjung (Suara NTB) Sikap indisipliner dan tak mendidik kalangan pejabat lingkup SKPD Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali membuat Wakil Bupati KLU Sarifudin, SH, MH., gerah. Saat sidang paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Kepala Daerah atas KUA PPAS RAPBD 2018, Jumat (29/9), sejumlah pejabat langsung diusir Wakil Bupati, lantaran memakai baju kaos berkerah.

Bahkan Sekdis BKD, Masjudin Ashari, yang memakai kaos oblong bertuliskan “Bunaken” langsung disemprot.

Pejabat yang tak menggunakan full dress sangat kontras dengan jas lengkap yang dikenakan Wakil bupati.

Demikian juga dengan atribut yang dikenakan oleh anggota DPRR yang hadir, dari jas, peci, hingga pin.

Dalam sidang kemarin, tercatat hanya 24 orang dari total 29 SKPD, yang hadir. Di jajaran eselon II setara Asisten dan Kepala Dinas, hadir hanya 6 orang, yakni Asisten II, Ir. Hermanto, Kepala Inspektorat, Zaenal Idrus, Kepala BPKAD, Raden Nurjati, Kadis Dikpora, Suhrawardi, Plt. Sekwan/Kepala Dinas Perpustakaan, Kartady Haris, serta Kadis Hub Kanlut, Agus Tisno. Untuk nama terakhir, terlihat ikut memakai baju tak resmi berbahan katun, sehingga harus meninggalkan ruang sidang.

Dari pantauan koran ini, jumlah pejabat SKPD yang ter-

sisa di ruang sidang sekitar 17 orang, artinya ada sedikitnya 7 orang yang diusir Wabup.

Mereka yang tersisa antara lain 6 orang di deretan kursi eselon III, dan di deretan eselon II sekitar 11 orang termasuk utusan perusahaan daerah.

“Saya minta pejabat yang hadir dalam sidang ini, khususnya yang menggunakan pakaian kaos olahraga keluar dari ruangan sidang paripurna ini, “ perintah wabup. “Tolong Pak Masjudin, silakan keluar dan ganti pakaian,” katanya langsung menyemprit Sekdis BKD itu.

Pantauan koran ini, sedikitnya terdapat sekitar 24 orang pejabat eselon II, III dan IV kemudian keluar dari ruangan. Di antaranya disebutkan Sarif adalah Sekretaris BKD dan Kepala Dinas Perhubungan Lombok Utara.

Pengusiran itu dilakukan Sarif bukan tanpa alasan, melainkan

dilakukan untuk lebih pada menjaga marwah lembaga dewan sebagai mitra pemerintah. Mantan Wakil Ketua DPRD ini berupaya agar pejabat eksekutif menunjukkan sikap saling menghargai antar lembaga, lebih-lebih kepada lembaga DPRD yang ikut menentukan arah kebijakan daerah.

“Kita ingin menghargai lembaga ini. Bukan menghargai secara personal melainkan menghargai lembaga terhormat kita karena lembaga kita sejajar.

Sewajarnya semua yang di undang harus menggunakan pakaian sesuai dengan aturan. Ini kan sidang paripurna resmi,” cetus wabup usai sidang.

Ia meminta, mulai hari kemarin tidak akan ada lagi pejabat yang menggunakan pakaian tak resmi saat sidang Dewan. Dirinya juga tak ingin ada pejabat esekutif menyepelekan atitud dalam berpakaian, apalagi menganggapn-

(Suara NTB/ist)

TERTIB - Pemdes Gili Indah menertibkan sepeda yang diparkir sembarangan di Gili Trawangan. Keberadaan sepeda yang diparkir sembarangan ini menganggu kenyamanan dan keindahan Gili Trawangan.

Ganggu Kenyamanan, Puluhan Sepeda di Gili Trawangan Ditertibkan Tanjung (Suara NTB) Puluhan sepeda yang diparkir sembarangan di areal dermaga Gili Trawangan ditertibkan oleh pemerintah desa setempat. Keberadaannya yang seolah tak bertuan mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga setempat, sehingga Pemdes Gili Indah, berinisiatif mengangkut sepeda-sepeda itu.

“Sepeda di sana itu memang sangat menggangu, kita sudah tertibkan tadi pagi. Lebih dari 100 sepeda yang kita tertibkan,” ungkap Kades Gili Indah, H. M. Taufik, Jumat (29/9).

Sebelum memindahkan sepeda dari lokasi milik publik, Taufik mengakui sehari sebelumnya sudah mempermaklumkan kepada warga agar tidak memarkir di sembarang tempat. Apalagi tujuannya untuk bisnis (disewakan). Setelah dikeluarkan imbauan, pihaknya masih melihat sepeda tersebut masih berjejer, sehing-

ga Jumat kemarin, Pemdes bersama Lang-lang Gili Indah, mengangkat sepeda tersebut.

Sepeda itu diangkut menggunakan Dongol (Cidomo tanpa Kap) untuk kemudian dibawa ke Lapangan Dusun Trawangan yang berada di belakangan pemukiman warga.

Pemilik sepeda bisa mengambilnya sendiri di lokasi tersebut. “Yang merasa kehilangan sepeda, silakan cari sendiri di lapangan,” imbuhnya.

Usai menertibkan sepeda di areal pelabuhan, Taufik berharap tidak ada warga yang kembali memarkir sepedanya di areal yang telah ditertibkan.

Pasalnya, upaya ini akan terus dilakukan guna menghindari kesan kumuh di areal publik.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menyasar areal-areal publik lain di sekeliling Trawangan. Setiap sepeda yang diparkir sembarangan (misalnya di bahu jalan) dengan tujuan disewakan, maka

siap diangkut ke lapangan oleh petugas desa.

Terpisah, langkah penertiban sepeda itu didukung oleh Komisi II DPRD KLU yang membidangi pariwisata. Ketua Komisi, Tusen Lasima, bahkan berharap agar Pemkab segera menindaklanjuti penataan lingkar Trawangan pascapenertiban roi pantai beberapa waktu lalu. “Harus ada intervesi dari pemerintah untuk memisah lajir jalan, mana untuk pejalan kaki, mana sepeda dan mana cidomo. Kita naik cidomo sampai khawatir, takut nabrak wisatawan yang bersepeda,” katanya.

Tusen menambahkan, penataan Gili agar dilakukan secepatnya. Sebab masyarakat juga menanyakan komitmen Pemkab usai bangunan mereka dirobohkan. “Sebetulnya menatanya, jangan lama-lama.

Yang saya khawatirkan, perencanaan semua itu tidak matang,” tandasnya. (ari)

Kapolres Lotim Ingatkan Anggota Polri Bersikap Netral anggota Polri yang tidak bersikap netral, saya segera mungkin memberikan sanksi.

Jangan sampai gara-gara satu oknum merusak citra Polri,” tegasnya.

Sementara untuk di Pilkada, selaku orang baru dan nomor satu di satuan Polres Lotim segera melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sejauhmana tahapan menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang. Mengingat akan ada dua pilkada, yakni pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan gubernur (pilgub). Termasuk mempelajari segala jenis dan bentuk yang berkaitan dengan pergerakan politik. Kapolres berpandangan, saat ini tim sukses dari masing-masing figur sudah mulai berkeliaran menarik perhatian masyarakat.

“Terpenting kita lakukan

ya sebagai persoalan remeh.

“Saya harap apa yang saya lakukan itu tidak menjadi polemik dan berpikir macammacam. Saya tidak mengusir, melainkan mengingatkan agar tidak diulangi kembali.”

“Jangan salah, moment di rapat tadi akan kita bahas juga dalam rapat evaluasi internal kita,” tutup Wabup.

Sementara, Ketua Baleg DPRD, Zarkasi, S.Ag., memberi apresiasi atas sikap tegas wabup pada rapat tersebut. Sikap indisipliner eksekutif selaku undangan Dewan sewajarnya ditegur, karena dalam ruang sidang, pa-

kaian pejabat harus menyesuaikan. Ia memaklumi, hari Jumat kebanyakan PNS melakukan kerja bakti di kantor masingmasing, namun bukan berarti kaos saat gotong royong tidak diganti saat menghadiri sidang.

“Kami mengapresiasi sikap Pak Wabup, apalagi beliau juga mantan Pimpinan DPRD. Harapan kami, indisipliner di ruang sidang ini yang terakhir kalinya, lebih-lebih kepada Kabag di Sekwan yang ikut diusir,” ungkap Zarkasi menunjuk Kabag Keuangan DPRD, Mudir, yang turut menggunakan kaos berkerah. (ari)

Terindikasi Langgar RTRW, Dikhawatirkan Mubazir

Memasuki Tahun Politik

Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Muh. Eka Fathurrahman mengingatkan kepada anggotanya untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Lotim. Termasuk tetap bersikap netral menyusul pesta demokrasi baik pada 13 Desember 2017 maupun pada bulan Juni 2018.

Kapolres menekankan pelaksanaan suatu pesta demokrasi tentunya sangat riskan dan rawan akan terjadinya konflik. Akan tetapi, Polri dalam pengamanan harus tetap bersikap netral dan tidak ada istilah Polri mendukung salah satu calon. Apabila ada anggota Polri yang tidak bersikap netral pada pilkada, mantan Kapolres Bima ini berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya. “Apabila di lapangan ada

(Suara NTB/ist)

DIUSIR - Sejumlah pejabat KLU yang memakai kaos diusir dari ruang sidang DPRD KLU, Jumat (29/9).

Vokasi Unram di Global Hub

BTS Sasar Desa Terisolir di Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak Base Transceiver Station (BTS) bakal dibangun di Lotim. Pembangunan BTS tersebut berstatus milik pemerintah yang lokasi pembangunannya menyasar lima desa yang saat ini masih terisolir dari teknologi informasi (IT).

Lima titik yang akan menjadi lokasi dibangunnya BTS, yakni di Desa Pemongkong dan Desa Sungkun Kecamatan Jerowaru untuk wilayah selatan. Sedangkan tiga di antaranya akan dibangun di wilayah utara, seperti di Pusuk Sembalun, Bilo Petung Sembalun dan Desa Bebidas Kecamatan Suela. Pembangunan BTS, merupakan bantuan dari Kominfo Pusat yang pembangunan fisik dari BTS tersebut dilakukan sekitar bulan Mei 2018 mendatang.

“BTS itu dihajatkan bagi wilayah yang sinyal masih lemah atau tidak ada sama sekali. Sehingga dengan dibangunnya BTS itu, nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi,”terang Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa, Jumat (29/9).

Ditambahkannya, pembangunan BTS sebanyak lima unit tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kominfo untuk Pemkab Lotim. Dari pemerintah daerah tinggal melakukan sharing dengan menyiapkan lahan serta perizinan. “Baru pertama kita dapat bantuan ini,” jelasnya.

Dengannya dibangunnya BTS pada daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki sinyal, diharapkan dapat memudahkan koordinasi, komunikasi serta masyarakat bisa mengembangkan dirinya dengan teknologi yang ada. Pasalnya, lima titik itu yang menjadi lokasi dibangunnya BTS sebelumnya untuk sinyal ponsel maupun wi fi sama sekali tidak ada atau sulit didapatkan.

Untuk BTS statusnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga setelah dibangun nantinya akan disewakan kepada para provider.

Yaya-sapaan akrabnya lebih jauh menjelaskan, pembangunan BTS itu sebelumnya diajukan ke pemerintah pusat.

Pembangunan BTS ini, menurutnya sebagai salah satu upaya untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal yang ditargetkan tuntas pada tahun 2019, sehingga tidak ada lagi wilayah yang terisolir oleh tekhnologi informasi.

Selain dari bantuan lima BTS itu, Kominfo juga mendapatkan gratis wi fi untuk beberapa desa yang tersebar di sekitar 60 lokasi, baik desa maupun puskesmas. Termasuk smart city yang dikembangkan bisa disinkronisasi nantinya. Adapun untuk saat ini, jumlah tower telekomunikasi yang dikelola oleh provider sekitar 359 yang tersebar di 20 kecamatan. (yon)

Halaman 4

antisipasi sejak dini, sehingga tidak berdampak terhadap stabilitas kamtibmas.

Kita mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan terlaksana secara demokrasi dan aman,” harapnya.

Untuk pengamanan Pilkades sebanyak 159 desa di Lotim yang dilaksanakan pada 13 Desember 2017, sudah siap dilakukan. Bahkan, pihaknya mengharapkan pesta demokrasi di tingkat desa ini tidak mempengaruhi masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Sertijab yang dilakukan dari Kasat Resnarkoba Polres Lotim dari pejabat lama AKP. Prayit Harianto kepada pejabat baru, Iptu. Surya Irawan, serta Kapolsek Sikur dari Saogi Sujana Ansar kepada pejabat baru AKP. Muh. Fatoni, SH, Jumat (29/9). (yon)

(Suara NTB/yon)

LANTIK - Kapolres Lotim Muh. Eka Fathurrahman melantik Kasat Narkoba dan Kapolsek Sikur, Jumat (29/9).

Tanjung (Suara NTB) Bangunan kampus vokasi Universitas Mataram (Unram) yang saat ini tengah dibangun di Dusun Amor-Amor, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, diindikasikan melanggar konsep Tata Ruang Wilayah. Sebagaimana kawasan AmorAmor merupakan areal mega proyek Global Hub yang tengah diproyeksikan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Kami juga mempertanyakan, kenapa di situ dibangun?

Padahal mereka tahu sendiri Amor-amor adalah titik nol lokasi pembangunan Global Hub,” kata Anggota DPRD KLU, Drs. Sengrajib, Jumat (29/9).

Anggota Komisi III yang membidang Pendidikan dan Kesehatan ini berpendapat, seharusnya SKPD terkait seperti Dikpora, Disnaker Penanaman Modal dan PTSP Lombok Utara, menimbang rencana tata ruang baik RTRN maupun RTRW daerah. KLU sendiri sampai saat ini belum bisa merampungkan Perda Perubahan RTRW dikarenakan beberapa rekomendasi lintas Kementerian (Kelautan Perikanan, Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Kementerian Agraria) belum diperoleh oleh Pemkab KLU. Akibatnya Pansus Raperda RTRW pun harus menunda tindaklanjut pembahasan raperda sampai reko-

mendasi tersebut diperoleh.

Ketatnya perencanaan aktivitas pada kawasan Global Hub seolah tidak berpengaruh bagi pembangunan Kampus Vokasi Unram yang pada tahap awal ini dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar. Saat bangunannya rampung dan Perda Perubahan RTRW diketok nantinya, dikhawatirkan Kampus Vokasi Unram akan mubazir dan tidak bisa dimanfaatkan optimal.

“Tidak mungkin mahasiswa Kampus Vokasi akan bisa belajar di situ. Harusnya mereka menunda dulu pembangunannya atau mengalihkan ke lokasi lain,” cetus politisi Nasdem Lombok Utara ini.

Logika Sengrajib, kawasan Global Hub dengan rencana kebutuhan areal 10.000 hektar bukanlah areal yang sedikit.

Tidak sembarang aktivitas boleh berlangsung pada 4 zona inti. “Kita khawatir ini akan jadi persoalan. SKPD harusnya melihat-lihat dulu sebelum membangun,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara, Drs. Suhrawardi, M.Pd., yang dikonfirmasi dengan enteng menanggapi kekhawatiran tersebut. Ia berpandangan, pada saat Perda sudah dikeluarkan, maka keberadaan Vokasi Unram (seumpama melanggar, red) akan disesuaikan.

“Program itu tidak bisa menunggu terlalu lama. Soal lokasi ditentukan oleh Pemda dalam hal ini Pak Bupati,” kilahnya. (ari)

Atasi Kekeringan

PUPR Lotim Rancang DED Bendungan Petemuk Selong (Suara NTB) Kekeirngan di wilayah selatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kabupaten Lombok Timur (Lotim). Selain mengandalkan Bendungan Pandanduri, Lotim masih membutuhkan tambahan embung untuk bisa mengairi lahan-lahan yang tidak bisa tumbuh tanamannya karena persoalan air. Menyikapi masalah itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim mulai merancang Detail Engineering Design (DED) untuk membangun Bendungan Petemuk.

“Masalah kekerigan ini masih menjadi fokus perhatian tahun 2017,” papar Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satria Wibawa. Menjawab Suara NTB, ia mengakui setiap tahun lahan-lahan pertanian di Gumi Selaparang ini mengalami kekeringan. Bagaimanapun katanya, hal itu harus menjadi perhatian.

Adanya Bendungan Pandanduri yang menambung 27 juta meter kubik air. Cuma tidak bisa memenuhi semua air areal. Sudah lakukan pemantauan di lapangan, kendala besar belum bisa menjangkau semua, karena kaitannya dengan tofografi dan elevasi, sehingga perlu ada bangunan bendungan yang baru.

Bendungan yang paling memungkinkan sesuai hasil analisa lapangan PUPR Lotim, yakni membendung air di Sungai Palung dengan Sungai Sakra. Aliran air sun-

gai yang bertemu di Petemuk itu Gabung, sehingga air limpahan dari sungai dan hujan selama ini terbuang percuma ke laut menjadi lebih bermanfaat. “Airnya nanti bisa dinikmati oleh petani dan tidak terbuang percuma ke laut,” papar Toni.

Saat debit air kecil, suplai bisa dimasukkan dari Bendungan Pandanduri. Berdasarkan hasil pertemuan sinkronisasi program dengan Kementerian PUPR di Yogyakarta beberapa waktu lalu, ditekankan pembangunan Bendungan Petemuk masuk menjadi prioritas. Harapannya tahun 2018 bisa terealisasi dengan usulan Rp 60 mllar.

Toni berkeyakinan, jika air di Bendungan Petemuk ini bisa dibendung, maka sangat bisa mengatasi kekeringan.

Untuk menindaklanjutinya dan sebagai bukti keseriusan Pemkab Lotim sudah susun DED-nya melalui APBD Perubahan 2017.

Harapannya, dana RP 60 miliar ini diberikan pusat.

Siapapun yang mengerjakan tidak dipersoalkan, baik pusat maupun pemerintah provinsi. Dipersiapkannya DED ditujukan juga untuk memenuhi syarat agar bisa memenuhi syarat. Aturan DAK saat ini sudah mulai diubah, semua perencanaan DED harus sudah dilampirkan saat pelaksanaan kontrak itu sebagai lampiran pembangunan fisik. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

Kasus Puskesmas Perampuan Bukan OTT PEMKAB Lombok Barat (Lobar) melalui juru bicara Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam memberi klarifikasi terkait kasus penggeledahan yang terjadi puskesmas Perampuan Labuapi. Menurutnya, itu bukan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebab terdapat perdebatan terkait terminologi pungli itu sendiri yang harus diatensi oleh Tim Saber Pungli NTB. Sebab Tim Saber dari filosifi awal ditugas(Suara NTB/dok) kan untuk melakukan pemH. Saepul Ahkam berantasan pungli yang dilakukan ke publik yang dilayani dan bukan yang melayani.

Menurutnya, pungli diartikan memungut seluruh pembiayaan yang dibebankan ke objek layanan yang tak ada dasar hukum.

Sasarannya juga adalah pelayanan publik. “Itu bukan OTT, karena OTT itu kan operasi tangkap tangan langsung ditangkap, ini penggeledahan biasa. Terminologi pungli itu juga kan anda tahu, objek sasarannya pelayanan publik, nah kalau yang melayani bagaimana? Inilah yang perlu diluruskan,” jelasnya, Jumat (29/9).

Yang namanya pungli, ujarnya, jika memungut komponen biaya Rp 5.000, namun diambil Rp 7.000, maka Rp 2.000 itu yang terkena pungli. Namun kasus yang terjadi di Puskesmas Perampuan itu, tidak demikian adanya. Ia mengumpamakan di instansi tertentu ada pegawai sebanyak 12 orang bukan ASN tidak jelas gajinya dari mana. Maka pejabat di instansi terkait meminta tolong untuk sepakat agar sebagian Kesra diberikan kepada staf non ASN untuk pemerataan penghasilan mereka. Menurutnya, hal itu diperbolehkan.

Karena kesra yang diperoleh tersebut untuk memperhitungkan gaji yang non ASN dan itu setelah ada kesepakatan. Menurutnya, hal Ini kebijakan internal, sehingga menurutnya tidak termasuk pungli.

Di Puskesmas Perempuan, jelasnya, dipersoalkan jasa pelayanan (jaspel) di mana jaspel yang dipotong bisa jadi untuk operasional keseluruhan. Ia sendiri tidak tahu persis untuk apa jaspel tersebut diperuntukan, namun yang perlu diluruskannya terminologi dari pungli tersebut. Kemungkinan, jelasnya, ada oknum yang tidak setuju lalu membawa persoalan ini keluar. Hal ini mestinya disampaikan langsung untuk diselesaikan di internal.

Sementara itu Sekda Lombok Barat H. Moch. Taufiq menyesalkan adanya oknum ASN Lobar yang lagi-lagi tertangkap OTT oleh tim Saber Pungli. Padahal para ASN sudah mengetahui ada tim Saber Pungli, namun tetap saja melakukan pungli. Sekda pun memastikan oknum tersebut mendapatkan sanksi dari sisi aturan kepegawaian.

Sekda mengaku tengah berada di Jakarta, sehingga belum tahu secara pasti terkait kronologi OTT yang menjerat oknum bendahara di puskesmas tersebut. Namun jelasnya, sempat dilakukan penggeledahan oleh tim saber provinsi dalam hal ini Polda. (her)

Kursi DPRD Dapil III Berpotensi Berkurang Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan perbandingan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK 2) yang diterima KPU Lombok Barat (Lobar) dari KPU pusat terjadi pengurangan jumlah penduduk di Lobar. Dibandingkan pada pemilu legislatif (Pileg) 2014 sebanyak 743.187 orang, sementara DAK 2 tahun 2017 terdapat 713.848 orang. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi pengurangan 30 ribu pemilih. Imbas dari berkurangnya jumlah penduduk ini, menyebabkan terjadi pengurangan jatah Kursi DPRD di Dapil III (Kediri-Labuapi).

Meskipun data ini belum final, karena penyelesaiannya tanggal 17 Desember 2017, karena akan ada penyerahan DAK untuk asumsi penataan dapil. Namun KPU mempertanyakan kenapa terjadi pengurangan selama 5 tahun tersebut. “Namun pengurangan jumlah penduduk berdasarkan perbandingan data DAK 2 ini berimplikasi terhadap jumlah kursi masing-masing dapil kalau menggunakan DAK 2 baru, maka terjadi pengurangan dua kursi di Dapil III (Kediri-Labuapi),” ujar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lobar, Suhardi, Jumat (29/9).

Mengacu DAK 2 Pileg tahun 2014 dengan jumlah penduduk 743.187 jiwa, jumlah kursi DPRD di Lobar sebanyak 45, sedangkan DAK 2 tahun 2017 sebanyak 713.848 jiwa. Dengan rincian, dapil I terdiri dari Kecamatan Sekotong jumlah penduduk 52.138 jiwa dan Kecamatan Lembar 60.129, sehingga total mencapai 112.268 jiwa.

Dibandingkan DAK 2 tahun 2017, terdapat penambahan jumlah penduduk di Sekotong mencapai 67.170 jiwa, sedangkan Kecamatan Lembar 60.618 jiwa, sehingga total 127.708 jiwa.

Di dapil I terdapat penambahan 1 kursi menjadi 8 kursi. Dapil II (Gerung-Kuripan), berdasarkan DAK 2 tahun 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Gerung 96. 165 jiwa dan Kecamatan Kuripan sebanyak 42.529 jiwa sehingga total mencapai 138.694 jiwa. Sedangkan DAK 2 tahun 2017 terdapat terjadi penurunan penduduk sebanyak 88.005 jiwa dan Kuripan sebanyak 46.588 jiwa, sehingga total terdapat penurunan mencapai 134.593 di Dapil II, namun jumlah Kursi DPRD di Dapil II bertambah dari 8 menjadi 9.

Berbeda halnya dengan Dapil III (Kediri-Labuapi), terjadi pengurangan jatah kursi dari 10 kursi menjadi 8 kursi. Karena mengacu DAK 2 Pileg 2014 lalu jumlah penduduk di Kediri mencapai 83.720 jiwa dan Labuapi 86.770 jiwa dengan total penduduk 170.490 jiwa. Dibandingkan pada DAK 2 tahun ini, jumlah penduduk di Kediri mencapai 60.764 sedangkan Labuapi 70.868 jiwa sehingga total penduduk mencapai 131.632 di Dapil III. Di Dapil IV (Batulayar-Gunungsari) jumlah kursinya tetap sebanyak 9, dengan jumlah penduduk di Batulayar pada Pileg tahun 2014 sebanyak 55.970 jiwa. Sedangkan di Gunungsari sebanyak 89.355 jiwa, sehingga total penduduk di Dapil IV sebanyak 145.325 jiwa.

Dibandingkan DAK 2 tahun ini, jumlah penduduk di Batulayar sedikit bertambah menjadi 55.994 jiwa, sedangkan Gunungsari 91.946 jiwa. Demikian pula di Dapil V (Lingsar-Narmada) jumlah kursi tetap sebanyak 11, rincian jumlah penduduk di Lingsar sebanyak 81.007 jiwa sedangkan Narmada sebanyak 95.403 jiwa.

Dibanding DAK 2 tahun ini, jumlah penduduk Lingsar berkurang menjadi 77.608 jiwa dan Narmada 94.287 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, jelasnya, akan terjadi pergeseran kursi Dapil III bergeser ke Dapil I dan II. Sedangkan jumlah kursi di dapil lainnya tetap. Data jumlah DAK 2 ini dikeluarkan oleh Kemendagri ke KPU Pusat, tertanggal 26 September 22 lalu ditindaklanjuti dengan SK KPU nomor 165 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan Jumlah Penduduk di setiap kabupaten di setiap provinsi.

Menindaklanjuti hal ini, pihaknya akan mengundang para pengurus parpol hari Ahad besok. Pihaknya juga akan memberi sosialiasi terkait tata cara pendaftaran dan verifikasi faktual sampai penetapan peserta pemilu. Sebelum penetapan parpol peserta pemilu, jelasnya, akan disosialisasikan. Untuk bisa masuk, jelasnya, salah satu syaratnya parpol harus masuk sistem informasi parpol (SIP). (her)

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - KPU Lobar menggelar konferensi pers terkait pengurangan jumlah penduduk di Lobar, Jumat (29/9).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tiga Randis DPRD Loteng Dinyatakan Hilang Praya (Suara NTB) Proses pengembalian kendaraan dinas (randis) berupa sepeda motor yang dibawa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) masih menyisakan persoalan. Dari 40 unit sepeda motor yang harus dikembalikan. Hanya 37 unit saja yang bisa dikembalikan ke pemerintah daerah. Sisanya, sebanyak tiga unit sepeda motor belum kembali sampai saat ini.

“Masih ada tiga lagi yang belum kembali, karena hilang,” ungkap Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Jumat (29/9).

Perihal hilangnya tiga sepeda motor dinas tersebut sudah dilaporkan ke Inspektorat Loteng dan sampai sejauh ini masih dilakukan penelusuran.

Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah kendaraan tersebut benar-benar hilang atau tidak. Setelah itu, Inspektorat Loteng baru akan menentukan tindakan seperti apa yang akan dilakukan terkait persoalan tersebut, apakah pihak pemegang tetap harus mengembalikan fisik berupa

kendaraanya atau ganti rugi.

Berapa besaran ganti rugi yang harus dikembalikan, juga tergantung hasil perhitungan nilai kendaraan tersebut. “Itu semua tergantung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat yang sampai saat ini masih kita tunggu hasilnya seperti apa,” tegasnya.

Sebelumnya, Inspektorat Loteng sudah menyerahkan LHP terkait kendaraan dinas ke Sekretariat DPRD Loteng.

Tapi itu LHP terhadap kendaraan yang sudah kembali secara fisik saja. sedangkan untuk kendaraan yang hilang, sampai saat ini LHP-nya masih belum diterima.

Adapun untuk mobil dinas yang dipegang oleh unsur pimpinan DPRD Loteng, semuanya sudah dikembalikan ke pemerintah daerah. Hanya memang belum ada berita acara serah terimanya ke pemerintah daerah. Tapi fisik ken-

daraan sudah dikembalikan ke pemerintah daerah.

Namun khusus untuk mobil dinas pimpinan Dewan, tidak dikembalikan, karena pimpinan memutuskan untuk tetap membawa kendaraan dinas bersangkutan dan itu dibolehkan secara aturan. Dengan konsekuensi tentunya pimpinan Dewan bersangkutan tidak akan menerima tunjangan transportasi. “Jadi pimpinan Dewan bisa memilih salah satunya. Tetap membawa kendaraan dinas atau mengambil tunjangan transportasi,” ujar mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

Ketahuan Mencuri, IRT Digelandang Polisi Praya (Suara NTB) Seorang ibu rumah tangga (IRT), Inaq A (70) warga Desa Jenggik Utara Kecamatan Terara Lombok Timur (Lotim), digelandang aparat Polsek Kopang Lombok Tengah (Loteng).

Inaq A ketahuan mencuri dua dus minuman di toko kelontong milik Darmawan, warga Desa Bebuak Kecamatan Kopang.

Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan aparat kepolisian.

Kasus pencurian berlansung pada Sabtu (23/9) lalu. Waktu itu, pelaku menjalankan aksinya sekitar pukul 10.00 wita. Berawal saat pelaku datang ke toko korban hendak berbelanja beberapa kebutuhan di toko tersebut. Kebetulan, pada waktu itu pembeli tengah ramai berbelanja di toko korban.

Melihat situasi begitu ramai, niat jahat pelaku pun muncul. Saat korban yang merupakan pemilik toko sedang lengah, pelaku lantas mengambil dua dus minuman

gelas. Apes bagi pelaku, aksinya diketahui oleh warga dan meneriaki pelaku.

Melihat hal ini, korban dan warga langsung melakukan pengejaran. Dan, tidak jauh dari pasar, pelaku berhasil diamankan. Pelaku sempat membatah kalau telah mencuri barang korban. Namun korban terus menginterogasi pelaku.

Tidak mau terjadi keributan lebih besar, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kopang. Di sana pelaku menjalani pemeriksaan lebih intensif. Adapun barang bukti berupa dus dus minuman gelas juga sudah diamankan di Mapolsek Kopang.

“Awalnya korban ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan cara baik-baik. Tapi karena pelaku ngotot, akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan perbuatan pelaku ke aparat kepolisian,” ungkap pjs.

Kasubag. Humas Polres Loteng, Aipda Taufik, seizin Kapolres Loteng, Jumat (29/9). (kir)

Fauzan Diundang Khusus ’’Fit and Proper Test’’ di DPP PDI-P Giri Menang (Suara NTB) Sosok H. Fauzan Khalid, SAg., MSi., mengikuti fit and proper test di DPP PDI-P, Jumat (29/9) kemarin. Kegiatan ini diikuti Fauzan Khalid yang juga Bupati Lombok Barat (Lobar) ini setelah mendapat undangan khusus dari DPP PDI-P di Jakarta. Sebelumnya, Fauzan Khalid tidak bisa hadir pada fit and proper test Jumat lalu, lantaran ada kesibukan.

“Kami waktu itu sudah menyampaikan permakluman ke PDI-P. Dan syukurnya mereka (PDI-P, red) memahami. Dan kami dipanggil untuk mengikutinya hari ini, (Jumat kemarin),” ungkapnya, Jumat (29/9).

Atas undangan ini, Fauzan Khalid sangat yakin, jika PDI-P merupakan partai nasionalis yang terbuka bagi semuanya.

“Tentu kami sangat senang diberi kesempatan ini,” singkatnya.

Sementara itu Ketua DPC PDI-P Lobar H. Sardian menegaskan PDI-P sangat terbuka terhadap semua bakal calon yang telah mendaftar. “Itu memang

keputusan DPP PDI-P untuk mengundang kembali untuk mengikuti mekanisme yang ada,” katanya.

Diakuinya, saat fit and proper test yang digelar Jumat pekan lalu Fauzan Khalid mempermaklumkan tidak bisa hadir. “Karena alasannya cukup masuk akal, kemudian kami sampaikan ke DPP setelah mendapat restu dari DPD PDI-P NTB. Dan keputusannya begitu,” ungkapnya.

Sardian menambahkan, pada jadwal Jumat lalu ada empat figur yang mengikuti tes.

Mereka adalah H.M. Izzul Islam, H. L. Sajim Sastrawan, Nauvar F Farinduan dan TGH. Khudari Ibrahim. Sementara satu nama lagi yakni Lalu Jaya Asbani mundur tanpa alasan yang jelas.

Ia menegaskan, pelaksanaan tahapan ini salah satu bukti bahwa penjaringan yang dilakukan di DPP belum mengarah dan memberikan dukungan ke kandidat tertentu. Sebab proses di PDI-P tengah berjalan, artinya hal ini membuktikan bahwa proses di PDI-P transparan. (her)

(Suara NTB/ist)

TES - H. Fauzan Khalid saat mengikuti fit and proper test di DPP PDI-P, Jumat (29/9).

(Suara NTB/her)

PJU - Lampu PJU di jalur bandara II yang mulai dipasang. Banyak keluhan dari pengguna jalan, karena lampu di jalur ini banyak tidak berfungsi.

Penggantian Lampu PJU Diduga Salahi Aturan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur bandara II yang mati telah diganti Pemda. Namun proses pengantian ini diduga menyalahi aturan, lantaran aset berupa lampu belum diserahterimakan dari Balai Jalan Nasional (BJN) ke Pemda Lombok Barat (Lobar). Namun, untuk menenuhi desakan masyarakat pengguna jalan, maka lampu diganti pemda.

Untuk memasukkan aset ini sebagai milik Pemda Lobar, bisa dilakukan setelah penyerahan ke Pemda.

Hal ini disampaikan Kabid Tata Kota dan Pertamanan Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar Saepul, Jumat (29/9).

Pihaknya sendiri sudah koordinasi dengan BJN terkait kapan diserahkan. Menurutnya, penyerahan harus segera dilakukan, sebab jika mati lampu PJU bisa ditangani pemda . Sejauh ini, lampu PJU yang mati di sejumlah titik terpaksa diganti pemda, meskipun melangar aturan karena belum diserahterimakan.

Diakuinya, banyak keluhan yang disampaikan ke bupati, sehingga lampu tersebut pun diganti. Untuk pemasangan jaringan listrik PJU bandara II kembali dianggarkan Rp 630 juta. Kali ini, jaringan yang dipasang di jalur cepat bagian kiri dan kanan yang mencapai ratusan titik PJU. Saat ini tengah proses pemasangan,

setelah tender beberapa waktu lalu selesai dilaksanakan melalui ULP. Ditargetkan, pertengahan oktober tahun ini bisa selesai dan lampu PJU di jalur tersebut bisa menyala. “Sekarang ini sedang dikerjakan, sampai titik perbatasan,”jelasnya.

Ia meminta agar BJN mengganti aksesoris PJU yang banyak dicuri di jalur bandara II. Pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke polres, pihak polisi pun telah menangkap pelaku pencuri aksesoris tersebut.

Untuk diketahui, pengerjaan proyek jaringan listrik PJU tahap I tahun lalu dialokasikan senilai Rp 400 juta. Namun proyek ini molor dari target waktu sesuai kontrak tanggal 27 Agustus tahun lalu. (her)

Hari Ini, Pasangan Suhaili-Amin Diperkenalkan ?

Praya (Suara NTB) Momen perayaan Rahman Rahim Day di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang digelar Sabtu (30/9) ini, bakal dijadikan momentum bagi pasangan H.M.Suhaili FT, dan H.Muh. Amin (Suhaili-Amin) memperkenalkan diri kepada publik. Mereka diyakini bakal berpasangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang.

Kabar akan adanya “deklarasi” pasangan Suhaili – Amin tersebut sudah mulai tersebar di kalangan pejabat dan elite politik di Loteng. Di mana pasangan tersebut nantinya akan diusung oleh tiga partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kabar tersebut makin diperkuat dengan kabar pertemuan antara H.M. Suhaili, FT., selaku Ketua DPD I Partai Golkar NTB dengan H. Muh. Amin, selaku Ketua DPW Partai Nasdem NTB serta Ketua DPW PKB NTB, Kamis (28/9) malam. Dan, secara mendadak Panitia Pelaksana Rahman Rahim Day memindahkan lokasi

perayaan dari semula di Masjid Agung Loteng pindah ke Bencingah Adiguna Praya. Demikian juga waktu pelaksanaannya.

Semula akan digelar pada pagi hari dialihkan menjadi sore hari.

“Ya, untuk lokasi dan waktu pelaksanaan Rahman Rahim Day dipindahkan. Dari masjid Agung ke Bencingah Adiguna Praya. Dan, dilaksanakan pada sore hari, tidak pagi hari seperti rencana semula,” aku Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (29/9).

Disinggung pemindahan waktu dan tempat pelaksanaan Rahman Rahim Day tersebut. karena akan ada deklarasi pasangan Suhaili-Amin, Herdan enggan berkomentar. Namun demikian, ia juga tidak mau menampik kabar tersebut. “Kalau masalah itu (deklarasi Suhaili-Amin,red) di luar konteks. Tapi yang jelas, untuk perayaan Rahman Rahim Day tetap digelar. Hanya ada beberapa perubahan sedikit,” tandasnya.

Selain masalah tempat dan waktunya yang dipindah, semua agenda perayaan Rahman Rahim Day tetap sesuai rencana awal. Di mana akan ada sekitar

7.200 anak yatim dan orang jompo yang akan hadir. Sekaligus nanti akan mendapat santunan.

Semua elemen masyarakat dan unsur pemerintahan di daerah ini, juga direncanakan hadir.

Termasuk rencana menghadirkan qori internasional asal Mesir, Syaikh Mahmoud El Shahat Anwar juga tetap. Pihaknya manajemen dari qori internasional tersebut juga sudah menyatakan tidak mempersoalkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Rahman Rahim Day tersebut.

Kendati demikian, Herdan, menegaskan kalau rencana pemindahan lokasi perayaan Rahman Rahim Day sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu disampaikan langsung oleh Bupati Loteng dengan beberapa pertimbangan. Di mana erayaan Rahman Rahim Day bakal dihadiri ribuan orang, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan berupa sampah, kalau digelar di parkiran Masjid Agung Loteng.

Selain itu, kondisi parkiran Masjid Agung yang terpencar, akan menyulitkan proses komunikasi dengan peserta yang hadir. Sementara kalau pelaksaan-

(Suara NTB/kir)

PASANG TEROP - Pekerja tengah memasang terop tempat dilaksanakan Rahman Rahim Day di Bencingah Agung Praya. Di tempat ini juga, pasangan Suhaili – Amin direncanakan diperkenalkan. nya di Bencingah Adiguna Praya, konsentrasi peserta bakal terpusat di satu tempat, sehingga target dari pelaksanan Rahman Rahim Day bisa optimal.

“Kalaupun banyak sampah, karena dilaksanakan di area umum tidak akan jadi omongan orang. Beda kalau dilaksanakan di area masjid, pastinya akan jadi sorotan. Karena area masjid bakal

dipenuhi sampah. Begitu juga untuk proses komunikasi, akan lebih mudah kalau dilaksanakan di Bencingah Praya” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah pengurus Partai Golkar, Partai Nasdem maupun PKB di Loteng yang coba dikonfirmasi terkait rencana deklarasi tersebut tidak ada satupun yang bersedia memberikan komentar. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Kegiatan Sub Bagian Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sekolah Diminta Selektif Usulkan Penerima PIP Non KIP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak sekolah diminta selektif usulkan siswa penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) Non Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2017. Mengingat banyak sekolah yang asal usul tanpa mengacu kepada mekanisme pengusulan penerima.

“Dana PIP Non KIP ini sebenarnya sudah bisa dicairkan.

Namun banyak sekolah semua siswanya diusulkan. Sehingga terkendala data lantaran banyak sekolah yang main usul tanpa mengacu terhadap mekanisme pengusulan penerima.

Sekolah diminta untuk selektif ,”cetus Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Sub Bagian Tugas Perbantuan, M. Husnul Alwan, S. Ag.

Berdasarkan juknis PIP 2017, persyaratan penerima harus memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus. Seperti berstatus yatim piatu atau siswa terdampak bencana alam dan mengalami kelainan fisik.

Menurut Alwan, usulan tanpa seleksi itu menyebabkan data harus diverifikasi kembali. Mengingat jumlah usulan melampaui jatah dari pemerintah pusat. Jatah PIP non KIP tahun 2017 hanya 1.530 orang.

Sementara usulan dari sekolah mencapai 6000 orang. “Inilah yang membuat kami bingun.

Minim, Petani di Sumbawa Ikut Program AUTP Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Sumbawa sudah sejak lama bergulir. Bahkan pihak Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa juga sudah melakukan sosialisasi di hampir seluruh kecamatan yang ada. Namun hingga kini masih minim petani yang mau masuk asuransi tersebut.

Kepala Distan Sumbawa, Tarunawan, S.P., S.Sos yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/9) menyampaikan, program AUTP ini sejak 5 tahun sudah sejak 5 tahun (Suara NTB/ind) lalu. Asuransi ini biayanya Tarunawan sebagian ditanggung pemerintah dan sebagiannya ditanggung petani. Untuk petani hanya membayar Rp 36 ribu setiap musim tanam. Ketika nantinya terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh hama penyakit, kekeringan atau iklim, banjir dan sebagainya, akan diganti dengan asuransi. Adapun besaran dana ganti rugi Rp 5 juta perhektar. Namun dari beberapa kali melakukan sosialisasi, petani belum tertarik untuk masuk asuransi ini.

“Selama beberapa kali kami melakukan sosialisasi, sepertinya belum tertarik petani untuk ikut,” ujarnya.

Diakuinya, program ini sudah disosialisasikan hampir tiga tahun lebih. Sosialisasi itupun sudah dilakukan di hampir seluruh kecamatan di Sumbawa. Tetapi hanya petani di Kecamatan Alas yang masuk dalam asuransi ini. Dimana ada sekitar 50 hektarlahan.

Sehingga saat terjadi kerusakan tanam, langsung dilakukan pergantian. “Sudah sering kita sosialisasikan, namun baru petani Kecamatan Alas yang masuk sekitar 50 hektar. Bahkan sudah dilakukan pergantian setelah terjadi kerusakan,” tukasnya.

Disinggung penyebab masih minimnya petani yang masuk asuransi, diakuinya kemungkinan karena petani belum pernah mengikuti asuransi dan belum begitu paham. Padahal program ini sangatlah bermanfaat. Untuk itu, kedepannya pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi sebagai upaya menarik minat petani agar ikut masuk asuransi ini. “Memang untuk asuransi terbatas dan tidak disediakan untuk semua petani. Hanya sekedar uji coba dulu. Tapi sekitar 5000 hektar untuk tahun 2017 ini belum habis. Baru 50 hektar. Itulah tinggal kita pacu kesadarannya. Tinggal kesadaran petani saja,” pungkasnya. (ind)

PT AMNT Setujui 554 Karyawan Program RTK Taliwang (Suara NTB) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akhirnya memfinalkan sebanyak 554 karyawannya untuk dilepas yang sebelumnya telah mengajukan pensiun pada program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK).

Kasi Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transsmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Tohiruddin, SH mengatakan, keputusan PT AMNT merilis 554 karyawannya tersebut telah disampaikan kepada pemerintah setempat. “Yang 554 itu sudah final dan sekarang sedang diproses oleh perusahaan untuk penyelesaian administrasi dan kewajiban perusahaan terhadap setiap karyawan itu,” terangnya kepada wartawan, kemarin.

Secara keseluruhan dari 2263 karyawan yang mengambil paket RTK. Di tahun 2017 ini PT AMNT berencana akan merilis sebanyak 725 karyawannya. Dijelaskan Tohir, melihat rencana perusahaan tersebut masih tersisa sebanyak 171 karyawan lagi yang akan segera disetujui pengajuan pensiunnya sebelum tahun ini berakhir.

“Untuk yang sisanya belum ada pemberitahuan kapan akan disetujui. Tapi kami lihat akan segera, mungkin bulan depan (oktober) atau November karena untuk penyelesaiannya kan butuh waktu,” urainya.

Untuk sisa sebanyak 1538 karyawan, diakui Tohir sejauh ini PT AMNT belum memberikan informasi kepada Pemda KSB kapan akan disetujui pengajuan pensiunnya. Apakah akan segera di mulai di awal tahun 2018 atau ada kebijakan lain terhadap mereka.

“Yang tahun 2018 perusahaan belum sama sekali memberikan gambarannya kepada kita. Tapi yang jelas dari komunikasi yang selama ini terbangun dengan manajemen mereka akan bertahap menyetujui dengan melihat kondisi perusahaan,” sebutnya.

Selanjutnya ditanya mengenai rekrutmen PT MacMahon Indonesia yang akan memanfaatkan para karyawan eks PT AMNT tersebut? Tohur mengaku, informasi terbaru dari perusahaan aliansi PT AMNT itu akan menyiapkan rekrutmen karyawan sebanyak 1205. Namun demikian belum ada kepastian metode yang akan digunakan oleh MacMahon apakah menggunakan sistem transfer (pengalihan) atau rekrutmen baru pekerja eks PT AMNT itu.

“Ini yang kita belum tahu. Apakah pengalihan atau direkrut baru, kita masih tunggu informasinya dari perusahaan,” paparnya.

Terlepas metode yang akan digunakan, Tohir menegaskan, proses rekrutmen karyawan PT MacMahon Indonesia nantinya harus sepengetahuan Pemda KSB dalam hal ini Disnakertrans. Ia menyatakan, Disnakertrans KSB berkepentingan terhadap penerimaan pegawai perusahaan yang akan mengelola departemen penambangan di proyek Batu Hijau itu karena ada sejumlah kebijakan daerah yang harus dapat diakomodir di dalamnya.

“Kita punya kebijakan soal porsi rekrutmen tenaga lokal yang harus dipatuhi setiap perusahaan yang beroperasi di daerah. Kita akan kawal itu di proses rekrutmen MacMahon dan mereka harus mematuhinya,” tandasnya. (bug)

Datanya kita kembalikan lagi ke sekolah untuk diverifikasi ulang. Jangan asal diusulkan.

Apalagi jatah (PIP non KIP) kita terbatas,”keluhnya.

Alwan membantah jika kesalahan tersebut terjadi akibat minimnya sosialisasi.

Sebab semua sekolah sudah memegang juklak-juknis PIP. Dia menduga pihak sekolah tidak membaca secara rinci.

“Kami sudah bagikan juknis ke semua sekolah. Mungkin tidak baca,”katanya menduga.

Masalah lainnya, masih banyak penerima PIP 2015 dan 2016 yang belum mencairkan.

Entah apa kendalanya. Mestinya PIP sudah dicairkan agar bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ada pun mekanisme

pencairan, siswa penerima bisa langsung mendatangi bank penyalur. Dengan membawa dokumen pendukung seperti KIP, Kartu pelajar, KTP, KK dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Jika tidak bisa sendiri, bisa juga diwakilkan.

Pencairan kolektif ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah setempat atau bendahara sekolah. Dengan ketentuan membawa dokumen pendukung seperti surat kuasa dari orang tua atau wali murid.

Kemudian membawa Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM). Surat keterangan kepala sekolah, fotokopi KTP kepala sekolah, fotokopi SK pengangkatan yang masih berlaku.

Serta menunjukkan aslinya. Ter-

akhir membawa buku tabungan peserta didik bersangkutan.

Pengambilan secara kolektif ini dilakukan dengan ketentuan, penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang sulit akses ke bank penyalur. Penerima PIP tinggal di daerah sulit transportasi. Misalnya biaya transportasi mahal dan transportasi terbatas. Ketentuan terakhir, penerima PIP sedang sakit, praktik kerja lapangan, mengalami bencana, atau hambatam lain yang tidak terduga.

Ada pun besarannya, peserta didik SD kelas I, II, III, IV, dan V tahun pelajaran 2016/ 2017 untuk dua semester yakni Rp 450 ribu per siswa. Sedangkan peserta didik kelas VI tahun pelajaran yang sama

hanya satu semester dengan besaran Rp 225 ribu untuk satu semester. Sementara untuk peserta didik kelas II, III, IV, V dan VI tahun pelajaran 2017/2018 diberikan dua semester Rp 450 ribu.

Sedangkan untuk peserta didik SMP kelas VII dan VIII tahun pelajaran 2016/2017 diberikan sebesar Rp 750 ribu per siswa untuk setahun. Kelas IX tahun pelajaran yang sama diberikan hanya Rp 375 ribu untuk satu semester. Sementara bagi peserta didik kelas VIII dan IX tahun pelajaran 2017/ 2018 diberikan Rp 750 ribu untuk satu tahun. Sedangkan peserta didik kelas VII tahun pelajaran yang sama Rp 375 ribu untuk satu semester. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

M. Husnul Alwan

Belasan Hektar Lahan Pertanian di Sumbawa Terancam Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 13 hektare lahan pertanian di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Sumbawa terancam kekeringan. Data itu berdasarkan laporan yang diperoleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dari pihak kecamatan setempat baru-baru ini.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, S.P., S.Sos kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Dimana selain bukan daerah irigasi, petani di wilayah setempat juga telat menanam

padi. “Hanya di Jotang saja.

Karena itu bukan daerah irigasi. Dan disana juga telat tanam,” ujarnya, Jumat (29/9).

Dijelaskannya, ada 15 orang petani di wilayah setempat yang lahannya terancam kekeringan.

Sementara petani lainnya sudah terlebih dahulu menanam padi dan hampir panen.

“Mungkin jika dia bersamaan dengan temannya menanam, tanaman padinya sudah hampir panen,” tukas Tarunawan.

Rencananya, Jumat (29/9) malam akan dilakukan pertemuan dengan para penyuluh di kantor desa setempat. Guna mencari seperti apa solusi yang bisa dilakukan. Kalaupun ada sumber air untuk mengairi swah setempat, maka pihaknya akan mencoba membantu dengan pompa.

“Kalau ada sumber air kita bantu pompa. Tapi nanti malam ada pertemuan di Kan-

tor desa dengan teman penyuluh untuk mencari solusinya seperti apa,” pungkasnya.

Sebetulnya, sambung Tarunawan, sejak dulu pihaknya sudah menganjurkan petani untuk masuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Karena dengan masuk AUTP para petani relatif tidak terlalu dirugikan. Dimana mereka hanya membayar Rp 36 ribu satu musim tanam. (ind)

Tiga BUMDes di KSB Dapat Dukungan Anggaran Provinsi

(Suara NTB/arn)

PAWAI BUDAYA - Pelepasan peserta pawai budaya oleh Wakil Bupati Sumbawa didampingi Sekda Sumbawa, para Asisten dan starf ahli Bupati di depan Lapangan Pahlawan Sumbawa.

FPM 2017, Giliran OPD Ramaikan Pawai Budaya Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah peserta dari kecamatan, sejumlah kabupaten dan lintas etnis, giliran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut andil dalam memeriahkan kegiatan Pawai Budaya Festival Pesona Moyo (FPM) 2017. Kegiatan yang digelar pada Jumat (29/ 9) kemarin ini menampilkan adat istiadat dan tradisi budaya serta kearifan lokal Sumbawa.

Para peserta dilepas Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang start di Lapangan Pahlawan. Masingmasing peserta menampilkan adat istiadat dan tradisi kearifan lokal Sumbawa. Seperti Tama Lamung, Pungka Desa, Pangantan Ngindreng, Antat Ngaji, Prosesi Beang Sameto’, Ngasak Rame, dan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, selain untuk menyemarakkan Festival Pesona Moyo 2017, pelaksanaan pawai budaya ini juga untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan dan kebanggan terhadap nilai-nilai kearifan budaya Tau Samawa.

Menurutnya, sebagai upaya dalam mempertahankan tradisi budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi, budaya mempunyai fungsi yang sangat besar bagi pembangunan peradaban

masyarakat Sumbawa, yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Yaitu Adat Barenti ko Sara’, Sara’ Barenti ko Kitabullah dan memiliki falsafah Taket ko Nene, KangilaBoatLenge.Sehingganilainilai tersebut masyarakat Sumbawa dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap sesuai dengan norma dan lingkungannya serta mampu mengembangkan potensi dan prilakunya dengan baik.

Dijelaskan Wabup, keikutsertaan berbagai pihak dalam eventevent Festival Pesona Moyo 2017, seperti partisipasi segenap ASN perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa pada acara pawai budaya kali ini, dapat dinilai sebagai respon baik dari masyarakat Sumbawa. Keberadaan kegiatan ini mampu menggambarkan kemajuan budaya tradisional Sumbawa yang sekian lama berhadapan dengan budaya modern. Insya Allah kedepan hal semacam ini mampu memberikan nilai tambah yang baik di daerah Sumbawa.

“Insya Allah kedepan apabila ini bisa kita pertahankan, maka saya minta kepada Dinas Pariwisata untuk menilai kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka Festival Pesona Moyo ini. Sehinggakedepanapayangmasihkurang bisa kita perbaiki. Sehingga betul-betul FPM ini begitu mengena

di hati masyarakat dan juga dapat membawa dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sumbawa ini,” ujarnya.

Penyelenggaraan Festival Pesona Moyo Tahun 2017 kata Wabup, memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi event untuk mendorong pariwisata Sumbawa, juga menjadi wadah yang sangat baik dalam memelihara kekayaan budaya Tana Samawa. Apalagi daerah Sumbawa telah menjadi anggota dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang memiliki tujuan untuk melestarikan pusaka alam dan juga pusaka budaya yang menjadi modal dasar bagi pembangunan di masa depan.

“Dalam kaitan itu maka hari ini kita bersama-sama hadir untuk mengikuti pawai budaya sebagai bagian dari upaya kita dalam melestarikan tradisi budaya daerah sekaligus mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki kepada masyarakat luar. Selaku pimpinan daerah maupun pribadi, saya merasa bahagia hadir di tengah sahabat sekalian para peserta pawai budaya dari segenap perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupatren sumbawa. Saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi sahabat sekalian dalam menyemarakkan pawai ini,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Upaya percepatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Tercatat 3 unit BUMDes di tahun 2017 ini memperoleh support anggaran untuk penguatan kelembagaan dan permodalannya oleh provinsi.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) KSB, tiga BUMDes yang mendapat dukungan anggaran dari provinsi itu di antaranya, BUMDes desa Tambak Sari, desa Kiantar di kecamatan Poto Tano dan BUMDes Benete kecamatan Maluk. “Kita tahun ini dapat jatah untuk BUMDes ketiga desa itu,” terang kepala BPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada wartawan, Jumat (29/9).

Ia menjelaskan, untuk setiap BUMDes masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp 100 juta. Sesuai ketentuan dana tersebut diperuntukan khusus untuk penguatan kelembagaan dan permodalan unit usaha yang dikelola masing-masing BUMDes. “Jadi sudah ada porsinya sehingga BUMDes harus memaksimalkan anggaran bantuan itu sebaik mungkin,” ujarnya.

Diakui Mulyadi, sejauh ini dana bantuan tersebut belum dicairkan oleh Pemprov NTB. Karenanya ia berharap Pemprov melalui dinas teknisnya dapat segera merealisasikannya mengingat bantuan tersebut sangat ditunggu oleh BUMDes penerima. “Mekanisme penyalurannya mungkin akan langsung ke kas BUMDes bersangkutan. Dan itu bagus supaya cepat dimanfaatkan,” paparnya.

Mulyadi menyebutkan, ketiga BUMDes yang mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov NTB itu memiliki potensi unit usaha yang sangat bagus. BUMDes Tambak Sari dan Kiantar sementara ini ten-

(Suara NTB/bug)

Mulyadi gah menggeluti usaha pembelian produk tanaman jagung milik petani setempat, sedangkan BUMDes Benete memiliki unit usaha sektor perikanan.

“Bantuan dari provinsi itu juga tentu sudah melihat prospek masing-masing BUMDes makanya diberikan bantuan,” sebutnya.

Ia pun berharap, kepada ketiga BUMDes yang memperoleh bantuan anggaran dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Sebab program pengembangan BUMDes saat ini menjadi salah satu target pemeirntah dalam upaya memandirikan desa dalam membantu ekonomi masyarakat. “Saya ingatkan desa yang mendapat bantuan jangan menyalahgunakannya,” tegasnya.

Selain bantuan dari provinsi, tahun ini juga dua desa di KSB mendapatkan bantuan infrastruktur dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut berupa anggaran pembangunan embung sebesar Rp 200 juta per desa, di mana desa yang mendapatkannya masingmasing desa Tebo dan Senayan kecamatan Maluk. “Dua desa itu dapat bantuan pusat untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakatnya,” pungkasnya. (bug)

Embung Desa Seloto Belum Dimaksimalkan Taliwang (Suara NTB) Keberadaan Embung di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang sampai dengan saat ini belum bisa difungsikan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh pihak kontraktor sebagai acuan penunjang pemanfaatan embung ini secara maksimal. Kondisi ini kembali diperparah dengan adanya item pekerjaan yang dianggap sudah rusak dan belum ditangani oleh pihak kontraktor.

Informasi yang dihimpun Suara NTB di lapangan menyebutkan, anggaran untuk pembangunan embung tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp. 4 milair yang bersumber dari APBN tahun 2016. Didalam anggaran tersebut juga sudah ter-

masuk didalamnya item pemeliharaan selama satu tahun lamanya. Tetapi pada kenyataannya setelah selesai dikerjakan sekitar awal tahun 2017 lalu, sampai dengan saat ini belum ada pemeliharaan sama sekali terhadap aset nasional ini. Sehingga sudah ada sisi salah satu bangunan yang dianggap sudah rusak.

Kepala Desa (Kades) Seloto Lukmanul Hakim SP, kepada Suara NTB, Jumat (29/9) mengungkapkan, memang di satu sisi keberadaan embung ini sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi warga masyarakat sekitar. Dimana di musim kemarau seperti ini, warga Seloto masih bisa mengaliri sawah dengan air yang bersumber dari embung ini.

Tetapi ada juga beberapa item pekerjaan yang masih menjadi masalah yang dikhawatirkan

akan menimbulkan masalah lebih besar lagi dikemudian hari. Seperti pada saat finishing pekerjaan, pihak kontraktor dianggap tidak melakukan pembersihan lokasi genangan air yang ada di sekitar embung tersebut. Selain itu, jembatan inspeksi yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat sebagai akses penyeberangan dan sebagai sarana untuk mengontrol pintu air juga belum disediakan. “Kita meminta kepada dinas terkait (DPU) untuk bisa meninjau ulang terhadap kondisi tersebut. Jangan sampai ada menimbulkan masalah dikemudian hari,” ungkapnya.

Selain dua masalah tersebut, pihaknya juga mengkhawatirkan adanya beberapa kerusakan dari embung ini, sebut saja tiang pemecah arus saat ini kondisinya sudah pecah. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya sudah

jauh-jauh hari menginformasikan kepada pihak kontraktor untuk diselesaikan dengan segera. Tetapi realisasinya sampai dengan saat ini masih belum terlihat, meskipun pihak kontraktor sudah berjanji untuk menyelesaikan dalam waktu dekat.

Masalah sebagai lokasi pengambilan sumber air baku juga kembali dipertanyakan, pasalnya setelah embung ini dibangun lokasi penyediaan air baku belum juga disediakan. Hal tersebut menjadikan warga sekitar kesulitan untuk mengalirkan air bersih ke masyarakat melalui program Pamsimas.

“Kita sudah melaporkan masalah ini ke DPU untuk bisa menyelesaikan masalah ini.

Karena apabila hal ini tetap dibiarkan begitu saja dikhawatirkan embung ini tidak akan berumur panjang,” tukasnya.

Ia menambahkan, sementara hasil pertemuan dengan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan pemukiman (DPUPRPP) Sumbawa Barat, pihak dinas tetap akan mengambil sikap terkait persoalan ini. Terhadap laporan yang dilayangkan tersebut juga, dinas juha tetap akan mencoba melakukan pembicaraan lebih jauh dengan BWS untuk bisa mengambil langkah strategis dalam menyikapi masalah ini. Sehingga bangunan ini yang bernilai miliaran ini, bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

“Kami sangat berharap laporan tersebut bisa ditindak lanjuti dan ditangani dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dugaan Korupsi Satpol PP

Satu Tersangka P21, Tiga Masih Diperiksa Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima terus menggenjot berkas perkara empat tersangka kasus dugaan korupsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bima tahun anggaran 2014 lalu.

(Suara NTB/ula)

TINJAU PANEN - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI, drh I Ketut Diarmita, MP didampingi Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat meninjau panen pedet di Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa, Kamis (28/9).

Kepala Kejari Raba Bima, Widagdo Mulyono Petrus M.H, kepada Suara NTB, mengaku, sejauh ini, dari empat tersangka yang sudah ditetapkan, baru satu orang yang sudah rampung berkasnya. “Untuk kasus korupsi Sat Pol PP baru oknum Ed

yang sudah rampung. Bahkan sudah di P21. Sementara tiga tersangka lainnya sedang digenjot,” katanya.

Widagdo menjelaskan, pihaknya akan sudah mengagendakan untuk memeriksa ketiga tersangka tersebut,

guna merampungkan berkas perkaranya, untuk dapat disatukan. “Target kita penyelesaian kasus ini sekali jalan, supaya irit biaya,” ujarnya.

Dia berharap, empat tersangka yang telah ditetapkan tersebut agar segera mengem-

balikan kerugian negara sekitar Rp 480 juta. Karena menurut Widagdo pengembalian kerugian dapat meringankan tuntutan.

“Pengembalian kerugian dapat menjadi point tersendiri bagi empat tersangka ini.

Salah satunya dapat meringankan tuntutan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kejari Raba Bima telah menetapkan sedikitnya empat anggota Pol

PP Kabupaten Bima, ED, I, K serta S sebagai tersangka. Kasus yang ditangani sejak 2015 silam itu, merugikan negara sekitar Rp 400 lebih juta.

Empat orang pejabat penting pada institusi polisi penegak perda tersebut, tersangkut kasus dugaan korupsi kegiatan pada tahun 2014 lalu yang diduga fiktif. Hasil penyelidikan dan penyidikan mengarah pada keempatnya. (uki)

HBY Berharap Sapi Brahma akan Sejahterakan Petani Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kembali ingin mencatatkan sejarah bagi kemajuan peternakan sapi di Dompu.

Bantuan indukan 1 ribu ekor sapi Brahma dari Australia yang direncanakan tahun 2018 diharapkan mampu memajukan peternakan di Dompu dan ditargetkan 2 tahun kedepan kapal ternak bisa menyandar di pelabuhan Dompu.

Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin pada acara panen pedet di Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa, Kamis (28/ 9) kemarin. “Saya membayangkan kapal pengangkut ternak yang disiapkan pemerintah pusat itu bisa setiap bulan datang mengangkut sapi brahma. Kalau sekarang sudah ada antrian kapal yang datang ambil jagung, sudah ada antrian kapal ambil gula. Kita bikin berita baru, antrian kapal datang ambil sapi ke Dompu,” ajaknya.

Ia pun meminta komitmen petani ternak di Desa Nusa Jaya dalam 2 tahun kedepan kapal pengangkut ternak bisa mengambil sapi di Dompu. Sapi insiminasi buatan (IB), brahma, dan limosin berukuran besar. Usia setahun, sapi Bali yang dipelihara petani selama ini bobotnya hanya 80 kg dan sapi jenis brahma bisa 500 kg dan usia 5 tahun bisa di atas Rp 35 juta per ekor. “Kalau sapinya besar, duitnya pasti besar. Kita ramai – ramai saja urus sapi yang besar – besar,” ajaknya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI, drh I Ketut Diarmita, MP mengungkapkan dukungannya terhadap Bupati yang ingin mengembangkan sapi Brahma di Dompu untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas sapi yang dipelihara oleh petani, sehingga bisa mendapatkan untung yang banyak dengan sapi yang sedikit mungkin. “Bantuannya indukan sapi Brahma ini maksimal seribu ekor tahun depan,” ungkapnya.

Ia pun meminta kepada Bupati untuk menyiapkan secara matang rencana bantuan indukan sapi Brahma. Mulai saat ini disiapkan pakannya dan bisa juga dilakukan dengan UPTD yang berada di bawah koordinasi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Untuk pakan ternak, kalau bapak Bupati kurang rumputnya, nanti saya kasih gratis. Yang penting mau nanam.

Nanti dibuat kelompok supaya semangat. Bila perlu ajak tentara (TNI),” katanya.

Diarmita juga mengungkapkan keinginannya memberikan suport bagi kepala daerah yang memiliki semangat dan komitmen membangun daerah, sehingga ia bersemangat untuk hadir di Dompu. Ketika kepala daerah tidak memiliki komitmen dan semangat, ia hanya akan bicara soal konstituen dipastikan programnya tidak akan sukses. Sehingga dirinya bicara lebih real.

“Saya yakin ketika bersinergi antara Pemda, Polri, TNI, seluruh masyarakat bisa menjaga. Karena ini kita membangun citra Bangsa. Tahun ini Presiden adakan 5 kapal ternak lagi. Mungkin salah satunya ke Dompu (angkut sapi),” tambahnya.

Namun ia juga mengingatkan, karakter sapi BI atau Brahma relatif liar dan bisa menyerang orang. Ia juga memilih – milih pakan. Ketika kurang baik pakannya, ia tidak akan bunting.

Berbeda dengan sapi Bali yang menurut dan tidak memilih pakan untuk dimakan. Pada saat musim panas atau kritis pun ia tetap bisa bunting. “Jadi dari sisi kualitas, sapi Bali tidak ada yang mengalahkan di dunia. Saya tidak ingin menyarankan kepada bapak memelihara sapi Bali atau sapi BI. Semua sapi silahkan dipelihara sesuai dengan minat dan bakat masyarakat. Karena kalau tidak berminat, nanti kasihan sapinya ndak dikasih makan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk mensukseskan upaya khusus sapi indukan wajib bunting (SIWAB) yang dicanangkan secara nasional. Kepala Dinas peternakan harus mempunyai integriti, harus punya komitmen untuk mendukung keinginan Bupati. “Jangan hanya yes, tapi hasilnya tidak ada. Nanti kalau berhasil, semasi saya menjadi Dirjen, Dompu tidak akan saya tinggalkan,” janjinya. (ula/*)

Perbaikan SDN yang Ambruk, Diprioritaskan Melalui APBDP Bima (Suara NTB) SDN Inpres Lesu Desa Raba Kecamatan Wawo yang ambruk seketika, sudah ditinjau dan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima.

“Sudah kita cek langsung kondisi bangunannya. Mencacat kerugian dan kerusakan guna sebagai bahan laporan untuk diproses lebih lanjut,” kata Kabid Dikdas Dikbudpora Kabupaten Bima, Hj. Jubaedah M.Pd kepada Suara NTB, Jum’at (29/9).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima. Berharap agar perbaikan sekolah setempat diakomodir dalam APBD Perubahan tahun 2017 ini.

“Yang jelas untuk perbaikan SDN Inpres Lesu ini akan menjadi skala prioritas kita tahun 2017 ini,” pungkasnya Menurutnya di SDN tersebut, atap empat ruang langsung ambruk seketika, sebelum para siswa melakukan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Padahal, SDN tersebut baru saja diperbaiki pada tahun 2014 lalu.

“Sekolah ini direhab pada tahun 2014 lalu. Namun setelah tiga bulan selesai dikerjakan, kondisinya sudah mulai rusak.

Tapi baru skala ringan. Dan pada tahun 2017 ini kondisi kerusakannnya sangat parah,” ujarnya.

Diakuinya, ambruknya SDN Inpres Lesu bukanlah kali pertama terjadi di Kabupaten Bima. Sebelumnya kejadian serupa juga terjadi di SDN Jango Kecamatan Donggo. Atap ruang kelas V dan VI tiba-tiba ambruk seketika.

“Untungnya ambruk seketika ruang sekolah ini tidak menelan korban jiwa. Anehnya sekolah yang ambruk seketika ini, baru saja direhab atau diperbaiki,” ujarnya.

Seperti diketahui, empat atap ruang SDN Inpres Lesu desa Raba Kecamatan Wawo, tiba-tiba ambruk seketika, pada Rabu (27/9) pagi. Beruntung kejadian tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa puluhan siswa cepat dievakuasi ke tempat aman.

Ambruknya atap empat ruang, yang terdiri dari tiga ruang kelas belajar (RKB) dan satu ruang kantor (guru.red) tersebut, diduga disebabkan tidak kuatnya material kayu, akibat pergeseran tanah. Karena sekolah itu berada di bukit.

Guru Sekolah setempat, Abdul Karim S.Pd mengaku ambruknya empat ruang tersebut terjadi sekitar pukul pukul 06.50 wita. Beberapa menit sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kejadiannya beberapa menit sebelum mulai KBM. Saat hendak masuk ke ruangan tiba-tiba atapnya ambruk. Untungnya semua siswa belum masuk ke ruangan,” katanya. (uki)

(Suara NTB/ula)

PEMADAMAN - Kebakaran yang disimulasikan di bak dan dilakukan upaya pemadaman kebakaran oleh pasukan pemadam kebakaran, Jumat (29/9).

Kantor PN Dompu ”Terbakar”

Petugas Sigap Lakukan Pemadaman Api Dompu (Suara NTB) Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Dompu terbakar dan membuat kepanikan para pegawainya. Gedung berlantai dua yang sudah dilengkapi petunjuk penyelamatan, sehingga tidak ada korban jiwa.

Kesigapan pasukan pemadam kebakaran membuat api cepat dipadamkan.

Demikianlah gambaran simulasi pemadaman kebaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pasukan pemadam kebarannya di kantor PN Dompu, Jumat (29/9) kemarin. “Ini kita simulasikan dengan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran,” kata Ketua PN

Dompu, Toni Widjaya H Hilly, SH kepada Suara NTB usai acara simulasi.

Simulasi ini untuk memudahkan para hakim dan karyawan PN Dompu menyelamatkan diri ketika terjadi bencana sesungguhnya. Baik bencana kebakaran, dan gempat bumi. Untuk bencana gempat bumi, sudah disiapkan petun-

Dinsos Tegaskan Raskin Tak Boleh Dibagi Rata Dompu (Suara NTB) Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Drs. Abdul Haris menegaskan, Beras Miskin (Raskin) tak boleh dibagi rata. Dalam artian, tidak membaginya pada mereka yang sebetulnya tidak berhak. Dengan alasan apapun, apalagi sampai mengurangi jatah msayarakat penerima raskin.

Hal ini melanggar ketentuan dan mengacam pengambil kebijakan itu dipidana. “Kalau dibagi rata itu kebijakan yang salah dan tidak diperbolehkan dalam aturan,” tegasnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Jatah Raskin bagi masyarakat yang berhak sebagaimana aturanya ditetapkan 15 Kg untuk satu Kepala Keluarga (KK), dan terdapat 14 kriteria penerimanya, beberapa diantaranya ialah keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap, rumahnya tidak layak huni, memiliki tanggungan keluarga yang banyak dan berbagai syarat lainnya.

Hanya memang fakta yang terjadi di lapangan saat ini lanjut Abdul Haris, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat jatah raskin juga masyarakat mampu yang terdata sebagai penerima raskin. “Memang di lapangan itu terjadi error, istilahnya inklusi error dan ek-

lusin error. Iklusi error itu orang yang mampu tapi terdata kemudian eklusin error itu orang tidak mampu tapi tidak terdata,” jelasnya.

Menurut dia, terjadinya penyimpangan dalam pembagian raskin semata-mata akibat kurang telitinya pihak Desa/Kelurahan dalam melihat warga-warga yang membutuhkan. Sebab data penerima raskin yang diterima pemerintah daerah itu berdasarkan keputusan musrembang ditingkat Desa/Kelurahan. “Itu kemudian menjadi pertimbangan untuk diberikan bantuan sosial seperti rastra, PKH dan sebagainya. Mereka itu harus masuk dulu dalam basis data terpadu,” ujarnya.

Temuan Suara NTB di lapangan, seperti yang terjadi di Dusun Selaparang Desa Matua warga menerima bantuan raskin secara merata dengan jatah masing-masing KK 12 Kg. Kebijakan itu diakui salah seorang warga, Yanti, tidak menjadi soal dengan pertimbangan menghidari konflik di tengah masyarakat.

“Lebih baik seperti ini dibagi rata tapi jatahnya dikurangi, sebenarnya 15 Kg jadi masing 12 Kg. Yang jadi permasalah disini adalah bantuan PKH karena penerimanya banyak yang tergolong mampu dan memiliki lahan pertanian yang luas,” pungkasnya. (jun)

Massa Desak Putusan BK Ditinjau Kembali Kota Bima (Suara NTB) Kasus dugaan amoral oknum anggota DPRD Kota Bima inisial Sf dengan oknum aparat Polres Bima Kota, Ew, didesak untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Badan Kehormatan (BK) setempat.

Desakan itu dilakukan oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Anti Amoral (PPAA) Bima, dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Bima dan di perempatan Gunung Dua, Jumat (29/9).

Korlap aksi, Muhsin mengatakan, pihaknya ada alasan mengapa kasus dugaan amoral tersebut perlu ditinjau kembali. Meski ada putusan tetap dari BK DPRD Kota Bima. Karena keduanya ditangkap basah oleh istri Ew sendiri, saat sedang berduaan di dalam kamar rumah Sf. “Kami meminta agar kasus ini di ditinjau kembali,” katanya.

Selain itu, massa aksi juga mendesak dua lembaga tersebut, tempat keduanya mengabdi agar mengambil langkah tegas. Salahsatunya dengan melakukan pemecatan.

“Secara etis perbuatan ini mencoreng dan merusak nama baik lembaga perwakilan rakyat serta institusi kepolisian. Kami meminta pihak-pihak terkait dapat menindak tegas persoalan ini,” ungkap Muhsin yang juga Ketua Bem salahsatu Kampus di Bima ini.

Saat mendatangi kantor DPRD Kota Bima, massa aksi harus menuai kekecewaan.

Pasalnya tidak ada satupun anggota dewan berada dalam ruangan. Informasinya 25 anggota dewan setempat, sudah melakukan studi banding keluar daerah belum lama ini.

Massa aksi pun kemudian memusatkan aksi diperempatan gunung dua Kota Bima, yang tidak jauh dari kantor Polres Bima Kota. Hingga selesai dan membubarkan diri dengan tertib.

Berdasarkan hasil keputusan BK nomor 1 Tahun 2017 tentang penetapan dugaan asusila.

Duta partai Demokrat itu, tidak terbukti melakukan tindakan asusila

seperti yang disangkakan.

Putusan tersebut, dibacakan oleh Ketua BK, H. Ridwan H. Mustakim, pada saat rapat paripurna, penyampaian pandangan umum Fraksi, terhadap Rancangan APBD perubahan 2017, Rabu (30/8).

Selain itu pada kesempatan itu, Ridwan menegaskan, Sf juga tidak melanggar sumpah dan kode etik jabatan, sebagai anggota DPRD. Serta tidak terbukti melanggar peraturan dan UU yang berlaku.

Selain diproses internal DPRD. Kasus dugaan amoral tersebut juga diadukan dan diproses oleh Mapolres Bima Kota. Hanya saja, dihentikan karena aduan tidak memenuhi unsur pidana. (uki)

(Suara NTB/uki)

MENUNTUT - Massa aksi yang menuntut putusan amoral oknum anggota DPRD dan oknum polisi ditinjau kembali dan dilakukan pemecatan, Jumat (29/8).

juk arah titik kumpul depan gedung Pengadilan yang masih dalam halaman kantor.

Plt Kasat Pol PP Dompu, A Chalik, BA di tempat terpisah, mengatakan, simulasi pemadaman kebakaran bersama pasukan pemadam kebakaran dilakukan atas kerjasama dengan PN Dompu. Mereka berharap adanya simulasi agar

para pegawai paham penyelamatan diri dan dokumen ketika terjadi kebaran sesungguhnya. “Simulasi ini didokumentasikan untuk dilaporkan ke atasannya. Karena PN Dompu ini masih dinaikan kelasnya dan syaratnya harus ada dokumen simulasi penyelamatan ketika terjadi bencana alam,” ungkapnya. (ula)

Batas Wilayah Tak Jelas

Picu Kerusakan Hutan di Perbatasan Bima – Dompu Dompu (Suara NTB) Batas wilayah administrasi Kabupaten Bima dan Dompu belum ada kejelasan, hal ini memicu konflik horizontal ditengah masyarakat sekitar perbatasan, terlebih berimbas pada rusaknya kawasan hutan. Pasalnya masyarakat kini berebut lahan garapan pertanian dan memperseketakan batas wilayah administrasi.

“Pemicu pengerusakan di sana adalah perebutan lahan garapan pertanian,” ungkap Kepala KPH TPMRW, Dadan Kuswardhana, S. Hut., di ruang kerjanya, Jumat (29/9).

Ia menjelaskan, meski batas administrasi Kabupaten ini telah diformalkan dalam Permendagri melalui Direktorat batas wilayah, namun hal itu belum disepakati oleh pemerintah Kabupaten Dompu, karena dalam permendagri tersebut Dusun Karaku Desa Mangge Nae yang sebetulnya berada di Kabupaten Dompu justru ditarik menjadi wilayah Kabupaten Bima.

“Ini yang menjadi kejanggalan karena penarikan tapal batas utama itu berbeda dengan kegiatan pada saat pelacakan batas Kabupaten yang dilaksanakan Tahun 2012. Dilaksanakan oleh dua Kabupaten (Kabupaten Bima dan Dompu, red),” ujarnya.

Beberapa waktu lalu pihaknya mendapat informasi terkait rencana penyerangan oleh warga Dusun Mada Wau Kabupaten Bima kepada warga Dusun Karaku Kabupaten Dompu atas dugaan melakukan penyerobotan wilayah administrasi Kabupaten Bima. Hal ini kemudian berhasil diredam aparat kemananan dan pihak-pihak terkait.

Dalam menentukan batas wilayah administrasi dua Kabupaten ini, diakui Dadan, KPH tidak memiliki kewenangan penuh, hanya

saja ketidak jelasan batas itu telah berimbas pada rusaknya kawasan hutan. Sehingga menuntut pihaknya harus turun tangan. Beberapa waktu lalu bersama masyarakat setempat juga telah disepakati bahwa tidak ada lagi aktifitas perusakan melainkan upaya rehabilitasi swadaya yang dapat menguntungkan masyarakat.

“Setidaknya disini kita bisa sedikit mengalihkan, karena kalau kita menunggu penyelasian batas administrasi sementara penebangan terus dilakukan dan meluas siapa yang mau bertanggung jawab. Kita tidak mau masyarakat itu bermasalah akibat didorong untuk menguasai batas wilayah administrasi,” jelasnya.

Penarikan pabu 19, 20, 21 dan 22 berada di punggung kalateroso, tapi pada saat penggambaran peta dan pemasangan pal justru terjadi pembelokan yang mengakibatkan sekitar 60 hektare wilayah Dompu masuk ke wilayah Kabupaten Bima.

Termasuk Dusun Karaku yang merupakan wilayah Desa Mangge Nae. “Inilah yang menjadi keberatan Kabupaten Dompu karena secara faktual Dusun Karaku ada di Dompu tapi berdasarkan legal formal sudah masuk ke Bima sesuai Permendagri Tahun 2016,” ungkapnya.

Mengingat belum adanya kejelasan dan rentan terjadinya konfik horizontal ditengah masyarakat, Dadan Kuswardhana, berharap pemerintah dua kabupaten ini bisa lebih proaktif menyelesaikan masalah batas wilayah administrasi, sehingga ditingkat lapangan untuk mengelola masyarakat yang mengatungkan hidupnya pada kawasan bisa lebih jelas secara administrasi. “Ini rehabilitasi, nanti mereka tanya batas lagi, konflik lagi.

Itulah yang kita khawatirkan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Lotim, Golkar - Demokrat Gagal Berkoalisi Mataram (Suara NTB) Pilkada Kabupaten Lombok Timur, menjadi batu sandungan bagi Partai Golkar dan Demokrat untuk mencapai kesepatakan untuk membangun koalisi di Pilkada serentak 2018. Golkar tidak bisa memenuhi permintaan Demokrat untuk mengalihkan dukungan dari pasangan Sukiman AzmiRumkasi SJ (SUKMA) ke M. Syamsul Luthfi. tuk Pilkada Lombok Barat dan Kota Bima, Demokrat juga mau mengalah menjadi nomor dua.

Namun demikian, Golkar lebih memilih tetap mempertahankan dukungannya pada pasangan SUKMA di Pilkada Lotim. Suhaili memilih lebih tidak berpasangan dengan Rohmi daripada harus menarik dukungan dan mengalihkannya ke Syamsul Luthfi.

Hal itu diakui oleh Partai Golkar melalui Juru bicaranya, Chris Parangan. Menurutnya, bahwa Pilkada Lotimlah yang membuat rencana koalisi kedua partai kandas di tengah jalan.

Farouk Yakin Bisa Jadi Peserta Pilkada Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, dari daerah pemilihan Provinsi NTB, Irjen Pol (Purn), Farouk Muhammad, bertekad untuk bisa lolos tampil bertarung di Pilkada NTB 2018. Ia berkeyakinan kuat bahwa dirinya bisa ikut menjadi peserta Pilkada untuk berkompetisi memperebutkan posisi orang nomor satu di NTB. Untuk memuluskan niatnya itu, Farouk mengaku dirinya terus bergerak menghimpun dukungan dari partai politik untuk menjadi kendaraaan politiknya. Jumat (29/9) kemarin, mantan Kapolda NTB itu mendatangi Kantor DPD Partai Demokrat untuk mendaftarkan diri sebagai balo peserta Pilkada.

“Setelah mendaftar di Demokrat, saya akan membawa partai lain untuk kita kawinkan menjadi pasangan politik.

Kan masih ada PAN dan PKB dan PKS, PBB, Insya Allah bisa kita dapatkan,” ujarnya kepada wartawan usai mendaftar di Demokrat.

Farouk menegaskan bahwa dirinya tidak ciut dengan klaim-klaim dari sejumlah figur yang sudah mengaku mendapatkan dukungan dari partai-partai. Menurutnya saling mengklaim dukungan itu merupakan suatu hal yang wajar.

Namun keputusan terakhir tetap ada di tangan DPP. “Saya mendengar ada klaim-klaim itu, tapi silahkan, karena ini politik masih dinamis dan bertingkat, semua ditentukan di pusat jadi silahkan saja diklaim, tapi tidak ada menutup pintu buat saya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menepis isu yang menyerang dirinya yang mengatakan bahwa , Farouk Muhammad sengaja ikut tampil dalam bursa pencalonan, hanya untuk memanfaatkan momentum guna menaikkan namanya untuk kepentingan Pemilu 2019. Ia membantah dengan tegas hal tersebut. Ia malah menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan isu tersebut untuk menjegal dirinya tampil di Pilkada NTB. “Kalau hanya untuk kepentingan Pileg 2019, ngapaian, tinggal saya rawat saja suara yang sudah ada, saya bisa lolos. Jadi ini memang saya tahu ada yang tidak ingin kalau boleh saya jangan maju dan bahkan itu dikemukakan pada saya langsung oleh salah satu calon. Mereka bilang kalau bisa jenderal jangan maju, itu terang-terangan meminta pada saya. Nah ini artinya bahwa saya diperhitungkan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Kada/Wakada DPD Partai Demokrat NTB, M Nashib Ikroman mengatakan semua akan kita proses sesuai mekanisme yang berlaku di Partai Demokrat. Tapi Soal ada yang datang langsung mendaftar dan ada yang diwakili, tentu menjadi pertimbangan tim penjaringan,” Jelasnya Dikatakan Acip, bahwa sudah ada tiga kandidat kepala daerah mendaftarkan diri ke tim penjaringan kada/wakada DPD Partai Demokrat NTB, Walikota Bima, H. Arahman H Abidin yang merupakan kader Partai Demokrat. Disusul bakal calon Gubernur Rudy Irham Srigede. Dan terakhir adalah Farouk Muhammad. (ndi)

Pungutan Dana Kapitasi

Kepala Puskesmas Beri Perintah Lisan

(Suara NTB/why)

SERTIJAB - Kombes Imam Margono (kanan) menggantikan Brigjen Pol Sukisto (kiri) dalam serah terima jabatan Kepala BNNP NTB, Jumat (29/9).

Libas Bandar Narkoba Mataram (Suara NTB) – Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono resmi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Jumat (29/9), menggantikan Brigjen Pol Sukisto yang memasuki masa pensiun.

Atensi pertamanya, yakni memusnahkan bandar-bandar narkoba yang kini masih leluasa beraksi merusak generasi muda NTB. “Peringatan ke pemain-pemain itu, terhadap narkoba, saya tidak kompromi,” tegasnya.

Atensi itu tak lain sebab tuntutan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BNNP dalam memberantas narkoba,

khususnya di NTB. Menangkap bandar sebagai cara strategis untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Bandar yang menyuplai narkoba jika ditindak maka akan menghentikan pasokan para penyalahguna.

Menurutnya, memberantas narkoba tak berdiri sendiri hanya mengutamakan penindakan semata, namun juga dalam hal pencegahan.

“Nanti pelaksanaan kegiatan pencegahan penindakan pasti mengajak instansi lain, Polda dan pemerintah. Samasama untuk memerangi narkoba. Teknisnya bagaimana, beri saya waktu dulu, kan baru menjabat,” jelasnya.

Imam menargetkan dalam dua pekan awal sejak mulai menjabat ia memiliki gambaran mengenai cara yang tepat untuk memberantas narkoba di wilayah NTB. Meski dirinya sudah mengenal NTB sejak menjabat Kastbrimob Polda NTB dan Wakapolda NTB dalam jejak karir kedinasannya.

“Kira-kira seminggu dua minggu akan tahu. Semua tempat yang dimungkinkan ada narkoba akan kita atensi,” kata Imam.

Termasuk diantaranya, peredaran narkoba di kawasan wisata, serta kampung-kampung yang selama ini kerap menjadi sasaran penindakan. (why)

Suhaili Lebih Memilih Amin Jaksa Kembalikan Berkas Oknum Dosen Mataram (Suara NTB) – Kasus penipuan seleksi masuk Unram dengan tersangka oknum dosen FKIP, berinisial HC belum tuntas. Penyidik masih diminta melengkapi berkas kasus untuk keperluan pembuktian.

“Berkasnya dikembalikan kemarin (Kamis 29/9). Masih ada yang perlu dilengkapi,” ungkap Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suyono, Jumat (29/9).

Ia menyebutkan, jaksa meminta penyidik untuk melengkapi kembali berkas dengan tersangka HC dan juga tersangka lainnya, oknum advokat berinisial LS. “Hanya perlu penambahan sedikit saja, minggu depan sudah bisa kita limpahkan lagi ke jaksa. Sedikit saja, yakin saja ini bisa segera lengkap,” terangnya Seorang oknum dosen Unram, HC bersama oknum advokat, LS diduga menipu dan menggelapkan uang Rp 550 juta. Uang tersebut sebagai uang pelicin masuk fakultas kedokteran, tapi ternyata tidak juga diterima menjadi mahasiswa.

Mereka kemudian ditangkap dan ditahan di Rutan Polda NTB sejak September 2017 lalu. Dua tersangka itu dijerat pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, lebih memilih untuk berpasangan dengan Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin daripada dengan politisi Partai Demokrat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018.

Munculnya nama Amin sebagai bakal calon pendamping Suhaili, setelah beberapa jam Partai Golkar dan Demokrat gagal mencapai kata sepakat untuk berkoalisi. Diketahui, Kamis (28/9) sore lalu, para petinggi Partai Demokrat mendatangi Kantor DPD Partai Golkar untuk memfinalkan rencana koalisi. Namun karena gagal mencapai sepakat, selang beberapa jam usai dari pertemuan itu, pada malam harinya, Suhaili langsung mengadakan pertemuan dengan Amin, di kediaman pribadi Suhaili dan keduanya sepakat untuk berpasangan.

Rencana pasangan Suhaili - Amin itu dibenarkan oleh juru bicara DPD I Partai Golkar NTB, Chris Parangan, bahwa pasangan Suhaili - Amin memiliki peluang besar untuk jadi. Karena komunikasi di tingkat daerah sudah mencapai kata sepakat. Tinggal menunggu proses persetujuan dari DPP. “Pak Ketua, pak Suhaili didampingi Ketua Harian Pak Misbach Mulyadi akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan hal ini ke DPP. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober sudah ada finalisasi. Dan itu sudah bersamaan paket,” tegasnya.

Masuknya nama Amin sebagai pendamping Suhaili, maka Chris memastikan bahwa nama-nama sebelumnya juga otomatis akan gugur dengan sendirinya. Diketahui bahwa Golkar beberapa waktu lalu telah mengirim tiga nama balon pendamping Suhaili ke DPP. Mereka adalah Tiar Rahman Harun Al Rasyid, Johan Rosihan, dan Aris Muhammad. Keti-

Ismail Bafadal

lain yang bukan peruntukan sebenarnya. Misalnya untuk operasional puskesmas, ya tetap salah,” jelas mantan Kapolres Mataram itu.

Ia menganalogikan, pegawai puskesmas memeroleh hak Rp 100 ribu. Tetapi ternyata hanya Rp 75 ribu yang diterima sebab sudah dipotong Rp 25 ribu. “Ada perintah lisan tidak tertulis untuk disisihkan. Tentu itu tidak dibenarkan,” ungkapnya.

Tim saber pungli Provinsi NTB menggeledah Puskesmas Parampuan Rabu (27/9).

Penggeledahan sejak pukul 10.00 Wita itu menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen.

Antara lain yang diamankan penyidik, uang tunai Rp 2,2 juta, berkas rekapitulasi penerimaan dana kapitasi JKN, dan rekapitulasi pembayaran dana kapitasi kepada pegawai.

Dari pemeriksaan awal, terungkap pemotongan dana kapitasi hak pengawai sebesar 10 persen. Dana yang menjadi hak pegawai dalam bentuk tunjangan itu dipotong sejak Mei 2016. (why)

Persiapan Verifikasi KPU

DPW Parsindo NTB Gelar Konsolidasi Politik

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Dari kanan ke kiri, Ketua DPD I Partai Golkar Suhaili FT didampingi oleh Ketua Harian Golkar, Misbach Mulyadi, bersama H. Muh. Amin dan Ketua DPW PKB, Lalu Hadrian Irfani, bersalaman usai mencapai kesepatakan untuk bersama-sama berkoalisi di Pilkada NTB 2018 dengan mengusung pasangan Suhaili-Amin. ganya dipastikan akan tersingkir.

Pertemuan Suhaili dan Amin, Kamis malam lalu itu, juga dihadiri oleh para petinggi kedua partai, seperti Ketua Harian DPD Golkar H. Misbach Mulyadi, sedangkan dari Nasdem hadir mendampingi Amin Ketua Bappilu, Ardani Zulfiqar. Selain kedua partai, Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian juga ikut hadir pada pertemuan tersebut.

“Sudah final, alhamdulillah sudah ada chemistry, tinggal diresmikan.

Karena kita sudah ketemu visi dan misinya. Keduanya juga sudah mewakili keterwakilan dua wilayah,

Mataram (Suara NTB) – Kepala Puskesmas Parampuan diduga memberi perintah pemotongan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap 60 pegawai.

Indikasi itu didalami penyidik untuk menentukan tersangka.

Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol Ismail Bafadal, Jumat (29/9) mengatakan, perintah tersebut diberikan kepada satu orang bawahannya.

“Perintah kepala puskesmas kepada staf yang ditunjuk untuk memungut. Perintah lisan,” ujarnya ditemui usai salat Jumat di Masjid Baitussalam Polda NTB. Perintah tersebut diteruskan staf dengan memotong dana kapitasi JKN yang menjadi hak pegawai. Rumusannya 10 persen per pegawai per bulan.

Diperoleh pungutan bervariasi. Terbanyak senilai Rp 200 ribu. Pemotongan dana itu berlangsung sejak Mei 2016.

Penyidik Kelompok Kerja Penindakan Tim Saber Pungli Provinsi NTB yakni Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB masih bekerja mendalami keterangan saksi.

Dari keterangan saksi dan barang sitaan dari penggeledahan pada Rabu (27/9) lalu ditelisik mengenai orang yang berperan sebagai tersangka.

“Kita dalami sampai sejauh mana peran kepala puskesmas, sejauh mana uang itu digunakan. Pada waktunya nanti akan kita tetapkan siapa tersangkanya,” kata Ismail.

Irwasda Polda NTB itu menambahkan, penindakan dimaksud sebab tim melihat adanya pelanggaran. Antara lain, pemotongan dana untuk keperluan lain.

“Pemungutan itu digunakan untuk kepentingan

(Suara NTB/why)

Daftar di Demokrat

DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, bahwa demokrat menginginkan membangun koalisi linier, antara Pilkada NTB sampai dengan tiga kabupaten/kota.

Diketahui bahwa Demokrat menawarkan pada Golkar untuk berkoalisi dengan memberikan Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, dengan syarat Golkar memberikan dukungannya di Pilkada Lombok Timur untuk mendukung H.M Syamsul Luthfi sebagai calon Bupati. Sedangkan un-

SUKMA. Sementara mereka ingin linear di Lotim. Disatu sisi kita sudah bergerak lebih dulu untuk Pilkada Lotim, ya mereka terlambat sih, di mana kita sudah kunci, dia belum. Kan kita itu lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.

Apa yang disampaikan oleh Chris itu juga dikuatkan oleh pernyataan dari Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Misbach Mulyadi. Menurut Misbach ketika dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan bahwa sangat mustahil Golkar akan kembali mencabut dukungannya pada pasangan SUKMA, dan mengalihkannya kepada Syamsul Luthfi.

“Ndak mungkin lagi kita akan membatalkan dukungan kita ke SUKMA, itu sudah SK dari DPP, sementara itu yang diminta oleh Demokrat,” tegas Misbach. (ndi)

Lombok dan Sumbawa,” ujar Ardani Zulfiqar.

“Hari ini kita ke Jakarta, untuk menjemput dukungan di DPP. Insya Allah kita akan deklarasi,” tambah Ardani.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani mengatakan, juga tidak menampik bahwa terkait dengan pasangan tersebut. Dan ia membenarkan pertemuannya di pendopo Bupati Lombok Tengah untuk membahas koalisi. Diketahui bahwa PKB sudah lebih dahulu mendukung Amin sebagai cawagub. (ndi)

Mataram (Suara NTB) DPW Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) NTB akan menggelar rapat kerja dan konsolidasi politik untuk persiapan verifikasi faktual KPU, Sabtu (30/9) ini di Hotel Astoria Mataram.

Seluruh jajaran DPW dan DPD Parsindo kabupaten/kota dipastikan hadir dalam acara ini. Presiden Parsindo Pusat yakni Drs. HM Jusuf Rizal, SE, MSi akan didaulat untuk memberikan arahan dan pidato politik di hadapan pengurus teras Parsindo se-NTB ini.

Demikian disampaikan Ketua DPW Parsindo NTB, Syamsuddin, S. Amd kepada wartawan Jumat (29/9) kemarin. Syamsuddin menegaskan bahwa Parsindo NTB diakuinya saat ini peran dan kiprah tidak begitu menonjol di publik karena pihaknya melakukan proses internalisasi untuk membentuk cabang sampai dengan ranting guna memenuhi ketentuan UU partai politik peserta Pemilu.

“Saat ini dari KPU akan melakukan proses verifikasi faktual dan Parsindo NTB optimis bisa lolos menjadi partai peserta pemilu mendatang,” ujar Syamsuddin didampingi Ketua 1 Zarul Gifari dan Ketua 2 Novian Muliadi.

Lebih jauh dikatakannya, DPW dan DPD Parsindo se NTB setelah proses verifikasi faktual oleh KPU selesai, pihaknya akan aktif melakukan berbagai kegiatan dan sosialisasi tentang keberadaan Parsindo di NTB agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh tentang visi dan misi Parsindo.

“Melalui momentum Pilkada serentak ini, Parsindo akan berperan aktif menjadi partai pendukung terhadap calon calon yang memiliki kans kuat sebagai pemenang,” katanya.

Sementara itu Sekretaris DPW Parsindo NTB, M. Mustapa Tohir, SE, MM., menginformasikan bahwa Parsindo hadir di tengah masyarakat saat ini didorong oleh rasa keprihatinan atas demokrasi dan sistem politik yang tidak mampu menghasilkan pemimpin yang amanah.

“Saat ini justru terjadi krisis kepemimpinan di semua jenjang.

Proses rekrutmen pemimpin politik melalui konstestasi politik, diduga tersandera oleh parpol pendukung dengan aneka politik transaksional,” ungkapnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ndi)

PENDAFTARAN - Ketua Tim Penjaringan M. Nashib Ikroman didampingi anggota tim Andi Mardan dan Samsul Anwar saat menerima dokumen pendaftaran dari bakal calon Gubernur Farouk Muhammad di kantor DPD Partai Demokrat NTB, sore kemarin.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, MNS Kasdiono, SH., yang dikonfirmasi, Jumat (29/9) membenarkan hal tersebut. Bahwa kedua partai gagal mencapai kesepakatan membangun koalisi, karena Golkar tidak bisa memberikan dukungannya di Pilkada Lotim.

“Ya mau bilang apa, Golkar tidak bisa memenuhi satu persyaratan kita, seperti orang mau melakukan perkawinan itulah. Jadi begitulah, tapi kita tetap bersahabat,” ujar Kasdiono.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumya oleh Ketua

“Sebenarnya kita di provinsi itu sudah ketemu, di Lobar juga sudah nyaris ketemu. Nah tapi di Lotim ini yang ndak bias.

Disana dia sejatinya Golkar dan Demokrat ini menjadi blunder, membuat rencana koalisi ini akhirnya harus bubar,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (29/9) kemarin.

Diakui oleh Chris, Lotim sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbesar menjadi barometer Pilkada NTB. Dilotim juga Golkar mesti harus melihat kepentingan politiknya, di mana dukungan Golkar harus diberikan pada kandidat yang berpotensi meraup suara terbanyak dan bisa maksimal berkontribusi memberikan suara besar dari Lotim untuk Suhaili yang bertarung di Pilgub.

“Tapi kita karena sudah duluan mendukung paket

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

Jendela Sastra

Halaman 9

Clown - Lubomir Tkacik (pinterest.com)

Badut Sugul Budi Afandi Sugul mengayunkan bilah bambu di tangan kanannya sambil memaki anak-anak yang asik bermain layang-layang. Tiap kali ia memaki, tiap kali itu pula anak-anak menimpalinya dengan tawa dan cemooh. Seorang anak mengacungkan cermin ke arah Sugul, cermin yang memantulkan cahaya siang ke tubuh Sugul. Pantulan cahaya itu bergerak tak beraturan, kadang terlihat di dada, sebentar pindah ke kaki, sebentar pindah ke wajah Sugul.

“SETAN-setan cebol!” Sugul memekik seraya tangannya bergerak serampangan seperti berusaha menahan pantulan cahaya yang menyasar tubuhnya.

“Ayo kemari badut!” teriak seorang anak.

Mendengar tantangan itu Sugul segera mengambil ancang-ancang. Kakinya membentuk kuda-kuda laiknya petarung yang siap menerjang lawan. Melihat hal itu, anakanak yang tadinya tampak gembira langsung diam, mereka saling pandang. Pada detik itu Sugul sudah benarbenar siap mengambil langkah pertama, namun sebuah pantulan cahaya singgah tepat di wajahnya. Dan seketika itu pula Sugul memutar tubuhnya, berlari menuju pintu rumah. Ia membanting pintu, menguncinya dan hanya bisa mendengar pekik kemenangan anak-anak di tanah lapang di depan rumahnya. *** Sugul lahir di keluarga badut pesta. Pekerjaan yang kerap membuatnya turut bergembira bersama anakanak yang dihibur ayah dan kakaknya. Pekerjaan yang membuatnya begitu menyukai dunia anak-anak. Tapi sekarang Sugul seakan tidak menyukai anak-anak, terutama anak-anak yang saban hari bermain layang-layang di dekat rumahnya. Tiap melihat mereka, Sugul langsung kehilangan kendali seperti sapi yang baru menyadari hendak disembelih. Ia tidak suka melihat anak-anak bermain layang-layang, dan ketidaksukaannya menjelma menjadi amarah saat anakanak menolak berhenti bermain layang-layang.

Layang-layang selalu mengingatkan Sugul pada wajah Demok, kakak perempuannya yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor dua belas tahun lalu.

Saat itu ayahnya dan Demok sedang dalam perjalanan ke kota untuk membeli keperluan bekerja. Dalam perjalanan itu, seutas benang dari layang-layang yang putus melintang di tengah jalan dan mengenai leher ayahnya yang sedang melaju. Entah kerena

terkejut, ayahnya kehilangan kendali atas sepeda motornya sehingga terjadilah kecelakaan. Ayahnya memang selamat, tapi Demok meninggal dengan kepala pecah terlindas truk.

Sugul akan melakukan apapun untuk mengusir anakanak yang bermain layanglayang di dekat rumahnya. Ia pernah mengancam mereka dengan bilah bambu, pernah juga melempari mereka dengan kerikil.

Sugul membenci layanglayang, benci pula pada anakanak yang tak mau berhenti bermain layang-layang. Tapi kebencian itu tidak mampu mengalahkan rasa takutnya pada cermin. *** “Ayo kita cari tempat makan lainnya,” kata Sugul kepada Ratimah, wanita yang telah membuatnya jatuh hati.

Untuk kesekian kalinya Sugul mengajak Ratimah berpindah rumah makan saat mereka baru tiba dan duduk di sebuah rumah makan. Hal itu membuat Ratimah kesal, terlebih ketika Sugul akhirnya memilih membeli nasi bungkus dan mengajaknya makan di taman.

“Takut kok pada cermin,” kata Ratimah.

“Bukan takut,” timpal Sugul. “Tak suka saja.”

“Tetap saja aneh.”

“Yang aneh itu rumah makan yang repot-repot memasang cermin,” timpal Sugul.

“Itu biasa.”

“Buatmu,” ucap Sugul.

“Kenapa?”

Sugul menatap Ratimah.

Ia menarik napas panjang sebelum merebahkan badan di rerumputan dan memejamkan mata. *** Siang itu Sugul hanya bisa duduk di kursi dengan tangan kanan yang terus memegang bilah bambu. Kepalanya menunduk. Ia menatap jarijari kakinya. Tetiba ia merasa begitu membenci Ratimah.

Suara tawa dan cemooh anak-anak masih terdengar memadati udara di sekitarnya. Bayangan layang-layang mulai muncul dalam kepalanya, layang-layang itu mengge-

lantung bersama wajah Demok.

Sugul menarik napas panjang, meletakkan bambu di samping kursi, berdiri dan berjalan menuju gudang.

Tawa anak-anak masih terdengar saat Sugul membuka pintu gudang, pun begitu saat hidungnya menangkap aroma debu dan benda-benda lapuk.

Perlahan Sugul menatap benda-benda yang diselimuti kain usang. Ia teringat saat ayahnya mulai menurunkan cermin-cermin di rumah.

“Di sana ada kakak,” Sugul menunjuk-nunjuk cermin kecil di atas meja sambil mendekap ayahnya.

“Di sana juga ada kakak,” Sugul menunjuk cermin besar di tembok kamar.

“Di sana juga,” Sugul membenamkan wajahnya semakin dalam seraya mengacungacungkan tangan kirinya ke berbagai arah.

“Iya,” timpal ayahnya.

“Kalau itu kakakmu,” lanjutnya, “Kenapa kau takut?”

“Itu kakak,” ucap Sugul tersengal, “Aku ingat baju itu.”

“Iya,” sambut ayahnya.

“Kakakmu sedang apa di sana?” kata ayahnya dengan nada bercanda.

Sugul menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah mendekati sebuah benda besar yang diselubungi kain cokelat yang dipenuhi lapisan debu. Tubuh Sugul bergetar saat tangan kanannya bergerak meraih kain cokelat itu.

Sesaat tangannya berhenti ketika sudah begitu dekat dengan kain cokelat yang membungkus benda itu.

Sugul memejamkan mata.

Suara anak-anak kembali terdengar. Bayangan wajah anak-anak yang tertawa girang langsung berbaur dengan bayangkan wajah Demok yang menggelantung di setiap layang-layang.

Sugul membuka mata, menarik napas panjang kemudian menarik kain yang menyelubungi benda besar yang adalah sebuah cermin.

“Dalam cermin-cermin itu, kakak sedang merias wajahnya,” ucap Sugul pada ayahnya ketika itu.

Sugul menghempaskan badannya ke dinding. Matan-

ya memerah menatap sosok dalam cermin di depannya.

Perempuan dengan rambut hitam legam terurai. Perempuan yang sedang menghadap ke sebuah cermin besar.

Perempuan itu sedang merias wajahnya. Dari cermin di depan perempuan itu, Sugul bisa melihat perempuan itu membuat titik-titik merah di bawah kedua matanya. Lalu membuat garis melengkung ke

bawah di kedua sisi bibirnya, bibir sedih di wajah seorang badut. Dan begitu bibir sedih itu sempurna, seulas senyum bersembunyi di dalamnya.

Sugul menegakkan tubuhnya, mendekatkan tangan kanannya ke permukaan cermin.

Saat jari tangan kanannya menyentuh permukaan cermin, perempuan dalam cermin juga sedang menyentuh permukaan cermin di depannya,

tepat di mana wajah Sugul terlihat. Seketika itu juga Sugul dapat merasakan jari-jari tangan perempuan itu. Perempuan dengan wajah badut menangis. Perempuan yang mengenakan baju badut yang biasanya dikenakan Demok.

Perempuan yang kini mengoleskan bedak tebal di wajah Sugul sambil terus mengatakan, “anak-anak itu sudah menunggumu.” Dan Sugul

tahu, suara itu bukanlah suara kakaknya.

Mataram-Jakarta, 2013-2017 Budi Afandi lahir di Dusun Bilatepung, Desa Beleka, Lombok Barat, 20 Juni 1983. Kumpulan cerpennya adalah Badja Matya Mantra (2013) dan Kebaikan Istri (2017).

A. Nabil Wibisana

Apa yang Kami Bicarakan Ketika Kami Bicara Tentang Zen tak ada yang spesial hari ini kecuali ramai jamuan malam dan karib yang berbincang tentang zen. “senyum kepada sekuntum bunga. bunyi krak pada rekahan batang bambu. tiga pon rami kering! hentakan mu pada jawaban lembut Joshu.” seorang pelayan menjatuhkan piring, tepat saat kau sebut kisah Nansen membelah kucing. beberapa orang rehat, kehilangan selera makan. kau melihat lukisan rasa tamak pada tiga mangkuk sayur lobak yang mangkrak di atas meja. tapi lobak yang sama, entah kenapa, terbayang bagai umbi karuna rahib tua: bukankah sayuran tambun ini selalu setia menyerap dan menguapkan air hujan di ladang-ladang petani? tak ada yang spesial hari ini kecuali petuah renyah Joko Beck, yang amber saat napas masuk, yang ambyar saat napas keluar, bak gema genta dari kejauhan: tak ada yang spesial tentang zen?

Tujuh Kera tujuh kera gaduh bermain sibuk bagai amuk angin pilin ada yang liar berebut koin ada yang gila lonjaki trampolin ada yang rutin becermin dan ada pula yang bikin mual: gemar mengunyah apel, meludahkannya ke bumi, lalu melumatnya kembali. kau tak ingat sejak kapan para kera beranak-pinak di kepalamu. bisakah hening kalau selalu diburu pening? kepada seorang rahib jenaka, kau bertanya cara terbaik mengusir (atau membunuh?) mereka. “kenapa memaksa, tidakkah hasrat membunuh kera serupa jerat dalam selubung teluh mara? alih-alih membunuh, amati saja lekat-lekat. mereka bengal, mereka rindu terkenal. kalau kau tekun sungguh, mereka akan minggat sendiri: dari kepala ke rumah asal.”

Drama, Daruma

Katak Basho

sembilan tahun lamanya berlatih meditasi menghadap kali belum juga ada tanda akan kuasai jurus berjalan di atas air.

sebuah kolam tua, seekor katak melompat— dalam gerak ataukah dalam diam basah katak, kuyup pikiran?

rumit? membedah koan ternyata sama pahit dengan mengunyah janji sabun cuci nomor satu: “membersihkan noda sampai tuntas!”

genta biara berdentang dua kali. zazen usai. kembali terbayang sajian swike saus padang— merah usia dalam kuali.

buk! suara tongkat mendarat di belikat. “bagaimana bisa noda melekat, jika pakaian juga sekadar khayalan?”

Bir

bah! rahib tua berjalan di atas air. di pinggir kali, para kera sibuk membilas, merasa diri paling mahir.

sebelum minum bir kau tak habis pikir, bagaimana cara menelan sutra tanpa khawatir tersedak mantra.

begitulah. sekian lama ditelaah, mereka akhirnya enyah—kecuali satu. kera terbesar, yang giat menyembah langit, kau tak kuasa mengusir: wajahnya mirip sekali dengan wajahmu.

A.Nabil Wibisana bergiat di Komunitas Sastra Dusun Flobamora, Nusa Tenggara Timur.

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Gelar TOT bagi 36 Dosen Pengampu Mata Kuliah Responsif Gender Mataram (Suara NTB) Pasca beberapa waktu lalu menggelar workshop pengarusutamaan gender, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini menggelar Training of Trainer (TOT) bagi 36 dosen pengampu mata kuliah responsif gender, pada Jumat (29/9).

Kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan UIN Mataram dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender melalui kurikulum.

Plt. Wakil Rektor I UIN Mataram Dr. H. Masnun, mengaku program ini merupakan bentuk kerja sama antara UIN Mataram dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Tahapan yang dilakukan

melalui kerjasama berdurasi tiga tahun itu ialah melalui program Workshop Penerapan Kurikulum Responsif Gender yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Agustus dan dilanjutkan dengan TOT, Jumat kemarin. “Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari,” ujar Masnun.

Sementara itu Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali M.Ag., menyebut dari kegiatan ini diharapkan lahir sejumlah mata kuliah yang memasukkan materi tentang nilai-nilai keseteraan gender bagi mahasiswa.

Lebih jauh menurut Mutawalli, gender bukan persoalan jenis kelamin perempuan atau laki-laki semata.

Namun lebih kepada peranperan sosial yang dibangun di

Kualitas Sekolah Berbeda BELUM meratanya distribusi guru di tiap sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengakibatkan kualitas sekolah berbeda-beda. Di samping itu, kondisi pengembangan dunia pendidikan masih terkendala minimnya peran dunia usaha.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah H. Sumum, saat menghadiri acara Kopi Darat (Kongkow Pendidikan: Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat) di Mataram belum lama ini.

Menurutnya, guna mengatasi dua problem pengembangan dunia pendidikan di Loteng (Suara NTB/dys) tersebut, hingga kini Pemkab H. Sumum Loteng terus berbenah dan berupaya mencari jalan keluar lewat berbagai kebijakan dan intervensi. “Yang bisa kita lakukan ialah melakukan percepatan melalui kebijakan dan melalui intervensi,” ujar Sumum.

Salah satu kebijakan Pemkab Loteng terkait dengan guru saat ini ialah minimal 3-4 guru negeri harus terdistribusi di tiap sekolah agar distribusi guru merata, sehingga berakibat pada meratanya kualitas tiap sekolah.

Kemudian untuk kebijakan guru sertifikasi, Pemkab Loteng telah membuat kebijakan pemindahan guru-guru yang telah mendapat sertifikat sertifikasi ke sekolah-sekolah yang belum.

Semua kebijakan itu dilandasi agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar dengan 27 indikatornya dapat terwujud.

“Melihat pencapaian indikator kami menyadari kekurangan.

Untuk itu anggaran untuk pemenuhan diperbesar. Itu yang kami percepat sapras dan distribusi guru,” sambungnya.

Sementara untuk keterlibatan masyarakat luas terutama dunia usaha, masih sangat minim mengingat pertumbuhan dunia usaha juga sedikit di Loteng. Namun, meski demikian saat ini sudah mulai menunjukkan adanya kebangkitan pasca Loteng menjadi pusat pengembangan kawasan Mandalika Resort.

“Kondisi Loteng mulai bangkit dan perusahan di Loteng mulai tumbuh, peran mereka ada, tidak bisa dipungkiri, ITDC sudah mulai menunjukkan dukungan untuk peningkatan kapasitas guru walaupun untuk guru di kawasan ITDC, termasuk juga Angkasa Pura. Pertamina juga sudah mulai menyentuh, perbankan juga sudah mulai menyentuh dengan memberikan beasiswa,” tutupnya di samping berharap ke depan peran dunia usaha dalam mengembangkan dunia pendidikan semakin besar. (dys)

Yang Muda, yang Berkarya KETIKA banyak remaja sibuk bersenang-senang, kelima siswa SMKN 2 Mataram ini sibuk mengukir prestasi. Mereka adalah, Fajrul furqon Haekal hamzah Almansuri, Muhammad Zaedi, Irfan Asmawan Hadi, I Kadek Krisna Putra Maharta, dan Nikita Maitrie Devi. Prestasi yang mereka raihpun tidak sekedar piala ataupun sertifikat pemenang, melainkan juga kecakapan dalam memilih langkah hidup ke depan di saat usia mereka masih terbilang belia.

Sebut saja Haekal, Ketua OSIS SMKN 2 Mataram bernama lengkap Fajrul Furqon Haekal Hamzah Almansuri ini, tidak hanya penyabet gelar juara 1 abadi di sekolah. Ia juga menekuni dunia developer dan berkutat dengan coding yang tidak mudah.

Siswa asal Lingsar ini bersama teman-temannya tengah membuat sebuah aplikasi bernama Bengkel Motor. Aplikasi ini berisi tranksaksi, harga jual suku cadang, jenis perbaikan, dan ketentuan-ketentuan lain mengenai perbengkelan ada di aplikasi tersebut. Nantinya, pelanggan hanya perlu bertransaksi dan mengkonsultasikan kendaraan mereka melalui aplikasi tersebut.

Memiliki potensi yang besar di bidang akademik, Haekal mengaku sejak kecil bercita-cita menjadi seorang guru. “Saya ingin menjadi guru IT, karena siapapun yang membagikan ilmu satu huruf saja pahalanya akan terus mengalir,” tutur Haekal dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (29/9).

Tidak mau kalah, Irfan Asmawan Hadi, atau yang akrab disapa Irfan ini memiliki segudang prestasi di bidang Alquran. Selain sebagai Hafiz ia juga sering menjadi juara 1 pada bidang qori’ murotal Alquran dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi, dan sekarang ia tengah menunggu pengumuman untuk maju ke tingkat nasional.

Yang menarik dari Irfan adalah ia telah mandiri secara financial. Ia belajar menghasilkan uang sejak duduk di bangku SMP. Dari iseng-iseng menjadi tukang parkir dengan penghasilan bisa mencapai Rp 100.000 per hari, sampai mempelopori merebaknya Bakso Melahirkan Banyumulek di Lombok ini.

Sekarang, Irfan sedang menikmati menjadi seorang guru ngaji untuk anak-anak. “Banyak yang saya kerjain. Semua yang menghasilkan uang saya kerjain. Saya juga udah ndak minta uang lagi sama mamak,” jelas Irfan dengan bangga.

Muhammad Zaedi kelas XII Akuntansi juga turut mengharumkan nama SMKN 2 Mataram di kancah Nasional 11-13 September lalu di Jakarta sebagai 10 besar Lomba Kompetensi Siswa LKS Akuntansi tingkat Nasional di Jakarta. (ham)

(Suara NTB/ist)

HARUMKAN SEKOLAH - Sejumlah pelajar berprestasi SMKN 2 Mataram. Mereka mampu mengharumkan nama sekolah dan daerah di tingkat nasional.

tengah masyarakat. Misalnya perempuan sebagai pemimpin, perempuan sebagai pendidik dan banyak hal lainnya.

Selama ini, jelasnya, di tengah masyarakat ada yang salah dalam memahami gender. Perempuan bagi sebagian pihak beranggapan hanya berperan murni untuk mengurus persoalan-persoalan rumah tangga.

Selain itu dalam Islam juga tidak menafikan hal itu, dan bahkan mungkin yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan ijtihad akademik oleh para dosen untuk bagaimana mengkompromikan pandangan-pandangan di antara dua kutub yang berbeda pandangan soal kesetaraan gender.

“Ini untuk menghadapi isu trans nasionalisme, sebagai

upaya merespon gerakan itu secara akademis. Pandangan selama ini beranggapan perempuan itu cukup sebagai ibu rumah tangga. Kini ada upaya untuk ke arah kesetaraan gender,” sambungnya.

Melalui berbagai diskusi tentang kesetaraan gender, UIN Mataram ingin menjadi institusi yang mampu memgembangkan dan memberi solusi atas berbagai persoalan perempuan.

Apalagi sudah ada kerjasama dengan pihak Kementerian PPA. “Ini sudah masuk teknisnya setelah sebelumnya dilakukan workshop,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengarustamaan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dr.

Heru P Kasidi, mengatakan kegiatan TOT ini merupakan kelanjutan MoU yang berjalan tiga tahun. Kegiatan ini bagian dari diskusi untuk menelaah gender ke dalam mata kuliah “Esensi kegiatan ini ialah menjadikan UIN sebagai pusat pengetahuan gender dan UIN yang akan menjadi rujukan utama di kawasan untuk kesetaraan gender,” terangnya.

Di samping itu juga kegiatan semacam ini bagian dari strategi pembangunan pengarustamaan gender sampai 2025. Kini gender semakin lama semakin disadari sebagai bagian dari pembangunan. Bahkan kesetaraan gender juga menjadi tujuan keberlanjutan dari pembangunan dunia. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

BUKA - Pembukaan TOT dosen pengampu mata kuliah responsif gender yang digelar, Jumat (29/9). Acara ini dihadiri Rektor UIN Mataram dan pembicara dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sarana Terbatas Sulitkan Pemkot Mataram Terapkan UNBK di Seluruh SMP Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram tidak bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh SMP di Kota Mataram pada ujian nasional 2018 nanti. Ini dikarenakan masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung UNBK di sekolah.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi, Jumat (29/9).

Menurutnya keterbatasan sarana menjadi kendala sejumlah sekolah di Mataram.

“Kenapa kita tidak melaksanakan UNBK di seluruh

SMP? karena keterbatasan sarana, sekarang saja kita masih susah,” kata Sidik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan di tahun 2018 sekolah bisa menerapkan 100 persen UNBK. Meskipun kebijakan itu lebih difokuskan kepada SMA/SMK. Sampai saat ini ada juga sekolah yang melak-

sanakan UNBK di tahun lalu masih belum jelas bisa melaksanakan UNBK di tahun 2018. Seperti SMPN 12 Mataram pada UNBK lalu melaksanakan UNBK dengan bergabung di SMAN 6 Mataram, tapi untuk UNBK mendatang tidak bisa lagi melaksanakannya di sana.

“Makanya kita di bawah,

pelaksana di lapangan, silahkan jika ada bantukan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, kita tinggal melaksanakan saja,” katanya.

Menurut Sidik, jika mengandalkan APBD Kota Mataram, jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung UNBK di 24 SMP Negeri, belum lagi SMP swasta. Itulah yang sangat menyulitkan penerapan UNBK di SMP Kota Mataram. Di tahun lalu SMP Negeri dan swasta yang melaksanakan UNBK sebanyak 15 sekolah.

Kesulitan penerapan UNBK diperparah lagi dengan berbagai aturan seperti tidak boleh ada pungutan di pendidikan dasar, selain juga keterbatasanketerbatasan anggaran. Dari pihak komite sekolah juga akan sulit mencari dana untuk penyiapan sarana, karena jika ada sedikit kekeliruan maka rentan bermasalah dengan hukum.

“Teman-teman sekolah sih ingin melaksanakan UNBK, lebih praktis, sekolah tinggal siapkan materi ujian. Tapi keperluan yang paling utama adalah sarprasnya. Itu yang sulit,” ujar Sidik. (ron)

Wisuda STIKES Yarsi Mataram Hadirkan Mohammad Nuh

(Suara NTB/kmb/dha)

DIALOG - Suasana dialog kebangsaan yang digelar Fomnus di SMAN 1 Praya Tengah, Jumat (29/9).

Fomnus NTB Ajak Siswa Maknai Hari Kesaktian Pancasila Mataram (Suara NTB) Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus) mengajak siswa untuk memaknai Hari Kesaktian Pancasila tahun 2017 yang diperingati pada tanggal 1 Oktober besok. Hal itu dilakukan melalui kegiatan dialog kebangsaan yang digelar pada Jumat (29/9) di SMAN 1 Praya Tengah. Dialog ini bertemakan Penguatan Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Ikhtiar Menangkal Faham Radikal Demi Menjaga Keutuhan NKRI. Dialog tersebut, dibuka Kepala SMAN 1 Praya Tengah, Lalu Sahdan. Hadir juga sebagai narasumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Tengah (Loteng) Masnun, Budayawan NTB Ahmad JD, serta Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah Samsul Qomar.

Menurut Kepala Bakesbangpoldagri Loteng, Masnun saat ini asih ada warga Indonesia khususnya pemuda yang tidak tahu menahu tentang judul lagu kebangsaan Indonesia. Bahkan, ada juga yang tidak hafal Pan-

casila. Padahal, Pancasila adalah dasar negara.

“Sejak dibacakan proklamasi oleh Presiden Soekarno kita sepakat dengan 4 konsensus dasar.

Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai flasafah bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa,” terangnya.

Ia juga mengatakan, cukup banyak ujian saat kelahiran Pancasila. Mulai dari pemberontakan G 30 S/PKI dan persoalan lainnya yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, generasi muda sepatutnya memaknai hal itu dengan berkarya dan menjaga keutuhan NKRI ini.

Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Samsul Qomar mengatakan, pemuda adalah tonggak masa depan bangsa. Sayangnya, jiwa patriotisme pemuda saat ini sudah mulai menipis. Jarang ditemui pemuda yang menghabiskan waktu untuk mencari tahu tentang sejarah-sejarah bangsa.

Padahal, paling tidak pemuda harus mengetahui tentang sejarah daerahnya masing-masing.

“Hal yang harus kita bangga

dalam diri kita adalah bahwa kita harus bangga jadi Indonesia. Dengan keanekaragaman yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

Sekarang saya sering ngerumun di lampu merah. Itu ada tanda, tapi seringkali orang menerobos, terutama anak-anak SMA sering kali begitu,” sindirnya.

Yang paling penting, menurutnya, adalah cara menunjukkan sikap nasionalilsme itu adalah dengan menggunakan produk dalam negeri. Pasalnya, hal itu menunjukkan bahwa para pemuda mencintai negerinya.

Di sisi lain, Budayawan NTB Ahmad JD, memaparkan tentang sejarah perumusan Pancasila. Ia mengatakan Pancasila dirumuskan oleh Presiden Soekarno sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Inti pemikiran Soekarno saat itu adalah menginginkan kemerdekaan Indonesia.

Ia memandang sangat penting bagi semua warga Indonesia, khususnya para generasi muda untuk mengilhami spirit Pancasila. “Yang penting etika bangsa yang paling tinggi adalah Pancasilais,” ujarnya. (kmb/dha)

Pengisian Kepsek di Tangan Gubernur Mataram (Suara NTB) Pengisian kepala sekolah (kepsek) definitif untuk mengisi jabatan pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah di 25 SMA/SMK masih menunggu keputusan gubernur. Draf sudah disampaikan ke Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kepsek yang akan mengisi jabatan kepsek itu diutamakan yang memiliki integritas.

“Masih menyesuaikan dengan kesibukan, draf sudah selesai dan disampaikan ke gubernur. Kita pelan-pelan, tidak boleh grasa-grusu mengelola pendidikan supaya jangan salah arah,” katanya Kepala Dinas Dikbud NTB Drs. H. Muh. Suruji, Jumat (29/9).

Ia menegaskan, pertimbangan integritas menjadi faktor utama dari terpilihnya keps-

ek itu. Oleh karena itu, ketika pemilihan calon kepsek yang lalu, mereka dites psikometri di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jika dalam tes itu, calon kepsek berhasil dan tesnya mulus, maka dia akan masuk ke ring satu dan berpotensi untuk dipilih.

“Kalau hasil psikometrinya jelek, semakin banyak merahnya, dia semakin jauh untuk terpilih. Tidak semua calon kepala sekolah meskipun dia bersertifikat bisa terpilih,” tegas Suruji.

Menurutnya, meski calon kepsek itu layak secara akademis, tapi belum tentu secara non akademis dia layak. Karena itu, jika di tes psikometri tidak mendapatkan hasil yang baik, maka dia tidak bisa menjadi kepsek.

Suruji menegaskan, kepsek atau pimpinan itu harus sejuk,

harus bisa mengembangkan dirinya. Potensi pengembangan dirinya harus bagus. Selain itu, calon kepsek itu juga harus punya potensi pengembangan lingkungan, sehingga orang yang dipimpinnya memiliki peluang untuk berkembang.

Sementara itu, sebelumnya, terkait dengan kepsek yang bertugas lebih dari delapan tahun akan diberhentikan.

Bagi kepsek yang kinerjanya bagus akan diusulkan menjadi pengawas, sedangkan kepsek yang kinerjanya di bawah rata-rata diusulkan menjadi guru biasa.

Pengangkatan kepsek untuk SMA/SMK sendiri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram akan menggelar wisuda dan Pengukuhan Lulusan STIKES Yarsi Mataram, pada Sabtu (30/9) di Hotel Lombok Raya. Dalam kesempatan itu STIKES Yarsi Mataram menghadirkan Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2009 sampai dengan 2014 untuk memberikan orasi ilmiah.

Hal itu disampaikan Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., ditemui Jumat (29/9). Zulkahfi mengatakan, Prof. Nuh sengaja diundang untuk memberikan wawasan keilmuan terkait dengan prospektif atau tantangan dan peluang tenaga kesehatan ke depan. Mohammad Nuh menyampaikan orasi ilmiah dengan tema Layanan dan Peluan Tenaga Kesehatan Abad 21. “Kita undang untuk memberikan wawasan keilmuan, kebetulan beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Zulkahfi.

Menurutnya, Prof. Nuh saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Yarsi Surabaya. Dengan kesamaan nama dan visi dengan Yayasan Yarsi Mataram, diharapkan bisa bekerjasama, ada bimbingan arahan terkait pengembangan Yayasan Yarsi Mataram. Apalagi dengan kemajuaan Yarsi Surabaya yang sangat pesat, dengan adanya Rumah Sakit Islam dan memiliki universitas yang sebelumnya berbentuk sekolah tinggi.

Ini juga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara STIKES Yarsi Mataram dengan Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya (Unusa) di bawah binaan Mohammad Nuh. Sementara itu, pada wisuda nanti akan diikuti oleh 529 wisudawan dari empat Program Studi (Prodi), yaitu Prodi Ners, S1 Keperawatan, DIII Keperawatan, dan DIII Kebidanan. Zulkahfi mengatakan, ada yang membanggakan dari wisuda kali ini, terdapat empat orang wisudawan yang

berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4.

Selain itu, dalam kesempatan wisuda nanti, pihak kampus akan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik. Serta akan memberikan penghargaan kepada seorang wisudawan yang mencapai target hafalan 21 juzz. “Ini sesuai dengan visi STIKES Yarsi Mataram yang profesional dan Islami,” kata Zulkahfi.

Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi Mataram menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keperawatan dan kebidanan. Serta mempunya karakter kepribadian yang andal. “Karena dengan dua komponen itu akan bisa berkarya lebih unggul ke depannya,” ujarnya.

Pada hari Minggu (31/9) di Hotel Lombok Raya, STIKES Yarsi Mataram juga akan melaksanakan Seminar Nasional dengan mendatangkan dr. Boyke Dian Nugraha. Seminar nasional ini akan dihadiri oleh peserta yang sangat banyak mencapai 1.500 orang mahasiswa, juga akan dihadiri oleh mahasiswa dari Unusa.

Dalam upaya mengimbangi ketatnya persaingan tenaga perawat dan bidang di dalam negeri. STIKES Yarsi Mataram juga melebarkan sayap dengan memfokuskan mahasiswa untuk dipersiapkan ke luar negeri. Selain mengembangkan ilmu bidang keperawatan dan kebidanan, STIKES Yarsi Mataram juga menaruh perhatian untuk kajian-kajian keislaman sesuai dengan visi STIKES Yarsi, profesional dan Islami.

STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasarana yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif.

Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “ S i t i Hajar” M a t aram. (ron)

H. Zulkahfi (Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

Lintasan Atletik GOR Sedang Diperbaiki, 300 Titik Rusak (Suara NTB/fan)

LATIHAN - Atlet atletik NTB, Andrian sedang latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (29/9).

Andrian Ambil Bagian di Kejurnas Piala Panglima TNI Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Andrian akan ambil bagian di Kejurnas Piala Panglima TNI yang akan berlangsung di Jawa Tengah (Jatim), 1-4 November mendatang.Atlet asal Kota Bima ini akan turun di nomor 400 meter gawang putra.

Ditemui Suara NTB, di saat menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (29/9) kemarin Andrian terlihat bugar. Dia sudah siap tampil di kejuaraan atletik memperebutkan piala Panglima TNI itu.

“Persiapan saya mengikuti Piala Panglima TNI sudah lama.

Fokus latihan saya di nomor 400 meter gawang,” ucapnya.

Peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) ini mengatakan biasanya dia selalu tampil di dua nomor setiap ikut kejurnas, yakni 400 meter gawang dan estafet 4x400 meter putra. Namun kali ini dia lebih fokus mempersiapkan diri mengikuti nomor 400 meter gawang putra.

Nomor gawang putra menjadi fokus latihan Andrian karena nomor tersebut merupakan nomor spesialisnya. Dan Andrian salah satu atlet terbaik NTB di nomor gawang, terakhir Andrian berhasil meraih dua medali emas di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2017.

Selanjutnya prestasi terkahir Andrian di level internasional yakni meraih medali perunggu di SEA Games di Malaysia 2017.

Sementara di kejurnas atletik Panglima TNI di Surabaya, 1-4 November mendatang Andrian memasang target medali emas di nomor spesialisnya 400 meter gawang. (fan)

Mataram (Suara NTB) Lintasan atletik sintentis GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (29/9) kemarin dibenahi. Perbaikan lintasan sintetis itu dilakukan dengan cara ditambal bagian yang telah membentuk benjolan kecil.

Bagian Teknisi Perbaikan Lintasan, Sabar Harjono yang diwawancara Suara NTB di lokasi mengatakan lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram dalam kondisi rusak. Bentuk kerusakannya terdapat benjolanbenjolan yang merupai gelembunggelembung kecil pada bagian permukaan lintasan.

Dari hitungannya bahwa jumlah gelembung di bagian permukaan lintasan seluruhnya mencapai 300 titik.

Itu artinya bila setiap titik yang rusak memiliki ruas 1 meter persegi, maka jumlah titik yang diperbaiki 300 meter persegi. “Bagian lintasan yang gelembung-gelembung itulah yang sedang kita perbaiki,” ucapnya.

Dijelaskannya, kebaikan lintasan sintetis yang dilakukan oleh pihaknya sudah berjalan sejak tanggal 18 September atau sudah berjalan selama dua Minggu. Bagian yang diperbaiki sebanyak 300 titik yang rusak.

Diperkirakan sekitar 75 persen bagian yang sudah diperbaiki.

Dia perkirakan dalam seminggu lagi lintasan akan rampung diperbaiki. Dia sendiri mengaku sudah berpengalaman memperbaiki lintasan sitentis. Sebelumnya dia sudah per-

DIPERBAIKI - Lintasan atletik sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (29/9) kemarin sedang diperbaiki.

(Suara NTB/fan)

nah memperbaiki Stadion Atletik di Magelang, kemudian Sidoarjo, Semarang dan di Unesa Surabaya. Sementara lintasan atletik GOR akan dikerjakan selama tiga Minggu.

Perbaikan lintasan sintetis kata-

nya tidak mudah, karena bahan bakunya tidak dijual di Indonesia. Dimisalkannya seperti lem perekat lintasan dan karet lintasnya harus dipesan langsung dari luar negeri karena tidak dijual di Indonesia. “Lemnya tidak ada

di sini, karetnya diimpor,” jelasnya.

Sementara pengerjaan lintasan yang rusak itu dilakukan atas inisiatif pihak Dispora NTB. Dalam hal ini dia sebagai bagian teknis perbaikan saja.

Tugasnya memperbaiki lintasan. (fan)

Jatisela Cup, Tuan Rumah Bungkam PS Sekarbela Mataram Girii Menang (Suara NTB) Tim Sepak bola tuan rumah Sesela Putra Pelita (PSPP) Jatisela berhasil mengalahkan tim Ps 99 sekarbela Mataram dengan skor 2-0 dalam turnamen sepak bola Sesela Cup 2017 di Lapangan Umum Sesela. Turnamen ini digelar oleh Pemdes setempat untuk mencari benih pesepak bola di tingkat dusun dan desa.

Peserta klub yang ikut tur-

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/her)

BEREBUT - Pemain PS Sesela berebut bola dengan pemain Sekarbela Mataram, di ajang Jatisela Cup 2017. namen ini berasal berasal dari sejumlah daerah. Pada pertandingan yang dihelat Kamis lalu, mempertemukan tim tuan rumah dengan tim Sekarbela. PSPP yang dilatih Zainudin tampil memukau dan mendapat perlawanan dari Tim PS 99 Sekarbela, terutama pada babak pertama yang disaksikan sekitar 500 orang yang mayoritas masyarakat di Seputaran gunungsari dan Pendukung Kedua Tim. PSPP Jatisela pada babak pertama langsung menyerang melalui pemain gelandangnya Najmul Aropah dan Penyerangnya Hariyanto Efendi ser-

ta pemain sayap, baik Ozan barco dan Teguh Hokie. PSPP Jatisela unggul terlebih dahulu pada menit ke-25 melalui tendangan penalti Hariyanto Efendi Setelah pemain Depan PSPP Jatisela Hamid Dilanggar Pemain Belakang PS 99 Sekarbela sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-0.

PSPP yang unggul atas PS 99 Sekarbela termotivasi un-

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2787DS NOKA/NOSIN : MH1JB91198K483895/ JB91E-1483437 AN. BUATI, SE HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI HILANG STNK R2 YAMAHA DR3717BL NOKA/NOSIN : MH314D0029K399843/14D1400195 AN. DEVITA ROSSY WULANDARI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3373MC NOKA/NOSIN : MH1JFV118GK361024/ JFV1E-1370149 AN. LUKMAN, SPD HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

tuk menambah gol. Serangan demi serangan terus dilancarkan sehingga kipper PS 99 Sekarbela harus berjibaku menyelamatkan gawangnya.

Kedudukan 1-0 untuk Persis akhirnya tetap bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, PSPP Jatisela terus tampil konsisten melawan PS 99 Sekarbela, sehingga permainan anak anak Jatisela ini tetap memukau terus menekan kepertahanan lawan. PSPP Jatisela kembali menambah gol menit ke-65 melalui aksi pemain Sayapnya Teguh Hokie yang berhasil mengobrak abrik pertahanan PS 99 Sekarbela Mataram. Teguh yang lolos

SALON

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

sendiri dan hanya berhadapan dengan kipper lawan berhasil mengecoh kiper dan gol sehingga megubah kedudukan menjadi 2-0.

Tidak mau mengalami kekalahan, PS 99 Sekarbela mulai berani melancarkan Serangan Kewilayah pertahanan PSPP Jatisela,namun ketangguhan Barisan Pertahanan PSPP Jatisela yang dikomandoi Didik Rover dan sandy tidak mampu dilewati oleh para Pemain PS 99 sekarbela Mataram. Skor 2-0 bertahan hingga wasit yang memimin pertandingan meniup panjang tanda babak kedua berakhir. (her)

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Sabtu, 30 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 30 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Sabtu, 30 September 2017

SUARA NTB

Halaman 14

DWI tunggal Ahyar-Mori, dua yang dijadikan satu. Menyatukan dua keterwakilan dari pulau besar NTB : Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, untuk menjadi satu kekuatan menuju NTB yang memakmurkan warganya. Membangun dan memajukan NTB yang adil dan merata, NTB untuk Semua.

Inilah Dwi Tunggal, dua tokoh dengan expertise berbeda (eksekutif – legislatif), menjadi satu untuk memimpin NTB yang memberi solusi untuk semua warganya. NTB untuk Semua.

Inilah Dwi Tunggal, dua tokoh beda generasi, bersatu untuk menjadikan NTB yang bersahabat untuk semua kalangan warganya. NTB untuk Semua.

TGH. Ahyar Abduh Tempat Tanggal Lahir Agama Jabatan

: Dasan Agung, 20 Oktober 1960 : Islam : Walikota Mataram

Riwayat Pendidikan 1. SD Negeri 1 Dasan Agung (1971) 2. Madrasah Tranawiyah NW Pancor (1974) 3. Madrasah Aliyah NW Pancor (1977)

Perjalanan Karir 1. Kepala Sekretariat DPD Golkar Provinsi NTB (1993) 2. Anggota DPRD Kotamadya Dati II Mataram Periode 1994-1997 ( Jabatan Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan dan Sekretaris Komisi D ) 3. Anggota DPRD Kotamadya Dati II Mataram Periode 1997-1999 ( Jabatan Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan dan Sekretaris Komisi D ) 4. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram Periode 1999-2004 5. Ketua DPRD Kota Mataram 2004-2005 6. Diangkat Menjadi Wakil Walikota Mataram Periode 2005-2010 7. Diangkat Menjadi Walikota Mataram Periode 2010-2015 8. Diangkat Menjadi Walikota Mataram Masa Jabatan 2016-2021

H. Mori Hanafi Tempat Tanggal Lahir Agama Jabatan

: Jakarta, 30 Juli 1970 : Islam : Wakil Ketua DPRD NTB

Riwayat Pendidikan 1. TK Islam Al-Azhar Jakarta (1977) 2. SD Islam Al-Azhar (1983) 3. SMP Islam Al-Azhar Jakarta (1986) 4. SMA Islam Al-Azhar Jakarta (1989) 5. Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta Strata-1 (1994) 6. Master Of Commerce Wolongong University Post Graduate (New South Wales, Australia) Strata-2 (1997)

Perjalanan Karir -

1997 1997-2003 1997-2003 2002-2004 2002-2006 1997-2006 2009-2014 2011-2014 2014-2019

: Staff KBRI Arab Saudi : Komisaris Utama PT Catur Mitra Jaya Wisata : Komisaris Utam,a PT Catur Rent a Car : Staff pengajar Univ.Pancasila : Direktur Amoerindo Tritama : Direktur CV.Morindo Jaya Motor : Anggota DPRD Provinsi NTB : Sekretaris Komisi 2 DPRD NTB : Wakil Ketua DPRD NTB

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 30 September 2017

Bocah Empat Tahun Diduga Dianiaya Calon Ibu Tiri Selong (Suara NTB) Nasib naas menimpa bocah empat tahun berinisial Y, di usianya yang masih belia itu ia harus menjadi korban kekerasan dari calon ibu tirinya sendiri. Kekerasan yang dialami oleh Y, diketahui berawal dari ketika korban mengambil jajan di rumahnya di Palau Pasir Maluk, Sumbawa tanpa seizin dari calon ibu tirinya tersebut.

Dari kejadian itu, kemudian korban dibawa pulang ke rumah ibu kandungnya di Terara Kabupaten Lotim atas perintah dari bapaknya. Akan tetapi, pelaku yang berinisal P tidak menjaga amanah tersebut. Ironisnya, pelaku yang merupakan kekasih dari ayah korban kembali melakukan aksi kekerasan terhadap korban saat berada di atas kapal dari Pelabuhan Poto Tano menuju Pelabuhan Kayangan.

Di atas kapal, seperti disampaikan Kanit PPA Satreskrim Polres Lotim, Aiptu I Nengah Wardika, pelaku kembali menganiaya korban, tindakan itupun menyita seluruh penumpang kapal. “Ketika di atas kapal, korban dipukul menggunakan sandal pada bagian badan dan wajahnya. Mata korban membengkak dan biru,” jelasnya, Jumat (29/9).

Sementara penumpang yang melihat aksi kekerasan tersebut mengecam tindakan pelaku, sehingga ketika tiba di Pelabuhan Kayangan, penumpang langsung melaporkan aksi kekerasan tersebut ke Polsek Pelabuhan Kayangan untuk selanjutnya diteruskan ke Polres Lotim. Pelaku yang saat itu dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Kayangan, mengakui memukul korban karena alasan tidak terima anak tersebut mengambil jajan tanpa seizinnya dan bukan darah dagingnya. Saat ini pelaku sudah dilimpahkan ke Polres Sumbawa yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP). “Pelaku sebelumnya diamankan di Polres Lotim, lalu kemudian kita dilimpahkan ke Sumbawa,” jelasnya.

Sedangkan untuk anak tersebut, dijelaskan I Nengah Wardika bahwa sudah diserah ke Panti Sosial Paramita Mataram untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Hal itu penting dilakukan agar korban tidak mengalami trauma yang cukup berat dari hasil kekerasan fisik yang dialaminya dari calon ibu tirinya sendiri. “Untuk korban sudah kita serahkan ke Panti Sosial Paramita di Mataram,” imbuhnya.

Sementara untuk kekerasan fisik terhadap anak hingga bulan September ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan awal tahun 2017 lalu. Akan tetapi untuk saat ini sudah mulai menurun untuk kekerasan seksual maupun fisik. Termasuk kekerasan fisik oleh guru terhadap siswa untuk saat ini masih nihil. (yon)

SKPD Diingatkan Hati-hati Salurkan Dana Hibah dan Bansos Dari Hal. 1 Supran juga mengatakan penyaluran dana hibah dan bansos tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Menurutnya, hibah dan bansos merupakan kebutuhan masyarakat.”Jangan dihubunghubungkan dengan Pilkada. Silakan Pilkada berjalan. Pilkada tahun 2013 kan ndak ada masalah,” katanya.

Ia menegaskan Pilkada silakan berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian pelaksanaan APBD berjalan sesuai schedule yang sudah direncanakan. “Jadi jangan dikaitkan dengan Pilkada APBD itu, ndak ada hubungannya. Tanpa Pilkada pun kita harus hati-hati.

Kalau ndak begitu, ditangkap kita nanti,” tandasnya. (nas)

Minim Kontribusi Dari Hal. 1 ‘’Monev terus berjalan. Itu kan tugas Kepala Biro Ekonomi.

Melakukan pembinaan semua BUMD. Ndak ada evaluasi khusus dari Sekda,’’ kata Rosiady dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/9) siang kemarin.

Ketika ditanya desakan dari anggota DPRD NTB maupun fraksi yang meminta dilakukan pembubaran BUMD yang membebani daerah, Sekda menyatakan itu hanya suara dari beberapa anggota Dewan. Ia menyatakan, gubernur sebagai pembina BUMD melihat keberadaan Perusda dan BUMD yang ada masih tetap dibutuhkan.

Ia mencontohkan seperti PT. GNE. Meskipun kontribusinya bagi daerah dalam bentuk dividen yang disetor setiap tahun masih kecil. Tetapi kinerja PT. GNE sudah positif.

Artinya, perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian teta-

pi sudah mampu memberikan kontribusi bagi daerah dalam bentuk dividen.

“Keberadaan mereka tetap dibutuhkan. Seperti GNE sekarang sudah positif kinerjanya. Bisa memberikan dividen kepada daerah meskipun kecil.

Paling ndak, tidak rugi,” kata Sekda.

Terkait dengan tambahan penyertaan modal bagi Perusda dan BUMD yang ada, Sekda mengatakan tinggal mereka memantapkan dan memperluas jaringan. Tambahan penyertaan modal dapat diperoleh dari perbankan atau kemitraan lainnya. Sekda menegaskan, suntikan modal itu tidak harus lewat APBD. ‘’APBD itu pilihan terakhir.

Karena kita sudah selesai (memberikan penyertaan modal kepada GNE) Rp 20 miliar,” tandasnya. (nas)

Rekanan Katering Haji Siap Klarifikasi ke Kejaksaan Dari Hal. 1 untuk katering jemaah haji embarkasi Lombok senilai Rp 541.680.000 dan kontrak berbeda senilai Rp 282.960.000 untuk penyelenggara ibadah haji.

Menurutnya dari proses tender sampai pelaksanaan pekerjaan sama sekali tidak ada masalah. Semua pihak sudah memberikan penilaian, sampai dengan pemeriksaan. Seperti Ombudsman, Inspektorat daerah dan pihak pusat, pemeriksa pada Kementerian Agama RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sudah dilakukan pemeriksaan dan memberi penilaian baik. Ketika semua sudah beres, namun ada laporan masuk ke Kejaksaan, dia mencurigai ada kepentingan tertentu yang mencoba menjatuhkan usahanya. ‘’Kami ini jadi korban, sesungguhnya tidak tahu apa apa,’’ katanya.

Syarat sampai akhirnya menjadi pemenang lelang sudah terpenuhi sampai dengan pelaksanaan. Sesuai dengan Permenkes, standarisasi higienitas sudah dipenuhi. ‘’Dicek dapur sudah memenuhi syarat. Kita bahkan saat masak ini dipantau oleh lima dokter. Jadi kita ini masak harus higienis, jadi tidak boleh dimain- mainkan. Karena ini tanggung jawab kami atas pekerjaan ini,’’ tegasnya.

Saat dalam proses, semua pihak rupanya memantau karena adanya laporan dari oknum berkepentingan. Mulai dari Inspektorat, Irjen pada Kemenag RI, MUI, bahkan Ombudsman, termasuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendapat pengaduan hampir setiap hari mendatanginya. ‘’Saya tidak paham, menga-

pa sampai semua orang memantau kami. Tapi saya ikuti aturan. Hasilnya, dari pusat kami dapat penghargaan 10 tahun terakhir untuk urusan katering ini,’’ ungkapnya.

Pengalaman menangani katering sudah sampai 30 tahun lamanya. Selama 20 tahun diantaranya dipercaya untuk mengurus katering Pemda Lombok Timur.

“Saya sampai menang di Asrama Haji ini murni karena benar benar update data dan persyaratan, taat aturan, terendah penawaran,” jelasnya.

Sebagai bukti bahwa hasil pekerjaannya memuaskan, sampai saat ini tidak ada komplain dari satu pun jemaah haji. Tidak pernah didengarnya jemaah haji yang sakit atau muntaber.

Tidak sekadar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, ada rasa tanggung jawabnya sebagai muslim yang ingin memberi pelayanan lebih kepada jemaah. Dibuktikan dengan porsi tambahan, yang harusnya 50 porsi makanan dilebihkan menjadi 100 porsi. “Sebenarnya dari segi binsis rugi, tapi ini amal,” tandasnya.

Setelah panjang menjelaskan soal pengalaman dan klarifikasinya, Awaluddin mengungkapkan hal sama sebagaimana dilontarkan PPK Lalu Muhammad Zainuddin sebelumnya. Dia siap taat pada proses hukum yang dilakukan Kejaksaan sesuai laporan oknum yang dianggap tidak puas dengan kemenangannya dalam tender logistik haji itu. “Saya menunggu panggilan dari jaksa,” pungkasnya. (ars)

Halaman 15

Kasdam IX/Udayana Tutup Latihan Posko I Korem 162/WB

Mataram (Suara NTB) Setelah tiga hari pelaksanaan kegiatan latihan Posko I Korem 162/WB, Jumat (29/9) akhirnya kegiatan latihan tersebut ditutup. Di hari terakhir kegiatan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Steppanus Trimulyono meninjau sekaligus menutup kegiatan latihan Posko I Udayana Sakti II Korem 162/WB , bertempat di Aula Korem 162/WB Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.

Sebelum ditutup, Kasdam IX/Udayana mengevaluasi kegiatan latihan tersebut. Dalam evaluasinya Kasdam IX/Udayana menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan latihan Posko I Korem 162/WB tersebut.

“Meskipun kegiatan latihan Posko dengan skenario yang dibuat oleh penyelenggara sudah sering dilaksanakan oleh satuan jajaran Korem 162/WB. Namun untuk memelihara kesiapan satuan dalam mengahadapi perubahan situasi, latihan seperti ini tetap harus terus dilaksanakan,” tegasnya.

Paling penting menurutnya, untuk diingat koordinasi dan komunikasi harus tetap selalu dilaksanakan oleh satuan-satuan kewilayahan, agar setiap tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik sehingga mendapat hasil yang maksimal.

“Apabila kita tidak melaksanakan koordinasi dan komunikasi serta tidak mengetahui aturan yang telah di tentukan, maka sulit bagi kita untuk melaksanakan tugas tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, melalui kegiatan latihan Posko I ini, dia mengharap-

(Suara NTB/penrem)

TUTUP - Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Steppanus Trimulyono saat menutup kegiatan latihan Posko I Udayana Sakti II Korem 162/WB , Jumat siang kemarin. kan seluruh personel Korem 162/ WB terutama para unsur pimpinan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur penanganan dalam menghadapi setiap permasalahan seperti yang ada pada skenario latihan kali ini.

Dalam kesempatan tersebut Kasdam IX/Udayana juga mengingatkan kepada seluruh peserta latihan agar selalu bekerjasama dan berkoordinasi secara terus-menerus. Didorong juga untuk membina hubungan kerja yang baik dalam lingkungan satuan maupun lintas sektoral.

Selain itu, Kasdam juga menyampaikan kepada seluruh prajurit bahwa satu hal yang harus diingat dalam latihan adalah sebagai persiapan kita dalam menghadapi kejadian sebenarnya di lapangan.

Pada kesempatan tersebut Kasdam IX/Udayana juga mengharapkan agar aparat TNI tidak mudah terpancing dengan isuisu yang beredar di media sosial.

“Sebagai aparat kita harus

bisa menyikapi permasalahan tersebut dengan bijak, karena kesatuan dan persatuan adalah yang utama demi tetap tegaknya NKRI,” ajaknya.

Setelah penyampaikan evaluasi oleh Kasdam IX/Udayana tersebut, latihan Posko I Korem 162/WB resmi ditutup. Hadir dalam kegiatan tersebut, Irdam IX/Udayana Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, Asops Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Wawan Pujiatnoko, Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., Pa Ahli Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Kadek Arya Atmawijaya, Kolonel Inf Abdijon, Kolonel Inf Made Karyawan, Kolonel Inf Rb. Sutrisno,danKolonelInfPranito.D.,serta hadir juga Kabaglat Rindam IX/ Udayana Kolonel Inf Unang, PusteradLetkolInfEddy,ParaKasi dan Pasi Korem 162/WB, Dan/Ka/ Pa Balakyanrem 162/WB beserta para pendukung dan Peserta Latihan Posko I Udayana Sakti II Korem 162/WB Ta 2017 berjumlah sekitar 60 orang. (ars/*)

16 Jemaah Haji NTB Meninggal, 11 Orang Dirawat di Arab Saudi Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini sebanyak 16 jemaah haji asal NTB meninggal di Arab Saudi. Kebanyakan jemaah haji yang meninggal ini sudah lanjut usia (lansia) dan terkena penyakit kasdiovaskular. Selain itu, sebanyak 11 orang jemaah haji asal NTB juga masih dirawat di Arab Saudi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H. L. M. Zainuddin, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/9) siang kemarin. “Jemaah yang meninggal sebanyak 16 jemaah sampai data kemarin. Sementara yang sakit dan dirawat di sana 11 orang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan jemaah haji asal NTB yang meninggal barubaru ini berasal dari kloter 7 Sumbawa atas nama Sumarni Usman Mustafa (61). Almarhumah meninggal di Rumah Skait Arab Saudi (RSAS) karena penyakit kardiovaskular.

Pada 22 September lalu, jemaah haji kloter 2 asal Lombok Tengah atas nama Sukerman Abdul Hakim (69) meninggal di pemondokan karena penyakit kardiovaskular.

Jemaah haji NTB lainnya yang meninggal adalah Murni Junaedi Rahim (51) asal Lombok Utara, Nasri Kelem Budi (58) asal Lombok Barat, Abbas Nurdin Hidayat (77) asal Dompu. Kemudian Hurupiah Hasanudin Abrirahman (77)

asal Lombok Tengah, Susiadi Abdurahman Alinah (52) asal Lombok Timur.

Fajar Muhamad Sairah (87) asal Lombok tengah, Muhtar Soro Idris (62) asal Kabupaten Bima, Mursayid Sapardi Ahman (70) asal Lombok Timur, abdullah Bongko Ntilu (82) asal Dompu, Muhdim Muhrim Raodah (60) asal Lombok Tengah, Juruh Atya Banjar getas (82) asal Lombok tengah, Rusdin Umar Muhammad (76) asal Lombok Timur, Usman Ismail Note (58) asal Kabupaten Bima dan Marhan Bahrudin Abidin (69) asal Lombok Timur.

Zainudin mengatakan jemaah haji NTB yang sudah dipulangkan dari Arab Saudi sudah lima kloter pada Kamis (27/9) kemarin. Jemaah kloter selanjutnya akan dipulangkan pada Sabtu (30/9) pagi.

Sampai kloter 5, kata Zainuddin, sebanyak 11 orang jemaah haji asal NTB masih sakit dan dirawat di Arab Saudi.

“Insya Allah akan kita pulangkan nanti pada kloter terakhir. Pemulangan kloter terakhir nanti pada 6 Oktober.

Masih dirawat di sana 11 orang,” ucapnya.

Jemaah haji kloter 5 asal Lombok Timur yang sudah tiba di Lombok pada Kamis (27/9) lalu sebanyak 448 orang. Terdiri dari 259 laki-laki dan 189 perempuan. Dari jumlah itu sebanyak 284 orang jemaah masuk kategori risiko tinggi. (nas)

Diskominfo Bertekad Tuntaskan ’’Blank Spot Area’’ Praya (Suara NTB) Sejumlah daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini tercatat masih ada yang berstatus blank spot area. Lantaran belum tersentuh layanan jaringan telekomunikasi apapun. Pemerintah daerah setempat pun telah mengajukan usulan pembangunan tower komunikasi di daerah-daerah tersebut. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi daerah di Loteng yang berstatus blank spot area.

Demikian diakui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng.

H. M. Zarkasi, kepada Suara

NTB, Kamis (28/9).

Ia menjelaskan, daerahdaerah yang masih berstatus blank spot area tersebut, kebanyakan di wilayah selatan.

Padahal wilayah selatan Loteng merupakan kawasan destinasi wisata andalan di daerah ini. “Untuk itu, saat ini kita tengah berupaya bagaimana supaya semua wilayah bisa terlayani jaringan komunikasi. Bahkan sampai pelosok sekalipun,” tegasnya.

Salah satu solusinya yakni dengan membangun tower telekomunikasi di daerahdaerah tersebut. Namun untuk mewujudkan hal itu jelas

butuh anggaran yang cukup besar. Di satu sisi, kemampuan anggaran pemerintah daerah masih sangat terbatas, sehingga pihaknya berharap dukungan dari pemerintah pusat.

Kalau usulan pihaknya bisa disetujui pemerintah pusat, diharapkan tahun depan pembangunan tower telekomunikasi di daerah-daerah yang berstatus blank spot area bisa berjalan, sehingga tahun 2019 mendatang, Loteng ditargetkan sudah bebas dari daerah berstatus blank spot area.

Pasalnya, ketersediaan jaringan komunikasi menjadi

Bawang Putih Label ’’Konsumsi’’ Tunggu Panen Dari Hal. 1 Awalnya diakui ada kekhawatiran bawang putih impor itu tidak sesuai dengan kondisi iklim Sembalun. Dimana di negara asalnya, jauh lebih dingin dari kawasan Sembalun.

Kekhawatiran itu tidak terbukti karena dilihat bawang meski untuk konsumsi ini tumbuh dengan baik. “Jadi secara teori pertanaman sudah tumbuh dengan baik,” ucapnya.

Tanaman bawang putih di Sembalun tidak bisa sembarangan. Varietas yang berbeda dari Sangga Sembalun tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Karena itu, sebelum

ditanam, petani sudah memeriksa dan menganggap bawang putih impor dari Tiongkok itu cocok ditanam di Sembalun.

Alhasil katanya, tingkat pertumbuhan bawang putih Tiongkok itu tumbuh dengan baik dan diprediksi akan lebih besar hasil yang diperoleh petani dibandingkan varietas Sangga Sembalun sendiri.

Disebut, jika varietas Sangga Sembalun produktivitasnya rata-rata 21 ton per hektare. Maka prediksi dari pertumbuhan bawang yang disebut salah saturan itu justru akan lebih besar hasilnya. Belum dilihat memang riilnya. Tapi diyakini bisa me-

lebihi produktivitas bawang putih lokal.

Ditambahkan, tidak ada efek apa-apa yang dirasakan petani dari aktivitas budidaya bawang putih impor tersebut.

Bahkan sebaliknya, biaya perawatan terhadap tanaman bawang putih Tiongkok itu relatif lebih kecil. Tingkat serangan hama kurang. Kalau varietas lokal masih harus menyemprot namun untuk bawang putih konsumsi itu selama ini tidak dilakukan penyemprotan.

“Aman dan tidak ada dampak apa-apa. Semua seperti budidaya organik dan bawang tumbuh dengan normal,’’ demikian Ruspaeni. (rus)

Pengadaan Katering Haji Sesuai Prosedur Dari Hal. 1 syarat untuk menjadi PPK itu harus kompeten, artinya harus memiliki sertifikat. Di sana (dalam laporan) diduga saya tidak memiliki sertifikat,” terangnya.

Namun Zainuddin menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa dengan nomor 041315758920408. Sertifikat pengadaan barang dan jasa itu masa berlakunya sampai Mei 2017 lalu. Dirinya menjadi PPK pengganti, menggantikan H. Maad Umar yang sedang melaksanakan tugas sebagai PPIH di Arab Saudi per 30 Juli 2017. SK sebagai PPK pengganti itu mulai berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Di mana, kontrak pengadaan katering haji dengan UD. Anita yang menjadi pemenang tender dilakukan PPK yang lama, H. Maad Umar. Zainuddin juga menjelaskan perihal masa berlaku sertifikatnya yang sudah habis Mei 2017 lalu. Apakah kemudian dirinya tidak layak menjadi PPK? Zainuddin menjelaskan berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) No. 23 Tahun 2015 pada pasal 33 ayat 1 di disebutkan bahwa sertifikat pengadaan barang dan jasa berlaku seumur hidup. Sehingga laporan yang menyatakan dirinya tidak mempunyai sertifikat sudah clear dijelaskan dengan adanya aturan ini.

Pelaksanaan lelang pengadaan katering haji itu, lanjutnya dilakukan lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemenag NTB. Dimana pelelangan-

nya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Untuk pengadaan katering jemaah haji diikuti tiga rekanan.

Sementara katering untuk PPIH diikuti empat rekanan.

Ia menjelaskan, UD. Anita yang dimenangkan dalam tender katering haji itu lantaran rekanan tersebut yang memenuhi syarat sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Rekanan itulah yang penarawannya terendah dan dari sisi dokumen paling lengkap. ‘’Jadi, di antara yang tiga rekanan itu, UD Anita ini yang terlengkap dokumennya dan terendah penawarannya. Begitu juga pengadaan katering PPIH. Jadi sudah sesuai dengan prosedur dan Perpres No. 54 Tahun 2010,’’ ucapnya.

Zainuddin menambahkan, dari penetapan pemenang lelang pengadaan katering haji ini memang ada sanggahan dari rekanan yang kalah, yakni CV. Al Ihsan. Sanggahan dari CV. Al Ihsan ini sudah ditanggapi oleh ULP. Jika rekanan tidak puas dengan tanggapan atas sanggahan itu, lanjut Zainuddin, sebenarnya CV. Al Ihsan dapat menempuh upaya hukum lainnya yakni lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari rekanan-rekanan yang lain, kata Zainuddin, CV. Al Ihsan termasuk yang tertinggi penawarannya.

“Sesungguhnya pelaksanaan itu semua tidak masalah.

Kecuali, ada ada pihak jemaah yang memecah piring atau kebutuhan tak mencukupi, itu baru masalah. Ini semua jemaah dan semua PPIH sudah cukup dengan apa yang kita mintakan,” tandasnya.

Saat dimintai keterangan

oleh Kejati NTB, Zainuddin mengatakan dirinya ditanya soal pelaksanaan proses pengadaan. Kemudian dirinya ditanya apakah ada rekanan yang menyanggah. Selain itu, ia ditanya juga mengenai PPK pengganti sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.

“Saya katakan pengganti PPK saya sendiri bukan Juaini (sesuai laporan ke Kejati).

Ndak ada nama Juaini pengganti H. Maad Umar. Tapi yang ada Zainuddin. Di sana dikatakan dalam sanggahannya, laporannya itu pengganti H. Maad yang namanya H. Juaini tidak memiliki sertifikat,” bebernya.

Zainuddin mengatakan bahwa pada pengadaan tahuntahun sebelumnya CV. Al Ihsan selalu menjadi pemenang.

Ia ditetapkan sebagai pemenang lantaran hanya CV. Al Ihsan yang mengajukan penawaran. Sehingga otomatis tidak perlu dilakukan evaluasi, cukup diklarifikasi saja.

“Sekarang ini yang mengajukan tiga rekanan, ada yang empat rekanan. Otomatis kembali kepada Perpres No. 54 Tahun 2010, maka harus dievaluasi.

Evaluasi penawarannya, evaluasi dokumennya,” terangnya.

Berkaitan dengan kewajiban rekanan, lanjut Zainuddin semua sudah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi yang ditentukan. Artinya, tidak ada muncul komplain dari jemaah maupun PPIH. Ia menyatakan, katering haji tersbeut bukan hanya diperiksa KKP dan MUI, tetapi juga Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI). “Mereka sudah dua kali datang ke sini. Pada saat pemberangkatan dan pemulangan sekarang di sana dia juga,” ungkap Zainuddin. (nas)

sangat penting bagi Loteng.

Terlebih Loteng saat ini tengah dalam proses pembangunan, sehingga semua pendukung pembangunan harus tersedia.

Salah satunya jaringan komu-

nikasi itu sendiri. “Ketersediaan layanan dan jaringan komunikasi, merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan itu sendiri,”pungkas Zarkasi. (kir)

Ingatkan Generasi Dari Hal. 1 ‘’Bahwa kita pernah punya sejarah kelam bangsa ini. Kita harus ingatkan generasi sekarang tentang ini,’’ tegasnya.

Pemutaran film ini ditegaskannya merupakan perintah langsung Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan wajib ditindaklanjuti. Pihaknya belajar dari Rusia, yang setiap tahun memperingati peristiwa Gestapu tentang pembataian oleh Nazi.

Sejarah itu memang sangat pahit menurutnya. Tapi apapun yang disampaikan berbagai pihak dan mempolemikkan pemutaran film itu, perintah Panglima TNI akan tetap dilaksanakan. Tapi generasi juga harus sadar, sejarah yang diungkap tidak hanya yang manis manis.

“Yang kelam juga harus dikenang dong,” tegasnya.

Sejarah tentang idielogi yang tidak boleh ada di NKRI, karena ideologi yang hanya boleh ada adalah Pancasila. “Dan bagi kami Pancasila sudah final untuk NKRI, tidak boleh ada idiologi lain. Apalagi komunias.

Biarlah kami yang jadi terdepan untuk melawan kemunculan ideologi ini,” tegasnya.

Dia menegaskan generasi jangan sampai lupa pengkhianatan PKI yang berujung pembantaian jenderal dan rakyat serta ulama. TNI prihatin karena edukasi tentang sejarah, khususnya PKI sudah mulai bekurang. Atas dasar itu, TNI jadi garda terdepan mengawal tetap kokohnya NKRI dari ancaman gangguan paham komunisme. (ars)

Wabup Lotim Sebut Itu Pekerjaan Importir Dari Hal. 1 Rencana budidaya tanaman bawang putih ini seluas 1.750 hektare. Selain di Sembalun, akan ditanam juga di empat kecamatan lain di sekitar lereng Rinjani yang potensial sebagai tempat budidaya bawang putih.

Luas yang ditanam oleh pemerintah daerah sendiri adalah sekitar 300 hektare.

Yakni bibit dari Sangga Sembalun, varietas utama Sembalun sekitar 200 hektare dan bibit Lombokijo yang merupakan varietas dari Malang sekitar 100 hektare.

Bawang putih impor yang sejatinya untuk bibit itu diakui Wabup kurang baik.

Tidak aman untuk lahan. Bahkan bisa mengancam kondisi lahan. Bawang yang tidak jelas dari Tiongkok itu katanya, juga tidak pernah dikoordinasikan dengan Pemkab Lotim. Tidak diketahui apakah sudah melalui tahapan karantina benih atau tidak.

Informasi dari Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Lotim, H Badarudin yang dikonfirmasi terpisah menuturkan, ada namanya PT. KTS salah satu perusahaan yang memfasilitasi beberapa importir untuk bekerjasama dengan petani di Kabupaten Lotim.

Hasil komunikasi antara PT. KTS dengan salah satu kelompok tani yang diwakili Ruspaini akhirnya menemukan kata sepakat untuk melakukan kerjasama penanaman bawang putih dengan beberapa importir.

Tahap Pertama PT. KTS menawarkan kerjasama penanaman bawang putih dengan Ruspaini melalui hubungan telepon. Kemudian tanggal 22 Juni 2017, PT. KTS melakukan sosialisasi kepada petani di Sembalun sekaligus membawa sampel bawang putih (impor) yang rencana akan di-

tanam.

Ketika petani melihat bawang putih sampel yang dibawa oleh PT. KTS tersebut, secara langsung para petani mengatakan bahwa benih tersebut sangat mirip dengan benih Sangga Sembalun yang ditanam pada zaman dahulu dan konon berasal dari Sanghai. Kemiripannya tergambar dari bagian tengah umbi terdapat lekukan sehingga bisa duduk sempurna. Terdapat tangkai di bagian tengah tempat terpautnya umbi sehingga tidak cepat lepas/sulit diurai walaupun diremas keras.

Selain itu, memiliki siung nunggal di dalam setiap karung bawang putih sampel.

Bawang putih sampel PT. KTS juga sudah dicoba untuk ditanam sebagai bahan pengujian oleh petani. Saat ini umurnya kurang lebih satu bulan dan terlihat tumbuh bagus.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, bawang putih itu nanti setelah umur 1,5 sampai dengan 2 bulan daunnya akan terkulai ke samping dan itulah yang akan menjadi tanda akan terbentuknya umbi. Kesepakatan lain antara petani dengan PT. KTS, seluruh hasil panen akan dibeli dengan harga Rp. 11.000.- per Kg basah dengan terlebih dahulu petani mengembalikan bawang putih yang diberikan sebanyak tiga kali jumlah yang diterima.

Berdasarkan asumsiasumsi pada poin di atas akhirnya atas fasilitasi PT. KTS, petani Sembalun membuat nota kesepakatan dengan beberapa importir dan saat ini sudah mendistribusikan bawang putih (impor) untuk ditanam oleh petani sebanyak 78 ton.

Diantara perusahaan importir yang telah membuat perjanjian kerjasama dengan petani adalah, PT. MAP dari Surabaya, PT. LBU dari Jakarta, PT. BTSS dari Surabaya, dan PT. TUSP dari Jakarta. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 30 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Empat Parpol Baru Mendaftar di KPU Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sejauh ini baru empat partai politik (parpol) baru yang mendaftar di KPU untuk ikut verifikasi faktual di KPU sebagai peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Empat parpol yang mendaftar tersebut masing-masing Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Perindo dan Partai Idaman.

“Hanya empat parpol baru yang daftar untuk verifikasi, di luar 12 parpol tersebut,”jelas Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lobar, Suhardi, kemarin. Dijelaskan, 12 parpol yang sudah terdaftar ikut pemilu 2014 otomatis lolos verifikasi, 12 parpol tersebut, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, PPP, Hanura, PBB, PAN dan PKPI. Sedangkan parpol di luar itu, baru empat parpol yang mendaftar.

Empat parpol ini akan diverifikasi keanggotaan, kepengurusan, lokasi kantor (sekretariat) apakah memenuhi syarat atau tidak, termasuk dari syarat keterwakilan perempuan. Khusus untuk keterwakilan perempuan pada aturan sebelumnya wajib di pengurus DPD, DPC namun sekarang diwajibkan di DPP saja. Kalau dulu, parpol yang tak memenuhi syarat keter-

wakilan perempuan di tingkat bawah maka dicoret. Menurutnya, sejauh ini terkait keharusan 12 parpol untuk ikut verifikasi tengah digugat di MK. Saat ini persoalan ini tengah bergulir di MK, dari parpol baru menuntut untuk 12 parpol tersebut ikut diverifikasi KPU. Ia menyebutkan, mulai tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober akan ada pendaftaran parpol peserta pemilu. Semua parpol yang ingin menjadi peserta pemilu harus mendaftar, kecuali ada 12 parpol yang ditetapkan tanpa verifikasi. “Di luar 12 parpol ini wajib menyerahkan KTA parpol sejak 3 Oktober 16 Oktober, mulai jam 08.0016.00 sore. Kecuali hari terakhir mulai pukul 08.00 hingga pukul 23.59,”jelasnya.

Ketua KPU, Suhaimi Syamsuri menambahkan terkait tahapan persiapan pilkada sesuai tahapan yang tercantum dalam Peraturan PKPU, pihaknya telah melakukan penetapan DPT pemilu presiden tanggal 10 September lalu sebagai syarat dukungan minimal terhadap calon perorangan mengacu DPT pemilu terakhir harus mengumpulkan 43 ribu KTP elektronik. Jumlahnya, tersebar minimal 50 persen kecamatan di Lobar, “Artinya ba-

lon perseorangan kalau mau maju harus menyerahkan paling kurang 40.338 fotokopi KTP elektronik,”jelasnya. Pihaknya sudah menetapkan sesuai batas waktu.

Termasuk penetapan tahapan pilkada serentak, pedoman teknis diaksanakan tanggal 27 september. Selanjutnya, pemutakhiran data, pencalonan, sosilaisi dan norma standar. Karena berbagai tahapa ini adalah perintah aturan, maka harus disusun dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pilkada. Selanjutnya, tahapan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembentukan badan ad hock PPK dan PPS. “Itu tanggal 12 Oktober akan diumumkan penerimaan pendaftaran secara terbuka.

Dan 13 Oktober mulai penerimaan,” jelasnya. Ia menambahkan, pekerjaan KPU Lobar sendiri banyak mulai dari persiapan pilkada, pilgub, Pileg dan pilpres nanti. Semua tahapan ini jelasnya beriringan dan beririsan. Karena itu, disadarinya penting bagi KPU untuk gencar sosialisi aga sukses.

Diakui, pelaksanaan tahapan ini ada berat dan ringan namun KPU siap melaksanakan dalam kondisi apapaun. (her)

Ponpes Assohwah Gelar Nobar Film G30S/PKI Giri menang (Suara NTB) Di tengah merebaknya pro kontra di berbagai kalangan terkait pemutaran kembali film Gerakan 30 September 1965 tentang pemberontakan

Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal dengan tragedi G30S/PKI, Pondok pesantren Asshohwah Al-Islamiyah Desa Beleke Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) antusias untuk mengadakan nonton bareng (nobar).

Kepala Madrasah, Akhyar Rosyidi, S.Sos.i, Jumat mengatakan, pemutaran film G30SPKI merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya, semata mata untuk memperkenalkan sekaligus membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan sejarah. Karena kebanyakan di antara kita lupa bahkan terbilang buta dengan sejarah terutama generasi muda.

“Dewasa ini, pengetahuan sejarah kian menyurut, ini berakibat pada kondisi kekinian yang tidak stabil karena masuknya faham-faham luar yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa sebagai warisan sejarah yang di amanatkan oleh para pendahulu kita, “ ungkapnya.

Situasi kondisi indonesia lanjut Akhyar, perlu terus disimak secara seksama, mengingat atmosfir politik, ekonomi, dan keamanan dirasa kian mengkhawatirkan terlebih dengan adanya isu kebangkitan PKI. Tentu hal tersebut akan berdampak langsung pada kehidupan bermasyarakat tak terkecuali terhadap keberlangsungan dunia pendidikan, imbuhnya.

Untuk itu, dalam mempersiapkan anak didik juga masyarakat menghadapi berbagai hal-hal yang bersifat sensitif. Ponpes Asshohwah dalam peranannya hadir sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta yang berbasis agama dengan konsep keterbukaan. Sehingga, keberadaan ponpes dapat diterima secara luas.

“Berbeda dengan ponpes

pada umumnya yang terkesan tertutup, kami sangat membuka diri terhadap pergaulan dunia luar, ikut menjadi bagian yang aktif dalam setiap kegiatan dan berusaha menjadi pioner untuk mengabdi ke masyarakat, sehingga kehadiran kami benar-benar dirasakan langsung,” lanjut Akhyar.

Di internal madrasah sendiri, menganut pola pendidikan yang dalam Islam disebut tawazzul atau keseimbangan. Di sekolahnya terapkan kurikulum pengetahuan agama dan umum secara balance, terlebih pengetahuan sejarah juga kami galakkan. Sehingga bekal pengetahuan anak didik dalam menyikapi kehidupan jadi lengkap. “ Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi yang berkarakter, cendekiawan yang ulama’, ulama’ yang cendikiawan,” ujarnya.

Dikatakannya, acara nonton bareng dirangkaikan dengan iftar jama’i atau buka bersama puasa hari assyura’, istigosah dan do’a bersama untuk keselamatan bangsa. Peserta yang hadir mencapai ratusan orang. Terdiri dari segenap pengurus ponpes, seluruh santri, para wali murid, masyarakat umum, toga toma, dan di dukung aparat terkait.

Pemutaran film G30SPKI, diharapkan juga dapat menjadi momentum untuk semakin perkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama dalam bingkai pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. “Kami siap jadi garda terdepan, turut jadi agent of control dalam mengiringi persoalan bangsa, kami setuju PKI adalah organisasi terlarang, sejarah kelam tidak boleh terulang lagi, sejarah yang baik harus diduplikasi dan diteruskan, dengan sejarah sebuah negara jadi besar, dengan sejarah lahir peradaban yang maju, “ tutup Akhyar. (her)