Edisi 29 Desember 2017 |Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 29 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Masuk Zona Merah

Empat Kabupaten/Kota Terancam Tak Dapat Kuota CPNS 2018 pegawainya 50-60 persen dari total APBD. Selanjutnya, ada 58 Pemda yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60 persen.

Sebanyak 58 daerah ini masuk dalam zona merah.

Dari jumlah ini, sebanyak empat Pemda kabupaten/kota berada di NTB. Yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si yang dikonfirmasi mengatakan

dalam surat Menteri PANRB, Asman Abnur nomor B/750/ M.SM.01.00/2017 yang disampaikan kepada Gubernur, usulan formasi CPNS CPNS 2018 bahwa salah satu syaratnya adalah rasio belanja pegawai harus berada di bawah 50 persen dalam APBD. Namun mengenai Pemda kabupaten/kota yang terancam tak dapat kuota CPNS lantaran belanja pegawainya di atas 50 persen, Fathurahman belum dapat menyebutkannya. Menurutnya, hal tersebut datanya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun, ia menegaskan, sesuai surat Menteri PANRB tersebut, secara tegas menyatakan bahwa untuk usulan for-

masi CPNS 2018, rasio belanja pegawai harus berada di bawah 50 persen dari total APBD. “Itu sudah tegas, ndak boleh di atas 50 persen. Karena itu akan mengganggu penyelenggaraan pemerintah dengan adanya tambahan PNS,” katanya.

Fathurahman mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi jumlah kuota CPNS yang akan diberikan untuk NTB. Biasanya, pemerintah pusat akan bersurat secara resmi kepada Pemda. Untuk rekrutmen CPNS ini dipastikan akan dilakukan tahun 2018. Namun, pihaknya belum mengetahui tanggal pasti dan bulan pelaksanaannya.

Bersambung ke hal 15

Taliwang (Suara NTB) Setidaknya tiga desa di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini terisolir. Hal itu terjadi setelah jalan akses utama menuju ke tiga desa yakni Desa Talonang, Desa Lemar Lempo dan Desa Tatar terputus akibat longsor pada Selasa (26/12).

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, putusnya akses jalan setelah hujan mengguyur kecamatan tersebut selama tiga hari berturutturut mulai dari tanggal 24 hingga tanggal 26 Desember.

Sebenarnya, jalan tersebut baru dibangun tahun ini (2017), dengan anggaran bersumber dari APBD Provinsi NTB. Kondisi jalan ini masih dalam tahap pemeliharaan pihak kontraktor yakni PT Bunga

Raya Lestari (BRL). Tetapi karena kondisi tanah yang labil menjadikan jalan yang diguyur hujan longsor. Akibat longsoran ini kendaraan jenis roda empat termasuk Bus Damri jurusan Mataram- Sekongkang, tidak bisa melintasi jalan ini. Masyarakat akhirnya terpaksa harus berjalan kaki melewati gunung yang ada di wilayah tersebut jika ingin ke ibukota KSB. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PRPP) Sumbawa Barat melalui Kasi pemeliharaan jalan Burhanuddin H, Kamis (28/12) kepada Suara NTB mengatakan, secara keseluruhan ada tiga titik terjadi longsor di lokasi tersebut.

Bersambung ke hal 15

LONGSOR - Jalan lintas di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, KSB longsor. Akibatnya tiga desa di kecamatan ini terisolir.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat Pemda kabupaten/kota di NTB terancam tak mendapatkan kuota CPNS 2018. Pasalnya, rasio belanja pegawai di empat kabupaten/kota itu, di dalam APBD berada di atas 50 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2016, ada 300

Pemda yang memiliki rasio belanja pegawai di bawah 50 persen dalam APBD. Kemudian ada 177 Pemda belanja

TO K O H Tunggu Instruksi Mabes Polri POLDA NTB belum bergerak mengusut dugaan transaksi mencurigakan di daerah ini. Instruksi dari Mabes Polri akan jadi dasar memulai penyelidikan.

Menurut Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si, sejauh ini belum menerima surat atau berkas yang berisi data transaksi mencurigakan seperti disebutkan dalam temuan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) Jakarta.

Bersambung ke hal 15

Proyek Jembatan Dasan Agung

Firli

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Siapkan Puluhan Ribu Vaksin

Marjito (Suara NTB/ist)

HASIL uji laboratorium terhadap empat warga Bima yang sebelumnya diduga suspect difteri dinyatakan negatif. Sementara, hasil uji laboratorium satu warga lainnya yang diduga suspect difteri masih belum keluar.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Marjito, S. Si, SKM, M. Kes ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/12) siang. Marjito juga meluruskan bahwa Kota Bima bukan ditetapkan Kasus Luar Biasa (KLB) difteri.

Bersambung ke hal 15

Kejari Belum Tindaklanjuti ke Penyelidikan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, belum menyentuh ke arah penyelidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan proyek jembatan Dasan Agung, Kota Mataram.

Fokus sementara penanganan oleh Tim Pengawal dan

Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). ‘’Belum belum. Sampai sekarang masih belum ke penyelidikan,’’ kata Kajari Mataram, Joko Purwanto, SH ditanya perkembangan pendampingan proyek tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ils)

Mutasi Puluhan Pejabat Pemprov Tertunda Mataram (Suara NTB) Mutasi puluhan pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB yang dijadwalkan Desember ini tertunda. Pasalnya, rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo belum keluar sampai Kamis (28/12).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si yang dikonfirmasi menjelaskan dalam melakukan mutasi harus

memenuhi seluruh tahapan.

Salah satunya harus keluar rekomendasi dari Mendagri. ‘’Artinya, kita tidak akan meninggalkan tahapan itu.

Kita harus lalui semua prosedur dulu baru kita laksanakan (mutasi),” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/12) siang.

Menurutnya, mutasi dapat dilakukan kapan saja dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

H. Fathurahman

Catatan Akhir Tahun (6)

Pengalihan Pengelolaan Pendidikan dan ’’Kegaduhan’’ Aturan Pada tahun 2017, dunia pendidikan di NTB diwarnai dengan sejumlah perubahan. Terutama dengan beralihnya pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sejumlah aturan yang dirasa baru, membuat pro dan kontra di tengah masyarakat.

PENGELOLAAN pendidikan menengah, yaitu SMA/ SMK oleh Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) NTB dimulai sejak 1 Januari 2017. Pengalihan pengelolaan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemer-

intah Daerah. Maka sejak awal tahun itu, pengelolaan SMA/ SMK dan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) dikelola oleh Pemprov NTB. Seiring dengan pengalihan pengelolaan itu, maka turut pula aturan baru yang dikelu-

arkan oleh Pemprov NTB. Salah satu yang cukup menyedot perhatian masyarakat yaitu PPDB Sistem Zonasi di SMA, di mana masyarakat hanya bisa mendaftar di sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, PPDB Zonasi sebagai langkah awal dari pemerataan mutu. PPDB sendiri diatur juga oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB. Pada PPDB Sistem Zonasi

yang dibuat oleh Pemprov NTB, penerimaan siswa di sekolah negeri dibatasi sesuai dengan kapasitas sekolah.

Dengan adanya aturan itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain memberikan kesempatan sekolah swasta untuk memperoleh siswa.

Namun, ketika penerapannya dilakukan di awal tahun ajaran 2017/2018, banyak orang tua yang cukup kaget dengan aturan baru itu. Apalagi sebelumnya masyarakat cukup dimudahkan oleh aturan Bina Lingkungan (BL), serta

kuota yang tidak begitu ketat di setiap sekolah.

Di saat PPDB Sistem Zonasi berlangsung, sering terjadi demonstrasi yang dilakukan orang tua/wali calon siswa SMA Negeri. Akhirnya, Dinas Dikbud NTB menambah kuota penerimaan siswa di SMA. langkah ini mengikuti aturan pemerintah pusat yang memberikan penambahan kuota siswa dalam satu rombongan belajar. Awalnya setiap kelas atau rombel terdiri dari 32 siswa, dengan adanya penambahan kuota, naik menjadi 36 siswa.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

Halaman 2

Perda RTRW Belum Rampung

Perubahan RTRW banyak yang menunggu. Para investor tidak berani berinvestasi.

Seperti pembangunan dua hotel, perumahan dan lainnya.

Walikota tidak mengetahui di mana mandeknya Perda tersebut, apakah di Pemprov atau

Ajukan Enam Raperda Inisiatif

anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bahwa total investasi di Kota Mataram, sampai bulan November 2017 sekitar Rp 20,8 triliun.

“Kalau data terakhir kita itu Rp 20 triliun lebih. Yang

DIKEBUT - Beberapa pekerja tengah mengerjakan bagian bangunan monument Mataram Metro, Kamis (28/12). Proyek ini dikebut menjelang sisa waktu berakhir pelaksanaan tahun anggaran 2018.

Dua Proyek di Lingkar Selatan Molor Mataram (Suara NTB) Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah proyek di Kota Mataram.

Dua proyek yang dilaksanakan di Lingkar Selatan ditemukan defiasi 5 persen. “Hasil pengawasan terakhir ada defiasi minus 5 persen,” kata Kabag APP, Ir. Moh. Suryadi

yang didampingi stafnya, Kamis (28/12).

Defiasi disebabkan oleh keterlambatan jadwal dan cuaca.

Rekanan akan melakukan pengecoran terkendala hujan.

Sehingga, jadwal semestinya untuk pengecoran beralih ke tempat lain. Kemungkin kata dia, akan ada penambahan waktu pengerjaan, berdasarkan mekanisme atau Peraturan

Presiden Nompr 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Selama penambahan waktu, rekanan dikenakan sanksi denda. “Paling cuma tiga hari penambahan waktu, baru selesai,” ucapnya.

Suryadi sejak awal optimis proyek itu bisa selesai tepat waktu. Sebab, pelaporan progres selalu menunjukkan persentase baik atau defiasi plus.

Dijelaskan, dua proyek dengan nilai anggaran sama yakni Rp 2 miliar dikerjakan bertahap.

Saat ini, rekanan hanya mengerjakan bagian pondasi dan beberapa struktur bangunan lainnya. “Cuma fisik betonnya saja,” kata dia.

Meskipun demikian, ia mengingatkan rekanan memacu diri dan berlomba dengan kondisi cuaca, agar

dapat menuntaskan pekerjaan sesuai waktu. Di satu sisi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi terpisah meyakini di sisa waktu tiga hari ini rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen.”Insya Allah, sisa tiga hari ini sudah 100 persen,” kata dia. (cem)

Belum Ada Izin Mendagri

Mutasi Pejabat Pemkot Mataram Batal

(Suara NTB/cem)

DPRD Kota Mataram terus menggenjot pembentukan Perda Kota Mataram. Pada masa sidang ketiga tahun dinas 2017/2018, DPRD Kota Mataram berencana mengajukan usulan enam paket Raperda hak inisiatif dewan. Masing-masing Raperda tentang pemakaman, Raperda tentang pelestarian bangunan dan cagar budaya, Raperda tentang sistem inovasi daerah, Raperda tentang pemeliharaan dan penertiban hewan peliharaan, Raperda tentang penyelenggaraan izin pemakaian tanah dan/atau bangunan dan Raperda tentang penyelenggaraan usaha waralaba.

Demikian disampaikan Ketua Bapperda DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Dari sejumlah program pembentukan Perda, pihaknya akan mengajukan enam paket Raperda. ‘’Memang setiap masa sidang biasanya enam,’’ sebutnya. Enam Raperda ini akan didistribusikan menjadi tiga Pansus. Di mana masing-masing Pansus akan memegang dua Raperda. ‘’Dua Raperda satu Pansus, karena mekanismenya seperti itu,’’ katanya.

Husni Thamrin menjelaskan usulan Raperda baik yang berasal dari eksekutif maupun legislatif harus masuk melalui pintu Bapperda untuk dibahas. Bapperda akan memutuskan apakah Raperda itu layak untuk dilanjutkan pembahasannya atau sebaliknya. Dia menyebutkan, dalam setahun rata-rata DPRD Kota Mataram mampu memproduksi sekitar 18 Perda. Namun demikian, dari enam Raperda yang diusulkan untuk dibahas pada setiap kali masa sidang, ada saja yang batal berlanjut. ‘’Karena ada perubahan aturan yang lebih tinggi. Kita linier dengan aturan yang di atas. Jangan sampai kita bertentangan,’’ cetusnya. Husni mencontohkan Raperda Riparda (Rencana Induk Peraturan Daerah) Kota Mataram.

Anggota Dewan dari Fraksi PPP ini membantah kalau komposisi Raperda yang berasal dari eksekutif dengan Raperda hak inisiatif Dewan rasionya 40:60. ‘’Tidak mesti, kadang mereka banyakan, kadang juga kita,’’ imbuhnya.

Yang pasti, lanjut dia, usulan Raperda itu berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Namun setelah Raperda rampung yang menjadi persoalan kemudian adalah penyusunan Perwal yang merupakan aturan turunan dari Perda. Penyusunan Perwal ini, kata Husni, masih menjadi PR berat bagi eksekutif. Selama ini, produksi Raperda tidak berjalan beriringan pembentukan Perwal. Penyusunan perwal, kata anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini sebenarnya tergantung political will dari eksekutif.

Idealnya, ketika Raperda sedang dibahas, eksekutif sudah harus menyiapkan rancangan perwalnya. ‘’Jadi beririgan,’’ imbuhnya. Husni tidak menampik lambannya eksekutif dalam menyusun Perwal. ‘’Ya kita hanya bisa merekomendasikan,’’ katanya. Untuk itu, dia mendorong eksekutif lebih sigap dalam menyiapkan perwal. (fit)

di Pemerintah Pusat. “Saya ndak tahu di mana,” jawabnya heran.

Apakah keterlambatan ini akibat pimpinan SKPD lamban bekerja? Walikota menjawab “ Iya, bisa jadi seperti itu,” ujarnya. Data Dinas Pen-

bulan Desember ini belum masuk,” kata Kepala DPMPTSP, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa.

Cok, sapaan akrabnya, belum berani mengeluarkan izin pembangunan karena terkendala revisi Perda RTRW. Di 2018, ia meyakini akan ada peningkatan target izin mendirikan bangunan (IMB), karena dua hotel akan dibangun seiring dengan perubahan RTRW Kota Mataram. (cem) H. Ahyar Abduh

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/uul)

KAMPUNG KB yang menjadi program pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan di mana satu kampung di setiap satu kecamatan.

Kelurahan Sayang-sayang terpilih di kecamatan Cakranegara sebagai salah satu kampung KB yang baru dicanangkan sejak tahun ini. Menurut lurah Sayang-sayang, Romi Karmin, Kamis (28/12), salah satu lingkungannya terpilih sebagai kampung KB oleh pihak BKKBN kota Mataram.

“Untuk kecamatan Romi Karmin Cakranegara, kampung KB terletak di lingkungan Karang Kuluh, Sayang-sayang, yang letaknya paling barat,” terangnya saat dihubungi Suara NTB. Ia menerangkan program kampung KB sudah mulai dilakukan sejak sekarang di lingkungan tersebut. “Pemilihan kampung KB yang pasti kriterianya penduduknya harus sudah ikut KB, tetapi kenapa lingkungan itu yang terpilih juga kita tidak tahu, mungkin ada pertimbangan,” jelasnya.

Pihak kelurahan menanggapi dengan baik pemilihan lingkungan Karang Kuluh ini sebagai kampung KB. “Cuma yang kita sayangkan, kenapa harus di lingkungan yang penduduknya sedikit,” kata Romi. Tetapi meskipun begitu, semua pihak terutama masyarakat sangat mendukung adanya kampung KB ini. “Dari semua yang sudah menikah, semua ikut KB, malah sudah ada yang steril,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya beserta kecamatan pada hari Rabu (27/12) mengadakan lokakarya tentang kampung KB ini yang bertempat di kantor lurah Sayang-Sayang. “Pembicara lokakaryanya mulai dari pak Camat, petugas PPKB, lurah, dan Kadis DPPKB kota Mataram,” kata Romi. Sedangkan pesertanya berasal dari kader KB, PKK, dan Kaling sekelurahan Sayang-sayang, kepolisian, PKK kecamatan serta dari DPPKB kota.

“Yang dari Karang Kuluh paling banyak, mulai dari Tomas dan Toganya juga,” imbuhnya. Romi berharap, program kampung KB di wilayahnya bisa berlangsung sukses bukan hanya saat diresmikan saja, tetapi bisa seterusnya. (uul)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kecewa belum rampungnya revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Lambannya penyelesaian tersebut mengganggu investasi. “Saya sudah berkoar - koar di sana – sini, sampai sekarang belum juga selesai,” tegas Walikota, Kamis (28/12).

(Suara NTB/dok)

Walikota Mataram Kecewa

Terpilih sebagai Kampung KB

DITUTUP - Empat retail modern di Mataram ditutup oleh Dinas Perdagangan bersama PPNS Satpol PP Kota Mataram. Pengendara melintas di ruas jalan depan salah satunya retail modern yang ditutup, Kamis (28/12).

Empat Retail Modern di Mataram Ditutup Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram mengambil tindakan tegas dengan menutup empat retail modern di kota itu. Penutupan paksa bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP tersebut, karena investor belum mengantongi izin. “Kita sudah tutup empat,” tegas Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Kamis (28/12).

Retail modern ditutup tersebut di Jalan Lingkar Selatan, Bung Hatta ,Lingkungan Majeluk, Ade Irma Lingkungan Karang Taliwang dan

R.A. Kartini. Seluruh pasar modern di Mataram akan disisir, terutama yang tidak memiliki izin. Sebenarnya, ia menyesalkan pengusaha berani membuka usaha padahal belum mengantongi izin.

Kata dia, pemerintah tidak menutup diri terhadap kehadiran retail modern. Hanya saja, Pemkot Mataram sedang melakukan kajian. “Kita imbau tolonglah pengusaha ini kalau berani buka, mari legalkan diri,” imbaunya.

Terhadap retail modern lain, Alwan mengaku seperti pasar modern di Jalan Panca

Usaha, AA. Gde Ngurah, belum ada buka. Mereka tidak berani buka karena belum memiliki izin.

Sementara, minimart buka karena memiliki izin koperasi. Dan, itu tidak tidak jadi persoalan. “Kalau minimart itu kan izinnya koperasi. Jadi, tidak ada masalah,” ujarnya.

Alwan tidak memberikan keterangan terhadap hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Ia menyerahkan sepenuhnya hasil itu ke Balitbang. “Nanti mereka yang jawab,” tuturnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengisian jabatan yang dijadwalkan akhir tahun ini batal. Pemkot Mataram belum mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan mutasi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku belum mendapatkan izin dari Kemendagri untuk pengisian jabatan. Tetapi, rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah diterima.

Secara bersamaan rekomendasi tersebut diserahkan ke Kemendagri bersama dua nama. “Kalau tidak bisa sekarang, nanti selesai tahun barulah,” kata Walikota, Kamis (28/12).

Secara aturan, ia masih memiliki kesempatan melaksanakan mutasi meski sebagai kandidat calon kepala daerah. Kecuali, telah mendaftar dan cuti.

“Kalau sudah cuti, baru tidak bisa,” jawabnya.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, Ir. H.

Effendi Eko Saswito mengatakan hal sama. Kemungkinan kata dia, mutasi tidak bisa digelar pada akhir tahun. Sebab, izin dari Kemendagri belum diterima.

Akan tetapi, Eko yang juga Sekda Kota Mataram memastikan sebelum cuti kampanye sudah dilakukan pengisian jabatan. “Masih bisa Januari,” ucapnya.

Ditambahkan, prinsipnya rekomendasi KASN telah diterima berdasarkan hasil pansel. Tinggal menunggu izin pengisian jabatan dari Kemendagri.

Selama belum terisi dua jabatan lowong yakni Dinas Sosial dan Satpol PP, Sekda memastikan tidak akan mengganggu program.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Baiq Nelly Kusumawati mengaku, pihaknya tengah jemput bola ke Kemendagri untuk memastikan apakah izin itu telah keluar atau belum.

“Pak Muja tadi sudah berangkat mengecek ke Jakarta,” jawab Nelly. (cem)

H.M. Husni Thamrin

libur dan cuti bersama.

Pelaksanaan libur bersama pascatahun baru tidak disebutkan detail. Artinya, pegawai negeri di lingkup Pemkot Mataram tidak boleh menambah waktu libur. “Jadi, tanggal 2 Januari itu tetap masuk. Tidak ada yang boleh menambah libur, “ kata Sekda.

Memasuki awal tahun 2018 kata Sekda, mesti jadi semangat bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Nanti, ia bersama tim penegakan disiplin akan men-

injau ke SKPD untuk memastikan tidak ada pegawai menambah libur. “Iya, nanti kita coba sidak,” ujarnya.

Sekda menegaskan, pengawasan pegawai akan melekat ke pimpinan SKPD. Tapi tidak menutup kemungkinan, pegawai ditemukan menambah libur tanpa ada keterangan dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Taufik Priyono secara teknis mengatakan, tanggal 2

Januari 2018 bukan termasuk hari istimewa, sehingga seluruh pegawai masuk bekerja.

Berbeda halnya, perayaan Hari Raya Natal. “Libur Natal panjang juga kemarin,” tambahnya.

Untuk pengawasan terhadap pegawai yang menambah libur, Yoyok mengatakan sepenuhnya diserahkan dan jadi tanggungjawab pimpinan SKPD. “Pengawasan langsung pimpinan SKPD masing - masing,” tuturnya. (cem)

H. Effendi Eko Saswito

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

ASN Dilarang Tambah Libur Tahun Baru Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan mengeluarkan surat edaran ke masing - masing satuan kerja perangkat daerah. Imbauan itu melarang aparatur sipil negara (ASN) menambah libur saat tahun baru.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (28/12) mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait batas - batasan

Jumat, 29 Desember 2017

KANTOR OJK Provinsi NTB memasuki tahun 2017 dengan mengemban pekerjaan rumah yang tidak ringan, berupaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB yang tercecer di bawah rata-rata nasional sebesar 29,66% dan 67,82%.

Angka literasi keuangan masyarakat NTB sebesar 21,45% menempati urutan ke 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Literasi keuangan (pemahaman keuangan) merupakanrangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence) dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga

mereka mampu mengelola keuangan dengan lebihbaik. Peningkatan literasi keuangan sendiri bertujuan agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapatmeningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun inklusi keuangan merupakan tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, sesuai kebutuhan pengguna. Produk dan layanan jasa keuangan yang dipergunakan dengan tepat dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara cermat.

Oleh karena itu sangatlah miris melihat rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat NTB, provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dalam 3 tahun terakhir.

Untuk diketahui, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap 3 (tiga) sektor jasa keuangan, yaitu Perban-

SUARA NTB

kan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal.

IKNB sendiri meliputi beragam jenis industri, seperti asuransi, pergadaian, pembiayaan, modal ventura, penjaminan, dana pensiun, dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Selain kedua fungsi diatas, OJK juga memiliki fungsi perlindungan terhadap konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen dilakukan melalui upaya preventif/pencegahan melalui edukasi keuangan.

Sepanjang tahun 2017, OJK NTB telah menyelenggarakan 32 (tiga puluh dua) kegiatan edukasi produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dari berbagai segmen, dengan total jumlah peserta sekitar 14.000 orang.

Kalangan masyarakat yang menjadi sasaran edukasi diantaranya petani, pengajar, santri, pegawai negeri, akademisi, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, OJK NTB berupaya menyentuh langsung lokasi asal peserta, sehingga edukasi keuangan dapat berlangsung secara merata di 10 kabupaten kota

yang ada di wilayah NTB. Bentuk edukasi yang dilaksanakan juga beragam. Untuk memancing minat kalangan pelajar selaku agent of change, OJK NTB menggelar Olimpiade Pasar Modal tingkat SMA di Universitas Teknologi Sumbawa pada tanggal 8-9 April 2017.

Selain itu berlangsung pula Lomba Cerdas Cermat Inklusi Keuangan Tingkat SMA se Pulau Lombok pada tanggal 14-15 Agustus 2017, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. OJK NTB juga mendorong pengembangan keuangan syariah melalui pelaksanaan Seminar Nasional Keuangan Syariah di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, dengan mengundang pembicara nasional Dr. Adiwarman Karim, MBA, sekaligus untuk memberikan pelatihan sumber daya insani lembaga jasa keuangan syariah yang ada di NTB. Peningkatan inklusi keuangan juga menjadi prioritas OJK NTB, dimana OJK NTB berinisiatif untuk mennyelenggarakan expo dan pameran industri jasa keuangan.

Melalui momentum bulan inklusi keuangan, OJK NTB menggelar

Halaman 3

Lombok Investival (Investment Festival) pada tanggal 11 November 2017 di Universitas Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur. Acara tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan, sekaligus menarik animo masyarakat dalam bertransaksi melalui promo hadiah langsung dan bonus menarik.

Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB, OJK NTB juga mendorong penyaluran pembiayaan kepada sektor unggulan yang menjadi prioritas daerah, dengan melibatkan industri keuangan perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan pada sektor pariwisata, pertanian dan kelautan.

Pada tanggal 15 Maret 2017, dilangsungkan acara penandatanganan komitmen bersama industri jasa keuangan yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017 dilaunching Desa Wisata Sembalun sebagai program flagship TPAKD Provinsi NTB tahun 2017.

OJK NTB juga tetap concern

dalam mencegah timbulnya kerugian masyarakat akibat maraknya penawaran investasi bodong dengan berbagai modus. Dalam berbagai kesempatan, OJK NTB bersama instansi pemerintah lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah NTB melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti investasi yang telah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi Pusat.

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan menyampaikan materi edukasi waspada investasi, dengan harapan agar masyarakat NTB tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi abal-abal namun menjerumuskan, melalui rumus singkat 2L; Legal dan Logis.

Segenap upaya yang telah dilakukan tentu tidak akan menuai hasil yang optimal jika tidak mendapat dukungan dari pihak terkait. Bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya, OJK NTB bertekad untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan demi kemakmuran masyarakat NTB. (bul/Humas OJK NTB)

OJK Mengajar dan Bakti Sosial dalam rangka HUT OJK ke 6 di Yayasan Peduli Anak, 22 November 2017

Farid Faletehan Kepala OJK Provinsi NTB

Edukasi Perencanaan Keuangan Keluarga kepada Komunitas Ibu PKK Kota Bima, 6 Desember 2017

Launching Cluster Desa Wisata Sembalun oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bp. Tirta Segara, 15 Desember 2017

Seminar Nasional Keuangan Syariah bersama Dr. Adiwarman Karim, MBA , 5 Oktober 2017

Lomba Cerdas Cermat Inklusi Keuangan Tingkat SMA se Pulau Lombok, 14-15 Agustus 2017

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi Daerah NTB, 19 September 2017

Edukasi Keuangan kepada Keluarga TKI di Tetebatu Selatan dalam rangka Hari Konsumen Nasional, 19 April 2017

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2017, 14 Februari 2017

Penandatanganan Komitmen Bersama Industri Jasa Keuangan untuk mendukung pembiayaan sektor unggulan daerah, 15 Maret 2017

Pameran Booth OJK pada NTB Expo 15th, 3-6 Agustus 2017

Olimpiade Pasar Modal Tingkat SMA se NTB di Universitas Teknologi Sumbawa, 8-9 April 2017

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Upaya Lotim Mencapai Target UHC Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menambah terus jumlah tanggungan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dananya bersumber langsung dari APBD Kabupaten Lotim. Hanya saja karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Lotim baru bisa menyentuh sebanyak 9.000 peserta.

SEMENTARA dalam aturan perundang-udangan mengamanahkan agar seluruh daerah segera mewujudkan target Universal Health Coverage (UHC). Seluruh penduduk, termasuk 1,3 juta jiwa penduduk Lotim harus menjadi peserta

JKN-KIS sampai batas waktu akhir tahun 2018 mendatang Menjawab persoalan target tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani kepada Suara NTB, Kamis (28/ 12) mengakui agak berat untuk bisa mewujudkan terget

yang tinggal satu tahun tersebut. “Jadi untuk sementara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” paparnya.

Jumlah peserta JKN-KIS sampai saat ini di Lotim sebanyak 841.607 jiwa. Dari 1,289.901 jiwa penduduk Lotim, masih tersisa sebanyak 34,75 persen yang belum JKN-KIS atau masih ada sebanyak 448.294 yang belum.

Lotim tidak sama dengan kabupaten lain. Semisal Kabupaten Sumbawa Barat atau Kabupaten Lombok Utara yang jumlah penduduknya relatif jauh lebih kecil dibandingkan Lotim. Jika yang tersisa hanya

20-30 ribu jiwa saja, maka diyakini bisa ditanggung dari APBD semua. “Kan gampang jika dibutuhkan hanya anggaran Rp 1415 miliar saja dalam setahun pasti bisa ditanggung,” ucapnya.

Faktanya Lotim masih ada 448 ribu jiwa. Jika iurannya dikalkulasi Rp 25.500 per bulan per orang, maka dibutuhkan dana setidaknya dalam satu bulan saja Rp 10 miliar. Dikalikan selama satu tahun anggaran maka butuh Rp 120 miliar.

Dari kalkuasi dana tersebut sudah jelas sangat berat beban yang harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Lotim. Sisi lain, pemerintah daerah ditun-

tut untuk membangun apa yang menjadi skala prioritas lainnya.

Soal komitmen, sudah jelas dilakuka pemeirntah daerah.

Catatan saat ini sudah 65-70 persen penduduk Lotim yang menjadi peserta JKN-KIS. Meskipun dari jumlah itu masih banyak yang menunggak.

UHC diakui merupakan target yang harus diwujudkan. Namun tidak bisa memaksakan untuk ditanggung semua oleh pemerintah daerah. Kadis Kesehatan menyarankan dalam upaya, dimaksimalkan kepesertaan mandiri, secara mandiri dibutuhkan kesadaran seluruh pihak agar mau menjadi peserta.

Menurutnya, JKN-KIS merupakan sistem baru. Aplikasinya cukup bagus, karena bisa berdampak besar bagi perekonomian masyarakat. Karena bisa menanggung semua keluarga, sehingga besar harapannya bagi peserta dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak berhak karena sudah kaya misalnya bisa menyerahkan ke warga lainnya.

Dibutuhkan kesadaran dengan memberikan kepada yang jauh lebih berhak. Sebab sudah tidak memungkinkan untuk semua peserta dibayar oleh negara. Jika semua ditanggung oleh negara, maka jelas tidak berkeadilan. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

H. Asrul Sani

Hadapi Liburan Tahun Baru, Soal Surat Kemendagri ASDP Siagakan 24 Kapal Selong (Suara NTB) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap menghadapi peningkatan penumpang pada liburan tahun baru 2018. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, sebanyak 24 kapal sudah disiapkan untuk melayani penumpang dari arah Pelabuhan Kayangan ke Poto Tano maupun sebaliknya.

Manager Usaha pada ASDP Kayangan, Sami’un kepada Suara NTB, Kamis (28/12), menyebut, lonjakan penumpang terjadi sejak tanggal 23 Desember lalu atau sebelum hari Natal 2017. Di mana, peningkatan terjadi rata-rata dua persen baik dari sisi Pelabuhan Kayangan maupun sisi Pelabuhan Poto Tano. “Untuk kapal yang stand by sebanyak 24 unit, dengan jumlah yang beroperasi sebanyak 11 unit setiap hari secara bergilir,” paparnya.

Untuk peningkatan angkutan rata-rata 2 persen baik dari sisi Pelabuhan Kayangan maupun dari sisi Poto Tano. Peningkatan dua persen itu, lanjut dia, terdiri dari pejalan kaki, roda dua maupun roda empat. Kondisi demikian diprediksi akan terjadi pada momentum tahun baru dengan pergerakan manusia diperkirakan mulai terjadi pada tanggal 30 Desember 2017. Hal itu dikarenakan liburan sekolah, misalnya dari Pulau Sumbawa liburan dengan cara berbelanja ke Mataram, sedangkan dari Pulau Lombok merupakan penumpang terusan dari Pulau Jawa hingga ke Bima. “Ratarata peningkatan sebanyak dua persen,” ujarnya.

Dengan demikian, penumpang baik dari arah Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Poto Tano maupun sebaliknya dipastikan seimbang. Adapun dari sisi keamanan, juga diharapkan akan nihil karena untuk di Pelabuhan Kayangan sudah didirikan posko terpadu dengan ditempatkannya petugas gabungan. Namun, kewaspadaan terus akan dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat di dalam memanfaatkan jasa transportasi laut saat menikmati hari libur.

Untuk kondisi cuaca sendiri, pantauan di lapangan kondisi air laut penyeberangan Kayangan-Poto Tano cukup tenang dan penyeberangan hingga saat ini tetap lancar. Penundaan terhadap operasi penyeberangan kapal jenis Roro, terang Sami’un dilakukan apabila ketinggian gelombang mencapai 2,5 sampai 4 meter. Namun jika kondisi ketinggian gelombang masih 1 hingga 2,5 meter, maka kapal masih bisa berjalan. “Sejauh ini penyeberangan lancar dan tidak ada penundaan penyeberangan,” tutupnya. (yon)

Pimpinan DPRD Siap Diklarifikasi Provinsi

Tanjung (Suara NTB) Surat Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur NTB merupakan fakta baru atas perkembangan polemik penetapan APBD 2018 Lombok Utara. Dalam surat No. 172/1079/OTDA tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani, Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri, Drs. Anselumus Tan, M.Pd., tersebut berisi arahan agar Gubernur memberikan penjelasan atas Pasal 78 PP 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Tatib DPRD. Isi surat Kemendagri merangkum ketentuan pasal 78 dari ayat (1) huruf C, ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) mengenai Tatib DPRD (dalam hal pengambilan keputusan). Menjadi penekanan Kemendagri adalah pada ayat (7) yang berbunyi, apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf C, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD. Untuk itulah, maka Ke-

mendagri meminta Gubernur untuk “segera” menindaklanjuti Dirjen Otda Kemendagri berkenaan dengan Surat Komisi I DPRD KLU No. 800/407/DPRDKLU/2017 tanggal 28 Nopember 2017 perihal permohonan jawaban tertulis (atas polemik kuorum dan legalitas APBD 2018).

“Kami bersurat ke Kemendagri karena bagaimanapun penundaan akibat diskors penundaan juga namanya. Bukan soal apakah orang pergi kencing atau tidak, tapi keluarnya anggota DPRD ini sikap politik yang jelas-jelas menolak

ikut. Apakah tanda tangan kami yang keluar bisa diklaim sebagai syarat kuorum, kan tidak,” cetus Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Kamis (28/12).

Sementara, Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., menyikapi datar Surat Kemendagri itu. Selaku pimpinan DPRD yang berada pada posisi tidak ikut membahas APBD, ia enggan berkomentar.

“Saya kira kita ikuti saja perkembangannya, tidak perlu mendesak provinsi untuk mengambil sikap karena Surat Kemendagri sudah jelas.

(Suara NTB/yon)

AKSI - Aksi unjuk rasa dari pendukung salah satu calon Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya yang menolak dilakukan penghitungan suara ulang di Dinas PMD Lotim, Kamis (28/12).

Bupati Dorong Kembali Program Padat Karya

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar melantik lima pejabat kepala desa yang terpilih pada pilkades serentak di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/12).

Lima Kades Terpilih di Lombok Utara Dilantik Tanjung (Suara NTB) Lima kepala desa terpilih pada Pilkades serentak 19 Oktober 2017 lalu akhirnya dilantik oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/12). Kelimanya masingmasing, Mahyudin, SH., sebagai Kades Loloan (Bayan), Akarman, S.Sos., sebagai Kades Akar-akar (Bayan), Jamaludin, S.Sos sebagai Kades Samik Bangkol (Gangga), H. Umar Khalid sebagai Kades Medana (Tanjung), dan Maswandi sebagai Kades Teniga (Tanjung).

Dalam sambutannya, bupati memberikan apresiasi kepada para mantan kepala desa yang menjabat sebelumnya. Mereka ia nilai telah menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik sesuai harapan masyarakat, juga harapan pemerintah. Pelayanan yang dilakukan para mantan mencerminkan keikhlasan dalam menjalankan tugas meskipun dengan kondisi apa adanya.

Tidak hanya, itu suksesnya penyelenggaraan pilkades mendapat perhatian Najmul Akhyar. Pelantikan kades dapat dicapai berkat kesadaran masyarakat Lombok Utara khususnya di desa pemilihan

untuk menjalankan hak pilihnya di tengah suasana demokratis dan kondusif.

“Khusus kepada kepala desa yang telah dilantik hari ini, pelantikan dan jabatan yang dipegang ini adalah amanah. Oleh sebab itu, mari kita pegang teguh . Saudara buktikan dengan karya nyata di masyarakat dan di desa yang saudara pimpin,” pesan bupati.

Ia mengingatkan, dalam sebuah kepemimpinan di tingkat desa, pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang lumrah. Namun demikian, perubahan kepemimpinan diharapkan tidak mengurangi semangat membangun di kalangan masyarakat desa.

Masyarakat desa dan kepala desa ia ajak menyatukan tekad, memberi pelayanan di desa tanpa membedakan status sosial, pemilihan, ataupun atribut lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan. Kepercayaan yang diberikan warga desa harus mampu diwujudkan melalui kreasi dan inovasi untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat.

“Perbup dana desa sudah saya tanda tangani. Ke depan, 30 persen dana desa untuk dikelola termasuk untuk pendidikan

insentif guru PAUD. Jika memungkinkan, guru ngaji dan guru madrasah juga bisa diberikan melalui DD,” arahan Najmul.

Ia menambahkan, para kepala desa dalam penyusunan program di desa dapat disinkronkan dengan program SKPD. Tujuannya supaya program yang disusun oleh desa tidak tumpang tindih dengan RKA yang disusun oleh SKPD di kabupaten.

“Pesan saya sering-seringlah konsultasi dan komunikasi dengan kepala SKPD, karena program SKPD juga sasarannya di desa. Hindari tumpang tindih program. Jangan sampai program di desa yang danai SKPD didanai lagi oleh dana desa ataupun dana aspirasi DPRD,” demikian Najmul.

Terpisah, Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan tidak berkomentar banyak, selain berpesan agar kepala desa dapat menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik. “Kami dari Komisi I DPRD mengucapkan selamat kepada para kepala desa. Walaupun tidak disaksikan oleh DPRD jangan berkecil hati, karena ketidakhadiran kami memang tidak diundang,” demikian Ketua Komisi I, Ardianto, SH. (ari)

2018, Pembangunan Jembatan Sekarteja Dilanjutkan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tahun 2018 mendatang akan kembali melanjutkan pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dan Sekarteja yang sebelumnya ambruk. Untuk proses kelanjutan jembatan ini bakal dilakukan review desain lantaran terjadi peruban abutment.

Review dilakukan, karena setelah dilakukan pemantauan dan pengecekan, terdapat perubahan abutment pada sebelah selatan jembatan, yakni terjadi penurunan. Sehingga dalam pengerjaannya akan menunggu review desain, apakah bisa diperbolehkan langsung dilakukan pembangunan untuk bagian atas jembatan atau ada petunjuk lain dari konsultan. “Kita akan tunggu petunjuk dari konsultan,” ujar

kuorum tercapai. Langkah politik walk out (WO) yang diambil oleh sejumlah anggota Dewan ia nilai merupakan hak politik yang bersangkutan.

“Tapi WO itu tidak mengurangi nilai kuorum karena rapat tidak pernah ditutup hanya diskors. Tidak hadirnya Bupati itu hanya logika saja, tetapi fakta hukumnya, Sekda (atas disposisi Bupati) bisa hadir untuk mendengar.”

Lagipula, tambah Djekat, sejumlah anggota Komisi-komisi di DPRD KLU sejatinya sudah konsultasi ke Kemendagri mengenai polemik itu. Diklaim Djekat bahwa dari hasil konsultasi, Kemendagri tak mempersoalkan. “Yang berkembang ini kan tidak utuh, ini bukan padaa saat pengambilan keputusan.

Kalau saat pengambilan Keputusan tidak kuorum jelas tidak sah,” demikian Djekat. (ari)

Ujicoba Melalui DD

Sengketa Pilkades, Giliran Warga Tanah Gadang Datangi Dinas PMD Selong (Suara NTB) Setelah sebelumnya ratusan warga dari Desa Toya Kecamatan Aikmel mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim), Kamis (28/12), giliran ratusan warga Tanah Gadang melakukan aksi penolakan penghitungan suara ulang Pilkades Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya.

Dalam aksinya, warga menolak penghitungan ulang surat suara pemilihan Kepala Desa Tanah Gadang yang sudah dinyatakan menang. Mereka meminta supaya tim sengketa pilkades untuk tidak bermain, karena dapat mengancam keamanan dan ketertiban khususnya di Desa Tanah Gadang. “Jangan cobacoba tim sengketa bermain api, kami akan tetap berjuang membela kemenangan kami,” ujar Saleh, salah satu warga.

Menurutnya, Panitia Pilkades dan BPD Tanah Gadang sudah menetapkan calon nomor urut 1 atas nama Kurdi menjadi kepala desa terpilih Desa Tanak Gadang periode 2018 - 2023. Calon kepala desa dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak bukan terpilih dari suara tim sengketa.

Usai menggelar unjuk rasa, perwakilan masyarakat aksi kemudian diterima oleh, Kadis PMD Lotim Drs. H. M. Juaini Taofik. Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dari pendukung nomor satu yang telah datang ke Dinas PMD, saat ini akan dilakukan apa yang memang telah menjadi jadwal, namun apapun hasilnya nanti harus diterima dan tidak saling menyinggung perasaan di desa.

Sementara, Kaban Kesbangpoldagri Lotim, Sudirman, juga mengimbau kepada warga dan masing-masing pendukung calon agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desa.

Pihaknya mengingatkan agar masyarakat, jangan mau bermasalah apalagi dalam proses hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan tidak mengorbankan diri dan keluarga. (yon)

Saat polemik itu, kalau Pimpinan (Ketua) DPRD mau bijak, ajak semua fraksi komunikasi, maka persoalan tidak akan seruwet ini,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara, H. Djekat Demung, menanggapi santai.

Jawaban surat Kemendagri diakuinya telah disampaikan melalui gubernur. Maka, menjadi kewajiban provinsi untuk mengevaluasi tugas-tugas DPRD Kabupaten sesuai arahan pusat.

“Kemendagri minta ke Gubernur untuk fasilitasi. Kapan mungkin kita (Pimpinan DPRD) dipanggil, diundang, kita datang. Tetapi sifatnya hanya untuk klarifikasi saja,” kata Djekat di ruang kerjanya.

Menyambung status kuorum anggota DPRD ketika itu, menurutnya tidak ada soal.

Rapat dibuka kembali oleh Pimpinan DPRD atas dasar

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lotim, Dedi Irawan, Kamis (28/12.

Apabila terdapat petunjuk lain dari konsultan, ujarnya, maka dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 1,5 miliar untuk dilanjutkannya proses pengerjaan jembatan dipastikan tidak akan cukup. Alasannya, akan dilakukan sejumlah tambahan pekerjaan untuk memastikan kekuatan dari

jembatan. Namun apabila tidak ada petunjuk lain dan tambahan pekerjaan, maka dana Rp 1,5 miliar yang sudah disiapkan untuk kelanjutan jembatan Sekarteja dinilai akan cukup untuk menyelesaikan bagian atas jembatan yang ambruk waktu dikerjakan beberapa waktu lalu.

Di dalam melanjutkan pengerjaan jembatan, tambahnya, pihaknya akan lebih teliti lagi sebelum melanjut-

kan pembangunan jembatan itu dimulai. Terutama dalam memastikan pondasi atau abutment jembatan mampu menahan bangunan yang ada di atasnya. Adapun dalam pekerjaannya nanti tidak menggunakan kontraktor yang lama, melainkan akan dilakukan pelelangan ulang. “Jika tidak ada perubahan desain yang sifatnya berakit, bisa kita kerjakan di tahun 2018,” tandasnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Program padat karya yang identik dengan keterlibatan masyarakat menarik perhatian Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Ia bahkan menginginkan, agar Lombok Utara menjadi salah satu kabupaten yang lebih dulu merespon program tersebut.

“Ini (padat karya) memang kebijakan nasional nanti. Kita dari awal menginginkan, saya sampaikan kepada kawan-kawan (pejabat SKPD) kalau memungkinkan secara regulasi, kenapa tidak,” ungkap Najmul usai melantik 5 kepala desa, Kamis (28/12).

Secara nasional, kata dia, padat karya sudah diarahkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo bahwa secara nasional, daerah-daerah melakukan pekerjaan padat karya pada program Dana Desa (DD). Terlebih lagi, pusat juga mensinyalir akan menambah anggaran DD dari 1,5 sampai 2 kali lipat dari dana yang disalurkan saat ini.

Bagi masyarakat di desa, sambung Najmul, program fisik yang dikelola dengan sistem padat karya tidak lantas menjadikan masyarakat setempat sebagai penonton, karena pekerjaan di desa tersebut dikerjakan oleh buruh dari daerah lain.

Nantinya kewajiban dari desalah yang harus membayar upah melalui sistem harian atau bahkan mingguan.

Bagi masyarakat desa, program padat karya akan lebih dirasakan secara ekonomis oleh warga. Pekerjaan yang diikuti masyarakat sebagian bisa disisihkan oleh yang bersangkutan untuk menutup beban kebutuhan.

Sebut saja, biaya iuran pembangunan masjid di dusun dapat disisihkan dari upah padat karya.

Ia menambahkan, di level kabupaten tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memperkuat sistem padat karya. Intervensi ke arah itu difokuskan pada program fisik di luar lelang (penunjukan langsung). Kontraktor yang ditunjuk oleh dinas, harus melibatkan partisipasi masyarakat namun tanpa melanggar aturan.

Najmul berkeyakinan keterlibatan masyarakat dalam padat karya tidak mengganggu jalannya program. Sebaliknya lebih efektif dari sisi kontrol pekerjaan. Masyarakat setempat sebagai obyek program akan menikmati melalui upah padat karya. Sedangkan selaku subjek, mereka selaku pekerja akan memperhatikan betul kualitas dari pekerjaan yang dilakukannya. (ari)

Proses Lelang Dilakukan Awal Tahun 2018 Selong (Suara NTB) Sejumlah proyek jalan dan jembatan di Lombok Timur (Lotim) yang dikerjakan pada tahun 2017 ini diklaim tuntas 100 persen. “Jadi semua paket baik jalan maupun jembatan sudah tuntas,” ujar Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lotim, Dedi Irawan, Kamis (28/12).

Beberapa paket jalan yang pengerjaanya tuntas untuk tahun 2017 sumber anggaran dari DAK sebanyak 6 paket yang terdiri dari lima jalan dan satu jembatan. Sementara dari DID Induk tiga jalan dan satu jembatan, sementara dari DAU tambahan sebanyak dua jalan.

Dari sejumlah pembangunan

dan sumber anggaran, dari DAK besaran anggaran yakni Rp 98 miliar, dari DID induk Rp 27 miliar dan DAU tambahan sebesar Rp 15,9 miliar. Total anggaran itu termasuk dalam fisik, AP dan konsultan.

Meski demikian, ujarnya, untuk serapan anggaran dari total anggaran itu belum terserap semua. Dari hasil rapat terakhir yang dilakukan dengan instansi terkait, jika batas akhir pengajuan untuk pembayaran tanggal 30 Desember 2017. Adapun untuk tahun 2018, Pemkab Lotim mendapat anggaran dari dua sumber anggaran yakni DAK sebesar Rp 49 miliar dan dari DID Rp 25 miliar. DAK terdiri dari 5 paket dan DID 4 paket jalan dengan 2 paket jembatan. (yon)

(Suara NTB/yon)

JALAN - Salah satu proyek Jalan Letjen M. T. Haryono Selong yang masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini.

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kondisi Psikologis Turun

Lobar Capai Perkembangan IPM Tertinggi di NTB Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggelar refleksi akhir tahun 2017, Kamis (28/12). Refleksi ini sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan tahun 2018 mendatang.

Seperti apa pembangunan Lobar selama tahun 2017 ini?

REFLEKSI yang digelar di Aula Kantor Bupati Lobar ini dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, ratusan tamu dari jajaran pemda, para tuan guru, kades dan tokoh masyarakat lainnya. Refleksi akhir tahun diawali dengan tausyiah TGH. Muharrar Mahfudz, yang menyampaikan terkait berbagai hal menyangkut salah satunya menyingung soal kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bupati didampingi Ketua DPR Lobar, Hj. Sumiatun menyatakan kilas balik refleksi akhir tahun 2017 agar dijadikan sebagai bahan untuk bersyukur atas pencapaian yang berlebih dan evaluasi supaya lebih baik ke depan.

Sebelumnya, bupati meminta agar jajarannya jangan melakukan penilaian terhadap diri pribadi memakai standar minimal. Sebab biasanya kalau menggunakan standar minimal pasti orang merasa lebih dari orang lain. Bahkan

ketika menilai orang karena dasarnya suka sama orang tersebut, maka kejelekannya pun dianggap kebaikan. Sebaliknya kalau dasarnya benci sama orang tersebut maka kebaikan dianggap kesalahan.

Bupati menyampaikan kilas balik dan rencana ke depan harus juga dinilai dengan ukuran yang objektif dan rasional. Diakuinya, kondisi keuangan daerah yang masih kurang menjadi penekanan ke SKPD agar memprioritaskan mana persoalan yang perlu ditangani. Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan pelantikannya sebagai bupati tanggal 6 april 2016, kurang lebih 1 tahun 8 bulan ia menjabat. Saat itu, dalam situasi kondisi Lobar down menyusul pimpinan daerah terkena persoalan. Akibat kondisi ini semua terpukul dan down secara psikologis, bahkan ia masih ingat betul pesan dari gubernur saat itu.

Namun, pelan tapi pasti, ujarnya, di bawah pimpinannya Lobar bisa bangkit. Birokrasi bisa terkonsolidasi dengan baik,

Capaian Lebihi Target RUMAH Sakit Tripat Gerung berhasil melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) hingga 110 persen, dari target seharusnya Rp 35 miliar, namun tercapai Rp 37 miliar. Pemasukan terbesar untuk mendongkrak dari BPJS mencapai sekitar 90 persen dari total pendapatan rumah sakit. Tahun depan, target dinaikkan lagi mencapai Rp 36 miliar lebih, terdapat kenaikan Rp 1 miliar lebih.

“Capaian pendapatan kita 110 persen, dari target (Suara NTB/her) Rp 35 miliar tercapai Rp 37 Arbain Ishak miliar, terbesar pendapatan dari BPJS,” kata Direktur Rumah Sakit Tripat Gerung, drg. Arbain Ishak, Kamis (28/12).

Sementara untuk membantu pelayanan warga miskin, pihak rumah sakit telah menghabiskan anggaran Rp 100 juta tahun ini untuk menggratiskan pelayanan bagi warga miskin.

Pihak rumah sakit membiayai pelayanan warga miskin yang belum terdaftar di BPJS. Terkait pendapatan dari BPJS yang masih terdapat tunggakan, sejauh ini menurutnya sudah hampir terbayar semua yang sudah diklaim. Tinggal tersisa beberapa bulan terakhir.

Diakuinya, total pengunjung di rumah sakit terus meningkat.

Ke depan pihaknya bekerjasama dengan puskesmas untuk rujukan pasien ke rumah sakit, rencananya akan ada pertemuan mengundang semua puskesmas untuk diberikan kesempatan mensosialisasikan terkait pelayanan di rumah sakit. “Itu rencana kita, mengundang semua puskesmas agar rujukan lebih banyak ke Rumah Sakit Gerung,” imbuhnya.

Disamping itu, pihaknya akan membuka pelayanan klinik sore hari di rumah sakit. Terkait masukan dewan agar memberikan pelayanan gratis ke masyarakat miskin, menurutnya selama ini dijalankan karena ada masyarakat tak mampu meminta gratis. (her)

Pilih Satu dari Tiga Nama Calon Kadis

Bupati Harus Pertimbangkan Rekam Jejak Giri Menang (Suara NTB) Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan Tim Pansel Pemkab Lombok Barat (Lobar) sudah selesai.

Nama calon kepala SKPD yang masuk tiga besar pun sudah disampaikan ke bupati. Saat ini Bupati tengah memilih dan memilah tiga nama untuk ditunjuk satu orang menduduki jabatan kepala dinas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Lobar, H. Ahdiat Sub(Suara NTB/dok) iantoro, menyampaikan pejaH. Ahdiat Subiantoro bat yang masuk tiga besar telah ditentukan di enam jabatan lowong. Kecuali, jabatan Asisten II Setda Lobar hanya dua nama yang diusulkan.

“Nama-nama ini telah ditetapkan, selanjutnya oleh Ketua Pansel (Sekda, red) menyerahkan ke bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memilih satu nama dari tiga nama itu,” ujarnya, Kamis (28/12).

Sesuai jadwal pansel, jelasnya, penyerahan tiga nama ini ke bupati dilakukan tanggal 21 Desember lalu, selanjutnya ada interval waktu selama tujuh hari bagi bupati untuk melaporkan proses pengisian JPTP ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 27-28 Desember.

Pihaknya telah melaporkan proses pengisian JPTP ini ke KASN melalui email, sehingga kemungkinan awal Januari 2018 akan dikonsultasikan lagi ke KASN, sebab bisa jadi setelah membaca laporan ada koreksi atau saran dari KASN. Menurutnya, Jadwal seleksi yang sudah dibuat tersebut telah dilalui sesuai ketentuan tidak ada yang terlewatkan, sebab kalau lewat waktu dari jadwal, bisa terkena diskualifikasi oleh KASN. “Kita membuat jadwal komit untuk tepati jadwal itu, sekarang tinggal menunggu keputusan pak bupati,” ujarnya.

Beberapa hal yang menjadi acuan Bupati menurut Ahdiat tentunya di samping hasil penilaian tim pansel, juga pertimbangan-pertimbangan lain tim pansel pansel disampaikan ke bupati untuk masing-masing kandidat. Terkait pertimbangan rekam jejak pejabat, kata Ahdiat menjadi salah satu perhatian bupati dalam memutuskan. Selain bupati memiliki penilaian sendiri, bupati juga meminta hasil rekam jejak para pejabat ke instansi terkait. Masing-masing tiga kandidat ini, jelasnya, pasti punya catatan hasil rekam jejak.

Rekam jejak ini jadi perhatian sebab jangan sampai ada pejabat yang terpilih memiliki track record kurang baik dan memiliki resistensi hukum. Menyoal rekam jejak jelas Ahdiat juga menyangkut moral dan hukum, sehingga penting menjadi pijakan untuk memilih pejabat. (her)

tanpa ada keributan. Tentunya persoalan semacam ini telah diwanti-wantinya dengan memberikan penekanan ke jajaran SKPD agar belajar dari sebelumnya, sehingga birokrasi pun mampu dikendalikan. Tahun 2016 disebutnya sebagai masa transisi, namun di tahun ini ia bisa melaksanakan berbagai program pembangunan. “Sehingga di tahun 2016, hasil sensus yang dilakukan progres IPM Lobar paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota se NTB sebesar 0,93 persen,” klaimnya.

Diakui memang selama setahun itu, pemda belum mampu menaikkan peringkat IPM dari posisi 4 ke 3 karena jarak IPM Lobar lumayan besar mencapai 6 persen dari Kabupaten Sumbawa Barat (di posisi 3). Namun tahun 2018, ia sudah mewantiwanti ke sekda dan jajaran SKPD paling tidak IPM Lobar harus mampu terdongkrak ke nomor 3.

Melihat lejitan IPM ini menurut Ket Kahmi Lobar lumayan tinggi, sebab dibandingkan tahun 2014 IPM Lobar ada di peringkat 8 dari 10 kabupaten/kota, lalu mampu dinaikkan ke posisi 4. IPM ini jelasnya diraih dari hasil gabungan pembangnan di berbagai sektor yang dilakukan. Tahun ini pun telah

banyak pembangunan yang dilakukan, sehingga nanti diharapkan pada sensus 2018 sudah terlihat hasilnya.

Menurutnya, konsep pembangunan infrastruktur jalan tahun ini diubah konsepnya dari mementingkan kuantitas beralih ke kualitas. Percobaan ini telah dilakukan di 4 ruas jalan, yakni jalan Gunungsari-Meninting sepanjang 4 kilometer, Rumah Sakit Jiwa-Batu Kumbung Lingsar sepanjang 5 kilometer.

Batu Kumbung-Taman Narmada dan SMAN 1 Narmada-Suranadi. “Kita membangun lebih memperhatikan kualitas. Saya sudah minta mulai tahun depan agar mementingkan kualitas harus mencapai 50 persen dari keseluruhan anggaran,” ujarnya.

Pihaknya sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk identifikasi jalan yang sering dilalui truk, ditemukan 8 ruas jalan.

Kenapa perlu utamakan kualitas,? Diakuinya memang biayanya 2 kali lipat dibandingkan jalan kabupaten. Namun jalan kabupaten dengan kualitas selama ini dibandung dengan mementingkan kuantitas justru memasuki umur 2 tahun sudah rusak jika sering dilalui kendaraan tonase besar. Kalau dinaikkan kualitas dan biaya pemeliharaannya

(Suara NTB/her)

REFLEKSI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun bersama TGH. Muharrar Mahfudz dalam acara refleksi, Kamis (28/12). maka umur ekonomisnya men- ingkatan kualitas. Angka hara- dibandingkan tahun-tahun secapai 12 tahun baru diperbaiki. pan hidup masyarakat men- belumnya. Untuk menunjang “Jadi 4 ruas jalan sepanjang 15 ingkat, termasuk angka rata- sektor ini, pihaknya juga berkokilometer itu kualitas baik kita rata lama sekolah. Memang di- mitmen menganggarkan tahun akuinya masih tinggi, namun depan. Bahkan porsi anggaran bangun,”jelasnya.

Pun di sektor kesehatan, terdapat percepatan progres sangat besar di sektor kesehajelasnya terus mengalami pen- peningkatan yang signifikan tan dan pendidikan. (her)

Loteng Terancam Tak Dapat Formasi CPNS 2018 Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam tak kebagian jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 mendatang. Besarnya beban belanja aparatur pemerintah jadi salah satu penyebabnya. Pasalnya, pemerintah pusat mensyaratkan akan memberikan jatah formasi CPNS bagi daerah yang beban belanja aparatur pemerintahanya maksimal 50 persen dari total APBD-nya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/12), mengaku salah satu yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengalokasian jatah formasi CPNS ialah beban belanja aparatur pemerintahnya.

“Daerah dengan beban belanja aparatur di atas 50 persen dari APBD, oleh pemerintah

pusat dipertimbangkan tidak memperoleh formas CPNS baru tahun depan,” jelasnya.

Hanya saja, tegasnya itu semua belum pasti. Semua tergantung keputusan pemerintah pusat. Dengan kata lain, Loteng masih berpeluang untuk mendapatkan jatah formasi CPNS tahun depan, meski beban belanja aparatur pemerintahnya lebih dari 50 persen dari APBD Loteng saat ini.

Buktinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta Pemkab Loteng untuk menyusun kebutuhan CPNS da, saat ini formasi kebutuhan CPNS tengah digodok. Setelah itu, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2018 mendatang. “Kita tidak mau cepat berputus saja. Peluang tetap terbuka. Tinggal kita menunggu keputusan pemer-

Dana Rp 616 Miliar Digelontorkan

Kemiskinan Loteng Hanya Turun 0,4 Persen

Praya (Suara NTB) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat alokasi anggaran yang digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini selama tahun 2017 mencapai Rp 616 miliar lebih. Namun nyatanya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan.

Terbukti, tahun ini angka kemiskinan di Loteng hanya bisa turun 0,4 persen saja. Dari 16,26 persen menjadi 15,80 persen, sehingga menempatkan Loteng sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi ke lima di NTB dengan jumlah penduduk miskin mencapai 145 ribu jiwa lebih.

Persentase angka kemiskinan Loteng memang lebih kecil dari rata-rata persentase kemiskinan NTB yang mencapai 16,54 persen. Tetapi lebih besar dari rata-rata kemiskinan nasional yang saat ini sudah di angka 11,22 persen.

“Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan itu sebagaian besar berasal dari APBN. Mencapai Rp 400 miliar lebih,” terang Ketua Tim Pokja

Data dan Informasi TKPKD Loteng, Agus Herianto, kepada wartawan, Kamis (28/12).

Dana ini diarahkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (Rastra), KUBE, listrik murah sampai Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan dari APBD provinsi hany sekitar Ro 6 miliar yang diarahkan untuk jaminan kesehatan dan program bedah rumah.

“Loteng sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 210 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Tapi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin hanya sekitar Rp 15 miliar saja,” tambahnya.

Selebihnya, diarahkan untuk membiayai berbagai program penunjangan kemiskinan. Mulai dari bantuan anak telantar, rehab rumah tidak layak huni sampai bantuan bibit dan bantuan alat usahanya. Termasuk untuk membiayai peningkatan kapasitas masyarakat miskin, terutama kalangan petani.

Hal itu menunjukkan kalau dukungan anggaran yang begitu besar, belum bisa jadi

jaminan angka kemiskinan bisa ditekan. Karena ternyata dalam pelaksaan proggram-program pengentasan kemiskinannya sendiri belum maksimal. “Persoalan validasi data menjadi salah satu kendala utama. Kenapa kemudian program pengentasan kemiskinan belum maksimal dilaksanakan di daerah ini.

Sehingga hasil yang dicapai juga belum sesuai dengan apa yang diharapkan,” terangnya.

Artinya, penguatan data kemiskinan menjadi penting dilakukan di masa-masa yang akan datang. Mengingat, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh TKPD Loteng selama tahun ini, banyak masyarakat mampu yang justru menikmati program pengentasan kemiskinan.

Sementara masyarakat yang seharusnya memperoleh program, justru tidak kebagian.

“Dari hasil evaluasi kita, banyak ditemukan program pengentasan kemiskinan tidak sesuai sasaran. Dalam artinya, mereka yang seharusnya memperoleh program tersebut justru tidak dapat.

Malah yang tidak berhak, itu yang dapat,” jelasnya. (kir)

Rayakan Pergantian Tahun, Loteng Tinggalkan Gaya Glamor Praya (Suara NTB) Perayaan malam tahun baru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa tahun terakhir selalu digelar dengan penuh semarak. Bahkan terkesan glamor, dengan hadirnya sejumlah grup band maupun artis papan atas ibukota saban tahunnya. Namun untuk perayaan malam pergantian tahun kali ini, kesan tersebut bakal ditinggalkan.

Pemerintah daerah setempat tetap akan menggelar perayaan.

Tetapi dalam kemasan yang jauh lebih sederhana. “Tetap ada acara pada perayaan malam tahun baru nanti. Tapi tidak semewah sebelum-sebelumnya.

Kali ini kita ingin perayaan yang lebih sederhana,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Loteng, Kamis (28/12).

Keputusan tersebut diambil

bukan tanpa dasar. Banyaknya pro kontrak yang berkembang di tengah masyarakat terkait perayaan malam pergantian tahun, jadi salah satu pertimbangan.

Bahkan di media sosial, komentar-komentar yang melarang adanya perayaan malam tahun baru santer beredar.

Berdasar kondisi ini, Pemkab Loteng lebih memilih tetap menggelar perayaan malam pergantian tahun. Tetapi dengan kemasan yang sederhana. Tidak lagi ada perayaan yang mewah seperti yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya.

“Kita menghargai berbagai aspirasi yang melarangan perayaan malam tahun baru. Di satu sisi, banyak banyak masyarakat yang juga tetap menuntut harus ada perayaan pergantian tahun oleh pemerintah daerah. Sehingga untuk mengakomodir semua aspirasi yang ada, perayaan tetap digelar. Namun dibuat sesed-

erhana mungkin,” ujarnya.

Paling dengan adanya acara yang digelar oleh Pemkab Loteng itu nanti ada tempat bagi masyarakat di daerah ini berkumpul merayakan pergantian tahun baru. apakah dengan teman, kerabat maupun keluarganya. Sehingga masyarakat di daerah ini tidak harus jauhjauh merayaan pergantian tahun ke daerah lain.

Disinggung soal kehadiran arti ibu kota, Herdan memastikan sampai sejauh ini tidak ada. Walaupun memang ada rencana untuk menghadirkan artis ibu kota. Tapi apakah jadi datang atau tidak, itu tergantung keputusan kepala daerah. “Namun yang jelas, sampai saat ini belum ada informasi soal adanya artis ibu kota yang akan datang pada malam perayaan tahun baru di Loteng, Minggu (31/12) besok,” tandas mantan Kabag.

APU Setda Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/dok)

H. Nazili intah pusat saja,” tegasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, bisa saja pemerintah pusat

memberikan pertimbangan khusus dengan memberikan alokasi formasi CPNS untuk tenaga teknis tertentu. Mengingat, Loteng saat ini sebenarnya masih kekurangan beberapa tenaga teknis, terutama untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi, dengan kebijakan moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir, jumlah PNS Loteng terus berkurang, karena banyaknya PNS Loteng yang pensiun. Melihat kondisi ini, tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat akan memberikan pertimbangan khusus bagi Loteng dalam melakukan perekrutan CPNS. (kir)

Program RTLH Loteng Minim Anggaran Praya (Suara NTB) Dukungan anggaran bagi program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini tercatat sangat minim.

Untuk itu, wajar jika program tersebut belum mampu memberikan andil, khususnya dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pokja Pengaduan Masyarakat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, Saeful Muslim, kepada wartawan, Kamis (28/12).

Ia mengungkapkan pada APBD Loteng tahun 2017 ini, alokasi anggaran untuk program pengentasan RTLH hanya Rp 1 miliar. Dana tersebut pun tidak seluruhnya bisa dinikmati oleh masyarakat penerima program. Hanya Rp 660 juta saja yang mengalir ke masyarakat. Sisanya, mengendap di pemerintah daerah untuk keperluan administrasi serta honor panitia program.

Dari alokasi dana yang tersisa, ternyata hanya 60 rumah saja yang bisa ditangani. Den-

gan alokasi untuk masing-masing rumah sebesar Rp 10 juta, sehingga praktis dana yang dinikmati oleh masyarakat maksimal Rp 600 juta. Sisanya, karena programnya melalui proses tender, maka itu mengendap sebagai laba pihak rekanan.

“Sudah dananya terbatas, proyeknya ditender lagi. Sehingga wajar anggaran yang ada tidak maksimal dinikmati oleh masyarakat,” terang Saeful.

Padahal kalau program pengentasan RTLH tersebut bisa dengan cara swakelola oleh masyarakat, bukan dengan melibatkan rekanan proyek maka anggaran yang ada bisa lebih optimal dinikmati oleh masyarakat.

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah daerah supaya ke depan mengubah pola pelaksaan program pengentasan RTLH dengan tidak melalui proses tender lagi.

Tetapi bisa dengan cara swakelola langsung oleh masyarakat.

Dengan begitu, keberadaan anggaran yang ada bisa benar-benar maksimal digunakan oleh masyarakat. (kir)

Pemda Lobar Defisit Banyak ASN Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalami kekurangan ASN di lingkup Pemda setempat dan guru di sekolahsekolah. Kondisi ini mengakibatkan banyak tenaga kontrak dan guru honor yang mengajar di sekolah bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan guru ASN. Karena itulah, pemda mengusulkan formasi penerimaan CPNS tahun depan untuk formasi umum.

“Kita mengalami kekurangan guru PNS, karena itu banyak guru honor yang mengajar di sekolah-sekolah bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan guru PNS,”kata Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Giri Menang, Kamis (28/12).

Menurutnya, kondisi kekurangan guru PNS ini disebabkan selama beberapa tahun terakhir terjadi pemberlakuan kebijakan moratorium (pemberhentian sementara) penerimaan pengangkatan atau penerimaan CPNS. Ditambah lagi, banyak guru yang pensiun.

Hal senada diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Lobar, H. Ah-

diat Subiantoro untuk mengatasi kekurangan ASN ini pihaknya bakal mengusulkan formasi tahun depan. Sebelum mengusulkan formasi ini pihaknya perlu menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai supaya usulan yang diajukan berdasarkan kebutuhan daerah. “Berapa formasi yang kita akan usulkan masih dilakukan pemetaan supaya yang diajukan sesuai kebutuhan,” jelas Ahdiat.

Pengusulan ini jelasnya bukan berdasarkan kuota namun murni berdasarkan kebutuhan di daerah. Menurutnya pemetaan ini penting untuk mengetahui jumlah kebutuhan ASN di Lobar, selanjutnya diusulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tergantung kebutuhan.

Pemetaan ini, jelasnya, ditargetkan selesai minggu-minggu ini.

Kekurangan ASN ini terjadi, jelasnya, karena secara Logika 4 tahun terakhir tidak pernah ada penerimaan pegawai dari formasi umum, selama ini dilakukan pengangkatan melalui penyuluh, guru garis depan oleh pusat, dokter dan para medis, sedangkan dari formasi umum belum dilakukan. (her)

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Satgas Pangan Polres KSB Intensifkan Pemantauan Harga Taliwang (Suara NTB) Satgas pangan Polres Sumbawa Barat semakin mengintensifkan pemantauan harga yang ada di beberapa pasar di wilayah hukum Polres setempat jelang pergantian tahun 2017. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir gejolak harga yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Kamis (28/12) mengatakan, khusus untuk wilayah KSB pihaknya sudah melakukan pemantauan harga terhadap beberapa pasar yang ada di wilayah setempat. Sementara itu, hasil pemantauan harga yang ada saat ini, pihaknya masih menemukan adanya penjual barang yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Namun demikian kenaikan tersebut tidak terjadi secara signifikan, sehingga masih bisa diberikan toleransi. “Kita masih temukan pedagang yang menjual barangnya melebihi HET, tapi kita masih berikan toleransi karena kenaikannya tidak terjadi signifikan,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam pemantauan harga ini, pihaknya juga melibatkan dinas Perindagkop untuk sama-sama melakukan pengawasan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya penimbunan dan pengusaha yang nakal dalam permainan harga ini. Sehingga masyarakat juga yang akan rugi karena harga yang tinggi nantinya. Sementara untuk kebutuhan beras jelang akhir tahun 2017, dipastikan tidak akan terganggu karena stok yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. “Sudah kita kordinasi terkait dengan dinas terkait (Perindagkop) untuk sama - sama melakukan pengawasan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” ujarnya.

Seraya menambahkan, ketika nantinya ada oknum yang terjaring karena diindikasi melakukan permainan harga tetap akan diberikan sanksi. Bahkan akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan UU yang berlaku. Belum lagi saat ini ditingkat pusat satgas pangan ini juga sudah terbentuk, bahkan terkait dengan masalah kartel sudah mulai dipangkas. “Kita tetap akan memberikan sanksi tegas ketika ada distributor nakal yang mempermainkan harga ditingkat pasar,” tegasnya. Namun paling penting dengan keberadaan tim lebih diitensifkan pengawasan kepada pendistribusian bahan pokok ini. Baik itu lokasi gudang penyimpanan sampai dengan pendataan terhadap pedagang dan para agenagen yang ada di pasar. (ils)

AMBIL SUMPAH - Sekda saat melantik dan mengambil sumpah 13 pejabat struktural di lingkup Pemkab Sumbawa, Kamis (28/12).

Belasan Pejabat di Pemkab Sumbawa Dirotasi

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati H. M. Husni Djibril kembali merotasi pejabat di lingkup Pemkab Sumbawa. Diwakili Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, pelantikan kali ini berlangsung sederhana di ruang Sekda, Kamis (28/12). Hanya untuk 13 pejabat struktural eselon IV diantaranya pada Dinas Dukcapil dan Kantor Kecamatan.

Sekda pun menyebutkan bakal ada lagi mutasi yang lebih besar pada awal 2018.

Dalam sambutannya Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyatakan mutasi ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah karena

dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dimak-

sudkan agar organisasi perangkat daerah benar-benar mampu meningkatkan kinerja dengan adanya dukungan SDM Aparatur Sipil Negara

UNSA Wisuda 594 Mahasiswa

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN HADIAH - Sekda Sumbawa, H. Rasyidi, menyerahkan hadiah kepada pemenang Series SAKA’ Buffalo Race World Championship tahun 2017, Rabu (27/12) malam.

Pemda Tegaskan Komitmen Dukung SAKA’ Buffalo Race World Championship 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Seluruh rangkaian kegiatan SAKA’ Buffalo Race World Championship atau juara dunia Barapan Kebo tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa resmi berakhir, Rabu (27/12) malam lalu. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda. Dalam malam inagurasi yang digelar di GOR Mampis Rungan tersebut sekaligus dilakukan pembagian hadiah terhadap para juara.

Ketua Barapan Kebo Sumbawa, H. Ilham Mustami menyampaikan, Barapan Kebo layak dijadikan destinasi unggulan dan brand Kabupaten Sumbawa. Makanya untuk mendukungnya, pihaknya menggelar SAKA’ Buffalo Race World Championship. Diharapkan dari kegiatan ini ada multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat (pelaku barapan kebo itu sendiri) maupun daerah.

Hanya saja dalam pelaksanaan tahun ini pihaknya mendapat beberapa kendala. Salah satunya belum adanya pihak swasta yang berkontribusi dan sistem yang dirubah belum bisa dilaksanakan secara efektif supaya menjadi lebih menarik . Untuk itu pihaknya berharap kepada Sekda selaku ketua TIM TAPD untuk menganggarkan pebuatan arena tahun 2018 mendatang. Karena lahannya sudah tersedia di Kecamatan Moyo Hilir yang dibeli Pemda Sumbawa pada tahun 2017.

“Kami berterima kasih kepada Bupati karena untuk lahan sudah terealisasi. Tahun depan kalau bisa dianggarkan melalui APBDP terkait pembuatan arenanya,” ujarnya.

Pihaknya optimis SAKA’ Buffalo Race World Championship tahun 2018 akan lebih baik dan menarik. Karena nantinya dalam kegiatan akan lakukan atraksi tambahan seperti Malona. Hal ini akan menarik minat wisatawan baik nasional maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sumbawa. Jika sudah menarik, maka akan menjadi perhatian pemerintah maupun swasta.

Sementara itu Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda, Drs. H. Rasyidi menyatakan mimpi pemda kedepan agar masyarakat dunia tertarik dengan Barapan Kebo. Hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bangkit. Pemda pun akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Kontribusi pimpinan OPD, BUMD, BUMN dan para pelaku usaha juga diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Supaya selain untuk mendorong peningkatan populasi kerbau, juga Barapan Kebo bisa dikenal dunia. Apalagi tahun 2018 mendatang ada agenda Sail Indonesia dan Sumbawa menjadi daerah tujuan wisata. Momen ini dapat dijadikan sebagai ajang mengajak masyarakat dunia terutama peserta Sail dari berbagai negara untuk menyaksikan dan merasakan sensasi Barapan Kebo.

“Nantinya mereka akan menjadi corong untuk menyampaikan kepada wisatawan lainnya di negara masing-masing.

Yang terpenting pelaksanaan kegiatan terjadwal, sehingga wisatawan mendapatkan informasi yang pas,” terangnya.

Pihaknya sepakat kedepannya harus ada arena tersendiri untuk Barapan Kebo ini. Minimal harus ada tiga arena luas yang didesain dan ditata sedemikian rupa, supaya terlihat menarik dengan ciri khas Kabupaten Sumbawa. Untuk mewujudkan hal tersebut semua pihak harus berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing. “Kita akan fokus supaya fasilitas Barapan Kebo ini bisa terbangun. Kita atur fasilitas yang modern dengan ciri khas lokal. Dan kita semua perlu berperan aktif sesuai tupoksi masing. Kebersamaan yg penting,” pungkasnya. (ind/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar melaksanakan wisuda angkatan IV sekaligus dirangkaikan dengan Dies Natalis ke XIX, Kamis (28/12) kemarin.

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 594 orang kembali diwisuda dengan 93 lulusan mendapat predikat Coumlaude (Pujian).

Rektor UNSA, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar menjelaskan, dalam perjalanannya UNSA terus mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Baik dalam pengembangan fisik kampus, sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga dosen, dalam jumlah mahasiswa maupun dalam prestasi akademik lainnya. Dari 7 fakultas dan 16 program studi yang ada, jumlah mahasiswa hingga tahun akademik 2017 ini berjumlah 3.231 orang.

Jumlah alumni, termasuk dengan yang diwisuda sebanyak 6.642 orang. Jumlah Dosen tetap 122 orang, dan semua dosen tetap sudah bergelar Master/Doktor (S2/S3).

Untuk dosen yang masih S2 diwajibkan untuk menempuh program Doktor S3 hingga tahun 2020.

Menurutnya, kemajuan UNSA hingga usianya yang ke 19, tentunya berkat dukungan berbagai pihak. Dimana beberapa prestasi telah diperoleh, diantaranya mendapat Predikat Dirjen Dikti sebagai kampus Good Practice tahun 2010. Kemudian pada tahun

(Suara NTB/ind)

SEMATKAN TOGA - Rektor UNSA saat menyematkan toga untuk wisudawan dalam wisuda angkatan IV, Kamis (28/12).

2015 terdaftar pada nomor urut 856 sebagai PT terakreditasi secara Institusi dari 4000 lebih PT yang belum terakreditasi institusi. UNSA juga masuk rangking 2 di NTB, sebagai kampus riset dan ranking 7 di Kopertis Wilayah VIII (Bali, NTB, NTT), dan masuk dalam kategori Madya serta berbagai prestasi yang lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilan yang sudah dicapai. semoga dapat berkiprah dan mengamalkan ilmu yang dimiliki sesuai dengan keahlian masingmasing. Kemudian dapat

berkarya dengan baik dari keadaan sebelum menjadi sarjana. Pihaknya berpesan supaya para wisudawan dapat menjaga nama baik almamater dengan memelihara sikap dan prilaku “Sarjana dan Sujana Berakhlak Mulia”.

Menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang bisa merusak citra diri maupun almamater secara keseluruhan.

Pergunakan ilmu untuk kepentingan kemaslahatan dan kemajuan bangsa, menjadi agent of change dimanapun berada. Supaya ilmu dan kesarjanaan yang diperoleh memiliki arti bagi lingkungan masyarakat dan pembangunan bangsa. (ind)

yang memiliki kompetensi.

Dengan demikian, pelayanan publik yang disediakan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Selain itu, Sekda juga menekankan agar ASN senantiasa menjaga loyalitas kepada pimpinan dengan melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mempelajari atu-

ran-aturan yang berkaitan dengan bidang tugas agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Pada bagian akhir sambutannya, Sekda menyebutkan awal tahun depan, kemungkinan akan ada mutasi lagi. “Manakala pesertanya lebih besar tentu nanti akan dilakukan lanngung Bupati mengundang banyak orang untuk menyaksikan (mutasi),” tukasnya. (arn)

Sering Dikeluhkan, Disdukcapil KSB Akui Masih Ada Kelemahan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa Barat terus melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang ada.

Baik itu kepengurusan KTP, akta kelahiran dan dokumen lainnya yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Kepala Dinas Dukcapil Sumbawa Barat Ibrahim S. Sos, MM kepada Suara NTB ,Kamis (28/12) mengatakan, khusus untuk masalah pengurusan KTP yang mendominasi keluhan tersebut. Sebut saja ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan masih lambanya proses pengurusan KTP untuk pindah domisili dari daerah asal ke Sumbawa Barat.

Lambatnya pengurusan pindah domisili terjadi karena sistem yang digunakan saat ini yakni harus penunggalan data terlebih dahulu.

Hal inilah yang menjadi alasan pihaknya lambat melakukan proses pengurusan dan penerbitannya. Bahkan jika tidak ada pemberitahuan dari Pusat, pihaknya tidak akan bisa melakukan percetakan.

“Harus ada data tunggal dulu baru bisa kita cetak semua KTP yang ada, jika tidak ada maka butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa kita cetak,” ujarnya.

Selain masalah itu, proses lambatnya pengurusan KTP juga terjadi karena gangguan server dan listrik. Apalagi kondisi KSB akhir-akhir ini sering dilakukan pemadaman, sehingga kondisi ini juga menghambat terhadap pelayanan kepada masyarakat. Terkait kondisi ini, pihaknya tetap berupaya untuk mencari solusi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan menyiagakan genset, untuk meminimalisir dampak terjadinya pemadaman listrik PLN. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat prihal kendala tekhnis yang kerap terjadi ini. Sehingga masyarakat tidak langsung menyalahkan dinas terkait karena dianggap lamban memberikan pelayanan. “Kita sudah antisipasi semua yang menjadi keluhan warga ini. Tetapi kita juga berharap masyarakat faham dengan kondisi tekhnis seperti itu, jangan langsung menyalahkan orang lain,” sebutnya.

Disinggung mengenai jumlah warga yang sudah melakukan perekaman, dia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 90. 649 orang yang sudah melakukan perekaman. Sementara yang belum melakukan perekaman sekitar 469 orang saja. Melihat kondisi tersebut, pihaknya tetap intens turun ke masyarakat melakukan pendataan dan perekaman.

Selain turun langsung, pihaknya juga bersurat kepada semua kepala desa (kades) agar warganya yang belum melakukan perekaman untuk bisa diintervensi. Sehingga sisa dari target yang sudah ditetapkan tersebut bisa terealisasi. Sedangkan dari jumlah warga belum melakukan perekaman ini, ratarara tersebar di semua kecamatan di KSB. Tetapi jumlah yang menonjol masih berada di Kecamatan Maluk dan Taliwang.

“Kita tetap akan berupaya maksimal dan tetap optimis sesuai target yang telah kita tetapkan untuk bisa terealisasi. Kita juga menghimbau masyarakat untuk bisa lebih proaktif melakukan perekaman,” tukasnya. (ils)

KSB Klaim Tak akan Berutang

(Suara NTB/arn)

PASAR UTAN - Kondisi Pasar Utan, setelah rampungnya perluasan tahap pertama yang dikerjakan tahun ini.

Pembangunan Dilanjutkan 2018

Pasar Utan Bakal Tampung Ratusan Pedagang Sumbawa Besar (Suara NTB) Perluasan pasar Utan untuk tahap pertama tahun ini telah selesai. Pengerjaan akan dilanjutkan pada 2018 dengan anggaran yang lebih besar. Mengingat pasar ini rencananya bakal menampung hingga 500 orang pedagang lebih.

Sebagaimana disampaikan Kabid Pasar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP M.Si, Kamis (28/12) kemarin.

Untuk 2017 pengerjaan hanya sebatas pembangunan 14 unit

kios dan atap selasar depan.

Kemudian pagar depan kawat keliling dan talud. Serta los hingga parkiran ditambah fasilitas penunjang air dan listrik dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 1,4 Miliar.

“Pengerjaan untuk tahun ini sudah tuntas 100 persen,”sebutnya.

Tahun 2018, pagu anggarnnya lebih besar mencapai Rp. 4 Miliar. Untuk menuntskan kios dan los serta fasilitas penunjang lainnya. Mengingat lokasi baru pasar Utan seluas 2 hektar dari luas pasar

lama yang hanya 16 are. Saat pasar lama daya tampung pasar ini hanya 227 pedagang.

Dengan adanya perluasan di lokasi yang baru bakal menampung 500 lebih pedagang.

“Untuk tahun depan, pasar Utan baru akan dituntaskan pembangunannya. Sehingga pedagang baru bisa dipindahkan nanti pada 2019,” terang Arif.

Selain itu, lanjut Kabid, pada 2018 mendatang di Utan juga akan dibangun pasar ikan bersih. Bantuan dari Kementrian Kelautan dengan anggaran Rp. 3,2 Miliar. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat mengklaim tidak akan berhutang di akhir tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena pendapatan jelang akhir tahun lebih tinggi dari belanja yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkup Pemkab setempat.

Sekretaris kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat Nurdin Rahman SE,Kamis (28/12) mengatakan, saat ini kondisi belanja SKPD sudah berada pada angka 76 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun dari total pagu anggaran sekitar Rp 1,5 triliun di tahun 2017. Sementara untuk pendapatan yang sudah masuk saat ini sudah berada pada angka 86 persen. Sehingga dengan kondisi tersebut, pihaknya yakin tidak berhutang di akhir tahun 2017. Sedangkan dari jumlah ini, sisa yang harus dibayar oleh Pemkab ditaksir berada pada angka Rp 160 miliar dan uang yang tersisa di kas daerah sudah bisa menutupi angka ini.

“Sisa kegiatan yang akan kita kejar masih berada di PU dan Dikpora, tetapi kita yakin jumlah yang kita siapkan ini bisa menutupi sisa pekerjaan yang ada saat ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, sementara itu, terkait angka serapan anggaran hingga saat ini sudah berada pada angka 76 persen.

Bahkan di akhir tahun nantinya angka tersebut akan semakin naik dan berada di angka 86 persen. Jumlah ini dipastikan akan terus naik, seiring dengan pelaksanaan program yang ada di masingmasing SKPD terus berjalan dan saat ini sudah berada pada angka 90 persen.

Sementara itu, SKPD yang paling diatensi jelang akhir tahun 2017 yakni berada di Dinas PU sekitar Rp 90 miliar dan dinas Dikpora sekitar Rp 80 miliar. Hal tersebut dilakukan untuk memimalisir terjadinya lonjakan pembiayaan yang dilakukan oleh dua dinas tersebut. “Kita tetap berikan atensi terhadap dua dinas ini supaya tidak terjadi pembengkakan pembiayaan jelang akhir tahun 2017,” tukasnya. (ils)

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

(Suara NTB/uki)

INOVASI - Kegiatan Inovasi Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, di kampus STKIP Taman Siswa, Kamis (28/12).

Dugaan Pungli Warnai Bursa Inovasi Desa Bima (Suara NTB) – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Bima mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) saat mengikuti acara Bursa Inovasi Desa yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, yang dipusatkan di kampus STKIP Taman Siswa, Kamis (28/12).

Informasi yang dihimpun Suara NTB, masing-masing perdesa, diduga menyerahkan dana cash antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta ke Dinas, apabila bersedia mengikuti kegiatan yang dirangkaikan dengan pameran hasil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu.

Bahkan pembayaran itu menjadi salah satu syarat agar desa bisa mengikuti kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd itu. Padahal sebelumnya, kegiatan itu tidak dipungut biaya.

Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin M.M dikonfirmasi Suara NTB, membantah adanya dugaan pungutan tersebut. Sirajuddin menegaskan kegiatan tersebut sudah dianggarkan langsung oleh Kementrian Desa. “Itu tidak benar. Kegiatan ini sudah dianggarkan pusat,” katanya.

Bahkan menurutnya, kegiatan itu tidak ada kaitan dengan desa atau melibatkan anggaran desa. Kata dia, pihak pemerintah desa hanya diundang sebagai peserta. Begitu juga dengan BPD serta organisasi mitra di Desa. “Seharusnya kegiatan ini digelar di masing-masing kecamatan. Nanun karena waktu sempit akhirnya dipusatkan ke satu tempat,” ujarnya.

Sirajuddin menambahkan, tujuan dari kegiatan bursa inovasi tersebut, mendorong agar Desa bisa berkembang maju dan mandiri. Dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan inovasi dari luar.

“Saya tegaskan acara ini memiliki tujuan jelas. Jadi tidak ada namanya pungli ataupun sebagainya,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

UMK Dompu Ditetapkan Rp 1,85 Juta

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan upah minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 sebesar Rp 1,85 juta per bulan atau lebih tinggi Rp 25 ribu dari upah minimum provinsi (UMP). Penetapan UMK dilakukan setelah diputuskan Dewan Pengupahan yang terdiri dari berbagai unsur termasuk serikat pekerja, dan perwakilan pengusaha.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (28/ 12) kemarin mengungkapkan, pemerintah daerah (Pemda) sudah menetapkan UMK untuk tahun 2018 sebesar Rp 1,85 juta per bulan. Sementara untuk

UMP tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 1,825 juta perbulan atau selisih Rp 25 ribu perbulan.

Bila dibandingkan UMK tahun 2017, kenaikan UMK tidak sampai Rp 50 ribu dan ini sudah disepakati bersama melalui Dewan pengupahan. “Di Dewan pengupahan itu juga terdapat

perwakilan dari serikat pekerja dan pengusaha. Angka (Rp 1,85 juta perbulan) ini sudah disepakati juga oleh mereka,” katanya.

Muhammad mengaku, pengawasan atas penerapan UMK di daerah berdasarkan pengaduan dari pekerja. Sejauh ini, penerapan UMK di Kabupaten Dompu

tidak ada masalah. Tidak ada pekerja dan karyawan yang mengadukan keberatan atas upah yang diterima. “Kita tangani berdasarkan pengaduan. Sejauh ini tidak ada yang keberatan dengan upahnya,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, untuk perusahaan besar seperti perusahaan tambang PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Huu sudah menerapkan UMK dalam standar gaji karyawan serta pekerjanya. Namun ia tidak menampik beberapa perusahaan kecil dan terbatas yang belum sepenuhnya men-

erapkan standar UMK untuk pengupahannya. “Kalau perusahaan besar seperti STM sudah sesuai UMK,” jelasnya.

Kendati demikian, para pengusaha yang mempekerjakan karyawan untuk memperhatikan UMK dalam pengupahan dan hak lain bagi karyawan seperti jaminan kesehatan dan lainya. Sementara para pengusaha yang belum memenuhi standar UMK, rata – rata atas kesepakatan dengan karyawan karena keterbatasan kemampuan perusahaan dan keinginan pekerjaan terhadap pekerjaanya. (ula)

Banyak Peluang Kerja Tenaga Teknis Lowong di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, M. Nursalam mengungkapkan, masih cukup banyak peluang kerja khususnya tenaga teknis yang lowong di wilayah ini. Terutama di dua perusahaan besar yakni PT. STM dan PT. SMS. “Banyak tenaga kerja yang kurang terpenuhi di Dompu ini, terutama tenaga kerja yang punya kompetensi atau keahlian khusus,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (28/12).

Hasil koordinasi pihaknya dengan beberapa perusahaan itu diketahui beberapa peluang kerja yang lowong atau minim peminat diantaranya ahli ekskavator, ahli buldoser bahkan sopir truk yang memiliki keahlian.

Selain itu tehnik sains, lingkungan, geologi, kimia, kelistrikan dasar dan masih banyak tenaga teknis lainya. Pihak perusahaan pun melalui pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan itu.

“Ini perlu dipersiapkan oleh kita sebenarnya, makanya untuk tahun ini tenaga kerja mencoba untuk menganggarkan, tapi karena memang setelah anggaran itu turun (kurang, red) ya belum bisa terkafer,” ujarnya.

Meski begitu, dengan anggaran yang minim itu Disnakertrans akan berupaya memaksimalkan penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan tersebut, salah satunya dengan memfasilitasi pelatihan di BLK Mataram.

Mengingat beberapa peluang kerja yang dibutuhkan itu, M. Nursalam berharap alumni SMA/SMK sederajat dapat menjadikanya sebagai bahan pertimbangan ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga tak ada istilah sarjana yang tidak terserap lapangan kerja atau menganggur.

“Ini jadi catatan kita. Setiap orang yang datang mencari kerja atau ingin membuat kartu kuning juga tetap kita informasikan peluang kerja yang ada,” jelasnya.

Dan dalam waktu dekat lanjut dia, Disnakertrans akan menggencarkan sosialisasi soal lowongan kerja di daerah. Terutama bagi siswa SMA/SMK sederajat kelas tiga juga masayarakat pada umumnya. Sehingga lulusan ini dapat mengambil keahlian yang terarah sesuai kebutuhan daerahnya.

“Selama ini kan memang belum ada kegiatan semacam itu, makanya langkah strategis itu kita akan coba,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

TUNTUT PEMBATALAN - Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin di hadapan massa aksi yang menuntut pembatalan Kepala Desa terpilih di Desa Lanci Jaya dan Tanju Kecamatan Manggelewa, Kamis (28/12).

Bupati Dompu Pastikan Lantik Kepala Desa Terpilih 30 Desember

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin memastikan akan melantik kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 23 November lalu pada 30 Desember 2017. Pelantikan ini untuk memberikan kepastian hukum dan ketentraman di Desa. Calon kepala Desa dan para pendukung yang keberatan bisa langsung mengajukan gugatan di pengadilan.

“Kalau sudah ada surat keputusan (SK) pengangkatan Kepala Desa, itu bisa menjadi dasar untuk menggugat di pengadilan. Nanti di pengadilan, saudara – saudara bisa membeberkan bukti penolakan atas keputusan Bupati. Kalau pen-

gadilan memutuskan pengangkatan Kepala Desa batal dan sudah inkrah, maka saya akan langsung batalkan SK pengangkatan dan pelantikan sebagai kepala Desa,” tegas H. Bambang M. Yasin di hadapan massa yang menolak hasil Pilkades dari Lanci Jaya dan Tanju Kecamatan Manggelewa, Kamis (28/12).

Dalam Perda No 1 tahun 2015 tentang pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa juga diatur bila terjadi sengketa atas hasil Pilkades diselesaikan oleh tim penyelesai sengketa yang diangkat oleh Bupati. Bila keberatan atas keputusan itu, bisa digugat di pengadilan terkait dan proses itu tidak men-

ghalangi proses pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih. “Kalau tidak di-SK-kan dan dilantik, tidak akan ada penyelesaian masalah ini,” jelas H Bambang.

Di hadapan para pengunjuk rasa, H Bambang juga menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukannya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bila tuntutannya dikabulkan, justru akan menimbulkan masalah lain. Karena calon kepala Desa terpilih juga akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa yang sama. Tetapi bila dibawa ke proses peradilan, justru akan terurai secara jelas atas persoalan yang terjadi.

Ia pun menjelaskan, proses

akan melakukan rapat bersama anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD), Kamis (28/12) sore. “Nanti sore saya akan rapatkan masalah ini dengan anggota Muspida,” akunya.

Sebelumnya, perwakilan massa aksi dari Desa Lanci Jaya dan Tanju Kecamatan Manggelewa menuntut pertanggungjawaban tim penyelesaian sengketa Pilkades atas aduan yang disampaikan. Namun setelah mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Bupati, massa yang memenuhi tempat parkir mobil Bupati/wakil Bupati kantor Bupati ini akhirnya membubarkan diri. Massa langsung kembali ke Desa-nya dikawal aparat Kepolisian. (ula)

Tenaga Kerja Asing Wajib Tularkan Keahliannya

Hasil Uji Laboratorium Warga Kota Bima Negatif Difteri Kota Bima (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, telah menerima hasil uji laboratorium, terhadap sejumlah warga Kota Bima yang sempat diduga mengalami kasus Difteri dan sempat dirawat intensif di RSUD Bima.

“Hasilnya negatif, kita sudah terima hasil uji laboratoriumnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan, H. Azhari SH, melalui sambungan telepon, Kamis (28/12).

Menurutnya, ada empat warga Kota Bima yang diduga mengalami penyakit menular tersebut. Antara lain M (32), A (3) dan Mf (8) dan R (14). Keempat warga tersebut sempat dirawat diintesif di RSUD Bima. “Namun hasilnya negatif, dan apa yang disaerahkan sudah terjawab,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tengah menunggu hasil uji laboratorium sampel seorang yang sucpect Difteri inisial, R. Yang saat ini masih diproses di Laboratorium di Surabaya.

“Mudah-mudahan hasilnya juga negatif. Sama seperti tiga orang lainnya,” ujarnya.

Terkait hasil tiga warga yang dinyatakan negatif mengidap Difteri tersebut, pihaknya sudah melaporkan serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. “Sudah kita laporkan begitu hasilnya diketahui tadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kota Bima ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, belum lama ini. Penetapan tersebut setelah adanya kasus suspect penyakit menular ini terhadap seorang warga.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, H. Azhari SH, membenarkan hal tersebut. Kata dia, penetapannya berdasarkan surat Kemenkes dengan UM.01.05/1/3274/2017 tertanggal 21 Desember 2017. “Ya memang benar, berlaku mulai tanggal 21 desember kemarin,” katanya, Rabu (27/12).

Lebih lanjut Azhari menjelaskan, Kemenkes menetapkan itu berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) nomor 1501 tahun 2010 tentang penyakit menular tertentu yang bisa menyebabkan wabah. “Jika melihat Permenkes ini satu orang positif terkena akan langsung ditetapkan” ujarnya.

Mengantisipasi terjadinya kasus tersebut, pihaknya kedepan akan melakukan vaksinasinasi diseluruh wilayah Kota Bima. Mulai Januari 2018 mendatang. Hanya saja, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan warga yang divaksin. “Pemberian vaksin akan difokuskan anak berusia 1 hingga 19 tahun,” katanya. (uki)

Pilkades dilakukan oleh panitia di tingkat Desa yang diangkat oleh BPD. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan diawasi langsung oleh masyarakat di Desa. Mulai dari penjaringan calon kepala Desa, pemilih, pencoblosan dan penetapan calon terpilih.

Untuk pemilih, panitia di Desa mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan setelah mendapat masukan dari warga ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT). “Semua tahapan itu sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh warga Desa setempat,” katanya.

Namun H. Bambang juga mengaku, sebelum memutuskan pelantikan para Kepala Desa terpilih 30 Desember

(Suara NTB/Ist)

SK - Serah terima SK Demokrat ke pasangan ManuFer di kantor DPP, Jakarta Rabu (27/12) sore.

Pilkada Kota Bima, Paket Arahman-Fera Terima SK Resmi Demokrat Kota Bima (Suara NTB) Paket Bakal Calon (Balon) Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE dan Hj. Fera Amalia SE menerima resmi Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP Partai Demokrat untuk mengikuti Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

Proses serah terima SK pasangan yang dikenal ManuFer tersebut berlangsung di DPP Partai berlambang Mercy ini di Jakarta, Rabu (27/12) sore.

Wasekjen Partai Demokrat Kota Bima, Edy Sapri SE mem-

benarkan hal tersebut. Bahkan penyerahan SK dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP Demokrat dan diterima langsung oleh Arahman didampingi Fera di kantor DPP di Jakarta.

“Ya sudah ada proses serah terima,” kata Edy. Lebih jauh Edy menjelaskan, setelah proses serah terima SK tersebut. Nantinya akan diserahkan ke kantor DPC Demokrat Kota Bima dan untuk disosialisasikan kepada pengurus dan kader. “SK ini akan menjadi dasar bagi kader untuk memenangkan calon yang diusung

partai,” jelasnya.

Meski demikian, Edy tidak mengetahui lebih jelas alasan DPP Demokrat menyetujui pasangan tersebut, yang diusung pada Pilkada nanti.

Namun ada pertimbangan yang matang. Salahsatunya elektabilitas dan kapabilitas.

“Prinsipnya SK yang dikeluarkan tentu sudah ada pertimbangan yang matang,” katanya.

Perlu diketahui, selain Demokrat. Sebelumnya pasangan ManuFer ini telah memperoleh SK atau mandat dari PKS beberapa waktu lalu. (uki)

Dompu (Suara NTB) Tenaga kerja asing di Dompu wajib menularkan keahlianya pada tenaga kerja lokal. Hal itu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Minimal menggodok 10 orang sesuai bidang keahlian yang ditangani.

Demikian ungkap Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam pada Suara NTB, Kamis (28/ 12). “Persyaratan tenag kerja asing itu harus bisa menularkan keahliannya mereka terhadap tenaga kerja lokal, minimal 10 orang dan itu diatur,” kata dia.

Adanya penekanan untuk menularkan keahlian itu semata-mata untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, pun bagian dari upaya mendukung perkembangan perusahaan dengan tidak hanya bergantung pada orang asing.

Dan untuk memastikan syarat ini terpenuhi lanjut M Nursalam, Disnakertarans menekankan setiap perpanjangan izin tinggal dan bekerja harus disertai laporan jumlah tenaga kerja lokal yang sudah dibina.

“Perusahaan itu juga melihat job kerjanya, tidak sembarangan menempatkan.

Mana job kerja yang mewajibkan mereka seperti itu maka harus ditularkan keahl-

ianya,” jelas dia.

Sementara itu, disinggung pendataan tenaga kerja asing yang sebelumnya tidak dikantongi, M. Nursalam menyebutkan, hingga akhir tahun 2017 ini baru terdata 19 orang, 17 diantaranya dari PT. STM dan dua lainya bekerja disalah satu hotel di Lakey.

Sedangkan dari PT. SMS pihaknya belum menerima laporan soal jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Karenanya dalam waktu dekat akan dilayangkan surat permohonan untuk ketiga kalinya. “Dari PT. SMS belum ada yang kirim, surat sudah kita layangkan, makanya kita akan segera layangkan surat susulan lagi,” ujarnya.

Dari 19 orang yang terdata saat ini secara keseluruhan dokumen ketenagakerjaanya sudah cukup lengakap dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, pun pekerjaan yang ditangani terpenuhi semua syarat sebagaimana peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pendataan tenaga kerja asing sangat penting mengingat kewajiban yang mereka emban, terlebih berkaitan erat dengan keamanan negara. “Karena bagaimana pun juga kalau kita tidak mendata takutnya melakukan pekerjaan lain (melakukan tindak pidana, red) makanya kita harus pantau terus,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM Cara Berpikir Rasional Sangat Dibutuhkan oleh Partai Politik

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

DALAM waktu 10 hari ke depan, tepatnya tanggal 10 Januari 2018 akan menjadi batas akhir pendaftaran para kandidat pemimpin daerah yang memakai kendaraan partai politik.

Sudah banyak para kandidat yang telah memproklamirkan diri bersama pasangannya. Hal ini terjadi karena adanya keputusan dari Pimpinan Pusat Partainya di Jakarta.

Masalah kewenangan Pusat tidak dapat di amandir oleh pimpinan Daerah atau Provinsi kecuali ada pendelegasian khusus dari Pimpinan Pusat.

Terhadap kandidat yang terdahulu membuat komitmen dengan Pimpinan Parpol Daerah atau Provinsi tentu hal ini akan menjadi suatu masalah tersendiri. Sebab berdasarkan pengamatan, maka kewenangan diakui sah dan diterima oleh KPU merupakan Keputusan pusat yang asli tanpa dapat diwakili.

Adapun yang dimaksud dengan berpikir rasional adalah menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran

faktual dalam mencapai keuntungan dan kepentingannya.

Melalui hal ini, terjadi kecenderungan bahwa Pimpinan Pusat di Jakarta akan berpikir secara rasional. Hal ini disebabkan bahwa Ia hendak berupaya membangun partai yang dipimpinnya melalui para kandidat. Sehingga nantinya akan membutuhkan perhitungan yang matang. Karena apabila Ia salah memilih maka akibat yang terjadi baik reputasi maupun kejayaan partai menjadi masalah (anjlok).

Bagi pimpinan pusat, pemikiran rasional diterapkan karena keinginan untuk maju dan mengejar prestasi serta ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat bagi publik.

Sebab apabila setiap orang yang mampu berpikir rasional maka ia akan memiliki motivasi yang baik terhadap segala sesuatunya. Oleh karena itu pimpinan partai politik telah memiliki kemampuan berpikir, sehingga dapat membuat keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan oleh masyarakat.

Halaman 8

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) Sehingga apabila ia memiliki kemampuan kritis maka ia telah memiliki tingkat kecerdasan yang baik. Sebab tidak semua orang yang terlahir memiliki kemampuan otak untuk bisa berpikir dan menganalisa dengan baik. Kalau kita melihat orang-orang jenius dalam buku sejarah antara lain adalah mereka yang telah berusaha dengan keras sehingga dikenal memiliki otak yang mampu berpikir seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Imam Gazali, dan sebagainya.

Untuk itulah partai politik yang dipimpinnya dikelola dengan pikiran kritis. Kalau saja kita mencoba untuk mengamati beberapa ketentuan tentang partai politik yaitu, yang di dasari oleh UU No.2 Tahun 2008, dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar-

kan UUD 1945.

Jadi kalau kita cermati dengan seksama bahwa parpol adalah suatu organisasi yang disusun rapi, stabil dan seimbang yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai kesamaan dengan tujuan mencari dan mempertahankan agar terwujud program yang telah disepakati.

Parpol juga sebagai sarana politik dari pemerintah ke rakyat dan dari rakyat ke pemerintah di samping rekrutmen politik. Dari hal-hal ini tampak tuntutan partai terhadap pemimpinnya yang harus rasional dan kritis. Untuk itu harus kita ingat, bahwa membangun kejayaan partai memiliki banyak hal yang sama dengan membangun gedung (bangunan). Apabila bangunan didasari atas material yang tidak orisinal maka tunggu saja akan kehancurannya.

Tetapi apakah kita telah ber-

pikir ke arah sana? Atau hanya untuk memikirkan kepentingan partai sesaat?

Hal seperti ini biasa dipandang secara relatif sehingga dia lupa dengan tanggung jawab moral. Berangkat dari hal ini, terlihat rekam jejak Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan (Mamiq Sajim) yang siap berkompetisi untuk memimpin Lombok Barat selama lima tahun ke depan. Ia pun dianjurkan untuk melamar ke Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta jelang tanggal 10 Januari 2018 yang akan datang.Sehingga apabila Mamiq Sajim dipercaya oleh DPP Golkar Jakarta, maka dirinya merupakan andalan Lombok Barat atau merupakan kuda hitam yang siap memenangkan pacuan dalam arena.

Sebab kita selalu mendengungkan bahwa partai politik tidak hidup dalam satu putaran pemilihan umum saja, tetapi ia harus rasional dan kritis dalam memikirkan perkembangan partainya kedepan. Melihat partai Golkar yang merupakan him-

punan cendekiawan dan para ahli pikir, maka kami beranggapan bahwa apapun yang menerpanya, Ia akan selalu konsisten dalam menghadapi kemelut yang terjadi dewasa ini.

Karena kedewasaan serta pengalaman yang telah dimilikilah yang membuat orang yakin akan terjelma pemikiran yang rasional. Sebab kejayaan Golkar pada masa yang lalu kiranya tidak akan runtuh oleh perilaku salah seorang. Dia adalah pohon beringin yang ditancapkan di bumi Pancasila, yang telah berakar dan beranting keseluruh wilayah Indonesia. Sehingga apapun yang menimpa dia tetap Golkar.

Cara berpikir seperti itu adalah akumulasi suatu partai yang berjaya. Untuk itu Mamiq Sajim telah anjurkan untuk menyampaikan pandangannya tentang pembangunan Lombok Barat,tempat di mana ia dilahirkan dan telah mengabdi selaku anggota masyarakat yang ingin mengembalikan Lombok Barat dalam sifat Patut, Patuh, Patju yang telah berjaya di masa lalu. (*)

Verifikasi Faktual

DPRD NTB sampai saat ini, masih belum melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, untuk menseleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB. Padahal pihak panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemprov NTB telah menyerahkan 14 nama ke DPRD NTB sejak tiga bulan lalu.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku masih belum mengetahui perkembangan proses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPID tersebut. Sebab, pimpinan DPRD NTB telah menyerahkannya pada Komisi I yang membidangi pemerintah untuk melakukan teknis uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

“Nanti saya coba koordinasikan dengan pimpinan Komisi I, karena di sana akan dilakukan uji kelayakannya.

Sudah sampai mana prosesnya,” ujar Isvie. (ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran oleh KPU

Mataram (Suara NTB) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terhadap proses verifikasi faktual dukungan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta maupun oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag., MH., saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (28/12) kemarin. Pihaknya menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta, yakni pasagan Ali - Sakti.

“Misalnya terkait tata cara verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Dibeberapa titik kita temukan bahwa cara bertanya juga menjadi fokus dalam pengawasan, yang harusnya ditanya itu pasangan, tidak boleh

nama Gubernurnya saja atau wakilnya saja,” ujar Khuwailid.

Lebih lanjut diungkapkan Khuwailid, terkait temuan dugaan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh tim verifikator, yakni tata cara verifikasi terhadap pendukung disabilitas.

Selain itu juga, Bawaslu menemukan di beberapa desa, KPU mengangkat tim verifikator tambahan.

“Ada beberapa temuan lain juga. Misalnya keabsahan kewenangan untuk mengangkat tim verifikator tambahan, ini jadi bagian yang juga fokus kita

awasi. Begitu juga dengan kelompok difabel, seperti apa menyatakan dukungannya. Nah kita ada fakta itu,” ujarnya.

Disampaikan Khuwailid, berdasarkan pengukuran indeks kerawanan pelanggaran pemilu oleh penyelenggara yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, baru-baru ini, posisi NTB cukup rawan. Indeks kerawanan dari sisi penyelenggara hanya mendapatkan skor 1,84.

“Tapi nanti akan kami sampaikan secara utuh hasil pengawasan kita berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Kami akan lakukan penilaian dan kooridinasi dengan panwas kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu, adapun hasil pengawasan untuk peserta, juga ditemukan ada pihak yang tidak mengetahui KTP-nya digunakan sebagai bukti dukungan calon independen, serta dugaan pelanggaran lainnya.

“Berapa jumlahnya itu sedang kita rekap secara keseluruhan.

Kami

nanti setelah dapatkan hasil dari kabupaten/kota, akan kita sampaikan kepada publik, terutama kepada KPU,” tutupnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Paling Lambat Awal Januari

Khuwailid

(Suara NTB/dok)

Polda NTB Pecat 26 Polisi, 5 Perwira Ditindak Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2017, sedikitnya 26 Polisi di lingkup Polda NTB dipecat atau dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Selain itu ada lima perwira menengah (pamen) ditindak. Mereka yang dipecat dan ditindak itu lantaran dianggap melakukan pelanggaran berat hingga ringan. ‘’Sepanjang tahun ini (2017) ada 26 anggota Polda NTB yang dipecat,’’ sebut Kabid Humas Polda NTB AKBP dra. Tri Budi Pangastuti, MM dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis (28/12).

Pemecatan dan pemberian sanksi ini menurut Tri Budi, sebagai bentuk penguatan pengawasan anggota Polri. Sebab pihaknya tidak main-main dalam mengambil tindakan tegas.

Terbukti tahun 2017, Polda NTB menghukum tiga pamen setingkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) karena terbukti melanggar disiplin. Selain itu, menghukum dua orang perwira lainnya yang melanggar kode etik.

Tri Budi mengatakan, dalam melakukan pembinaan ini, Polda NTB tidak memandang pangkat dan jabatan. Jika memang terbukti bersalah terkait dengan disiplin dan peraturan yang berlaku. Maka peraturan ditegaskannya akan ditegakkan untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum. ‘’Kalau melanggar yang ditindak tanpa pandang bulu jika memang terbukti. Itu kan sudah melalui berbagai proses,’’ tegasnya.

Terkait anggota setingkat brigadir dan perwira yang dipecat itu, tak menjelaskan satuan tempat bertugas dan jenis-jenis pelanggaran. Namun dari catatan akhir tahun yang diterima, ratarata personel berpangkat brigadir itu terlibat kasus narkoba.

Dari data, jumlah anggota yang dipecat tahun ini menurun dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016 lalu, 37 anggota polri di Polda NTB dan jajaran yang dipecat.

Selain dipecat, sambung Tri Budi, beberapa personel yang diproses di Propam juga diberikan sanksi berbeda. Diantaranya, lima orang dijatuhkan putusan kode etik berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Selain itu, ada lima orang anggota diputuskan untuk meminta maaf. Dari sidang kode etik yang dijalankan, kesalahan yang dilakukan anggota masih bisa diselesaikan dengan mediasi.

Baik kepada yang terkena masalah ataupun kepada atasan atau atasan yang berhak menghukum (ankum).

“Contohnya tidak masuk kerja dengan alasan tidak memungkinkan untuk meminta izin. Seperti ini masih bisa ditolelir. Sepanjang itu masuk akal,’’ sebut Tri Budi.

Catatan lainnya, ada lima orang dijatuhi pelanggaran kode etik kategori tercela. Personel ini dianggap memenuhi kriteria melanggar kode etik sebagai anggota Polri dan tidak bisa dipertahankan lagi. ‘’Daripada mengulangi lagi perbuatannya lebih baik diberhentikan (PTDH),’’ terangnya.

Selanjutnya, 219 orang Brigadir yang melanggar disiplin sepanjang 2017 ini. Kemudian yang melanggar kode etik sebanyak 51 personel. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2016 ada 374 Brigadir yang melanggar disiplin dan 51 orang yang melanggar kode etik,’’ tandasnya.

Ia pun merinci jenis-jenis hukuman disiplin yang bisa dijatuhkan kepada anggota yang melanggar. Mulai dari teguran tertulis yang dilanjutkan dengan tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan paling lama setahun. Lalu kenaikan gaji berkala per dua tahun. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Selanjutnya mutasi yang bersifat demosi. Kemudian pemebebasan dari jabatan (non job) dan penempatan di ruang khusus. ‘’Semuanya itu ada di pasal 9 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri,’’ pungkasnya.(ars)

Usung Zul-Rohmi

PKS Umumkan Koalisi dengan Demokrat

(Suara NTB/ars)

SIMULASI : Personel gabungan Polres Mataram menggelar simulasi penanganan konflik Pilkada, Kamis (28/12). Kegiatan ini untuk mengecek kesiapan dan kekuatan pasukan pengamanan. Berita selengkapnya di halaman 15.

Subuhunnuri Rebut Tiket Dukungan PPP Kubu Djan Faridz Mataram (Suara NTB) DPW PPP NTB Kubu Djan Faridz, memberikan kejutan menjelang pendaftaran Pilkada serentak NTB 2018.

Secara mengejutkan Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H. Muhammad, SH., memberikan rekomendasi kepada Subuhunnuri untuk maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018.

Sebab, sebelumnya PPP NTB kubu Djan Faridz, yang dipimpin oleh mantan anggota DPRD NTB ini, sudah mengumumkan mendukung pasangan SuhailiAmin sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018. Bahkan Muhammad ikut hadir dalam acara deklarasi Suhali-Amin yang digelar baru-baru ini.

“Ya, hari ini kita serahkan rekomendasi kepada Subuhunnuri untuk dicalonkan sebagai Wakil Gubernur,” kata Muhammad, saat menyerahkan rekomendasi kepada Subuhunnuridi, di kantor DPW PPP NTB kubu Djan Faridz di Mataram, Kamis (28/12) kemarin.

Ia menyatakan, rekomendasi yang diberikan kepada Subuhunnuri tersebut, selanjutnya diteruskan kepada DPP PPP di Jakarta. DPW PPP si-

fatnya hanya memberikan rekomendasi. “Soal hasil keputusannya, nanti DPP yang akan memutuskan,” tegasnya.

Menurut Muhammad, ada sejumlah pertimbangan sehingga pihaknya memberikan rekomendasi kepada Subuhunnuri untuk maju menjadi bakal calon Wakil Gubernur melalui partai berlambang Ka’bah tersebut.

Salah satu alasannya yakni, Subuhunnuri mewakili generasi muda yang memiliki banyak potensi, sehingga tidak salah untuk diberikan kesempatan. “Jadi sudah saatnya pemimpin NTB ini ada regenerasi dan Subuhunnuri layak untuk itu,” katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama Subuhunnuri mengatakan bersyukur mendapatkan rekomendasi PPP untuk maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur. Bahkan, dirinya mengaku sangat realistis melihat situasi politik NTB saat ini.

“Siapaun nanti yang menjadi nomor satu, wakilnya tetap Subuhunnuri,” ungkapnya optimis.

Subuhunnuri masih sangat optimis untuk memperoleh tiket sebagai peserta Pilkada NTB 2018, meskipun di menit-menit terakhir penyusunan koalisi dan pasangan calon. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

SK - Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H. Muhammad memberikan SK rekomendasi dukungan kepada Subuhunnuri sebagai bakal Calon Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018.

Mataram (Suara NTB) DPP PKS resmi mengumumkan berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada serentak NTB 2018.

Pengumuman itu disampaikan oleh Presiden PKS di Kantor DPP PKS, di Jakarta, Rabu (27/12). Pengumuman pasangan Zul-Rohmi, bersamaan diumumkan oleh DPP PKS dengan pilkada di daerah lainnya yang akan menggelar pilkada serentak 2018.

Ketua DPW PKS NTB, Abduh Hadi, SE, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/12) kemarin mengaku pihaknya sudah menerima penjelasan dan arahan terkait keputusan DPP tersebut. DPW PKS NTB juga langsung memanggil pasangan bakal calon untuk langsung bergerak melakukan konsolidasi dengan pengurus partai di tingkat bawah.

“Kami sudah menerima penjelasan, kita juga sudah panggil Dr. Zul di hadapan kader partai. Ya tinggal mulai bergerak saja, karena sudah ditunggu oleh DPC-DPC untuk sosialisasi,” ujar Hadi.

Lanjut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB itu, bahwa DPP PKS menjadwalkan para pasangan calon,

termasuk yang didukung oleh PKS di pilkada tiga kabupaten/kota, pada tanggal 4 Januari 2018, untuk menerima SK dukungan yang akan digunakan mendaftar ke KPU pada tanggal 810 Januari.

Abdul Hadi juga memastikan bahwa tidak ada perubahan dalam dukungan PKS di Pilkada serentak NTB 2018, terutama di kabupaten/ kota. Diketahui PKS di Lombok Timur mendukung pasangan Khairul Warisin-Machsun Ridwaini. Sementara di Lombok Barat mendukung pasangan Fauzan Khalid-Sumiatun. Dan Kota Bima mendukung pasangan M. Lutpi-Fery Sofyan.

“SK-nya, ndak berubah, sudah final. Di kabupaten/kota, sudah,” jelasnya.

Ditempat terpisah, kandidat bakal calon Gubernur NTB yang diusung PKS, Dr. Zulkieflimansyah sangat bersukur dengan telah resminya DPP PKS mengumumkan dukungannya pada pasangan Zul-Rohmi di Pilkada NTB. Tidak menunggu lama, tim pemenangan pasangan Zul-Rohmi pun langsung bergerak melakukan sosialisasi lewat pemasangan baliho-baliho pasangan ini.

“Alhamdulillah, DPP PKS sudah memutuskan nama calon yang akan diusung dalam Pilgub NTB 2018, semoga ini penyemangat kita. Mohon doa dan dukungannya,” ujar politisi PKS itu. (ndi)

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

BPPD Lotim Gelar Pemilihan Putri Pesona Desa 2017 Selong (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur mengelar seleksi putri pesona desa.

Sebanyak 13 finalis putri pesona desa yang siap merebut gelar bergengsi sebagai putri pesona desa tahun 2017.

Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji kepada Suara NTB mengatakan, kegiatan pemilihan putri pesona desa dilakukan sebagai salah satu cara mempromosikan pariwisata daerah Kabupaten Lotim. Promosi dengan mengangkat potensi lokal desa di kabupaten Lombok Timur.

Menurut Akhmad Roji, BPPD Lotim melakukan promosi pariwisata yang berbeda dibandingkan dengan cara yang dilakukan daerah lain. Melalui gelaran pemilihan putri pesona desa yang kali pertama digelar se Indonesia diharapkan Lotim bisa menjadi pelopor.

Seluruh daerah bisa melakukan hal yang sama dalam melakukan promosi. “Diharapkan Lotim sebagai pelopor pertama program dan diharapkan bisa dijadikan program nasional,” ucapnya.

Pada Hari Kamis kemarin, digelar Half Day Meeting kepada 13 finalis. Kegiatan tersebut berisi pembekalan kepada seluruh peserta. Diihadirkan pemateri Kepala Bagian Humas dan Protokol Sektretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan dengan materi

Publik Relation, Direktur Selaparang TV, Widiyanto menyampaikan materi Public Speaking.

Karena temanya tentang putri pesona desa, dihadirkan juga materi peran pemuda membangun desa yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tresni Dewi Kartika.

Peserta juga dibekali pemahaman diri, self assessment yang disampaikan Direktur ADBMI Foundation, Roma Hidayat. Pemateri juga dihadirkan dari, tata rias dan profesional dalam rekrutmen putri indonesia NTB yakni ibu Faridah dari Ikatan Pengusaha Wanita.

Setelah melalui tahapan pembekalan kepada finalis, ajang final acara digelar Minggu tanggal 31 Desember 2017 mendatang di Gedung Wanitia Selong. Acara puncak Pemilihan Putri Pesona Desa itu dirangkai dengan parade kuliner Selaparang. Menampilkan jajanan khas Lotim dari seluruh penjuru Gumi Selaparang.

Pada sesi acara half day meeting dengan finalis, Kepala Bagian

(Suara NTB/rus)

PUTRI PESONA - Finalis Putri Pesona Desa Desa 2017 yang sedang mengikuti Half Day Meeting, Kamis kemarin.

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim Ahmad Subhan mengajarkan bagaimana cara membangun komunikasi yang baik. Berinteraksi dengan semua orang harus menyenangkan.

Trisna sendiri menjelaskan, karena notabenenya berasal dari desa, maka para putri desa ini bisa sebagai lokomotif pembangunan desa. Desa katanya adalah harapan kemajuan suatu bangsa. “Untuk sukses tidak selalu untuk ke kota besar,” paparnya.

Harapan kemajuan desa ada di pemuda. Karena potensi pemuda itu sangat bagus sekali untuk

memajukan desa. Pemuda menjadi penggerak pembangunan desa. Untuk membagun msyarakat yang madani, pemuda sebagai lokomotif.

Sementara Widiyanto mengemukakan, sebagai putri tidak terjebak pada penampilan. Kecantikan bukan karena bedak dan lipstik. Kecantikan itu adalah yang memiliki kemampuan dan ide-ide pembangunan. “Soal kecatikan, orang cantik itu seharusnya karena karakter. Sopan santun, Etika bukan karena wajah,” paparnya.

Kecantikan yang sebenarnya ada di dalam diri. (rus)

(Suara NTB/ist)

PANTAI BANGKO-BANGKO - Beberapa nelayan tengah menepikan perahunya di Pantai Bangko-Bangko.

Menikmati Waktu Berlibur di Pantai Bangko-Bangko Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak pantai. Tidak saja Senggigi, namun banyak pantai lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Bangko-bangko.

Pantai Bangko-bangko terletak di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Berjarak 70 kilometer dari Kota Mataram, butuh waktu hingga dua jam perjalanan dari Kota Mataram untuk mencapainya menggunakan transportasi darat.

Selama perjalanan, pemandangan luar biasa tentu memanjakan mata. Setelah dari Lembar wisatawan akan diberi pilihan melalui perjalanan lewat atas yang berbukit atau bawah menyusuri pantai.

“Memang agak jauh tapi tempatnya bagus,” kata wisatawan asal Kota Mataram Lily Ariyanti, Kamis (28/12).

Ketika memasuki kawasan Taman Wisata Alam Bangko-bangko, wisatawan harus melewati jalan yang cukup panjang. Sehingga disarankan agar menggunakan kendaraan dengan kondisi baik

dan bahan bakar yang mencukupi.

Ketika sampai di Pantai BangkoBangko, wisatawan akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan aroma pedesaan masih kental di tempat ini.

Wisatawan bisa menikmati waktu dengan bersantai sejenak.

Di Bangko Bangko sendiri terdapat dua lokasi wisata. Pertama adalah Pantai Bangko Bangko dan keduaPemalikan yang disebut-sebut sebagai salah satu spot berselancar terbaik di dunia. “Katanya di sana banyak bule yang berselancar karena ombaknya yang bagus,” ujarnya.

Penampakan pesisir Pantai Bangko Bangko memang indah.

Tidak terlalu banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini.

Namun banyak nelayan yang menepikan perahunya setelah melaut di pinggir pantai.

Pantai dengan pasir putih ini memiliki air jernih dan terlihat rumput laut dari kedalaman. Dikelilingi perbukitan khas pantai membuat suasana semakin bersahabat.

“Kalau ke Bangko-bangko kita bisa menikmati aneka hidangan seafood. Banyak yang jualan di dekat jalan,” ujarnya. (lin)

BPPD Ajak Pelaku Pariwisata Jual Paket Sesuai Kalender ”Event” Mataram (Suara NTB) Belum lama ini Pemda NTB telah meluncurkan kalender event pada tahun 2018. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB juga mengajak para pelaku pariwisata untuk turut menjual paket-paket wisata sesuai dengan kalender tersebut.

“Kalender event sudah diluncurkan. Ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha pariwisata untuk membuat paket dan mempromosikan bernagai event itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” kata Ketua Badan Promosi Pariwisata NTB H. Afan Ahmad.

Ia mengatakan bahwa promosi tentang berbagai kegiatan pada kalender event itu juga perlu dilakukan oleh para pelaku pariwisata. Itu akan memudahkan akses wisatawan untuk mengetahui berbagai kegiatan menarik yang akan dilakukan di NTB pada 2018 mendatang.

“Jadi wisatawan bisa lebih tahu tentang kegiatan apa saja dan bulan apa saja kegiatan itu dilakukan. Kegiatannya seperti apa, mereka bisa tahu semua,” ujarnya.

Diketahui bahwa ada 15 acara pariwisata besar yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB, atau Dispar NTB selama tahun 2018. Diantaranya yaitu Rinjani 100, sebuah lomba lari jarak jauh melintasi Gunung Rinjani tingkat internasional. Selain itu, ada pula Pesona Khazanah Ramadhan yang akan dilaksanakan 16 Mei – 13 Juni 2018, Mantar Paragliding XC Open dilaksanakan pada 1518 Juli 2018, Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BPLS) digelar 18 Agustus – 16 September 2018, Festival Pesona Moyo 10 September – 8 Oktober 2018, Festival Pesona Senggigi 20 September 2018, Sail Samota (Saleh Moyo Tambora) 12 – 20 September 2018, Rinjani Golf Tournament pada November

2018, Pesona Desa Wisata bulan November 2018, Festival Lawata bulan November 2018, Festival Pesona Bau Nyale, dan lainnya.

Semua kegiatan itu dapat dikombinasikan dengan paket wisata yang akan dibuat oleh para pelaku pariwisata. Ini juga akan memudahkan wisatawan dalam memilih kegiatan yang ingin diikuti atau kegiatan yang ingin disaksikan.

“Mari kita semua promosikan potensi yang kita punya. Daerah juga

harus turut melakukan promosi dengan media apa saja yang dimiliki. Kalau kita semua bekerja bersama dalam mempromosikan NTB, maka target kunjungan 2018 bisa saja tercapai,” harapnya.

Target kunjungan pada 2018 sebanyak 4 juta wisatawan. Hal ini lebih banyak dari target kunjungan pada tahun 2017 mencapai 3,5 juta wisatawan.

Salah satu upaya untuk mencapai target itu melalui berbagai kegiatan yang telah diluncurkan oleh Pemda. (lin)

Halaman 9

Pelaku Pariwisata Gencar Promosikan Gili di Lobar Mataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak gili yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini membuat banyak pelaku pariwisata yang membuat paket khusus kunjungan ke gili-gili tersebut.

Apalagi tidak sedikit dari wisatawan yang ingin menikmati suasana gili yang tidak terlalu ramai pengunjung.

“Setiap wisatawan itu punya keinginan yang berbeda. Ada yang suka ke destinasi yang ramai, ada juga yang tidak. Kita manfaatkan wisatawan yang tidak terlalu suka destinasi ramai untuk berkunjung ke gili-gili yang ada di Sekotong,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Barat Muhammad Zaenuddin, di Mataram, Kamis (28/12).

Ia mengatakan bahwa selama ini memang beberapa wisatawan lebih memilih untuk menghabiskan waktu berliburnya di gili yang ada di Sekotong. Ia mengambil ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih mempromosikam Sekotong sebagai salah satu destinasi utama tamunya.

“Tamu saya yang dari Eropa cenderung lebih suka tempat yang tenang.

Bukan berarti kawasan Gili Tramena tidak tenang, tapi mereka lebih suka ke tempat yang agak sepi,” akunya.

Selama ini memamg mayoritas tamunya selalu ingin diajak berkunjung ke Trawangan. Namun belakangan ia semakin gencar mempromosikan giligili di sekotong. Sebab selain tempatnya yang tenang, bawah lautnya juga indah. Sehingga ia merasa percaya diri mempromosikan destinasi wisata ini.

“Saya lihat sekarang Pemkab Lobar juga sudah mulai menata Sekotong. Jadi saya lebih PD mempromosikannya kepada wisatawan. Syukurnya juga respon mereka selama ini selalu bagus. Mereka terkesan dengan keindahan bawah laut gili-gili di Sekotong,” ujarnya.

Beberapa gili yang menjadi favorit wisatawan di sekotong adalah Gili Kedis, Gili Nanggu dan Gili Sudak.

Wisatawan biasanya akan melakukan perjalanan ke tiga gili itu dalam satu hari. Ini juga masuk dalam paket wisata beberapa pelaku pariwisata di Lombok.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pelaku Pariwisata asal Lombok Barat lainnya, Ahmad. Ia mengaku belakangan lebih banyak menerima permintaan kunjungan ke gili yang ada di Lobar. Meski dikombinasikan dengan destinasi lain, namun antusias wisatawan untuk berkunjung ke gili ini semakin meningkat. (lin)

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

Genjot Kegiatan Non Akademis SMPN 13 Mataram mengupayakan pengembangan kegiatan non akademis berupa ekstrakurikuler (ekskul). Langkah ini dilakukan selain mengembangkan kemampuan siswa, juga agar sekolah bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 13 Mataram, Drs. R. Dodik Satrijo Wibowo, SE., MM., M.Pd., belum lama ini.

Ia menerangkan, program yang menjadi keunggulan pihaknya berkaitan dengan (Suara NTB/dok) kegiatan ekskul. “Supaya R. Dodik Satrijo Wibowo masyarakat bisa melihat sekolah kita,” katanya.

Berbagai ekskul yang cukup menanjak perkembangannya antara lain menembak, sepakbola, bola basket, dan futsal.

Berbagai ekskul itulah yang akan terus digenjot untuk bisa lebih berkembang. “Non akademis digenjot untuk lebih berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sengaja mengejar pengembangan kegiatan non akademis, karena diakuinya pihaknya sulit untuk bersaing dengan sekolah yang lebih dikenal dengan kemampuan akademis. “Kalau kita melakukan atau mengejar akademis, kayaknya kurang,” kata Dodik.

Selain itu, penguatan kedisiplinan juga digiatkan di SMPN 13 Mataram. Ia menerangkan, salah satu penerapan kedisiplinan di SMPN 13, yaitu ketika siswa terlambat, akan diberikan hukuman yang bersifat mendidik. Tidak hanya kepada siswa, guru yang terlambat juga akan diberikan hukuman.

Seperti menutup pintu sekolah ketika guru datang terlambat ke sekolah.

Hal ini memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di sekolah. Dodik menekankan, melalui penerapan kedisiplinan, pendidikan akan lebih maju. Karena salah satu kunci kesuksesan pendidikan berada pada kedisplinan. “Akan lebih sukses, karena kunci dari kesuksesan pendidikan adalah disiplin,” tandasnya. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Bappeda NTB Bangun Kemitraan dengan UMM Mataram (Suara NTB) Bappeda NTB bekerjasama dengan Universitas Mauhammadiyah Mataram (UMM) menandatangani perjanjian kerjasama bidang pendidikan.

Penandatanganan kerjasama ini juga dirangkai dengan kuliah umum “Konsep dan Rencana Pengembangan Geopark Tambora”, Kamis (28/12).

Kepala Bappeda NTB Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc., MM., mengungkapkan penandatanganan kerjasama ini merupakan bagian dari sosialisasi atas keberadaan Gunung Tambora sebagai geopark dunia.

Hal itu mengingat karena salah satu yang mendesak dilakukan guna mendukung Gunung Tambora sebagai geopark dunia ialah melakukan sosialisasi ke kampus-kampus. Bahkan melalui program Geopark to Campus, UMM dipilih sebagai tempat sosialisasi dan melakukan MoU. Dikatakan Ridwan Syah salah satu poin dari MoU dengan UMM ialah melakukan sosialisasi, memfasilitasi UMM untuk melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan geoprak, karena Bap-

edda NTB juga mempunyai anggaran untuk penelitian.

“Dalam konteks itu kita ingin bersama mengajak UMM mengembangkan geopark,” terangnya.

Selain UMM, Bappeda kata Ridwan Syah juga tengah mempersiapkan kerjasama yang sama dengan Universitas Mataram(Unram). Tentu saja kerjasama dengan berbagai kampus ini dilakukan, karena salah satu poin rekomendasi geopark adalah harus bekerjasama dengan kampus.

Menurutnya, keberadaan geopark memiliki fungsi sebagai fungsi konservasi, edukasi, dan pengembangan masyarakat.

Dalam rangka itu, maka keterlibatan masyarakat terutama masyarakat kampus sangat penting untuk dilibatkan.

“Kita baru ditetapkan sebagai geopark, kita sedang susun roadmap. Kita ingin pastikan seluruh geopark punya master plan. Kita bangun papan informasi geopark. Membangun sapras di semua geosite. Karena ini akan jadi destinasi wisata.

Sehingga prinsip pariwisata itu kanterkait dengan kebersihan juga,” tukasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

NARASUMBER - Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah menjadi narasumber pada Geopark to Campus di UMM, Kamis (28/12).

Guru Produktif Dihadapkan Minimnya Kualifikasi Pendidikan

Mataram (Suara NTB) – Selama ini, sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB kekurangan guru produktif. Sementara untuk perekrutan guru produktif, harus berbenturan dengan minimnya kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada.

(Suara NTB/ist)

TANDA TANGAN - Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar didampingi Wakil Bupati Safrudin menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Kampus Vokasi Unram di Lombok Utara, Kamis (28/12).

Diresmikan, Vokasi Unram Diharapkan Segera ”Pindah Tangan” Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar rupanya cukup “ngebet” dengan keberadaan Vokasi Universitas Mataram (Unram) di Lombok Utara. Usai diresmikan Kamis (28/12), Bupati berharap status Vokasi Unram bisa segera “pindah tangan” menjadi Politeknik Negeri Lombok Utara.

“Gedung Vokasi ini bukti keseriusan pemerintah daerah.

Sekarang kita sedang arahkan vokasi ini menjadi Politeknik Negeri Lombok Utara. Untuk menunjukkan keseriusan kita kepada pemerintah pusat, kita sudah bangun gedungnya.

Kemudian tanah juga kita sudah disediakan, luasnya 10 hektar,” ungkap Najmul Akhyar.

Dirinya berharap, upaya-upaya Pemkab pada institusi Vokasi Unram ini menjadi pertimbangan bagi Dirjen Dikti untuk memberikan kewenangan pengelolaan Vokasi/Politeknik Negeri kepada Pemkab Lombok Utara. Keinginan itu tidak lepas dari niat Pemda dalam mempercepat perubahan Indeks Pembangunan Manusia menjadi lebih baik.

Politeknik dinilai menjadi salah satu instrumen memperbanyak partisipasi masyarakat Lombok Utara untuk bersekolah di jenjang yang lebih tinggi.

Keberadaan kampus vokasi dijelaskan, berkorelasi langsung dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah setempat. Tidak hanya Bandar Kayangan, tetapi juga aktivitas ekonomi mikro masyarakat, seperti membangun koskosan, rumah makan dan sebagainya.

Selain menyediakan sarana fisik, Pemerintah Lombok Utara juga terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Saat ini dan ke depan, Lombok Utara memerlukan tenaga-tenaga yang berpendidikan serta terampil untuk memajukan daerah.

Peran serta pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan tidak hanya melalui pembangunan gedung saja. akan tetapi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menyediakan anggaran pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Oleh karena itu, peresmian gedung perkuliahan ini diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang handal dan profesional serta lulusan mahasiswa yang memiliki spirit etik guna mengemban tugas dalam pembangunan daerah ke depan.

Gedung Vokasi Unram telah ditetapkan berada di kawasan Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Tak lama setelah diserahterimakan dari Pemkab Lobar, lahan itu langsung dibangun Gedung Vokasi dengan anggaran tahap awal senilai Rp 1,5 miliar. “Setelah kita resmikan ini harus langsung digunakan pada kuliah berikutnya. Sekarang ini kan kita masih sewakan gedung vokasi di (Madrasah) Sunan Kalijaga,” sambung Bupati.

Dikpora Lombok Utara dipesan agar segera memindahkan mahasiswa di lokasi perkuliahan baru yang ada di Amor-Amor. Pasalnya, Pemkab tetap berkomitmen untuk mendukung aktivitas belajar mengajar baik dari kalangan mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Bagi mahasiswa baru, akan dibantu dengan subsidi biaya masuk, sementara mahasiswa lama disiapkan beasiswa berprestasi. “Kita akan tetap mengupayakan beasiswa kepada mahasiswa dan pemuda berprestasi,” imbuhnya. (ari)

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., Kamis (28/ 12), mengatakan, pihaknya saat ini tengah menganalisa kebutuhan guru, terutama kompetensi keahlian yang masih kekurangan guru produktif.

Apalagi di NTB belum banyak perguruan tinggi yang membuka untuk kompetensi keahlian SMK. “Karena kita tahu di NTB ini berapa perguruan ting-

gi yang buka untuk SMK masih sangat terbatas,” katanya.

Nantinya, pihaknya akan mengumumkan terlebih dulu kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan, agar tidak salah rekrut.

Terutama untuk meminimalisir kemungkinan tidak ada yang melamar ketika dipublikasikan.

“Kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan kita publikasi dulu, kita umumkan dulu kualifikasi pendidikan, supaya jan-

gan salah rekrut. Saya takut ketika dipublikasikan, tidak ada melamar,” ujar Hasbulwadi.

Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran, seperti Agama, PPKn, Matematika, Ba-

STIKES Yarsi Perkuat Kemampuan Bahasa Asing Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram memperkuat kemampuan bahasa Inggris mahasiswa dengan menjalin kerja sama dengan lembaga kursus Bahasa Inggris di Kampung Pare, Kediri, Jawa Timur. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep.Ns. M.Kes., dan owner lembaga kursus Interpeace, Mr.Rahmatullah M.Pd., belum lama ini.

H. Zulkahfi menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari kerja sama itu.

Antara lain pengembangan Bahasa Inggris mahasiswa, nantinya akan ada kerja sama bidang pendidikan Bahasa Inggris dan Mandarin antar lembaga pendidikan. “Termasuk membuka cabang Interpeace Pare di Kampus,” katanya.

Interpeace sendiri akan mempersiapkan dan memfasilitasi tempat kursus Bahasa Inggris bagi mahasiswa STIKES Yarsi di Pare. Sementara STIKES Yarsi Mataram mempersiapkan dan memfasilitasi interpeace tempat pengembangan Bahasa Inggris dan Mandarin di kampus, sebagai cabang Interpeace di Lombok.

“Kenapa ke Kampung Inggris Pare? Karena sela-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (kedua dari kanan) berfoto bersama owner lembaga kursus Interpeace, Rahmatullah (kedua dari kiri) menunjukkan nota kesepahaman antara STIKES Yarsi dan Lembaga Kursus Interpeace. ma di Kampung Inggris Pare saya melihat begitu suasana kampung yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran bahasa, karena di samping peserta diwajibkan berbahasa Inggris masyarakat setempat juga ikut juga berbahasa Inggris dan para pedagang keliling pun ikut juga berbahasa Inggris,” jelas Zulkahfi yang datang langsung ke Pare.

Dalam memastikan adanya tindak lanjut di Mataram, pihaknya membawa langsung dosen bahasa Inggris agar melihat langsung metode yang diterapkan di Pare. Dengan begitu diharap-

kan dapat dikembangkan di kampus STIKES Yarsi Mataram.

Sebelumnya, Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswa STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep.Ns., MPH., mengatakan STIKES Yarsi Mataram membuat program Go To Pare, program ini yaitu mengirim mahasiswa ke Desa Pare, yang dikenal sebagai Desa Inggris. Sebanyak10 orang akan tinggal dan belajar selama dua minggu, dari 24 Desember 2017 sampai dengan 6 Januari 2018. (ron)

hasa Indonesia dan lain-lain.

Hasbulwadi menjelaskan, lebih mudah menentukan guru normatif-adaptif ketimbang guru produktif. Jika guru normatif-adaptif lebih mudah ditentukan kualifikasi pendidikannya, karena kualifikasi pendidikan sama dengan mata pelajaran. Jika di guru produktif, harus dicari terlebih dahulu kualifikasi pendidikan yang cocok untuk mengajar. “Sedang kita analisis kebutuhan guru, untuk mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk guru produktif,” terang Hasbulwadi.

Sementara disinggung terkait guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda. Has-

bulwadi menjelaskan para guru itu harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) terlebih dahulu.

Guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda itu, merupakan guru normatif-adaptif yang mengikuti pelatihan untuk menjadi guru produktif.

“Guru yang mengikuti kompentensi keahlian ganda, itu belum di PLPG , bahwa yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat pendidik yang bisa diberdayakan sebagai guru produktif di SMK untuk menambah jam mengajar, yang tadiya dari guru normatif dan adaptif, ada yanga sedang PLPG,” katanya. (ron)

JMM Gelar Dialog Antaretnis Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa di Kota Mataram, Jaringan Masyarakat Madani (JMM) didukung oleh Bumi Gora Istitut NTB menggelar dialog antar etnis diikuti puluhan peserta dialog, Kamis (28/12).

Koordinator Program Samsul Hasan Basri mengungkapkan, beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia dipertontonkan mengenai isu pribumi dan non pribumi di Indonesia, baik sosial media dan elektronik. Pihaknya pun mencoba untuk menetralisir isu-isu tersebut di NTB dengan cara melakukan dialog antaretnis dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme guna menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. ‘’Dialog ini penting dilaksanakan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa secara terus menerus,’’ ujarnya.

Sebagai peserta pada acara tersebut, panitia mengundang tokoh Tionghoa, pemuda, mahasiswa, siswa dan organisasi pemuda yaitu bertujuan bersamasama menjaga keutuhan dan meningkatkan rasa nasionalisme oleh semua elemen bangsa dalam bingkai persatuan dan kesatuan khususnya di Kota Mataram.

Mewakil Kepala Kesbangpoldagri, H. L. Normal Suzana menilai acara seperti ini memberikan pencerahan kepada masyarakat di NTB, khususnya masyarakat di Kota Mataram dalam rangka menjaga ukhwah islamiah dan antar agama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan. Apalagi, Kota Mataram adalah pusat kota di NTB yang memiliki banyak perbedaan, etnis suku dan bangsa.

“Kita hidup di Mataram ini dengan berbagai macam etnis yang terus saling menjaga satu sama lainnya. Kita sebagai generasi muda, mari kita bertindak sebagai pemicu untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesatu-

(Suara NTB/ist)

Samsul Hasan Basri an di wilayah kita ini dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya,” urai mantan Wabup Loteng ini.

Lebih jauh dikatakan Normal, bahwa selama ini Bakesbangpoldagri NTB sudah bayak melakukan kegiatan yang sama di berbagai kabupaten di NTB, mulai Kota Mataram, Lombok Tengah, dan daerah lainnya.Hal ini dilaksanakan tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta menjaga silaturahim antarsesama. “Dan yang terakhir saya apresiasi yang mendalam kepada Jaringan Masyarakat Madani yang telah menginisisasi penyelenggarakan dialog antar etnis ini,” ungkapnya.

Sementara Pihak Korem 162/ Wira Bhakti,yang diwakili I Made Darma Aksara, SH., mengemukakan ancaman dapat datang dari mana saja. Namun yang perlu sekali diperhatikan ialah lingkungan sekitar. Sebagai contoh kata dia, keberadaan smartphone sekarang ini mampu menjelajah semua isi dunia.

Kemajuan teknologi berpengaruh juga terhadap pola penyebaran ajaran teroris dan sengketa yang terjadi di wilayah timur tengah. Hal ini berdampak pada kondisi wilayah regional Indonesia, yakni bagaimana kekuatan ISIS masuk ke wilayah Marrawi, Cina, melewati batas zona ekonomi Indonesia. (dys)

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

Hasil Pertandingan Suara NTB Cup 2017 Kamis, 28 Desember 2017 ASH Pasifik vs Fimsquad PDAM vs Pubel FC Alcatraz vs BPN FC Kubota A vs Andalusia

9-0 5-1 2-5 4-5

Jadwal Pertandingan Suara NTB Cup 2017 Jumat, 29 Desember 2017 14.00 WITA 15.30 WITA

ASH Pasifik vs PDAM BPN FC vs Andalusia

(Suara NTB/ros)

Irvan Ferdian Syahputra

Optimis Pertahankan Gelar Juara LANGKAH BPN FC untuk mempertahankan gelar juara turnamen futsal Suara NTB Cup kian dekat. Setelah pada pertandingan Kamis (28/12) berhasil mengalahkan Alcatraz A pada babak perempat final dengan skor 2-5.

Dengan kemenangan ini, BPN FC melalui salah seorang pemainnya, Irvan Ferdian Syahputra mengaku optimis bisa mempertankan gelar juara. Hasil laga melawan Alcatraz pun diakuinya sudah cukup memuaskan.

“Pertandingannya lumayan ketat sih, tapi teman-teman sudah tampil maksimal. Alhamdulillah puaslah dengan hasilnya. Kami semua optimis kami bisa mempertahanin juara tahun kemarin. Kan kita tahun kemarin yang jadi juara,” ungkapnya ditemui usai pertandingan.

Menjelang laga melawan Alcatraz Andalusia hari ini, Irvan mengaku berharap lebih banyak keberuntungan bagi timnya. Agar kemenangan bisa kembali diraih. “Semoga lebih sering dapat keberuntungan itu aja sih. Pokoknya targetnya di turnamen ini mau pertahanin juara,” harapnya.

Kehadiran pemain bertubuh tinggi besar ini cukup menjadi fokus penonton. Karena perawakannya yang besar bisa jadi senjata mengintimidasi lawan yang mayoritas bertubuh lebih kecil. Berasal dari Dompu, Irvan mengaku menekuni futsal sejak tahun 2009. Berawal dari iseng-iseng membuat perkumpulan futsal bersama teman kuliahnya.

“Memang dari teman kuliah pertamanya, kumpul-kumpul iseng-iseng tapi rezekinya ke situ mungkin, makanya sampai sekarang bertahan di futsal,” ceritanya.

Karir futsalnya terus berlanjut dengan bergabung bersama tim amatir Muma FC dan berlanjut ke Virus FC. Baru kemudian pada tahun 2015 ia bersama Fagil dan kawan di BPN FC hingga saat ini. Beberapa kejuaraan pun telah dimenangkannya bersama BPN, diantaranya Suara NTB Cup tahun 2016 dan Liga Bumi Gora.

Meski memiliki ambisi besar di futsal, pemuda 27 tahun ini mengaku terhalang usia. Ia cukup puas dengan beberapa kejuaraan yang sekarang diikutinya bersama BPN FC. “Pengen sih pasang target tinggi, tapi memang sekarang umur sudah tua. Jadi sampai segini-segini aja nggak apa-apa,” jawabnya diiringi senyum. (ros)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3938BH NOKA/NOSIN:MH1JF12178K418421/ JF12E-1422933 AN. TUTIK DWI NINGSIH,SPD HG DSKTR KOTA MATARAM

Halaman 11

Diwarnai Dua Kartu Merah, Andalusia Singkirkan Kubota Mataram (Suara NTB) Dua kartu merah menandai sengitnya persaingan Alcatraz Andalusia dan Kubota A memperebutkan tiket semifinal Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017, Kamis (28/12). Setelah bermain imbang di 2x15 menit, Andalusia akhirnya menyingkirkan Kubota di babak adu penalti.

Sengitnya laga kedua tim futsal papan atas NTB ini sudah terasa sejak laga baru mulai.

Kubota membuka keunggulan lewat Sapar. Namun, keunggulan mereka tak lama karena Andalusia sukses menyamakan kedudukan lewat Yoga. Sebelum jeda, Kubota kembali unggul lewat Yudis. Skor 2-1 untuk Kubota pun menutup babak pertama.

Tertinggal satu gol, Andalusia langsung menekan sejak peluit babak kedua ditiup wasit.

Ketegangan demi ketegangan tersaji karena intensitas serangan yang silih berganti. Upaya Andalusia melalui M. Fiqih Alwi nyaris membuahkan gol.

Namun, sepakannya melebar.

Andalusia terus berjuang membongkar pertahanan lawan. Sempat terjadi insiden di kotak penalti saat pemain Andalusia terjatuh di tengah tekanan dua pemain Kubota. Namun, permainan berlanjut karena wasit menganggap itu bukanlah pelanggaran.

Andalusiaterus menekan. Silih berganti anak asuh Sherwin Ary Busman ini mengalirkan

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 T W I N ’ S S A L O N , Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

bola, mencari titik lemah pertahanan kubota. Kubota pun beberapa kali mencoba membalas dengan serangan sporadis. Sebuah tendangan dari Sapar sempat menebar ancaman, namun hanya berbuah sepak pojok. Selanjutnya, tendangan bebas untuk Andalusia hasil handball dari pemain Kubota di dekat garis penalti juga gagal berbuah gol.

Setelah serangan demi serangan, Fiqih Alwi akhirnya berhasil menyelamatkan Andalusia dari bayang-bayang kekalahan. Menerima sodoran dari rekannya, Yuda Catur P, pemain nomor 5 ini sukses memaksakan kedudukan imbang 2-2.

Setelah kedudukan imbang, aksi saling serang terus berlanjut. Tensi laga yang tinggi membuat insiden demi insiden terjadi. Puncaknya adalah saat Yoga PR dari Andalusia dengan Yudis dari Kubota terlibat adu fisik yang sempat membuat pertandingan harus dihentikan untuk beberapa saat. Meski kedua kubu sempat saling bersitegang dan beberapa pemain sempat terlibat aksi saling dorong, ketegangan

(Suara NTB/aan)

PENALTI - Pemain Alcatraz Andalusia, Yuda Catur P bersiap mengeksekusi penalti dalam laga yang dimenangkan Andalusia dengan skor 5-4 melawan Kubota A di babak perempat final Suara NTB Cup 2017, Kamis (28/12). berhasil dihentikan. Wasit pun terpaksa memberikan kartu merah untuk kedua pemain yang terlibat insiden tersebut.

Setelah insiden itu, Kubota sempat dua kali menebar ancaman melalui aksi Sapar yang cukup berbahaya, namun berhasil ditepis. Sementara, Chairul dari Andalusia juga sempat melepaskan sepakan yang ditepis penjaga gawang Kubota.

Permainan semakin seru dan penonton pun ikut larut dalam ketegangan. Namun, tidak ada gol lagi yang tercipta hingga wasit mengakhiri babak kedua.

Di babak adu penalti, Andalusia akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang setelah sejumlah pemain Kubota gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor.

Andalusia pun mengakhiri kisah Kubota di Suara NTB Cup 2017 dengan kemenangan 5-4. Di babak semifi-

nal, Alcatraz Andalusia akan menghadapi laga revans dengan kampiun Suara NTB Cup 2016, BPN FC, yang mengalahkan Alcatraz di babak puncak tahun lalu.

BPN Jegal Alcatraz A Sementara itu, mimpi Alcatraz A menuju babak empat besar Suara NTB Cup 2017 harus pupus di tangan BPN FC. Alcatraz ditaklukkan Fagil dan kawan-kawan dengan skor 2-5 pada laga Kamis siang (28/12).

Pertarungan dua tim besar ini dikuasai Alcatraz pada menit-menit awal. Ade dengan apik memanfaatkan momen lowonganya penjagaan di gawang BPN dan mencetak gol pertama untuk Alcatraz.

Kalah satu poin, BPN melalui kolaborasi Iki dan Lingga menyerbu gawang Anggit, gagal. Baru kemudian tendangan Lingga dari samping

RUPA-RUPA

SALON

SALON

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)

V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809

RUPA-RUPA

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

HILANG HILANG STNK R4 HYUNDAI DR529AF NOKA:NOSIN/MHXEF11F4J1041358:C4EK4113949 AN. NI KOMANG MURTI HLNG DSKTR PASAR NARMADA HILANG STNK R2 HONDA DR5563CN NOKA/NOSIN : MH1JFU116FK212253/ JFU1E-1212253 AN.NEDI SUDIRMAN HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5439BF NOKA/NOSIN: MH1HB61177K271895/ HB61E-1275343 AN. MEWAR HLG DSKTR KOTA AMPENAN

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

RUPA-RUPA

gawang berhasil menyamakan kedudukan. Skor 1-1 untuk BPN. Gol kedua disumbang Iki melalui tendangan keras dan lurus ke gawang Alcatraz. Akhir babak pertama BPN masih unggul.

Aksi Samsudin menyerbu gawang lawan berhasil menyumbang satu gol untuk BPN. Menjelang akhir babak kedua, Iki mencetak angka lagi untuk BPN. Disusul Arwin yang melontarkan tendangan dari sisi lapangan yang tak diprediksi justru luput dari perhatian kiper. Laga berakhir dengan skor 2-5 untuk BPN. Dalam laga perempat final ini, ASH Pasifik FR dan PDAM kembali unjuk gigi dan memastikan maju ke babak empat besar. ASH Pasifik FR mengganyang Fimsquad dengan skor telak 9-0. PDAM juga membantai Pubel FC dengan skor 5-1. (aan/ros)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Jumat, 29 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 29 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 29 Desember 2017

Halaman 14

Bupati Lobar Minta PBB Naik 1000 Persen

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid meminta agar pajak bumi dan bangunan (PBB) dinaikkan 1000 persen. Pasalnya, tarif PBB sejauh ini sangat rendah sehingga mengakibatkan warga enggan membayar pajak. Kenaikan 1000 persen ini tentu dilihat besar namun dilihat jumlah saat ini masih tergolong kecil.

Pasalnya, Sejauh ini pajak hanya dibayarkan Rp 25-40 ribu per tahun. Sehingga warga menunggu beberapa tahun baru mau membayar pajak.

“Sebagian warga saya tanya apakah sudah bayar PBB atau belum,? Mereka jawab belum. Alasannya, karena malas bayar karena terlalu murah. Lebih baik tunggu 2-5 tahun, karena bayarnya 25-40 ribu per tahun. Karena itu perlu dinaikkanlah bahkan 1000 persen,” kata Bupati. Menurut-

(Suara NTB/bul)

Amir Muslim

Penghujung Tahun, Pemesanan Taksi Meningkat

nya, kenaikan PBB diberlakukan bukan di daerah asli (dusun asli) dimana notabene kebanyakan warga miskin.

Namun kenaikan diberlakukan di daerah tertentu misalnya daerah perluasan, kawasan BTN dan komersial. Tentunya hal ini untuk meningkatkan pendapatan dari PBB.

Kenaikan 1000 persen menurutnya mungkin dianggap besar sekali, namun jika dikalikan dengan tarif saat ini sangatlah rendah. Sehingga kenaikan PBB ke depan perlu dilakukan khusus di kawasan tertentu tersebut. Hal ini juga untuk merangsang warga membayar pajak. Sementara

itu, realisasi PBB sejauh ini Rp 12 miliar lebih atau 90 persen dari 13,9 miliar. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu capaiannya 101 miliar, tahun ini targetnya tinggi sehingga capaiannya baru 90 persen,” jelas Lale Prayatni. Pihaknya. Mengakui, kendala pencapaian PBB-P2 disebabkan penyebaran SPPT yang terlambat.

Pasalnya, pendistribusian dilakukan pertengahan tahun sehingga otomatis penyeberan ke masyarakat juga terlambat akibatnya mempengaruhi pemasukan ke daerah.

Tahun depan jelasnya, pihaknya bakal lebih memperce-

pat pendistribusian SPPT. Pasalnya, jika semakin cepat pendistribusian SPPT maka semakin cepat diperoleh masyarakat. Sehingga pembayaran PBB pun bisa dilakukan lebih awal. Kedepan jelasnya PBB-P2 harus terus meningkat. Baginya, PBB ini penting dibandingkan pajak lainnya, sebab jika Pajak hotel dan restoran ada masanya sehingga rawan terganggu capaiannya.

Seperti terjadinya letusan Gunung Agung menganggu realisasi pajak hotel tersebut. Sedangkan PBB jelasnya tidak pernah turun harga tanah. Karena itu, ke depan potensi PBB ini akan terus ditingkatkan. (her)

Mataram (Suara NTB) – Operasional taksi mulai memasuki masa padat. Tanggal 25 Desember 2017 hingga 5 Januari tahun depan (2018) adalah peak season.

Hal ini dibenarkan oleh Manajer Pool Lombok Taksi (Blue Bird Group), Amir Muslim. Ditemui di kantornya, Kamis (28/12) kemarin, Amir didampingi Kepala HRGA (Human Resource & General Admin), Cekas Miharja sedang sibuk mengkoordinir kegiatan pelayanan di pengujung tahun.

“Naiknya (permintaan) signifikan. Saat ini sedang musim paling sibuk, dari tanggal 25 Desember (2017) sampai 5 Januari (2018),” demikian Amir Muslim.

Lombok Taksi mengerahkan seluruh armadanya. Dari 380 armada taksi regular, 355 beroperasi penuh. Akibat tingginya permintaan ini, Lombok Taksi sampai mengerahkan Sembilan unit Golden Taksi (kendaraan keluarga) miliknya. “Itupun ke luar semua. Operasional armada seluruhnya sekitar 95 persen,” kata Amir.

Lombok Taksi termasuk kreatif memberikan pelayanan. Meski saat permintaan tinggi, perusahaan telah memfasilitasi diskon sebagai kado spesialnya kepada pelanggan. Diskon bukan dari sisi argo. Tetapi ada beberapa mitra kerjasama Lombok Taksi yang telah menyediakan potongan harga sangat spesial kepada pengguna taksi yang memesan melalui aplikasi My Blue Bird (MyBB) hanya dengan menunjukkan riwayat perjalanan yang tertera di aplikasi.

Diantaranya, My Kopi O (diskon 10 %), Bebek Qua-Li (10 %), 5 Time Zone, Exelso (10 %), Ikan Goreng Cianjur (10 %).

Nginap di Living Asia (20%), Golden Palace (55 %), Holiday Resort (20 %), Lombok Plaza (40 %), Lombok Astoria (53 %), Lombok Raya (47,5 %), D‘Max (40 %) dan Aston Inn (50 %).

Ditempat-tempat lain, diskon akhir tahun juga dapat di nikmati di Lia Pearl (25 %), Rumah Makan Alturkia (20 %), Rumah Makan Tepi Sayang-Sayang (15 %), Sasaku (10 %), Coffee Toffe (10 %), Taman Garden (20 %), Lombok Elephant Park (15 %), RM. Purama (10 %), Inul Vizta (15 %), RM. Taliwang Irama (10 %), New Furama Senggigi (15 %), Kura-kura (10 %). (bul) (Suara NTB/bul)

PRODUK TURUNAN GULA MERAH - H. Mustaan menunjukkan beberapa jenis produk turunan gula merah yang mulai dikembangkan.

Belum Ada Laporan Masuk ke Bawaslu

Nira Dibuat Jadi Enam Turunan Gula Merah Mataram (Suara NTB) Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB Nampak lebih kreatif. Potensi air nira (tuak manis : Sasak) diolah menjadi enam produk turunan gula merah. Hilirisasi mulai dilakukan pelan-pelan.

Prosesnya memang panjang membuat berbagai jenis produk turunan gula merah.

Bila air nira dibuat hanya dalam bentuk gula merah, butuh waktu hanya setengah hari untuk menjadikannya jadi gula merah cetakan.

Ada enam produk turunan yang saat ini dikembangkan AAI Provinsi NTB. Diantaranya bandrek, atau serbat istilah Sasak, atau disebut juga gula aren rempah-rempah. Kopi capucino gula aren, kopi hitam gula aren, kopi jahe gula aren, gula aren cair, cake gula aren, lainnya permen gula aren.

“Kami sudah mengembangkannya sejak sebulan lalu,” kata Ketua AAI Provinsi NTB, H. Mustaan.

Umar Achmad Seth

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) Dalam tahapan proses verifikasi faktual dukungan untuk pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen, Pilkada NTB 2018. Banyak masyarakat yang diduga dicatut namanya sebagai pendukung, merasa keberatan. Bahkan mereka mengancam akan menempuh proses hukum atas pemalsuan dukungan tersebut.

Namun demikian, dari pantauan Suara NTB sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang merasa keberatan itu, menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, di ruang kerjanya, Kamis (28/12) kemarin membenarkan, bahwa belum ada laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon independen, Ali-Sakti.

“Di Kabupaten/Kota juga sejauh ini belum ada (laporan yang masuk),” ujar Umar. Akan tetapi, pihaknya sedang mendalami beberapa temuan dugaan pelangaran yang ditemukan oleh Panwas. “Kalau temuan ada, tapi belum jadi konsumsi publik,” sambungnya.

Dikatakan Umar, pihaknya beberapa hari kemarin sempat menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon independen.

Hanya saja, belum diterima oleh Bawaslu NTB sebagai laporan, karena tidak memenuhi unsur-unsur syarat pelaporan.

“Kemarin atas nama Saidin Al Fajari, datang untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat. Kami terima sebagai pelapor, dan mengisi formulir model A1 untuk penerimaan laporan. Tapi palapor belum memenuhi unsur laporan, seperti tempat kejadian di mana, waktu konkret di mana, dan terlapornya itu siapa, dan saksinya siapa dan buktinya apa. Belum dipenuhi, dia kembali untuk melengkapi,” tuturnya.

Selain itu, kedatangan Saidin juga untuk mewakili sembilan pelapor lainnya. Sementara itu berdasarkan aturan pihak yang berhak menjadi pelapor, yakni warga negara yang punya hak pilih setempat, pemantau pemilih yang terdaftar di KPU dan peserta pemilu. “Nah kalau peserta boleh diwakilkan sama kuasa hukum. Kalau per orang tidak bisa diwakilkan, makanya dia tidak bisa diwakili sembilan orang itu,” jelasnya.

Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, baru Bawaslu akan memberikan formulir A3 sebagai tanda bukti laporan diterima. “Kalau A3 sudah keluar, artinya argo (prosesnya) sudah jalan,” kata Umar.

“Setelah itu kita teliti, apakah ini pelanggan pidana, maka kami akan teruskan ke Gakumdu. Tapi kalau administrasi, maka akan kita teruskan ke KPU. Makanya kalau ada yang keberatan, silahkan laporkan dulu,” pungkasnya. (ndi)

Produk-prouk turunan gula merah itu, telah dikemas sedemikian rapi. Jika melihat fisiknya langsung, prdouknya tak kalah saing dengan produk-produk pabrikan.

Membuatnyapun telah dilakukan dengan sentuhan peralatan produksi yang tradisional dan modern.

AAI mengembangkan produk turunan gula merah ini setelah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia NTB. Dukungan tersebut dalam bentuk fasilitasi pelatihanpelatihan berproduksi. Melibatkan para ahlinya.

Meski saat ini, AAI memproduksinya tebatas. Kendalanya tiada lain adalah modal untuk melanjutkan support kemasan dukungan dari Bank Indonesia.

“Produksi sementara baru 100 pcs untuk satu produk.

Bahan baku mentahnya 100 liter sehari diambil dari anggota kelompok,” demikian Ketua Kelompok Bukit Tuan Gu-

nung Sari ini pada Suara NTB. Lalu bagaimana dengan pasarnya? H. Mustaan mengaku, produk-produk turunan gula merah ini telah dipasarkan di dalam daerah melalui ritel modern mitranya. Selain dikirim langsung ke Surabaya sesuai permintaan. Untuk pasar yang lebih luas, H. Mustaan mengaku belum siap lantaran terbatasnya produksi akibat terbatasnya modal.

Produk turunan ini telah dikembangkan ke berbagai kelompok, baik yang di Lombok Tengah maupun yang di Lombok Timur melalui asosiasi ini. Harapannya, jika produk turunan ini terus dikembangkan, dan pasarnya juga berkembang, potensi bahan baku yang melimpah di Lombok terutamanya, bias mendatangkan manfaat yang lebih besar secara ekonomi.

Dari pada hanya sekedar memanfaatkannya menjadi minuman tradisional, atau gula merah tradisional. (bul)

Mutasi di Loteng Sasar Pejabat Eselon II dan III Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan menggelar mutasi pejabat dalam waktu dekat ini. Mutasi tidak hanya menyasar pejabat eselon II saja. Puluhan pejabat eselon III direncanakan akan dirotasi. Hal itu diungkapkan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, Rabu (27/12).

Ia menjelaskan, untuk pejabat eselon II sementara hanya akan fokus pada pengisian tiga jabatan yang saat ini masih lowong. Masing-masing Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Kepala Satuan Pol PP. Proses seleksi jabatan untuk ketiga jabatan tersebut saat ini pun sudah selesai, sehingga pihaknya tinggal menyusun rancangan pejabat eselon III saja. “Draf rancangan pejabat yang akan dimutasi masih kita godok,” jelasnya.

Meski tidak mengungkap secara detail pejabat yang akan digeser, Pathul mengaku jumlah cukup banyak. Selain karena ada pejabat yang mendapat promosi, ada juga yang digeser posisinya. “Kita upayakan secepatnya, draf rencana mutasi bisa selesai,” janjinya.

Terlebih tahun anggaran baru sudah akan dimulai, sehingga ditargetkan sebelum pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018 mendatang dimulai, pejabatpejabat definitif terutama di jabatan-jabatan yang lowong sudah bisa terisi. Karena itu juga berkaitan dengan pelaksanaan program-program d a e r a h nantinya. ‘’Khawatirnya, kalau pejabat definitif tidak segera ditunjuk, pelaksanaan program-program daerah bisa terhambat,’’ ujarnya. (kir)

L. Pathul Bahri

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 29 Desember 2017

Kejari Belum Tindaklanjuti ke Penyelidikan Dari Hal. 1 Fokus sementara ini dipastikannya pendampingan oleh TP4D yang sejak awal mengawal pengerjaan proyek senilai Rp 3 miliar tersebut. ‘’Kan masih TP4D, belum ke penyelidikan,” jelasnya kepada Suara NTB Kamis (28/12).

Konteks sementara ini dipastikannya masih pencegahan.

Sehingga fungsi TP4D dikedepankan. Ditanya apakah ada tanda tanda indikasi tindak pidana? Kajari enggan mengomentari itu, karena masih dalam ranah pencegahan. “Nanti kita lihat kerja TP4D dulu.

Kan ini masih pencegahan,” tandasnya.

Sebelumnya TP4D Kejari Mataram mencium ketidakberesan dalam pengerjaan jembatan Dasan Agung oleh Satker Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Karena bermasalah, Rabu (13/12), kontrak pekerjaan itu pun diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pemutusan kontrak disepakati bersama PPK sesuai rekomendasi TP4D setelah melakukan pemeriksaan lapangan.

Mereka melihat rekanan pelaksana CV. Limbu Indah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang berakhir. Secara fisik, yang tuntas dikerjakan berupa pondasi dan komponen pendukung, termasuk tanah urug. Sementara material baja untuk bantalan jembatan belum dipasang.

Tanda tanda proyek akan diputus kontrak setelah evaluasi sejak show cause meeting (SCM), istilah untuk rapat pembuktian kemajuan pekerjaan.

Sejak SCM 1, diberi kesempatan sampai SCM 2. Namun

sampai SCM 3 pekerjaan tak sesuai harapan akhirnya disepakati kontrak diputus. Saat TP4D cek lapangan, pekerja nampak masih sibuk melakukan cor bantalan di atas pondasi jembatan. Di ujung bantalan, tanah timbunan masih menumpuk.

Nilai proyek sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 2,4 miliar. Hitungan sesuai kontrak Rp 2,089 Miliar. Sementara 30 persen uang muka Rp 600 juta sudah dicairkan.

Andritama Anasiska, SH., MH selaku Koordinator TP4D mengakui merekomendasikan putus kontrak kepada rekanan karena pekerjaan tidak sesuai harapan. Teguran dalam rapat SCM 1 , SCM 2 dan SCM 3 tak membuahkan hasil signifikan. Rekanan tetap dilihatnya tak bertikad menyelesaikan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak. Aplalagi bahan baja yang diorder dari Surabaya belum juga terpasang.

Ia bersama PPK dan auditor untuk menghitung volume pekerjaan. Berapapun hasilnya, akan dibayar sesuai uang muka yang suda dicairkan. Sebagai pendamping, Andritama mengaku tidak akan memberi celah sedikitpun terjadinya pelanggaran, seperti pencairan termin pertama dalam kondisi pekerjaan belum beres. Jika itu terjadi, maka dia memastikan berpeluang terjadi tindak pidana. Maka fungsinya bukan lagi pencegahan, tapi penindakan. (ars)

Empat Kabupaten/Kota Terancam Tak Dapat Kuota CPNS 2018 Dari Hal. 1 ‘’Mungkin usulan kita diverifikasi lagi kaitan dengan usulan yang sudah kita sampaikan.

Nanti kan Kementerian PANRB mengevaluasi kaitan dengan kebutuham, potensi yang paling urgen di daerah,’’ katanya.

Apakah itu guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya yang berkaitan dengan potensi daerah. Ia menambahkan, Pemprov sudah menyampaikan jumlah usulan ke pemerintah pusat sebanyak 4.603 formasi.

Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/SMK/SLB paling banyak.

Dengan rincian, tenaga kese-

hatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang. Sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebutbaru2.362orang.Artinya,Pemprovmasihkekurangan 4.603 orang yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan CPNS tahun 2018.

Selain itu, Pemprov juga telah membuat surat pernyataan bahwa rasio belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen dari total APBD. (nas)

Siapkan Puluhan Ribu Vaksin Dari Hal. 1 Surat dari Kemenkes dengan No. UM.01.05/1/3274/2017 tertanggal 21 Desember 2017, hanya menetapkan Kota Bima sebagai tempat pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi menyeluruh.

“Itu menetapkan Kota Bima sebagai pelaksana ORI, bukan penetapan KLB. Itu ada 82 kabupaten/kota yang ditetapkan tempat pelaksanaan ORI di Indonesia. Pemberian imunisasi kepada semua kelompok umur,” ujarnya.

Setiap ditemukan minimal satu kasus suspect difteri, maka Kemenkes akan menetapkan wilayah tersebut untuk dilakukan imunisasi menyeluruh atau ORI. Rencananya, pada Januari mendatang akan dilakukan imunisasi ORI di wilayah Kota Bima.

Mengenai jumlah warga yang akan dilakukan imunisasi ORI, Marjito mengatakan Kepala Dikes Kota Bima sempat berkunjung ke kantornya di Mataram. Data mengenai warga yang akan dilakukan imunisasi tersebut masih belum rampung. Saat ini masih dilakukan pendataan di lapangan.

Diprediksi, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.

Imunisasi ORI ini akan menyasar anak balita dan pelajar dari tingkat SD sampai SMA/ sederajat. “Belum ada hasil validnya. Yang jelas masih melakukan pendataan.

Prediksinya Kepala Dinas sekitar 70-an ribu, cukup tinggi juga. Saat ini masih validasi

data,” terangnya.

Untuk vaksin, kata Marjito pihaknya punya stok yang cukup. Dikes Kota Bima sendiri memiliki stok sebanyak 9.000 vaksin lebih. Kemudian Dikes NTB memiliki vaksin untuk anak-anak sebanyak 18.650 dan dewasa sebanyak 28.650 vaksin.

Pemberian vaksin akan dilakukan selama tiga kali. Pemberian vaksin pertama akan dilakukan pada Januari. Kemudian untuk pemberian vaksin kedua akan dilakukan satu bulan berikutnya. Sedangkan untuk pemberian vaksin ketiga dilakukan enam bulan berikutnya.

Marjito menambahkan, dari lima warga Bima yang suspect difteri, sudah keluar hasil uji laboratorium di Surabaya. Dimana, empat orang dinyatakan negatif difteri. Sementara satu orang masih belum keluar hasil uji laboratoriumnya.

“Yang empat orang dinyatakan negatif berdasarkan hasil laboratorium di Surabaya. Satu orang belum keluar hasilnya,” katanya.

Meskipun empat warga tersebut negatif difteri, Marjito mengharapkan warga NTB mengecek imunisasi anak-anaknya. Jika belum melakukan imunisasi, maka harus segera ke Posyandu, Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, warga diminta tetap menjaga kebersihan lingkungan. (nas)

Tunggu Instruksi Mabes Polri Dari Hal. 1 ‘’Kalau pun ada (laporan), pasti ke Mabes Polri. Nanti di sana (Mabes Polri) ada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Ada Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang. Nanti didisitribusikan ke Polda mana saja, termasuk Polda NTB, kami tunggu instruksi,” kata Firli, Kamis (28/12).

Menurutnya, penjelasan PPATK soal NTB menjadi salah satu daerah yang dicurigai sebagai tempat pencucian uang itu masih sebatas temuan secara umum. Disampaikan dalam laporan akhir tahun kinerja institusi. Ada

mekanisme untuk pembuktian, karena perlu laporan resmi dari PPATK. ‘’Nah, nanti apakah diserahkan ke Mabes Polri atau Kejaksaan, saya tidak bisa berandai andai. Jadi sampai sekarang belum ada laporan dari PPATK yang menyatakan bahwa ada transaksi mencurigakan di NTB, supaya tidak main tebak tebakan,’’ jelasnya.

Bagaimana jika ada laporan ke Polda NTB? Dia tetap yakin, proses awalnya akan melalui Mabes Polri. “Kami tunggu instruksi,” pungkasnya. (ars)

Halaman 15

Cegah Konflik Pilkada, Kandidat Diminta Gunakan Filosofi Pacuan Kuda

Mataram (Suara NTB) Jajaran Polda NTB sedang mewaspadai potensi konflik jelang Pilkada NTB 2018 mendatang. Pendekatan persuasif disampaikan kepada para calon. Guna meredam konflik, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si memberi gambaran kepada para calon agar belajar dari filosofi pacuan kuda.

Filosofi itu didapat Kapolda ketika mengikuti lomba pacuan kuda di Bima beberapa waktu lalu. Dia melihat ada pelajaran baik dari lomba tersebut. Sifat baik dalam berkompetisi itu bisa ditiru para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tim sukses untuk menghindari konflik. ‘’Coba perhatikan, kuda yang mengkuti lomba tidak

akan lompat ke lintasan A, lintasan B. Mereka ikuti treknya. Ini artinya, dalam berkompetisi di Pilkada, ikuti aturan mainnya,” kata Kapolda usia menggelar pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kantor Walikota Mataram, Kamis (28/12).

Dalam lomba pacuan, kuda dipersiapkan gizi dan fisiknya. Begitu juga dalam konteks

Pilkada, menurut Kapolda harus mempersiapkan diri mental dan fisik untuk berkompetisi secara sehat. ‘’Dan yang paling penting, kuda itu tidak pernah jegal kuda yang lain,’’ tandasnya.

Konflik jelang Pilkada NTB dan Pilpres 2019 memang menjadi atensi khusus pihaknya. Pemetaan - pemetaan sudah dilakukan menjelang tahapan sesuai penetapan

Diduga Hasil ”Illegal Logging”

12 Kontainer Kayu Sonokeling Ditahan di Pelabuhan Bima

Mataram (Suara NTB) Kayu Sonokeling masih menjadi buruan para mafia di NTB. Sebanyak 12 kontainer kayu sonokeling yang diduga hasil illegal logging di kawasan hutan wilayah Dompu dan Bima diamankan aparat di Pelabuhan Bima.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP.,M.Si mengatakan pengiriman 12 kontainer kayu sonokeling itu ditangkap dalam waktu yang berbeda. Sebanyak 6 kontainer dengan kapasitas 84 meter kubik ditangkap beberapa bulan lalu. Kemudian, penggagalan pengiriman 6 kontainer kayu sonokeling yang diduga hasil illegal logging dilakukan pekan kemarin. ‘’Itu semuanya tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan suratedarangubernurmaupunkeputusan Menteri LHK. Jadi, mereka tidak mengantongi SATDN, apalagi yang sekarang ditangkap terakhir ini , mereka tak punya dokumen sama sekali,’’ kata Mursal dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/12) siang.

Gubernur telah mengusulkan ke Kementerian LHK untuk kuota nol kayu jenis sonokeling dari NTB. Kalaupun adan penebangan kayu sonokeling di lahan milik masyarakat, maka harus diverifikasi oleh empat unsur, yakni TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Hal ini untuk memastikan bahwa kayu sonokeling yang dite-

bang benar-benar berasal dari lahan milik masyarakat, bukan dari daerah kawasan hutan. Selain itu, bagi perusahaan yang mengirim kayu sonokeling harus mengantongi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATDN).

Mursal menyebutkan, ada empat perusahaan di wilayah Bima yang memperoleh izin edar kayu sonokeling di Bima. Surat izin edar ini berlaku lima tahun yang dikeluarkan oleh BKSDA. Izin edar yang diberikan BKSDA terkait dengan penebangan kayu sonokeling di lahan milik.

“Tetapi, persoalannya siapa yang bisa menjamin bahwa semua kayu yang dikirim itu berasal dari lahan milik. Dalam peredarannya juga mereka itu, kita pernah menangkap 6 kontainer di Pelabuhan Bima. Kemudian, minggu lalu ditahan lagi 6 kontainer kayu sonokeling di Pelabuhan Bima. Jadi, ada ada 12 kontainer yang masih tertahan di Pelabuhan Bima,’’ sebutnya.

Mursal menyatakan, izin yang diperoleh perusahaan rentan dimanipulasi untuk mengelabui petugas. Ketika dilakukan lacak balak terhadap kayu sonokeling yang akan dikirim ditemukan ketidaksesuaian.

Meskipun wilayah izinnya ada di Bima, namun kayu sonokeling tersebut berasal dari wilayah Dompu.

“Karena mereka dihadang di jalan lintas Sumbawa, kemudian dicegat di Pelabuhan Lembar, maka dia memilih alternatif pengangkutan melalui jalur laut.

Dari Dompu dia ke Timur lewat Pelabuhan Bima,” ungkapnya.

Di wilayah Dompu, lanjut Mursal sudah ditangkap salah satu tersangka kelas kakap yang sekarang mendekam di balik jeruji besi inisial SR. SR merupakan salah satu pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTR) seluas 300 hektare. Pemegang izin boleh melakukan penebangan kayu yang sudah ditanam.

Sementara, SR baru memperoleh izin tiga tahun lalu.

Sementara, kayu sonokeling yang ditebang diduga berumur puluhan tahun dengan diameter di atas 50 cm. Artinya, kayu-kayu yang ditebang merupakan hasil penghijauan puluhan tahun lalu.

Izin yang diperoleh dijadikan kamuflase untuk menebang kayu di lahan yang telah mendapatkan izin HTR tersebut.

Mursal mengatakan, ada juga modus lain yang digunakan pelaku illegal logging di daerah ini. Mereka menunjuk bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling berasal dari lahan pribadi atau lahan berizin.

Menurut Mursal, munculnya perladangan jagung saat ini di Kecamatan Wawo lantaran kayu-kayu besar banyak yang sudah ditebang. Akhirnya masyarakat melakukan perambahan hutan, menebang kayu yang kecil-kecil dan menjadikannya lahan jagung. Sehingga ia tak memungkiri kejadian banjir bandang yang di Kota Bima akibat lahan hutan yang dirambah untuk tanaman jagung. (nas)

Mutasi Puluhan Pejabat Pemprov Tertunda Dari Hal. 1 Yang terpenting, seluruh tahapan sebelum dilakukan mutasi harus dilalui. Jika seluruh tahapan dilalui, kemudian rekomendasi dari Mendagri sudah didapat maka mutasi pasti akan dilakukan.

Fathurahman mengatakan, mutasi yang sebelumnya direncanakan pada Desember ini bukan diundur. Mutasi tersebut belum dapat dilakukan lantaran belum keluar rekomendasi dari Mendagri. ‘’Tahapannya yang belum kita penuhi.Tapitetapkitakawal.Karena memang rekomendasi itu langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menandatangani itu,’’ jelasnya.

Belum keluarnya rekomendasi dari Mendagri itu kemu-

ngkinan besar menyebabkan mutasi akan dilakukan tahun depan. Fathurahman berharap rekomendasi tersebut segera keluar. “Mungkin kita tidak tahu kesibukan di pusat,” tandasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi rencananya akan memutasi puluhan pejabat struktural eselon II, III dan IV. Mutasi tersebut dilakukan lantaran banyak pejabat struktural yang akan memasuki usia pensiun per 31 Desember ini. Selain itu, ada juga pengisian dua jabatan eselon II hasil seleksi terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel).

Untuk jabatan eselon III sebanyak 17 orang pejabat yang akan pensiun. Sementara untuk jabatan eselon IV sebanyak 25 orang. Sehingga, untuk pengi-

sian jabatan yang akan kosong ini, Pemprov merencanakan bersamaan dengan pengisian dua jabatan eselon II yang sudah diPansel-kan.

Yakni jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Kepala Biro Perekonomian Setda NTB. Dua jabatan ini sudah dilakukan seleksi terbuka oleh Pansel. Pansel sudah menyerahkan tiga besar nama-nama pejabat yang lolos kepada gubernur.

Fathurahman mengungkapkan, tidak ada demosi atau pejabat yang turun eselon atau dibebastugaskan dari jabatannya. Mutasi kali ini dilakukan karena banyak pejabat yang pensiun. Kemudian telah dilakukan seleksi terbuka untuk dua jabatan eselon II, sehingga perlu segera dilakukan pengisian. (nas)

KPU. Para kandidat diharapkan bisa mengelola potensi konflik bersama pihaknya, agar tidak berdampak pada terganggunya tahapan. Tapi yang paling penting menurut Kapolda adalah pencegahan.

Selain berharap kepada para kandidat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur NTB serta tim sukses, Kapolda juga meminta masyarakat berperan mereduksi konflik dan dampaknya.

Salah satu faktor penyebab konflik sosial dicermatinya karena individu. ‘’Faktor individu itu termasuk penyumbang konflik. Maka harus diselesai-

kan secara individu juga,’’ tandasnya.

Maksud Kapolda, konflik antara personal harus diselesaikan secara personal juga.

Jangan melibatkan pihak lain, agar persoalan tidak bias, apalagi sampai menjadi konflik lanjutan. ‘’Yang konflik individu ini, jangan ajak- ajak orang lain yang untuk terlibat,’’sarannya.

Harus disadari menurut Kapolda, konflik sosial berdampak pada citra daerah secara umum. Jika itu terjadi, maka yang merasakan dampak kerugian tidak hanya pemerintah daerah tapi hingga ke masyarakat. (ars)

BKN Ajukan Kasasi, Honorer K2 Kecewa Mataram (Suara NTB) Sengketa perdata pengangkatan honorer Kategori Dua (K2) Dompu berlanjut.

Setelah kalah di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Regional Denpasar mengajukan kasasi.

Sikap BKN ini membuat kecewa para honorer.

Kepastian kasasi ke Mahkamah Agung (MA) itu diperoleh dari surat permohonan yang diajukan BKN Regional Denpasar melalui surat Nomor. 132/G/2017/ PTUN Mataram. Surat pernyataan kasasi itu tertanggal 22 Desember 2017. ‘’Kepala BKN RI sebagai tergugat atau terbanding telah menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 167/B/2017/PTUN. SBY tanggal 20 November 2017,’’ demikian dalam surat pernyataan kasasi yang ditembuskan ke pengacara honorer K2. Surat juga diterima para honorer K2 delapan orang, Abubakar Cs. Menerima surat tembusan kasasi itu, honorer K2 melalui tim kuasa hukum

Muhammad Nukman, SH dan Yan Mangandar Putra, SH mengaku kecewa. ‘’Kita dari pihak K2 sangat kecewa dengan sikap BKN. Karena harus menunggu lama hingga satu atau dua tahun lagi (putusan),’’ kata Yan Mangandar.

Menurut dia, terkesan tidak ada itikad baik dari BKN untuk segera menyudahi sengketa yang sudah berlangsung sekitar setahun tersebut. Setidaknya, menurut Yan Mangandar, pihak BKN menerima putusan tingkat pertama dan banding yang mengabulkan permohonan para honorer K2.

Namun pihaknya tentu saja tidak bisa berbuat banyak dengan keputusan BKN mengajukan kasasi.

Sebab tetap menjadi hak hukum sebagai tergugat.

Sebagai langkah lanjutan, Yan Mangandar mengaku, ia bersama timnya sudah menyiapkan kontra memori untuk diajukan ke MA. ‘’Kita selalu siap hadapi.

Saat ini kita tunggu memori kasasi dari BKN, batas waktu pengajuannya sampai tanggal 5 Januari 2018,” pungkasnya. (ars)

Longsor, Tiga Desa di Kecamatan Sekongkang Terisolir Dari Hal. 1 Memang katanya, di lokasi tersebut, sangat rawan terjadi longsor. Apalagi di musim penhujan seperti sekarang ini.

Terkait bencana ini, pihaknya sudah bersurat ke Pemprov NTB untuk bisa mengambil sikap karena pembiayaan pemeliharaan jalan ini berada di provinsi. ‘’Kita belum belum bisa mengambil sikap. Karena kewenangannya berada di provinsi. Kita juga sudah dua kali bersurat untuk bisa disikapi secara cepat, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Sekongkang Syarifuddin

mengatakan, akibat longsor, ada sekitar 1. 000 kepala keluarga (KK) yang terdampak.

Terhadap kondisi tersebut, pihaknya juga sudah melaporkan ke Bupati KSB dan DPUPRPP Provinsi untuk bisa mengambil sikap. Tetapi hingga saat ini, belum ada kejelasan dari provinsi. ‘’Kita berharap pemerintah provinsi bisa menyikapi masalah ini secara cepat. Sehingga akses jalan menuju tiga desa tidak terisolir lagi,’’ harapnya. Selain itu, pihaknya juga meminta supaya di lokasi jalan yang rawan longsor ini diberikan rambu untuk meminimalisir terjadinya halhal yang tidak diinginkan. (ils)

Pengalihan Pengelolaan Pendidikan dan ’’Kegaduhan’’ Aturan Dari Hal. 1 Meski demikian banyak sekolah swasta yang tidak mendapatkan penambahan siswa secara signifikan.

Hasil dari evaluasi dari PPDB Sistem Zonasi itu, direncanakan pada tahun ajaran 2018/2019, akan dilaksanakan 100 persen zonasi.

Dengan begitu, tidak ada lagi kuota bebas zona seperti aturan PPDB Sistem Zonasi lalu.

“Ke depan tidak ada lagi yang namanya bebas zona, seluruhnya harus zona. 100 persen akan menggunakan sistem zonasi,” tegas Suruji.

Dewan Pendidikan Provinsi NTB sendiri meminta Dinas Dikbud NTB agar tegas dalam menerapkan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi nanti.

Dengan begitu, kuota di sekolah negeri tidak melebihi daya tampung, dan sekolah swasta bisa mendapatkan siswa.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, menyarankan semestinya dari Kepala Dinas

Dikbud membuat aturan yang tegas dan tidak memberi ruang penambahan kuota.

“Ternyata sampai sekarang sekolah swasta masih merana,” katanya.

Sementara pada jenjang SMP di Kota Mataram, sistem PPDB masih menggunakan sistem lama. Banyak sekolah di tengah Kota Mataram memiliki peminat yang melebihi kapasitas sekolah. Sementara di sejumlah sekolah pinggir kota, kekurangan siswa yang mendaftar.

Larangan HP dan Sepeda Motor Saat menjelang akhir tahun ajaran 2016/2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan SMA/ SMK Negeri dan Swasta menerapkan larangan membawa Handphone (HP) ke sekolah.

Instruksi itu sudah tertuang pada Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.

Di surat edaran itu, poin per-

tama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi (HP) ke sekolah bagi peserta didik. Ke dua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi (HP) kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

Selain itu, untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki SIM. Dari pantauan Suara NTB, sejumlah SMA/SMK sudah mulai menerapkan aturan ini.Terlihat dari sejumlah spanduk yang terpasang di gerbang sekolah. Meski demikian, sekolah yang berada di daerah pelosok masih kesulitan menerapkan aturan itu.

Koordinator Pengawas pada Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Joni Y. Moa, menjelaskan, salah satu contoh di sekolah yang berada di Bengkang dan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), rata-rata siswa jauh dari sekolah. Sehingga wajib mereka membawa alat komunika-

si dan sepeda motor. Namun, sekolah di sana sudah bekerja sama dengan kepolisian.

Ketua yayasan juga mengumpulkan orang tua untuk membicarakan hal ini.

UNBK yang Menyulitkan Sekolah Ketika menjelang UNBK 2017, Kemendikbud mengeluarkan wacana UNBK di semua sekolah. Hal ini dirasa menyulitkan. Ada kecurigaan wacana itu muncul, karena ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) akibat rencana tidak ada UN di tahun 2017.

Muncullah kemudian aturan yang mewajibkan bagi sekolah yang memiliki 20 unit komputer agar melaksanakan UNBK. Banyak sekolah yang akhirnya mengikuti UNBK dengan ketersediaan sarana yang minim, dan akhirnya meminjam laptop ke orang tua siswa agar sarana pendukung mencukupi.

Merger PTS Pada tahun 2017 juga Per-

guruan Tinggi Swasta (PTS) didorong untuk melakukan merger agar pengelolaan PTS dapat lebih baik. Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra mendorong PTS yang berada di bawah satu yayasan dapat merger atau bergabung.

Di tahun ini, di NTB sudah ada beberapa PTS yang melakukan merger dalam satu yayasan, seperti STIKAS Qamarul Huda bersama dengan STKIP Qamarul Huda telah bergabung dan berubah bentuk menjadi Universitas Qamarul Huda Badaruddin.

Begitu juga dengan Universitas Hamzanwadi di Selong, Lombok Timur.

Koordinator Kopertis wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSI., menekankan melalui merger atau penyatuan perguruan tinggi itu, terutama yang berada di satu yayasan akan membuat PTS menjadi lebih kuat. “Terutama yang berada di satu yayasan, dengan penyatuan itu jauh mereka lebih kuat. Saya yakin dan percaya, ketimbang mati, lebih baik (PTS) dimerger,” sarannya. (ron)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 29 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wujudkan UHC

BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemerintah

(Suara NTB/ist)

BERSAMA BUPATI-Pimpinan Cabang BPJS Kesehatan Selong, dr. Gerry Adhikusuma bersama Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT dan pejabat di lingkup Pemda Loteng.

Selong (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memacu pemerintah daerah untuk mencapa target Universal Health Coverage (UHC).

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah sangat diapresiasi agar tahun 2019 benar-benar bisa UHC. Atau minimal mencapai 95 persen.

Pimpinan Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang

Selong, dr. Gerry Adhikusuma kepada Suara NTB menuturkan, ia sudah bicara langsung dengan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Janji Bupati, akan ada terobosan penerimaan penerima bantuan iuran dari Loteng. Sebelumnya dikomunikasikan dulu dengan Bappeda, BPKAD terhadap anggaran karena DIPA sudah diberikan.

Janjinya akan ada pemberian 1.500 peserta JKN-KIS dari tokoh agama yang akan ditanggung sendiri oleh Pemda Loteng. Loteng dari 8.994

menjadi 12.500 jiwa peserta sharing APBD. Jumlah peserta JKN-KIS di Loteng terus berkurang. Tersisa 57,55 persen yang belum.

Untuk Kabupaten Lotim, sisa 34 persen yang belum dan sudah pula ada komitmen terus terjadi penambahan. Dari sebelumnya 6 ribu ditambah menjadi 9 ribu sharing APBD Kabupaten Lotim untuk mewujudkan UHC. Dari komitmen pemda, Pimpinan Cabang BPJS Kesehahatan optimis bisa wujudkan target sesuai amanah undang-undang tersebut.

Tambahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari sharing APBD ini memang tergantung kekuatan keuangan daerah. Diyakini, keuangan pemerintah daerah mampu.

Apalagi ada dukungan dari regulasi Inpres 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Diarahkan untuk menggerakkan semua komponen. Kominfo, kemudian BPKAD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan lainnya.

Upaya pemerintah daerah sudah nyata. Semua pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan anggota keluarganya. Kalau tidak patuh, BPJS Kesehatan bersama dengan pengawas dari Disnaker akan melakukan pe-

(Suara NTB/ist)

TANDATANGAN-Bupati Loteng tandatangani dokumen komitmen pemerintah daerah wujudkan UHC. meriksaan kepatuhan.

Satu tahun ini sudah melakukan Rencana Pemeriksaan Pengawasan dan Kepatuhan untuk badan usaha.

Bagi badan usaha yang tidak patuh bayar, termasuk tidak patuh dalam penyampaikan data dan melapor jumlah karyawan saat daftar, dan tidak pastikan standar UMK, maka bisa dikenai sanksi.

Kasusnya bisa dilimpahkan ke forum koordinasi di bawah kendali Kejaksaan. Bisa kena sanksi dengan denda Rp 1 miliar dan kurungan 8

tahun penjara selain sanksi administrasi berupa pelayanan publik.

Selanjutnya untuk mempercepat pencapain UHC, apa yang sudah dilakukan selama ini dievaluasi. Seperti penempatan pendaftaran melalui kantor camat, mobile keliling, pelayanan di Puskesmas masih dianggap kurang efektif. Sehingga dilakukan upaya jemput bola. Didatangi rumah-rumah warga untuk langsung didaftarkan menjadi peserta. (rus/*)

Calon Magang SMAN 3 Mataram Berhasil Pertahankan Akreditasi A ke Jepang Keluhkan Mataram (Suara NTB) Banyaknyajumlahguruhonorer diSMAN3Mataram(Smanti)menjadi salah satu alasan nilai akreditasi di sekolah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. Sekolah yang berlokasi di Jalan Pemuda meraih akreditasi A dengan nilai 93.

Padahal sebelumnya sekolah ini meraih akreditasi A dengan nilai 96.

“Kita kedodoran pada standar pendidik dan tenaga kependidikan,” aku Kepala SMAN 3 Mataram H. Muhammad Jauhari, Kamis (28/12).

Penilaian akreditasi mengacu pada delapan standar pendidikan. Meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Dari delapan standar tersebut kata Jauhari, hanya pada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat nilai di bawah 90. Ini disebabkan banyaknya guru dan pegawai honorer.

Artinya, jumlah siswa tidak se-

banding dengan ketersediaan guru di sekolah. Namun demikian, hasil akreditasi ini bisa dipertahankan meski nilainya turun. “Yang penting kita bisa mempertahankan akreditasi A,” ucap mantan Kepala SMPN 1 Mataram ini.

Selain itu lanjut dia, salah satu faktor kelemahan sekolah ini dalam penilaian akreditasi, karena tidak memiliki ikatan alumni (IKA). Mestinya kata dia, sekolah sebesar ini memiliki IKA, namun pada realitanya tidak ada. Jauhari tidak menampik, alumni Smanti banyak yang sukses.Dulu kata dia, pihak sekolah sudah berencana membuat IKA, namun tidak sepaham dan beda pendapat terkait nama pembentukan ikatan alumni. “Ada yang mau pakai nama inilah,itulah.Mestinyaharusnama SMAN 3 Mataram,” terangnya.

Ia mengatakan, SMAN 3 Mataram berdiri tahun 1973 sesuai dengan surat keputusan Mendikbud 18 Desember 1973 dengan namaSekolahMenengahPembangunan Persiaapan (SMPP). Kemudian pada 9 Agustus 1985 dengan surat keputusan Mendikbud berubah nama menjadi SMAN 2

Mataram. Selanjutnya, pada 21 April 1997 mendapatkan surat keputusan Mendikbud berubah nama lagi menjadi SMU Negeri 3 Mataram menjadi SMA Negeri 3 Mataram sampai sekarang.”Kita maunya nama IKA pakai SMAN 3 Mataram,” terang jauhari.

Sementara itu Guru SMAN 3 Mataram Faizin menambahkan, ada keuntungan dalam penilaian akreditasi bagi pihak sekolah. Terutama bagi siswa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Dengan hasil akreditasi A maka kuota sekolah bisa mendaftarkan siswa terbaiknya melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebanyak 50 persen, akreditasi B 30 persen, dan Akreditasi C sebanyak 10 persen .Tahun lalu tambah dia, jumlah siswa diterima masuk PTN sebanyak 63 orang melalui jalur SNMPTN, belum lagi SBMPTN dan jalur mandiri. “Jadi kesempatan siswa SMAN 3 Mataram diterima PTN cukup besar. Minat siswa masuk PTN di sini cukup tinggi,” tutupnya. (dys)

Biaya Pelatihan

Mataram (Suara NTB) Biaya pelatihan di dalam daerah untuk calon tenaga kerja yang akan magang ke Jepang tahun 2018 nanti ditanggung sendiri oleh para peserta. Padahal sebelumnya mereka dijanjikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB bahwa biaya pelatihan tersebut gratis. Dengan adanya keputusan yang mendadak tersebut, sejumlah peserta berniat mundur karena tak sanggup mengeluarkan biayanya.

Ketua Himpunan Bina Magang (HIPBI) NTB, Sukri kepada wartawan, Kamis (28/12) mengatakan, di tahun-tahun sebelumnya biaya pelatihan ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun karena alasan anggaran terpangkas untuk Pilkada, biaya yang semula gratis ini dibebankan kepada calon peserta. Jumlah yang diminta sebesar Rp 6,1 juta untuk biaya makan minum dan penginapan di wisma Seruni, Mataram, selama 72 hari pelatihan.

Sukri mengatakan, orang tua calon peserta magang ke Jepang meminta waktu untuk hearing dengan Kepala Disnakertrans NTB untuk mencari solusi yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, program magang ke Jepang adalah upaya pemda untuk mengurangi pengangguran dalam daerah. Tahun ini, calon magang yang sudah lulus tes ke Jepang sebanyak 52 orang. “ Agar tak memberatkan calon peserta magang, saya mengusulkan agar peserta bisa menginap di rumah keluarganya di Mataram untuk menghindari biaya menginap yang cukup besar di Wisma. Begitu juga makan, mereka bisa sendiri-sendiri.

Adapun biaya sewa ruang belajar sebesar Rp 25 ribu per orang per hari kami harapkan bisa disubsidi oleh daerah,” katanya.

Agar calon peserta tak mengeluarkan biaya, mereka juga bisa menginap di BLK Dasan Cermen yang notabene milik pemerintah daerah. Itu sebagai sebuah opsi lain agar tak membebani calon magang yang sebagian besar dari kalangan tak mampu.

Dalam surat yang dibuat Disnaker Provinsi itu, disebutkan calon peserta magang harus melunasi biaya pelatihan sebesar Rp 6,1 juta per orang pada tanggal 2 Januari mendatang. “ Surat ini membuat kaget orang tua calon peserta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, H. Wildan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, salah satu program kerja Disnakertrans NTB yang tidak dialokasikan pada APBD 2018 mendatang yaitu biaya untuk pelatihan magang ke Jepang. Sehingga tahun depan, peserta yang lulus tes magang ke Jepang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pelatihan tahap pertama di daerah. Padahal tahun-tahun sebelumnya ditanggung oleh pemerintah daerah. “ Selama dua tahun di tahun 2015, 2016 saya bisa perjuangkan di APBD dari awalnya sekitar Rp 5 juta atau Rp 6 juta per calon untuk membayar makan minum, asrama dan lainnya. Sekarang tidak ada, ya karena keterbatasan APBD. Dulu memang awalnya tidak ada subsidi, namun karena kasian mereka banyak dari kalangan tak mampu, kita berjuang lewat TAPD dan Komisi V,” kata Wildan.

Karena alokasi anggaran yang sangat terbatas, tahun ini Disnakertrans NTB sudah melayangkan surat kepada peserta magang terkait biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 6,1 juta per orang. Ditegaskan Wildan, jika peserta magang tidak bisa membayar biaya tersebut, maka berpotensi tidak bisa diberangkatkan. Sehingga disarankan calon peserta magang untuk melakukan pinjaman dana terlebih dahulu. Karena gaji yang akan diterima pada saat magang cukup besar yaitu mencapai puluhan juta per bulan.

Para peserta magang ke Jepang yang lulus tes diperkirakan akan berangkat bulan Juli 2018 mendatang setelah menyelesaikan pelatihan di Mataram serta di Lembang. Di Jepang, mereka akan bekerja di sektor elektronik, otomotif dan lainnya. (ndi)