Edisi 28 September 2017 |Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 165 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TGB Tebarkan Optimisme di Universitas Pertahanan OPTIMISME merupakan bahan bakar utama bagi sebuah bangsa yang sedang terus membangun dirinya. Karena itu kita wajib untuk selalu memelihara optimisme dalam kehidupan dan menjauhi pesimisme.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur NTB,

Dr. TGH. M Zainul Majdi ketika menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Pertahanan, Bogor, Rabu (27/9). ‘’Terkadangsecaratidaksengaja, kitamemproduksi hal-hal yang membangkitkan perasaan pesimis.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi foto bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Pertahanan, Bogor, kemarin.

PPK Katering Haji Diperiksa Kejaksaan

Mataram (Suara NTB) Pengadaan katering konsumsi haji Embarkasi Lombok masih bergulir penyelidikannya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), salah satu pihak yang diklarifikasi selain panitia atau kelompok kerja (Pokja) pengadaan.

Kepada Suara NTB Rabu (27/8), PPK pengadaan katering konsumsi haji Embarkasi Lombok tahun 2017 H. Lalu Zainuddin mengaku sudah dua kali diklarifikai Kejaksaan. Pertama pada Jumat (22/9) dan Senin (25/9) lalu.

Penyidik menanyakannya seputar kompetensinya sebagai PPK. Rupanya ini yang menjadi materi pengaduan ke Kejaksaan. ‘’Saya sudah jelaskan soal kompetensi saya, dibuktikan dengan sertifikat yang saya punya,’’ tegas Lalu

Zainuddin, Rabu (27/9).

Dia menduga, ada oknum yang tidak suka dengan posisinya sebagai PPK sehingga diganggu dengan proses hukum (pengaduan ke Kejati). Zainuddin menceritakan, sebenarnya dia hanya PPK pengganti. Ja-

batan pertama diemban oleh H. Mahmud. Dia kemudian diberi kewenangan sebagai PPK untuk proses kontrak dengan rekanan. ‘’Nah yang dilaporkan ke Kejaksaan itu saya tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dan ini sudah saya jelaskan pada jaksa dan lampirkan sertifikat itu,’’ tegasnya.

Tidak saja bukti sertifikat, dia juga menjelaskan bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

TO K O H

Tim Saber OTT Pegawai Puskesmas Perampuan

Danrem Berpangkat Jenderal BARU-baru ini dilakukan assessment untuk penilaian kelayakan Polda NTB menjadi type A. Praktis, Kapolda NTB nanti akan dijabat jenderal bintang dua.

Rupanya kebijakan Mabes Polri ini akan berusaha disesuaikan oleh TNI. Di mana saat ini Korem 162/WB yang dipimpin perwira menengah berpangkat kolonel, sedang dikaji kemungkinan diduduki oleh pejabat berpangkat jenderal bintang satu (brigjen). ‘’Sekarang kita sedang kaji, di mana ada Korem satu daerah di satu provinsi dan satu gubernur akan dinaikkan menjadi bintang satu,’’ Bersambung ke hal 15 Komaruddin Simanjuntak (Suara NTB/bul)

KO M E N TTAA R Pemprov Harus Selektif

H. Sunarpi (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB diminta harus selektif menerima investasi yang masuk ke daerah ini. Pemprov diminta jangan hanya mengejar target besaran investasi yang tercapai.

Jangan sampai investasi-investasi besar yang masuk daerah ini justru akan memperlebar kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskim.

Hal tersebut disampaikan Rektor Univeristas Mataram (Unram), Prof.

Ir. H. Sunarpi, Ph.D ketika dimintai tanggapannya mengenai investasi besar yang tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di NTB, Bersambung ke hal 15

DESTINASI - Pulau Kenawa, salah satu destinasi wisata di Sumbawa Barat yang mulai diminati wisatawan.

Retribusi Memberatkan, Wisatawan Bisa Kapok Datang ke NTB Mataram (Suara NTB) Pelaku wisata di NTB mendapatkan keluhan dari para wisatawan baik domestik dan mancanegara mengenai penarikan retribusi atau tiket masuk destinasi wisata yang cukup memberatkan para pelancong. Jika hal ini terus dibiarkan, para wisatawan bisa kapok berwisata ke NTB. Hal tersebut dikatakan Ketua Per-

satuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, H. Lalu Abdul Hadi Faishal dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan Komisi Informasi (KI) NTB di Mataram, Rabu (27/9) siang kemarin. Hadi menyatakan, pungutan masuk ke destinasi wisata marak terjadi. ‘’Pertama, pungutan itu atas dasar kesepakatan desa. Kemudian ada

pungutan atas dasar keputusan yang lain. Tetapi itu juga sangat kita harapkan tidak mempengaruhi terutama dari segi harga yang terlalu tinggi. Itu bisa mempengaruhi kedatangan dari wisatawan ke sini,’’ katanya.

Untuk berkunjung ke NTB, wisatawan sudah mengeluarkan banyak uang.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sektor kesehatan kini jadi bidikan tim Saber Pungli Provinsi NTB. Rabu (27/9) pagi kemarin, seorang pegawai Puskesmas Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Penangkapan terkait dugaan pungutan liar (pungli) jasa pelayanan (Jaspel) yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Wakil Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan ada penangkapan pegawai puskesmas tersebut. Informasi awal disampaikannya, OTT terkait pungli jasa pelayanan dilakukan oknum bendahara setempat. ‘’OTT terkait pemotongan jaspel (jasa pelayanan) oleh bendahara puskesmas yang bersumber dari BPJS. Pemotongan per pegawai Rp 200.000,’’ sebutnya kepada Suara NTB, Rabu (27/9) kemarin.

Sejauh ini dia mengaku belum mendapat informasi lengkap soal proses OTT itu, karena yang terlibat dari tim Saber Pungli Polda NTB. Diperkirakannya akan ada proses pembahasan tindak lanjut internal tim Saber Pungli untuk tindaklanjut terkait dugaan pungli itu.

Bersambung ke hal 15

Surati Bupati/Walikota

Pemprov Sepakati Tujuh Program Prioritas Entaskan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah menyurati bupati/walikota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai tindaklanjut kesepakatan pengentasan kemiskinan tahun 2018 mendatang.

Dalam rakor pengentasan kemiskinan awal September lalu, telah disepakati tujuh program prioritas pengentasan

kemiskinan yang akan dilakukan secara sinergi dan terpadu antara Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. ‘’Bappeda telah melakukan roadshow untuk mengkonsolidasikan lebih detail dengan seluruh kabupaten/kota. Untuk memastikan bahwa 7 program/kegiatan yang disepakati itu dianggarkan dalam APBD. Wagub selaku Ketua TKPKD provinsi telah bersurat ke seluruh bupati dan walikota juga seluruh kepala

OPD Pemprov,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP ketika dikonfirmasi, Rabu (27/9).

Dalam pekan ini, pihaknya akan membahas secara detail bersama OPD dan tim penyelaras kebijakan gubernur. Supaya anggaran untuk mendukung tujuh program/ kegiatan pengentasan kemiskinan tersebut masuk dalam pra Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA PPAS) 2018. Pemda kabupaten/kota juga diminta memastikan dukungan anggaran untuk tujuh program pengentasan kemiskinan tersebut terakomodir dalam APBD murni 2018.

“Sejauh ini respons kabupaten kota sangat bagus,” ucapnya.

Bersambung ke hal 15

H. Ridwan Syah

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Nomor 23 tahun 2015 sesuai Pasal 3 ayat 1, menyebutkan, sertifikat pengadaan barang dan jasa berlaku seumur hidup sejak dikantongi. ‘’Jadi tidak benar saya tidak berkompeten sebagaimana dilaporkan ke Kejaksaan,’’ bantahnya.

Mengenai pengadaan katering yang dimenangkan UD. A, pun sudah melalui mekanisme lelang yang prosedural.

Saat itu ada tiga rekanan yang turut mengajukan penawaran, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

MENGANTISIPASI datangnya pengungsi dari Bali terkait status Gunung Agung, membuat daerah di NTB bersiaga. “Kami di kelurahan disampaikan untuk mengantisipasi dan mendata pengungsi yang datang,” kata Lurah Gomong, Lalu Husni Bardin, Rabu. Pengungsi yang datang di kelurahan tersebut, terangnya, harus didata asal, jumlah serta di mana tinggalnya selama mengungsi di wilayah tersebut. “Untuk itu, kami Lalu Husni Bardin mengundang kepala lingkungan sekelurahan Gomong untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujarnya.

Jika nantinya ditemukan pengungsi di Gomong, Husni menjelaskan pengungsi akan didata oleh RT dan kemudian dilaporkan ke kelurahan. “Baru nantinya dari kelurahan akan berkoordinasi dengan BPPD kota ,”katanya. Tetapi sementara ini, belum ada laporan terkait adanya pengungsi dari Bali yang berada di wilayahnya. “Belum ada laporan dari warga, RT atau kepala lingkungan yang menyampaikan tentang adanya pengungsi,” imbuhnya.

Husni mengatakan, antisipasi ini perlu dilakukan. Tetapi jika memang ada pengungsi dari Bali datang ke Gomong, pihaknya siap menampung mereka. “Kita akan menerimanya selain kita terus berkoordinasi dengan BPPD kota Mataram tentang adanya pengungsi tersebut,” ujarnya.

Nantinya jika ada, pihak kelurahan akan melakukan pendataan dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait.

“Mungkin itu kewenangan dari instansi terkait, kita bertugas untuk mendatanya,” kata Husni. (uul)

Penjual Miras Harus Disanksi MASIH maraknya peredaran minuman keras (miras) di Kota Mataram menjadi keprihatinan kalangan wakil rakyat. ‘’Sebenarnya kalau ada political will, ada kemauan, itu mudah. Tinggal diambil saja apa yang mereka jual,’’ kata anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Husni Thamrin, MPd., kemarin. Sebab, Pemkot Mataram telah memberikan bantuan kepada bekas penjual miras.

Dengan hajat mereka tak menyalahgunakan dana bantuan itu serta tidak lagi berjualan miras. Melainkan H.M. Husni Thamrin beralih ke profesi lainnya.

(Suara NTB/fit) Menurut dia, kalau tim yustisi melakukan penertiban dengan tegas, Husni yakin, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya. ‘’Kalau diangkut tiga kali, mereka akan jera. Kalau tidak ada tindakan tegas, ya tetap saja pemerintah dilecehkan,’’ ujarnya. Padahal, semua kalangan mengetahui bahwa dampak miras itu sangat negatif ke masyarakat. Terutama pengaruhnya kepada para pemuda.

Politisi PPP ini menegaskan bahwa pemberian bantuan modal usaha kepada bekas penjual miras, tidak cukup. Harus ada pengawasan dan juga sanksi tegas. ‘’Jangan ada kucing-kucingan dengan pemerintah. Mereka akan jera apabila ada tindakan,’’ katanya. Penertiban penjual miras, menurut Husni sebetulnya tidak sulit. ‘’Tinggal Pol PP melakukan pengangkutan kepada yang masih berjualan. Karena mereka sudah mendapat bantuan,’’ ucapnya.

Pemkot Mataram, lanjutnya, terkesan tutup mata terhadap maraknya kembali penjualan miras tradisional di Kota Mataram. Husni menganggap Pemkot Mataram tidak memiliki political will. Husni mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan agar memegang komitmen untuk tidak lagi berjualan. Karena, akan sia-sia perda yang ada, manakala dari pihak eksekutif tidak dibarengi dengan tindakan tegas. ‘’Kita sudah lelah bahas Perda (Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol) ini, lalu tidak ada tindakan di lapangan,’’ sesalnya. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini menilai eksekutif masih senang membuat polemik. Sebab, dulunya eksekutif mengaku bahwa mereka tidak bisa melakukan penertiban karena tidak ada payung hukumnya. ‘’Makanya kita minta eksekutif itu tidak berpolemik,’’ imbuhnya.

Yang terpenting ada tindakan nyata di lapangan. Karena, tindakan persuasif dianggap sudah cukup. Terlebih dengan adanya pemberian bantuan modal usaha. ‘’Sekarang tinggal diambil tindakan. Kerahkan Pol PP dan Polisi, angkut jualannya tiga kali, selesai,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

TIBA DI LOMBOK - Jemaah Haji embarkasi Lombok telah tiba. Seluruh jemaah ditampung di Asrama Haji di Loang Baloq, Kelurahan Jempong, Mataram. Tampak suasana penjemputan haji memadati asrama haji, Rabu (27/9).

Dua SPBU di Mataram Disegel Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram menyegel dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dua SPBU masing - masing di Karang Jangkong dan Sayang sayang ini diduga takaran atau ambang batas tak sesuai ketentuan. “Tadi pagi kita cek ada yang tidak sesuai dan mesin rusak. Keduanya kita segel,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Rabu (27/9).

Dijelaskan, ambang batas takaran maksimal 0,5 persen.

Tim menemukan melebihi dari ketentuan tersebut. Selain itu, ada juga mesin otomatis telah rusak, pencetak bukti pembayaran rusak, dan lain sebagainya.

Pihaknya dalam hal ini Bagian Meteorologi sering mengingatkan agar dilakukan tera ulang. Akan tetapi, pemiliknya menunggu masa waktu tera ulang selesai. “Yang di Karang Jangkong kita segel mesin pengisian pertalite.

Sayang - sayang mesin pengisian solar,” sebutnya.

Sebenarnya tera ulang tidak saja menunggu satu tahun.

Pengusaha jika berkeinginan bisa meminta tera ulang enam bulan sekali. Pola ini sudah berjalan dengan perusahaan transportasi di Mataram. “Konsumen diharapkan memberikan informasi. Untuk pengaduan lapor di call center. Kita akan tindaklanjuti,” ujarnya.

Dua SPBU itu diminta agar segera bersurat melakukan tera ulang, sehingga mesin di-

”

gangan, karena belum keputusan menyerahkan aset tersebut. Ia tidak menjelaskan seperti apa pemanfaatan proyek miliar itu kedepannya.

MCC hanya sekadar simbol kejayaan kerajinan emas - mutiara di Mataram. Ikon patung mengusung cangkang mutiara dibangun di depan gedung tak menunjukkan suburnya geliat kehidupan perajin. MCC diharapkan sebagai sentra kerajinan kosong melompong dan diduga hanya sekadar proyek miliaran yang mubazir.

Dua periode kepemimpinan H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana, perwajahan MCC hanya begitu - begitu saja. Bangunan ibarat gedung tua tak terurus. Plafon dan kaca pecah.

Toko di bagian atas tak ada yang berminat menempati. Demikian pula di bagian bawah hanya terisi tiga atau empat toko saja.

Aktivitas di sana pun sepi.

Tak ada transaksi selayaknya sentra kerajinan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Pelanggan justru memilih berbelanja di pedagang mutiara

orologian. “Makanya nanti itu bisa kita sampaikan potensinya. Bahkan, bisa lebih dari sekarang,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Alwan, di tahun 2013 pernah mendapatkan lima pasar tertib ukur. Tahun ini kembali diajukan lima pasar dengan harapkan semua pasar tradisional di Kota Mataram tertib ukur. Pelibatan masyarakat kata dia, sangat penting untuk memberikan informasi. “Kita sudah ajukan ke Direktorat Jenderal Kemeterologian agar Mataram sebagai daerah tertib ukur,” demikian ujarnya. (cem/*)

Konsumen diharapkan memberikan informasi, kita akan tindaklanjuti

(Suara NTB/ist)

MENYEGEL - Tim dari Meteorologi Dinas Perdagangan Kota Mataram menyegel mesin salah satu SPBU di Mataram, Rabu.

Lalu Alwan Basri

Pemkot Mataram Bangun Posko Pemantauan 207 Koperasi di Mataram Pengungsi Erupsi Gunung Agung akan Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membangun posko pemantauan pengungsi erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Rabu (27/9) menyempatkan diri meninjau

Dinas Koperasi Siap Kelola MCC Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Koperasi, Perindustriaan dan UMKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengaku siap mengelola Mataram Craft Center (MCC).

Dia juga telah memiliki konsep cadangan program terkait bagaimana mengelola MCC sebagai sentra kerajinan di Mataram.

“Masalahnya ini kan belum diserahkan ke kami.

Tetapi kami sudah memiliki cadangan program jika itu benar - benar diserahkan,” kata Yance. Yang jelas kata mantan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pihaknya siap menerima kapan pun aset tersebut diserahkan. Program penganggaran nantinya akan menyusul di tahun 2018.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan bahwa MCC masih di bawah tanggungjawab Dinas Perda-

segel oleh tim bisa dioperasionalkan kembali. Mantan Kabag Humas Kota Mataram ini menambahkan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus NTB sudah melimpahkan kewenangan bagian kemeteorologiannya ke Pemkot Mataram. Dalam rangka pembenahan, pihaknya melakukan pendataan jumlah ukur, takar dan penimbangan. Ini sekaligus melakukan pengawasan. Alwan merasa memiliki data meteorologi legal kurang, sehingga pendataan ulang menggunakan aplikasi khusus.

Dalam rangka pendataan sekaligus pengawasan sambung dia, khusus pasar tradisional, perumahan, toko, SPBU, dan timbangan emas perak serta obat - obatan dan termasuk pos dan giro akan bisa terlihat potensi didapatkan, sehingga kedepan bisa diberikan informasi rill ke kepala daerah potensi PAD dari sektor kemete-

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/uul)

Antisipasi Pengungsi dari Bali

keliling. Bahkan, bertandang ke sentra pembuatannya di Sekarbela.

MCC semestinya menjadi daya dukung pariwisata di tengah semakin tingginya popularitas Kota Mataram pada tingkat nasional. Sebagai daya dukung tentu harus mempersiapkan strategi dan master plan yang baik. Salah satu contoh, MCC bisa dijadikan destinasi wisata. Ini tidak mudah, tapi perlu bekerjasama dengan stakeholder terutama pelaku pariwisata.

Kedua, kerajinan ditampilkan di MCC harus unik dan berbeda dengan konsep di art shop. Konsep itu sederhana dengan mendatangkan perajin dan wisatawan bisa langsung melihat proses pembuatan. Ketiga, kualitas dan harga harus jauh berbeda dengan pedagang asongan maupun art shop lainnya. Terakhir, penataan infrastruktur meski memiliki ciri khas dibandingkan tempat lain. (cem)

posko tersebut sekaligus menggali informasi pengungsi yang telah eksodus ke Mataram.

Data BPBD kata Mohan, hingga hari ini sudah ada 47 kepala keluarga atau sekitar 170 jiwa sudah mengungsi dan ditangani oleh keluarga mereka masing - masing. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah mengingat aktivitas Gunung Agung di Karangasem, Bali terus mengeluarkan abu vulkanik. “Informasinya akan ada satu truk bakal datang,” kata Mohan.

Posko pengungsian itu paparnya, belum untuk menampung dulu, tetapi petugas hanya membantu mencarikan keluarga atau kerabat mereka di Mataram. Mohan meminta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat jumlah pengungsi baik yang datang maupun pulang, sehingga lebih mudah dilakukan pemantauan.

Menanggapi kemungkinan pengungsi memilih menetap di Mataram, dikatakan Mohan, pihaknya belum melihat se-

jauh itu. Pun itu terjadi, ia berpikir kemungkinan pengungsi memiliki pandangan bahwa memang itu sebagai cara mereka untuk mencari kehidupan lebih baik. Terlepas dari itu, Pemkot Mataram nantinya akan berkoordinasi dengan BPBD NTB menyiapkan kebutuhan seperti tenda, makanan, dan lain sebagainya.

“Logistik telah siap semua, penampungan sudah ada. Kalau memang tidak ada keluarga tempatnya mengungsi,” bebernya. Pemerintah juga nanti akan mengakomodir anak - anak pengungsi yang hendak melanjutkan pendidikan. Sebelum itu, akan diidentifikasi terlebih dahulu.

Sebagai tambahan informasi, Gunung Agung di Karangasem, Bali status Awas. Masyarakat yang berada diradius berbahaya mulai mengungsi ke sanak keluarga mereka. Pengungsi eksodus ke Lombok terutama Mataram sejak Sabtu pekan kemarin. (cem)

(Suara NTB/cem)

TINJAU POSKO - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (kiri) saat meninjau posko penampungan pengungsi erupsi Gunung Agung yang dibangun oleh BPBD di Jalan Lingkar Selatan, Rabu.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 207 koperasi di Kota Mataram akan dibubarkan. Pembubaran badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya tempat kerja, pengurus, tidak lagi melakukan rapat anggota tahunan, bahkan tak memiliki papan nama.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustian dan UMKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, total koperasi yang akan dibubarkan ada 207 koperasi. 48 badan usaha tersebut sudah keluar surat keputusan (SK) pembubarannya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tahun ini tambahnya, sudah diajukan kembali 50 koperasi untuk dibubarkan lagi.

“Yang 50 itu belum bisa direalisasikan. Tapi kami sudah mengajukan ke pusat,” sebut Yance, Rabu (27/9).

Pembubaran itu rata rata diminta langsung oleh pengurus. Sebab, koperasi itu ada yang tidak memiliki tempat kerja, pengurus bubar bahkan plang juga tidak ada. “Mereka sendiri yang minta dibubarkan,” tambahnya.

Yance menambahkan, hanya sebagian kecil atau sekitar 54 koperasi di Mataram dikategorikan sehat.

Hal ini dilihat dari intensitas mereka melakukan rapat anggota tahunan, keuntungan besar, dan pengadministrasian yang baik. Ada pula sambung dia, koperasi dikategorikan setengah sehat bah-

(Suara NTB/cem)

Yance Hendra Dirra kan tidak sehat.

Koperasi tidak sehat lanjutnya, secara administrasi maupun operasional bergerak tapi keuntungan yang diperoleh terlalu kecil.

“Cuman 54 koperasi saja yang sehat,” sebutnya. Terhadap koperasi kurang sehat bahkan tidak sehat terus dilakukan pembinaan serta pendampingan. Ini dimaksudkan agar koperasi tersebut tetap berjalan dan kemampuan finansial meningkat.

Lalu bagaimana dengan koperasi berkedok meminjamkan tapi jadi rentenir?

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kota Mataram ini mengatakan, persoalan pembiayaan bukan jadi urusan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM, melainkan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalau itu urusannya di OJK, bukan di kami,” demikian ujarnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

Halaman 3

BPTP Giring Petani Terapkan Teknologi Pengembangan Kedelai Mataram (Suara NTB) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB terus berinovasi. Salah satunya teknologi pengembangan benih kedelai untuk menghasilkan produksi jauh maksimal di atas rata-rata yang dihasilkan petani.

BPTP melakukan penyebar luasan teknologi. Diantaranya melalui kegiatan panen dan temu lapang, melibatkan kelompok-kelompok tani. Mulai dari Kelmpok tani Tunggal Angen Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan lokasi hamparan seluas 16 hektar.

NTB merupakan sentra produksi kedelai (Glycine max) terbesar ketiga nasional. Produksi Kedelai di NTB mencapai 97.171 ton dari luas panen 68.896 Ha pada tahun 2016. Rata-rata produksi sebesar 1,3 – 1,4 ton/hektar. Padahal potensi kedelai mencapai 2,5 – 3,5 ton/hektar.

Upaya BPTP NTB dalam meningkatkan produksi kedelai untuk mencapai swasembada kedelai di Indonesia dan khususnya di NTB terus dilakukan melalui berbagai pengkajian dan desiminasi Inovasi teknologi produksi dan perbenihan kedelai mulai dari tingkat hulu sampai ke tingkat hilir (paska panen).

“Dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepadastakeholder,makatemulapangan inovasi teknologi produksi dan perbenihan kedelai spesifik lokasi mendukung UPSUS swasembada kedelai di Provinsi NTB telah dilakukan,” kata Kepala BPTP

Provinsi NTB, Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, Rabu (27/9) kemarin.

Beberapa kegiatan pengkajian yang telah dilaksanakan oleh BPTP-NTB di lahan petani (kelopok tani Tunggal Angen) dan dilakukan bersama petani mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan kedelai sesuai dengan potensi tidak terlalu sulit.

Dari hasil pengkajian ini diperoleh bahwa dengan manajemen pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang tepat maka diperoleh hasil kedelai sebesar 2,99 ton/hektar, sedangkan hasil kedelai dengan cara petani dan masih dalam bimbingan tim pengkaji sebesar

1,34 ton/ha. Sedangkan hasil petani di luar petani kooperator berkisar 0,8 - 1,0 ton/hektar. Lanjut M. Saleh, Manajemen PTT yang tepat di lahan sawah setelah padi mampu meningkatkan produktivitas kedelai terutama penanaman kedelai secepatnya setelah panen padi dan pemberian pupuk organik cair ramah lingkungan (Biourin).

Dimaklumi bahwa benih merupakan salah satu komponen paket teknologi budidaya tanaman yang sangat penting. Keberhasilan peningkatan produktivitas dan mutu hasil sangat ditentukan oleh mutu benih yang ditanam. Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa kontribusi benih dalam meningkatkan produktivitas dapat mencapai 75 persen jika dibarengi dengan irigasi dan pemupukan yang memadai. Adaptasi berbagai varietas

Pelanggan Lombok Taksi Ditunggu Diskon Makan di New Furama Giri Menang (Suara NTB) Kabar baik bagi anda para pecinta kuliner, Lombok Taksi (Blue Bird Group) dengan New Furama telah resmi menjalin kerjasama.

Bagi pengguna taksi, anda telah ditunggu potongan harga (diskon) makan hingga 15 persen.

Lombok Taksi terus memperluas kerjasamanya dengan stakeholders dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Berturut-turut, kerjasama telah ditandatangani dengan beberapa pihak, manajemen Lombok Epicentrum Mal (LEM) dengan tujuh tenant di dalamnya, My Kopi O, Quali, Burger King, Omah Cobek, Excelso, RM Ikan Goreng Cianjur. Serta diskon 5 time games di Timezone. Menyusul Taliwang Irama, pusat oleholeh Sasaku, dan pengelola kebun binatang, Lombok Elephant Park di Lombok Utara.

Selasa (26/9) kemarin, Manager Pool Lombok Taksi, Amir Muslim disaksikan jajaran, kembali menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pemilik New Furama, Made Sudiana. Buah kerjasama tersebut berupa pemberian diskon sebesar 15 persen.

Made Sudiana menyampaikan terimaksihnya karena dipercaya sebagai mitra oleh manajemen Lombok Taksi. Diskon tersebut dapat dinikmati dengan cara sangat mudah, cukup dengan download dan instal aplikasi My Blue Bird yang tersedia di play-

(Suara NTB/bul)

MOU - MoU antara manajemen Lombok Taksi dengan pemilik New Furama. store melalui smartphone bagi langsung menghadap pantai.

Makan di New Furama senganda yang belum memanfaatkan gigi ini selain menyajikan kuliner kemudahan ini.

Selanjutnya, buka khas Lombok, juga menyajikan aplikasi My Blue Bird, dan laku- nuansa alam yang sangat indah, kan register terlebih dahulu, matahari dikala senja (sunset). kemudian order Lombok Taksi Kepuasan makan di tempat ini via aplikasi My Blue Bird. Isi ditambah serunya sensasi matujuan menuju restoran New kan di tepi pantai yang tentu Furama, tunjukkan history or- saja tak lepas dari iringan desider kepada pihak restoran New ran angin serta deburan ombak Furama dan silahkan nikmati sebagai musik alami.

Selanjutnya di New Furama manfaat diskonnya.

Di Lombok sendiri, New Sayang-Sayang Mataram, sajian Furama memiliki dua lokasi. menunya tetap mengedepankan Masing-masing di Jalan Raya menu khas Lombok, tergantung Senggigi, Batu Layar. Senggigi pesanan pelanggan. Di lokasi ini, Lombok Barat. Tempat makan pengunjung juga ditunggu nuanini cukup romantis karena be- sa makan di alam terbuka. Udara rada persis di pinggir pantai. yang segar, nuansa sawah, cukup Menu yang disajikan, seafood menambah selera makan dan atau makanan laut. Ada dua pi- romantisme menikmati menu. lihan nuansa tempat duduk yang Artinya, selain diskon 15 persen, bisa dipilih tamu, indoor dan out- anda juga akan merasakan door, pemandangannya bisa kepuasan makan yang berbeda.

Disisi lain, Amir Muslim juga menyampaikan terimakasih atas terlaksananya kerjasama tersebut. Tujuannya tentu tidak lain, mengajak stakeholders untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

“Selain itu, kita sama-sama mendukung pariwisata NTB, agar semua orang yang yang datang ke NTB mendapat pelayanan yang aman, nyaman dan memuaskan, baik dari sisi transportasinya maupun kuliner-kulinernya,” demikian Amir Muslim. kerjasama dengan Lombok Taksi, akan mendapatkan keuntungan lebih. Blue Bird punya komunitas di facebook, line yang tidak mudah dimasuki. Ditambah lagi majalah Mutiara Biru yang terbit sebulan sekali, didukung oleh sistem yang mengirim promo kepada email pelanggan sebanyak 500.000 sebulan. Seluruh media aset Blue Bird yang konsumennya adalah nasional dan internasional tersebut, dapat dimanfaatkan oleh mitra untuk berpromosi produk dan jasa yang disediakannya.

Belum lagi ada sebanyak 670 pengemudi yang mengoperasikan 380 unit taksi milik Lombok Taksi. Pengemudi ini akan berperan sebagai corong untuk ikut mempromosikan produk-produk dan jasa yang disediakan mitranya.

Artinya, selain manfaat besar kepada pelanggan, tak kalah penting adalah manfaat yang diterima langsung oleh mitranya. (bul)

PANEN - Panen kedelai dan temu lapang di Loteng, kemarin. unggul kedelai terus dilakukan dan telah memberikan berbagai macam alternatif kepada petani untuk memilih varietas yang spesifik lokasi dalam meningkatkan produksi kedelai.

Dengan luas panen tersebut maka NTB membutuhkan benih kedelai sebanyak 2.755 ton benih yang harus disiapkan dengan asumsi kebutuhan benih sebanyak 40 Kg/ hektar.

Dalam kaitan dengan penyediaan teknologi produksi maupun benih, BPTP NTB telah melakukan

(Suara NTB/bul)

sejumlahpengkajian.Pengkajiandimaksud bertujuan untuk menciptakan paket teknologi dari berbagai komponenteknologiyangdiperkirakan mampu beradaptasi baik untuk direkomendasikan kepada petani pengguna yang dikenal dengan teknologi pengelolaan tanaman terpadu kedelai spesifik lokasi.

Dalam perakitan komponen teknologi menjadi paket teknologi yangdikajiselalumempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kemampuan finansial petani, dengan demikian bila paket teknologi

hasil kajian menjadi rekomendasi dapat diadopsi oleh petani dalam skala luas dan berkelanjutan. Paket teknologi PTT untuk produksi kedelai di sawah irigasi dimaksud diantaranya, persiapan lahan, benih, perlakuan benih, penanaman, pemupukan, pengelolaan air, pengendalian gulma, pengendalian hama penyakit, panen, penjemuran dan perontokan semuanya sesuai ketentuan.

“Targetnya mendukung penyediaan benih untuk kebutuhan di NTB,” demikian M. Saleh. (bul)

RABU, 27/09/17

Tingkatkan Penerimaan PKB dan BBNKB

Bappenda NTB Gelar Pekan Panutan Pajak Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Terobosan yang dilakukan salah satunya, menggelar pekan pantuan pajak dan sosialisasi sadar pembayaran PKB dan BBNKB) di seluruh kabupaten/kota di NTB. Pekan panutan pajak sejauh ini berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak ke daerah.

Pekan panutan pajak kali ini diadakan di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Badan-Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung Lombok Barat, dihadiri langsung oleh Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi dan segenap jajaran, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid didampingi sejumlah kepala SKPD, hadir pula jajaran Polda NTB. Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi menyatakan melalui pekan panutan pajak ini mampu meningkatkan kesadaran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah agar menjadi teladan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Sebab kata Iswandi, andalan NTB saat ini untuk mendukung pembangunan daerah penerimaannya dari pajak, kalau penerimaan sektor pajak tidak mengalami peningkatan terus menerus maka pemerintah akan mendapatkan kesulitan dalam membiayai pembangunan daerah. “Karena itulah upaya kami untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pajak ini melalui pekan panutan pajak. Ujungnya meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Ini kita laksanakan seluruh NTB, mulai dari Bima, dan ketujuh di Lobar ini. Bulan depan di Lotim, puncaknya bulan 12,” jelas Iswandi.

Dalam pekan panutan pajak ini juga diadakan sosialisasi ke seluruh peserta. Hal ini untuk melibatkan para tokoh dan kades agar terlibat secara aktif. Sebab tipikal masyarakat, jika tidak sering diingatkan akan mudah lupa, karena itu melalui sosialisasi semacam ini penting digelorakan dan disuarakan. Secara umum jelasnya capaian PAD dari PKB dan BBNKB mencapai 70 persen lebih, tinggal 30 persen bisa dicapai akhir tahun. Melalui pekan panutan pajak dan sosialisasi intens inilah bisa dikejar target tersebut.

Pekan panutan pajak ini sendiri dimulai Januari lalu atas instruksi Gubernur NTB. Kegiatan ini pun dige-

lar secara bergilir di kabupaten/kota di NTB, pertama kali di Bima selanjutnya di Lobar menjadi lokasi ketujuh diselenggarakan kegiatan ini.

Menurut mantan Karo umum ini, daya ungkit kegiatan ini besar terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak. Pihaknya ingin membangun mindset masyarakat, bahwa masyarakat wajib membayar pajak karena untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada pekan panutan pajak ini juga dirangkai dengan pemberian hadiah bagi wajib pajak yang taat membayar pajak, termasuk selama 10 tahun tak bayar pajak lalu bayar pajak juga diganjar hadiah. Cara ini jelasnya sengaja dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak membayar pajak. Pihaknya juga menggencarkan sosialisasi ke sekolah dan ponpes. Tidak saja sosialiasi, pihaknya juga intens melakukan Opgab razia kendaraan yang dikerjasamakan dengan Polda NTB. Melaui Opgab ini signifikan juga terhadap penerimaan.

Lobar, jelasnya, salah satu daerah yang memiliki potensi jumlah unit kendaraan terbesar ketiga di NTB. Kesadaran wajib pajaknya membayar pajak termasuk tinggi. Ia pun mendorong agar jumlah pemasukan PKB dan BBNKB terus meningkat di Lobar. Karena imbasnya terhadap

dana bagi hasil ke Lobar juga akan tinggi. Pasalnya kalau penerimaan pajak tinggi, maka 70 persen diberikan kepada pemkab/pemkot. Bappenda juga menerapkan kerjasama dengan bank NTB untuk mengecek daftar kendaraan milik warga dan ASN yang menabung di bank NTB, jika memiliki kendaraan belum dibayarkan pajaknya maka langsung otomatis akan dipotong. “Mengapa ini dilakukan karena yang punya kendaraan itu sebagian besar para pegawai negeri. Kita tidak ingin ASN lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor,’’ tegasnya.

Bagaimana dengan pelayanan di desa? Pihaknya sendiri menerapkan samsat keliling (samling) dikoordikasikan dengan babinkamtibmas, samling bisa dikontak langsung jika masyarakat hendak membayar pajak kendaraan. Petugas samlin wajib melayanai untuk menjemput pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Ditargetkan seluruh desa di Lobar secara bertahap akan dibentuk samsat desa.

“Ini inovasi yang tengah dibahas dengan pak Dirlantas, untuk menerapkan samsat desa,” tukasnya. Namun hal ini dikhususkan bagi desa yang jauh seperti di Sekotong. Terus terang jelasnya wilayah sekotong ini paling banyak yang tak bayar pajak, karena itu-

lah pihaknya memberi prioritas terhadap daerah setempat karena warga kemungkiinan terlalu jauh datang bayar pajak ke Gerung.

Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid mendukung penuh kegiatan ini.

Ia bersama jajaran berkomitmen mendukung upaya Pemprov melalui Bappenda untuk meningkatkan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor. Kepala UPTB-UPPD Gerung Lombok Barat, Saeful Amri mengaku cukup sulit memenuhi pembayaran pajak di Kabupaten Lombok Barat. Hal itu dikarenakan masih minimnya kesadaran wajib pajak masyarakat. Selain melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, pondok pesantren dan desa-desa yang ada, pihak UPTB-UPPD membuat terobosan yang dinamakan program Pengingat Pajak melalui SMS. Program ini merupakan Sistem Informasi Elektronik yang akan memberitahukan jatuh tempo kendaraan bermotor agar para pemilik kendaraan tidak lupa

membayar pajak setiap tahunnya.

“Dengan menginput nomor handphone, maka secara otomatis pemilik nomor akan diingatkan tujuh hari sebelum jatuh tempo utnuk menghindari denda. Wajib pajak juga bisa cari tahu berapa besaran pajak yang harus dibayarkan,” jelasnya dalam acara Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Sadar Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (her/*)

Kepala Bappenda NTB H. Iswandi

Bupati Lobar bersama para tamu yang hadir pada pekan panutan pajak Bappenda NTB

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menyerahkan hadiah kepada masyarakat pada pekan panutan pajak dan sosialisasi sadar membayar pajak di Gerung.

Dirlantas Polda NTB menyerahkan hadiah kepada warga yang taat bayar pajak

Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi menyerahkan hadiah kepada warga yang taat membayar pajak

Para tamu dari kalangan tokoh agama, masyarakat, para kades dan aparat kepolisian yang hadir pada pekan panutan pajak

Pose bersama Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi dan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dengan warga penerima hadiah

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Prioritas, Pengentasan Kemiskinan dari Desa Selong (Suara NTB) Peningkatan anggaran yang masuk ke desa diharapkan bisa mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Teriring dengan peningkatan anggaran desa dari transfer pusat langsung Rp 209 miliar dan Rp 146 miliar dipersiapkan Pemkab Lotim.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) H. M. Juaini Taufik mengemukakan, rencananya tahun 2018 mendatang dana transfer pusat atau Dana Desa (DD) akan dibagi secara lebih proporsional. Sebanyak 239 desa se Kabupaten Lotim didorong terus untuk melakukan penurunan kemiskinan secara lebih disiplin.

Sebelumnya, pembagian DD

itu porsinya 90 persen sama rata. Sisanya 10 persen formula yang dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan keterjangkauan kota ke desa. Saat ini, pemerataan itu 77 pesen saja yag dibagi merata. Sebesar 30 persen formula dan 3 persen afirmatif, yakni desa sangat tertinggal dan tertinggal. Formula ini akan lebih melihat

jumlah penduduk miskin.

Di samping itu, ujarnya, selama ini anggaran sebagian besar desa-desa di Lotim mengarahkan pembangunannya pada infrastruktur fisik. Sebesar 91 persen dana desa untuk infrastruktur. Hanya 6 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan sisanya 3 persen pembinan.

Diingatkan, dominasi infras-

truktur fisik dikedepankan peningkatan pelayanan dasar.

DPMD Kabupaten Lotim sudah mulai merancang draf mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) dan harapannya bisa terdorong 10 persen anggaran desa itu diperuntukkan pada kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ii, bentuk ril pemberdayaan bisa saja seperti bidang kesehatan.

Di mana, desa memprogramkan 100 persen masyarakat tercover BPJS Kesehatan melalui DD. Kewenangan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang kewenangan lokal desa. “Selama men-

jadi kewenangan lokal kewenangan desa dan dimunculkan dalam musyawarah desa kami siap untuk memproses administrasinya,” ucapnya.

Dalam hal ini, perencanaan program kegiatan yang dilakukan desa-desa bisa disesuaikan ke akun sistem keuangan desa (siskeudes)nya. Untuk saat ini, diakui masih menjadi titik lemah pada aspek penyerapan anggaran dan Dinas PMD terus mendorong percepatanya .

Mantan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini mengambahkan, tema penganggaran desa saat ini adalah harus

Server Ngadat, KLU Alihkan Pengadaan ke LPSE Milik Polda NTB Tanjung (Suara NTB) Akibat sering terjadinya gangguan server pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)memutuskan untuk mengalihkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LSPE) memanfaatkan server milik Polda NTB. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pelelangan sejumlah pengadaan barang dan jasa yang hingga kini belum selu(Suara NTB/ari) ruhnya terselesaikan.

Saprinadi Kepastian pengalihan server LPSE dari LPSE Pemkab ke LPSE Polda NTB itu disampaikan Kabag Humas Setda KLU, sekaligus Sekretaris LPSE, H. Saprinadi, S.Pd., kepada wartawan Rabu (27/9). Pengalihan lelang melalui server Polda NTB itu diputuskan setelah Pemkab tidak memperoleh jawaban dari LKPP perihal permohonan perbaikan server sebagaimana dilayangkan.

“Sampai pada waktu yang dijanjikan oleh LKPP, dari 3 hari, terus satu minggu, termasuk utusan LPSE KLU ke LKPP belum dapat jawaban, sehingga bersama ULP berinisiatif untuk segera menggunakan LPSE Polda NTB,” ungkap Saprinadi.

Pemkab sudah berupaya maksimal dalam menangani persoalan gangguan server akibat pasokan listrik ini. Di antaranya dengan menyediakan genset, termasuk berkonsultasi dengan PLN. Hanya saja, pasokan daya yang disuplai ke genset masih lebih rendah. Daya genset memerlukan daya dengan voltase tinggi yakni 220 volt, namun PLN memasok 217 volt. Jajaran di ULP dan LSPE juga telah meminta jaringan emergensi selayaknya pasokan ke RSUD, namun belum tersambung.

Mengatasi persoalan gangguan itu pula, Pemkab telah melayangkan surat ke LKPP yakni tanggal 22 September.

Melalui surat No. 020/209/Sekda/2017, Pemkab melayangkan permohonan bantuan perbaikan server LPSE kepada LKPP di Jakarta.

Pemkab mengulas beberapa pertimbangan, antara lain, gangguan server LPSE kembali terjadi pada 10 September 2017, karena gangguan pasokan listrik. Ketika listrik menyala server tidak bisa booting ke hard disk. Saat disetting pada bios, hard disk juga tak terbaca.

Selanjutnya pada tanggal 13 September, petugas ULP kembali melakukan setting bios, namun hard disk kembali tak terbaca. Petugas akhirnya menggunakan USB live dengan Operating System (OS) Ubuntu dengan versi yang sama.

Lagi-lagi hard disk tak terbaca. Adanya permasalahan ini, akhirnya pihak LPSE menyiapkan server cadangan dan telah dionlinekan dengan OS Ubuntu 14, yang selanjutnya LKPP melakukan instal SPSE. Berikutnya pada tanggal 15 September, pihak LPSE mengkonsultasikan permasalahan tersebut pada LKPP Jakarta, dengan membawa serta hard disk yang rusak untuk diforensik. Harapannya semua data dapat di-backup sekaligus diinstal SPSE pada server cadangan yang telah di-online-kan.

Tanggal 26 September, Pemkab melalui Sekretariat Daerah Lombok Utara secara resmi telah mengeluarkan informasi dan pernyataan. Bahwa berdasarkan surat No. 027/ 003/lpse/2017, gangguan LPSE diatasi dengan mengalihkan layanan LPSE melalui portal pengadaan barang/jasa yang dimiliki Polda NTB. “Sebagai solusi sementara, kita bersurat ke LPSE Polda Selasa kemarin. Akhirnya mulai Selasa siang seluruh sisa paket kegiatan dialihkan dan sudah bisa diakses,” katanya.

Saprinadi berharap, pengalihan ke LPSE Polda NTB ini sekaligus sebagai penegasan wujud transparansi LPSE Pemkab Lombok Utara. Pihaknya tidak menginginkan adanya tudingan bahwa gangguan LPSE seolah disengaja. (ari)

sama dengan program kabupaten dan pusat, khususnya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, saat pembahasan perencanaan pembangunan desa harus lebih lengkap elemen dan unsur-unsur masyarakat yang hadir. Tidak saja BPD dan perangkat desa, tapi seluruh elemen masyarakat, terutama sekali keterwakilan perempuan.

Desa katanya tidak perlu takut apakah ini boleh atau tidak. Ketika sudah ada usulan dari masyarakat dan dimasukkan dalam kewenangan lokal desa, maka hal itu sudah mendapatkan pengakuan dari negara. (rus)

(Suara NTB/dok)

H. M. Juaini Taufik

APBD KLU Tembus Rp 1 Triliun

(Suara NTB/yon)

TEMBAKAU - Petani membawa tembakau yang baru selesai panen untuk dibawa ke tempat peng-oven-an. Sekarang ini, tembakau banyak dibeli oleh perusahaan bukan mitra, sehingga merugikan perusahaan mitra.

APTI Keluhkan Pembelian Tembakau di Tingkat Petani

Selong (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong Pemprov NTB segera menyikapi maraknya pembelian tembakau petani yang dilakukan oleh perusahaan bukan mitra. Jika dibiarkan, hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan perusahaan-perusahaan mitra serta sejumlah dampak negatif lainnya.

Keberadaan perusahaan-perusahaan dari luar membeli tembakau di Lombok tanpa melakukan kemitraan, menurut Ketua APTI Lotim, Lalu Sahabudin, sudah lama terjadi. Bahkan informasi didapatkan langsung dari perusahaan-perusahaan mitra yang mulai mengeluh. Apabila pemerintah membiarkan hal tersebut terus-menerus terjadi, katanya, maka akan sangat merugikan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kemitraan dengan petani sejak lama.

“Kita berharap pemerintah segera menyikapi itu,” ujarnya pada Suara NTB, Rabu (27/9).

Dicontohkan Lalu Sahabudin, dampak yang dapat terjadi misalnya peluang kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan mitra. Misalnya, petani tembakau yang dibina oleh masingmasing perusahaan yang sudah melakukan kemitraan sudah diberikan fasilitas terhadap petani, seperti memberikan pupuk, bahan bakar, dana serta material-material yang lain. Hal ini menjadi kekhawatiran apabila perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kemitraan dan membeli tembakau petani, maka akan menjadi masalah di kemudian hari, karena tidak adanya keseimbangan maupun kesetaraan antara petani tembakau dengan pihak perusahaan.

Untuk itu, apabila hal tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus, maka besar kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kemitraan akan merasa bosan, karena apa yang sudah dikeluarkannya tidak kembali, bahkan bisa saja mengalami defisit. Dengan demikian, APTI berharap kepada pemerintah untuk secepatnya melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke seluruh perusahaanperusahaan yang melakukan pembelian tembakau di Lombok. “Ini harus diawasi dan disikapi dengan cepat sebelum terlambat,” ujarnya.

Diakuinya, terdapat sekitar 8 perusahaan yang tidak jelas dalam arti izin pembelian yang lengkap dan permanen dikantonginya.

Di mana, apabila suatu perusahaan memiliki izin lengkap, tentunya memiliki petani, lokasi atau gudang pembelian yang jelas.

Sebagaimana dalam Perda No 4 tahun 2006 tentang Perizinan, jika perizinan itu tidak boleh dipindahtangankan.

“Jumlah petani tembakau di bawah naungan APTI Lotim sekitar 15 ribu petani baik yang masuk di 13 perusahaan mitra maupun swadaya.

APTI akan bersurat ke pemerintah untuk secepatnya dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menyikapi hal itu,” harapnya.

Pada bagian lain, Sa-

habudin mengaku, jika saat ini harga tembakau sesuai dengan harapan dan cukup memuaskan.

“Sudah banyak petani yang mendapatkan harga yang layak, yakni Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per kilogram,” ujarnya. Atas kondisi ini, tambahnya, petani bersyukur dan dapat bernafas lega setelah sebelumnya khawatir atas kondisi cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap kualitas tembakau.

Kendati demikian, Aptim mengharapkan untuk kedepan supaya bagaimana petani memilih waktu dan saat yang tepat dalam melakukan penanaman tembakau. Hal itu penting dilakukan supaya tidak terlalu mendapatkan hujan yang terlalu banyak. “Alhamdulillah saat ini harga berpihak pada petani, namun kita harapkan juga supaya petani bisa mengatur waktu tanam,” ujarnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2018 mendatang diproyeksikan tembus angka Rp 1 triliun. Hal itu mengemuka dalam penyampaian KUA PPAS APBD 2018 KLU oleh Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., di ruang sidang DPRD KLU, Rabu (27/9).

Dalam penyampaian nota KUA PPASnya, bupati menyebut, proyeksi pendapatan daerah secara total dapat diproyeksikan mencapai Rp 1,093 triliun lebih. Jumlah ini meningkat sebesar 23,11 persen dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 888 miliar lebih.

Proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat 46,01 persen dari sebelumnya sebesar Rp 155,4 miliar menjadi Rp 227 miliar lebih.

Pos PAD meningkat signifikan disumbang oleh peningkatan pajak daerah sebesar 31,42 persen, sehingga menjadi sebesar Rp 115,1 miliar lebih, peningkatan retribusi daerah meningkat sebesar 38,20 persen menjadi menjadi Rp 19,2 miliar lebih. Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah meningkat 36,00 persen menjadi Rp 4,1 miliar. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 88,15 miliar atau meningkat 74,04 persen dari sebelumnya sebesar Rp 50,05 miliar.

Sementara pada dana yang berasal dari Dana Perimbangan, Najmul mengutarakan adanya proyeksi peningkatan sebesar 20,87 persen dari sebelumnya Rp

616,4 miliar menjadi Rp 745,1 miliar. Alokasi DAU juga meningkat sebesar dari Rp 392,9 miliar menjadi Rp 398,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan meningkat sebesar 72,30 persen dari sebelumnya sebesar Rp 170,7 miliar menjadi Rp 294,1 miliar. DAK ini terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 245,6 miliar lebih dan DAK Non Fisik sebesar Rp 48,5 miliar.

Sementara, Belanja Daerah pada APBD tahun anggaran 2018 diproyeksikan Rp 1,093 triliun atau meningkat 23,11 persen dari sebelumnya Rp 960,24 miliar. Rinciannya disebutkan Belanja Tidak Langsung Rp 386,1 miliar, dan Belanja Langsung Rp 736,2 miliar.

Proyeksi Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 250,3 miliar atau meningkat 0,78 persen dari tahun 2017 sebesar Rp 236,7 miliar. Pemkab menurunkan alokasi belanja hibah sebesar 12,54 persen dari tahun sebelumnya Rp 8,346 miliar menjadi Rp 7,3 miliar.

Berbeda dengan belanja hibah, Pemkab justru menggenjot alokasi belanja Bantuan Sosial sebesar 358,93 persen dari tahun sebelumnya Rp 6,36 miliar menjadi Rp 29,2 miliar.

Sementara untuk Belanja Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai meningkat 21,80 persen dari sebelumnya Rp 53,6 miliar menjadi Rp 65,3 miliar. Pada belanja Barang dan Jasa meningkat dari sebelumnya Rp 256,7 miliar menjadi Rp 312,6 miliar. Belanja modal juga dinaikkan 21,80 persen dari sebelumnya Rp 294 miliar menjadi Rp 358,1 miliar. (ari)

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Terima Kunjungan DPRD Jombang Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (27/9), mendapat kunjungan anggota DPRD Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Kedatangan para wakil rakyat ini untuk menggali dan mempelajari potensi serta tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari sektor pariwisata.

Rombongan diterima Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar didampingi sejumlah pejabat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(Disparbud) serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Loteng.

Dalam kesempatan itu, Samsul Qomar, sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD) di daerah ini. Hal itu tidak lepas dari keberadaan pariwisata sendiri sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan di daerah ini. Dan, terbukti dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata berhasil menyumpang PAD terbesari. Salah satunya berasal dari pajak dan retribusi hotel dan restoran.

Jujur Isi LHKPN DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menargetkan bisa menuntaskan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) bagi seluruh anggota DPRD bulan Oktober mendatang sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., SE., kepada Suara NTB, Rabu (27/9).

Dalam hal penyampaian LHKPN, pihaknya akan menggunakan sistem on(Suara NTB/dok) line yang aplikasinya sudah H. Achmad Puaddi FT disiapkan oleh Sekretariat DPRD Loteng, termasuk operator dan pendamping. “Masing-masing anggota DPRD Loteng sedang dibuatkan e-mail tersendiri. Yang berisikan form LHKPN. Jadi anggota DPRD Loteng tinggal mengisi form tersebut,” jelasnya.

Pihaknya pun berharap, semua anggota DPRD Loteng mengisi LHKPN secara jujur. Jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai penyelenggara negara. “Jangan ada yang disembunyikan. Sampaikan secara jujur berapa pun harta kekayaan yang kita miliki,” ajaknya.

Menurutnya, menyampaikan LHKPN secara jujur merupakan kewajiban setiap penyelenggara. Dan, itu sudah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau sampai ada yang disembunyikan, suatu saat pasti akan terbongkar.

Disinggung kenapa tidak dari sejak awal menyampaikan LHKPN, Puaddi mengaku itu bukan karena disengaja. Tetapi lebih karena persoalan miskomunikasi saja. Di mana kalau pada periode sebelumnya anggota DPRD Loteng menyampaikan LHKPN dipandu langsung pihak KPK. (kir)

Dikeluhkan, Kinerja Dokter RSUD Tripat Giri Menang (Suara NTB) – Kinerja dokter Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung Lombok Barat (Lobar) dikeluhkan pasien. Alasannya, hanya untuk sekedar berkonsultasi penindakan pasien, dokter yang dibutuhkan tidak ada. Akibatnya pasien harus antre hingga berjam-jam barulah mendapatkan penindakan.

Salah satu keluarga pasien bernama Jun dari Sekotong mengaku membawa bapaknya ke rumah sakit karena mengalami sakit parah pada bagian perut. Bapaknya dirujuk dari Puskesmas Sekotong, karena tak mampu ditangani, sehingga dirujuk ke rumah sakit. Ia membawa bapaknya sekitar pukul 19.00 lebih tiba di rumah sakit, setiba di rumah sakit langsung dimasukkan ke dalam IGD. Di sini para petugas medis menangani bapaknya, memberikan obat dan memasangkan infus. “Katanya mau diobservasi butuh waktu, kami menunggu di luar,”katanya.

Keluarga yang lain mengurus administrasi, karena bapaknya pasien miskin, sehingga menggunakan BPJS. Para petugas medis pun membawa bapaknya ke ruang radiologi untuk dironten, setelah itu dicek darahnya.

Bapaknya juga butuh darah, sehingga ia diminta mencari darah. Hingga proses ini selesai sekitar pukul 00.00 Wita, bapaknya belum juga dialihkan ke ruang perawatan. Petugas medis di ruang IGD beralasan, karena kondisi bapaknya lumayan parah, sehingga perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis. Ia bersama keluarga pun sabar menunggu, karena ia sendiri tak tahu sampai kapan para petugas medis dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis tersebut, pasalnya dokter tidak ada di rumah sakit.

Akibat tak kunjung mendapatkan hasil konsultasi dari dokter spesialis tersebut, bapaknya pun terpaksa dirawat selama semalaman (hingga pagi hari) di ruang IGD. Barulah pagi harinya bapaknya dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan penanganan. Kondisi ini jelasnya dikeluhkan oleh keluarga pasien, sebab penanganan bapaknya baru bisa dilakukan akibat menunggu konsultasi dokter yuang tak ada di rumah sakit.

Menanggapi keluhan keluarga pasien ini, Direktur RSUD Tripat Gerung Arbain Ishak, menegaskan, pasien yang dimaksud kondisinya lumayan parah, sehingga butuh observasi agak lama. Namun diakui, persoalan pelayanan medis khususnya dari dokter spesialis perlu dibenahi ke depan.“Iya sambil jalan saya mau perbaiki itu,” janjinya.

Pihaknya melakukan perbaikan dengan pendekatan kepada mereka, sebab diakui kendala yang dialami kehadiran dokter yang rendah, terutama dokter spesialis. Di RSUD Tripat jumlah dokter spesialis ada 19 orang. Namun mereka tidak semua stand by di rumah sakit sehingga pelayanan sedikit terganggu.

Untuk meningkatkan pelayanan dokter spesialis ini, pihaknya tengah menyiapkan rumah dinas di dekat rumah sakit. “Kami dapat satu lokal untuk perumahan dokter, dengan adanya rumah ini para dokter bisa stand by di sini,” ujarnya.

Ke depan, jelasnya, pihak rumah sakit akan mengharuskan mereka tinggal di rumah dinas. Terutama empat dokter spesialis yang melayani pasien. Sebab sejauh ini mereka ada yang job di luar. (her)

Untuk itu, ke depan pihaknya terus memacu pertumbuhan sektor pariwisata, karena dengan tumbuh dan berkembangnya pariwisata, akan bisa mendorong peningkatan penerimaan PAD dari sektor tersebut. “Untuk bisa mewujudkan hal itu, maka pemerintah daerah bersama dengan DPRD ikut mendukung dengan menyiapkan regulasi yang bisa mendorong perkembangan sektor pariwisata itu sendiri,” jelas politisi asal Partai Demokrat ini.

Di tempat yang sama, Kabid PBB dan DPHTB BPPD Loteng,

L. Jayaprana menambahkan, tahun ini PAD Loteng ditargetkan sebesar Rp.170 miliar. Dan, hingga bulan September ini sudah bisa tercapai sekitar 70 persen. Dengan sisa waktu yang ada, pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai.

I a menjelaskan, dari besaran target PAD sebagian besar memang bersumber dari sektor pariwisata, baik berupa pendapatan dari pajak dan retribusi hotel dan restoran. Juga dari sektor lainya, seperti dari PBB di kawasan pariwisata.

Selain itu, ujarnya, pariwisata Loteng bukan hanya soal

pariwisata bahari saja. Loteng juga punya potensi pariwisata alam serta sosial dan budaya.

Semuanya punya andil dalam mendorong peningkatan PAD Loteng. “Dengan semakin majunya sektor pariwisata di daerah ini, maka itu juga akan bisa mendorong peningkatan PAD di masa yang akan datang,” pungkas Jayaprana. (kir/*) (Suara NTB/kir)

TERIMA - Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar (kanan) menerima cinderamata dari ketua rombongan DPRD Jombang, Rabu (27/9).

Ribuan Randis di Lobar Nunggak PKB Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengaku terkejut membaca data yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Lobar dari 210 ribu kendaraan bermotor di Lobar 190 ribu di antaranya kendaraan bermotor dan 15 ribu kendaraan mobil.

Dari jumlah kendaraan ini kurang lebih 50 persen belum membayar pajak.

“Saya terkejut melihat data, hampir setengah (50 persen) belum membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan hampir 2500 lebih kendaraan dinas PNS belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB),” ujar bupati ketika menghadiri Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Sadar Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTB-UPPD Lobar, Rabu (27/9).

Bupati mengaku mengklarifikasi data ini ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(Bappenda) NTB, diakui memang data ini termasuk data lama, sehingga mungkin randis tersebut sudah ada di KLU dan Mataram, namun tercatat masih masuk di Lobar.

Karena itu dalam kesempatan itu iaberjanji akan memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) untuk berkoordinasi dengan kepala UPTB atau sebaliknya kepala UPTB berkoordinasi merekonsiliasi aset yang ada.

Jika hasil rekonsiliasi sudah semua sudah jelas, maka ia akan mewajibkan le-

wat Kepala BPKAD melunasi semua piutang pajak randis tersebut yang masuk menjadi randis di Lobar. Sebab, katanya, lucu juga sebab di APBD ada anggaran untuk pajak randis, namun dana itu tak tahu ke mana? ‘’Apakah memang dana yang ada itu dikemanakan lagi atau tidak, inilah yang perlu juga dicek.

Nanti saya akan minta BPKAD untuk segera menjadikan persoalan ini sebagai atensi,”tegasnya.

Pemda, kata bupati, seharusnya malu, di mana mewajibkan rakyat masyarakat

taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin. Kalau pertanyaan pemimpin yang bagaimana ditaat? Menurut orang di Lobar ini adalah pemimpin yang bisa memberikan keteladanan bagi masyarakat, termasuk dalam konteks pembayaran pajak kepada negara.

Lebih lanjutkan disebutkan ketua Icmi Lobar ini, capaian PAD dari kendaraan bermotor dan bea bali berkendaraan bermotor hingga 24 September baru mencapai 70 persen masih tersisa tinggal 3 bulan untuk mencapai 100 persen. Menurutnya untuk mencapai target ini adalah pekerjaan berat, namun dirinya siap mem-back up untuk membantu Pemprov NTB mencapai target dari sisi pajak kendaraan PNS. Sementara itu, Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi

menyatakan, angka kesadaran masyarakat Lobar wajib pajaknya tinggi, namun Lobar memiliki potensi terbesar ketiga di NTB dalam jumlah unit kendaraannya. Sehingga provinsi dalam menyalurkan dana bagi hasil setelah Kota Mataram, Lotim barulah Lobar paling besar. Tahun lalu bagi hasil mencapai Rp 48 miliar yang ditransfer oleh Pemprov NTB ke Lobar.

Pihaknya sudah bekerjasama dengan Bank NTB khusus bagi aparatur sipil negara membayar pajak melalui Bank NTB, pihaknya akan mengecek kendaraan milik ASN agar secara otomatis yang belum bayar pajak dipotong untuk bayar pajak.

Hal ini mulai berlaku di Pemprov NTB, diharapkan di Lobar bisa dilaksanakan. Sebab yang memiliki kendaraan sebagian besar dimiliki ASN. (her)

Berpolemik, Merger BPR Sebaiknya Dibatalkan

(Suara NTB/her)

SALURKAN - Penyaluran air di daerah Kuripan beberapa waktu lalu. Masih banyak kawasan di Lobar yang membutuhkan air bersih.

Pemda Lobar Salurkan Air ke Daerah Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) – Tahun ini kekeringan musim kemarau dirasakan semakin meluas. Banyak warga yang bermukim di area tadah hujan dan minim mata air mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ada 30 desa dari enam kecamatan yang terdampak musim kemarau. Untuk menangani kekeringan ini, pemda telah menyalurkan air bersih ke lokasi kekeringan, namun belum semua titik tertangani, karena belum ada yang melaporkan diri.

“Hingga saat ini kita sudah drop air. Tapi baru 10 desa yang bisa tertangani,” jelas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, Rabu (27/9).

Dirinya berharap, dengan turunnya hujan beberapa hari

terakhir menjadi pertanda kekeringan dapat terselesaikan. Untuk memudahkan penanganan kekeringan, Pemkab Lobar membagi instansi yang ada menjadi beberapa zona. Bersama banyak pihak, di antaranya PDAM Giri Menang, Basarnas, Dinas Sosial bahkan kepolisian telah menerjunkan bantuan air bersih di banyak titik kekeringan yang kritis.“ Kami kebagian di wilayah selatan terus berkolaborasi dengan instansi terkait seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM dan lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat. Kami juga ada program “bantu musala” yang sudah dikerjakan sejak Jumat lalu,” ujar Kapolres Lobar AKBP I Wayan Jiartana.

Ia menjelaskan, program

tersebut dimaksudkan untuk mencukupi ketersediaan air wudhu bagi umat Muslim yang hendak menunaikan ibadah di musala. Hingga saat ini pihaknya sudah menyelesaikan empat musala yang ada di Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, Desa di Kecamatan Kuripan dan Gerung.

Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Lobar Hartono Ahmad menyatakan sejauh ini terdapat 30 desa yang menglami kekeringan dengan ratusan dusun, kebanyakan desa juga belum melaporkan ke BPBD. Untuk penanganan kekeringan ini, selain dari BPBD ada juga ditangani melaui Disos, Damkar, PDAM, pemerintah provinsi dan pihak ketiga dalam hal ini Bank NTB. (her)

Polres Loteng Buru Tiga DPO Begal Warga Asing Praya (Suara NTB) Setelah berhasil membekuk enam pelaku begal spesialis warga asing, jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) kini masih memburu tiga pelaku lainnya. Ketiganya pun sudah masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Rabu (27/9) kemarin.

“Identitas para pelaku sudah kita kantongi. Dan, saat ini masih kita buru,” tegas Rafles. Ketiga DPO begal warga asing tersebut, merupakan bagian dari komplotan begal warga negara asing yang sebe-

lumnya berhasil dibekuk tim Opsnal Polres Loteng dalam operasi yang digelar sejak Minggu (24/9) lalu.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini memang tengah gencar melakukan operasi untuk memburu para pelaku begal warga negara asing yang selama ini kerap membuat resah warga asing yang berkunjung ke Loteng.

Pihaknya menargetkan, dengan gencarnya operasi tersebut aksi kejahatan dengan sasaran wisatawan asing bisa dicegah.

“Kasus-kasus begal kepada wisatawan asing semaksimal mungkin kita tekan,” ujarnya.

Selain operasi, pihaknya juga mengintensifkan kegia-

tan patroli, terutama di jamjam rawan dengan sasaran daerah-daerah yang selama ini kerap jadi lokasi kejahatan, mulai dari kawasan Pantai Selong Belanak hingga Pantai Kuta.

Jalur-jalur penghubung antar destinasi wisata yang ada juga terus diawasi. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi aksi kejahatan, terutama kejahatan dengan sasaran wisatawan asing. “Dalam hal ini, kita juga akan terus mengoptimalkan peran dan fungsi BKD di masing-masing desa.

Untuk membantu pengamanan wilayah desanya masingmasing,” tandas Rafles. (kir)

Praya (Suara NTB) Kisruh rencana merger (penggabungan) Perusahan Daerah (PD) Badan Perkreditan Rakyat (BPR) oleh pemerintah provinsi, direspons Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang meminta rencana tersebut dibatalkan saja daripada terus menuai polemik.

Apalagi kini sudah masuk ranah hukum.

Bahkan, menurut Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/9), pengelolaan PD. BPR sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke masing-masing kabupaten/ kota. “Misalnya, PD. BPR Praya, sudah serahkan saja pengelolaan ke Pemkab Loteng,” terangnya.

Dengan pola tersebut, peran pemerintah kabupaten tentunya akan lebih optimal lagi dalam membantu mendorong perkembangan PD. BPR bersangkutan, baik itu dari sisi manajerialnya maupun dari sisi permodalan. “PD. BPR kan dibentuk dengan Perda Provinsi. Sehingga peran pemerintah kabupaten/kota tidak bisa optimal,” jelasnya.

Tapi kalau nantinya PD. BPR diserahkan ke kabupaten/kota, maka peran kabupaten/kota bakal lebih lebih optimal lagi, karena kewenangan sepenuhnya ada di

tangan pemerintah kabupaten/kota sebagai pemilik modal utama PD. BPR bersangkutan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, sebelumnya. Dalam hal ini, pihaknya cenderung ingin pengelolaan PD. BPR diserahkan ke daerah masing-masing dengan pertimbangan supaya pengelolaannya bisa lebih efektif.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa lebih optimal memberikan dukungan.

Termasuk dalam hal dukungan penyertaan modal. Bahkan, DPRD Loteng dalam ini siap menambah penyertaan modal bagi PD.BPR Praya jika dibutuhkan.

Saat ini jumlah penyertaan modal Pemkab Loteng di PD. BPR Praya hampir mencapai Rp 12 miliar. Dengan penyertaan sebesar itu, PD. BPR Praya sendiri sudah mampu memberikan dividen dengan nilai cukup besar. Apalagi kalau ditambah, dividen yang akan diperoleh dari PD. BPR Praya bisa jauh lebih besar lagi. “Sekarang ini penyertaan modal daerah di PD. BPR baru Rp 12 miliar. Bila perlu, kita tambah menjadi Rp 30 miliar.

Supaya dividen bisa lebih besar lagi,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (kir)

Penghapusan Piutang PBB Harus Hati-hati Giri Menang (Suara NTB) – Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 30 miliar di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum mampu dituntaskan.

Pasalnya untuk menghapus piutang PBB ini tidak bisa gerasak-gerusuk. Pemda harus berhati-hati melalui legal formal (regulasi) yang jelas, saat ini Bappenda Lobar tengah menyusun regulasi untuk penghapusan PBB tersebut. Sebab jika tak ada regulasi yang jelas, maka pemda akan melanggar aturan dalam penghapusan temuan piutang tersebut.

“Terkait temuan PBB hasil limpahan KPP Pratama hampir seluruh Indonesia belum tuntas, karena untuk menghapus piutang itu tidak bisa gerasakgerusuk, harus hati-hati harus ada regulasinya,” kata Kepala Bappenda Lobar, Hj. Lale Prayatni, Rabu (27/9).

Dijelaskan pihaknya tengah menyusun regulasi dalam rangka penghapusan piutang PBB senilai Rp 32

miliar, termasuk piutang di KLU dan Mataram. Terkait progres pemetaan wajib pajak yang menunggak PBB yang dilakukan Kepala Dinas PPKD sebelumnya, diakui Lale belum final. Untuk melakukan itu, belum ada regulasi yang mengatur, sehingga perlu dibuatkan regulasi. “Kalau tidak ada regulasinya nanti langgar aturan,” jelasnya.

Target penyelesian temuan ini, pihaknya menjanjikan selesai tahun depan. Sebab pihaknya perlu serah terima dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara, terkait piutang pajak tersebut.

Sebab piutang ini termasuk peninggalan di Kota Mataram dan Lombok Utara.

Diakuinya, hal ini berat untuk diselesaikan oleh Bappenda, namun pihaknya akan mengupayakan penuntasannya. Pihaknya perlu menelusuri tanah di lokasi tertentu, pihaknya perlu telusuri siapa yang punya. Sebab bisa saja berpindah tangan dan harus berhati-hati. (her)

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Dialog Regional PKP SPM

Dikbud Sumbawa Sampaikan Keberhasilan PKP SPM Dikdas

(Suara NTB/arn)

Sekdis Dikbud Sumbawa Irin Wahyu Indarni menyerahkan roadmap pemenuhan SPM di Sumbawa.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) menyelenggarakan kegiatan Dialog Regional Pemangku Kepentingan (RPK). Yang diha-

diri perwakilan kabupaten mulai dari Bali, NTT, NTB dan daerah lainnya di Mataram, 26-27 September 2017. Hadir pula perwakilan Uni Eropa.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten

Mitra Pengelola Dana PHDG Siap Lakukan Pengembalian Taliwang (Suara NTB) Sebanyak delapan mitra yang dipercaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengelola dana pengaman harga dasar gabah (PHDG) tahun 2017 telah menyatakan kesanggupannya melakukan pengembalian.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) KSB, Ir. Amin Sudiono mengatakan, batas waktu pengembalian dana PHDG tahun 2017 akan jatuh tempo pada 31 November mendatang. Meski demikian sejumlah mitra telah meng(Suara NTB/dok) hadap ke dinas menyataAmin Sudiono kan diri akan mulai melakukan pengembalian dalam waktu dekat.

“Sudah ada dua mitra yang datang. Mereka bilang akan menyelesaikannya bulan depan,” terangnya, Rabu (27/9).

Untuk mitra lainnya, ia mengungkapkan, baru akan melakukan penyetoran pada awal bulan November. Mereka pun berjanji akan menuntaskan sebelum tenggat waktunya berakhir. “Jadi secara umum tidak ada masalah. Mereka semua sudah menyampaikan kesanggupannya,” klaim Amin.

Menurutnya, mitra pengelola dana PHDG tahun ini sangat patuh. Sebab sebelumnya pemerintah melakukan seleksi secara ketat terhadap mereka. Di samping itu dinas juga terus mewanti-wanti para mitra agar tidak melewati batas waktu pengembalian yang telah disepakati dalam nota kesepahaman. “Mereka kan punya jaminan untuk dapat mekases dana itu. Nah kami sampaikan kepada mereka bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang telat mengembalikan, karena akan langsung kita lakukan proses lelang terhadap jaminannya,” cetus Amin.

Dana PHDG yang disalurkan Pemda KSB untuk membantu kestabilan harga gabah di tingkat petani pada tahun 2017 ini sekitar Rp 2,5 miliar. Amin menyampaikan, masing-masing mitra mengakses dana tersebut dengan angka berbeda sesuai kesanggupan mereka. Adapun kisarannya antara Rp 200 juta sampai Rp 700 juta. “Jaminan yang mereka siapkan lebih besar dari nilai anggaran yang diakses. Jadi kalau mereka tidak mengembalikan maka akan rugi sendiri kalau sampai dilelang jaminannya,” pungkasnya.

Sementara itu ditanya mengenai mitra pengelola dana PHDG tahun 2010 hingga 2013 yang masih menunggak pengembalian. Amin menyebutkan, pihaknya terus melakukan penagihan. Setidaknya ada 11 mitra yang masih menunggak pengembalian dana PHDG yang disalurkan Pemda KSB dalam 3 tahun tersebut. “Kita tetap menagih mereka sampai sekarang,” tegasnya.

Ia menyatakan, jika pada tahun 2017 ini para mitra yang menunggak tak kunjung melakukan pengembalian. Maka kasusnya akan dilimpahkan ke Majelis Pertimbangan Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (MP TPTGR) untuk disidangkan.

“Nah kalau tidak bisa diselesaikan juga tentu upaya hukum bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka,” cetusnya.

Dana PHDG tahun 2010 hingga 2013 yang hingga kini masih berada di tangan mitra pengelola itu masih terhitung besar.

Dari sekitar Rp 3 miliar yang digelontorkan Pemda KSB dalam 3 tahun tersebut, baru Rp 1,48 miliar yang dikembalikan.

“Masih ada setengahnya di tangan mitra. Dan itu tetap akan kita tuntut pengembaliannya,” tukas Amin. (bug)

Penanganan Kasus Tiga Desa di KSB Terus Berlanjut Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Daerah (Itda) Sumbawa Barat terus akan menindaklanjuti kasus dugaaan penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun 2016 lalu di tiga desa yang dilaporkan oleh warganya. Bahkan dari tiga kasus tersebut, saat ini tersisa tinggal satu desa yang belum menyelesaikan apa yang menjadi temuan tim Pemeriksaan Khusus (Riksus).

Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (27/9) mengatakan, khusus untuk desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, saat ini kasusnya sudah dianggap selesai. Karena selesih harga yang dilaporkan dan menjadi asal permasalahan sudah dijelaskan. Dimana hasil penjelasan bahwa selisih harga tersebut sudah diperuntukkan untuk bangunan yang lain. Dengan kata lain dalam kasus ini, dianggap tidak terjadi kerugian negara didalamnya.

“Khusus untuk desa Sekongkang Bawah sudah kita anggap selesai mengingat hasil klarifikasi lapangan yang kita lakukan sudah diselesaikan,” ungkapnya.

Sementara untuk desa Mantun lanjut dia, saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini sifatnya untuk mengetahui secara detail, terkait masalah pembangunan gapura. Karena dalam pembangunannya, diduga ada indikasi selisih harga sekitar Rp. 10 juta. “Untuk desa Mantun kita masih hitung dulu oleh tim tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terkait selisih harga tersebut,” ungkapnya. Sementara Desa Belo, Kecamatan Jereweh saat ini untuk STS pajak sudah selesai sekitar Rp 80 juta. Hanya saja saat ini tersisa tinggal satu item yang belum selesai yakni masalah sepeda motor yang saat ini belum juga dibayarkan.

Ia menambahkan, terhadap kendaraan ini, pihaknya masih memberikan waktu hingga bisa diselesaikan oleh pihak desa. Apabila nantinya tidak juga bisa diselesaikan, maka akan diajukan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan akan disidangkan di Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR).

“Kita masih memberikan waktu untuk bisa diselesaikan sebelum kita buat LHP dan kita sidangkan. Apabila tidak juga direspon dengan baik maka kita akan serahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tandasnya. (ils)

Sumbawa yang diwakili Sekretaris Ir. Irin Wahyu Indarni didampingi Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMD, Amir Mahmud, ME, menyampaikan beberapa hal terkait hasil pelaksanaan Program PKP SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa.

Di antaranya agenda pemenuhan SPM Dikdas sudah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Kemudian rencana strategis (Renstra) Dinas Dikbud maupun RKJMS (Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah). Selanjutnya, pemenuhan SPM Dikdas sudah terfocus dalam RKA dan DPA Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa.

“Kami yakin bahwa pemenuhan SPM Dikdas akan bisa dicapai sesuai target yang telah ditetapkan,” terang Irin.

Keberhasilan lainnya, Sumbawa telah mampu menggerakan dunia usaha untuk ikut terlibat dalam pemenuhan SPM Dikdas.

Salah satunya dengan PT Sumbawa Juta Raya (SJR). Perusahaan pertambangan dengan wilayah konsesi di Kecamatan Ropang dan Lenangguar ini mengadakan buku referensi dan buku teks sesuai standar yang telah ditetapkan kelayakannya untuk masyarakat di sekitar tambang.

Meski demikian, Sekdis juga menyampaikan kendala utama pemenuhan SPM yakni penyediaan guru. Hingga kini pemerintah pusat masih melakukan moratorium penerimaan guru.

Pada sesi akhir kegiatan dialog itu, Sekdis menyerahkan dokumen Roadmap pemenuhan SPM Dikdas kepada perwakilan Kemdikbud.

Amir Mahmud menambahkan, menambahkan, melalui program PKP SPM, Dinas Dikbud Sumbawa telah memiliki modal besar untuk merealisasikan pemenuhan SPM. Langkah tersebut didukung oleh data yg lengkap, terukur dan valid. Kemudian kesadaran semua pihak juga telah muncul yang bisa menjadi modal besar untuk digerakkan pada upaya pemenuhan SPM. Dalam kegiatan tersebut, lanjut Amir, Kabupaten Sumbawa mendapat apresiasi karena telah mampu mengintegrasikan upaya pemenuhan SPM ke dalam RPJMD dan Renstra. Bahkan lebih jauh dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah. Kasubag PK BMD juga menyampaikan pesan optimis kepada seluruh

(Suara NTB/arn)

Amir Mahmud menyampaikan keberhasilan SPM dalam forum dialog regional di Mataram. perwakilan yang hadir pada kegiaatan tersebut. Melihat trend anggaran telah focus dan terarah untuk pemenuhan SPM. “Sebagai contoh, dari anggaran tahun 2017, Insya Allah, kebutuhan buku sekolah sudah bisa dipenuhi selurun-

ya. Kebutuhan anggaran anggaran yang masih relatif besar adalah pemenuhan RKB untuk SD/MI, meubeler SD/MI dan SMP/MTs, dan Ruang Lab beserta peralatan praktek untuk SMP/MTs,”tukas birokrat muda Sumbawa ini. (arn/*)

Bupati KSB Minta MacMahon Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, telah bertemu dengan manajemen PT MacMahon Indonesia. Dalam pertemuan itu, Musyafirin mengaku menyampaikan sejumlah harapan pemerintah dan masyarakat KSB kepada perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang akan mengelola departemen penambangan di proyek tambang Batu Hijau tersebut.

”

Saya minta perusahaan komit dengan harapan kita itu H. W. Musyafirin “Tadi kita bertemu. Kita perkenalan dengan manajemennya. Yang hadir Presdir (presiden direkturnya) dan manajemen site-nya di Batu Hijau,” terang bupati kepada sejumlah wartawan, Rabu (27/9).

Ia mengatakan, kepada manajemen PT MacMahon Indonesia setidaknya ada lima harapan yang ia sampaikan. Diantaranya memperbaiki pola komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, konsisten terhadap setiap informasi perusahaan, memprioritaskan masyarakat lokal dalam penyerapan tenaga kerjanya, ko-

mitmen terhadap lingkungan dan terakhir mengenai pemberdayaan masyarakat terutama terhadap masyarakat lokal.

“Jadi kita sampaikan semuanya dan saya minta perusahaan komit dengan harapan kita itu,” cetusnya.

Mengenai pola komunikasi, dijelaskan bupati, perusahaan harus dapat membangun komunikasi dengan seluruh pihak. Tidak saja kepada pemerintah namun juga kepada masyarakat karena dalam beraktivitas perusahaan akan turut pula bersinggungan dengan pihak di luar. Demikian pula dengan konsitensi terhadap se-

(Suara NTB/ist)

PRESDIR MACMAHON - Bupati KSB, H. W. Musyafirin foto bersama Presdir PT Macmahon Indonesia Mike Fisher (baju kemeja) dan Tim Nolan Manajemen Batu Hijau. tiap informasi terhadap setiap mungkin angkatan kerja lokal tambang jadi prioritas,” tegasnya dalam operasionalnya di Batu orang nomor satu di KSB ini. kebijakan perusahaan.

Ia optimis, kehadiran PT Mac“Soal informasi ini saya bilang Hijau. “Tentu kita sangat berjangan di atas beda di bawah harap perusahaan ini bisa me- Mahon Indonesia di proyek tamjuga beda. Jangan buat simpang manfaatkan potensi angkatan bang Batu Hijau akan memberikan manfaat tidak saja bagi opsiur informasi itu terutama yang kerja lokal,” ujarnya.

Selanjutnya terhadap pember- erasional perusahaan, tetapi juga berhubungan dengan ketenagakdayaan masyarakat, khusus hal bagi pemerintah dan masyarakat erjaan,” tegasnya.

Meprioritaskan masyarakat ini menurut bupati, perusahaan KSB sebagai daerah penghasil. lokal, bupati menekankan, hal memiliki kewajiban. Hanya saja “Saya kira pertemuan tadi mentersebut harus menjadi per- ia meminta pelaksanaannya leb- jadi awal yang baik dilakukan hatian serius PT MacMahon. ih ditingkatkan lagi terutama MacMahon dan terkait harapan Pasalnya kehadiran perusa- dalam pengembangan ekonomi kita, saya harap perusahaan haan tersebut diharapkan masyarakat. “Dan saya khusus- bisa menjalankan semuanya,” mampu menyerap semakismal kan masyarakat sekitar lingkar pungkas bupati. (bug)

Tinggal Dua Proyek Masih Proses Tender Sumbawa Besar (Suara NTB) Menginjak akhir bulan September ini, masih tersisa dua proyek yang masih dalam proses tender di Kabupaten Sumbawa. Proyek tersebut yakni pengadaan trail Bagian Umum Setda Sumbawa dan Pasar Modern Brang Bara.

Sebagaimana disampaikan Kabag LPBJP Setda

Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos saat ditemui wartawan, Rabu (27/9) kemarin.

Pengadaan trail ini anggarannya bersumber dari APBD sekitar Rp 500-an juta. Kemudian Pasar Modern Brang Bara dananya sekitar Rp 6 miliar dari dana TP Kementerian Perdagangan.

“Tinggal dua saja yang masih dalam proses tender,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk pengada-

an trail ini masih proses tender pertama yang mulai ditender bulan lalu. Dimana adanya keterlambatan lantaran sebelumnya spesifikasi trail diharapkan dari ekatalog. Namun setelah dicek ternyata spesifikasi yang diinginkan tidak ada di ekatalog. Sehingga harus melalui proses tender.

“Kenapa terlambat proses tendernya, karena tadinya spesifikasinya mungkin diharap-

kan ada di ekatalog. Tapi setelah dicoba buka di ekatalog, tidak ada spek yang diinginkan,” tukasnya.

Meskipun demikian, sekarang tengah dalam proses mengunggah penawaran. Artinya sudah mulai ada orang yang menawar. Pihaknya optimis pengadaan ini akan bisa terlaksana, karena ada banyak peminat yang melakukan penawaran.

Sedangkan Pasar Modern Brang Bara saat ini sedang dalam proses tender ketiga, setelah sebelumnya dua kali gagal. Hari ini pukul 16.00 Wita adalah batas terakhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran bagi pihak pihaknya. Pihaknya berharap supaya dalam tender ketiga Pasar Brang Bara ini sudah bisa terlaksana. (ind)

Kerjasama Kegiatan Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Berprestasi di Tingkat Nasional

Kadis Dikbud Apresiasi Prestasi SMP Negeri 1 Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sudirman menyerahkan penghargaan kepada siswa SMPN 1 Sumbawa yang berprestasi.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Sudirman S.Pd, mengapresiasi prestasi yang ditunjukkan para siswa SMP Negeri 1 Sumbawa.

Khususnya dalam lima mata lomba skala nasional. Yakni dalam Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN), Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN), lomba kontes pidato Pendidikan Agama Islam (PAI), Lomba Tingkat Lima (LT V) Pramuka dan lomba tata kelola mutu sekolah jenjang SMP 2017.

Diketahui, dalam bidang LPSN, SMP Negeri 1 Sumbawa, sukses menjadi finalis nasional.

Dari lima karya yang dikirim, dua

di antaranya sukses bersiang dengan 1.162 karya siswa terbaik se Indonesia. Karya tersebut berjudul kajian pengamatan mengenai kehidupan cacing kapal (Teredo Navalis) Di pesisir pantai kota Sumbawa Besar, milik Husniah Azriani, siswi kelas VIII. Yang kedua berjudul Uji aktivitas madu hutan Sumbawa sebagai senyawa anti bakteri Escherichia Coli, staphylococcus Aureus dan Vibrio Sp. Milik Annisa Safira Azzahra dan Sita Amira Syarifah. Kedua-duanya pelajar kelas VIII. Penetapan ketiganya sebagai finalis berdasarkan SK Kemendikbud nomor 4242/d3/ KP/2017 tertanggal 22 September 2017 yang dikirim via email.

SK tersebut tentang penetapan finalis Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN).

Kemudian dalam bidang OLSN, SMP 1 Sumbawa menempatkan Jane Christy Yongasa dan Kanaya Putri Hardanti sebagai finalis Nasional. Jane di bidang story telling dengan naskahnya yang berjudul the goddess of silkworm.

Sedangkan Kanaya dalam bidang debat bahasa Indonesia dengan naskahnya yang berjudul Ayo Ciptakan Kedamaian melalui ke Bhinekaan. Penetapan keduanya berdasarkan SK kemendikbud No 4241/D3/KP/2017 tentang penetapan finalis OLSN SMP 2017. Tertanggal 22 September 2017. Para finalis dijadwalkan berkompetisi kembali di Jogjakarta pada 23-27 Oktober mendatang.

Sementara dalam lomba kontes pidato Pendidikan Agama Islam (PAI), SMPN 1 menempatkan Nurul Intan Fadillah sebagai wakil NTB di tingkat Nasional.

Nurul dipastikan sebagai pelajar Sumbawa pertama yang sukses tembus Nasional. Sesuai jadwal, Nurul akan menghadapi lomba selanjutnya di Aceh pada 9-14 oktober 2017 mendatang.

Dalam bidang ke-Pramukaan, sekolah yang dipimpin Sri Irianti M.Pd ini, juga juga berhasil menjadi wakil NTB di lomba tingkat V di Cibubur, 21-28 Oktober mendatang. Keterwakilan Regu Elang Gudep 01.005 ini set-

(Suara NTB/arn)

Foto bersama Kadis Dikbud dengan Kepala Sekolah dan siswa berprestasi SMP Negeri 1 Sumbawa. elah ditetapkannya sebagai juara I pada lomba tingkat IV atau tingkat Provinsi belum lama ini.

Sedangkan dalam hal mutu, SMP 1 juga sukses menjadi finalis lomba tata kelola mutu sekolah tingkat SMP tahun 2017. Pada lomba yang diumumkan Agustus 2017 lalu itu, SMP 1 bersaing dengan 514 sekolah se Indonesia. Atas prestasi tersebut, pihak sekolah mendapat penghargaan yang diterima langsung oleh kepsek pada 4 Agustus 2017 lalu.

Atas prestasi yang membanggakan tersebut, Kadis Dikbud didampingi Kabid Pembinaan SMP, Hasbullah, S. Pd, menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada pihak sekolah. “Mewakili

pemerintah daerah, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak sekolah atas pembinaan selama ini. Juga kepada orang tua,” ujarnya. Seraya berharap prestasi tersebut jangan terhenti sampai di final. Melainkan dapat ditingkat lebih baik lagi sehingga sukses keluar sebagai juara. Tentunya pembinaan dan persiapan harus dimaksimalkan lebih baik lagi.

Bagi siswa yang berhasil ke nasional akan diberikan reward atau penghargaan. Apalagi sampai berhasil menjjadi Juara. Sebagai motivasi bagi siswa siswa se Kabupaten Sumbawa untuk makin berprestasi mengahrumkan nama sekolah dan daerah ini di kancah nasional. (arn/*)

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

Dinsos Tak Punya Anggaran Rawat ODGJ yang Dipasung Dompu (Suara NTB) Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Drs. Abdul Haris, mengaku pihaknya tidak memiliki anggaran khusus untuk merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung. Ini menjadi kewenangan penuh Dinas Kesehatan (Dikes). Dinsos hanya mendata jumlah ODGJ dan mengkoordinasikannya.

“Yang dipasung ini ditangani oleh Dikes untuk pembiayaanya, kalau dari Dinsos hanya melakukan pendataan saja dan kita koordinasi dengan Dikes,” katan(Suara NTB/jun) ya kepada Suara NTB di ruAbdul Haris ang kerjanya, Rabu (27/9).

Tahun 2017 ini jumlah ODGJ yang ditemukan baru 18 orang, dan kemungkinan masih terdapat ODGJ yang disembunyikan pihak keluarga. Sementara ODGJ yang sudah mendapat perawatan tak diketahuinya secara pasti, termasuk upaya perawatan yang sudah dilakukan Dikes.

Tak adanya anggaran Dinsos dan terbatasnya anggaran Dikes diakui sangat menghambat program pemerintah provinsi untuk menjadikan NTB bebas pasung, khususnya di Kabupaten Dompu. “Cuma kendalanya itu ada keterbatasan biaya,” ujarnya.

Selain dihadapkan pada persoalan anggaran tambah Abdul Haris, Dikes juga kerap mendapat penolakan dari pihak keluarga ketika berupaya merawat ODGJ, sehingga keberadaan ODGJ yang sebagian besar masih usia produktif itu sulit ditekan. “Kendalanya kadang-kadang dari pihak keluarga juga, sudah ada kesiapan dari Dikes tapi keluarga tidak bersedia untuk memberikan ijin,” jelasnya.

Sementara itu Kabid P2P Dikes, Maman, Skm., MMkes., yang ditemui sebelumnya mengaku Tahun 2017 ini sudah 7 orang ODGJyang ditangani, sisanya belum bisa dirawat lantaran terbatasnya anggaran yang dimiliki.

Mengingat pemasungan ODGJ ini merupakan fenomena sosial, menurutnya, yang lebih bertanggung jawab terkait anggaran perawatannyaialah Dinsos.Pihaknya terlibat karena memang ODGJ ialah pasien yang membutuhkan perawatan medis. “Kalau masalah pasung itu kan sesungguhnya masalah sosial, harusnya dinas sosial yang harus menyiapkan anggaran, kita kan dari segi perawatan karena statusnya sebagai pasien ODGJ,” pungkasnya. (jun)

Rendah, Kesadaran Masyarakat Membayar PBB Dompu (Suara NTB) Sekretaris Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah, mengatakan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat rendah, bahkandiantara mereka menolak untuk membayar kewajibanya. Padahal PBB merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa.

“Masyarakat umum ini yang kadang-kdang menolak untuk membayar PBB padahal itu suatu kewajiban terhadap negara,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/9).

Menyikapi hal itu Beppenda berencana mengambil tindakan tegas, salah satunya memberi denda bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hanya memang sebelum langkah itu diambil hingga beberapa waktu kedepan ia masih menunggu niat baik masyarakat.

Menurutnya, beban PBB yang diminta pada masyarakat itu pun tidak cukup besar,sangat tergantung luas dan rumah yang ditempati, paling rendah Rp 5 ribu-Rp 150 ribu/tahun. “Dendanya itu hanya 2 persen dari nilai tagihan. Ini kita belum melakukan denda karena kita masih berharap kesadaran untuk mau membayar,” ujarnya.

Armansyah menyebutkan, dari total 84.000 wajib pajak dengan target realisasinya 1,3 miliardini yang baru teralisasi hanyasekitar Rp 500 juta. Ini jauh dari separuh target yang ditetapkan.Karenanya dengan sisa waktu yang ada di Tahun 2017 pihaknya harus menggejot masyarakat segera melakukan pembayaran.

Karena bagaimana pun meski nilai PBB ini kecil namun kontribusinya untuk pembangunan daerah sangat besar. “Jangan kita mengandalkan kiriman pusat, mestinya dampak dari pekerjaan Bupati yang meningkatkan pendapatan masyarakat melaui jagung itu mestinya penerimaan pajak kita berimbang,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan juru pugut tambah Armansyah, engganya masyarakat membayar PBB dikarena beberapa hal, diantaranya kebutuhan keluarga yang belum mencukupi, biaya sekolah anak-anak dan bebrbagai alasan lainya. Yang jelas persoalan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibanya.

“Padahal ndak terlalu besar harga sebungkus rokok pun ndak sampai kalau hanya Rp 10 ribu, intinya kurang kesadaran,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Atap Ruang SDN di Bima Ambruk Seketika Bima (Suara NTB) Empat atap ruang SDN Inpres Lesu desa Raba Kecamatan Wawo, tiba-tiba ambruk seketika, pada Rabu (27/9) pagi. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Puluhan siswa cepat dievakuasi ke tempat aman.

Ambruknya atap empat ruang, yang terdiri dari tiga ruang kelas belajar (RKB) dan satu ruang kantor (guru, red) tersebut, diduga disebabkan tidak kuatnya material kayu, akibat pergeseran tanah. Karena sekolah itu berada di areal perbukitan.

Guru sekolah setempat, Abdul Karim S.Pd mengaku ambruknya empat ruang tersebut terjadi sekitar pukul pukul 06.50 wita. Beberapa menit sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kejadiannya beberapa menit sebelum mulai KBM. Saat hendak masuk ke ruangan tiba-tiba atapnya ambruk. Untungnya semua siswa belum masuk ke ruangan,” katanya.

Menurutnya, ambruknya ruang atap bangunan tersebut, diduga material atap, yang tidak kuat menahan tanah yang terus bergeser. Karena selain atap ruang. Pergesaran

tanah tersebut juga membuat tembok bangunan sekolah mulai retak.

“Ruang ini baru saja di rehab untuk kualitasnya masih kuat. Namun karena kemungkinan pergeseran tanah membuatnya cepat lapuh,” ujarnya.

Ia berharap, persoalan tersebut segera diatasi oleh pemerintah daerah atau OPD teknis terkait. Agar bisa turun melakukan peninjauan dan mencarikan solusi, sehingga aktivitas sekolah kembali berjalan normal.

“Kami sudah usulkan agar sekolah ini dipindahkan ke tempat lain. Namun hingga saat ini belum terealisasi juga,” terangnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman M.Si, mengakui ambruknya ruang atap sekolah tersebut. Bahkan pihaknya telah turun ke lokasi.

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Nampak guru sedang mengevakusasi para siswa, pada saat ambruknya atap ruang sekolah SDN Inpres Lesu Desa Raba Kecamatan Wawo, Rabu (27/9).

“Kita sudah turun ke lokasi. ada empat ruang yang ambruk,” katanya.

Menurutnya, langkah

awal yang dilakukan pihaknya adalah mendata seluruh kerusakan serta kerugian yang dialami. Untuk dilapor-

kan kepada Bupati Bima, kemudian, diteruskan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (uki)

Butuh Kerja Kolektif Keberadaan Perusda Tak Sumbang PAD bagi Dompu Hapuskan Status Bima sebagai Zona Merah Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE mengaku prihatin pandangan masyarakat secara nasional terhadap Bima. Yang memandang daerah Bima, tidak jauh dari persoalan kekerasan dan terorisme.

“Secara nasional Bima dipandang sebagai daerah sarang teroris dan rawan terjadinya konflik. Padahal sebenarnya Bima tidak seperti itu,” kata Wawali saat membuka dialog publik, bertema damai Bima untuk Indonesia, menangkal radikalisme dan terorisme, diaula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (27/9).

Dikatakannya, kasus penembakan dua anggota Polres Bima Kota. Yang ditembak orang tak dikenal saat menggantar anaknya ke sekolah dalam waktu dan lokasi yang berbeda, belum lama ini, menambah daftar zona Bima yang tidak aman.

“Kita mengecam tindakan ini. Padahal kita sudah deklarasikan Bima bukan zona merah atau tidak aman, belum lama ini. Tapi disatu sisi dimata nasional sudah dibentuk yang lain, dengan adanya kasus penembakan ini,” katanya.

Selain itu, Wawali mengaku miris melihat dan memantau masyarakat yang

memanfaatkan media sosial (medos). Karena dijadikan menebar kebencian dan saling menjelekkan satu sama lain. “Kita tidak ingin seperti ini. Walau ada perbedaan tapi Bima harus tetap sejuk,” katanya.

Diakuinya, saat ini diperlukan langkah-langkah yang tepat, untuk mencari tahu akar pemasalahannya serta memformulasikan rumusan atau mencari jalan keluar agar citra Bima kembali positif. “Saya mengapresiasi diskusi publik ini. Upaya sedikit demi sedikit, citra negatif tentang Bima harus dihapuskan,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong langkah aparat berwenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. serta mengandeng semua unsur agar mengembalikan citra Bima yang positif secara pelan-pelan. “Dibutuhkan kerja kolektif. Ini tantangan yang dihadapi agar Bima kembali aman dan nyaman,” pungkasnya.

Diskusi publik tersebut digelar Rumah Cita Bima.

Hadir sebagai pemateri antara lain Ketua FUI Bima, Ustad Asikin Lc, Kemenag Kabupaten Bima, Syech Fathurahman serta perwakilan Polres Bima Kota. Dan dihadiri Mahasiswa dan, Pemuda dan masyarakat umum. (uki)

(Suara NTB/uki)

DISKUSI PUBLIK - Peserta yang menghadiri diskusi publik menangkal radikalisme dan terorisme, di aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (27/9).

Dompu (Suara NTB) Sekretaris Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah, mengungkapkan Perusahaan Daerah (Perusda) Dompu sama sekali tidak menyumbang profit untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal untuk operasional perusahaan pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran.

Parahnya, informasi terakhir yang diterima, Perusda malah mengalami kerugian.

“Belum ada saya lihat profit yang diberikan perusahaan daerah, malah kalau saya lihat lebih ada yang rugi,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/9).

Dalam beberapa kali rapat umum bersama pemegang saham juga belum ada kejelasan soal pengaturan pengelolaanya.

Apalagi untuk pembagian ke daerah. Pihaknya juga menganggap aneh jika Perusda mengalami kerugian. Sebab, beberapa item yang dikelola seperti

(Suara NTB/jun)

Armansyah SPBU, wisma dan sebagainya tampak aktif beroperasi.

Berbeda halnya dengan PDAM, yang mana pemerintah tidak terlalu banyak mengharapkan profit karena mereka mengedepankan pelayanan.

“Tapi kalau perusahaan daerah yang mengelola usaha

seperti SPBU dan sebagainya rasanya aneh kalau itu merugi. Kenapa orang mau menjual bensin dalam bentuk botolbotol berarti ada keuntungan, kenapa dengan pola SPBU kita tidak bisa dapat keuntungan dalam arti memberi kontribusi yang lebih baik ke daerah,” ujarnya.

Mengingat belum adanya kontribusi nyata yang diberikan perusda terhadap PAD Dompu tersebut, Armansyah berharap para pihak perlu turun tangan untuk mengevaluasi kembali tehnis pengelolaanya. Perusda lanjut dia, mestinya mau belajar dari perusda-perusda daerah lain yang bisa berkontribusi untuk daerahnya.

“Ya harus banyak belajar, melihat daerah lain supaya kita maju, kemarin HBY sudah banyak bergerak untuk jagung dan sebagainya, perusda mungkin juga bisa berperan aktif karena pemda juga memfasilitasi dengan modal,” pungkasnya. (jun)

DAK DPPKB Dompu Juga Dipotong Akibat Terlambat Diserap Dompu (Suara NTB) Tidak adanya pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kabupaten Dompu menjadi salah satu penyebab lambannya penyerapan anggaran tahun 2017. Keterlambatan ini menyebabkan Rp 300 juta dari Rp 800an juta total DAK fisik di DPPKB terancam dipotong akibat melewati batas waktu penyerapan.

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (27/9) kemarin, mengakui ada program pengadaan perlengkapan kerja kader KB tingkat Desa dan subnya senilai Rp 300 juta yang sudah melewati batas waktu yang diperpanjang hingga 31 Agustus 2017 lalu masih dalam tahap proses tender di ULP Setda Dompu. Karena telah melewati batas waktu, disepakati akan dilanjutkan ke tahap penandatangan kontrak apabila ada kepastian anggarannya. “Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kementrian Keuangan,” katanya.

Diakui Gatot, program lelang ini diajukan pihaknya sejak Juni 2017 lalu untuk ditender. Molornya kegiatan ini disebabkan beberapa hal dan diantaranya karena pihaknya harus melihat standar harga di pasaran. Karena kegiatan ini tidak masuk dalam katalog yang sudah ada standar harga bakunya.

Sementara standar harga pengadaan tahun 2016 mengacu standar harga tahun 2015. “Kita tidak ingin jadi masalah kemudian, makanya kita lebih teliti,” katanya.

Karena hanya pengadaan, kata Gatot, diperkirakan pihaknya bisa diselesaikan walau setelah APBD Perubahan 2017. Namun muncul instruksi dan ketentuan soal penyerapan DAK hingga 75 persen dari 30 persen dana transfer tahap pertama. Sementara di Dinas PPKB sendiri tidak memiliki pejabat pengadaan dan harus minta bantuan pejabat pengadaan di ULP Setda. Di ULP sendiri banyak kegiatan yang menjadi tanggungjawab untuk diselesaikan.

“Karena orang yang kita mintai bantuan, kita tidak bisa mendesak dan kontrol terlalu jauh. Kalau ada pejabat pengadaan sendiri, kita bisa memonitor kemajuan pekerjaannya,” katanya.

Paket perlengkapan kerja kader KB tingkat Desa dan posyandu ini, diakui Gatot, sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi kader. Tidak terkait langsung dengan pelayanan KB di lapangan. Karena pengadaan obat – obatan dan alat kontrasepsi, tidak diadakan di Kabupaten. Tapi diadakan oleh Provinsi dan daerah hanya menerima penyaluran.

Dengan dipotongnya DAK fisik untuk Dinas PPKB, maka bertambah alokasi anggaran untuk Kabupaten Dompu yang dipotong tahun 2017. Termasuk juga anggaran pengadaan sampan/perahu di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 840 juta, dan pembuatan dermaga terapung menuju pulau Satonda di Pekat senilai Rp 400an juta di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (ula)

HBY Protes Keberadaan Panggung Budaya Disbudpar Dompu (Suara NTB) Keberadaan panggung hiburan budaya yang dibangun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu di depan kantornya mendapat sorotan banyak pihak. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) pun ikut keberatan terkait lokasi panggung dan memprotesnya dengan tidak menghadiri acara Festival Ngahi Rawi Pahu 2017 yang memanfaatkan panggung ini.

Pada acara lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Senin (25/9) lalu, HBY mengungkapkan, protesnya atas lokasi bangunan panggung kesenian dan budaya di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu.

“Saya diundang resmikan festival di dinas Budpar. Karena saya tidak pernah diajak bicara bikin panggung depan jalan itu, saya tidak mau datang. Ditanya kenapa? Saya protes. Bikin panggung di situ.

Coba dia bikin di taman Kota situ,” ungkap H. Bambang.

Dikatakan H. Bambang, pemerintah mestinya makin praktis dan makin mudah melakukan berbagai kegiatan. Ketika fokus melakukan kegiatan hanya oleh Pemda, sementara tugas dan beban kerja kedepan tidak akan berkurang, justru akan terus bertambah. “Kita mengambil alih porsi pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh perorangan, oleh kelompok masyarakat dan sebagainya.

Persis sama seperti yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu,” jelasnya.

Karena panggung berada di Dinas Budpar, mau tidak mau mereka yang hendak membuat acara harus datang ke Dinas Budpar. Mau persiapan acara juga harus menumpang di ruangan Disbudpar. “Ujung – ujungnya apa? Segala tetek bengek menjadi tanggungjawab dinas itu. Padahal kita sedang berusaha mengalihkan tugas dan tanggungjawab ke

masyarakat,” katanya.

Ketika dibangun di Taman Kota yang menjadi area publik, dikatakan H. Bambang, siapapun bisa memanfaatkan dan tampil serta menghibur siapapun.

Sekretaris Dinas Budpar Kabupaten Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos yang dihubungi terpisah, Selasa (26/9) kemarin mengungkan, koordinasi menjadi ranah kepala Dinas dan pastinya sudah dikoordinasikan karena penggunaan DAK disahkan oleh Kepala Dinas. Namun beberapa proyek yang dilaksanakan di Dinas Budpar, termasuk 3 paket proyek di kantor merupakan hasil perencanaan tahun 2016.

“Ini sudah disusun oleh orang sebelum kita. Karena kita baru kemarin (Januari 2017 dilantik). Sudah disusun mereka tahun kemarin kegiatan sekarang. Rencana 2016, kita ngelanjutin,” ungkapnya.

Soal panggung kesenian dan budaya di depan kantor, dikatakan Syamsul Huriah,

niat awalnya sebagai pengganti panggun depan kantor Kecamatan Dompu. Juga sebagai tempat penggalian budaya dan seni daerah yang dipadukan dengan pengembangan ekonomi kreatif di sepanjang trotoal jalan Soekarno Hatta.

“Kenapa di sini? Untuk memudahkan kegiatan kita.

Karena kita ingin memonitor langsung kepariwisataan,” katanya.

Namun bukan berarti di tempat lain tidak bisa. Seperti di Taman Kota untuk bangun panggung hiburan, ada kesulitan. Karena bagian kiri kanan sudah penuh dengan taman, kios dan sebagainya.

“Kita mikirnya, kalau kita kelola di sana secara langsung, kayaknya susah. Makanya kita coba berpikirnya di sini (depan kantor),” jelasnya.

Soal penggunaan jalan negara dan trotoar jalan, dikatakan Syamsul Huriah, pada pelaksanaan festival Ngahi Rawi Pahu berjalan sukses. Kepolisian memberikan ijin dan arus

kendaraan dialihkan. Penambahan besi yang menjulang hingga trotoar, juga sifatnya sementara dan dibongkar ketika kegiatan selesai. “Itu (besi) kita pasang ketika ada acara.

Selesai acara kita cabut, masukin. Itu juga menjadi pertimbangan kenapa harus di sini,” tambahnya.

Pembangunan panggung itu sendiri dibiayai melalui DAK 2017 dengan total anggaran sekitar Rp.100 juta. Selain panggung, gajebo senilai Rp.25 juta juga dibangun di Dinas Budpar dan taman senilai Rp.50 juta. Pembangunan taman di kantor dari DAK lebih kepada membuat kesan dan informasi soal kepariwisataan. Sehingga di temboknya digambarkan seputar informasi destinasi pariwisata.

“Niat pecahin sebenarnya ndak,” katanya.

Sementara mantan Kepala Dinas Budpar Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI yang dihubungi, Rabu (27/ 9) kemarin mengaku, dalam

(Suara NTB/ula)

DISOROTI - Panggung hiburan seni dan budaya daerah Dompu yang disoroti Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin. perencanaan pembangunan panggung seni dan budaya sudah direncanakan di tahun 2017. Namun lokasinya hanya disebutkan di Kecamatan Dompu untuk mendukung pengembangan kesenian dan budaya dalam daerah.

“Tempatnya belum kita tentukan. Kita hanya mencan-

tumkan di Kecamatan Dompu.

Karena dalam kota, kita akan minta pertimbangan Bupati lokasi yang layak. Kita juga selalu koordinasi dan minta arahan Bupati setiap kegiatan. Karena sudah tidak di situ (Disbudpar), saya tidak tahu kelanjutannya,” aku Hj Sri Suzana. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

Halaman 8

Pilkada NTB

Ahyar - Mori Terima SK Dukungan Gerindra

Pendidikan Belum Merata ANGGOTA Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, H. Sobirin, S.Ip mengaku miris melihat pendidikan di NTB. Karena masih banyak penduduk yang putus sekolah. Padahal pemerintah telah mengalokasi anggaran untuk sektor pendidikan sangat besar yakni 20 persen dari total anggaran.

Sobirin menyebutkan, dari data Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Usia Dini, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Utara, yang ia terima mencatat sekitar 416 anak terpaksa tidak bisa mengenyam pendidikan akibat tidak memiliki biaya.

“Apalah artinya anggaran 20 persen kalau ujungnya masih banyak anak tidak bisa mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD). Lantas, seperti apa memaksimalkan anggaran itu,” ungkapnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lombok Barat dan KLU itu, mengatakan, putus sekolah di NTB seharusnya tidak boleh terjadi. Kendati secara situasional geografis di daerah tersebut (KLU) memang sudah seperti itu. Namun sangat ironis di saat pendidikan gratis, masih ada tidak bisa bersekolah karena alasan biaya.

“Kita sangat menyayangkan ketika anak-anak kita ingin bersekolah. Apalagi ini jumlahnya ratusan orang, bagaimana tidak prihatin,” ujarnya.

Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, akan meminta pada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peningkatan partisipasi usia pendidikan dengan memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai aturan dan tepat sasaran.

“Ini kita berbicara kualitas, sangat kita sayangkan, dan kita akan cek apakah memang faktor geografis yang jauh atau faktor lain seperti anak enggan bersekolah,” tegasnya.

Disampaikan Politisi Partai Gerindra itu, bahwa dirinya tentu akan membantu masyarakat lewat aspirasi. Namun dengan itu tidak bisa cukup dan menyelesaikan persoalan, sehingga, perlu suatu keberpihakan kebijakan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. (ndi)

H. Sobirin (Suara NTB/ndi)

Pengedar Narkoba di Gili Trawangan Jual Ganja ke Wisatawan Asing Mataram (Suara NTB) Penjaja ganja di Gili Trawangan, KLU menyasar pelanggan wisatawan, termasuk turis asing. Poketan ganja dijual kepada pengunjung yang akan menikmati music party. Hal itu terungkap dari penangkapan RA (25) di sebuah bungalow di Gili Trawangan.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung mengungkapkan, RA digerebek dini hari sekitar pukul 03.35 Wita dalam keadaan mabuk ganja. “Dia baru selesai makai, habis party,” jelasnya, Rabu (27/9) Dalam sebuah kamar tersebut, ditemukan barang bukti enam poket ganja, empat poket besar dan dua poket kecil yang total beratnya 14,46 gram. Ditemukan juga plastik klip untuk menampung poketan lebih kecil lagi. “Dari bukti yang kita dapatkan tersangka terindikasi sebagai pengedar,” kata Agung.

Dalam menjalankan bisnis haramnya, RA disebut menjajakan ganja kepada pengunjung di Gili Trawangan yang akan menikmati pesta musik pada malam hari. Meski tidak memiliki pelanggan tetap, tetapi dagangan ganja tersangka kerap laku lantaran banyaknya permintaan.

“Distribusinya kepada tamu asing dan domestik yang mau party, dia jualnya lebih mahal kalau tamu asing yang minta,” terang Agung. Per poket besar, RA menghargai ganja tersebut Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Sementara untuk poket kecil ukuran di bawah 1 gram seharga Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu Tersangka RA yang berasal dari Pemenang Barat, Pemenang KLU memasok barang dari seorang bandar. “Kita masih dalami siapa yang menyediakan ganja ini kepada RA, rantainya kita urai,” jelasnya.

Tersangka RA dijerat dengan pasal 111 dan atau pasal 114 dan atau pasal 127 UU 35/2009 tentang Narkotika.

Kurir Sabu di Lingsar Ditangkap Sementara di kawasan Batukumbung, Lingsar, Lombok Barat, seorang kurir sabu berinisial RJ (32) ditangkap. Tersangka punya peran mengantarkan sabu milik bandar kepada pelanggan eceran.

Agung menyebutkan, modus pengiriman sabu tersangka RJ menggunakan amplop laiknya berisi uang. Namun isinya ternyata dua poket besar sabu. (why)

(Suara NTB/why)

GANJA - Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, Anak Agung Gede Agung menunjukkan bukti poketan ganja dari tersangka RA, didampingi Kaur Penum Bid Humas, Iptu Hofni Bureni yang menunjukkan bukti sabu dari tersangka RJ, Rabu (27/9).

Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh-Mori Hanafi, secara resmi telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, sejak Selasa (26/9) lalu. Pada waktu itu pasangan yang sudah lebih dulu didukung oleh PPP ini resmi menerima SK dukungan definitif.

SK dengan nomor 09 - 440/ SK - Rekomendasi/ DPP Partai Gerindra/ 2017, itu langsung diserahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada Ahyar - Mori di ruangan kerja Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Gerindra, selasa lalu (26/9) di Jakarta.

SK dukungan yang langsung ditandatangani Prabowo dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani. SK itu diterbitkan tertanggal 25 September 2017 di Jakarta. SK itu memastikan pasangan ini telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar di KPU. Karena telah mencukupi 13 kursi di DPRD NTB. Dari copyan SK yang diterima Suara NTB, ada tiga butir poin yang termuat dalam SK tersebut, yakni pertama, hasil seleksi calon kepala daerah dari tim Pilkada DPP Partai Gerindra sudah memutuskan dan menetapkan : TGH Ahyar Abduh sebagai calon Gubernur NTB dan Mori Hanafi sebagai calon wakil Gubernur NTB. Poin kedua, Meminta kepada DPD Partai Gerindra NTB

untuk segera melakukan koordinasi dengan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur NTB terkait berbagai hal diperlukan bagi pencalonan tersebut.

Poin ketiga, Selanjutnya DPD Partai Gerindra NTB diminta untuk mengamankan dan memenangkan pencalonan TGH Ahyar Abduh dan Mori Hanafi sebagai calon Gubernur NTB dan calon wakil Gubernur NTB dengan mengerahkan berbagai potensi dimiliki, serta dengan melibatkan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, kabupaten kota, pengurus DPC, PAC dan ranting di level pengurus terbawah.

Bakal calon Gubernur NTB, Ahyar Abduh membenarkan, bahwa ia telah langsung ke Jakarta untuk menerima SK tersebut. Ia menyampaikan dirinya selaku calon Gubernur dan Mori Hanafi sebagai calon wakil Gubernur NTB merasa lega setelah resmi menerima SK usungan dari DPP Partai Gerindra. “ Alhamdullilah, SK dukungan dari DPP Partai Gerindra sudah kita terima” kata Walikota Mataram ini, kepada wartawan, Rabu (27/9).

(Suara NTB/ist)

TERIMA SK - Pasangan Cagub dan Cawagub, Ahyar-Mori didampingi oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat menerima SK dukungan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jakarta, (26/9) lalu.

Dengan SK dari Gerindra tersebut, Sudah menjawab semua keraguan yang selama ini dibangun oleh lawan politiknya. SK tersebut sudah menghentikan berbagai macam spekulasi terkait paket cagub/ cawagub diusung

partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Ditempat terpisah, kader Gerindra yang juga merupakan cawagub, Mori Hanapi pada mengaku sangat bahagia dengan terbitnya SK dari partainya ini. Ia menutur-

kan, banyak pesan yang disampaikan langsung oleh Prabowo pada diri, untuk berjuang menang di pilkada NTB 2018 nanti. Bahka ia memastikan Parbowo akan hadir pada saat deklarasi pada tanggal 1 Oktober nanti. (ndi)

Banyak Masyarakat NTB Ratusan Ribu Warga Belum Tahu akan Ada Pilkada Terancam Kehilangan Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB masih banyak yang belum mengetahui akan ada pesta demokrasi Pilkada langsung, pada tahun 2018 mendatang.

Hal itu terungkap dari data yang ditampilkan oleh sejumlah lembaga survei yang melakukan survei elektabilitas bakal calon kepala daerah baru-baru ini. Seolah sepakat menyebutkan bahwa masih sangat tinggi jumlah masyarakat yang belum mengetahui akan di gelar Pilkada 2018. Dengan kisaran hampir sampai setengah penduduk NTB belum mengetahuinya.

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP yang dikonfirmasi, menjawab santai. Menurutnya hal itu masih wajar, sebab, tingkat eskalasi politik, masih belum begitu

menghangat, sehingga para calon, partai dan tim sukses belum terlalu maksimal untuk bergerak.

“Itu tugas calon, kalau KPU hanya untuk mensosialisasikan agar masyarakat melek politik. Tapi nanti pasti akan ramai, itu mudah, kalau sudah para calon ini dan tim suksesnya mulai bergerak,” ujarnya.

Aksar meyakini, jika pasangan calon sudah mulai pasti terbentuk, dan bergerak maka otomatis masyarakat juga akan semakin tahu akan ada Pilkada. Apalagi jika sudah memasuki tahapan, maka semua struktur peserta Pilkada itu nantinya akan turun untuk mensosialisasikan calon masing-masing.

“Mudah ramai itu nanti, apalagi sudah memasuki tahap pemilu, kampanye saat inikan sangat panjang dan itu

saya kira waktunya sangat cukup untuk meberitahukan masyarakat akan ada Pilkada,” jelasnya.

Dikatakannya, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga punya kontribusi untuk memberitahukan masyarakat akan ada Pilkada. Yakni melalui perangkat penyelenggara yang ada sampai ke tingkat RT, nantinya.

“Apalagi nanti kalau sudah PPK, PPS, KPPS terbentuk, pasti ramai. Karena mereka juga akan mendata warganya, pasti diumumkan nantinya.

Bayangkan kita punya 91 ribu orang penyelenggara sampai tingkat RT, itu di luar KPU provinsi. Bahkan mungkin struktur kita lebih lengkap ke bawah daripada partai. Kalau partai kan paling hanya saksi di masing-masing TPS itu,” jelasnya. (ndi)

Polisi Ciduk Pelaku Pembobol Rumah di Setanggor Selong (Suara NTB) – Aparat Polres Lombok Timur (Lotim), berhasil menangkap LF (27) alamat Dusun Genter Barat Desa Setanggor. Ia ditangkap oleh petugas di rumahnya satu hari setelah diduga membobol salah satu rumah warga.

Informasi yang diterima Suara NTB, aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku secara sendirian. Pelaku yang setiap harinya bekerja sebagai

buruh ini masuk ke rumah korban atas nama Linda di Dusun Presak Desa Setanggor dengan cara menjebol jendela rumah korban. Setelah berhasil masuk, barulah pelaku menggasak semua barang berharga milik korban. Saat itu, korban berhasil membawa kabur anting emas beserta ponsel milik korban.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. I Made Tista mengatakan, penangkapan pelaku

berdasarkan laporan dari korban Selasa (26/7) dengan kronologis kejadian pada Senin lalu. Dari laporan itulah, katanya, petugas langsung menindaklanjuti serta melakukan olah TKP di rumah korban serta memintai keterangan sejumlah saksi.

Pelaku ditangkap di rumahnya dan tidak melakukan perlawanan. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan oleh petugas dan pelaku sudah mengakui perbuatannya. (yon)

Hak Pilih

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB mulai khawatir, terkait data administrasi kependudukan. Terutama yang berkaitan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Pasalnya, masyarakat tidak akan bisa menyalurkan hak politiknya jika belum memiliki KTP-el, atau minimal telah memiliki surat keterangan telah melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP., Selasa (27/9) kemarin saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, terdapat sekitar 500 ribu orang lebih yang masih belum melakukan perekaman KTP-el.

“Yang baru pegang KTP-el dan melakukan perekaman itu sekitar 3,2 juta orang. Sementara jumlah jiwa pemilih kita ada 3,7 juta orang. Itu artinya masih ada sekitar 500 ribu orang lebih yang belum punya KTP-el, atau melakukan perekaman,” ujar Aksar.

Dikatakan Aksar, jika sampai pada saat waktu pemilihan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 nanti, 500 ribu orang tersebut masih tidak melakukan perekaman KTP-el, maka bisa kehilangan hak politiknya.

Sebab, merujuk pada aturan, yang hanya diperbolehkan sebagai identitas untuk memberikan hak suara tersebut, yakni KTP-el atau surat keterangan dan Dukcapil bahwa telah

melakukan perekaman. Sementara kartu identitas lainnya sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti, SIM, KK dan Pasport.

“Hanya dua identitas (KTPel dan Surat Keterangan Perekaman dari Dukcapil) itu yang diakui untuk digunakan sebagai peserta pemilu, kalau dulu kan masih boleh pakai Paspor atau KK, sekarang sudah tidak boleh,” jelas Aksar.

Lebih lanjut disampaikan Aksar, jumlah 500 ribu orang yang belum melakukan perekaman KTP-el itu, merupakan angka yang cukup besar, melebihi jumlah daftar untuk satu kabupaten. Hal itu juga sangat rentan menjadi persoalan untuk digugat oleh peserta pemilih.

“Kita khawatir itu masyarakat kehilangan hak pilihnya, dan berpotensi menjadi gugatan hukum oleh pasangan calon ke depan, makanya ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya Dukcapil,” kata Aksar.

Selain itu, Aksar juga memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan proses perekaman e-KTP tersebut, supaya dapat memastikan warga bisa menyalurkan hak pilihnya.

“Makanya kita dorong pemerintah, dengan bersurat gubernur dan koordinasi dengan Dukcapil, supaya dituntaskan perekaman itu sebelum tanggal 27 Juni itu. saya kira bisa diselesaikan, karena ini masih ada waktu sekitar kurang dari satu tahun lagi,” tutupnya. (ndi)

Korem 162/WB Gelar Latihan Posko Bantuan Polri Mataram (Suara NTB) Kerawanan keamanan yang kian terlihat mengharuskan jajaran TNI mempersiapkan diri untuk membantu Polri. Sebagai persiapan, Korem 162/WB melakukan gladi posko untuk mempersiapkan langkah kontigensi.

Kegiatan Rabu (27/9) di Makorem 162/WB. Kegiatan latihan yang dilaksanakan oleh Kodam IX/Udayana ini akan berlangsung selama tiga hari.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan komando dan staf Korem 162/WB dalam merencanakan suatu operasi yang mencakup hal-hal keterpaduan. Seperti kerjasama dan koordinasi dalam pengambilan keputusan, teknik, olah yudha dan pengintergrasian semua kemampuan satuan yang dimiliki. “Prosedur dan tata cara kerja yang berlaku dalam suatu Posko serta Komando Pengendali Operasi guna membantu tugas pemerintah daerah maupun Kepolisian dalam menghadapi permasalahan Konflik Sosial di wilayah,” kata Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A.

Pada saat itu Danrem memberikan analisa tugas pokok (ATP) kepada Stafnya, para anggota Staf Korem 162/WB langsung menyelesaikan berbagai persoalan yang diberikan oleh penyelenggara latihan.

Dalam kegiatan latihan kali ini juga dilaksanakan kegiatan Tatap Muka dengan Instasi terkait dan elemen Masyakat, hal ini merupakan skenario latihan yang bertujuan untuk lebih mendekati situasi sebenarnya agar lebih realistis sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan latihan dapat tercapai.

Pada kegiatan latihan hari pertama ini Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, S.I.P.,M.Sc., selaku pimpinan umum latihan hadir untuk meninjau dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan latihan Posko I Korem 162/WB. Kehadiran Pangdam IX/Udayana menambah semangat para pelaku latihan.

Danrem 162/WB berharap kegiatan latihan ini dapat berjalan dengan lancar hingga penutupan nanti, sehingga berbagai materi yang dilatihkan dapat menjadi pembelajaran dan menjadi acuan dalam menghadapi tugas yang sama pada materi latihan.

Kegiatan latihan Posko I Korem 162/WB tidak hanya diikuti oleh ang-

(Suara NTB/penrem)

LATIHAN - Latihan posko yang dilaksanakan Korem 162/WB. gota Jajaran Korem 162/WB saja, namun juga melibatkan instansi pemerintahan lainnya, yang tentunya memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diangkat pada kegiatan latihan tersebut yakni mengenai konflik sosial. Sesuai dengan tema latihan Posko I Korem 162/WB yaitu “Korem 162/ WB melaksanakan tugas bantuan ke-

pada polri di wilayahnya dalam rangka membantu mengatasi terjadinya konflik sosial di wilayah,” katanya.

Untuk itu dalam kegiatan latihan kali ini tidak hanya melibatkan TNI AU, TNI AL dan Kepolisian saja, namun juga melibatkan instansi pemerintahan lainnya dan elemen masyakat secara terpadu. (ars/*)

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sakosa dan Limpahan Wisatawan ke Bima Mataram (Suara NTB) Kabupaten Bima memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satunya Kawasan Sakosa (Sape, Komodo dan Sangiang). Saat ini tengah dirancang formula khusus untuk menjadikan Sakosa sebagai satu paket destinasi yang diharapkan mampu mendatangkan banyak wisatawan.

(Suara NTB/ist)

GILI BIDARA - Seorang wisatawan saat berjalan di pinggir pantai Gili Bidara yang tidak jauh dari Gili Kondo yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Gili Bidara Makin Banyak Dikunjungi Wisatawan Selong (Suara NTB) Tren berlibur saat ini dijadikan sebagai salah satu gaya hidup bagi sebagian orang. Tidak heran jika wisatawan selalu mencari tempat baru bahkan yang jarang dikunjungi wisatawan sebagai tujuan wisatanya. Salah satunya Gili Bidara yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Gili ini tidak jauh dari Gili Kondo yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya.

“Ternyata kita bisa ke Gili Bidara setelah dari Gili Kondo. Atau mau ke Gili Bidara juga langsung bisa.

Awalnya saya memang berniat ke Gili Kondo, karena tidak begitu tahu tentang Gili Bidara,” kata wisatawan asal Kota Mataram Indah, Rabu (27/9).

Ia mengatakan bahwa selama ini ia lebih tahu tentang Gili Kondo. Sebab Gili Kondo sudah terkenal dengan keindahan pantainya dan keindahan bawah lautnya. Namun Gili Bidara juga memiliki keindahan yang tidak kalah dari Gili Kondo. Ini bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan ini.

Gili Bidara merupakan salah satu pulau yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Terletak Tidak jauh dari Gili Kondo yang saat ini sudah semakin banyak dikunjungi wisatawan. Sajian utama yang pasti didapatkan saat berkunjung ke gili ini yaitu pemandangan bawah laut yang sangat indah. Belakangan, gili ini menjadi salah satu favorit wisatawan yang datang untuk menyelam.

Terlihat warna putih berkilau dari kejauhan ditimpa cahaya matahari siang. Air laut dengan gradasi warnanya menyajikan kontras yang indah. Laju perahu yang kian pelan, dan sepotong surga terpampang di depan mata saat baru sampai di bibir Pantai Gili Bidara.

Pasir putih itu terasa sangat lembut hingga lesak ke dalam menahan berat tubuh siapapun yang berpijak di atasnya. Terlihat pula beberapa serpihan terumbu karang mati. Dari bibir pantai, sejauh mata memandang, hanyalah laut biru menghampar tiada batas.

Gili Bidara sendiri merupakan salah satu dari beberapa gugusan Gili, yakni Gili Petagan, Gili Bidara dan Gili Kondo. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan yang datang dari Kota Mataram harus terlebih dahulu berkendara menuju ke Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Dari sana barulah wisatawan dapat menyeberang menuju Gili Bidara dengan menggunakan perahu carteran.

Gili Bidara termasuk ke dalam jajaran pulau kecil yang tidak berpenghuni di antara pulau lainnya. Sehingga tidak ada akomodasi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal di Pulau satu ini. ketika berkunjung, wisatawan hanya akan menemukan sebuah pendopo untuk berteduh atau yang lebih dikenal dengan sebutan berugak. Namun karena tidak berpenghuni, suasana pulau ini sangat tenang dan cocok untuk dijadikan sebagai destinasi berlibur saat merasa penat. (lin)

“Memang saat ini kami terkonsentrasi pada pengembangan kawasan Sakosa. Seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak wisatawan ke Komodo. Setelah itu mereka berkunjung ke Bima, karena mereka suka menyelam di perairan Bima,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (27/9).

Ia mengakui bahwa selama ini memang banyak wisatawan limpahan dari Bajo, NTT yang berkunjung ke Bima. Sehingga para pelaku pariwisata membuat paket khusus untuk mengunjungi Bima khususnya untuk keperluan menyelam.

Wisatawan biasanya berkeliling selama satu hari kemudian kembali lagi ke Bajo.

“Kita tidak bisa membuat mereka menginap atau berla-

ma-lama karena akomodasi kita yang kurang. Bima masih kekurangan hotel dan penginapan sejenis lainnya,” ujarnya.

Saat ini Pemprov NTB bersama seluruh stakeholder lainnya sedang menyusun desain pengembangan potensi kawasan Sakosa yang merupakan kawasan yang memiliki potensi di Wilayah Bima sekaligus terkoneksi dengan Komodo di NTT dan Makassar di Sulawesi Selatan. Apabila Pengembangan Sakosa terwujud dan bersinergi secara optimal maka bukan hanya mengikis masalah kesenjangan dan kemiskinan, melainkan akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi NTB. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir, langkah pengembangan gencar dilakukan. Dimulai dari kajian po-

jungi dari kawasan Bajo. Selain memang ada destinasi lain yang diperkenalkan pula sebagai destinasi di Bima,” ujarnya.

Pihaknya masih mengandalkan limpahan wisatawan yang berkunjung dari kawasan Bajo, NTT. Sebab lokasinya lebih dekat daripada Lombok yang masih menjadi tujuan

utama wisatawan ke NTB. Hal ini pula yang membuat wisatawan dari NTT lebih banyak berkunjung ke Bima daripada wisatawan yang berkunjung dari Lombok. “Tahun lalu kunjungan wisatawan ke Bima sekitar 4 ribu orang. Kita berharap kunjungan tahun ini bisa bertambah,” ujarnya. (lin)

PANTAI PINK - Wisatawan tengah menikmati keindahan Pantai Pink yang ada di Kabupaten Bima.

Pantai Pink Bima Tak Ada Toilet Mataram (Suara NTB) Saat ini masing-masing daerah berlomba-lomba untuk melangkapi fasilitas destinasi wisata. Sehingga memberikan kepastian tentang kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Salah satunya keberadaan toilet yang dianggap sangat penting. Tidak saja harus ada, namun juga harus bersih. Sehingga layak untuk digunakan oleh pengunjung. Namun di salah satu destinasi prioritas di Kabupaten Bima, yaitu Pantai Pink Bima belum dibangun fasilitas

(Suara NTB/lin)

MANTAR - Tempat singgah di Mantar yang dibangun berdasarkan CSR dari salah satu perusahaan yang ada di KSB. lam,” ujarnya belum lama ini.

Mantar memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. Mengingat belum lama ini telah diselenggarakan event internasional bertajuk Mantar Paragliding XC Open.

Kegiatan itu menghadirkan

tensi, penyusunan roadmap pengembangan hingga pada promosi. Dilakukan pula percepatan pembangunan infrastruktur, memperkuat label serta menyiapkan sumber daya manusia.

“Kita aktif promosikan kawasan Sape dan Sangiang sebagai destinasi yang bisa dikun-

(Suara NTB/ist)

toilet. Alasannya, karena akses air menuju kawasan itu terbilang sulit.

“Tidak ada toilet itu memang sangat mengganggu kenyamanan. Jadi tidak bisa berlamalama di sana. Kalau ingin buang air otomatis kita harus pulang,” kata Muhammad Nur Irmansyah yang sepekan lalu berkunjung ke Pantai Pink Bima.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis mengakui kalau di Pantai Pink Bima memang belum ada fasilitas toilet. Pemkab

Mantar, Menunggu Investasi dan Kunjungan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Desa Wisata Mantar menjadi salah satu destinasi wisata prioritas di Kabupaten Sumbawa Barat. Perkembangan destinasi ini cukup baik, melihat banyaknya kunjungan wisatawan ke destinasi ini setiap bulannya. Terlebih setiap akhir pekan setidaknya ada 600 orang yang berkunjung. Namun penataan di destinasi ini terbilang cukup lambat. Sehingga Pemda KSB mengharapkan adanya investor yang ingin menanamkan modalnya. Sehingga penataan Mantar menjadi lebih baik.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto mengatakan bahwa pihaknya berharap ada investor yang datang untuk menanamkan modal. Sehingga fasilitas dan semua kebutuhan wisatawan di Mantar dapat terpenuhi.

Misalnya penginapan dan banyak lainnya.

“Di Mantar ini tidak ada penginapan. Jadi sementara wisatawan pasang tenda. Memang di sana (Mantar) ada penyewaan tenda bagi wisatawan yang ingin berma-

(Suara NTB/ist)

PANTAI LARITI - Keindahan Pantai Lariti yang ada di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

pilot-pilot dunia yang sangat selektif memilih tempat untuk melakukan hobinya. Ini membuktikan bahwa Mantar memiliki nilai jual yang lebih untuk mendatangkan banyak wisatawan.

Ia berharap ada investor

yang mau menanamkan modalnya dan untuk melengkapi amenitas di Mantar.

Sebab saat ini sudah banyak kegiatan bahkan berkelas internasional yang dilaksanakan di kawasan itu. Sehingga perlu keberadaan hotel atau homestay dengan fasilitas yang memadai pula.

“Air sudah tidak jadi masalah. Jalannya juga akan segera diperbaiki. Kami sudah koordinasi dengan dinas terkait untuk bisa memperbaiki jalan menuju Mantar. Pak Bupati juga sangat mendukung,” ujarnya.

Selama ini keberadaan investor di KSB masih terbilang minim. Sumbawanto menduga salah satu penyebabnya soal fasilitas penerbangan dan transportasi lainnya. Menurutnya hal itu juga menjadi catatan untuk Pemda NTB agar bisa mengupayakan akses lebih banyak menunju destinasi itu.

“Kami tengah berupaya dan kami juga berharap Pemprov membantu kami. Memang selama ini Pemprov sudah banyak membantu, tapi soal akses ini kami sangat berharap bisa dibantu lebih,” harapnya. (lin)

Bima berencana akan melengkapi fasilitas itu tahun depan. Tahun ini tidak dapat dibangun karena keterbatasan anggaran. Sementara itu, pihaknya telah melengkapi fasilitas berupa tempat beristirahat dan akses jalan yang sudah diperbaiki.

“Pantai Pink Bima saat ini menjadi salah satu destinasi prioritas di Bima. Tapi memang belum ada toiletnya.

Kita akan mengupayakan sesegera mungkin untuk melengkapi fasilitas itu, mungkin

tahun depan,” ujarnya.

Selain karena keterbatasan anggaran, pihaknya juga melihat perlu diatur tentang ketersediaan air bersih menuju toilet. Sebab di kawasan ini terbilang susah air bersih. Sehingga pihaknya perlu membuat rancangan tertentu sehingga toilet yang dibangun nantinya tetap dialiri air.

“Disana memang susah air.

Itu yang akan kita upayakan, karena tidak bisa hanya bangun toilet tanpa berpikir airnya datang darimana,” ujarnya.

Abdul Muis berharap ke depan akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Selain itu, ia juga berharap pembangunan fasilitas di Pantai Pink Bima dapat dilakukan segera. Sehingga wisatawan dapat menikmati waktu berliburnya dengan nyaman.

“Kenyamanan wisatawan itu memang menjadi prioritas.

Itulah sebabnya saat ini sudah dilakukan penataan secara bertahap. Semoga semua fasilitas dapat dibangun segera,” harapnya. (lin)

Pertumbuhan Wisata MICE NTB Capai 30 Persen Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata telah berkomitmen untuk mendukung perkembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di NTB. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya wisata MICE belakangan ini. DPD INCCA (Indonesian Congress and Convention Association) mencatat perkembangan MICE di NTB mencapai 30 persen. Hal ini semakin menguatkan bahwa wisata MICE di NTB kian digemari, terutama oleh wisatawan domestik.

“Perkembangan bisnis MICE belakangan ini berkembang cukup pesat.

Perkembangannnya beberapa tahun ini berada di atas 30 persen,” kata Ketua DPD INCCA NTB M. Nur Haedin, di Mataram, Selasa (26/9).

Ia mengatakan bahwa tidak sedikit dari wisatawan yang melakukan pertemuan kemudian berwisata keliling Lombok. Sebab saat ini sudah banyak hotel yang dapat menyediakan aktivitas MICE wisatawan. Misalnya mereka melakukan pertemuan selama sehari dan sisanya berkeliling menikmati destinasi wisata yang ada di NTB, khususnya Lombok.

“Kita bisa melihat bahwa bisnis MICE di NTB ini terus mengalami peningkatan. Sehingga ini perlu dirawat dan

terus ditingkatkan,” ujarnya.

Nur Haedin mencatat setidaknya 60 persen dari wisatawan yang berkunjung ke NTB melakukan wisata MICE. Hal ini mengingat Lombok saat ini sudah menjadi salah satu pilihan utama tujuan berlibur bagi wisatawan. Sehingga mereka dapat bekerja sekaligus berwisata di satu tempat. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan NTB dibandingkan dengan daerah lain.

Sebelumnya Kemenpar telah menyatakan 16 daerah sebagai destinasi wisata MICE Prioritas di Indonesia, salah satunya NTB. Pemerintah telah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan hingga tahun 2019 mencapai 20 juta orang wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta orang. Dari jumlah itu, diharapkan disumbangakn dari sektor MICE dan NTB diharapkan bisa menjadi daerah penyumbang setelah kota-kota lainnya di Indonesia.

“Pelaku pariwisata harus mengambil kesempatan ini untuk mendatangkan banyak wisatawan ke NTB. Sebab kita ini sudah sangat potensial untuk mendatangkan wisatawan dari sektor MICE,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Bersama 3.472 PT Se-Indonesia Deklarasikan Aksi Kebangsaan SEMINAR Nasional Kebangsaan yang dilaksanakan hari Senin 25 September di Nusa Dua Convention Center Bali dihadiri para pimpinan perguruan tinggi Se-Indonesia. Seminar Nasional yang menghadirkan tokoh nasional sebagai narasumber yaitu Kapolri dan Menteri Agama, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latief serta tokoh Agama Syafi’i Ma’arif dihajatkan untuk membentengi dan melawan gerakan radikal di lembaga pendidikan pada semua perguruan tinggi.

Tema sentral seminar adalah “Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan

Radikalisme” tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan semua perguruan tinggi sebagai sarana komukasi dan silaturahmi untuk membahas permasalahn kebangsaaan.

Selanjutnya perlu bersinergi dalam merumuskan sikap, solusi langkah dan rekomendasi strategis terkait permasalahan radikalisme dan intoleransi, gerakan yang hendak mengubah pancasila, merusak kebhinnekaan, serta mengancam keutuhan NKRI. Selain itu acara tersebut merupakan hajatan spektakuler yang melibatkan perguruan tinggi dan baru pertama kali terjadi di usia 72 tahun Indonesia merdeka,

Rekrut Guru Produktif Status ASN GURU produktif yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih sangat minim di NTB, bahkan juga secara nasional. Pemerintah pusat sudah melaksanakan pelatihan guru kompetensi keahlian ganda. Namun demikian, langkah itu merupakan langkah jangka pendek untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru produktif. Dibutuhkan solusi jangka panjang berupa perekrutan guru produktif yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. “Harapan kita ada kebijakan ke (Suara NTB/dok) depan untuk pengangkatan atau L. Hasbulwadi rekrutmen khusus guru produktif dari jalur CPNS , yang sampai saat ini kan masih moratorium belum ada pengangkatan CPNS,” ujar Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., dikonfirmasi Rabu (27/9).

Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia dan lain-lain.

Program kompetensi keahlian ganda, yaitu seorang guru normatif atau adaptif dibekali untuk mendapatkan kompetensi keahlian produktif. Hasbulwadi menjelaskan, kebijakan program keahlian ganda menyasar peserta dari guru normatif dan adaptif, diseleksi oleh pemerintah pusat melui direktorat guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Sudah mulai sejak 2016, di 2017 ini akan direkrut 15 ribu secara nasional, di NTB ada tiga angkatan ada di berbagai bidang program keahlian,” katanya.

Program keahlian itu antara lain, bidang teknologi rekayasa, pariwisata, seni industri kreatif, agribisnis dan agroteknologi. Ia berharap program ini tetap berlanjut, sehingga pada akhirnya nanti guru produktif bisa terpenuhi.

Guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda harus mengikuti lima tahapan, yaitu in 1 atau pemberian materi kepada guru yang pertama,on 1 atau praktik di kelas yang pertama, in 2, on 2, dan magang di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Setelah itu akan diberikan sertifikat keahlian. Berikutnya guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk mendapatkan sertifikat tenaga pendidik produktif SMK. “Jadi ada tiga sertiikat yang didapat: sertifikat pelatihan, sertifikat keahlian , dan sertifikat tenaga pendidik SMK. Dengan catatan bahwa sertifikasinya hanya satu tapi keahliannya dua, sebagai tanga pendidik dan produktif,” jelas Hasbulwadi. (ron)

baru kali ini semua perguruan tinggi seluruh Indonesia bisa duduk bersama. Dalam catatan panitia melaporkan ada 3.472 pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Menariknya kombinasi peserta terdata terdiri dari 432 orang guru besar, 1.127 doktor dan 1.913 magister.

Dari pemaparan semua narasumber dan diskusi yang berlangsung selama 120 menit tersebut bermuara pada satu titik yaitu pentingnya peran perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka bagi pengembangan keilmuan melalui kegiatan pendidikan, pengembangan penelitian, serta peran pengabdian pada masyarakat

sebagaimana yang menjadi ruh tri dharma perguruan tinggi yang sekaligus menjadi sangat strategis dalam upaya membentengi meluasnya gerakan radikalisme.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli memiliki komitmen yang kuat untuk menindaklanjuti kegiatan seperti yang diprakarsai oleh Menteri Agama dengan Menristekdikti kali ini. Pertemuan seperti ini sangat penting untuk ditiru di tingkat lembaga masingmasing, kemasan dan bentuk kegiatanya bisa saja seperti seminar, lokakarya, workshop, FGD dan lain.ya.

Mutawalli yang mewakili

Mataram (Suara NTB) Ratusan warga yang mengungsi ke Lombok menyusul ditetapkannya Gunung Agung di Pulau Bali status awas, tidak sedikit dari mereka merupakan para pelajar dan guru.

(Suara NTB/dys)

H. Muh. Suruji

Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mempersilakan jika ada pelajar di antara para pengungsi korban Gunung Agung agar dapat belajar di sekolah-sekolah yang terdekat dari tempat pen-

(Suara NTB/dok)

belum UNBK baru ada infrastruktur,” kata Fatwir.

Dengan begitu, rentang waktu yang panjang sebelum UNBK bisa digunakan oleh sekolah atau guru untuk menyiapkan siswa mengikuti UNBK. Guru juga harus mempersiapkan mental siswa untuk persiapan UNBK. “Yang penting anak disiapkan mata pelajaran dengan bobot tersendiri, paling tidak enam bulan sebelum UNBK infrastruktur sudah lengkap, tinggal pendalaman materi,” harapnya.

Hal senada disampaikan anggota Forum Kepala Sekolah Swasta Kota Mataram, yang juga Ke-

Mataram (Suara NTB) Pada Geopark Rinjani ada juga dimensi pendidikan yang harus dikembangkan, sehingga nantinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melaksanakan program pengenalan Geopark Rinjani guru dan para siswa.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Ia bersama rombongan Pemprov NTB hadir dalam 2017 The 5th Asia Pasific Geopark Network (APGN) di Zhijindong Gave Cave Global Geopark, Zhijindong, Guizhou Tiongkok, pekan lalu.

“Jadi di struktur pengelola geopark Rinjani itu yang paling penting adalah Dinas Pertambangan, tapi kemudian geopark itu ada dimensi pendidikan, sehingga nanti ada program kegia-

tan pengenalan geopark kepada guru dan siswa siswi,” katanya.

Langkah ini dilakuan agar situs gunung itu bisa dirawat bersama dan dilestarikan.

Nantinya, kata Suruji, anakanak akan dibawa ke Taman Bumi untuk belajar, selain belajar di sekolah. Geopark Rinjani disampaikan di pendidikan siswa untuk menanamkan semangat anak-anak untuk memelihara dan menjaga kelestarian situs-situs alam termasuk flora dan fauna yang ada di situ.

Para siswa juga nantinya diajak ke geopark, mereka bisa berkemah dan belajar tentang batuan dan flora-fauna. “Supaya kemudian tumbuh semangat melestarikan, dan mendatangkan manfaat untuk kehidupan, nanti dia memelihara situs bumi dan seluruh isinya,” harap Suruji. (ron)

pala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., saat ditemui di Mataram, Rabu (27/9).

Menurut Muhiddin, pemerintah provinsi dapat secepatnya memberikan bantuan kepada sekolah yang belum memiliki infrastruktur pendukung UNBK. “Misalnya yang belum sama sekali punya infrastruktur bisa dibantu 25 persen,” katanya.

Menurutnya, di sekolah swasta secara umum sudah siap melaksanakan UNBK. Ia mengklaim, sekolah swasta lebih siap dibanding sekolah negeri, karena sekolah swasta memiliki fasilitas dan jumlah siswa yang tidak banyak. “Ini memungkinkan lebih siap dari sekolah negeri,” paparnya.

UNBK dirasa bisa lebih efisien dari banyak sisi, seperti tenaga pengawas yang tidak begitu banyak. Termasuk efisien kertas dan perangkat lainnya yang diperlukan untuk Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Ia berharap jika pemerintah berencana memberikan bantuan, bantuan itu harus merata antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

“Kalau ada rencana bantuan, sekolah negeri maupun swasta diberikan bantuan,” harapnya.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar mengatakan, pemerintah harus segera memberikan bantuan untuk UNBK itu, selain itu guru kompetensi guru juga harus diperhatikan dalam mempersiapkan siswa menghadapi UNBK. Sebelumnya Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyampaikan pada tahun 2018 seluruh SMA/ SMK negeri maupun swasta di NTB ditargetkan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menurutnya, Dinas Dikbud NTB sudah menyiapkan bantuan sarana dan prasarana kepada sejumlah sekolah untuk mendukung rencana itu. Pada APBD perubahan, diakuinya pihaknya memberikan bantuan kepada sekolah swasta.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB padaUNBK 2017 lalu, total SMA/MA yang mengikuti UN di tahun 2017 ini sebanyak 786 sekolah, dengan rincian sebanyak 260 SMA/MA mengikuti UNBK dan 526 SMA/MA mengikuti UNKP. Sementara di SMK, sebanyak 258 SMK di NTB melaksanakan UNBK, dan 57 SMK melaksanakan UNKP. (ron)

Kurikulum Muatan Lokal Disiapkan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyiapkan kurikulum muatan lokal untuk pengajaran di SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus. Selain itu, Dikbud juga menyiapkan guru yang akan mengajar muatan lokal.

Nantinya, pembahasan materi muatan lokal melibatkan tim dari akademisi dan budayawan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas

Dikbud NTB, Nasip, S.Pd.,M.Pd., belum lama ini.

Ia menjelaskan, materi sudah disusun oleh tim, antara lain Prof. Dr. Mahsun, anggotanya antara lain Prof. Mahyuni dan beberapa budayawan. “Menghasilkan buku berisi materi muatan lokal,” katanya.

Sebelum buku itu dicetak akan dilatih dulu guru-gurunya oleh Bidang Ketenagaan, mencakup lintas bidang pembinaan SMA, SMK, dan PK-PLK. Bahkan, anggaran untuk pelatihan itu sudah dianggarkan.

gungsian sementara.

Diakui Suruji, Pemprov NTB pada intinya siap menampung para pengungsi korban Gunung Agung, terlebih para pelajar agar mereka tetap dapat belajar. “Namanya kondisi darurat kita gak pakai aturan norma-

tif,” jelas Suruji, Rabu (27/9).

Ditambahkan, jika ada pengungsi berasal dari pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK, Dikbud NTBempersilakan mereka untuk belajar ke jenjang pendidikan masing-masing ke sekolah yang terdekat

dengan lokasi pengungsian.

Sementara mempersiapkan hal itu, Suruji menyebut pihaknya tidak perlu menambah jumlah guru mengingat tidak sampai menambah jumlah rombongan belajar.

“Bisa masuk ke sekolahsekolah yang ada. Tidak perlu kita diskusi namanya juga bencana, kalau dia mengungsi di Lobar, dia bersekolah di Lobar. Kalau di Mataram, dia bersekolah di Mataram,” ujarnya. (dys)

Geopark Rinjani akan Diperkenalkan pada Guru dan Siswa

Kesiapan Infrastruktur Harus Dijadikan Prioritas

H. Lalu Fatwir Uzali

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli bersama para pimpinan perguruan tinggi lainnya saat kegiatan aksi kebangsaan perguruan tinggi se Indonesia melawan radikalisme di Bali belum lama ini.

Dikbud Persilakan Pelajar Pengungsi Gunung Agung Belajar di Sekolah Terdekat

Seluruh SMA/SMK Laksanakan UNBK Mataram (Suara NTB) Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh SMA/SMK negeri dan swasta di NTB diapresiasi sejumlah pihak.

Untuk mencapai target itu, pemerintah harus sudah mengoordinasikan dan memberikan bantuan infrastruktur kepada sekolah, jauh sebelum pelaksanaan UNBK di tahun 2018 mendatang.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi Rabu (27/9) mengapresiasi target pemerintah itu. Apalagi UNBK memberikan keuntungan yang cukup banyak, seperti efisiensi tenaga pengawas dan efisiensi lainnya.

Menurutnya, semua kepala sekolah menyetujuinya, namun dengan syarat infrasftruktur pelaksanaan UNBK harus pasti. Selain itu, pengadaan infrastruktur juga harus tidak bermasalah atau dipermasalahkan. “Paling tidak enam bulan atau satu tahun sebelumn UNBK infrastruktur UNBK harus selesai.

Jangan sampai seminggu se-

komisi rekomendasi mengusulkan dalam sidang pleno yang berlangsung hingga larut malam, sepakat dengan pemaparan Menteri Agama dengan gagasan bahwa perlunya membentuk forum silaturahmi perguruan tinggi di setiap daerah sebagai jembatan emas dan sekaligus menjadi solusi kongkrit menindaklanjuti kegiatan ini.

Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa dalam hal menghadapi persoalan kebangsaan diperlukan sistem dan pola kerjasama yang solid. Pertemuan ini sebagai awal kolaborasi antar perguruan tinggi yang sempurna dalam menyikapi isu-isu radikalisme. (dys/*)

Materi yang disusun untuk muatan lokal itu didiskusikan, berkaitan dengan apa saja yang dipelajaran serta ke mana arah pendidikan muatan lokal. Nasip mengakui para akademisi sudah memahami hal itu. “Sudah jadi kurikulum tinggal diperbanyak, setelah dilatih, tinggal menyiapkan guru,” katanya.

Sementara itu, untuk pendidikan dasar, SD dan SMP yang bukan berada di bawah Dinas Dikbud NTB bisa menggunakan kurikulum yang

dibuat Dinas Dikbud NTB dan kurikulum muatan lokal bisa dipusatkan di provinsi. “Secara kurikulum bisa diturunkan kemudian dilaksanakan ke mereka, kurikulum bisa dipusatkan secara provinsi,” katanya.

Diakuinya, yang cukup sulit adalah melatih guru. Dibutuhkan waktu yang lama untuk seorang guru menguasai materi muatan lokal yang berkaitan dengan kebudayaan tradisional itu. “Ini yang susah melatih guru,” sebutnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

KOPI DARAT - Narasumber yang hadir pada acara kopi darat - Kongkow Pendidikan antara Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat di Mataram, Rabu (27/9).

Meningkat, Pencapaian SPM Dikdas NTB Mataram (Suara NTB) Kualitas pembelajaran dan pencapaian pendidikan yang sangat beragam tingkatnya tidak lepas dari beragamnya mutu satuan pendidikan serta proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam rangka menjamin kualitas pendidikan dan mengurangi efek kesenjangan kualitas pendidikan, pemerintah telah mengembangkan sebuah perangkat standar melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2013 mengenai SPM Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) di Kabupaten/Kota dan diturunkan melalui program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM).

Team Leader/National Technical Advisor for Education Governance, Budi Setyo, Rabu (27/9), pada kegiatan Kopi Darat (Kongkow Pendidikan: Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat) di Mataram, menyebut Permendikbud tersebut menerjemahkan standar minimal pelayanan dasar untuk warga negara Indonesia yang diatur dalam Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, dan revisi terakhirnya UU Nomor 23 Tahun 2014, dan mendefinisikan 2 SPM Dikdas.

Terdapat 27 standar capaian. Dari 27 standar, 14 di antaranya merupakan pelayanan oleh kabupaten/kota, sedangkan 13 standar lainnya merupakan pelayanan pemerintah khususnya bagi pemerintah satuan pendidikan (sekolah dan madrasah).

Melalui program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) yang didanai oleh Uni Eropa dan dikelola Asian Development Bank

sebanyak 110 kabupaten dan kota mendapatkan dana hibah telah mengalami peningkatan pemenuhan SPM Dikdas SPM di kabupaten/kota penerima hibah lebih tinggi dibandingkan dengan status awal yang sudah di dalam sebuah kajian status awal status quo 2014.

“Pada saat itu, setiap kabupaten/kata dan sekolah-sekolah di kabupaten/kota melakukan pemetaan status pelayanan pendidikan mereka berdasarkan 54 sub-indikator dari 27 indikator SPM,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, secara umum, kabupaten/kota sasaran PKP-SPM Dikdas yang satuan pendidikannya mengalami peningkatan pencapaian terpesat dalam kurun waktu tiga tahun adalah kabupaten/ kota di provinsi Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, dan Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dibandingkan status awal di tahun 2014, peningkatan pencapaian dialami oleh lebih dari 67% atau lebih dari dua pertiga, satuan pendidikan yang tersebut.

Sementara berdasarkan data PKP-SPM untuk provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 452 dari 811 atau 56 persen satuan pendidikan di kabupaten/kota penerima dana hibah sudah mengalami peningkatan pencapaian SPM. Secara persentase, ada beberapa kabupaten NTB yang memperlihatkan terata kenaikan pemenuhan SPM di atas rerata provinsi, yakni Sumbawa, Lombok Utara, dan Lombok Barat.

“Di Sumbawa 63 persen satuan pendidikannya mengalami peningkatan pemenuhan SPM, sementara di Lombok Utara dan Lombok Barat, masing-masing memperlihatkan 57.8 dan 56.8 persen satuan pendidikan yang mengalami kenaikan,” imbuhnya.

Salah satu praktik perbaikan kualitas terpesat pada satuan pendidikan di NTB adalah dalam peningkatan peran kepala sekolah untuk melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru (terkait dengan indikator pencapaian 24.1).

Dalam hal ini sebanyak 334 atau 38 persen satuan pendidikan sudah memenuhi standar minimal ini berdasarkan data sensus yang dilakukan PKP-SPM sampai akhir tahun 2016. Kenaikan ini sebesar lebih dari 100 persen yakni pada kajian status awal, hanya 158 satuan pendidikan saja yang memenuhi SPM ini.

Langkah pencapaian SPM terpesat berikutnya adalah dalam hal pemenuhan jumlah buku pengayaan dan referensi untuk SD/MI. Kenaikan ini juga lebih dari 10 dibanding pada status pencapaian pada kajian status awal. Dari 122 satuan pendidikan di tahun 2014 267 pendidikan lainnya yang bisa mencapai standar ini di tahun 2016.

Perbaikan dan peningkatan pencapaian SPM ini termasuk signifikan mengingat masih rendahnya pemenuhan standar di banyak daerah di Indonesia, termasuk kabupaten/kota NTB. Hal ini dapat memperlihatkan bagaimana SPM bisa menjadi alat ampuh yang memberikan arahan kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk dana dan non dana secara lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas sekolah dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

Hengkangnya Dedi Picu Tanggapan Beragam Mataram (Suara NTB) Hengkangnya Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere dari Pelatda Mayung 2017 memantik munculnya tanggapan yang beragam dari beberapa pengurus KONI NTB. Sebagian menanggapi keputusan ini dengan wajar.

Dalam arti, merelakan pelatih silat itu mundur dan KONI NTB diminta segera mencari penggantinya. Namun, ada yang menanggapi serius dan meminta KONI NTB untuk tidak membiarkan pelatih tersebut mundur dan segera mencarikan jalan keluar.

Ketua Panitia Pelatda Mayung 2017, Mars Ansori Wijaya misalnya, ketika dimintai tanggapannya oleh Suara NTB, di Mataram Selasa (26/ 9) lalu tentang pengunduran diri Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere dari Pelatda Mayung 2017 menanggapi dengan datar saja.

Sekretaris KPUD NTB ini mengatakan dia pribadi tidak bisa melarang keinginan Dedi untuk mundur dalam Pelatda Mayung 2017. Meskipun sebelumnya dia sebagai pengurus KONI NTB ingin sekali bicara dari hati ke hati terkait sikap Dedi tersebut. Namun demikian Dedi tetap bersikap keras untuk mundur.

Menurutnya, kekosongan posisi pelatih silat di Pelatda Mayung 2017 tidak boleh sampai menghambat Pelatda Mayung 2017. Dalam hal ini pihak Panitia Pelatda Mayung akan segera meminta pihak KONI NTB untuk mencarikan pengganti Dedi S. Darere.

“Mekanisme perekrutan pelatih Pelatda Mayung, kami tetap menyerahkan mekanismenya ke ketua KONI NTB untuk merekrut pelatih,” terangnya.

Sementara itu Anggota Binpres KONI NTB, Drs. Safruddin di tempat terpisah menanggapi serius terkait pengunduran diri Dedi S. Darere. Safruddin menginginkan seluruh pengurus KONI NTB segera menggelar rapat internal guna membahas pengunduran diri pelatih berambut

gondrong itu.

“Saya rasa semua pengurus KONI NTB harus menggelar rapat internal untuk menyikapi terkait pengunduran diri Dedi. Bagaimanapun Dedi itu adalah pelatih yang pernah melahirkan juara dunia. Kita harus menghargai kerja kerasnya,” ucap Safruddin.

Dosen Fakultas KIP Universitas Mataram (Unram) ini mengakui bila keputusan Dedi mengundurkan diri dari pelatih Pelatda Mayung 2017 itu sebagai bentuk atau sikap protes terkait kebijakan KONI NTB yang hanya memberikan penghargaan untuk dua pelatih. Sementara menurut Dedi ada beberapa pelatih lain yang juga dinilai pantas mendapatkan penghargaan tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa dia mundur dari Pelatda Mayung 2017 karena akumulasi dari pemberian penghargaan kepada dua pelatih NTB, Indah Dugi Cahyono dan Jubair di acara peringatan Haornas di Kantor Pemprov NTB 2017. Sementara menurut Dedi penghargaan tidak seharusnya untuk dua pelatih saja, karena masih ada dua pelatih yang berhak menerima penghargaan, yakni Junaidi pelatih balap sepeda BMX yang sukses membawa atlet NTB juara SEA Games 2017. Selain itu dirinya juga layak mendapatkan penghargaan karena pernah membawa atlet silat NTB, Mariati juara dunia.

Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto sebelumnya mengatakan, pemberian apresiasi kepada dua orang pelatih itu karena kedua pelatih itu sudah membina sekaligus menampung atlet yang tidak mampu untuk menjadi atlet yang berprestasi.

Dimisalkan Jubair, selain pencari bakat dan pembina dia juga sekaligus pelatih atletik dari Kota Bima. Begitu juga Indah Dugi Cahyono pencari bakat, pembina sekaligus pel-

atih tinju dari KSB. “Mereka mencari atlet kurang mampu, dibina di rumah mereka dibiayai sekolahnya, diberikan tempat tinggal, dilatih dengan baik . Dan berprestasi bahkan sampai mendapatkan pekerjaan.

Sekali lagi tida ada maksud lain selain memberikan apresiasi,” jelas Andy.

Andy menambahkan bahwa setelah memberikan penghargaan kepada dua pelatih itu pihaknya juga merencanakan akan memberikan penghargaan untuk Dedi S. Darere dan pelatih balap sepeda BMX, Junaidi di HUT NTB 17 Desember 2017, karena dua pelatih itu dinilai sukses mengantarkan atlet menjuarai event internasional.

Namun, sayangnya, sebelum mendapatkan penghargaan, Dedi sudah terlanjur kecewa. Akibatnya kebijakan KONI NTB mengusulkan Jubair dan Dugi untuk mendapatkan apresiasi di acara Haornas memunculkan kekecewaan pelatih silat.

Dedi secara tegas mengatakan kecewa dengan kebijakan KONI NTB yang hanya memberikan apresiasi kepada dua pelatih itu. Pasalnya dia merasa perjuangan dirinya melahirkan atlet juara dunia tidak ada gunanya. Oleh karena itu dia memilih mengundurkan diri dan mengakhiri karirnya sebagai Pelatih Pelatda Mayung 2017. (fan)

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

(Suara NTB/fan)

EVALUASI - Suasana rapat evaluasi hasil Popnas XIV 2017 yang di gelar di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB,Rabu (27/9) kemarin. Tampak Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin didampingi Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain tengah memimpin rapat.

Evaluasi Popnas 2017, Peringkat NTB Meningkat Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menggelar rapat evaluasi bersama sejumlah pengurus cabor dan pelatih cabor di Kantor Dispora NTB, Rabu (27/9) kemarin.

Rapat tersebut untuk mengevaluasi hasil yang dicapai sejumlah atlet cabor di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang memimpin acara rapat evaluasi tersebut menjelaskan bahwa secara peringkat prestasi kontingen NTB di Popnas 2017 menunjukan peningkatan dibanding pada Popnas

sebelumnya.

Dimana pada Popnas 2015 di Jawa Barat (Jabar) NTB meraih peringkat 15 besar nasional dengan perolehan 5 medali emas dan 3 perunggu.

Sementara pada Popnas 2017 kontingen NTB yang diperkuat 101 atlet dan mengikuti 10 mata lomba berhasil menduduki peringkat 13 besar nasional dari 34 provinsi yang ikut.

“Secara peringkat, prestasi NTB di Popnas menunjukan peningkatan, meski demikian evaluasi hasil Popnas harus tetap kita lakukan,” ucapnya.

Meski secara peringkat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, menyatakan prestasi Persisum U-17 yang menjuarai Suratin Cup di Tingkat Provinsi NTB di bulan Agustus lalu, dan selanjutnya akan mewakili Provinsi NTB di Piala Suratin Tingkat Nasional dapat menjadi motivasi tersendiri.

Bagi Asosiasi PSSI Kabupaten Sumbawa untuk dapat melakukan berbagai evaluasi kinerja. Serta menyusun program kerja ke depan dengan sebaik-baiknya sehingga organ-

isasi persepakbolaan akan menjadi lebih ideal dan mampu mendukung peningkatan prestasi klub-klub sepak bola di Kabupaten Sumbawa.

Hal itu disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Askab PSSI Sumbawa, Rabu (27/9/) kemarin. Pada saat ini, perkembangan olah raga sepak bola di Kabupaten Sumbawa sudah mulai marak dan menampakkan prestasinya.

Hal tersebut ditandai dengan banyaknya klub-klub sepak bola yang ikut berpartisipasi dalam berbagai pertandingan yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa.

Disamping itu, Bupati ber-

V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

harap kepada seluruh jajaran kepengurusan PSSI dan para pecinta olahraga sepak bola agar memiliki tanggung jawab secara bersama-sama dalam melakukan berbagai bentuk pembinaan. Demi peningkatan kualitas para pemain sepak bola itu sendiri. Serta dan benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan berbagai upaya terobosan

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2776BF NOKA/NOSIN : MH35TL0077K812955/ 5TL814774 AN. NI LUH SWARDEWI HILANG DISEKITAR JL. AKLIJODO BTN JAVANA GARDEN JATISELA GUNUNGSARI HILANG BPKB & STNK R4 SUZUKI KATANA 2WD NOPOL DK438D NOKA/NOSIN : S J 4 1 0 0 0 5 8 5 1 0 / F1051D108392 AN. LUH PUTU RUPANI, SE BPKB : 7562155-O HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

kita tingkatkan untuk meraih medali emas di Popnas yang akan datang,” harap NTB. Selain berhasil peningkatan jumlah perolehan medali perak, NTB juga berhasil meraih enam medali perunggu atau lebih banyak tiga medali dari hasil Popnas 2015.

Meski secara peringkat posisi NTB naik dua tingkat, namun hasil Popnas 2017 harus tetap dievaluasi.

Dalam hal ini lewat rapat evaluasi tersebut Eni ingin mengevaluasi segala kekurangan di beberapa cabor, sehingga kedepannya NTB mampu meningkatkan prestasi. (fan)

Bupati Sumbawa Minta PSSI Dukung Klub Sepak Bola

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

meningkat, namun Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni tidak menampik bila perolehan medali emas NTB menurun. Dari hasil Popnas sebelumnya meraih lima medali emas di Popnas 2015, menjadi 4 medali emas di Popnas 2017.

Meski terjadi penurunan diperolehan medali emas, namun Eni mengaku cukup puas jumlah medali perak yang diraih kontingen NTB. Bila di Popnas sebelumnya NTB tidak mengantongi medali perak, namun di Popnas 2017 NTB berhasil meraih lima perak.

“Lima medali perak ini bisa

HILANG STNK R2 HONDA DR3599CN NOKA/NOSIN : MH1JFH112FK500631/ JFH1E-1499121 AN. NURAINI HILANG DISEKITAR JL. KARANG SUKUN KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

dalam memajukan persepakbolaan di Sumbawa.

Ketua Askap PSSI Kabupaten Sumbawa A. Rahman Atta, menyatakan, penyelenggaraan raker tersebut menunjukkan pentingnya membangun rencana kerja dan program-program yang matang bagi kemajuan sepak bola di Kabupaten Sumbawa. Sehingga dapat memberi motivasi bagi seluruh atlet sepak bola serta membuat persepakbolaan memperoleh kembali kejayaannya. (arn)

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Kamis, 28 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 28 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dilirik ban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 yak investor. Potensi yang dimiliki NTB membuat investor, baik dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dalam dan luar negeri tertarik menanamkan investasinya. Banyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 di antara pemilik investasi tersebut datang menemui kepala daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ah, baik gubernur dan bupati/walikota untuk menyatakan minatnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 berinvestasi di daerah ini. Namun tidak dipungkiri, di antara investor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 yang menyatakan kesediaannya berinvestasi, ada yang serius ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 investasi, bahkan tidak jarang di antara mereka adalah ‘’makelar’’ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 investasi atau PT. ‘’Akan’’.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, ketika ada salah satu in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 vestor berniat mengembangkan kawasan wisata di lingkar selatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kota Mataram. Termasuk, adanya investor yang akan menghidup1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan kembali Kota Tua Ampenan. Meski waktu itu, peletakan batu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pertama dihadiri kepala daerah, pada akhirnya investor tersebut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 hilang tanpa kabar. Belum lagi kasus di tempat lain di NTB, banyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 lahan yang dikuasai investor, justru dibiarkan mangkrak tanpa ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 realisasi investasi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Meski demikian, ketika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 NTB pada satu semester tahun 2017, jumlah investasi yang sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 masuk sudah menembus angka Rp 22 triliun. Angka ini dilihat cuk1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 up besar bagi sebuah daerah di NTB. Namun, jika dilihat dari masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 banyaknya warga miskin di NTB, nilai investasi yang Rp 22 triliun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 seakan tidak ada artinya. Semestinya, ketika nilai investasi yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 cukup besar dalam satu semester harus dibarengi dengan penu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 runan jumlah warga miskin dan pengangguran.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Tapi apa yang terjadi di lapangan, warga miskin kita semakin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 bertambah.

Pengangguran juga semakin banyak, menyusul se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 makin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 masih mencari pekerjaan. Bahkan, Pemkab Lombok Barat ingin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 mengubah target penurunan kemiskinan dari 14 persen ke 16 per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sen di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (RPJMD). Alasannya, pemerintah daerah sulit mencapai target yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sudah ditetapkan sebelumnya. Di mana, menurut Sekda Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Barat H. Moch. Taufiq mengacu fakta penurunan kemiskinan per 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tahun secara nasional dan provinsi maupun kabupaten tidak bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dicapai. Bahkan di bawah 1 persen, dari tahun 2015-2016 hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 0,65 persen. Karena itulah, menurutnya, sesuatu yang dipaksakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tidak bisa dipatok menjadi target.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Tidak hanya itu seperti disampaikan Kepala BPS NTB Endang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Triwahyuningsih, sebagian besar pemilik modal yang berinvestasi, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 terutama di bidang pertambangan atau perhotelan dari luar daerah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Itu artinya, ketika ada keuntungan dari usaha investasi yang dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan di NTB dibawa ke luar daerah atau luar negeri. Di sinilah kemu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dian, pemerintah daerah harus berperan. Setidaknya, dana social 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 corporate responsibility (CSR) dari perusahaan yang berinvestasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 di daerah harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 masyarakat yang ada di sekitar lokasi investasi. Misalnya, menang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 gulangi kemiskinan, membangun infrastruktur dan mempekerja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan warga yang tinggal dekat perusahaan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kita tidak menginginkan keuntungan perusahaan atau dana CSR 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tersebut dibawa ke luar daerah dan tidak memberikan manfaat bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 masyarakat sekitar dan daerah. Kalau ada perusahaan yang tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 peduli dengan kondisi masyarakat sekitar termasuk mengakomodir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sebagai pekerja sesuai keahlian, pemerintah harus bertindak atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 diberikan peringatan. Jangan sampai investasi yang masuk ke daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ah cukup besar, namun kontribusinya bagi masyarakat, terutama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih minim. Yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 paling penting dalam hal ini, adalah investasi besar, kesejahteraan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 masyarakat juga semakin meningkat. Semoga. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Investasi Harus Berpihak pada Masyarakat

RADIO

OPINI

Halaman 14

Perguruan Tinggi, Pengangguran dan Kemiskinan EMISKINAN adalah kata menakutkan bagi seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam rumah bernama Indonesia bertambah 6,90 ribu kepala berkategori miskin dibanding September 2016.

Bertambahnya jumlah tersebut diikuti oleh naiknya indeks kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Kabar tersebut menjadikan harapan-harapan tentang kesejahteraan di sebagaian daerah kian terkalahkan oleh kemiskinan, tidak terkecuali di NTB. Di mana perjalanan sejak tahun 2014 hingga kini telah “berprestasi” menekan hingga 16,07% angka kemiskinan dari 17,24%. Membaca porsentase penurunan kemiskinan sejak 2014 hingga 2017, setiap kita akan berpandangan tentang dua hal; pertama, kemiskinan di NTB sangat tangguh, atau kedua, pemerintah kita (NTB) memiiki kekuatan (baca:strategi) yang belum bisa menandingi arus kemiskinan. Setiap orang dibebaskan dan “berhak” percaya terhadap pandangan manapun. Namun bijaknya, semua orang, kelompok, ataupun lembaga apapun yang berpijak di bumi “ke-NTB-an” harus bertanggung jawab terhadap kemiskinan secara proporsional maupun profesional.

Tidak sedikit “ajian” yang dikeluarkan oleh pemerintah NTB sebagai upaya mengalahkan kemiskinan. Mulai dari program turunan pemerintah pusat, program khusus, hingga program kerjasama dengan pihak ketiga pun telah pernah diupayakan. Tetapi NTB harus puas dengan kenyataan penurunan angka kemiskinan yang hanya 1,17% saja. Melihat kemiskinan saat ini, seperti danau kotor yang luas dan dikelilingi oleh ratusan bahkan ribuan sungai yang terus mengalirkan air tercemar. Sehingga membutuhkan energi dan biaya yang besar dalam memetakan akar permasalahannya. Salah satu penyumbang naiknya angka kemiskinan yaitu tingkat pengangguran. Melihat angka pengangguran di NTB yang mengalami “penurunan” pada Februari 2017 cukup menggembirakan. Tetapi, jika me-melotot-i Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkategori sarjana, maka akan semakin membingungkan.

Perguruan tinggi secara langsung menyumbang TPT dari 2,71% tahun 2016 menjadi 6,99% di tahun 2017.

Sarjana Pengangguran Perguruan Tinggi (PT) pada hakikatnya hadir untuk menjadi salah satu jalan meningkatkan pembangunan Indonesia khususnya daer-

Oleh:

Samsun Hidayat, M.Pd

(Direktur ProGRASS Institute dan Dosen IKIP Mataram) ah. Dengan Tri Dharma yang maksimal, PT diharapkan menjadi basis perubahan masyarakat. Oleh karena itu, PT tidak boleh datar dan hanya menjadi lembaga “formalitas” pemberi ijazah saja, tetapi dituntut memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menjawab segala tantangan dinamika zaman.

Meningkatkatnya pengangguran “ber-merek” sarjana di NTB seolah menggambarkan betapa rendah kualitas PT di NTB. Alih-alih menjadi basis perubahan masyarakat dan menjadi mitra solutif terhadap kemiskinan justru ikut menyumbangkan beban pemeritah dengan mencetak “kue” pengangguran.

Meningkatnya angka pengangguran sarjana menambah catatan “aib” bagi PT. Di lain sisi, “aib” tersebut membuka mata kita bahwa prestasi PT selama ini hanya tentang “sesobek” generasi di tengah tumpukan calon pengangguran.

Meningkatnya sarjana pengangguran di NTB disebabkan oleh banyak faktor. Namun beberapa yang masih umum terlihat yaitu; 1) PT masih belum mampu memaksimalkan lahirnya mahasiswa dengan paradigma pencipta kerja (job-creator) yang mampu melihat peluang serta berani menghadapi resiko kegagalan, 2) minimnya permintaan tenaga kerja terdidik yang tidak sesuai dengan meningkatnya sarjana “pembawa map” setiap tahun, 3) ketidaksesuaian keahlian lulusan dengan kriteria yang dibutuhkan, sehingga tidak heran jika perawat dan banyak keahlian lain, terpaksa “menempel” di bank, 4) kompetensi lulusan yang masih rendah karena masih banyak PT yang kurikulumnya terlalu menekankan pengajaran akademik dan berdampak pada lemahnya soft skill, 5) kelas industri di NTB masih didominasi toko, mall dan sejenisnya. Sehingga lulusan SMA lebih banyak dipilih dari pada sarjana karena gaji yang relatif sedikit, akibatnya menambah barisan sarjana pengangguran, dan 6) pertumbuhan ekonomi NTB yang belum mampu “merayu” industri maupun perusahaan besar untuk berekspansi.

Beberapa faktor yang umum terjadi ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan PT di NTB. Sehingga PT tidak terjerembab sebagai penjual “es crim” di musim hujan. Mengurangi kemiskinan selain mencegah pengangguran sarjana, maka perlu adanya dua hal kunci yaitu; 1) membangun kesadaran di perguruan tinggi, dan 2) kemitraan yang aktif, efektif, dan produktif antara PT dengan pemer-

RADIO

intah propinsi melalui komponen Tri Dharma; penelitian dan pengabdian.

Membangun Kesadaran di Perguruan Tinggi PT sebagai basis perubahan yang diharapkan oleh masyarakat NTB perlu kuat di tengah badai pengangguran dan kemiskinan yang kian bergejolak. Oleh karena itu, PT perlu sekuat tenaga agar meminimalisir lahirnya generasi yang berpikir konvergen. Mencetak sebanyak-banyaknya generasi yang berpikir divergen yang mampu mengapresiasi kondisi sosial, maka PT perlu membuang kebiasaan lama dalam membangun budaya kampus. Setiap PT dalam praktik pengajaran, harus berhenti total mengasingkan generasi dari permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Sebagaimana kampanye Paulo Freire yang ingin membebaskan pendidikan dari ego birokrasi dosen yang menyekap mahasiswa hingga terbenam dalam kebudayaan bisu. Pengajaran dan budaya kampus harus mampu membangun bahasa pikiran lahir generasi yang kritis dan memiliki daya jelajah imaginasi yang kuat. Penulis sepakat dengan dialektika Freire dimana PT perlu memandang bahwa dosen maupun mahasiswa sebagai subjek yang sadar (cognitive) yang menempatkan dunia sebagai objek yang harus disadari (cognizable). Dengan dialektika ini maka akan lahir budaya PT yang menekankan aspek kesadaran (consciousness) yang melahirkan generasi unggul afektif dan psikomotoriknya.

Kemitraan PT dengan Pemprov NTB Tri Dharma Perguruan Tinggi hadir sebagai tali pengikat antara PT dengan masyarakat sebagai tanggung jawab ‘ekologis’ yang bahkan melampaui komitmen ekonomi maupun politik, yaitu melalui penelitian dan pengabdian. Mengahadapi masalah kemiskinan, PT harus proaktif menawarkan solusi-solusi melalui penelitian dan pengabdian di luar usaha preventifnya terhadap pengangguran. Hubungan kemitraan antara PT dan Pemerintah provinsi khususnya sebagai upaya bersama menekan kemiskinan, melalui penelitian dan pengabdian masih minim terlihat. Meskipun ada, namun masih belum masif memundurkan barisan kemiskinan.

Salah satu hambatan besarnya adalah baik PT maupun pemerintah provinsi terlihat seperti dua orang yang saling menunggu dalam melihat masalah kemiskinan. Sehingga

perlu ada inisiatif bersama untuk lebih aktif duduk bersama dalam bentuk sharing dan hearing. Dengan adanya keterbukaan pemerintah membagi isu-isu strategis, maka akan membantu PT dalam menemukan latar belakang, landasan, tujuan penelitian dan pengabdian agar tepat sasaran. Melalui hasil penelitian dan produktifitas pengabdian PT, pemerintah dapat memperluas dalam bentuk pilot projek.

Pemerintah juga memiliki refrensi yang kuat, valid serta tepat sasaran atas setiap program-program termasuk pengentasan kemiskinan.

Langkah ini dimaksudkan agar terbangun kebiasaan “berat sama dipikul ringan sama dijinjing”. Dengan maksimalnya dan produktifnya penelitian dan pengabdian PT, juga bisa membantu bertambahnya refrensi tenaga pendidik/dosen di lingkungan PT sebagai bahan pengajaran yang melekatkan mahasiswa dengan realita sosial. Sehingga tidak lagi kita lihat dosen di PT yang “hanya” sibuk meneliti untuk “sekedar memenuhi saku” dan menjadikan pengajaran sebagai formalitas belaka. Jika kemitraan dan koordinasi antara pemerintah propinsi dan PT dalam menghadapai masalah daerah, khususnya kemiskinan belum proporsional, bisa jadi pengangguran tahun depan akan menjadi masalah baru, kemiskinan semakin mewabah, energi pemerintah pun terkuras dan bisa jadi NTB terbenam dalam lumpur masalah.

Retribusi memberatkan, wisatawan bisa kapok datang ke NTB Pemungutan retribusi harus diatur regulasi

*** Dua SPBU di Mataram disegel Bisa jadi shock therapy

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 28 September 2017

Halaman 15

Anggota DPD RI Baiq Diyah Ratu Ganefi Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

(Suara NTB/why)

SIDANG - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi menjawab pertanyaan hakim dalam persidangan perkara korupsi vertical dryer dengan terdakwa Budi Subagio, Rabu (27/9).

Sidang Korupsi Vertical Dryer

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, sosialisasikan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seratusan warga di Aula Yayasan Baitul Hidayah NW – Midang Lombok Barat (Lobar). Dengan harapan dapat lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berkonstitusi melalui pemahaman aturan dasar.

Pada kesempatan tersebut, Diyah mengatakan Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Bangsa Indonesia. Pancasila juga rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitan hubungan antara rukun Islam sebagai landasan Agama Is-

lam dan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia.

Adapun hubungan itu yakni dari segi jumlah, rukun Islam berjumlah lima begitupun Pancasila. Kedua, dari segi makna yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini erat kaitannya dengan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Secara umum, kata Diyah, sila ini menerangkan tentang ketuhanan begitu pun syahadat yang mempunyai makna pengakuan terhadap Tuhan yaitu Allah SWT. ‘’Selain itu, kata Esa sendiri berarti tunggal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini mempunyai Tuhan tunggal Allah SWT,’’ katanya.

Diyah juga menjelaskan, peran generasi muda dalam aspek dan nilai Pancasila sebagai

dasar negara. Generasi muda adalah para individu yang sedang mengalami perkembangan dan bertugas sebagai generasi penurus untuk membangun negeri. “Maju atau mundurnya suatu bangsa ada di tangan pemudanya,” imbuhnya.

Bagaimana kondisi Pancasila di tengah gelombang radikalisme agama? Diyah menyatakan radikalisme agama atau terorisme telah sangat mengkhawatirkan. Dalam skala yang lebih ringan intoleransi dan renggangnya kohesivitas sosial akibat ujaran kebencian yang semakin marak belakangan ini juga sangat memprihatinkan.

Meskipun jarang dibicarakan, Pancasila sebenarnya tidak tidur lelap. Meskipun mungkin kita tidak suka dengan politisasi Pancasila di era Orde Baru, kuatnya doktrin

Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB, Rabu (27/9). Kunjungan itu untuk berkoordinasi mengenai upaya perbaikan layanan bebas dari percaloan.

“Masyarakat jangan mudah percaya dengan calo, bahwa paspor itu sekarang pelayanannya sudah mudah. Bayarnya pun di bank, tidak ada transaksi di kantor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelayanan paspor, khususnya paspor umum atau umumnya disebut paspor 48 halaman sudah tertera dengan tarif Rp 350 ribu.

“Harga sudah jelas terpam-

pang, jadi jangan mau jadi korban calo,” pesannya.

Dudi, yang baru dilantik awal pekan lalu, pun menegaskan, bahwa praktik percaloan tidak dibenarkan dalam pelayanan keimigrasian.

“Calo tidak boleh, kalau ada orang Imigrasi, orang dalam yang ikut bermain, pasti kita tindak. Itu sudah jelas, saya tidak akan tebang pilih,” tegasnya.

Komitmen itu ia sampaikan untuk memberikan pelayanan publik yang baik sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.MH menya-

takan, pihaknya menyambut baik mengenai komitmen pimpinan baru Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tentang perbaikan pelayanan paspor bebas calo.

“Temuan itu kami akan terus awasi pola perbaikannya. Kami akan pantau terus,” tegasnya.

Ombudsman RI Perwakilan NTB merilis hasil investigasi Juli-September 2017 soal pelayanan paspor umum di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Ditemukan indikasi praktik percaloan yang menawarkan bantuan pembuatan paspor dengan tarif antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. (why)

Hakim Minta Jaksa Sidik Kadis Pertanian dan Perkebunan Kantor Imigrasi Janji Berantas Calo, KI NTB Dorong Ombudsman Tetap Awasi Kampus Sebarkan ”Virus” KIP

Mataram (Suara NTB) Ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra, SH meminta jaksa penuntut umum Kejati NTB untuk menyidik Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Ir.Husnul Fauzi. Permintaan itu lantaran Husnul berkelit dan berbelit-belit saat memberi kesaksian perkara korupsi proyek alat pengering padi tahun 2015 dengan terdakwa, Ir Budi Subagio, Rabu (27/9) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Husnul dihadirkan sebagai saksi bersama Hartono, staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB). Mereka juga bersaksi untuk perkara dengan terdakwa Baynurahman, penerima barang.

“Bapak ini banyak bohongnya,” kata Rajendra. ”Pak jaksa, ini sidik saja ini Kepala Dinas. Pengakuannya bolakbalik dari tadi,’’ katanya dengan nada sedikit geram.

Pernyataan hakim tersebut buah dari keterangan Husnul yang hanya menjawab tidak tahu pada sebagian besar pertanyaan, baik dari hakim, jaksa, maupun penasihat hukum terdakwa.

Seperti mengenai progres proyek vertical dryer yang tuntas dikerjakan Oktober 2015 ternyata bermasalah. Jaksa Hademan bertanya mengenai peran fungsi kontrol pimpinan SKPD terhadap eksekusi anggaran.

“Saya mengetahui ketika ada di media massa Agustus 2015. Saat itu proyek masih berjalan,” ujar Husnul, yang juga menerangkan bahwa laporan pelaksanaan proyek dari terdakwa sudah sesuai prosedur.

Budi, kata dia, mengatakan pemindahan lokasi alat pengering padi yang dipindahkan ke Kelompok Tani Sayang Daye, sudah sesuai pedoman umum dan terverifikasi.

Husnul lalu menunjuk Hartono, staf Bidang Produksi Tanaman Pangan, yang juga merupakan tim teknis proyek tersebut sebagai PPK menggantikan Budi Subagio, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan yang promosi menjadi Kepala Dinas Perkebunan NTB November 2015.

Hartono ditunjuk, meski hanya staf biasa tetapi memiliki sertifikasi mengenai layanan pengadaan barang dan jasa.

Hartono kemudian yang melakukan pembayaran kepada PT Pura Baru Utama, penyedia 20 unit vertical dryer senilai Rp 11 miliar yang ditunjuk melalui mekanisme E-Katalog.

Saat ditanya hakim mengenai hal itu, Husnul hanya menjawab tidak mengetahui sebab yang menandatangani surat perintah membayar adalah Sekretaris Dinas, walaupun dirinya bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Jangan ditutupi kalau memang ada kesalahan salahnya di mana. Walaupun saudara menutupi diri tapi kita tahu. Kita di sini menggali fakta,” tegas Rajendra.

Penasihat hukum terdakwa Budi Subagio, Hijrat Prayitno lalu mengeluarkan secarik dokumen serah terima barang dari dinas kepada kelompok tani.

“Coba sebutkan, apakah saudara saksi mengetahui tanda tangan serah terima barang kepada kelompok tani,” tanyanya.

Husnul lalu menjawab, dirinya menandatangani tetapi tidak mengetahui spesifik soal vertical dryer, sebab sebagai kepala dinas banyak dokumen yang ditandatangani.

“Pada prinsipnya PPK bertanggung jawab kepada KPA. KPA yang bertanggung jawab atas eksekusi anggaran program,” ujarnya.

Sidang tersebut kemudian ditunda hingga pekan depan, Rabu (4/10) dengan agenda pemeriksaan saksi. (why/ars)

Danrem Berpangkat Jenderal Dari Hal. 1 kata Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, S.I.P.,M.Sc., kepada Suara NTB Rabu (27/9) kemarin. Sementara ini NTB menurut Pangdam IX/Udayana, sedang dilakukan kajian soal memungkinkannya peningkatan type B ke A tersebut.

Saat ini ada 44 Korem di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu sudah ada 13 Danrem yang pangkatnya bintang satu. Danrem yang didapuk berpangkat jenderal, karena pertimbangan

Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, MoU antara Ketua TKPKD NTB dan Wakil Bupati/Walikota se - NTB tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Ini merupakan hasil rakor kemiskinan beberapa waktu lalu ditindaklanjuti dengan beberapa SKPD teknis dan stekholder terkait yang selama ini fokus mendukung penurunan angka kemiskinan di NTB. Di mana dilakukan penajaman program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Diantaranya, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), peningkatan jamban keluarga (sanitasi), pengembangan rumah layak huni, Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pengelolaan sampah untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan cakupan air bersih di perdesaan.

Pengembangan Bumdes dan KRPL ditarget 100 unit, rumah layak huni 2000 unit, jamban keluarga 1312 unit, cakupan air bersih 200 desa, pengelolaan sampah 300 kelompok dan KUBe sebanyak 200 unit pada tahun 2018.

Sasarannya mengacu pada basis data terpadu yang telah ada. Target-target yang disepakati , tidak hanya menuntaskan target RPJMD tetapi peningkatan tarap hidup masyarakat NTB secara menyeluruh dan berkelanjutan, lebih-lebih dapat keluar dari garis kemiskinan.

Dalam APBD Perubahan 2017, anggaran kemiskinan ditingkatkan menjadi Rp 1,736 triliun. Anggaran sebesar itu diperuntukkan mengejar beberapa indikator RPJMD yang kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Seperti indikator tingkat pengangguran terbuka dialokasikan Rp 18,87 miliar lebih, pola pangan harapan Rp 5,9 miliar lebih, laju investasi Rp 67,84 miliar lebih, cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Rp 13,8 miliar.

Selanjutnya, jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap Rp 559 miliar lebih, rasio elektrifikasi Rp 10,2 milliar, cakupan air bersih Rp 83,35 miliar, penanganan rumah tidak layak huni Rp 167 miliar.

Kemudian, cakupan jamban keluarga Rp 4,5 miliar, rata-rata lama sekolah Rp 428 miliar, buta huruf penduduk usia di atas 15 tahun Rp 4,1 miliar, usia harapan hidup Rp 367 miliar lebih dan prevalensi kurang gizi Rp 6,5 miliar lebih.

Ridwan menyebutkan, APBD-P NTB 2017 meningkat sekitar Rp 400 miliar lebih dibandingkan APBD Murni yang berjumlah Rp 5,008 triliun. Dengan adanya penambahan itu, APBD-P NTB 2017 berjumlah Rp 5,4 triliun lebih. (nas)

tensi gangguan pada Korem yang dikomandoi jenderal. ‘’Tapi pendekatan kita sebenarnya bukan ancaman, tidak melihat pangkat. Sehingga pendekatan kami tidak hanya letak geografis tapi juga pendekatan ancaman,” tandasnya.

Ditanya soal hal teknis sampai sejauh mana usulan peningkatan type itu, Pangdam belum tahu persis. Tapi yang sedang berjalan saat ini menurutnya adalah proses pengkajian.

Tahapan kajian sampai dengan keputusan pun diakuinya akan lama. (ars)

PPK Katering Haji Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 namun dari semua itu hanya UD. A yang menurut penilaian pihaknya memenuhi kualifikasi dan mengajukan penawaran terendah.

Perusahaan yang beralamat di Masbagik, Lombok Timur itu setelah memenangkan tender, melakukan proses masak di Asrama Haji Jalan Lingkar Selatan. Peralatan dan bahan masakan pun sudah melalui uji higien-

itas. ‘’Dari soal sertifikasi, lelang, pengerjaan, bagi saya sudah tidak ada masalah. Cuma, yang melapor ini tidak puas. Saya menduga dia mau jadi PPK. Lha, kan bukan keinginan saya sendiri menjadi PPK,’’ katanya.

Sebagai jaminan bahwa proses pengadaan itu tidak ada masalah, dia meyakinkan sudah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat dan Ombudsman. Dua lembaga itu di-

akuinya sudah pernah mengklarifikasi dan mengecek langsung tahapan administratif sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.

Itu artinya, tegas dia, setelah lolos dua proses pemeriksaan lembaga itu harusnya sudah clear. ‘’Jadi sebenarnya sudah clear.

Tapi yang namanya proses hukum, kita hormati. Saya ikuti, saya ini orang taat hukum,’’ pungkasnya. (ars)

Tim Saber OTT Pegawai Puskesmas Perampuan Dari Hal. 1

Pemprov Sepakati Tujuh Program Prioritas Entaskan Kemiskinan

geografis yang harus dijaga adalah wilayah perbatasan.

Namun untuk memenuhi syarat peningkatan type, Danrem bintang satu tidak harus yang menjaga wilayah perbatasan. Pertimbangan penting lainnya adalah daerah itu memang rawan konflik sosial dan ancaman lainnya.

Di NTB menurutnya tidak sedikit ada ancaman gangguan keamanan seperti konflik komunal dan terorisme. Sehingga Pangdam berkesimpulan, ancaman tidak harus melihat pangkat, namun tetap ada po-

Dengan OTT ini, menambah daftar proses penindakan yang sama dilakukan oleh tim Saber Pungli Provinsi NTB yang di dalamnya tergabung Inspektorat dan Polda NTB. Sebelumnya OTT Kadus Gili Trawangan

dalam pungli di sektor pariwisata dan OTT di SMPN 6 Mataram untuk sektor pendidikan.

Pada kesempatan itu Ibnu Salim juga menanggapi soal temuan Ombudsman soal dugaan pungli percaloan Imigrasi dan Dukcapil. Menurutnya, temuan itu akan tetap ditindak-

lanjuti oleh Satgas atau APH sesuai mekanisme penegakan hukum. Sebab menurutnya itu sudah merupakan informasi atau laporan terbuka. ‘’Jadi data dan informasi dari Ombusman menjadi daya dukung yang menentukan proses selanjutnya,’’ pungkasnya. (ars)

Pemprov Harus Selektif Dari Hal. 1 usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Unram dengan Komisi Informasi (KI) NTB di Mataram, Rabu (27/9) siang kemarin. Menurutnya, investasi harus memberikan dampak terhadap pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Investasi yang ada jangan hanya menjadi milik kepentingan investor belaka. Jika itu yang terjadi, maka orang yang kaya semakin kaya. Sementara yang miskin semakin miskin.

Sehingga, Pemprov perlu menganalisis investasi yang masuk di daerah ini. ‘’Apalagi kalau investasi itu menyangkut penggunaan lahan. Kalau penggunaan lahan, dampaknya macam-macam,’’ kata Sunarpi.

Pertama, harga lahan akan melonjak tinggi. Masyarakat akan sulit mendapatkan lahan karena harganya melonjak tinggi. Jika masyarakat sudah tidak bisa membeli lahan maka tentu akan dibeli oleh pengusaha atau pemodal. Untuk itu, sebelum Pemda memberikan izin kepada pemodal berinvetasi sebaiknya dilakukan analisis yang mendalam mengenai dampak terhadap masyarakat.

Jika lahan investasi itu dulunya merupakan lahan pertanian yang subur, maka akan terjadi kehilangan sektor produk-

si. Jika terjadi kehilangan sektor produksi, maka akan mengancam ketersediaan pangan.

Bahkan, masyarakat yang dulunya menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut juga akan kena dampaknya. ‘’Mata pencaharian buruhburuh yang hidupnya hanya dari situ akan menjadi hilang. Kita kehilangan lahan subur. Lalu siapa yang memberikan makan untuk mereka. Karena itu, Pemda harus selektif dan perlu menganalisis. Tidak hanya memberikan izin investasi dengan gampang,’’ sarannya.

Sunarpi mengatakan, Pemda harus berpikir komprehensif sebelum memberikan izin kepada investor. Baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pengentasan kemiskinan. Apakah investasi yang masuk berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Sekarang yang kita inginkan bagaimana ekonomi kita berbasis pada potensi yang ada di desa. Kalau berbasis desa maka ekonomi masyarakat akan tumbuh,’’ katanya.

Pemda katanya, jangan hanya melihat besaran investasi yang masuk ke daerah. Tetapi harus dilakukan analisis yang cermat sejauh mana dampaknya bagi kemakmuran masyarakat. ‘’Apa artinya kelihatan investasi tumbuh. Yang tumbuh itu yang kaya raya,” tandasnya.

BPS mencatat investasi yang

ada di NTB lebih selama satu semester tahun 2017 ini, menembus Rp 22 triliun lebih. Nilai investasi ini didapat dari survei kepada masyarakat langsung dan data yang diterima dari Dinas Penanaman Modal Provinsi NTB. Untuk triwulan I 2017 (Januari-Maret) investasi yang berkembang di NTB sebesar Rp 10,7 triliun lebih. Sementara pada triwulan II tahun ini (April-Juni), nilai investasi yang berkembang mencapai Rp 11,3 triliun lebih.

Atau jika di total selama satu semester, nilai investasi tersebut mencapai Rp 22 triliun lebih.

Namun demikian, besarnya investasi yang masuk ke NTB belum signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Angka kemiskinan di NTB mencapai 16, 07 persen.

Kemiskinan masih tinggi bisa saja akibat investasi besar, terutama perhotelan dan tambang adalah milik pengusaha luar. Sehingga hasil dari investasi yang di dapat di NTB, kembalinya ke pemilik modal di luar NTB. Selain itu, pengangguran juga masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. Saat ini angka pengangguran NTB sebesar 3,8 persen dari total penduduk. Investasi padat modal, biasanya tidak masif membutuhkan tenaga kerja. Tetapi tidak serta merta juga, investasi padat karya (melibatkan pekerja banyak) akan langsung menyentuh kepada kemiskinan. (nas)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Baiq Diyah Ratu Ganefi saat sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Pancasila pada saat itu membuat efek retorik yang sangat mendalam di kalangan sebagian warga.

Di era reformasi, retorika Pancasila tidak lagi didogma-

kan oleh negara, tetapi tumbuh dari bawah. “Budaya populer memiliki peran besar dalam turut membangun retorika tentang Pancasila di era reformasi,” ujarnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB mendorong pihak kampus atau perguruan tinggi di NTB dapat menyebarkan ‘’virus’’ Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui peran akademisnya melakukan kajian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, kampus diharapkan dapat menyebarkan Keterbukan Informasi Publik di daerah ini. ‘’Dan KIP dapat menjadi mitra strategis dalam kerjakerja semacam ini,’’ kata Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt saat penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KI NTB dengan Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Rabu (27/9) siang kemarin.

Ajeng menjelaskan, kesepahaman ini lebih menekankan pada aspek sinergi peran perguruan tinggi dengan

KI dalam menyemai keterbukaan informasi publik. KI memandang penting peran perguruan tinggi dalam mendorong KIP dari sisi akademik.

Misalnya, melakukan riset implementasi KIP dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan di NTB. ‘’Lalu bagaimana perguruan tinggi menyemai semangat transparansi dalam dunia kampus. Sehingga ke depan bisa menjadi role model bagi dunia di luar kampus untuk lebih terbuka,” katanya.

Dalam implementasinya ke depan, lanjut Ajeng, bisa disinergikan dengan program strategis KI NTB. Misalnya, untuk kegiatan kuliah kerja partisipatif, mahasiswa dapat memberikan wawasan KIP di tingkat masyarakat desa lokasi KKP. Membantu pemerintah dalam mengukur pentingnya peran keterbukaan informasi bagi pengentasan kemiskinan dan lainnya. (nas)

Retribusi Memberatkan, Wisatawan Bisa Kapok Datang ke NTB Dari Hal. 1 Mulai dari membayar tiket perjalanan, hingga biaya-biaya lainnya. Setelah sampai di destinasi wisata tertentu, mereka kembali ditarik retribusi atau tiket masuk yang besarannya dinilai tidak wajar dan cenderung memberatkan wisatawan.

Ia mengatakan, tidak masalah ada retribusi yang dibebankan kepada wisatawan asalkan fasilitas umum dan toilet memadai di destinasi tersebut. Namun, retribusi tersebut harus wajar dan jangan terlalu tinggi. ‘’Kalau seperti ini, saya lihat di beberapa tempat ada yang mengeluh, beberapa wisatawan mengeluh karena memang terlalu mahal,’’ ucapnya.

Saat ini kata Hadi, Pemprov sedang gencar menarik kunjungan wisatawan sebanyak-banyak ke daerah ini. Namun, jika penarikan retribusi ini terlalu tinggi, ia khawatir wisatawan hanya akan datang cuma sekali ke Lombok maupun Sumbawa. ‘’Wisatawan itu kapok dengan pungutan sana sini, itu harus bayar maka memberatkan. Jangan sampai kita sudah promosi dengan gencarnya. Kemudian begitu

wisatawan datang, mereka dipungut beberapa macam pungutan yang agak berat bagi wisatawan,’’ katanya.

Hadi menambahkan, Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota harus segera menyikapi persoalan ini. Jangan sampai ada image dari wisatawan bahwa berkunjung ke Lombok mahal. Pemda perlu membuat regulasi mengenai penarikan retribusi ini yang tidak memberatkan wisatawan. ‘’Saya lihat ada beberapa tempat yang memang wisatawan mengeluh karena biaya masuk terlalu tinggi.

Masa dia datang terus lihatlihat sebentar sudah bayar sekian ribu. Kebanyakan mereka tidak datang sendiri tapi rombongan. Itu yang harus kita pikirkan,’’ pintanya.

Sehingga promosi wisata yang dilakukan tidak terganggung dengan ketidaknyamanan wisatawan ketika datang ke Lombok. Ia menyatakan, perlu dilakukan penertiban mengenai penarikan retribusi masuk destinasi wisata yang nilainya tak wajar ini. ‘’Jangan sampai merusak nama baik pariwisata di daerah kita.

Karena ketidakseragaman pungutan atau retribusi ini,” tandasnya. (nas)

TGB Tebarkan Optimisme di Universitas Pertahanan Dari Hal. 1 Padahal jika kita belajar pada para pendiri bangsa, mereka selalu meneriakkan kata-kata yang membangkitkan optimisme seperti merdeka, mandiri, berdikari, bebas dan lainnya,’’ ujarnya.

Menurut orang nomor satu di NTB ini, rasa pesimisme yang kemudian membangkitkan berbagai hal negatif tersebut tidak seharusnya ada.

Karena dalam kondisi dan keterbatasan apapun kita masih dapat terus membangun dan mengalami kemajuan. ‘’NTB dengan segala keterbatasannya mampu membangun diri untuk mencapai kemajuan,’’ ungkap gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu.

Gubernur NTB ini kemudian melanjutkan penjelasan dengan memberikan berbagai macam contoh keberhasilan NTB. Diantaranya pertumbuhan ekonomi provinsi yang selalu berada di atas rata-rata

pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya kemajuan di bidang kesehatan berupa penurunan angka kematian ibu dan anak yang sangat drastis hingga disebut publik sebagai silent revolution. Selama 2011-2015 NTB mendapat raihan terbaik MDGs dan menjadi 1 dari 3 daerah terbaik di dunia di dalam pelaksanaan MDGs. ‘’Inilah kabar baik yang kita bawa dari NTB. Kabar baik bukan berarti bahwa masalah sudah selesai, melainkan kabar baik bahwa kita mempunyai solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah,’’ katanya.

Di akhir acara gubernur mengingatkan bahwa optimisme harus mewujud secara riil dalam setiap langkah kita, karena kita semua memiliki andil untuk membangun bangsa. ‘’ Indonesia dan termasuk NTB di dalamnya betul-betul berada dalam tanggung jawab kita secara kolektif,’’ pungkasnya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 28 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penunggak Pajak di Lobar akan Ditagih Paksa

Pengungsi Bali di Lombok Mulai Mengeluh Giri Menang (suara NTB) – Para pengungsi asal Karangasem yang eksodus ke Lombok Barat (Lobar) aakibat erupsi gunung Agung di Bali mulai mengeluhkan kondisi barang kebutuhan pokok. Mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat tak punya pekerjaan. Sementara jika bergantung di sanak keluarganya juga tergolong kurang mampu. Selain itu, mereka mengeluh karena anak-anak mereka tak bisa bersekolah.

Untuk memenuhi kebutuhan sementara waktu puluhan pengungsi Karangasem yang ada di Lobar, Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Rabu (27/9), menyalurkan bantuan bagi para pengungsi di Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri. Berdasarkan data terdapat sekitar 5 Kepala Keluarga (KK) atau 21 jiwa pengungsi yang mengungsi di rumah keluarganya di daerah setempat.

Bantuan yang diberikan berupa logistik kebutuhan konsumsi makanan, pakaian, hingga tas dan alat tulis bagi anakanak para pengungsi. Penyerahnya diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Muhammad Rum di kantor Desa Kediri Selatan.”Kami serahkan bantuan ke para pengungsi,

khusus yang punya lima orang anak yang sekolah, kami kasih lima tas(sekolah), mereka juga proaktif mendaftarkan anaknya untuk sekolah di sini (Lombok),” terang Rum. Rum mengatakan pihaknya selalu terbuka menerima laporan dari masyarakat terkait pengungsi. Sehingga pihaknya bisa meminta langsung bantuan dari pemerintah pusat jika nantinya para pengungsi yang terdata tersebut semakin banyak.”Ini akan kami segera meminta untuk pasokan kembali, barang-barang logistik ini. Karena ini kami dapatkan langsung dari Jakarta yang mengirim,” jelasnya.

Kendati demikian pihaknya mengharapkan adanya data valid yang diberikan oleh masyarakat atau pihak desa.

Baik itu by name by address untuk mempermudah pendataan.

Sejauh ini jumlah pengungsi yang telah terdata pihaknya mencapai angka 100 jiwa sekitar 25-26 KK.”Itu yang terdata, tapi juga yang tidak terdata, juga ada. Karena ada juga yang tidak mau mendata,” ucapnya.

Pihaknya pun menyarankan bagi para pengungsi yang belum melaporkan keberadaanya kepada pihak BPBD untuk segera

(Suara NTB/her)

SERAHKAN BANTUAN - Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum menyerahkan bantuan kepada pengungsi asal Karangasem, Bali, di Desa Kediri Selatan, Rabu. melaporkan diri. Sehingga jangan sampai nantinya terdapat keterangan warga hilang di Bali akibat tak diketahui keberadaanya.Para pengungsi pun bisa melaporkan keberadaan mereka kepada pihak BPBD NTB baik melalui telepon maupun website resmi BPBD. Sehingga nanti jika mereka ingin mengetahui informasi terkait kebencanaan ini, mereka bisa dilayanai apa yang menjadi kebutuhan.

Terkait dengan para anak pengungsi yang bersekolah, pi-

haknya menghimbau pemerintah daerah untuk membantu membebaskan biayanya. Lantaran kedaruratan dan juga para pengungsi tersebut hanya bersifat sementara.”Yang penting anak-anak ini tertampung,” tandasnya. Sementara itu Kapala Desa Kediri Selatan, H Abdullah menerangkan bahwa para pengunsi tersebut memang berasal dari Lombok. Lantaran pada masa dahulu banyak warga Karangasem yang mengungsi ke Lombok saat letusan Gunung Agung tahun 1963. Sehingga masuk akal jika banyak warganya yang berasal dari wilayah Karangasem Bali dan mengungsi ke Kediri Selatan.

“Di Kediri Selatan ini bany-

ak warga kita yang dari Karangasem di Kampung Sedayu Utara. Jadi banyak warga kita yang berasal dari Karangasem, nah ini rata-rata mengungsi ke rumah keluarga (Kampung Sedayu),”jelasnya.

Jumlah pengungsi yang telah terdata di Desa Kediri Selatan mencapai 21 jiwa atau sekitar 5 KK. Pihaknya kan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD terkait dengan tambahan bantuan, termasuk juga nantinya jika pengungsi bertambah.

Para pengungsi Bali yang menerima bantuan tersebut mengaku sangat bersyukur.

Lantaran saat himbauan mengungsi dikeluarkan pihak Pemda Bali, pada Jumat (22/9) para pengungsi tersebut tak mambawa harta benda mereka dan hanya membawa dokumen ijazah dari buah hatinya. ”Alhamdulillah, kita bersyukur, karena sulit mengungsi di Lombok. Sebab kita menumpang sama keluarga, dan keluarga juga kesulitan,” ungkap Halimah, salah seorang pengungsi.

Rohanah salah seorang pengungsi mengaku sangat waswas ketika diminta untuk mengungsi bersama ketiga orang anaknya. Bahkan saat dirinya ingin menyeberang di pelabuhan Padangbai, ratusan bahkan lebih warga dari Karangasem yang sudah memadati pelabuhan itu.

Dirinya berharap agar bancana erupsi Gunung Agung tersebut segera kembali normal. Sehingga dirinya bersama ketiga anaknya dapat kembali lagi ke Karangasem untuk menjalanai kehidupannya. “Kami kesulitan mendapat pekerjaan di sini,’’ katanya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Barat (Lobar) bakal melibatkan KPK dan kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan piutang pajak hotel dan Hj. Lale hiburan yang saat Prayatni ini mencapai miliaran rupiah. Pihaknya sudah bersurat ke instansi terkait untuk bekerjasama melakukan penagihan paksa terhadap wajib pajak yang bandel tersebut.

Pihaknya saat ini masih menunggu jawaban lembaga adyaksa dan antirasuah tersebut.

Kepala Bappenda Lobar, Hj. Lale Prayatni, kemarin di Gerung menyebutkan, sejauh ini ada tiga hotel dan tempat hiburan malam yang menunggak pajak, masing-masing hotel BS, S dan hiburan C. Pihaknya sudah memasang plang di lokasi hotel dan tempat hiburan tersebut, namun diakui plang tersebut roboh sehinga pihaknya akan membangun plang permanen. Selain itu, di lokasi-lokasi ini pasang stiker menunggak pajak.

Pihaknya mencoba menjajaki kerjasama dengan Kejaksaan untuk menagih paksa wajib pajak yang berhutang tersebut, sebab jika belajar dari Jakarta justru melibatkan KPK terkait penanganan piutang pajak.”Khusus untuk menangani kasus piutang pajak hotel ini kami bekerjaasama dengan kejaksaan, termasuk dengan KPK. Kami sudah bersurat ke lembaga tersebut, tinggal menunggu jawaban,” kata Lale.

Terkait koordinasi dengan Kejaksaan, pihaknya bersama Kabag Hukum sudah bersurat ke Kejaksaan untuk menjalin komunasi.

Lantas bagaimana dengan progres lelang aset hotel penunggak pajak, sejauh ini diakui terkendala persyaratan dari KPKNL yang beum bisa dipenuhi. Persyaratan yang belum bisa dipenuhi seperti sertifikat. Informasi yang ia peroleh bahwa hotel nunggak pajak tersebut akan dijual oleh pemiliknya, sehingga jika dijual maka diharapkan bisa dibayarkan.

Dikatakan, bupati Lobar juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke kejaksaan. Selain bersurat ke Kejaksaan, pihaknya juga menjajaki melibatkan KPK. Bahkan ia sudah bersurat ke KPK, “Saya sudah bersurat ke sana (KPK, red), tinggal saya tinggu jawaban dari KPK kapan terima kami untuk konsultasi terkait penanganan piutang ini,”tegasnya. Langkah ini diambil untuk memberikan efek kejut bagi penunggak pajak, (her)