Edisi 28 Juli 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 28 JULI 2018

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 117 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Konferensi Ulama Internasional Fokus Kaji Pemikiran Implementatif Moderasi Islam Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 500 ulama dari 21 negara menghadiri Konferensi Internasional Moderasi Islam di Islamic Center Kota Mataram, Jumat (27/7).

Ratusan ulama tersebut akan membahas konsep moderasi Islam dalam pandangan ahlussunnah wal jamaah.

Acara tersebut dihadiri mantan Rektor Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Prof. Dr. Ibrahim Hudhud.

Bersambung ke hal 15 PEMBUKAAN - Pemukulan gendang beleq oleh mantan Rektor Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Prof. Dr. Ibrahim Hudhud menandai pembukaan Konferensi Ulama Internasional di Islamic Center NTB (bawah), Jumat (27/7) siang. TGB menyalami Prof. Dr. Ibrahim Hudhud.

(Suara NTB/nas)

Kontestasi Politik Berubah Jadi Perpecahan

TGB Serukan Ulama Tak Boleh Diam

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerukan kepada seluruh ulama agar tak boleh diam melihat maraknya sentimen agama yang digunakan oknum-oknum tertentu menjelang tahun politik 2019. Menurut Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab Gubernur NTB ini — jika sentimen agama digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada kontestasi politik, maka risikonya terlalu besar bagi bangsa dan negara.

TO K O H Masih Jadi Masalah Serius GUBERNUR NTB terpilih, Dr. H. Zulkieflimansyah menyadari bahwa pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah serius di daerah ini. Untuk itu, ada tiga prioritas pembangunan yang akan dilakukan selama memimpin NTB lima tahun ke depan.

“Yang jelas prioritas kita ada tiga,” kata Zulkieflimansyah dikonfirmasi usai menghadiri pembukaan Konferensi Internasional Moderasi Islam dalam Perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah di Ballroom Islamic Center, Jumat (27/7) siang.

Dr. Zul – sapaan akrabnya, menyebutkan tiga prioritas pembangunan yang akan dilakukan tersebut.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

“Kita semua harus bersuara.

Apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, jangan gunakan ayat-ayat perang dalam konteks kehidupan politik kita di Indonesia. Itu bagian dari suara. Dan saya mempertanggungjawabkan semua itu. Dan saya ajak semua bersuara,” kata TGB ditemui usai pembukaan Konferensi Internasional Moderasi Islam dalam Perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah di Islamic Center, Jumat (27/7) siang.

Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi

PEMPROV NTB mengingatkan Pemda kabupaten/kota agar tak memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dicabut Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pemda kabupaten/kota diminta untuk melakukan revisi atau perubahan keberadaan Perda tersebut dianggap cukup penting.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan Pemda akan mendapatkan sanksi jika tetap memberlakukan Perda yang sudah dicabut Mendagri. Ia menjelaskan, Perda yang dicabut atau dibatalkan Mendagri tersebut bukan secara keseluruhan. Tetapi ada satu atau dua pasal dalam Perda tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga perlu dilakukan revisi atau perubahan.

“Karena peraturan yang sudah dibatalkan tidak boleh diberlakukan. Kalau ada kabupaten/kota yang memberlakukan peraturan yang sudah dibatalkan maka ada sanksinya.

Sanksinya DAU (Dana Alokasi Umum) ditahan, DAK (Dana Alokasi Khusus) ditahan,” kata Ruslan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/7) siang.

Bersambung ke hal 15

Dugaan Pelanggaran RTRW Jalan Cilinaya Bidik Tersangka Mataram (Suara NTB) Polemik berkepanjangan pembangunan rumah toko (ruko) di Jalan Cilinaya, Cakranegara Mataram berlanjut ke tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi NTB. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan alat bukti cukup untuk membidik calon tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selama sebulan lebih PPNS Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat (PUPR) Provinsi NTB dibantu penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB melakukan penyelidikan. Kamis (27/7), tim penyidik turun

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Berpotensi Kena Masalah Hukum

L. Dirjaharta

”

Perbedaan yang ada sunnatullah.

Bukan menjadi sebab saling membenci apalagi menafikan orang atau kelompok yang lain

Pemda Kabupaten/ Kota Terancam Kena Sanksi

PEMBANGUNAN lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di samping Kantor Imigrasi Mataram berpotensi kena masalah hukum. Pasalnya, Pemkot Mataram membangun lapak permanen tersebut di atas saluran irigasi Kali Ning.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si mengatakan, Pemprov sudah beberapa kali menggelar rapat koordinasi mengenai pembangunan lapak PKL tersebut.

Pemkot Mataram diminta tak melanjutkan alias menghentikan pembangunan lapak tersebut.

Bersambung ke hal 15

ke Jalan Cilinaya untuk olah TKP. Jalan sepanjang lebih dari 200 meter yang berjejer ruko itu dilakukan pemeriksaan, dengan pengukuran dan permintaan keterangan pengusaha pengelola. ‘’Setelah penyelidikan, sudah cukup bukti awal untuk dinaikkan ke penyidikan.

Rencananya kami akan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” kata PPNS Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi NTB, Syafrudin, SH kepada Suara NTB Jumat (27/7).

Dalam penyelidikan, PPNS menggunakan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk mengkaji unsur pidana dalam pembangunan

ruko di jalur itu. Karena setelah disinkronisasi dengan RTRW, lahan itu merupakan jalur irigasi yang dilarang keras mendirikan bangunan. Sehingga penyidik menerapkan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat 1 untuk menjerat pihak pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. ‘’Bunyi pasal ini, setiap orang yang menutup akses milik umum dapat dipidana.

Nah, dari hasil penyelidikan, kami setidaknya sudah mengantongi pihak yang harus bertanggungjawab dalam pembangunan ruko di Jalan Cilinaya ini. Bukti permulaan sudah cukup,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

CEK FISIK - Tim penyidik PPNS dan penyidik Polda NTB saat turun cek fisik di Jalan Cilinaya Mataram.

Waspadai Gelombang Tinggi dan Banjir Rob Berlanjut

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Gelombang tinggi dan banjir rob di kawasan pesisir masih berpotensi terjadi. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta waspada. Peringatan juga disampaikan ke operator angkutan laut. Siklus dipicu angin kencang ini diperkirakan akan terjadi hingga tanggal 31 Juli mendatang.

Operator angkutan laut diingatkan agar waspada gelombang tinggi di perairan yang mencapai enam meter. Gelombang ini tergolong ekstrem dan berbahaya bagi transportasi laut, sehingga diminta mempertimbangkan keadaan cuaca sebelum memutuskan melayani penumpang.

Peringatan dini gelombang tinggi disampaikan BMKG diteruskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk meminimalisir dampak bencana. ‘’Catatan disampaikan BMKG, potensi gelombang tinggi masih berlanjut sampai 31 Juli. Tapi dari pengamatan, intensitas dan tinggi gelombang bisa turun sampai maksimal dua meter,” kata Kabid Kedaruratan BPBD NTB, Agung Pramuja kepada Suara NTB Jumat (27/7).

Bersambung ke hal 15

Ombak di Pantai Endok Desa Taman Ayu yang memicu terjadinya banjir rob, Rabu lalu.

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Jalan Lingkungan Diaspal SEJAK beberapa waktu lalu, jalan lingkungan di Karang Bedil mulai terlihat lebih rapi. Hal ini dikarenakan ruas jalan yang sebelumnya rusak telah diperbaiki dengan dilakukan pengaspalan. Sekretaris lurah Mataram Timur, Faletehan menerangkan bahwa pengaspalan jalan di sepanjang jalan Oncer, Karang Bedil merupakan usulan dari masyarakat saat pengajuan MPBM tahun kemarin.

“Karena kondisinya sudah rusak dan berlubang, makanya masyarakat men(Suara NTB/uul) gusulkan dan akhirnya bisa Faletehan dapat,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (27/7). Ia mencontohkan seperti rus jalan di depan kantor lurah dan di beberapa jalanan lingkungan juga mengalami hal serupa tetapi masih menunggu giliran. Untuk proyek pengaspalan jalan di jalan Oncer, Karang Bedil, merupakan proyek yang dananya berasal dari dana aspirasi Dewan.

“Proposal proyeknya memang bersurat langsung ke kepala lingkungan dan lurah, karena memang dana aspirasi ini melalui rekanan proyek,” kata Faletehan. Jalanan yang terkena pengaspalan, imbuhnya, adalah sepanjang jalan Oncer yang tembus ke lingkungan Karang Sukun Baru.

Dia bersyukur dengan adanya pengaspalan jalan lingkungan tersebut sebab rusaknya sudah cukup lama. “Setidaknya masyarakat juga tidak perlu khawatir lagi jika lewat jalan itu karena kondisinya sudah bagus dan nyaman untuk dilewati,” ujarnya. Ia berharap, proyek perbaikan jalan ini juga bisa dilakukan di jalan lingkungan lainnya sebab kondisinya juga hampir serupa “Tetap kita usulkan dalam MPBM tetap mungkin dananya terbatas jadinya harus bergantian,” paparnya. Di tahun depan juga pihaknya akan mencoba untuk mengusulkan kembali. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Tambah Kamera Pengawas di Semua Perempatan

Mataram (Suara NTB) Saat ini kamera pengawas di beberapa titik sudah terpasang. Setelah dilakukan ujicoba, Dinas Perhubungan Kota Mataram melihat respon masyarakat cukup baik. Kedepannya, jumlah kamera pengawas di perempatan ini akan diperbanyak.

“Akan kita tambah kalau anggarannya sudah ada. Karena ini yang terpasang baru lima, sementara kita di Mataram ini punya banyak perempatan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Jumat (27/7). Ia melihat pemasangan kamera pengawas ini cukup efektif. Setelah sebelumnya pelanggar lalu lintas di perempatan ditegur melalui pengeras suara, kini

jumlah pelanggar menjadi berkurang. Ini menunjukkan respon masyarakat cukup baik.

“Setelah kita lakukan uji coba, ternyata jumlah pelanggar dapat berkurang. Yang dulunya banyak berhenti di depan garis henti, sekarang sudah tidak lagi,” ujarnya.

Diketahui bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk satu kamera pengawas kurang lebih Rp600 juta. Untuk lima

kamera pengawas yang sudah terpasang ini juga merupakan bantuan dari Pemerintah, nilainya Rp3 miliar. Ia berharap kedepannya dapat mendukung program Pemerintah itu dengan menganggarkan dan menambah jumlah kamera pengawas di berbagai perempatan di Kota Mataram.

“Harapan kita semua perempatan ini dapat terpantau di ATCS (kamera pengawas,

I Ketut Sugiarta

(Suara NTB/fit)

Pasar Dasan Agung akan Disiapkan Jadi Pasar Ber-SNI

Mataram (Suara NTB) Pasar Dasan Agung sedang dipersiapkan sebagai pasar tradisional berstandar Nasional Indonesia (SNI). Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan, terdapat 44 kategori yang harus dipenuhi untuk menjadi Pasar Dasan Agung sebagai pasar tradisional yang SNI. Untuk memenuhi syarat itu, tidak saja Pemkot Mataram, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga juga harus terlibat. “Kalau kita mau ber-SNI, harus berbagi peran,” kata Alwan, Kamis (26/7).

Peran itu dirincikan Alwan, misalnya, Dinas Perdagangan NTB membangun lapak. Pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) membangun los. Demikian pula, Yayasan Danamon Peduli juga membangun lapak seragam di bagian atas.

Disampaikan, 44 kategori itu sudah ada di Pasar Dasan Agung, hanya saja belum sempurna. Sebab, harus ada tempat disabilitas dan pasar yang mengedepankan hak - hak gender.

“Sekarang ini tahap sosialisasi,” akunya.

Sebagai pasar tradisional SNI memiliki persyaratan dari luas dan jumlah pedagang. Tahun 2018 ini, baru terpenuhi sarana dan prasarananya. Tahun 2019, ditargetkan berpredikat pasar SNI di Mataram dan NTB secara umumnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler menambahkan, keuntungan menjadi pasar SNI lebih pada pengelolaan pasar lebih sehat, aman dan pedagang sejahtera. Apalagi penanganannya akan lebih profesional dibandingkan pasar tradisional lainnya. “Supaya pedagang juga ada rasa memiliki,” tambahnya.

Tidak menutup kemungkinan lanjut Alwan, pasar tradisional lainnya akan diusulkan. Oleh karena itu, perlu persiapan terutama dari infrastruktur dan lain sebagainya. (cem)

was, yaitu di perempatan depan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dipasang pula di lima titik lainnya. Seperti simpang Rembiga, Cakra, Gerung Butun, GOR dan Dasan Cermen.

“Semua kendalinya nanti dari satu ruangan. Semuanya dapat dilihat dari ruangan itu seperti apa kondisi lalu lintas dan jalanan di kota ini,” ujarnya. Pihaknya akan meluncurkan penggunaan kamera pengawas ini pada Agustus mendatang.

Tentu saja dengan semua kamera sudah terpasang di masingmasing perempatan yang sudah didesain untuk dilengkapi dengan kamera. (lin)

Anak Terjangkit HIV/AIDS

Pendidikan Agama Perlu Dimaksimalkan

Dukung Anggaran Sosialisasi ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menyoroti masalah anggaran sosialisasi program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kepada masyarakat. Dia melihat, selama ini sejumlah program masih minim sosialisasi.

Seperti program kebersihan di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram. ‘’Yang nyata di DLH kita lihat polanya adalah masih berpikir sampah yang ada bagaimana bisa dibuang,’’ ujarnya dalam rapat gabungan Komisi dengan eksekutif barubaru ini. DLH menurut dia, belum berpikir bagaimana pola pengurangan volume sampah.

Ke depan, lanjut Ketut Sugiarta, ini menjadi hal yang penting bagi perkembangan Kota Mataram. Oleh karena itu, dia mendorong DLH Kota Mataram berinovasi bekerjasama dengan OPD terkait. ‘’Perlu kita support dia dari segi anggaran,’’ cetusnya. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini melihat keterlibatan masyarakat di lingkungan terhadap persoalan sampah ini sangat rendah.

Untuk itu Ketut Sugiarta menyarankan kepada Sekda Kota Mataram agar mendorong DLH Kota Mataram berinovasi bagaimana memberikan anggaran sosialisasi di lingkungan untuk melakukan sosialisasi secara intens. Tidak hanya masyarakat, OPD-OPD juga, lanjut dia, masih minim kepeduliannya terhadap persoalan sampah. ‘’Kalau sekian OPD, sekian ribu karyawan sadar dengan masalah sampah, mungkin akan bisa mengurangi volume sampah,’’ ujarnya.

Selain menggugah kesadaran masyarakat dan OPD, DLH juga diingatkan untuk memanfaatkan teknologi. Seperti bank sampah untuk tingkat lingkungan dan program lain di sekolahsekolah. ‘’Sehingga ada keterkaitan,’’ demikian Ketut Sugiarta. Pada bagian lain, dia menyampaikan, bertambahnya volume sampah di Kota Mataram, salah satunya dipengaruhi oleh faktor maraknya PKL yang berjualan di trotoar. (fit)

red) ini. Jadi kondisi lalu lintas dan jalanan kota ini dapat selalu kita pantau,” harapnya.

Ia mengatakan bahwa ini menjadi hal yang penting. Selain memantau kemacetan, pihaknya juga dapat melihat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara.

Sebab seringkali kecelakaan di jalan disebabkan karena pengendara melanggar ramburambu lalu lintas.

“Kita berikan teguran secara langsung kepada pelanggar lalu lintas di perempatan diumumkan lewat pengeras suara,” ujarnya. Saat ini sudah terpasang satu kamera penga-

(Suara NTB/cem)

LAPAK LIAR - Lapak PKL liar dibangun oleh masyarakat di areal Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang. Keberadaan lapak ini terlihat kumuh,sehingga akan dilakukan penataan.

Marak, Lapak Liar di Areal Taman Wisata Loang Baloq Mataram (Suara NTB) Lapak liar pedagang kaki lima (PKL) di areal Taman Wisata Loang Baloq semakin marak. Pengamatan Suara NTB, Jumat (27/7), lapak lapak pedagang dibangun alakadarnya. Lapak berbahan bambu dan sebagian kayu didirikan di sepanjang pinggir jalan. Lapak itu terlihat kumuh karena ditutupi bekas baliho di sejumlah sisi.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang memantau lapak di Taman Loang Baloq, menyerahkan sepenuhnya penataan lapak tersebut ke pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dia ingin lapak itu ditata dengan baik dan tidak membangun di

atas pendestrian, sehingga mengambil hak pejalan kaki.

“Sekarang ini saya limpahkan penataannya ke kecamatan. Karena, mereka yang punya wilayah,” kata Mohan. Dia melihat lapak - lapak dibangun terutama di pinggir jalan masih berada di atas trotoar.

Camat Sekarbela Cahya Samudra belum mengambil sikap terhadap lapak liar di Loang Baloq. Dia masih menunggu arahan terkait rencana revitalisasi dari Wakil Walikota. Di samping itu, akan ada koordinasi dengan pengelola Taman Loang Baloq bagaimana histori keberadaan pedagang tersebut. “Kita tunggu arahan Pak Wakil dulu untuk revitalisasinya,” jawab

Camat Sekarbela.

Sementara ini, pihaknya fokus terkait kebersihan dulu dan tidak pada tataran menertibkan PKL di dalam areal Taman Wisata Loang Baloq.

Sebab, penertiban harus duduk bersama, karena pengelolaan Loang Baloq juga menjadi perhatian banyak pihak.

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati menambahkan, sebelumnya Kecamatan Sekarbela mengumpulkan 30 pemilik lapak. Mereka diberikan penyuluhan terkait regulasi serta tindakan diambil petugas bilamana melanggar aturan. “Kebetulan dari Pol PP yang diminta memberi penyuluhan,” kata Bayu. (cem)

Pembayaran Tagihan PPJU Mencapai Rp19 Miliar Sebulan Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram bekerja ekstra menekan pembayaran pajak penerangan jalan umum (PPJU). Per bulan Pemkot Mataram harus membayar tagihan mencapai Rp19 miliar.

Pembayaran ini menurut Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, sudah bisa ditekan. Sebelumnya, PPJU dibayarkan sebelum program meterisasi mencapai Rp22 miliar per bulan.

PJU di Mataram belum secara keseluruhan menggunakan meterisasi. Keterbatasan anggaran menurut dia, sehingga diprioritaskan PJU yang pembayarannya tinggi. “Contoh di BTN Sweta pembayarannya tidak masuk akal. Sebulan itu kita bayar Rp27 juta. Menurut kita, titik lampu dengan pembayaran itu tidak sesuai,” kata Kemal dikonfirmasi, Jumat (27/7).

Demikian pula, di Perumahan Taman Sejahtera. Di sana, ada dua titik lampu yang pembayarannya masing - masing Rp12 juta per bulan. Padahal, itu kawasan perumahan kecil. Dinas Perkim melakukan evaluasi setiap penagihan pembayaran. Pembayaran di atas Rp10 juta dipelajari.

Menurut dia, persoalan sering dihadapi pemasangan PJU secara swadaya oleh masyarakat. Padahal, tidak semua PJU dipasang secara swadaya disetujui karena jaraknya yang dekat. PLN menuding ada pengambilan kontrak daya secara sepihak, sehingga dilakukan penagihan. “Itu memang disepakati agar lebih terbuka,” tambahnya.

Tahun 2017 lalu, 41 titik yang ditangani melalui meterisasi. Padahal sesungguhnya, 147 titik yang harus diselesaikan. Penambahan titik PJU disebabkannya banyaknya pembukaan akses jalan baru. Terutama jalan lingkungan yang belum ditangani pemerintah kemudian secara swadaya dipasang oleh masyarakat.

Kemal menyebutkan, data kebutuhan PJU di Mataram pada tahun 2014 mencapai 15 ribu titik. Sekarang ini, bertambah menjadi 17.000 titik. “Ini tidak bisa kita pungkiri dengan perkembangan Kota Mataram,” tambahnya.

Dinas Perkim memiliki target di tahun 2020, PJU di Mataram sudah 100 persen menggunakan meterisasi. Pun ada menggunakan kontrak daya tidak signifikan. Itu pun pengembangan perumahan yang nantinya aset listrik akan jadi milik pemerintah. “Kalau di perumahan baru kita terima jadi. Tanggungjawab sepenuhnya di pengembang,” ujarnya.

Kalaupun target 100 persen meterisasi terealisasi, Kemal memastikan PPJU bisa ditekan dan pembayaran bisa mencapai Rp1,5 miliar per bulan. Sementara, PPJU diperoleh Pemkot Mataram Rp 40 miliar di tahun 2017. “Saya targetkan PPJU bisa capai Rp45 miliar di 2020.

Kalau sudah begitu kita butuh sekitar Rp18-20 miliar untuk bayar ke PLN. Ada surplus yang bisa dipakai Rp 25 miliar,” demikian kata dia. (cem)

H. M. Kemal Islam (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Komisi Perlindungan Aids (KPA) Kota Mataram sebelumnya menyebutkan bahwa penderita HIV/AIDS saat ini banyak juga yang masih di bawah umur.

Penyebabnya karena hubungan intim. Padahal mereka masih dalam usia anak dan masih sekolah. Kepala Dinas PemberdayaanPerempuandanPerlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan perlu adanya penguatan agama di sekolah-sekolah.

“Kita sudah lakukan sosialisasi, bahkan ada satgas perlindungan perempuan dan anak juga. Tetapi tentu saja kami tidak bisa sendiri mengatasi persoalan ini. Perlu perhatian dari orang tua dan keluarga.

Selain itu juga kami rasa sangat penting untuk memaksimalkan pelajaran atau ilmu agama dan akhlak di sekolah,” ujarnya, di Mataram, Jumat (27/7).

Ia melihat ini sebagai hal yang sangat penting. Sebab jika ilmu agama anak-anak sudah kuat, maka kemungkinan besar mereka akan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Termasuk mengKonsumi narkoba dan berhubungan intim sebelum menikah. “Harus ditanamkan kepada anak-anak kita ini nilai-nilai agama. Karena ini sangat penting. Jangan sampai mereka berhubungan intim dengan lawan jenisnya sebelum menikah,” ujarnya. Ia juga mengingatkan kepada para orang tua untuk senantiasa mengawasi perilaku anak-anaknya. Jika ada yang kurang beres, maka dapat segera membawa anaknya ke psikolog anak atau ke DP3A. “Orangtua jangan asik sendiri.

Lihat perilaku anak seperti apa.

Kalau ada yang nggak beres, segera ingatkan. Kalau tidak bisa

(Suara NTB/lin)

Hj. Dewi Mardiana Ariany juga, lakukan pendekatan. Tidak bisa juga, bawa ke psikolog anak atau bawa ke satgas kita. Jadinya bisa dicegah sedini mungkin,” ujarnya.

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Mataram mencatat setidaknya ada 13 warga Kota Mataram yang mengidap HIV/AIDS. Ini merupakan data yang masuk pada Januari hingga Juni 2018. Mereka didominasi oleh kaum laki-laki.

Penyebabnya karena berbagai hal, salahsatunyakarenaberhubungan sesama jenis.

“Semoga kita bisa bersamasama menekan jumlah penderita HIV/AIDS ini, terutama pada anak-anak. Mari kita jaga anak-anak kita dari penyakit berbahaya ini,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada para suami agar dapat selalu membentengi diri. Jangan sampai penyakit HIV/AIDS ini justru dibawa oleh suami kemudian ditularkan ke istrinya disebabkan karena kerapkali gonta ganti pasangan. “Kita sudah ingatkan, agar janganlah bawa penyakit di tengah keluarga. Kasihan istrinya, kalau hamil, anaknya juga berisiko,” ujarnya. (lin)

Dispar Gelar ’’Great Sale’’ pada Agustus Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Kota Mataram akan mengadakan great sale bersama pelaku pariwisata yang ada di Kota Mataram.

Acara ini akan dilakukan pada Agustus mendatang dengan memberikan sejumlah diskon kepada wisatawan. Hanya saja, Agustus biasanya menjadi waktu yang ramai kunjungan. Padahal biasanya great sale itu dilakukan pada saat kunjungan wisatawan tidak banyak.

“Sebenarnya kita akan adakan great sale awal tahun, tapi ternyata Dispar Provinsi juga mengadakan. Sementara tidak ada koordinasi juga dengan kita. Makanya kita adakan Agustus ini. Hampir semua industri sepakat untuk berpartisipasi,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Lalu Abdul Latif Nadjib.

Ia melihat hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Mataram. Beberapa hotel telah setuju untuk memberikan potongan harga pada tanggal-tanggal tertentu. “Misalnya pada tanggal sekian, hotel-hotel sepakat berikan diskon atau promo. Termasuk juga di pusat oleholeh dan pusat kuliner,” ujarnya.

Ia mengaku sudah berkomuni-

kasi dengan industri dan sudah ada kesepakatan untuk memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu di bulan Agustus. Ini juga bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kota Mataram.

“Kenapa kita pilih Agustus, karena bertepatan dengan HUT Kota Mataram. Harapannya akan semakin banyak wisatawan yang datang ke Kota Mataram dengan adanya great sale itu,” ujarnya. Ia kembali mengingatkan kepada warga yang memiliki usaha kuliner dan usaha oleholeh untuk turut serta memberikan potongan harga. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus merayakan HUT Kota Mataram.

“Kita juga sudah minta kepada pengelola-pengelola kuliner dan pusat oleh-oleh untuk turut memberikan potongan harga.

Dengan demikian wisatawan itu merasa semakin senang berkunjung ke Kota Mataram,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar. Para pelaku pariwisata yang membuka usahanya di Kota Mataram diharapkan untuk ikut menyukseskan kegiatan itu. Ia juga berharap wisatawan bisa senang dan menikmati kunjungannya selama berada di kota ini. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Halaman 3 (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/bul)

Terkendala Modal, Jamkrida Tunggu Kepastian Lima Kabupaten Mataram (Suara NTB) Ruang gerak PT. Jamkrida NTB Bersaing untuk memperluas jangkauan bisnisnya benar-benar terbatas. Persoalan terbatasnya modal menjadi kendala BUMD NTB ini belum kuat bersaing dengan perusahaan-perusahaan penjaminan nasional lainnya.

Disatu sisi, pemegang saham mengharuskan Jamkrida untung besar. Saat ini PT. Jamkrida NTB Bersaing hanya mengelola modal inti Rp32,50 miliar. Dengan modal inti ini, Jamkrida hanya mampu memberikan penjaminan kredit sebesar 10 kali.

Boleh dikatakan, Jamkrida bertarung dalam keterbatasan melawan persaingan dengan perusahaan-perusahaan penjaminan kredit nasional yang modalnya sangat jauh diatasnya.

Syarat-syarat ideal untuk bersaing belum terpenuhi.

Meskipun begitu, menurut Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica, Jamkrida sedang berusaha mempertahankan pasarnya. Menjadi kredit-kredit yang dikucurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada pelaku usaha, maupun pedagang-pedagang kecil.

Sementara penjaminan kredit yang dikucurkan oleh saudara kandungnya, PT. Bank NTB sudah diujung tanduk, tak bisa dijaminkan. Sebab, Bank NTB dalam waktu dekat akan konversi penuh, dari konvensional ke syariah. Sementara PT. Jamkrida NTB Bersaing sejauh ini belum memiliki unit syariah. Artinya, potensi penjaminan yang ada di Bank NTB juga hilang.

Untuk memperkat posisi tawar PT. Jamkrida, pada awal 2017 lalu, diusulkan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 27,5 miliar. Hanya saja hingga saat ini, Pemprov NTB sebagai pemilik saham mayoritas belum juga memberikan rambu-rambu lampu hijau. Apalagi dengan kondisi devisit anggaran saat ini pasca pelaksanaan Pilkada.

“Tapi itu bukan ranah kami untuk menjelaskannya. kami hanya mengusulkan sesuai kebutuhan supaya lebih kuat bersaing,” ujarnya.

Sesuai POJK, modal Jamkrida harus memenuhi Rp50 miliar. Sementara modal Jamkrida baru Rp32,50 miliar, masih kurang Rp17,5 miliar. Untuk mendirikan UUS (Unit Usaha Syariah) dibutuhkan tambahan modal Rp10 miliar lagi selain 17,50 miliar tersebut.

Terhadap persaingan penjaminan, Jamkrida NTB bisa lebih kuat bilamana penyertaan modal ditambah. Saat ini yang diharapkan penyertaan modal dari lima kabupaten di NTB. Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu.

“Yang sudah ada kabar baik itu Dompu, Sumbawa dan KSB. Sedangkan KLU dan Lotim belum ada kabar,” kata Indra Manthica pada Suara NTB, Jumat (27/7) kemarin.

Seperti kabupaten kota lainnya, penyertaan modal minimal Rp 1 miliar. Jika lima kabupaten ini memberikan tambahan, setidaknya ada Rp5 miliar modal inti memperkuat Jamkrida. Karena itulah, Indra sangat mengharapkannya.

“Dengan penambahan penyertaan modal, kami berharap keuntungan itu naik secara bertahap sesuai dengan luas pasar yang kami bisa jangkau.

Tahun lalu kami ditarget keuntungan Rp 1 miliar, tercapai Rp 1,1 miliar. Jika modal kami besar, bank-bank lain bisa kami jangkau bekerjasama untuk penjaminan,” demikian Indra Manthica Indra. (bul)

(Suara NTB/dok)

ELPIJI - Pengapalan elpiji dari Bali ke Lombok setelah cuaca membaik.

Pertamina menyebut stok sudah mulai normal.

Akibat Cuaca, Stok Elpiji Berkurang di Pasaran

Mataram (Suara NTB) Cuaca laut yang sedang tak bersahabat dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan pasokan elpiji dari Bali dan Jawa terganggu. Dampaknya, elpiji mulai jarang dijumpai di pasaran.

Di beberapa pengecer elpiji 3 Kg di Kota Mataram rata-rata kosong. Menurut pengecer, dalam beberapa hari terakhir antaran dari pangkalan yang berkurang.

Bahkan tak ada sama sekali.

“Beberapa kali saya minta, ndak dikasi. Katanya tidak ada stok,” ujar salah satu pengecer kepada Suara NTB. Alhasil, pengecer hanya menyimpan tabung-tabung kosong. Entah sampai kapan, mereka juga tak berani memastikan. Meski dengan kondisi demikian, untungnya harga tak mengalami kenaikan.

Penebusan Rp 18.000/tabung masih tak berubah harga.

AA, salah satu pemilik pangkalan di Kabupaten Lombok Timur juga mengakui ke-

langkaan pasokan elpiji. Sejak dua minggu terakhir, pasokan dari agen berkurang. Pesanan yang telah dibayar sejak seminggu yang lalupun sampai saat ini belum dipenuhi oleh agen.

“Atau datang sehari, seharinya ndak. Ini karena pengiriman dari luar daerah yang menggunakan kapal tongkang kecil,” akunya.

AA menyebutkan stok yang dimiliki sekarang kosong. Pesanan tak bisa dipaksa. Sebetulnya gangguan cuaca laut sering juga terjadi. Tetapi, kali ini yang dianggap kondisinya paling parah.

“Kondisi lapangan juga paling parah sekarang. Tumben seperti ini,” imbuhnya.

Akibat terbatasnya pasokan dari agen, pangkalan kemudi-

an menjadi sasaran pengecerpengecer, demikian juga masyarakat. mereka datang langsung memprotes kata AA. “Karena mereka tidak tahu kondisinya, dikira kita yang ngakali. Kita maklumi, karena sudah jadi kebutuhan utama,” imbuhnya.

Meski begitu, harga tetap tak boleh dinaikkan. Penjualannya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun menjadi terganggu ketika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan. Misalnya jatah kepada pangkalan oleh agen dinaikkan harganya.

“Agen yang memiliki stok dan hanya menerima pembayaran langsung (tidak transfer), harga barangnya naik. Tapi bukan agen

yang menaikkan, kemungkinan ulah supir-supir yang ngantar.

Bagi siapa yang berani beli, dia yang dikasi, asal sepakat harga,” demikian pengakuannya.

Dikonfirmasi terpisah, Firdaus Sustanto Sales Eksekutif Pertamina Depo Ampenan mengakui ada gangguan distribusi elpiji.

“Tapi hari ini (kemarin; red) sudah normal,” ujarnya.

Terganggunya distribusi lebih diakibatkan gangguan non teknis. Cuaca tidak dapat diprediksi pergerakannya. Firdaus menyebut, keterlambatan pasokan elpiji dari Bali akibat tingginya ombak. Sehingga otoritas pelabuhanpun harus menyesuaikan keadaan untuk memberikan jadwal bongkar muat kapal.

“Cuaca ekstrem, kapal tidak bisa sandar,” terangnya.

Saat kondisi berangsur normal, Firdaus mengatakan Pertamina melakukan manajemen pengelolaan stok dengan

memperbesar jumlah kapasitas angkut kapal. Biasanya Pertamina hanya mengirim sebanyak 25 skidtank, ditambah 4 skidtank. Sehingga dalam sehari 29 skidtank berisi masuk Lombok untuk memperkuat stok di agen-agen.

Ketahanan stok elpiji hanya mampu bertahan 2,5 hari. Kendati begitu, Pertamina terus berupaya memperkuat cadangan stok. Karena itu, akhir tahun ini Depo Elpiji yang sedang dibangun di Sekotong Lombok Barat harus dioperasikan targetnya. Dengan begitu, ketika cuaca sedang tak menentu, ketahanan stok dapat dipertahankan hingga 10 hari.

“Kalau Depo mini sudah beroperasi. Stok bisa mencapai 3.000 Metrikton. Dan tahan untuk kebutuhan elpiji di Lombok selama 10 hari, termasuk memenuhi kebutuhan elpiji di Sumbawa setelah konversi,” demikian Firdaus. (bul)

Perkuat UMKM

Jasa Raharja Alokasikan Rp900 Juta Kredit Bunga Lunak Mataram (Suara NTB) PT. Jasa Raharja (Persero) menjadi salah satu BUMN yang getol mendukung keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTB. Tahun 2018 ini, sebesar Rp900 juta dana dengan bunga lunak kembali dialokasikan.

Kredit dengan bunga hanya 3 persen ini dapat diakses oleh siapapun pelaku usaha.

Syaratnya, usaha-usaha tersebut harus eksis disertai manajemen pengelolaan usaha yang baik. Jasa Raharja NTB telah

menggelontorkan Rp640 juta dari alokasi tersebut.

Sasarannya kepada 26 mitra. Tahun lalu, Jasa Raharja NTB juga menggelontorkan kredit Program Kemitraan ini sebesar nilai yang sama, Rp900 juta kepada 43 mitra, kata Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Amiruddin Zein, SE., MM., didampingi Kepala Unit PKBL, Eko Mulyanto.

Kredit dengan bunga lunak ini jauh lebih kecil dari bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarannya 7 persen. Eko

mengatakan Jasa Raharja bisa memberikan kredit kepada pelaku usaha lokal minimal Rp10 juta dan maksimal Rp25 juta.

“Diatas Rp25 juta harus dilaporkan ke pusat,” ujarnya.

Sejak tahun 2000, melalui Program Kemitraan ini, Jasa Raharja NTB setidaknya telah memfasilitasi 764 binaan.

Rata-rata adalah pelaku usaha kerajinan dan industri kreatif lainnya. Tidak sebatas itu, Jasa Raharja juga melakukan pembinaan dari hulu ke hilir.

Selain menyediakan kredit

dengan bunga lunak ini, mitramitranya juga difasilitasi penguatan jaringan pasar. Misalnya dengan mengikutsertakan mitra binaannya pada kegiatan-kegiatan pameran. Salah satunya di kegiatan NTB Expo.

NTB Expo yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di NTB, Jasa Raharja NTB kembali memfasilitasi empat mitra binaannya. Diantaranya, perajin cukli Lomart, perajin batok kelapa Bale Kreatif, perajin tenun Darmasetya, dan produsen bad cover Uniwis Lombok.

Mitra binaan yang difasilitasi ikut pameran, kata Eko dominan adalah mitra binaan unggulan. Tidak saca di pameran regional, di pameran-pameran sekala nasionalpun mitra binaan harus diikutkan.

“Bahan dari NTB tahun 2016 lalu kita memfasilitasi mitra binaan ikut pameran di Algeria. Tahun ini juga kami mengajukan ke pusat untuk mengikutkan UMKM NTB kalau ada kegiatan pameran di luar negeri,” jelas Eko. Dengan pola pembinaan hulu hilir ini, diharapkan kearifan lokal bisa terangkat. Kita juga menyadari, bahwa kendala utama pengembangan industri kreatif di NTB umumnya modal dan jaringan pasar.

Jasa Raharja berharap program-program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dapat terbantu. (bul)

(Suara NTB/bul)

Amiruddin Zein

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Kustanta Budi Prihatno bersama stakeholder berfoto bersama usai sepakat mengoptimalkan peran KPH dalam kegiatan workshop kemarin.

Dua KPH di NTB Diharapkan Sukses Jadi Percontohan Nasional Mataram (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaruh harapan besar dua Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di NTB sukses menjadi percontohan nasional dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dua KPH di NTB dipilih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Yakni KPH Rinjani Barat, dan KPH Batu Lanteh.

Hanya 10 KPH di Indonesia yang dibina dalam rangka penguatan kelembagaan KPH dan kelompok masyarakat di sekitarnya.

“NTB ini termasuk beruntung, dipilih 2 KPH. Di provinsi lain, masing-masing hanya satu KPH,” kata Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Kustanta Budi Prihatno, M. Eng. Penegasan ini ia sampaikan di sela-sela kegiatan workshop pengembangan kebijakan pada tingkat masyarakat di KPH yang dilaksanakan di Mataram. Menghadirkan seluruh stakeholders terkait dari tingkat daerah hingga pusat.

Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 telah mengkalkulasi perkiraan kebutuhan investasi revitalisasi industri kehutanan melalui hutan tanaman di hutan produksi diperlukan Rp-

1.700 triliun. Sementara kemampuan pemerintah diperkirakan hanya Rp 26 triliun dalam kurun waktu 15 tahun, atau kemampuan penyediaan anggaran pemerintah hanya 1,5 % dari keperluan investasi.

Kondisi keuangan negara yang terbatas, bahkan akhirakhir ini sektor kehutanan dan lingkungan hidup bukan menjadi sektor prioritas dalam alokasi anggaran pembangunan. Karena itulah, diperlukan upaya untuk menjadikan kemandirian pembiayaan operasionalisasi KPH kata Kustanta.

Maka dengan sumberdaya hutan yang dikelolanya, KPH perlu mengembangkan model usaha agar KPH menjadi sumber pendapatan dan sumber kehidupan atau mata pencaharian masyarakat setempat.

Untuk mencapai harapan itu, dibutuhkan investasi.

“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah maka investasi harus didapat dari pihak lain yaitu badan usaha. Badan usaha tersebut dapat berupa Badan Usaha Milik (BUM) BUM Desa, BUM Daerah, BUM Nasional, BUM Swasta termasuk Koperasi,” ujarnya.

Idealnya pembangunan dan operasionalisasi KPH didasarkan kepada peran dan kontribusi tiga pihak yaitu KPH, masyarakat/kelompok masyarakat setempat dan BUMDes atau Koperasi.

Dengan peran dan kontribusi tersebut para pihak diharapkan akan mendapatkan man-

faat secara adil sesuai dengan model usaha yang disepakati, utamanya melalui implementasi program Perhutanan Sosial. Misalnya, usaha memproduksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pangan, energi, jasa wisata dan jasa lingkungan. Dengan demikian 3 (tiga) pihak tersebut mendapat manfaat moneter dan pengelolaan hutan tetap lestari dan berkelanjutan.

“KPH percontohan ini sedang diarahkan ke sana (menjadi KPH Mandiri). Agar keberadaannya tidak membebani uang negara, tetapi justru sebaliknya, harus menjadi ladang pendapatan dan ekonomi. Program sedang memasuki dua tahun. Kita harapkan 10 KPH pilihan ini benar-benar sukses menjadi percontohan nasional,” demikian Kustanta.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Madani Mukarram menyebut, 40.830 hektar luas KPH Rinjani Barat dan 37 ribuan hektar.

Proyek pemberdayaan KPH dan kelompok masyarakat ini telah mengangkat pengembangan potensi masing-masing, misalnya kayu putih, kopi, madu serta potensi lainnya.

“40 persen masyarakat miskin ada di kehutanan. Dengan memandirikan KPH, kita berharap kemiskinan lingkar hutan dapat diperkecil,” demikian Madani. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sidang RPJMD Molor Sistem Pelayanan Perizinan Online PERKEMBANGAN teknologi informasi yang semakin canggih ini menuntut semua pelayanan turut melakukan penyesuaian.

Seperti dalam pelayanan perizinan. Termasuk Izin-izin investasi yang dilakukan mulai mengarah pemanfaatan teknologi tersebut.

Tidak ketinggalan, Lombok Timur (Lotim) pun mulai bersiap untuk membuat sistem pelayanan perizinan investasi secara online. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim, Mohamad Syukri mengata(Suara NTB/dok) kan menuju online ini meMohamad Syukri mang sebuah keharusan.

Saat ini diakui pelayanan perizinan masih dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan belum siapnya perangkat.”Kan butuh peralatannya,” ucapnya. Memang harus disegerakan membuat sistem pelayanan perizinan secara online, karena sudah eranya. “Kita memang mau akan dan segera itu kita lakukan,” ungkap Syukri.

Hanya saja secara umum untuk sistem pelayanan online ini terkadang masih banyak masyarakat Lotim yang belum siap. Saat pengisian secara manual beberapa kali harus dituntun dulu untuk mengisi formulir.

Karena banyak skala menengah dan kecil yang bergerak di Lotim. Memang beda kalau perusahaannya sudah besar. Proses perizinan secara online mungkin sudah tidak menjadi masalah dan justru makin memudahkan. (rus)

Polres Lotim Siap Amankan Hultah NWDI Ke-83 di Pancor Selong (Suara NTB) Untuk menjaga keamanan dan kelancaran Hultah NWDI ke-83 yang dirangkaikan dengan haul ke-21 Almagfurullah Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Ahad (29/7) besok, 300 lebih aparat kepolisian diterjunkan. Di samping itu, dilakukan pula pengalihan arus lintas untuk menjaga kelancaran moda transportasi di Kabupaten Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/7), Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurahman, SH,SIK, melalui Kabag Ops Polres (Suara NTB/yon) Lotim, Kompol. Syafruddin, Syafruddin mengaku, pihaknya juga mendapatkan personel bantuan sebanyak satu kompi Brimob. “Saat ini pengamanan sudah kita lakukan, personel sudah kita terjunkan ke beberapa persimpangan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas,” ujarnya.

Di samping itu juga dilakukan koordinasi dengan Brimob Polda NTB untuk dilakukan sterilisasi khususnya di arena Hultah. Artinya, pihak kepolisian melakukan pendeteksian dini terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi yang dapat mengganggu kelancaran. “Intinya kita melakukan pengamanan. Baik di arena hultah maupun di jalan raya,” terangnya.

Pengamanan di jalan raya dilakukan karena banyak kegiatan dalam menyemarakkan Hultah NWDI menggunakan sarana jalan maupun masyarakat yang mendirikan lapak di sepanjang kompleks acara hultah, sehingga dilakukan pengalihan arus. Pengalihan dimulai dari PTC ditutup hingga simpang empat BRI Selong.

Sementara untuk masyarakat yang hendak menuju wilayah selatan maupun utara, bisa melalui jalur kiri maupun jalur kanan di simpang empat PTC Pancor. Sedangkan dari PTC Pancor menuju arena hultah khusus dilewati oleh tamu undangan yang diperkirakan berjumlah ratusan kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. (yon)

Desa Tetap Anggarkan Operasional Ambulans Desa Tanjung (Suara NTB) Klaim warga desa yang dimintai dana sebesar Rp100 juta untuk menumpangi ambulans desa dibantah Kepala Desa Rempek, Rinadim. Kepada wartawan via telpon, Rinadim, menegaskan pihaknya tidak pernah meminta sopir ambulans menarik dana “tumpangan” dari warganya.

Kepala Desa Rempek, Rinadim, dikonfirmasi via telepon, Jumat (27/7), menegaskan permintaan dana dari warga untuk membayar tumpangan ambulans desa tidak benar. Ia bahkan sudah mengklarifikasi persoalan tersebut kepada sopir ambulan. Oleh sopir, ia dijawab bahwa sopir tidak pernah meminta dana sebesar Rp 100 ribu sebagaimana dinyatakan warga kepada awak media saat berada di IGD RSUD KLU, Kamis (26/7) lalu.

“Saya sudah tanya sopir, katanya tidak pernah. Bahkan pasien itu, dari semenjak dia jatuh dulu, dia kan sering pindah tempat. Sudah ke (dusun) Klongkong, sudah ke Jelitong, dan itu semua, ambulans kita yang antar jemput ke sana.” Selain itu, ujarnya, sopir ambulan tidak menerima 1 sen pun dari keluarga pasien. Namun demikian, dimungkinkan jika sopir ambulan menerima pemberian pasien sekadar untuk membeli nasi dan sebungkus rokok. “Kata sopir gak pernah sepersen (1 per 100 persen) pun. Cuma mungkin pernah belikan nasi, belikan rokok, karena sopir kita nunggu di Rumah Sakit Umum Mataram itu,” tegasnya.

Menurutnya, ambulans desa hanya sebagai perantara transportasi dari desa ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama (puskesmas). Namun, belum banyak warga yang memahami. Sehingga kebanyakan dari warga bergantung pada ambulans desa untuk mengantar sampai ke faskes rujukan baik RSUD Kabupaten hingga RSUP Provinsi.

“Nah itulah warga desa, cuma kita bilang tidak boleh, lagi dibilang gini, gini. Sampai bolak – balik Mataram itu, sudah berapa kali itu. Dan itu gratis, tidak pernah minta bayar,” sebutnya.

Ia mengaku kaget, manakala di beberapa media lokal menyebut sopir meminta biaya tumpangan untuk sampai ke faskes. Terhadap fakta itu, pihaknya bahkan berharap agar dipertemukan dengan warga untuk menjernihkan pemberitaan yang sudah berkembang.

“Makanya maunya kita, pertemukanlah kita sama pasien itu. Apa benar dia (sopir) seperti itu (menarik biaya),” harapnya dimediasi awak media.

Rinadim melanjutkan, pihaknya di Pemdes Rempek sudah mengalokasikan anggaran biaya operasional ambulan desa untuk melayani warga desa. Hanya saja, saat dikonfirmasi, Rinadim, lupa persis besaran anggaran dimaksud. “Ya kita (anggarkan), sama sekdes dan tim 11, cuma kita ketika kita menyarankan itu, ya sudah, ini tidak sempat kita ingat semua. (ari)

Oknum Anggota DPRD Minta Dijemput

Tanjung (Suara NTB) Sikap indisipliner 30 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghambat kelancaran agenda sidang yang telah disusun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Dari dua agenda sidang, Jumat (27/7), tidak kuorumnya anggota dewan yang hadir menyebabkan sidang tertunda. Bahkan saat sidang pada Jumat sore urung dilakukan, karena anggota sidang tidak kuorum.

Jumat pagi, TAPD bersama DPRD Lombok Utara sejatinya dilakukan rapat paripurna DPRD dengan agenda sidang penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda Perubahan RPJMD 2016 – 2021. Jadwal sidang pada pukul 10.00 wita terpaksa diundur, hingga dimulainya sidang pukul 11.30 wita. Saat itu, dewan yang hadir hanya 15 orang dan dibutuhkan 1 orang lagi. Beruntung, salah satu anggota dewan dari Desa Loloan, segera tiba, sehingga sidang langsung digelar. Namun tidak demikian dengan agenda sidang setelah ibadah Salat Jumat. Di mana jumlah anggota dewan

yang tersisa di gedung DPRD KLU, kurang dari 10 orang. Akibatnya, sidang dengan agenda Pembentukan Pansus Raperda RPJMD, batal dilakukan.

Ada yang menggelikan dari peristiwa sidang kemarin, dimana oknum anggota DPRD justru meminta dijemput oleh Sekretariat DPRD lantaran kendaraannya sedang di bengkel. Kontan saja, sikap tidak profesional dan indisipliner oknum anggota dewan itu membuat seisi peserta sidang gaduh. Beberapa oknum anggota dewan yang hadir menyayangkan tidak hadirnya anggota dewan lain, mengingat Raperda Perubahan RPJMD sangat vital dalam

rangka penyusunan KUA PPAS APBDP 2018.

“Kita sayangkan, apalagi Raperda RPJMD ini sangat penting. Saya saja mengejar dari Mataram untuk bisa ikut sidang ini,” cetus Ardianto, Ketua Fraksi Hanura.

Informasi yang dihimpun koran ini, salah satu anggota Dewan minta dijemput karena terkendala kendaraan transportasi.

Bermula dari inisiatif Sekretariat DPRD Lombok Utara yang ingin melihat sidang kuorum, maka beberapa dewan dihubungi, terutama dewan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tanjung, karena berada paling dekat dari Kantor DPRD. Sekretaris DPRD Lombok

Utara, Drs. Akhmad Sujanadi, yang dikonfirmasi mengakui sidang molor. Hingga ada oknum yang dikabarkan minta dijemput, diluruskan oleh Sujanadi. “Bukan (minta dijemput), kebetulan mobilnya rusak, jadi dia minta tolonglah (supaya bisa hadir),” ujar Sujanadi.

Oknum dewan tersebut akhirnya dijemput oleh staf Sekretariat DPRD dan akhirnya bisa menghadiri sidang.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara Herianto selaku penyusun draf Raperda Perubahan RPJMD berharap eksekutif dan legislatif dapat bekerjasama untuk mempercepat pemabahasan Raperda. Ia berdalih, Raperda Perubahan RPJMD sangat penting dalam mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya. Apalagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah dinanti oleh agenda penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan 2018.

“Saya tidak usah komen soal itu (DPRD minta dijemput,red). Kami hanya minta, mana yang betul-betul prioritas (didahulukan), karena penyusunan RPJMD juga ada batas waktu ‘kan. Nah itu yang mereka harus lihat, kepentingan daerah seperti itu karena ini dokumen induk perencanaan,” kata Kepala Bappeda Herianto saat dikonfirmasi.

Herianto menekankan, keterlambatan pengesahan Raperda RPJMD ini akan berdampak pada dokumen lain. Sebelum dokumen KUA PPAS di susun oleh TAPD, maka Raperda perubahan RPJMD ini harus sudah disahkan. Apalagi dalam proses pembahasannya, ada kemungkinan terjadi perubahan draf menurut pemahaman regulasi dari Pansus di DPRD. “Bicara urut-urutan dokumen perencanaan, kalau ini tidak selesai bagaimana kita merencanakan yang lain,” tandas Herianto. (ari)

(Suara NTB/yon)

TERIMA - Calon Wakil Bupati Lotim terpilih H. Rumaksi menerima pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dari Ketua KPU Lotim Muhammad Saleh. KPU Lotim akan mengusulkan bupati dan wakil bupati terpilih ke Mendagri melalui Gubernur NTB.

DPRD Usulkan Pengesahan Pengangkatan Bupati/Bupati Lotim Terpilih Selong (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melayangkan usulan pengesahan pengangkatan bupati/ wakil bupati terpilih ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTB. Pengusulan itu setelah dilakukan penandatanganan surat pengusulan tersebut oleh Ketua DPRD Lotim pascapenetapan pemenang Pilkada Lotim oleh KPU beberapa waktu lalu.

Kabag Hukum dan Humas DPRD Lotim, H. Ahyan, menjelaskan, pengusulan pengangkatan bupati/wakil bupati terpilih itu akan sampaikan ke gubernur pada hari Senin mendatang. Surat ini ditujukan ke Mendagri melalui Gubernur NTB dengan Nomor Surat, 172/92/DPRD/2018 Prihal: Usul Pengesahan, Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Setelah diterima, selanjutnya SK berlaku sejak tanggal pelantikan yang kabarnya dijadwalkan yaitu pada tanggal 20 September 2018. Untuk itu, SK dari bupati/wakil bupati terpilih itu harus terbit sebelum tanggal tersebut. “Proses pelantikan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang informasinya diagendakan pada 17 September,” terangnya, Jumat (27/7).

Adapun pelaksanaan pel-

antikan direncanakan dilakukan di provinsi bersamaan dengan pelantikan beberapa kepala daerah lainnya yang mengikuti pilkada serentak pada 27 Juni 2018 lalu, seperti Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima.

Sebelumnya, KPU Lotim menetapkan pasangan H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (SUKMA) sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih setelah memperoleh suara

terbanyak dari tiga pasangan calon lainnya yakni pasangan Harum, Al-Habib dan Fiddin pada Pilkada yang digelar pada 27 Juni 2018 lalu. Pasangan SUKMA memperoleh sebanyak 41,91 persen dari surat suara sah tercoblos atau sebanyak 271.559 pemilih sah. Kemudian diikuti oleh pasangan Harum, sebanyak 184.567 suara, Fiddin sebanyak 169.515 suara dan Al-Habib, 32.319 suara atau pemilih sah. (yon)

Kendalikan Pembangunan Sembalun Disos Ingatkan Pendamping Selong (Suara NTB) Wilayah Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kini sudah menjadi incaran investor. Kawasan yang dikenal sejuk karena berada tepat di bawah kaki Gunung Rinjani ini dan dikelilingi perbukitan yang indah serta menyuguhkan hamparan pemandangan sawah subur yang memukau sudah makin terkenal. Seiring dengan itu hotel-hotel sudah mulai banyak berdiri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi mengakui fakta tersebut.

Sembalun memang sudah menjadi daerah tujuan pengembangan ekonomi. Kawasan Sembalun diketahui sebagai kawasan strategis pengembangan wisata dengan dijadikannya Rinjani sebagai Geopark Nasional bahkan geopark dunia.

Secara destinasi sembalun sudah dikenal lama. Perkembangannya pun saat ini sudah luar biasa. “Untuk merespons perkembangan wilayah seperti itu tentu dibutuhkan regulasi yang kuat,” ungkapnya. Regulasi ini dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan mengenalikan pembangunan di Sembalun.

Saat ini, tutur Dedi-panggilan Kepala Bappeda ini, pihaknya sedang inisiasi revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten. RTRW ini pernah diperdakan tahun 2012 lalu. Mengingat perkemban-

gan yang diamati saat ini, maka sudah harus segera dilakukan penyesuaian. “Kami sedang menyusun dan mudahan tahun depan sudah bisa berbentuk Perda,” harapnya.

Khusus untuk Sembalun, turunan dari Perda RTRW harus ada rencana rinci kawasan. Regulasi yang lebih rinci di tingkat kawasan Itu harus segera diwujudkan mengingat perkembangan lapangan sangat intensif. Pengaturan zona untuk fasilitas wisata itu harus ditata dan diatur. Apalagi sembalun pada posisi wilayah dengan topografi yang tinggi.

Nantinya akan berpengaruh pada wilayah-wilayah yang ada dibawahnya.

Seperti persoalan persampahan, kekhawatiran terjadi kerusakan lingkungan dan lainnya. Termasuk soal pengaturan ruang dan peruntukan lahan itu harus menjadi perhatian. “Itu semua harus diregulasikan dalam bentuk Perda sebagai instrumen pengawasan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sawah Sembalun merupakan sawah terbaik. Aturan perundang-undangan juga mengamanahkan agar menjaga lahan-lahan produktif. Lahan pertanian yang berkelanjutan. Soal lahan ini tidak saja Sembalun, tapi juga wilayah-wilayah lainnya.

Sembalun sebenarnya tidak dijadikan sebagai kawasan khusus pariwisata.

Tapi kawasan agropolitan.

Agropolitan itu banyak fung-

si. Termasuk pengembangan pertanian sesuai potensi lahan kemudian dikaitkan dengan industri pariwisata yang terbatas. Sesuai potensinya dan tidak kontrraproduktif dengan potensi yang akan dikembangkan. Terpenting tidak mengganggu aspek konservasi lingkungan.

Kepala Bappeda ini menegaskan, tidak mau kejadian di puncak Sembalun ini berdampak buruk bagi wilayah di bawahnya. Karenanya, ke depan tidak semua izin pembangunan hotel ini diberikan.

“Kalau semua izin mendirikan izin ghotel diloloskan maka daerah resapan air berkurang.

Lahan-lahan yang miliki kemiringan tinggi akan bahaya. Pada aspek-aspek itulah yang harus dikendalikan,” demikian.

Sebelumnya Kepala BPPD Lotim, Akhmad Roji mengutarakan geliat pembangunan pariwisata di Sembalun ini harus segera dikendalikan.

Pemerintah daerah sudah harus membuat regulasi sebagai instrumen pengawasan agar Sembalun tidak rusak.

Diketahui, investor-investor besar sudah banyak menguasai lahan di Sembalun. Kabarnya akan banyak hote baru berdiri. Sebagai investor juga tidak bisa sembarangan membangun. Semua harus taati ketentuan tata ruang dan tata wilayah yang dibuat pemerintah. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kondisi air bersih, dan pelestarian lingkungan. (rus)

PKH Tak Pungut Biaya

Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mengingatkan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar bekerja dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang sudah tetapkan. Artinya, petugas PKH dilarang keras melakukan pungutan biaya apapun dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, meski itu untuk kepentingan pelaksanaan program itu.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/7), Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran dan Orang Terlantar Sosial, Drs. H. Ripa’an, menegaskan jika selama ini Disos belum pernah mendengaradanyapendampingPKHyang meminta biaya kepada KPM untuk kebutuhannya dalam melakukan pendampingan.

Apabila ditemukan, tentu pendamping yang bersangkutan dapat diberikan sanksi tegas. Tidak hanya teguran, namun pemberhentian dari petugas pendamping PKH-pun dapat dilakukan hingga proses hukum. Di mana melakukan pungutan tanpa adanya aturan yang mengaturnya tentu masuk dalam pungutan liar.

Dijelaskannya, tugas dan tanggung jawab dari pendamping yakni bagaimana mendampingi dan menfasilitasi KPM yang ada terkait apa-apa saja yang menjadi keluhan mereka. Bukan berkewajiban memungut apapun jenis pungutan itu terhadap KPM.

(Suara NTB/yon)

H. Ripa’an “Kita tidak benarkan pendamping PKH ini memungut biaya apapun dari KPM, itu sudah menyalahi aturan,” tegas Ripaan. Sementara dana BOP ATK yang diterima oleh oleh para pendamping untuk kebutuhan pendamping di dalam membuat laporannya setiap bulannya serta biaya untuk pelaksanaan pertemuan dengan KPM. Sementara, Koordinator Kabupaten PKH Lotim, H. Azwar, menyebutkan jumlah pendamping PKH di Lotim saat ini sebanyak 369 pendamping untuk semua angkatan dari 2011 hingga 2018 dengan jumlah KPM sebanyak 96.450 orang KPM atau jumlah masyarakat penerima manfaat keluarga harapan yang didampingi oleh para pendamping. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Debit Air Terus Menyusut KONDISI Bendungan Batujai kian kritis. Menyusul terus menyusutnya ketersediaan air baku di salah satu bendungan terbesar di Pulau Lombok ini. Menyusutnya ketersediaan air ini akibat dari musim kemarau yang cukup panjang. Kondisi tersebut bisa mengancam keberlangsungan musim tanam ketiga tahun ini serta pasokan air bersih bagi masyarakat Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Loteng ssudah mengajukan permohonan tambahan pasokan air ke provinsi untuk menambah ketersediaan (Suara NTB/dok) air baku di Bendungan Batujai.

H. Amir Ali Nantinya, pasokan air ini akan digunakan untuk keperluan pertanian sekaligus memenuhi pasokan air bersih bagian masyarakat Loteng bagian selatan.

“Kita sudah ada komunikasi dengan pemerintah provinsi dan BWS Nusa Tenggara. Jadi nanti akan ada tambahan suplai air sekitar 500 liter per detik untuk Bendungan Batujai,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), H. Amir Ali, kepada Suara NTB, Jumat (27/7).

Suplai air sendiri nanti akan diambil dari Kokoq Babak serta Jurang Sate yang selama ini menyuplai kebutuhan air baku bagi lahan pertanian diwilayah Lombok Barat (Lobar), Loteng bagian utara serta Lombok Timur (Lotim).

Hanya saja, pihaknya saat ini masih mencari alternatif jalur irigasi mana yang akan digunakan dan yang lebih pendek, sehingga saat menyuplai kebutuhan air baku Bendungan Batujai tidak terlalu banyak habis di tengah jalan.

Selain untuk menjamin suplai air baku untuk keperluan pertanian serta kebutuhan air bersih masyarakat, tambahan pasokan air juga untuk memastikan Bendungan Batujai tidak sampai mengalami kekeringan. Karena kalau bendungan Batujai sampai kering, itu bisa mengganggu kinerja bendungan, bahkan bisa merusak sistem bendungan itu sendiri. “Aturannya, bendungan tidak boleh sampai kering. Karena bisa merusak sistem bendungan.

Jadi air harus tetap ada. Meski debitnya kecil,” terangnya.

Sampai kapan Bendungan Batujai akan disuplai? Amir menegaskan, tergantung kondisi. Karena saat ini debit air yang tersedia di Bendungan Batujai masih sekitar 8 juta meter kubik. Cukup untuk mensuplai kebutuhan pertanian. (kir)

Pemda Sorot Perusahaan Asing Tak Produktif Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di wilayah Lombok Barat (Lobar) tercatat hingga tahun 2018 ini mencapai 245 perusahaan. Dari jumlah ini menurut catatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hampir 50 persen atau 122 perusahaan tidak produktif alias mati suri.

PMA ini pun dominan bergerak di sektor pariwisata.

“Jumlah PMA yang beroperasi di Lobar ini kan 245 perusahaan, tapi dari jumlah ini hanya 50 persen yang produktif, sisanya 50 persen lagi tidak produktif, kalau ini produktif kan jadi pemasukan bagi PAD,” jelas Pelaksana Tugas Kadis PMPTSP H. Dulahir, Jumat (27/7).

Ia menyebut salah satu potensi PAD di Lobar yang besar adalah perusahaan PMA. Namun diakui belum maksimal digarap, karena keterbatasan anggaran, sehingga sebagian perusahaan bisa produktif. Andaikata perusahaan PMA ini produktif, maka potensi PAD pun bisa diangkat dan dimaksimalkan.

Meski demikian, Dulahir mengaku, realisasi investasi di wilayah Lobar sejauh ini terus meningkat. Pasalnya dari target 100 juta Dolar nilai investasi, DPMPTSP Lobar mencatat sudah mencapai 50 persennya. Capaian tersebut, baik yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Menurutnya, capaian realisasi tersebut diketahuinya dari survei realisasi investasi yang dilakukan pihaknya. Mengingat kini realisasi investasi sudah menjadi wewenang pemerintah pusat. Ia mengatakan dari hasil survei itu, hingga semester pertama pertengahan tahun 2018, sudah mencapai 50 persen atau 50 juta Dolar.”Kalau dirupiahkan kemungkinan capaian realisasi sekitar Rp700 miliar lebih,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan hasil pendataan pusat terkait dengan realisasi investasi, terdapat perbedaan. Di mana capaiannya realisasi dua bulan lalu baru sekitar 11 persen, atau sekitar Rp 114 miliar. Hal ini jauh berbeda dengan survai pihaknya. Terlebih lagi server pusat untuk mengakses capaian realisasi investasi sedang mengalami gangguan. Sehingga pihaknya tidak leluasa dalam mengakses data hasil realisasi investasi.”Sistem pelayanan perizinan kini dikendalikan pusat, akses realisasi investasi sedang gangguan,” tambahnya.

Pihaknya cukup optimis dengan sisa waktu tinggal 6 bulan dapat mencapai sisa target 50 persen hingga akhir tahun 2018 nantinya.”Kami optimis bisa tercapai target 100 persen,” tegasnya.

Diakuinya realisasi target investasi pada tahun 2017 lalu melebihi target dari sekitar Rp1,4 triliun lebih. Di mana capaiannya hingga Rp 2,1 triliun. Menurutnya sektor pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar investasi, bahkan kawasan Senggigi dan Sekotong masih menjadi pilihan investor untuk menanamkan modalnya. Iapun membantah adanya anggapan jika sektor investasi di kawasan Senggigi kurang diminati.

Meski demikian pihaknya tetap mengupayakan berbagi sektor lain untuk investasi, seperti sektor perumahan, pertanian, peternakan maupun kelautan. (her)

Pemkab Lobar Bakal Laporkan Persoalan LCC ke APH Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) bakal menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan Lombok City Center (LCC) ke aparat penegak hukum. Langkah ini dianggap rasional, pasalnya jika langkah ini tidak ditempuh maka Pemda dianggap melakukan pembiaran padahal sudah jelas hasil rekomendasi dari tim pakar sesuai arahan BPKP untuk melakukan renegosiasi terhadap Kerjasama Operasional (KSO), namun ditolak oleh pihak ketiga terkait. Karena itulah, Pemda diminta melakukan langkah hukum.

“Yang paling rasional ya kita tempuh jalur hukum (laporkan ke APH, red),” kata Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim, Jumat (27/7).

LebihjauhmenyoalperkembanganLCCiamengakubelummengetahui detail, namun sesuai hasil rekomendasi BPKP dibentuk tim pakar untuk melakukan renegosiasi dengan pihak ketiga yang mengelola LCC terkait KSO. Namun berkali-kali dilakukan upaya itu belum ada titik temu, karena pihak terkait tidak mau menerima usulan Pemda dalam renegosiasi tersebut. Sehingga tim pakar pun meminta agar Pemda mengambil langkah tegas menempuh jalur hukum baik melalui gugatan atau langkah hukum melapor. Menindaklanjuti ini maka Pemda pun akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke APH. Sebab katanya jika dibiarkan malah nanti Pemda yang terkena, karena dinilai melakukan pembiaran.

Sejauh ini ia belum tahu pasti apakah langkah hukum tersebut sudah dilakukan atau belum. Namun demikian mengacu hasil tim pakar, tentu yang paling logis dilakukan langkah hukum. Hanya saja belum diketahui kemana persoalan ini akan dilaporkan apakah ke kejaksaan atau kepolisian. “Yang jelas itu paling rasional (langkah hukum),”tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Lobar menjadikan persoalan LCC ini menjadi salah satu pokok pembahasan. Anggota DPRD dari Golkar H. Sadli mempertanyakan apa langkah pemda terkait tutupnya LCC, sebab tidak sedikit penyertaan modal Pemda ke Perusda Tripat untuk pembangunan mal tersebut. Pihak dewan mendesak agar dibentuk pansus LCC agar persoalan ini ada titik terang.

Pemda juga disarankan untuk menempuh jalur hukum pada pihak yang membangun LCC, lantaran dari berbagai usulan yang dituangkan dalam evaluasi perjanjian KSO tidak diterima. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Mengkhawatirkan, Pencemaran Sungai di Loteng

Praya (Suara NTB) Kondisi sungai-sungai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini cukup memprihatinkan.

Terutama sungai yang ada di wilayah perkotaan, rata-rata sudah mulai tercemar dengan tingkat pencemaran sudah di atas ambang batas aman.

Hal itu diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng, L. Rahardian, kepada Suara NTB usai olahraga pagi di Pasar Pancingan Desa Bilebante, Jumat (27/7).

Rahardian mengatakan, utamanya sungai-sungai besar di wilayah perkotaan dan padat penduduk, seperti Sungai Surabaya dan sungai-sungai utama di daerah aliran Bendungan Batujai tingkat pencemarannya sudah cukup mengkhawatirkan. Tetapi kebanyakan pencemaran baru sebatas sampah serta kotoran dan belum ada yang sampai terpapar limbah kimia berbahaya, seperti merkuri ataupun jenis limbah kimia berbahaya lainnya.

“Kalau limbah kimia, sungai-sungai kita masih aman.

Tetapi masyarakat diminta untuk waspada kalau menggunakan air di sungai. Terutama untuk kegiatan mandi.

Karena rata-rata sudah tercemar sampah dan kotoran manusia,” ujarnya.

Diakuinya, sekarang masya-

rakat sudah jarang yang buang air besar sembarang langsung di sungai. Hampir semua masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sudah memiliki kamar mandi lengkap dengan septic tank tersendiri, namun belum memenuhi standar aturan yang aman. Akibatnya, rembesan air septic tank mengalir ke sungai.

Apalagi kalau septic tank tersebut jarang dikuras. “Kondisi inilah yang menyebabkan sungai menjadi tercemar. Belum lagi persoalan sampah yang membuat kondisi sungai semakin kotor,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mulai mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan sungai dengan tidak buang sampah sembarangan ke sungai serta pemanfaatan septic tank yang sesuai standar keamanan.

“Tahun ini kita juga sudah menyiapkan armada khusus untuk mengangkut limbah rumah tangga. Yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh yang

Kota Mataram Tidak Siap

teng di bulan Oktober, sehingga dipastikan akan menyita waktu serta energi yang tidak sedikit. Namun hal itu tidak menghalangi kesiapan pihaknya untuk menjadi tuan rumah STQ tingkat provinsi.

Apalagi itu kegiatan religi yang tentunya diharapkan bisa menjadi wahana memperkuat keimanan sekaligus wahana syiar Islam.

Bahkan pihaknya berharap untuk mata lomba yang akan dilombakan pada gelaran STQ tahun ini bisa ditambah. Tidak hanya lomba tilawah saja. Tetapi juga bisa ditampilkan pula lomba tahfiz, meski tidak ada dalam agenda. “Semakin banyak mata lomba yang digelar, maka akan semakin baik. Karena tentu akan lebih semarak,” imbuhnya.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., menambahkan, pihaknya sampai saat ini belum mendapat kepastian soal tanggal pasti pelaksanaan STQ tingkat provinsi. Pihaknya baru sebatas kepastian penunjukan sebagai tuan rumah saja. “Kemungkinan pada Bulan November. Tapi tanggal pastinya belum jelas,” tegasnya. (kir)

Pemda Salurkan Bantuan pada Korban Banjir Rob Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 700 kilogram dan bahan kebutuhan pokok lainnya kepada warga pesisir Pantai Endok Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Bantuan beras ini diberikan tidak saja kepada korban banjir rob, namun juga kepada warga yang terkena dampak, sehingga tidak bisa melaut.

Penyerahan bantuan pada warga diserahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar Abdul Manan didampingi Kepala Dinas Sosial Hj. Ambaryati, Camat Gerung H. Mulyadi serta perwakilan BPBD dan Kesbangpolinmas, Jumat (27/7). Bantuan beras serta telur ini diberikan kepada kepada 115 KK yang bermukim di pesisir pantai terdampak cuaca ekstrem dan terkena dampak banjir rob atau gelombang pasang.

Abdul Manan mengatakan, sesaat setelah kejadian abrasi melanda timnya segera melakukan pendataan terhadap korban yang terkena abrasi. Dari data yang didapat sebanyak 31 KK yang terkena langsung banjir rob diungsikan ke SDN 4 Taman Ayu. Dari data yang ada pula terdapat 115 KK yang terganggu mata pencahariannya akibat cuaca ek-

butuh jasa kurang WC. Dengan begitu, limbah-limbah rumah tangga bisa ditangani dengan benar,” imbuh Rahardian.

Karena selama ini banyak jasa kuras limbah rumah tangga yang beroperasi. Tapi kema-

na limbah tersebut dibuang tidak diketahui. Pihaknya khawatir, limbah itu dibuang sembarangan ke sungai, sehingga mengakibatkan pencemaran.

“Tapi kalau kita yang tangani, limbahnya akan dibuang ke

fasilitas pengolahan limbah yang ada di Desa Pengengat, sehingga bisa meminimalisir pencemaran sungai,” tandas mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini. (kir)

Gaet Kunjungan Wisatawan

Loteng Siap Jadi Tuan Rumah STQ Provinsi Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menjadi tuan rumah gelaran Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat provinsi tahun ini dengan pusat kegiatan direncanakan di Masjid Nurul Bilad The Mandalika Kuta.

Hal itu diungkapkan langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, di Desa Bilebante, Jumat (27/7).

Dikatakannya, tahun ini gelaran STQ sedianya akan dilaksanakan di Kota Mataram. Sesuai alur giliran daerah. Hanya saja, Kota Mataram menyatakan belum siap sebagai tuan rumah, sehingga ditawarkan ke Loteng. Dan, Loteng langsung meyanggupi untuk mengambil alih sebagai tuan rumah gelaran STQ tingkat provinsi tersebut. “Kalau bagi kami, siapsiap saja kalau ditunjuk sebagai tuan rumah STQ,” klaimnya.

Meski demikian, diakuinya, pada bulan Agustus kegiatan di Loteng cukup padat, mulai dari persiapan HUT RI dilanjut perayaan Idul Adha dan Rahman Rahim Day serta event marathon internasional di bulan September.

Kemudian perayaan HUT Lo-

(Suara NTB/kir)

AMBIL AIR - Seorang warga Desa Batujai tengah mengambil air di salah satu sungai di Desa Batujai yang sudah mulai mengering. Dinas Lingkungan Hidup Loteng mencatat, rata-rata sungai di Loteng sudah tidak sehat lagi, karena sudah tercemar.

strem tersebut. “Bantuan ini kita berikan untuk stok 3 hari ke depan. Seandainya setelah 3 hari kedepan masih dirasa kurang, akan kita salurkan kembali. Bantuan yang diberikan ini bersumber dari stok cadangan pangan yang ada di Lobar,” terangnya.

Kesigapan bencana juga ditunjukkan Tim Tagana Dinas Sosial Lobar dan BPBD. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya patroli setiap malamnya ke wilayah kejadian bencana. Mereka juga sudah membuat posko penanggulangan bencana. “Gelombang pasang yang melanda Kabupaten Lobar terjadi di 3 tempat yakni Pantai Kuranji, Pantai Cemara dan yang terparah melanda Pantai Enduk. Patroli dilakukan pada malam hari menginggat kejadian gelombang pasang biasanya terjadi pada tengah malam hingga pagi hari,” jelas Tohri dari Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD. Sementara itu, Kadus Taman Desa Taman Ayu Lalu Imran mengatakan bantuan ini begitu penting bagi warganya, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan warga tak bisa melaut. “Bantuan beras dan bantuan lainnya ini sangat membantu selama kami libur melaut,” ungkapnya.(her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Manan didampingi Kadis Sosial, Camat Gerung menyerahkan bantuan pada warga yang terkena banjir rob di Desa Taman Ayu Gerung, Jumat (27/7).

Desa Sekotong Tengah Gelar Festival Budaya Giri Menang (Suara NTB) Sebagai destinasi wisata yang kian dikenal masyarakat luas, pemerintah terus melakukan pembenahan di kawasan Sekotong, baik dari sisi infrastruktur dan akses lainnya. Pemda juga berupaya mempromosikan kawasan paling selatan Lobar ini ke dunia luar melalui berbagai even. Salah satunya dengan menggelar Mekaki Marathon bulan Oktober mendatang.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap upaya pemerintah menarik wisatawan datang ke Sekotong, Pemdes Sekotong Tengah menggelar even budaya peresean secara rutin setiap kali merayakan hari ulang tahun (HUT) desa. “Even budaya peresean ini kami gelar selain memeriahkan HUT juga paling penting menggaet wisatawan datang ke Sekotong, hal ini sejalan dengan upaya Pemda,”jelas Kades Sekotong Tengah L. Sarapudin pada Suara NTB, Jumat (27/7).

Pada HUT ke 54 tahun ini pun, Pemdes setempat menggelar presean lebih prestisius dengan mendatangkan Paguyuban Macan Kawangan Dusun Penarukan Desa Kebon Ayu pada Festival Budaya Peresean.Tradisi adu tangkas para pepadu ini akan di lak-

(Suara NTB/her)

PERESEAN - Festival budaya peresean yang digelar Pemdes Sekotong Tengah mendapat antusias warga dan wisatawan. sanakan selama 5 hari, mulai tanggal 25-29 juli 2018.

Panitia HUT Desa Sekotong Tengah,Mulyadi, S.Pd., mengatakan berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan presean kali ini akan menghadirkan para pepadu se Pulau Lombok. Salah satunya adalah pepadu binaan Paguyuban Macan kawangan.

Di samping kegiatan peresean, panitia juga mengatakan akan menyelenggarakan MTQ Tingkat Desa Sekotong Tengah, lomba bola volidan aneka kegiatan lomba lainnya, hingga menje-

lang perayaan HUT RI pada bulan Agustus nanti.

Untuk suksesnya gawai rakyat tersebut,Ketua Panitia HUT Desa Sekotong Tengah, Sopian Hadi,S.Pd mengatakan akan menjalin kerjasama dengan berbagi pihak, sehingga warisan tradisi dapat diwariskan dari generasi ke generasi. “Kami juga akan koordinasi dengan aparat TNI/ Polri,para tokoh budaya,tokoh masyarakat,kepala desa dan lainlain.Sehingga acara ini bisa sukses seperti tahun sebelumnya,” ungkapnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Terkait Delapan Raperda Inisiatif DPRD Sumbawa

Bapemperda Berikan Tanggapan Terhadap Pendapat Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sumbawa memberikan tanggapan tanggapan/ Jawaban Badan terhadap Pendapat Bupati Sumbawa terkait Delapan Raperda dari DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, lanjutan paripurna, Jumat (27/7). Pendapat kritik, dan saran konstruktif yang disampaikan Wakil Bupati, demi penyempurnaan Raperda usulan DPRD. Juru bicara Bapemperda, Ahmadul Kusasi, SH, menjelaskan beberapa masukan Pemkab, yang ditanggap BAPEMPERDA diantaranya, DPRD dan Kepala Daerah sama-sama menyampaian Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, serta Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang menjelaskan apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh

DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Terkait Raperda Kawasan Pengembangan Hortikultura, pihaknya sepakat semua Rancangan Perda memang harus diharmonisasi dan disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang terkait dan lebih tinggi agar bisa selaras dan sejalan dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Kemudian Raperda tentang Penatausahaan Irigasi, Bapemperda pada dasarnya kami sangat terbuka terhadap semua opsi untuk penyempurnaan Rancangan Perda ini. Termasuk penyesuaian Judul serta substansi materi muatan yang diatur agar diselaraskan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.

Akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU-XI/2013 yang telah membatalkan keberlakuan secara keseluruhan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka secara otomatis menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum hingga dibentunya Undang-Undang baru. Oleh karenanya, segala bentuk upaya/usaha pengelolaan air harus mengacu pada UU Pen-

Pemkab Siapkan Usulan Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong ke Presiden Jokowi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab mendorong tiga proyek strategis rencana pembangunan di Sumbawa, dalam momentum Kunjungan Presiden Jokowi ke Sumbawa, 29-30 Juli mendatang. Yakni, rencana pembangunan dermaga Pelabuhan Teluk Santong, pembangunan pasar Seketeng dan pembangunan baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar, ketiga rencana pembangunan tersebut berdasarkan pendekatan perencanaan sesuai kebutuhan mendesak jangka pendek, menengah dan jangka panjang. “Tiga poin itu yang kami harapkan sampai ke Presiden Jokowi,” terangnya.

Pembangunan dermaga Teluk Santong, mendesak dilakukan mengingat proyeksi kegiatan ekonomi masyarakat semakin kompleks. Apalagi daerah ini juga semakin banyak dibidik investasi. Pelabuhan nantinya tidak hanya dipersiapkan untuk pengiriman jagung, tetapi juga komoditi lainnya. Apalagi Pemkab sudha ada kerjasama dengan konsosrium Korea dan Kementerian Desa dan PDTT untuk pabrik pelet dan bio massa.

“Nantinya keluar masuk barang, jasa dan uang antar daerah, hingga internasional bisa melalui Pelabuhan Teluk Santong. Mengapa Teluk Santong menjaadi penting, salah satunya juga untuk mendukung rencana terealisasianya kerjasama kita dengan konsosrsium Korea,” urainya. Pembangunan dermaga pelabuhan Teluk Santong membutuhakn lahan sekitar 5000 hektar. Sebagian besar masuk dalam kawasan hutan, sehingga tugas pemerintah sekarang ini mengusulkan ke Kementerian terkait. Sedangkan Sedangkan untuk pembangunan pasar Seketeng dan RSUD baru akan dilakukan sesuai dengan DED yang telah disusun. (arn)

Agen PDPGR Diminta Segera Setor Data Calon Penerima Taliwang (Suara NTB) Para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) tingkat peliuk diminta agar segera menyetor data-data calon penerima program Bariri UMKM kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Dinas Koperindag, melalui Kabid Koperasi, Firmansyah mengatakan, dari 8 kecamatan yang ada baru kecamatan Maluk yang telah tuntas menyetor datanya. Sementara 7 kecamatan lain masih terus melakukan pendataan. “Kecuali Maluk, kecamatan lain masih terus kita tunggu data seluruhnya. Kita minta mereka cepat menyerahkannya,” ujarnya.

Menurut Firman, sebenarnya pihaknya telah mengarahkan para agen PDGR tingkat peliuk agar menyerahkan langsung setiap data yang telah berhasil dikumpulkan setiap harinya, tanpa harus menunggu final seluruhnya. Hal ini untuk mempercepat proses tahapan lanjutannya yang menjadi kewenangan dinas. “Kami sudah bilang jangan tunggu semuanya terkumpul dulu. Yang ada langsung diajukan ke kami. Tapi tidak tahu mereka tetap menunggu semuanya terdata dulu,” sesalnya.

Ia menjelaskan, pada tahun ini banyak pola pengelolaan program Bariri UMKM yang berubah. Terutama dalam hal prosedur penyaluran dan persyaratannya. Dinas membuat semakin sederhana agar program bisa sesegera mungkin sampai ke tangan penerima.

Firman mencontohkan, terkait persyaratan. Saat ini persyaratan penerima baru dilengkapi setelah pihak dinas dan bank penyalur melakukan survei terhadap calon peneriman.

Setelah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan, maka calon penerima baru diarahkan untuk melengkapi persyaratannya. “Jadi dengan bank turun survei cukup dengan data Peliuk. Tidak perlu syarat-syarat. Nanti dilengkapi setelah dinyatakan bisa menerima bantuan,” timpalnya.

Selain prosedur penyaluran, proses pencairan program Bariri UMKM dalam bentuk bantuan modal usaha itu semakin cepat.

Jika pada tahun lalu, dana bantuan Bariri UMKM disalurkan dalam 3 kali tahap, tetapi di tahun ini pemerintah menyalurkannya dalam sekali pencairan. “Pengalaman tahun lalu pakai terlalu banyak waktu yang dibutuhkan. Makanya tahun ini kita sederhanakan semuanya termasuk pencairannya,” paparnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN LAPORAN - Juru bicara Bapemperda DPRD Sumbawa, Ahmadul Kusasi menyerahkan laporan tanggapannya ke pimpinan DPRD Sumbawa. gairan. Untuk itu, akibat hilangnya kekuatan mengikat UU Nomor 7 Tahun 2004 yang berakibat pula terhadap pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi oleh Mendagri. Sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum ini akibat pembatalan tersebut, pihaknya sangat setuju dan membuka ruang terhadap Penyempurnaan Rancangan Perda ini agar materi mua-

tannya sejalan dengan ketentuan UU Pengairan.

Sedangkan terkait Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, pihaknya juga sepakat dengan saran Pemerintan Daerah terkait agar lebih optimalnya upaya pencegahan, perlu mencantumkan ketentuan yang mewajibkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, DPRD,

Camat, Kelurahan dan Desa untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan menyelenggarakan tes urine di lingkungan kerjanya masingmasing bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan pada Sidang Paripurna sebelumnya bahwa

Kabupaten Sumbawa 2018. dan kita sudah kirim ke provinsi untuk mereka merencanakan berapa akan diberikan bantuan untuk air bersih,” Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, Jumat (27/7).

Menurutnya, SK siaga darurat dibuatkan karena prakiraan cuaca dari BMKG kekeringan ini akan berlangsung sampai Desember mendatang. Sehingga dasar SK inilah yang diharapkan oleh provin-

sataan Daerah kami menyepakati opsi pengintegrasian Rancangan Perda ini dengan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2027. Sehingga materi muatan masing-masing Rancangan perda dapat dilakukan singkronisasi secara komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah ke depannya yang berlandaskan prinsip Sabalong Samalewa.

Delapan Raperda usulan DPRD Sumbawa diharapkan dapat dibahas dan menjadi bahan referensi pada pembahasan di tingkat Pansus. Delapan Ranperda usulan DPRD yakni, Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Ranperda tentang Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibmum) usul komisi I. Ranperda tentang kawasan pengembangan hortikultura dan Ranperda tentang penatausahaan irigasi usul Komisi II. Ranperda tentang drainase perkotaan dan pedesaan dan Ranperda tentang sumur resapan usul Komisi III. Kemudian Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan Ranperda tentang pengelolaan kepariwisataan daerah yang menjadi usulan Komisi IV. (arn/*)

2.500 Personel TNI/Polri Amankan Kunjungan Presiden Jokowi Sumbawa Besar (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo didampingi istrinya, Hj. Iriana Joko Widodo bersama rombongan rencananya akan berkunjung ke Sumbawa tanggal 29 dan 30 Juli mendatang. Guna mengamankan kedatangan nomor satu di Indonesia ini, akan diterjunkan sekitar 2.500 personel TNI/Polri.

Danrem 162/ Wira Bhakti, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani kepada wartawan mengakui kegiatan pengamanan VVIP sudah ada prosedur dan aturannya. Dimana pengamanan kedatangan presiden dilakukan dengan seluruh stakeholder terkait. Selaku Panglima Komandan Pelaksana Operasi (Pangkolaops) wilayah yakni Pangdam dan dirinya sebagai Dansatgaspamwil.

Pihaknya sudah menyiapkan pasukan gelar sekitar 2.500. Jumlah tersebut dari internal TNI Polri, belum termasuk personel dari sejumlah instansi lainnya.

“Pada dasarnya kita sudah menyiapkan pasukan gelar sekitar 2.500 orang dari internal

TNI/Polri. Belum termasuk dari Pemda dan lainnya. Besok (Sabtu red) kita akan melakukan gelar kemudian gladi,” ujarnya di sela-sela rapat persiapan di Sumbawa, Jumat (27/7).

Dijelaskannya, Kabupaten Sumbawa dan Dompu akan menjadi obyek kunjungan dari Presiden. Khusus di Kabupaten Sumbawa, rencananya akan mengunjungi lima lokasi, diantaranya Pesantren Modern Internasional Dea Malela dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Terkait pengamanan lokasi kunjungan diakuinya sudah steril dan sudah ada pembagian tugas penjagaan.

“Pengamanan lokasi sudah pembagian tugas, sudah ada semuan-

ya. Steril sudah,” terangnya.

Pihaknya berharap kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Dompu untuk menyambut kedatangan presiden.

Pihaknya juga berharap kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk berperan aktif melakukan kegiatan pengamanan di wilayah masing-masing. Karena pihaknya tidak akan bisa berbuat banyak tanpa bantuan seluruh masyarakat.

“Ini kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumbawa dan Dompu karena wilayahnya dikunjungi oleh presiden,” tandasnya.

Ia menambahkan, rencananya di hari pertama presiden akan menggunakan jalur

darat ke Pesantren Dea Malela. Presiden juga rencananya akan menginap. Mengenai tempatnya, pihaknya belum bisa menyampaikannya. Dalam hal ini tempat presiden menginap sudah aman. Pihaknya juga belum bisa menyampaikan secara teknis kunjungan dari presdien. Hanya saja harapannya, masyarakat bisa menyambut kedatangan presiden pada tanggal 29 dan 30 Juli mendatang.

“Jarang presiden nginap di suatu tempat. Minimal disambut dengan baik. Kita menghimbau juga tidak ada aksi massa yang demo. Kita saling menjaga supaya wilayah Sumbawa dan Dompu menjadi obyek yang aman dan nyaman bagi presiden dan rombongan. Kalau aman dan nyaman, Insya Allah beliau akan datang lagi beberapa bulan kedepan. Karena nanti masih ada Sail Moyo. Saya tahu wilayah Sumbawa kaya dengan obyek wisata.

(Suara NTB/ind)

Ahmad Rizal Ramdhani Peluang ini harus dimanfaatkan oleh masyaraat Sumbawa. Supaya potensi yang ada ini nanti bisa dijual di dunia internasional,” pungkasnya. (ind)

Bupati KSB Instruksikan Penutupan Serumah Tanpa Ikatan, Oknum Pegawai KSB Digerebek Pol PP PETI Mulai Disosialisasikan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menginstruksikan kepada seluruh elemen pemerintah yang ada agar mulai melakukan sosialisasi terkait rencana penutupan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) ke masyarakat.

“Kepada seluruh SKPD baik yang punya keterkaitan langsung maupun tidak. Camat, lurah, kades, agen PDPGR, aparat kepolisian dan TNI untuk mulai bergerak melakukan sosialisasi terkait rencana kita menutup aktivitas tambang ilegal ini,” cetus bupati di hadapan masyarakat dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada acara Forum Yasinan Pemda KSB, Kamis malam (26/7).

Bupati menjelaskan, rencana penutupan tambang ilegal itu saat ini telah menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi, seluruh kabupaten/kota dan aparatur.

Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, di mana seluruh menyatakan setuju menghentikan kegiatan yang selama ini tidak saja telah berdampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga sosial masyarakat.

“Jadi aparat juga sudah mendukunglangkahbersamaini,bahwa harusdilakukanpenutupanPETIdi seluruh wilayah NTB,” sebutnya.

H. W. Musyafirin Dalam Rakor tersebut, kata bupati, akan ada dua metode pendekatan yang akan dilakukan.

Pertama pendekatan dengan cara sosialisasi di tahap pertama dan kedua penindakan secara hukum terhadap seluruh pelakunya.

“Di provinsi sudah dibentuk tim khusus dengan melibatkan TNI/Polri dan kita di daerah kemudian diminta agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi sebelum nantinya diambil langkah penindakan,” paparnya.

Sosialisasi kepada pelaku PETI dan masyarakat secara luas harus dilaksanakan segera.

Sebab menurut bupati, tim bentukan provinsi akan turun lapangan mengecek ke seluruh daerah. “Jadi memang perlu dilaku-

kan segera. Harapan saya mulai besok, wilayah kecamatan yang banyak titik aktivitas penambangan ilegalnya membuat jadwal sosialisasi,” tegasnya.

Diakuinya, dalam Rakor di tingkat provinsi itu untuk wilayah pulau Sumbawa, KSB dan kabupaten Sumbawa yang paling banyak disorot. Karena kedua wilayah ini dalam data provinsi masih tinggi aktivitas PETI-nya.

“Kita tidak bisa mengelak fakta itu. Bahkan laporan saya terima di Sekongkang ada satu titik penambangan liar di sana dan sudah seperti perkampungan,” ungkapnya. Selanjutnya, ia menyampaikan, untuk menyukseskan gerakan itu diperlukan keterlibatan seluruh pihak secara aktif. Tidak saja elemen pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Karenanya bupati berharap agar setiap forum pertemuan di masyarakat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi.

“Masyarakat bergerak juga karena PETI ini merupakan persoalan serius yang perlu penanganan secara massif,” katanya seraya menambahkan agar alasan-alasan klasik yang membuat masyarakat terjun pada kegiatan itu dikesampingkan.

“Jangan bilang ini urusan perut sana sini. Itu bukan lagi alasan untuk membiarkan tambang liar,” tandasnya. (bug)

Pemkab Terbitkan SK Siaga Darurat Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kekeringan diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang.

Hal ini berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG. Guna mengantisipasi hal tersebut, pemda Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mengeluarkan SK siaga darurat.

“Kita sudah membuat SK siaga darurat kekeringan di

Para Pihak yang berkewajiban melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, yaitu: Penanggung jawab Tempat Hiburan; Penanggung jawab Hotel/Penginapan; Penanggung jawab Lembaga Pendidikan; Pimpinan Lembaga pendidikan yang mengeluarkan karyawan/tenaga kependidikan, siswa/mahasiswa yang bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap; Penanggung jawab Perusahaan; Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah; Anggota DPRD dan Calon Anggota DPRD; dan Pihak yang terkait sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis.

Dan agar lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang harus dilakukan secara komprehensif diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang diharapkan dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa agar dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa.

Berikutnya, Raperda tentang Kepariwisataan Daerah dalam mensukseskan Pembangunan dan Pengembangan Kepariwi-

si untuk menyalurkan air bersih ke daerah nantinya. “Teman-teman di bidang logistik dan darurat begitu ada permintaan dari desa akan kita salurkan,” jelasnya.

Anggaran yang disediakan melalui APBD untuk bantuan air bersih hanya untuk 500 ribu liter. Sejauh ini pihaknya sudah mendistribusikan air bersih lebih kurang 10 tangki.

Dalam hal ini pendistribusian ke sejumlah wilayah seperti Pulau Bungin Kecamatan

Alas, wilayah Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu, Sampar Maras, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, dan Desa Luk Karya, Kecamatan Rhee.

Adapun daerah yang terancam kekeringan sebanyak 54 desa di 17 kecamatan.

“Jadi kita BPBD tinggal menunggu keperluan masyarakat tentang air bersih. Begitu ada surat dari camat atau kepala desa langsung kita salurkan,” pungkasnya. (ind)

Zainal Abidin

Sihabuddin A. P Taliwang (Suara NTB) Oknum pegawai di KSB, AJ dan EW tertangkap basah tinggal berduaan di dalam salah satu kamar kos tanpa ada ikatan nikah. Keduanya tidak lagi bisa mengelak, setelah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang dipimpin langsung Kasat menggerebek keduanya dan saat itu masih berpakaian lengkap.

Kepala Dinas Pol PP, Sihabuddin A. P kepada Suara NTB, Jumat (27/7) tidak menampik adanya oknum pegawai di lingkup Pemkab setempat diamankan lantaran berada dalam satu kamar kos tanpa ada ikatan. Bahkan, keduanya saat ini masih diperiksa secara intensif untuk diproses ke tahapan selanjutnya.

Upaya penggerebekan tersebut sengaja dilakukan, karena laporan masyarakat sudah banyak, termasuk orang tua dari AJ (laki-laki). Dalam penggerebekan itu juga, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya (Polisi dan TNI) dan staff kelurahan. Sehingga kedua oknum ini tidak lagi bisa mengelak saat digelandang menuju kantor untuk diklarifikasi. “Hasil pemeriksaan terhadap keduanya, mereka mengaku sudah ada hubungan sejak lama. Bahkan mereka juga sudah sering tinggal di koskosan AJ dengan alasan menjaga anak AJ,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus ini dilakukan setelah ada laporan dari masya-

rakat. Tentu dalam bertindak pihaknya tidak langsung asal gerebek saja. Tapi menunggu momen dianggap tepat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya. Ketika pintu ditutup pihaknya langsung melakukan upaya penggerebekan.

Sementara pada saat digerebek keduanya masih berpakaian lengkap, sehingga untuk sementara ini pasal yang akan disangkakan terhadap keduanya yakni bertamu melewati jam wajar. Sementara untuk indikasi lainnya baik itu, prostitusi, perzinahan, aktivitas perselingkuhan, mesum, dan kumpul kebo masih belum diterapkan. Karena saat keduanya diamankan, masih dalam kondisi berpakaian lengkap dan masih dianggap normal.

“Pasal yang baru bisa kita sangkakan terhadap dua orang ini yakni bertama di luar jam wajar. Sementara untuk pasal yang lain masih kita menunggu keluarnya hasil pemeriksaan dari tim khusus yang saat ini sudah dibentuk,” imbuhnya.

Ia menambahkan, keduanya saat ini masih berstatus suami/ istri orang dan rata-rata keduanya sudah memiliki anak. Sementara, hasil dari pengakuan keduanya, saat masih masih dalam tahap proses perceraian. Dimana sang laki-laki (AJ) sudah dihadirkan untuk proses sidang cerai, sementara untuk EW saat ini masih mengajukan perceraian.

Dua orang ini juga sudah sering diingatkan oleh masyarakat setempat untuk tidak melakukan aktivitas tidak terpuji. Tetapi faktanya kedua orang ini masih tetap saja melakukan, sehingga sangat kuat alasan untuk dilakukan penindakan. Seteleh proses BAP nanti, pihak terkait akan langsung menyerahkan ke instansi lainnya (Inspektorat dan BKD) untuk bisa di proses lebih lanjut.

“Kita masih dalam proses BAP keduanya, kita juga targetkan dalam waktu dekat sudah rampung. Kita juga langsung serahkan ke Inspektorat dan BKD untuk diproses,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Sembilan Puskesmas dan Satu RS di Dompu Belum Kantongi Izin Lingkungan Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT mengakui, sembilan puskesmas dan satu rumah sakit di wilayah ini belum mengantongi izin lingkungan. Meski begitu, mereka tetap membiarkan pusat pelayanan kesehatan tersebut beroperasi.

Alasannya, pembangunan fasilitas ini jauh lebih dulu ada ketimbang peraturan yang mewajibakan setiap kegiatan yang memiliki dampak lingkungan harus mengantongi izin lingkungan.

“Tapi memang tetap ada ke(Suara NTB/dok) wajiban mereka untuk memiAndi Bahtiar liki izin lingkungan ini,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Menurut dia, pengelolaan limbah yang baik masih jauh lebih penting daripada izin lingkungan yang hanya terbuat dari kertas. Hal inilah yang kini ditekankan pada tiap pusat pelayanan kesehatan tersebut sambil menunggu proses pengurusan izin selesai.

Dan hasil terjun pihaknya di lapangan diketahui bahwa semua puskesmas dalam mengolah limbah medisnya telah bekerjasama dengan RSUD setempat. “Walaupun memang masih ada juga beberapa puskesmas yang kurang mengontrol tentang pemisahan limbah medis dan sampah biasa.

Harusnya kan dipisah untuk dimusnahkan dengan alat insinerator yang ada di rumah sakit,” jelasnya.

Ditegaskan, DLHK tidak bermaksud menyepelekan kepemilikan izin pengelolaan limbah medis oleh tiap pusat pelayanan kesehatan ini. Namun, karena prosesnya yang cukup lama sehingga mau tidak mau pihaknya lebih menekankan pelaksanaannya di lapangan.

Andi Bahtiar pun memastikan semua puskesmas diwilayah ini sudah menerapkan hal itu, sebab salah satu persyaratan agar bisa terakreditasi maka puskesmas harus memiliki izin lingkungan, atau setidaknya Mou dengan pihak yang akan mengelola limbah medis yang dihasilkan.

“Itu bisa kita pastikan dan limbah medis dari puskesmas ini tidak banyak juga sebetulnya, tiap hari paling satu plastik yang dikirim ke rumah sakit,” pungkasnya. (jun)

Buntut Penangkapan Pelaku Curanmor, Warga dan Polisi Bersitegang Bima (Suara NTB) – Warga dengan aparat kepolisian di Kabupaten Bima bersitegang. Hal ini berawal dari penangkapan pelaku curanmor yang dihakimi hingga meninggal dunia, di dusun Guda desa Bugis Kecamatan Sape, Kamis (26/7) sekitar pukul 19.30 wita. Empat orang warga terluka akibat insiden ini.

Menurut pengakuan seorang warga, Rifaid, ketegangan antara warga dengan aparat kepolisian tersebut spontan terjadi. Buntut tertangkapnya pelaku curanmor yang hendak dihakimi warga.

“Seorang pencuri tertangkap hendak diamankan Polisi.

Namun warga bersikeras tetap ingin menghakimi pelaku, karena maraknya kehilangan motor,” katanya.

Dikatakannya, saat itu aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan beberapa kali. Mendapat tembakan tersebut, warga justru spontan marah dan mengamuk. Karena kalah jumlah, polisi terpaksa menghindar dan mengamankan diri. “Saat itu pelaku pencuri menjadi sasaran massa dan tewas di tempat,” katanya.

Tidak sampai disitu, warga yang tersulut emosinya langsung mengarah ke kantor Polsek Sape dengan melakukan pengrusakan fasilitas kantor setempat. Karena sejumlah warga terluka diduga akibat terkena tembakan.

“Sedikitnya ada empat warga terluka. Saya sendiri belum mengetahui penyebabnya. Tapi informasinya terkena tembakan,” ujar warga Ismadin.

Beruntungnya kejadian tersebut tidak sampai meluas karena aparat kepolisian yang dibantu aparat TNI Kodim Bima langsung ke TKP untuk menenangkan emosi warga.

Sementara, empat warga yang terluka dilarikan ke RSUD Bima dan Puskesmas Sape.

“Dua warga dirawat di Puskesmas Sape. Sementara dua orang lainnya dilarikan ke RSUD Bima,” katanya.

Dokter jaga IGD RSUD Bima, dr. Ami mengaku terdapat dua warga yang dirawat intensif di RSUD setempat, yakni Syaiful dan Gandi. Hanya saja, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab luka yang dialami dua pasien itu.

“Karena masih dilakukan pemeriksaan lanjutan, kami belum bisa simpulkan penyebab lukanya. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara, dua pasien ini mengalami luka dibagian kepala dan bagian pipi,” ujarnya.

Sementara Wakapolres Bima Kota, Kompol Yusuf Tauziri, membenarkan adanya ketegangan antara aparat kepolisian dengan warga itu. Dari informasi yang diterimanya, kejadian itu bermula penangkapan pelakuan Curanomor di Desa Bugis.

“Saat itu pelaku yang kepergok mencuri motor tertangkap warga dan langsung dihakimi massa. Polsek Sektor Sape yang mendapat informasi itu langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi,” katanya.

Yusuf mengaku, petugas yang ingin menyelamatkan korban kalah jumlah dari warga. Sehingga, mereka terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Hanya saja saat tembakan itu, ada teriakan dari pihak warga yang mengaku terkena tembakan.

“Akibatnya, situasi sedikit memanas antara warga dengan petugas. Dan informasi yang kita terima ada empat warga terluka. Kamipun belum mengetahu pasti penyebabnya,” katanya Yusuf menegaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil rontgen untuk mengetahui penyebab empat orang terluka.

Jika memang benar luka tembak, maka akan diproses lebih lanjut. Apakah benar itu peluru dari anggota atau dari pihak lain.

“Jadi soal luka ini belum bisa dipastikan luka tembak. Kami akan memeriksa tembakan itu dari arah mana. Kami juga akan lakukan uji balistik, jenis pelurunya apa. Apakah itu peluru polri atau bukan. Kita harus melihat fakta di lapangan,” terangnya.

Yusuf menambahkan meski saat ini kondisinya berlangsung kondusif. Namun puluhan personel gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan yang terjadi. Untuk sementara situasi di TKP dalam kondisi aman.

“Ada 50 personel gabungan terdiri dari TNI, Polisi dan Brimob yang disiagakan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

DIRAWAT - Dua korban terluka ketegangan warga dengan polisi yang dilarikan ke RSUD Bima, Kamis (27/7) malam.

Halaman 7

Ribuan KK di 33 Desa Terdampak Kekeringan

Bima (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima bersama sejumlah pihak terkait mendata wilayah yang terkena dampak kekeringan.

Dari hasil pendataan, sedikitnya 33 desa yang terbagi pada 57 titik telah merasakan dampak kekeringan.

Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdy, MT menjelaskan sesuai hasil inventarisasi BPBD bersama berbagai pihak terkait terdapat 33 desa di Kabupaten Bima yang mengalami dampak kekeringan tahun 2018.

“Jumlah titik-titik kekeringan terbagi lebih dari 57 lokasi. Sedangkan warga yang merasakan dampak dari musim kemarau ini paling sedikit 3.165 kepala keluarga

(KK),” katanya kepada Suara NTB, Jumat (27/7).

Disebutkannya, 33 desa yang mengalami dampak dari kekeringan tersebut tersebar pada 10 Kecamatan. Antara lain, di Kecamatan Donggo, Soromandi, Bolo, Madapangga, Ambalawi, Wera, Wawo, Palibelo, Woha, dan Langgudu.

Di Kecamatan Donggo, yaitu Desa Mbawa dan Doridungga.

Di Kecamatan Soromandi yakni di Dusun Ndano Ndere Desa

Bajo dan Kananta. Kemudian desa di Kecamatan Bolo yakni Sanolo dan Dusun Rababuntu Desa Nggembe.

Sementara, di desa Kecamatan Madapangga hanya terjadi di Rade. Begitupun di Kecamatan Ambalawi dan Wera hanya satu terdapat desa. Masing-masing Desa Kole dan Sangiang.

Selanjutnya, desa di Kecamatan Wawo yakni Desa Ntori, Pesa, Kombo dan Raba. Kemu-

dian desa di Kecamatan Palibelo antara lain Desa Ragi, Tonggondoa, Panda, Belo, Tonggorisa, Dore, Bre, Ntonggu, Teke, Nata, Roi dan Tonggorisa.

“Desa di Kecamatan Woha yakni Samili, Desa Kalampa, Desa Tenga, Desa Dadibou, Desa Waduwani. Sedangkan Desa di Kecamatan Langgudu yakni Desa Sambane, Dumu dan Rompo,” sebutnya.

Rusdy mengaku, puncak terjadinya kekeringan pada musim kemarau di Kabupaten Bima diprediksi pada Agustus 2018 mendatang. Melihat kondisi tersebut pihaknya mengusulkan kepada Bupati Bima untuk menetapkan status siaga darurat bencana

alam kekeringan.

“Usulan ini setelah rapat koordinasi penanggulangan bencana alam kekeringan, inventarisasi wilayah ancaman dan dampak kekeringan yang digelar, Kamis (26/7/),” katanya.

Rusdy menambahkan, untuk menanggulangi sementara dampak kekeringan tersebut pihaknya akan melakukan penyaluran air bersih pada sejumlah wilayah secara bertahap. Seperti di desa Rade, Samili, Sanolo, Kalampa, Samili dan Sangiang.

“Sesuai rencana air bersih yang akan disalurkan sebanyak 255.000 liter menggunakan dua armada mobil tangki air,” pungkasnya. (uki)

Menurun, TKI Dompu ke Luar Negeri

(Suara NTB/ula)

MENYAPU JALAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, turun tangan menyapu jalanan di Cabang Soriutu, Dompu, jelang kunjungan Presiden Joko Widodo.

Pemkab Dompu Targetkan Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo Dompu (Suara NTB) Pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo di Desa Mbuju menjadi target pemerintah daerah (Pemda) Dompu berikutnya. Rencana pembangunan pelabuhan Nusantara ini diharapkan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya meresmikan bendungan Tanju Manggelewa.

Kepastian pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo ini tinggal pembebasan lahan yang masih dalam tahap penyelesaian. Karena beberapa persyaratan untuk pembangunan pelabuhan sudah dipenuhi Pemda Dompu, tinggal ketersediaan lahan.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, MSI kepada Suara NTB, Jumat

(27/7) kemarin mengungkapkan, proses pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo saat ini sudah mencapai 75 persen. Dari 34 orang pemilik lahan, 16 orang yang sudah dibayarkan dan tujuh orang dalam tahap pembayaran. “Yang sudah dibayar 16 orang, sekarang masuk lagi tujuh orang yang sedang kita proses,” katanya.

H. Yuhasmin mengaku, pihaknya menargetkan proses penyelesaian pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo pada September 2018 mendatang. Karena beberapa pemilik lahan dalam tahap pendekatan dan ada yang sedang menunaikan ibadah haji.

Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku, menargetkan pem-

bangunan pelabuhan Nusantara Kilo yang akan didorong ke Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Dompu, Senin (30/7) ini untuk meresmikan pembangunan bendungan Tanju. Walaupun rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo ini sudah masuk dalam program di Kementerian Perhubungan RI. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin beberapa waktu lalu mengungkapkan, rencana pembangunan pelabuhan Nusantara tinggal menunggu proses pembebasan lahan. Ketika lahan sudah dibebaskan, akan dilakukan perubahan daftar aset ke Kementerian Perhubungan RI sehingga bisa dianggarkan untuk pembangunan pelabuhannya. (ula)

Pabrik Es Dinilai Tidak Ekonomis

Dislutkan Tuding Manajemen Perusda Bermasalah Dompu (Suara NTB) Pabrik es di Desa Jala Kecamatan Huu yang berkapasitas 100 balok per hari kini tidak beroperasi setelah listriknya dicabut PLN akibat tidak dibayar selama empat bulan. Perusahaan daerah (Perusda) Kapoda Rawi yang diberi hak mengelola menilai tidak ekonomis, sehingga dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Dompu.

Tudingan ini dibantah, namun faktor kemampuan dan manajemen Perusda menjadi masalah dalam pengelolaan pabrik es tersebut. Sehingga listrik saja tidak dibayarkan hingga empat bulan dan dicabut PLN. “Kenapa pihak Bumdes (Jala) itu mau mengelola, karena merasa (memiliki) untung.

Sebenarnya, manajemen pengelolaannya tidak benar itu (oleh Perusda). Karena tidak ada catatan di Perusda soal produksi dan penjualan, sehingga total akhir dari total kas (di pabrik es) itu tidak ada,” kata Kepala Dislutkan Kabupaten Dompu, Ir Wahidin, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (27/7).

Wahidin mengaku, pabrik es di Jala diminta Bumdes setempat untuk mengelolanya. Tapi karena listriknya sudah dicabut PLN karena tidak dibayar tagihannya saat dikelola Perusda Kapoda Rawi, sehingga pihaknya akan memperbaiki gensetnya sebagai pengganti listrik PLN sebelum diserahkan ke Bumdes Jala.

“Kalau jensetnya baik dalam bulan ini, kami akan serahkan. Kalau tidak ada halangan, bulan Agustus diserahkan (ke Bumdes),” katanya.

Sebelumnya, Direktur Uta-

(Suara NTB/ula)

TIDAK TERURUS - SPBU Manggelewa milik Perusda Kapoda Rawi Dompu yang kondisinya terkesan tidak terurus, padahal bisnis ini tetap memberikan keuntungan. ma Perusda Kapoda Rawi Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM saat dihubungi Suara NTB, Kamis (26/7) mengaku, Dislutkan Kabupaten Dompu membangun pabrik es di Jala Huu dan cold storage (rumah penampung untuk menjaga kesegaran ikan, sayuran dan buah) di Ncuni Manggelewa. Pihaknya meminta untuk mengelola keduanya agar bisa memberikan keuntungan. Tapi oleh Dislutkan menyerahkan pengelolaan pabrik es ke Perusda dan cold storage ke Koperasi Permata Bahari Manggelewa.

“Yang tidak ekonomis diserahkan ke kami, tapi yang menguntungkan diberikan ke swasta. Tapi kita bersedia mengelola dengan syarat uji coba tiga bulan,” kata Nasrun Hanif.

Pabrik es dengan kapasitas produksi 100 balok es per hari dengan waktu produksi efektif sesuai masa melaut nelayan maksimal 20 hari per bulan.

Harga 1 balok es Rp10.000, sehingga total penghasilan per bulan hanya Rp20 juta. Sementara tagihan listrik perbulannya mencapai Rp27 juta dan gaji 6

karyawan, sehingga total pengeluaran per bulan Rp33 juta.

“Bisnis bagaimana dengan kita nombok terus seperti ini.

Setelah uji coba, makanya saya sampaikan ke Dae Too (Nasaruddin, SH salah seorang direktur Perusda) untuk menyerahkan kembali (pabrik es) ke Dinas Kelautan. Tapi diserahkan kembali ke dae Too, katanya ada subsidi untuk listrik. Itu dikelola secara pribadi oleh Dae Too, tidak ada hubungan dengan Perusda. Tapi informasinya, setelah dikelola justru tidak ada biaya listriknya dari Dinas Kelautan,” ungkap Nasrun Hanif.

Nasrun Hanif juga membantah soal lemahnya manajemen di Perusda sehingga belum bisa memberikan keuntungan ke daerah, tapi justru merugi. Menurutnya, bisnis yang dikelola Perusda dalam kondisi mengkhawatirkan.

Saat bisnis tersebut memberikan keuntungan ditarik kembali oleh daerah. “Gedung Samakai contohnya, padahal itu sudah menjadi aset Perusda, ditarik kembali setelah menjadi baik,” katanya. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Dompu, M Nursalam mengungkapkan, hingga pertengahan tahun 2018 ini baru 100 lebih Tenaga Kerja Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri, baik yang bekerja di bidang formal maupun non formal.

Jumlah itu cenderung menurun jika dibanding data pemberangkatan pada pertengahan tahun 2017 lalu. Hanya saja, jumlah pastinya tak bisa disebutkan terkecuali total keseluruhannya sebanyak 374 orang. Hingga Juli 2018 ini, baru 100 lebih TKI yang diberangkatkan.

“Angka ini memang menurun dari tahun sebelumnya,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (27/7).

Menurunnya pemberangkatan TKI ke luar negeri tersebut menyusul adanya peraturan baru nomor 18 tahun 2017, yang mana masalah pemberangkatan, perekrutan dan pelatihan CPMI sudah menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Disnakertrans.

Sedangkan PJTKI kewenangannya sudah berkurang.

Dalam peraturan tersebut, Calon TKI disyaratkan memiliki kompetensi dan kehalian yang memadai sebelum akhirnya berangkat ke negara tujuan. Selain itu, penurunan ini juga dipengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk berangkat ke negara asia.

Menurunnya perberangkatan ini karena Pemkab Dompu harus mem-

persyaratkan calon TKI memiliki kompetensi. “Selain itu juga sebetulnya minat mereka ke bagian Asia lebih rendah dibanding saat dibuka ke timur tengah,” jelasnya.

Kompetensi dan keahlian yang ditekankan pada setiap calon TKI ini, lanjut M Nursalam, disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang diambil, apakah di sektor pertanian, perkebunan, perkatoran atau sebatas menjadi pembantu rumah tangga.

Dari lima negara tujuan pemberangkatan masih tinggi peminatnya ke Malaysia dengan jenis pekerjaan yang diambil di sektor perkebunan dan pembantu rumah tangga. Sementara untuk pekerja formal jumlahnya tidak begitu signifikan.

“Kebanyakan tenaga kerja kita yang nonformal, kalau yang formal itu hanya puluhan orang saja. Peluangnya banyak cuma jarang yang mendaftar karena mereka (pekerja formal) butuh pendanaan sendiri,” ujarnya.

Kendati pemberangkatan TKI ke luar negeri ini menurun namun informasi yang diterima di lapangan justru banyak dari mereka yang berangkat non prosedural. Hal ini diakui akan menjadi tugas berat untuk dituntaskan, sebab lambat laun akan memunculkan persoalan sebagaimana yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

“Makanya kita perketat pengawasan sekarang, termasuk bekerjasama dengan imigrasi karena mereka kan sebagai pintu gerbang keluarnya,” pungkas dia. (jun)

Empat Anggota Polres Dompu Diberhentikan Dompu (Suara NTB) – Empat anggota Polres Dompu akhirnya di PTDH. Mereka yang tidak ingin disebutkan identitasnya itu harus menjalani sidang pemecatan karena malas masuk kantor. Dalam waktu dekat pun ada beberapa personel lainnya yang juga akan mengalami hal yang sama.

Wakapolres Dompu, Kompol Hasubullah, SH., megakui baru-baru ini sudah melaksanakan sidang PTDH untuk empat personelnya yang tidak pernah masuk kerja melebihi 30 hari berturut-turut. “Kemarin sudah kita sidang PTDH empat orang, itu rata-rata kasusnya tidak masuk kantor melebihi 30 hari berturut-turut,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (27/7).

Ditegaskan, empat orang personel ini sudah sangat pantas di PTDH karena dari berbagai upaya pembinaan yang dilakukan tak pernah diindahkan, mereka justru semakin menjadi-jadi dengan terus bermalasan.

Untuk itu, pemecatan tidak dengan hormat tersebut mau tidak mau harus diambil guna tidak mempengaruhi personel lainnya. “Buat apa kita peliha-

ra mereka sementara masih banyak masyarakat yang mau jadi polisi, dia sendiri tidak mau berubah.

Sudah kita berikan peluang untuk berubah tapi nyatanya tidak bisa,” ungkapnya.

Selain empat orang tersebut, kata Hasbullah, masih terdapat personel lainnya yang juga terancam di PTDH, dan sudah pasti yakni dua orang yang sebelumnya terlibat penyalahgunaan narkotika dan pencurian kendaraan.

Secara umum di Polres Dompu persentase kemalasan anggota untuk masuk kerja tidak begitu signifikan, melainkan hanya segelintir orang saja.

Akan tetapi, keberadaan mereka diinstitusi ini cukup mengancam tingkat kedisiplinan anggota lainnya, sehingga langkah terbaik yang mesti dilakukan yakni tidak membiarkan mereka yang melanggar ketentuan tersebut berlamalama menjadi pengayom, pelindung dan pengaman masyarakat.

“Kita komitmen menegakan aturan, kalau tidak mau berubah ya sudah kita rubah dengan PTDH. Di sini tidak begitu banyak yang malas cuma kita ingin jangan yang sedikit ini membias,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Jika Bergabung, Nasdem Siapkan Posisi Strategis untuk TGB di DPP

Masyarakat Tak Sabar Ingin Gunakan Hasil Karya TMMD Mataram (Suara NTB) Masyarakat yang menjadi sasaran TMMD ke 102 tahun 2018 Kodim 1615/Lotim, tak sabar ingin menggunakan semua fasilitas yang sudah dibangun. Seperti jalan dan sarana fisik lainnya.

Hal itu diungkapkan warga di Desa Sukaraja yang mendapat program pembukaan jalan baru usaha tani sepanjang 1.400 meter dengan lebar 5 meter serta pemasangan goronggorong di beberapa titik.

Warga yang sering ikut bergotong royong ingin segera menyelesaikannya karena manfaat yang akan dirasakan sangat besar.

Komadan Sasaran (Dansas) 7 Serda Jinemen mengungkapkan harapan masyarakat itu. Melalui Babinsa setempat, mengungkapkan rasa syukur masyarakat karena badan jalan baru usaha tani sudah mulai terlihat. Bagian permukaan juga sudah mulai rata dengan tanah urug.

“Masyarakat sudah tidak sabar ingin mencoba jalan baru ini,” kata Jinemen saat berbaur bersama masyarakat.

Gorong-gorong yang sudah terpasang ditutupi kembali dengan tanah agar tidak terlihat dan awet digunakan. Warga pun menanyakan kapan jalur itu bisa digunakan. Ia sangat mengapresiasi masyarakat setempat yang selama ini membantu Satgas.

“Tingkat kepedulian dan jiwa sosial masyarakat memang sudah terbina karena setiap hari mereka juga ikut bergiliran bergotong royong menyelesaikan program pembukaan jalan baru usaha tani ini dengan semangat dan keikhlasan,” pungkasnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Pasca keluar dari Partai Demokrat, hingga saat ini Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zaiul Majdi, belum menyatakan diri akan bergabung lagi dengan partai manapun.

Meski demikian, TGB disebut-sebut akan segera bergabung dengan Partai Nasdem. Bahkan rumor itu sudah cukup kuat berkembang di internal Partai Nasdem sendiri. Sehingga Nasdem pun langsung membuka pintu selebarlebarnya bagi TGB. Ketua DPW Nasdem NTB, Moh. Amin yang dikonfirmasi terkait hal itu, mengaku pihaknya sangat senang jika benar TGB bergabung bersama dalam barisan gerakan

restorasi. Namun demikian ia menegaskan sampai saat ini, belum ada kepastian terkait rumor tersebut, karena hal itu bukan menjadi ranahnya.

“Kalau beliau masuk, tentu kita sangat senang. Tapi setahu saya sampai dengan sejauh ini belum masuk, belum ada konfirmasi tentang itu, baru sebatas wacana yang berkembang saja. Kalaupun rumor itu benar, saya kira itu kebijakan DPP,” kata Amin.

Diungkapkan oleh

Amin, bahkan jika TGB pada akhirnya nanti bergabung.

Partainya telah menyiapkan posisi khusus yang sangat strategis di DPP untuk diduduki TGB. “Karena kapasitas beliau itu sudah menasional, jadi dia di DPP, bukan di daerah lagi.

Saya menangkap, bahwa TGB ini sudah punya tempat di DPP, karena beliau itu cukup tersosialisasi di sana,” ungkapnya.

Sinyal TGB pada akhirnya

akan berlabuh ke Nasdem, setelah ia resmi melepas jaket bintang mercy-nya, memang cukup kentara terbaca.

Hal itu terlihat dari intensitas TGB melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Bahkan TGB juga baru-baru ini cukup kerap menghadiri kegiatankegiatan resmi Nasdem.

“Terkait komunikasi dengan Ketua Umum itu, dan kehadiran beliau di dalam acara Nasdem, silahkan diterjemahkan sendiri. Yang pasti, di DPP, beliau salah satu orang yang sangat dibanggakan oleh Pak Surya Paloh di Indonesia,” tutur Amin.

Sebelumnya juga, sejum-

lah orang dekat TGB, yang sebelumnya sama-sama di Demokrat, bahkan lebih dulu ikut bergabung bersama Nasdem. Seperti M. Syamsul Luthfi, Khairul Rizal, dan juga M. Nashib Ikroman. Dari langkah politik orang-orang dekatnya itu, makin menguatkan dugaan TGB telah merencanakan akan bergabung bersama Nasdem.

Menanggapi hal itu, Amin memberikan jawaban diplomatis. “Nasdem adalah partai terbuka, partai modern, yang senantiasa terbuka dan selalu ingin perubahan yang lebih baik. Mungkin mereka sejalan dengan semangat restorasi Nasdem,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/penrem)

TMMD - Anggota Satgas TMMD bersama masyarakat mempercepat penyelesaian pengerjaan gorong gorong.

Golkar Tempatkan Darma Setiawan di Nomor Urut Empat Mataram (Suara NTB) Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) petahana untuk DPRD Provinsi NTB dapil Kota Mataram, dari Partai Golkar, Lalu Darma Setiawan, salah satu kader kena imbas dari kocok ulang pemberian nomor urut yang dilakukan Golkar di menit terakhir jelang pendaftaran ke KPU. Pada Pemilu kali ini, ia diberi nomor urut empat oleh partainya. Berbeda dengan rekan-rekannya yang lain dengan status yang sama sebagai bacaleg petahana, justru mendapatkan nomor urut istimewa, yakni nomor urut satu.

Kocok ulang nomor urut tersebut, tidak terlepas dari imbas Pilkada NTB 2018.

Lalu Darma Setiawan yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu, mengaku telah menerima apapun kebijakan partai yang diberikan terhadap dirinya. Meskipun ia tak bisa memungkiri ada perasaan kecewa, karena diantara caleg petahana, hanya dirinya yang diperlakukan berbeda.

“Ya, incumbent yang lain istimewa, dapat nomor satu semua, hanya saya dapat nomor empat. Tetapi saya tetap terima apapun kebijaksanaan partai, saya diberikan nomor empat saya terima, karena itu kewenangan dari partai masalah nomor,” katanya.

Dari daftar bacaleg sementara yang sudah dikeluarkan KPU, diketahui caleg nomor urut satu dari Partai Golkar untuk Dapil Kota Mataram, ditempati oleh Ketua Harian DPD I Golkar NTB, Misbach Mulyadi.

Bagi sebagian besar politisi, nomor urut satu masih dianggap memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendulang suara. Dan hal itu juga pernah dibuktikan sendiri oleh Darma Setiawan pada saat pertama kali ia terpilih pada pemilu 2014 lalu. Posisi nomor urut satu yang dipegangnya berhasil mengantarkan dirinya ke Udayana, dengan mengalahkan calon petahana waktu itu, yang dipegang oleh Misbach Mulyadi.

Meskipun saat ini ia terlempar ke nomor urut empat, ia mengaku hal itu justru membuat dirinya semakin bekerja keras untuk berjuang mempertahankan kursi wakil rakyat yang tengah ia duduki saat ini. “Tapi justru dengan nomor empat ini membuat saya akan berjuang lebih keras lagi,” katanya.

Lebih-lebih dengan sistem pemenang ditentukan oleh perolehan suara terbanyak, ia masih optimis dapat melenggang lagi ke Udayana. Sebab, ia telah memiliki investasi politik yang cukup baik selama empat tahun terakhir ini. Yakni dari dana aspirasi yang telah ia salurkan selama menjadi anggota dewan.

“Tapi nomor urut tidak selalu menentukan, banyak juga yang nomor urut satu tapi tidak terpilih. Jadi tidak berpengaruh, karena sistem pemilu sekarang bukan nomor, tapi siapa yang banyak meraih simpati masyarakat,” katanya.

“Dan Alhamdulillah saya lebih optimis, dengan pernah melakukan pembinaan politik di masyarakat itu selama 4 tahun dua bulan ini. Itu modal dasar yang cukup bagi saya untuk terpilih lagi. Dibandingkan dulu di 2014 itu, saya tidak punya modal apa-apa, masih raba-raba belum ada pengalaman. Tapi kalau sekarang saya siap tarung,” tegasnya.

Meski sangat optimis untuk bisa terpilih lagi, ia tidak lantas meremehkan lawannya. Ia menilai, temannya bersaing saat ini justru lebih tetat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sehingga jika ia lengah, bisa tersingkir.

Dengan caleg-caleg kuat yang dimiliki Golkar di dapil Kota Mataram, Ia berkeyakinan partainya bisa meraih dua kursi.

Lebih-lebih dengan sistem perhitungan kursi saat ini, dengan pembagian ganjil. (ndi)

(Suara NTB/ist)

PRASASTI - KASAU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna menandatangani prasasti perubahan nama Lanud Rembiga menjadi Lanud TGKH M Zainuddin Abdul Majid di Pangkalan Koopsau III, di Biak, Papua.

Lanud Zainuddin Abdul Majid Pengingat Semangat Patriotisme Mataram (Suara NTB) Pangkalan TNI AU (Lanud) Rembiga resmi berganti nama menjadi Lanud TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid (ZAM). Selain untuk menghargai jasa pahlawan nasional, penggantian itu juga memiliki makna strategis, yakni kedekatan TNI AU dengan rakyat akan lebih erat terjalin.

Hal itu diungkapkan Komandan Lanud Zainuddin Abdul Majid, Kolonel (Nav) Budi

Handoyo, Jumat (27/7). “Mengangkat nama putra daerah terbaik, seorang pahlawan nasional menjadi nama Lanud lebih mensinergikan TNI AU dengan masyarakat NTB,” ucapnya.

Sebelumnya, nama Lanud Rembiga diambil dari nama lokasi Pelabuhan Udara Rembiga kala itu, yakni Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Mataram yang diresmikan pada 12 Agustus

1961 silam. Selanjutnya berganti nama menjadi bandara Selaparang pada tahun 1995.

Usulan perubahan nama itu juga sudah digodok sejak April 2018, yang kemudian diresmikan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kamis (26/7) dalam upacara militer di Pangkalan Komando Operasi TNI AU III di Biak, Papua.

TGKH M Zainuddin Abdul Majid ditetapkan Presiden RI

Residivis Maling Spesialis Perumahan Ditangkap

Mataram (Suara NTB) Buronan maling spesialis perumahan pada libur Idul Fitri Juni lalu tertangkap. Pelakunya seorang residivis, HR alias MA (23). Pelaku menikmati hasil curiannya sebesar Rp2 juta untuk makan sehari-hari.

Warga Dasan Agung, Selaparang, Mataram itu ditangkap Kamis (26/7) siang sekitar pukul 14.30 Wita di Pejeruk, Ampenan.

“Saat itu dia sedang mengendarai motor hasil curian dengan plat nomor kendaraan yang sudah diganti,” kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Jumat (27/7).

Begitu tim Resmob 701 Satreskrim Polres Mataram datang, pelaku tidak dapat mengelak. STNK motor tidak dapat

ditunjukkan, terlebih BPKB. Tim kemudian meyakini motor Scoopy merah dengan plat DR 4258 CS itu merupakan bukti hasil curian di perumahan Vila Pagutan Madani, Pagutan Barat, Pagutan, Mataram, Rabu (13/7). Padahal plat nomor aslinya, EA 2275 AI. Selain motor, korban saat itu juga kehilangan televisi sehingga total kerugiannya mencapai Rp21 juta.

“Pencuriannya pada saat libur lebaran kemarin. Korban sedang mudik ke Sumbawa.

Pelakunya empat orang.

Masih ada tiga orang lagi yang kita buru,” jelasnya.

Tiga orang itu berinisial U, R, dan S. Pelaku HI masih sempat berkelit dengan mengaku motor yang dipakainya

itu dia beli dari pelaku lain yang buron dimaksud.

“Saya beli, pak Rp2 juta.

Saya ndak tau itu motor curian. Memang saya dijanjikan dikasih STNK-nya. Tapi sampai sekarang dia hilang,” kata HI berkilah.

Pelaku HI yang ikut memburuh bangunan bersama pamannya ini bukan pemain baru. Pada tahun 2015 dan 2016, dia juga berurusan dengan polisi karena ketahuan mencuri televisi di wilayah hukum Polsek Mataram dan Polsek Cakranegara.

“Dia ini waktu beraksi di Pagutan itu baru dua bulan keluar dari penjara. Belum kapok dia. Dia kita identifikasi pelaku curat spesialis perumahan,” tutup Muhammad. (why)

(Suara NTB/why)

RESIDIVIS - Residivis pencuri spesialis perumahan, HI ditangkap Polres Mataram atas dugaan pencurian motor di Pagutan, Mataram.

Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2017 lalu. “Beliau dikenal sebagai sosok penggagas dan pengembang nasionalisme religius untuk kemerdekaan Indonesia,” kata Budi.

“Beliau berjuang untuk agama dan bangsa dengan membentuk organisasi modern berbasis religius melalui penyelenggaraan lembaga pendidikan sehingga tumbuh menjadi pendukung kuat ke-

merdekaan,” imbuhnya.

Pengusulan nama Lanud TGKH M Zainuddin Abdul Majid, sambung dia, merupakan bentuk apresiasi atas jasa dan perjuangan pahlawan nasional.

“Harapannya ini bisa menjadi kebanggaan NTB dan menjadi pengingat bagi generasi muda penerus bangsa akan semangat kejuangan serta patriotisme,” pungkasnya. (why)

Soal Penangkapan Pelaku Curanmor di Sape

Kapolda Klaim Tak Ada Peluru Nyasar Mataram (Suara NTB) Penangkapan pelaku curanmor di Sape, Kabupaten Bima yang berujung penyerangan Mapolsek Sape diselidiki.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri mengklaim tidak ada korban peluru nyasar tembakan peringatan aparat. Korban yang jatuh hanya pelaku curanmor yang tewas akibat diamuk massa.

“Tidak ada peluru. Jadi di TKP tidak ada korban luka tembak,” ucap Achmat didampingi Wakapolda NTB, Brigjen Pol Tajuddin, ditemui Jumat (27/7).

Menurutnya, hal itu hanya upaya provokasi massa yang hendak menghakimi pelaku curanmor. Dia menjelaskan bahwa personel Polsek Sape yang hendak mengamankan pelaku curanmor mendapat hambatan.

“Itu kita berupaya cegah, beri perlindungan (pelaku) karena ada yang ingin hakimi.

Ada satu dua yang berlebihan,” papar mantan Kapolda Maluku Utara ini.

Achmat menerangkan, proses evakuasi berjalan singkat yakni 1,5 jam. Namun memang ada kejadian lanjutan berupa perusakan Mapolsek Sape. Untuk penangannya, pihaknya menyelidiki terpisah.

“Masih berproses, masih dalam pengujian. Lokasi

sudah normal. Sudah kondusif, silakan warga beraktivitas,” terangnya.

Informasi yang dihimpun, personel Polsek Sape Kamis (26/7) menerima laporan pelaku curanmor di Desa Bugis, Sape, Bima sudah terkepung warga. Kapolsek Sape, AKP Syarifuddin Jamal turun langsung memimping evakuasi sekitar pukul 19.30 Wita.

Polisi kewalahan. Sebab warga yang kesal tetap ngotot ingin menghakimi pelaku.

Salah satu personel kemudian menembakkan tembakan peringatan. Warga yang berkerumun manut dan mundur perlahan.

Seketika ada warga yang berteriak mengaku ada korban yang terkena tembakan polisi.

Warga kemudian berbalik menyerang polisi yang langsung menyelamatkan diri masing-masing.

Tak berselang lama atau sekitar pukul 21.30 Wita, Mapolsek Sape jadi sasaran amuk massa. Kaca jendela pecah serta satu mobil patroli dan satu motor polisi dirusak Pelaku curanmor yang sempat dihakimi massa nyawanya tidak tertolong saat dievakuasi ke RSUD Bima. Dua korban akibat rusuh tersebut dirawat di Puskesmas Sape, dua orang lainnya dilarikan ke RSUD Bima. (why)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Halaman 9

CERPEN

Kursus Menulis Mashdar Zainal (Stranger in Strange Land-Julia Liu - www.julia-liu.com)

ETIKA pintu kelas dibuka dan ia masuk, semua angin yang ada seperti ikut berhembus ke dalam ruangan. Kami segera mencium aroma ladang. Ketika ia berjalan ke tempat duduk, aku melirik kakinya, memastikan kaki itu bersih dari lumpur dan tak ada cokolan tumbuhan apapun dari sela-sela jari kakinya.

“Kenalkan, dia Sarosa, salah satu teman kursus kalian. Sekarang genap sudah lima orang, kita bisa segera mulai,” kata tutor kami, yang seorang pengarang. Ia telah mengarang banyak buku, dan lumayan laku, meski kadang beberapa pembaca mengatakan, bahwa karya-karyanya lumayan picisan. Bagaimanapun, tutor kami itu tampaknya cukup pandai menulikan kuping dari cercaan pembaca. Buktinya, ia masih terus mengarang dan mengarang.

Dan Gadis yang bernama Sarosa itu—dan tampaknya disukai tutor kami, sungguh amat kampungan. Rambutnya dikuncir satu di belakang. Wajahnya tanpa riasan.

Mengenakan gaun terusan sebatas lutut berwarna putih bermotif bunga-bunga azalea warna cokelat.

Gaun itu lebih mirip daster daripada sebuah gaun yang pantas untuk dikenakan pada sebuah kursus.

Satu-satunya hal yang membuatnya tampak seperti orang ingin kursus adalah buku yang ia dekap di dada serupa kitab suci. Beberapa buku tulis, serta beberapa novel bersampul buram.

“Menulis adalah pekerjaan praktis, tak butuh banyak teori. Jadi untuk memulai kursus ini, saya mau kalian membuat sebuah paragraf pembuka, ada waktu tiga puluh menit dan seharusnya itu lebih dari cukup untuk sebuah paragraf pembuka. Dan dengar ini, setelah tiga puluh menit, dan kalian belum menyelesaikan tugas pendek ini, maka, maka kalian harus keluar dari ruangan ini. Cuma satu paragraf, jadi gunakan waktu kalian baik-baik. Ini serius! Waktu dimu-

lai dari sekarang!”

Dan keadaan pun menjadi hening.

Para peserta kursus menulis ini sibuk dengan laptop masing-masing, kecuali Sarosa. Ia menulis manual di buku tulis dengan sebuah pulpen warna hitam pekat. Aku mencoba mengalihkan perhatianku dari gadis kampung itu, dan mencoba konsentrasi dengan tugas satu paragraf pembuka ini. Dan aku tahu, ini takkan mudah..

Waktu bergegas dibawa detik suara jarum jam kecil berwarna merah. Tiga rekanku yang lain tampak gusar. Tak banyak suara tuts diketuk.

Di antara tiga rekanku yang lain, se-

orang sedang menerawang langit-langit, seorang sedang memelototi layar monitor seperti sedang bercermin, dan seorang lagi celingak-celinguk dengan ujung jari mengetuk-ngetuk meja. Melahirkan irama tertentu yang tak terlalu buruk di telinga. Tutor kami membentaknya, “Ini pelajaran menulis, bukan pelajaran musik!”

Lalu ia mulai memencet tuts-tuts yang beku di hadapannya. Dan aku tahu, ia hanya pura-pura. Sementara gadis kampung itu, tak sedetikpun ia mengalihkan wajah dari pena dan buku tulisnya. Dari tempatku duduk,

PUISI Faris Al Faisal

Zikir Angin pohon-pohon di gurun yang gersang memberi ajar pada ranting yang kering jatuhlah di pokok batang yang berakar semut-semut bersatu membangun sarang dalam dingin berselimutkan dedaunan sunyi mengoyak jiwa yang rawan kerontang menyusutkan punggung unta diusirlah dengan suaranya yang menderum biarkan angin menggerakkan butir pasir mendesir sampai jauh ke tepi padang kemudian menyusur sampai ke lembah hari-hari memulangkan ingatan tuan pada kekasih yang melantunkan kasidah rindu dan kafilah menyenandungkan zikir kepada angin yang membawanya pulang Indramayu, 2018

Zikir Gunung mendaki puncakmu yang tinggi menjulang awan dan angin berkejaran di bawah sana kabut yang putih memecah tercerai-berai mata memandang jauh ke kaki lembah melihat adam yang diturunkan ke bumi menyaksi anak-anaknya yang berprahara memikul dosa yang seberat gunung padahal pada hari yang dijanjikan itu gunung-gemunung akan menjadi anai-anai yang dihembus angin seperti dedaunan lahar dan semburan akan menjawab zikir pada matahari yang bergeser ke barat bulan dan bintang terantuk lalu berpijar orang-orang berlarian bukannya menjauh mereka hanya mendekati kematian saat gunung-gunung yang lain berbicara suaranya bergemuruh meluluh lantakkan Indramayu, 2018

Zikir Burung di atas pepohonan hummingbird membangun sarang ranting dan daun kering disulapnya menjadi peraduan musim bunga meneteskan madu pada ujung paruhnya memancarkan cahaya indah seperti malam seribu bulan di ranting impian kakiku memanjat pohon liana memanjat doa pada langit tanpa tiang-tiang penyangga merambat pada jerejak buah anggur yang merona berlinang gula memaniskan getah pada batang seperti hud-hud yang memberi kabar pada sulaiman tentang suatu negeri beratu pemuja matahari dan sepucuk surat dimulai basmallah berisi mahabbah menyatukan benang sari ke putik dalam kirainya melayah di atas bendungan ma’rib kicaunya semerdu daud menyenandungkan mazmur menenteramkan jiwa yang menggigil-gigil melenyapkan keheningan yang memanjang bersama seru sekalian alam dalam zikir burung Indramayu, 2018

Zikir Hujan di bawah hujan yang turun membawa rahmat dihidupkan bumi yang kering sesudah matinya tumbuh pohon-pohon yang berbuah lezat biji-bijian yang padat dan berisi juga sayuran yang menyegarkan air mengalir di batang sungai mengisi kotak-kotak ladang merambah gundukan kebun-kebun ditanami hingga masa menunggu panen gandum, jewawut, kurma, dan kismis pada yang diairi air langit sepersepuluh dan seperduapuluh pada yang diairi geribah zikir hujan membasahi kekeringan duafa menumbuhkan kasih atas nama cinta Indramayu, 2018

Faris Al Faisal lahir dan tinggal di Indramayu. Buku puisinya berjudul Bunga Kata (Karyapedia Publisher, 2017). Ia bergiat di Dewan Kesenian Indramayu.

tampak jelas ia telah menyelesaikan hampir satu halaman buku tulis.

Penuh. Entah apa yang ditulisnya.

“Waktu kalian lima belas menit lagi,” pekik tutor kami di tengah keheningan.

Kepalaku masih kosong, dan layar monitorku jauh lebih kosong lagi.

Aku tak yakin kalau tutor kami itu benar-benar akan mengusir kami apabila kami tak bisa memulai paragraf pembuka. Kami mengikuti kursus ini dengan susah payah.

Membayar pendaftaran di awal lalu mengikuti audisi. Dari seratus lima belas peserta yang mendaftar dis-

aring menjadi lima orang. Yang akan digembleng selama satu bulan. Dan ini baru pertemuan pertama. Dan konon, kelak, dari lima yang ada ini akan disaring lagi, yang mana naskah terbaik akan diterbitkan oleh penerbit yang juga menerbitkan buku-buku picisan tutor kami itu. Tapi bagaimanapun, akan lebih baik kalau kami mematuhi tutor kami yang galak itu. Konsentrasi menuliskan kalimat pembuka. Ruangan ini bagai menyimpan begitu banyak kemungkinan. Termasuk kemungkinan kami diusir dari dalamnya.

Aku melirik rekan-rekan yang lain, yang sudah mulai memencetmencet tutsnya, tampaknya ide mereka sudah mengalir. Perihal Sarosa si gadis kampung tak usah ditanya.

Sepertinya, ia bisa menyelesaikan satu novel dengan pena hitam dan buku tulisnya itu. Meski aku merasa risih pada gadis kampung itu, entah kenapa, aku digerebek keyakinan, bahwa tulisan gadis itu pasti cukup menarik. Atau bahkan mungkin sangat menarik. Coba kau pikir, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan ratusan calon penulis lain hanya dengan pulpen dan buku tulis serta beberapa novel yang dari sampulnya aku tahu bahwa itu novel bajakan.

Tentu ia tak mampu membeli novel asli di toko buku.

Dari lima orang calon penulis yang ada dalam ruangan ini, tutor kami paling sering berhenti di muka meja Sarosa, di situ tutor kami tersenyum dan mengangguk sesekali. Tampak puas. Hal itu pula yang membuatku yakin, bahwa gadis kampung itu sepertinya tidak bisa diremehkan.

“Lima menit, yang belum menyelesaikan satu paragraf, saya siap membukakan pintu keluar untuknya, lima menit lagi,” seru tutor kami.

Aku semakin gusar, mengerjapkan mata beberapa kali, lalu memukul-mukul kepalaku sendiri. Berharap ada ide yang mengalir keluar dari sana. Tanpa peduli apapun, aku bersikeras menggerakkan tanganku.

Maka, seperti mabuk, jemariku pun mulai berlompatan di atas tuts dan mulai menuliskan kalimat-kalimat pembuka: “Ketika pintu kelas dibuka dan ia masuk, semua angin yang ada seperti ikut berhembus ke dalam ruangan. Kami segera mencium aroma ladang.”*** Bandung, 2017 Mashdar Zainal, lahir di Madiun 5 Juni 1984, suka membaca dan menulis puisi serta prosa. Tulisannya terpercik di berbagai media. Kumpulan cerita terbarunya Dongeng Pendek Tentang Kota-Kota dalam Kepala (2017). Kini bermukim di Malang.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Halaman 10

Ombudsman Konfirmasi Unram

Orang Tua Pendaftar Tuntut Tambahan Kuota

Mataram (Suara NTB) Meninda lanjuti laporan orang tua pendaftar perihal kisruh hasil tes penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri di Universitas Mataram (Unram), Ombudsman RI Perwakilan NTB, Jumat (27/7) pagi mendatangi Gedung Rektorat Unram. Kedatangan Ombudsman untuk mengkonfirmasi lebih lanjut laporan puluhan orang pendaftar calon mahasiswa baru Unram.

Usai bertemu perwakilan Unram, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., menjelaskan aspek yang dibahas Ombudsman secara umum terbagi dalam dalam dua garis besar. Antara lain persoalan materi yaitu keputusan rektor tentang kelulusan dan persoalan IT atau materi kelulusan yang diumumkan lewat website.

Menurut Adhar, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya sementara waktu, bahwa hasil keputusan rektor tentang kelulusan mahasiswa

baru jalur mandiri hanya satu kali yakni tanggal 24 Juli.

“Data soft copy maupun hard copy, kemudian data base mengenai keputusan (sudah diminta). Memang benar bahwa keputusan rektor itu satu kali yaitu tertanggal 24 Juli,” kata Adhar.

Hal tersebut juga sekaligus mengkonfirmasi kebenaran antara data soft copy dan hard copy. “Itu memang terkonfirmasi antara data soft dan hard tidak ada perubahan. Hanya ada kesalahan teknis pada saat mengunggah,” terang Adhar.

Organisasi Tak Halangi Berprestasi AKTIF di organisasi kemahasiswaan tidak menjadi penghalang untuk berprestasi di akademik. Hal ini dibuktikan oleh Siti Aminah, salah satu wisudawan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Gadis asal Sumbawa yang kini jadi Ketua Umum KOHATI HMI Komisariat Syariah UIN Mataram diyudisium Jumat (27/7) dengan hasil sangat memuaskan. Siti Aminah didaulat jadi peserta wisudawati terbaik dalam kegiatan Yudisium Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syariah.

Siti Aminah yang merupakan buah hati pasangan Hasan Muluk dan Saidah ini berhak menyandang gelar SH dengan berhasil meraih IPK 3,92 predikat cumlaude. Tepat di bawah Yoga Prasetyo,SH dengan IPK 3,93 predikat cumlaude.

Apa yang telah diraih perempuan kelahiran Sumbawa 25 November ini patut jadi contoh bagi semua mahasiswa. Siti Aminah mampu menyeimbangkan prestasi akademik di satu sisi dan prestasi non akademik di sisi lain.

Bagi dia, resep lain agar sukses di bangku kuliah ialah dengan berorganisasi. Baginya, organisasi justru mengambil bagian terpenting dalam peningkatan kualitas dan kapasitas akademis para mahasiswa.

Dalam agenda yang dihadiri Rektor UIN Mataram, Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan, dan segenap Ketua, Sekretaris Jurusan lingkup Fakultas Syariah, Dekan Fak Syariah Dr. H. Musawwar berharap ke depannya mahasiswa yang di yudisium menjadi penggerak dalam masyarakat. “Karena itulah salah satu indikator kesuksesan,” pungkasnya. (dys) (Suara NTB/dys)

Siti Aminah (kanan) berpose bersama Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Mataram Ayip Rosyidi.

Karena adanya kesalahan teknis tersebut, Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi, karena kesalahan dalam mengunggah data. “Ada potensi kesalahan mal administrasinya dalam IT, dalam arti data riil yang sesungguhnya benar tertimpa oleh data lain,” sambungnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung 3 jam lebih itu juga dibahas kemungkinan solusi jalan tengah. Yakni dengan memberi peluang terhadap sisa kursi yang masih ada peluang tes ulang. Seperti untuk Fakul-

tas Kedokteran masih tersisa 5 kursi, Farmasi 3 kursi, Teknik 3 kursi, dan Ekonomi masih tersisa 3 kursi. “Itu nanti akan dites secara terbuka. Dengan catatan bisa menunjukkan bukti screenshot bukti kelulusan,” urainya.

Sementara di saat bersamaan, para orang tua yang kecewa juga menggelar orasi menuntut keadilan di depan rektorat. Secara bergantian, perwakilan orang menuntut agar hasil pengumuman dikembalikan sesuai tanggal 24 Juli.

“Saya jauh jauh dari Dompu datang untuk tuntut keadilan. Yang kami tuntut penyelesaian secara bijak yang menjadi persoalan akibat ulah tangan tangan yang tidak bertanggung jawab,” kata Juliadin, salah orang tua asal Dompu.

Dia menyesalkan kasus ini

yaitu Lembar Selatan dan Utara. “Peningkatan ini dipengaruhi kepercayaan publik untuk menyekolahkan anak anak mereka di SMPN 1 Lembar jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga bagian dari sosialisasi kita yang secara terus menerus,” akunya.

Dikatakannya, zonasi inikan memberikan ruang untuk pemerataan, sehingga sekolah lainpun kebagian jatah PPDB, pun ini bagian dari kelebihan zonasi. Sekitar wilayah Lembar Selatan dan Utara khususnya, banyak sekolah sekolah saingan seperti sekolah non formal yang bermunculan dengan 6 jumlah MTs di zona Kecamatan Lembar, namun minat masyarakat justru cenderung lebih ke SMPN 1 di sini.”Sekolah kami, terdapat 6 sarana RKB yang tersedia untuk menjaring PPDB, meski kurang dari target, namun kita sangat bersyukur, karena kondisi PPDB nya meningkat 1 kelas,” ungkapnya.

Terkait prosedur pendaftaran, lanjut H.Saidi, semua PPDB dibebaskan dari segala macam bentuk pungutan.

Sistem ini dibuatnya untuk menghindari terjadinya ketimpangan yang dapat merusak atau mencederai asumsi publik. Ini penting untuk dipertaruhkan guna menyuguhkan nilai kredibilitas dimata masyarakat.”Mau uang ini mau uang itu, semuanya kami hindari. Kami gratiskan sesuai petunjuk pelaksanaan teknis dari Dikbud,” tegasnya.

Mengenai sistem pendaftarannya juga diberlakukan manual, belum memakai sistem online dikarenakan kesiapan masyarakat yang belum memadai. Jadi sengaja

data kelulusan peserta tes mandiri pada website Unram.

Pihaknya pun meminta maaf atas kekeliruan tim IT Unram.

“Selaku rektor saya mohon maaf atas kekeliruan tim IT Unram,” kata Lalu Husni saat memberikan klarifikasi Rabu (25/7) malam.

Selain itu, Lalu Husni mengungkapkan jika data pertama yang diunggah di website pada Selasa 24 Juli pukul 17.00 wita merupakan data salah. Selanjutnya, pihaknya telah memperbaiki data di website pada hari Rabu 25 Juli pukul 09.00 Wita sesuai dengan data yang benar berdasarkan hasil keputusan rapat pleno jajaran pimpinan Unram.

“Secara manual sudah ada dokumen tercetak yang ditandatangani rektor. Pada saat meng-upload data, terjadi kesalahan di

(Suara NTB/dys)

Adhar Hakim server. Lalu kita lakukan klarifikasi. Jam 09.00 menarik pengumuman dan diganti dengan yang baru,” kata Husni. (dys)

Sekolah Swasta Kecewa pada Kebijakan PPDB Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) Penambahan kuota di SMA Negeri (SMAN) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu menuai kekecewaan dari sekolah swasta. Dinas Dikbud diminta konsisten menerapkan aturan, agar sekolah swasta bisa mendapatkan siswa.

Kepala SMA Muhammadiyah Mataram, Drs. Lalu Jafar, pada Jumat (27/7) mengatakan, pada PPDB tahun ini pihaknya mendapatkan siswa dua kelas, dengan jumlah siswa lebih sedikit dibandingkan PPDB tahun lalu. Ia mengakui cukup kecewa dengan kebijakan Dinas Dikbud NTB yang tidak konsisten pada aturan awal PPDB. “Kami harapkan ada konsistensi aturan, kalau aturan sudah dibuat jangan dilanggar lagi,” ujarnya.

Kondisi jumlah siswa menurun dibandingkan tahun lalu, menurut Jafar karena berbagai faktor. Antara lain adanya dua SMAN baru di Kota Mataram, yaitu SMAN 9 Mataram dan SMAN 10 Mataram. Belum lagi di akhir PPDB, ada penambahan kuota di sejumlah SMAN. “Pe-

nambahan kuota di SMAN sampai 11 kelas, harap maklum kami dapat sedikit, syukur kita masih berimbang bisa bertahan dengan keadaan seperti ini,” kata Jafar.

Ia menekankan, Dikbud NTB harus konsisten dengan aturan yang ditetapkan. Jangan ada penambahan kuota, terlebih lagi pada PPDB lalu ada penambahan kuota lintas zonasi. “Ada penambahan malah lintas zonasi, siswa dari mana-mana boleh ke SMAN 6, SMAN 9, atau SMAN 10 Mataram,” katanya.

Padahal, menurutnya, secara kualitas sekolah swasta tidak jauh berbeda dengan Sekolah negeri. “Fasilitas luar biasa saya punya, cukup kecewa, sudah berbenah, rezekinya segitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran, mengatakan tidak bisa memaksakan calon siswa ke sekolah swasta. Menurutnya sekolah swasta perlu berbenah. “Masyarakat memilih ini, buktinya sekolah lain seperti SMAK Kesuma sudah tutup, kita harap sekolah swasta bersaing, sehingga masyarakat berebut masuk ke sana,” katanya. (ron)

Sistem Zonasi, PPDB SMPN 1 Lembar Meningkat

Giri Menang (Suara NTB) Kebijakan zonasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Kepala SMPN 1 Lembar H. Saidi, SPd., mengatakan, untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tahun ajaran 2018/2019 ini, pihaknya menggunakan sistem yang berlaku yaitu sistem zonasi. Berdasarkan geografis, khusus SMPN 1 Lembar didukung oleh 12 tingkat sekolah dasar (SD), wilayah Lembar Selatan dan wilayah Lembar Utara.

Jumlah penerimaan tersebut berdasarkan zona wilayah yang terdekat dengan area sekolah dengan ketersediaan daya tampung ruangan yang ada.”Dari daya tampung yang diprogramkan 6 kelas dengan diakomodasi sebanyak 156 PPDB dengan jumlah rombongan belajar 5 kelas,” jelasnya.

Menurutnya, dari standar spesifikasi jumlah tersebut dibagi 5 rombel sesuai dengan ketentuan SPM yang sudah ada, yang mana jumlah pesertanya dalam satu ruangan diisi oleh 32 orang siswa. Sehingga dengan ketentuan itu dibagi menjadi 5 kelas. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya dapat 4 kelas, justru tahun sekarang meningkat menjadi 5 kelas. Selain itu pihaknya giat melaksanakan sosialisasi ke masyarakat

bisa terjadi di lembaga besar seperti Unram. Apalagi Unram diisi oleh orang-orang hebat dan terdidik.

“Saya sangat prihatin bagaimana mungkin itu terjadi di Unram. Unram unggul, terdidik dalam bidang IT yang luar biasa,”.

Sebagai jalan tengah penyelesaian kasus ini, Juliadin meminta agar Unram mengakomodir dengan menambah kuota bagi mereka yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil tanggal 24 Juli. “Kami meminta win-win solution terbaik yang tidak merugikan kami juga. Tambah juga kuota, toh juga tidak ada kerugian. Kita sama-sama sadar kita punya cita-cita, anak-anak kita punya cita-cita,” tutupnya.

Sebelumnya, Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni, membenarkan telah terjadi kekeliruan

dikondisikan pendaftaran manual supaya bisa lebih dijangkau oleh masyarakat.’’

Kalau kita di sini sangat setuju apa yang menjadi kebijakan Permendikbud, karena penetapan zonasi ini sudah merupakan kajian kajian teknis dari orang orang pusat, sehingga apapun itu, kita taati dan tetap mengikuti implementasinya. Karena bagaimanapun juga program ini yang terbaik untuk pendidikan. Menurutnya, apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah. Karena kalau keluar dari zonasi akan mudah menda-

(Suara NTB/her)

H. Saidi tangkan permasalahan karena menyangkut transportasi anak.

Zonasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap asas manfaatnya. Terutama orang tua siswa tidak harus mengeluarkan biaya kebutuhan transportasi. (her)

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA – Guru-guru sedang mengikuti Lokakarya Program Rintisan Guru BAIK di Lombok Tengah.

Guru Dituntut Aspiratif dan Inklusif Mataram (Suara NTB) Salah satu penelitian menunjukkan rata-rata hasil tes literasi dan numerasi siswa di Indonesia masih rendah. Untuk mengatasi masalah itu diharapkan guru bisa belajar menjadi guru yang aspiratif, inklusif juga kontekstual.

Penelitian yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2016, mengacu pada hasil tes Programme for International Student Assessment 2015, menempatkan Indonesia pada urutan ke-64 dari 72 negara yang mengikuti tes tersebut.

Tes yang berlandaskan pada rata-rata hasil tes literasi dan numerasi siswa ini menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Rendahnya kemampuan siswa Indonesia dibandingkan dengan pelajar dari negara lain mendorong kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Komitmen tersebut dituangkan melalui program INOVASI yang dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). IN-

OVASI dalam programnya berusaha untuk mengatasi masalah pendidikan di NTB dengan merintis program Guru BAIK (Belajar, Aspiratif, Inklusif, dan Kontekstual) di beberapa kabupaten termasuk di Lombok Tengah.

Menurut District Facilitator INOVASI, Fitri, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah di mana guru bisa belajar menjadi guru yang aspiratif, inklusif juga kontekstual sehinga ke depannya guru mitra yang terlibat dalam program ini dapat menjawab tantangan-tantangan pendidikan di Lombok Tengah.

Lokakarya ini dihadiri oleh 13 Fasda (Fasilitator Daerah) Guru BAIK yang terdiri dari beberapa guru dan pengawas di Lombok Tengah, pada 13 14 Juli lalu. Lokakarya ini bertujuan untuk menelaah ulang komponen modul Guru BAIK yang telah diberikan pada bulan Februari lalu agar sesuai dengan konteks lokal di Lombok Tengah.

“Dalam workshop, guru mitra mengembangkan lima modul yang akan digunakan untuk workshop guru di Lom-

bok Tengah. Modul ini termasuk bagaimana guru dapat mengidentifikasi masalah siswa, menganalisa kesulitan belajar, mengembangkan gagasan solusi pembelajaran, pengembangkan assessment pembelajaran, menganalisa dan merefleksi proses dan hasil belajar,” ujar Fitri.

Ia berharap bahwa nantinya guru-guru di Lombok Tengah mampu memberikan solusi bagi permasalahan di kelas mereka dengan merefleksikan pengalamannya.

Kemudian mendiskusikannnya dengan rekan sejawat di satuan pendidikan masing-masing.

Peserta lainnya, Baiq Weni, juga mengungkapkan bahwa program rintisan Guru BAIK ini memberikan pengetahuan berbeda dari kegiatan yang telah diterima sebelumnya. Lokakarya kali ini, menurut beliau, lebih menitikberatkan pada diskusi dan berbagi pengalaman di antara para fasda tentang apa yang mereka terapkan di sekolah dan lingkup instansi masing-masing setelah dibekali dengan pelatihan bulan Februari 2018 lalu. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

Halaman 11

Atlet Lotim Perlu Pembinaan Maksimal Selong (Suara NTB) Atlet-atlet di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) perlu pembinaan secara maksimal. Sejauh ini, diketahui belum ada atlet asal gumi selaparang yang bertanding pada laga-laga tingkat dunia.

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN BENDERA - Ketua Umum PB Perkemi, H. Saifudin Aswari Rivai menyerahkan Bendera Perkemi NTB kepada Ketua Perkemi NTB, Ibnu Salim di acara Pelantikan Pengprov Perkemi NTB Periode 2018-2022 di Hotel Lombok Garden Mataram, Jumat (27/7).

Ibnu Salim Pimpin Perkemi NTB Mataram (Suara NTB) Ibnu Salim resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengprov Perkemi NTB masa bhakti 2018-2022. Kepala Inspektorat Provinsi NTB itu dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Perkemi, H. Saifudin Aswari Rivai di Hotel Lombok Garden, Jumat (27/7).

Pelantikan pengurus Perkemi NTB berdasarkan SK PB Perkemi Nomor:052/SK-PB/2018 tertanggal 16 Juli 2018 tentang pengukuhan personalia kepengurusan Perkemi NTB periode 2018-2022. Hadir dalam acara pelantikan itu, Ketua Umum PB Perkemi, H. Saifudin Aswari Rivai, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin, Sekum PB Perkemi, Zulkarnain dan segenap pengurus Perkemi NTB. Ketua Umum Pengprov PB Perkemi, H. Saifudin Aswari Rivai dalam sambutannya mengajak semua pengurus Perkemi NTB agar bersatu membangun prestasi olahraga di NTB. Dia tidak ingin kepengurusan Perkemi NTB berkotak-kotak atau saling bermusuhan alasannya pengurus Perkemi NTB adalah saudara.

“Kita ini semua saudara, mari kita bersatu membangun prestasi olahraga kempo hingga berprestasi dunia. Karena saya mengetahui potensi atlet kempo NTB sampai saat ini sangat disegani di kancah nasional hingga internasional,” ucapnya.

Menurut Saifudin, atlet kempo NTB pernah mendulang medali emas di PON tahun 2004, selain itu atlet NTB juga pernah meraih medali emas di kejuaraan internasional. Dengan kehadirannya diacara pelantikan Perkemi NTB itu, dia berharap Perkemi NTB dapat kembali berprestasi di nasional dan kalau bisa berprestasi di kejuaraan dunia.

Di tempat yang sama, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Perkemi NTB yang baru. Dia mengharapkan kepengurusan yang baru agar semakin bersemangat membangun marwah olahraga kempo di ajang nasional.

“Dulu olahraga kempo pernah meraih medali emas di PON. Kami harap cabor kempo dapat kembalikan kejayaannya yang dulu. Dan kami (Dispora NTB) siap membantu pembinaan atlet kempo untuk tingkat pelajar serta mendukung kejuaraan kempo tingkat pelajar,” tuturnya. (fan/*)

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lotim, Muhammad Zaini kepada Suara NTB mengatakan pihaknya sangat berharap Lotim bisa melahirkan atlet-atlet sekelas Lalu Muhammad Zohri, juara dunia lomba lari tingkat dunia yang menghebohkan jagad Indonesia beberapa waktu lalu.

“Saya kira faktor pembinaan atau pelatihan ini adalah ruh dari kemajuan olahraga,” ungkap Zaini. Sementara, yang tergambar di Lotim sejauh ini belum terlihat maksimal. Sebenarnya, menurut Kadispora Lotim tidak ada kendala untuk kemajuan olahraga Lotim. Apalagi melihat potensi Lotim sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB. Jauh lebih besar dari daerah asal Lalu Zohri di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ketika semua faktor pendukung bergerak untuk memajukan dunia olahraga, diyakini olahraga Lotim bisa lebih baik di tahun-tahun ke depan. Dalam melakukan pembinaan dibutuhkan peranan dari pelatih dan dukungan anggaran yang memadai. Disamping kelengkapan dari fasilitas olahraga.

Peran pelatih ini sangat penting karena bisa menyisir bakat terpendam. Bakat alami memang

sering muncul dari diri atlet. Akan tetapi peran pelatih dari guru olahraga utamanya di tingkat sekolah bisa menyisir bakat-bakat terpendam. “Jadi tidak hanya melihat bakat yang sudah nyata,” urainya.

Dibutuhkan kejelian, kemahiran dan ketelitian guru olahraga. Para pelatih bisa angkat bakat terpendam di luar jangkauan kita dan bisa mengharumkan nama baik pada ajang-ajang pertandingan di berbagai tingkatan.

Kondisi saat ini mengenai pelatih tidak ditampik masih sangat minim. Dari sisi kuantitas dan kualitas masih sangat jauh dari harapan. Zaini mengaku pernah berusaha untuk mendatangkan atlet dari luar daerah tingkat provinsi melatih atlet-atlet Lotim.

Sejauh ini hanya beberapa orang saja yang bisa didatangkan. “Yang sudah kitra datangkan itu pelatih silat dan renang,” ungkapnya.

Besar keinginannya untuk bisa mendatangkan pelatih setingkat nasional bahkan internasional agar bisa mencetak atletatlet yang benar-benar pilihan di Lotim. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini diakuinya belum bisa dipetik hasilnya. Khususnya pada atlet silat dan renang.

Tidak saja pada atlet silat, termasuk atlet-atlet sepakbola

(Suara NTB/ist)

TENDANG BOLA – Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lotim, Muhammad Zaini saat menendang bola pada ajang pembukaan Liga Pelajar U 16 beberapa waktu lalu. yang bisa memainkan si kulit bundar di lapangan hijau. Dituturkan saat ini, Lotim menjadi tuan rumah rayon Lombok pada gelaran Liga Pelajar U-16.

Dari ajang liga Pelajar U 16 ini Zaini belum mengatakan atlet Lotim pun masih perlu banyak pembinaan. Liga pelajar U 16 ini mempertandingkan 9 club se pu-

lau Lombok. Pemenang nantinya akan dipertemukan di tingkat provinsidenganpemenangdarirayon Sumbawa, Bima dan Dompu.

Besar harapan Zaini jawara Lotim ini bisa menang dan berlaga di tingkat nasional. “Pada kegiatan sebelumnya Sumbawa yang mewakili provinsi NTB ke tingkat nasional, harapan kita tahun ini

bisa Lotim,” ungkapnya.

Untuk bisa melahirkan atlet sepak bola yang benar-benar profesional kata Zaini dibutuhkan waktu yang sangat lama. “Kita butuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjaring kemampuan anak, banyak anak-anak kita sebenarnya memiliki kemampuan yang bagus,” demikian. (rus)

Belasan Atlet NTB akan Berlaga di Asian Games Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengungkapkan, terdapat 15 atlet asal NTB yang akan memperkuat kontingen Indonesia di Asian Games di Palembang dan DKI Jakarta, 18 Agustus hingga 12 September 2018.

Wakil Ketua KONI NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di

Sekretariat KONI NTB, Jumat (27/7) kemarin mengatakan, sebanyak 15 atlet yang akan berlaga di Asian Games 2018 itu telah resmi dipanggil mengikuti Pelatnas Asian Games. Belasan atlet tersebut akan ikut serta di enam cabor, yakni atletik, balap sepeda BMX, voli pasir, karate dan balap sepeda BMX. “Ada sebanyak 15 atlet asal NTB yang akan tampil di Asian Games 2018. Mere-

ka merupakan atlet atletik, panjat tebing, karate, voli pasir dan balap sepeda BMX,” ucapnya.

Keikutsertaan belasan atlet NTB di Asian Games 2018, kata Suhaimi, tak terlepas dari prestasi gemilang masing-masing atlet di kancah nasional hingga internasional.

Diakui Suhaimi, belasan atlet asal NTB yang akan tampil di Asian Games pernah mengukir prestasi di level interna-

sional.

Di SEA Games 2017, misalnya atlet NTB menyumbangkan satu emas, dua perak dan satu perunggu. Satu emas dipersembahkan atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra. Selanjutnya dua perak diraih Ahmad Zigi Zaresta Yuda di nomor Kata (jurus) karate. Kemudian, Fadlin dan Lalu Mohammad Zohri di nomor estafet 4x100 meter. Andrian meraih meda-

li perunggu di nomor 400 meter gawang putra.

Selanjutnya, menghadapi Asian Games 2018 KONI NTB tak berani memasang target. Namun demikian, Suhaimi mengakui bahwa sebanyak 15 atlet yang akan tampil di Asian Games 2018 punya peluang mendulang medali di ajang multi event yang akan melibatkan 45 Negara Asia itu. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 28 Juli 2018

Halaman 12

KLU Minta CSR Dikelola Maksimal Pemkot Mulai Revitalisasi Tiga Pasar

Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara akan membentuk Forum Corporate Social Rensponsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Forum ini dihajatkan untuk mengelola menghimpun dan mengalokasikan dana CSR perusahaan untuk kepentingan pembangunan masyarakat, baik persepektif ekonomi, sosial, maupun infrastruktur di lingkungan warga.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., kepada wartawan, Jumat (27/7) mengungkapkan, arah pembentukan Forum CSR sedang berproses. Di mana saat ini sedang dilakukan kajian melibatkan akademisi. Tim pengkaji Forum CSR akan merangkum keberadaan forum, tak terkecuali merumuskan dasar hukum yang mem-

bolehkan dihimpun dan dialokasikannya CSR untuk dikelola oleh forum.

“Sedang berlangsung, masih pada laporan pendahuluan. Nanti ada saatnya penyampaian progres dari hasil mereka (tim pengkaji) di lapangan oleh tim di bawah koordinasi Bagian Ekonomi,” ungkap Herianto.

Ia menjelaskan, Forum CSR dibentuk dengan tujuan untuk mengatur anggaran CSR perusahaan agar fokus pada kebutuhan masyarakat.

Pasalnya, dukungan dunia usaha kepada pemerintah daerah sudah mulai diperlihatkan.

Namun demikian, alokasi ke masyarakat diinginkan agar dikoordinir sehingga lebih tepat sasaran. “Biar jelas itu, karena ada kewajiban perusahaan dengan CSR bisa dipungut dan bisa mendukung pro-

gram pemerintah ke depannya,” imbuhnya.

Tim Pengkaji kata dia, akan memastikan regulasi yang memang mengatur adanya kewajiban perusahaan kepada masyarakat, begitu pula besarannya.

Dari dasar adanya kewajiban menurut acuan hukum itulah ke depannya, Pemda KLU melalui Forum CSR secara konsisten menghimpun dan mendistribusikan CSR kepada masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan di tengah masyarakat.

Menurut Herianto, Forum CSR juga harus mempertanggungjawabkan peruntukan anggaran CSR secara transparan dan akuntabel. Laporan pertanggungjawabkan harus dikirim kepada Pemda, serta kepada perusahaan dan instansi terkait lain sehingga tidak ada keraguan bagi perusahaan untuk menyalurkan dana CSR yang dimilikinya.

“Selama ini CSR dari perusahaan itu sendirisendiri mereka alokasikan.

Ini nanti bisa disinergikan dengan program Pemda terutama kemiskinan,” sambungnya.

Pihaknya menargetkan kajian CSR segera rampung sehingga Pemda KLU dapat menyusun rencana definitif forum CSR. Demikian pula, berjalannya CSR ke depan diharapkan berdampak massif terhadap pengembangan di masyarakat. (ari)

Mataram (Suara NTB) Sebagian pedagang secara sukarela mengosongkan pasar yang akan segera direvitalisasi. Pemerintah Kota Mataram akan segera melakukan revitalisasi Pasar Abian Tubuh, Pasar Cakranegara dan Pasar Pagesangan. Dalam waktu dekat akan dilakukan pembebesan lahan, sehingga para pedagang diminta untuk segera mengosongkan pasar.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan bahwa sebagian pedagang sudah ada yang mengosongkan pasar, ada juga yang masih bertahan. Yaitu para pedagang yang ada di Pasar Abian Tubuh dan Pasar Cakra yang sudah ada pedagangnya mengosongkan lahan. Meskipun masih banyak pula yang belum bersedia untuk mengosongkan

pasar yang akan segera direvitalisasi itu.

Pengerjaan proyek revitalisasi itu akan dilakukan selama 120 hari terhitung sejak penandatanganan kontrak pekan lalu.

Proyek revitalisasi Pasar Pagesangan dimenangkan oleh CV Perian Lombok dengan penawaran Rp1,109 miliar. Sementara pagu anggarannya sebesar Rp1,288 miliar.

Sementara proyek revitalalisasi pasar Cakranegara dimenangkan oleh CV Semugi Surya Perkasa dengan harga penawaran Rp1,094 miliar.

Sementara pagu anggarannya sebesar Rp1,288 miliar. Begitu pula dengan proyek revitalisasi Pasar Abian Tubuh yang dimenangkan oleh CV Surya Mandiri dengan harga penawaran Rp1,172 miliar.

Sementara pagu anggarannya

sebesar Rp1,288 miliar.

“Sekarang berada pada tahap pembebasan lahan. Proses lelangnya juga kan sudah selesai,” ujarnya. Pihaknya juga bekerjasama dengan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk turut mengawasi proyek revitalisasi ini. Ia berharap pengerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak ada kendala apapun.

“Kita bersama TP4D, jadi semuanya jelas. Harapannya juga pengerjaan revitalisasi ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepay waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam kontrak,” ujarnya.

Sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh Dinas Perdagangan senilai Rp3,6 miliar. Sebelumnya penyusu-

Pelecehan Seksual terhadap Anak

Diduga Pelaku Ada Kelainan Selong (Suara NTB) Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang belakangan ini terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup menyita perhatian sejumlah pihak. Pasalnya, pelaku merupakan orang dewasa dan orang terdekat korban. Terkait kasus amoral terhadap anak di bawah umur itu, DP3AKB Lotim menduga jika para pelaku memiliki kelainan.

Kepada Suara NTB, Jumat (27/7), Kepala Dinas P3AKB Lotim, H. Suroto, SKM,M.Kes mengaku sangat prihatin kembali terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lotim beberapa hari belakangan ini. Ironisnya, pelaku merupakan orang

terdekat korban yang seharusnya menjadi panutan mereka.

“Pelaku orang dewasa, kemudian korbannya anak di bawah umur. Pelaku ini kemungkinan ada kelainan,” ujarnya.

Diakuinya, kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan tidak diprediksi dan sewaktu-waktu dapat terjadi. Maka dari itu, orang tua dan keluarga pada umumnya harus aktif memantau setiap kegiatan dan perubahan tingkah laku pada anaknya sendiri. “Kita sangat prihatin, kekerasan terhadap anak dan perempuan ini tidak dapat diprediksi, bahkan kekerasan terhadap anak memiliki peluang dan risiko,”ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng M. Ikhsan,

juga menyayangkan terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Lotim. Atas kejadian itu, ia mengharapkan supaya orang tidak terlalu melepas anaknya. Selain itu, tempattempat belajar anak harus dekat dari pantauan orang tua.

Dia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera. (yon)

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

nan perencanaan sudah dilakukan dengan detail dan melibatkan stakeholder lainnya. Seperti TP4D, PUPR, termasuk pelibatan pedagang sebagai penerima manfaat dari program tersebut.

“Kami berharap kepada para pedagang yang masih bertahan untuk segera mengosongkan pasar. Karena ini juga kan untuk kebaikan bersama. Setelah semua diperbaiki, pedagang bisa berjualan dengan lebih nyaman,” ujarnya. (lin)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4357CV NOKA/NOSIN:M H 1 J M 2 1 1 H K0HK5662141JM21E1550547 AN. HARIYATI HLG SKT KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR 5810 BH NOKA/NOSIN:MH330C0028J160758/30C160769 AN. I KOMANG MERTHA HLG SKTR JALAN JELANTIK MENUJU MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR5685CO NOKA/NOSIN:MH3SE8820FJ025693/ E3R2E0518945 AN. MUCHSAN HLG DSKT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 28 Juli 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 28 Juli 2018

OPINI

Halaman 14

Koperasi :Menyejahterakan Siapa?

Suarakan Seruan Pemersatu SERUAN yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi alias TGB di pembukaan Konferensi Internasional Moderasi Islam dalam Perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah di Islamic Center, kemarin patut menjadi catatan kita semua.

Dalam kesempatan tersebut, TGB menyerukan kepada seluruh ulama agar tak boleh diam melihat maraknya sentimen agama yang digunakan oknum-oknum tertentu menjelang tahun politik 2019. Menurut TGB, jika sentimen agama digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada kontestasi politik, maka risikonya terlalu besar bagi bangsa dan negara.

TGB juga menyerukan kepada semua pihak untuk menyuarakan seruan persatuan di tengah ancaman perpecahan yang melanda umat saat ini.

Saat ini, ancaman perpecahan di tengah masyarakat kita memang sudah cukup terlihat. Berbagai hal menjadi faktor pemicu dan ditengarai, semua ini memiliki korelasi yang kuat dengan suksesi kepemimpinan nasional.

Di tengah suksesi ini, berbagai kekuatan politik terus menerus mengkampanyekan perbedaan pandangan yang cukup tajam. Di era demokrasi, tentu saja perbedaan pandangan adalah sesuatu yang sangat lumrah untuk disuarakan. Namun, bukan berarti semua hal kemudian dipandang dalam konteks demikian.

Celakanya, saat ini perbedaan yang mengancam persatuan itu tidak hanya menjangkiti kelompok yang berbeda identitas. Di tengah-tengah kelompok yang memiliki identitas serupa pun, ancaman ini mulai dirasakan. Misalnya saja di tengah umat Islam. Fenomena inilah yang tampaknya melandasi seruan TGB tentang pentingnya menyuarakan persatuan umat Islam.

Seruan yang mengobarkan sentimen yang terlalu tajam memang bukan hal yang produktif, terlebih bagi dalam kelompok yang sesungguhnya memiliki landasan persatuan yang kuat seperti umat Islam. Bagaimanapun, umat Islam memiliki jauh lebih banyak elemen pemersatu ketimbang elemen pemecah belah. Karena itulah, upaya mempersatukan juga harus diimbangi dengan terus menerus mengingatkan mengenai elemen-elemen yang mempersatukan ini ketimbang perbedaan aliran dan mazhab.

Seruan serupa – yang berisi ajakan untuk saling menjaga nilai-nilai persaudaraan – tentu saja bisa berlaku untuk umat dari agama yang lain.

Juga untuk etnis-etnis, kelompok, atau suku atau ras yang berbeda-beda di Indonesia.

Tidak ada gunanya menyudutkan kelompok tertentu dan menganggap kelompok tersebut sebagai musuh hanya karena berbeda aspirasi politik. Pandangan bahwa pikiran dan pilihan sendiri adalah yang terbaik, merupakan pandangan yang harus dibuang jauh. Pandangan yang demikian hanya akan mempersempit ruang dinamika dan menjadi penghambat kemajuan. Sebab, pada dasarnya, kelompok yang berbeda pemikiran atau pilihan dengan kita, juga menginginkan hal yang sama baiknya dengan kita.

Seruan seperti yang disampaikan TGB, tentu saja harus dilakukan oleh setiap individu. Namun, di tengah masyarakat yang masih memiliki ikatan yang kuat dengan sosok ulama, maka peran ulama juga memang menjadi lebih vital. Sebagai seorang ulama yang memiliki banyak pengikut, TGB tentu saja memiliki tanggung jawab lebih untuk menyuarakan ini. Dengan kata lain, Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok-sosok ulama pemersatu.

Kita tentu berharap, ulama-ulama lainnya yang memiliki pengaruh seperti atau lebih besar dari TGB, juga menyerukan hal yang sama. Seruan-seruan semacam ini sesungguhnya juga sudah disuarakan bersama oleh berbagai ulama.

Dalam sebuah video yang beredar sangat luas beberapa waktu lalu, para ulama seperti Ustad Bachtiar Nasir, Ustad Adi Hidayat, Ustad Abdus Shamad, Ustad Fadhlan Garamatan, Ustad Abdullah Hadrami, Ustad Felix Siauw juga telah menyuarakan seruan serupa.

Semua ini tentu menjadi angin segar dan patut diteruskan ke elemenelemen yang lebih kecil. Kita berharap, perbedaan pilihan politik tetap diletakkan dalam konteks saling mengisi dan memperkaya pilihan. Bukan justru untuk saling melecehkan dan menjatuhkan orang lain. (*)

Ike Rahayu Sri, SST, MM Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi pertanian dan maritim, sudah sepatutnya mendasarkan paradigama pembangunan ekonominya melalui penguatan infrastruktur bidang pertanian, dan pesisir dengan penguatan kelembagaan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi dipahami didalam muatan ideologi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang hadir menyuguhkan metode pengelolaan ekonomi negara dengan prinsip kegotongroyongan yang didasarkan pada persamaan hak, keadilan, dan kepemilikan bersama, hal ini dirumuskan didalam pasal 33 UUD 1945.

ELAMA ini banyak koperasi yang telah berhasil dan mampu memberikan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat sekitarnya dan ada juga yang tidak aktif. Potensi koperasi sangatlah strategis dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, jika koperasi di kelola dengan baik sesuai tujuan utamanya meski ada anggapan under estimate masyarakat terhadap fungsi koperasi. Koperasi dinilai kuno dan belum mampu memberikan manfaat baik untuk anggota serta masyarakat. Pandangan ini terjadi karena masih banyak koperasi yang belum berhasil dan tidak aktif karena permasalahan intern, kesulitan permodalan dan permasalahan lainnya.

Koperasi diharapkan semakin tumbuh kuat sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun pasca reformasi sejalan dengan gencar-gencarnya kampanye perdagangan bebas, pergerakan koperasi cenderung melambat. Salah satu alasan mengapa koperasi mulai jarang terdengar adalah kurangnya pembinaan dan masih terobsesi dengan pembinaan pola lama.

Menjadi pertanyaan di era globalisasi saat ini, keberadaan koperasi apakah masih sangat relevan?

Selama ini Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian In-

(Fungsional Statistisi BPS Provinsi NTB)

donesia, akan tetapi masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini cukup beralasan, karena sampai tahun 2017 Kontribusi koperasi terhadap pembangunan, khususnya terhadap produk domestik bruto (PDB), masih reIatif kecil, yaitu sekitar 3,9% jauh jika dibandingkan dengan Selandia Baru yang mampu memberikan kontribusi sebesar 20%, Belanda dan Perancis masing-masing 18% (http:// www.presidenri.go.id).

Jumlah koperasi konvensional maupun syariah di Nusa Tenggara Barat terbilang cukup banyak yaitu sebesar 4.077 unit di tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016 menjadi 4.187 unit koperasi. Namun sekitar 40 persen tinggal papan nama atau tidak aktif lagi. Koperasi yang tidak aktif di tahun 2015 sebesar 1.665 unit dan meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 1.715 unit (BPS NTB, 2017).

NTB memiliki sumberdaya yang memadai baik manusia maupun alam yang melimpah ruah sebagai dasar pembentukan koperasi. Para petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat bersinergi membentuk koperasi. Hal ini akan menjadikan penguatan dan perbesaran skala ekonomi yang hanya dapat dilakukan dan jauh lebih efisien dengan cara bekerjasama. Apabila diberdayakan, bukan mustahil provinsi ini bisa membebaskan 15,05 persen masyarakatnya yang masih terbelenggu kemiskinan.

Menurut UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dari koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berbagai program penanganan oleh pemerintah NTB sudah dilakukan supaya koperasi tidak mati suri, sebagai contoh dengan melakukan Diklat dan Bimtek usaha dan produk unggulan, bantuan alat usaha yang digunakan oleh kelompok penerima hibah, dan terus mendorong pihak perbankan agar mengucurkan KUR kepada pelaku koperasi dan UMKM. Membangun Kesadaran Banyak faktor yang menjadi permasalahan dan tantangan koperasi dalam membangun ekonomi anggotanya. Masih banyak pekerjaan

RADIO

rumah didalam membangun koperasi seperti masalah permodalan, teknologi, regulasi dan lain-lain.

Permasalahan mendasar yang selalu dibicarakan tentang koperasi adalah persoalan sumber daya manusia antara lain: perkembangan koperasi bukan dari kesadaran masyarakat namun berasal dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke masyarakat, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman, serta manajemen koperasi yang belum profesional.

Selain terkait SDM, masalah utama banyak koperasi justru adalah pengingkaran atas alasan pokok keberadaannya (raison d’etre).

Banyak koperasi didirikan demi mendapat proyek atau bantuan pemerintah. Ada juga koperasi yang berkembang justru karena bisnisnya tidak terkait dengan kepentingan anggotanya. Lebih miris lagi, banyak koperasi mampu membukukan selisih hasil usaha (SHU) tinggi, tetapi anggotanya jauh dari sejahtera (Mubyarto, 2014) Berbicara tentang siapa yang salah, dalam permasalahan koperasi di provinsi ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah tidak aktifnya koperasi dan kekurang fahaman masyarakat akan koperasi.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kerjasama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mencari solusi agar tujuan koperasi yang sangat mulia tercapai.

Bagi pemerintah, menempuh kebijakan Reformasi Total Koperasi yaitu melakukan dan mengawal gerakan yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yaitu mengimplementasikan tiga langkah strategis: Rehabilitasi, pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan/pembubaran koperasi; Reorientasi, mengubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas dengan mendorong koperasi berbasis IT sebagai bentuk efisiensi; dan Pengembangan, kebijakan reformasi koperasi yang bertahap dan terukur yaitu pembenahan regulasi, meningkatkan akses pembiayaan dan fokus pada kop-

erasi berbasis ekspor. Selain itu terus melakukan sosialisasi koperasi kepada masyarakat serta melakukan studi ke koperasi yang berhasil yang kemudian diterapkan di NTB. Selain itu, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sudah seyogyanya menyadari akan pentingnya koperasi. Merubah pola pikir koperasi sebagai tempat simpan pinjam belaka dan memahami tentang fungsi koperasi yang sebenarnya. sehingga akhirnya koperasi tidak kalah pamor oleh lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pengurus, pengawas, dan anggota koperasi harus memiliki integritas dan harus berkomitmen serta berperan aktif dalam pengembangan koperasi di negeri ini. Dengan adanya harmonisasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam koperasi maka dapat terwujud kesejahteraan masyarakat.

POJOK Marak, lapak liar di areal Taman Wisata Loang Baloq

Harus ditertibkan, sebelum muncul masalah baru

*** Dugaan pelanggaran RTRW Jalan Cilinaya bidik tersangka

Harus diusut tuntas

***

SUARA NTB

Sabtu, 28 Juli 2018

Nasdem Targetkan Jadi Tiga Besar

Masih Jadi Masalah Serius Tingkat Kebahagiaan (SPTK) sebesar 70,70 pada skala 0-100. Indeks Kebahagiaan NTB 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction), perasaan (Affect), dan makna hidup (Eudaimonia).

Kontribusi masing-masing dimensi terhadap Indeks Kebahagiaan NTB adalah kepuasan hidup 34,80 persen, perasaan (Affect) 31,18 persen, dan makna hidup (Eudaimonia) 34,02 persen. Nilai indeks masingmasing dimensi Indeks Kebahagiaan yaitu Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,59; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 67,50; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 72,72. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0-100.

Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, saat ini tim yang dibentuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih sedang membahas program 100 hari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tim tersebut merupakan orang-orang yang terlibat aktif dalam menyusun visi dan misi pasangan ini pada Pilkada lalu. Jadi kita minta mereka untuk mencoba membuat list yang lebih ringkas. ‘’Sehingga masyarakat langsung mengerti apa yang akan kita lakukan segera,” tandasnya.

Pasangan Zul-Rohmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih setelah sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon yang ditetapkan KPU adalah, pasangan ZulRohmi memimpin perolehan suara sebesar 811.945 suara atau 31.80 persen.

Seperti diketahui, Zul – Rohmi memiliki visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Kemudian misinya mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan.

Selanjutnya mempercepat peningkatan daya saing serta mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani. (nas)

Berpotensi Kena Masalah Hukum Dari Hal. 1 ‘’Berpotensi kena masalah hukum. Karena dari sempadan sungai juga tidak bisa. Waktu itu Pemkot minta provinsi cari solusinya. Memang dilema juga di sana itu. Karena sudah terbangun,” kata Dirjaharta dikonfirmasi di Mataram, Jumat (27/7) siang.

Dalam rapat tersebut, kata Dirjaharta Pemkot diminta tak melanjutkan pembangunan lapak tersebut. Sambil dicarikan solusinya bersamasama antara Pemkot Mataram dan Pemprov NTB. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini mengatakan, Pemkot Mataram pernah meminta agar lahan di dekat Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI dapat digunakan sebagai tempat membangun lapak PKL. Pada saat itu, Pemkot diminta bersurat ke provinsi. Pemkot diminta jangan melanjutkan lagi pembangunan lapak PKL di atas kali tersebut.

“Sudah dijelaskan ini berpotensi terjadi masalah hukum.

Dan ini BWS (Balai Wilayah Sungai) yang punya. Solusinya kita minta hentikan dulu, baik Dinas PU, Dinas Perdagangan Kota Mataram dan APKLI. Tapi nyatanya dilanjutkan juga sekarang,” kata Dirjaharta.

Ia menambahkan, BWS juga tak setuju dibangun lapak PKL di atas Kali Ning. Pasalnya, jika air sungai besar, maka berpotensi akan meluap karena ada bangunan di atasnya.

Bangunan lapak tersebut mempersempit Kali Ning.

Pemkot Mataram sebelumnya diminta colling down dulu sambil ditemukan solusi yang tepat. Tetapi di lapangan, pembangunan lapak tersebut terus berlanjut.

Konstruksi lapak di samping Imigrasi menggunakan baja dan keramik di bagian lantainya. Saat ini, rekanan yang ditunjuk mengerjakan 15 lapak dengan pagu anggaran Rp 200 juta telah merampungkan kerangka bagian atap. (nas)

Waspadai Gelombang Tinggi dan Banjir Rob Berlanjut Dari Hal. 1 Sementara banjir rob yang menghantam pemukiman penduduk di Pantai Endok Desa Taman Ayu Lombok Barat diharapkan tidak menimpa daerah lainnya di NTB. Meski demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan khususnya imbauan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Sebab banjir rob menurutnya kuat hubungannya dengan gelombang tinggi yang masih berpotensi terjadi hingga akhir Juli.

Berdasarkan data analisis dan prakiraan ketinggian gelombang laut dari BMKG, sampai saat ini masih terpantau gelombang tinggi di perairan selatan NTB. Kondisi ini diperkirakan masih terjadi hingga tanggal 31 Juli 2018 mendatang, sesuai peta prakiraan tinggi gelombang.

Dalam peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, gelombang 4 meter sampai 6 meter berpeluang terjadi di perairan Selatan Pulau Lombok, Perairan Selatan Pulau Sumbawa.

Gelombang tinggi terjadi hingga kawasan selat. Seperti Selat Bali bagian Selatan, Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas

bagian Selatan, hingga selat Sumba bagian barat. ‘’Dalam penjelasan BMKG, perairan selatan Pulau Sumbawa, Samudra Hindia Selatan Pulau Lombok hingga NTT, tinggi gelombang hingga 6 meter,’’ kata Agung.

Keadaan cuaca ini menurutnya berisiko tinggi bagi keselamatan penumpang kapal atau angkutan laut lainnya.

Sehingga pihaknya meminta semua pihak terkait memperhatikan risiko tinggi pada keselamatan pelayaran.

Dijelaskan, untuk perahu nelayan waspadai angin dengan kecepatan di atas 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang waspadai angin dengan kecepatan lebih dari 16 knot dan ketinggian gelombang lebih dari 1.5 meter. ‘’Untuk Kapal Ferry waspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter,’’ jelasnya.

Sedangkan kapal ukuran besar seperti kapal cargo atau kapal pesiar waspadai kecepatan angin lebih dari 27 knot serta ketinggian gelombang lebih dari 4 meter. (ars)

Mataram (Suara NTB) Pada Pemilu tahun 2014 lalu, Partai Nasdem hanya mampu meraih tiga kursi di DPRD NTB. Dengan hanya tiga kursi itu, Nasdem hanyalah kekuatan politik kecil di Udayana. Bahkan tak bisa membuat satu fraksi utuh, sehingga terpaksa menjadi fraksi gabungan.

Tapi, setelah di bawah komando H. Muh. Amin, SH.M.Si pada pemilu 2019 mendatang, Nasdem optimis akan menjelma menjadi satu kekuatan politik besar di perlemen Udayana. Tak tanggung-tanggung, Nasdem menargetkan mengincar posisi pimpinan DPRD NTB. “Wajar kita usung target tinggi, dengan melihat potensi yang ada, sehingga menga-

(Suara NTB/dok)

Dari Hal. 1 Pertama, memastikan NTB menjadi tempat yang aman, nyaman dan kondusif untuk investasi dan business community (komunitas bisnis). “Karena bagaimanapun, pengangguran, kemiskinan masih merupakan hal mendasar dan serius menyapa kita di NTB,” katanya.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mencapai 737.460 orang atau 14,75 persen. Jika dilihat dalam periode September 2017 - Maret 2018, jumlah penduduk miskin di NTB berkurang 10.660 orang atau 0,30 persen.

Selama periode September 2017 - Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1.830 orang. Dari 368.550 orang pada September 2017 menjadi 370.380 orang pada Maret 2018. Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12.490 orang. Dari 379.570 orang pada September 2017 menjadi 367.080 orang pada Maret 2018.

BPS mencatat, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) posisi Februari 2018 sebesar 3,38 persen. Angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 2.459.021 orang. Penduduk bekerja di NTB pada Februari 2018 sebanyak 2.375.811 orang.

Lulusan sekolah tinggi menyumbang angka pengangguran terbanyak di NTB. Masing-masing untuk tingkat pendidikan diploma I,II dan II sebesar 9,13 persen. Dan lulusan perguruan tinggi sebesar 7,55 persen, serta diikuti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5,83 persen pada Februari 2018.

Dr. Zul mengatakan, prioritas kedua adalah memastikan NTB aman dan tenteram bagi para wisatawan atau turis yang ingin menikmati eksotisme daerah ini. Prioritas terakhir, kata Dr. Zul yang tak kalah pentingnya dari dua hal di atas yakni membahagiakan masyarakat NTB. Menurutnya, jangan sampai pemerintah daerah hanya melayani kepentingan komunitas bisnis, investasi maupun wisatawan yang datang ke daerah ini saja. Tetapi yang paling penting bagaimana membuat masyarakat NTB dengan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia semakin banyak yang bahagia di daerahnya sendiri.

Data BPS, Indeks Kebahagiaan NTB 2017 berdasarkan hasil Survei Pengukuran

pa tidak kita tak pasang target tinggi,” kata Amin yang dikonfirmasi Suara NTB, baru-baru ini.

Amin menyampaikan, partainya menargetkan bisa masuk dalam posisi tiga besar di DPRD NTB, sehingga memungkinkan untuk duduk di kursi pimpinan. “Target diberikan langsung kita sama ketua umum,” katanya.

Optimisme tersebut juga disampaikan Ketua Bappilu DPW Nasdem NTB, Ardany Zulfikar. Bahwa pada Pemilu 2019 mendatang, Nasdem akan naik kelas di NTB, dari partai gurem, menjadi partai besar.

Salah satu yang men-

ciptakan optimisme pada Nasdem, yakni dengan bergabungnya sekelompok orang dengan pengaruh dan basis massa yang jelas. Maka perolehan kursi Nasdem dipastikan akan meningkat tajam.

“Karena kali ini kita bersama gerbong kekuatan politik besar,” kata Ardany.

Kekuatan gerbong politik besar yang dimaksud Ardany, yakni para politikus Demokrat, seperti mantan Ketua DPC Demokrat Lotim, M. Syamsul Luthfi, kemudian Ketua DPRD Lotim, Khairul Rizal, dan TGH Hasanain Juaini. Selain itu di kabupaten/kota juga banyak yang masuk Nasdem.

Gerbong kekuatan politik besar yang masuk Nasdem tersebut, semuanya tampil menjadi bacaleg. Sehingga mereka dengan modal kekuatan massa riil yang dimiliki, diprediksikan sebagai caleg jadi. Sehingga nama-nama tersebut, dari sekarang Nasdem telah dapat memastikan diri telah mengunci beberapa kursi wakil rakyat. (ndi)

H. Muh.Amin

Spesialis Pencurian Barang di Jok Motor Diringkus Taliwang (Suara NTB) – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, mengamankan terduga pelaku pencurian di jok motor yang sangat meresahkan. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini tidak lagi bisa berkutik karena saat dia beraksi langsung di tangkap (OTT).

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra, SIK, kepada Media ini, Jumat (27/7) membenarkan adanya pengungkapan terhadap kasus curat tersebut.

Pelaku yang diketahui berinisial, RN (30) warga RT 02/RW 01 Desa Labuhan Lalar, tidak mampu lagi mengelak karena barang bukti (BB) beberapa buah HP berhasil didapatkan dari tangan pelaku ini. Pen-

gungkapan terhadap kasus tersebut juga dilakukan untuk mengatensi kasus kejahatan jalanan jelang Asian Games mendatang.

Kasus ini juga terus menjadi atensi dari pihaknya, karena kasus tersebut sudah semakin marak terjadi di Sumbawa Barat. Sehingga kedepannya, tidak ada lagi kasus kejahatan konvensional yang terjadi. “Saat ini tersangka sudah kita tahan di Mapolres untuk diproses lebih lanjut.

Kita juga akan terus mengatensi kasus kejahatan konvensional di KSB,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat. Menindak lanjuti dari laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan pen-

angkapan. Tersangka ini juga tidak mampu mengelak, karena bukti sudah sangat kuat mengarah ke yang bersangkutan. Sementara modus operandi yang digunakan tersangka ini yakni dengan mengangkat jok motor dan mengambil sejumlah HP di bawah jok tersebut.

Modus tersebut tergolong baru ditemukan, karena rata-rata para pelaku ini hanya mencuri saat barang ini diletakkan didalam tas saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya akibat kasus pencurian ini.

“Baru satu TKP yang baru kita ungkap di Poto Batu.

Kami juga terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini karena potensi lokasi lainnya sangat besar terjadi,” imbuhnya. (ils)

Pemda Kabupaten/Kota Terancam Kena Sanksi Dari Hal. 1 Tahun lalu, sebanyak sembilan Perda tingkat provinsi dan 29 Perda kabupaten/kota dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, Ruslan memastikan untuk perda provinsi yang sudah dicabut atau dibatalkan tersebut sudah dilakukan perbaikan atau revisi. Sementara untuk perda kabupaten/ kota yang sudah dicabut, ada yang sudah melakukan perbaikan. Namun, Ruslan tak menyebutkan jumlah perda yang sudah direvisi di kabupaten/kota.

Sembilan Perda yang dicabut dan beberapa yang sudah diperbaiki antara lain, Perda No. 2 tahun 2010 tentang irigasi. Pembatalnnya karena putusan MK UU No 7 tahun 2011 tentang sumber daya air. Kemudian Perda No. 5 tahun 2010 tentang pengelolaan air tanah.

Perda No. 4 tahun 2012 tentang pertambangan mineral

dan energi. Selanjutnya, Perda No. 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Selain itu, Perda No. 2 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan tera ulang, Perda No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika, Perda No 12 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda No. 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah provinsi NTB. Serta Perda No. 13 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda No. 3 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari pernagkat kerja provinsi NTB. Dan Perda No. 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan.

“Kalau belum direvisi maka tidak boleh diberlakukan. Siapa tahu ada kabupaten/kota yang memberlakukan maka kena sanksi. Sudah kita

lakukan pemantauan, beberapa kali kita rapatkan. Peraturan-peaturan daerah yang sudah dibatalkan, belum ditindaklanjuti supaya segera ditindaklanjuti. Alhamdulillah berangsur-angsur ditindaklanjuti,” ujar Ruslan.

Ruslan mengatakan Pemda kabupaten/kota jangan sampai beralasan tak menindaklanjuti untuk melakukan perbaikan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Mendagri mencabut Perda.

Menurutnya, aturan tersebut tak berlaku surut. “Begitu sudah dibatalkan oleh Mendagri maka dibatalkan, tidak boleh diberlakukan,” tegasnya.

Diketahui, pada tahun lalu, sebanyak 29 Perda di kabupaten/kota juga sudah dicabut atau dibatalkan lewat SK Mendagri dan SK Gubernur. Dari sekian puluh Perda yang dibatalkan di kabupaten/kota, ada yang sudah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. (nas)

Halaman 15

Pendapatan di APBD-P Baru Sebatas Silpa Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) masih terus berupaya maksimal untuk menambah sektor pendapatan di APBD-P tahun 2018. Upaya ini tentu sangat berasalan, karena pendapatan yang sudah dipastikan masuk di APBD -P baru sebatas Silpa dan jumlahnya juga dianggap sangat kecil. Sementara untuk sektor pendapatan lain, baik itu deviden sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan.

“Yang sudah pasti masuk ke APBD-P kita baru Silpa sekitar Rp 83,68 miliar sementara sektor pendapatan lainnya sampai dengan saat ini masih belum jelas. Kendati demikian, kita pastikan tidak akan ada pemangkasan program yang telah ditetapkan karena sudah kita ukur dengan silpa,” ungkap Kepala BPAD KSB melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA kepada Suara NTB, Jumat (27/7) kemarin.

Dikatakannya, memang untuk program kerja yang dipangkas tidak dilakukan, tetapi untuk penambahan program di APBD-P tidak akan kita lakukan. Hal ini tentu sangat beralasan, karena potensi pendapatan yang sudah diukur sangat kecil. Bahkan program di APBD murni harus tetap diupayakan bisa berjalan normal tanpa ada pemangkasan.

Jika tetap dipaksakan untuk penambahan program di APBD-P dikhawatirkan bisa menjadi hutang dan itu tidak baik pada tatanan penyelenggaran Pemerintahan. Kalaupun ada sumber pendapatan lain (Deviden) tetapi itu masih sebatas janji saja. Sementara untuk realisasi terkait hal itu masih belum ada kejelasan.

“Kami sudah ukur semuanya, tidak ada program yang ditambah dan program yang dikurangi. Karena proyeksi kita di APBD-P hanya sekitar Rp1,1 triliun,” sebutnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk menyikapi masalah ini.

Salah satunya, ketika ada program di SKPD yang tidak mampu dilaksanakan maka akan langsung di alihkan untuk program yang lain. Sehingga tidak ada anggaran yang tidak digunakan masing -masing SKPD. Salah satu contoh saja, untuk proses perekrutan CPNS dengan alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp800 juta. Ketika nanti tidak ada pelaksanaan perekrutan, maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk program yang lain. Karena biaya perekrutan CPNS ini tetap ada setiap tahunnya.

“Kita sekarang harus bisa mengencangkan ikat pinggang, karena sektor pendapatan kita sangat kecil. Tapi kami yakin tidak akan ada satupun program yang dipangkas anggarannya sementara untuk penambahan kita perlu hitung juga,” tandasnya. (ils)

TGB Serukan Ulama Tak Boleh Diam Dari Hal. 1 Ia menyadari, apa yang disampaikan tersebut pasti banyak risikonya. TGB mengatakan, dalam situasi seperti sekarang, banyak yang membully. Namun berbagai risiko tersebut harus dihadapi. Jangan sampai para ulama terlambat menyuarakan hal tersebut ketika keadaan sudah tidak baik lagi. ‘’Menurut saya, kita harus suarakan untuk kembali ke hal-hal yang baik. Tugas tokoh agama setahu saya sesuai atribut yang diberikan Allah kepada rasulnya menyebarkan nilai-nilai kasih sayang

dan kedamaian. Perbedaan yang ada sunnatullah. Bukan menjadi sebab saling membenci apalagi menafikan orang atau kelompok yang lain,’’ katanya.

TGB menambahkan, sudah tidak relevan lagi bersuara ketika kondisi Indonesia seperti Syiria dan Afganistan. Yakni daerah yang dilanda konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Untuk itu, tugas semua menyuarakan moderasi Islam untuk menjaga keutuhan sebagai umat dan bangsa. Jika mainstrem pemikiran bukan lagi moderasi Islam maka akan sulit menjaga keutuhan umat dan bangsa. (nas)

Dugaan Pelanggaran RTRW Jalan Cilinaya Bidik Tersangka Dari Hal. 1 Menguatkan indikasi pelanggaran itu, sudah dipanggil juga ahli dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pemeriksaan ahli untuk mencocokkan lanskap lokasi dengan dokumen milik BWS. Ternyata benar, bahwa kawasan itu berstatus aset irigasi, bukan untuk bangunan. ‘’Ahli BWS menyatakan itu merupakan saluran irigasi sekunder. Disebut jaringan irigasi Pamotan dan sampai saat ini terdata sebagai aset irigasi,’’ ungkapnya.

Sehari sebelumnya mereka turun bersama Korwas PPNS Polda NTB, Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB. Didapati fakta sesuai olah TKP, permukaan tanah yang dibatasi Jalan Cilinaya dan tembok sebuah rumah ibadah itu sudah berdiri bertahun tahun.

Tim monitoring Pengendalian Tata Ruang pada Dinas PUPR yang menemukan masalah ini, kemudian melapor ke PPNS. Pengaduan itu kemudian dasar tindak lanjut dan ditemukan fakta tersebut.

‘’Atas laporan itu, kami tindaklanjuti. Kemudian jadi dasar mengeluarka sprint (Surat Perintah) penyelidikan. Kami lakukan observasi dan pemanggilan saksi saksi,’’ tandasnya.

Pihaknya juga mengakui sudah meminta keterangan sejumlah saksi dari pejabat lingkup Kota Mataram.

Mereka yang diklarifikasi sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) HM Syakirin dan Kepala Dinas PUPR Ir. H. Mahmuddin Tura bersama Kabid Aset.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi membenarkan ada pemanggilan dari PPNS Provinsi NTB, terkait pelanggaran bangunan di Cilanaya. Penjelasan detail pelanggaran itu termasuk data rill ada di Bidang Tata Ruang dan Kepala Bidang SDA “PPNS Provinsi sudah mengundang PUPR yang dihadiri Kabid tata ruang dan Kabid SDA,” jawabnya singkat. (ars)

Konferensi Ulama Internasional Fokus Kaji Pemikiran Implementatif Moderasi Islam Dari Hal. 1 Ketua Organisasi Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia yang juga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjelaskan, konferensi ulama internasional ini akan membahas lebih detail terkait dengan pandangan-pandangan ulama ahlisunnah wal jamaah. Baik dari aspek teologis, hukum Islam dan fiqih sosial.

Bagaimana konsep Islam ahlisunnah wal jamaah dalam membangun relasi sosial yang konstruktif, saling mengisi dengan seluruh umat manusia. Bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. ‘’Konferensi tahun ini difokuskan pada mengkaji pemikiran-pemikiran implementatif yang dirumuskan oleh para ulama. Sehingga kita bisa menggunakan pemikiran-pemikiran itu disesuaikan dnegan situasi dan

tantangan kita khususnya di Indonesia,’’ kata Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Supaya pemikiran Islam di Indonesia tetap pada mainstreamnya, yakni moderasi.

Karena di situlah, kata TGB, letak keutuhan umat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konferensi ulama internasional yang dilaksanakan kali kedua ini, TGB mengatakan beberapa ulama berasal dari negara Timur Tengah yang didera konflik berkepanjangan.

Seperti ulama dari Syria dan Irak. Diundangnya ulama dari negara yang didera konflik berkepanjangan itu untuk memberikan pengalaman dan pelajaran. Bahwa sentimensentimen keagamaan yang digunakan untuk hal-hal yang destruktif merupakan sesuatu yang tidak baik.

Jika sentimen keagamaan digunakan untuk hal-hal yang

destruktif maka ujungnya adalah kehancuran. ‘’Beliau adalah saksi hidup tentang pengalaman dan pandangan beliau bahwa semangat beragama itu tak boleh lepas. Dia harus diarahkan untuk sesuatu yang produktif untuk membangun umat, bangsa,” kata TGB yang diapit dua ulama dari Syria dan Irak.

Hasil dari konferensi ulama internasional moderasi Islam ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam menghadapi tahun politik tahun depan bahkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

TGB mengatakan, memenuhi ruang publik dengan ujaran kebencian yang berbasis sentimen keagamaan pasti akan menghancurkan kita semua.

Nilai-nilai agama katanya, wajib ada dalam politik. Artinya, nilai-nilai spiritualitas, keadilan, bermusyawarah dan kesetaraan harus ada dalam politik. Sesuatu yang

tidak boleh ketika menggunakan sentimen keagamaan untuk hal-hal yang bisa membawa kepada sesuatu yang besifat destruktif.

Output dari konferensi ulama internasional tersebut, kata TGB adalah adanya keutuhan gambaran praktik-praktik moderasi Islam dari aspek pemikiran dan konteks hubungan sosial. Dalam konsep moderasi Islam ditegaskan bahwa kesepakatan umat Islam selama tak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu valid dan menjadi amanah untuk dijaga.

TGB menyebut, hilangnya pemahaman moderasi Islam menyebabkan peperangan dan perpecahan. Bahkan, berkembangnya paham Islam yang mengedepankan ekstrimisme, akan berujung pada tindakan terorisme. Pemikiran ahlusunah wal jamaah, melalui pendiri pendiri nya, telah banyak melahirkan

karya yang tidak hanya bermanfaat bagi umat. Namun juga memberikan manfaat besar bagi seluruh elemen bangsa di Indonesia.

Seluruh anak bangsa hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di berbagai negara Islam akhirakhir ini. Yaitu, hilangnya pemikiran Islam moderat, yang di satu sisi tumbuh subur pemikiran ekstrem, menyebabkan negara negara, seperti Syria, Irak, dilanda peperangan yang berkepanjangan.

Karena itu, TGB mengajak seluruh umat, bahkan seluruh elemen bangsa, untuk menjadikan moderasi Islam ini sebagai perekat persatuan, di tengah keberagaman yang berkembang di Indonesia. ‘’Mari kita rapatkan barisan, mari kita kokohkan persaudaraan. Rasanya yang mampu merekatkan itu semua adalah pemikiran washatiyatul Islam,” ajaknya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 28 Juli 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pesan Kamar 3M (Mudah, Murah, Menyenangkan) Hanya di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok tak henti – hentinya mengadakan promo untuk memanjakan para tamu dengan pemberian diskon spesial yang sangat menarik. Diskon diberikan kepada para tamu yang ingin menginap di hotel yang terkenal akan pelayanan ramahnya ini dengan berbagai kemudahan dan penawaran fantastis.

Melihat perkembangan saat ini yang serba canggih dan tentunya tidak terlepas dari peran serta koneksi internet, maka pihak manajemen Golden Palace Hotel Lombok turut serta memberikan kemudahan bagi para pengunjung setia dalam melakukan pemesanan kamar cukup melalui online baik dari Handphone, Laptop, Komputer dan media komunikasi elektronik lainnya. Para tamu dapat langsung melakukan pemesanan kamar melalui website dengan alamat www.goldenpalacelombok.com.

Disediakan pula pelayanan tambahan berbayar dengan harga yang terjangkau untuk memudahkan para tamu yang akan menginap di hotel dengan desain mewah dan elegan ini yaitu transportasi untuk penjemputan maupun pengantaran dari bandara ke hotel dan sebaliknya. “Pemesanan melalui website ini pastinya lebih menguntungkan karena selain lebih mudah dalam melakukan reservasi kamar, harga yang dibayarkan juga lebih rendah dibandingkan penawaran oleh Online Travel Agent,” tutur Subagio selaku FO Manager Golden Palace Hotel Lombok.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.

BPPD Loteng Tak Kunjung Terbentuk

Praya (Suara NTB)Jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah untuk membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), sebagai lembaga yang khusus menaungi promosi pariwisata di daerah ini. Pasalnya, rencana pembentukan BPPD Loteng sudah cukup lama diwacanakan. Namun sampai sekarang rencana tersebut tidak kunjung terealiasi.

Padahal keberadaan BPPD sendiri dipandang cukup strategis dalam membantu pemerintah daerah memajukan pariwisata, melalui promosi. “Sampai sejauh ini kita belum melihat keseriusan dari pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata. Karena untuk sekadar membentuk BPPD saja pemerintah

daerah tidak serius,” ujar Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Jumat (27/7).

Dulu katanya komposisi BPPD Loteng sudah ada. Tinggal dibuatkan SK pembentukannya saja. Tapi sampai sekarang, tidak jelas juntrungannya. Padahal DPRD Loteng sudah siap melakukan intervensi anggaran untuk mendukung kinerja BPPD Loteng memajukan pariwisata.

Tapi bagaimana mau kerja, kalau status kelembagaan saja belum jelas. “Jadi kami minta pemerintah daerah bisa segera ambil sikap.

Kalau mau membentuk BPPD, segera bentuk. Jangan dibiarkan menggantung tanpa ada tindaklanjut yang pasti,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng,

Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., menegaskan kalau pemerintah daerah sangat serius membentuk BPPD. Di mana saat ini pemerintah daerah tengah dalam tahap persiapan untuk menyeleksi siapa saja yang akan mengisi BPPD Loteng nantinya.

Pemkab Loteng dalam hal ini tidak mau sembarangan menempatkan orang di BPPD. Haruslah orang yang berpengalaman di bidang promosi pariwisata. Sekaligus memiliki jaringan yang luas. Sehingga kedepannya, kinerja BPPD Loteng bisa benar-benar maksimal. “(BPPD Loteng) Pasti dibentuk.

Supaya bisa membantu pemerinta daerah memajukan pariwisata. Tapi untuk kesana, tentu butuh proses serta persiapab yang benar-benar matang. Supaya kinerja BPPD Loteng kedepan maksimal,” terangnya.(kir)

Rute Lombok – Denpasar Tambah Penerbangan Praya (Suara NTB)Maskapai NAM Air resmi membuka rute penerbangan Lombok – Denpasar. Sebelumnya NAM Air membuka rute penerbangan Lombok - Bima awal Februari lalu. Dengan begitu, total kini ada empat maskapai yang melayani rute Lombok Denpasar.

Pembukaan rute baru oleh maskapai NAM Air tersebu ditandai dengan penerbangan perdana, Jumat (27/7). “Untuk melayani rute ini NAM Air menggunakan pesawat Boeing 737-500. Dengan kapasitas 120 penumpang,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura

(AP) I Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ngurah Ardhita, Jumat (27/7).

Penerbangan di rute tersebut sementara akan dilayani satu kali hari atau dua pergerakan sehari. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Jika memang kebutuhan penumpang terus meningkat.

Dengan masuknya NAM Air dirute tersebut, maka calon penumpang sekarang punya alternatif penerbangan yang lebih variatif. Mobilitas masyarakat juga bisa lebih cepat.

Baik dari maupun menuju Lombok.

Karena sejauh ini untuk rute Lombok-Denpasar sudah ada delapan

kali penerbangan. Masing-masing oleh Garuda Indonesia, Lion Air serta Wings Air. “Kita berharap dengan bertambahnya rute penerbangan ini bisa meningkatkan jumlah penumpang serta kemudahan untuk penumpang. Baik yang akan menuju Bali maupun menuju Pulau Lombok,” terangnya. Diakuinya, rute LombokDenpasar termasuk rute penerbangan dengan jumlah penumpang cukup besar. Terbukti, penerbangan di rute ini hampir selalu penuh. Bahkan, sering kali calon penumpang tidak kebagian tiket. Lantaran tiket sudah habis dipesan jauh hari sebelum penerbangan.

Dari sisi bandara, pih a k n y a berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satunya dengan menambah dan meningkatan kualitas fasilitas bandara.

Dengan begitu, masyarakat calon penumpang bisa semakin nyaman.

“Peningkatan kualitas layanan kebandarudaraan menjadi fokus kita saat ini,” tegas Ardhita. (kir)

(Suara NTB/cem)

TELANTAR - Lahan di Taman Wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang ditelantarkan investor. Pemkot Mataram mengambil inisiatif untuk mengelola sendiri. Dan, tahun 2019 akan mulai menata kawasan tersebut.

Aset Pemkot di Loang Baloq Telantar Mataram (Suara NTB) Pascapemutusan kontrak kerjasama dengan PT. Mas Murni Sejahtera, karena dinilai wanprestasi, aset Pemkot Mataram berupa lahan seluas 2,4 hektar di Taman Wisata Loang Baloq (TWLB), Kelurahan Tanjung Karang, telantar.

Pemkot Mataram mencoba mengambilalih pengelolaan lahan tersebut. Tahun ini, Pemprov NTB telah membuat detail engineering design (DED) untuk penataan kawasan tersebut. Penataan ini menelan anggaran Rp1,8 miliar. Anggaran tersebut meliputi perbaikan sarana dan prasarana, zona parkir dan penerangan jalan.

“Ini akan paralel yang disesuaikan dengan semangat untuk menciptakan ruang publik,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (27/7). Penataan Taman Wisata Loang Baloq selaras dengan konsep sebelumnya. Sebagai destinasi wisata kata Mohan, tetap memperhatikan kearifan lokal dan wisata religi.

Dikatakan, aset di Loang Baloq sudah banyak mimpi yang dicanangkan. Terutama investor yang akan membangun hotel bintang lima ditambah ruang pertemuan, wisata air dan lain sebagainya. “Tapi semuanya pada kabur semua.

Mereka ndak ada yang serius,” ujarnya.

Pengambilalihan lahan di Loang Baloq kata Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito, karena melihat kunjungan di Loang Baloq semakin tinggi. Mau tidak mau, Pemkot Mataram harus menyiapkan fasilitas bagi wisatawan dalam bentuk penataan infrastruktur. “Anggaran diupayakan di tahun 2019 untuk penataan,” tambah Sekda.

Eko mengakui, investor menawarkan diri mengelola lahan tersebut. Mereka sempat mempresentasikan keinginan memanfaat-

kan lahan itu. Pemkot Mataram akhirnya sempat menunda penganggaran. “Di sini mau dibangun hotel bin-

tang tiga dan empat. Jadi dua hotel bintang mau dibangun, tapi ndak ada realisasi,” terangnya. (cem)