HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
16 HALAMAN NOMOR 191 TAHUN KE 13
SUARA NTB
SABTU, 28 OKTOBER 2017
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
TGB Apresiasi Ikhtiar Semua Pihak Perjuangkan Maulanasyeikh Jadi Pahlawan Nasional GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan apresiasi yang tulus dan penghargaan yang setinggi tingginya diiringi terima kasih dan doa atas ikhtiar dan kerja keras dari semua pihak dalam ikut memperjuangkan agar TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal Maulanasyeikh mendapatkan gelar pahlawan nasional. Terkait dengan informasi bahwa Maulanasyeikh, kini telah masuk nominasi 5 tokoh pejuang nasional yang akan mendapat ge-
lar pahlawan nasional yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah tanggal 10 November 2017 bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Gubernur TGB yang juga cucu Maulanasyeikh menyatakan bersyukur dan berterima kasih. Menurut TGB, memperjuangkan untuk meraih gelar pahlawan nasional bukanlah pekerjaan sederhana, tetapi cukup berat dan berliku. ‘’Saya pikir ini adalah bentuk kerja dan ikhtiar dari semua pihak. Dan perjuangan ini tidaklah sederhana tetapi berat dan cuk-
up berliku,’’ ujarnya. Namun karena masyarakat memberikan dukungan dan doa maka pengusulan ini bisa rampung dan hasilnya baik. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tentunya menegaskan keterlibatan para ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus juga memperlihatkan keterlibatan tokoh-tokoh NTB. Namun, tak banyak orang tahu bagaimana perjuangan masyarakat, terutama para ke-
luarga besar Maulanasyeikh yang saling bahu membahu melengkapi berbagai dokumen dan data yang dibutuhkan, dalam upaya pengusulan gelar kepahlawanan bagi Tuan Guru Pancor yang telah banyak berbuat untuk bangsa ini. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H.Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa setelah pengusulan pertama oleh Kementerian Sosial melalui TP2GP, pihaknya diminta untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam pengusulan. Ditambah begitu banyaknya tahapan dan proses yang harus dilalui dan dilakukan.
Untuk mengetahui kronologi tersebut, secara umum pengusulan gelar kepahlawanan dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, gagasan pemberian gelar ini muncul pertama kali dari keluarga besar yang kemudian mendapat dukungan dari banyak pihak masyarakat NTB. Bersambung ke hal 15
Tinggal Dua Bulan
1.964 Proyek Senilai Rp 873,431 Miliar Belum Teken Kontrak Mataram (Suara NTB) – Tahun anggaran 2017 tinggal dua bulan akan tutup buku. Namun masih ada 1.964 proyek senilai Rp 873,431 miliar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB belum teken kontrak. Berdasarkan data e-monev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, sampai 27 Oktober 2017, masih ada seribuan paket proyek yang belum dilakukan penandatangan kontrak. Untuk proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 15 paket belum teken kontrak senilai Rp 13,361 miliar. Di mana, satu paket proyek senilai Rp 336 juta masih dalam tahap verifikasi dokumen di ULP. Kemudian 14 paket proyek senilai Rp 13,025 miliar masih
TO K O H
dalam proses lelang di ULP. Selain itu, sebanyak 1.949 paket proyek non lelang atau Penunjukan Langsung (PL) juga belum teken kontrak. Dengan rincian, 389 paket proyek PL senilai Rp 93,764 miliar belum diproses. Kemudian sebanyak 1.563 paket proyek PL senilai Rp 766,306 miliar sedang proses. Dari 5.470 paket proyek PL senilai Rp 1,181 triliun tahun ini, baru 3.521 paket senilai Rp 321,026 miliar yang sudah teken kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK). Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB,
MEGAH- Bagian depan Terminal Haji/TKI di kompleks LIA yang nampak megah. Namun di bagian lain masih berantakan karena dalam proses pembangunan.
Segera Undang Bupati/Walikota
masih ada OPD yang keliru menginput data. Swahip mengatakan, OPD bukan lambat dalam mengeksekusi. Namun mereka berpendapat jika belum selesai dikerjakan, maka belum diproses. Padahal, katanya, itu sedang berproses dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hatihati melaksanakan proyek menjelang akhir tahun anggaran. Pasalnya, pengerjaan proyek yang dilakukan di akhir tahun, cenderung tak memperhatikan kualitas dan rentan bermasalah dengan hukum. ‘’Harus hati-hati, agar dari segi kualitas dan keamanan secara hukum penting untuk proyek yang dikerjakan akhir tahun ini. Bersambung ke hal 15
Sisa Sebulan, Batas Waktu Proyek Terminal Haji Mataram (Suara NTB) Proyek Terminal Haji/TKI di kompleks Lombok International Airport (LIA) menyisakan waktu pengerjaan sekitar satu bulan. Sementara di lokasi, pengerjaan masih berlangsung. Sudah berapa persen pengerjaan gedung yang mangkrak sejak 2014 ini? Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sakarudin hingga berita ini ditulis Jumat (27/10) kemarin, belum bisa dihubungi. Pejabat Bidang Perhubungan Laut (Hubla) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB ini, belum bisa dikonfirmasi. Bersambung ke hal 15
PEMPROV NTB menginginkan persoalan peralihan aset dari kabupaten/kota harus tuntas November mendatang. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan segera mengundang seluruh bupati/ walikota membahas persoalan tersebut dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) awal November mendatang. ‘’Target kita kan November harus sudah tuntas. Dan Insya Allah tuntas, tinggal dokumen saja. November ini rakor bupati/ walikota. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
Jumat (27/10) siang kemarin, enggan berkomentar mengenai masih banyaknya proyek yang belum teken kontrak. Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan SMS, Swahip belum menjawab. Dikonfirmasi sebelumnya, Swahip menyatakan pihaknya terus mengimbau dan mendorong OPD untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan fisik sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Ia mengatakan, seluruh kegiatan OPD lingkup Pemprov NTB dilakukan pemantauan tanpa melihat proyek tersebut besar atau kecil. “Bukan kegiatan-kegiatan
besar saja tapi seluruh OPD kita pantau. Kita laksanakan pemantauan langsung ke lapangan. Apa permasalahannya, kendalanya, kita berikan solusi-solusi,” ucapnya. Swahip menambahkan pihaknya tidak melakukan pemantauan atau pengawasan secara khusus kepada OPDOPD tertentu. Tetapi seluruh OPD dilakukan pemantauan. Untuk pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak ada lagi di OPD. Saat ini hanya satu paket proyek saja yang masih dilakukan verifikasi dokumen di ULP. Bahkan salah seorang Kabag ditugaskan untuk memantau mana saja OPD yang masih banyak paket non lelang yang belum diproses atau eksekusi. Dari hasil pemantauan, katanya, ternyata
(Suara NTB/dok)
Tempuh Jalur Hukum
(Suara NTB/ars)
10 Pejabat Mendaftar, Baru Satu Lengkapi Berkas
PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) disarankan menempuh jalur hukum jika merasa tak puas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 93 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut, Mendagri memutuskan bahwa wilayah Nambung masuk wilayah Lombok Barat (Lobar). ‘’Itu sudah putusan final dari Mendagri. Ndak perlu melakukan langkah-langkah yang dapat menganggu stabilitas keamanan daerah. Jadi silakan saja jika tak puas menempuh jalur hukum. Karena kita negara hukum,’’ Bersambung H. Wirajaya Kusuma ke hal 15 (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Dua belas hari sejak pembukaan pendaftaran seleksi terbuka dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, jumlah pejabat yang mendaftar sudah mencapai 10 orang. Dari 10 pejabat yang sudah mendaftar secara online tersebut, baru satu orang yang melengkapi berkas pendaftaran. Hal tersebut dikatakan Kepala Sekretariat Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, Raisah, SE, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/10) siang kemarin. Raisah mengungkapkan, 10 pejabat yang sudah mendaftar secara online tersebut dengan rincian, 6 orang di jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Serta 4 orang di jabatan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB. “Jumlahnya sudah memenuhi jumlah pelamar minimal untuk masing-masing posisi. Tinggal kita menunggu berkasnya,” kata Raisah. Raisah mengatakan, jumlah pelamar berpotensi akan bertambah. Pasalnya, masih ada waktu sampai batas waktu pendaftaran, Senin depan untuk mendaftar. Raisah Bersambung ke hal 15
Mantan Napi Kasus Bansos Lobar 2009 Siap Jadi ’’Justice Collaborator’’ Mataram (Suara NTB) Ahmad Solihan, mantan narapidana (Napi) kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Lombok Barat tahun 2009, mengaku gelisah setelah keluar dari penjara dengan status Pembebasan Bersyarat (PB). Merasa mengetahui modus penyimpangan di kasus yang sama dan siap membongkar keterlibatan orang lain, ia mengaku siap bekerjasama dengan penegak hukum atau dikenal dengan istilah justice collaborator. Mantan Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini sebelumnya menjalani pidana dua tahun penjara dalam kasus Bansos Lobar tahun 2009. Dia dipidana bersama atasannya Kepala BPKAD, H.Ranu dan Bendahara Agung Purnomo Nugroho serta Bendahara Pengganti Juandi Setiawan. ‘’Ini niat baik saya. Saya akan bongkar lagi kasus Bansos ini,’’ tegas Ahmad Solihan kepada Suara NTB, Jumat
(27/10). Menurut dia, ada banyak pihak yang harus bertanggung jawab pada sengkarutnya penggunaan dana Bansos miliaran rupiah saat itu. Modusnya diduga proposal fiktif dan stempel palsu. Dia merasa tidak jadi bagian dari skenario SPJ fiktif itu. Namun diseret ke pengadilan sebagai terdakwa. Sementara yang banyak menikmati anggaran, tidak tersentuh Kejaksaan Negeri Mataram yang menangani kasus ini sejak awal. ‘’Sudah jelas di fakta persidangan, ada oknum anggota Dewan ikut menikmati anggaran Bansos, disebutkan sama hakim agar jaksa menindaklanjuti fakta sidang itu. Tapi kok ndak diproses,’’ tanyanya. Belum lagi keterlibatan pejabat tinggi daerah saat itu. Mulai dari petinggi birokrasi Lobar yang pernah diseret ke Pengadilan sebelumnya, dalam kasus
Bansos untuk tahun yang lebih lama. ‘’Harusnya H.S (disebutkan lengkap diseret juga, dia bertanggung jawab itu,’’ protesnya. Paling membuatnya gelisah ketika Kejari Mataram tidak menyeret oknum yang mengeluarkan Perbup tim verifikasi dan mekanisme pencairan. Namun perannya tidak sampai di sana, oknum itu diduga turut mengatur pencairan Bansos fiktif. Selain soal Bansos, kasus lain yang dia akan bongkar terkait proyek instalasi internet di Setda Lombok Barat. Dalam proyek dengan nilai Rp 800 juta itu, dia juga diseret sebagai terdakwa dan menjalani pidana beruntun setelah kasus Bansos. Posisinya saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diseret bersama rekanan pelaksana. Meski dipenjara, namun dia tetap berkelit tidak bersalah dalam kasus itu karena hanya menjalankan perintah atasannya di BPKAD. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Halaman 2 (Suara NTB/cem)
Masyarakat Karang Bagu Minta Stigma Kampung Narkoba Dihilangkan Kunjungan Tamu Dibatasi PERESMIAN posko terpadu P4GN yang dilakukan di lingkungan Karang Bagu, Karang Taliwang menjadi langkah preventif dalam menekan peredaran narkoba di wilayah ini. Seperti yang diungkapkan Camat Cakranegara, Muhammad Salman Rusdi, bahwa Karang Bagu ini sudah dikenal sejak dahulu sebagai daerah peredaran narkoba. “Jadi kita ingin mengubah image yang ada di lingkungan ini karena sudah menjadi persoalan sejak dahulu,” ujarnya, Jumat (27/10). (Suara NTB/uul) Di Karang Bagu sendiri, Muhammad Salman Rusdi kata Salman, kurang dari 10% warganya merupakan pemakai dan pengedar narkoba. “Oleh karena itu sejak beberapa waktu lalu, kami menerapkan awig-awig yang harus dipatuhi oleh warga,” jelasnya. Awig-awig itu mengatur pembatasan tamu berkunjung ke Karang Bagu untuk mengurangi aktivitas jual-beli narkoba. “Sehingga di atas pukul 22.00 Wita tidak boleh ada lagi tamu yang berkunjung, siapa pun tamunya,” terangnya. Pembatasan jam bertamu ini dilakukan karena biasanya di jam tersebut banyak terjadi transaksi jual beli narkoba oleh pengedar narkoba. Selain awig-awig, masyarakat juga diberdayakan secara ekonomi untuk memberikan penghasilan bagi mereka yang sebelumnya menjadi pemakai dan pengedar narkoba. “Masyarakat yang kurang mampu diberikan biaya bantuan modal agar mereka bisa mandiri,” kata Salman. Selain itu, pihak kecamatan juga memberikan kemudahan perizinan bagi UKM yang ada di Karang Bagu. “Di Cakranegara sendiri ada 400 UKM yang kita bantu perizinannya, sedangkan di Katang Bagu baru ada 10 UKM yang kita bantu,” tukasnya. UKM ini sendiri mencakup berbagai usaha, tetapi yang paling banyak adalah kuliner. “Sekarang masih kita data untuk usahanya,yang penting omzetnya di bawah Rp 50 juta,” kata Salman. Selain pemberdayaan ekonomi, pihaknya juga sedang mengupayakan untuk urusan kegiatan kepemudaan di Karang Bagu. “Kita sedang mengusahakan agar ada fasilitas untuk kegiatan olahraga seperti lapangan bulutangkis,” kata Salman. Sedangkan untuk lapangan sepak bola tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan. (uul)
Mempengaruhi Pelayanan SEKRETARIS Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., mengaku prihatin dengan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum juga memiliki kantor definitif. Lima OPD itu antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan. Lima OPD itu diketahui masih menempati aset milik Pemprov NTB. “Sebaiknya kita punya sendiri. Tapi salah satu kendalanya adalah lokasi,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Karena seperti diketahui Kota Mataram dengan luas hanya 61,30 kilometer persegi, sudah tidak banyak lahan yang bisa dibangun. “Kalau lokasi yang rencananya akan dibangun itu di kawasan kompleks perkantoran lingkar selatan. Tapi apa masih mencukupi,” tanyanya. Kalau memang lahan di sana masih mencukupi, Kartini setuju kalau lima OPD itu juga dibangunkan kantor permanen di sana. Namun demikian, pihaknya belum mengetahui apakah lahan di sekitar kompleks perkantoran lingkar selatan milik Pemkot Mataram atau milik warga. “Sebaiknya ngomplek jadi satu supaya koordinasinya juga mudah,” cetusnya. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga lebih cepat. Untuk itu, Komisi I juga berkepentingan mengetahui status lahan di sebelah kompleks perkantoran tersebut. Kalau memang lahan itu milik masyarakat, mau tidak mau, Pemkot Mataram harus melakukan pembebasan lahan. Sementara harga lahan di kawasan lingkar selatan sudah sangat mahal. “Kalau membebaskan sih sudah pasti mahal,” cetusnya. Apalagi masyarakat mengetahui bahwa lahannya akan dibebaskan pemerintah, memasang target yang tinggi untuk lahan mereka. “Semogalah lahan itu sudah milik Pemkot sehingga tinggal dilakukan pembangunan,” imbuhnya. Pihaknya, lanjut Kartini, sangat menginginkan semua OPD lingkup Pemkot Mataram berkumpul di lingkar selatan. Karena bagaimanapun, lokasi OPD yang masih berpencar seperti saat ini sangat berpengaruh terhadap kurang maksimalnya kinerja mereka. Selain pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal, koordinasi juga terhambat. Kalau semua OPD berkumpul, paling tidak koordinasi bisa dilakukan dengan cepat. “Makanya tahun depan itu kita harapkan lima OPD itu mulai dibangun kantornya,” demikian anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini. Kartini menekankan bahwa lima OPD yang masih numpang di aset Pemprov harus menjadi perhatian Pemkot Mataram. Setidaknya pembangunan kantor bagi lima OPD tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Mengingat, semakin lama harga lahan maupun material pembang u n a n akan semakin m a hal. (fit) Hj. Kartini Irwarni (Suara NTB/fit)
Sahrun, Kepala Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang, tak kuasa menahan air matanya. Pria 40 tahun ini terharu ketika Badan Nasional Narkota Provinsi (BNNP) NTB, Pemkot Mataram dan Polres Mataram memberikan perhatian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai daerah zona hitam peredaran narkoba di NTB dan khususnya Kota Mataram. TIDAK mudah bagi Sahrun membangun kepercayaan masyarakat. Stigma sebagai kampung narkoba menghancurkan harapan anak - anak mereka. Label negatif itu mengganggu psikologi anak - anak. Tak jarang, mereka tak mau mengaku berasal dari Karang Bagu ketika ditanya di sekolah. “Anak - anak kami sampai malu mengaku di tanya teman - temannya di sekolah,” tutur Sahrun sambil meneteskan airmata, Jumat (27/10). Ungkapan perasaan disampaikan Sahrun pada kegiatan Pencanangan Posko Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (Pencanangan Posko P4GN), dan hal itu membuat warga lainnya terharu. Sahrun dan masyarakat Lingkungan Karang Bagu, merasa tak nyaman dengan stigma yang berkembang di masyarakat luar. Berbagai upaya dilakukan agar menghilangkan label negatif tersebut. Sahrun dan penggiat anti narkoba tak kuasa membendung peredaran barang haram tersebut di lingkungannya. Pelakunya bukan lagi orang dalam, melainkan orang luar yang masuk ke dalam. “Saya minta sebutan Kampung Narkoba ini, jangan ada lagi,” pintanya. Apa yang dirasakan Sahr-
un sebenarnya sama seperti dirasakan oleh Pemkot Mataram. Pelabelan negatif justru mengganggu dan merusak citra pemerintah. Seperti di Jakarta yang memiliki Kampung Ambon, dan dikenal sebagai kawasan hitam di Ibukota Negara sebagai peredaran narkoba. Kondisi itu berangsur membaik setelah ada penindakan serta perhatian serius oleh aparat keamanan. Langkah seperti ini diharapkan oleh Pemkot Mataram. Karang Bagu tidak lagi dikenal masyarakat sebagai kampung narkoba. Melainkan sebagai kawasan dikenal memiliki keunikan dan kearifan lokal. “Saya percaya Pak Kaling mengetahui karakter warganya. Pesan saya, mudah - mudahan Karang Bagu sama seperti di Jakarta. Tidak lagi disebut kawasan hitam,” ungkap Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Mohan mengatakan, sebelum menghadiri acara itu, sehari sebelumnya, ia mengumpulkan ca-
tan. Beberapa aspek itu pertajam dari pengukuran pengkajian. Akan tetapi, dari sisi hasil, belum bisa disampaikan berdasarkan parameter tersebut. “Kalau hasilnya belum bisa saya sampaikan,” kata dia dikonfirmasi, Jumat (27/10). Darisudutpandangjumlahpenduduk dan Mataram sebagai kawasan perkotaan, kebutuhan pasar modern sangat penting. Menurutnya, tidak bisa ditiadakan atau dilakukan moratorium karena melihat tuntutan. Menurutnya, distribusi untuk keberadaan pasar modern penting. Tujuannya peningkatan investasi, juga pasti ada serapan tenaga kerja. “Itu jadi pengukuran. Tapi saya belum menyampaikan detail,” ujarnya.
rakat berjualan narkoba selalu beralasan mencari nafkah. Faktanya, keluarga pemakai maupun pengedar berbanding lurus dengan hasilnya. Kecerdasan intelektual terganggu. “Mereka menyampingkan pondasi keluarga,” paparnya. Yang harus diatensi kata Margono, narkoba telah masuk ke semua aspek. Oknum TNI/ Polri, PNS juga pemakai narkoba. Selain itu, penggunanya tidak mengenal tingkat pendidikan, sehingga sudah tidak ada steril dalam narkoba. Artinya, proses kerusakan bangsa berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah, aparat keamanan serta masyarakat tidak bisa menganggap mudahnarkoba.Semuaharusbergerak, karena dalam 5 - 10 tahun kedepan. Narkoba penyokong besar hilangnya generasi bangsa. Dalam konteks pencanangan posko terpadu, ia meminta kesadaran masyarakat di Karang Bagu bersama - sama memerangi narkoba. “Walaupu posko tidak bisa nihil narkoba,” pungkasnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
KEBOCORAN RETRIBUSI - Kebocoran retribusi parkir selama ini jadi persoalan. Salah seorang jukir di wilayah Cakranegara tengah mengatur kendaraan, Jumat (27/10).
Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir
Pejabat Dishub Terancam Dirombak
Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak bisa menutupi kekecewaannya terhadap kinerja anak buahnya di Dinas Perhubungan (Dishub). Dugaan adanya kebocoran retribusi parkir sehingga ditelisik Kejaksaan jadi preseden buruk. Mohan pun mengancam akan merombak pejabat di Dinas Perhubungan. “Kalau begitu terus, iya kenapa tidak,” tegas Mohan dikonfirmasi, Jumat (27/10). Akan tetapi, Wawali masih memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid beserta jajarannya untuk memperbaiki sistem mereka. Bila perlu melakukan evaluasi menyeluruh di internal maupun eksternal, terutama jukir. Mohan heran dengan kiner-
ja Dishub. Ia berulang kali memberikan masukan terkait penataan jukir. Termasuk saran kalangan legislatif agar tata kelola dan manajemen parkir diperbaiki. Tetapi masih saja ditemukan kebocoran - kebocoran retribusi. Sementara, mereka tidak mau disalahkan, tetapi tidak memperbaiki inovasi. “Saya sudah berikan masukan. Bahkan, legislatif juga demikian.
Masih saja begini. Disalahkan malah tidak mau,” sesalnya. Ia menanggapi rencana menangkap jukir yang tidak memberikan karcis ke masyarakat. Penerapan sanksi tegas seperti itu dengan melibatkan kepolisian harus sudah diterapkan sejak lama. Sebab, pendekatan persuasif berulangkali diterapkan tetapi tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang dijalankan secara prosedural. “Sudah saatnya lah. Kan, mereka sudah lama penertiban,” ucapnya. Wawali tidak mau persoalan itu bolak - balik seperti ini. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Dishub mengidentifikasi jukir resmi dan ilegal.Kedua,menerapkansungguhsungguh pelaksanaan karcis ke
masyarakat. Kadang, ia melihat jukirtidakmemberikankarcis.Dan, itu jadi potensi kebocoran. Ketiga, Dishub harus sering sering melakukan uji petik, supaya mengetahui potensi kebocoran. “ Jangan sampai berbulan - bulan tidak dilakukan. Sehingga, ada modus sendiri,” kritiknya. (cem)
”
Saya sudah berikan masukan, masih saja begini. Disalahkan malah tidak mau
H. Mohan Roliskana
DP3A Berikan Bantuan Peralatan Anak ’’Punk’’ Berpotensi Edarkan Narkoba kepada Pelaku UMKM Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram memberikan bantuan peralatan ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya. Pemberian peralatan seperti open dan baskom merupakan tindak lanjut dari program partisipasi publik untuk peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) yang digelar dua pekan lalu. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany dikonfirmasi, Jumat (27/10) mengatakan, tigas aspek harus dihentikan. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Caranya kata dia, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Three Ends tersebut adalah End Violence Against Women and Children (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), End Human Trafficking (akhiri perdagangan manusia) dan End Barriers To Economic Justice (akhiri kesenjangan ekonomi). “Kebetulan ada kampung sakinah di sini (Dasan Cermen,red). Masyarakat ada yang buat telur
(Suara NTB/ist)
BANTUAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan ke salah seorang pelaku UMKM di Kelurahan Dasan Cermen. asin dan kerajinan jajan. Itu yang kita bantu,” kata Dewi. Selain bantuan peralatan, DP3A juga memberikan pelatihan pembuatan jajan kepada 20 perempuan pelaku UMKM. Ini salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan perempuan di dunia industri. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting untuk ketahanan keluarga. Perempuan tidak lagi mengurus urusan domestik. Sepertinya, mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. “Perempuan tidak saja mengurus urusan dapur. Tapi harus berperan
meningkatkanketahananekonomi keluarga,” paparnya. Ditegaskan, eksistensi perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga berimbas terhadap peningkatan kesejahteraan. Ketahanan anak yang berkualitas, sehingga menjadi generasi emas. Meski tidak secara keseluruhan disentuh dalam program tersebut. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ini menambahkan, pihaknya akan secara bertahap melakukan pemberdayaan terhadap perempuan di Kota Mataram. ‘’Tujuannya supaya perempuan juga ikut eksis,” demikian harapnya. (cem/*)
Mataram Masih Butuh Retail Modern Mataram (Suara NTB) Terdapat perbedaan pandangan antara dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Mataram tentang keberadaan retail modern. Dinas Perdagangan jauh hari menyatakan moratorium terhadap retail modern. Namun bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menyebutkan Kota Mataram masih butuh banyak retail modern. Kepala Badan Litbang Kota Mataram, Miftahurrahman menilai, berdasarkan hasil penelitan makro, pemasangan parameter atau variabel penelitiannya melihat dari aspek sosial ekonomi, pendekatan wilayah, kepadatan penduduk, serta aspek pendapa-
mat dan lurah se - Kota Mataram. Terutama Camat Cakranegara diminta benar - benar memperhatikan secara serius. Pencanangan Posko Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahangunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menurut dia, selangkah lebih maju. Karena, sudah ada iktikad baik dan kemauan tokoh. Pemerintah nantinya akan menyambut melalui intervensi kebijakan anggaran maupun program. “Posko tidak hanya berfungsi memberantas narkoba, tapi bisa dijadikan tempat duduk rembuk,” katanya. Kepala BNNP NTB, Irjen Imam Margono mengungkapkan, masyarakat yang telah terlibat narkoba sangat berat untuk terbebas. Rehabilitasi hanya sebuah program, tapi tidak bisa 100 persen menghilangkan ketergantungan maupun pemberantasan narkoba. Sebab, rehabilitasi hanya sebagai sarana penunjang saja, sehingga pasti ada yang kurang. Mantan Wakapolda NTB ini menambahkan, masya-
Menurutnya, level of service retail modern harus didekatkan. Lalu bagaimana dengan ketimpangan sosial? Miftah mengaku belum melihat ke arah ketimpangan sosial. Ia mengaku hanya melihat dari persepektif atau penilaian makro. Sementara, ancaman pelaku usaha kecil menengah semakin tergerus oleh keberadaan retail modern, karena tak mampu bersaing. Dikatakan, itu belum tentu terjadi. Artinya, UMKM memiliki jenis produksi dan pangsa pasar berbeda. Sedangkan, pasar modern juga memiliki skala berbeda pula. Oleh karena itu, retail modern ini masih dibutuhkan di Kota Mataram, jika dilihat dari aspek ekonomi apalagi pertumbuhan
(Suara NTB/cem)
RETAIL MODERN - Badan Litbang menganggap retail modern masih dibutuhkan di Kota Mataram. Ini mengacu dari penilaian secara makro. Salah satu retail modern di Cakranegara, lokasinya tidak jauh dengan pasar swalayan. penduduk. Hanya saja kata dia, distribusi pemerataan perlu dilakukan. Ada tempat titik jenuh
atau kelebihan pasar modern harus dikurangi. “Tapi ini belum bisa diputuskan,” ujarnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Irjen Pol Imam Margono meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, menangkap anak punkyang berkeliaran dan mangkal di jalan. Selain menggangu, juga berpotensi terhadap peredaran narkoba. “Kemarin Kasat Pol PP datang konsultasi. Saya minta tangkap saja anak punk itu,” tegas Margono, Jumat (27/10). Mantan Wakapolda NTB ini menyampaikan, tidak menutup kemungkinan anak punk dengan pola hidup seperti jadi pemakai, bahkan pengedar narkoba. Ini akan berpengaruh terhadap anak - anak di Kota Mataram. Mereka bisa mempengaruhi untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. “Bisa saja mereka memulai dari tramadol. Lama - lama kan ke narkoba,” ujarnya. Ia menyindir, pengungkapan peredaran tramadol di Mataram beberapa waktu lalu. Polres Mataram menyita 25.000 butir obat jenis G. Artinya, kondisi ini sudah berbahaya. Sebab, anak - anak sudah mau mencoba mengkonsumsi obat keras tersebut. Martono mengaku sempat jengkel dengan anak buahnya di Satnarkoba Polres Mataram. Terduga pelaku dilepas begitu saja. Padahal, itu sama artinya membiarkan generasi muda rusak. “Saya hampir mau tempeleng Kasat Narkoba itu. Kok
pengedar tramadol dilepaskan. Saya suruh ditangkap lagi,” tegasnya. Menanggapi permintaan Kepala BNNP NTB, Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku, setiap hari melakukan patroli dan pengawasan terhadap anak punk di Mataram. Beberapa titik di Mataram dipantau. Bahkan, sempat mengejar anak punk di perempatan Jalan AA Gde Ngurah. “Kita tetap turun patroli,” akunya. Penertiban anak punk maupun pengamen kata dia, harus bersama - sama dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial diminta mengaktifkan kembali Satgas Sosial mereka untuk merazia pengemis, anjal dan anak punk. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, H.L. Indra Bangsawan mengklaim, penertiban anak punk dilakukan bersama sama dengan Pol PP. Selain itu, Satgas Sosial tetap turun memantau. Indra tak ingin disebut kurang optimal melaksanakan tugasnya. Meskipun masih banyak ditemukan anak punk maupun pengamen di perempatan lampu merah. “Bukan tidak optimal. Semua sudah optimal kita lakukan,” ujarnya. Penanganan masalah sosial itu lanjutnya, tidak bisa diberikan sepenuhnya di ke Dinas Sosial. Perlu dibantu dinas terkait. Sebab, anggaran penanganan sosial sangat minim dan kurang tersedianya sarana - prasarana. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Peringatan HLN Ke-72
PLN Grup NTB Perkuat Semangat Mewujudkan 35.000 Megawatt Mataram (Suara NTB) Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72 jatuh pada tanggal 27 Oktober 2017. PLN Grup NTB juga memperingatinya sebagai momen untuk memperkuat semangat mewujudkan program 35.000 Mega Watt (MW) secara nasional. Komitmen dan semangat bersama dilakukan dengan diselenggarakannya upacara di Lapangan Tenis, Akbar Ali Sport Center, Tanjung Karang Jumat (27/10) kemarin. Bertindak selaku pembina upacara adalah General Manager PLN Wilayah NTB,
Mukhtar. Hadir seluruh pegawai PLN Kantor Wilayah NTB, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara (NTB, NTT), PLN Area Mataram, PLN APDP Mataram, PLN Sektor Pembangkitan Lombok, PLN UPP Lombok, PLN UPPK NTB, PLN SPI Regional 17, dan Anak Perusahaan PLN Batam. Dalam amanatnya, Pembina Upacara menyampaikan sambutan resmi Direktur Utama PLN. HLN ke 72 kali ini dapat menjadi representasi semangat gotong royong dan sinergi insan kelistrikan untuk membangun Indone-
Deputi Manager Pemeliharan Pembangkit PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Adam Priyo Perdana bertindak sebagai Pemimpin Upacara peringatan HLN ke 72 PLN Wilayah NTB.
sia lebih baik. “Sinergi semua pihak akan memberikan pengaruh terhadap kelancaran setiap program kelistrikan yang sedang dijalankan,” ucap Mukhtar. Seperti diketahui bahwa saat ini melalui program 35.000 MW, PLN tengah membangun infrastruktur kelistrikan demi mewujudkan pemerataan di seluruh Indonesia. Upaya ini merupakan komitmen PLN dalam rangka mendorong dan menggerakan roda perekonomian yang berkeadilan dan juga menyediakan energi di masa datang. Saat ini, pencapaian penambahan pembangkit, transmisi dan
gardu induk sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 cukup signifikan. Untuk penambahan pembangkit sebesar 7.442 MW, penambahan transmisi sepanjang 6.952 km dan gardu induk sebesar 27.168 MVA. “Upaya ini untuk mengurangi kekurangan daya di berbagai daerah yang saat ini sudah tampak hasilnya. Seluruh sistem kelistrikan sudah tidak ada pemadaman karena kekurangan daya, bahkan
beberapa memiliki surplus daya yang cukup, termasuk NTB.” terangnya. Target cukup menantang juga harus terus dikejar, tahun 2019 rasio elektrifikasi nasional diharapkan telah mencapai 97,4 persen. Hal ini akan dikejar dengan Program Listrik Desa. Di Provinsi NTB, 65 dusun terpencil di NTB akan aliri listrik melalui Program Listrik Desa. Pada acara ini, GM PLN
Wilayah NTB dan GM PLN UIP Nusra juga menyerahkan penghargaan winduan kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya bekerja di PLN, mulai dari 2 windu hingga 4 windu. Penghargaan juga diberikan kepada para pegawai yang memasuki masa pensiun di tahun 2017. Tidak hanya itu, GM PLN NTB juga menyerahkan hadiah kepada pemenang Pekan Olahraga dalam rangka Hari Listrik nasional ke-72 kepada para pemenang. Kemudian, Manajer Bidang SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat juga menyerahkan bantuan Pro-
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Mukhtar bertindak sebagai Pembina Upacara peringatan HLN ke – 72 PLN Wilayah NTB
gram CSR Bedah Rumah Pensiunan kepada Ketua IKPLN, Sukadi. Acara ditutup oleh demo masak menggunakan kompor listrik yang disaksikan oleh jajaran Manajemen PLN Grup di NTB dan seluruh pegawai. Memperingati Hari Listrik Nasional ke-72 ini, PLN juga memberikan diskon biaya penyambungan tambah, yaitu pelanggan hanya perlu membayar 72 persen dari biaya penyambungan. Mulai dari 450 VA sampai dengan 197 kVA. Promo ini berlangsung hingga 31 Desember 2017. (humas/bul/*)
(Suara NTB/ist)
Penyerahan bendera oleh General manager PT PLN (Persero) Wilayah NTB, Mukhtar kepada Ketua Panitia HLN ke-72 PLN Wilayah NTB, Suprianto secara simbolis melepas Tim PLN Gowes to Rinjani yang akan berangkat 28 Oktober 2017 untuk mendaki sampai ke puncak Gunung Rinjani.
General Manager PT PLN (Persero) UIP NUSRA, Djarot Hutbari memberikan selamat kepada para pegawai purna karya
Paduan Suara SMA Negeri 2 Mataram menyanyikan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian Upacara peringatan HLN ke- 72 PLN Wlayah NTB
Siapkan Perda PEMPROV NTB melalui Dinas Perhubungan sedang mempersiapan Perda untuk menertibkan transportasi umum, terutama angkutan dengan layanan berbasis daring/online. 2018, Perda ini rampung dan dapat diterapkan. Demikian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windya, MM. Ia menjelaskan saat ini sudah dirampungkan naskah akademik rancangan Perda perhubungan. Perda ini nantinya akan mengakomodir seluruh kebutuhan (Suara NTB/bul) yang berkaitan dengan L. Bayu Windya transportasi umum. Diantaranya, soal kuota ideal untuk pelayanan transportasi umum masyarakat. Pihaknya masih menghitung angka idealnya, dari sisi jumlah penduduk dengan kuota yang pas. Kurang lebih, transportasi umum (taksi), baik yang online maupun konvensional dibatasi sampai 1.100 unit. “Paling banyak 1.100 taksi yang akan kita izinkan. Baik yang online, maupun yang konvensional,” katanya di ruang kerjanya, Jumat (27/10) kemarin. Perda tersebut nantinya diharapkan akan menyesuaikan dengan kondisi kekinian layanan transportasi di provinsi ini. Ia juga menyinggung jenis-jenis kendaraan yang dapat dijadikan taksi umum. Jika saat ini jenisnya hanya sedan, ke depan akan di akomodir kendaraan-kendaraan jenis lain. Misalnya kendaraan keluarga. Salah satu perusahaan taksi diketahui telah merencana untuk mengoperasikan kendaraan MPV. Perda yang saat ini sedang dirancang, sekaligus mengakomodir seluruhnya yang menjadi amanat PM 26 tahun 2017 yang sudah direvisi dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sembilan diantaranya yang sudah ditetapkan diantaranya, tarif batas atas dan batas bawah agar tidak merugikan konsumen dan pengusaha. Kuota taksi baik konvensional maupun online yang boleh beroperasi. Pemasangan stiker bagi kendaraan-kendaraan online. Hal ini menurut kepala dinas wajib akan diberlakukan setelah Perdanya ditetapkan. Pemasangan stiker ini untuk mengetahui mana saja kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai kendaraan umum. Karena dihajatkan untuk kepentingan publik, L. Bayu mengatakan harus dilakukan kir secara berkala. Pengemudi taksi online juga diharuskan menggunakan SIM A umum. Pemberian jaminan kepada penumpang dalam bentuk asuransi. Satu perusahaan minimal mengoperasikan lima unit kendaraan. Dibawah itu, L. Bayu menegaskan tidak diperkenankan menyediakan layanan jasa angkutan umum. “Bisa disiasati dengan menggabung kendaraan milik satu orang sama yang lainnya,” katanya. Perda yang akan disusun nantinya juga akan mengatur besaran pajak yang akan dikenakan kepada penyedia jasa angkutan umum online. Besaran pajaknya akan disamakan dengan taksi konvensional. Selain itu, akan diakomodir pelaksaan uji kir untuk seluruh kendaraan dinas. Saat ini yang melakukan uji kir hanya kendaraan-kendaraan angkutan barang dan angkutan orang. “Perda ini nantinya akan menjawab semua persoalan transportasi umum secara menyeluruh,” demikian Bayu. (bul)
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Mukhtar, menyerahkan piagam winduwan kepada pegawai.
Manajer Bidang SM & Umum PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Deddy Hidayat menyerahkan secara simbolis bantuan CSR Bedah Rumah Pensiunan PLN senilai Rp 400.000.000,- kepada Ketua IKPLN (Ikatan Pensiunan Listrik Negara) Daerah NTB, Sukadi.
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Mukhtar, menyerahkan cincin penghargaan kepada para purnakarya PLN Wilayah NTB periode November 2016 – Oktober 2017.
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Mukhtar, memberikan penghormatan kepada wisudawan purnakarya PLN Wilayah NTB dengan mengalungkan slempang wisudawan.
Menurun, Animo Masyarakat Bekerja di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat NTB untuk bekerja di luar negeri, notabenenya sebagai TKI cenderung berkurang. Fenomena ini dikarenakan cukup tersedianya pekerjaan serupa di dalam negeri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mencatat jumlah warga yang bekerja ke luar negeri dalam tiga tahun terakhir terus berkurang sebagai dampak dari berbagai program pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Abdul Hadi di Mataram, menyebutkan jumlah warga yang berangkat menjadi TKI ke luar negeri pada 2014 sebanyak 46.187 orang. Angka tersebut berkurang menjadi 35.312 orang pada 2015, dan kembali berkurang menjadi 27.659 orang pada 2016. Sementara data jumlah warga yang berangkat menjadi TKI secara resmi pada Januari-September 2017 sudah mencapai 18.610 orang. Sebagian besar bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Menurutnya, berkurangnya jumlah warga yang menjadi TKI di luar negeri karena masih diberlakukannya moratorium penempatan tenaga kerja wanita untuk sektor non-formal di negara-negara Timur Tengah. Selain itu, TKI purna atau yang sudah pulang kampung sebagian sudah mampu
menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tertarik lagi bekerja di luar negeri. “Pemerintah daerah memang mendorong tidak selalu bergantung menjadi TKI di luar negeri. Cukup hanya satu atau dua kali saja pergi ke luar negeri cari uang untuk hidup dan modal usaha,” katanya. Berkurangnya jumlah TKI ke luar negeri, lanjut Hadi, karena pemerintah memberi ruang bagi warga NTB untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, melalui Program Angkatan Kerja Antar-Daerah (AKAD). Jumlah warga NTB yang sudah memanfaatkan Program AKAD pada 2017 sebanyak 1.560 orang. Mereka tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Menurut dia, gaji yang diberikan perusahaan di Kalimantan relatif sama dengan di Malaysia. Namun bedanya, warga NTB tidak perlu direpotkan den-
(Suara NTB/ist)
TINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT - Desa Wisata Kerujuk belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Keberadaan desa wisata ini membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga masyarakat Kecamatan Pemenang, Lombok Utara
gan mengurus paspor, cek kesehatan dan prosedur lainnya yang membutuhkan biaya jutaan rupiah.
JUMAT, 27/10/17
“Kalau bekerja di dalam negeri juga memudahkan untuk bisa pulang kampung bertemu keluarga. Bahkan mere-
ka bisa mendapatkan fasilitas serupa seperti yang diterima di luar negeri,” demikian Abdul Hadi. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Ditargetkan Tuntas November DINAS Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan pada bulan November mendatang, pencairan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tuntas. Pasalnya, untuk saat ini pencairan DBHCHT terhadap para petani mencapai 50 persen. Demikian disampaikan, Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian Lotim, Ashabul Kabir, yang dikonfirmasi, Jumat (27/10). (Suara NTB/yon) Ia menilai, progres pencaiAshabul Kabir ran DBHCHT terhadap para petani cukup baik. Di mana untuk keseluruhan yang sudah masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekitar 85 persen untuk tahap pencairan dengan yang sudah dilakukan pencairan 50 persen. Sehingga total 15 persen itu saat ini masih dalam tahap pemberkasan. “Lima belas persen itu yang belum tanda tangan kuitansinya,” jelasnya. 50 persen yang sudah dicairkan, tambahnya, berasal dari keseluruhan yakni sekitar 70 desa dari 149 desa penerima DBHCHT tahun 2017 ini dengan lahan yakni 12 ribu hektar. Adapun untuk nominal DBHCHT yang diterima petani hampir sama dari tahun sebelumnya, yakni dengan nilai DBHCHT yang diberikan untuk tembakau jenis virginia Rp 1,1 juta dan untuk tembakau rajang, Rp 850 ribu per hektar. Sementara total DBHCHT untuk Lotim tahun 2017 ini sebanyak Rp 17,2 miliar. “Yang sudah dicairkan sekitar 50 persen,” jelasnya. Sementara itu, untuk luas tanaman tembakau virginia di Kabupaten Lotim seluas, 12. 121,10 hektar sedangkan untuk tembakau rajang, 3.534 hektar dengan jumlah petani tembakau virginia, 11.582 orang petani dan untuk rajang, 2.575 orang petani. “Untuk pencairan DBHCHT ini kita targetkan tuntas bulan depan,” ujarnya. (yon)
SDM dan Armada Satpol PP KLU Masih Minim Tanjung (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim jumlah armada pemadam kebakaran (damkar) maupun kuantitas dan kualitas SDM masih minim. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemadaman kebakaran dan penegakan Perda, Dinas mengajukan tambahan 2 unit armada Damkar. Sementara pada peningkatan kualitas SDM, Pol PP menggembleng stafnya dengan beragam latihan fisik. “Jumlah belum memadai baru 28 orang dari kebutuhan 50 orang, masing-masing 10 orang di 3 titik dan 20 orang pasukan pemukul cadangan di Tanjung yang siap backup jika terjadi kebakaran,” demikian klaim Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, H. Ahmad Dharma, SH., melalui Kepala Bidang Linmas dan Damkar, Johan Elison Repi, belum lama ini. Johan menyebut, beberapa kendala yang masih memghambat proses penanganan kebakaran di KLU antara lain, jarak tempuh TKP dari kantor, keberadaan sarana dan prasarana sangat kurang, keberadaan SDM yang ada belum maksimal serta anggaran operasional yang masih minim. Mantan Kabid Perhubungan Laut ini mengutarakan, standar pelayanan minimal pada Dinas Satpol PP dan Damkar perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya populasi dan rumah hunian di masyarakat. Topografi wilayah KLU yang memanjang dari Pemenang ke utara hingga Bayan, menyebabkan Dinas Satpol PP berpikir untuk menempatkan armada per wilayah cakupan penanganan kebakaran. “Tambahan Damkar sangat diperlukan. Mengingat jumlah penduduk dan rumah hunian terus meningkat, dan setiap tahunnya risiko kebakaran meningkat terus,” sambungnya. Johan setuju, jika pemerintah akan berupaya mengantisipasi risiko kebakaran yang riskan terjadi di masyarakat. Apalagi kecenderungan musim kemarau berkepanjangan memicu kerentanan terjadinya kebakaran di rumah-rumah penduduk. Bekal 2 armada Damkar saat ini tidak cukup, menurut dia. Dasar itulah, diperlukan tambahan 2 unit armada pemadam kebakaran lagi untuk ditempatkan di 3 titik berbeda. Tiap titik juga didukung jumlah tenaga per titik 10 orang dengan sistem piket 5 orang. “Penempatan Damkar akan disebar di 3 titik yaitu, Bayan, Gangga dan Pemenang. Tujuannya untuk memperpendek jarak tempuh, memudahkan pantauan dan penguasaan wilayah, serta mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran,” paparnya. Dari kedua armada yang diajukan ke DPRD melalui TAPD Pemkab, Johan nominal pengadaan Damkar sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,7 miliar. Masing-masing armada memiliki daya tampung air sebanyak 4.000 liter. (ari)
Pungli Prona, Kejari Lotim Segera Tetapkan Tersangka Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pungutan liar (pungli) prona yang terjadi di Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya semakin mengerucut. Pasalnya, kasus yang saat ini masih bergulir di tingkat penyidikan ini dalam waktu dekat akan memunculkan tersangka. “Minggu depan kita tetapkan tersangka dalam kasus Pungli prona ini,” terang Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Iwan Gustiawan yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/10). Dalam pengusutan kasus ini, Iwan, menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk terhadap Kades Pringgabaya Utara selaku terlapor. Maka dari itu, atas dasar bukti yang dinilai sudah cukup, maka secepatnya akan ditetapkan tersangka. Dipaparkan lebih jauh, dalam penetapan tersangka yang ditargetkan dilakukan pada pekan depan itu, Iwan menyebut tidak harus dilakukan penahanan. Hal tersebut dikarenakan oknum kepala desa yang bersangkutan dinilai cukup kooperatif selama proses hukum bergulir, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. “Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, tidak harus dilakukan penahanan. Karena yang bersangkutan sejauh ini cukup kooperatif. Penahanan dilakukan apabila yang bersangkutan ada indikasi melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lainnya,” terangnya. Sebelum menetapkan tersangka dalam dugaan pungli penerbitan sertifikat prona di Desa Pringgabaya Utara, pemeriksaan terhadap Kades Pringgabaya diagendakan untuk kembali dipanggil menjalani pemeriksaan. Saat pemanggilan itulah nantinya yang bersangkutan apakah positif ditetapkan sebagai tersangka ataupun akan dilakukan sejumlah pemeriksaan lanjutan. “Nanti kita lihat,” ujarnya. Sementara, Koordinator Penyidik Pungli Prona Desa Pringgabaya Utara, I Gede Putra Arimbawa mengatakan pungli penerbitan sertifikat prona pada tahun 2016 itu. Puluhan saksi sudah dimintai keterangan baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, termasuk oknum kades selaku terlapor. Adapun untuk kelanjutannya kedepan, pihak tentu akan melihat secara detail perkembangan dalam proses penyidikan sebelum dilakukan penetapan tersangka. “Intinya, hingga saat ini kasusnya masih tetap berjalan,”ujar Putra Arimbawa yang juga Kasi Intelijen pada Kejari Lotim. (yon)
TENUN TERBAIK Pringgasela adalah salah satu kawasan penghasil tenun terbaik di NTB. Tenun Pringgasela banyak dicari pembeli dalam dan luar negeri, karena kualitas tenun yang membuat pembelinya puas. Tampak salah satu penenun pria sedang membuat kain tenun khas Pringgasela beberapa waktu lalu.
(Suara NTB/yon)
Diduga Tak Sesuai Spek
Dishub Enggan Lakukan Pembayaran Proyek Tambatan Perahu Selong (Suara NTB) Pembangunan tiga tambatan perahu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hampir selesai. Di mana, tiga tambatan perahu yang dibangun di tiga titik, di Desa Pare Mas, Padak Guar dan Desa Tekalok, saat ini rata-rata mencapai 75 persen. Namun, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim enggan melakukan pembayaran terhadap hasil pengerjaan. Alasannya, fisik dari beberapa tambatan perahu tidak sesuai spesifikasi atau perencanaan awal. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/10), Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Idham mengakui jika tambatan perahu yang dikerjakan di tiga titik itu mengalami kejanggalan. Dari data yang diterima Suara NTB, temuan hasil investigasi TP4D pada tiga tambatan perahu itu, yakni untuk tambatan perahu di Desa Pare Mas ditemukan pemasangan tiang pancang yang seharusnya 8 meter, namun dipasang 7 meter. Selain itu, dari seharusnya kedalaman tertanam 4,70 meter, namun yang masuk kurang
dari perencanaan tersebut. Sedangkan untuk tambatan perahu di Desa Padak Guar dan Tekalok Kecamatan Sambelia, ditemukan adanya pemotongan tiang pancang yang persetujuan pelaksana teknis, bahkan ditemukan tiang pancang yang miring, terutama di tambatan perahu di Desa Tekalok. Selain itu, dalam investigasi itu juga ditemukan direksi KIT tidak ada yang nilainya masing-masing Rp 24 juta, serta tidak adanya personel inti. Terkait persoalan ini, Idham mengaku jika Dishub Lotim
pada Jumat sudah melakukan rapat dengan TP4D, rekanan, konsultan termasuk dengan PPK. Dari hasil pertemuan itu, Dishub mengambil keputusan pembayaran untuk tambatan perahu yang terdapat di Desa Pare Mas akan ditunda, karena pembangunannya tidak sesuai spek. “Untuk tambatan perahu di Desa Pare Mas kita tunda pembayarannya karena tiang pancang yang seharusnya 8 meter, namun yang dibangun sekitar 7 meter. Bahkan masyarakat banyak yang komplain,”jelasnya. “Pemban-
Budidaya Tembakau, Dinas Pertanian Ngawi Belajar ke Lotim Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi Jawa Timur studi banding terkait tata kelola budidaya tembakau di Lombok Timur (Lotim), Jumat (27/10). Kepala Dinas Pertanian Ngawi, Ir. Marsudi yang memimpin langsung rombongan, mengatakan studi banding tersebut untuk belajar pengelolaan budidaya tembakau. Mereka lebih fokus pada pengelolaan cukai terkait program peningkatan kualitas bahan baku kegiatan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengesahan badan kukum kelompok petani tembakau. Apalagi di Kabupaten Ngawi terdapat sekitar 51. 000 hektar lahan pertanian. Dari luas itu, 1.284 hektar untuk budidaya tembakau. Diakuinya, budidaya tembakau seluas 1.284 hektar untuk tahun ini mengalami pengurangan, karena biasanya lahan pertanian untuk budidaya tembakau di atas dua ribuan hektar. Hal itu disebabkan faktor cuaca yang kian tidak menentu. “Kedatangan kami bersama petani tembakau di Ngawi ke Kabupaten Lotim untuk belajar cara budidaya tembakau yang baik,”sebutnya.
(Suara NTB/yon)
STUDI BANDING - Studi banding Dinas Pertanian kabupaten Ngawi ke Kabupaten Lotim untuk melihat budidaya tembakau, Jumat (27/10). Selain itu, lanjutnya, ia bersama rombongan selama tiga hari di Kabupaten Lotim, nantinya akan terjun langsung ke petani di Kabupaten Lotim serta ke sejumlah perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan petani di Kabupaten Lotim serta perusahaan mitra petani. Dari turun lapangan ini dapat diserap segala informasi-informasi untuk dapat diterapkan di Kabupaten Ngawi. Tidak hanya itu, rombongan dari Kabupaten Ngawi juga berhasrat untuk menikmati panorama pariwisata Lotim yang dikenal cukup indah dan kaya. Sementara, Kepala Dinas Pertanian Lotim, Ir. Zaini, yang menerima langsung rom-
bongan, menjelaskan, potensi budidaya tembakau di Kabupaten Lotim cukup baik. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Lotim, 18 kecamatan di antaranya untuk tahun 2017 ini mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dengan total sebesar Rp 17,2 miliar yang ditargetkan penyalurannya tuntas ke rekening para petani pada bulan Oktober mendatang. Selain tembakau, lanjutnya, Pemda Lotim juga saat ini tengah mengembangkan atau penanaman bawang putih di wilayah Kecamatan Sembalun. Hal itu dilakukan untuk mendorong percepatan proses swasembada bawang putih. (yon)
UMK 2018 Masih Tunggu UMP Provinsi Tanjung (Suara NTB) Rumusan menyangkut besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk tahun 2018 mendatang belum digagas oleh Disnaker PM PTSP Lombok Utara. Setidaknya pembahasan mengenai besaran hak tenaga kerja itu akan dibicarakan setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) dikeluarkan. “UMK 2018 belum dibahas, kita masih menunggu UMP NTB yang akan dikeluarkan pada tanggal 7 November mendatang,” ungkap Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial pada Disnaker Lombok Utara, Abdul Khairul Mas, Jumat (27/10). Informasi yang diperoleh dari Disnaker Provinsi menyebutkan, usulan UMP sudah diajukan Disnaker NTB ke Gubernur NTB. Namun keputusan menyangkut besaran nominal UMP
2018 baru akan dikeluarkan setidaknya pada pekan pertama November 2017 mendatang. Tanpa UMP itu, kata Abdul, pihaknya belum bisa melakukan penyesuaian besaran UMK 2018. Dalam penentuan UMK nanti, Disnaker bersama pihak terkait di Dewan Pengupahan Daerah akan menyesuaikan besaran upah dengan mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya, besaran inflasi, pertumbuhan ekonomi kabupaten, serta besaran upah regional di kabupaten terdekat. “UMK harus sedikit lebih tinggi dari UMP. Kalau UMK yang kita usulkan rendah maka, besarannya harus sama dengan UMP,” sebutnya. Abdul menyebut, nominal UMK 2017 Lombok Utara sebedar Rp 1,732 juta. Angka ini meningkat dari tahun se-
belumnya dari kisaran Rp 1,5 juta. “Secara otomatis angka ini akan kita sesuaikan. Nanti kita juga akan undang SPSI dan Apindo, mereka nanti yang berdebat, kita dari Pemda dan akademisi akan memfasilitasi titik temu usulan keduanya,” pungkasnya. Terpisah, Ketua SPSI Lombok Utara, Drs. Sengrajib, meminta agar penyesuaian UMK 2018 dilakukan secara proporsional. Dewan Pengupahan Daerah diharapkan tetap berpedoman pada regulasi yang mengatur sistem pengupahan tenaga kerja di daerah. “SPSI harus terlibat karena serikat pekerja itu masuk di Dewan Pengupahan Daerah. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut karena sampai saat ini kita belum terima draf usulan dari pemerintah,” ujar Sengrajib. (ari)
gunan tetap jalan, pembayarannya saja yang kita tunda,” tambahnya. Terkait dua pembangunan tambatan perahu yang terdapat di Desa Padak Guar dan Tekalok Kecamatan Sambelia, saat ini progres maupun pembangunan fisik dari tambatan perahu masih dipantau bersama tim teknis maupun TP4D. “Tetap kami akan bayar, namun untuk pembayaran ini kita tunggu rekomendasi dari TP4D dan tim teknis,” jelasnya. Adapun untuk masing-masing anggaran yang digelontorkan pada pembanguna tiga tambatan perahu tersebut, untuk di Desa Pare Mas sebesar Rp 2.136.000.000, Desa Tekalok Rp 1.509.000.000 dan Padak Guar Rp 1.621.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dengan kontrak pengerjaan hingga 25 November 2017.
Idham menjelaskan, pembangunan tambatan perahu ini dihajatkan salah satunya untuk menfasilitasi para nelayan dalam melakukan aktivitasnya. Disebutkannya, saat ini jumlah tambatan perahu yang sudah dibangun dan termanfaatkan hingga sekarang sebanyak empat tambatan perahu, masing-masing berada di Pantai Ketapang Kecamatan Pringgbaya, Gili Maringkik, Gili Lampu dan Tanjung Luar. Terpisah, Ketua TP4D Lotim, Thoriq Mulahela, SH enggan berkomentar banyak terkait terdapatnya sejumlah kejanggalan dalam pembangunan tiga tambatan perahu ini. Dijelaskannya, progres pembangunan tiga tambatan perahu hingga saat ini rata-rata cukup bagus. Untuk tiang pancang tersebut, katanya, nantinya dikordinasikan dengan tim perencanaan dan pengawas. (yon)
Kemiskinan Banyak di Pesisir
Dewan Minta Perbanyak Intervensi Tanjung (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Tusen Lasima, SH., mengindikasikan penyandang kemiskinan di KLU lebih banyak di kalangan masyarakat pesisir. Oleh karenanya, Dewan meminta agar intervensi bagi masyarakat pesisir diperbanyak. “Kantong-kantong krmiskinan itu banyaknya di masyarakat pesisir, pemerintah harus lebih banyak menyiapkan program untuk para nelayan sehingga angka kemiskinan berkurang,” ungkap Tusen, Jumat (27/10). Tusen menyebut, kehidupan dan derajat kesejahteraan para nelayan dan masyarakat pesisir umumnya masih jauh dari harapan. Situasi itu tidak lepas dari pola pencaharian nelayan yang masih tradisional. Tusen mengakui, sejatinya telah mencoba mengintervensi kelompok nelayan dengan keberadaan sarana tangkap yang memadai. Hanya saja, anggaran yang bersumber dari dana aspirasinya belum cukup untuk
Tusen Lasima
mengadakan sebuah kapal tangkap modern. Pihaknya berharap Pemkab Lombok Utara melalui dinas terkait, memperbanyak program pemberdayaan kepada kelompok nelayan maupun ibu rumah tangga para nelayan. Program tersebut agar dilakukan bersamaan dengan perbaikan atau rehabilitasi fisik perumahan masyarakat. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, H. Samsul Rizal, S.Pi., mengakui intervensi pemberdayaan kelompok nelayan telah dilakukan oleh dinas sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. Dinas tidak hanya memberdayakan nelayan ikan tangkap, tetapi juga memfasilitasi keberadaan kelompok ikan air tawar. “Kelompok budidaya ikan sudah merambah ke pelosok. Mereka yang berada di pedalaman kita bekali dengan budidaya ikan air tawar dengan metode kolam terpal,” ungkapnya. Pihaknya meyakini, keberlanjutan program budidaya ikan tangkap dan ikan air tawar tidak hanya memperbaiki derajat ekonomi, tetapi juga derajat kesehatan. Pasalnya, ketersediaan ikan air tawar t u r u t m e m bantu perbaikan gizi melalui konsumsi ikan di kalangan masyarakat. (ari)
(Suara NTB/dok)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Halaman 5
Rampungkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Tiga BUMN Bersaing SEBANYAK tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersaing untuk menjadi rekanan proyek pembangunan gedung kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru. Ketiga BUMN tersebut sebelumnya dinyatakan lolos kualifikasi dalam proses tender yang dilakukan oleh LPSE Pemkab Loteng. Demikian diungkapkan Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Setda Loteng, Helmi Qazwaini, S.E., pada Suara NTB, Jumat (27/10). Menurutnya, ada lima rekanan yang mengajukan (Suara NTB/kir) penawaran untuk menjadi Helmi Qazwaini rekanan proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng. Namun dua rekanan yakni PT. Syarif Maju Karya dan PT. Adhi Persada Gedung, dinyatakan gugur, karena beberapa alasan. Di antaranya, beberapa personel yang diusulkan tidak memenuhi syarat. Selain itu, beberapa peralatan penunjang berstatus sewa. Seharusnya milik perusahaan atau berstatus sewa beli, sehingga hanya PT. Hutama Karya, PT. Nindya Karya serta PT. Brantas Abipraya yang dinyatakan memenuhi kualifikasi. “Ketiga calon rekanan yang lolos kualifikasi tersebut, semuanya merupakan BUMN besar,” tegasnya. Ia mengatakan, sebenarnya ada 42 perusahaan yang mendaftar untuk menjadi rekanan proyek gedung kantor Bupati Loteng. Namun pada akhirnya hanya lima perusahaan yang mengajukan penawaran dan hanya tiga yang dinyatakan lolos kualifikasi. Terhadap tiga calon rekanan, pihaknya tengah melakukan verifikasi kembali guna menentukan perusahaan mana yang layak menjadi kontraktor pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru. “Target kita, pertengahan Bulan November mendatang proses tender sudah selesai. Dan, sudah ada penetapan rekanann proyek,” jelasnya. Setelah itu, ujarnya, dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan kerja dan rekanan baru bisa mulai bekerja paling telat pertengahan Bulan Desember mendatang. Selain itu, proyek pembangunan kantor bupati harus mulai dikerjakan tahun ini sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Helmi menambahkan, pagu anggaran pembangunan gedung kantor Bupati Loteng itu ditetapkan sebesar Rp 213 miliar dengan pola anggaran menggunakan tahun jamak. Di mana tender hanya dilakukan satu kali. Dan, pembayaran proyek akan dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan. “Karena proyek ini termasuk proyek besar, maka tidak sembarang perusahaan yang bisa masuk. Walaupun untuk proses tender sendiri dilakukan terbuka bagi semua perusahaan,” pungkas mantan Kabag Keuangan Setda Loteng ini. (kir)
Sekda Lobar Batasi SKPD Bulan Depan
Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq mengakui dari rencana aksi (renaksi) yang diminta KPK, sudah rampung 65 persen. Sisanya 35 persen belum tuntas. Dari 35 persen ini ada masih dalam proses dan belum selesai. Diakuinya, penyelesaian renaksi ini molor dari target. Untuk menuntaskan renaksi tersebut, Sekda memberikan batasan waktu agar segera menuntaskannya paling lambat bulan depan (November, red). “Saya sudah berkomitmen dengan KPK harus tuntas tahun ini, jangan tahun depan. Harus selesai tahun ini, saya sudah kasih target selesai bulan November ini,” tegasnya, Jumat (27/10). Pihaknya sudah memanggil dinas terkait, dalam hal ini Sekretariat Dewan, DPMPTSP yang masih merah dalam hal penyusunan renaksi. Supaya SKPD ini menyelesaikan, sesuai tahapan renaksi yang perlu dituntaskan. Pihaknya juga sudah memang-
gil ULP, Bappeda dan SKPD lain untuk mengingatkan. Jika ada yang belum menuntaskan sampai target, menurutnya tentu ia menganggap SKPD tidak mau bekerja. Sebab jelasjelas dalam arahan KPK ke SKPD terkait apa hal-hal yang harus dilakukan. “Jika tak selesai, berarti kan SKPD yang nge-link itu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan,” tegasnya. Menyoal apakah SKPD terkait berpotensi dimutasi, menurut Sekda bisa saja dilakukan. Saat ini pihaknya tengah melaksanakan penggodokan jabatan eselon II. Namun mutasi dilaksanakan setelah izin keluar dari Kemendagri. Sementara itu Kepala Bap-
peda Lobar Dr. H. Baehaqi menampik jika pihaknya belum menuntaskan renaksi yang diminta KPK. Pihaknya bertugas dalam pembuatan EPlanning, pihaknya sudah melatih jajarannya sebanyak 6 orang ke Jakarta terkait Eplanning sistem perencanaan. Nantinya sistem E-Planning ini akan terhubung dengan Simda, E-Budgeting.”Tapi bagian dari Bappeda adalah EPlanning-nya, kami sudah melatih enam orang jajaran terkait E-planning ke Jakarta,” jelas Baehaqi seraya menambahkan, pihaknya juga sudah koordinasi dengan BPKP. Penerapan E-Planning ini diterapkan pada perencanaan tahun 2019, akan dimulai
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
H. Baehaqi pada Musrenbang 2018 untuk RKPD 2019. Perencanaan ini akan dimulai bulan April tahun depan, mulai dari Musrenbang kecamatan hingga RKPD. Pihaknya sudah menyiapkan piranti lunak sistem
H. Moch. Taufiq ini, bahkan sudah diinstal juga di provider Dinas Kominfo. Sebagai pengguna, pihaknya menyiapkan kapasitas building penyiapan SDM dengan melakukan pelatihan terhadap para jajarannya. (her)
KPK Awasi Langsung Tender Proyek di Loteng Praya (Suara NTB) Pelaksanaan proses tender pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah diawasi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya pengawasan ini, tidak ada lagi celah bagi para rekanan maupun panitia pengadaan untuk bermain-main dalam proses tender. Hal itu diungkapkan Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Setda Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, Jumat (27/10). Saat ini, ujarnya, LPSE Loteng sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkoneksi langsung dengan SIM milik KPK, sehingga memungkinkan KPK mengawasi langsung setiap tahapan dalan proses tender yang dilakukan oleh LPSE Loteng. “Aplikasi SIM yang kita terapkan sekarang ini disiapkan langsung oleh KPK secara cumacuma. Kita hanya menggunakan saja,” terangnya. Dengan penggunaan sistem ini, maka sekarang semua proses tender harus melalui sistem di KPK, sehingga kalau ada proses yang dinilai janggal, KPK akan langsung penelusuran. ‘’Jadi semua tahapan dan proses lelang proyek terpantau oleh KPK,’’ terangnya. Helmi mengaku keterlibatan KPK dalam proses pengawasan proses tender proyek di Loteng dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan dan proses tender proyek berjalan sesuai aturan dan kaidah yang ada. Terutama dalam meminimalisir potensi terjadi penyimpangan dalam proses tender proyek itu sendiri. Menurutnya, baik tidaknya hasil pengerjaan proyek itu diawali dari proses tender. Kalau proses tendernya baik dan sesuai aturan, hasil pengerjaan proyek juga akan ikut baik. Tapi kalau proses tendernya tidak benar, maka ada kemungkinan hasil pengerjaan proyek juga tidak akan maksimal. Dalam hal ini, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan, mengingat, proses tender di LPSE Loteng dilakukan secara terbuka. Selain itu, setiap tahapan bisa diakses informasinya oleh masyarakat. Termasuk masyarakat juga bisa melakukan pengaduan jika menemukan proses tender tidak dijalankan dengan benar. “Semua pihak bisa mengawasi proses tender di LPSE Loteng. Mulai dari KPK sampai masyarakat umum. Ini semua demi mewujudkan proses tender yang bersih. Demi menunjang proses pembangunan di daerah ini,” ujar Helmi. (kir)
Bupati Lobar Usulkan Tiga Desa Masuk Pusat Kota Gerung Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengusulkan tiga desa, yakni masing-masing Desa Babussalam, Dasan Tapen dan Beleka masuk menjadi pusat Kota Gerung. Setelah sebelumnya tiga desa dijadikan kelurahan yakni Kelurahan Gerung Selatan, Utara dan Dasan Geres sebagai syarat pembentukan Gerung menjadi ibukota kabupaten. “Hal itu tentunya akan berdampak positif dalam hal pembangunan baik infrastruktur maupaun ekonomi masyarakat. Saya yakin Ibukota Gerung ke depan akan lebih maju dan berkembang. Untuk itu saya usulkan tiga desa lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui menjadi pusat perkotaan,” jelas Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat bersilaturahmi dengan masyarakat Dusun Menang, Kelurahan Gerung Selatan usai Salat Jumat di Masjid Baiturrahmah, Jumat (27/10). Gerung menjadi Ibukota Kabupaten Lobar sejak Kota Mataram resmi menjadi kotamadya. Sebagai ibukota kabupaten, aktivitas yang berlangsung di Gerung di antaranya industri skala kecil, perdagangan skala lokal, fasilitas kredit (perbankan) dan layanan umum skala kabupaten. Dalam kesempatan itu, bupati juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar menjaga persatuan dan kekompakan. “Jangan lupa juga untuk tetap melaksanakan ibadah sosial, yakni saling membantu sesama,” ajak Fauzan. Sementara Camat Gerung Mulyadi menyatakan tiga desa tersebut merupakan penyangga Kota Gerung, namun diusulkan sebagai pusat Kota Gerung. Selain tiga kelurahan tersebut yang sebelumnya ditetapkan menjadi persyaratan pembentukan gerung sebagai ibukota. (her)
(Suara NTB/ist)
SILATURAHMI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat silaturahmi dengan warga Gerung. Pada kesempatan ini, bupati mengusulkan 3 desa di Gerung masuk sebagai pusat kota.
(Suara NTB/her)
TUNJUKKAN - Kasatreskrim Polres Lobar, Joko Tamtomo menunjukkan BB diduga hasil pengepul togel, Jumat (27/10).
Jaringan Terduga Pelaku Togel Diciduk Polisi Giri Menang (Suara NTB) Terduga pelaku jaringan togel yang berperan menjadi pengepul judi togel inisial AD (30) ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lobar. AD didicuk polisi saat melakukan rekap togel di wilayah Gelogor Kecamatan Kediri. Penangkapan diperkuat dengan ditemukannya barang bukti (BB) dari tangan pelaku berupa tulisan rekap togel. Termasuk juga sejumlah uang dari para penitip (pembeli) togel.
“Dua hari yang lalu kita melakukan penangkapan terkait pelaku 303 KUHP, judi togel atas nama inisal AD (30),” terang Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo saat ditemui di ruangnya, Jumat (27/10). Joko menerangkan dari tangan pelaku pihaknya mengamankan BB uang sebanyak Rp 157 ribu. Jumlah tersebut kemungkinan dapat bertambah lantaran beberapa uang belum diambil pelaku dari para penitip. Karena pelaku ditangkap
sekitar pag hari, sehingga baru berapa BB yang diambil (dari pembeli). “Kalau mau siang kita ambil (tangkap, red) mungkin kita dapat lebih banyak, (BB uang),” jelas Joko. Menurutnya, dari penangkapan pengepul togel, pihaknya akan terus mengembangkan hingga mengarah kepada bandar. Sebab sebelumnya pelaku telah menjadi target. Terlebih lagi, ia mengatakan kasus perjudian mendapat atensi pihak Bareskrim Polri. Hal ini sesuai
Serahkan Rekomendasi ke Fauzan
Nasdem Pastikan SK Terbit Sebelum Pendaftaran di KPU Giri Menang (Suara NTB) Partai Nasdem menyerahkan surat rekomendasi ke H. Fauzan Khalid untuk maju pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) di Kantor DPD Nasdem Lobar, Jumat (27/10). Penyerahan rekomendasi itu sekaligus sebagai bentuk konsistensi Nasdem untuk memenangkan paket Zaitun (H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun) pada Pilkada Lobar 2018 mendatang. Setelah rekomendasi ini, SK dukungan dari partai yang diketuai Surya Paloh ini terhadap Fauzan Khalid dipastikan turun sebelum pendaftaran di KPU awal tahun depan. Penyerahan surat rekomendasi itu dihadiri langsung Sekretaris DPW Nasdem NTB Multazam yang didampingi Ketua DPD Nasdem Lobar H. L. Herwanto dan beberapa fungsionaris DPD Nasdem Lobar. Sementara itu, petahana H. Fauzan Khalid datang didampingi jajaran Tim Sopoq Angen tanpa kehadiran pendampingnya Hj. Sumiatun yang saat bersamaan tengah berada di Jakarta. Sekretaris DPW Nasdem NTB, Multazam menyampaikan tidak ada partai yang seperti Nasdem dalam hal pemberian rekomendasi. Menurutnya, pemberian rekomendasi diberikan bagi bakal calon yang mempunyaitrack record baik. “Pesan DPP, intinya jangan pernah berurusan dengan KPK, jangan pernah berurusan dengan hukum,” katanya. Multazam juga menyampaikan komitmen Nasdem dalam Pilkada Lobar mendatang adalah memenangkan paket Zaitun. Untuk itu, ia meminta dan memerintahkan seluruh kader Nasdem untuk konsisten dalam mengawal dan mendukung calon yang diusung. “Kalau ada kader yang menyimpang, terlebih dew-
(Suara NTB/her)
REKOMENDASI - Pengurus DPW Nasdem NTB menyerahkan rekomendasi dukungan ke Fauzan Khalid untuk maju pada pilkada Lobar 2018 mendatang. an, kita pecat. Saya pastikan dipecat,” tegasnya. Terlebih lagi, tegasnya untuk kalangan dewan harus semaksimal mungkin memenangkan paket Sopoq Angen. Terkait waktu Surat Keputusan (SK) keluar, Multazam dengan tegas menjawab, SK itu akan keluar kapan pun diinginkan. Ia menjelaskan SK itu dibutuhkan saat pendaftaran di KPU, artinya SK itu akan keluar sebelum pendaftaran di KPU.“Nasdemkonsisten,yangjelas rekomendasi itu hampir sama denganSK.DanSKituakankeluarsaat diperlukan(sebelumpendaftarandi KPU, red)” janjinya. Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Lobar H.L. Herwanto menegaskan dukungan kepada paket Fauzan-Sumiatun merupakan perintah partai. Dan, lanjut dia, perintah partai itu merupakan titah yang harus dilaksanakan. “Nasdem tidak salah mendukung orang, terlebih lagi orang nomor satu di Lobar. Ini menjadi kekuatan besar. Kami yakin dan percaya paket ini akan menang di (Pilkada) 2018 mendatang,” katanya penuh keyakinan. Terkait penyerahan rekomendasi itu, Herwanto menyatakan
pada dasarnya rekomendasi itu sudah lama terjadwal. Terlebih, secara fisik surat rekomendasi itu keluar pada 25 September lalu dengan nomor: 153-SI/DPP-NasDem/IX/2017. “Semua ini karena waktu. Di saat kami bisa, beliau (Fauzan Khalid) yang tidak bisa. Saat beliau bisa, kami yang belum bisa. Dan ini jujur mendadak kita sepakati,” ujarnya. Di tempat sama, bakal calon Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyatakan penyerahan secara resmi surat rekomendasi merupakan yang ke tiga. Sebelumnya penyerahan secara resmi dilakukan PPP, PKS dan kemudian Nasdem. “Namun sejatinya fisik rekomendasi yang kami pegang sudah empat parpol yakni PPP, PKS, Nasdem dan PAN. Untuk PAN masih mencari waktu untuk penyerahan secara resmi,” ungkapnya. Resminya surat rekomendasi yang diterima dari Nasdem, kata Fauzan seolah memberikan motivasi kepada dirinya dan Tim Sopoq Angen untuk terus berjuang. “Ini menjadi motivasi kita untuk terus berusaha melanjutkan pembangunan di Lobar ini,” ujarnya. (her)
dengan isi telegram yang diterima pihaknya dari pimpinan. “Kami harus mengungkap untuk kasus 303 KUHP (perjudian). Walaupun belum melakukan operasi pekat tapi kita berusaha untuk melakukan penindakan,” ungkapnya. Diakuinya persoalan judi togel ini masih saja terjadi, kendati pihaknya telah berkali-kali mengelar operasi pekat. Bahkan pada operasi pekat terakhir pihaknya berhasil mengungkap hingga mencapi
30 laporan selama 14 hari. Joko menambahkan saat penangkapan, pelaku mengakui jika sering melakukan judi togel. Pihaknya pun akan tetap mencari para pelaku perjudian dengan menyasar ke seluruh wilayah hukum Polres Lobar. Pelaku dan barang bukti kini telah diamankan pihak Reskrim di Mapolres Lobar, dan diancam pasal 303 KUHP terkait perjudian. Di mana terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. (her)
Sedang Transaksi, Pengedar Tramadol Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Satuan Resnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (26/10) sore berhasil membekuk pengedar pil tramadol yang selama ini kerap meresahkan warga Desa Sengkol dan sekitarnya. MD (25) ditangkap di rumahnya saat sedang bertransaksi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ratusan pil tramadol serta pil Trihexyphenidyl, siap edar. “Baik pelaku maupun barang bukti yang ada, saat ini sudah kita amankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, SIK., Jumat (27/10). Penangkapan terhadap pelaku bermula dari informasi masyarakat, bahwa masyarakat Desa Sengkol tempat tinggal pelaku mulai resah dengan adanya peredaran obat-obatan keras golongan G di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang mengedarkan obat-obatan golongan G tersebut ialah pelaku. Setelah memastikan informasi yang ada, pada Kamis kemarin polisi kemudian bergerak. Begitu mendapat kabar kalau pelaku tengah bertran-
saksi. Sekitar pukul 16.30 wita, polisi mengepung rumah pelaku. Tanpa pikir panjang, polisi langsung melakukan penggerebekan. Kedatangan pelaku secara tiba-tiba, membuat pelaku kalang kabut. Terlebih saat itu, pelaku sedang bertransaksi dengan sejumlah konsumen. Sehingga tidak sadar kalau ada aparat berwajib yang datang. Pelaku tidak bisa bisa mengelak, karena tertangkap basah tengah menjual obatobatan yang sudah dilarang beredar tersebut. Total ada 45 butir pil tramadol serta 185 butir pil trihexyphenidyl yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut ditambah uang tunai ratusan ribu yang diduga hasil penjualan obat-obatan golongan G tersebut. “Usai digerebek pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng,” tegas Muhaimin. Atas perbuatannya tersebut pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 1,5 miliar, karena melanggar UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 197, tentang kesehatan. Pasalnya, obat-obatan yang diedarkan pelaku merupakan obat-obatan yang sudah dilarang beredar oleh pemerintah. (kir)
(Suara NTB/kir)
AMANKAN - Barang bukti berupa obat terlarang diamankan di Mapolres Loteng setelah penggerebekan, Kamis (26/10) sore.
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
UMK KSB 2018 Ditetapkan Rp 2 Juta (Suara NTB/arn)
RAPAT - Suasana rapat pemantapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumbawa.
Panwaslu Sumbawa Mantapkan Sentra Gakkumdu Sumbawa Besar (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumbawa, melakukan pemantapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumbawa. Terkait persiapan Pilgub NTB 2018 termasuk potensi konflik di dalamnya. Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, menjelaskan, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 telah mengamanatkan kepada ketiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini tertuang dalam peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Syamsi menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Sumbawa dan Kajari Sumbawa yang secara langsung memberikan dukungan kepada lembaga ini. Atas dukungan penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pihaknya juga telah menggelar pertemuan membahas persiapan Sentra Gakkumdu. Sekaligus menyamakan persepsi terkait persoalan di dalam Pilgub NTB yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 mendatang. Selain membahas UU 10 Tahun 2016 tentang penanganan pelanggaran Pilkada, juga membahas Perbawaslu nomor 14 tahun 2016 tentang keputusan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu. “Kami membahas proses penanganan pelanggaran ke depan, bagaimana upaya yang akan kami lakukan secara bersama di dalam Sentra Gakkumdu supaya kami bisa menyamakan persepsi dalam pengkajiannya dan penanganannya nanti. Itulah sebab dari awal kami membahas pasalpasal penanganan pelanggaran ini,” terang Syamsi. Kedepan, pertemuan seperti ini akan intens dilakukan. Bahkan Kapolres dan Kajari menekankan agar Panwaslu memahami undang-undang tentang pemilu dan aturan lain yang berkaitan dengan Gakkumdu. Sedangkan terkait potensi terjadinya konflik nanti, pihaknya sudah menyiapkan diri sejak awal. Bahkan lebih banyak mempersiapkan diri. “Kami siap mengatasi konflik karena dari sekarang kami sudah mempersiapkan diri. Juga selalu berkoordinasi dengan unsur Sentra Gakkumdu lain. Bahkan akan membangun komunikasi dengan para stakeholder lain sebagai bentuk pengawasan partisipatif,” pungkasnya. (arn)
Cakupan Akta Kelahiran Anak di Sumbawa Capai 75,87 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa terus berupaya dalam pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun sebesar 85 persen di tahun 2017 ini. Dari upaya yang dilakukan, hingga saat ini cakupannya sudah mencapai 75,87 persen. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli, Jumat (27/10) kemarin menjelaskan, berdasarkan data hingga pertengahan Oktober jum(Suara NTB/ind) H. Zulqifli lah anak yang berumur 018 tahun di Sumbawa sebanyak 162.104. Dari jumlah tersebut cakupan yang telah dicapai sebanyak 123.001 atau setara dengan 75,87 persen. Adapun target yang harus dicapai hingga Desember mendatang sebesar 85 persen. Dengan demikian, tersiasa sekitar 9 persen lebih cakupan yang harus dikejar untuk memenuhi target. “Target sampai Desember 85 persen. Cakupan kita sudah mencapai 75,87 persen. Tinggal lebih kurang 9 persen, ini yang kita kejar,” ujarnya. Guna memenuhi target ini, selain melakukan pelayanan di Disdukcapil, pihaknya juga turun ke lapangan melakukan jemput bola. Sebelumnya tim turun memberikan pelayanan langsung ke masing-masing kecamatan. Kemudian kali ini lebih diintensifkan dengan menyasar seluruh desa. Dimana selain cakupan akta ini, juga dilakukan perekaman KTP Elektronik. “Sekarang kita sisir ke desa baik melakukan perekaman EKTP maupun terkait cakupn Akta kelahiran anak 0-18 tahun ini. Teman-teman saat ini tengah berada di lapangan jemput bola,” tukasnya. Menurutnya, baik perekaman EKTP maupun cakupan Akta Kelahiran persoalannya sama. Diperlukan peran serta camat, kepala desa dan peran aktif stakeholder lain. Termasuk dukungan dari masyarakat. Dengan adanya sinergitas ini maka target yang ditetapkan akan bisa dicapai. “Harus bekerja bersamasama untuk mengejar target yang ada. Kuncinya masyarakat harus benar-benar memahami bahwa ilegal identiti itu penting bagi mereka. Ketika ada pelayanan, harus secara aktif Sumbawa Besar datang. Disamping kita juga (Suara NTB) aktif melakukan jemput bola,” Festival Teluk Saleh pungkas H. Zulqifli. 2017, untuk pertama kalinMengenai siswa di sekolah, ya digelar di Lapangan Bondiakuinya sebelumnya sudah dito, desa Labuhan Bontong lakukan rapat pertemuan denKecamatan Tarano. Dengan gan pihak Dinas Dikbud dan kemenyajikan beragam kegiapala sekolah. Dimana dalam pertan unik dan menarik. temuan disampaikan rata-rata Nama teluk Saleh tidaksiswa yang masuk sekolah perlah asing didengar, karena syaratannya menggunakan akta teluk ini salah satu teluk terkelahiran. Sehingga dimungkinbesar di Kepulauan Sunda kan siswa yang ada sudah meKecil dengan luas sekitar miliki akta. Meskipun demikian, 1.495 Km persegi dan panpekan depan pihaknya akan jang sekitar 282 Km. Yang melakukan rapat koordinasi terbentang dari pesisir Pradengan KUPT Dinas Dikbud unjak Sumbawa hingga Calatuk menegatui secara pasti hal bai Kabupaten Dompu. tersebut. Selain itu pihaknya Menurut riwayat, Teluk juga berencana menggelar perteSaleh merupakan hadiah muan dengan para camat. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat tahun 2018 sudah ditetapkan sekitar Rp 2 juta. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dari tahuntahun sebelumnya. Tahun lalu, UMK di KSB hanya berada pada angka Rp 1.786.300. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB H. Abdul Hamid, S. Pd, M. Pd, kepada Suara NTB, Jumat (27/10) mengatakan, angka Rp 2 juta ini sudah ditetapkan, berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan yang ada di Sumbawa Barat. Terhadap angka yang sudah ditetapkan ini, pihaknya kembali mengusulkan angka tersebut kepada Bupati KSB untuk diberikan persetujuan. Bisa jadi angka yang sudah ditetapkan tersebut bisa langsung disetujui bisa juga dilakukan pertimbangan lain oleh bupati sesuai dengan kondisi daerah. “Bupati memiliki hak prerogatif untuk menentukan besaran pengupahan di tahun 2018 mendatang, apakah akan
diterapkan sesuai dengan keputusan sidang dewan pengupahan, atau ada pertimbangan lain dan bisa kurang dari jumlah tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, setelah mendapatkan persetujuan dari bupati, akan langsung diusulkan ke gubernur dan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) paling lambat tanggal 20 November. Sementara untuk pelaksanaannya akan dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2018 mendatang. Tentu tahapan lain setelah angka tersebut ditetapkan, akan langsung disosialisasikan kepada semua perusahaan di Sumbawa Barat serta akan dilakukan pengawasan secara intensif. Pengawasan dilakukan pada tahap
awal pelaksanaan UMK tersebut di tahun 2018 mendatang. “Pengawasan yang akan kita lakukan ini akan menyasar semua perusahaan. Tetapi kita juga masih memiliki kendala dalam pengawasan, karena sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki saat ini masih sangat kurang,” ujarnya. Ditemui terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat Ir. H. Muhammad Akhyar, SP mengatakan, kenaikan ini dianggap sangat relevan dengan kondisi ekonomi daerah. Apalagi garis kemiskinan yang ada di Sumbawa Barat sudah berada pada angka 444 ribu perkapita perbulan dan angka tersebut merupakan angka tertinggi. Sehingga kenaikan tersebut dianggap sangat
(Suara NTB/ils)
PENETAPAN - Suasana pasca penetapan UMK KSB tahun 2018 yang ditandai dengan foto bersama. wajar terjadi dan KSB juga menjadi salah satu daerah dengan UMK tertinggi di NTB. Sementara, untuk tingkat inflasi saat ini sudah melebihi angka 2,47 menjadi 2,50 persen. Sedangkan untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) non tambang juga mengalami
peningkatan yang saat ini berada pada posisi 5, 51 persen. “Angka ini (Rp 2 juta) sudah sangat wajar dan sesuai dengan kondisi ekonomi KSB. Tetapi penerapan angka ini tergantung dari kondisi keuangan perusahaan yang ada di Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils)
KPU KSB Berharap Seluruh Pemilih Masuk DPT
(Suara NTB/arn)
WISUDA PERDANA - Foto bersama Menristek Dikti, Dr. Zul, Bupati Sumbawa, Rektor UTS dan pejabat lainnya di wisuda perdana UTS, Jumat (27/10).
Wisuda Perdana UTS Dibuka Menristek Dikti Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menggelar wisuda perdana mahasiswa yang diikuti 146 wisudawan. Wisuda ini dibuka langsung Menteri Ristek Dikti, Jumat (27/10) sore. Diharapkan wisudawan pertama kampus ini tidak ada yang menganggur dan dapat bermanfaat bagi semesta. Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI, Prof. M. Natsir, menyatakan kedatangan perdananya dalam rangka wisuda UTS ini diharapkan memberikan suatu keberkahan. Sejarah dunia sudah mengalami pergeseran yang luar biasa di dalam poendidikan tinggi. Dulu, orang selalu mencari pekerjaan menjadi pegawai negeri. Itu sudah ketinggalan dan dianggap kuno. Ada teknologi yang cukup kencang di dunia sekarang, termasuk teknologi informasi. “Kedepan, pendidikan tinggi akan menghilangkan kelas. Antar negara, tidak ada batasan lagi. Kuliah bisa di rumah, bisa dimana saja. Ini teknologi kedepan yang akan berkembang. Kemenristek dikti sudah menyiapkan hal ini. Mudah-mudahan adik-adik jangan berfikir untuk menjadi seorang pegawai. Jadilah seorang pengusaha yang yang sukses di negeri ini. Kalau hal ini apakah bisa, pasti bisa. Ada kemauan pasti ada jalan,” tegasnya. Mahasiswa UTS berasal dari
banyak daerah. Dari Aceh sampai ke Papua. Tidak pernah ada namanya perguruan tinggi baru dimasuki oleh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Hanya ada di UTS. UTS akan maju tergantung pada alumninya. “Kalau saudara sukses akan membawa adik kelasnya menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu anda harus bekerja keras dengan baik. Kalau anda menjadi pengusaha yang sukses, jika menjadi akademisi, jadilah akademisi yang sukses. Kemenristek sudah mendesain daya saing bangsa. Melalui tenaga kerja yang terampil, yang dihasilkan oleh pendidikan,” jelasnya. Rektor UTS, Dr. Andi Tirta, menyatakan wisuda perdana ini momen berharga bagi para wisudawan dan orang tuanya yang telah mengerahkan seluruh energi bagi anak anaknya. UTS dibangun oleh banyak pihak. Baik itu sumbangan tenaga, uang hingga emosi. Dunia pun membutuhkan peran para kaum muda. Mengingat banyak masalah yang kini dihadapi dunia pada berbagai strata. “Inilah tinta takdir sejarah bagi anda para wisudawan. Kalian telah menjadi bagian dari keluarga UTS. Maju mundur kampus kedepan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini bukanlah akhir perjuangan. Mari kita membangun peradaban dan memberikan manfaat
untuk semesta,” harapnya. Pendiri UTS, Dr. H. Zulkieflimansyah, menjelaskan, lulusan pertama ini merupakan hasil seleksi yang ketat. Dari rencana awal ketika kampus ini dulunya berdiri, hanya 10 mahasiswa per program studi. Sebab UTS tidak akan harum namanya kalau tidak diisi oleh orang orang berkualitas. Sehingga lulusan perdana ini dipastikan dalah orang orang terbaik. Yang nantinya akan menaklukkan Sumbawa dan NTB. “Wisudawan hari ini mudah mudahan tidak ada yang nganggur. Kalau sampai wisudawan UTS tidak punya pekerjaan, harus bawa map kemana mana, merengek kemana mana, maka UTS tidak akan punya gengsi di masyarakat,” cetusnya. Dr. Zul yang juga anggota DPR RI ini, berharap wisudawan ini menjadi contoh konkret. Kalau tidak punya pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. “Bidik perusahaan besar di Indonesia ini. Lima tahun bekerja, bisa buat perusahaan sendiri. Kalau mau jadi dosen, jadilah dosen yang baik. Kalau mau lanjutkan sekolah keluar negeri, bukan untuk gaya gayaan, seperti kata Rektor UTS, minimal bisa bermanfaat bagi semesta,” katanya. Apalagi UTS yang dihuni mahasiswa dari berbagai daerah untuk merajut kebhinekaan. (arn/ind)
Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap seluruh masyarakat yang telah memiki wajib pilih pada pelaksanaan Pilkada NTB tahun 2018 mendatang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketua KPU KSB, Khairuddin, SE mengatakan, upaya pihaknya untuk memastikan seluruh pemilih masuk dalam DPT itu telah disiapkan. Di mana dalam proses pemutahiran data, nantinya petugas akan melakukan pendataan langsung ke setiap rumah warga. “Jadi kita sistemnya door to door. Ini cara kami untuk memastikan setiap wajib pilih masuk dalam DPT,” terangnya kepada wartawan, Jumat (27/10). Menurut dia, metode yang akan diterapkan pihaknya ini tidak bisa maksimal jika tidak ada dukungan dari masyarakat. Karenanya ia mengharapkan, pada saat proses pemutakhiran data masyarakat turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Terutama saat petugas turun agar masyarakat memberikan data jumlah wajib pilih di dalam keluarganya. “Kita juga sudah minta pemerintah untuk mendukung kami, agar menyosialisasikan proses pemutahiran data nanti,” sebutnya. Ia mengakui, selama kegiatan Pemilu jumlah wajib pilih yang tidak masuk dalam DPT angkanya tidak terlalu besar. Hanya saja selama ini komplain terhadap penetapan DPT yang dilakukan pihaknya selalu terjadi pasca penetapan. “Angkanya kurang dari 1 persen yang tidak masuk DPT. Tapi biasanya masyarakat baru protes setelah kita tetapkan walau kemudian bisa diakomodir memilih dengan cara lain. Tapi harapan kami di Pilkada nanti semua wajib pilih masuk DPT,” urainya. Ditanya mengenai syarat pemilih harus ber KTP elektronik (e-KTP).
Khairuddin menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda KSB dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat memastikan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih minimal telah melakukan perekaman. “Mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh Dukcapil karena tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada akan kita mulai Desember nanti,” timpalnya. Menurutnya, ketentuan pemilih harus memiliki e-KTP secara fisik tidak berlaku mutlak. Masyarakat yang memiliki hak pilih misalnya telah melakukan perekaman tetapi belum diterbitkan e-KTP nya dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh kantor Disdukcapil setempat. Demikian pula dengan warga yang saat pemilihan belum melakukan perekaman agar tetap dapat menyalurkan hak pilihnya harus pula mengantongi surat keterangan dari Dinas Disdukcapil yang isinya menerangkan bersangkutan adalah warga setempat. “Ingat surat keterangan dalam hal ini hanya diterbitkan oleh Dukcapil. Tidak bisa lagi misalnya surat keterangan dari desa/kelurahan petugas kami tidak akan mengakomodirnya. Makanya harapan kami Dukcapil merespon juga ketentuan itu sehingga seluruh masyarakat kita bisa berpartisipasi di Pilkada nanti,” sambung Heru sapaan akrabnya. Terakhir ia menyampaikan, dalam proses pemilihan nanti, mekanisme mengakomodir pemilih yang tidak masuk dalam DPT masih tetap ada. Namun harapannya, akan lebih baik jika warga yang telah memiliki hak pilih telah memastikan diri masuk dalam DPT. “Kalau semua sudah masuk dalam DPT kan prosesnya lebih mudah lagi. Baik bagi kami maupun pemilih sendiri karena tidak perlu lagi mengurus administrasi yang diperlukan,” i m b u h nya.(bug)
Khairuddin (Suara NTB/bug)
Festival Teluk Saleh Sajikan Beragam Kegiatan Unik dari Sultan Muhammad Jalaluddin III kepada Lalu Muhammad Saleh Dea Mele Bandri. Atas jasanya mengatasi pemberontakan yang dilakukan sebagian masyarakat yang tidak mau membayar upeti kepada Sultan, maka diberikanlah hadiah berupa tanah yang luasnya sepanjang penglihatan mata dan lautnya juga sepanjang penglihatan mata. Letaknya, di bagian timur Pulau Sumbawa tepatnya di Desa Pidang Kecamatan Tarano. Festival Teluk Saleh yang dibuka Sekda Sumbawa, juga dihadiri beberapa anggota DPRD Provinsi NTB, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, dan lainnya. Camat Tarano,
(Suara NTB/arn)
PEMBUKAAN - Suasana pembukaan Festival Teluk Saleh 2017. Tahkiq, S.H, menyampaikan rangkaian acara kegiatan Fes-
tival Pesona Teluk Saleh terdiri dari beberapa event yaitu
Pawai Budaya, Bazar Kuliner, Pentas Seni, Lomba Memancing, Cera Labu, Kebo Nange dan Sapetang Pang Gili Dewa dan festival tersebut akan berlangsung dari 26 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017. Bupati Sumbawa melalui Sekda Drs. H. Rasyidi menjelaskan memandang kegiatan festival ini menjadi bagian dalam melestarikan tradisi budaya daerah. Termasuk juga membangun rasa kepedulian terhadap kekayaan alam yang dimiliki. Ungkapan rasa kebanggaan dan rasa memiliki dari masyarakat ini sangat terasa dari rangkaian kegiatan
yang ada dalam menyemarakkan festival ini. Berbagai event yang mengiringinya mampu menggambarkan akan potensi dan kekayaan budaya yang dimiliki wilayah ini. Festival Pesona teluk Saleh merupakan salah satu upaya untuk merevitalisasi kembali budaya dan segala kearifan lokal yang dimiliki. Juga secara tidak langsung akan membangun pariwisata sumbawa menjadi lebih berdaya saing dan memiliki keunikan tersendiri, salah satu contoh event kebo nange yang ada di wilayah kecamatan Tarano. (arn)
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Pemuda Harus Didorong untuk Berdaya dan Mandiri Dompu (Suara NTB) Sumpah pemuda yang menjadi titik awal gerakan kemerdekaan Indonesia dan diperingati setiap 28 Oktober, tidak terpaku pada kegiatan seremoni. Namun pemuda harus didorong untuk mengembangkan dan memberdayakan diri dengan ekonomi kreatif. “Ekonomi kreatif bisa memberikan banyak dampak. Yang sudah pasti kegiatan ini positif, produktif, (Suara NTB/ula) bisa membangun kemandiMuhdar rian ekonomi di kalangan pemuda. Sehingga ketergantungan pada pihak lain itu bisa dikurangi, bahkan hilang sama sekali,” kata Muhdar, S.Pd, M.Pd kepada Suara NTB, Jumat (27/10) kemarin. Kandidat doktor yang juga menggeluti ekonomi kreatif untuk kopi Tambora ini mengungkapkan, bila pemuda menggeluti ekonomi kreatif, salah satu masalah yang hadapi pemerintah bisa diatasi. “Karena dengan kemandirian ekonomi, tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat itu sudah dilakukan secara mandiri oleh pemuda,” katanya. Ia pun memberikan apresiasi kepada KNPI Dompu yang sudah 2 tahun terakhir mengadakan kegiatan pemuda inspiratif di moment peringatan Sumpah Pemuda. Mereka yang terpilih hendaknya didorong untuk menginspirasi pemuda lain, minimal di lingkungannya. “Tentu saja itu membutuhkan dana. KNPI memiliki dana kepemudaan atau bisa mendorong teman – teman DPRD untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya produktif dilakukan kalangan pemuda,” harapnya. Banyak pemuda di Dompu yang menjadi inspiratif di tengah kondisi sosial kemasyarakat saat itu. Seperti kampung pelangi Doro Afu Dorotangga yang didorong oleh anak muda setempat, transpalansi terumbu karang di Calabai oleh anak muda setempat dalam menjaga kelestarian alam di bawah laut dan berbagai gerakan inspiratif lainnya. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Wagub Buka MTQ NTB di Bima Bima (Suara NTB) Acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi NTB 2017 tidak dihadiri Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi. MTQ yang ke-27 dan dipusatkan di Kabupaten Bima itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin SH, Kamis (26/10). Ketidakhadiran Gubernur NTB yang akrab disapa Tuang Guru Bajang (TGB) itu bukanlah pertama kali. Sebelumnya, pada MTQ Provinsi NTB tahun 2015 lalu yang dipusatkan di Kota Bima TGB berhalangan hadir dan mempercayakan kepada Amin untuk mewakili Pemprov. Meski absennya orang pertama di NTB itu. Acara pembukaan MTQ, yang lokasinya berada di kantor Bupati persiapan Desa Penapali Kecamatan Woha berlangsung khidmat dan meriah. Pada kesempatan itu, Wagub NTB, M. Amin mengatakan, pelaksanaan MTQ, tidak hanya dihajatkan untuk mempelajari serta menghayati isi kandungan kitab suci Alqur’an. “Tetapi juga untuk mengamalkan isi kandun-
gannya untuk kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Selain itu, menurutnya perhelatan musabaqah akan menjadi wadah atau ajang saling mengenal diantara qori dan Qoriah dalam memujudkan semangat kebersamaan dan persaudaraan. “Lebih pada silaturahmi dalam memperkuat sesama,” katanya. Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengungkapkan rasa bangga yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena Kabupaten Bima diberikan kepercyaaan sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ tingkat Provinsi NTB tahun 2017. “Meskipun dengan segala keterbatasan. Namun berkat semangat kebersamaan antara
pemerintah dan masyarakat, acara pembukaan MTQ bisa berlangsung dan direncanakan selesai 1 November 2017 mendatang,” katanya. Diakuinya, MTQ ke 27 itu merupakan sejarah bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bima. Karena sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya di daerah lainnya. Yakni penempatan kafilah di rumah-rumah warga di Kecamatan Bolo dan Woha. “Pemondokan kafilah dari rumah tujuannya agar para kafilah bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Merasakan kehidupan hingga menikmati kuliner khas Bima. sehingga dapat terjalin silahturahmi, keakraban dan suasana kekeluargaan dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.
(Suara NTB/uki)
PUKUL BEDUK - Wagub NTB, M. Amin SH, memukul beduk sebagai tanda pembukaan MTQ NTB ke-27 tahun 2017 di Kabupaten Bima didampingi Walikota Bima, Walikota Mataram, Wakil Bupati KLU dan Wakil Bupati Bima, Kamis (26/10). Bupati berharap, dari perhelatan MTQ tersebut dapat melahirkan jawara terbaik kebanggan NTB yang akan dipersiapkan kegiatan dikancah nasional maupun internasional. Pembukaan MTQ, selain di-
hadiri oleh Wabub. Juga dihadiri Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Wakil Bupati Bima serta ribuan masyarakat NTB. (uki)
Kejaksaan Dalami Kasus APBDes Doropeti Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti Kecamatan Pekat tahun 2016 yang ditangani Kejaksaan Negeri Dompu masih dalam tahap pemeriksaan dan menunggu hasil audit khusus Inspektorat. Namun Kejaksaan menargetkan kasus ini akan dituntaskan tahun 2017 ini. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH kepada Suara NTB di ruang ker(Suara NTB/dok) janya, Jumat (27/10) keDeddi Diliyanto marin, mengaku masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti tahun 2016. Namun kasus ini sedang dalam tahap penyidikan, tetapi tersangkanya belum ditetapkan. “Belum ada penetapan tersangka, masih sebagai saksi,” katanya. Kasus yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak beberapa bulan lalu ini, mengaku akan dirampungkan tahun 2017 ini. Beberapa pemeriksaan dilakukan, termasuk menunggu perhitungan kerugian negara dari Inspektorat. “Kita sedang menunggu hasil penghitungan dari Inspektorat,” jelasnya. Diakui Deddi, untuk kasus dugaan korupsi APBDes yang dilaporkan kepada pihaknya terdapat 2 kasus yang dinaikan ke tahap penyelidikan. Namun yang dinaikan ke tahap penyidikan baru 1 yaitu APBDes Doropeti. “Untuk yang satunya ndak kita naikkan ke penyidikan, karena beberapa pekerjaan yang ditemukan belum dikerjakan sudah dirampungkan,” ungkapnya. Deddi mengaku, kasus dugaan korupsi APBDes terjadi lebih disebabkan oleh monopoli pekerjaan oleh orang perorang. Bendahara dan perangkat di Desa jarang dimanfaatkan dalam mengelola anggaran serta kegiatan. Ditambah lagi kemampuan pengelolaan keuangan perangkat di Desa yang terbatas dan tidak mau belajar, sehingga menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan. “Yang utama juga soal keterbukaan dalam pengelolaan anggaran Desa,” katanya. (ula)
Tim Opgab Amankan Tiga Pasangan Mesum Dompu (Suara NTB) Tim gabungan TNI, Polri dan Satuan POL PP kembali mengamankan tiga pasangan mesum di tempat penginapan. Mereka Rs (22), Jr (23), Gp (22), Mr (18), Hf (20), dan Sh (21). Ketiga pasangan ini kedapatan saat Operasi Gabungan (Opgab), Kamis (26/10). Plt. Kasat Pol PP, A Haliq, BA mengatakan, dua dari tiga pasangan mesum itu didapati di penginapan Ad Keluarahan Kandai II, tempat yang sebelumnya juga terjaring empat pasangan di luar nikah. Sementara satu pasangan lainya, yakni Rs dan Jr digrebek di penginapan SHB Kelurahan Bada Kecamatan Dompu. “Tim melakukan pengecekan dan pemeriksaan, berhasil mengamankan satu pasang pria dan wanita bukan suami istri di penginapan SHB. Dua lagi di penginapan AD Kandai II,” katanya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (27/10). Saat penggerebekan, ketiga pasangan ini tak bisa menunjukan surat nikah. Terlebih mengakui baru sebatas menjalin hubungan asmara. Karenanya, tiga pasangan asal Kecamatan Pekat, Woja dan Dompu tersebut langsung digiring ke Kator Satuan POL PP Dompu. Parahnya, sebagian besar dari mereka merupakan pengangguran dan satu orang inisial Jr tercatat sebagai mahasiswa Universitas Malang. “Dari indentitasnya rata-rata pengangguran, satu Mahasiswa Universitas Malang,” ujarnya. Selain mengamankan tiga pasangan mesum di penginapan AD dan SHB yang rutin tiap operasi itu, A Halik mengatakan, tim juga sempat melakukan pengejaran terhadap dua anak muda yang menunjukan gerak gerik mencurigakan di kos-kosan samping lampu merah Keluarhan Karijawa, namun saat dikejar dan beberapa kali mengeluarkan tembakan tim tak berhasil menangkapnya. Operasi lantas dilanjutkan ke kos-kosan Riski di Keluarahan Simpasai dan salah satu kos-kosan di Desa Wawonduru. Hanya saja pihaknya tak menemukan kegiatan yang bertentangan dengan Perda Dompu. Terhadap mereka yang terjaring malam itu juga langsung diberi pembinaan dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatanya. “Tiga pasangan bukan suami istri itu selanjutnya diberikan pembinaan dan dimintai keterangan serta membuat surat pernyataan,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
SURAT PERNYATAAN - Tiga pasangan mesum saat menunjukan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatanya di kantor Satuan POL PP Dompu, Jumat (27/10).
(Suara NTB/jun)
TANPA DOKUMEN – Pikap pengangkut kayu yang tak disertai dokumen diamankan KPH TPMRW, Jumat (27/10).
Tanpa Dokumen, Pikap Pengangkut Kayu Dicegat Dompu (Suara NTB) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW) berhasil mencegat dan menahan pikap pengangkut kayu tak mengantongi dokumen, Kamis (26/10) kemarin. Pick up bernopol EA 8042 SB itu dicegat di jalan raya Dompu-Bima, tepatnya Dusun Doro Luwu Desa Madawau Kecamatan Madapangga Bima. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH TPM-
RW, Rahmansyah mengatakan hasil pemeriksaan anggota, diketahui bahwa mobil yang dikemudikan Syamsudin itu mengakut kayu olahan jenis jati tanpa mengantongi dokumen apaapa, sehingga patut dicurigai berasal dari kawasan hutan. “Saat diangkut itu satupun tak ada dokumen,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (27/10). Pengangkutan kayu jenis jati mesti mengantongi dokumen pengangkutan, dan untuk
Tiga Formasi Jurusan GTT Tak Dibutuhkan di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala UPTD Dikmen Dikbud PK-PLK Kabupaten Dompu, H. Muhtadi Hairi, M. Si mengatakan hampir semua formasi jurusan Guru Tidak Tetap (GTT) dibutuhkan di Dompu, terkecuali jurusan Ekonomi, Biologi dan Kimia. Tak dibukanya peluang untuk GTT lulusan program studi tersebut pada perekrutan GTT tahun ini menyusul jumlahnya sudah lebih dari cukup di Dompu. “Jurusan ekonomi, biologi dan kimia ini kayaknya kita tidak membuka. Selain itu masih ada peluang karena itu yang PNS saja kita sudah kelebihan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Mengingat jumlah PNS untuk mata pelajaran tersebut sudah lebih dari cukup, sangat tidak mungkin merekrut guru honorernya. Sementara itu, jumlah GTT yang dibutuhkan SMA/SMK dan SLB di Dompu saat ini sebutnya, sekitar 300-400 orang. Rencananya awal November 2017 mendatang GTT sudah memasuki jadwal tes, sedang Oktober ini baru tahap pendafataran dan pengumpulan data-data GTT. “Dan sistim tesnya nanti tidak kumpul di Mataram, tapi menggunakan komputer seperti anak-anak SMA yang UNBK,” jelasnya.
Menurutnya, persyaratan dalam perekrutan GTT yang akan mendapat SK Gubernur NTB tersebut cukup rumit, karena menuntutGTT yang betul-betul linerdalam artian tidak bisa lulusan sarjana pertanian, ekonomi, matematika murni dan sebagainya mengajar.Tetapi persyaratan wajib sarjana pendidikan baik itu pendidikan ekonomi, matematika, bahasaIndonesia dan sebagainya. “Alot (pembahasan red) tentang persyaratan ini, apakah boleh misalkan dia sarjana ekonomi (SE) tapi dia ada akta mengajarnya? hal-hal begini yang harus dimunculkan dan diantisipasi sama BKD dan dinas, terutama kualifikasi pendidikan,” ujarnya. Dan cukup rumit tambahnya, yakni guru-guru produktif lulusan otomotif yang diketahui tidak banyak dari sarjana pendidikan otomotif. Kebanyakan mereka sarjana tehnik mesin atau yang tidak relevan namun bisa mengajar. “Kalau kita butuh yang sarjana pendidikan yang diakui oleh pemerintah kan dia harus liner sesuai yang dibutuhkan.Saya yakin kita ini semua prodi yang di SMK rata-rata kita kekurangan semuanya. Bisa jadi nanti dia lintas kabupaten karena kita terbukan untuk NTB,” pungkasnya. (jun)
mendukung keabsahanya wajib ada berita acara verifikasi dari tiga unsur, yakni KPH, TNI dan Polri atau setidaknya aparatur desa setempat. Dan menindaklanjuti barang bukti kayu diduga dari kawasan hutan tersebut pihaknya akan melakukan penyelidikan, terutama memastikan sumber kepemilikan dan penebanganya. “Nanti kan pembuktiannya di lapangan apa benar kayu ini di lokasi itu, saat ini kita lakukan pengamanan dulu,” ujarnya.
Informasinya, satu kubik kayu dengan panjang dua meter tersebut diambil dari Gapit Sumbawa untuk dibawa ke Penaraga Kabupaten Bima. Dan diduga aktivitas pengakutan tanpa dokumen ini sudah cukup sering untuk melengkapi kebutuhan meubel Abdul Majid. “Kecurigaan kami ini sudah seringkali jalan, apalagi dia (Abdul Majid) ini kan punya meubel,” jelasnya. Saat dilakukan penahanan pihaknya sempat bersitegang
dengan pemilik kayu dan sopir pikap tersebut, mereka bersikeras dengan alasan hanya mengangkut kayu libah, namun setelah diperiksa ternyata kayu tersebut sudah diolah berbentuk papan. Karenanya barang bukti itu selanjutnya digiring ke Kantor KPH untuk diamankan dan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Saat ini barang bukti diamankan di KPH untuk diproses dan di cek keabsahanya,” pungkas Rahmansyah. (jun)
Mobil Dinas Angkut Kafilah MTQ, Dirusak Oknum Mahasiswa Bima (Suara NTB) Mobil plat merah milik pemerintah Kabupaten Bima, diduga dirusak oleh sejumlah oknum mahasiswa di Kabupaten Bima. Parahnya lagi, mobil tersebut mengangkut sejumlah kafilah MTQ asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jum’at (27/10). Informasi yang dihimpun Suara NTB, kejadian tersebut berlangsung dijalan raya negara lintas Bima-Sumbawa. Atau tepatnya berada didepan di Kampus STKIP Taman Siswa. Sejumlah oknum mahasiswa yang menggunakan mobil box terbuka yang diketahui baru saja pulang melakukan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Bima. Tibatiba berhenti didepan kampus dan melakukan orasi. Saat berlangsung orasi sebuah mobil dinas dari arah selatan yang dipakai oleh pejabat pada Bappeda Kabupaten Bima langsung diberhentikan. Kemudian diinjak kap mobil serta dilempar yang mengenai depan mobil. Mobil yang dirusak tersebut rupanya mengangkut sejumlah peserta yang akan mengikuti mata lomba cerdas cermat diarena enam MTQ tingkat Provinsi NTB yang berlokasi di kampus STKIP Taman Siswa. Akibat dari insiden itu mobil rusak parah. Sementara peserta berhasil dievakuasi ke tempat aman. Persoalan tersebut juga dibenarkan oleh Wakapolres Bima, Kompol Abdi. Kata dia, insiden tersebut sangat disesali oleh pihaknya. Mengingat kabupaten Bima adalah tuan rumah MTQ tingkat Provinsi NTB. “Sebagai tuan rumah harus menjadi contoh yang baik. Namun kita sendiri yang men-
(Suara NTB/uki)
DIRUSAK - Kondisi mobil plat merah yang mengangkut peserta kafilah MTQ asal KLU yang dirusak oknum mahasiswa, Jumat (27/10). coreng hanya gara-gara ulah segelintir oknum,” katanya. Sementara Kasubag Protokol Humas Setda Pemkab Bima, Suryadin M.Si mengatakan insiden tersebut telah dikonformasi kepada pihak kampus STKIP Taman Siswa. Pihak kampus setempat, lanjutnya telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan meningkatkan pengawasan. “Pihak kampus juga akan memastikan keamanan keselamatan dan kenyaman kafilah yang melakukan kegiatan lomba,” ujarnya. Sementara Humas STKIP Taman Siswa, Hadi Santoso ST, MT, menegaskan kejadian tersebut terjadi diluar wilayah kampus. Lagipula pihaknya belum memastikan apakah oknum tersebut adalah mahasiswa kampus setempat atau bukan.
“Karena saat kejadian mereka menggunakan mobil box terbuka. Kami sudah koordinasikan dengan mahasiswa yang tergabung dalam BEM, hari ini tidak melakukan aktivitas diluar kampus,” katanya. Meski begitu pasca insiden tersebut, pihaknya langsung melakukan rapat evaluasi dan meminta semua mobil kafilah agar menggunakan tulisan yang mencolok sehingga bisa diback up sehingga kejadian serupa tidak terulang. “Kami juga meminta pihak keamanan agar membackup disekitar arena di kampus STKIP Taman Siswa. Permintaan ini karena tidak kami dapati penjagaan serta dari sembilan mobil kafilah dalam area kampus, hanya ada dua yang tempelan kafilah,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Kader PKS Berharap DPP Segera Keluarkan SK untuk Dr Zul Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan menegaskan secara pribadi mendukung penuh anggota DPR RI kelahiran Sumbawa, Dr. Zulkieflimansyah, untuk tampil maju sebagai bakal calon Gubernur NTB di Pilkada serentak 2018. Hal itu ditegaskan Johan, supaya partainya, segera memberikan kepastian untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan pada Dr. Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, sebagai bakal calon Gubernur yang diusung dari PKS. (Suara NTB/Penrem)
(Suara NTB/why)
I Made Arnawa
Berkas Lengkap BERKAS tersangka dugaan pungli sewa lapak Pasar Sayang-sayang, H. Muzakir dinyatakan lengkap. Kasus itu naik ke tahap penuntutan oleh jaksa. Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa menjelaskan, jaksa menyatakan berkas perkara P-21 dengan tersangka H. Muzakir. “Setelah P-21 itu maka penyidik menindaklanjuti dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa,” ujarnya ditemui kemarin. Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram, lanjut dia, sedang mengagendakan pelimpahan dimaksud. Dalam berkas tersebut, keterangan enam saksi korban dilampirkan untuk merujuk sangkaan pasal tindak pidana korupsi. Serta keterangan ahli pidana. Turut dilampirkan pula keterangan barang bukti uang tunai senilai total Rp 7.209.000, karcis retribusi pelayanan pasar, buku sewa ruang pasar, buku kas harian, laporan harian bendahara penerimaan Disdag Kota Mataram dan buku kas 2017. Tersangka H. Muzakir terjaring operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Kota Mataram, Senin (31/7) atas dugaan pungli biaya sewa lapak, kios, dan lahan pasar. Uang sitaan yang menjadi barang bukti merupakan hasil pungli tersangka terhadap enam korbannya. Tersangka mulai menjabat sebagai kepala pasar dengan SK Walikota Mataram sejak Januari 2017. Peran tersangka, sambung Baduarsa, berupa pihak yang melakukan penarikan terhadap para pedagang. Pungutannya beragam, mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 5 juta per orang per tahun. Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e UU 31/1999 tentang perubahan atas UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. (why)
Pungli Prona
Kades Mambalan Diduga Tilep Rp 111,5 Juta Uang Warga Mataram (Suara NTB) Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram melengkapi berkas perkara dugaan pungli pengurusan sertifikat Prona Desa Mambalan. Rangkaian penyidikan mengungkap tersangka memungut uang sampai Rp 111,557 juta. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menerangkan, nominal kerugian masyarakat dari pungli tersebut dihitung dari uang yang disetorkan 258 warga untuk mengurus sertifikat Prona pada 2016. “Nilai itu adalah kerugian masyarakat karena ini kasus pungli,” ujarnya ditemui kemarin di Mapolres Mataram seperti dikutip dari Kasubbag Humas, AKP I Made Arnawa. Uang hasil pungli tersebut digunakan tersangka Lalu Ahmad Yudni untuk keperluan pribadi. “Dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terungkap pada saat pemeriksaannya sebagai tersangka,” terangnya. Ia menyebutkan, Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapatkan jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang. Penyidik sudah memeriksa puluhan saksi pemohon Prona serta memeriksa ahli pidana. “Berkasnya sudah kita limpahkan ke jaksa untuk diteliti,” kata Muhammad. Kades Mambalan ditetapkan sebagai tersangka pada September lalu dengan sangkaan pasal 11 dan atau pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terhadap tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan dengan alasan tersangka masih menjabat sebagai Kades sehingga masih dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat. Dalam kasus itu 80 saksi telah dimintai keterangan, termasuk diantaranya saksi pemohon sertifikat dan keterangan ahli pidana Unram. Sebanyak 258 warga menjadi korban pungli dengan rataan nilai pungutan bervariasi antara Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapatkan jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang. (why)
“Kalau saya secara personal tetap mendorong agar Dr Zul nantinya yang menjadi pilihan yang diputuskan partai, sebagai calon Gubernur,” tegas Johan, saat dikonfirmasi Suara NTB. Dikatakan Johan, meskipun ia secara pribadi mendukung Dr. Zul, bukan berarti ia tidak menghormati keputusan partainya. Sebagai harapan pribadi, dikatakan Johan, hal itu sah-sah saja, sampai ada keputusan final dari partai. Ia juga mengaku sangat menghormati proses dan dinamika dalam penentuan dukungan partainya di Pilkada
NTB 2018, termasuk bila ada perbedaan pendapat. “Kalau soal perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan. Karena intinya PKS sangat berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan di Pilgub ini,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE., MM., menegaskan bahwa pencalonan Dr. Zul sebagai bakal calon Gubernur NTB, sudah tuntas di tingkat DPW. Ia mengatakan DPW sudah menyerahkan nama Dr. Zul ke DPP, seh-
(Suara NTB/why)
PERIKSA OBJEK SENGKETA - Ketua Majelis Hakim, Dr. Yapi dan hakim anggota beserta tim penasihat hukum masing-masing pihak memeriksa lokasi objek sengketa wanprestasi kerja sama pembelian lahan di Gili Trawangan, Jumat (27/10).
Majelis Hakim Periksa Objek Sengketa Lahan Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Perkara sengketa wanprestasi kerja sama pembelian 8,1 hektare lahan PT Sumber Sejahtera Lombok Lestari (SSLL) dilanjutkan sidang pemeriksaan setempat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram turun langsung ke Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. “Sidang untuk melihat secara nyata objek yang disengketakan,” ungkap Ketua majelis hakim, DR Yapi, Jumat (27/10) didampingi hakim anggota Didiek Jatmiko, dan Rosana Irawati. Para pihak yang bersengketa antara lain sebagai penggugat Prajadi Agus Winaktu, tergugat I Adi Nugroho, dan tergugat II, PT SSLL. Turut serta penasihat hukum penggugat, Feby Maranta dan penasihat hukum tergugat I, Aloysius Gonzaga, serta tergugat II, Lalu Maryadi. Majelis hakim memeriksa luasan objek sengketa yang dibeli dari PT Wahana Alam Hayati itu, tampak dikelilingi pagar beton. Turut diperiksa juga batas pembagian lahan antara kedua pihak yang dituangkan dalam sketsa denah, yang sudah ditunjukkan pula dalam sidang pembuktian sebelumnya. Tampak pula plang pemberitahuan bertuliskan barang sitaan negara. “Masing-masing pihak menyepakati lokasi sengketa sudah sesuai,” kata Yapi. Hakim kemudian menunda sidang hingga Senin (6/10) untuk dilanjutkan dengan sidang kesimpulan dari masing-masing pihak. Feby menyebutkan, objek sengketa yang berada di bagian utara Pulau Gili Trawangan saat ini masih dalam status quo. “Sesuai dalil kami di persidangan memang benar ada tanda batas yang pernah dibuat bersama, membagi dua bidang lahan tersebut,” ujarnya didampingi anggota tim penasihat hukum, Irdan Suryadiata. Ia menambahkan, tanda batas pembagian bidang lahan itu dibuat berdasarkan denah lokasi yang dikuatkan dengan keterangan saksi. “Disampaikan saksi itu masih ada tanda batas itu. Dan sekarang saat pengecekan masih ada tanda batas itu,” kata Feby. Sementara dari pihak tergugat, Lalu Maryadi menyebutkan, lokasi tersebut sesuai dengan gambaran lahan dengan panjang 400
Polisi Pariwisata Harus Junjung Kearifan Lokal Tanjung (Suara NTB) ‘Polisi berdasi merah’ menghiasi titik-titik destinasi wisata. Salah satu contohnya di kawasan Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Mereka yang bertugas sebagai polisi pariwisata menjunjung kearifan lokal dalam penindakan hukum. Polisi berdasi merah adalah polisi yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Tugas khusus sebagai polisi pariwisata dituntut untuk memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. “Tugas kami memberi pengamanan warga negara asing person-nya, lingkungannya,” kata Panit II Subdit Wisata Ditpamobvit Polda NTB, Ipda Henni Andriani ditemui saat bertugas di Pelabuhan Teluk Nara, Pemenang, Jumat (27/10). Bagi perwira pengendali pengamanan Gili Matra, Bangsal, dan Teluk Nara itu, kemampuan berbahasa inggris anggotanya adalah mutlak dan utama. “Jadi saya punya anggota 12 orang dan mereka 100 persen mahir Bahasa Inggris. Kalau tidak bisa akan menyulitkan tugas kita di sini,” ujarnya. Henni sudah memimpin anggotanya bertugas selama tujuh bulan
ingga penetapan Dr. Zul sebagai calon, tinggal menunggu keputusan DPP saja. “DPW PKS sudah selesai memberikan laporan ke DPP, tinggal menunggu keputusan DPP saja,” terangnya. Senada dengan pendapat Abdul Hadi, Dr. Zul ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dukungan terhadap dirinya sedang difinalisasi oleh DPP dan dalam waktu dekat akan segera ke luar keputusannya. “Sedang di DPP, mudah-mudahan dalam minggu ini selesai,” ujarnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
POLISI PARIWISATA - Personel Ditpamobvit Polda NTB salah satu polisi pariwisata saat bertugas di Pelabuhan Teluk Nara, Pemenang, KLU terakhir. Dalam rentang waktu tersebut, sejumlah pendekatan pengamanan daerah wisata dibuat. Diantaranya, penertiban KTP bagi yang memasuki wilayah tiga gili, menggandeng langlang –polisi masyarakat, dan membentuk pos polisi pariwisata. “Kalau ada yang tidak punya KTP, kita keluarkan dia dari wilayah gili. Itu kita patroli bersama langlang,” tegasnya mengutip
kesepakatan pola pengamanan dengan pemerintah desa Gili Indah. Jika terjadi tindak pidana, seperti pencurian atau penjambretan yang mendominasi kasus kriminal di pulau pesta itu, maka penegakan hukum kearifan lokal. “Kalau tertangkap pelakunya ya diarak di jalan utama pulau setelah itu kita serahkan penanganannya ke Polsek setempat,” pungkas Henni. (why)
meter dan lebar 200 meter. Namun, kesepakatan pembagian lahan hanya klaim sepihak. “Kesepakatan pembagian itu tidak ada tanda tangannya,” ujarnya. Perjanjian kerjasama Prajadi Agus Winaktu untuk pembelian tanah PT WAH pada Desember 2010 dengan memakai PT SSLL diingkari Adi Nugroho. Dalam perjanjiannya, Prajadi dan Adi samasama bersepakat hasil pembelian tanah itu dibagi dengan komposisi kepemilikan 50-50, pun demikian komposisi pembagian modalnya. Hingga tuntas pembelian lahan senilai Rp 13,9 miliar itu, Adi tidak juga menyerahkan pembagian 50-50 dimaksud kepada Prajadi. Adi dihukum bersalah Mahkamah Agung atas penipuan perjanjian tersebut. (why)
PENYERAHAN AMBULANS Penyerahan simbolis kunci mobil Ambulans dari Kepala PT. Jasa raharja cabang NTB Dasrul Aswad kepada Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf dan Dandenkesyah Mataram Letkol Ckm Indarto.
HUT Ke-72 Kesad
Tingkatkan Dukungan Kesehatan yang Andal Mataram (Suara NTB) Keberadaan korps kesehatan di lingkungan TNI dirasa penting. Tidak hanya bagi TNI, namun juga bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. Untuk itu, dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke72 tahun 2017, Korps Kesehatan Angkatan Darat (Kesad) mengadakan acara syukuran. Acara dilangsungkan di Denkesyah Mataram Jalan Hos Cokroaminoto Mataram tersebut diawali doa, selanjutnya dirangkai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Dandenkesyah Mataram Letkol CKM Indarto. Hadir pada acara tersebut Danrem 162/WB Kolonel H. Farid Makruf, M.A. Dalam sambutannya, Direktur Kesehatan Angkatan Darat yang di bacakan oleh Dandenkesyah Mataram Letkol CKM Indarto menjelaskan, anggota TNI harus mampu memberikan jawaban yang terbaik atas tuntutan profesionalitas dan sanggup melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dia sebutkan, dalam doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, sesuai keputusan Kasad nomor 591/viii/2017, bahwa tugas dan fungsi Puskesad mengalami perubahan dengan mengedepankan kesehatan preventif dan litbang kesehatan. “Maka sangatlah tepat
tema HUT ke-72 kesehatan angkatan darat kali ini yaitu “Dengan semangat HUT ke-72 Kesad kita tingkatkan dukungan kesehatan yang handal, pelayanan kesehatan yang prima, binsat yang cermat, litbang yang aplikatif dan profesional serta optimalisasi peran lembaga dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD,’’ paparnya. Makna tema ini menurutnya, akan dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi pengabdian segenap warga korps kesehatan Angkatan Darat. Sehingga mampu mewujudkan makna “Sasanti Hesti Wira Sakti”, yakni mengejar keperwiraan dan kesaktian pada segenap prajurit di seluruh jajaran kesehatan angkatan darat. Adapun rangkaian dalam HUT Kesad kali ini, Denkesyah Mataram menggelar berbagai perlombaan staf di lingkungan Denkesyah Mataram. Seperti lomba renang militer, lomba sepak takraw, lomba voli bola plastik untuk ibu - ibu, lomba tenis meja, lomba Bantuan Hidup Dasar (BHD), lomba kebersihan antar ruangan masing-masing staf dan melaksanakan anjangsana maupun ziarah rombongan ke TMP Majeluk. Pada akhir acara penyerahan satu unit mobil Ambulans dari Dinas Jasaraharja Provinsi NTB kepada Denkesyah Mataram. Bantuan diserahkan oleh Kepala PT. Jasa raharja cabang NTB Dasrul Aswad, SH., MH, kepada Dandenkesyah Mataram Letkol Ckm Indarto secara simbolis. (ars/*)
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Halaman 9
Pasangan Bahagia Yetti A.KA Ia tidak mengerti bagaimana dapat hidup bersama orang yang selalu ingin melihatnya bahagia. Aku tak ingin bahagia, itu yang sering ia katakan, tanpa pernah bosan, dan tanpa sekali pun ada yang mau paham. Setiap ia berkata begitu, orang-orang justru terpingkal dan mengatakan betapa lucu dan menghibur apa yang ia katakan, tapi tetap mengkritik selera humornya itu seperti mereka memberi tahu kesalahan-kesalahannya dalam memilih jenis aksesori dan terus-menerus berusaha meyakinkannya bahwa di dunia yang sempurna ini tak satu pun orang (selain kamu, Tali!) yang berani bermain-main dengan kehidupan. Aku tidak bermain-main dengan kehidupan, itu kemudian yang ia katakan saat suaminya memandanginya dengan mata dipenuhi pertanyaan. Ia jengah dipandangi oleh mata yang serupa cahaya malaikat itu setiap pagi, setiap ia habis minum segelas air putih untuk membasahi kerongkongannya yang kering, setiap ia mencelupkan telunjuknya ke dalam sisa air di gelas, lalu mengusapkannya ke kelopak mata—sebuah kebiasaan baru yang sangat senang ia lakukan di meja makan. Lantas apa yang kau kerjakan selama ini? tanya suaminya begitu tenang. Lelaki itu meletakkan sendok—dan itu nyaris tanpa bunyi— di pinggir piringnya yang telah kosong. Ia memang selalu sarapan tepat pukul tujuh dan selesai sepuluh menit kemudian. Hanya melakukan apa yang kuinginkan. Hanya mau merasakan hidup tidak bahagia. Ia mencelupkan telunjuknya lagi dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sedikit emosional, Jangan memaksa dirimu mengerti kalau kau memang tidak bisa. Suaminya tidak tertawa seperti orang-orang lain. Ia lelaki paling baik hati di dunia dan tidak pernah menertawakan orang lain seolah-olah orang itu memang pantas menjadi bahan tertawaan. Ia juga bukan lelaki yang sembarang menganggap sesuatu sebagai humor kecuali orang itu memang sengaja berdiri di panggung atau memakai baju badut untuk menghibur dan itu harus dibayar dengan selayaknya. Mengapa itu yang kauinginkan? tanya suaminya lembut tanpa bermaksud menyindir atau menyudutkannya sekaligus tanpa benar-benar menuntut jawaban. Setelah satu menit tanpa ada yang bicara, lelaki itu berdiri dan pergi ke kamar untuk memasang dasi sebelum nanti berangkat ke kantor. Hidup lelaki itu sangat tertata. Semua diatur dengan ketat. Berapa lama ia menghabiskan waktu di luar dan berapa lama kehidupannya milik keluarga. Ke mana saja ia akan pergi dan kapan harus kembali. Ia tak pernah melakukan sesuatu di luar jadwaljadwal yang telah ia buat. Lelaki itu tak sekali pun mengingkari janji— kecuali kalau ada pertemuan mendadak dan ia akan memberi tahu dengan cara sebaik-baiknya tanpa membuat orang merasa diabaikan atau merasa tidak berarti. Ia tidak tahu apa itu sebuah keberuntungan atau sebaliknya. Namun, yang ia rasakan, ia tak pernah benar-benar ada dalam kehidupan bersama lelaki itu. Ia tak bisa menerima kesempurnaannya. Semakin ia mendapat kebaikan lelaki itu, maka ia kehilangan kesempatan untuk merasakan sesuatu yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya dan memperhatikan punggung yang telah menjauh itu. Sepertinya punggung itu lebih lebar dua senti dari biasa dan ia tidak tahu sejak kapan mulai terjadi (betapa payahnya kamu, Tali). Padahal, di punggung itu ia sering menempelkan kepala saat ia benar-benar merasa pikirannya amat berat. Di punggung itu ia kerap berkata, Kenapa ya aku bisa-
bisanya berpikir tidak ingin bahagia? Lelaki itu akan balik bertanya, Apa kau merasa kehidupanmu yang ini sebuah kesalahan, Tali? Kau mau membantuku untuk memahami ini semua? Apa kau tetap bisa bersamaku meski bukan ini yang sungguhsungguh kauinginkan? Apa yang belum kuberikan kepadamu? Namun, setelah sekian lama, pertanyaanpertanyaan itu tak lagi ia dengar. Suaminya lebih banyak membiarkannya saja, sebab lelaki itu mungkin berpikir, memang tak ada lagi yang bisa ia lakukan, semua sudah diberikan, tak ada yang kurang sama sekali. Hidup mereka sempurna. Mereka tidak pernah bertengkar. Sekali saja tidak. Lelaki itu bilang, Begitulah harusnya hidup pasangan yang bahagia. Dua anak mereka tumbuh ceria dan nyaris tanpa mengalami masalah apa-apa. Mereka dua bocah lelaki yang periang, baik di rumah maupun di sekolah. Mereka seperti kendaraan yang melintas di jalan bebas hambatan, tumbuh tanpa kendala, selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia sama sekali tidak iri kepada dua anak lelakinya itu. Masa kecilnya juga sama seperti itu. Ia lahir dalam keluarga yang memberi segalanya. Seorang bapak yang memastikan ia tidak kekurangan apaapa. Seorang ibu yang mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi masa depannya. Ibu dan bapaknya pasangan paling bahagia dibanding orang tua teman-temannya. Pasangan yang membuat orang terkagumkagum dan sering memuji mereka. Dulu ia bangga sekali memiliki orang tua seperti itu. Ia merasa betapa beruntungnya ia ketimbang keluarga teman-temannya yang punya banyak masalah. Ia merasa satu-sa-
tunya tujuan orang hidup di dunia ini adalah mencari kebahagiaan dan ia bahkan tak perlu melakukan apaapa lagi untuk mendapatkannya. Kau cukup menurut dan jadi anak manis, Tali, kata ibunya sambil mengelus rambutnya. Ia tahu apa yang pertama sekali harus ia lakukan: jangan membantah. Seorang anak yang suka membantah, bisa membuat ia kehilangan segala-galanya, suara ibunya jernih dan hangat. Aku tak akan melakukannya. Bagus, Tali. Kau akan bahagia seumur hidupmu. Ia kembali mencelupkan telunjuknya ke dalam gelas, lalu mengusapkannya ke kelopak mata yang berat. Sudah bertahun-tahun ia mengalami kesulitan tidur. Seolaholah otak abu-abunya ditumbuhi anak-anak rumput yang berimpitan dan semakin bersesakan dari hari ke hari. Ia kembali belajar menggambar dengan maksud menenangkan pikiran. Namun, ia menyerah di bulan pertama, tangannya tak pernah dengan baik menjalankan apa yang ia perintahkan
yang menamp a k k a n kesempurnaannya. Kenapa orang begitu sulit memahamiku? Ia bertanya-tanya sambil mulai memasukkan potongan-potongan buah ke dalam mulutnya. Ia hanya ingin hidup normal. Hidup normal itu memangnya yang seperti apa lagi? tanya teman bisnisnya. Bagi temannya itu, bila kau bisa menikah dengan orang kaya dan kau dapat membeli apa yang kauinginkan maka tak ada hidup yang lebih normal itu. Ia menggigit bibirnya yang sekarang beraroma buah. Bukan, sama sekali bukan itu yang ia inginkan tentang hidup ini. Kau hanya perlu menurut dan tidak membantah, Tali, kata ibunya dan kata-kata itulah yang membuat ia menikah dengan lelaki itu sebab ia tahu apa pun yang (The Gift of Love by Patrick J. Murphy - fineartamerica.com) diberikan ibudan hampir semua kertasnya beri- nya pasti sesuatu yang baik dan itu si gambar anak-anak rumput memang benar adanya, lelaki itu sedalam bentuk dan ukuran yang lalu ingin membahagiakannya dan tak sama, dalam sebuah keteraturan sekali pun menyakiti hatinya. yang dibencinya. Ia menusuk-nusuk potongan Jika kau akan pulang malam buah dengan garpu dan merasa pulagi, jangan lupa bawa baju hangat tus asa. Ke mana lagi ia harus berdalam tasmu, hujan sering turun lari dari kehidupan bahagia ini? Di pada sore hari, suaminya muncul manakah ia bisa mendapatkan kembali dengan pakaian kantor luka? Cukup beberapa buah luka. yang sudah lengkap dan rapi. Sesulit itukah ia mendapatkannya? Ia mengerjapkan matanya bagai Kalau mau, kau boleh ikut berbocah yang baru terbangun di tem- samaku, kata anak lelaki yang berpat tidur pada pagi hari dan mener- diri dengan satu kaki dan sebelah ima kecupan buru-buru di kening badannya ditopang oleh tongkat dan mendengar langkah teratur le- kayu. Anak lelaki itu tinggal tidak laki itu menapaki lantai rumah jauh dari rumah mereka dan sering menuju pintu utama. Setelah bunyi mengikutinya saat ia main sepeda. mesin mobil lelaki itu meninggal- Kata ibunya, Tali, hati-hati dengan kan garasi, rumah kembali sunyi. anak itu, dia bukan orang baik, dia Dua anak lelakinya sudah diantar bisa melukaimu. Ia tidak melihat ke sekolah oleh sopir pagi-pagi seka- ada yang salah dengan anak lelaki li. Dua orang pekerja rumah tangga itu, tapi ia tahu apa yang dikataberada di ruang belakang, bersiap kan ibunya pasti benar. Ia tidak membersihkan segala sesuatu. Ia pernah lagi main sepeda. Lelaki itu sendiri tidak benar-benar tahu apa berhenti menantinya di pinggir yang ingin dilakukan hari ini selain jalan. Ia meneruskan hidupnya keluar rumah dan menjauh dari ke- yang bahagia dan berteman dengan hidupan yang bahagia, dari semua orang-orang yang sempurna. Ba-
hagia selamanya, doa ibu dan bapaknya di hari pernikahannya. Bahagia selamanya, doa semua orang yang datang. Dan pada hari itu tidak ada yang tahu jika perasaannya sangat hambar menerima doa semacam itu, sebab ia ingin sekali merasakan hidup yang seutuhnya, merasakan senang dan sakit, merasakan menang dan kalah. Potongan buah di piringnya sudah hancur. Ia tak berselera lagi memasukkannya ke mulut. Sambil menarik napas, ia berdiri dari kursinya. Hari ini ia akan kembali keluar—dan mungkin selama beberapa hari dan ia tak perlu memberi tahu suaminya. Lelaki itu memaklumi apa saja yang ia lakukan. Lelaki itu sudah lama tidak mempermasalahkan apa pun. Asal kau bahagia, kata lelaki itu setiap mereka membincangkan tentang kepergian-kepergian mendadak yang sering ia lakukan. Aku bukan mencari kebahagiaan, katanya dalam hati dan sengaja tidak mau berbantahan di waktu yang tidak tepat karena pertengkaran tidak boleh terjadi dalam keluarga mereka yang sempurna. Ia sedang tak mau mengurus apaapa dan pergi jauh dari kehidupannya merupakan perjalanan yang paling sering ia inginkan. Bisnisnya berjalan baik di bawah pengawasan rekan sekaligus temannya— seandainya berjalan tidak baik pun, ia tak mau peduli. Ia justru senang jika ada bagian dari hidupnya yang sedikit hancur, meski tentu saja suaminya tak akan membiarkannya merasakan kehancuran itu dan buru-buru membantu menyelesaikan semuanya tanpa pernah tahu kalau itu tidak diharapkannya. Satu-satunya kesempatan baginya untuk membuat ia tidak bahagia adalah berada jauh dari pasangan baik hatinya, dari dua anak lelaki yang sedang gemar-gemarnya main sepeda, dari temanteman yang menganggap apa-apa yang ia pikirkan tidak masuk akal, dari ibu atau bapaknya yang tak henti-henti mengucapkan doa terbaik untuk hidupnya. Ia pun bangkit dari kursinya. Ia berpikir harus segera berkemas dan keluar. Mungkin ia harus pergi lagi ke sebuah pulau. Ia telah terlalu sering membayangkan mengapung di atas lautan dan serombongan hiu menyerangnya. Ia belum pernah berhadapan dengan ancaman sebesar itu. Ia mungkin akan menangis karena akhirnya ia merasa ketakutan setengah mati dan hatinya betul-betul menjadi tidak bahagia. Hiu-hiu masih berkeliaran dalam pikirannya, bahkan bertambah banyak, saat seseorang membunyikan bel di pintu pagar rumahnya. Ia bergerak keluar dan berseru, Siapa? Seorang pengantar paket membawa sebuah kejutan berupa buket bunga raksasa yang disertai tulisan: semoga bahagia selalu, Tali. (*) Rumah Kinoli, 2017
Yetti A.KA, kumpulan cerpen terbarunya adalah Pantai Jalan Terdekat ke Rumahmu (2017).
Ichwanussofa
Dagelan Datang Bulan Manakala langit kehilangan malam Maka biar bulan sabit kupindahkan ke alismu, dan bulan purnama kupindahkan ke sepasang bola matamu Dan bulan tua biar kita kubur sama-sama agar jadi hantu gentayangan, ketika harga pakaian dalam naik di emperan, dan merosot di dalam kamar, atau ketika aroma masakan di dapur menjelma asap dari bubuk mesiu Yang kau masak di tungku pembakaran adalah kerikil dan peluru. Yang kau seduh dalam cangkir kopiku adalah bubuk-bubuk kayu. Lalu musim kemarau masuk ke dalam rekening jam kerja dan daftar belanjaanmu bertaburan seperti hujan di atas meja kantorku [24 September 2017]
Risalah Kelahiran
Metaforbia
Amin
Hikayat hujan tumbuh di tanganku sebagai sunyi. Manakala kudaki bukit-bukit mawar di punggungmu yang lebam oleh sejarah. Lalu perlahan, sebagaimana denyut pada detak jam yang mengeja tabir waktu, Baskom telungkup di perutmu mengalami Metamorfosa Terakhir ;25 September 1990. Jam 17:34. Selaput amnion yang menyelimuti janin pada dinding rahimmu pecah seiring cakrawala senja melelehkan bias jingga ke segenap hamparan pori-pori semesta. Dan tangisku seutuh daging Adam mungil saat kau menimang-nimang, Meminang fatamorgana di belantara Fana.
Pada harum bunga-bunga bakung Pada kegelisahan yang dibunuh sepasang ciuman Aku kehilangan jejak sajak-sajak seumpama musafir lata kehilangan jalan pulang, menuju baris aksara ; mendekam laksana embun dalam pelukan bara api, ; seberkas sublim nyala lilin dan segera jadi kering di ujung pekat Tanpa ada yang mencatat.
Kutengadahkan sepasang tangan mencuri doa yang belum kau kabulkan di tangan-Mu, Langit, batu – batu altar, ; manzil rahasia pinta seorang hamba. [28 Agustus 2017]
[28 Agustus 2017]
[25 September 2017] Ichwanussofa lahir di Mataram, 25 September 1990. Aktif di Komunitas Pustakawan Djendela.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
UIN Mataram Latih Mahasiswa Berwirausaha Mataram (Suara NTB) Sebanyak 75 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengikuti Praktikum Kewirausahaan Mahasiswa yang digelar UPT. Pengembangan Bisnis UIN Mataram dari tanggal 27-28 Oktober. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Mataram Dr. Hj. Nurul Yakin M.Pd., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag., dan seluruh staf FEBI. Dengan mengambil tema “Menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kreatif, inovatif, mandiri, dan profesional” para peserta diharapkan mampu menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa UIN Mataram.
Dalam sambutannya, Kepala UPT Pengembangan Bisnis UIN Mataram Ahmad Muhasim., M.Hi., mengaku kegiatan pelatihan kewirausahaan bertujuan agar mahasiswa UIN Mataram siap berhadapan dengan dunia kerja. Mereka, kata Muhasim, bukan saja dipersiapkan untuk bekerja di sektor perkantoran, bukan juga hanya untuk menjadi guru atau advokat, tapi juga sebagai entrepreneur atau menjadi pengusaha. “Jadi pelaksanaan kegiatan selama dua hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan bersama dosen pembimbing ke perusahaan-perusahaan yang tersebar di berbagai tempat,” jelas Muhasim. Lebih jauh pada kesempatan tersebut Muhasim mema-
parkan sejumlah produk telah dihasilkan oleh UPT Pengembangan Bisnis UIN Mataram seperti baju, tas, gantungan kunci dan lain-lain. Semua itu tentu sangat bermanfaat bagi kemajuan lembaga. Sementara itu Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli M.Ag., yang membuka kegiatan mengapresiasi kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa UIN Mataram. “Semoga menjadi pertanda prestasi anak-anak ke depan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” urainya. Dalam hal ini, pihaknya berkeinginan agar UIN Mataram menjadi lembaga pendidikan terkemuka dan mampu mengalahkan kualitas perguruan tinggi lain. “Dalam hal kebaikan kita harus berlom-
ba lomba fastabiqul khairat itu kata Qur’an,” ujarnya. Sebagai bentuk perkembangan menggembirakan kata Mutawali, dulu masih berstatus institut (IAIN), tapi sekarang sudah menjadi universitas. Termasuk juga saat ini UIN Mataram terus berbenah dan menambah jurnal di samping dua jurnal yang telah terakreditasi. “Kita sudah punya dua jurnal terakreditasi nasional. Itulah cita-cita kami menjadi lebih baik untuk kebaikan dan kemaslahatan anak-anakku semua,” imbuhnya. Selain itu, melalui UPT. Pengembangan Bisnis UIN Mataram, dirinya ingin agar mampu mengubah cara berpikir mahasiswa yang tidak saja akademis, namun juga
bisa berbisnis. Sehingga hasilnya ialah bagaimana dari perspektif akademik mereka bisa membangun bisnis yang baik, bisa menjadi leader yang baik. “Maka tujuan pengembangan bisnis ialah menciptakan kader yang memiliki kemampuan mengelola sebuah usaha dalam perspektif akademis. Itulah tujuan pengembangan bisnis bagaimana mengembangkan pendapatan lembaga, mengembangkan kemampuan anak- anak,” sambungnya. Di tempat yang sama, Wakil Rektor III Dr. Hj. Nurul Yakin, menyemangati mahasiawa. Nurul Yakin menjelaskan yang perlu diperhatikan sebelum terjun ke bisnis ialah memperhatikan fashion atau ruh bisnis yang hendak dibangun. Menurutnya, fashion bisnis
(Suara NTB/dys)
SAMBUTAN - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli (dua dari kiri) memberikan materi pada Praktikum Kewirausahaan Mahasiswa yang digelar UPT. Pengembangan Bisnis UIN Mataram, Jumat (27/10). tiap orang berbeda. Maka tugas para pebisnis pemula ialah harus menemukan dengan tepat fashion bisnisnya. “Jan-
gan sampai salah fashion bisnisnya. Tapi pada dasarnya kita semua punya bakat dan potensi,” ujarnya. (dys/*)
Mutasi Guru ke Jabatan Struktural Duta Genre Indonesia TANGGAL 26 Oktober 2017 adalah hari yang sangat bersejarah dan spesial bagi Baiq Mega Hikmah Septa Mila. Mahasiswi Universitas Mataram (Unram) Jurusan Komunikasi ini berhasil menyabet penghargaan bergengsi sebagai Duta Generasi Berencana (Genre) Indonesia 2017 dengan menyisihkan kandidat lain dari 33 provins. Mega – sapaan akrabnya berhasil meraih penghargaan bergengsi di kegiatan yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Suara NTB/ist) (BKKBN) yang bertema ApresiaBaiq Mega Hikmah si Duta Generasi Berencana Septa Mila (Genre) dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja (ADUJAK) tingkat Nasional 2017 di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang Sumatera Barat belum lama ini. Mahasiswi cantik kelahiran Mataram 30 September 1995 adalah Putri pertama dari L. Ahmad Busyairi dan Hatikah. Perjuangannya untuk masuk menjadi finalis atau mewakili NTB ke tingkat nasional melewati jalan yang tidak mudah. ''Namun, Mega berhasil menyisihkan 88 peserta dari 10 kabupaten/kota di NTB,'' ujar orang tua Mega L. Ahmad Busyairi, Jumat (27/10). Setelah terpilih menjadi Duta Genre Tingkat Nasional, ujarnya, nantinya Mega akan mulai menunaikan tugasnya keliling Indonesia. Di sinilah nanti, Mega turut mensosialisasikan tentang kependudukan, kesehatan reproduksi remaja, penyiapan kehidupan berkeluarga, pembangunan keluarga melalui pusat informasi konseling (PIK) remaja yang ada di masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi. Mega diharapkan dapat menjadi figur atau contoh, motivator, serta dapat menularkan ilmunya bagi para remaja lainnya, sehingga para remaja mampu menunda usia perkawinannya di usia muda dengan mempersiapkan segalanya atau dengan merencanakan perkawinan dengan mantap. (ham)
Dinilai akan Merugikan Dunia Pendidikan Mataram (Suara NTB) Mutasi guru/kepala sekolah (kepsek) ke jabatan struktural terjadi pada mutasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, pertengahan Agustus lalu. Dewan Pendidikan Provinsi NTB menilai langkah ini akan merugikan dunia pendidikan. Terlebih lagi dengan kondisi kekurangan guru yang terjadi di SMA/SMK di NTB. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar yang dikonfirmasi Jumat (27/10). Menurutnya dimutasinya guru/kepsek yang merupakan jabatan fungsional menjadi pejabat struktural yaitu pejabat eselon IV, akan merugikan dunia pendidikan. “Pendidikan kita dirugikan, karena orang yang terbaik yang mestinya ada di depan kelas yang mendidik mengajar anakanak kita diambil begitu saja, dicabut dari habitatnya, ini yang harus dipikirkan,” katanya. Ia mengatakan, terlebih lagi saat ini di NTB masih kekurangan guru SMA/SMK. Apalagi dalam mendidik seorang profesional seperti guru tidaklah sederhana. Bahkan pejabat yang ada di struktural tidak
bisa otomatis menjadi guru. Pemilihan guru yang diangkat menjadi pejabat struktural pun merupakan guru terbaik. “Mendidik seorang profesional menjadi guru kan tidak sederhana, jadi bahkan orang yang di jabatan struktural tidak bisa otomatis menjadi guru, jelas merugikan dunia pendidikan, kalau pribadi yang bersangkutan mungkin untung,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Pemprov NTB mengakui telah melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Dalam SE Menpan RB No: SE/ 15/M.PAN/4/2004 ada larangan untuk mutasi guru ke jabatan struktural. Sedangkan, dikonfirmasi terpisah, Ketua Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., mengatakan pada undang-undang guru dan dosen, mutasi itu bukan masalah. Menurutnya, dengan adanya mutasi dari guru ke pejabat struktural, diharapkan pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan oleh orang yang memahami pentingnya pendidikan. “Karena bagaimanapun roh pendidikan itu harus ditangani oleh teman-teman yang mempunyai latar belakang pendidikan, sehingga program pendidikan di struktural itu nyambung di fungsionalnya, karena indikasi di lapangan itu, dirasakan lebih cepat tersentuh (oleh guru),” kata Ali. Ali menegaskan, terkait hal ini, ia mengajak jangan
(Suara NTB/dys)
SEMINAR - Seminar internasional di Mataram yang bertema Lisan-X. Ahli bahasa di seminar ini mengkritisi penggunaan bahasa ibu yang makin berkurang di sekolah.
Pemerintah Harus Jadikan Bahasa Ibu Pengantar di Kelas Mataram (Suara NTB) Bahasa ibu keberadaannya kini terpinggirkan seiring perkembangan modern. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa ibu tidak diajarkan sebagai pengantar bagi murid di kelas. Pemerintah pun didorong agar bahasa ibu khusus pada jenjang pendidikan dasar dijadikan sebagai pengantar di dalam kelas. Sebagaimana yang diusulkan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) saat berlangsung seminar internasional berjudul Lisan-X pada Jumat (27/10) di salah satu hotel di Mataram. Kepada Suara NTB, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pusat Dr. Pudentia, M.PSs., M.Hum., menjelaskan kebijakan pemerintah saat ini mengkhawatirkan. Pemerintah dinilai tidak memperhatikan perkembangan budaya di tengah masyarakat. Salah satu budaya yang kini ditinggalkan dan tidak diperhatikan ialah terkait penggunaan bahasa ibu pada lembaga pen-
didikan seperti SD. Padahal sebagai pengantar hal itu sangat penting di samping keberadaan bahasa Indonesia. Menurut Dosen Universitas Indonesia ini, keberadaan bahasa Indonesia merupakan sebagai bahasa pemersatu, namun jangan lupa hal penting yang harus diingat ialah posisi bahasa ibu dapat memperkaya penggunaan bahasa Indonesia. Namun anehnya, hal ini justru ditinggalkan dan tidak dilestarikan. Ditambahkan pula, banyak budaya daerah habis ditinggalkan. Akibatnya, generasi berikutnya tidak lagi mengenal budaya daerahnya. Anggap saja budaya rudat bagi suku Sasak yang kini tidak banyak yang mengenalnya. Meski sudah ada pencatatan jumlah khazanah budaya masingmasing daerah, tapi hal itu tidak cukup untuk melestarikannya. Budaya tersebut bisa lestari hanya jika dalam kerangka kebijakan. “Sudah ada tapi sebagai sebuah kebijakan belum ada misalnya semua sekolah kelas satu
wajib menggunakan bahasa ibu sebagai pengantar. Atau ada imbauan, jadi mereka belajar calistung pertama menggunakan bahasa ibu,” ujarnya. Selain penggunaan bahasa ibu yang sudah ditinggalkan termasuk juga budayanya, tulisan dan aksara daerah juga kondisinya memperihatinkan, bahkan kini tidak dikenal. Itulah tugas penting pemerintah melalui lembaga pendidikan untuk memberikan pemahamannya kepada anak didi di sekolah. “Akibatnya anak tidak paham bahasa ibu. Mungkin dia bisa ngomong sebagai bahasa komunikasi, tapi filosofisnya apa mereka tidak tahu. Ada sesuatu yang salah,’’ tambah. Seminar internasional yang dihadiri negara-negara tetangga Filipina dan lainnya merupakan pertemuan ahli sastra dan bahasa dua tahunan. Kota Mataram menjadi kota pelaksana di luar Jakarta yang sebelumnya jadi tempat rutin kegiatan seminar. (dys)
Waspadai Peredaran Narkoba di Kalangan Pelajar
Polres Lotim Ajak Masyarakat Ikut Berperan Selong (Suara NTB) Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) masih terjadi. Bahkan pengkonsumsi dari barang haram ini banyak dari anak di bawah umur atau yang masih berstatus pelajar. Untuk mengantisipasi semakin maraknya peredaran narkoba di kalangan pelajar, Polres Lotim mengajak kepada masyarakat untuk ikut berperang melawan narkoba. Demikian disampaikan Kapolres, AKBP. Muh. Eka
Fathurrahman, SIK, dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Ditegaskannya, untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di Kabupaten Lotim, terutama penyebarannya di dalam dunia pendidikan, Kapolres mengungkapkan tidak cukup dengan satu upaya. Selain melakukan pemberantasan terhadap para gembong narkoba, sosialisasi ataupun pendekatan secara langsung juga hal yang sangat efektif dilakukan dengan memberikan edukasi tentang penyalah-
(Suara NTB/dok)
H. Syamsudin Anwar tika akan melaksanakan satu kegiatan, dia akan berpikir apa yang akan dilaksanakan, ketika guru pilihan yang menjadi pejabat struktural, sudah ada di benak mereka, sudah terkonsep di benak mereka, tinggal mereka action,” ujarnya mencontohkan. (ron)
Yayasan LombokCare Berkomitmen Berikan Pelayanan Terbaik bagi ABK
Larangan Bawa Sepeda Motor Diharapkan Diterapkan di Semua Sekolah Mataram (Suara NTB) Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diharapkan dapat diterapkan di semua sekolah. Saat ini di wilayah UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) diakui sekolah sudah mulai merazia siswa di sekolah. “Rata-rata sekolah sudah mulai merazia, sudah dilakukan penerapan aturan itu. Diharapkan bisa dilaksanakan di semua sekolah,” (Suara NTB/dok) ujar Kepala UPTD Layanan Abdurrosyidin R Dikmen dan PK-PLK Lombok Barat-Mataram, Abdurrosyidin R belum lama ini. Ia mengatakan pihaknya selalu mengimbau sekolah agar menerapkan aturan itu. Larangan membawa motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). “Saya selalu ingatkan itu ke teman-teman agar menjalankan aturan itu. Sudah dari dinas juga mengimbau,” katanya. Meski demikian, ia mengakui masih ada siswa yang memarkir kendaraannya di luar lingkungan sekolah, atau menitip di rumah warga sekitar sekolah. Menurut Rosyidin, pihaknya tidak bisa melakukan razia di luar lingkungan sekolah. Terkait hal ini, ia juga menyoroti belum adanya sistem transportasi yang mendukung aturan itu. Seharusnya ada sistem transportasi yang komprehensif yang bisa mengantarkan anak sampai ke sekolah. Bus Rapid Transit (BRT) yang digadang-gadang dapat menjadi solusi siswa agar tidak membawa sepeda motor, juga berhenti beroperasi. “Seharusnya didukung juga dengan sistem transportasi yang komprehensif,” saran Rosyidin. (ron)
(Suara NTB/dok)
H. M. Ali H. Arahim hanya melihat dari sisi kekurangan guru, tetapi juga melihat dari sisi kebutuhan. Menurutnya faktor bahwa guru merupakan tenaga potensial yang dapat mengurus pendidikan, jangan diabaikan. “Artinya kalau seorang pejabat yang non pendidikan, ke-
gunaan narkoba. “Kita di Kabupaten Lotim menargetkan zero narkoba. Dan untuk di kalangan pelajar, no drugs dan prestasi yes,” ujarnya mengingatkan. Kapolres menambahkan, pemberantasan narkoba atau pasar gelap narkoba khususnya di Kabupaten Lotim tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat kepolisian semata, melainkan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba hingga ke
akarnya. Apabila persepsi itu terbangun dengan baik, diyakininya jika pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Lotim akan tertangani lebih baik. “Kerjasama semua pihak sangat diharapkan, terutama peran serta masyarakat dalam mengawasi peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya. Selain melakukan sosialisasi, edukasi terhadap sekolahsekolah terkait bahaya narkoba. Kapolres juga mengungkap-
kan satuannya juga secara intens melakukan patroli terhadap tempat-tempat keramaian atau yang menjadi tempat berkumpulnya pemuda baik di dalam kota maupun desa. Dengan begitu, sinergitas antara Polri dengan masyarakat maupun pengawasan aparat kepolisian terhadap aktifitas pemuda dapat terkontrol dengan baik. “Melalui Bhabinkamtibmas, kita harapkan supaya intens terjun ke masyarakat, berbaur dan bersilaturahmi,” ujarnya mengingatkan. (yon)
Mataram (Suara NTB) Yayasan LombokCare berkomitmen untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Terutama untuk keluarga miskin dan tidak mampu. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Program Readycation di tahun 2017. Ketua Yayasan LombokCare, Apip Sutardi, A.Md., Jumat (27/ 10) mengatakan, pencapaian Program Readycation itu antara lain, program Rehabilitasi LombokCare, yang melayani 74 anak untuk pelayanan Fisioterapi dan Terapi Wicara. “Dengan 10 di antaranya merupakan anak dari Lombok Tengah yang mendapatkan fasilitas antar jemput menggunakan mobil,” katanya. Ia mengatakan, sudah ada tiga anak yang dinyatakan lulus, karena mencapai target utamanya yaitu berjalan dan bicara. Selain itu, sudah banyak anak-anak yang semakin bersemangat dan menunjukkan perkembangan. “Hal ini tidak terlepas dari peran dan kerjasama orang tua dalam mencintai dan membimbing anak-anaknya,” ujar Apip. Untuk program Edukasi, selama 2017 tercatat sebanyak 30 anak bergabung di SLB Pelangi LombokCaredan10anakmengikuti program Life Skills yang meliputi komputer, melukis, dan kreatif. Hasil lukisan anak telah dipamerkan dalam pameran anak dan hasil kreatif berupa gelang, bros, dan tas telah dijual kemudian keuntungannya ditujukan untuk pengembangan pelayanan anak. Tidak hanya fokus pada Program Readycation, Apip mengatakan, Yayasan LombokCare juga aktif dalam bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama tahun 2017 ini sudah dilaksanakan beberapa bantuan sosial, antara lain,Yayasan LombokCare bekerjasama dengan Go For Lombok (Belanda) dan SMKN 3 Mataram melaksanakan program
bantuan sosial setelah melakukan survei di beberapa tempat. Tahun ini proyek yang dilakukan adalah rehab bangunan asrama putri di Yayasan Al-Muslimun Tegal. Kegiatan ini diselenggarakan berbarengan dengan proyek air bersih di Dusun Perempung Baru. Kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Yayasan LombokCare menyalurkan bantuan berupa pakaian layak pakai hasil donasi kepada anak-anak LombokCare yang tidak mampu. Yayasan LombokCare tahun ini menjalankan program bantuan susu. Program ini ditujukan kepada anak-anak LombokCare yang grafik tumbuhnya berda dibawah garis merah atau masuk dalam kategori gizi kurang dan gizi buruk. Hingga saat ini total 9 anak mendapat bantuan susu yang diberikan setiap bulan dan selalu dipantau perkembangannya dengan cara rutin menimbang berat badan. Perkembangan anak tidak hanya berupa peningkatan berat badan tetapi juga energi anak yang semakin besar dan anak terlihat lebih ceria. Yayasan LombokCare juga terus mengupayakan memberikan alat bantu dan alat terapi kepada anak-anak yang memerlukan. Bantuan yang telah diberikan berupa kursi roda, rollator, sepatu terapi, dan alat bantu lainnya. Bantuan ini diberikan untuk memudahkan anak dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan tiap tahun adalah Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Parenting Skillsyang ditujukan untuk orang tua anak LombokCare dan masyarakat sekitar. RBM dilaksanakan dengan mengangkat tema-tema tertentu dan mengundang pembicara yang kompeten dengan tujuan mengedukasi orang tua anak.(ron)
(Suara NTB/ist)
PELAYANAN - Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Yayasan LombokCare untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi ABK.
Halaman 11
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB
Gagal di Lompat Jauh, Berprestasi di Lari Gawang Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebab, dari kegagalan itulah seseorang mendapatkan kesuksesan. Begitulah sepenggal cerita yang mewarnai kesuksesan Andrian, atlet andalan NTB, peraih medali emas di nomor 400 meter gawang di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. DIWAWANCARAI Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (27/10) kemarin Andrian tampak santai. Maklum dia baru saja menyelesaikan latihan di lintasan atletik GOR Turide. Andrian yang saat itu masih menggunakan pakaian latihan berwana merah dan putih menceritakan kisah perjalanannya menjadi atlet atletik hingga sukses meraih medali emas di event nasional dan internasional. Putra Yasin Abakar - Farida (almarhumah) ini mengakui bahwa sebelum sukses di lari 400 meter gawang dia mengawali karirnya di sepak bola, lompat jauh dan lompat tinggi. Namun saat mengikuti seleksi atlet PPLP NTB lewat Porseni NTB tahun 2005, Andrian gagal membawa tim sepak bola Kabupaten Bima lolos ke pentas nasional. Meski gagal di sepak bola, Andrian bersyukur karena guru olahraga Kabupaten Bima, Abidin memberikan kesempatan kedua kepada Andrian mengikuti pertandingan atletik di nomor lompat jauh, lompat tinggi , tolak peluru dan lari 60 meter. Hasilnya, Andrian masuk peringkat dua di pertandingan atletik Porseni NTB tahun 2005. “Saya mengikuti lomba di atletik karena teman saya Arifuddin tidak bisa ikut. Ban motornya pecah sehingga dia tidak bisa ikut lomba,” kenangnya. Sukses di Porseni NTB tahun 2005, saat itulah Andrian dipanggil oleh pihak PPLP NTB untuk dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB. Perasaan Andrian bercampur aduk saat itu. Di satu sisi dia senang karena mimpinya menjadi atlet PPLP tercapai. Namun, di sisi lain dia ber-
sedih karena Ayahnya tidak mengizinkan Andrian jauh dari orang tuanya. “Bapak saya tidak mengizinkan saya ke Mataram, karena tidak ada yang membantunya. Namun setelah tiga hari melihat saya bersedih baru bapak mengizinkan saya untuk berangkat ke Mataram dan masuk PPLP NTB,” ucapnya. Sejak dipromosikan menjadi atlet PPLP NTB, Andrian fokus latihan di nomor lompat jauh dan lompat tinggi saja. Selama dua tahun berlatih dua nomor itu Andrian tidak mampu bersaing di kancah nasional. Bahkan, dia gagal menyumbang medali di Poponas 2007. Kegagalan Andrian di nomor lompat jauh sempat menjadi ancaman bagi karir Andrian di atletik. Bahkan, dia mendapat surat teguran dari PPLP NTB untuk didegradasi (dikeluarkan) dari PPLP NTB. Namun, Andrian bersyukur pelatihnya, I Komang Buda Gama masih tetap mempertahankannya untuk menjadi atlet PPLP NTB. Namun, ada syaratnya. Untuk tetap menjadi atlet PPLP NTB, Andrian harus beralih menjadi atlet 400 meter. Kesempatan untuk menjadi pelari 400 meter tidak disia-siakan Andrian. Dari situlah Andrian mulai lebih fokus berlatih. “Tidak sampai setahun saya latihan di 400 meter, saya langsung meraih medali emas di kejurnas antar PPLP Remaja di Jakarta tahun 2008, sekaligus mengalahkan atlet Pelatnas junior,” ucapnya. Sukses di kejurnas remaja, Andrian kemudian mewakili Indonesia di Asian School di Thailand tahun 2009 dan meraih medali emas di 400 meter. Meski sudah sukses di 400 meter tingkat remaja Asia Tenggara, namun Andrian tidak ber-
tahan lama menjadi atlet 400 meter. Pelatihnya I Komang Buda Gama kembali memintanya untuk latihan di 400 meter gawang setelah Andrian naik ke level senior. Alasan pelatih menambah nomor Andrian karena melihat persaingan di 400 meter senior cukup ketat, maklum saat itu NTB juga punya dua atlet senior yang berprestasi nasional, yakni Arif Rahman dan Abdul Razak. Sukses di Asian school perestasi Andrian terus berlanjut sampai ke tingkat senior dan selalu meraih medali emas di kejurnas nomor 400 meter gawang senior. Kemudian Andrian dipanggil mengikuti Pelatnas tahun 2010 untuk persiapan SEA Games 2011. Hasilnya, Andrian sukses meraih perunggu. Prestasi puncak Andrian adalah di PON 2012 setalah meraih medali emas di nomor 400 meter gawang dan medali perunggu di nomor estafet 4x400 meter putra. Dari situ, prestasi Andrian terus berlanjut di sejumlah kejurnas atletik tahun 2012 hingga meraih medali emas di setiap kejurnas sampai PON 2016. Dan terakhir Andrian meraih medali perunggu di SEA Games 2017. Menurut Andrian, alasan dirinya untuk tetap bangkit dan bertahan menjadi juara nasional saat di PPLP hingga saat ini karena dia tidak ingin kembali kekampungnya. Karena kalau sampai gagal dia akan menjadi kornet bemo di kapungnya. Pasalnya sebelum menjadi atlet PPLP NTB sehari-harinya dia membantu ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot di Bima dan saat remaja Andrian sebagai kondekturnya. Andrian sangat bersyukur atas hasil jerih payahnya sebagai atlet. Hasilnya menjadi atlet nasional dia bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Kemudian hasil bonus yang diraihnya selama kejurnas bisa membantu meningkatkan ekonomi orang tua dan keluarganya serta memberangkatkan orang tua haji.(fan/*)
Dispora NTB Harus Miliki Anggaran Memadai Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc. PhD mengatakan, anggaran untuk olahraga prestasi tingkat remaja perlu mendapat perhatian serius. Sehingga pihak Dispora NTB dapat meningkatkan pembinaan olahraga tingkat remaja.
(Suara NTB/ist*)
Andrian Prestasi Nasional : 1. Medali emas di nomor 400 meter di Kejurnas Antar PPLP di Jakarta tahun 2008. 2. Medali emas nomor 400 mter di Kejurnas Atletik di Surabaya tahun 2008. 3. Medali emas di nomor 400 meter gawang di Kejurnas Junior di Jakarta tahun 2009. 4. Dua emas di 400 meter gawang dan 4x400 meter POMNAS Palembang tahun 2009. 5. Empat emas di nomor 400 meter, 400 meter gawang, estafet 4x100 meter dan 4x400 meter di Kejurnas Antar PPLM di Surabaya tahun 2010. 6. Medali emas di nomor 400 meter gawang dan medali perunggu di 400 meter gawang PON 2012. 7. Dua medali emas yakni di 400 meter gawang dan estafet 4x400 meter PON 2016.
Prestasi Internasional: 1. Medali emas di nomor di 400 meter gawang dan medali perak nomor estafet 4x100 meter di Asian school Thailand tahun 2009. 2. Dua perak di 400 meter gawang dan 4x400 meter POM ASEAN di Thailand 2010. 3. Medali perunggu di 400 meter gawang SEA Games 2011 4. Perak di SEA Games tahun 2013 5. Perunggu di SEA 2015. 6. Perunggu di SEA Games 2017.
Demikian dikatakan Sekda NTB saat diwawancara wartawan usai membuka Kejurda Remaja Voli Pasir di Luar Voli Pasir GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (27/10). Dikatakan Rosiadi, selain KONI NTB pihak Dispora NTB juga harus memiliki anggaran yang memadai. Karena konsentrasi pembinaan olahraga prestasi tingkat remaja ada di Dispora NTB. Lanjutnya, terkait upaya peningkatan anggaran di Dispora NTB bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Meski demikian, diakuinya Gubernur tidak ada masalah dengan peningkatan anggaran olahraga sepanjang tujuan dan sasarannya jelas. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Dispora NTB tahun 2018 cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya selain konsentrasi pada pembangunan perbaikan sarana olahraga. Pihaknya juga fokus pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dan Popwil di tahun 2018. “Tahun 2018 nanti kita memiliki banyak agenda. Ada Popda dan kita juga akan menjadi tuan rumah Popwil,” ucapnya. Melihat banyak event di tahun 2018, Eni berharap ada peningkatan anggaran yang diterima pihaknya di tahun depan. Sehingga Dispora NTB bisa fokus pada pembangunan sarana olahraga dan berkonsentrasi pada penyelenggaraan Popda dan Popwil 2018. (fan)
SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HILANG
LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
HILANG STNK R2 HONDA DR4752CF NOKA/NOSIN : MH1JF8111DK909460/ JFB1E-1903379 AN. SUMIATI HILANG DISEKITAR PASAR SINDU CAKRANEGARA
RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah &rambut.Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
Sabtu, 28 Oktober 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 28 Oktober 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
Sabtu, 28 Oktober 2017
SUARA NTB
RADIO
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 28 Oktober 2017
Pemilu 2019
Dapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tidak Berubah Mataram (Suara NTB) Pemilu 2019 mendatang, Provinsi NTB resmi dipecah menjadi dua daerah pemilihan (Dapil) untuk pemilihan anggota DPR RI, yakni Dapil NTB 1 (Pulau Lombok) dengan delapan kursi dan Dapil NTB 2 (Pulau Sumbawa) dengan tiga kursi. Namun demikain, untuk Dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dipastikan tidak mengalami perubahan, alias masih tetap pada Pemilu 2014 lalu. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori, Jumat (27/10) kemarin. Dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi katanya, diatur langsung oleh Undang-Undang. Sedangkan untuk Dapil DPRD Kabupaten/Kota menjadi kewenangan KPU untuk pembentukan Dapil. ‘’Jadi KPU Pusat hanya mengesahkan pekerjaan KPU Kabupaten/Kota. Rumus untuk pembentukan Dapil ini juga tidak berubah,’’ katanya. Dalam pembentukan satu Dapil, harus mempertimbangkan banyak prinsip. Salah satunya adalah keutuhan, kohesivitas serta integritas wilayah dan Coterminus. Hal ini paralel dengan Dapil di Kabupaten/Kota dan diatasnya yakni di provinsi maupun di pusat. Aksar menyarankan supaya pembagian Dapil ini perlu ditinjau kembali, akibat perubahan jumlah penduduk yang berakibat kursi di Dapil yang lama diatas 12 kursi. Tentu hal ini tidak mungkin dipaksa menjadi satu daerah pemilihan. ‘’Saya kira KPU Kabupaten/Kota harus merespons dan menguji dengan simulasi-simulasi, uji dengan kajian-kajian secara lokalistik, historis administratif, maupun dinamika di lapangan,’’ ucapnya. Adapun konsep Dapil DPRD NTB itu yakni Dapil 1 (Kota Mataram), Dapil 2 (Lombok Barat, Lombok Utara), dapil 3 dan 4 (Lombok Tengah), 5 dan 6 (Lombok Timur), dapil 7 (Kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Barat), dan Dapil 8 (Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima). Sementara itu Ketua Divisi Teknis KPU Prov NTB Suhardi Soud mengatakan, Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota serta alur kerja penataan Dapil dan mekanisme penghitungan kursi Dapil tidak banyak berubah. ‘’Namun ada juga hal-hal baru yang terkait kependudukan yang ternyata berimplikasi terhadap turunnya kursi di suatu Dapil,’’ ujar Suhardi. Rata-rata dalam pengaturan Dapil ini KPU diberikan ruang dari 3-12 kursi, tetapi secara tersirat kebijakan KPU Pusat adalah kursinya diatas 6 - 12. Meskipun di daerah lain memang ada yang diatas jumlah kursinya sampai 50 kursi. ‘’Jadi tiga sampai dengan 12 adalah rentang kendali kursi,’’ pungkasnya. (ndi)
Segera Undang Bupati/Walikota Dari Hal. 1 Pertemuan rutin tiap semester, Rakor Forkopimda,” kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram. Beberapa aset yang harus diserahkan Pemda kabupaten/ kota ke provinsi sesuai dengan kewenangan yang dialihkan yakni urusan pendidikan menengah, pengawasan ketenagakerjaan, pengelolaan terminal tipe B, pengawasan perikanan dan kehutanan. Jika aset-aset yang berkaitan dengan peralihan kewenangan itu sudah tercatat di provinsi, maka harus dikeluarkan dari aset kabupaten/kota. Pemda kabupaten/kota yang sudah menyerahkan aset secara final yakni Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Sementara tujuh kabupaten/kota yang belum final menyerahkan aset yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Bima, Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu. BPK sudah memperingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terkait persoalan aset ini. Pasalnya, persoalan aset ini akan berpengaruh terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jika tidak dapat dituntaskan tahun 2017 ini. Opini
WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun lalu, baik provinsi dan kabupaten/ kota bisa terancam jika persoalan peraalihan aset ini tak dapat dituntaskan. Untuk mempercepat peralihan aset ini, telah dibentuk tim dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat dan OPD terkait. Tim juga akan dibentuk di masing-masing kabupaten/ kota. Tim inilah yang nantinya akan melakukan klarifikasi dan pengecekan di lapangan sesuai dengan dokumen yang diserahkan Pemda kabuapten/kota. Sekda mengaku ada kabupaten/kota yang mengajukan pinjam pakai aset yang telah diserahkan ke provinsi. Pinjam pakai aset ini dibenarkan berdasarkan aturan yang ada. Namun, aset tersbeut harus diserahkan terlebih dahulu ke provinsi. Sepanjang Pemprov tidak membutuhkan aset tersebut untuk digunakan OPD, Pemda dapat melakukan pinjam pakai. “Seperti eks Kantor Dinas Kehutanan di kabupaten, untung kita tidak butuhkan untuk kita,” tandasnya. (nas)
Tempuh Jalur Hukum Dari Hal. 1 kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/10) siang kemarin. Dalam penyelesaian sengketa tapal batas yang sudah keluar Permendagrinya, jika ada salah satu pihak yang merasa tidak puas atau keberatan maka dapat melakukan upaya hukum. Yakni menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena sudah keluar Permendagri, terang Wirajaya, maka bukan ranah Pemprov lagi. Jika ada gugatan dari salah satu pihak yang keberatan atas keluarnya Permendagri No. 93 Tahun 2017, maka pemerintah pusat yang akan melayani. Karena persoalan sengketa tapal batas antara Loteng dan Lobar yang berada di wilayah Nambung itu sudah diambil alih Kemendagri. ‘’Ketika tidak puas, silakan saja mengajukan gugatan ke PTUN, itu memang hak. Tentu teman-teman Kemendagri akan menyiapkan semua datadata yang dibutuhkan. Karena semua tahapan sudah dilalui Kemendagri,’’ terangnya. Wirajaya menambahkan, Pemprov hanya memfasilitasi dan melakukan pendampingan Tim dari Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Di mana tim dari Kemendagri pernah turun ke lapangan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan verifikasi pada daerah yang disengketakan tersebut. Mantan Kepala Biro Organ-
isasi Setda NTB ini menjelaskan, penyelesaian sengketa tapal batas antara Lobar dan Loteng ini diambil alih pusat lantaran tak menemui kesepakatan di tingkat provinsi. Proses mediasi antara kedua Pemda sudah dilakukan cukup panjang. Dalam mediasi tersebut memang dinamikanya cukup tinggi. Pemkab Loteng tetap bersikeras mengklaim bahwa wilayah Nambung masuk wilayah adminstratifnya. ‘’Tapi kan informasi itu digali oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kemendagri, baik dari Lombok Tengah dan Lombok Barat. Dan turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual. Itu melibatkan BIG. Itu sudah dilakukan semua teman-teman Kemendagri,’’ ucapnya. Pemkab Loteng diharapkan legowo menerima putusan Mendagri tersebut. Meskipun Nambung secara administratif masuk wilayah Lobar, tetapi jika ada warga Loteng yang memiliki lahan di wilayah Lobar mereka tetap punya hak. Penegasan batas wilayah ini hanya untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. ‘’Ketika ada hak-hak warga Lombok Tengah misalnya hak milik tanah di wilayah Lombok Barat, tidak akan hilang hak miliknya. Hak ulayat tak akan hilang. Itu tetap diakui kalauapun ada batas antara daerah itu,” tandas Wirajaya. (nas)
Halaman 15
Ikut Berpolitik, Garuda Indonesia Bukukan Laba Bersih US$ 61.9 Juta ASN di Sumbawa Barat Jakarta (Suara NTB) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (IDX: GIAA) berhasil membukukan laba bersih US$ 61.9 juta pada periode 3Q-2017, atau naik 216.1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatatkan kenaikan operating revenues sebesar 11.2 persen, dari US$ 1.101 miliar pada Q3-2016 menjadi US$ 1.225 miliar pada Q3-2017. Pertumbuhan positif tersebut didukung oleh peningkatan kinerja Perusahaan di seluruh aspek. Mulai dari finansial, operasional, maupun layanan sejalan dengan penerapan strategi “5 Quick Wins”, yaitu Fleet Cost Optimization, Service Level Improvement, Routes Optimization, Channel Optimization with Focus on Digital to become IT-Based Airline, dan Enhance Revenues Management System. Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury pada paparan publik kinerja 3Q-2017 Garuda Indonesia Group di Kantor Pusat Garuda Indonesia di Cengkareng mengungkapkan, “Berbagai upaya yang dilakukan Perusahaan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan positif yang dicapai, terutama pada kinerja rute internasional, tingkat utilisasi pesawat, dan kontribusi pendapatan dari platform e-commerce.” Secara year to date, Garuda Indonesia membukukan operating revenues sebesar US$ 3.111 miliar pada 9M-2017, atau naik 8.6 persen dibanding 9M-2016 sebesar US$ 2.865 miliar. Sejalan dengan profit yang dicapai pada 3Q-2017, Garuda Indonesia juga berhasil menekan rugi bersih menjadi US$ 76.1 juta hingga 9M-2017 (di luar extraordinary items), dari sebesar US$ 137.9 juta (di luar extraordinary items) pada 1H-2017. Peningkatan operating revenues tersebut ditopang oleh tumbuhnya kinerja operasional perusahaan di pasar internasional yang tercatat di atas rata-rata kinerja maskapai Asia Pasifik. Perusahaan berhasil mengangkut sebanyak 3.7 juta penumpang internasional hingga 9M-2017 atau naik 12.8 persen dibandingkan 9M-2016 sebesar 3.3 juta penumpang. Adapun penumpang kilometer diangkut (Revenue Passenger Kilometers/ RPK) meningkat sebesar 15.5 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan RPK maskapai di Asia Pasifik sebesar 7.9 persen. Pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh adanya peningkatan yang signifikan pada kontribusi pendapatan dari platform digital Perusahaan sebesar US$ 450.6 juta pada 9M-2017, atau naik 7.6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh adanya kenaikan jumlah download Mobile Apps Garuda Indonesia sebesar 698,000 unduhan sepanjang 9M-2017, sehingga total unduhan aplikasi mobile tersebut sejak pertama kali diluncurkan hingga saat ini telah mencapai 2 juta unduhan. Garuda Indonesia mencatatkan pertumbuhan pendapatan kargo sebesar 9.6 persen menjadi sebesar US$ 170.8 juta pada 9M-2017. Selain itu, sejalan dengan program Revenues Management System Enhancement, Perusahaan juga berhasil membukukan peningkatan ancillary revenues sebesar 19 persen menjadi US$ 53.9 juta pada 9M-2017. Pengangkutan kargo Garuda Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan 8.1 persen menjadi sebesar 104,700 ton pada 3Q-2017, dari sebelumnya sebesar 96,900 ton pada periode 3Q-2016. Secara year to date, Perusahaan berhasil mengangkut sebanyak 324,100 ton hingga 9M-2017, naik 9.8 per-
sen dari periode 9M-2016 sebesar 295,200 ton. Garuda Indonesia juga membukukan kenaikan pada jumlah penumpang diangkut oleh anak usaha Garuda Indonesia di segmen LCC, Citilink, yaitu dari 8.2 juta penumpang pada 9M-2016 menjadi 9 juta penumpang pada 9M-2017. Citilink mencatatkan kenaikan penumpang sebesar 11.4 persen menjadi sebesar 3.4 juta penumpang pada 3Q-2017, dari 3.1 juta penumpang pada Q3-2016. Sepanjang periode Q3-2017, Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia dan Citilink) mencatatkan pertumbuhan penumpang sebesar 1.4 persen menjadi 9.6 juta penumpang, dari sebelumnya 9.5 juta penumpang pada Q3-2016. Secara year to date, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 26.8 juta penumpang sepanjang 9M-2017, atau tumbuh 3 persen dibanding periode 9M-2016 yaitu sebanyak 26 juta penumpang. Di samping itu, program optimalisasi dan efisiensi yang dijalankan perusahaan secara berkelanjutan juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Seiring dengan program Routes Optimization yang dijalankan, Garuda Indonesia mencatatkan peningkatan utilitas pesawat sebesar 38 menit, menjadi 9 jam 34 menit per hari sepanjang 9M-2017, dari sebelumnya 8 jam 56 menit per hari sepanjang 9M-2016. Garuda Indonesia juga berhasil mencapai ratarata tingkat keterisian penumpang (Seat Load Factor/SLF) sebesar 75 persen pada 9M-2017, naik dari 73.4 persen pada 9M-2016, serta tingkat ketepatan waktu penerbangan (On-Time Performance/OTP) sebesar 89.2 persen pada 3Q-2017, naik dari sebesar 87.8 persen pada 3Q-2016. Sejalan dengan program Fleet Cost Optimization, Garuda Indonesia melakukan penambahan kapasitas melalui rekonfigurasi armada Boeing 777-300ER dari tiga kelas layanan (First Class, Business Class, dan Economy Class) menjadi dua kelas layanan (Business Class dan Economy Class) sehingga terdapat tambahan kapasitas sebesar 79 kursi per pesawat. Selain untuk meningkatkan efisiensi biaya pesawat, penyesuaian kapasitas tersebut juga dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar di beberapa rute yang dilayani Garuda Indonesia tanpa harus mendatangkan pesawat baru di jajaran armadanya. Selain menambah kapasitas pesawat, untuk mendukung kebutuhan pasar kedepannya, Garuda Indonesia secara bertahap juga akan terus meningkatkan utilitas pesawat hingga menjadi rata-rata 11 jam per hari. Garuda Indonesia juga terus melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja layanannya untuk menghadirkan pengalaman pelanggan terbaik. Sejalan dengan perpindahan base penerbangan domestik maupun internasional Garuda Indonesia ke Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta, Perusahaan mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang yang dilayani menggunakan aviobridge services. Per September 2017 ini, tercatat sebanyak 97.2 persen penumpang internasional dan 87.5 persen penumpang domestik dilayani dengan aviobridge services. Sejalan dengan berbagai upaya peningkatan layanan tersebut, perusahaan berhasil mempertahankan status Maskapai Bintang-5 Dunia (World’s Five Star Airline) sejak tahun 2014 dan World’s Best Cabin Crew selama 4 tahun berturut-turut dari Skytrax. Selain itu, Garuda Indonesia jugamasuk dalam daftar 10 maskapai terbaik dunia di tahun 2017 versi Skytrax. (*)
10 Pejabat Mendaftar, Baru Satu Lengkapi Berkas Dari Hal. 1 Dari 10 orang pelamar tersebut, kata Raisah, didominasi pejabat Pemprov NTB sebanyak 8 orang. Sementara 2 orang berasal dari kabupaten/kota. Rata-rata, kata Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini, pejabat yang melamar pada dua jabatan
eselon II itu merupakan pejabat eselon III. Namun ada satu orang yang berasal dari pejabat fungsional. Melihat batas pendaftaran yang akan segera berakhir, pihaknya berharap seluruh pejabat yang sudah mendaftar segera melengkapi berkas persyaratan ke Sekretariat Pansel. “Karena dari 10 orang yang daftar, baru satu yang
memasukkan berkas persyaratan di jabatan Biro Perekonomian,” ungkapnya. Dalam seleksi terbuka dua Kepala OPD tersebut, Pemprov membuka peluang kepada pejabat di kabupaten/kota untuk ikut seleksi. Bahkan, selain bersurat ke seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Hal yang sama juga dilakukan ke kabupaten/kota. (nas)
Sisa Sebulan, Batas Waktu Proyek Terminal Haji Dari Hal. 1 Sementara H. Agus Muliadi, selaku rekanan pelaksana proyek, sempat bisa dihubungi Kamis (26/10) lalu. Namun ia enggan berkomentar dan menyarankan menghubungi PPK. ‘’Lebih baik hubungi PPK saja, biar saya ndak salah-salah,’’ jawabnya via telepon. Jawaban sama diberikan, saat dihubungi Jumat kemarin. Pantauan Suara NTB akhir pekan lalu, pengerjaan proyek meliputi pembuatan gardu jaga di depan dan belakang gedung. Pembuatan gardu masih proses penembokan dan pangecoran atap. Tembok juga belum tersusun mengelilingi gedung. Pengerjaan terlihat di bagian Utara dan belakang
gedung, itu pun baru mulai pengerjaan pondasi tembok. Di bagian dalam gedung, proyek senilai Rp 2,8 miliar itu juga belum ada tanda-tanda akan tuntas. Pekerja masih melakukan penyempurnaan pemasangan plafon asbes. Sebagian melakukan plamir plafon untuk persiapan pengecatan. Pekerjaan yang belum terlihat saat itu adalah pemasangan kaca di depan, tengah dan belakang gedung, untuk mengganti kaca yang sudah hancur sebelumnya. Dalam penjelasan Oktober lalu, Sakarudin sempat menyebut, beberapa item kegiatan perbaikan gedung itu harus tuntas tanggal 25 November 2017 sesuai dengan kontrak. Namun saat dikonfir-
masi mengenai kondisi terbaru di lapangan yang masih dalam proses pengerjaan, Sakarudin belum bisa dihubungi. Menelusuri proses lelang proyek ini di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Provinsi NTB. Suara NTB hanya menemukan lelang untuk tahun 2013 dan 2014. Sementara tahun 2017 tak terlacak. Dari proses lelang melalui metoda e-Lelang Pemilihan Langsung, menunjukkan proyek ini sudah menghabiskan miliaran rupiah. Tahun 2013, anggaran digelontorkan mencapai Rp 1,9 miliar. Tahun 2014, digelontorkan anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung menghabiskan anggaran Rp 2,59 miliar. (ars)
Terancam Diberhentikan
Taliwang (Suara NTB)Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat H. Abdul Azis SH, MH, kembali mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab setempat untuk tidak terlibat politik jelang Pilkada tahun 2018 mendatang. Apabila nantinya ditemukan, maka sanksi tegas sudah menunggu, baik itu penundaan kenaikan pangkat, hingga sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai ASN. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pengawai negeri sipil (PNS) maka praktek berpolitik sangat tidak dibenarkan untuk dilaksanakan oleh PNS. Ketika nantinya ada oknum PNS yang terlibat secara aktif ikut, maka sanksinya sudah sangat jelas, mulai dari peneguran tertulis, hingga pemecatan tidak dengan hormat,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (27/10) kemarin. Dikatakannya, meskipun tahapan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2018 saat ini belum di mulai, tetapi tidak ada salahnya untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada para ASN ini supaya tidak ada yang terlibat. Ketika ASN ini tetap saja tidak menggubris peringatan ini, maka sanksi yang akan
diberikan sudah sangat jelas. Mulai dari peneguran secara tertulis, penurunan pangkat, hingga pemecatan dari statusnya sebagai ASN. Tetapi untuk sanksi terakhir (pemecatan) baru bisa dilakukan apabila pelanggarannya sudah sangat parah dan tidak bisa di toleransi lagi. “Pokoknya PNS tidak boleh ikut terlibat dalam politik, tapi kalau ada yang tetap membandel, maka tidak ada cara lain kecuali yakni dengan memberikan sanksi,” ujarnya. Ia menambahkan, sebagai langkah antisipasi supaya PNS tidak ikut terlibat, pihaknya akan segara membuat aturan khusus yang mengatur masalah ini. Aturan yang akan dibuat ini nantinya akan disebar kepada semua SKPD yang ada dilingkup Pemkab setempat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan agar para ASN ini tidak ada yang tersangkut, terutama jelang Pilkada tahun 2018 mendatang. “Meskipun kita (KSB) tidak merasakan dampak secara langsung karena tidak ada calon dari sini (KSB). Kita tetap harus waspada, sehingga tidak ada satupun PNS kita yang terjaring karena melanggar PP nomor 35 tersebut,” tukasnya. (ils)
Mantan Napi Kasus Bansos Lobar 2009 Siap Jadi ’’Justice Collaborator’’ Dari Hal. 1 Salah satu kesalahan fatal yang dia ketahui dalam pusaran permainan kasus IT itu, adalah pencairan yang lebih awal daripada dokumen. ‘’Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin SP2D keluar duluan daripada SPP? Nah ini dia yang keluarkan, KPA. Harusnya bertanggung jawab juga dong,’’ tegasnya. Selain itu, Solihan juga menyebut nyebut para panitia pengadaan turut terlibat dalam memuluskan penyimpangan proyek. Ahmad Solihan mengutarakan keinginannya membongkar dua kasus yang pernah menyeretnya itu. Bahkan dia tidak surut meski harus berhadapan dengan “tembok” karena dalam kasus Bansos menyeret nama nama oknum politisi di DPRD Lobar. Disinggung sikapnya ketika sidang tidak beraksi. Ahmad Solihan mengaku melempem karena dalam tekanan pihak tertentu, sehingga tidak terlalu menohok menyebut keterlibatan pihak lain. ‘’Kalau sekarang tidak ada masalah buat saya. Saya bongkar semuanya,’’ tegasnya. Menjadi justice collaborator sebenarnya sudah dipersiapkannya dari awal. Ketika dalam tahanan, dia menyele-
saikan semua persyaratan dengan melunasi denda dan kerugian negara. Ini kemudian jadi syarat memperoleh Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Setelah keluar tahanan, dia pun harus konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk syarat sebagai justice collaborator. Menanggapi keinginan Ahmad Solihan ini, Kasi Intel Kejari Mataram Fajar Alamsyah Malo, SH mengapresiasi sebagai keinginan mengungkap kasus korupsi. Apalagi ini jarang dilakukan oleh pihak yang tersangkut pidana. “Silakan saja dia buat laporan, lengkapi bahan bahannya. Nanti kita periksa dia sebagai saksi pelapor,” jawab Fajar. Namun ia merasa perlu mengkaji, apakah Ahmad Solihan bisa disebut justice collaborator jika statusnya sudah PB. Sebab selama ini, justice collaborator hanya berlaku pada tersangka dan terdakwa, sehingga keterangannya yang membongkar sisi lain kasus sama, akan jadi reward berupa pengurangan tuntutan, putusan atau masa tahanan. ‘’Bisa jadi dia nanti berstatus sebagai pelapor biasa, bukan justice collaborator. Tapi apapun itu, ya silakan dia buat laporan,” pungkasnya. (ars)
1.964 Proyek Senilai Rp 873,431 Miliar Belum Teken Kontrak Dari Hal. 1 Karena aspek kehati-hatian itu berkurang karena mengejar waktu,’’ kata Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah. Bulan Oktober akan segera berakhir. Artinya, pelaksanaan APBD NTB tinggal dua bulan lagi. Untuk itu, Wakil Gubernur, Sekda dan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan diharapkan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan proyek atau kegiatan di masing-masing OPD. Bukan hanya proyek-proyek yang masih belum tuntas lelang. Namun juga proyek yang sudah berjalan harus dikawal dan dipacu. Jangan sampai pengerjaan proyek tersebut
tidak tuntas sampai batas waktu yang telah ditentukan. Atau ada kontraktor yang kena denda akibat terlambat mengerjakan suatu proyek. Pasalnya, publik yang akan dirugikan. Karena ada fasilitas publik yang terlambat dinikmati. Untuk itu, pimpinan OPD juga harapkan mengawal semua proyek yang dilaksanakan. Jangan sampai kena masalah baru mereka bertindak. “Pikiran yang buruk itu kalau pimpinan SKPD beranggapan kalau telat nanti ada denda atau dikasi tambahan waktu kepada kontraktor. Buang-buang jauh pikiran seperti itu. Karena itu berdampak terhadap banyak hal,” katanya. (nas)
TGB Apresiasi Ikhtiar Semua Pihak Perjuangkan Maulanasyeikh Jadi Pahlawan Nasional Dari Hal. 1 Termasuk semua organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU serta organisasi lainnya. Juga perguruan tinggi seperti Unram dan UIN Mataram serta perguruan tinggi swasta lainnya. Dalam pengusulan kali ini semua bupati/ walikota juga memberikan dukungannya dalam bentuk surat pernyataan resmi yang seluruh dukungan tersebut menjadi satu kesatuan dalam dokumen usulan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penggalian dari berbagai sumber. Mulai dari kalangan internal Nahdlatul Wathon, para sahabat Maulanasyeikh, para santri dan tokoh-tokoh di luar NW. Semua rata-rata menyampaikan bahwa almarhum TGKH Zainuddin Abdul Madjid kalau dilihat dari jasa jasanya, baik saat memperjuangkan kemerdekaan, maupun jasa jasanya
dalam menyatukan umat Islam untuk menerima ideologi negara Pancasila yang memperlihatkan semangat kebangsaan dan ke-Islaman berjalan seiring sejalan, maka sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Setelah ini berjalan bersama berbagai pihak lainnya Pemprov NTB melalui Dinas Sosial melakukan kajian-kajian mulai dari diskusi, seminar dan penelusuran berbagai dokumen baik di perpustakaan dan arsip nasional atau pun di MUI pusat dan bahkan sampai Makassar dan Sumatera. Kedua, ide ini kemudian diperkuat dengan membentuk Tim Pengkajian yang terdiri dari tiga tim, yakni tim pertama, melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik dalam bidang perjuangan kebangsaan. Tim kedua melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik dalam bidang pendidikan tim ketiga melaku-
kan kajian, dan pembuatan naskah akademik tentang karya-karya Maulanasyeikh maupun karya orang lain tentang Maulanasyeikh. Semua ini melalui proses yang tidak mudah karena juga harus melibatkan banyak pihak untuk mendapat hasil kajian berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan sumber yang ada. Tim ketiga melakukan kajian, dan pembuatan naskah akademik tentang karyakarya Maulanasyeikh maupun karya orang lain tentang Maulanasyeikh, dan semua ini melalui proses yang tidak mudah. Karena juga harus melibatkan banyak pihak untuk mendapat hasil kajian berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan sumber yang validitasnya harus teruji. Dalam tim ini juga terlibat para akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, bahkan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengambil
peran aktif secara langsung dan tidak langsung dalam tim, maupun memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Maulanasyeikh. Ketiga, ide ini kemudian diperkuat dengan seminar nasional pada tanggal 5 April 2017 di Universitas Negeri Jakarta menghadirkan narasumber yang merupakan para ahli sejarah dari sejumlah Perguruan Tinggi terkemuka dari seluruh Indonesia. Seminar tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, H. Jusuf Kalla dan dihadiri oleh tokoh-tokoh NTB baik yang ada di daerah ataupun di luar daerah dan Jakarta. Diantaranya Hamdan Zoelva, Fahri Hamzah, Prof. Farouq, Harun Al-Rasyid dan hadir pula tokoh-tokoh NTB dari daerah baik itu dari Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok. Seminar ini semakin memperkaya khazanah keilmuan dan keahlian secara ak-
ademis tentang bagaimana perjuangan Maulanasyeikh yang dibahas tuntas oleh para Guru Besar Sejarah seperti Prof Taufik Abdullah sejarawan LIPI, Prof Djoko Suryo Guru Besar UGM, dan Prof Hariyono Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Malang. Setelah proses ini dapat dilaksanakan dan dilalui dengan baik, maka ditindaklanjuti pada proses pengusulan oleh Pemprov melalui Dinas Sosial Provinsi NTB setelah melalui pembahasan dari TP2GD kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Selanjutnya dibahas oleh TP2GP kemudian diproses oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya dikirim Ke Presiden. Semoga atas dukungan dan ikhtiar sungguh sungguh dari seluruh masyarakat NTB diiringi doa dan permohonan kepada Allah SWT, akan terkabulkan dengan hasil yang terbaik. (*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 28 Oktober 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Ribuan Bidang Tanah Pemkab Lobar Belum Bersertifikat Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar), H. Joko Wiratno mengaku aset berupa tanah yang dimiliki Lobar sebanyak 2.035 bidang. Dari jumlah ini yang sudah bersertifikat 883 bidang, sedangkan sisanya 1.152 bidang belum bersertifikat. Banyaknya aset daerah yang belum disertifikatkan ini menjadi kendala Dinas terkait untuk menyelesaikan rencana aksi yang diminta KPK untuk dituntaskan tahun ini. Menurut Joko, pencapaian target Renaksi tersebut sulit, sebab di samping kondisi aset daerah yang belum bersertifikat banyak, juga aset yang perlu sertifikasi terus bertambah tiap tahun. Hal ini dikarenakan, pemda melakukan pengadaan aset ditambah aset dari desa yang belum tercatat. Sehingga menurutnya, begitu selesai satu aset diurus muncul lagi aset lain sehingga pensertifikatan aset tidak bisa tuntas dalam satu tahun anggaran.
(Suara NTB/her)
H. Joko Wiratno “Kendalanya tentu di anggaran,’’ jelas Joko. Menurutnya, karena terus ada pengadaan tanah sehingga harus terus dilakukan sertifikasi. Selain itu, aset yang tak tercatat namun ditemukan di lapangan
maka harus dicatat dan disertifikasi. “Inilah yang menambah lahan yang belum tersertifikasi. Ini yang ditetibkan, kalau tidak selesai maka akan terus mengalir masalah tanah ini,imbuhnya. Menurutnya, memang rencana KPK bisa melaksanakan sistem penerapan elektronik terhadap pengelolaan keuangan dan aset secara terintegrasi sangat bagus. Sebab tidak perlu capek-capek pihaknya mencari data aset namun cukup klik melalui sistem bisa langsung diakses semua SKPD. Termasuk lanjutnya, penyimpangan akan sulit dilakukan. Kedepan rencana sistem ini diterapkan juga untuk pengelolaan hibah. Menurutnya, harus melalui elektronik, mulai pengajuan proposal, persetujuan hingga tahap pembayaran bisa dilihat secara terbuka. Sehingga di mana usulan proposal mandek bisa diketahui. Bahkan bisa dideteksi proposal yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. (her)
Diterjang Hujan
Proyek Talud di Desa Golong Ambruk Giri Menang (Suara NTB) Talud jalan sepanjang kurang lebih 20 meter dengan ketinggian 2-3 meter yang menghubungkan sejumlah dusun di Desa Golong Kecamatan Narmada, ambruk. Proyek yang dibangun tahun lalu dengan anggaran Rp 1,6 miliar termasuk akses jalan ini ambruk akibat diterjang hujan lebat Selasa (24/10) sore lalu. Kades Golong, H.M. Zaenuddin membenarkan talud ambruk tersebut. “Akibat bencana longsor Selasa lalu, talud yang dibangun tahun lalu untuk penahan jalan hotmix ambruk. Harapan kami dinas terkait segera mengatasi karena ini akses vital,” jelas Kades Golong ini. Dijelaskan, tingginya intensitas hujan saat itu menyebabkan longsor sehingga mengakibatkan talud penahan jalan penghubung tiga dusun masing-masing Dusun Peninjauan, Kebun Nyiuh dan Bangket Punik ambruk sepan-
(Suara NTB/her)
AMBRUK – Bhabinkamtibmas Desa Golong sedang memeriksa talud jalan di Golong, Narmada yang ambruk akibat diterjang hujan, Jumat. jang 20 meter dengan ketinggian tebing mencapai 2-3 meter. Untuk menangani bencan ini perlu menggunakan ala berat sebab tergolong parah kerusakannya. Talud jalan ini sendiri dibangun menggunakan anggaran DAK melalui Dinas PU-TR senilai Rp 1,6 miliar lebih. Panjang jalan yang dibangun jelasnya sekitar 1,3 kilometer karena akses jalan yang dibangun kategori hotmix. Akses
jalan menurutnya vital sebab selain menghubungkan tiga dusun juga sebagai alternatif bagi pengguna jalan jika akses jalan utama menuju Narmada-Loteng mengalami kemacetan parah. “Jadi alternatifnya melalui akses jalan ini,” ujarnya. Pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas terkait. Tinggal pihaknya menunggu tindaklanjut dari instansi terkait untuk perbaikan sementara atau darutat. Menanggapi hal ini,Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H.M. Najib menyatakan bahwa longsor talud di Desa Golong sudah masuk laporan ke pihaknya disampaikan oleh Kades setempat. Terkait penanganan, pihaknya melihat situasi kondisi. Pihaknya akan mengusulkan ke pusat. Namun akses jalan ini ranah provinsi, sehingga yang mengerjakan adalah provinsi. “Itu ranah provinsi, sehingga nanti diusulkan oleh provinsi untuk penanganan,”jelasnya. (her)
Senat Tetapkan Tujuh Bakal Calon Rektor Unram