Edisi Sabtu, 28 April 2018 | Internasional Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 28 APRIL 2018

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 49 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Calon Independen hanya Bisa Didikte oleh Rakyat ngunan akan ditentukan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan oleh kehendak yang lain. ‘’Kenyataan banyak pemimpin yang tidak adil sekarang ini. Tapi untung ada calon rakyat yang tidak bisa didikte oleh siapapun, hanya rakyat yang bisa mendiktenya.

Calon rakyat tidak bertanggung jawab, kepada pimpinan parpol, pimpinan organisasi.

Jadi rakyat berbahagialah bisa menikmati kebebasan untuk menentukan arah daerah dan negara ini,’’ katanya, saat bersilaturahmi dengan jamaah di Ponpes Al-Banun, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada,

Lobar, Jumat (27/4).

Lanjut dikatakan calon Independen, Non Partai dan Non Blok ini.

Jika suatu bangsa ingin maju, maka bangsa tersebut harus berdiri di kaki sendiri dalam menentukan arah ke-

bijakan. Menurutnya, kemajuan dan kemandirian, ibarat dua sisi mata uang. Jika ingin maju, maka harus ada kemandirian, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

CALON Gubernur NTB, nomor urut 4, H. Moch. Ali Bin Dachlan yang maju dari jalur Independen, menyebutkan bahwa, banyak pemimpin yang saat ini tidak bisa berbuat adil kepada rakyat. Karena pemimpin tersebut dikendalikan dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain.

Maka dari itulah, dirinya memilih maju lewat jalur independen, yang dicalonkan oleh rakyat. Bukan oleh partai politik. Sebab, jika calon rakyat yang memegang kendali kebijakan, maka arah kebijakan pemba-

Ali BD saat menyalami para santri saat bersilaturahmi ke Ponpes Al-Banun, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (27/4) sore.

Naikkan Anggaran Bantuan untuk Ponpes 10 Kali Lipat Ali BD, calon Gubernur NTB Independen, Non Partai dan Non Blok, bersama sejumlah tuan guru, saat bersilaturahmi di Ponpes Al-Banun, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Lobar.

CALON Gubernur NTB 2018 nomor urut 4, H. Moch. Ali Bin Dachlan, berkomitmen jika dirinya terpilih sebagai Gubernur NTB periode 2018-

2023, akan meningkatkan anggaran bantuan untuk pondok pesantren (Ponpes) di NTB. Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Pemprov Rombak Tim Konsolidasi BPR

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB merombak Tim Konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses merger 8 PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Ketua dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi BPR sebelumnya, yakni Ikhwan dan Mutawalli sudah diganti. ‘’Ini baru turun SK Tim Konsolidasi yang baru,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, M. Nur Aulia, S. STP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/4) siang.

Aulia mengatakan, hanya Ikhwan

dan Mutawalli yang diganti dari Tim Konsolidasi BPR. Karena keduanya sedang menghadapi permasalahan hukum. Tim Konsolidasi BPR yang baru, kata Aulia, sifatnya melanjutkan tugas Tim Konsolidasi sebelumnya.

Saat ini Biro Perekonomian sedang menyusun draf revisi Perda Merger BPR. Substansi-substansi dalam revisi Perda Merger BPR itu tak terlepas dari masukan dari tim konsolidasi. “Timnya baru terbentuk. Tapi tidak mulai dari nol,” katanya.

Mantan Kepala Kantor Penghubung Pemprov NTB di Jakarta ini mengatakan, ada beberapa hal yang cukup substantif yang akan diubah dalam Perda Merger BPR yang lama.

Diantaranya, mengenai pengelolaan BPR. Ada persyaratan-persyaratan

mengenai pengurus BPR, baik direksi maupun komisaris sesuai Permendagri.

Kemudian mengenai dividen juga akan disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Aulia mengatakan, tidak banyak yang diubah dalam revisi Perda Merger BPR tersebut. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan draf usulan revisi Perda BPR itu ke Biro Hukum kurang dari sebulan. “Mudahmudahan di bawah sebulan, kita sudah ajukan ke Biro Hukum,” harapnya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Atensi Kampanye Hitam PILKADA serentak 2018 di NTB kini sedang dalam masa kampanye. Kepolisian mengefektifkan peran cyber troops dalammeng antisipasi kampanye hitam. Sementara politik uang menjadi ranah Bawaslu yang di dalamnya ada Gakkumdu.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Achmat Juri menegaskan, situasi NTB selama rangkaian Pilkada serentak 2018 ini masih terpantau kondusif. Pun demikian dinamika di dunia maya ataupun indikasi politik uang.

Bersambung ke hal 15 Achmat Juri (Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

TAK MEMADAI - Gedung SD 1 Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, sekolah dasar yang berada di kawasan destinasi wisata dunia itu, juga kekurangan ruang belajar. Kepala SD 1 Pulo Moyo, Latif, berharap ada perhatian segera dari pemerintah.

BENDUNGAN Arahmano yang jadi salah satu proyek yang sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Sumbawa. Jika proyek ini jadi salah satu dampingan TP4D, penyelidikannya akan tetap berjalan. ‘’Kalau didampingi TP4D saya belum tahu. Tapi sampai sekarang setahu saya tidak ada. Maka penyelidikan jalan terus,’’ kata Kajari Sumbawa, Paryono SH., MH kemarin.

Beberapa waktu lalu tim Intelijen Kejari Sumbawa sudah turun Bersambung ke hal 15

Sukses Jadi Tuan Rumah

Mori Hanafi Siap Tumbuhkan Ekonomi NTB Sekda NTB Jabat Sekjen DPP Forsesdasi Mataram (Suara NTB) – Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, H. Mori Hanafi menyatakan siap untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini disampaikan secara langsung pada acara deklarasi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa NTB mendukung Ahyar Mori di Lapangan Lawata, Kota

Mataram, Rabu, 25 April 2018.

Mori mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melebihi ratarata nasional. Meski demikian, hal tersebut meninggalkan beberapa persoalan yang harus cepat diselesaikan.

Bersambung ke hal 15

Prayono (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI -Suasana deklarasi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa NTB mendukung Ahyar - Mori di Lapangan Lawata, Kota Mataram, Rabu (25/4).

Giri Menang (Suara NTB) – NTB sukses menjadi tuan rumah Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2018.

Dalam Munas III Forsesdasi kali ini, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dipercaya menjadi Sekjen Forsesdasi periode 2018-2021.

Sementara Ketua Umum DPP Forsesdasi 2018 – 2021 dijabat Sekda Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar.

Ketua Umum DPP Forsesdasi, Nasrun Umar memuji pelaksanaan Rakornas dan Munas III Forsesdas yang dilaksanakan sejak 25 – 27 April 2018 di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat (Lobar). Ia melihat tuan rumah sangat luar biasa mempersiapkan kegiatan ini sehingga berjalan meriah dan sukses. ‘’Saya lihat Pak Sekda NTB luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya.

Bersambung ke hal 15

Sekjen DPP Forsesdasi yang juga Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti memberikan cinderamata kepada Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo pada penutupan Rakornas dan Munas III Forsesdasi 2018 di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat.

(Suara NTB/nas)

Penyelidikan Jalan Terus

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo melantik pengurus DPP Forsesdasi periode 2018-2018.

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Turunkan Tim Kantor Lurah Kekalik Direnovasi UNTUK lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sejak awal April ini kelurahan Kekalik sudah mulai melakukan renovasi kantor. Seperti yang dikatakan Sekretaris Lurah Kekalik, H.Mustaal, Jumat (27/4), pembangunan dilakukan oleh Dinas PU yang dananya berasal dari dana reses Dewan. “Kita hanya tinggal terima jadi saja, tinggal lihat pembangunannya jadi,” terangnya saat ditemui Suara NTB. Renovasi kantor lurah, terangnya, dilakukan secara menyeluruh terutama meninggikan ukuran gedung yang selama ini cuk(Suara NTB/uul) up rendah. Sehingga saat H.Mustaal hujan besar terjadi, tidak jarang kantor lurah terendam seperti kejadian beberapa waktu lalu. “Kemarin sempat kantor tergenang hampir setengah meter, makanya kalau kantor ini ditinggikan, kan Insya Allah tidak akan tergenang lagi,” kata Mustaal.

Selain itu, bangunan kantor lurah yang terbagi menjadi dua gedung yang dirasa kurang efektif dalam melayani masyarakat.

Ia menerangkan ruangan kantor lurah yang terpisah dengan ruang administratif menjadikan masyarakat harus bolak-balik meski jaraknya tidak terlalu jauh. “Apalagi ruangan lurah agak masuk ke dalam, jadinya lumayan menyulitkan juga,” imbuhnya. Tetapi, bangunan kantor lurah ke depannya akan dibuat satu gedung yang tentunya memudahkan pelayanan.

Nantinya bangunan ruang administrasi yang lama, kata Mustaal, akan diratakan karena direncanakan akan menjadi area parkir. “Juga akan dibuatkan taman, begitu rencananya terus pagarnya juga akan ditinggikan. Kita lihat besok saja gimana jadinya,” terangnya. Bangunan kantor lurah yang baru juga, imbuhnya, akan dilengkapi aula dengan ukuran yang lebih kecil.

“Kalau untuk menampung jumlah banyak, kan sudah ada gedung serbaguna di belakang kantor,” tukasnya. Ia berharap dengan bangunan baru nanti pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan bisa membuat mereka serta pegawai kelurahan betah berkunjung. (uul)

Identifikasi Penyebab Lambannya Penurunan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menurunkan tim untuk mengidentifikasi penyebab melambannya penurunan angka kemiskinan di Mataram. Pada periode 2017, Pemkot Mataram hanya mampu menurunkan 0,65 persen dari total 9,80 persen penduduk miskin.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengatakan, data by name by addres penduduk miskin akan dicek. Apa masalahnya sehingga sulit keluar dari angka kemiskinan. Identifikasi ini membutuhkan kerjasama bersama dengan instansi teknis lainnya. “Kita kerja bareng melakukan pengecekan.

Sudah ada 60 orang yang siapkan untuk turun lapangan,” kata Amir, Jumat (27/4).

Statistik penurunan angka

kemiskinan sejak 2011 – 2016.

Di tahun 2011 jumlah penduduk miskin 53.736 jiwa atau 13,81 persen. Mengalami penurunan di 2012 menjadi 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Selanjutnya, di 2013 berkurang jadi 46.674 jiwa atau 10,75 persen.

Tahun 2014 sebanyak 46.673 jiwa atau 10,53 persen. Pada posisi 2015, penduduk miskin di Mataram 46.670 jiwa atau 10,45 persen. Dan, di 2016, penduduk miskin 9,80 persen atau 44.810 jiwa.

Identifikasi lapangan oleh tim juga akan merumuskan langkah atau kebijakan strategis yang akan diambil pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kawasan perkotaan. Amir memiliki keyakinan bahwa peluang angka kemiskinan di Mataram akan turun, melihat pertumbuhan investasi dan ekonomi meningkat. Termasuk, pendapatan perkapita masyarakat semakin tinggi.

“Di samping itu, kita juga

mencari formulasi tepat,” tambahnya.

Dari sisi kebijakan penganggaran, Pemkot Mataram tetap konsisten meningkatkan volume anggaran pengentasan kemisknan. Tahun 2017 lalu, anggaran pengentasan kemiskinan disebar di OPD mencapai Rp 196 miliar. Di samping itu, Pemprov NTB juga menargetkan penyedian anggaran Rp 25 miliar pada APBD. Kepala Bappeda menambahkan, menurunkan angka kemiskinan pada posisi satu digit bukan perkara mudah.

Karakter kemiskinan di perkotaan berbeda dengan kabupaten. Sisa penduduk miskin di Mataram mencapai 43 ribu lebih adalah keraknya saja. Ini

yang nanti dicarikan formulasi tepat agar masyarakat keluar dari angka kemiskinan.

Amir sering berdiskusi dengan Badan Pusat Statitik (BPS). Lembaga resmi diakui negara mengeluarkan angka kemiskinan diminta menjelaskan detail persoalan di masyarakat. Dengan begitu akan lebih mudah mengidentifikasi dan mencari tahu akar permasalahan sebenarnya.

Ditambahkan, kebijakan strategis di 2019 diprioritaskan pada lima substansi pengentasan kemiskinan. Di antaranya, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta infrastruktur. (cem)

Zonasi Sulit Diberlakukan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menganggap pembagian zona dalam PPDB di Kota Mataram merupakan kebijakan yang cukup bagus. Ia melihat sistem zonasi ini agar tidak terjadi penumpukan siswa di salah satu sekolah. ‘’Tapi kadang kala agak sulit kita berlakukan seperti itu walaupun memang telah ditetapkan yang boleh masuk hanya ini,’’ katanya menjawab Suara NTB usai memimpin rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Jumat (27/4).

Untuk itu, untuk menjamin terlaksanakan PPDB (Suara NTB/dok) dengan sistem zonasi ini, H. Muhtar lanjutnya, perlu adanya ketegasan. ‘’Apakah ini bisa berlaku maksimal, silakan saja OPD terkait lebih mendalami itu,’’ cetusnya. Muhtar mempertanyakan dasar yang digunakan dalam menentukan zonasi sekolah.

Seperti diketahui Dinas Pendidikan membagi dua zona untuk PPDB tahun ini. Yakni zona utara dan selatan.

Sebelum dilakukan pembagian zona, lanjut Muhtar, seharusnya ada kajian yang mendasari hal itu. ‘’Kalau mengambil utara selatan, pertimbangannya apa. Terus kalau mengambil timur barat, juga pertimbangannya apa,’’ tanya politisi Gerindra ini. Muhtar justru lebih setuju kalau PPDB memberlakukan empat zonasi, yakni zona timur, barat, utara dan selatan. ‘’Karena, luas wilayah kita (Mataram, red) ini kayaknya lebih memanjang ke timur,’’ sebutnya. Kemudian, posisi sekolahsekolah di Mataram kebanyakan ada di wilayah tengah. ‘’Lalu kalau mau ambil zonasi utara – selatan, kurang bijak juga,’’ ungkapnya. Apalagi, sekolah-sekolah yang berada di wilayah tengah selalu menjadi incaran calon siswa.

Untuk itu, pembagian zona harus mempertimbangkan jumlah sekolah di tiap zona dan juga jumlah calon siswa di masing-masing zona. Namun demikian, pembagian tiap zona harus jelas batas-batasnya. ‘’Kalau hanya berdasarkan utara selatan, susah juga,’’ sesalnya. Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini mencontohkan sekolah-sekolah yang ada di zona utara banyak diisi oleh siswa yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat.

Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini sependapat dengan PGRI Kota Mataram yang meminta Disdik Kota Mataram lebih jeli dalam menetapkan zona. ‘’Ya saya lebih setuju seperti itu, karena nanti yang dikejar SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram,’’ demikian Muhtar. (fit)

(Suara NTB/cem)

BAKAR JERAMI - Petani di lingkar selatan membakar jerami setelah panen, Jumat (27/4). Aktivitas ini dinilai menjadi sesuatu yang biasa, padahal dampaknya sangat tidak baik untuk kualitas udara di Kota Mataram, bahkan menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Minim, Pengembang Serahkan Fasilitas Umum ke Pemerintah Mataram (Suara NTB) Kesadaran penyerahan fasilitas umum (fasum) dan khusus oleh pengembang perumahan ke pemerintah di Mataram, masih minim. Hal ini sering memicu konflik antarpengembang dan warga. Selain kualitas tak memadai, juga pemerintah tak bisa mengintervensi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura, Jumat (27/ 4) menjelaskan, selama ini kendala dihadapi pemerintah minimnya kesadaran pengembang menyerahkan fasilitas umum dan khususnya ke pemerintah.

Sesuai aturan dalam tempo dua tahun, mereka harus menyerahkan ke pemerintah.

Ketidakjelasan pengelolaan fasum dan fasos tersebut menurut dia, pemerintah tidak bisa mengintervensi. Misalnya, keru-

sakan jalan, drainase dan lain sebagainya. “Bagaimana mau diperbaiki sementara statusnya masih milik pengembang,” kata Mahmuddin.

Konflik antara pengembang dan warga sering terjadi.

Ini dipicu penyediaan fasilitas umum dan khusus tak memadai. Seperti di Lingkungan Ansor dan Perumahan Babakan. Warga mengeluhkan fasilitas yang tidak disediakan oleh pengembang.

Pengembang yang nakal justru menjual fasum dan fasosnya kembali. Permasalahan ini sudah dirumuskan dan koordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kita mau atur satu tahun pasca pembangunan fasum dan fasosnya harus diserahkan ke pemerintah. Polanya

pengembang menandatangani surat pernyataan menyerahkan fasum - fasos setelah setahun membangun. Ini ditembuskan ke BPN,” ujarnya.

Kasus di lingkungan Ansor tak

bisa diintervensi. Dia sudah mengecek ke lapangan dan meminta pengembang menyerahkan administrasi pelimpahan fasum dan fasos. Sejauh ini, pengembang belum menyerah-

PPDB di Mataram Gunakan Sistem Zonasi PKL di Taman Malomba

Pemkot Mataram Atensi Mangkraknya Sumur Bor Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana belum menerima laporan kepastian penyebab empat sumur bor yang mangkrak. Hal ini akan menjadi atensi untuk dilakukan pengecekan langsung. “Coba nanti saya cek langsung apa penyebabnya,” kata Mohan, Jumat (27/4).

Menurutnya, sumur bor itu perlu difungsikan kembali.

Selama ini, cukup efektif dimanfaatkan oleh warga. Kalaupun ada masalah,dia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan penyebabnya.

Sumur bor di Lingkungan Pakendelan diketahui kualitas airnya tidak baik. Wilayah itu merupakan kawasan persawahan. Ini juga akan dicek penyebab kualitas airnya kurang baik. “Apakah sumurnya kurang dalam, mesinnya ada masalah akan di atensi,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan proyek sumur bor ini tidak bisa begitu saja diserahkan pengelolaannya ke masyarakat. Seharusnya, ada pendampingan. Pasca rampung dibuat harus dikontrol dan supervisi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

Sumur bor dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 - 2014. Proyek ini dibangun melalui program aspirasi nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Di antaranya, sumur bor di Lingkungan Pakendelan, Batu Mediri, Pagutan dan Monjok.

Di Lingkungan Pakendelan sejak dibangun 2014, masyarakat tidak pernah menikmati keberadaan subur tersebut. Kualitas air dinilai sebagai penyebab. Saat ini, mesinnya telah rusak.

Berbeda halnya di Batu Mediri. Proyek sumur bor dibangun berdekatan sawah sempat dinikmati warga. Tak lama beroperasi, sumur itu tak lagi bisa dinikmati oleh warga. (cem)

(Suara NTB/cem)

FASILITAS UMUM - Fasilitas umum dan fasilitas khusus di lingkungan Ansor ini menjadi persoalan antarwarga dan pengembang.

Sejak 10 tahun dibangun pengelolaannya belum diserahkan ke pemerintah. Sementara, kerusakan jalan dan drainase tak bisa diintervensi karena berstatus milik pengembang.

kan sehingga tidak bisa diproses.

Penegasan terhadap persyaratan perizinan pembangunan perumahan disampaikan Sekretaris DPMPTSP, Bambang J.W. Dia mengatakan, jika izin sudah terbit berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 maupun Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW. Bahwa, tugas pembinaan ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis.

Berbeda halnya jika pengajuan baru. Dimungkinkan dilakukan MoU antara Pemda dengan pengembang untuk melakukan penyerahan fasum - fasos pasca setahun membangun. “Di sini kan hanya fungsi pelayanan,” tandasnya. Langkah ini tidak semudah dibayangkan. Harus dibicarakan dengan stakeholder terkait. Termasuk dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan lain sebagainya. (cem)

(Suara NTB/cem)

TUNGGU JEMPUTAN - Sejumlah siswa di Jalan Pejanggik tengah menunggu jemputan. Pemkot Mataram akan menerapkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ini dimaksudkan untuk pemerataan siswa di sekolah di kawasan pinggiran.

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai tahun ajaran baru ini. Hal itu dimaksudkan agar sebaran siswa merata di enam kecamatan.

Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjelaskan, PPDB di tingkat SD - SMP ada pembagian per kecamatan.

Kebijakan ini untuk memastikan anak yang tinggal di lingkungan terdekat bisa tertampung. Jika secara keseluruhan terpenuhi porsi berikutnya diberikan dari siswa luar.

“Diprioritaskan anak - anak sekitar wilayah itu biar fair,”

kata Mohan, Jumat (27/4).

Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram menegaskan, masyarakat diminta tidak memiliki anggapan bahwa satu kawasan jadi sekolah favorit. Pemkot telah berupaya bahwa sebaran dari segi kualitas mulai semakin kompetitif.

Kepala sekolah ditempatkan di kawasan pinggiran dimaksimalkan fasilitas pendukung supaya tidak ada kesan itu sekolah favorit menumpuk di kawasan itu saja.

“Kalau itu (SMPN 1 dan 2) kan sudah letaknya di sana dari dulu,” katanya. Pada penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya diakui Mo-

han, ada saja orangtua yang protes. Protes ini tetap dijadikan pengalaman. Kekurangan - kekurangan akan dibenahi untuk menghindari peluang protes orangtua siswa.

Bagaimana dengan kebijakan BL? Sistem bina lingkungan selama ada dasar hukumnya akan tetap dilakukan. “Iya, tetap kita pakai sepanjang aturannya masih ada,” tambahnya.

Pemkot Mataram posisi dilematis dengan kekurangan guru SD dan SMP. Kekurangan mencapai 500 guru. Ini secara bertahap akan diisi melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Bahkan, selalu jadi prioritas setiap pembukaan CPNS. Untuk PPDB tahun ini, DPRD akan mengikuti kebijakan Pemkot Mataram. Politisi Lingkar Selatan akan mengawasi menjadi titik kelemahan dan akan diperbaiki.

“Kami tidak akan berubah sesuai disampaikan bapak Walikota tadi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep. Evaluasi dan perbaikan akan diberikan Dewan setelah PPDB berjalan. Politisi Golkar akan melihat kuota di masing - masing kecamatan apakah terpenuhi atau tidak. Pun terjadi kekurangan diminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengambil kebijakan. (cem)

Belum Direlokasi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dan TNI Angkatan Laut, masih memiliki pekerjaan rumah. Pascapemasangan panser dan segera rampungnya monumen bahari, aktifitas pedagang kali lima semakin padat. Pasalnya, 43 pedagang di Taman Malomba belum juga direlokasi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam membenarkan aktivitas PKL di Taman Malomba masih ada terutama pada malam hari. Dalam waktu dekat ini, mereka akan direlokasi ke dalam sambil menunggu kepastian dari TNI AL. “Kita masih menunggu apakah sebelum atau sesudah MNEK mereka dipindah. Kita serahkan ke TNI AL,” kata Kemal, Jumat (27/4).

Pedagang di Taman Malomba sesuai hasil pendataan Dinas Perdagangan sekitar 43 pedagang. Mereka akan diarahkan berjualan ke bagian dalam, sehingga tidak boleh ada lagi pedagang berjualan di pinggir jalan.

Kebiasaan selama ini, pedagang mengejar pengunjung berkumpul. Konsep di Taman Malomba akan diubah. Tidak ada lagi trotoar, cansting dinaikan 50 cm dan dibuatkan pagar.

“Kalau masih trotoar pengunjung akan naik. Masyarakat ting-

gal duduk di lapangan. Makanan yang dipesan diantarkan pedagang,” katanya. Lapak disediakan nanti konsepnya bongkar pasang seperti di Malioboro.

Usai berjualan, pedagang membersihkan barang mereka.

Kemal menambahkan, Taman Malomba dan di Rembiga menjadi kawasan khusus.

Artinya, pengawasan secara langsung jadi tanggungjawab TNI AL dan TNI AU. “Pengawasan kita serahkan langsung ke Angkatan Laut,” jawabnya.

Kepastian relokasi pedagang belum berani disampaikan oleh Kemal. Sebab, kewenangannya menjadi urusan Dinas Perdagangan. Dikonfirmasi terpisah, Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan mengenai relokasi pedagang di Taman Malomba.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram menjadi tuan rumah kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018. Kegiatan yang berlangsung 4 - 9 Mei akan dihadiri oleh 37 negara. TNI AL bekerjasama dengan Pemkot Mataram dan Dispar NTB, Kamis (26/4) telah memasang monumen panser dan monumen bahari di Taman Malomba. Ini diharapkan bisa menjadi ikon wisata baru bagi masyarakat. (cem)

SUARA NTB

Sabtu, 28 April 2018

Halaman 3

DPRD Kota Mataram Bentuk 4 Pansus, Bahas Raperda yang Diajukan Walikota Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Jumat (27/4) kemarin, membentuk 4 Pansus (Panitia Khusus) dalam rangka mendalami pembahasan empat buah paket raperda yang diajukan Walikota Mataram, Senin (23/4) lalu. Pembentukan empat pansus ini diumumkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH. Sebelum mengumumkan pembentukan Pansus, pimpinan rapat, memberi kesempatan kepada Plt. Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksifraksi yang juga telah disampaikan Rabu (25/4).

Plt Walikota dalam kesempatan itu menyampaikan, terkait harapan-harapan Fraksi Partai Golkar terhadap 4 Raperda dimaksud, Plt walikota menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinginya atas penerimaan terhadap pengajuan Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Terkait dengan tanggapan/ pertanyaan Fraksi Partai Gerindra mengenai pedoman pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh RSUD Kota Mataram, selama ini sudah diatur lebih dahulu dengan Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan, tertuang kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB XV Pen-

gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Terkait efektivitas pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan beberapa manfaat yang diperoleh dari transaksi non tunai itu, antara lain, menghemat pengeluaran Negara, mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi illegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman; mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas; penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diidentifikasi; mendukung implementasi Akrual Basis; dan kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatatan.

Berkaitan dengan moratorium izin pasar modern sebagaimana pertanyaan Fraksi Demokrat, bahwa tahun 2017 telah dilakukan moratorium pengurusan izin pendirian toko modern dan melaksanakan kajian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mataram, tentang kapasitas ekonomi masyarakat terkait keberadaan pasar modern di Kota Mataram. Dari hasil kajian tersebut direkomendasikan bahwa penambahan Pasar Modern diprioritaskan pada ruas jalan utama yang memiliki sebaran yang relatif sedikit dan mampu menciptakan peluang secara ekonomi, serta member perhatian khusus pada lokasi yang berbatasan dengan Kabupaten lain untuk menjaga perputaran uang di Kota Mataram.

Terhadap pemandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pada prinsipnya me-

miliki pandangan dan penilaian yang sama terhadap materi Paket Raperda yang diajukan oleh Eksekutif, hal ini merupakan salah bentuk harmonisasi pemikiran antara Eksekutif dan Legislatif dalam membangun Kota Mataram yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. ‘’Terhadap pemandangan Fraksi Keadilan, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas penerimaan Keempat Raperda yang diajukan oleh Eksekutif. Hal ini positif dalam memberi dukungan nyata untuk penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah,’’ demikian Mohan. ‘’Melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Fraksi Gerakan Nurani Bangsa yang telah menerima dan menyetujui pengajuan paket Raperda yang telah diajukan untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Komitmen bersama dalam membangun Kota Mataram tercinta hendaknya terus kita jaga dan pelihara. Semoga semua usaha dan ikhtiar itu dapat kita wujudkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,’’ pungkasnya. (fit/*)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., memimpin rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, sekaligus pembentukan empat pansus, Jumat (27/4).

Plt.Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

Pansus Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perizinan

Pansus Pembahasan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketua : I Gde Sudiarta Wakil Ketua : Parhan, SH Anggota-anggota : 1. Ali Aswandi 2. Zaitun, SH 3. Abdul Rachman, SH 4. Fuad Sofian Bamasaq, SH 5. H. Ibrahim Azhar 6. HM. Ehlas, SH., MH 7. Hj. Kartini Irwarni, SPd 8. Rangga Danu Meinaga A, SH. MH

Pansus Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah Ketua : Drs. I Ketut Sugiarta Wakil Ketua : Ismul Hidayat Anggota-anggota : 1. Bq. Ika Febriyanti, SH., MH 2. Muhtar 3. I Gede Wiska, SPt 4. M. Halabi, S.Ag 5. Hj. Dian Rachmawati, S.Sos 6. Syamsul Bahri, SH

ECENG GONDOK Lautan eceng gondok memenuhi bendungan Batu Jai Lombok Tengah.

Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan untuk kerajinan.

Sayangnya, pemerintah daerah dan masyarakat belum kreatif.

Biaya Umrah Naik hingga 20 Persen Mataram (Suara NTB) Biaya umrah mengalami kenaikan akibat efek menguatnya harga dolar Amerika terhadap rupiah yang terus merangkak naik. Harga perdolar saat ini nyaris menembus Rp 14.000.

Para pelaksana penyedia jas travel dan umrah menyebut, akibat menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah. Dalam sejak tiga hari terakhir, ongkos umrah praktis mengalami kenaikan. Kisarannya antara 10 per-

sen dan 20 persen bagi fasilitas pelayanan yang lebih berkelas.

Kenaikan biaya umrah ini tidak berlaku bagi calon jemaah yang telah mendaftar sejak sebelum menguatnya dolar Amerika.

“Kalau travel yang sudah blocking save, yang lumsum hotelnya sudah dipesan. Tidak masalah,” kata Muzanni, Operasional Cabang PT. Toyyib Karya Utama kepada Suara NTB, Jumat (27/4) kemarin.

Yang terkena dampaknya adalah calon jemaah baru yang akan mendaftar. Harus mengikuti irama melemahnya nilai tukar rupiah. Kenaikan pembiayaan umrah ini lebih kepada pembiayaan biaya transportasi dari pesawat dan pelayanan tour selama kunjungan ibadah umrah. Ditambah, kenaikan harga pesanan hotel tempat tinggal jemaah.

Muzanni menyebut kenaikan antara 10 persen sampai 20 persen biaya umrah ini, dirupiahkan menjadi Rp 28 juta.

Dari sebelumnya biayanya antara Rp 24 juta hingga Rp 25 juta.

“Nah kenaikan ini sudah sejak tiga hari yang lalu, setelah nilai dolar

Krisis, Regenerasi Gerakan Koperasi Mataram (Suara NTB) Sembilan dari 14 indikator pembangunan perkoperasian di NTB mengalami kemunduran. Krisis regenerasi gerakan koperasi sedang terjadi. Apalagi pembelajaran tentang perkoperasian belakangan makin terabaikan.

UU 1945 Pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut. Koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap self helping, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan sendiri. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli Indonesia, dan koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Data 2017 yang direkam oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menunjukkan, delapan dari 14 keragaan koperasi tahun 2015-2016 menunjukkan tanda negatif. Diantaranya, jumlah anggota tumbuh minus, pelaksanaan Rapat Akhir Tahun (RAT) juga tumbuh minus, koperasi tidak aktif bergerak minus (baik). Lalu manajer, karyawan juga tumbuh negatif. Demikian juga sokongan modal luar, volume usaha, serta aset mengalami pertumbuhan negatif.

Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak tak memungkiri fenomena ini. Saat ini fungsi pendidikan koperasi dianggap sangat lemah.

Padahal, yang menjadi urat nadi pemahaman koperasi adalah pendidikan koperasi. Karena itulah, Dekopinwil Provinsi NTB menggalakkan pen-

(Suara NTB/bul)

Mahmud Razak didikan anggota koperasi, dan membuat database. Tetapi tak mendapat respon dari pemerintah daerah.

“Sudah 2-3 tahun ini tidak ada pendidikan anggota koperasi yang intens,” jelas Mahmud Razak pada Suara NTB, Jumat (27/4) kemarin.

Pemerintah menggelontorkan anggaran, baik dari APBD maupun APBN untuk mendukung perkembangan koperasi. Hanya saja yang dilakukan sifatnya pelatihan peningkatan profesiolisme. Bukan fokus pada pembentukan karakter.

Lantas bagaimana dengan ekonomi kerakyatan jika gerakan koperasi? Ketua Dekopinwil NTB ini menyebut, secara global pemahaman ekonomi koperasi, ekonomi pancasila kabur. Kondisinya saat ini, koperasi diserahkan pada mekanisme, investasi terbuka mendorong masuknya kapitalis.

Ia mengkritik kebijakan perkoperasian yang hanya fokus pada orientasi profesionalisme yang tidak sejalan dengan pendidikan karakter tentang perkoperasian. Dekopinwil katanya membuka diri untuk mendukung pemerintah melatih tentang dasar-dasar perkoperasian.(bul)

Ketua : Drs. HM. Zaini Wakil Ketua : Drs. HM. Noer Ibrahim Anggota-anggota : 1. Abdul Malik, S.Sos 2. Herman, AMd 3. I Nyoman Yogantara 4. H. Saipul Wardi, SP 5. Akhmad Azhary Ma’aruf 6. Misban Ratmaji, SE

hampir Rp 14.000,” jelasnya.

PT. Toyyib Karya Utama untuk cabang Mataram dalam sebulan memberangkatkan puluhan calon jemaah. Kenaikan biaya beribadah ke Baitullah ini biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh para calon yang telah kuat niatnya untuk berangkat ke tanah suci. Karena itu, meski agak khawatir, jasa ini menurutnya masih cukup laku.

Ditempat terpisah, Ricky Hartono, Agen PT. Buana Sentosa Umrah menyebut pergerakan harga dolar Amerika terhadap rupiah berpengaruh langsung pada biaya perjalanan umrah. Hanya saja, yang menarik, calon jemaah tak memperhatikan soal itu.

Saat ini biaya umrah sudah mencapai Rp 28 juta. Besar kecilnya biaya ini dipengaruhi langsung oleh kurs. Seluruh pembayaran dilakukan menggunakan dolar (di luar Indonesia).

“Untungnya, calon-calon ini biasanya sudah siap sejak jauhjauh hari. Jadi tak terlalu brpengaruh bagi penyedia jasa,” demikian Ricky. (bul)

Pansus Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Ketua : Drs. HM. Husni Thamrin, MPd Wakil Ketua : Hj. Bq. Mirdiati Anggota-anggota : 1. TGH. Mujiburrahman 2. H. Muhir, S.Kep 3. L. Suriadi, SE 4. I Wayan Wardana, SH 5. TGH. Ahmad Madani, S.Sos 6. IGB Hari Sudana Putra, SE 7. Sang Ketut Deresta 8. HM. Faesal 9. H. Azhar Ansori

Antisipasi Dampak Spiral Lonjakan Dolar Mataram (Suara NTB) Harga dolar terhadap rupiah berdasarkan kurs terakhir menembus Rp 13.879. Antisipasi penting dilakukan terhadap dampak spiralnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, dampaknya terutama kepada yang berkaitan dengan ekspor impor. Barangbarang kebutuhan yang didatangkan dari luar negeri akan otomatis akan mengalami kenaikan harga. Artinya, ketika ketergantungan masyarakat sudah cukup tinggi terhadap produkproduk impor, dikhawatirkan inflasi akan bergerak naik.

Jika penguatan nilai dolar terhadap rupiah akan berlangsung lama. Otomatis akan mempengaruhi ekonomi mikro, kata Endang.

Dampak spiral yang ia maksudkan, ketika harga-harga kebutuhan akan mengalami kenaikan. Dengan tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat, otomatis akan berdampak pada daya beli. Inflasi juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan ± 7 persen tanpa tambang dan kemiskinan.

Tahun 2018 ini pemerintah daerah menargetkan inflasi berada pada kisaran 3 – 5 persen. Ketika harga dolar naik, target ini bisa saja dipengaruhi.

Penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah ini, bersamaan dengan datangnya bulan puasa dan Idul Fitri. Kebutuhan masyarakat biasanya tinggi.

Karena itu, antisipasi pergerakan inflasi. Sebab garis kemiskinan juga sangat dipengaruhi inflasi.

Karena itu, penting kontrol kuat Tim Pengendali Inflasi Daerah. Demikian juga dengan Satgas Pangan. Apalagi sebagian besar garis kemiskinan dipengaruhi kelompok makanan.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE, M.BA mengemukakan, dalam beber-

apa waktu terakhir, rupiah terus tertekan oleh dolar Amerika walau Bank Indonesia terus mencoba menahan dengan intervensi pasar menggunakan cadangan devisa. Hampir seluruh asumsi makro dan target penerimaan pun menurutnya pasti meleset. Defisit pasti melebar, beban subsidi bertambah, target pembangunanpun akan susah dicapai.

Bagi daerah, kata Politisi Senayan Partai Gerindra ini, yang harus disikapi oleh NTB adalah bagaimana menjadikan momentum ini untuk memperkuat promosi sektor pariwisata, industri kreatif dan kerajinan yang berorientasi pasar lokal dan ekspor, produk pangan dan makanan serta perdagangan harus digenjot.

NTB menurutnya memiliki potensi pariwisata terbaik di Indonesia, penghasil pangan nasional seperti beras, jagung, daging, rumput laut, cabe, bawang, garam dan sebagainya. (bul)

H. Willgo Zainar (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pencairan Dana BOS Ditargetkan Naik Kelas PENGADILANAgama (PA) Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan di tahun 2018 ini naik kelas menjadi PA kelas 1A dari sebelumnya kelas 1B. Untuk itu, saat ini pembenahan terus dilakukan untuk segera tim penilai turun melakukan penilaian.

Dikonfirmasi, Jumat (27/4), Humas Pengadilan Agama (PA) Selong, Drs. Hamzanwadi, menjelaskan, dalam akreditasi kenaikan kelas itu. Ada beberapa standar akreditasi pelayanan nasional yang diperhatikan. Salah satunya (Suara NTB/yon) pemberian yang terbaik terHamzanwadi hadap masyarakat. Artinya, seluruh komponen harus dilayani oleh pengadilan dan harus terpenuhi.

Misalnya perkara yang didaftar dalam para pencari keadilan dalam SOP lima menit sudah dapat nomor urut sudah didapatkan. Itulah salah satu komponen yang dinilai oleh tim untuk kenaikan kelas dari kelas IB menjadi kelas IA. Untuk Saat ini, lanjutnya, pihaknya sedang pengumpulan data terkait segala persyaratan dalam pengusulan kenaikan kelas.

“Sudah diusulkan, sehingga nanti pengadilan agama tinggi akan turun melakukan assessment. Pelayanan akan ditingkatkan menjadi baik dan diusulkan karena pelayanan itu menjadi salah satu persyaratan,” terangnya.

Hamzanwadi menambahkan, PA Selong mengusulkan kenaikan kelas tersebut dan Jumat kemarin merupakan hari terakhir pengumpulan data. Sehingga dari Pengadilan Tinggi Agama juga akan turun melakukan assessment terkait laporan yang masuk apakah sesuai atau tidak dari data-data yang diusulkan untuk selanjutnya diteruskan ke Jakarta. “Yang dinilai secara menyeluruh mulai dari sarana prasarana, SDM dan sejumlah komponen lainnya,”sebutnya. (yon)

Pemeriksaan Ulang Kasus Tipikor Pusuk Sembalun Masih Berjalan Selong (Suara NTB) Pemeriksaan ulang terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun hingga saat ini masih berjalan. Pemeriksaan ulang oleh aparat kepolisian itu diagendakan terhadap semua pihak-pihak terkait dalam pengerjaan proyek tersebut mulai dari KPA, PPK, ULP hingga para pekerja.

“Pemeriksaan masih berjalan, cukup banyak yang diperiksa karena harus diurut kembali dari awal. Itu karena adanya salah satu saksi (Suara NTB/yon) yang meninggal lantaran saJoko Tamtomo kit beberapa waktu lalu,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, Jumat (27/4).

Selain itu, pemeriksaan ulang dilakukan karena terdapat penjelasan-penjelasan pihak tertentu yang saat dilakukan pemeriksaan tidak nyambung atau terpotong. Ada keterangan yang tidak sinkron sehingga dilakukan pemeriksaan ulang. Maka dari itu, dengan dilakukan pemeriksaan ulang tersebut, ke depan ditemukan titik terang perbuatan melawan hukum.

Langkah pemeriksaan ulang dilakukan, karena salah satu saksi pada proyek itu meninggal dunia lantaran sakit. Sehingga menyebabkan rangkai kronologis dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek Pusuk Sembalun yang dikerjakan dengan total anggaran Rp2 miliar terputus. Adapun sejumlah pihak terkait yang diagendakan untuk diperiksa selain Asisten III Setda Lotim, yakni pihak kontraktor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), tukang atau pekerjaan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Semuanya sudah dilayangkan surat panggilan.

Terkait keterlibatan Asisten III Setda Lotim, inisial KAM, yakni pada saat proyek ini kerjakan yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tahun 2016 itu. “Pemeriksaan ulang ini kita lakukan untuk mensinkronkan hasil audit BPKP dengan keterangan dari pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Adapun, kerugian negara dalam proyek itu, dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga dikurangi jumlah kerugian negara. “Jadi hasil audit PKN dari BPKP terkait kerugian mutlak proyek itu sudah kita terima,” ujarnya.

Selain menerima PKN itu, Satreskrim Polres Lotim juga menyampaikan ke BPKP terkait adanya gapura yang hancur setelah PKN dilakukan. Maka dari itu, terkait gapura yang sudah hancur, pihak dari BPKP menyampaikan karena sudah telanjur turun, maka untuk menambahkan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara serta merta. Sehingga setelah dilakukan penetapan tersangka, barulah BPKP turun lagi untuk melakukan pengecekan terhadap fisik gapura yang sudah hancur apakah ada penambahan kerugian negara atau tidak. (yon)

Sejumlah Madrasah Masih Belum Serahkan LPJ Selong (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), saat ini tengah mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekitar 800 madrasah di Lotim mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Hanya saja, sejumlah madrasah itu belum dapat melakukan pencairan dikarenakan membandel untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS tahun sebelumnya

H. Azharuddin

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/4), Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, menegaskan, pencairan dana BOS dijadwalkan yakni dalam satu hari 60 madrasah mulai dari MI, MTs dan MA. Untuk besaran dana BOS yang didapatkan oleh masing-masing

madrasah tergantung dari jumlah murid/siswa, di mana untuk MI Rp800 ribu, MTs Rp1 juta dan MA Rp1,2 juta per siswa. “Jadi besaran dana BOS yang didapatkan untuk masing-masing madrasah itu dilihat dari jumlah siswa per tahun,” jelasnya.

Pencairan dilakukan per semester yang saat ini sedang dilakukan pencairan untuk se-

TKP, pinggir Pantai Bongkas.

Tim Satres Narkoba pun langsung melakukan penggeledahan badan kepada tersangka.

Tidak ditemukan adanya narkotika saat penggeledahan badan. Setelah tas ransel warna hitam milik tersangka digeledah, aparat menemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak satu garis. Di dalam tas juga terdapat batang daun ganja yang dibungkus tas kresek sebanyak setengah plastik.

Tas warna biru milik pelaku yang digantung di sepeda dayung sewaan juga ikut diperiksa. Hasilnya di dalam tas itu, ditemukan 4 garis daun ganja dan 38 poket daun ganja. Tak cukup dengan itu, aparat pun menggiring pelaku ke kediamannya guna penggeledahan barang lain.

“Di kediaman tersangka tidak ditemukan barang bukti tetapi dari hasil interogasi di lapangan, pelaku mengakui bahwa daun ganja yang diamankan adalah miliknya untuk dijual,” sambung Remanto.

Dari tangan tersangka, aparat mengamankan narkotika jenis ganja dengan berat total 620 gram. Rinciannya 1 (satu) garis

lainnya. “Jika madrasah itu cepat melaporkan LPJ, maka cepat dana BOS itu dicairkan.

Yang belum melaporkan LPJ sekitar 10 persen,” ujarnya.

Sementara dampak dari belum diserahkannya LPJ itu selain menjadi temuan, juga dampaknya akan dirasakan langsung oleh pihak madrasah.

Tidak dapat mencairkan dana BOS, tentunya berimbas pula terhadap pelaksanaan segala aktivitas di lembaga pendidikan itu yang diperuntukkan melalui dana BOS. Dijelaskan madrasah yang sudah mencairkan dana BOS sudah mencapai 70 persen. Sementara untuk 30 persen lainnya masih menunggu jadwal pencairan dari sekitar 800 madrasah yang menerima dana BOS. (yon)

CIDOMO - Cidomo Gili Air dan cidomo dongol (tanpa kap) di Gili Trawangan yang melayani penumpang. Sayangnya, kontribusi cidomo di tiga Gili masih belum maksimal bagi daerah.

Pemda KLU Belum Bisa Maksimal Tarik Retribusi Cidomo di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Banyaknya armada transportasi cidomo di 3 gili belum sebanding dengan potensi PAD yang diperoleh daerah. Persoalannya, cidomo-cidomo yang beroperasi diklaim masih banyak yang belum berizin. Di samping itu tarif parkir cidomo juga masih relatif rendah.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekdis Hublutkan Lombok Utara, H. Samsul Rizal, SP., Jumat (27/4) mengungkapkan, pihaknya merasa perlu untuk mendata ulang jumlah cidomo yang beroperasi di 3 gili dan daratan Lombok Utara.

Disinyalir dari ratusan ci-

domo yang ada masih banyak yang belum mengantongi izin operasional dari dinas.

“Di tiga gili kami sempat menertibkan cidomo yang belum punya izin di sana, Trawangan paling banyak.

Tetapi cidomo di Trawangan semua sudah ada izin, mulai cidomo dongol (tanpa kap) dan cidomo yang memiliki kap,” ungkap Samsul.

Selaku OPD yang berwenang mengatur transportasi, Dishub menilai seluruh armada cidomo perlu ditertibkan.

Setidaknya armada-armada itu mengantongi izin operasional yang diterbitkan oleh dinas. “Jika mereka bermasalah, melanggar aturan bisa ditindak dengan mencabut surat-suratnya,” imbuhnya.

Kepentingan dinas dalam mengatur kembali cidomo, tidak lain mengacu pada Undang-Un-

dang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Meski sifatnya bukan kendaraan bermesin, namun cidomo juga merupakan alat transportasi yang berkorelasi dengan keamanan, kenyamanan hingga keselamatan penumpang.

Samsul menilai, pemberian izin angkutan penumpang cidomo tetap berpedoman pada UU tersebut. Adanya izin operasional yang dimiliki cidomo, berdampak ganda bagi publik.

Selain keamanan dan kenyamanan, daerah juga memperoleh retribusi dari perpanjangan izin dan tarif parkir cidomo.

Di Lombok Utara, Samsul mencatat jumlah cidomo sekitar 284 unit. Sebaran paling banyak ada di kecamatan Pemenang. Di wilayah daratan Pemenang saja, jumlahnya diperkirakan sebanyak 87 unit, dan di 3 gili jumlahnya

variatif masing-masing 63 unit di gili Trawangan, 27 unit di gili Meno 27 unit, dan Gili Air 25 unit. Sedangkan di kecamatan Tanjung, jumlah yang tercatat sekitar 63 unit.

“Untuk Kecamatan Gangga, Kayangan, dan Bayan tidak ada cidomo. Kita ingin mereka punya izin. Contoh cidomo yang di Pemenang atau 3 gili, kalau mereka punya masalah dengan penumpang bagaimana kita bisa tindak,” ujarnya.

Ia menambahkan, bagi sebagian orang retribusi cidomo masih dianggap rendah. Dimana cidomo hanya dikenakan biaya parkir Rp 50 ribu per bulan. Dishub pun baru bisa menarik retribusi tersebut pada saat cidomo memperpanjang izin operasional, yakni setiap 6 bulan sekali.

Sedangkan dari biaya perpanjangan izin, setiap cidomo

hanya dikenakan biaya Rp 50 ribu per tahun.

Saat ini, dinas baru bisa menarik retribusi parkir cidomo hanya untuk kawasan Gili Trawangan saja. Sedangkan cidomo di Meno dan Air, belum terpungut karena kurangnya personel. Ke depan pihaknya mengupayakan seluruh cidomo yang terdata akan dimaksimalkan retribusi parkirnya untuk menambah PAD Lombok Utara.

“Kita berharap melalui peran koperasi yang ada di masing-masing gili, agar membantu Pemda untuk mengingatkan anggotanya. Cidomo yang memiliki suratsurat bisa kami tarik tarif parkirnya,” (ari) (Suara NTB/ari)

Diduga Miliki Ganja, Seorang Warga Diamankan Tanjung (Suara NTB) Jajaran Satnarkoba Polres Lombok Utara kembali mengamankan seorang pelaku yang diduga memiliki/menguasai narkotika jenis ganja. Pelaku Made SMD alias Made Lwk, diringkus aparat Kamis (26/4) sekitar pukul 14.00 wita.

Kasat Narkoba Polres Lombok Utara, Iptu Remanto, SH., mengungkapkan warga asal Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang itu ditangkap di TKP Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah. Pelaku diamankan di pinggir Pantai Bongkas, Gili Trawangan.

“Berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku mengedarkan narkotika jenis ganja di wilayah Gili Trawangan, maka pada Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, anggota Res Narkoba melakukan penyanggongan di seputaran wilayah Trawangan,” ujar Remanto dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (27/4).

Sejam setelahnya, atau pada pukul 14.00 wita, petugas menemukan tersangka sedang menikmati makanan bersama teman - temannya di

mester pertama. Terkait dengan adanya beberapa sekolah yang belum melakukan pencairan dana BOS itu dikarenakan kelalaian dari madrasah itu sendiri yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk penggunaan dana BOS tahun sebelumnya.

Sementara, LPJ itu merupakan syarat mutlak untuk pencairan dana BOS tahun berikutnya.

Maka itu, Kemenag Lotim menekankan supaya seluruh madrasah aktif menyerahkan LPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara itu. Terkait membandelnya madrasah menyerahkan LPJ, juga kerap menjadi temuan pada saat dilakukan audit baik dari internal Kemenag maupun dari lembaga auditor eksternal

Setahun, 2.126 Perkara Diterima PA Lotim

(Suara NTB/ist)

AMANKAN - Terduga pemilik ganja (tiga dari kanan) dan barang bukti ganja yang diamankan Polres Lombok Utara di Gili Trawangan. ganja seberat 66,3 gram, 1 ( satu) garis ganja seberat 68,2 gram, 1 ( satu) garis ganja seberat 65,2 gram, 1 (satu) garis ganja berat 68,8 gram, 1 (satu) garis ganja seberat 68,3 gram, 1 (satu) tas plastik hitam berisikan pohon ganja dengan berat 127,4 gram,

38 poket ganja dengan berat 155,8 gram, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, serta 1 (satu) buah plastik bekas paketan ganja yang terbuat dari lak ban warna coklat.

“Saat ini pelaku dan barang

bukti sudah diamankan di Polres Lombok Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan barang bukti tersebut, tersangka disangkakan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” sebutnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 2.126 jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama (PA) Lombok Timur (Lotim) setiap tahunnya.

Dari jumlah perkara yang masuk itu, didominasi oleh perkara cerai gugat sebanyak 1.016, kemudian di posisi ketiga diikuti isbat nikah sebanyak 778 perkara.

Humas Pengadilan Agama (PA) Selong, Drs. Hamzanwadi, menyampaikan, berdasarkan data tahun 2017, jumlah perkara yang masuk pada setiap bulannya dari bulan Januari hingga Desember bervariasi, artinya tidak terjadi peningkatan atau penurunan yang menonjol. Pasalnya dari 32 perkara yanga ada, jumlah perkara yang masuk hampir rata-rata di atas seratus setiap bulannya. Sehingga total keseluruhan perkara yang diterima oleh PA Selong sebanyak 2.126 perkara pada tahun 2017.

Dari perkara yang diterima sebanyak 2.126, yang dilakukan putus oleh PA Kelas IB Selong sebanyak 2.098 perkara. Baik itu yang diputus bercerai maupun yang rujuk, karena beberapa per-

soalan. Khusus untuk cerai gugat ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan lantaran merasa hak-haknya sebagai istri banyak yang tidak dipenuhi oleh suami.

Adapun beberapa penyebab perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yakni sebanyak 622 perkara, diikuti karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 319 perkara, dan beberapa faktor lainnya. Sehingga total faktor penyebab terjadinya perceraian sebanyak 1.038 perkara dari rincian faktor-faktor yang ada tersebut.

Sementara untuk laporan perkara khusus PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 yang salah satu di dalamnya ada unsur ASN, untuk jenis perkara izin poligami di tahun 2017 sebanyak 6 perkara dan dan diterima 3 perkara, cerai talak 52 perkara dan diterima 25 perkara sedangkan untuk cerai gugat 93 perkara dan diterima 50 perkara. Adapun jumlah yang diputus, untuk izin poligami sebanyak 3 perkara, cerai talak sebanyak 24 perkara dan cerai gugat sebanyak 45 perkara. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diduga Tak Berkualitas

Banyak Belum Tuntas KETUA DPRD Lombok Barat (Lobar) Imam Kafali mengkritisi layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar pada masyarakat. Ketua DPRD termuda se Indonesia ini mengaku banyak pengajuan pembuatan sertifikat tanah, baik program nasional (prona) maupun umum yang belum rampung.

Ia menuturkan, salah satu contoh warga desa telah mengajukan pembuatan sertifikat sejak bulan Oktober 2017 lalu.

Sejak tanggal pendaftaran, sampai saat ini hanya dilakukan pengukuran dan belum ada tin(Suara NTB/ist) dak lanjut proses pembuatan Imam Kafali sertifikat yang dimaksud.

Imam pun tak menampik, tidak hanya warga yang mengeluhkan lambannya pelayanan itu. Bahkan, dirinya sebagai ketua dan anggota dewan pun mengalami nasib serupa. Padahal sertifikat yang dibuatnya adalah lewat jalur umum bukan prona.”Ada di Sekotong, pengajuannya umum. Tapi setahun lebih tidak ada tanda-tanda (penerimaan sertifikat),” akunya, Jumat (27/4).

Menurutnya, pembuatan sertifikat ini harus menjadi perhatian bersama. Mengingat sertifikat prona menjadi salah satu program Presiden RI Joko Widodo. “Baik prona atau umum, pelayanan tetap harus maksimal,” imbuhnya.

Sebagai lembaga vertikal, Imam pun berharap agar segera ditindaklanjuti permohonan sertifikat. Kepala BPN diminta bertindak tegas terhadap oknum pegawai yang lalai dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajiban pelayanan pembuatan sertifikat.”Paling tidak harus ada langkah konkret dari BPN atasi ini, agar tidak terus-menerus,” ucap politisi Golkar itu.

Sementara itu Kepala BPN Lobar Ramli yang berusaha dikonfirmasi melalui jajarannya, termasuk lewat handphonenya tidak menjawab. Bahkan ketika Suara NTB mendatangi kantornya tidak diterima, karena setiap wartawan yang harus mengkonfirmasi mengenai sebuah berita harus bersurat secara resmi. (her)

Tak Terkontrol, Pemasangan APK Paslon di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemasangan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (paslon) terkesan tak terkontrol. APK berupa baliho dan spanduk paslon menjamur di mana-mana, bahkan hingga pelosok. Bahkan APK ini dipasang di depan tempat fasilitas umum, seperti masjid dan kantor desa. APK ini juga dipasang di pohon-pohon pinggir jalan serta tembok rumah warga.

Pihak Panwaslu pun diminta untuk ketat mengawasi pemasangan APK sesuai zonasi yang ditetapkan KPU. Pantauan koran ini di jalur masuk menuju Kantor Panwaslu di Dasan Geres Gerung justru terpasang APK paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1. Spanduk ini dipasang di tembok dan rumah milik warga. Di wilayah Narmada persisnya di Desa Sembung , hampir di sepanjang jalan masuk ke dusun-dusun terpasang APK semua paslon, bahkan berjejer berdekatan.

Tidak saja paslon bupati dan wakil bupati, APK paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pun terpasang menjamur. APK ini dibiarkan dipasang di pohon-pohon sepanjang jalan di daerah setempat.

Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menegaskan APK tidak boleh jika di luar zona yang ditetapkan KPU. “Kan sudah jelas terhadap APK berupa spanduk ketentuan berdasar desain KPU sedangkan baliho hanya boleh dipasang di zona pemasangan,” tegasnya, Jumat (27/4).

Namun ia mempertanyakan apakah tempat pemasangan tersebut termasuk zona apa tidak. Jika itu bukan zona maka tidak boleh baik untuk pemasangan baliho dan umbul-umbul. Sedangkan untuk spanduk tidak ditentukan zonanya tapi harus memperhatikan estetika dan etika pemasangan tidak boleh di fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan dan agama serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu Ketua KPU Suhaimi Syamsuri menjelaskan, adapun APK yang dibagikan terdiri atas baliho sebanyak 15 buah. Spanduk sebanyak 732 buah, dan umbul-umbul sebanyak 300 buah. Ke semua jumlah ini akan dibagi rata untuk ketiga paslon. Dari jumlah APK ini, KPU hanya memfasilitasi pemasangan baliho yang tersebar pada lima daerah pemilihan. Sementara yang lain, paslon pasang sendiri dengan basisnya desa.”Zona tempat pemasangan diatur, tidak boleh sembarangan,” ujarnya mengingatkan. (her)

Bantuan Aspirasi Lampu PJU Cepat Rusak Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan bantuan lampu penerangan jalan umum (PJU) dari program aspirasi kalangan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB. Pasalnya, lampu PJU ini baru dipasang selama tiga bulan sudah mati alias tidak berfungsi maksimal. Kondisi ini menyebabkan pelayanan PJU di Lobar kurang maksimal, sehingga dikeluhkan masyarakat.

Demikian diakui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan usai rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) di Kantor Dinas Perhubungan Lobar, Jumat (27/4).

Diakuinya, bantuan aspirasi berupa Lampu PJU ini berasal dari anggota DPR RI Dapil NTB H. Kurtubi. Tahun

lalu jumlah bantuan lampu PJU yang diterima sebanyak 75 unit.”Namun kebanyakan mati, padahal baru baru tiga bulan dipasang. Ada tambahan 75 unit tahun ini, Kami harapkan kualitasnya yang lebih bagus,’’ sarannya.

Bantuan lampu PJU tahun lalu dipasang di beberapa titik di daerah Kediri sekitar-

(Suara NTB/dok)

Warga Mareje Keluhkan Akses Jalan Penghubung Desa Giri Menang (Suara NTB) Warga Mareje Kecamatan Lembar mengeluhkan akses jalan kabupaten yang kondisi rusak parah. Warga merasa dianaktirikan oleh pemerintah, lantaran pemda tak pernah menyentuh pembangunan akses jalan di desa setempat.

Padahal kondisi jalan tak layak dilalui masyarakat, karena rusak parah. Akses jalan ini juga termasuk jalan penghubung antara Desa Mareje dengan Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong.

Warga mengaku sudah lelah mengusulkan lewat musrenbang desa hingga kecamatan, namun mentok. Karena itu, besar harapan warga Mareje agar wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib masyarakat tersebut.

Ketua Generasi Muda Buddha Indonesia (Gema Budhi) NTB yang tinggal di Dusun Ganjar Desa Mareje Barat, Adi Saputra menuturkan kondisi jalan di desa setempat khususnya di beberapa dusun, yakni Dusun Pelan, Ganjar, Montong Jago, Guli dan Dusun Batu Petak sangat memprihatinkan. Kondisi jalan terdapat kubangan seperti kolam. Bahkan,sebagai bentuk protes warga sengaja memancing di kubangan jalan tersebut. “Akses jalan ini menghubungkan Desa Mareje dengan Cendi Manik Sekotong, ini sangat rusak parah.

Karena tak pernah disentuh semenjak dibangun tahun 1996 sejak dibuka swadaya oleh masyarakat,” aku Adi. Hal senada disampaikan Nasip. Dalam hal ini, ujarnya, warga menuntut kepastian kapan pemda membangun akses jalan tersebut. Sebab akses jalan ini sangat rusak parah. “Intinya kami menunggu realisas dari pemda,” tun-

tutnya.

Sementara Kepala Desa Mareje, Nurudin menyatakan, usulan pembangunan jalan ini sudah dimasukkan dalam RKP dan musrenbang kecamatan semenjak tahun 2013.

Akses jalan yang perlu segera dibangun sepanjang 3 kilometer mulai dari Dusun GanjarBatu Petak yang berbatasan dengan Desa Cendi Manik.

Diakuinya, sejak dibuka puluhan tahun lalu persisnya tahun 1996-1997 akses jalan ini tak pernah disentuh pemda, padahal saat itu jalan ini sudah masuk jalan kabupaten. “Musrenbangcam 2016 lalu dari PU bahkan siap mensurvei jalan itu, namun ditunggu-tunggu tidak ada yang datang, padahal sudah prioritas di musrenbang,”keluhnya.

Ia selaku kades setempat bahkan berinisiatif menggunakan dana pribadi untuk menutup kubangan jalan menggunakan tanah uruk, namun ambruk lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar, Made Artadana mengatakan, warga perlu memaklumi dan memahami daftar perencanaan bemuara pada keterbatasan anggaran.

Menurutnya, berdasarkan daftar urutan hasil musrembang Kecamatan Lembar terkait pembangunan akses jalan, paling atas atau ranking satu Dusun Jelateng Sekotong Timur, ranking dua Dusun Lendang Andus Desa Labuan Tereng, ranking 3 Dusun Beroro Desa Jakem. Sementara perbaikan Jalan Mareje masuk usulan ke empat.

Dari data yang ada ini, jelasnya, menjadi dasar untuk pendaftaran dan usulan. Untuk penanganannya jelas Made, yang paling memungkinkan melalui Dana Alokasi Khusus

(Suara NTB/her)

RUSAK PARAH - Kondisi akses jalan penghubung Desa Mareje Lembar dengan Desa Cendimanik Sekotong yang rusak parah.

(DAK). “Di Mareje ini kita upayakan usulkan ke Kementerian PDT,” jelasnya.

Menurutnya, jika tidak diakomodir lewat Kementerian PDT barulah dilakukan solu-

si melalui pembiayaan dari APBD. Untuk pembiayaan jalan ini jika pembangunan total diperlukan dana Rp2 miliar per satu kilometer jalan, sehingga total dana yang

diperlukan untuk 3 kilometer R 6-7 miliar. Sedangkan jika hanya diperbaiki dan rabat jalan di spot-spot tertentu kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 3-5 miliar. (her)

Ganggu Pengendara, Proyek Perumahan di Jalur Bandara Perlu Amdal Lalin

Polres Loteng Bidik ADD Braim dan Plambik Praya (Suara NTB) Dua kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi bidikan baru jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) setelah sebelumnya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko. ADD yang jadi bidikan, yakni ADD Desa Braim serta ADD Desa Plambik Kecamatan Praya Barat.

“Sebenarnya ada tiga kasus yang jadi bidikan. Namun untuk saat ini, kita fokus pada dua kasus dulu. ADD Desa Braim serta Desa Plambik,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Jumat (27/4).

Ia menjelaskan, untuk ADD Desa Braim pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan tim dari BPK RI Perwakilan NTB sudah turun melakukan audit kerugian negara. Dan, saat ini masih menyusun kesimpulan hasil audit dan hasil tersebut disampaikan ke penyidik Polres Loteng. Hal ini sebagai dasar untuk mengambil langkah selanjutnya, terkait penanganan kasus ini. “Tim BPK RI sudah turun melakukan audit terhadap ADD Desa Braim dan saat ini selesai. Tinggal kita menunggu hasilnya saja,” tambahnya.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya terhadap ADD Desa Braim tahun 2015, ada indikasi penyimpangan mencapai lebih dari Rp 300 juta. Namun untuk nilai pastinya, tentu harus menunggu hasil audit dari BPK RI, karena yang berwenang menyatakan ada penyimpangan adalah BPK RI. “Ini hanya dugaan saja, dengan melihat hasil penyelidikan.

Tapi untuk pastinya, nantinya hasil audit BPK yang menentukan,” tandas Rafles. Di mana dugaan penyimpangan tersebut berasal dari proyek-proyek fisik yang dilaksanakan pada tahun 2015 lalu dan diduga banyak yang di-mark up anggarannya.

Adapun untuk ADD Desa Plambik, pihaknya juga sudah melakukan penyelidikan, tapi belum sampai pada proses audit. “Kita sudah bersurat ke BPK RI perwakilan NTB untuk meminta audit pelaksanaan ADD Desa Plambik. Dan, kemungkinan dalam waktu dekat ini tim dari BPK RI akan turun melakukan audit,” jelasnya.

Ia menegaskan, terhadap kedua kasus ini, pihaknya menargetkan bisa tuntas pertengahan tahun ini dan selanjutnya, pihaknya fokus menuntaskan satu kasus dugaan korupsi lainnya. Karena tahun ini pihaknya menargetkan bisa menuntaskan paling tidak empat kasus dugaan korupsi.

“Kasus ADD Desa Langko sudah selesai. Tinggal ADD Desa Braim dan Desa Plambik. Ditambah satu kasus dugaan korupsi lainya. Tapi untuk yang kasus ke empat, nanti akan diungkap setelah posisi kasusnya terang dan jelas,” pungkasnya. (kir)

nya. Tahun ini rencananya akan dipasang di beberapa tempat untuk dipasang. Kenapa lampu mati? Menurutnya kemungkinan dari sisi kualitas yang kurang, sehingga jenis lampu perlu diperbaiki.

Menyinggung terkait lampu PJU yang berada di kawasan Senggigi, Winengan mengatakan pihaknya sudah menggan-

ti balon PJU yang sebelumnya mati. Menurutnya tertundanya pergantian itu sebelumnya dikarenakan rencana revitalisasi dan pembenahan kawasan Senggigi. Hanya saja hal itu juga ikut tertunda pada tahun lalu.

“Itu dikira jalur negara juga, sehingga ada dari pertimbangan provinsi untuk (pemasangan ) PJU itu, akan tetapi ternyata tidak ada tahun ini,”jelasnya.

Ia pun mengharapkan revitalisasi atau pembenahan itu bisa dilakukan pada tahun depan.

Sehingga kawasan Senggigi yang menjadi ikon wisata Lobar itu bisa terus terang benderang. (her) H. Lalu Winengan

(Suara NTB/kir)

GELAR HASIL - Wakapolres Loteng, Kompol Haris Dinzah, didampingi Kasat Reskrim dan Resnarkoba saat gelar hasil operasi pekat di Polres Loteng, Jumat (27/4).

Operasi Pekat, Puluhan Penjudi Diamankan Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) telah menggelar operasi pekat selama dua pekan terakhir. Hasilnya, puluhan pelaku judi dan ribuan liter minuman keras (keras) berhasil diamankan dari sejumlah lokasi di Loteng. Selain itu, beberapa kasus pencurian dengan kekerasan (curas) juga berhasil diungkap selama operasi digelar mulai tanggal 14 sampai 25 April kemarin.

“Untuk kasus judi, kita amankan 22 pelaku dari 9 laporan polisi yang ada,” terang Wakapolres Loteng, Kompol Haris Dinzah, saat memberikan keterangan pers di Mapolres Loteng, Jumat (27/4).

Polres Loteng juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, kasus judi, seperti papan judi bola adil serta domino. Ditambah uang yang diduga hasil judi mencapai Rp15 juta lebih.

Diakuinya, pelaku yang diamankan beberapa di antaranya diketahui merupakan pemain lama. Sisanya, pemain baru yang memang terpengaruh karena faktor lingkungan sekitarnya. Selain itu, untuk kasus peredaran miras pihaknya mengamankan tidak kurang dari 550 botol miras yang

diperjualbelikan tanpa izin ditambah 9 ribu liter miras tradisional berupa tuak dan brem. “Miras yang diamankan tersebut, diamankan di 64 lokasi berbeda di hampir semua wilayah di Loteng,” terangnya.

Dinzah menjelaskan, operasi pekat sendiri digelar sebagai salah satu upaya mendukung stabilitas kamtibmas, terutama menjelang bulan puasa. Karena dikhawatirkan, kalau peredaran miras tidak dikendalikan akan bisa mengganggu stabilitas kamtibmas selama bulan puasa mendatang.

Apalagi banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Loteng selama ini muncul karena dampak peredaran miras. “Peredaran miras memainkan peran dalam mendorong memunculkan kasus-kasus gangguan kamtibmas di wilayah ini,” tegas mantan Kapolsek Cakranegara ini.

Setelah operasi pekat, ujarnya, akan dilanjutkan dengan beberapa operasi lainnya dengan harapan, stabilitas kamtibmas Loteng menjelang maupun selama bulan puasa bisa benar-benar terjaga. Jika keamanan sudah kondusif, masyarakat di daerah ini bisa dengan aman dan nyaman menjalankan ibadah puasa. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Persoalan lalu lintas di jalur bandara II yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FFLAJ) Lombok Barat (Lobar) di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Jumat (27/ 4). Pasalnya, lalu lalang kendaraan proyek perumahan di jalur bandara II dikeluhkan warga, lantaran sisa material tanah yang menempel di jalan mengganggu pengendara.

Menindaklanjuti keluhan ini, Jumat kemarin FFLAJ langsung mengumpulkan Instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Bappeda, pihak pengembang dan aparat kepolisian baik polres dan Polda.

Konsultan Implementation Unit Consultant (PIUC) – Provincial Road Improvement and Maintenance (Prim), L. Sahabudin mempertanyakan apakah proyek perumahan yang ada di jalur bandara sudah mengantongi izin amdal lalu lintas dan lingkungan atau tidak. “Sebab ini penting,mengacu aturan. Meskipun ada kemudahan yang diberikan pemerintah, namun hal-hal dasar ini harus dipenuhi,”kata Sahabudin.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Ahmad Saikhu juga menekankan semua proyek tidak saja perumahan harus mengurus Amdal lalin, jika proyek bangunan itu berdampak terhadap lalu lintas. “Sekali lagi dari sisi kami baik perumahan dan perdagangan yang memiliki dampak harus amdal lalin,” kata Saikhu.

Menurutnya hal ini memang menjadi perdebatan, namun dari sisi aturan harus ada Amdal lalin, sebab kegiatan itu memiliki dampak. Keluhan ini, jelasnya, masuk ke Forum LLAJ. Hal ini, jelasnya, perlu disatukan persepsi dan sikap terkait persoalan ini. Sebab ada kerancuan, di tengah jalan bandara masuk jalan bebas hambatan justru banyak simpang atau jalur yang dibuat masyarakat.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. Lalu Winengan menyatakan aturan PP terbaru, jika untuk pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi program presiden dikecualikan boleh tanpa ada Amdal lalin. Hal ini pun sudah dikonsultasikan ke pusat. Bahkan menurut surat bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersama seluruh jajaran Kejati mengawal progam perumahan MBR ini. Namun demikian hal ini perlu didiskusikan sebagai bahan diskusi. Jika memang perlu dilengkapi dengan amdal lalin, maka harus dilengkapi ke depan.

Sementara dari pihak pengembang PT Hissto Perkasa Nusantara sekaligus Ketua DPD REI NTB Heri Susanto menegaskan pihaknya koorperatif terkait keluhan masyarakat menyangkut debu di jalur bandara II. Pihaknya sudah melakukan beberapa langkah penanganan untuk meminimalisir keluhan tersebut.

Namun ia berharap agar segala ketentuan baik dari Pemda dan Balai Jalan dikoordinasikan dengan pihak pengembang. Pihak pengembang, jelasnya, sangat terbuka dan patuh. (her)

(Suara NTB/her)

BAHAS - Rapat FLLAJ yang membahas aduan masyarakat terkait proyek perumahan di jalur bandara II, Jumat (27/4).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

Halaman 6

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jereweh Dikeluhkan Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Masyarakat yang berada di Kecamatan Jereweh mengeluhkan pelayanan di Puskesmas setempat. Masalah keterbatasan tenaga dokter merupakan kendala yang banyak disuarakan oleh masyarakat. Selain masalah tersebut, masalah kebersihan serta keamanan juga harus menjadi perhatian. Karena sangat tidak etis sebagai pusat pelayanan kesehatan terlihat kotor dan tidak aman.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk bisa menambah dokter yang ada di Puskesmas Jereweh. Karena selama ini, kami sangat terganggu dengan pelayanan yang ada, karena setiap ada rawap ini tidak mampu ditanggulangi oleh satu dokter saja. Sehingga tidak jarang setiap keluarga yang sakit akan langsung dibawa ke RSUD untuk bisa ditangani dengan cepat,” ujar tokoh

masyarakat Jereweh Abdul Kadir Musi, Kamis (27/4) malam di Forum Yasinan Pemkab KSB. Dia mengatakan, sebagai Puskesmas yang terakreditasi madya, maka sudah seharusnya tenaga kesehatan terutama dokter bisa dilengkapi. Tetapi karena masih kurang, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga bisa terganggu. Apalagi jarak tempuh dari

Jereweh ke Taliwang juga cukup jauh sehingga sudah harus dipertimbangkan untuk bisa menambah dokter yang ada.

Kondisi ini juga sering dikeluhkan oleh masyarakat setempat, tetapi hingga kini belum ada kemajuan yang dianggap baik dari Pemerintah. Selain masalah itu, faktor kebersihan dan keamanan juga harus diperhatikan. Karena sudah banyak masyarakat yang kehilangan

alat elektronik ketika harus menunggu keluarganya dirawat.

“Tiga masalah ini harus segera disikapi secara serius oleh Pemerintah. Karena selama tidak ada progres kami sangat terganggu dan pelayanan yang ada disana juga tidak maksimal,” terangnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) H. Tuwuh S. Ap, tidak memungkiri bahwa tenaga medis terutama dokter masih sangat kurang. Hal ini bukan hanya terjadi di Jereweh saja, di seluruh kecamatan juga masih memiliki hal yang sama. Hal ini tetap akan disikapi secara cepat karena menyangkut dengan

masalah pelayanan kesehatan.

Pihaknya juga sudah mencari dokter yang bisa dan mau mengabdi di KSB, tetapi masih dianggap “langka” yang bisa datang ke KSB. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk mencari dokter, supaya pelayanan yang ada tidak terganggu nantinya.

“Kita tetap akan berupaya mencari dan informasi baiknya sudah ada tidak dokter yang akan mengabdi disini. Kita juga berharap mudah-mudahan berita ini tidak hoaks dan segara terpenuhi tenaga dokter yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu terkait

dengan masalah kebersihan dan keamanan, pihaknya akan segera memanggil KUPT untuk bisa segera menyikapi masalah itu.

Karena masalah kebersihan tidak bisa ditawar lagi dan sudah seharusnya terjaga kebersihannya. Begitupun juga dengan masalah keamanan juga akan terus diperhatikan. Sehingga kendala pelayanan yang ada saat ini semakin diminimalisir dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kami akan panggil KUPTnya untuk segera menyikapi masalah ini.

Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik,” tukasnya. (ils)

H. Tuwuh (Suara NTB/ils)

Realisasi Pajak PBB P2 Masih Jauh dari Target

BPKD KSB Klaim Belum Ada Temuan Signifikan Pemeriksaan BPK Taliwang (Suara NTB) Proses pemeriksaan realisasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB masih terus berlangsung.

Dari hasil pemeriksaan sementara itu, pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat menyatakan belum ada temuan BPK yang cukup signifikan sebagai bentuk kesalahan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemda KSB. “Alhmadulillah sekarang pekan terakhir pemeriksaan BPK. Dan dari sementara tidak ada temuan yang terlalu berat,” klaim kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Jumat (27/4).

Ia menjelaskan, temuan-temuan yang didapati oleh BPK di lapangan kebanyakan bersifat administrasi. Sementara temuan berpotensi kerugian umumnya dalam bentuk kelebihan pembayaran oleh pemerintah kepada pihak ketiga namun hal tersebut dapat langsung diselesaikan oleh masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis.

“Yang ditemukan langsung kita komunikasikan dengan SKPD teknis dan saat itu juga dilakukan pengembalian. Kondisi yang sama juga terjadi di desa tapi semua bisa diselesaikan,” timpal Nurdin.

Menurutnya, dibanding dari pemeriksaan tahun lalu, pada tahun ini jumlah temuan BPK relatif lebih sedikit. Hal ini menandakan bahwa proses pengelolaan keuangan oleh SKPD mulai terjadi perbaikan yang cukup signifikan.

“Memang masih ada juga yang temuan administrasi sifatnya. Tapi itu juga kita bisa selesaikan, karena intinya yang paling berat diselesaikan itu kalau ada temuan potensi kerugian keuangan,” cetusnya.

Dalam sepekan terakhir BPK sendiri tengah menurunkan konsep-konsep temuannya untuk dijadikan bahan laporan akhir.

Dikatakan Nurdin, minggu ini menjadi pekan terakhir pemeriksaan BPK karena itu pihaknya telah meminta kepada seluruh kepala SKPD agar tidak meninggalkan daerah untuk kebutuhan finalisasi hasil pemeriksaan.

“Lewat pak bupati saya minta seperti itu, sekaligus juga beliau. Karena nanti beliau yang tanda tangan dokumen final hasil pemeriksaan BPK itu,” paparnya.

Dengan hasil perjalanan pemeriksaan BPK sejauh ini, Nurdin menyatakan, pihaknya sangat optimis predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih Pemda KSB untuk tahun anggaran 2017. Kendati demikian, ia mengakatan, pada dasarnya predikat tersbeut bukanlah sebuah prestasi membanggakan karena dalam sistem pengeolaan keuangan capaian WTP hanya bagian kecil syarat minimal yang harus dipenuhi pemerintah. “Ya sebenarnya WTP itu bukan prestasi karena itu hanya syarat minimal yang harus kita penuhi. Dan untuk lebih sempurnanya ada bagianbagian lain yang juga perlu kita benahi seperti misalnya pengawasan dan lainnya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ind)

PENERTIBAN - Pol PP Sumbawa saat melakukan penertiban terhadap reklame rokok yang dipasang tanpa izin di salah satu jalan di Sumbawa.

Pol PP Tertibkan Reklame Rokok Tanpa Izin di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbawa turun ke sejumlah tempat di jalan Kota Sumbawa Besar, Jumat (27/4) kemarin. Hal ini guna melakukan penertiban terhadap reklame rokok yang tidak memiliki izin dan pemasangannya tidak pada tempatnya.

Kadis Pol PP Sumbawa melalui Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (P2D), Ady Mulyadi kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Penertiban terhadap

lakukan di sekitar Jalan Garuda, Jalan Diponegoro dan sejumlah jalan lainnya. Reklame rokok itu ditertibkan sekaligus diamankan ke kantor Dinas Pol PP. Dimana yang berhasil diamankan sebanyak 13 banner dan 10 box. Rencananya, pihaknya akan memanggil pemiliknya sekaligus memberikan peringatan. Adapun penertiban ini tetap berlanjut dilakukan.

“Hari ini (kemarin red) kami mulai melakukan penertiban.

Penertiban ini akan tetap berlanjut,” pungkasnya. (ind)

perbaikan pendataan dan penagihan yang lebih intensif.

Realisasi pajak penerangan jalan mencapai 117 persen dapat dicapai dengan mengintensifkan rekonsiliasi data dan pemantauan. Realisasi pajak parkir mencapai 149 persen setelah dilakukan penambahan obyek baru dan perbaikan mekanisme koleksi. Berikutnya, realisasi pajak air tanah mencapai 145 persen setelah dilakukan intensifikasi pendataan serta realisasi pajak BPHTB yang mencapai 152 persen setelah dilakukan peningkatan kerjasama dengan notaris dan verifikasi nilai transaksi diperketat.

“Meskipun demikian, secara jujur kami akui tingkat realisasi pajak PBB P2 yang baru mencapai 79 persen masih jauh dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan masih banyak data yang bermasalah seperti SPPT ganda, obyek pajak bermasalah serta proses koleksi yang sangat bertumpu pada keaktifan juru pungut di desa.

Oleh sebab itu, kami tengah melakukan pemutakhiran data SPPT, langsung terjun ke juru pungut dan memberikan reward untuk juru pungut berprestasi berangkat umroh,” pungkasnya. (arn)

Disnakertrans KSB Tambah Potensi Limbah Jagung Perketat Pengurusan IMTA bagi TKA untuk Pakan Ternak Wabup Panen Raya Jagung di Ledang

(Suara NTB/ind)

Belasan Desa di Sumbawa Gelar Pilkades Serentak Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 18 desa yang berada di 14 kecamatan di Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2018 ini. Pilkades tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Tata Pemerintahan Desa, Anhuyas, M.Si membenarkan akan dilaksanakannya Pilkades di 18 desa tersebut. Yakni di Desa Telaga Kecamatan Lenangguar, Desa Dete Kecamatan Lape, Desa Padesa dan Ai Mual Kecamatan Lantung, Desa Pemasar Kecamatan Maronge, Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Bunga Eja, Pamanto dan Jotang Beru Kecamatan Empang, Desa Pidang dan Banda Kecamatan Tarano, Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, Desa Nijang Kecamatan Unter Iwis, Desa Tatede Kecamatan Lopok, Desa Rhee Kecamatan Rhee, Desa Prode I Kecamatan Plampang. Selain desa tersebut juga ada dua desa yang akan melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) kepala desa yakni Desa Lunyuk Rea dan Desa Perung Kecamatan Lunyuk.

“Yang akan melaksanakan Pilkades serentak ada 18 desa.

Rata-rata sudah habis masa jabatannya. Sedangkan dua desa yang melakukan pergantian antar waktu karena kadesnya berkasus,” ujarnya, Jumat (27/4) kemarin.

Dijelaskannya, untuk Pilkades serentak akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli mendatang. Sedangkan pergantian antar waktu kades untuk Desa Lunyuk Rea dilaksanakan tanggal 24 Mei dan Desa Perung pada tanggal 11 Juli mendatang. Adapun tahapannya untuk Pilkades serentak saat ini sedang melakukan pendataan daftar pemilih (DP) tambahan. Selanjutnya nantinya akan dilakukan penyusunan dan penetapan DP tambahan. Kemudian pengumuman DP tambahan, penetapan DPT dan pengumuman DPT pada 11 Mei mendatang. Barulah nanti masuk ke tahapan pencalonan.

“Kalau Pilkades serentak sekarang kita sedang melakukan pendataan daftar pemilih tambahan,” terangnya.

Mengenai anggaran, Pilkades serentak dianggarkan sebagian dari APBD dan melalui APBDes desa masing-masing. Untuk anggaran dari APBD masing-masing desa mendapatkan Rp 15 juta. Sedangkan melalui APBDes yakni menggunakan ADD dan BHPRD.Jumlahnyaberbeda-bedadisesuaikan dengan kebutuhan desa, sepertijumlah penduduk dan TPS. Sedangkan Untuk pergantian antar waktu anggarannya murni melalui APBDes. Dalam hal ini desa yang memperkirakan berapa jumlah kebutuhan Anhuyas biayanya.(ind)

reklame rokok ini karena melanggar Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang keindahan, kebersihan dan asusila. Dimana selain tidak memiliki izin juga tempat pemasangan dilakukan tidak pada tempatnya.

“Kita ingin membebaskan trotoar supaya betul-betul dipergunakan untuk pejalan kaki. Manakala ada itu tentu pejalan kaki akan terganggu.

Dan itupun tidak ada laporan atau izin dari perusahaan untuk memasang,” ujarnya.

Dijelaskannya, penertiban di-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tngkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2017 lalu, mencapai 100,2 persen. Lebih tinggi dibandingkat tingkat realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 83,25 persen. Perbaikan kinerja PAD disebabkan oleh realisasi pajak hotel, restauran, pajak hiburan dan lainnya.

Namun harus diakui realisasi pajak PBB P2 masih jauh dari target.

Sebagaimana disebutkan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam rapat paripurna pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, realisasi pajak hotel mencapai 107 persen.

Dengan mengefektifkan sistem pelaporan bill sehingga dapat menekan pelaporan ganda. Begitu pula realisasi pajak restoran mencapai 160 persen setelah perubahan dari sistem penentapan target diganti dengan sistem bil yang disertai dengan pemantauan secara reguler dan insidentil. Serta penambahan obyek terdaftar.

Kemudian realisasi pajak hiburan mencapai 360 persen setelah dilakukan perbaikan pada aspek pengawasan. Realisasi pajak reklame mencapai 128 persen setelah dilakukan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menghadiri “Temu Lapang dan Panen Raya Jagung” yang diprakarsai kelompok tani Ledang Permai dan Perusahaan Jagung BISI di desa Ledang Kecamatan Lenangguar, Kamis (26/4). Upaya menargetkan satu juta ton jagung di Sumbawa.

Wabup mengatakan, beberapa hari yang lalu Bupati juga telah mencanangkan Gerakan Petani Menabung untuk Sumbawa Hebat dan Bermartabat (GPMSahabat) di kecamatan Moyo Utara. Gerakan ini dicanangkan sehubungan dengan melimpahnya hasil panen jagung di wilayah tersebut. Sehingga pemerintah berinisiatif mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada para petani untuk menabung atau menyisihkan sebagian dari hasil panen guna mempersiapkan kebutuhan masa depan, seperti pendidikan anak, kesehatan maupun hari tua.

Pada 2018 ini, Pemkab Sumbawa menargetkan produksi jagung sebesar 1 juta ton. Pada bulan Maret lalu, Pemkab bekerjasama dengan PT. Seger Nusantara telah mampu melakukan ekspor jagung ke Philipina sebesar 100.000 ton.

Selain produksi jagung yang melimpah, Sumbawa juga memiliki potensi limbah jagung yang cukup besar seperti, tongkol dan juga klobot atau kulit buah jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak.

Bahkan limbah jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai biomassa, yakni salah satu sumber energi baru dan terbarukan.

Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya gagasan tentang integrasi jagung dan sapi yang selama ini pengembangannya masih dilakukan secara parsial. Pemkab kemudian mencanangkan program GEMA JIPI, yakni program yang mengkolaborasikan sektor pertanian melalui tanaman jagung

(Suara NTB/arn)

Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan sejumlah pejabat lainnya saat panen raya jagung di Ledang.

(Suara NTB/arn)

Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Sekretaris Disnakeswan, Pejabat Kecamatan Lenagguar dan kelompok tani foto bersama. dengan sapi pada sektor peternakan. Integrasi pertanian jagung dan peternakan sapi berorientasi pada bisnis dan industri. Agar target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kedua komoditas tersebut dapat tercapai.

Disampaikan pula, masyarakat petani maupun peternak juga harus berpikir ke arah bisnis dan industri. Peternak tidak cukup hanya memelihara dua atau tiga ekor sapi. Begitu pula petani, harus mulai berpikir tentang mengolah limbah jagung menjadi pakan sapi, agar pada masa tertentu peternak tidak kesulitan mendapatkan pakan.

“Terakhir, saya berharap kepada kita semua, untuk tidak menanam jagung dengan cara

membabat area hutan karena akan merugikan kita semua,” pesan H. Mo, sapaan akrab Wabup.

Sebelumnya, Camat Lenangguar, Drs. Surianto menyampaikan sebelum panen raya ini dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan acara Temu Lapang dengan nara sumbernya dari Sumbawa. Produksi jagung, khusus kecamatan Lenangguar tahun ini meningkat dibanding tahun lalu, dengan luas area tanam kurang lebih 800 hektar. Dari data UPT Pertanian, untuk lokasi jagung terluas di kecamatan Lenangguar berasal dari desa Ledang, kemudian desa Telaga, desa Tatebal dan desa Lenangguar dengan perkiraan hasil rata-rata 7 ton perhektar dengan menggunakan bibit Bisi 18. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dan salah satu langkah untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran aktivitas TKA di daerah dengan memperkatat pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA. “Kita sekarang lebih ketat lagi untuk pengurusan IMTA. Dan kami tidak berlakukan istilah toleransi lagi,” jelas Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, Drs. Zainuddin kepada wartawan, Jum’at (27/4).

Ia mengatakan, prosedur pengurusan IMTA baru ataupun perpanjangan dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA. Perusahaan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada dinas dan selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penerbitan IMTA tidak lama kok. Hanya satu hari saja sudah selesai,” terangnya.

Prosedur yang sama juga berlaku pada proses perpanjangan IMTA. Untuk yang satu ini diungkapkan Zainuddin, jika dulu banyak perusahaan yang kerap terlambat. Sesuai aturan permohonan perpajangan IMTA harus sudah diajukan paling lambat sebulan sebelum izin berakhir. Namun faktanya terkadang ada perusahaan yang lalai sehingga terlambat memperpanjang dokumen IMTA TKA yang dipekerjakannya.

“Jadi saat kita cek mereka (perusahaan) baru bilang segera diajukan dan kita terpaksa menandai TKA bersangkutan denganon process (sedang diurus) IMTA-nya. Tapi kalau sekarang tidak ada toleransi lagi. Kalau ketemu langsung kita hentikan TKA itu bekerja sementara waktu sampai perusahaan menyelesaikan perpanjangan IMTA-

(Suara NTB/bug)

Zainuddin nya,” tandas Zainuddin.

Durasi pemberlakuan IMTA dijelaskan Zainuddin disesuaikan dengan kebutuhan TKA bersangkutan. Namun di KSB umumnya durasi masa berlaku IMTA antara 6 bulan hingga 1 tahun lamanya. “Nah memasuki bulan April ini sudah ada 17 TKA yang diajukan perpanjangan IMTA-nya oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Dan 8 diantaranya sudah kita terbitkan,” urainya.

Selanjutnya Zainuddin menyampaikan, kontribusi dari sisi pendapatan dalam penerbitan IMTA ini cukup menjanjikan bagi daerah. Sesuai ketentuan, dari setiap IMTA yang diterbitkan perusahaan yang mempekerjakan TKA diwajibkan membayar sebesar 100 USD/bulan bagi pekerjanya kepada daerah. “Biasanya mereka setor per tahun atau di awal sesuai dengan durasi masa berlaku IMTA. Jadi misalnya durasinya 1 tahun maka kita dapat retribusi sebesar 1.200 USD dari setiap TKA,” imbuhnya.

Berdasarkan data Disnakertrans KSB, jumlah TKA yang saat ini bekerja diberbagai perusahaan yang ada sebanyak 42 orang. Dari jumlah itu beberapa di antaranya pada bulan Maret 2018 telah dinyatakan berakhir IMTA-nya. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Provinsi dan APBD Dompu Dukung Program KRPL Dompu (Suara NTB) Penganekaragaman konsumsi pangan untuk meningkatkan gizi keluarga menjadi salah satu program prioritas di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu. Keberadaan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) bertujuan untuk mendukung program prioritas Dinas.

Program ini tidak hanya didukung Kementerian melalui dana Dekon, tapi juga didukung pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs. Burhanuddin melalui kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammd Fagih, S.Pt kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengungkapkan, pada tahun 2018 ini ada 4 Desa yang disuport melalui anggaran Provinsi untuk pro-

gram KRPL. Yaitu Desa Katua, Desa Dorebara, Desa Cempi Jaya, dan Desa Nangakara dengan alokasi anggaran per kelompok Rp42,5 juta.

“Cuman bedanya, kalau dana Dekon itu ditransfer ke rekening kelompok. Anggaran provinsi, semuanya dalam bentuk barang,” katanya.

Selain itu, program KRPL yang didanai provinsi dinamai tancap gas (tanam cabe dengan unggas) dan ini juga membedakan dengan program pusat.

Setiap kelompok tidak hanya mengembangkan tanaman untuk lahan pekarangan, tapi juga diintegrasikan dengan budidaya unggas. “Nanti masing – masing anggota kelompok akan diberi 10 ekor bebek, sehingga per kelompok sebanyak 250 ekor,” ungkapnya.

Program yang sama juga di-

Pemberangkatan TKI Tiga Bulan Terakhir Didominasi Perempuan Bima (Suara NTB) Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bima yang dikirim ke luar negeri seperti ke Negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara dalam tiga Bulan terakhir ini rupanya didominasi perempuan.

Kepala melalui Kabid Pengembangan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima, H. Mustafa, H. AR, tiga bulan terakhir itu antara Januari hingga Maret 2018.

“Belum termasuk Bulan April. Tapi sepanjangan tiga Bulan 2018 ini, kurang lebih ada 500 orang yang dikirim dan didominasi perempuan,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (27/4).

Menurutnya, ratusan TKI yang dikirim tersebut umumnya, dengan tujuan Negara-negara Asia Pasifik, seperi Hongkok, Taiwan, Republik Tiongkok (China.red). Hingga ke negara Negara tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. “Sementara, tujuan Negara Timur Tengah tidak ada karena sampai saat ini masih moratorium,” ujarnya.

Dikatakannya, TKI yang sebagian besar menjadi pembantu rumah tangga tersebut kebanyakan tamatan SMA dan tingkatan dibawahnya. Meski begitu, sebelum dikirim ke negara tujuan mereka akan diberikan pembekalan dan pelatihan selama tiga bulan.

“Salah satunya pembekalan yang diberikan yakni bahasa negara yang akan menjadi tujuan,” ujarnya.

Mustafa berharap masyarakat Kabupaten Bima yang berniat ingin bekerja ke luar negeri untuk tidak melalui jalur illegal. Selain mengurai calo juga menghindari praktek penjualan manusia internasional.

“Dalam mengantisipasi ini kami terus melakukan sosialisasi dan imbauan dan saat ini kami juga telah menyiapkan Layanan Terpadu Satu P i n t u (LTSP),” Mustafa pungkasnya. (uki) (Suara NTB/uki)

Dua Hari Operasi Patuh, Puluhan Kendaraan Ditahan Dompu (Suara NTB) Baru dua hari menggelar Operasi Patuh Gatarin 2018, jajaran Polres Dompu sudah menindak puluhan unit kendaraan. Rata-rata mereka tidak mengantongi kelengkapan surat dan dokumen kendaraannya.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, selama dua hari menggelar operasi patuh bersama tim gabungan sejak 26 April kemarin jajarannya sudah menahan 40 unit kendaraan, menyusul pengedara tidak bisa menunjukan dokumen kendaraannya.

“Rata-rata pelanggarannya karena tidak bisa menunjukan dokumen kendaraan, ada yang juga sudah mati pajaknya,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (27/4).

Operasi Patuh Gatarin yang akan digelar hingga 9 Mei 2018 mendatang merupakan agenda serentak diseluruh Indonesia, targetya ialah penguanaan alat pengaman, kelengkapan surat dan ketertiban berlalu lintas dengan memperhatikan kecepatan. Termasuk mereka yang mengemudi dalam pengaruh minuman keras dan sejenisnya.

Menurut dia, operasi yang digelar terpusat itu sangat tepat dilakukan mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas selama tiga bulan terakhir, terutama dititik rawan yang berada dipusat kota, seperti cabang tiga Kodim. “Dan tidak menutup kemungkinan titik rawan laka ini juga akan berubah, dari cabang tiga kodim mungkin ke titik-titik lain,” ujarnya.

Meningkatnya jumlah lakalantas yang berakibat fatal bagi para pengguna jalan itu, lanjut dia, sebagian besar dipicu kurang tertibnya masyarakat dalam mengemudi kendaraan, termasuk rendahnya kesadaran untuk menggunakan alat pengaman seperti helm ganda dan sabuk pengaman. Padahal, pihaknya sudah cukup intens melakukan upaya-upaya preventif baik di jalan raya maupun satuan pendidikan. “Harusnya kan dipatuhi tapi malah tetap ditemukan juga pelanggaran,” keluhnya.

Terhadap barang bukti kendaraan yang ditahan kerena tidak bisa menunjukan surat-surat dipastikan akan ditindak lanjuti, terutama untuk memastikan apakah ada dari kendaraan tersebut yang terbukti bodong atau hasil kejahatan lainnya. “Semuanya tetap akan kita proses, apalagi kendaraan hasil curian,” tegasnya. (jun)

lakukan tahun 2017 yang didanai pemerintah Provinsi, hanya saja jumlahnya hanya 2 kelompok di 2 Desa yaitu Desa Cempi Jaya dan Kampasi Meci.

“Program ini akan tetap dilaksanakan dengan mendukung warga. Kelompok kita berharap menjadi penggerak dan bisa diikuti oleh warga masyarakat lain,” terangnya.

Melalui dana APBD Dompu juga dianggarkan untuk program yang sama sebanyak 15 kelompok di 15 Desa. Diantara kelompok yang didorong melalui APBD Dompu tahun 2018 ini seperti kelompok Padasa di Kelurahan Bali 1, dan kampung pelangi di Kelurahan Dorotangga untuk Kecamatan Dompu. Selain Kecamatan Dompu, kecamatan Woja, Huu dan Manggeelewa juga menerima program yang sama dari

dana APBD Dompu. “Untuk APBD Dompu hanya untuk pembelian bibit dan pembuatan kebun bibit,” katanya.

Baik program yang didanai melalui dana Dekon, APBD Provinsi atau APBD Dompu dipastikan tidak ada yang tumpang tindih. Baik tahun 2018 atau kelompok yang sudah menerima program yang sama tahun 2017 lalu. “Kalaupun sama Desa-nya, beda kelompoknya,” tegasnya.

Semakin banyaknya kelompok yang disuport untuk program kawasan rumah pangan lestari, Fagih berharap, akan semakin menyadarkan masyarakat akan potensi lahan pekarannya. Selama ini, lahan pekarangan jarang dioptimalkan untuk kebutuhan pangan hari – hari keluar. Sehingga banyak pengeluaran keluarga dari kebu-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama Ketua PA Dompu dan didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dompu, Drs Burhanuddin saat lomba cipta menu dari bahan non beras dan terigu tahun 2017 lalu.

Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, MuhammAd Fagih, S.Pt.

tuhan sayur mayur dan kebutuhan ini sering kali diimport dari daerah lain seperti dari Kabu-

tambahan penghasilan dari pemanfaatan lahan pekarangannya,” ungkapnya. (ula/*)

paten Bima dan daerah Lombok.

“Kalau KRPL bisa optimal, justru keluarga bisa mendapatkan

Kandai Satu Mulai Keluhkan Kekurangan Air Bersih Dompu (Suara NTB) Wilayah Kandai Satu yang masih dalam kota Dompu mulai mengeluhkan kesulitan air bersih menjelang musim kemarau. Suplai air bersih dari PDAM Dompu yang diharapkan belum maksimal menjangkau wilayah Kandai Satu, terlebih di sebagian daerah ini warga masih sulit memanfaatkan air tanah.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (27/ 4) kemarin mengungkapkan, hingga saat ini di Dompu belum ada daerah yang dilaporkan mulai terkena dampak kemarau. Terlebih di daerah Dompu, intensi-

tas hujan masih terjadi kendati jaraknya sudah semakin jauh menjelang akhir musim hujan.

Sehingga musim kemarau untuk wilayah Kabupaten Dompu diperkirakan mulai Mei mendatang. “Belum ada yang laporan kekeringan,” katanya.

Namun Imran mengaku, sebagian warga yang tinggal di Kelurahan Kandai Satu Dompu sudah mulai mengeluhkan kesulitan air bersih. Hal itu disebabkan, suplai air bersih dari PDAM Dompu dengan jaringan perpipaannya tidak lancar. “Air

PDAM di daerah ini tidak lancar, apa karena jaringan perpipaannya atau debit airnya yang kurang,” kata Imran.

Sementara penggunaan air tanah dengan sumur bor atau pompa dalam di Kandai Satu, dikatakan Imran, jumlahnya masih sangat terbatas. Terlebih daerah Kandai Satu di beberapa titik bebatuan dan ada di dataran tinggi. “Makanya, sumur bornya masih terbatas sekali,” jelasnya.

Daerah Kandai Satu termasuk daerah yang selalu menja-

di daerah langganan kesulitan air bersih, kendati daerah ini berada dekat dengan daerah aliran sungai (DAS) Laju. Selain Kandai Satu, daerah Mbawi, Dorebara, Maulana dan Rasanggaro Desa Manggeasi juga sering kesulitan air bersih.

Namun beberapa saat terakhir, daerah Maulana sudah jarang mengeluhkan kesulitan air bersih sejak adanya sumur dalam dan pengaturan air bersih oleh Desa serta bantuan pemerintah daerah. (ula)

Operasi Pekat 14 Hari, Ribuan Liter Miras Berbagai Merk Disita Kota Bima (Suara NTB) Jajaran Mapolres Bima Kota menyita ribuan liter minuman keras (miras) berbagai merk di lokasi yang berbeda dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) selama 14 hari, belum lama ini.

“Miras yang disita ini dari 11 kasus yang berhasil diungkap selama operasi pekat,” kata Kapolres Bima Kota AKBP, I Made Bagus Winarta S.Ik kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di halaman kantor Maporles setempat, Jumat (27/4).

Dikatakannya, dari operasi tersebut, ribuan liter miras yang berhasil disita oleh pihaknya. Terdiri Miras jenis bir sebanyak 691 botol, 240 liter brem dan 270 liter arak jenis sofi. “Sebarannya di wilayah Tanjung Jatiwangi, Rabangodu, Raba Dompu dan Kampung Nae Kota Bima,” katanya.

Menurutnya, operasi pekat dalam memberantas miras dan prostitusi tersebut dimulai sejak 12 hingga 25 April dengan melibatkan 41 personil dari berbagai Satuan itu juga mengungkap 4 kasus perjudian. “Dari kasus ini ada 7 orang yang ditangkap. Mereka merupakan pelaku perjudian online,” katanya.

Selain mengungkap kasus Miras dan Perjudian. Dalam operasi Pekat itu, pihaknya juga mengungkap kasus pros-

(Suara NTB/Uki)

SITAAN - Ribuan liter miras yang disita jajaran Polres Bima Kota dalam operasi Pekat, Jumat (27/4). tutisi terselubung ditempat penginapan dan perhotelan yang seringkali diresahkan oleh warga selama ini.

“Ada beberapa pasangan

bukan suami istri yang diamankan. Tapi mereka dipulangkan setelah dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan didampingi

pihak keluarga,” katanya.

Kaporles menegaskan, kegiatan yang dilakukan pihaknya tersebut tidak akan terhenti sampai disitu saja. Kede-

pan akan terus dilakukan, bahkan terus ditingkatkan lagi. Mengingat sebentar sebentar lagi mendekati bulan suci Ramadhan. (uki)

Pemutusan Peladen Disdukcapil

Bukti SK Pelantikan Jadi Acuan Mendagri Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardiansyah, SE., mengaku, telah menindak lanjuti masalah pemutusan peladen atau server jarkomdat untuk pelayanan data kependudukan di Disdukcapil Dompu, yakni mengkomunikasikannya dengan Ditjen Mendagri.

Mengingat komitmen Mendagri bahwa pemutusan itu akan berlangsung hingga pelantikan dilakukan, ia berharap dengan bukti SK akan dilantiknya lima pegawai yang sudah ditunjukan dapat menjadi dasar Mendagri untuk kembali memulihkan peladen tersebut.

Sehingga pelayanan data kependudukan yang sempat terganggu sejak Jumat 20 April lalu dapat kembali normal.

“Sudah disampaikan ketikan SK-nya mudah-mudah itu menjadi dasar mereka (Mendagri) membuka server itu, sehingga pelayanan tidak lagi terganggu,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/4) malam.

Dengan upaya yang sudah dilakukan itu pihaknya kini menunggu sikap Mendagri, apakah akan dipulihkan kembali atau dibiarkan hingga proses pelantikan berlangsung. Jika memang menunggu pelantikan dipastikan akan sedikit terlambat karena ia bersama rombongan Bupati tengah berada di luar daerah.

Yang jelas, kata Ardiansyah, pihaknya sudah menindak lanjuti terkait SK pelantikan lima pegawai Didisdukcapil Dompu untuk memegang jabatan setara dengan sebelumnya. “Jadi tinggal kita tunggu sikap dari pusat ini, arahan mereka kan pejabat itu harus dikembalikan dan sudah diupayaan untuk itu,” jelasnya.

Terhadap masyarakat yang terganggu pelayananan akibat persoalan ini, ia mewakili jajaran pemerintah daerah meminta maaf, dan pemutusan tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan semata-mata terjadi akibat miskomunikasi.

“Ini persoalan miskomunikasi dan waktu saja, jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” pungkasnya. (jun)

Tinggi, Jumlah Penderita TB Paru di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Iris Juwita Kastianti, SKM., MMkes mengatakan, penyakit Tuberkulosis atau TB paru di wilayah ini tergolong tinggi. Terdata sudah ratusan lebih pederitanya, dan terancam terus bertambah mengingat mudahnya penularan penyakit tersebut.

“Kita tergolong tinggi saat ini dan terancam akan meluas karena dia menular,” kata dia kepada wartawan beberapa waktu lalu.

TB paru termasuk satu dari sekian program pemerintah pusat yang targetnya akan dieliminasi, salah satunya dengan cara menemukan kasus sebanyak-banyaknya. Karena semakin tinggi kasus yang ditemukan maka semakin sempit potensi penularannya.

Upaya penemuan kasus ini, lanjut dia, dilakukan pi-

haknya dengan mengecek masyarakat yang mengeluh batuk, termasuk pemberian pot guna pemeriksaan ulang khusus dahak penderitanya.

Jika terbukti positif penderita tersebut akan dirujuk untuk mendapat penanganan lebih lanjut dari dokter spesialis.

“Kalau di puskesmas kita lakukan pemeriksaan sputung, pemberian obat sementara baik untuk penderita TB paru atau tidak,” ujarnya.

Tak cukup disitu, pasca ditemukannya penderita TB paru positif di satu lingkungan, tenaga kesehatan masih akan melakukan pengecekan, terutama bagi 10 orang yang tinggal disekitar penderita tersebut.

Hal itu untuk memastikan penyakit menular ini tidak menjangkit masyarakat lainnya.

Sementara untuk jumlah penderita berdasarkan hasil terjun lapangan, Iris Juwita Kastianti belum bisa memastikannya, yang jelas wilayah ini tergolong tinggi untuk TB

paru dan penderitanya sudah mencapai ratusan lebih. “Satu kasus itu radiusnya 10 orang, jadi orang dalam rumah, tetangganya itu wajib kita lakukan pengecekan juga,” jelasnya.

Disinggung upaya penanganan terhadap penderita hernia yang informasinya banyak dialami lansia kurang mampu di wilayah ini, ia mengungkap, penyakit jenis ini termasuk cukup berat lantaran mengahruskan penderitanya dioperasi. Pun tidak semuanya akan ditanggung oleh kartu BPJS, melainkan ada batasan tertentu yang akan dijamin.

“Selagi di rumah sakit ada batas pelayanan, hernia itu kan macam-macam jadi nanti BPJS punya hak, ada batas yang ditanggung ada batas yang tidak ditanggung, tergantung klasnya,” pungkas Iris Juwita Kastianti. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

Halaman 8

Pilkada NTB

Tiga Balon Anggota DPD Tidak Memenuhi Syarat Mataram (Suara NTB) – Penyerahan berkas dukungan pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dapil NTB, sudah ditutup KPU tepat pukul 00:00 Wita, Kamis (26/4), malam lalu.

Diketahui hingga menit-menit terakhir menjelang penutupan pendaftaran, dari 46 orang yang mengambil user name dan password Sistem Informasi Perseorangan Pemilu (SIPP), hanya 41 orang yang datang menyerahkan berkas dukungan.

Komisioner KPU NTB Bidang Teknis, H. Ilyas Sarbini, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, (27/4) kemarin mengatakan, dari 41 orang yang datang menyerahkan berkas dukungan, hanya 38 orang yang diberikan Tanda Terima (TT) alias berkas dukungan yang diserahkan sudah Memenuhi Syarat (MS). Baik dari segi jumlah dan sebaran. Sementara tiga orang lainnya, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Berkas dukungan 38 balon anggota DPD RI itu, kemudian akan dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi.

Dalam verifikasi administrasi ini, akan dilakukan pemeriksaan pencocokan data pendukung yang tertera pada data soft copy dan hard copynya. Serta penghitungan jumlah dukungan dan sebaran, serta nomor urut daftar pendukung. “Kita juga akan cek kegandaan dukungan.

Kalau gandanya internal dan ditemukan ada kesengajaan digandakan, maka itu akan didenda, sebanyak berapa kali digandakan, karena yang kita akui hanya satu.

Kalau gandanya eksternal, antar calon, kita akan tanyakan kepada orang yang punya nama yang diklaim oleh paslon ini, orang itu dukung calon yang mana,” paparnya.

Pada tahap verifikasi administrasi terhadap daftar dukungan yang diserahkan, dan terjadi pengurangan.

Paslon diberikan kesempatan perbaikan dari jumlah kekurangan dari syarat sebanyak 2.000 dukungan tersebut. “Jadi dia tidak seperti calon independen kepala daerah, harus dua kali lipat, tapi cukup berapa dari jumlah kekurangannya itu saja. Akan tetapi kalau perlu kita sarankan yang diarahkan lebih dari itu,” ujar Ilyas.

Setelah verifikasi administrasi rampung, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap verifikasi faktual. Pada tahap verifikasi faktual, tidak menggunakan sistem sensus seperti calon perseorangan kepala daerah, melainkan menggunakan sistem sampel.

“Faktualnya kita akan sampel, minimal 10 persen dari total jumlah dukungannya itu. Kita akan turun dengan cara mendatangai orang yang masuk dalam sampel itu. Nah kalau hasil faktualnya ternyata nanti masih kurang dari 2.000, atau persebarannya masih kurang dari minimal lima Kabupaten/Kota.

Maka diberikan kesempatan sekali lagi untuk perbaikan,” jelasnya. Dari daftar nama-nama calon yang sudah mendaftar itu, diketahui empat calon incumbent, kembali mendaftar. Yakni, Baiq Diah Ratu Ganefi, Robiatul Adwiyah, Farouk Muhammad dan Suhaimi Ismi. Selain incumbent, beberapa nama tokoh besar lainnya ikut mendaftar, yakni Zulkifli Muhadli, Irzani, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Abdul Muhyi Abidin dan Sunardi Ayub. (ndi)

Polsek Senggigi Tembak Komplotan Maling Sapi Mataram (Suara NTB) – Polsek Senggigi menangkap komplotan maling sapi yang beraksi di Desa Sandik, Batulayar, Lombok Barat. Komplotan yang berjumlah lima orang itu menggasak tiga sapi korbannya yang bernilai Rp 40 juta. “Mereka komplotan ini ada yang berperan sebagai pemetik, yang beraksi mengambil sapi. Ada yang tukang angkut, ada penadahnya,” ungkap Kapolsek Senggigi, AKP Arjuna Wijaya, Jumat (27/4) dikonfirmasi usai penangkapan.

Para pelakunya yakni AS alias AD (37) warga Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah; AY alias AG (37) warga Bug-bug, Lingsar, Lombok Barat; SB alias SP (45) dan SR (35) warga Suradadi, Terara, Lombok Timur; serta HS (41) warga Pagesangan, Sekarbela, Mataram. Pelaku SB dan SR serta HS yang berperan sebagai tukang angkut dan penadah ditangkap di Sweta, Cakranegara Jumat (27/4) pukul 01.00 Wita.

Mereka sedang bertransaksi jual beli sapi curian. Sementara dua pelaku lainnya, AS dan AG yang perannya masuk ke kandang menggiring sapi korban ditangkap sekitar pukul 08.00 Wita. “Pelaku hendak melarikan diri. Tim di lapangan memutuskan menembak betis pelaku,” ujar Arjuna.

Arjuna mengatakan, para pelaku beraksi di TKP pada Senin (24/4) lalu sekitar pukul 03.00 Wita dini hari saat korbannya sedang tertidur. Pintu kandang dirusak. Tiga dari empat ekor sapi ditarik paksa keluar kandang. Sapi hasil curian itu lalu disembunyikan di Wadon, Gunung Sari, Lombok Barat selama empat hari.

Kemudian pada Jumat (27/4) dini hari pukul 01.00 Wita sapi diangkut lagi hendak dibawa ke Mataram melalui Sweta, Sandubaya. Pada saat itulah mereka tertangkap. Dari penyelidikan, masih ada satu pelaku lagi berinisial YA asal Bug-bug, Lingsar, Lombok Barat yang masih buron. “Itu masih dalam pengejaran,” kata Arjuna. Dari para pelaku, disita barang bukti truk nopol E 8959 S, tiga ekor sapi, ponsel, cungkit, sebo, obeng, sarung, dan selendang. Sementara korbannya merugi Rp 40 juta. (why)

Ali BD Masih Pertimbangkan Ikut Debat Kandidat Giri Menang (Suara NTB) Calon Gubernur NTB 2018 nomor urut 4, H. Moch. Ali Bin Dachlan, mengaku masih mempertimbangkan apakah dirinya akan datang atau tidak pada saat debat kandidat Cagub dan Cawagub NTB putaran pertama, yang akan digelar KPU pada tanggal 12 Mei mendatang.

“Kita akan pertimbangkan, belum tentu juga saya (hadir debat, red). Saya akan lihat kemanfaatannya ya,” ujar Ali BD ketika ditanya terkait kesiapannya untuk mengehadiri debat kandidat, Jumat (27/4) kemarin.

Bagi Bupati Lombok Timur

dua periode ini, debat kandidat tidak terlalu bermanfaat.

Sebab debat kandidat tersebut hanya tempat ajang lucu-lucuan saja. Prinsip itulah yang membuat dirinya pada saat debat kandidat Pilkada Lombok Timur 2013 lalu tidak hadir.

“Bagi saya debat itu saya anggap pelesiran saja. Orang kita luculucuan saja di sana, ngeraos-ngeraos doang. Makanya dulu saya ndak ikut debat,” tegas Ali BD. Ditegaskan oleh Ali BD yang akrab disapa Amaq Asrul ini, debat kandidat meru-

Pelanggar Lalu Lintas Membludak Mataram (Suara NTB) – Pelanggar lalu lintas di jalanan Kota Mataram banyak terjaring razia di hari pertama Operasi Patuh Gatarin 2018. Mereka kebanyakan melanggar aturan penggunaan helm standar bagi pengendara maupun pembonceng.

Kasatlantas Polres Mataram, AKP Puri Arum Lestari menyebutkan, pelanggaran lalu lintas di hari pertama operasi mayoritas pelanggaran kasat mata.

“Masih ada yang tidak pakai helm ganda, dan tidak punya SIM, melawan arus, kemudian melewati batas kecepatan,” jelasnya kemarin.

Dia menyentil perilaku masyarakat Kota Mataram dalam berkendara di jalan raya. Menurutnya, ketertiban akan aturan lalu lintas hanya sebatas ketika ada pengawasan polisi saja. Bukan pada kesadaran selamat berlalu lintas.

Di hari pertama operasi pada Kamis (26/4) kemarin, pelanggar lalu lintas yang ditilang mencapai 207 orang.

Diantaranya 82 pelanggar tanpa helm standar, kemudian pelanggaran terbanyak kedua, yakni 42 pelanggar tidak punya SIM, dan terbanyak ketiga pelanggaran tidak memiliki STNK 65 pelanggar.

“Masyarakat ini masih ada yang kucing-kucingan. Tertib ketika ada petugas. Ini yang perlu kita tekankan. Kita coba prioritaskan penindakan untuk yang tidak pakai beli helm dan melawan arus,” jelas Puri.

Dia menjelaskan, penindakan terhadap pelanggaran

(Suara NTB/why)

BLANKO TILANG - Kasatlantas Polres Mataram, Puri Arum Lestari menunjukkan blanko E-tilang yang diterapkan kepada pelanggar selama Operasi Patuh Gatarin 2018 ini. lalu lintas ini dijamin transparan. Sebab, pihaknya sudah menggunakan elektronik tilang (E-Tilang). Pelanggar diberikan blanko tilang berwarna biru.

Selain itu data pelanggar pun diinput ke dalam sistem komputer yang terhubung langsung ke Mabes Polri. Selanjutnya, pelanggar langsung membayar tilangnya melalui

ATM atau teller bank sesuai dengan besaran denda pelanggarannya.

“Jadi tidak ada lagi pakai blanko merah. Pelanggar yang sudah membayar ke bank da-

pat langsung menukarkan barang bukti yang diamankan petugas. E-tilang ini agar proses penindakannya transparan serta menghindari pungli petugas kami,” pungkasnya. (why)

Kawanan Pelajar Jambret Jalanan Ditangkap

(Suara NTB/penrem)

Tugu TMMD di KSB Bukti Kebersamaan Masyarakat dan TNI

(Suara NTB/why)

but, masyarakat akan menilai kualitas dari para kandidat sebelum menjatuhkan pilihannya.

Tapi bagi Ali BD, hal itu tak masalah bagi dirinya. Ia tak khawatir jika dirinya tak datang debat, lalu tidak kemudian tidak akan dipilih oleh rakyat. Sebab bagi dirinya, ia ada calon independen yang dicalonkan oleh rakyat. “Saya ini calon rakyat, bukan calon partai ya. Jadi rakyat yang mencalonkan saya, rakyat yang akan memilih saya,” pungkasnya. (ndi)

Hari Pertama Operasi Patuh 2018

TUGU TMMD - Proses pembangunan tugu TMMD 101 di Desa Ai’ Kangkung oleh TNI bersama masyarakat.

TANGKAP - Proses penangkapan komplotan maling sapi di Sweta, Sandubaya, Mataram, Jumat (27/4). Para pelaku beraksi menggondol tiga ekor sapi di Desa Sandik, Batulayar, Lombok Barat.

pakan kegiatan yang mubazir.

Karena perbuatan debat tersebut sudah sangat jelas dilarang dalam agama.

“Berdebat itu dilarang sama agama ya, makanya jangan berdebat. Makanya ndak ada gunanya saya ikut debat,” tegasnya.

Lantas bagaimana jika ajang debat kandidat tersebut sangat bermanfaat bagi para calon, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Sebab, banyak pengamat mengatakan bahwa pada saat debat terse-

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan TMMD ke 101 di Desa Ai’ Kangkung akan berakhir. Dihari ke-24 Jumat (27/4), pelaksanaan tinggal 6 hari lagi akan dilaksanakan penutupan. Penutupan akan dipusatkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipimpin oleh Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Mulyono.

Sebagai penanda dibangun tugu TMMD sebagai bukti bahwa TMMD pernah ada di Desa tersebut. “Tugu tersebut dibangun sebagai bukti kebersamaan TNI dengan rakyat dalam membangun desa mela-

lui kegiatan TMMD,” ujar Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arm. Sumanto, S.Sos., selaku Dansatgas TMMD ke 101 Tahun 2018 KSB di Sumbawa.

Dilanjutkannya, tugu tersebut dibangun di pinggir jalan dekat Poskamling. Nantinya tugu akan dikenang sebagai simbol kebersamaan kami TNI dengan masyarakat Desa Ai’ Kangkung Kecamatan Sekongkang. Dimana saling bahumembahu bergotong royong menyelesaikan seluruh sasaran terutama sasaran fisik.

Pembuatan tugu TMMD dikerjakan oleh empat orang personel Satgas TMMD yang

memiliki keahlian di bidang seni pahat sehingga bangunan tugu akan terlihat lebih seni dan indah. Sedangkan personel Satgas TMMD yang lainnya tetap mengerjakan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan sasaran kelompok masing-masing.

Sumanto juga menyampaikan, rencana penutupan TMMD ke 101 tanggal 3 Mei mendatang akan ditutup langsung oleh Kasad. Acara penutupan diwarnai atraksi terjun payung dari personel terbaik Kopassus dan Kostrad. Dihari yang sama juga akan dilakukan peresmian Kodim 1628/Sumbawa Barat oleh Kasad. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) – Kawanan tiga pelajar terancam sanksi pidana. Mereka yang akan ikut ujian paket C dan ujian kenaikan kelas itu diciduk polisi. Dugaannya, menjambret di wilayah Mataram dan Lombok Barat.

Wakapolres Mataram, Kompol Nanang Santosa menjelaskan, kawanan pelajar itu berpasangan dalam beraksi.

“Mereka ini teman bermain di kampungnya. Jadi kalau beraksi mereka bersama-sama,” ujarnya didampingi Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa, Jumat (27/4).

Para pelaku diduga memjambret korbannya di Jalan Pendidikan, Dasan Agung, Selaparang, Mataram atau di depan Gelanggang Pemuda KONI. Pelaku KR (18) mengendara motor Vario DR 5473 CJ memepet korban malam hari pukul 22.00 Wita (16/4) lalu. Selanjutnya, SS (16) bagian mengeksekusi. DA (20) punya bagian memepet korban dari sisi lainnya mengurung korban menggunakan motor Yamaha Mio DR 4916 CG.

Korban kehilangan ponsel pintar, kartu identitas, ATM, dan cincin emas 5 gram. Total kerugiannya Rp 6,5 juta. “Korbannya itu sedang naik motor.

Tas pinggang yang diselempangkan di bahu kiri korban direbut pelaku,” ujar Nanang.

Modus yang sama juga dijalankan para pelaku di Jalan Dakota, Rembiga, Selaparang, Mataram (18/4).

Di tempat itu, pelaku KR terjatuh dari motornya lalu diamankan warga. sementara SD dan DA ditangkap di rumahnya di Ampenan, Mataram. Nanang menjelaskan, SS akan mengikuti ujian kenaikan kelas di SMK-nya.

Sementara KR dan DA akan mengikuti ujian paket C. “Ada yang kita titip di Panti Sosial agar dapat mengikuti ujian sebagai haknya dia sebagai anak untuk mendapat hak pendidikannya meskipun dalam status penahanan,” jelasnya. Para pelaku disangkakan pasal 365 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun. (why)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Wakapolres Mataram, Nanang Santosa (paling kanan) menginterogasi kawanan jambret, Jumat (27/4).

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

Halaman 9 (Hrant Minas Keshishian - The Mirror, 4 Apr.1976)

CERPEN

Pada Suatu Hari yang Telah Jadi Lain Eko Triono Kamu sedang menyiapkan pakaian dari masa lalu, pikiran dari masa lalu, prasangkaprasangka baik dari masa lalu, demi sempurnanya pertemuan kembali dengan teman-teman masa kecilmu di masa lalu.

DI hadapan cermin yang berbingkai lengkung kayu, berukir kungkung waktu, kamu menata kembali isi pikiranmu agar sesuai masa kanak. Wajah dan gerakmu masih sama dalam cermin, hanya terbalik kanan kirinya. Kamu lalu teringat cupang merah bata dalam air di botol kaca. Kamu pernah ambil cermin purnama dari wadah bedak ibu. Kamu tempel ke sisi botol. Cupang merah bata lalu beradu dengan bayang-bayangnya dalam cermin, hingga lelah, dan kamu tertawa, dan esoknya cupang bodoh itu mati, mengambang melintasi batu-batu koral palsu.

Kini kamu mendekatkan wajah ke cermin; melihat waktu membenturkan-benturkan. ”Siapa yang sebenarnya bodoh?”

Sesuai syarat pertemuan di masa lalu, kamu harus mengenakan seragam sekolah dasar. Keluargamu menjahitkannya. Cucu perempuanmu sudah menunggu sambil mematut lipstik ke arah cermin dalam wadah . Cupang merah bata, pikiranmu bergejala.

“Kek, kamu lupa tongkatmu?” Dia mendekat dengan semerbak wangi masa kini.

Dan waktu mengubah panggilan tiap orang. Kamu menjawab bahwa ketika sekolah dasar dulu, dia tidak memakai tongkat waktu berangkat. Cucumu tertawa. Atau, menertawakan?

Anak-anak dan cucu yang lain sibuk mengejar masa depan.

Tetapi, kamu akan pergi ke masa lalu?

Syarat datangnya tidak boleh diantar, harus sendiri, jadi biarkan aku jalan semampuku, katamu kemudian.

Kamu keluar rumah dan burung-burung gereja yang mematuki biji waktu di sela konblok beterbangan seperti ledakan waktu di suatu galaksi.

Kucing kembang asam mengorek-ngorek sampah, mencari waktu, memandang sejenak ke arahmu, sebelum menarik kakinya, waspada pada tatapan waktu yang kamu kenakan. Bunga sepatu diam menyerap langkah waktu, pohon jambu berbunga waktu, rumput-rumputsehijauwaktu,dan

suasana waktu di halaman memandangmu membuka gerbang setengah badan, yang menjaga kamudankeluargasaatwaktumasuk ke dalam rumah secara diamdiam atau terang-terangan.

Melewati lorong dengan terbungkuk, kamu melihat sejarah waktu memindahkan pasir-pasir dari dasar sungai, serbuk semen dari ledakan bukit waktu, batu-batu bata dari sekam pembakaran waktu, genteng dari liat, kayu yang menimbuk waktu, dan batu-batu kerikil, cat-cat yang lengket, dan suarasuara waktu; mengubah pematang menjadi lorong kota. Dan sawah-sawah menjadi kamar dagang dan industri.

Dan kamu merasakan, sepatumu kini dilepas waktu.

Kakimu merasakan geli ujung rumput.

“Hei, hei! Sepatu baru, sepatu baru. Ayo, kenalan, kenalan!” Teman-temanmu merubut, berebut saling menginjak sepatu di kakimu. Kamu diam-diam merasa malu dan bangga.

Di persimpangan jalan, kamu tidak lagi melihat pengendara beragama saling serobot dan merebut. Yang dapati malah dombadomba sesat yang berbaris rapi mau menuju padang rumput.

Kamu juga melihat bebek-bebek tanpa pengetahuan antri di pematang. Di masa depan, pematang itu kamu tahu berubah jadi jalur loket; tempat manusia berilmu pengetahuan, saling menyikut, demi berebut kartu jaminan kesejahteraan sosial.

Kamu berhenti di tepi sungai.

Depan ada jembatan bambu.

Kotoran kambing. Jalan tikus.

Sekolahmu ada di seberang.

Berdinding bambu. Beratap rumbia.Teman-temanmu menunggu di sana.

Di masa depan, sungai ini melintasi kota dan dipenuhi sampah serta bau sebusuk saluran perut. Kelak, banyak tulisan tulisan besar-merah, disertai nomor undang-undang dan ancaman: “Dilarang membuang sampah di sungai!””Orang goblok buang sampah sembarangan!”” Jagalah kebersihan!””

Buang sampah di kali, denda lima juta!” “Bukan tempat sampah, bangsat! Bisa baca nggak?

Matamu!”

Di masa lalu ini, tidak ada tulisan peringatan. Malah orang-orang sebagian besar masih buta huruf.

Namun, mengapa sungainya bisa sejernih ini, ikan mungil nampak saling mengejar berebut waktu di sela-sela beningnya, batubatu terlihat diam di dasar menyimpan waktu, dan airnya,bisa diminum waktu itu juga?

Seekor capung jarum terbang di atas alur. Tubuhnya lembut, tapi tingkahnya aktif menyentuhi air seperti waktu yang genit.

“Kamu terlambat,” kata temanmu, “Pak Guru sudah datang, tapi dia pamit sebentar mau menjual kelapa ke tengkulak, nanti balik lagi. Kita diminta mengamati akar tanaman jagung.

Nanti Pak Guru beri tahu jenis akar apa itu. Dan kalau kasih pupuk jaraknya seberapa. Nanti kita beri tahu sama bapak di rumah, kalau mau memupuk jagung.”

Teman-temanmu yang sudah datang sama-sama tua, keriput, putih rambut, dan memakai seragam sekolah dasar.

“Ingat, ‘kan? Waktu kamu terlambat itu, aku sedang cuci sepeda Pak Guru. Aku senang melakukannya. Setelah dewasa, eh, ternyata aku jadi punya toko sepeda, lalu sepeda motor, lalu toko mobil. Lihat mobil itu, tahu ‘kan? Aku tinggal pilih dan ganti dari tokoku sendiri. Mungkin berkahnya rajin nyuci sepeda Pak Guru, iya, ‘kan?

Anak-anak sekolah zaman sekarang, mana mau, ‘kan, ya?

Padahal, kita tidak ada digembar-gembor karakter, ya, tidak sertifikasi guru segala, ‘kan, ya?”

Dia tertawa bangga. Temanteman yang lain kini mulai bereaksi dengan berbeda.

Ada yang senyum kecut, ada yang menundukkan kepala; menyimpannya ke dalam waktu di alas meja.

“Wah,” yang lain kini, “janganjangan, kalau begitu, aku pensiunnya sebagai sekretaris wali kota karena dulu Ibu Guru rajin memintaku menulis di papan tulis, jangan-jangan.”

“Pak Kepala dulu memintaku jadi dokter kecil,” yang lain lagi, “dan besarnya aku jadi dokter besar.”

“Lha, yang juragan sedot tinja,” seloroh yang lain, “janganjangan waktu sekolah suka berak di celana.”

Tawa dan ada yang tawar. Ini yang tidak kamu duga ketika kembali ke masa lalu. Yang satu mulai meletakkan berusaha keras dirinya lebih baik dari yang lain. Bahkan, yang hidup terhadap yang sudah mati.

Yang tak merasa punya jabatan, pangkat, mulai bicara soal kesehatan, panjang umur, anak, cucu, dan membandingkan dirinya dengan yang sudah mati dan tidak bisa datang ke pertemuan di masa lalu ini. Yang sehat, membandingkan dengan yang sakitsakitan. Yang datang, membandingkan dengan yang tak bisa datang. Yang punya anak membanggakan anak-anaknya. Yang lebih saleh, menunjukkan kesalehannya dengan ucapan dan perjalanan sucinya.

PUISI Sengat Ibrahim Angin Malam di Cabean

Tuhan kecil dari utara

angin malam di cabean serupa nafasmu yang baru bangkit dari tidur pagi. tidur pagi yang berhasil membawa pikiranku menyusun ulang puisi yang kutulis bertahun-tahun dan tak kunjung jadi.

aku tahu, tuhan kecil dari utara itu tak pernah kesepian tetapi beliau juga tidak pernah mampu hidup sendirian

malam-malam begini, daun-daun mangga di halaman masih mengenakan warna hijau melalui merkuri. sementara langit masih suka menaruh gelap seperti bayangmu menyusup ke dalam puisi ini.

akhirnya, aku dan tuhan kecil dari utara itu sama-sama tahu bahwa kesepian adalah makhluk peternak kerinduan

Jogjakarta, 2018

jogjakarta, 2018

Musim Sebelum Hujan

Ingatan Kamis Pagi

di musim sebelum hujan aku bertemu dengan semua jenis macam ketabahan.

aku sedang menulis ingatan kamis pagi kamis pagi yang selalu gagal aku tulis menjadi puisi kamis pagi yang masih butuh pada sinar matahari kamis pagi yang membangunkan kicau burung kenari kamis pagi yang menolak sarapan pagi juga secangkir kopi kamis pagi yang mengajari orang-orang berlari kamis pagi yang memaksa orang-orang mengenakan dasi kamis pagi yang membuatku membenci diriku-sendiri; seorang lelaki yang memilih hidup bersama puisi.

ketabahan yang belum dicatat oleh kamus bahasa indonesiaku yang tebal kamus yang disusun oleh orang berpendidikan. orang berpendidikan yang punya kegemaran mengembang-biakkan bahasa asing dari pada bahasa yang memberinya kemerdekaan. di musim sebelum hujan jika kau mau tahu arti dari sebuah “ketabahan” datangilah tukang becak di pinggir jalan lihatlah tubuhnya, tubuh yang terbuat dari kelelahan.

tuhan kecil dari utara itu tahu kalau aku bukan penulis yang merasa kesepian melainkan menciptakan kesepian

kerinduan pun ikut tahu, kalau aku dan tuhan kecil dari utara itu memang cocok dipertemukan dalam pelaminan

Jogjakarta, 2018

atau, temuilah seorang penulis sajak cinta yang seumur hidup belum pernah merasakan pelukan dari perempuan yang benar-benar ia sayang. datangilah para petani yang setiap saat menyirami segala jenis tanaman di ladang. petani yang mencoba merawat semua kehidupan. petani yang menanam tanpa harus melihat keadaaan pasar.

Jojakarta, 2018

Sengat Ibrahim lahir di Sumenep, Madura, 22 Mei 1997.

Pemangku Adat Literasi & Taman Baca Masyarakat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).

“Apa artinya memakai baju sekolah dasar, jika pikiran yang dipakai adalah pikiran orang dewasa yang selalu merasa lebih besar dari yang lain, lebih benar dari yang lain?”

“Apa artinya bertemu di masa lalu, kalau hanya untuk membanggakan masa depan?”

Batinmu mengirim tanya sendiri. Kamu mulai merasa tidak nyaman.

Ketika sekolah dasar, kamu paling ceriwis. Ketika dewasa, kamu paling pendiam.

Saat ditanya, ceriwisku sudah kuhabiskan waktu kecil, katamu suatu ketika. Kamu minta ijin ke belakang sebentar. Temanmu berseloroh, itu karena kamu dulu waktu sekolah jarang ke belakang, maka sekarang kamu sering ke belakang. Disambut tawa.

Dan kamu tak kembali lagi.

Melipir jauh. Pulang balik dirimu ke masa depan, mengambil jalan beda dari datangnya.

Kemarin, alasanmu memutuskan datang ke masa lalu, sebab ingin merasakan menjadi kanak-kanak yang mudah memaafkan; menerima beda; tidak licik; tidak pendendam; tidak pamer kedudukan; tidak merasa lebih suci dari yang lain.

Tapi, kenyataannya?

Mereka hanya datang mengenakan baju, bukan memakai sepenuh waktu, bukan menata pikiran, prasangka baik, dan persamaan atas masa kanak yang tidak membedakan.

“Kek, kamu ditunggu di makam,” bocah cilik yang seperti dirimu, mendekat.

Kaki berlumpur, rambut

dikotori lumpur, dan ada sisa lumpur kering di pipinya. Tangan kanannya memegang plastik bekas tepung yang kini berisi air setengah. Di dalamnya, ada ikan cupang merah bata, berenang-renang dengan gerakan yang seperti isyarat, namun kamu tak mampu menangkap maknanya.

Bocah cilik itu lantas berlari ke teman-temannya. Di sana, ada kerbau-kerbau juga. Kamu melihat bocah cilik-bocah cilik lain yang sangat mirip dengan teman-temanmu, yang sedang berkumpul dalam kondisi tua di hari, yang saling membanggakan diri. Kamu ingin mempercepat langkah menuju jalur makam. Tetapi, tubuhmu sudah ringkih. Bungkuk pula.

Kamu berjalan lambat dengan banyak praduga. “Apa mereka utusan malaikat maut? Aku sudah kehilangan orientasi waktu?”

Yang dari masa lalu, bertemu di hari ini secara bersamaan. Termasuk bertemu dengan dirimu sendiri yang masih kecil.

Atau sebenarnya ini semua adalah puncak dari rasa takutmu sendiri?

Kakek dan nenekmu tidak memiliki cermin. Tidak suka bercermin. Mereka tidak memiliki foto masa kecil. Tidak mengetahui tanggal lahir bahkan. Umur mereka panjang-panjang. Apa sebab tidak melihat bayangan diri tiap hari? Dan kamu tiap hari bercermin? Tiap hari mendapati perubahan-perubahan. Rasa takutmu datang lebih awal; membuat orang-orang menjaga diri dari rasa tua; berhias agar

terlihat muda;berdandan di depan cermin; memastikan orang lain melihatnya masih muda dan jauh dari kematian. Kamu tidak dapat melihat diri selain dibantu cermin, bukan?

“Anak-anak tadi bilang, ada orang tua pakai seragam sekolah dasar. Aku yakin itu kamu. Harusnya kamu ke sini,” seorang tua berkata di sepi makam Kebun Agung.

“Kalian tidak datang, tapi berada di kuburan?” kamu menginjak ilalang dan putri malu.

“Bukan berarti,” seorang tua lain, “teman yang telah mati menjadi tidak lebih penting.”

“Mereka,”seorang lain menunjuk nisan-nisan, “malah tidak pamer-pamer. Kita juga merasa nyaman, tidak minder.”

Ada lima orang yang biasa bertemu di makam ini untuk merayakan pertemuan. Delapan dengan yang terbaring dalam makam. Semua saling berdoa bagi yang tiada. Kamu mulai merasakan waktu jadi angin berhembus; menjatuhkan bunga putih kamboja; lalu kehilangan dirinya sendiri.

Kamu jadi berada di semua masa, hari ini, masa lalu, masa depan.

Dan di luar waktu, istri, menantu, anak-anak dan cucucucu mulai mencari-cari keberadaanmu.*** Eko Triono, bukunya Agama Apa yang Pantas bagi Pohon-pohon? (2016) dan Para Penjahat dan Kesunyiannya Masing-masing (2018).

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jawab Tuntutan Tenaga Honorer

Tarik Minat Siswa SEBAGAI upaya untuk menarik dan menyosialisasikan SMK Yarsi Mataram kepada masyarakat, pihak SMK Yarsi Mataram melakukan sosialisasi ke SMP dan MTs yang ada di Pulau Lombok sampai ke kelurahan dan desa.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., Jumat (27/4) mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi ke SMPN 19 Mataram.

Selain ke sana, SMK Yarsi juga sudah melakukan sosialiasi ke SMP/MTs yang ada di Mataram, Lombok (Suara NTB/dok) Tengah, Lombok Barat, Wahyu Sutantri Lombok Timur, dan Lombok Utara, sampai ke kelurahan dan desa. “Tujuannya untuk memperkenalkan sekolah kami dan program sekolah kami dan agar mempermudah cita-cita anak yang ingin sekolah kesehatan, agar lebih akurat informasinya,” ujar Wahyu.

Menurutnya, sosialiasi yang dilakukannya penting, mengingat peraturan pemerintah yang setiap saat berubah. Terlebih lagi, SMK kesehatan bisa dikatakan langka. “Bahkan sekolah kami (SMK Yarsi) oleh banyak masyarakat dikatakan sudah tutup,” katanya.

Sosialisasi yang dilakukan pihaknya itu juga untuk menghilangkan citra mahal SMK Yarsi sebagai sekolah kesehatan, karena pihaknya memiliki misi peduli siswa tidak mampu. “Kalau dulu sekolah kami didatangi orang kaya saja, sekitar tiga tahun ini hampir 90 persn siswa tidak mampu yang kami terima,” katanya.

SMK Yarsi Mataram mengembangkan program SMK Kesehatan Plus. Plus yang dimaksud yaitu dengan penambahan Diniyah Islamiyah Bidang Keagamaan Islam. SMK Yarsi menawarkan tiga program keahlian, yaitu keperawatan, farmasi, dan keperawatan gigi.

Nantinya siswa SMK Yarsi selain dibekali dengan keterampilan di bidang kesehatan, juga akan dibekali dengan ilmu agama.

Begitu seorang siswa lulus, ia memiliki bekal ilmu agama dalam melaksanakan profesinya. (ron)

Ekskul Voli Jadi Prioritas SDN 1 Terong Tawah

Giri Menang (Suara NTB) Meski lomba voli mini tingkat SD sudah ditiadakan, jajaran SDN 1 Terong Tawah tidak serta merta ikut menghapusnya menjadi ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah. Pasalnya, ekskul tersebut dijadikan ilmu dasar bagi siswa yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepala SDN 1 Terong Tawah H. Parsa mengatakan, ekskul voli mini yang ada di sekolah yang dipimpinnya itu, sudah lama berdiri. Itu salah satu alasan pihaknya tidak ingin meniadakannya meski tidak lagi dilombakan.

Selain itu, ekskul voli itu menurutnya sangat penting menjadi ilmu dasar siswa tentang voli yang digunakan kelak ketika berada di sekolah tingkat lanjutan.

“Kami ngak mau hapus ekskul voli ini, karena kami tetap simpan harapan pada siswa untuk jadi pemain voli. Makanya kita anggap pembinaan yang kami berikan di sekolah ini sebagai ilmu dasar mereka,” katanya belum lama ini.

Program non akademik ini, disebutnya cukup penting bagi pertumbuhan siswa ke depan. Apalagi pihaknya melihat ada potensi yang cukup besar pada kemampuan siswa dalam permainan voli. Dengan demikian, latihan voli setiap satu kali dalam seminggu rutin dijalankan. Dengan harapan, ilmu dasar voli muridnya bisa dibawa hingga pendidikan selanjutnya.

Namun di samping itu, ada juga beberapa ekskul lainnya yang dibina,juga ditiadakannya. Hanya saja, pada ekskul voli ini pihaknya mengaku paling menaruh harapan kepada anggota ekskul voli saat ini. Dengan begitu, meski terkesan tidak ada tujuannya karena tidak bisa dilombakan. Namun tetap menyimpan harapan pada murid ke depan. “Potensi mereka cukup bagus di bidang voli ini, makanya kita sayangkan kalau diiadakan juga,” tutupnya (dys)

Dinas Dikbud NTB Kembalikan ke Yayasan

Mataram (Suara NTB) Nasib ratusan honorer jenjang SMA/SMK swasta sederajat kian tak jelas. Setelah Jumat (27/4) pagi bertemu dengan perwakilan Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB justru melempar bola ke pihak yayasan.

Kadis Dikbud NTB, Drs. H. Muhammad Suruji, menanggapi tuntutan honorer menyebutkan, pihaknya bukan tidak mau mengakomodir mereka, melainkan aturan yang mengatur demikian. Dia pun menilai, pihak yang paling bertanggungjawab ialah yayasan. Karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap guru honorer di lingkungan masing-masing.

Selain itu, Dikbud NTB menegaskan posisi semua guru.

Bahwa guru honorer merupakan guru yang juga sama posisinya dengan guru sekolah negeri.

Mereka punya tanggungjawab

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Pihak FKSS dan Kepala Dinas Dikbud NTB H. Muh. Suruji pose bersama usai pertemuan, Jumat (27/4). dan hak yang sama dengan guru negeri lainnya. Hanya memang yayasanlah yang bertanggung jawab soal ini.

Dia pun mendorong agar yayasan secara bersama-sama menyatukan persepsi. Pihak Dikbud pun siap memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur

NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, karena dengan adanya pertemuan itu, barangkali ada solusi lain yang diberikan terhadap honorer. Sementara itu, Sekretaris FKSS Abdul Majid, S.Pdi., yang turut dalam pertemuan Jumat pagi menyambut baik pernyataan Kadis Dikbud

Mataram (Suara NTB) Di era globalisasi saat ini, persaingan di sektor tenaga kerja sangat tinggi hingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berketrampilan. Hal tersebut terkuak dalam diskusi publik yang digelar oleh Jaringan Masyarakat Madani (JMM) dengan tema meneropong kualitas pendidikan, upaya meningkatkan kreativitas dan daya saing kerja buruh nasional di Mataram Kamis (26/4).

Seperti yang disampaikan salah satu narasumber dari Fakultas Hukum Unram, Ahmad Zuhairi SH, MH., bahwa tenaga kerja di era global ini harus memiliki ketrampilan dan kreativitas. “Tenaga kerja yang dibutuhkan di era saat ini harus profesional, meningkatkan kreativitas dan daya saing,” ucapnya.

Selain itu ungkapnya yang kedua adalah juga harus mempunyai kemampuan berbahasa asing, karena saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tidak hanya itu yang ketiga tenaga kerja juga harus mahir teknologi. “Ini paling tidak harus komplit ketiganya karena jika tidak maka itu sulit bersaing,” ujarnya.

Sementara narasumber lainnya, Amir Mahmud, Wakil Sekretaris KNPI NTB mengatakan pemuda itu bisa bersaing atau tidak kedepannya di era kemajuan teknologi, maka tergantung kualitas. Jika tidak punya kualitas maka tidak bersaing karena bukan hanya bersaing sesama manusia tapi juga bersaing dengan teknologi.

“Saya ingin pemuda tidak sekedar melihat aspek teknologi dan pengetahuan dalam membangun, tapi pemuda berkualitas kita harus mulai dari sisi psikologisnya atau kesadaran,” ungkapnya.

Sedangkan pada kesempatan tersebut Direktur JMM, Agi Abdul Aziz, mengatakan kegiatan diskusi yang digelar dalan rangka jelang peringatan May Day dan Hari Pendidikan Nasional. (dys)

Berbagai Masalah Pendidikan Masih Menghantui NTB Sementara itu, Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, menyampaikan sejumlah tantangan dunia pendidikan.

Menurutnya, tantangan globalisasi saat ini sangat kuat.

Sangat jelas dampak dari globalisasi itu.

Tantangan lainnya, berdasarkan sejumlah data, taraf berpikir masyarakat masih sangat rendah. Diperparah lagi dengan indeks kreativitas orang Indonesia masih minim.

“Masih kering dan miskin ide dan kreativitas masih miskin mencoba sesuatu. Masih sangat kurang ide-ide untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Selain itu, kenakalan remaja sulit dijaga, termasuk pergaulan bebas. Adanya sikap intoleran juga dimanfaatkan orang tertentu. “Sehingga muncul orang tidak toleransi. Kemajuan Iptek yang tidak terbendung lagi, dampak terhadap moral budaya, dampak lapangan pekerjaan dengan kemajuan iptek, justru lapangan pekerjaan berkurang,” katanya.

Oleh karena itu, Minhajul menekankan, diperlukan pemajuan pendidikan dan penguatan kebudayaan. Implementasinya, dari sisi pembelajaran di sekolah, harus ada sinergi kearifan lokal.

“Seperti adanya penguatan karakter dengan lima hari sekolah, harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus diperkuat. Perlu dilakukan pembiasaan di sekolah, pembinaan dan pembibingan oleh guru, proses pembelajaran yang berkualitas, penyelarasan kurikulum, dan maka dibutuhkan guru yang profesional,” jelasnya.

Kepala BP PAUD-Dikmas, Eko Sumardi, permasalahan PAUD di NTB cukup banyak, antara lain permasalahan anak tidak sekolah. Ia menye-

pada dasarnya sudah ada solusi yang diberikan Dikbud NTB. Kini tinggal menunggu pihak yayasan untuk proaktif menyuarakan dan selanjutnya berkomunikasi dengan pemerintah dengan harapan agar masalah honorer dapat cepat diselesaikan. (dys)

Gelar Seminar, JMM Angkat Isu Pendidikan dan Buruh

Jelang Hardiknas

Mataram (Suara NTB) – Berbagai masalah pendidikan masih dirasakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai tantangan zaman menjadi tantangan bersama untuk dicari solusinya agar dapat memajukan pendidikan dan menguatkan kebudayaan.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Pendidikan dengan tema menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa NTB, Jumat (27/4) di aula Kantor Bahasa NTB. Hadir sebagai pembicara, Kepala Kantor Bahasa NTB, Dr. Songgo Siruah, M.Pd., Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Pd., Kepala BP PAUD-Dikmas, Drs. Eko Sumardi, M.Pd., dan Akademisi dari Universitas Mataram,Prof. Dr. Mahsun, M.S. Kepala Kantor Bahasa NTB, Songgo Siruah mengatakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan sarana penguatan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Namun sikap masyarakat kepada Bahasa Indonesia seperti bersikap kepada oksigen, tidak begitu dipedulikan, tapi jika sakit dan masuk ke ruangan perawatan membutuhkan oksigen.

“Bahasa Indonesia di ruang publik dianggap seperti virus, bahkan kita sampai merasa bukan di Indonesia. Bahasa Indonesia (diposisikan) seperti barang antik. Jadi Bahasa Indonesia dipandang sebelah mata, dari cara kita mendidik, Bahasa Indonesia dianggap sebelah mata,” katanya.

Padahal, menurut Songgo, pada Sumpah Pemuda ada mencantumkan Bahasa Indonesia.

Dengan Bahasa Indonesia itulah yang dapat mempersatukan bangsa. “Ejaan mengikat ke semua pihak,” ujarnya.

NTB ketika menerima perwakilan honorer.

Dia menjelaskan, setelah pertemuan ini mudaham ada kejelasan. Karena di samping itu, selama ini memang ada miskomunikasi antara honorer dengan Dikbud. Karena dengan penjelasan yang diberikan Kadis Dikbud,

(Suara NTB/ron)

DIALOG KEPENDIDIKAN - Para pembicara pada Dialog Pendidikan dengan tema menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa NTB, Jumat (27/4) di aula Kantor Bahasa NTB. butkan anak tidak sekolah di NTB mencapai 20.697. selain itu, jumlah PAUD di NTB ada sebanyk 4.035, tapi hanya sekitar 125 terakreditasi.

“Selain itu, tenaga guru hampir 80 persen lulusan SMA sederajat, atau bahkan SMP dan tidak memiliki kompetensi.

Sarana dan prasarana juga tidak layak,” katanya.

Pihaknya melakukan sejumlah solusi, seperti bagaimana cara agar anak tidak sekolah bisa dilayani. Pihaknya mendorong ke sekolah formal, atau didorong mengikuti PKBM. “Selain menyosialisasikan agar mereka kembali ke sekolah formal,” katanya.

Pihaknya juga mengejar agar bisa memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD. Semua anak di usia emas harus masuk ke lembaga PAUD dan mendapatkan BOP. Basisnya harus data pokok pendidikan (Dapodik).

Sementara itu, Prof. Mahsun menyoroti banyak negara

menggunakan bahasa sebagai strategi untuk memajukan negara. Ia menegaskan, semestinya bahasa pendidikan di Indonesia harus berbasis Bahasa Indonesia.

“Terkait bahasa, di kota besar, banyak keluarga yang menjadikan bahasa asing sebagai bahasa keluarga. Kondisi Bahasa Indonesia cukup rawan,” ujarnya.

Prof. Mahsun menegaskan, untuk menguatkan pendidikan, kuncinya harus penguatan bahasa.

Banyak negara maju karena menggunakan politik identitas.

“Perkuat pendidikan kuncinya harus penguatan bahasa,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

DISKUSI PUBLIK - Diskusi Publik yang digelar JMM terkait kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

Faqih Berpeluang Masuk Pelatnas Jangka Panjang

Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali emas di kelas kumite di Kejurnas Karate Piala Mendagri di Palu Maret lalu, atlet karate NTB Faqih Qaromi berpeluang mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) jangka panjang persiapan mewakili tim karate Indonesia di kejuaraan internasional.

Demikian disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanuddin kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (26/ 4). “Faqih Qaromi berpeluang dippanggil masuk Pelatnas jangka panjang. Soalnya dia berhasil meraih medali emas di kejuaraan Piala Mendagri bukan Maret lalu,” ucapnya.

Dijelaskan Burhan, kejurnas

karate Piala Mendagri adalah ajang tahunan PB FORKI. Tujuan penyelenggaraan event itu dalam rangka menjaring atlet nasional untuk dipersiapkan mewakil Indonesia di berbagai kejuaraan internasional.

Lebih spesifiknya kejurnas tersebut sekaligus menjadi ajang pemantauan untuk pembentukan tim karate Indonesia pada kejuaraan di Asia

Pacifik maupun dunia.

Sesuai informasi yang diterimanya bahwa agenda kegiatan FORKI tahun 2018 akan mempersiapkan para atlet yang akan tampil pada Olimpade Tokyo pada tahun 2020. Kejurnas sangat penting, karena jadi ajang pembinaan bagi atlet. Sekaligus jadi ajang untuk mencetak atlet yang unggul dan berprestasi.

Diakuinya, sebelumnya, atlet NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda juga dipersiapkan mewakili Indonesia mengikuti Olimpiade tahun 2020. Itu artinya dengan keberhasilan Faqih meraih medali emas di Piala Mendagri bulan Maret lalu, maka Faqih Berpeluang dipanggil mengikuti pelatnas jangka panjang.

Selain berhasil meraih medali emas di kejurnas piala Mendagri, baru-batu ini Faqih juga sukses meraih medali emas di kejuaraan internasional The 7 SEAKF Karate Championship di Vietnam tanggal 23-25 April 2018. (fan)

(Suara NTB/ist)

PODIUM TERTINGGI - Atlet karate, Faqih Qaromi (tiga dari kanan) berada di podium tertinggi saat menjuarai kejuaraan Internasional SEAKF Karate Champhionship di Vietnam, 23-25 April 2018.

Chong Wei Tumbangkan Srikanth untuk Lolos ke Semifinal BAC Jakarta (Suara NTB) Pebulu tangkis tunggal putra senior Malaysia, Lee Chong Wei, untuk kelima kalinya menumbangkan pebulu tangkis India, Kidambi Srikanth, dan memastikan dirinya lolos ke semifinal Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (Badminton Asia Championships/BAC) 2018 kategori perorangan.

Berdasarkan laman Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang dipantau di Jakarta, Jumat, kemenangan Cong Wei ini, berlangsung dalam laga perempat final di Wuhan Sports Center, Wuhan, China, Jumat, yang berakhir dengan skor 21-12, 21-15 untuk pemain bergelar Dato tersebut.

Kemenangan ini menja-

(Suara NTB/fan)

KALAH - Pemain Street Soccer NTB (biru) sedang berusaha melewati pemain Jabar saat kalah 3-4 di final Liga Sepak Bola Perubahan Street Soccer di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (26/4).

NTB Rebut Juara Dua di Seleknas Street Soccer pertandingan lewat adu penalti.

Lewat adu penalti itulah tim NTB mengalami kekalahan 34. Pasalnya lewat adu penalti itu, tiga eksekutor dari tim NTB, Oying, Junaidi dan Yetno gagal mencetak gol. Tendangan ketiga pemain asal NTB itu dapat di blok oleh penjaga gawang Jabar, M. Fajar. Sementara itu, pemain Jabar berhasil menyarangkan satu gol lewat salah satu eksekutornya dari tiga eksekutor yang dipilih sebagai penendang penalti.

Satu gol Jabar lewat adu penalti itu dicetak pemainnya, Dego Z.A yang merupakan penendang terakhir. Sementa-

PSSI Diminta Tegas Tentukan Jadwal Bandung (Suara NTB) Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, meminta federasi sepakbola tertinggi di Indonesia, PSSI, tegas dalam menentukan maupun mengubah jadwal pertandingan.

Hal tersebut dikatakan Umuh, menanggapi adanya perubahan mendadak laga Persib melawan Persija Jakarta di Jakarta yang sebelumnya diagendakan berlangsung pada 28 April.

“Kalau komplain kita menuntut tidak akan ada perubahan apa-apa yah.

Cuma ke depan PSSI juga harus ada ketegasan, kan (ant/bali post) Umuh Muchtar ada aturan seminggu sebelum pertandingan harus ada kejelasan,” ujar Umuh, Jumat kemarin.

Pemunduran jadwal dinilai Umuh begitu mendadak.

Berdasarkan regulasi, kepastian pemunduran jadwal seharusnya sudah diinformasikan seminggu sebelum laga berlangsung. Menurut Umuh, ditundanya laga klasik ini sedikitnya mempengaruh kondisii tim yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari.

Meski begitu, ia meyakini anak-anak Maung Bandung tetap dalam kondisi siap menerima segala keputusan.

“Mereka (pemain) sebetulnya bagaimana dari kita. Semuanya pun juga harus dipersiapkan mental pemain dan pelatih mental baja. Jangan karena ini ambruk akan sangat rugi,” kata dia.

Sementara itu Pelatih Persib, Mario Gomez mengatakan, saat ini anak asuhnya lebih fokus pada pertandingan melawan Madura United dan tidak terlalu memikirkan laga tunda melawan Persija.

“Sekarang kami fokus melawan Madura karena itu yang menjadi lawan kami selanjutnya, karena kita tidak bisa menghadapi Persija minggu depan,” kata dia.

Menurut Gomez, ditundanya laga klasik ini tidak akan mengubah mentalitas tim yang sudah dipersiapkan. Kini, ia hanya tinggal menurunkan porsi latihan sebagai bagian menjaga kebugaran para pemain dalam menghadapi Madura.

“Memang kita sudah siap untuk pertandigan hari sabtu di laga derby melawan Persija. Sekarang kondisi kita lebih baik memang kita ingin main. Kita sekarang turunkan intensitas, juga hal bagus untuk recovery pemain,” kata dia. (ant/bali post)

ra dua pemain Jabar, Rizal dan Ferdian gagal mencetak gol saat adu penalti. Tambahan satu gol dari Dego itu membawa tim Jabar sebagai juara Street Soccer Nasional tahun 2018.

Ketua Panitia Pertandingan, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Street Soccer yang digelar di NTB merupakan Seleknas Tim Indonesia yang dipersiapkan untuk mengikuti homeless World Cup 2018 di Mexico.

Liga Perubahan yang digelar di NTB diikuti sebanyak tujuh tim, yakni NTB 1, NTB2, NTB3, Jabar, Yogyakarta, Jatim dan Bali.

Liga perubahan nasional

merupakan salah satu program kampanye Indonesia tanpa stigma yang diinisiasi rumah Cemara. Turnamen sepak bola street Soccer ini merupakan turnamen pertama yang di gelar di Indonesia dengan kriteria peserta mantan pengguna napza, HIV dan kelompok marjinal lainnya.

“Liga perubahan bukan sekedar hanya bermain sepak bola namun bagaimana peserta membawa perubahan besar kepada masyarakat terkait stigma dan diskriminasi,” jelas Iqbal. (fan)

Kota Bima Target Lima Emas Mataram (Suara NTB) Pertina Kota Bima memasang target meningkatkan prestasi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, bulan November 2018. Mereka mengincar lima medali emas di multi event regional NTB itu.

Ketua Pertina Kota Bima, Tajil Arifin yang ditemui Suara NTB di Kota Mataram, Kamis (26/4) mengatakan, incaran lima medali emas itu ditargetkan lewat lima petinju terbaiknya yang pernah mencatatkan prestasi di event nasional.

“Kami memasang target lima emas lewat atlet kami yang pernah meraih medali di Kejurnas Gubernur NTB di Sumbawa Barat tahun 2017,” ucap pemilik sasana tinju Anakonda di Kota Bima itu.

Tajil Arifin yang biasa disapa Aba Anda ini menjelaskan bahwa pada kejurnas tinju Gubernur NTB tahun 2017, atletnya sukses mempersembahkan dua emas, dua perak dan satu perunggu.

Dua medali emas dipersembahkan lewat Mariti kelas 46 Kilogram dan Maya di kelas 49 Kg putri.

Meski tak menjelaskan tiga nama atlet lainnya.

Namun demikian, dia menjelaskan bahwa Pertina

(Suara NTB/ist)

NTB telah menyiapkan sebanyak 12 atlet yang akan mewakili Kota Bima di Porprov 20018.

Terdiri dari delapan atlet putra dan empat atlet putri.

Sebanyak 12 atlet itu kata Anda sudah menjalani pemusatan latihan di Kota Bima sejak akhir tahun 2017. Dan latihan sudah berjalan sekitar enam bulan yang kegiatan latihannya dipusatkan di Istana Bima.

Lewat Pelatda yang relatif panjang itu Anda berharap, cabor tinju Kota Bima bisa meningkatkan prestasinya. Bila sebelumnya Pertina Kota Bima meraih dua emas di Porprov NTB tahun 2014, makan di Porprov NTB 2018 Kota Bima Memasang target lima emas. (fan)

Tajil Arifin

jauh meninggalkan poinnya dan akhirnya sukses mengamankan gim pembuka.

Keunggulan tersebut, membuat Chong Wei kian gencar melancarkan serangan dan terus memimpin laju angka usai keadaan imbang 1-1 di awal gim kedua.

Chong Wei yang berada di posisi unggulan lima, menyingkirkan Srikanth, setelah memetik dua poin berikutnya secara beruntun usai kedudukan 19-15. Di fase empat besar Kejuaraan Asia 2018, Lee Chong Wei akan menjumpai Kento Momota (Jepang) yang sukses menumbangkan unggulan tujuh asal Taiwan, Chou Tien Chen, dengan skor 21-5, 21-13. (ant/bali post)

Lee Chong Wei

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Tim street Soccer NTB hanya mampu merebut gelar juara dua di Seleksi Nasional (Seleknas) Street Soccer di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (26/4). Tim NTB gagal keluar sebagai juara satu setelah dikalahkan tim Jawa Barat 4-3 melalui drama adu penalti di laga final sepak bola Liga Perubahan tersebut.

Pantauan Suara NTB di lokasi, pertandingan kedua tim tersebut berakhir dengan skor imbang 3-3 dalam waktu normal. Karena pertandingan kedua tim berakhir imbang, maka kedua tim menyelesaikan

di catatan sempurna pemain berusia 35 tahun tersebut atas Srikanth dengan lima kemenangan tanpa balas. Dalam pertandingan di Wuhan sendiri, Chong Wei sempat tertinggal 0-2 terlebih dulu dari Kidambi Srikanth saat gim pertama mulai dimainkan.

Namun, dia kemudian membalikkan keadaan menjadi unggul 7-3 setelah mencetak lima poin beruntun. Dulangan poin Chong Wei kian tak terbendung setelah memetik enam poin beruntun yang mengakibatkan wakil Malaysia ini unggul jauh 13-4.

Terus mengejar, Srikanth yang merupakan unggulan pertama itu, tak kuasa menahan laju Chong Wei yang sudah terlampau

SUARA NTB

Sabtu, 28 April 2018

Halaman 12

Hasil Seleknas Paskibra di NTB

Imam dan Shalsabila Lolos ke Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) asal Lombok Timur (Lotim), Muhammad Ihlassul Imam dan Shalsabila Lestari Putri Suteja berhasil lolos ke tingkat nasional. Kedua siswa SMA itu dinyatakan lolos ke tingkat nasional setelah melalui tahapan seleksi tingkat daerah yang relatif ketat.

Sekretaris Panitia Tim Seleksi dan Pemantapan Paskibra NTB, Muhajidin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (27/4) mengatakan sebelum lolos ke tingkat nasional, kedua siswa SMA 1 Selong dan SMA 1 Labuhan Haji itu telah melewati rangkain seleksi yang cukup ketat. Dia bersaing dengan 400 siswa kabupaten/kota sebelum dinyatakan lolos ke nasional.

“Dua siswa itu selama telah menjalani seleksi sebanyak dua tahap. Seleksi tahap pertama diikuti 400 siswa SMA di 10 kabupaten/kota. Dan terkahir di Mataram,”ucapnya.

Dijelaskannya, seleksi tahap pertama dilakukan di 10 kabupaten/kota di NTB dengan lima orang tim pemantau dari unsur Purna Paskibra NTB dan Unsur Pelatih dari TNI/Polri. Seleksi tahap pertama dimulai dari tanggal 2-12 April, melibatkan 400 siswa dari 10 kabupaten/kota di NTB.

SEMATKAN PIN Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menyematkan pin kepada dua siswa asal Lotim, Muhammad Ihlassul Imam dan Shalsabila Lestari Putri Suteja yang dinyatakan lolos sebagai calon Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Nasional.

RUPA-RUPA

(Suara NTB/fan)

Hasil seleksi tahap pertama terjaring 34 siswa. Selanjutnya diseleksi lagi di tahap kedua tanggal 23-25 April lalu, hingga jumlah atlet dikerucutkan lagi menjadi dua siswa yang lolos ke tingkat nasional, kemudian 28 siswa dipersiapkan untuk Paskibra provinsi NTB serta sisa empat orang dikembalikan ke kabupaten/ kota masing-masing.

Selanjutnya, kedua siswa yang lolos menjadi Paskibra nasional akan diberangkatkan bulan Juli untuk mengibarkan bendera merah putih di Upacara 17 Agustus 2018 yang akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan.

Menurut Muhajidin, dua siswa yang lolos ke nasional, yakni Muhammad Ihlassul Imam dan Shalsabila Lestari Putri Suteja merupakan siswa terbaik dalam seleknas Paskibra nasional di NTB. Mereka memiliki wawasan kedaerahan, nasional dan pengetahuan umum yang baik. Kemudian memiliki keterampilan tentang kebudayaan, nyanyi, kuliner daerah dan mampu mempromosikan pariwisata NTB di tingkat nasional.

Ditambahkannya, keikutsertaan siswa NTB di nasional bukan pertama kali, namun sebelumnya NTB juga

meloloskan dua wakilnya tahun lalu. Dan di kegiatan Paskibra Nasional tahun 2017, siswa NTB terpilih sebagai siswa terfavorit di paskibra nasional. “Mudahmudahan tahun ini terpilih lagi,” harapnya. (fan/*)

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR4541MF NOKA/NOSIN:MH8CF48CA8J-221688/F4841D-223156 AN.SAJARWO TRI HASTONO, SH HLG DSKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 ONDA DR3607BG NOKA/NOSIN : MH1JF12138K267562/JF12E1272065 AN. TIONIR SITORUS HLG DSKTR JL. SRIWIJAYA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 28 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 28 April 2018

Menyudahi Sengketa di BPPD DALAM beberapa waktu terakhir, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB telah berubah menjadi semacam panggung dimana sejumlah kekuatan tengah bertarung memperebutkan posisi ketua badan promosi tersebut.

Dalam kondisi ini, kita menyaksikan wajah BPPD yang lain. Bukan wajah sebuah institusi yang seharusnya menjadi dinamisator kerja-kerja promosi pariwisata. Melainkan, lebih sebagai sebuah institusi yang tengah menjadi medan kepentingan sejumlah aktor.

Memang sulit melepaskan kiprah BPPD NTB dengan peta kekuasaan di lingkaran pengambil keputusan di NTB. Dalam hampir setiap geraknya, BPPD memang sangat bergantung dengan dukungan kebijakan penguasa. Tiap tahunnya, miliaran rupiah dana hibah dari APBD NTB dikelola oleh lembaga ini.

Ketergantungan terhadap dana APBD ini membuat BPPD NTB semakin jauh dari karakteristik sebagai “lembaga swasta dan bersifat mandiri”. Padahal, karakteristik seperti ini telah tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Sejumlah daerah yang lain, telah jauh melampaui pencapaian BPPD NTB dengan merombak skema pembiayaan mereka menjadi lebih mandiri. Dengan perubahan skema tersebut, tata kelola promosi yang dilakukan BPPD akan lebih dekat dengan semangat asosiasi swasta, dimana semua dibiayai berdasarkan kepentingan bersama dan digunakan secara bersama-sama.

Sejumlah kalangan menilai, kisruh terkait kepemimpinan BPPD NTB ini merupakan imbas dari adanya intervensi para pemangku kepentingan di Pemprov NTB. Intervensi ini membuat kesepakatan bersama yang telah dibuat para pemegang kewenangan di BPPD justru seperti tak bermakna.

Intervensi ini pula yang memiliki risiko yang cukup besar. Jika dipaksakan, aktor yang diinginkan Pemprov NTB bisa jadi tidak akan mampu menjalankan roda organisasi di BPPD NTB. Sulit rasanya membayangkan seorang pemimpin harus menakhodai awak kapal yang tidak menghendaki kepemimpinannya. Apalagi, model kepemimpinan BPPD NTB bukanlah kepemimpinan yang mengandalkan relasi hubungan antara atasan dan bawahan.

Dalam kondisi inilah, Pemprov NTB perlu lebih mencermati jenis intervensi kebijakan yang mereka perlu tempuh. Untuk menyudahi konflik, Pemprov NTB perlu mencari solusi yang lebih bersifat sistemik.

Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan adalah mengurangi secara perlahan atau secara menyeluruh dukungan anggaran kepada lembaga promosi ini. Berkurangnya dukungan anggaran bisa melahirkan tantangan baru bagi para pemangku kepentingan di BPPD. Jika skema kebijakan ini diambil, tentu saja ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, BPPD bisa berakhir kiprahnya karena kendala pendanaan dalam melakukan promosi. Jika hal ini terjadi, Pemprov NTB bisa memikirkan untuk memfokuskan promosi pariwisata di Dinas Pariwisata atau melalui skema programatik.

Kemungkinan kedua adalah BPPD tetap bertahan dan justru berhasil membangun kemandiriannya melalui sumbangan dari asosiasi atau pengelola bisnis pariwisata yang selama ini mendapatkan madu dari promosi pariwisata yang digelar BPPD NTB. Sudah saatnya, para aktor swasta yang selama ini beroleh manfaat dari promosi pariwisata, juga ikut menanggung beratnya beban mempromosikan pariwisata NTB. Hal ini pula akan melahirkan tantangan baru, yaitu tantangan untuk menyatukan kekuatan bersama demi membangun model promosi pariwisata yang lebih efektif.

Jika skema ini berhasil, kita bisa berharap lahirnya wajah baru BPPD NTB. Sebuah badan promosi yang lebih mandiri dan bisa lebih berdaya dalam membentengi dirinya dari kepentingan tertentu yang ingin dipaksakan oleh para pemegang kuasa di NTB ini. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Sikap Proaktif, Kritis dan Loyal sebagai Jaminan Pendidikan Anak di Sekolah ENGANTAR S o r o t a n masyarakat terhadap dunia pendidikan melalui berbagai alat dan media semakin kencang. Meski di hari-hari biasa sorotan-sorotan itu tetap ada sebagai bagian dari sisi/bidang yang tetap perlu dan hangat sebagai bahan pembicaraan. Sorotan-sorotan yang kencang itu lebih kepada kerpihatinan kita tentang disharmonisasi hubungan masayarak(keluarga) para siswa dengan pihak sekolah. Disharmonisasi dua dari tiga pihak pendukung pendidikan ini memang membuat kita terhenyak, kaget, dan mengelus dada.

Bagaimana dan apa sebenarnya yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat kita saat ini?

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada pendidikan, ada banyak bentuk pelibatan keluarga pada pendidikan. Lebih khusus, bentuk pelibatan keluarga pada satuan pendidikan ini tercantum pada Bab tiga, pasal 6. Bentuk pelibatan keluarga itu dapat berupa: a). menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; b). mengikuti kelas Orang Tua/Wali; c). menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan; d). berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran; e). berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak; f). bersedia menjadi aggota Komite Sekolah; g). berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah; h). menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan; i). berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan j). memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Melihat bentuk keterlibatan masyarakat pada satuan pendidikan berdasarkan permendikbud tersebut, istilah disharmonisasi antara satuan pendidikan(sekolah) dengan keluarga (masyarakat) seharusnya tidak perlu terjadi. Selain pemerintah, dua elemen juga tak kalah penting bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan itu sendiri. trinitas pendidikan (pemerintah, sekolah-masyarakat) merupakan pondasi utama keberlangsungan sebuah pendidikan.

Langkah Keterlibatan Masyarakat dan keluarga Pada Pendidikan (sekolah) Masyarakat dan keluarga sebagai bagian dari pondasi dan elemen pendidikan (sekolah), harus mulai mengambil peran dan posisi.

Peran dan posisi masyarakat dan kelurga pada pendidikan akan semakin nampak dan berpengaruh apabila masyarakat dan keluarga memiliki tiga hal : Proaktif Keaktifan masyarakat dalam pendidikan (sekolah) mempunyai pengaruh dan peran besar dalam kemajuan dan perkembangan sekolah itu sendiri. Sekolah yang mendapat dukungan aktif dari masyarakat dan kelurga, akan mampu berkembang, maju sesuai keadaan dan juga mampun bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Keaktifan masyarakat dan keluarga ini adalah penyempurna dari segala kebijakan yang dikeluarkan/diputuskan oleh pemerintah dan sekolah.

Penyusunan program-program dalam RAPBS maupun RKAS se-

Oleh

:

Lalu Mungguh, S.Pd., M.Pd.

(Guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat) harusnya dan selalu melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini memang telah ‘merasa’ diwakili oleh keberadaan komite sekolah. Para anggota komite sekolah ini memang merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat dan orang tua sebagai bentuk pelibatan mereka dalam urusan sekolah/ pendidikan.

Di sisi lain, dalam perjalanannya, komite sekolah sering hanya dianggap sebagai ‘perpanjangan tangan’ sekolah dalam ‘melegalkan’ segala program atau kebijakannya yang terkait dana/anggaran.

Keadaan ini ternyata menjadi ‘simalakama’ bagi sekolah dan pengurus komite itu sendiri. keadaan ini pun berujung pada terciptanya hubungan yang kurang harmonis antara sekolah dengan masyarakat/ wali murid/keluarga, atau antara pengurus komite sekolah dengan para anggotanya.

Keadaan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh intensitas komunikasi internal para komite sekolah. pengurus komite sekolah masih jarang berkomunikasi intensif dengan para anggotanya. Begitu pula sebaliknya. Para anggota komite sekolah, masih kurang proaktif terhadap keadaan ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah. biasanya, permasalahan sekolah yang mencoba diselesaikan oleh pihak sekolah dengan para pengurus komite sekolah, seringkali mendapat tindakan ‘reaktif’ dari anggota komite sekolah ataupun masyarakat. Tindakan reaktif para anggota komite sekolah ini didasarai oleh berbagai hal. Misalnya saja, kurang terbukanya pihak sekolah dan pengurus komite sekolah dalam mengelola (anggaran) sekolah.

Wiratno (2016) menyatakan bahwa masyakat (keluarga) merupakan bagian integral dalam sebuah pendidikan sekolah. ini juga merupakan gambaran nyata bahwa masyarakat merupakan bagian dari trinitas pendidikan (pemerintahsekolah-masyarakat) itu sendiri.

Kritis Sikap kritis yang berkembang di masyarakat terkait pendidikan selama ini masih berfokus pada ‘kritik’. Kritik-kritik yang diberikan tersebut, oleh lembaga/sekolah, dirasakan sebagai penilaian negatif semata. Seringkali kritik yang diberikan berangkat dari asumsi/ desas-desus yang beredar tanpa melakukan klarifikasi langsung ke lembanga/sekolah. ini juga tidak terlepas dari sikap lembaga/ sekolah itu sendiri yang masih kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Padahal sejatinya, bahwa masyarakat juga berhak tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi pelayanan publik yang telah dijamin undang-undang. Sedangkan sekolah/lembaga pendidikan, terutama sekolah negeri merupakan bagian dari instansi peyanan publik.

Sikap yang tak kalah penting yang seharusnya dimiliki keluargamasyarakat terhadap pendidikan adalah sikap kritis. Sikap kritis yang dimaksudkan adalah sikap tajam dalam menganalisis keadaan lembaga/sekolah. Adapun keadaan yang dimaksudkan adalah seperti analisis kebutuhan lembaga/ sekolah, analisis risiko tentang perkembangan dan arah (visi/misi) sekolah dalam menjalankan amanat masyarakat sebagai lembaga pendidikan. sikap kritis ini diperlukan sebagai kontrol/pengawasan terhadap pengelolaan lem-

baga pendidikan yang akan menjamin mutu/kualitas keluaran (output) lembaga/sekolah tersebut.

Loyal Selain faktor penghambat partisipasi dan loyalitas masyarakat yang berasal dari pemerintah, faktor penghambat dari partisipasi dan loyalitas masyarakat pada pendidikan juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Penghambat-penghambat itu muncul karena beberapa hal, antara lain: 1) Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka.

2) Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. 3) Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 4) Hambatan kultural, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan formal bertentangan dengan adat mereka, misalnya saja pada masyarakat Samin yang menganggap bahwa orang yang pintar hanya akan membuat orang membodohi orang lain. 5) Hambatan geografis, misalnya jauhnya lokasi sekolah yang diikuti oleh tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai sekolah. 6) Mahalnya biaya pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi. (Normina:2016).

Trinitas pendidikan (Pemerintah-sekolah-masyarakat) merupakan satu kesatuan utuh yang harus terus saling sokong dan bersinergi tanpa batas. Sinergi ini harus sejalan dan seirama. Sinergitas yang harmonis adalah hal mutlak untuk mencapai tujuan pendidikan yang diimpikan. Raharja (2013) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang kuat dalam konfigurasi keluarga-masyarakat-sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dengan berbagai cara dan bentuk.

Wiratno (2016) menyebutkan beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Bentuk-bentuk partisipasi itu antara lain : 1) Partisipasi finansial Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan. 2) Partisipasi material Diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 3) Partisipasi akademik melibatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. 4) Partisipasi kultural masyarakat dalam bentuk memelihara nilai kultural dan moral

RADIO

yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. 5) Partisipasi evaluatif berupa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

Loyalitas masyarakat pada pendidikan juga dimaknai sebagai sikap loyar, berani berkorban apa saja demi pendidikan itu sendiri.

Bahkan sikap ini tak mesti harus diminta/dimohon terlebih dahulu baru memberikan loyalitasnya.

Sikap loyalitas yang total menjadi pendorong yang sangat kuat dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Loyaitas masyarakat pada pendidikan harus murni loyalitas pada nilai-nilai, proses-proses kependidikan itu sendiri. Loyalitas yang lestari tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Loyalitas tanpa pamrih.

Loyalitas hanya dengan tujuan-tujuan murni pendidikan. Loyalitas demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Penutup Sinergitas yang harmonis antara pemangku pendidikan (Pemerintahsekolah-masyarakt) merupakan jaminan untuk mendapatkan mutu dan kualitas pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan mutlak perlu dan sangat vital.

Sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mencapai mutu pendidikan dengan sendirinya. Bahkan, sekolah akan ‘bubar’ dengan sendirinya apabila masyarakat tidak berpartisipasi/ terlibat dan dilibatkan. Proaktif, kritis dan loyalitas merupakan tiga bentuk partisipasi yang merangkum bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Proaktisyal ini sewajarnya terus dijaga dan ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Pemkot turunkan tim, identifikasi penyebab lambannya penurunan angka kemiskinan Butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** Pemprov rombak Tim Konsolidasi BPR

Cegah terulangannya sandungan hukum

***

SUARA NTB

Sabtu, 28 April 2018

UNBK SMP Susulan akan Diikuti 41 Siswa

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 41 siswa SMP akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) susulan pada 8 dan 9 Mei mendatang. Berbagai faktor menyebabkan mereka mendaftar untuk mengikuti UNBK susulan, salah satu yang faktor yang mempengaruhi yaitu ketidakhadiran peserta.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia UN NTB, yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. Sukran, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/4). Dari data yang diberikan oleh pihaknya. “Sebanyak 41 siswa SMP di NTB akan mengikuti UNBK Susulan,” katanya.

Dirincikan, dari Kabupaten Lombok Barat sebanyak sembilan siswa, dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak lima siswa, dari Lombok Tengah sebanyak 13 siswa, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak empat orang, dari Lombok Timur sebanyak tujuh orang, dari kabupaten Bima sebanyak dua siswa, begitu juga dari Sumbawa dua orang, dan Kota Bima satu orang.

Koordinator Posko UNBK Provinsi NTB di Dinas Dikbud NTB, Susanto, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, peserta yang akan mengikuti UNBK susulan melakukan pendaftaran melalui sekolah. Pihaknya hanya mengurus peserta UNBK SMP susulan, tidak dengan UNKP SMP susulan.

Dari data yang diisi oleh peserta menunjukkan, bahwa peserta dengan alasan tidak hadir saat UNBK utama ada sebanyak 27 siswa, sementara kendala lain saat ujian berlangsung hanya enam siswa. Alasan lainnya, karena pindah ke UNKP. “Karena kendala saat ujian kecil sekali jumlahnya,” kata Susanto.

Susanto menjelaskan, nantinya akan ada sinkronisasi lagi.

Tempat ujian susulan akan dilakukan di sekolah siswa masingmasing. siswa akan mengikuti UNBK SMP susulan pada mata pelajaran yang tidak bisa mereka ikuti saat UNBK utama lalu.

Dari data menunjukkan, jumlah siswa yang akan mengikuti UNBK SMP susulan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 15 orang, Bahasa Inggris sebanyak sembilan orang, IPA berjumlah sembilan orang, dan Matematika sebanyak delapan orang.

“Mereka hanya akan mengikuti mata pelajaran yang tidak bisa diikuti sebelumnya. Sudah ada paket soal yang disiapkan oleh pusat untuk UNBK susulan,” jelas Susanto. (ron)

Halaman 15

Dikeluhkan Wisatawan

Pemprov Dukung KLU Tertibkan Roi Pantai Gili Meno dan Air Mataram (Suara NTB) – Penertiban bangunan yang melanggar roi pantai di Kawasan Gili Meno dan Air mendapat dukungan Pemprov NTB. Meskipun penertiban tersebut dikeluhkan wisatawan mancanegara.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/4) siang menjelaskan penertiban tersebut dilakukan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tujuannya, untuk menata bangunan yang

melanggar roi pantai di dua kawasan wisata tujuan turis mancanegara tersebut.

“Dia penertiban roi pantai, KLU yang lakukan sesuai Perdanya. Dia penertiban roi pantai, sudah lama itu. Ndak ada masalah (dikeluhkan).

Memang ada bangunan yang

tidak bisa dibongkar, sehingga harus menggunakan alat berat,” kata Dirjaharta.

Menurutnya, alat berat berat tersebut digunakan sementara. Setelah selesai penertiban, maka alat berat tersebut akan kembali dikeluarkan dari kawasan wisata tersebut.

Dari Hal. 1

bukan datang untuk berkampanye, melainkan datang untuk bersilaturahmi. ‘’Karena rakyatlah yang menyerahkan KTP-nya sebanyak 670 ribu, makanya ada calon nomor 4 dari rakyat. Jadi saya datang ke sini bukan untuk kampanye, karena rakyat pendukung kita. Kecuali kalau calon lain baru dia berkampanye. Kalau saya endekne ulak kampanye, karena side pade yang mencalonkan nomor 4. Makanya ada tulisan di baner itu, maju bersama rakyat,’’ katanya.

Terakhir dia sampaikan bahwa rakyat tidak boleh ragu dan takut untuk berpikir dan bertindak bebas sesuai kehendaknya, untuk tujuan kebaikan. Maka itulah menjadi tugas pemerintah memberikan akses untuk rakyatnya melakukan kebaikan. ‘’Kalau ada yang menghalang-halangi kita (rakyat) melakukan kebaikan, maka kita akan libas dia. Kita akan lawan terus kalau ada yang menghalanginya, tidak perlu takut,’’ pungkasnya. (ndi)

Atensi Kampanye Hitam Dari Hal. 1 ‘’Kita efektifkan cyber troops yang terus patroli dunia maya.

Kalau ada yang menonjol kita takedown. Kita monitor, kita patroli,’’ jelasnya ditemui Jumat (27/4).

Meski dinamika dunia maya tidak merepresentasikan keadaan masyarakat, namun setiap hal negatif dapat memicu permasalahan. Termasuk ketika ada unggahan yang langsung menyerang diri pribadi khususnya pasangan calon yang berkontestasi Pilgub, Pilbup atau Pilwalkot. ‘’Bermacam-macam itu ya.

Kalau memang melebihi takarannya, masuk rambu penindakan ya harus ditindak. Delik aduan juga dilihat karakteristik perkaranya,’’ kata mantan Kapolda Maluku Utara ini.

Pola pengamanan itu pun sudah dilakukan sejak sebelum rangkaian Pilkada dimulai.

Achmat menjelaskan, pola pengamanan disusun berdasarkan karakteristik masing-masing tahapan. ‘’Semua sudah dis-

kalakan. Kita sudah setting pengamanan sesuai tahapan. Begitu masuk tahapan berikutnya, bentuk karakter pengamanannya ada lagi. Sudah kita hitung dari awal,’’ terangnya.

Contohnya nanti pada saat menjelang hari pencoblosan.

Kerawanan meningkat dengan indikasi politik uang. Bagi-bagi uang kepada pemilih menjadi kekhawatiran sesuai peta kerawanan. ‘’Yang di depan soal itu dari Bawaslu.

Kalau ‘permainan’di tingkat Pilkada antara calon dengan masyarakat itu Bawaslu. Kita backupBawaslu,’’ kata Achmat.

Untuk mendukung terlaksananya rangkaian pengamanan itu, Achmat menerangkan pihaknya menggandeng unsur pemuda dan ulama, serta tokoh masyarakat. ‘’Kita kuatkan kerja sama baik di level kepemudaan, maupun tokoh-tokoh. Kita jalin silaturahmi dan kerja sama untuk sama-sama memelihara kondusivitas,’’ pungkasnya. (why)

Penyelidikan Jalan Terus Dari Hal. 1 ke lapangan untuk cek fisik proyek. Tujuannya untuk kroscek lapangan sesuai dengan laporan masyarakat yang menyebut terjadi kerusakan fisik padahal anggaran tiap tahun digelontorkan. ‘’Jadi penyidikan masih jalan. Tapi prosesnya masih puldata dan pulbaket,’’ kata Paryono.

Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Bendung Arahmano, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar telah ditindaklanjuti pihak Kejari Sumbawa. Saat ini jaksa masih melakukan pengkajian apakah terdapat tindak pidana dalam proyek tersebut.

Selain menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan menurunkan tim, hanya saja sejauh ini pihaknya belum memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. ‘’Kalau untuk pemeriksaan atau memintai keterangan belum. Sebelumnya hanya pihak yang punya pekerjaan diundang untuk kepentingan

kita turun lokasi melakukan pengecekan,’’ ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta data awal terkait proyek saat hendak turun lokasi. Saat ini pihaknya tengah mencari bukti permulaan dugaan tindak pidana dalam proyek tersebut. Karena untuk sementara, masih ada kesimpangsiuran antara data yang disampaikan oleh pelapor dengan data yang ada di lapangan. ‘’Kan itu pembangunan bendung. Apakah yang dilaporkan itu masuk dalam pekerjaan proyek atau tidak. Atau juga tidak masuk dalam proyek. Itu yang masih kita kaji. Ada ndak tindak pidana di situ. Kita mau arahnya ke sana,’’ tandas Paryono.

Dikonfirmasi soal pendampingan ini, Kasi TP4D Kejati NTB, Erwin Indrapraja, SH.,MH belum memastikan, apakah bendungan tersebut masuk dalam proses pendampingan pihaknya. ‘’Kalau memang anggarannya 2017, nanti saya cek dulu,’’ ujarnya singkat. (ars)

Mantan Kepala Biro Pemerintahan ini menambahkan penertiban yang dilkaukan ini bersifat sementara. Di smaping itu, penertiban yang dilakukan seminimal mungkin mengganggu turis yang berkunjung ke sana.

“Makanya dia ngambilnya low season. Itu sudah disosialisasikan sebelumnya. Tujuannya, menata roi pantai, sudah ada Perdanya KLU. Supaya enak orang jalan di pantai, milik umum. Ndak dipagar,” tandasnya. (nas)

Menurun, Produksi Rumput Laut NTB

Calon Independen hanya Bisa Didikte oleh Rakyat ‘’Karena itu, kalau NTB mau maju, bangsa ini maju, maka kita harus maju bersama-sama rakyat, bukan bersama siapa-siapa, tetapi sama rakyat. Jadi rakyat yang bebas menentukan arah pembangunannya itulah, bangsa itu bisa maju,’’ tegasnya.

Pada kesempatan itu, bupati pertama yang terpilih dari jalur independen itu menyampaikan makna sesungguhnya dari kata calon rakyat tersebut . Adalah calon yang bebas tanpa intervensi dari pihak manapun, kecuali rakyat itu sendiri. ‘’Hanya calon nomor 4 yang bebas ngeraos apa saja, bebas bertindak, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menekannya. Itulah namanya calon independen. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya, oleh partai manapun tidak bisa. Hanya bapak ibu lah (rakyat) yang bisa menekannya, karena bapak ibulah yang mencalonkannya,’’ ujar Ali BD. Karena dirinya adalah calon independen, maka kedatangannya ke Ponpes Al-Banun, untuk bertemu dengan masyarakat,

Dirjaharta menjelaskan, dalam penertiban roi pantai ini, Pemprov tidak ikut.

Ia menambahkan, penertiban yang dilakukan tetap sesuai dengan protap. Penertiban sempadan pantai itu dalam rangka penegakan Perda. “Insya Allah itu berjalan aman. Kita mendukung langkah yang dilakukan KLU. Itu kan penegakan Perda. Biar bagus nanti pantainya di sana. Tapi biasa ada yang pro dan kontra,” imbuhnya.

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - APK paslon Pilkada NTB yang diamankan di markas Satpol PP Loteng untuk selanjutnya akan dimusnahkan.

APK Paslon Sitaan Segera Dimusnahkan Praya (Suara NTB) Jajaran Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana melakukan pemusnahaan terhadap ratusan alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, dalam waktu dekat ini. APK tersebut merupakan hasil sitaan dalam operasi yang digelar sebelum masa kampanye Pilkada NTB beberapa waktu lalu.

Kepala Satpol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, kepada Suara NTB, Jumat (27/4) menerangkan, saat ini ratusan APK paslon Pilkada NTB yang terjaring operasi Satpol PP tersebut masih diamankan di markas Satpol PP Loteng.

Sambil menunggu proses pemusnahan. “Namun sebelum dimusnahkan, masih ada proses dan tahapan yang harus dijalankan dulu,” terang Aknal.

Pihaknya dalam hal ini tidak bisa sembarang memusnahkan APK milik paslon Pilkada NTB tersebut. Sebelum dimusnahkan, pihaknya harus berkoordinasi dengan pihak Panwaslu Loteng terlebih dahulu. Nanti pihak Panwaslu Loteng yang menentukan, apakah APK paslon Pilkada NTB tersebut bisa dimusnahkan atau tidak.

Ia menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu akan menyampaikan ke masing-masing paslon terkait keberadaan APK tersebut. Di mana paslon bisa mengambil APK tersebut

sampai batas waktu tertentu.

Kalau sampai batas waktu tersebut, APK tersebut tidak juga diambil oleh pihak paslon, baru akan dilanjutkan dengan proses pemusnahan.

Sejauh ini pihaknya masih terus melakukan pemanatuan terhadap keberadaan APK paslon Pilkada NTB yang tidak resmi. Dalam artinya, APK yang tidak dikeluarkan oleh KPU. Pasalnya, masih banyak APK paslon tidak resmi, masih bertebaran di wilayah Loteng. “Kita masih pantau terus APK yang tidak resmi. Itulah yang nanti akan ditertibkan. Sementara yang resmi dari KPU, akan menyikuti tahapan dan proses masa kampanye Pilkada NTB,” tegasnya. (kir)

Mataram Suara NTB) Tren produksi rumput laut dari NTB disebut mengalami penurunan oleh eksportir. Berdasarkan informasi, persoalan ini lebih dipengaruhi faktor serangan penyakit.

“Kalau di sini (NTB) panen (rumput laut) agak kurang. Gak tau, mungkin kena penyakit iceice,” kata Willy Sutanto, Owner CV Bintang Mandiri.

Ia adalah salah satu eksportir rumput laut asal Surabaya, Jawa Timur. Dalam sebulan ia mengirim 10 kontainer ke Cina. NTB adalah salah satu daerah paling potensial yang diharapkan untuk memasok kebutuhan bahan bakunya.

Belakangan ia banyak mengambil rumput laut jenis sargasum dari Bima. Rumput Laut Sargassum banyak dicari namun susah didapatkan Karena sifatnya tak dibudidayakan. Belakangan ini permintaan rumput laut jenis ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Disisi lain, pengumpul agak berat memenuhi permintaan yang meningkat tersebut.

“Belakangan harga malah ngedrop, biasanya di atas Rp 20.000 sekilo kering. Ndak tau apa persoalannya. Memang harga fluktuatif dan tidak bisa diprediksi,” kata Willy.

Sebelumnya, ia juga mengambil rumput laut jenis kotoni dan spinocum. Inipun tidak konsisten dipenuhi oleh petaninya di Bima. Karena itu, pola pembelian dilakukan dengan menebus langsung stok

yang dimiliki oleh petani.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si mengakui serangan penyakit tersebut. Namun tak massif dan tersebar di beberapa spot tertentu.

Sentra-sentranya secara umum masih normal produksinya. Hanya saja, khusus di Dompu (Kwangko) terindikasi kurang berhasil. Penyakit lebih dipengaruhi musim hujan yang tidak menentu.

“Pertumbuhan terganggu pada peralihan musim,” katanya.

Budidaya rumput laut umumnya telah berkembang di perairan Pengantap Lombok Barat, Serewe Lombok Timur, Kertasari Sumbawa Barat, Tanjung Bele, Pulau Medang Sumbawa dan Teluk Waworada Bima. Produksi budidaya rumput laut tahun 2017 mencapai 1.037.756,87 ton (basah), atau tercapai 109,23 % dari target sebesar 950.000 ton.

Jumlah pembudidaya rumput laut adalah 34.928 orang. Pendapatan pembudidaya rumput laut berkisar antara Rp 30-60 juta per tahun dengan rata-rata 40 juta.

Dukungan terhadap peningkatan produksi budidaya rumput laut di Provinsi NTB adalah telah dilakukan pembibitan rumput laut dengan kultur jaringan yang menghasilkan bibit unggul serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya selama proses produksi yang diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas dan produktifitas dimasamasa mendatang. (bul)

Sekda NTB Jabat Sekjen DPP Forsesdasi Dari Hal. 1 Kita berikan apresiasi,” katanya pada saat penutupan Rakornas dan Munas III Forsesdasi, Kamis (26/4) malam.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo yang menutup kegiatan Rakornas dan Munas III Forsesdasi juga memberikan apresiasi serupa. Ia mengatakan, pelaksanaan Rakornas dan Munas III Forsesdasi berjalan lancar. Dalam penentuan pengurus baru berjalan dengan musyawarah mufakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPP Forsesdasi periode 2018 – 2021.

“Yang lebih khusus Pak Sekda NTB yang telah jerih payah memberikan dharma baktinya, memfasilitasi kegiatan ini. Namun juga diwujudkan, karena kelincahannya ditetapkan sebagai Sekjen DPP Forsesdasi 20182021,’’ kata Hadi.

Pada kesempatan tersebut, Hadi berharap apa yang telah ditetapkan, diamanahkan, visi dan misi maupun target dalam Munas III Forsesdasi hendaknya menjadi acuan

dalam pelaksanaan tugas pengurus yang baru. Ia mengharapkan, sinergi dan komunikasi dengan seluruh Sekda, baik provinsi dan kabupaten/ kota berjalan lancar.

Khusus mengenai regulasiregulasi yang dinilai kurang tepat, hendaknya perlu diadakan diskusi. Jika memang penting, maka disampaikan ke Kemendagri. Misalnya, mengenai PP No. 11 Tahun 2017.

Selain itu, Hadi juga menekankan pentingnya sinergitas dalam mengejar target prioritas nasional khususnya tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ia meminta apa yang sudah menjadi target prioritas nasional dan indikator makro dapat disinergikan. ‘’Sehingga daerah satu dengan lainnya ada kerjasama yang lebih baik. Baik dalam mengembangkan potensi maupun upaya untuk membantu daerah-daerah yang lain. Sehingga keberadaan Forsesdasi ada manfaatnya bagi anggota,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Forsesdasi, Nas-

run Umar mengatakan Forsesdasi merupakan perwujudan amanah dan tanggung jawab Sekda untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekda ibarat leher gubernur.

Sekda harus mampu menjadi filter sekaligus harus mampu menjadi instrumen dapat merasionalisasikan seluruh kebijakan pemerintah daerah.

Ia menambahkan, Sekda memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal berbagai proses perubahan dan perbaikan terutama gerakan reformasi birokrasi. Sekda dituntut berupaya melakukan perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Dengan meningkatkan pelayanan prima kepada segenap masyarakat.

Ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain memperhatikan akuntabiliats kinerja.

Rakornas dan Munas III Forsedasi secara resmi dibuka langsung oleh Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi. Kegiatan ini diikuti 34 sekda provinsi dan 504 sekda kabupaten/kota se-Indonesia. (nas/*)

Mori Hanafi Siap Tumbuhkan Ekonomi NTB Dari Hal. 1 “Saya pribadi mengapresiasi kinerja dan upaya pemerintah saat ini, namun Ahyar Mori ingin lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi NTB hanya dirasakan oleh 30% masyarakat NTB saja dan itu pun dari kalangan menengah ke atas,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB periode 2014 - 2018 ini.

Mori menyayangkan potensi yang luar biasa dimiliki oleh NTB namun tidak mampu dimaksimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di NTB dinilainya tidak diiringi dengan pemerataan ekonomi yang baik. Ini disebutnya akan menjadi prioritas jika Ahyar - Mori terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018 - 2023.

“Ke depan pertumbuhan ekonomi NTB, saya yakin bisa diatas 10%. Kalau kami terpilih kami siap bawa pertumbu-

han ekonomi diatas 10% dan hal ini harus diiringi oleh penurunan angka kemiskinan, penurunan angka ketimpangan sosial dan yang terpenting adalah pembangunan NTB harus dirasakan oleh seluruh Masyarakat NTB tanpa terkecuali. Ini yang akan menjadi prioritas kami,” sambung Mori.

Mori juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan para pelaku ekonomi kecil, seperti pedagang pasar, pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

“Pertumbuhan harus melibatkan para pelaku ekonomi yang ada di kalangan bawah.

Berdasarkan hasil blusukan kami, kami melihat bahwa para pedagang kecil tidak dapat menikmati kue pertumbuhan ekonomi ini. Para pedagang kecil tidak bisa meminjam modal di bank NTB. Hanya bisa di rentenir dengan bunga yang cukup tinggi. Justru hanya anggota DPR, PNS kalangan atas yang menik-

mati kue tersebut,” ujar mori.

Mori tentunya hadir dengan solusi dan inovasi agar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB, terutama kalangan bawah yang belum pernah menikmati kue pembangunan NTB. “Kami berjanji jika nanti kami terpilih, seluruh pedagang kecil terutama pedagang pasar, kami beri modal Rp5 juta setiap pedagang, agar tidak lagi meminjam di rentenir dan hasil yang didapatkan oleh para pedagang bisa maksimal. Dan bukan hanya kita beri modal, tapi kita akan lakukakan pendampingan serta mengawasi agar program tersebut tepat sasaran,” tutup kader Gerindra ini.

Para pelajar dan mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini tentunya sebelum mendeklarasikan diri memilih Ahyar - Mori, terlebih dahulu mendiskusikan dan mengkaji visi, misi serta program dari seluruh calon yang berkompetisi pada pilgub NTB 2018 ini. (tim)

Pemprov Rombak Tim Konsolidasi BPR Dari Hal. 1 Menurutnya, revisi Perda Merger BPR merupakan salah satu item proses konsolidasi tersebut. Secara paralel, proses konsolidasi itu sedang berjalan. Misalnya, pihaknya memastikan IT BPR se – NTB benar-benar siap jelang penggabungan menjadi PT. ‘’Sehingga pada saat digabung itu kita sudah siap.

Proses konsolidasi ini sedang berjalan. Kalau mengenai perda, salah satu item yang kita persiapkan. Ini paralel kita buat,” terangnya.

Dengan adanya revisi Perda BPR ini, kata Aulia, maka jelas akan ada usulan ulang calon direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB. Usulan calon direksi dan komisaris akan mengikuti Perda yang telah direvisi nantinya. (nas)

Naikkan Anggaran Bantuan untuk Ponpes 10 Kali Lipat Dari Hal. 1 Porsinya pun tidak tanggungtanggung, sebanyak 10 kali lipat dari anggaran yang ada sekarang ini.

Hal itu disampaikan Ali BD, karena keprihatinannya melihat kondisi bangunan fisik Ponpes-ponpes yang sudah ia kunjungi di beberapa daerah belum lama ini, sungguh sangat tidak layak. Oleh karena itu, ia menyampaikan komitmen peningkatan anggaran bantuan untuk Ponpes. ‘’Jumlah bantuan untuk Ponpes akan saya tingkatkan 10 kali lipat. Sekarang ini kan hanya Rp 35 miliar saja, di Lombok Timur saja kita alokasikan Rp 65 miliar.

Itu satu gambaran ya, kalau ke depan kita naikkan menjadi Rp 350 miliar,’’ ujarnya, saat ditemui usai kegiatan silaturahminya dengan masyarakat dan jamaah di Ponpes Al-Banun, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (27/4) sore kemarin.

Menurutnya, anggaran sebesar itu untuk bantuan ponpes dinilainya tidak seberapa, jika dibandingkan dengan jumlah ponpes yang ada di NTB. ‘’Itu ndak seberapa ya untuk membantu Ponpes, itu kecil sekali.

Karena jumlah Ponpes kita banyak sekali,’’ tegasnya.

Ali BD menuturkan, saat ia berkeliling ke sejumlah Ponpes yang tersebar di wilayah NTB ini. Ia melihat secara langsung bagaimana kondisi Ponpes banyak yang tidak layak, dan sangat memprihatinkan.

Padahal, keberadaan Ponpes tersebut sangat penting bagi

pembangunan daerah. ‘’Saya datang ke Bile Kedit, jendelanya sudah keropos, mau jatuh. Apa lagi yang ada di Tempos itu, di Banyu Urip juga begitu. Saya lihat kondisi bangunannya, saya masuk sudah bahaya sekali, mau jatuh,’’ tuturnya.

Ke depan jika ia ditakdirkan terpilih sebagai Gubernur NTB, ia pastikan tidak ada lagi kondisi Ponpes yang memprihatinkan. Pembangunan Ponpes akan menjadi prioritasnya. ‘’Itu prioritas kita, Insya Allah, ke depan tidak akan seperti sekarang ini kondisinya.

Karena kita akan menegakkan keadilan,’’ katanya.

Selain untuk anggaran Ponpes, Amaq Asrul juga menyinggung kondisi pengelolaan guru honorer yang dinilainya masih belum berkeadilan. Sejak pemindahan pengelolaan guru SMA ke provinsi, banyak guru yang tidak diangkat kembali.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak menganggarkannya. ‘’Guru honorer itu tidak bisa dianggkat karena pemerintah tidak menganggarkannya. Kalau kita akan kita anggarkan, agar bisa diangkat guru-guru honorer itu,’’ katanya.

Terakhir disampaikan oleh Ali BD, jika dia yang terpilih sebagai gubernur maka, anggaran daerah akan lebih banyak ia alokasikan untuk belanja rakyat. Sebab, itu merupakan hak rakyat yang harus disalurkan oleh pemerintah. ‘’Saya ini orangnya aliran ekonomi kerakyatan, jadi uang itu harus lebih banyak ke rakyat. Saya akan kembalikan ke rakyat,’’ pungkasnya. (ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 28 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menteri Susi Pudjiastuti Apresiasi Penerbangan Khusus ”Kartini Flight” Garuda Indonesia Cengkareng (Suara NTB) -

Maskapai nasional Garuda Indonesia mengadakan penerbangan khusus “Kartini Flight” sebagai upaya memeriahkan semangat Hari Kartini dengan melibatkan awak kabin, petugas darat dan pilot yang semuanya merupakan perempuan hebat yang dimiliki Garuda Indonesia Group.

Keistimewaan lainnya dari penerbangan khusus Kartini Flight ini adalah ikut sertanya Menteri Kelautan & Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dan rombongan pada rute penerbangan Jakarta – Yogyakarta.

Selain itu, dua direksi perempuan Garuda Indonesia, masing-masing Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Sari Suharso dan Direktur Niaga Domestik, Nina Sulistyowati beserta beberapa direksi wanita BUMN lainnya juga ikut dalam penerbangan tersebut.

“Salut buat Garuda Indonesia yang telah mengadakan penerbangan khusus ini. Keterlibatan pilot perempuan, awak kabin dan juga petugas darat yang semuanya perempuan membuktikan bahwa mereka mampu bekerja di tengah dunia yang sarat dengan perkembangan teknologi dan tantangan dinamika karir yang ada,” kata Menteri Kelautan & Perikanan RI, Susi Pudjiastuti sesaat sebelum mengudara dengan penerbangan GA 204 itu.

Pada kesempatan itu Men-

teri Susi Pudjiastuti juga menyempatkan diri bersalaman dan berbincang-bincang singkat dengan kapten pilot dan seluruh crew pesawat dan mengatakan bahwa Garuda Indonesia telah mampu dengan baik mengakomodir aktualisasi diri kaum perempuan dalam jenjang karir profesional di industri penerbangan.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Garuda Indonesia, Sari Suharso mengungkapkan melalui “Kartini Flight” ini Garuda Indonesia mengajak seluruh perempuan di Indonesia untuk terus berprestasi dan mengaktualisasikan diri tanpa batasan tertentu.

“Semangat tersebut kami representasikan melalui kehadiran pilot, awak kabin hingga release-woman yang semuanya perempuan pada penerbangan GA 204 rute Jakarta –Yogyakarta ini”, kata Sari.

Garuda Indonesia Group saat ini telah memiliki lebih dari 4.500 karyawan perempuan yang terdiri dari petugas lapangan, teknisi pesawat, copilot, kapten pilot hingga pro-

fesi lainnya. Perempuan yang bekerja sebagai pilot sendiri mencapai 29 pilot perempuan di Garuda Indonesia. Sementara di GMF-Aeroasia sendiri tercatat memiliki 423 orang karyawati di mana 101 karyawati bekerja di lapangan sebagai teknisi dan engineer. Selain itu GMF-Aeroasia juga memiliki 11 orang releaseman perempuan yang berlisensi berbagai jenis pesawat yang dikuasainya.

Sementara itu Direktur Niaga Domestik Garuda Indonesia, Nina Sulistyowati, menambahkan pihaknya berharap penerbangan Kartini Flight ini dapat menjadi agenda tahunan sebagai bentuk dan wujud dukungan kami terhadap sosok pahlawan R.A Kartini yang hingga saat ini terus menginspirasi seluruh perempuan di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Director of Airport Service and Facility, Ituk Herarindri juga menyampaikan, “Wanita modern tidak hanya mampu menunjukkan peran maksimalnya dalam keluarga

dan karir, tetapi juga harus berkontribusi hal - hal positif yang mereka miliki kepada lingkungan sekitar, baik di dunia kerja maupun di kehidupan sosial. Kegiatan memperingati Hari Kartini Tahun 2018 di PT Angkasa Pura II ini juga bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada para pelanggan khususnya wanita karena di era Digital ini sentuhan layanan personal tetap dibutuhkan untuk mengasah rasa empati pada saat melayani pelanggan”.

“Kartini Flight” tersebut merupakan penerbangan khusus yang melibatkan seluruh sosok perempuan yang berperan penting dalam proses pelaksanaan penerbangan Garuda Indonesia.

Selain itu turut onboard dalam Kartini Flight ini dua orang perempuan petugas Air Traffic Control Airnav dan seorang perempuan pengemudi bus Damri.

Khusus dalam rangka Hari Kartini ini, Garuda Indonesia juga memberikan serangkaian program yang ditujukan khusus untuk pengguna jasa wanita seperti potongan harga hingga 21 %; bonus 2100 Miles untuk semua perempuan; potongan sebesar 50% untuk penukaran GarudaMiles serta akses lounge gratis di bandara Soekarno-Hatta, Kualanamu, Medan dan ban-

(Suara NTB/ist)

KARTINI FLIGHT - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti didampingi Direktur Umum dan SDM Garuda Indonesia Sari Suharso bersama-sama dengan Direktur Niaga Domestik Nina Sulistyowati disambut oleh Capt Ida Fiqriah bersama First Officer Melinda sesaat sebelum boarding pada penerbangan Kartini Flight GA 204 Rute Jakarta - Yogyakarta, Sabtu (21/4). dara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan untuk pengguna jasa wanita yang lahir pada bulan April.

Selain itu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan “Kartini Flight” tersebut, melalui program Corporate

Social Responsibility (CSR) perusahaan, Garuda Indonesia juga memberikan bantuan perlengkapan membatik untuk masyarakat di Sleman Yogyakarta serta bantuan berupa perlengkapan alat tangkap ikan untuk nelayan

di pesisir Yogyakarta.

Kegitan CSR tersebut merupakan bentuk kepedulian Garuda Indonesia akan budaya khas Indonesia – khususnya batik dan juga terhadap kesejahteraan nelayan di sekitar bandara di Kulonprogo. (r)

’’La Hila Band’’

Kenalkan Wisata Bima Melalui Musik

Mataram (Suara NTB) – La Hila Band merupakan salah satu band Indie di NTB yang mengangkat tentang budaya dan pariwisata Bima.

Band yang kini tinggal di Jakarta ini bertekad untuk memperkenalkan musiknya ke kancah nasional.

Sudah dua album lagu yang digarap oleh band beranggotakan empat orang ini.

Ialah Ilham Kusuma yang membawa keyboard, Aji Yudistira sebagai gitaris, Ame Malingga sebagai vokalis dan Nico Manggila sebagai bassist. Band ini bertekad untuk memperkenalkan Bima sebagai bagian dari Indonesia yang penuh dengan potensi budaya dan pariwisata.

“Band ini sudah terbentuk sejak tahun 2010. Nama La Hila terinspirasi dari salah satu rekan saya sejak kecil yang merupakan warga Donggo dan memberitahu salah satu nama yaitu La Hila. Sejak saat itu, nama ini menjadi nama band kami,” ujar Nico, di Mataram, Jumat (27/4).

Genre musik yang ditawarkan oleh La Hila Band ialah musik pop alternatif.

Salah satu lagu andalan

Momentum ”May Day”

Buruh Diimbau Ubah Paradigma

(Suara NTB/lin)

KUNJUNGAN - Kunjungan personel La Hila Band ke Kantor Harian Suara NTB, Jumat (27/4), diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (ke tiga dari kiri). pada album pertama bertajuk tentang Puteri yang Hilang. Kemudian ada pula lagu bertajuk Sapa Moto Ma Lingi yang sudah dilihat 4 ribu orang di akun YouTube La Hila Band.

Kata La Hila diangkat dari kisah seorang puteri yang hilang di tanah Donggo, Bima.

Dengan nama ini diharapkan sejarah dan berbagai kebudayaan di Bima dapat diketahui banyak orang. Selain itu, musik yang dimainkan juga dapat dinikmati, baik oleh

warga Bima maupun Indonesia pada umumnya.

“Kita ingin member tahu bahwa di Timur sana ada Bima yang ada di Pulau Sumbawa. Jadi NTB itu bukan hanya Lombok, tapi juga Sumbawa dan Bima,” ujarnya. Beberapa judul lagu yang sudah seringkali dibawakan saat manggung, di antaranya Cerita Cinta, Indahnya Bima Kita, Takkan Terganti (Rumahku), Puteri Yang Hilang, Sinci Ma Ncewi, Lembo Ade, Sapa

Mati Ma Lingi, Cengga Ade dan masih banyak lainnya.

Band ini juga kerapkali manggung bersama bandband terkenal lainnya. Seperti Seheila On 7, Payung Teduh dan banyak lainnya.

Sederet prestasi juga ditorehkan dengan memenangkan sejumlah lomba musik. “Kita berharap musik kita ini bisa diterima dengan baik oleh pendengar, baik yang dari Bima, NTB pada umumnya atau Indonesia secara luas,” harapnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei harus dijadikan momentum perubahan bagi para buruh. Perayaan Hari Buruh Internasional atau “May Day” yang selama ini identik dengan aksi demonstrasi turun ke jalan, harus dijadikan momen penting bagi buruh untuk merubah paradigma dan orientasi.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Disnakertrans NTB, Nasip, M.Pd., Jumat (27/4) menilai bukan jamannya lagi buruh tiap kali memperingati Hari Buruh Internasional, diperingati dengan cara menggelar aksi demonstrasi. Menurutnya, demonstrasi kurang tepat dilakukan, terlebih kini pandangan di tengah masyarakat para pendemo selalu dikaitkan dengan stigma negatif.

Oleh karena itu, pihaknya lebih setuju jika Hari Buruh Internasional lebih dijadikan momentum mengubah orientasi dan paradigma buruh. Sehingga citra pergerakan buruh menjadi lebih positif. Bila dibandingkan dengan berdemonstrasi sebagaimana yang kerap dilakukan tiap tahun.

Misalnya saja, para buruh dengan momentum itu dijadikan hari penting untuk mengubah orientasi atau mental buruh ke mental berwirausaha. Sehingga yang ada ialah, semangat buruh naik kelas dari hanya sekadar buruh, menjadi pengusaha.

Pihaknya pun mendorong agar para buruh mengubah orientasi tidak sekadar menjadi buruh, melainkan harus menjadi pengusaha. Karena dengan menjadi seorang pengusaha, mereka dapat menentukan gaji mereka sendiri.

Hal itu berbeda jika dengan menjadi buruh.

“Kasian buruh demo-

demo terus untuk minta naik gaji. Jangan jadi pendemo.

Sekarang pendemo ini jelek di mata masyarakat,” urainya seraya menyebut, syarat lain yang harus dimiliki seorang buruh yang ingin turun berwirausaha ialah harus kreatif. Karena dengan kreativitas, dapat meningkatkan harga jual barang.

Dia mencontohkan, pengusaha asal Jepang yang hanya punya sebatang bambu sebagai modal awal dalam berbisnis. Akan tetapi karena dia ingin jadi pebisnis, lalu membuat penusuk gigi yang harganya luar biasa.

“Nah, dia suskes karna dia memiliki tekad. Bisnis bisa dimulai dari yang baru atau mengembangkan yang sudah ada. Maka dari itu mental pekerja itu penting, sekarang pemerintah mendorong mental pengusaha bukan pekerja,” ungkapnya.

Kreativitas dalam berwirausaha itu sangat penting.

Seperti halnya ubi yang murah saja, jika diolah menjadi olahan yang enak, maka akan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, kalau ada niat untuk bekerja, lebih baik jalankan usaha sendiri.

“Apapun yang kita bisnis di Kota Mataram ini, jalan saja, jangan pilih jadi buruh atau pekerja. Sekarang pemerintah sudah menyediakan pinjaman di bank dalam bentuk modal usaha, tinggal buat akte notaris, dan izin operasional dan sebagainya,” tukasnya.

Sementara itu, pengamat sosial Universitas Mataram, Oryza Pneumatica Indrasari, S.Sos., M.Sos., menilai dampak psikologis hari buruh akan meresahkan masyarakat umum jika diperingati dengan cara berdemonstrasi. Karena aksi demo yang digelar rutin tiap tahun berdampak pada penutupan akses jalan.

Yang berakibat gangguan bagi pengguna jalan lainnya.

“Kekhawatiran menjadi pengguna jalan bila bertemu dengan pendemo yang nampak meluapkan emosi. Bahkan

nampak ada trauma pada anak-anak kecil yang dibawa orangtuanya saat mengikuti aksi unjuk rasa di jalanan.

Sehingga penilaian untuk yang tidak berkepentingan, hari buruh dapat diingat sebagai hari yang mencemaskan,” ujar Oryza.

Di satu sisi, Oryza menilai bahwa demonstrasi yang digelar memang dapat dimaklumi, mengingat relasi sosial yang dibangun antara buruh dan majikan terkadang bersifat eksploitatif. Hal ini nampaknya memang terjadi sehingga tuntutan buruh atas kehidupannya yang belum sejahtera menjadi perjuangan kelompok buruh.

“Nampaknya wajar bila hak belum terpenuhi sementara kewajiban terus bertambah maka ketimpangan itu akan mendatangkan ketertindasan,” ungkapnya. Melihat situasi seperti itu, pemerintah harus memainkan peran yang seimbang baik bagi perusahaan maupun bagi pekerjanya. Pemerintah harus melindungi dan membela hak-hak buruh. Sehingga dapat memberikan jaminan ketenangan bagi buruh untuk kesejahteraan hidupnya.

“Jangan sampai ketidaksejahteraan buruh akan menimbulkan gejolak sosial dan harga politik yang tinggi sehingga pada akhirnya harus dibayar oleh seluruh komponen bangsa ini”.

Meski demikian, pemerintah bukan hanya sebagai pemain tunggal. Pemeran utama dalam kesejahteraan buruh justru ada pada perusahaan atau majikan. Hubungan kerja sama atau kemitraan dan tolong menolong memposisikan buruh tidak hanya dilihat sebagai lawan oleh majikan, juga sebaliknya majikan dilihat sebagai lawan dari sudut pandang buruh. Kuncinya adalah membangun hubungan kerjasama yang egaliter. (dys/*)