Edisi 27 Oktober 2017 |Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 27 OKTOBER 2017

16 HALAMAN NOMOR 190 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

NTB Satu Peta Mendapat ’’Green Prosperity Award’’ Mataram (Suara NTB) Ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah khususnya pemanfaaan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kamis (26/10) siang kemarin, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir.H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP mewakili Gubernur NTB menerima Green Prosperity Award yang diserahkan oleh Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution di Jakarta dalam acara Rapat Koordina-

si Nasional Kebijakan Satu Peta yang juga dihadiri Menteri ATR / Kepala BPN, Menteri LHK ,Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Informasi Geospasial dan seluruh perwakilan provinsi serta Kabupaten/Kota.

Bersambung ke hal 15 PENGHARGAAN - Kepala Bappeda NTB, H.Ridwan Syah saat mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi menerima penghargaan Green Prosperity Award yang diserahkan oleh Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (26/10) kemarin.

Konsolidasi Data SIKP dan Perbankan

Bank Mandiri Keluarkan 22.599 Debitur Penerima KUR di NTB

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB telah memanggil dua perbankan dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling besar, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri. Dari pemanggilan dua perbankan ini, Bank Mandiri mengoreksi jumlah KUR yang telah disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria menerima fasilitas yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah tersebut.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (26/10) siang kemarin menjelaskan pada 19 Oktober lalu pihaknya sudah memanggil dua perbankan tersebut untuk mengoreksi data realisasi

penyaluran KUR yang ada di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan data perbankan. Hasilnya, Bank BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 914,5 miliar kepada 46.553 debitur.

Bersambung ke hal 15

tidak akan ber’henti ’Pemanggilan kepada dua bank tersebut.

Pada waktunya akan dilakukan pemanggilan kepada semua bank penyalur KUR

’’

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Dikawal KPK, Pemprov Hidupkan Unit Pengendalian Gratifikasi Mataram (Suara NTB) – Setelah mati suri sejak 2016 lalu, Pemprov NTB kembali menghidupkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat. Unit Pengendali Gratifikasi ini dihidupkan lantaran mendapatkan pengawalan atau supervsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkapkan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat NTB, Takiyudin Basri ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (26/10) siang kemarin. Ia menyatakan, Direktorat Pencegahan Gratifikasi KPK melakukan supervisi kepada provinsi dan 10 kabupaten/kota di NTB. Takiyudin menjelaskan pada 2016 lalu, Pemprov sudah menerbitkan SK Gubernur mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi ini. Begitu juga di kabupaten/kota, telah ada SK Bupati/Walikota. Kemudian atas supervisi KPK, kemudian dibentuk Pergub, Perbup atau Perwal mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi ini.

“Ini semata-mata untuk melindungi kita semua, memperjelas mana yang gratifikasi atau tidak.

Bersambung ke hal 15

Selesaikan Temuan BPK DALAM Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kepala daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyelesaikan temuan itu, agar tidak terakumulasi pada temuan berikutnya.

Atas temuan itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak, mengaku pihaknya dalam posisi hanya memantau tindak lanjut penyelesaian temuan itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Layanan Antar Paspor PELAYANAN Keimigrasian terus dibenahi. Masyarakat diberi pilihan kemudahan dalam mengurus paspor. Inovasi terkini yakni layanan antar paspor. Pemohon akan menerima paspor yang telah jadi langsung ke rumah tanpa harus ke Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar Kamis (26/ 10) menjelaskan, inovasi layanan antar paspor tersebut akan diterapkan awal November mendatang.

“Setelah paspor jadi, pemohon tidak usah datang ke kantor (Imigrasi) untuk mengambil.

Dudi Iskandar

Bersambung ke hal 15

Beragam Corak Busana Adat ’’Sasambo’’ Meriahkan Pawai Ta’aruf Bima (Suara NTB) Ribuan warga Bima menyemut di sepanjang Jalan Garuda dari depan Kantor Camat Woha Kabupaten Bima hingga ke ujung cabang perempatan Talabiu Kecamatan Belo Bima, Kamis (26/10).

Mereka antusias menyaksikan beragam corak busana adat khas daerah masing-masing kontingen dari seluruh kabupaten/kota sePAWAI TAARUF - Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Kabu- NTB dalam memeriahkan pawai ta’aruf Musabaqal Tilawatil paten Bima dimulai dengan pagelaran pawai taaruf terhadap seluruh kontingen, Kamis Qur’an (MTQ) ke-27 Tingkat Provinsi NTB tahun 2017 Bersambung ke hal 15 (26/10). Tampak peserta menggunakan rimpu ikut memeriahkan pawai taaruf.

Mutasi Guru ke Jabatan Struktural

Pemprov Akui Langgar Surat Edaran Men PANRB Maataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengakui telah melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) dalam mutasi pejabat struktural pada pertengahan Agustus lalu. Sekitar tujuh orang guru/kepala sekolah diangkat menjadi pejabat eselon IV. “Kalau surat edaran kan ndak apa-apa dilanggar. Kan (pengangkatan) sesuai kebutu-

han,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Menurut Suruji, memang dalam SE Menpan RB No: SE/ 15/M.PAN/4/2004 ada larangan untuk mutasi guru ke jabatan struktural. Ia menjelaskan dalam surat edaran ini memang bukan hanya guru yang dilarang untuk dimutasi ke jabatan struktural. Tetapi juga jabatan fungsional lainnya.

Ia mengatakan guru yang diangkat dalam jabatan struktural dipastikan sudah melepas jabatan fungsionalnya. Setelah tak lagi menjabat jabatan struktural, mereka dapat kembali menjabat jabatan fungsional.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini mengatakan, mutasi guru menjadi pejabat struktural yang dilakukan beberapa waktu lalu sesuai dengan kebutuhan.

“Ada tujuh orang (guru) kalau ndak salah. Itu untuk mem-

perkuat birokrasi,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan hal yang sama. Bahwa mutasi beberapa orang guru atau kepala sekolah menjadi pejabat struktural tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ia menjelaskan, aturan yang ada baik UU ASN maupun PP membolehkan adanya mutasi Bersambung ke hal 15

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 27 OKTOBER 2017

16 HALAMAN NOMOR 190 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

NTB Satu Peta Mendapat ’’Green Prosperity Award’’ Mataram (Suara NTB) Ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah khususnya pemanfaaan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kamis (26/10) siang kemarin, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir.H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP mewakili Gubernur NTB menerima Green Prosperity Award yang diserahkan oleh Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution di Jakarta dalam acara Rapat Koordina-

si Nasional Kebijakan Satu Peta yang juga dihadiri Menteri ATR / Kepala BPN, Menteri LHK ,Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Informasi Geospasial dan seluruh perwakilan provinsi serta Kabupaten/Kota.

Bersambung ke hal 15 PENGHARGAAN - Kepala Bappeda NTB, H.Ridwan Syah saat mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi menerima penghargaan Green Prosperity Award yang diserahkan oleh Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (26/10) kemarin.

Konsolidasi Data SIKP dan Perbankan

Bank Mandiri Keluarkan 22.599 Debitur Penerima KUR di NTB

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB telah memanggil dua perbankan dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling besar, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri. Dari pemanggilan dua perbankan ini, Bank Mandiri mengoreksi jumlah KUR yang telah disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria menerima fasilitas yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah tersebut.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (26/10) siang kemarin menjelaskan pada 19 Oktober lalu pihaknya sudah memanggil dua perbankan tersebut untuk mengoreksi data realisasi

penyaluran KUR yang ada di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan data perbankan. Hasilnya, Bank BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 914,5 miliar kepada 46.553 debitur.

Bersambung ke hal 15

’’

Pemanggilan tidak akan berhenti kepada dua bank tersebut.

Pada waktunya akan dilakukan pemanggilan kepada semua bank penyalur KUR

’’

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Dikawal KPK, Pemprov Hidupkan Unit Pengendalian Gratifikasi Mataram (Suara NTB) – Setelah mati suri sejak 2016 lalu, Pemprov NTB kembali menghidupkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat. Unit Pengendali Gratifikasi ini dihidupkan lantaran mendapatkan pengawalan atau supervsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkapkan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat NTB, Takiyudin Basri ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (26/10) siang kemarin. Ia menyatakan, Direktorat Pencegahan Gratifikasi KPK melakukan supervisi kepada provinsi dan 10 kabupaten/kota di NTB. Takiyudin menjelaskan pada 2016 lalu, Pemprov sudah menerbitkan SK Gubernur mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi ini. Begitu juga di kabupaten/kota, telah ada SK Bupati/Walikota. Kemudian atas supervisi KPK, kemudian dibentuk Pergub, Perbup atau Perwal mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi ini.

“Ini semata-mata untuk melindungi kita semua, memperjelas mana yang gratifikasi atau tidak.

Bersambung ke hal 15

Selesaikan Temuan BPK DALAM Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kepala daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyelesaikan temuan itu, agar tidak terakumulasi pada temuan berikutnya.

Atas temuan itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak, mengaku pihaknya dalam posisi hanya memantau tindak lanjut penyelesaian temuan itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Layanan Antar Paspor PELAYANAN Keimigrasian terus dibenahi. Masyarakat diberi pilihan kemudahan dalam mengurus paspor. Inovasi terkini yakni layanan antar paspor. Pemohon akan menerima paspor yang telah jadi langsung ke rumah tanpa harus ke Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar Kamis (26/ 10) menjelaskan, inovasi layanan antar paspor tersebut akan diterapkan awal November mendatang.

“Setelah paspor jadi, pemohon tidak usah datang ke kantor (Imigrasi) untuk mengambil.

Dudi Iskandar

Bersambung ke hal 15

Beragam Corak Busana Adat ’’Sasambo’’ Meriahkan Pawai Ta’aruf Bima (Suara NTB) Ribuan warga Bima menyemut di sepanjang Jalan Garuda dari depan Kantor Camat Woha Kabupaten Bima hingga ke ujung cabang perempatan Talabiu Kecamatan Belo Bima, Kamis (26/10).

Mereka antusias menyaksikan beragam corak busana adat khas daerah masing-masing kontingen dari seluruh kabupaten/kota sePAWAI TAARUF - Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Kabu- NTB dalam memeriahkan pawai ta’aruf Musabaqal Tilawatil paten Bima dimulai dengan pagelaran pawai taaruf terhadap seluruh kontingen, Kamis Qur’an (MTQ) ke-27 Tingkat Provinsi NTB tahun 2017 Bersambung ke hal 15 (26/10). Tampak peserta menggunakan rimpu ikut memeriahkan pawai taaruf.

Mutasi Guru ke Jabatan Struktural

Pemprov Akui Langgar Surat Edaran Men PANRB Maataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengakui telah melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) dalam mutasi pejabat struktural pada pertengahan Agustus lalu. Sekitar tujuh orang guru/kepala sekolah diangkat menjadi pejabat eselon IV. “Kalau surat edaran kan ndak apa-apa dilanggar. Kan (pengangkatan) sesuai kebutu-

han,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Menurut Suruji, memang dalam SE Menpan RB No: SE/ 15/M.PAN/4/2004 ada larangan untuk mutasi guru ke jabatan struktural. Ia menjelaskan dalam surat edaran ini memang bukan hanya guru yang dilarang untuk dimutasi ke jabatan struktural. Tetapi juga jabatan fungsional lainnya.

Ia mengatakan guru yang diangkat dalam jabatan struktural dipastikan sudah melepas jabatan fungsionalnya. Setelah tak lagi menjabat jabatan struktural, mereka dapat kembali menjabat jabatan fungsional.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini mengatakan, mutasi guru menjadi pejabat struktural yang dilakukan beberapa waktu lalu sesuai dengan kebutuhan.

“Ada tujuh orang (guru) kalau ndak salah. Itu untuk mem-

perkuat birokrasi,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan hal yang sama. Bahwa mutasi beberapa orang guru atau kepala sekolah menjadi pejabat struktural tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ia menjelaskan, aturan yang ada baik UU ASN maupun PP membolehkan adanya mutasi Bersambung ke hal 15

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

KPK Minta Pemkab Lobar Benahi SOP Perizinan

Izin Investasi di Kawasan Penyangga KEK Mandalika Diperketat

Giri Menang (Suara NTB) Plt Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat, H. Dulahir menyatakan pihak KPK meminta agar SOP pelayanan perizinan dibenahi. KPK meminta agar SOP sejumlah perizinan diperbaiki.

Pasalnya, ada beberapa SOP pelayanan perizinan belum beres dan belum selesai. Apalagi menyusul pelimpahan puluhan perizinan yang ditangani melalui sistem satu pintu di DPMPTSP. “Jadi tim KPK mengevaluasi rencana aksi (Rekaksi) pencegahan korupsi, khusus kami di Dinas Penanaman Modal, masih ada yang diminta dibenahi mengenai SOP pelayanan diminta diperbaiki,” jelas Dulahir kemarin. Dijelaskan, khusus di dinasnya konteks terkait SOP pelayanan perizinan ada yang beres dan ada yang belum beres. Sehingga pihak KPK meminta diperbaiki SOP pelayanan perizinan yang ada.

Terkait perizinan, baru-baru ini pihaknya diserahkan penambahan kewenangan perizinan. Dari 80 izin menjadi 137 izin, sisanya ada dari sektor kesehatan, pariwisata dan sektor perumahan. Perizinan di beberapa sektor inilah jelasnya yang perlu dilengkapi SOP-nya. Selain itu, pelayanan online juga harus dibenahi agar masyarakat mudah terlayani. Sejauh ini, pelayanan perizinan sudah online sebagian namun sebagian besar belum menggunakan sistem online. “Ke depan kita upayakan semua menggunakan sistem online secara bertahap, karena ini kita diminta juga unuk membenahinya oleh KPK,” jelas Dulahir. Selain percepatan pelayanan lebih baik, sistem online ini juga untuk keterbukaan publik.

Diakui kendala dihadapi karena tergantung dengan SKPD lain, seperti Dinas Pariwisata, Kesehatan dan Perhuhungan. Sebab SKPD ini sebelumnya berwenang dalam hal perizinan, namun sekarang berpindah ke DPMPTSP. Pihaknya sudah meminta ke SKPD terkait unuk menyerahkan dokumen lama, baik dokumen SOP-nya seperti apa, SP-nya dan dokumen lain yang perlu diserahkan ke DPMPTSP. Dokumen-dokumen ini nanti disesuaikan dengan SOP yang ada di DPMPTSP, agar bisa terlayani dengan baik.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar H.R. Rahmad Hidayat menyatakan bahwa tim KPK meminta agar SOP perizinan yang ada di SKPD yang dhimpun di DPMPTSP. Terdapat dua SOP di SKPD dan di Dinas terkait.

Pemda jelasnya sudah membuat Perbup tentang pelayanan perizinan satu pintu sebanyak 137, namun saran dari KPK perlu dicemati kemungkinan bisa dimasukkan lagi izin di Dikes dan Dikbud. (her)

Praya (Suara NTB) Seluruh proses pengurusan izin investasi di kawasan penyangga di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, mulai diperketat oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran tata ruang sekaligus untuk mendukung pelestarian kawasan di lingkar KEK Mandalika.

Bahkan kata Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., kepada wartawan, Kamis (26/ 10), tidak hanya diperketat untuk sementara ini, Pemkab Loteng sudah menghentikan penerbitan izin investasi di kawasan yang masuk sebagai kawasan penyangga KEK Mandalika. Penghentian ini dilakukan sembari menunggu penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan penyangga

Anggota DPR Dorong OJK Dalami Indikasi KUR Dipermainkan

KEK Mandalika.

“Saat ini, bekerjasama dengan pemerintah pusat kita sedang menyusun RDTR kawasan penyangga KEK Mandalika.

Yang nantinya akan menjadi pedoman dalam proses pembangunan di kawasan penyangga tersebut. Dan, sembari menunggu itu selesai, izin-izin apapun di kawasan penyangga tidak kita keluarkan sementara waktu ini dulu,” terangnya.

Untuk luas kawasan pen-

yangga, ujarnya, sudah ditetapkan sekitar 3.500 hektar.

Meski demikian, bukan berarti tidak boleh ada pembangunan di dalam kawasan tersebut, tapi diatur porsi pembangunannya. Misalnya di kawasan yang masuk kawasan penyangga inti, bisa saja tidak diperbolehkan ada pembangunan dalam jenis apapun. Pembangunan mungkin baru dilakukan di luar kawasan penyangga inti, tapi

dengan porsi tertentu.

Nursiah menjelaskan, kawasan penyangga KEK Mandalika penting untuk diatur proses pembangunan supaya tidak sembarang asal bangun. Tanpa mempertimbangkan dampak sosial terutama lagi dampak lingkungan yang terjadi.

Terlebih KEK Mandalika merupakan kawasan strategis nasional yang harus didukung oleh kawasan penyangga lainnya. Jangan sampai, karena tidak diatur laju pembangunan di kawasan penyangga menjadi tidak terkendali, sehingga berimbas pada keberlangsungan pengembangan KEK Mandalika itu sendiri.

Untuk memastikan, kawasan penyangga lingkar KEK

Mandalika bersih dari aktivitas pembangunan maupun aktivitas masyarakat lainnya, Pemkab Loteng dalam waktu dekat ini akan menggelar pemantauan perizinan terpadu. Pemantauan ini melibatkan semua elemen, termasuk aparat kepolisian dan TNI. Jika ditemukan aktivitas pembangunan tanpa izin di kawasan tersebut, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas. “Kalau memang tidak ada izin pasti kita tindak tegas. Karena secara aturan itu melanggar dan pemerintah daerah dibolehkan mengambil langkah tegas,” tegas mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/bul)

PERTEMUAN - Dari kiri, H. Nasrun, Junaidi Kasum, L. Amiruddin dan H. Basir saat melakukan pertemuan kemarin.

Terancam Bangkrut

Pengelola Transportasi Lokal Tolak Penyediaan Kuota Armada ”Online” Mataram (Suara NTB) Para pengusaha transportasi lokal menentang rencana pemerintah daerah menyediakan kuota bagi transportasi berbasis daring/online hingga lebih dari seribu unit. Pemda diminta lebih bijak karena dianggap memicu kerawanan daerah dan pengangguran.

Rencana pemberian kuota bagi transportasi online ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, L. Bayu Windiya. Pada Kamis (26/10) kemarin, para pengelola transportasi lokal melakukan pertemuan, membahas langkah selanjutnya menyikapi kebijakan yang akan diterapkan pemerintah provinsi.

Pertemuan kemarin di Mataram dihadiri langsung Pemilik Rangga Taksi, Junaidi Kasum, Ketua Koperasi Jasa Wisata Senggigi, H. Nasrun, Sekretaris Kotama, H. L.

Amirudin, dan Ketua Koperasi Lombok Baru, H. Basir.

Sejak masuknya transportasi online, menurut para pengakuan pengusaha lokal ini, arama transportasi yang mereka kelola pendapatannya kembang kempis. Jika sebelumnya sehari satu armada melayani tiga kali, justru keadannya berbalik paling mentok sehari sekali. Bahkan lebih sering kosong penumpang. Untuk armada-armada yang beroperasi di Senggigi, dalam satu minggu pun kalau ada pesanan. Karena fenomena inilah, para ha transportasi lokal mulai ketar ketir.

Junaidi Kasum mengatakan, jika pemerintah daerah memberikan kuota sampai 1.100 untuk armada online, sama artinya akan membunuh pengusaha lokal. Kebijakan ini dianggap semena-mena.

Seharusnya, Dinas Perhubungan lebih bijak, dengan men-

gumpulkan seluruh pengusaha transportasi dan merembugkan bersama berapa kebutuhan ideal ketersediaan taksi untuk masyarakat NTB. “Kita yang sudah tahunan, bahkan sepuluhan tahun beroperasi, kuota kita diberikan bertahan 100 unit dulu, dikaji lagi, kalau kurang di tambah lagi. Ini angkutan online ujuk-ujuk mau kasi 1.100 langsung kuotanya.

Ini bisa memicu persoalan. Kalau mau keadilan, panggil semua duduk bersama. Kita keberatan,” ujarnya.

Pengusaha transportasi lokal bahkan mengancam akan menggungat ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) jika pemerintah mendukung adanya monopoli. Para pengusaha ini juga mengancam akan memarkirkan seluruh armadanya di Kantor Dishub Provinsi NTB jika berlaku tak adil.

“Kita akan parkirkan taksi

Pengusaha Tiga Negara Berguru Jamur di NTB

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA., mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami adanya indikasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) penyalurannya dipermainkan oleh perbankan.

Legislativef dari Partai Gerindra ini mengatakan tidak boleh dilakukan pembiaran. Karena KUR berkaitan erat dengan subsidi yang disalurkan oleh pemerintah, kepada mereka yang berhak menerimanya.

Angka penyaluran KUR yang jauh lebih besar dilaporkan oleh bank penyalur di NTB, berbeda datanya dengan yang terekam di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI. Selisihnya mencapai Rp 1,8 triliun. Hal tersebut menurut Willgo secara resmi sudah dilaporkan ke Dirjen Perbendaharaan.

“Sudah kita sampaikan langsung ke Dirjen Perbendaharaan.

Selanjutnya akan di laporkan ke Kemenko Perekonomian, bapak Darmin Nasution sebagai leading sektornya,” kata Wilgo melalui sambungan telephone kepada Suara NTB, Kamis (26/ 10) kemarin, anggota Badan Anggaran (banggar) DPR-RI ini menegaskan, KUR sudah disalurkan sesuai skemanya. Pemerintah memberikan subsidi KUR dengan harapan agar tepat sasaran dan mendukung penguatan usaha ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Pembayaran subsidi harus tepat sasaran. Karena itu, penerimanya harus berdasarkan skema pembiayaan yang suda diatur oleh pemerintah,” ujarnya.

Jika di tingkat bawah, penyaluran KUR justru salah sasaran karena adanya kongkalikong petugas bank dengan pengusaha besar yang seharusnya layak diberikan kredit komersil, menurutnya itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Willgo mendorong agar OJK mendalami persoalan ini. Sebagai pengawas industri keuangan, OJK diharapkan memperkuat koordinasinya agar perbankan lebih transparan menyampaikan laporannya dalam hal ini.

“Kalau demikian persoalannya, Dirjen Perbendaharaan harus mereview kembali. Apakah nasabah KUR bank yang sudah disalurkan tepat sasaran subsidinya,” ujarnya.

Tidak boleh kemudian KUR disiasati agar yang tidak layak mendapatkannya justru diprioritaskan.

Karena itulah, OJK diminta mendalami persoalan yang terjadi di NTB. Jika benar kongkalikong antara pengusaha dan pegawai bank ini ada, H. Wilgo mengatakan sanksinya sudah jelas, pembatasan penyaluran KUR, atau diputus bank penyalur KURnya. Komisi XI DPR-RI menurutnya akan mengawal seterusnya, sampai persoalan ini tuntas. (bul) H. Willgo Zainar

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Patut dibanggakan, pengusaha dari tiga negara jauh-jauh datang ke NTB untuk belajar membudidayakan jamur. Para pemodal asing inipun sedang merayu putra terbaik NTB untuk mengembangkan jamur di negaranya.

Pengusaha dari tiga negara itu datang dari Nepal, Thailand, dan Malaysia. Mereka datang langsung ke Ketua Komunitas Jamur Lombok, Andi Hertanto untuk berguru mengembangkan beberapa jenis jamur yang tidak dapat mereka kembangkan sendiri.

Jika bersedia diboyong, tak tanggung-tanggung para pengusaha itu menyiapkan restoran khusus yang menyedikan jamur di negaranya.

“Mereka meminta saya ke negaranya, membudidayakan jamur untuk mengisi kebutuhan pasar. Mereka siap menanggung keluarga saya kalau bersedia ke sana,” demikian pengakuan Andi kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (26/10) kemarin.

Untuk beberapa jenis jamur, mereka yang datang ke tempat pembudidayaannya di Pemepek, Lombok Tengah semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan mengembangkannya. Demikian juga ia sendiri, dalam waktu dekat akan ke Malaysia untuk mempelajari cara pembudidaya jamur kancing, yang disebutsebut sebagai jenis jamur yang paling enak dan diminati pasar internasional.

Seperti diketahui, Andi Hertanto secara swadaya telah mengembangkan jamur budidaya. Tingginya kebutuhan pasar lokal membuatnya kewalahan memenuhinya. Karena itu, di berbagai kesempatan Andi membagikan ilmunya kepada orang lain agar ikut serta mengembangkannya.

Untuk kebutuhan Pulau Lombok, sehari dibutuhkan berkuintalkuintal, bahkan lebih dari satu ton kebutuhan. tetapi yang bisa di produksi masih di bawah 400 Kg panen sehari. Peluang ini sangat

menjanjikan. Belum termasuk permintaan pasar di luar daerah. Jika ingin lebih besar, Andi mengatakan jamur adalah komoditas hortikultura yang sangat potensial untuk ekspor.

“Tidak bisa kita penuhi kebutuhan lokal saja, jangan bicara ekspor. Karena terbatasnya produksi inilah beberapa dari luar negeri datang ke sini untuk belajar,” imbuhnya.

Andi mengatakan, sejauh ini ia dan anggota komunitas lainnya masih memenuhi kebutuhan jamur untuk pasar tradisional. Ia belum membahas tingginya kebutuhan harian untuk pasokan ke hotel-hotel dan restoran. Karena itu, ia terus mengembangkan berbagai jenis jamur dengan belajar secara swadaya ke daerah – daerah sentra produksi lainnya, hingga ke luar negeri. Ia juga mengharapkan pemerintah daerah mendukung pengembangan budidaya jamur dalam rangka menekan pengangguran dan mendorong perekonomian masyarakat.

“Sampai saat ini nampaknya pemerintah belum tertarik mendukung pengembangan jamur di daerah. Padahal permintaannya sangat tinggi, dan satu pembudiaya bisa melibatkan 14 orang. Saat ini jumlah pembudidaya sebanyak 14. Pemerintah mungkin bisa mengembangkannya dengan mendukung pembudidaya melakukan studi ke sentra-sentra produsen lainnya agar lebih banyak lagi jenisnya yang bisa dikembangkan,” demikian Andi. (bul)

(Suara NTB/bul)

JAMUR - Andi Hertanto menunjukkan salah satu jenis jamur yang dikembangkannya.

kita di Dishub. Terserah kalau banknya nagih, taksinya diambil ke Dishub. Mau dibakar, atau mau jadi rongsokan di sana. Silahkan. Masak transportasi online yang dikelola oleh satu orang, entah orang mana diutamakan. Sementara kita yang modalnya miliaran tidak diperhatikan,” imbuhnya.

Menurut para pengusaha ini, tidak masalah sebenarnya transportasi online masuk.

Tetapi pemerintah harus mengatur dengan membatasi kuota, dan memberikan izin operasional armada secara bertahap. Seperti yang dilakukan untuk taksi konvensional.

Yang meraka ketahui, armada taksi online yang beroperasi di NTB baru 100-an. Para pengusaha ini kaget ketika diketahui datanya justru ratusan telah beroperasi. Ketua Koperasi Jasa Wisata Senggigi, H. Nasrun juga berharap,

operasional transportasi online di kawasan pariwisata dibatasi. Sebab sudah lama pengusaha lokal yang mengelolanya. Jika tidak, dikhawatirkan akan timbul reaksi lain.

“Karena ini sudah larinya ke perut. Bisa timbul reaksi, karena itu perlu adil dan dilakukan pembatasan,” ujarnya.

Sekretaris Kotama, H. L. Amirudin, dan Ketua Koperasi Lombok Baru, H. Basir menegaskan juga pemerintah tidak melakukan pembinaan kepada pengusaha transportasi lokal.

Karena terkesan keberpihakannya terhadap transportasi online terlihat sangat condong. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih tegas, agar PM 26 tahun 2017 yang sudah direvisi benar-benar diberlakukan oleh pengusaha transportasi online.

Diantaranya soal penggunaan stiker bagi setiap kendaraan online. (bul)

Keluhan Layanan Imigrasi

Apjati Siapkan Pendampingan Hukum Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB menyiapkan pendampingan hokum kepada perusahaan pengirim TKI yang merasa dirugikan oleh layanan Keimigrasian di daerah.

Karena itu, Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun mendorong perusahaan pengirim tenaga kerja untuk melaporkannya ke asosiasi.

Sampai saat ini, Apjati Provinsi NTB belum menerima adanya keluhan anggota terhadap lambannya proses penerbitan paspor di Imigrasi Mataram.

“Kita ada advokasi Biro Hukum. Kalau memang ada dirugikan oleh Imigrasi silahkan laporkan kepada kami. Nanti kita juga yang akan menindaklanjutinya,” kata H. Muhammadun pada Suara NTB di Mataram, Kamis (26/10) kemarin.

Pendampingan hukum disiapkan secara gratis kepada perusahaan. Karenanya, ia mempersilakan kepada perusahaan untuk melapor.

“Kalau ada laporan, nanti Apjati yang urus sampai clear,” demikian H. Muhammadun.

Yang dikemukakan oleh Ketua Apjati ini berbeda dengan laporan yang diterima media ini terkait lambannya proses pembuatan paspor calon TKI di Imigrasi Mataram. Keluhan yang sama juga banyak disampaikan kepada Disnakertrans Provinsi NTB oleh PPTKIS. Kepala Dinas Nakertrasn Provinsi NTB, Drs. H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, MM mengemukakan, keluhan yang diterima rata-rata dari Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS). Yang paling

(Suara NTB/bul)

H. Muhammadun menonjol keluhan soal lambannya penerbitan paspor calon TKI. Pemerintah daerah mengingatkan, banyaknya pengaduan akibat Imigrasi bekerja tidak maksimal. Tetapi dalih yang biasa disampaikan, keterlambatan penerbitan paspor lebih dikarenakan persoalan kuota paspor 24 halaman yang terbatas.

Disnakertrans Provinsi NTB justru mempertanyakan alasanalasan tersebut. Karena dikhawatirkan juga masyarakat, terutama calon TKI akan merasa jenuh dan menempuh cara-cara pemberangkatan yang tidak prosedural atau ilegal.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada CTKI, pemerintah daerah memiliki UPTD Disnakertrans Provinsi NTB, yakni Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk mempercepat proses penyelesaian dokumen CTKI. Hanya saja, kendalanya ada di Imigrasi. Karena itu, daerah juga mendorong restrukturisasi kembali di internal Imigrasi Mataram jika menginginkan persoalan ini tak menjadi keluhan rutin. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

Halaman 4

Banyak Randis di Lotim Nunggak Pajak

Kembangkan Sektor Pertanian

Selong (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB menyindir kepatuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) terkait pembayaran pajak kendaraan dinas (randis). Di mana, randis di Lotim masih banyak yang menunggak pajak.

DALAM upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, Pemerintah Kecamatan Suralaga belakangan ini melirik potensi yang ada di wilayahnya. Salah satunya dengan mengembangkan potensi di sektor pertanian.

Kepada Suara NTB, Kamis (26/10), Camat Suralaga, Muhammad Supriyadi, mengatakan bidang pertanian merupakan salah satu potensi yang terdapat di wilayah Kecamatan Suralaga. Di mana terdapat sejumlah tanaman hortikultura yang berasal dari wilayah tersebut, seperti tomat, cabai maupun buah-buahan berupa pepaya maupun pisang. Khusus untuk cabai, katanya, Kecamatan Suralaga berada para peringkat pertama produksi cabai yang kemudian diikuti oleh jeruk, pepaya dan pisang.

Terkait harga cabai yang terkadang sering anjlok. Fenomena tersebut, kata Supriyadi merupakan tantangan tersendiri bagi para petani, sehingga ia berharap kepada instansi terkait untuk berkoordinasi dengan UPP Pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Suralaga. Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petugas di lapangan yang diharapkan berkontribusi memberikan penyuluhan terhadap para petani. Terlebih saat ini masing-masing desa sudah memiliki PPL pertanian.

“Sebenarnya masyarakat atau petani kita membutuhkan pendampingan, sehingga mereka bisa membaca situasi iklim untuk melakukan penanaman serta kondisi harga pasar pada saat itu,” ungkapnya.

Menurutnya, luas areal pertanian khusus cabai di wilayah Kecamatan Suralaga mencapai sekitar, 1.500 hektar.

Apabila luas tersebut dapat digarap dengan baik, maka harga cabai diyakini akan stabil.

Apalagi saat ini Kabupaten Lotim sudah dinobatkan sebagai penyangga cabai nasional, selain itu apabila harga stabil, maka hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan M. Supriyadi masyarakat. (yon)

Terkait dengan hal itu, Pemprov NTB melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Ir. H. Iswandi, meminta Pemda Lotim menaruh perhatian besar terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya randis. Kepatuhan pemerintah membayar pajak randis, sambungnya, sangat penting sebagai contoh kepada masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

Selain itu, katanya, persoalan yang dihadapi saat ini

yakni bagaimana para pelaku wajib pajak yang masih belum membayar pajak tepat pada waktunya. Itulah yang masih menjadi kendala masih banyaknya randis yang belum membayar pajak tepat pada waktunya. Misalnya, fenomena saat ini masih para wajib pajak melakukan pembayaran dua tahun sekali, tidak sama sekali atau bahkan ketika ingin menjual kendaraannya. Hal itu sangat bertolak belakang dengan kewajiban para wajib pajak yang harus

membayar pajak kendaraannya dengan kurun waktu satu tahun satu kali.

“Jadi wajib pajak khususnya kendaraan itu dibayar satu tahun sekali, bukan dua tahun sekali atau ketika mau dijual. Inilah yang terus kita berikan pemahaman kepada masyarakat,” paparnya.

Terkait dengan Kabupaten Lotim yang paling banyak nunggak pajak khusus randis, hal tersebut itulah yang perlu dipacu dengan mengingatkan pemerintah daerah untuk

memperhatikan kewajiban pajak terutama terhadap randis baik roda dua maupun roda empat.

Sementara, Kepala UPTBUPPD Selong Lombok Timur (Lotim), H. Muhammad Taufik, menjelaskan jika saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemda Lotim, karena dari sekian randis yang ada di data, beberapa di antaranya sudah ada yang dilelang. Namun pelelangan yang dilakukan tidak diimbangi dengan pelaporan terhadap UPTB-UPPD Selong .

“Inilah yang akan kita tindaklanjuti untuk bagaimana pemerintah taat pajak kendaraan,” jelasnya.

Adapun untuk pajak ran-

dis cukup besar yang mencapai ratusan juta rupiah atau dari sekian wajib pajak kendaraan dinas, sekitar 30 persen yang belum membayar hingga akhir tahun 2017 ini. “Kita sifatnya mengingatkan kepada Pemda Lotim terkait randis ini, jika waktu temponya tiba.

Supaya segera dibayar,” ujarnya mengingatkan.

Terkait kepatuhan wajib pajak randis pejabat lingkup Pemkab Lotim, Taufik menjelaskan jika tahun 2016 lalu Pemda Lotim lebih patuh dibanding tahun ini. Tahun lalu Pemda Lotim aktif dalam membayar pajak randis baik roda dua maupun roda empat. (yon)

(Suara NTB/yon)

Keberadaan Poskamling Harus Dimaksimalkan Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Muh. Eka Fathurrahman, mengimbau kepada masyarakat maupun Bhabinkamtibmas memaksimalkan keberadaan poskamling. Menurutnya, keberadaan poskamling di tingkat desa maupun dusun sangat penting dalam menekan terjadinya kasus kriminalitas.

Menurutnya, keberadaan poskamling sangat penting untuk mengajak masyarakat terlibat dalam menjaga keamanan dan ketentraman di suatu wilayah. Pasalnya, jumlah personel kepolisian tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lotim yang mencapai 1,3 juta jiwa. Jauhnya perbandingan itu, sangat berpengaruh terhadap keamanan, sehingga peran masyarakat sangat-sangat diharapkan.

“Jadi tidak bisa mengandalakn polisi saja dalam mengatasi persoalan kriminalitas itu, peran masyarakat sekitar tentu sangat diharapkan,”ujar Kapolres, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/10).

Terkait dengan pemecahan rekor muri sejuta kentongan yang dipecahkan sekitar pada tahun 2015 lalu oleh Polres Lotim, Muh. Eka Fathurrahman menjelaskan jika nantinya akan ditindaklanjuti dengan berkoodinasi dengan Bhabinkamtibmas maupun tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat. “Kita akan upaya untuk membangkitkan sejuta kentongan. Sehingga ke depan Kabupaten Lotim zero kasus kriminalitas maupun kasus-kasus yang lain,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga saat ini sudah mempetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak kriminalitas. Upaya-upaya yang dilakukan adalah pencerahan terhadap masyarakat. Menurut Kapolres, para pelaku kriminalitas melakukan perbuatan itu, karena tidak adanya pekerjaan. Untuk itulah perlu adanya sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat. Asalkan, diharapkan masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. (yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kapolres Lotim Muhammad Eka Fathurrahman menunjukkan pelaku pengedar sabu beserta barang bukti yang berhasil diamankan, Kamis ((26/10).

Lagi, Pengedar Narkoba di Lotim Dibekuk Selong (Suara NTB) Petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim), kembali membekuk terduga pelaku pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Lotim.

Pelaku atas nama Baharudin (40) dibekuk saat tengah berada di rumahnya di Batu Rimpang Utara Desa Dane Rasa Kecamatan Keruak, Ka-

Terkait penangkapan terhadap pelaku pada Kamis kemarin, Kapolres menjelaskan laporan didapatkan dari masyarakat, jika rumah Baharudin diduga sering menjadi tempat transaksi dan pesta narkoba. Dari sanalah kemudian dilakukan penggerebekan.

Saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah pelaku, petugas berhasil

menemukan sebanyak 25 poket klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Selain dari 25 poket itu, petugas juga menemukan beberapa alat isap narkotika jenis sabu (bong). Dari sejumlah barang bukti itu, pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Lotim untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Dari tangan pelaku, dida-

patkan sejumlah barang haram berupa narkoba.

Diduga pelaku merupakan pengedar sekaligus pemakai,”terang Kapolres pada wartawan siang kemarin. Adapun untuk saat ini, tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Lotim untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. (yon)

Belum Masuk PAD

Pembangunan SPBU Harus Tunggu Revisi Raperda RTRW

Soal Mutasi Guru ke Struktural, Pemda Santai

Tanjung (Suara NTB) Proses pembangunan salah satu SPBU di Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, dikritisi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM dan PTSP) Kabupaten Lombok Utara. Versi Dinas, lokasi pembangunan SPBU berada di kawasan ruang terbuka hijau, sehingga idealnya pelaksanaan pembangunan menunggu revisi Raperda RTRW selesai.

Kepala Disnaker PM dan PTSP Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, kepada wartawan Kamis (26/ 10) mengutarakan, keberadaan Raperda RTRW yang masih digodok masih memunculkan ketidakpastian atas aktivitas fisik di masyarakat.

Pada Perda nantinya akan memunculkan zonasi, sehingga keberadaan SPBU itu dirasa me-

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara menanggapi santai perihal mutasi guru ke struktural yang terindikasi melanggar SE Menpan RB No. 15 tahun 2004. Pemkab mengklaim pergeseran guru ke struktural dilakukan atas dasar kebutuhan.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., Kamis (26/10), mengungkapkan mutasi guru ke jabatan struktural murni dilakukan, karena faktor kebutuhan. Di mana KLU mengalami kekurangan tenaga PNS di lingkup SKPD. “Sepanjang itu menjadi kebutuhan daerah, serta provinsi ketika mutasi itu terjadi membiarkan itu terjadi misalkan.

Karena guru SMA yang ditempatkan ke struktral, ini juga memiliki korelasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” ujar Sarifudin.

Berbicara konsekuensi sebagai bagian dari sanksi SE, wakil bupati mengklaim apa yang dilakukan daerah sejauh ini berjalan mulus. Namun demikian, bukan berarti Pemkab terkesan sengaja melakukan pelanggaran dari imbauan pemerintah pusat. Melainkan terdesak oleh karena kekurangan tenaga struktural.

Dampak bahwa KLU mengalami kekurangan guru PNS akibat mutasi itu, Sarifudin menguatkan alibi Dikpora. Dalam hal ini, kekurangan guri PNS ditutupi dari keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT). “Memang semua dinas di KLU kekurangan. Melihat jumlah PNS kurang, kalau kita biarkan tanpa menggeser dari guru juga menjadi masalah,” imbuhnya.

Sarifudin mengklaim SE Menpan RB bukan acuan hukum, sebaliknya hanya imbauan. Ia pun meyakini hampir seluruh daerah di Indonesia melakukan pergeseran guru ke struktural. “Dengan adanya SE ini apakah kita diberikan konsekuensi, kami belum lihat sampai hari ini. Silakan pusat menilai seperti apa yang menjadi kewenangannya terhadap daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, wabup mengeluhkan tidak objektifnya pemerintah pusat menyikapi kekurangan tenaga PNS di daerah. Keputusan pusat memberlakukan moratorium rekrutmen PNS sebelum 1 juta PNS pensiun menjadi dilema bagi daerah. Sebab usulan daerah untuk menambah PNS tak direspons positif.

“Daerah sampai sekarang tidak punya peluang untuk rekrutmen. Harusnya ada pengecualian untuk daerah baru, pemerintah pusat harus melihat kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan,” pungkasnya. (ari)

mis (26/10).

Kapolres Lotim, AKBP. Muhammad Eka Fathurrahman, mengatakan jika penangkapan terhadap pelaku dalam rangka Operasi Antik tahun 2017 yang dilakukan petugas kepolisian. Untuk di Kabupaten Lotim, Operasi Antik dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH.

sana,” katanya Kendati demikian, Vidi tak menampik Perda juga akan mengkhususkan bangunan yang sudah berdiri sebelum Perda RTRW direvisi selesai. Apalagi jika menimbang kebutuhan pelayanan SPBU di Lombok Utara sangat penting bagi masyarakat. Manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat guna mengangkat ekonomi.

“Situasi kebutuhan mendesak masyarakat mungkin akan jadi pertimbangan. Akan dilihat pula untuk memudahkan transportasi di jalur TanjungGangga dan sekitarnya,” demikian Vidi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Pansus Raperda perubahan RTRW DPRD Lombok Utara, M. Ikhwanudin, S.Ag., mengimbau SKPD terkait lebih selektif memberikan izin investasi. Tidak hanya inveatasi di lingkar Global Hub saja, tetapi juga di kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata.

“Kita minta supaya dinas lebih hati-hati mengeluarkan izin, karena Raperda RTRW belum final. Jangan sampai aktivitas usaha masyarakat melanggar Perda yang sedang diproses ini,” demikian IkhwanuVidi Ekakusuma din. (ari)

langgar. “Karena di sana kawasan hijau mau tidak mau harus tunduk dalam aturan,” katanya.

Vidi mengakui, kronologi proses perizinan SPBU Tanjung yang tengah dibangun tidak diketahui detailnya.

Pasalnya, izin awal SPBU berproses sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas.

Kendati demikian, menilik proses kajian tim yang dibentuk mestinya melakukan peninjauan terlebih dahulu. Menurut informasi dari Bidang Pelayanan Perizinan, pada dinas yang dipimpinnya Vidi mengklaim bahwa pemohon saat itu hanya memaparkan dokumen UPL/UKL (upaya pengendalian lingkungan). “Kajian itu sebenarnya ada di Dinas PU, karena mereka pintunya. Secara umum detailnya d i

Dewan Minta Kawal Objek Pajak dan Retribusi Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara yang membidangi ekonomi dan pariwisata meminta kepada SKPD terkait untuk mengawal objek wisata yang berpotensi memberikan tambahan PAD bagi daerah. Pasalnya beberapa objek wisata yang mulai menggeliat belum memberi kontribusi baik dalam bentuk pajak maupun retribusi.

“Dinas harus proaktif mengawal legalitas pajak parkir dan pajak pengelolaan pariwisata. SKPD supaya intensif mengajak masyarakat melakukan kegiatan dengan legal, karena kalau tidak kita khawatirnya pungli,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara, Tusen Lasima, SH., Kamis (26/10).

Beberapa objek parkir hingga kini belum memberi kontribusi ke PAD, seperti Parkir Senaru, serta Parkir masuk kawasan wisata Tiu Pituq (Desa Genggelang). Sebagaimana klaim dinas, kedua objek parkir wisata itu tidak masuk ke APBD. Parkir Senaru diklaim berada di lahan Pecatu, sedangkan Tiu Pituq, tergolong berada di kawasan private (pribadi).

Tusen menilai aktivitas parkir di kawasan itu harus dilegalkan dengan mendukung legalitas usahanya. Jika tidak dalam bentuk retribusi, maka setidaknya warga harus membayar pajak dari penarikan tarif parkir yang dilakukannya.

“Jika warga menarik parkir di lahan pribadi, maka tidak

ada alasan mereka tidak bayar pajak. Di lahan pecatu atau apapun dikelola masyarakat boleh, tetapi manakala pecatu tercatat sebagai aset daerah, retribusi harus masuk ke PAD,” jelasnya.

Tusen menegaskan, SKPD terkait harus proaktif mendata aktivitas masyarakat yang berkenaan dengan pungutan dari masyarakat. Ia khawatir, pembiaran oleh pemerintah akan menjerumuskan masyarakat masuk ke ranah hukum dengan modus pungli. “Jika itu berlanjut berpotensi membahayakan masyarakat kita,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, di beberapa tempat objek wisata belum menyumbang pajak ke daerah. “Tiu Pituq itu betul bagus, tapi ada syarat khusus untuk dilaunching. Objek wisata Tiu Pituq karena di sekelilingnya lahan milik masyarakat, maka masuk katagori objek wisata private,” ungkap Kabid Penataan Destinasi Wisata KLU, Bratayasa.

Sebagai kawasan objek wisata private, Disbudpar pun tidak melarang masyarakat menarik pungutan dari penyediaan jasa pariwisata yang disediakannya. Hanya saja, keberadaan beberapa bangunan artistik Tiu Pituq yang berada di kawasan pribadi itu hendaknya didukung dengan perizinan seperti izin keramaian atau Izin Gangguan (HO) serta IMB terhadap beberapa bangunan fisik yang dikelola masyarakat. (ari)

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

POTENSI WISATA - Kawasan Bendungan Batujai menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata. Karena menyimpan keindahan alam yang tidak kalah menarik. Berada di tengah Kota Praya, Bendungan Batujai juga bisa dikembangkan sebagai destinasi air tengah kota.

Tampak pemandangan di salah satu sudut kawasan Bendungan Batujai pada sore hari.

(Suara NTB/ist)

Terealisasi Pertengahan 2018 PENERAPAN sistem E-Tilang (tilang elektronik) sampai sejauh ini belum sepenuhnya diberlakukan di semua wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Polda NTB. Mabes Polri menargetkan, untuk Polda NTB penerapan tilang elektronik sudah bisa dilakukan secara menyuruh pertengahan tahun 2018 mendatang.

Kasubdit Laka Korlantas Polri, Kombes Pol. Djoko Rudi, SIK., Kamis (26/10), mengatakan penerapan tilang elektronik masih tahap uji coba, sehingga belum seluruh wilayah di Polda NTB utamanya, menerapkan sistem tersebut.

Penerapan sistem tilang elektronik, ujarnya, penting dilakukan.

Hal ini sebagai salah satu upaya mewujudkan layanan kepolisian yang akuntabel dan cepat, khususnya layanan lalu lintas. Hal ini juga sebagai upaya menekan dan meminimalisir terjadi penyimpangan oleh anggota kepolisian dalam pelayanan lalu lintas.

“Dengan sistem tilang elektronik ini, akan menutup ruang bagi anggota kepolisian dalam melakukan penyimpangan. Seperti melakukan pungutan liar dan sebagainya kepada masyarakat,” jelasnya.

Masyarakat dalam hal ini juga bisa memperoleh kepastian soal besaran denda yang harus dibayar ketika melakukan pelanggaran lalu lintas. Karena proses pembayaran denda tidak dilakukan langsung kepada anggota kepolisian, tapi melalui bank.

Itu artinya, denda yang dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau masih dengan pola tradisional, masih ada peluang besaran denda yang dibayar oleh masyarakat dimainkan,” imbuh Djoko.

Diakuinya, upaya menghilangkan sama sekali penyimpangan di lapangan bisa dikatakan tidak bisa. Tapi pihaknya tetap berupaya maksimal untuk meminimalisir terjadi penyimpangan. Selain dengan perbaikan sistem layanan, seperti penerapan tilang elektronik juga dengan terus mendorong perubahan paradigma dan mindset personel kepolisian dari pola pikir lama menuju pikir modern yang lebih maju dan bebas dari Djoko Rudi penyimpangan. (kir) (Suara NTB/kir)

Putusan Soal Tapal Batas

Pemkab Loteng Mengaku Masih Sangsi Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku masih sangsi soal kabar telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait kejelasan tapal batas antar Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di wilayah Nambung. Pasalnya, saat ini Pemkab Loteng sendiri belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut. Pemkab Loteng baru menerima informasi dari media massa saja.

“Kami sampai saat ini belum menerima SK soal tapal batas tersebut. Jadi kami belum bisa mengambil sikap. Kalau sudah ada SK baru kita bisa bersikap,” ujar Sekda Loteng, H.M. Nursiah. S.Sos. M.Si., saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/10).

Sebelumnya, saat berkonsultasi dengan pemerintah pusat pihak Kemendagri mengaku akan mempertemukan kedua belah pihak, sebelum mengambil keputusan soal tapal batas di wilayah Nambung dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Namun nyatanya, sampai sekarang kedua daerah belum juga dipertemukan.

Artinya, Pemkab Loteng masih menganggap pemerintah pusat belum mengambil keputusan soal tapal batas, karena janjinya dulu, akan mempertemukan kedua daerah terlebih dahulu baru kemudian mengambil keputusan. “Sekarang, katanya sudah ada keputusan. Sementara kita belum pernah dipertemukan kembali oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Pemkab Loteng menilai belum ada keputusan soal tapal batas tersebut. Tapi karena persoalan ini sudah mencuat ke permukaan, kemungkinan Pemkab Loteng nantinya akan pro aktif untuk mempertanyakan ke pemerintah pusat soal keputusan tapal batas tersebut. “Jika memang dibutuhkan, nantinya kita akan bersurat ke pemerintah pusat. untuk menanyakan apakah benar sudah ada keputusan atau tidak soal tapal batas ini,” tandas Nursiah.

Setelah ada jawaban itu nantinya, baru Pemkab Loteng akan bersikap. Bisa saja, Pemkab Loteng menerima keputusan tersebut. Bisa juga menolak, dibarengi dengan upaya lanjutan. Termasuk melayangkan protes atau juga proses hukum maupun upaya-upaya lainnya.

Itu artinya, kata dia, persoalan tapal batas belum selesai, karena akan ada pertemuan kembali antara dua daerah sampai akhirnya pemerintah pusat mengambil keputusan. ‘’Dan, selama belum ada keputusan yang pasti, maka status Nambung masih berstatus quo,’’ tegasnya.

Dihubungi terpisah, Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, mengaku memang sudah ada keputusan soal tapal batas di wilayah Nambung tersebut. Hanya saja, pemerintah pusat tidak langsung memutuskan hal tersebut. Tetapi menyerahkan keputusan akhir nantinya kepada pemerintah provinsi dengan sebelumnya pemerintah provinsi mempertemukan kembali kedua daerah. (kir)

KPK Ingatkan Pemkab Lobar Serius Tindaklanjuti Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Giri Menang (Suara NTB) Tim KPK turun ke Lombok Barat (Lobar) untuk melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di daerah ini. Tim KPK yang turun sebanyak dua orang yang mewilayahi Lobar. Hasil evaluasi yang dilakukan tim KPK ditemukan sejumlah SKPD yang masih merah, karena belum melakukan rencana aksi. Tim KPK pun meminta agar Pemkab lebih serius lagi menindaklanjuti rencana aksi yang sudah diminta oleh lembaga antirasuah tersebut.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat menyatakan terdapat beberapa kegiatan yang diminta harus dibuat rencana aksi.

Kegiatan itu adalah pengelolaan APBD, pengelolaan barang dan jasa, perizinan dan lainlain. Termasuk di BKD, Dinas PMD dan Kominfo serta di Inspektorat.

“Dari evaluasi ada 19 kegiatan yang tersebar di SKPD, dari 19 itu yang sudah me-

menuhi (sesuai) menurut hasil evaluasi KPK ada 11, lima kuning (dalam proses menuju selesai) dan tiga masih merah (belum diselesaikan) seharusnya selesai bulan ini,” jelasnya, Kamis (26/10).

Menurutnya, lima kegiatan yang kuning karena masih dalam proses penyelesaian antara lain di BPKAD menyangkut masalah aset tanah dan alat mesin. Pihak BPKAD sudah melaporkan masalah

aset tanah dan mesin ini sudah ada progresnya, ke depan satu setengah bulan selesai untuk pengamanannya.

Hanya saja, yang tak bisa selesai sampai akhir tahun terkait sertifikasi aset, sebab hal ini tergantung dari jumlah anggaran yang ada. Bupati telah menggangarkan sampai akhir masa jabatannya, bisa selesai pensertifikatannya.

Kemudian, di Bappeda yang belum diselesaikan terkait

koneksi sistem perencanaan.

Mulai dari sistem perencanaan simda aset, keuangan dan Simda BMD harus terhubung menjadi satu. Dari pihak Bappeda telah mengikuti pelatihan sistem perencanaan.

Menurut Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi saat pertemuan dengan KPK, sekitar bulan November nanti sistem ini sudah bisa diaplikasikan tahun depan. Kemudian di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum tuntas mengenai SOP pelayanan perizinan, baik di OPD yang dihimpun dan SOP di SKPD sendiri.

Sedangkan tiga kegiatan rencana aksi yang masih merah menurut evaluasi tim KPK, ada di dua SKPD. Yakni di sekretariat dewan, terkait pemasangan

CCTV yang akan diupayakan di lima titik dan sudah ada anggarannya. Selain itu terkait tata tertib (tatib) DPRD yang perlu direvisi, karena ada tatib-tatib yang ada tidak sesuai dan agar lebih transparan. Terakhir di Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa, terkait Perbup tentang ADD dan DD mengacu aturan baru yang harus diselesaikan. “Kalau ini ndak pakai lama, karena bisa segera diselesaikan,” jelas Agus.

Terkait target penyelesaian rencana aksi ini sudah dibuat oleh pemda. Tim KPK mengevaluasi aksi yang dilakukan pemda secara bertahap per bulannya. Paling telat rencana aksi ini selesai tahun depan, jika tidak selesai, maka akan dievaluasi oleh tim KPK lagi. (her)

Cocokkan Data Lakalantas

Korlantas Mabes Polri Sidak Polres Loteng Praya (Suara NTB) Korlantas Mabes Polri, Kamis (26/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Tengah (Loteng). Sidak dilakukan untuk melakukan pencocokan data kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan ke Mabes Polri dan Jasa Raharja. Sidak ini dipimpin langsung Kasubdit Laka Korlantas Mabes Polri, Kombes Pol. Djoko Rudi.

“Kita ingin melakukan uji petik jumlah kasus lakalanta yang terjadi. Untuk mengetahui, berapa sesungguhnya kasus lakalantas yang terjadi.

Apakah sudah sesuai dengan laporan dan jumlah klaim asuransi yang masuk ke Jasa Raharja,” ungkap Kombes Pol. Djoko Rudi, kepada wartawan.

Ia menjelaskan, uji petik merupakan program langsung dari Mabes Polri bersama dengan Jasa Raharja dalam memastikan data kasus lakalantas di Polri, apakah sudah cocok atau sesuai dengan klaim asuransi yang telah dibayarkan oleh pihak Jasa Raharja. Hal ini, ujarnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Jasa Raharja sekaligus

bentuk layanan prima dari kepolisian.

Menurutnya, tidak semua Polres yang dikunjungi. Hanya ada dua polres di Polda NTB yang dikunjungi, yakni Polres Loteng dan Polres Lotim. Mengingat, dua Polres inilah yang punya populasi penduduk tertinggi di NTB. “Dengan langkah ini, kita berharap data yang masuk di Mabes Polri benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak ada yang direkayasa ataupun dipalsukan,” tandasnya.

Dikatakannya, sasaran uji petik didasari pada data IRSMC (Integrated Road Safety Managemen Center) di masing-masing Polda yang terintegrasi dengan seluruh Polda di bawah koordinasi Korlantas Mabes Polri. Dengan sistem tersebut, setiap kasus lakalantas yang terjadi di semua Polda bisa dengan cepat diketahui dan terdata pada sistem yang sudah ada.

Karena di bawah pengawasan langsung Mabes Polri, maka tidak ada istilah kasus lakalantas yang tidak diproses atau dihentikan kasusnya.

Semua harus selesai, apakah itu selesai melalui proses hukum atau jalur mediasi. (kir)

Pemkot Bandung Tertarik Adopsi Perbup Hasil Inovasi Bupati Giri Menang (Suara NTB) Pemkot Bandung tertarik mengadopsi inovasi yang dilakukan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini, Bupati H. Fauzan Khalid terkait Perbup Perlindungan Produk Lokal. Pasalnya, perbup ini dinilai mampu melindungi dan memberdayakan pengusaha lokal di daerah. Sebaliknya, Pemkab Lobar sangat tertarik dengan program Walikota Bandung, Ridwan Kamil untuk mencetak 200 ribu wirausaha muda.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar, Maad Adnan menggambarkan hasil kunker Dispora Pemkot Bandung ke Dispora Lobar, Selasa (24/10) lalu.

Pemkot Bandung, jelasnya, ingin bertukar pengalaman terkait upaya menciptakan wirausaha muda. Sebab di Bandung selama kepemimpinan Walikota Ridwal Kamil memprogramkan cetak 200 ribu wirausaha muda. Pihaknya pun menyampaikan beberapa program yang dilakukan Pemda Lobar terkait wirausaha muda, yakni melakukan pembinaan di lokus-lokus keca-

matan. Satu kecamatan minimal satu kelompok wirausaha.

Pihaknya juga menyampaikan pemda melakukan pemberdayaan dengan mengembangkan produk lokal. Misalnya, kalau di Narmada pengembangan dodol nangka dan srikaya. “Kemudian yang membuat mereka tertarik bahwa di Lobar sudah ada perbup yang mengatur tentang perlindungan produk lokal, hasil inovasi Pak Bupati. Artinya, produk dibeli SKPD. Itu yang membuat mereka tertarik, dan mereka mau adopsi, karena kemarin saat

mereka datang kita suguhkan produk lokal,” jelas Adnan.

Pihaknya menyampaikan perbup ini mengharuskan semua SKPD membeli produk lokal untuk makan-minum sehari-hari. Baik untuk kegiatan rapat, jika ketahuan membeli produk bukan dari Lobar atau membeli di Mataram, maka SKPD akan terkena sanksi tidak akan dicairkan anggaran makan-minumnya. Sebab dinilai SKPD tidak terlibat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. (her)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pose bersama perwakilan Dispora Pemkot Bandung bersama Kepala Dispora Lobar M. Ilham dan jajaran belum lama ini.

(Suara NTB/her)

Maad Adnan

(Suara NTB/her)

Zain Darmat

Peringati Sumpah Pemuda

Dispora Gelar Upacara, KNPI Dorong Pemda Beri Ruang ke Pemuda Giri Menang (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda bakal digelar, Sabtu (28/10) besok. Pada puncak peringatan sumpah pemuda ke-89 ini, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Barat (Lobar) mengambil peranan dengan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda.

“Peringatan hari sumpah pemuda Sabtu besok kita gelar upacara,” jelas Sekretaris Dispora Lobar Maad Adnan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/10).

Upacara ini, jelasnya, diikuti semua ASN lingkup Pemkab Lobar, siswa-siswi SMP dan SMA yang ada di Lobar. Selain itu, dari KNPI terdiri dari OKP-OKP, KONI beserta cabor-cabornya.

Terkait komitmen memberikan ruang ke pemuda, menurut Maad, Dispora tidak bisa lepas dari pemuda. Di mana, ranah pekerjaan dinas terkait bagaimana membina pemuda dan keolahragaan sesuai visi dan misi mewujudkan kepemudaan dan olahraga yang berpestasi.

Sebagai langkah awal, ujarnya, akan diadakan Jambore Pemuda se-Lobar, jambore ini akan diadakan tahun depan guna merekatkan pemuda-pemuda Lobar yang berasal dari berbagai sisi dan latar bela-

kang. Dalam hal pemberdayaan pemuda, jelasnya ujung tombaknya adalah KNPI, bersama OKP. Ketua KNPI Lobar Zain Darmat, menegaskan, pemuda terutama secara konstitusi di KNPI meminta agar diberikan ruang yang luas oleh Pemda agar berperan serta terhadap pembangunan di Lobar. Ia juga berharap agar Pemda jangan memperuncing dualisme di KNPI, sebab sejauh ini dualisme sudah mampu dicairkan.

Menurutnya, menyoal dualisme tidak ada yang bisa diperebutkan. Sejauh ini, OKPOKP sudah menyadari dan ingin mencairkan dualisme. Pemuda ingin membawa Lobar lebih baik ke depan.

Mantan anggota DPRD Lobar ini, menjelaskan, terkait kontestasi pilkada para pemuda dipersilakan menentukan pilihan. Namun tentu dengan politik baik dan santun, tidak saling menjatuhkan. Di sinilah fungsi KNPI untuk mengkoordinasikan hal ini.

Pihaknya berharap pemda mendukung pemuda dengan melibatkan semua hal yang terkait daerah. Sejauh ini, baru Dispora yang melibatkan pemuda. Menurutnya, Para pemuda merasa sangat senang dan bangga jika dilibatkan, karena mereka merasa dianggap ada. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

Taliwang (Suara NTB) Seruan agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh agenda kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dari kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus bergema.

Kali ini politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Amir Ma’ruf Husein, S.PdI menyatakan hal yang sama agar evaluasi tersebut harus dilakukan oleh pemerintah bersama DPRD. “Memang harus ada evaluasi menyeluruh setiap agenda PDPGR,” tegasnya kepada war(Suara NTB/bug) tawan, Kamis (26/10).

Amir Ma’ruf Ia menilai, dalam setahun lebih perjalanannya, kegiatan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan itu masih banyak ditemui celah yang harus dibenahi. Terutama di tingkat pelaksanaan lapangannya.

“Kalau untuk kegiatannya saya kira sudah bagus semua.

Hanya proses ekseskusinya yang saya lihat masih belum sempurna. Buktinya masih banyak keluhan masyarakat di sana sini,” ungkapnya.

Hal utama yang perlu diperhatikan dan harus dibenahi pemerintah yakni pada kelembagaan pelaksana program.

Kehadiran tim agen PDPGR yang menjadi penggerak program di lapangan masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat tujuan kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan.

“Kita masih dengar ada bantuan yang tidak tepat sasaran, belum lagi ada konflik di internal agen sehingga kerjakerja mereka tidak maksimal,” paparnya.

Amir Ma’ruf mengatakan, untuk menghindari bantuan yang disalurkan melalui kegiatan PDPGR tidak tepat sasaran, pemerintah harus membuat aturan main yang utuh.

Pelibatan perangkat pemerintah di tingkat terendah harus benar-benar dipastikan berjalan karena selama ini penentuan penerima bantuan pada praktiknya menjadi kewenangan penuh tim agen di tingkat peliuk (blok).

“Memang aturannya desa dilibatkan. Tapi praktiknya masih ada kok hanya diputuskan agen peliuk,” timpalnya.

Agar praktik tersebut tidak lagi diteruskan oleh tim agen peliuk karena selain melanggar ketentuan PDPGR juga membuka ruang tidak tepatnya bantuan disalurkan.

Ia menyarankan, agar penetapan penerima bantuan dilakukan sesuai aturan main dengan melibatkan elemen pemerintah desa.

“Nah saya punya ide seperti ini. Mungkin bisa diperkecil lagi pelibatan perangkat desa di sini dimulai di tingkat dusun.

Nanti dusun yang mengusulkan ke desa, desa ke kecamatan sampai ke kabupaten. Nanti sebelum ditetapkan agen tingkat peliuk bermusyawarah besama dusun untuk menetapkan mana saja warga yang berhak menerima,” urai Amir Ma’ruf yang juga menjabat wakil ketua DPRD KSB ini.

Selanjutnya, soal persyaratan penerima bantuan PDPGR. Amir Ma’ruf menyatakan, pemerintah perlu mencari solusi efektif untuk mengatasinya. Ia menyatakan, ketentuan menabung sebesar 10 persen dari nilai bantuan bagi calon penerima dari sisi semangatnya sangat baik. Hanya saja di lapangan masyarakat penerima bantuan masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi syarat tersebut.

“Ini juga harus dievaluasi. Mungkin ada cara lain atau solusi yang bisa disiapkan pemerintah agar program PDPGR ini tetap berjalan lancar sampai hilirnya,” sebutnya.

Terakhir ia menyempaikan, evaluasi menyeluruh bersama DPRD terhadap pelaksanaan PDPGR ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Sebab tujuan pelaksanaan PDPGR ini, pemerintah memiliki target berat yang harus dicapai dari sisi penurunan angka kemiskinan di daerah.

“Targetnya kan 2 persen per tahun. Dan pemerintah pakai PDPGR ini sebagai senjatanya. Nah kalau tidak dibenahi saya yakin target penurunan (kemiskinan) 2 persen per tahun itu akan gagal,” imbuhnya. (bug)

MacMahon Diminta Buka Rekrutmen Jalur Umum

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya tidak akan melunak dengan kebijakan rekrutmen karyawan yang dilaksanakan PT MacMahon.

Terhadap perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu, Pemda KSB tetap akan medorong agar juga membuka rekrutmen jalur umum.

“Kita sudah sampaikan hal ini ke manajemen MacMahon, agar mereka membuka juga lowongan pekerja jalur umum,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB melalui Kasi Hubungan Industrial (HI), Tohiruddin, SH. Ia mengakui, kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang dilaksanakan MacMahon dengan sistem pengalihan karyawan dari PT AMNT yang sebelumnya mengikuti program Restruktur-

isasi Tenaga Kerja (RTK) tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Hanya saja, MacMachon harus memberikan kesempatan kerja yang sama terhadap para pencari kerja di luar hasil RTK. “Jangan semuanya ambil limpahan eks AMNT karena di luar ini masih ada pencari kerja dan perusahaan wajib memberikan mereka kesempatan yang sama,” sebutnya.

Sementara ini MacMahon akan merek-

rut karyawan sebanyak 1.205 orang. Untuk memenuhi kebutuhan itu, perusahaan tersebut akan mengambil dari karyawan program RTK PT AMNT. Menurut Tohiruddin, slot tenaga kerja yang dibutuhkan MacMahon itu tidak mungkin akan diterima seluruhnya oleh seluruh karyawan peserta RTK. Karenanya untuk mengisi kekosongan itu ada baiknya MacMahon membuka rek-

suaian kebutuhan tenaga kerja mereka,” beber pria yang akrab disapa Tohir ini.

Di bagian lain, Tohir menyampaikan, pemerintah tidak ingin kehadiran MacMahon tidak memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Dan langkah termudah bagi MacMahon untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat melalui proses rekrutmen karyawan ini.

“Mereka hadir di sini tentu harapan kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarannya. Dan rekrutmen salah satu cara bagi mereka menunjukkan manfaatnya ke kita,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

Kasus Malaria Masih Tinggi di KSB

JAGUNG Abdul Murad tengah menunjukkan kualitas buah jagung hasil petani Labangka.

Labangka Dijadikan Model Penerapan Bhabinkamtibmas Program Gema JIPI Sumbawa Siap Awasi Penggunaan Dana Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian Sumbawa terus bergerak menyiapkan program Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI). Dengan menjadikan Kecamatan Labangka sebagai pilot project atau wilayah model penerapan Gema JIPI. Sebgaimana disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Abdul Murad M.M, kepada Suara NTB, Kamis (26/10). Kecamatan Labangka telah dirintis sebagai model Gama JIPI. Kenapa Labangka? Kecamatan ini memiliki luas areal jagung terbesar di Sumbawa yang mencapai 13 ribu hektar dengan produksi 9-

12 ton perhektarnya.

Bahkan produksi bisa berlipat lipat dengan jagung variestas Bizi 18 yang mampu menghasilkan dua tongkol jagung. Sehingga limbah jagungnya pun akan melimpah.

Kemudian sebaran ternak kususnya sapi di Labangka juga besar yang mencapai ribuan ekor. Limbah jagung mulai dari tongkol dan batangnya bisa diolah dengan teknologi pengolahan pakan untuk kebutuhan ternak. Diintergrasikan dengan lamtoro yang ditanam disela sela areal jagung sebagai pakan.

“Ini telah dipraktikkan oleh sekitar tiga kelompok petani peternak rintisan di Labang-

ka. Mereka memiliki kandang mandiri. Limbah jagung dicampur dengan lamtoro dalam meningkatkan produktivitas ternak,” jelas Murad.

Tingginya pemanfaatan limbah pertanian tidak hanya berhenti pada pakan. Tetapi limbah yang ada juga diolah menjadi pupuk organik. Yang bisa kembali digunakan petani untuk tanaman jagung. Artinya, di Labangka, termasuk di kecamatan Lunyuk dengan areal jagungnya yang cukup besar bisa menjamin ketersediaan pakan ternak dalam jumlah yang cukup besar. “Inilah maknya kami tetapkan Labangka sebagai model Gema JIPI ini,” pungkas Murad. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat hingga bulan Oktober tahun 2017 ini sudah ada sekitar 198 kasus positif malaria yang sudah ditangani dinas terkait. Jumlah ini dipredikasikan juga akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan, karena potensi untuk perkembangbiakan nyamuk ini masih sangat besar.

Tren terhadap kasus ini juga meningkat dari tahun sebelumnya (2016) dimana hanya ada 184 kasus hingga akhir tahun 2016 yang sudah ditangani pihaknya.

“Kita akui tren kasus malaria disini (KSB) masih sangat tinggi, bahkan tergolong salah satu daerah dengan kasus malaria terbanyak di NTB. Sementara untuk lokasi penyebaran penyakit ini terjadi di Kecamatan Brang Rea dengan 145 kasus dan Kecamatan Sekongkang sebanyak 36 kasus,” ujar Kadikes Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kepala Bidang (Kabid) Pecegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) H. M. Yusfi Halid S.KM, Kamis (26/10).

Dikatakannya, dalam peredaran kasus yang terjadi di Kecamatan Brang Rea masih didominasi oleh Desa Tepas, Desa Moteng, Desa Lamuntet, dan Desa Bangkat Monteh. Sementara di Kecamatan Sekongkang hanya satu desa saja yakni, Desa Tongo. Dua kecamatan tersebut, saat ini menjadi atensi pihaknya untuk diminimalisir penyebarannya ke desadesa yang lain. Sementara untuk kecamatan lain, masih belum dikategorikan sangat parah apabila dibandingkan dengan dua kecamatan ini. Untuk itu, di dua kecamatan tersebut, pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang akan memantau penyebaran penyakit ini.

“Kita sudah bentuk tim khusus yang akan menangani masalah dua kecamatan ini.

Sehingga dua kecamatan yang saat ini berada pada zona merah rawan kasus malaria bisa ditekan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain penyiapan tenaga medis, pihaknya juga menyebar ribuan kelambu untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Dimana untuk dua kecamatan

tersebut, dinas terkait sudah menyebarkan sekitar 12. 600 kelambu dengan rincian, Kecamatan Sekongkang sekitar 1.

258 dan Kecamatan Brang Rea sekitar 5. 281 kelambu.

Selain menyebar kelambu, pihaknya juga akan mencoba membuat regulasi khusus untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan rutin kepada warga masyarakat pelaku penambang liar baik itu ketika hendak berangkat maupun ketika kembali ke desa.

“Kasus ini banyak kita temukan pada pelaku tambang emas ilegal sekitar 90 persen, makanya para penambang ini, akan kita data dan kita berikan obat baik itu yang turun dari gunung maupun yang naik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, yang paling sangat disayangkan dari merebaknya kasus ini yakni dengan banyaknya migrasi dari luar daerah. Bahkan data terakhir yang berhasil dihimpun pihaknya, dari 198 kasus yang ditemukan, 60 persen penderitanya berasal dari luar daerah. Sementara untuk warga asli Sumbawa Barat hanya sebagian kecil saja yang terjangkiti penyakit ini.

Makanya dalam penanganan kasus ini, harus dilakukan secara bersama dengan semua pihak.

Sehingga kasus-kasus seperti ini bisa semakik ditekan di Sumbawa Barat. Mengingat sejauh ini KSB masih menjadi sorotan dengan jumlah kasus malaria yang dikategorikan cukup banyak.

“Perlu langkah bersama dalam menyikapi kasus ini, baik itu DLH maupun Disdukcapil untuk pendataan warga, karena apabila hanya kita (Dikes) yang bergerak sendiri tidak akan bisa maksimal,” tandasnya. (ils)

M. Yusfi Halid

Dermaga Labuhan Lalar

Dewan Minta Lengkapi Seluruh Dokumen

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Bhabinkamtimbas jajaran Polres Sumbawa siap mengawasi penggunaan dana desa di Kabupaten Sumbawa. Pengawasan ini dilakukan menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa waktu lalu.

Kabag Ops Polres Sumbawa, Kompol Yusuf Tauziri, SIK kepada wartawan, Kamis (26/10) kemarin (Suara NTB/ind) Yusuf Tauziri menjelaskan, MoU mengenai pengawasan dana desa ini dilaksanakan di Mabes Polri pada tanggal 20 Oktober lalu. Dimana seluruh Polda dan Polres jajaran mengikutinya melalui rapat vicom. Khusus di Polres Sumbawa dihadiri Wakil Bupati Sumbawa dan Kepala Dinas PMD. Dimana hasil dari MoU tersebut dilahirkan kesepahaman bahwa Bhabinkamtibmas akan membantu dalam mengawasi penggunaan dana desa.

“Ada kesepahaman bahwa yang menjadi pengawasnya itu Bhabinkamtibmas. Mengawasi anggaran dana desa agar sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya.

Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, pihaknya kemudian memerintahkan kepada seluruh kapolsek dan kapolsub sektor kota melaksanakan rapat koordinasi. Semuanya sudah melaksanakan sosialisasi di Polsek masing-masing.

Nantinya, untuk melakukan pengawasan, Bhabinkamtibmas akan bekerjasama dengan camat dan unsur pemerintah lainnya melakukan pengawasan dana desa ini. Supaya dana desa yang cukup besar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan.

Dalam hal ini Kapolri sudah menegaskan jika Kapolsek atau Bhabinkamtibmas bermain dalam hal dana desa maka akan dipecat dan bisa dikenakan hukum pidana. “Kapolri sudah mewanti dalam rapat kalau sampai Kapolsek atau Bhabinkamtibmas bermain dengan dana desa, maka akan dipecat, bisa dikenakan hukum pidana,” tukasnya.

Mengenai pengawasan dana desa ini, diakuinya secara struktural menjadi wewenang Inspektorat. Tetapi setidaknya Bhabinkamtibmas dapat mengikuti perkembangan dan melakukan pengawasan di lapangan. Kemudian berkoordinasi dengan Camat dan Inspektorat mengenai kondisi di lapangan.

“Ada beberapa kepala desa yang menempelkan di papan pengumuman kantor desa anggarannya sekian, segala macam harus transparan. Bhabinkamtibmas harus tahu rencana pendistribusian anggaran untuk apa. Itu yang akan mengawasi. Apa kondisi di lapangan bisa dilaporkan dan berkoordinasi dengan Camat dan Inspektorat,” pungkasnya. (ind)

rutmen jalur umum.

“Terserah nanti mereka mau mengisi yang kosong itu atau butuh tambahan karyawan.

Yang jelas mereka harus buka untuk umum juga,” cetusnya.

Pemerintah lanjut dia berkepentingan memastikan MacMahon membuka proses rekrutmen jalur umum. Sebab harapannya kehadiran perusahaan tersebut dapat turut mengurai jumlah pencari kerja di daerah terutama dari lokal.

“Kita punya regulasi untuk perlindungan kepentingan pekerja lokal. Dan saya kira MacMahon yang akan beroperasi di daerah kita ini harus juga mematuhinya. Tentu kemudian tanpa mengesampingkan kese-

Dinata Putrawan

Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah setempat agar melengkapi seluruh dokumen pendukung dermaga Labuhan Lalar sebelum melanjutkan kegiatan pembangunan pengembangannya.

Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST menyatakan, setidaknya ada tiga dokumen pendukung yang harus dituntaskan sebelum kelanjutan pembanguan pengembangan dermaga tersebut dikerjakan. Di antaranya Rencana Induk Pengembangan (RIP), dokumen Detail Engineering Design (DED) dan terakhir dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dermaga.

“Yang tiga dokumen ini harus dipastikan selesai dulu baru kemudian bisa melanjutkan pembangunannya,” cetusnya kepada media ini, Kamis (26/10).

Ia mengatakan, langkah yang diambil pemerintah dengan mulai menyusun RIP dermaga sudah tepat. Dan untuk selanjutnya kedua dokumen pendukung lainnya yakni DED dan AMDAL harus pula menjadi prioritas untyk dituntaskan ke depannya.

“Ketiga dokumen ini memiliki keterkaitan atara satu dengan lainnya. Sehingga harus dibuat dan dipastikan selesai dulu baru membangun fisik karena ketiganya yang akan menjadi acuan,” katanya.

Menurutnya, proses pembangunan saat ini tidak boleh dilakukan secara sporadis dan terpisah-pisah. Khusus untuk dermaga hal itu ia harapkan tidak terulang lagi seperti tahuntahun sebelumnya sebab telah banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah tetapi hingga sekarang belum dapat dimanfaatkan. “Stop membangun setengah-setengah. Kita tidak perlu lagi side back proses awal pembangunan dermaga. Kita

mau yang sekarang benar-benar dituntaskan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, perencanaan penyusunan 3 dokumen pendukung dermaga Labuhan Lalar itu harus benar-benar tuntas. Karenanya Dinata menyarankan agar pemerintah menyiapkan aggaran penuh untuk penyelesaiannya di tahun 2018 mendatang. “Yang perlu anggaran kan tinggal DED dan AMDAL. Saya minta dihitung baikbaik berapa kebutuhan anggarannya supaya disiapkan penuh, jangan sampai butuhnya Rp 1 miliar tapi hanya dianggarkan setengah. Jangan lagi seperti itu karena tidak akan selesai,” timpalnya seraya menambahkan pihaknya siap mendukung penuh anggaran percepatan pembangunan lanjutan dermaga Labuhan Lalar.

“Kami di Komisi III menilai lebih realistis mempercepat pembangunan dermaga ketimbang bandara. Jadi kalau di APBD nanti kami siap mendukung anggarannya berapa pun yang dibutuhkan asal bisa selesai sehingga segera dimanfaatkan,” sambung politisi asal kecamatan Brang Rea ini.

Untuk operasional dermaga tersebut, Dinata mengaku, pihaknya sejak awal mendorong proses percepatannya. Hanya saja selama ini dukungan tersebut terbentur soal anggaran sehingga beberapa kegiatannya tidak dapat dieksekusi secara penuh dan berkelanjutan. Bahkan Komisi III terus berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di provinsi hingga pusat terkait dermaga Labuhan Lalar ini.

“Tahun ini sebenarnya kita sudah dorong pemerintah untuk memulainya, tapi karena anggaran ya kita tunda. Nah sekarang kita ingin pastikan semua selesai soal dermaga itu,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan (Dishub) menunda pembangunan baching untuk fasilitas bongkar batubara PLTU Kertasari di dermaga Labuhan Lalar. Menurutnya, langkah tersebut sangat tepat karena dokumen pendukung kelanjutan pengembangan dermaga sejauh ini belum selesai.

“Kami akan sarankan ke Dishub sebelum tiga dokumen tadi belum selesai jangan mulai pembangunan apapun di dermaga itu,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ils)

PDPGR Perlu Evaluasi Menyeluruh

Halaman 6

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

APBDP 2017 Molor

TAPD dan Banggar Diduga Saling Sandera Dompu (Suara NTB) – Rancangan APBD Perubahan 2017 yang sedang dalam tahap pembahasan di DPRD belum juga ada titik temu untuk disahkan menjadi Perda APBDP 2017.

Padahal waktu efektif pelaksanaan anggaran 2017 tersisa 1,5 bulan. Belum lagi pembahasan untuk APBD 2018 harus rampung paling telat 30 November 2017 dan itu tinggal satu bulan.

H. Agus Bukhari

Molornya pengesahan rancangan APBDP 2017 diduga akibat adanya aksi saling sandera antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dompu dalam menyepakati beberapa tuntutan serta keinginan masing – masing pihak.

Diantaranya soal anggaran untuk p r o gram po-

kok pikiran (Pokir) anggota Dewan dan adanya perubahan KUA/PPAS dengan nota keuangan yang tidak diikuti dengan data.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (26/10) kemarin, mengungkapkan, molornya pengesahan APBD Perubahan 2017 disebabkan kurang kooperatifnya TAPD dalam pembahasan anggaran bersama Banggar. TAPD sering tidak hadir saat diundang dalam pembahasan anggaran, sehingga beberapa pertanyaan

mendasar dari anggota Banggar tidak bisa dijawab oleh anggata TAPD yang hadir.

Yuliadin menyebutkan, ada ketidak konsistensi pemerintah dalam dokumen KUA/ PPAS yang sudah disepakati bersama dengan nota keuangan yang disusun di RKA masing – masing SKPD. Hal ini menimbulkan tanda tanya dan TAPD diundang untuk mempertanyakan persoalan ini cenderung menghindar dan berdalih dokumen PPAS tersebut masih sementara. Padahal dokumen KUA/PPAS ini menjadi rujukan, karena plafon prioritas anggaran walaupun masih bersifat sementara.

Mestinya perubahan – perubahan ini harus dikomunikasikan, bukan langsung dibawa ke proses pembahasan. “Itu sudah diatur di pasal 310 undang – undang nomor 23 (tentang pe-

merintah daerah),” terangnya.

Pola eksekutif dalam menyusun anggaran ini, diingatkan Yuliadin, menjadi peringatan dalam penyusunan APBD 2018 mendatang. Untuk APBDP 2018 ini masih bisa dimaklumi, walaupun perubahannya cukup signifikan yaitu dari Rp 50 juta per SKPD kini berkembang menjadi Rp 350 juta hingga Rp 500 juta. “Itu sama dengan menipu diri sendiri,” kata Yuliadin.

Terkait anggaran untuk program pokok pikiran (Pokir) Dewan yang diperjuangkan anggota, Yuliadin menilai sebagai suatu hal yang wajar.

Karena tugas Dewan memperjuangkan aspirasi konstituennya. “Kecuali dana itu untuk pribadi anggota Dewan, itu yang salah,” terangnya.

Ketua TAPD Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang

dihubungi terpisah, mengatakan, membantah ada sikap yang tidak kooperatif dan cenderung menghindar. Namun TAPD menilai waktu efektif pelaksanaan APBDP sisa 2 bulan, sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan program pokir.

Namun TAPD sudah mengakomodir untuk menaikan anggaran operasional Dewan selain tambahan tunjangan untuk masing – masing pimpinan dan anggota Dewan sesuai PP 18 t a h u n 2017.

S e mentara

jumlah anggaran dalam APBD perubahan ini sebanyak Rp 90 M. (ula)

Yuliadin (Suara NTB/ula)

Distanbun Lakukan Uji Laboratorium Pupuk NPK Phoska di BPTP Dompu (Suara NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu telah mengirim contoh pupuk PNP dengan merek dagang Dsr MITROPHOSKA untuk dilakukan uji laboratorium.

Diperkirakan 2 pekan kedepan hasil uji laboratorium baru bisa diketahui. Namun penyuluh telah diingatkan untuk melakukan pendampingan kepada petani agar tidak membeli pupuk ini sebelum hasil laboratoriumnya keluar.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Kamis (26/10) kemarin, mengaku, baru mengirim contoh pupuk untuk dilakukan uji laboratorium di BPTP Narmada, Rabu (25/10) kemarin. Hasil pengujian ini baru akan diketahui sekitar 2 pekan kedepan. “Hasilnya paling dua pekan kedepan baru keluar,” katanya.

Penyuluh yang selalu berada di lapangan mendampingi petani, diakui H. Fakhrurrazi, telah diingatkan untuk mengingatkan petani agar lebih hati – hati membeli pupuk. Hal ini untuk menghindari adanya pupuk palsu yang dibeli petani. “Kita sudah ingatkan penyuluh melakukan pendampingan terhadap petani,” terangnya.

Ia pun mengaku, belum berani menyatakan pupuk jenis NPK dengan merek dagang Dsr MITROPHOSKA yang diproduksi oleh CV Dewi Sri Rama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ini palsu. Karena pihaknya harus menunggu hasil uji laboratorium untuk mengecek kandungan pupuk sesuai dengan data di label pupuk atau tidak. Ketika tidak sesuai, maka pupuk ini bisa dipastikan palsu.

Sesuai nomor pendaftaran ulang pupuk an-organi yang ditandatangani Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada 2 September 2014, pupuk dengan label merek Phoska ini memiliki kandungan hara N = 17 %, P2O5 = 15 %, K2O = 17 %, dan Kadar Air = 1 %. Merek dagang ini mirip dengan produk pupuk NPK yang diproduksi PT Petrokimia Gresik Jawa Timur yaitu Phonska. Pupuk NPK Phonska untuk program subsidi pemerintah memiliki kandungan N (nitrogen) = 15 %, P2O5 (Fosfat) = 15 %, K2O (Kalium) = 15 %, dan S (Sulfur) = 10 %.

Namun pupuk NPK Phoska yang banyak beredar di petani saat ini merupakan pupuk non subsidi dengan harga Rp.140 ribu per sak ukuran 50 kg. Sementara pupuk NPK subsidi pemerintah Rp.115 ribu per sak ukuran 50 kg atau hanya selisih Rp.25 ribu. Padahal untuk NPK Phonska produksi PT Petrokimia Gresik, harganya mencapai Rp.200 ribu per sak ukuran 25 kg. Hal ini membuat resah petani, namun terpaksa dibeli karena sulitnya pupuk didapat petani menjelang musim tanam jagung. (ula)

Polres Dompu Kantongi Identitas Pelaku Tabrak Lari Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., mengaku telah mengantongi identitas terduga pelaku tabrak lari di Desa Manggeasi, (22/10) lalu. Hanya saja ia enggan membeberkan identitasnya, karena dikawatirkan pelaku penabrak Doni Supriadi hingga tewas itu akan melarikan diri.

“Saya tidak akan sebutkan (identitas pelaku, red) nanti yang bersangkutan berupaya melarikan diri.Kita saat ini lengkapi bukti jelas dan sebagainya, saksi-saksi dan petunjuk,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya.

Beberapa tokoh masyarakat juga sudah bertemu langsung menginformasikan terkait pelaku tabrak lari yang diketahui pengemudi truk tersebut. Hanya saja, pihaknya tidak bisa berjanji tetapi akan berupaya semaksimal mungkin mengungkapnya. Karena bagaimana pun dalam penuntasan perkara pidana pihaknya dituntut melengkapi dua alat bukti untuk bisa menetapkan tersangkanya.

Soal jeda waktu dan ancaman kembalimelakukan blokade jalan ketika kepolisian tak mampu menangkap pelaku dalam 2x24 jam, Kapolres menghimbau agar upaya tersebut tidak ditempuh masyarakat. Baiknya lakukan komunikasi untuk sama-sama menangkap pelaku.

“Tentunya polisi dalam pengungkapan suatu kasus pasti ada peran serta masyarakat, inilah yang kita harapkan untuk sama-sama kita ungkap peristiwa ini, tidak melakukan peblokiran jalan seperti itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, aksi pemblokiran jalan sudah jelas-jelas melanggar ketentuan dan tentunya akan merugikan pihakpihak yang terlibat di dalamnya.Hal itu juga akan menghambat proses penyelidikan polisi.

“Orang yang bersembunyi saat ini bisa senang, ini ribut akhirnya (terhambat penyelidikannya, red). jadi kita harapkan pengertian dari masyarakat untuk samasama memberikan informasi, input pada kepolisian apabila mengetahui kejadian tersebut untuk menangkap pelakunya. Kita tidak akan pernah tolerir dengan peristiwa ini pasti akan kita tangkap,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

ALAT BERAT - Sebuah alat berat yang dipakai untuk pembangunan drainase di jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan kantor Walikota Bima.

DLH Tegur Pelaksana Proyek Drainase Kota Bima (Suara NTB) – Pengerjaan proyek penataan drainase di sepanjang jalan Soekarno-Hatta ditegur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, karena belum memiliki dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).

Kepala DLH, Drs. H. Fakhruranji ME dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/10) mengakui, pihaknya mengeluarkan surat teguran kepada

pihak pelaksana dan penanggungjawab proyek cq Satuan kerja (Satket) pelaksana jalan wilayah III Provinsi NTB. “Sudah dikeluarkan surat.

Sekarang kita melakukan upaya koordinasi dengan pelaksana proyek agar menghentikan sementara pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, teguran tersebut untuk memberikan kepastian dan komitmen kepada pihak terkait. Terutama pelaksana proyek agar tidak mengabaikan dampak kerusakan lingkungan akibat penger-

jaan proyek tersebut.

“Meski proyek ini tindaklanjut penganganan bencana banjir 2016. Tapi pengerjaannya juga tidak boleh mengesampingkan kondisi lingkungan.

Karena sudah hampir puluhan pohon milik pemkot yang sengaja ditebang,” katanya.

Ia berharap persoalan tersebut tidak diperlebar. Pihaknya akan tetap meminta pelaksana untuk menghentikan sementara proyek tersebut sampai ada kesepakatan dan komitmen untuk mengembalikan

Perambahan Hutan Sangat Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) – Kasi Perlindungan KSDAE KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS), Iswanto mengungkapkan aktivitas perambahan hutan di wilayah pengelolaannya sudah sangat menghawatirkan.

Masyarakat kini secara membabi buta turun di semua lokasi untuk melakukan perambahan, baik itu kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.

“Kerusakan ini terjadi tidak ada rem. Membabi buta masyarakat ini,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/10).

Terhadap mereka yang sudah menempati kawasan hutan produksi bertahun-tahun dan mengantongi izin, pihaknya sudah membangun kemitraan. Sedang untuk perambahan baru seperti halnya di Nangatumpu dan sekitarnya, dipastikan melanggar ketentuan.

Namun demikian, untuk penegakan hukum atas pelanggaran tersebut diakuinya cukup sulit, terlebih terbentur dengan program Bupati Dompu untuk penanaman jagung. “Ndak sih kita salahkan, cuma ndak ada remnya. Harus

”

Harus ada batasan yang mengerem kebijakan jagung itu, kalau ndak, hutan hancur Iswanto ada batasan yang mengerem kebijakan jagung itu, kalau ndak, hutan hancur,” tegasnya.

Iswanto menyebutkan, hutan produksi atau UTL di wilayahnya yang sudah mengantongi izin sekitar 22.000 Ha, dari ujung Teka Sire sampai ujung Kecamatan Kilo. Kondisi terkini sebagai dampak dari perambahan sebut Iswanto, salah satunya pengendapan lumpur di Dam Rababaka, sehingga akan terkesan sia-sia pembangunan proyek triliunan tersebut.

“Kondisinya sekarang di Dam Rababaka ini mulai

banyak hujan mulai lumpur naik, jadi nanti akan sia-sia Dam itu,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya baru sebatas melakukan patroli biasa untuk menekan aktivitas perambahan, sementara penindakan belum pernah dilakukan. Dan tidak menutup kemungkinan langkah itu akan diambil kedepannya.

Di wilayah ARS lanjut dia, kawasan hutan yang sudah dirambah untuk pertanian jagung sekitar 3.000 Ha, dari wilayah Riwo sampai Soromandi komplek Bendungan Rababaka. Terkait berizin atau tidaknya hal itu tengah dalam pemetaan dan pendataan pihaknya.

Disinggung program rehabilitasi kawasan hutan Iswanto menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan rehabilitasi mata air di 10 titik dengan luasan 100 Ha. “Tapi spot-spot itu kan tahun ini kita rehab mata air 100 hektare, dan juga ada penghijauan hutan rakyat, batuan bibit ke masyarakat 100 Ha juga,” pungkasnya. (jun)

Audit Khusus BPK untuk Akuntabilitas Pemerintahan Dompu (Suara NTB) BPK RI menggelar audit khusus di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu sejak beberapa hari lalu. Biasanya, BPK menggelar audit di awal tahun untuk pemeriksaan program dan anggaran tahun sebelumnya.

Sekda Dompu, H. Agus

Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/10) kemarin, mengaku, audit yang dilakukan BPK RI untuk audit khusus.

Audit ini bukan karena adanya persoalan hukum atau dugaan penyelewenangan pelaksanaan roda pemerintahan, tapi audit untuk akuntabilitas pemerintahan. “Ini audit un-

tuk akuntabilitas pemerintahan,” kata H. Agus Bukhari.

Audit khusus ini, diakui H Agus Bukhari, tidak hanya dilakukan di Kabupaten Dompu. Tapi juga dilakukan di seluruh Indonesia untuk kepentingan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan. “Ini bukan hanya di Dompu (auditnya), tapi ini dilakukan juga di se-

mua daerah,” terangnya.

Untuk audit reguler, biasanya dilakukan awal tahun untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan setelah ada perbaikan.

Audit ini biasanya dilakukan BPK untuk penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Audit juga biasa dilakukan di akhir tahun untuk menge-

tahui posisi kas dan catatan tutup buku akahir tahun anggaran. Sementara untuk penyerapan program dan anggaran, diakui H Agus Bukhari, pemerintah daerah memiliki TEPA dan Dompu pernah mendapat juara 1 di NTB untuk TEPA dan juara 2 nasional. (ula)

fungsi lingkungan yang rusak.

“Komitmennya ada pohon yang ditebang harus diganti rugi. Persoalan ini masih kita komunikasikan pada pelaksana proyek,” terangnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Bima, Nazamuddin S.Sos merasa prihatin sikap dan teguran DLH tersebut. karena menurutnya teguran tersebut, sama halnya upaya menghalangi-halangi pekerjaan. “Semestinya ada cara yang lebih elegan untuk tidak menganggu pekerjaan

ini,” katanya.

Menurutnya, perbaikan drainase di Kota Bima, saat ini sifatnya sangat urgen.

Karena musibah banjir Kota Bima 2016 lalu, disebabkan kondisi drainase yang buruk dan tersumbat.

“Jangan sampai pemerintah diasumsikan ingin menggaggalkan pembangunan yang urgen dengan alasan belum memikiki dokumen UPL dan UKL. Karena administrasi bisa setelah dan sesudah dilaksanakan proyek,” pungkasnya. (uki)

Waspadai Penyakit Malaria dan DBD Dompu (Suara NTB) – Memasuki musim hujan setelah kemarau panjang beberapa bulan terahir Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu kini membangun kewaspadaan. Terutama untuk mengantisipasi penyakit berbasis lingkungan, seperti malaria dan DBD. “Malaria dan DBD biasanya musim hujan begini rawan, kita siap-siap dengan ini,” kata Kabid P2P Dikes Dompu, Maman, S. Km., MMKes kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/10).

Ia mengatakan, bersamaan dengan itu di momen Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini pihaknya tengah membumikan program Gerakan Masyarakat (Germas) hidup sehat, antara lain menuntut mereka untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan serta rutin memeriksa kondisi kesehatan.

Sedang untuk waspada DBD digalakan gerakan PSR (Pemberantasan Sarang Nyamuk).

“Jangan sampai terjadi genangan air yang lebih dari dua hari, karena sangat memungkinkan untuk berkembangnya jentik-jentik nyamuk, apalagi sampai seminggu itu memungkinkan ribuan nyamuk ada di situ,” jelasnya.

Maman menyebutkan, khusus wilayah Dompu cukup rawan terjangkit dua penyakit mematikan itu diantaranya, malaria daerah endemisnya masih diduki Kecamatan Pekat.

Sementara DBD daerah langganan rutin tiap tahunya ialah Kecamatan Woja dan Dompu.

(Suara NTB/jun)

Maman Sejauh pantauan pihaknya di lapangan kondisi lingkungan khususnya di wilayah rawan penyakit DBD sudah cukup baik dibanding tahun sebelumnya, hal itu menyusul tumbuhnya kesadaraan masyarakat akan manfaat menjaga kebersihan lingkungan. “Kondisi lingkungan kita sekarang sudah cukup baik, kesadaran masyarakat sudah lumayan,” ujarnya.

Selain dua penyakit ini penyakit lain yang juga kerap ditemukan saat musim hujan ialah diare, ini berkaitan langsung dengan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama dalam hal mengkonsumsi makanan yang sehat. “Biasnya anak sekolah kan makan mangga misalnya ndak dicuci dulu atau langsung dengan kulitnya, itu yang memicunya. Jadi PHBS itu yang perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Prinsip Lalu Sajim ‘Tak Lekang Dipanasi dan ‘Tak Lapuk Dihujani Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram)

DUGAAN pungli pengurusan sertifikat prona Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara sudah masuk tahap penyidikan. Namun jaksa masih mengumpulkan barang bukti untuk menjerat tersangkanya. Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, Kamis (26/10) menjelaskan, pihaknya menemukan indikasi pungli terhadap 499 pemohon sertifikat.

“Jatahnya 500 sertifikat, tapi ada satu yang lengkap. Sekarang (prosesnya) kita teruskan meAndritama Anasiska manggil saksi yang membuat sertifikat itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pemohon tidak akan dipanggil sebagai saksi. Pemeriksaan saksi pemohon Prona akan diambil secara acak berdasarkan nilai pungutan. Saksi pemohon akan diperiksa secara maraton “Kalau 50 orang saksi cukup ya tidak perlu semuanya. Intinya alat bukti yang diperlukan terkumpul,” jelas Andri. Dari hasil penyelidikan, terungkap besaran pungutan terhadap warga bervariasi.

“Ada yang Rp 100 ribu sampai Rp 600 ribu. Itu pungutannya tergantung dari syarat-syarat yang dibawa pemohon,” ujarnya. Semakin lengkap maka besaran yang harus dibayar semakin rendah.

Dalam kasus prona yang mulai diusut pertengahan 2017 lalu itu, jaksa sudah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pungutan liar.

Atas dasar itu kasus dinaikkan ke tahap penyidikan. “Untuk unsur pasalnya belum bisa kita tentukan. Untuk tahap awal sangkaan bisa semua pasal kita pakai,” terangnya.

Proses pemeriksaan saksi itu untuk mengumpulkan bukti dalam rangka menelisik siapa tersangkanya. Selain itu, dari pemeriksaan saksi akan muncul nilai kerugian yang dialami warga selaku pemohon. “Tidak perlu pakai auditor untuk hitung kerugian negara, ini kan kasus pungli dengan korban masyarakat,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

Pemohon Prona Diperiksa

KETEGUHAN hati Lalu Sajim untuk maju dalam pemilihan Bupati Lombok Barat tahun 2018 yang akan datang seperti pepatah ‘tak lekang dipanasi dan ‘tak lapuk dihujani yang didasari atas pikiran rasional yang selalu menjadi modalnya. Ia ingin meraih hati masyarakatnya yang berada di Lombok Barat dengan cara yang rasional pula.

Pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat baik selaku individu maupun sebagai karyawan kantor Bupati Lombok Barat dan Pegawai di Provinsi NTB serta pimpinan organisasi kemasyarakatan sudah tidak bisa diragukan lagi. Selain dikarenakan dirinya memiliki darah pemimpin, hal lain yang terlihat adalah bahwa ia sangat patuh dengan pesan dan kesan dari para pelangsirnya seperti beberapa mantan Bupati dan pimpinan Partai Golkar di masa lalu.

Selaku ketua AMPI dirinya selalu menyesuaikan pola pikirnya terhadap para mantan pejabat yang banyak berkiprah di masa lampau itu.

Karena pengalaman seorang pemimpin baik dalam bidang birokrasi maupun politik tidak mudah dimiliki. Sesungguhnya pengalaman tidak bisa diperoleh di bangku sekolah atau di rumah tinggal, apalagi bagi masyarakat yang berada pada tataran biasa. Pengalaman adalah proses yang dialami seseorang tanpa henti-hentinya sehingga merupakan kumpulan pengetahuan pada orang itu sendiri yang dapat dipakai sebagai pedoman.

Keyakinan Lalu Sajim yang

ia terima dengan baik merupakan pesan dan kesan dari pelangsirnya yang juga dilengkapi dengan pengalaman pribadinya. Maka apapun yang menerpa, dia tetap maju sebagai calon Bupati Lombok Barat. Bagaikan pepatah mengatakan ‘tak lekang dipanasi dan ‘tak lapuk dihujani, Lalu Sajim akan terus maju bersama Nauvar F. Farinduan (Putera Mantan Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd).

Dengan berpikir cerdas dalam persoalan partai seperti halnya semua partai politik yang telah mendapatkan uang (dana) pembinaan oleh pemerintah dengan maksud agar partai politik dapat mengembangkan demokrasi. Tentu para anggota diharapkan akan memperoleh pengetahuan tentang demokrasi sehingga setiap anggota akan merasa antusias dan gembira mendapatkannya.

Tetapi kalau tidak terlaksana maka para anggota akan bertanya sebesar-besarnya.

Karena akhir-akhir ini terjadi perluasan hak-hak istimewa anggota masyarakat untuk berpikir cerdas. Dalam suatu lingkungan yang lebih luas seperti halnya dalam kehidupan organisasi KNPI yang merupakan perkumpulan organisasi (milik partai-partai politik) dan pada masa ini kita kenal dengan masa demokratisasi tetapi di dalamnya kita tidak pindah dari lingkungan suatu organisasi ke lingkungan organisasi yang lain.

Perlu diingat, bahwa KNPI merupakan himpunan organisa-

si pemuda dari berbagai partai politik yang mengumandangkan rasionalitasnya, sehingga akan mendapatkan pengakuan yang sebenarnya dalam azas berorganisasi. Apabila partai berpikir minir atau tidak berpikir rasional tentu akan terjadi kemunduran minat dalam dukungan partai itu sendiri.

Jadi jelas, dengan kemajuan organisasi itu maka demokrasi cenderung menurun pada partai tertentu sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah kepada partai politik tidak bermanfaat. Lalu Sajim membawa AMPI di dalam organisasi KNPI mencoba kepada seluruh utusan pimpinan organisasi partai untuk berpikir rasional demi masa depan masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini.

Dengan perkembangan organisasi pada zaman digital ini maka tidak hanya tugas pemerintah saja yang menjadi lebih rumit, tetapi juga dengan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan secara spelisasi. Sehingga semua hal-

PDI-P Cabut Dukungan untuk Ali BD

Bukti Kedekatan TNI dengan Rakyat

(Suara NTB/ars)

PENUTUPAN TMMD - Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf saat menyerahkan berita acara kegiatan TMMD ke 100 kepada Bupati KLU H. Najmul Ahyar pada upacara penutupan Kamis kemarin.

maupun organisasi pemerintah tidak akan terlepas dari proses negosiasi itu sendiri.

Hal ini dapat terjadi di dalam lingkup organisasi atas partai dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Negosiasi dipandang oleh Lalu Sajim sebagai kegiatan sosial yang tidak eksak, karena Lalu Sajim menguasai teknik negosiasi dimana seni negosiasi sangat tergantung pada kemampuan individu. Kemampuan negosiasi ini menyangkut kepada pengalaman yang sudah dijalaninya, terlebih dalam menghadapi kultur masyarakat Lombok Barat yang hidup Patut, Patuh, Patju.

Pemimpin partai, pemimpin organisasi maupun masyarakat tentu selalu membutuhkan negosiasi untuk membantu merealisasikan program dan kebijakankebijakan darinya. Lalu Sajim yakin dirinya tidak menemui kesulitan berarti, sebab Majelis Sasak telah menjaminnya dalam melaksanakan rencana yang telah disepakati.

Pendekatan yang humanis antara sang negosiator dengan pihak yang diajak telah terjalin dalam membangun kepercayaan. Kepercayaan tersebut merupakan modal yang harus dipeliharanya, sehingga kelak akan terbukti dengan hasil yang menggembirakan karena proses awal telah disepakati untuk membentuk modal saling percaya. Dengan modal yang tidak akan lekang dipanasi dan tidak pula lapuk dihujani tersebut, maka perubahan di Lombok Baratpun dapat dilakukan.

Demikian komitmen Lalu Sajim dengan Farinduan. (*)

Pilkada NTB

TMMD Ke-100 Sukses

Mataram (Suara NTB) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100 tahun 2017, resmi ditutup Kamis (26/10). Kegiatan fisik dan non fisik itu rampung 100 persen dan sesuai target. Ini menjadi bukti eratnya hubungan TNI dengan rakyat.

Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Tioq Tata Tunaq Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, dilaksanakan kegiatan upacara penutupan. Selama sekitar satu bulan, kegiatan TMMD ke-100 dilaksanakan di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Bertindak selaku inspektur upacara dalam kegiatan penutupan, Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A. Pada kesempatan tersebut Danrem 162/WB membacakan amanat dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono.

Danrem menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Satgas TMMD dan seluruh masyarakat serta pemerintah Daerah yang telah membantu menyelesaikan berbagai program, baik itu sasaran fisik maupun non fisik dalam kegiatan TMMD ke-100.

Dimana, kegiatan fisik berupa pembangunan jalan baru sepanjang 1.500 meter dengan lebar 7 meter, pembangunan deker plat beton tipe W1 di Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang. Kegiatan sama di Desa Rempek juga telah diselesaikan pembangunan jalan dan pengerasan sepanjang 415 meter dengan lebar 4 meter.

Selain itu pembangunan talud pengaman badan jalan dengan tinggi 3 meter dan panjang 40 meter serta pembangunan kamar mandi di Ponpes Hidayaturrahman NW 2 yang berada di Desa Bentek, juga telah selesai dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.

Danrem juga menyampaikan, kegiatan TMMD merupakan perekat hubungan TNI dengan rakyat. Hal tersebut karena saat pelaksanaan kegiatan, Satgas TMMD diwajibkan untuk tinggal dan tidur di rumah masyarakat. “Tujuannya untuk lebih mendekatkan TNI dengan rakyat, karena selama mereka tinggal bersama warga maka para anggota Satgas TMMD ini akan berbaur dengan masyarakat dan tentunya mereka akan dapat bertukar fikiran dan bertukar pengalaman,” jelasnya.

Dengan kebersamaan dan bersatunya TNI dengan rakyat maka pembangunan dapat terus dilaksanakan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. “Bila rakyat sejahtera, maka bangsa kita akan semakin kuat dan semakin maju,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada TNI. Keberadaan TNI menurutnya sangat membantu dalam mengatasi kesulitan masyarakat, bukan saja dalam kegiatan TMMD tetapi juga pada momen lain di keseharian. Untuk itu ia berharap kebersamaan ini akan tetap terjaga sehingga soliditas TNI dengan rakyat dapat terus berjalan terutama dalam menjaga keutuhan NKRI. Hadir dalam kegiatan upacara penutupan tersebut Dandim se Pulau Lombok, FKPD dan SKPD Lombok Utara, Para Kasirem 162/WB, Kepala Satdisjan Rem 162/WB, dari unsur Polres KLU, Pejabat Pemkab setempat, Muspika, Kades se Pemenang dan Gangga.

Setelah kegiatan upacara penutupan, kemudian dilanjutkan dengan peninjau pelaksanaan kegiatan pengobatan massal. Pelayanan KB Kes dan pelaksanaan pasar murah, selain itu Danrem dan seluruh undangan juga meninjau hasil pelaksanaan TMMD di Dusun Bentek Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang. (ars/*)

hal baru yang timbul tidak mungkin lagi untuk ditangani.

Dalam suatu pergerakan yang progresif terdapat pertumbuhan tugas dan kewajiban baik secara kuantitas maupun kualitas dari setiap anggota masyarakat di kalangan partaipartai politik. Tetapi sayang partai politik hanya mengurus anggota partainya hanya dalam jangka waktu lima tahun sekali tatkala pemilu saja.

Lalu Sajim sebagai Ketua Majelis Adat Sasak, Pimpinan Organisasi AMPI dan Pengurus KNPI melihat dan membaca fenomena ini sebagai momen yang sangat baik dan tepat. Sehingga perlu disampaikan kepada pengurus organisasi dari Provinsi ke tingkat Pusat di Jakarta. Dengan melihat langkah-langkah yang akan dilakukan Lalu Sajim, maka jauh sebelumnya telah dilakukan komunikasi secara informal dengan pengurus-pengurus yang berada pada tingkatannya. Karena ia juga telah melihat pengaruh organisasi dalam kehidupan manusia.

Organisasi akan mereduksi manusia menjadi bagian mesin yang diatur oleh alunan irama. Organisasi juga akan mengarahkan manusia menjadi homo konsumen. Untuk itulah dalam perspektif politik yang hidup di Lombok Barat ini dimana kecerdasan dalam memberdayakan masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam mempengaruhi politik yang tidak demokratis sangat diperlukan.

Melihat baik organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial politik/ partai

Mataram (Suara NTB) -

(Suara NTB/why)

FOTO BERSAMA - Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Dudi Iskandar didampingi beberapa pejabat Kantor Imigrasi berfoto bersama penanggung jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan redpel Suara NTB, Raka Akriyani saat berkunjung ke Kantor Harian Suara NTB, Kamis (26/10). Berita selengkapnya di halaman 1.

Pegawai Kontrak Pemerintah Dilarang Berpolitik

PDI-Perjuangan resmi mencabut dukungannya kepada Ali BD sebagai Bakal Calon Gubernur di Pilkada NTB 2018. Karena bagi PDI-P, sangat mustahil partai politik akan mendukung calon dari jalur independen. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh PDI-P, melalui fraksinya di DPRD NTB, Kamis (26/10) kemarin.

Sukma Terima SK Dukungan Nasdem

“Sebagai partai politik, kami wajib hukumnya akan mendukung calon melalui koalisi parpol. Kalau kami diajak lewat jalur independen, jelas kami menolak. Oleh karena itu saya sampaikan, PDI-P tidak mendukung Ali BD yang maju melalui jalur independen,” tegas Ketua Fraksi PDI-P, Drs. Ruslan Turmudzi.

Keputusan untuk mencabut dukungan pada Ali BD itu diambil, setelah PDI-P tidak mendapatkan jawaban tegas dari Ali BD untuk menggunakan jalur parpol. Hal itu mengindikasikan bahwa Ali BD tetap pada pendirian awalnya memilih untuk maju lewat jalur independen.

“Yang kita tidak dukung itu adalah calon independen dan siapapun itu, ketika pasangan ini maju lewat independen, jelas kita menolak, kita tegas, karena itu tidak nyambung.

Oleh karena itu maka kita lebih dulu menyatakan sikap menolak. Kita tidak peduli dia (Ali BD) mau menang atau mau kalah. Mau menang saja, tapi lewat jalur independen kita tidak mau, karena itu sudah garis partai, siapapun itu, mau kader sendiri,” jelas Ruslan yang didampingi oleh anggota fraksi lainnya.

Lantas bagaimana dengan nasib Putu Selly Andayani,

Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kabupaten Lombok Timur, H. Sukiman Azmi - H. Rumaksi SJ, resmi didukung oleh Partai Nasdem, setelah menerima SK dukungan dari DPP, Kamis (26/ 10) kemarin di Jakarta.

Dukungan Partai Nasdem ini, menambah daftar dukungan parpol untuk pasangan Sukma, setelah sebelumnya beberapa partai politik sudah memberikan dukungannya.

Namun Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mengeluarkan SK dari DPP untuk pasangan ini, sementara parpol lainnya masih berproses.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Nasdem NTB, Ardani Zulfikar, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB,

CABUT DUKUNGAN - DPD PDI-P NTB melalui fraksinya, Kamis (26/10) resmi mengumumkan mencabut dukungannya pada bakal calon Gubernur NTB, Ali BD yang lebih memilih maju lewat jalur independen.

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, kembali memberikan peringatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 mendatang. Sebagai ASN, maka mereka harus tetap berada dalam zona netral.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag, MH, yang ditemui usai memberikan materi sosialisasi pengawasan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, di Mataram, Kamis (26/10) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Khuwailid menjelaskan pengertian ASN, berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang dikatakan sebagai ASN tidak saja para Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga para Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Netralitas ASN ini tidak hanya berlaku bagi PNS semata, tetapi juga berlaku bagi pe-

gawai pemerintah yang berstatus kontrak. Karena dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ASN teridir dari PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjia Kerja). Makanya pegawai kontrak juga harus tetap menjaga netralitas dalam pemilu karena dia tunduk dan patuh dengan UU ASN,” jelas Khuwailid.

Adapun alasan lain mengapa para pegawai pemerintah dengan status kontrak tersebut juga ikut diwajibkan untuk tetap netral, karena pembiayaan penggajiannya bersumber dari keuangan negara dan keuangan daerah. Dalam UU ASN maupun UU Pilkada dan Pemilu, menyebutkan netralitas ASN, di mana ASN tersebut terdiri dari PNS dan juga pegawai dengan status perjanjian kerja itu.

“Makanya para pegawai kontrak juga tetap menjaga netralitas, sebab biaya gajinya bersumber dari keuangan negara. Jika kemudian hari ditemukan pelanggaran tidak netral, bagi pegawai konrak

Kamis (26/10) kemarin, membenarkan bahwa partainya telah memberikan pasangan Sukma SK dukungan untuk digunakan mendaftar ke KPU. “SK itu langsung diserahkan oleh Pak Multazam selaku Sekretaris DPW Nasdem NTB, disaksikan oleh Ketua Tim Pilkada Pusat ibu Sri Sajekti Sudjunadi dan Sekretais Tim Pilkada Pusat Willy Aditya,” jelas Ardani.

Mantan anggota DPRD NTB periode 2009-2014 itu mengatakan, partainya mendukung pasangan Sukma karena dari beberapa kandidat yang sudah menyatakan diri untuk maju, hanya pasangan Sukma yang memiliki potensi untuk menang paling tinggi. Hal itu bisa dilihat dari posisi elektabilitas pasangan tersebut yang selalu berteng-

akan dijerat dengan UU ASN. Intinya P3K itu yang dikontrak melakukan tugas pemerintah yang pembiayaan bersumber dari APBN atau PABD, sama konsekwensinya dengan ASN,” tegasnya.

Menurut Khuwailid, hal itu penting ia sampaikan, karena selama ini yang dipahami sebagai ASN adalah mereka yang bertatus sebagai PNS. Sementara pegawai pemerintah dengan status perjanjian kerja itu, seringkali lepas dari pantauan masyarakat. Beberapa jenis pegawai kontrak pemerintah itu, seperti para pendamping desa, pegawai honorer, pekerja pendampingn sosial dan lainnya.

“Untuk itu ini menjadi suatu peringatan bagi pihak-pihak yang berdalih bukan PNS tetapi bagian dari ASN, untuk ikut terlibat politik. Untuk itu kita sosialisasikan pada masyarakat kalau menemukannya maka harap untuk melapor.

Mari kita sama-sama mengawal Pilkada dan pemilu yang bersih,” tutupnya. (ndi)

ger paling atas dan tidak pernah tergantikan.

“Pertama, karena tingkat elektabilitasnya tertinggi di antara semua calon,” ucap Ardani mantan politisi Partai Golkar.

“Karena elektabilitasnya tinggi, maka dukungan kami tidak ingin berseberangan dengan aspirasi sebagian besar masyarakat Lotim,” tambahnya.

Dikatakan Ardani, pasangan SUKMA juga telah berkomitemen untuk mendukung Ketua DPW Partai Nasdem, Muh. Amin yang kembali tampil sebagai bakal calon Wakil Gubernur, berpasangan dengan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili.

“Jadi kebetulan mereka memiliki komitmen yang sama dengan visi misi partai,” pungkasnya. (ndi)

yang sudah diusung oleh PDIP sebagai bakal calon Wakil Gubernur, ketika sudah tidak berpasangan dengan Ali BD? Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Raden Nuna Abriadi menjawab, partainya tetap mengacu pada hasil rapat kerja daerah, yakni mengusung Selly sebagai calon Wakil Gubernur lewat jalur partai.

“Untuk sementara partai masih menetapkan Selly Andayani sebagai bakal calon Wakil Gubernur, belum ada keputusan apapun, sampai kita melangkah selanjutnya untuk mengevaluasi kembali keputusan Rakerda tersebut,” jelas Raden Nuna Abriadi.

Namun demikian, PDI-P masih terbuka untuk mendukung pasangan Ali-Selly jika Bupati Lombok Timur itu bersedia untuk maju lewat jalur partai politik. Sebab, PDI-P hanya mencabut dukungannya pada Ali BD jika tetap memilih maju lewat jalur independen.

“Yang kita cabut itu kalau tetap lewat jalur independen, kalau mau jalur partai kita dukung. Karena sesuai dengan AD-ART partai, PDI-P hanya mendukung calon dari partai politik. Jadi kita tidak punya dasar apapun mendukung independen,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

2018, Pemprov NTB Optimis Datangkan 4 Juta Wisatawan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB optimis target 4 juta kunjungan wisatawan pada 2018 dapat terealisasi. Sebab Mandalika yang baru saja diresmikan diharapkan mampu menggaet lebih banyak wisatawan.

“Saya pikir optimistis kalau melihat persiapan. Target itu tidak terlalu fantastis ya, masih realistis,” ujar Asisten II Setda Pemprov NTB Chaerul Mahsul di sela-sela rapat koordinasi tata kelola destinasi wisata NTB di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu (25/10).

Chaerul menyampaikan, persiapan NTB dalam menggaet 4 juta wisawatan sudah dilakukan sejak jauh hari. Seperti penataan destinasi wisata, kalender event yang terjadwal dan juga dalam hal strategi promosi.

“Bahkan, kita terbantu dengan promosi Vlog Presiden Jokowi (di Mandalika) yang jadi viral,” lanjut Chaerul.

Menilik data kunjungan wisatawan pada 2016, NTB berhasil meraih kunjungan wisatawan hingga 3,2 juta wisatawan, atau lebih dari target 3 juta wisatawan. Sedangkan, untuk tahun ini target yang diberikan sebanyak 3,5 juta wisatawan.

“Tahun-tahun sebelumnya kita selalu melebihi target, jadi 4 juta wisatawan pada 2018 juga kita optimistis,” kata Chaerul.

Target itu bukan hanya karena Mandalika. Namun semakin banyaknya potensi wisata yang dapat dikembangkan. Misalnya desa wisata yang semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Selain itu ada pula wisata budaya di berbagai daerah yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

“Kita punya banyak potensi, semua bisa dimaksimalkan.

Sehingga target kunjungan 4 juta wisatawan tahun 2018 bisa kita dapatkan,” ujarnya.

Chairul juga mengatakan penguatan secara kelembagaan juga hal yang perlu untuk dilakukan. Sehingga sektor pariwisata benar-benar kuat untuk menopang perekonomian masayarakat NTB. (lin)

Sumbawa akan Tetapkan Lima Desa Wisata Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB semakin gencar mempromosikan desa wisata sebagai salah satu destinasi di NTB. Sebab tren kunjungan wisatawan ke desa wisata semakin baik hingga saat ini. Tidak hanya di Lombok, Kabupaten Sumbawa juga memiliki lima desa yang dipersiapkan sebagai destinasi desa wisata.

“Kami punya banyak desa yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Sementara ini ada lima desa yang akan kami jadikan sebagai destinasi desa wisata di Sumbawa,” kata Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (26/10).

Ia mengatakan bahwa perlu melihat perkembangan destinasi wisata yang ingin dikunjungi wisatawan. Sementara ini, Kabupaten Sumbawa masih menjadikan Pulau Moyo sebagai salah satu destinasi unggulannya. Disamping itu ada pula Pulau Bungin yang ingin dijadikan sebagai pusat wisata kuliner sari laut.

Hingga saat ini, Pemkab Sumbawa semakin konsentrasi untuk membenahi sejumlah fasilitas di berbagai destinasi wisata.

“Kami ingin konsentrasi pada bidang pariwisata. Kami ingin menjadikan ini sebagai sektor unggulan. Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” kata Wabup.

Meski belum disebutkan secara pasti lima desa yang akan dijadikan sebagai desa wisata, namun ia mengaku penetapan itu sangat perlu. Sebab saat ini wisatawan terutama wisatawan mancanegara sangat menyukai segmen wisata ini. Sehingga selain berkunjung ke Pulau Moyo, wisatawan juga dapat merasakan sensasi berlibur di desa wisata yang akan ditetapkan oleh Pemkab.

“Pariwisata ini sangat penting sekali untuk dikembangkan.

Oleh sebab itu kami selama ini selalu memperbaiki fasilitas dan sarana, sehingga wisatawan bisa senang dan semua kebutuhannya terpenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini kampung atau desa wisata memang sudah ada di Kabupaten Sumbawa. Hanya saja pihaknya merasa perlu untuk melakukan penguatan secara kelembagaan. Sehingga keberadaan desa wisata di Sumbawa juga bisa terkenal seperti desa wisata di Lombok. Tentu saja dengan menawarkan konsep yang berbeda dari yang lainnya.

“Kami melihat keberadaan desa wisata ini sangat penting. Karena kearifan lokal masyarakat setempat dapat terlihat. Ini yang menjadi fokus utama dan tentu saja karakter desa wisata di Sumbawa tidak sama dengan yang di Lombok atau tempat lain,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PEDAGANG ASONGAN - Beberapa pedagang asongan menjajakan barang dagangannya di Pantai Kuta, Lombok Tengah. Sementara itu beberapa pekerja juga terlihat tengah merampungkan proses pembuatan taman Pantai Kuta menggunakan paving blok. Pantai Kuta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah diresmikan untuk beroperasi oleh Presiden RI H. Joko Widodo, Jumat (20/10).

Lima Negara Ini Jadi Pasar Wisman untuk NTB Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB telah menargetkan untuk mendatangkan setidaknya 3,5 juta wisatawan. Dimana 1,5 juta diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Ada lima negara yang menjadi pasar potensial pariwisata NTB. Diantaranya Australia, Malaysia, Timur Tengah, Korea dan China. Pemda akan melakukan promosi secara masif di lima negara itu. Sehingga kunjungan wisatawannya bisa semakin meningkat.

“Memang yang menjadi pasar wisatawan untuk NTB itu di kelima negara itu. Kita akan perkuat branding dan promosi kita di beberapa negara itu. Sehingga kunjungan bisa meningkat,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (25/10).

Pihaknya telah merancang strategi promosi untuk menggaet sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara pada tahun 2018 mendatang. Ia mengatakan bahwa target kunjungan wisatawan pada tahun 2018 akan meningkat menjadi 4 juta wisatawan. Hal ini karena melihat tren kunjungan

wisatawan yang kian bertambah dari tahun ke tahun.

“Kita targetkan 4 juta wisatawan. Kita sudah rancang rencana promosinya seperti apa. Karena wisatawan mancanegara ini sangat penting. Biasanya mereka tinggal lebih lama dibandingkan dengan wisatawan domestik,” ujarnya.

Ia melibatkan hampir semua kepala dinas pariwisata untuk merancang berbagai program untuk promosi di masingmasing daerah. Sebab menurutnya, masing-masing daerah memiliki potensi untuk mendatangkan wisatawan. Sehingga perlu dikemas dengan lebih menarik dan membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung.

“Kita sudah lakukan rapat koordinasi untuk merancang promosi kita. Apa saja yang kita perkuat untuk mendatangkan wisatawan ini, terutama wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat

promosi adalah dengan memasukkan beberapa event atau acara di NTB masuk dalam kalender acara nasional. Beberapa acara yang masuk dalam 100 kalender event nasional yakni Bau Nyale, Festival Tambora, Festival Moyo, dan Bulan Pesona Lombok Sumbawa. Dengan masuknya empat acara ini, ia berharap wisata NTB bisa semakin dikenal oleh wisatawan. Baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

“Terlepas dari kritik yang ada tapi paling tidak kita sudah didukung pusat dan berkewajiban menata event ini,” ujarnya. (lin)

Cerita Warga Sade

Anak Nikah Dini karena Tak Mampu Biayai Sekolah Setiap hari Inak Joni berjualan di depan rumahnya yang ada di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Rumahnya merupakan salah satu dari ratusan rumah tradisional yang ada di dusun yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan itu. Hanya saja penghasilan dari berjualan kain yang tak menentu membuatnya tidak dapat mengantarkan anaknya ke bangku sekolah. Sehingga anaknya menikah pada usia dini.

“SAYA punya tiga orang anak.

Anak pertama sudah menikah, kedua masih SMK dan ketiga masih SD. Dulu saya sangat ingin mendaftarkan anak saya sekolah tapi karena tidak ada biaya jadinya dia tidak sekolah,” akunya kepada Suara NTB, di Dusun Sade, Rabu (25/10).

Ia mengatakan anak pertamanya itu terpaksa harus menikah di usinya yang sangat muda dan kini sudah memiliki seorang putra. Saat ini usia anak pertama Inak Joni sudah 20 tahun, namun anaknya menikah pada usia 16 tahun. Hal inilah yang paling disesali oleh Inak Joni karena pada saat itu kondisi ekonominya sangat susah.

“Itu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Saya sampai menangis karena sangat ingin menyekolahkan anak saya. Tapi karena tidak ada biaya, jadi terpaksa tidak sekolah,” ujarnya.

Ia tidak mengharapkan hal itu terjadi pada anaknya yang kedua. Ia berharap hasil penjualan kain tenun di Dusun Sade itu dapat membantu biaya sekolah anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang pintar dan setelah dewasa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Suami saya buruh tani, kadang-kadang ada buruhan

kadang tidak ada. Kalau tidak ada, kami hanya mengandalkan hasil penjualan kain tenun saja.

Itupun tidak menentu. Kadang seminggu tidak ada yang beli,

kadang ada,” akunya.

Ia sangat berharap setiap wisatawan yang datang mau membeli kainnya. Paling tidak satu kain dalam sehari. Sehingga ia bisa menabung untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Sebab ia tidak ingin anak-anaknya menikah pada usia dini seperti yang terjadi pada anak pertamanya.

“Saya berharap wisatawan itu beli kain saya. Karena kadang wisatawan yang datang itu hanya melihat-lihat. Tapi kita tidak merasa gimana-gimana, namanya belum rejeki ya pasti tidak ada yang beli,” ujarnya.

Satu lembar kain tenun ia

jual dengan harga Rp 300 ribu, tergantung dari motif kain yang diinginkan. Ada puluhan motif kain yang dijual Inak Joni. Sebagian merupakan hasil tenunannya, sebagian lagi hasil tenunan kerabatnya yang dititipkan untuk dijual di lapaknya.

“Saya sudah berjualan kain tenun ini dari kecil, hampir 30 tahun. Saya merasakan perbedaannya, kalau sekarang sudah lumayan ada yang beli dibandingkan dulu. Tapi tetap saja, saya berharap bisa mendapatkan banyak pembeli. Jadi bisa nabung buat biaya sekolah anak,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

MENUNGGU PEMBELI - Inak Joni saat menunggu wisatawan berkunjung ke lapaknya dengan harapan wisatawan tersebut mau membeli kain tenunnya.

Salah satu jembatan di Ekowisata Kerujuk

Berwisata dengan Suasana Berbeda di Ekowisata Kerujuk Tanjung (Suara NTB) Ekowisata Kerujuk belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Sebab destinasi ini menawarkan konsep berwisata yang berbeda dari destinasi wisata pada umumnya.

Apalagi di destinasi ini masih sangat kental dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Sehingga wisatawan bisa merasakan nuansa berlibur yang tidak biasa. Ekowisata Kerujuk sudah ditetapkan sebagai destinasi desa wisata oleh Pemda setempat.

Kampung Ekowisata Kerujuk ini terletak di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Nama Kerujuk sendiri diambil dari nama dusun tempat kampung ekowisata tersebut berada, yaitu Dusun Kerujuk. Wisatawan hanya perlu membayar biaya tiket masuk sebesar Rp 5 ribu perorang. Dengan demikian setiap wisatawan sudah dapat menikmati semua fasilitas

yang ada di desa tersebut.

Terdapat berbagai wahana yang dapat dinikmati, salah satunya jembatan gantung.

Wisatawan juga bisa bermain air di sungai yang ada di kampung ini. Selain itu ada pula kolam yang bisa dijadikan tempat memancing. Tidak jauh dari sana juga ada jembatan bambu yang dapat dilewati sambil menikmati pemandangan sekitar.

“Kampungnya sangat bersih, masyarakat sekitar sudah sangat peduli terhadap kebersihan.

Mereka juga sadar kalau kampungnya itu menjadi kampung wisata,” kata wisatawan asal Kota Mataram Muhammad Ahyar Rosidi kepada Suara NTB, Kamis (26/10).

Ia mengaku kagum dengan kesadaran masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan dan menjadikan kampungnya desa yang nyaman dikunjungi wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga ramah kepada pengunjung. Hal inilah

yang membuat setiap pengunjung merasa senang dan ingin berkunjung kembali.

“Kalau saya lihat masyarakatnya itu ramah-ramah. Jadi kita sebagai wisatawan itu senang, apalagi kampungnya juga bersih dan suasananya sangat berbeda dari destinasi wisata pada umumnya,” ujarnya.

Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati segelas kopi hitam asli Lombok sambil menikmati pemadangan Kampung Kerujuk. Sebab tempat ini cukup sejuk, dan menikmati kopi menjadi hal yang sangat nikmat untuk dilakukan. Wisatawan juga dapat berjalan-jalan di semua area kampung untuk melihat suasana kampung ini secara keseluruhan.

“Disana ada yang berjualan.

Biasanya wisatawan pesan kopi hitam, karena kopinya memang khas Lombok. Kopi hitam yang disangrai secara tradisional,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Segera ’’Launching’’ TV UIN Mataram (Suara NTB) Jika selama ini kita selalu disodorkan oleh ragam channel televisi nasional, anggap saja seperti TV One, maka dalam waktu dekat dengan bangga Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram akan meluncurkannya TV UIN. Launching akan dilakukan oleh Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg. Artinya di tingkat nasional ada TV One dan di tingkat daerah khususnya di NTB akan ada TV UIN yang akan sama-sama menghiasi layar kaca para pemirsa.

Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Najamuddin, menjelaskan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam terlahir sebagai salah satu upaya untuk menghadapi tantangan perkembangan ilmu,

teknologi dan informasi yang sedemikian pesat. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan cara menyiapkan sumber daya yang menguasai keilmuan dan aplikasi fungsionalnya, serta keagamaan. Jurusan KPI memiliki kekhasan, yakni mengembangkan keilmuan dan aplikasi fungsional bidang komunikasi dan penyiaran yang berlandaskan paradigma keislaman.

Orientasi pada bidang komunikasi dan penyiaran dalam paradigma Islam ini merupakan salah satu sarana dalam pengembangan dakwah dalam arti luas. Melihat perkembangan dunia informasi dan komunikasi dengan segala implikasinya, menjadi sebuah peluang bagi KPI untuk terus berupaya melakukan amar ma’ruf nahi munkar

Dilarang Terlibat Politik Praktis PADA tahun 2018 mendatang Provinsi NTB dan sejumlah daerah akan melaksanakan pilkada serentak. Dalam hal ini, guru dilarang terlibat politik praktis, karena melanggar undangundang tentang guru dan dosen.

Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M.Ali H.Arahim, M.Pd., dikonfirmasi Kamis (26/10).

Ia menegaskan, guru memiliki sikap independen. Termasuk juga organisasi profesi guru yang dipimpinnya. “Ndak boleh terlibat politik praktis. Kami punya sikap independen. PGRI itu salah satu sifatnya non partisipan partai politik. Kami berada di tengahtengah masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

Larangan terlibat pada politik praktis, katanya, tercantum pada undang-undang guru dan dosen. Juga terdapat di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI. Ia menekankan, jika belajar mengenai politik merupakan kewajiban bagi anggota PGRI. Namun jika terlibat pada politik praktis, itu tidak dibenarkan.

“Sudah ada komando dari (PGRI) pusat juga, guru tidak boleh melakukan politik praktis. Kami hanya boleh memberi pencerahan kepada masyarakat, memberi pencerahan, mengajak masyarakat untuk memilih dan tidak golput,” tegas Ali. Pada Kamis (26/10), pihaknya bersama sejumlah organisasi melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nota kesepahaman itu, kata Ali, merupakan upaya masing-masing masyarakat memberikan penguatan untuk membantu KPU menyampaikn arti demokrasi melalui organisasi itu.

Melalui sosialiasi itu, mengajak masyarakat menyalurkan hak suaranya sesuai dengan hati nurani, sehingga masyarakat tidak menggunakan haknya atau diistilahkan sebagai golput.

“Dengan menggunakan suara berarti anggota masyarakat, sekaligus bisa mengawal program yang ditetapkan oleh bupati atau gubernur terpilih nantinya,” kata Ali. (ron) H. Ali H. Arahim

melalui penciptaan calon-calon SDM bidang komunikasi yang memiliki nilai plus, menguasai keilmuan dan aplikasinya, serta memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai untuk menjadi seorang da’i.

Dr. H. Subhan Abdullah Acim, menambahkan bahwa misi yang berorientasi pada pengembangan dakwah, turut bertanggung jawab dalam upaya amar ma’ruf nahi munkar melalui bidang komunikasi dan informasi, melalui berbagai aspek tri darma perguruan tinggi.

Sasaran Jurusan KPI adalah menghasilkan para lulusan yang memiliki kompetensi memahami ajaran Islam, Ilmu Komunikasi dan Penyiaran, mampu mengaplikasikan materi-materi komunikasi dan penyiaran dalam praktik jurnalistik, mampu menyampaikan

dakwah Islamiyah, mampu mengadakan dan mendesain pesan yang berlandaskan Islam, baik melalui mimbar maupun media cetak dan elektronik.

Rektor Dr. H. Mutawali didampingi Kasubag Humas UIN Mataram H. Suhirman Adita melakukan kunjungan ke studio mini yang sekaligus menjadi laboratorium jurusan KPI di lantai dua gedung fakultas dakwah beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan itu, rektor memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran civitas akademika FDIK yang telah berjuang, mengajak, mendorong dan mengawal agar UIN Mataram memiliki fasilitas praktikum mahasiswa, khususunya jurusan KPI telah memiliki perangkat siar radio dan televisi.

Diakuinya, keberadaan

televisi saat ini merupakan salah satu media yang memilki banyak pengguna, lebih banyak diminati masyarakat, karena tak hanya menyajikan tulisan ataupun suara, namun juga gambar yang menambah daya tarik pemirsa. Keberadaan studio televisi di kampus setidaknya dapat menjadi laboratorium bagi para mahasiswa jurusan KPI untuk mendalami dan mempraktikkan ilmunya.

Mengakhiri kunjungannya di studio persiapan, rektor memerintahkan kepada Kasubag Humas Suhirman Adita agar dikoordinasikan dan dijadwalkan untuk dalam waktu dekat ini TV UIN dapat diluncurkan.

Pihaknya berharap ke depan nantinya, keberadaan televisi kampus ini dapat dirasakan kehadirannya sebagai media

(Suara NTB/ist)

‘’Yang tidak kalah pentingnya juga harus dapat menjadi media publikasi segala aktivitas setiap denyut tri dharma perguruan tinggi,’’ ujarnya. (dys/*)

Mataram (Suara NTB) STIE AMM Mataram melaksanakan wisuda program Sarjana (SI) yang ke-11 dan Wisuda Program Diploma Tiga (DIII) yang ke -44, pada Rabu (25/10) lalu.

Dalam proses studinya, semua program studi yang ada pada STIE AMM Mataram menitikberatkan penilaian dalam kegiatan sistematik penjamin mutu internal, yang harus mengutamakan kualitas.

Hal itu disampaikan Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., pada kesempatan itu. Untuk itu, pihaknya mengutamakan kualitas sumber daya manusi, kualitas manajemen, kualitas kegiatan kemahasiswaan dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.

“Tentu saja akreditasi B STIE AMM di kota Mataram yang dicapai oleh STIE AMM Mataram pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari usaha dan kerja keras yang telah dan terus akan dilakukan, melalui peningkatan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, untuk dapat berprestasi di tingkat ragional maupun di tingkat nasional,” harapnya.

Berbagai peningkatan kualitas pendidikan STIE AMM Ma-

taram sudah dilakukan, antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti memenuhi koleksi perpustakaan, peningkatan kualitas tempat praktikum. Selain itu, karena kampus berada di pusat kota maka lahan parkir disiapkan untuk 5 lantai. Juga penambahan jumlah tempat praktik usaha (inkubator bisnis), dan ruang untuk peningkatan soft skill mahasiswa dan ruang serba guna untuk kegiatan ilmiah lainnya seperti: seminar, workshop/lokakarya, diskusi lainnya dan lain sebagainya.

Umar juga mengatakan, pihaknya terus memotivasi dosen untuk melakukan penelitian yang bermutu, yang bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya juga menugaskan tiga

orang dosen untuk melanjutkan pendidikan pada program SIII atau doktoral di Universitas Brawijaya, Airlangga, dan Universitas Trisakti.

“Kami juga meningkatkan ketersediaan sistem informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dan mengakses data dan informasi dalam bentuk band width dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai, hardware, software,e-learning, dan on-line journal/library,” urainya.

Pengembangan sistem informasi untuk administrasi akademik dan non akademik yang mencakup hardware dan software juga dilakukan STIE AMM. Selain itu, upaya meningkatkan berbagai kerjasama memajukan kualitas pendidi-

(Suara NTB/ron)

HADIRI - Ketua STIE AMM H. Umar Said (kiri) saat menghadiri wisuda program D III STIE AMM, Rabu (25/10) lalu. kan, output dan outcome-nya.

“Kerjasama diawali dengan perguruan tinggi di Malaysia seperti Universiti Tun Abdul Razak (Unirazak) Kuala Lumpur, Malaysia. Dan dari hasil kunjungan/studi banding tersebut telah dihasilkan kerjasama dalam bentuk MoU,” kata Umar Said.

Wisuda STIE AMM Mataram itu dihadiri sejumlah undangan, dari pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, Ketua P2LPTD NTB, orang tua wisudawan, dan civitas akademika STIE AMM. Doa dipimpin Ustadz Baehaki Syakbani, sebagai penutup gelaran wisuda itu. (ron)

Momentum Sumpah Pemuda, Lawan Bahaya Radikal

Pelatihan Kepemayunan STAHN Gde Pudja Mataram Disambut Positif Masyarakat

FOTO BERSAMA - Foto bersama Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok II STAHN Gde Pudja Mataram bersama peserta di Desa Suranadi Lombok Barat.

yang mewartakan berbagai situasi akademik dan non-akademik, baik yang berhubungan langsung dengan kampus maupun dengan masyarakat atau stakeholder lainnya.

STIE AMM Mataram Fokus Penjaminan Mutu Internal

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melalui pelatihan kepemayunan di Desa Suranadi, Lombok Barat sejak Minggu (22/10) sampai dengan Rabu (25/10) disambut positif oleh masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan Kelompok II ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan tentang ada istiadat perkawinan masyarakat Hindu Lombok, terutama di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., yang diwakili Wakil Ketua III, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., dalam penutupan kegiatan itu, Rabu (25/10), mengatakan respons masyarakat khususnya di Suranadi sangat positif.

Ia dari mewakili lembaga STAHN Gde Pudja, menyampaikan ucapan dan rasa syukur, serta terima kasih kepada masyarakat.

“Di mana, intinya, dari awal sampai akhir masyarakat merespons, dan tidak ada yang meninggalkan tempat, mereka mengikuti kegiatan itu. Mereka sangat bahagia dan sangat senang, karena tidak semua orang Hindu bisa berbahasa Bali yang halus, dengan adanya pelatihan ini mereka akan tergugah, dan termotivasi untuk belajar,” ujarnya.

Masyarakat di sana juga meminta kegiatan ini bisa berkelanjutan. Menurut Murba, seni bisa membuat masyarakat bergairah, juga membuat mereka senang. Ia juga mengatakan, ilmu dan teknologi bisa membuat orang sejahtera. Masyarakat di sana diajak juga untuk melanjutkan pendidikan di STAHN Gde Pudja Mataram. “Karena kami menyediakan fasilitas yang lengkap. Kami juga menyediakan berbagai macam beasiswa, miskin, prestasi, dan bidik misi,” katanya.

Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok II STAHN Gde Pudja Mataram, Putu Somiartha, SE., M.Si., dalam penutupan kegiatan itu, menyampaikan rangkuman penyelanggaraan pengabdian kepada masyarakat di Desa Suranadi tentang pelatihan kepemayunan. Menurutnya, jumlah peserta yang hadir kegiatan pengabdian masyarakat itu sebanyak 30 orang, yang berasal dari Kota Mataram dan Desa Suranadi. “Selama mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kondisi kesehatan peserta secara umum berada dalam kondisi yang baik,” katanya.

Seluruh peserta pengabdian masyarakat itu telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian, kesungguhan, kritis, dan semangat yang tinggi. Putu Somiartha menambahkan, pengabdian masyarakat itu dibagi dalam dua sesi kegiatan, yaitu dua hari pertama peserta mendapatkan materi tentang kepemayunan, dan dua hari selanjutnya peserta diajak mempraktikkan menjadi seorang pemayun. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli saat meninjau studio TV UIN Mataram yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

(Suara NTB/ist)

AJARKAN - Peserta didik TK Green Yard School diajarkan kewirausahaan sejak dini, lingkungan sekolah yang luas mendukung pengembangan keterampilan anak.

TK Green Yard School Ajarkan Kewirausahaan Sejak Dini pada Anak Mataram (Suara NTB) – Pada tahun ini, TK Green Yard School memfokuskan kelas kewirausahaan sejak dini kepada anak-anak.

Salah satunya mengajarkan anak-anak membuat pupuk organik dari daun kering. Juga membuat jamur secara bertahap.

Hal itu disampaikan Kepala TK Green Yard School, Hamdi Rahman, Kamis (26/10). TK Green Yard School memiliki keunggulan dengan memiliki area yang cukup untuk berkebun. Konsep alam memang dikembangkan oleh pihaknya.

“Dan yang paling kami ekspose tahun ini kelas kewirausahaan sejak dini.

Seperti kami mengajarkan anak-anak membuat pupuk organik dari daun kering, mulai dari proses sampai pengepakan yang siap untuk dijual. Kemudian membuat jamur secara

bertahap,” katanya.

Menurutnya, dengan membangun konsep sekolah alam, anak diajarkan penguatan akhlak dan keterampilan diri dengan menyenangkan.

“Sekolah alam yang berorientasi pada pengembangan akhlakul karimah. Falsafah hidup dan kepemimpinan berdasarkan Alquran dan hadits,” jelasnya.

Berbagai kegiatan yang menyenangkan dilakukuan selama proses belajar mengajar, seperti outing, otfa, outbond, renang, berkebun dan beternak, tarian, mewarnai, mini drama. Selain itu juga, assembly, salat dan berdoa serta memperingati hari besar Islam dan nasional.

TK yang berdiri sejak tahun 2008 ini juga mementingkan proses belajar mengajar yang menyenangkan dengan melakukan eksplorasi kepada anak-anak melalui cerita dan diskusi dengan menggunakan tiga bahasa, yaitu Bahasa

Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Berbagai fasilitas yang memadai menunjang proses belajar mengajar di TK Green Yard School. Seperti Saung kelas, areal sekolah luasnya mencapai satu hektare juga dilengkapi dengan lapangan olahraga, kolam renang, rumah pohon, berugak dan panggung pentas. “Kami mengasah kemampuan anak-anak berbicara. Ada acara khusus yang mendukung agar mereka tampil di depan orang tuanya,” kata Hamdi.

Pihaknya berkomitmen anak-anak dapat belajar dengan tenang. Termasuk membuat anak-anak nyaman dan merasa di rumah.

“Yang paling utama adalah mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi dengan cara yang fun, menyenangkan,” pungkasnya. (ron)

SumbawaBesar(SuaraNTB)– Menyambut Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sabtu (28/10) besok, Lembaga Gerak Samawa menggelar Dialog Publik di Kabupaten Sumbawa, Kamis (26/10). Dialog yang bertemakan penguatan pemuda sebagai agen pemersatu bangsa dalam melawan bahaya paham radikal itu dibuka langsung Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Pemkab Sumbawa, Burhan SH.MH. Hadir juga saat itu sebagai narasumber, Dr Lahmudin Zuhri M.Hum dari pihak akademisi, Dandim Sumbawa yang diwakili Kanit Intel Kodim 1607/ Sumbawa, Letda Inf. Ihsan Masyur dan perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa, Yahya Adam, BA. Pada kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Burhan SH, MH., mengatakan,sejarah telah membuktikan peran pemuda dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia sangat dominan. Selain itu, pemuda memegang peran sentral baik perjuangan yang dilakukan secara fisik maupun diplomasi serta perjuangan melalui kegiatan-kegiatan intelektual.

Namun demikian belakangan ini, di era global, paham-paham radikal mulai merambah ke tanah air. Karena itu radikalisme kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di tanah air.

“Sekarang kita dengan mudah mengakses teknologi

dari berbagai tempat, kemudahan berkomunikasi dengan fasilitas media sosial juga menunjang pergaulan antar manusia. Hal ini juga menjadi wadah bagi penyebar paham radikal unttuk menyasar kaum muda melalui media sosial maupun media online lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pemuda menjadi sasaran empuk bagi tersebarnya paham radikal, karena sifat pemuda yang kadang masih labil dan belum memiliki prinsip yang kokoh dalam hidupnya. Sebagian pemuda juga masih dalam proses pencarian jati diri. Hal itulah yang memberikan peluang bagi para agen paham radikal untuk mengajak pemuda bergabung menjadi bagian dari kelompok mereka.

Dari isi sumpah pemuda, ujarnya, dapat dilihat bahwa para pejuang banga Indonesia menginginkan adanya persatuan bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan diikrarkannya satu tanah air dan satu bangsa. “Maka kita dapat memaknai bahwa bangsa Indonesia itu satu meskipun berbeda, persatuan itulah kata yang paling tepat untuk memakai dan menggambarkan artu dari sumpa pemuda,” lanjutnya.

Para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa dengan bersatu dan mengesampingkan perbedaan, maka bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan dan dengan persatuan pula kesejahteraan suatu bangsa dapat diraih. (dha/kmb)

(Suara NTB/ist)

DIALOG PUBLIK - Dialog Publik yang digelar Lembaga Gerak Samawa serangkaian memperingati Sumpah Pemuda Tahun 2018 di Sumbawa Besar, Kamis (26/10).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Dari Kampung Menuju Pentas Dunia Perjalanan Iswandi di dunia olahraga atletik boleh dibilang cukup unik. Berawal dari lomba lari antar kampung (Tarkam), atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini berhasil menjadi pelari tercepat Indonesia dan pernah sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah AsiaTenggara.

SAAT diwawancarai Suara NTB, usai latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (26/10) kemarin, Iswandi terlihat sedikit kelelahan. Maklum, saat itu dia baru saja memulai latihan.

Meski dalam kondisi fisik masih letih karena baru menyelesaikan tahap pertama latihan, namun Iswandi tidak menunjukan sikap acuh.

Dia begitu ramah mempersilakan wartawan Suara NTB untuk mewawancarainya.

Iswandi adalah atlet yang pernah membuat sejarah di olahraga atletik NTB setelah mendapat gelar manusia tercepat Indonesia ketika sukses meraih medali emas di nomor lari jarak pendek 100 meter di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2012.

Meski pernah dilabeli gelar manusia tercepat, namun putra pasangan Abdul Hamid dan Nuryati ini tidak pernah merasa sombong. Bahkan dia tidak pernah menutup-nutupi ketika ditanya kehidupan masa lalunya. Dia sangat terbuka menceritakan masa lalunya.

LantassiapaIswandi?Anakkedua dari lima bersaudara ini sebenarnya bukanlah seperti atlet berprestasi pada umumnya yang meraih prestasi karena mendapat pembinaankhususdiPusatPendidikan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. Dia dibesarkan oleh keluarga yang kurang mampu, tepatnya di Kampung Sampir, Kecamatan Taliwang, KSB. Meski dilahirkan dari keluarga yang ekonominya kurang, namunIswandisukses menyelesaikan pendidikan SD, MTs dan SMA Muhamadiah di Taliwang, KSB. Masa kecil atlet berusia 27 tahun ini boleh dibilang cukup pahit. Sejak pelajar SMP Iswandi sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar.

Dia pernah jadi kuli bangunan, tu-

Iswandi

kang angkat pasir, hingga mengumpulkan koral di Sungai.

“Perkerjaan ini saya lakukan untuk bantu-bantu orang tua.

Karena hasil upah kerja, saya kasih ke orang tua,” kenangnya.

Meski dibesarkan dari keluarga kurang mampu, namun Iswandi gemar berolahraga.

Salah satu olahraga yang disukainya adalah sepak bola.

“Sejak SMP hingga SMA saya suka main bola,” ucapnya.

Meski senang main sepak bola, Iswandi juga sering mengikuti lomba lari tarkam. Lari tarkam itu lari di atas jalan raya yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang di kampungnya. Karena sering juara Tarkam, Iswandi dijuluki raja lari Tarkam. “Saya dijuluki raja lari di Kampung. Karena sering juara lari Tarkam,” terangnya.

Berita Iswandi sebagai juara lari tarkam sudah tersebar di seluruh pelosok. Akibatnya, bakat lari Iswandipundilirikolehpelatihatletik di kecamatan Taliwang, Entonara. Guru olahraga itu pun mendaftarkan Iswandi mengikuti pertandingan atletik di Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) diKSBtahun2009.Dieventtingkat kecamatan itu Iswandi mewakili Kecamatan Taliwang dan berhasil meraih juara satu di nomor 100 meter dan 200 meter.

Sukses di tingkat kecamatan, Iswandi dipanggil mewakili KSB di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2010. Dengan persiapan dua bulan Iswandi berhasil meraih medali perak di 100 meter dan 200 meter, kalah saing dengan atlet Pelatda NTB, Made Budiasa. Sedangkan pelari terbaik NTB, Fadlin saat itu tidak ikut karena masih mengikuti kejuaraan di Jerman.

Sukses meraih medali di Por-

prov tahun 2010, Iswandi dipanggil Pelatnas jangka panjang oleh PB PASI. Kurang dua tahun menjalani Pelatnas, Iswandi membuat kejutan besar di kancah nasional dengan menjuarai nomor 100 meter di PON 2012.

Kala itu, dia berhasil mengalahkan pelari senior NTB, Fadlin yang berada di peringkat dua. Dengan menjuarai PON 2012 Iswandi dilabeli gelar pelari tercepat Indonesia.

Sukses meraih prestasi di PON 2012, Iswandi sempat dikontrak sebagai bintang iklan sebuah perusahaan seluler di televisi swasta. Tidak sampai disitu, Iswandi juga selalu dipanggil mewakili Indonesia di kejuaraan atletik level Asia Tenggara hingga kejuaraan dunia.

Di SEA Games 2013, Iswandi kemudian berhasil meraih medali perak di 100 meter putra dan meraih medali perunggu di estafet 4x100 meter.

Sepulang dari SEA Games 2013 Iswandi kembali ke daerah.

Selama di daerah Iswandi jarang latihan, karena sering berada di KSB. Selama di KSB Iswandi kurang maksimal berlatih, sebab pelatihan atletik NTB dipusatkan di Mataram. Akibatnya, prestasi Iswandi tidak banyak mengalami peningkatan hingga di PON 2016 Iswandi gagal mempertahankan medali emas PON. “Saya gagal di PON karena jarang latihan. Saya banyak pikiran karena saat itu saya belum punya pekerjaan tetap. Saya sekarang kerja sebagai staf di KONI NTB,” jelasnya. Meski gagal meraih medali emas di PON 2016 namun Iswandi masih menjadi andalan NTB. Atlet Pelatda Mayung ini memasang target medali emas di PON Papua 2020. (fan/*)

Prestasi Nasional : - Medali emas di 100 meter dan medali emas estafet 4x100 meter PON 2012.

- Medali perak di 200 meter PON 2012.

- Medali emas di estafet 4x100 meter PON 2016.

- Medali perunggu 100 meter dan 200 meter PON 2016.

Prestasi Internasional : - Medali perak di 100 meter dan medali perunggu di nomor estafet 4x100 meter SEA Games 2013.

- Medali perak estafet 4x100 meter putra SEA Games 2015.

- Medali perak di estafet 4x100 meter SEA Games 2017.

Zigi Berlaga di Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Atlet karate andalan NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda kembali dipercaya mewakili Indonesia di ajang internasional. Atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu akan ambil bagian di Kejuaraan Dunia Karate di Spanyol, 26-29 Oktober 2017.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (25/10) mengatakan keikutsertaan atlet peraih medali perak di SEA Games 2017 di event itu atas rekomendasi Pengurus Basar (PB) FORKI. Maklum, Zigi merupakan atlet yang dipersiapkan mewakili Indonesia di Asian Games 2018.

“Zigi sudah berangkat ke

Wahyu dan Safitri akan Jadi Andalan NTB Mataram (Suara NTB) Penyelenggaran Sirkuit Nasional (Sirnas) Bulutangkis 2017 akan kembali dihelat di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 30 Oktober hingga 4 November 2017. Atlet NTB pun siap ambil bagian di event itu.

Ketua Harian Pengprov PBSI NTB, Mohammad Iqbal yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (25/10) mengatakan penyelenggaraan Sirnas Bulutangkis NTB akan melibatkan 600 atlet nasional.

Dari sekian jumlah atlet itu juga terdapat atlet asal NTB yang prestasinya sudah menasional.

“Ada atlet NTB juga yang ikut di Sirnas bulutangkis nanti. Mereka adalah atletatlet nasional yang dibina di beberapa klub terbaik di Pulau Jawa,” ucap Iqbal.

Menurut Iqbal, NTB memiliki beberapa atlet nasional yang dibina di klub-klub terbaik di Pulau Jawa. Diantaranya Wahyu Nayaka, atlet senior asal

HILANG STNK R2 HONDA DR3598CM NOKA/NOSIN : MH1JFH116FK476771/ JFH1E-1475164 AN. ESTI DYAH HAPSARI HILANG DISEKITAR RUMAH SAKIT BIOMEDIKA

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R2 HONDA DR2506BF NOKA/NOSIN : MH1JF12X7K169675/ JF12E-117426 AN. M. ASYIK HIDAYAT, SE HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Lombok Timur (Lotim) yang saat ini dibina oleh PB Jayaraya DKI Jakarta.

Selain itu ada juga atlet putri asal NTB, Safitri Anjani yang dibina di PB Tangkas. Kedua atlet ini kata Iqbal memiliki prestasi cukup baik di level nasional. Dimisalkannya, Safitri Anjani adalah atlet peraih medali perak di Sirnas Bulutangkis di NTB tahun 2015. Sementara Wahyu Nayaka pernah masuk Pelatnas atlet junior di Jakarta beberapa tahun lalu.

Di Sirnas Bulutangkis tahun 2017 ini kemungkinan dua atlet itu akan ambil bagian dan diperhitungkan. Pasalnya mereka akan memperebutkan poin untuk bisa masuk rangking terbaik nasional.

Hingga berita ini ditulis, jumlah peserta yang akan ikut Sirnas 2017 kata Iqbal sudah menembus angka 600 orang. Ratusan atelt itu merupakan atlet

HILANG

(Suara NTB/ist)

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Spanyol untuk mengikuti kejuaraan dunia. Dan dia akan bertanding di kelas kata atau seni gerak,” ucapnya.

Dikatakannya, Zigi yang baru sukses meraih medali perak di kejuaraan tingkat Asia di Makassar tahun 2016 itu akan tampil di kelas kata (seni gerak). Kelas tersebut merupakan kelas spesialis Zigi saat tampil di setiap event nasional hingga level internasional.

Di event itu, Zigi akan ditargetkan meraih poin terbanyak.

Pasalnya, event itu akan dijadikan ajang untuk menambah poin guna dapat lolos mengikuti Olimpiade tahun 2020.

Pihak Pengprov FORKI NTB sendiri mengharapkan Zigi bisa mempersembahkan medali sehingga Zigi bisa mengantongi poin tinggi agar bisa lolos ke Olimpiade 2020.

Menurut Burhanuddin, saat ini Zigi menempati peringkat 29 besar dunia. Namun untuk bisa naik peringkat 20 besar dunia Zigi harus mampu meningkatkan prestasinya di setiap kejuaraan dunia. “Harapan kita Zigi bisa membawa pulang medali,” ujarnya. (fan)

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG STNK R2 BAJAI DR3194HH NOKA/NOSIN : MD2JD13DXBCJ00440/JFGBFJ12898 AN. ALEXENDRA MK TAOLIN HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR SELATAN

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Mereka akan mempersembahkan poin tertinggi untuk dapat masuk peringkat nasional. (fan)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah &rambut.Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Jumat, 27 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 27 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 27 Oktober 2017

Halaman 14

Peringatan Hari Listrik Nasional

PT PLN dan PT IP Bantu Alat serta Pelatihan Pemberdayaan Warga Lingkar Pembangkit PLTU Jeranjang Giri Menang (Suara NTB) PT PLN (Persero) Sektor Pembangkit Lombok bersama PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung terus memberikan kontribusi secara nyata ke masyarakat. Bentuk nyata kontribusi perusahaan plat merah ini kembali menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu Pemda memberdayakan masyarakat melalui pengolahan potensi lokal yang dimiliki khusus di wilayah lingkar PLTU Jeranjang.

Penyaluran CSR ini juga sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Listrik Nasional ke 72 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2018 ini. Penyerahan bantuan ke masyarakat di Koperasi Tani-Nelayan “Harapan Kita” Dusun Taman Endok Desa Taman Ayu, Kamis (26/10) dilakukan langsung oleh Manajer Sektor Pembangkitan Lombok, Dony Ocniza bersama Manajer PT Indonesia Power (PT.IP) Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang Imam Subakti.

Hadir pada kesempatan itu,

Manajer PT Indonesia Power Imam Subakti

Supervisor Senior Administrasi PT IP UJP PLTU Jeanjang, Nur Effendi dan Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta serta pihak Disperindag Lobar. Hadir pula tokoh masyarakat dan puluhan warga yang sebagian besar para ibu rumah tangga.

Menurut Dony, penyerahan CSR berupa pelatihan dan alat pengolahan ikan ini merupakan salah satu kegiatan peringatan Hari Listrik Nasional ke-72 yang tiap tahun dilaksanakan. Di samping kegiatan ini jelasnya, beberapa kegiatan lain telah dilaksanakan seperti beberapa hari lalu pemberian bantuan ke masyarakat wilayah Jeranjang juga. “Bantuan kali ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat, pelatihan untuk pembuatan abon ikan. Hal ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Dony.

Di samping itu sambung Dony, pihaknya juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti peresmian sarana pengisian listrik umum yang rencananya diadakan di Islamic Center Mataram.

Bantuan pelatihan ini sendiri, jelasnya, diperuntukkan kepada masyarakat untuk pemberdayaan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di wilayah setempat. Pihaknya menggerakkan para ibu rumah tangga untuk membuat produk yang nantinya

bisa dipasarkan guna meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Sehingga ke depan diharapkan mampu berdaya sendiri dan bebas dari kemiskinan.

Selain itu, produk lokal yang dihasilkan berupa abon ikan menjadi ikon daerah setempat sehingga dikenal menjadi penghasil komoditas abon ikan. Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, lanjut Dony, sebelumnya pihaknya juga telah memberi pelatihan pembuatan pupuk kom-

pos dari kotoran ternak bekerjasama dengan PT.IP. Program ini dilaksanakan kurang lebih sejak satu tahun lalu, saat ini terus dikembangkan, sehingga bisa dipasarkan.

Pihaknya tidak saja membantu pemberdayaan melalui pembuatan produk, namun mengupayakan fasilitasi pemasaran. Kata kunci, jelasnya, jangan putus asa Sebab orang berusaha tidak ada yang gampang kalau gambang menurutnya bukan usaha. Pihaknya akan terus mendukung supaya pemberdayaan masyarakat bukan sekedar sampai membuat saja, namun memasarkan ke depan. Ia menambahkan terkait keandalan listrik sistem Lombok sejauh ini aman, cadangan daya yang dimiliki sekitar 40 MW. Dari 40 MW ini, sudah mencapai 20 persen cadangan sebab beban puncak 220 MW dan daya mampu lebih dari 260 MW. “Kondisi sejauh ini listrik aman,” ujarnya.

Manajer PT Indonesia Power (PT.IP) Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Jeranjang Imam Subakti menyatakan PT. IP UJP PLTU Jeranjang bersama PT PLN Sektor pembangkit Lombok berperan dalam hal penyaluran CSR kepada masyarakat sekitar.

Dalam melaksanakan program ini, melalui PLN Peduli yang tergabung dalam grup PLN. Tujuan pemberian CSR kali ini, untuk mengangkat potensi lokal yang ada di sekitar pembangkit Jeranjang. Sebab penghasilan warga sekitar dari nelayan, berupa hasil tangkapan ikan. Terkadang ikan laut ini memiliki nilai jual kurang bagus, sehingga dengan program pemberdayaan pengolahan ikan laut menjadi abon ini bisa mengangkat harga produk, sehingga penghasilan warga menjadi naik. “Ini juga untuk mengangkat produk lokal di daerah sekitar,”jelasnya.

Program ini jelasnya, tidak saja pelatihan namun warga juga diberikan alat masak, wajan, dandang dan bahan baku ikan diberikan ke warga.

“Ke depan ini akan terus kami kontrol, kerjasama dengan Disperindag Lobar untuk kontrol, jangan sampai berhenti sampai di sini saja,” ujarnya.

Disperindag Lobar yang diwakili H. Puadin menyatakan, pihak Disperindag sangat berterima kasih terhadap Sektor Pembangkit Lombok bersama PT. Indonesia Power Unit Jasa Pembangkit (UJP) PLTU Jeranjang yang telah banyak membantu pemda dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Pihak dinas, jelasnya, selain

mengontrol juga siap membantu warga setempat baik dalam hal pelatihan pemberdayaan dan alat yang diperlukan. “Silakan usulkan kami siap membantu untuk peralatan dan pelatihan,”jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menajer PT Indonesia Power (PT.IP) Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang Imam Subakti sempat memberikan kuis kepada warga. Manajer PT IP yang baru beberapa hari menjabat membuat warga terhibur dengan kelucuannya. (her/*)

(Suara NTB/her)

Warga diberikan pelatihan cara membuat abon ikan oleh pelatih dari Disperindag Lobar. Program ini merupakan CSR dari PT PLN Sektor Pembangkit Lombok bersama PT IP.

(Suara NTB/her)

Manajer PT IP dan Manajer Sektor Pembangkitan Lombok bersama warga Dusun Endok Taman yang diberikan bantuan CSR.

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

Manajer PT PLN Sektor Pembangkitan Lombok Doni Ocniza.

Pose bersama pihak PT PLN, PT IP dengan warga Dusun Endok Taman penerima bantuan CSR.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Manajer PT PLN Sektor Pembangkitan Lombok Doni Ocniza memberikan sambutan.

WargaTaman Endok antusias saat mengikuti pelatihan pembuatan abon program CSR dari PT PLN Pembangkitan Lombok dan PT IP.

(Suara NTB/her)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 27 Oktober 2017

Penyair Kiki Sulistyo Raih Kusala Sastra Khatulistiwa 2017 Mataram (Suara NTB) Penyair asal Ampenan, Kota Mataram, Kiki Sulistyo meraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) 2017 kategori puisi, pada pengumuman yang dilakukan di salah satu Plaza di Jakarta, Rabu (25/10) malam. KSK merupakan penghargaan paling bergengsi di Indonesia untuk buku sastra yang terbit setiap tahunnya.

Kiki meraih penghargaan itu untuk buku puisinya yang berjudul Di Ampenan Apa Lagi yang Kau Cari?

Sebelumnya, buku karya Kiki itu masuk ke dalam 10 besar atau daftar panjang buku puisi terbaik menurut KSK. Di tahap selanjutnya, buku itu masuk ke lima besar atau daftar pendek KSK. Hingga akhirnya, Kiki Sulistyo terpilih meraih KSK 2017, pada pengumuman yang dilakukan Rabu lalu. Ada tiga kategori pada KSK 2017, yaitu kategori puisi, prosa, dan karya perdana dan kedua.

Kiki yang dikonfirmasi dari Mataram, Kamis (26/10) mengaku merasa senang atas penghargaan itu. Namun ia menekankan, dirinya bukan memenangi KSK, tapi terpilih meraih penghargaan itu.

“Saya tidak merasa menang, kalau saya merasa menang berarti saya mengalahkan yang lain, kan ndak mungkin. Itu hanya faktor yang bisa diterima atau atau tidak diterima, menyebabkan penghargaan itu jatuh ke saya,” ujar penyair kelahiran Ampenan, 16 Januari 1978 ini.

Penyair yang bergiat di Komunitas Akarpohon ini menceritakan kisahnya ketika maju ke panggung menerima piagam. Ia mengaku seorang yang gugup ketika berada di sebuah pusat perbelanjaan modern.

Saking gugupnya, ketika menyampaikan ucapan terima kasih di atas panggung, ia malah lupa menyampaikan terima kasih untuk Akarpohon. “Saya berterima kasih ke beberapa orang, karena gugup, malah lupa mengucapkan terima kasih ke Akarpohon,” ujarnya.

Ia mengatakan tidak menduga akan meraih KSK itu. Meski demikian, ketika terpilih pun, ia tidak lantas merasa senang yang berlebihan. “Saya senang, tapi tidak terlalu yang wow,” katanya.

KSK yang sudah bergulir selama 17 kali ini, awalnya bernama Khatulistiwa Literary Award (KLA). Selain Kiki Sulistyo, sebelumnya penyair Sindu Putra yang tinggal di Lombok meraih penghargaan KLA di tahun 2009 lalu.

Kiki sendiri berharap penghargaan yang diperolehnya ini bisa memberikan dampak bagi sastra atau dunia literasi di NTB. “Saya tidak tahu apakah berdampak atau tidak, tapi mudahmudahan berdampak di NTB ,’’ harap penyair yang selain menulis puisi, juga menulis cerpen dan artikel. Karyanya dimuat di berbagai media massa, termasuk di Harian Suara NTB. Buku puisi Kiki Sulistyo berjudul ‘Di Ampenan Apa Lagi yang Kau Cari?’ merupakan kumpulan puisi tentang Ampenan yang ditulis dari kacamata Kiki Sulistyo.

Dalam pengantar buku itu, ia mengatakan, puisi di buku itu sebagai “Serpihan-serpihan kenangan yang sangat personal bersama sentimentalisemnya-itulah Ampenan bagi saya.” Masih dari pengantar buku itu, Kiki mengatakan tidak menulis puisipuisi di buku itu dalam satu proyek tertentu. ‘’Tujuannya sangat pribadi, sebenarnya saya ingin menyelamatkan ingatan-ingatan saya, yang sebentar lagi hilang (karena perubahan Ampenan),’’ pungkas Kiki. (ron)

(Suara NTB/ist)

PIAGAM - Kiki Sulistyo (kiri) diberikan piagam saat terpilih meraih Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) 2017 di Jakarta, Rabu (25/10) malam.

Dikawal KPK, Pemprov Hidupkan Unit Pengendalian Gratifikasi Dari Hal. 1 Dengan adanya pelaporan ke Unit Pengendalian Gratifikasi, ada pemberian dari seseorang maka akan mengamankan pejabat itu sendiri,” kata Takiyudin.

Ia menjelaskan, dengan adanya Pergub mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi ini maka semua yang diterima ASN atau pejabat dari pihak ketiga atau orang lain harus dilaporkan. Kemudian nanti diteruskan oleh Unit Pengendali Gratifikasi ke KPK. ‘’Sejak 2016 sudah ada. Tapi pelaporan gratifikasi hampir tidak ada. Ini yang dibilang mati suri. Jadi kepedulian ASN kalau menerima sesuatu dari orang lain itu tidak melaporkan,’’ katanya.

Dengan adanya Pergub ini, lanjut Takiyudin, semua Sekretaris

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi anggota Unit Pengendali Gratifikasi. ASN lingkup OPD harus melaporkan ke Sekretaris OPD jika menerima sesuatu dari orang lain.

“Marwahnya Pergub ini, kalau ada pemberian dari pihak ketiga berkaitan dengan jabatan dan sebagainya harus dilaporkan untuk melindungi ASN itu sendiri,” terangnya.

Jika ASN tidak melapor kemudian ada laporan masuk dari masyarakat ada yang menerima gratifikasi. Maka ASN bisa dikenakan tindak pidana. ‘’Jadi pejabat itu akan aman jika melapor. Kalau mereka tak melapor kemudian ada laporan dari luar atau masyarakat maka larinya bisa ke pidana,’’ terangnya. (nas)

Layanan Antar Paspor Dari Hal. 1 Paspor dapat langsung dikirim ke rumah pemohon,” ujarnya saat bersilaturahmi ke Kantor Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kamis (26/ 10) kemarin. Dalam kunjungan bersama sejumlah pejabat Imigrasi, Dudi Iskandar diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Normalnya kata Dudi, pemohon paspor dua kali datang ke Kantor Imigrasi saat mengurus paspor.Kedatangan pertama untuk mengisi aplikasi data di loket pemohonan, verifikasi persyaratan. Apabila persyaratan lengkap, dilanjutkan dengan wawancara serta pengambilan foto dan sidik jari dan pembayaran.

Terhitung tiga hari sejak tanggal pembayaran, pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi untuk mengambil paspor. Dengan layanan antar paspor, pemohon tidak perlu datang lagi.

“Ini untuk meningkatkan pelayanan publik Keimigrasian,” kata Dudi. Kantor Imigrasi menggandeng PT. Pos Indonesia untuk menerapkan inovasi itu. pemohon yang menggunakan layanan tersebut diharapkan mencantumkan alamat yang jelas.

Untuk mendukung layanan

itu, Kantor Pos akan membuka gerai di Kantor Imigrasi dalam bentuk Pos Mobile. Biaya layanan antar akan disesuaikan jarak menurut perhitungan tarif yang diatur Kantor Pos. “Nanti pemohon mendaftar di sana (Pos Mobile) untuk layanan antar. Ini efektif bagi pemohon yang rumahnya jauh agar tidak perlu bolak-balik,’’ terang Dudi.

Selain layanan antar, pemohon paspor juga diberi pilihan pelayanan antrean paspor online. Saat mengambil paspor, pemohon tinggal menentukan waktu pengambilan lewat aplikasi android di telepon pintar.

Sejumlah pelayanan itu sebagai upaya untuk meminimalisasi pertemuan antara petugas dengan pemohon sehingga menutup ruang pungutan liar maupun percaloan.

Dudi menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dengan wilayah kerja meliputi Pulau Lombok menerima 2.000 permohonan per-bulannya.

“Rata-rata per hari 100 sampai 150 pemohon,” sebutnya.

Dari jumlah itu, antara pemohon umum dengan calon TKI banyaknya berimbang. (why)

Halaman 15

Berkas Kades Mambalan Diteliti Jaksa Mataram (Suara NTB) Penyidik melimpahkan berkas kasus dugaan pungli Prona Desa Mambalan tahun 2016 ke jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Berkas perkara dengan tersangka Lalu Ahmad Yudni itu masih diteliti.

Kapolres Mataram melalui Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa menyebutkan, pemeriksaan saksi dan pengumpu-

lan barang bukti dianggap sudah mencukupi.

“Berkasnya kita limpahkan ke jaksa untuk diteliti apakah sudah lengkap atau belum hasil penyidikannya,” ungkapnya saat ditemui Kamis (26/10).

Dalam kasus itu 80 saksi telah dimintai keterangan, termasuk diantaranya saksi pemohon sertifikat dan keterangan ahli pidana Unram.

Sebanyak 258 warga menjadi korban pungli dengan rataan nilai pungutan bervariasi antara Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Variasi pungutan berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon.

Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapatkan jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang.

Kades Mambalan, Lalu Ahmad Yudni ditetapkan se-

bagai tersangka pada September lalu dengan sangkaan pasal 11 dan atau pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan dengan alasan tersangka masih menjabat sebagai Kades sehingga masih dibutuhkan untuk pelayanan

masyarakat.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska mengonfirmasi pihaknya telah menerima pelimpahan berkas tersebut.

“Pelimpahan berkas tahap satu dua hari yang lalu. Sudah diterima jaksa dan akan diteliti dulu. Kalau ada kurang akan kita kembalikan dengan disertai petunjuk,” jelasnya. (why)

Desa Kiantar Diupayakan Jadi Tempat Kota Bukit Tinggi Belajar Pembangunan Sumur Dalam di KSB Pariwisata di Lobar

Taliwang (Suara NTB) Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat diupayakan mendapat bantuan sumur bor dalam untuk tahun 2017. Hal tersebut dilakukan karena hasil pemantauan lapangan yang dilakukan pihaknya, hanya desa ini saja yang mengalami dampak kekeringan terparah selama beberapa tahun terakhir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan bencana dan Logistik (Darlops) Hendra Adiwinata S. Pd, Kamis (26/10) mengatakan, belum lama ini, sudah datang tim survey dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memantau lokasi sumur yang akan dibangun nantinya di lokasi tersebut

(Desa Kiantar).

Selain sumur bor dalam, pihaknya juga mendapatkan bantuan sekitar delapan tandon serta delapan sumur dangkal.

Khusus untuk sumur dangkal dengan kedalaman sekitar 8-10 meter, direncanakan akan diberikan ke beberapa desa yang kondisi kekeringannya tidak terlalu parah. Salah satunya ke desa Lamusung dan Meraran.

“Kita akan rencanakan pengalihan lokasi sumur dangkal ini tidak di Poto Tano dan Seteluk, karena kedalaman air di dua lokasi tersebut berada pada angka 1115 meter,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengalihan lokasi untuk sumur dangkal ini dilakukan, agar lokasi lain dengan kondisi kekeringan yang tidak parah bisa merasakan

manfaat. Karena apabila dipaksakan tetap akan dibuat di wilayah Poto Tano dan Seteluk dengan kedalaman yang sangat terbatas tidak akan memberikan manfaat sama sekali.

Pertimbangan lain sehingga harus dipindah lokasikan yakni dengan dibangunnya sumur bor diwilayah tersebut. Harapannya dengan adanya sumur bor dalam di lokasi tersebut, mampu menanggulangi bencana kekeringan yang kerap terjadi di wilayah Poto Tano.

“Kita akan bicarakan dengan pemprov terkait pemindahan lokasi ini, karena anggarannya berasal dari Pemrov. Kita juga berharap usulan tersebut bisa disetujui sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” tukasnya. (ils)

NTB Satu Peta Mendapat ’’Green Prosperity Award’’ Dari Hal. 1 Ketika dihubungi Suara NTB , Ridwan Syah menjelaskan bahwa Green Prosperity Award itu diberikan oleh Kemenko Maritim danMillenniumChallengeAccount – Indonesia (MCA – Indonesia) , sebuah lembaga kerjasama pemerintah RI dan Amerika Serikat.

Karena NTB dinilai sebagai provinsi paling berhasil dalam program perencanaan tata guna lahan partisipatif yang dibantu MCAI di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan, program ini digagas karena NTB salah satu provinsi di Indonesia menduduki posisi strategis dilihat dari letak geografis yang sangat menguntungkan. Sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan keuntungan tersebut diantaranya perbaikan berbagai sisi terutama tata ruang.

Perbaikan ini penting mengingat perencanaan tata ruang belum berjalan optimal. Banyak permasalahan dalam implementasinya seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tumpang tindihnya perizinan dan disharmoni kebijakan pembangunan antar sektor.

Permasalahan di atas bermula dari ketidakakuratan data yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang dimiliki sangat beragam, baik dasar pengambilan, penghitungan serta peruntukannya. Selain itu, masih berupa data tabular sehingga kesulitan melihatnya secara ruang untuk melakukan perbandingan antar data. Demikian pula dalam hal penyiapan peta, pemerintah daerah masih menggunakan standar peta masing-masing

wilayah dengan format serta struktur data yang berbeda-beda.

Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain. Berangkat dari permasalahan di atas, “Bappeda Provinsi NTB membangun Inovasi ‘’NTB SATU PETA” berbasis Informasi Geospasial Tematik dengan memaksimalkan penggunaan data spasial sejak tahun 2016 lalu,’’ jelas Kepala Bappeda.

Dalam upaya penguatan ‘’NTB SATU PETA’’, telah dilakukan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA – Indonesia), dengan kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (Participatory Land Use Planning “PLUP”), atau Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Mapping and Planning – PMaP) berbasis Geospasial yang merupakan bagian dari Proyek Kemakmuran Hijau MCA – Indonesia. MoU ini juga diikuti oleh lima kabupaten di NTB yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk mendukung ‘’NTB SATU PETA’’ di Kabupaten, langkah yang telah dilakukan oleh Pemerinah Provinsi NTB bersama MCA Indonesia adalah melaksanakan pendampingan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Mapping and Planning – PMaP), pada 5 Kabupaten dan telah selesai pada Bulan September 2017, dengan Progress setidaknya telah dilakukan Penetapan dan penegasan

batas administratif Desa (TPPBDes) pada lima Kabupaten sebanyak 104 desa, saat ini juga sedang dilakukan kompilasi dan pengumpulan data geospasial dan persiapan basis data GIS dari penggunaan lahan dan tutupan lahan, data-data perizinan untuk lahan dan sumberdaya alam termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat provinsi dan kabupaten.

Lebih jauh ditambahkan bahwa NTB merupakan provinsi yang pertama membangun satu peta berbasis Geospasial ‘’NTB SATU PETA’’ dengan Website: http:// geospasial.bappeda.ntbprov.go.id/ . Inovasi inilah yang mampu mengantar Pemerintah Provinsi NTB mendapat award tersebut karena dinilai mampu melaksanakan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.

Beberapa kriteria penilaian antara lain kesiapan infrastruktur yang memadai pada masingmasing SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Geoportal Provinsi NTB merupakan salah satu simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang menjadi sarana berbagi data, publikasi dan diseminasi data.

Provinsi NTB telah menyediakan peta yang dapat diakses pada Geoportal Provinsi NTB, diantaranya Peta Rumah Tangga Miskin,Peta Kawasan Hutan,Peta Garis Sesar Aktif di Provinsi NTB; Peta Garis Patahan di Provinsi NTB. Peta Geologi Provinsi NTB, Peta Desa Pesisir di Provinsi NTB, Peta IUP aktif dan lainnya. ‘’Peta-peta ini akan terus kami tambah sesuai kebutuhan daerah,’’ tandanya.(nas/*)

Beragam Corak Busana Adat ’’Sasambo’’ Meriahkan Pawai Ta’aruf Dari Hal. 1 yang dipusatkan di kantor baru Pemkab Bima di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Pawai ta’aruf tersebut diikuti 519 orang dengan mengambil start di Jalan Garuda, tepat di depan Kantor Camat Woha dan finish dipPerempatan Talabiu dekat Bandara Sultan M. Kaharuddin Bima. Para peserta pawai ta’aruf terlihat tampil beda dari biasanya karena hampir semua mengenakan busana adat dari berbagai strata sosial, sehingga tampak indah dan menyedot perhatian masyarakat.

Kontingen terbanyak dan terheboh adalah dari Kabupaten Lombok Tengah. Karena selain seluruh kontingennya mengenakan beragam corak busa-

na adat kebiasaan masyarakat Sasak di Lombok Tengah, juga kontingen dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupatinya yang menurunkan jumlah kontingen paling banyak dibandingkan daerah lainnya.

Sebelumnya rangkaian kegiatan MTQ ke 27 Tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Bima sudah diawali dengan malam Ta’aruf, di Parugana’e Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Rabu (25/10).

Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, selaku Ketua LTPQ NTB berharap agar pelaksanaan MTQ ke 27 tingkat NTB bisa berjalan sukses dan mengandung nilai-nilai keberkahan. Tidak saja bagi masyarakat Kabupaten Bima, tetapi juga masyarakat NTB secara keseluruhan.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah mempercayakan Kabupaten Bima sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut menurut bupati, gema Tilawatil Quran akan senantiasa membawa keberkahan serta suasana religi yang begitu baik di tengah masyarakat. “Ini akan menerangi dan mencerahkan nilai kebaikan di Bumi Mbojo ini,’’ katanya.

Bupati berharap semoga dengan terselenggaranya MTQ ke 27 ini, Kabupaten Bima dapat menjadi daerah yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, MTQ ini dapat melahirkan qori’ qori’ah dan Hafiz Hafizah terbaik yang akan membawa harum daerah. (r)

Giri Menang (Suara NTB) Di akhir tahun ini Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak henti-hentinya menerima kunjungan dari daerah lain. Setelah sebelumnya kedatangan Bupati Temanggung, kali ini giliran Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat mendatangi Gumi Patut Patuh Patju. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurmantias membawa lengkap jajaran Forkopimda Kota Bukit Tinggi.

Pemkot Bukit Tinggi Belajar terkait pariwisata di Lobar.

Rombongan diterima langsung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beserta jajarannya di Ruang Rapat Jayengrana, Kamis (26/10).

Kota yang mayoritas penduduknya Muslim ini juga merupakan daerah yang sedang mengembangkan sektor pariwisatanya. Berbeda dengan Lombok Barat yang mengandalkan keindahan pantainya, Kota Bukit Tinggi memiliki keungulan pada destinasi wisata alamnya.

“Tujuan kunjungan kami adalah untuk belajar bagaimana cara Lobar men-

gelola pariwisatanya. Kami melihat di Lobar perkembangan sektor pariwisatanya sangat pesat, oleh karena itu kami datang ke sini untuk berbagi pengetahuan tentang pariwisata,” ujar M. Ramlan di awal perkenalan.

Sementara itu Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, dalam penerimaannya memaparkan kondisi Lobar sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Kota Bukit Tinggi. “Pak Wali Kota ini pintar juga jadi guide. Beliau memaparkan kondisi Kota Bukit Tinggi, saya langsung ingin angkat kaki pergi ke sana,” selorohnya.

Bbupati menjelaskan, selain kawasan Senggigi, Pemkab Lombok Barat sudah mulai mengembangkan destinasi wisata di wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Sekotong.

“Salah satu yang kami lakukan untuk mengembangkan pariwisata di Lobar adalah dengan melakukan promosi, yaitu denganmengadakanevent-event bertaraf internasional.Salah satunya adalah Mekkaki Marathon Internasional dan Festival Jazz yang kami selenggarakan setiap tahun,” terang Fauzan. (her)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (kiri) saat menerima cinderamata dari Walikota M. Ramlan Nurmantias.

Pemprov Akui Langgar Surat Edaran Men PANRB Dari Hal. 1 pejabat fungsional ke jabatan struktural, begitu juga sebaliknya. ‘’Tak ada persoalan yang penting mereka memenuhi syarat. Itu surat edaran. Tetapi di aturannya sudah jelas, UU ASN jelas, PP juga jelas.

Artinya, kita juga meng-

gunakan aturan yang ada, sesuai aturan,’’ jelasnya.

Ia mengaku tak ada teguran kepada Pemprov terkait dengan pengangkatan guru menjadi pejabat struktural tersebut. Karena mereka yang diangkat sudah punya kualifikasi dan kompetitif memegang jabatan struktural tersebut. (nas)

Selesaikan Temuan BPK Dari Hal. 1 “Pemantauan secara berkala per semester melalui Inspektorat,” kata Wahyu kepada Suara NTB, Kamis (26/10).

Agar tidak menjadi akumulasi temuan, pihaknya mendorong percepatan penyelesaian tindaklanjut tersebut.

Tapi diakui ada saja kendala yang dihadapi dengan karateristik berbeda tiap daerah. Sehingga salah satu langkah teknisnya, dengan mengundang para Inspektur, dari tingkat provinsi dan kabupaten serta kota di NTB. Tujuannya untuk mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat tiap daerah dalam proses penyelesaian.

Bagaimana langkah – langkah yang harus diambil Inspektur, akan didiskusikan dengan pihaknya.

Tapi tumpuan tanggung

jawab tidak saja pada Inspektorat masing masing daerah.

Ada tanggung jawab kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota untuk mengkoordinir OPD dalam upaya percepatan penyelesaian tiap temuan. ‘’Karena tentu saja tanggung jawab penyelesaian TL (tindak lanjut) ada di kepala daerah masing masing,” tandasnya.

Ditanya kapan langkah teknis pemantauan tindaklanjut dilakukan? Diakui Wahyu Priyono, terhitung sejak penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke guberur, bupati dan walikota Mei 2017 lalu, proses pemantauan sudah berlangsung sebulan kemudian.

“Per 30 Juni sudah dilaksanakan di Bulan Juli. Pemantau berikutnya pada Desember,” sebutnya terkait pemantauan per semester tersebut. (ars)

Bank Mandiri Keluarkan 22.599 Debitur Penerima KUR di NTB Dari Hal. 1 Sementara itu, Bank Mandiri mengoreksi jumlah KUR yang disalurkan. Sebelumnya, Bank Mandiri melaporkan jumlah KUR yang disalurkan sudah mencapai Rp 1,2 triliun lebih dengan jumlah debitur 32.453 orang berdasarkan data rekonsiliasi 6 Oktober lalu. Namun, setelah dilakukan pemanggilan pada 19 Oktober lalu, Bank Mandiri mengoreksi realisasi penyaluran KUR di NTB. Dana KUR yang disalurkan sebesar Rp 399,3 miliar lebih. Atau sebanyak 22.599 orang yang dicatat sebelumnya dikeluarkan dari debitur penerima KUR. “Bank Mandiri mengoreksi angkanya dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 300 sekian miliar saja. Yang perlu saya pastikan adalah angka. Sehingga kemarin tanggal 19 Oktober itu,

kita rekonsiliasi. Hanya rekonsiliasi BRI sama Mandiri, yang angkanya besar-besar saja,” kata Taukhid.

Menurut Taukhid, sangat wajar jika Bank BRI realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 914 miliar lebih. Karean dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyaluran KUR di Bank BRI cukup banyak. Sementara Bank Mandiri, lonjakannya dinilai tidak abnormal dibandingkan tahun sebelumnya. ‘’Kalau Bank Mandiri Rp 1,2 triliun (realisasi penyaluran KUR) itu yang buat saya nggak yakin. Saya perlu pastikan kembali. Setelah dikonfirmasi, realisasi penyaluran KUR menjadi Rp 399,38 miliar dengan jumlah debitur 9.854 orang,’’ sebutnya.

Tingginya realisasi penyaluran KUR di Bank Mandi-

ri yang mencapai Rp 1,2 triliun, kata Taukhid karena ada debitur yang mendapatkan kredit usaha menengah dan kecil yang masuk dalam data tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada bank bersangkutan, realisasi KUR di Bank Mandiri hanya sekitar Rp 399 miliar lebih.

Pasca pemanggilan beberapa hari lalu, kata Taukhid, ia meminta perbankan untuk terus melakukan rekonsiliasi sampai satu atau dua minggu ke depan. Perbankan diminta melihat mana yang benar-benar masuk kriteria KUR atau tidak.

“Rekonsiliasi lanjutan ini tujuannya untuk betul-betul melihat secara mikro, secara detail per debitur. Karena kami memiliki kepentingan untuk itu. Karena kami akan membayar subsidi bunganya,” terangnya.

Pemanggilan dua perban-

kan tersebut kata Taukhid juga dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Pertemuan tersebut untuk melakukan check and balance. Pada kesempatan tersbeut, OJK diminta membantu untuk memastikan penyaluran KUR di daerah ini berjalan dengan baik sehingga tidak salah sasaran. “OJK kayaknya sudah memahami, dia punya peran untuk itu. Tidak lagi berbicara mengenai valid atau tidak valid data SIKP,” terangnya.

Menurutnya, OJK berperan penting untuk memastikan penerima KUR benar-benar tepat sasaran. Data yang masuk ke SIKP juga merupakan data yang dilaporkan oleh perbankan. Mengenai adanya keluhan perbankan soal entry data perbankan ke SIKP. Setelah melakukan konfirmasi ke pusat, Taukhid menegaskan

tidak ada masalah. ‘’Pemanggilan tidak akan berhenti kepada dua bank tersebut. Pada waktunya akan dilakukan pemanggilan kepada semua bank penyalur KUR,’’ katanya. Seperti BPD Bali yang menyalurkan KUR dengan plafon Rp 500 juta kepada beberapa debitur. “Itu kan untuk siapa dan bagaimana? Kita cari data mereka.

Apakah itu masuk skema KUR atau bukan,” katanya.

Ia menjelaskan, dana KUR diberikan kepada calon debitur yang bankable tetapi tidak feasible. Artinya, calon debitur tersebut sudah punya akses ke perbankan. Tetapi perbankan melihat dia tidak feasible menerima kredit usaha. Sehingga pemerintah hadir dengan memberikan subsidi bunga kepada calon kreditur usaha mikro. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 27 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bappenda NTB Gelar Sosialisasi Pekan Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di Lotim Selong (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menggelar sosialisasi Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bertempat di halaman kantor UPTB-UPPD Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (26/10).

Kegiatan sosialisasi digelar oleh Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTBUPPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB. Hadir pada acara tersebut Asisten III Setda Kabupaten Lotim, Kapolres Lotim, pimpinan/perwakilan instansi vertikal, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si.

(OPD) dan pihak terkait lainnya.

Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menyebutkan jumlah unit layanan berupa samsat induk yang berjumlah 10 unit, samsat keliling 10 unit, drive thru 14 unit, samsat corner 2 unit, dan samsat weekend 1 unit untuk mendukung layanan non stop e-samsat dan samsat desa. Sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut mendukung dan keterlibatan Kades, guru dan para BKTM untuk ikut mensosialisasikan pekan pajak ini. Ia berharap kepada pemerintah daerah dimasing-masing kabupaten/kota terkait dengan masih banyaknya kendaraan dinas (Randis) yang tidak membayarkan pajaknya, agar bisa menjadi contoh untuk membayar pajak tepat pada waktunya. “Kami akan melakukan penengakan pajak, penagihan dan operasi serta dapat melakukan penahanan kendaraan, apabila tidak membayar pajak tepat waktu,”tegasnya.

Dijelaskan lebih jauh, pajak merupakan penyumbang tertinggi dalam pendapatan negara, begitu pula terhadap pendapatan daerah.

Pajak masih merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, membayar pajak berarti ikut serta dalam pembangunan dan pembiayaan negara yang merupakan hak dan kewajiban warga masyarakat ikut serta membangun bangsa.

Kepala UPTB-UPPD Selong, H. Muhammad Taufik, SE. MM juga menyampaikan

realisasi TMDU pada UPTB-UPPD Selong per bulan september 2017 yaitu jumlah wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebanyak 107.283 wajib pajak. Objek pajak yang melakukan tunggakan bukan saja berasal dari masyarakat umum, tetapi yang dominan adalah berasal dari badan dan dinas (organisasi publik ).

Jumlah kendaraan pribadi dari total jumlah keseluruhan 106.102 wajib pajak, hanya 8,5 % atau 8.976 wajib pajak yang sudah membayar. Sedangkan untuk kendaraan dinas yang sudah membayar pajak dari jumlah total 1.181 hanya 14,65% atau 173 wajib pajak yang sudah membayar pajak.

Selain itu, khusus untuk Kabupaten Lotim dalam kurun waktu lima tahun cukup meningkat, tahun 2013 dari target Rp 72 miliar realisasi yang dicapai sebesar Rp 80 miliar atau ada surplus sampai Rp 8 miliar. Tahun 2014 target Rp 82 miliar, realisasi sebesar Rp 92 miliar atau surplus sampai Rp 9 miliar. “Kita berharap untuk tahun 2017 ini dapat melampaui target dan mencapai surplus seperti tahun sebelumnya,” harapnya.

Untuk dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan air permukaan, khusus Kabupaten Lotim sudah dialokasikan dana sebesar Rp 64 miliar. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak antara lain menjalin kerjasama dengan pihak PT. Bank NTB

membuat Samsat Corner dengan pelayanan dari pukul 08.00 Wita sampai 20.00 Wita, termasuk pada hari libur. Selanjutnya kerjasama dengan pemerintah Desa Sakra dengan cara menyediakan tempat pelayanan untuk pengurusan pajak dan terakhir mengupayakan untuk penambahan unit layanan mobil Samsat keliling untuk memudahkan masyarakat yang letaknya jauh dari kantor pelayanan pajak.

Sementara, Bupati Lotim diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, H. Khaeril Anwar Mahdi, mengajak semua pihak untuk bersama-sama taat pajak dengan membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor yang sangat besar sumbangsihnya terhadap pembangunan di daerah. Ditekankan pula terhadap seluruh OPD dijajaran Pemkab Lotim terhadap kendaraan dinas yang dipegang masingmasing OPD agar segera membayar pajak, yang dimaklumi bahwa pajak kendaraan tersebut telah dianggarkan di masing-masing dinas maupun badan.

Harapan yang sama disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Muhammad Eka Fathurrahman, SIK, menegaskan jika Polres Lotim siap mendukung dan membantu dalam mengumpulkan pajak. Ia mengingatkan kepada seluruh Kapolsek dan anggota Polres Lotim untuk siap melayani dan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan dan memberikan pene-

(Suara NTB/yon)

Sambutan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si (kiri) dan para peserta sosialisasi pekan panutan pajak.

k a n a n sekaligus perintah kepada petugas Samsat agar melayani sebaikbaiknya. “ Wajib pajak sama halnya dengan pelayanan bank dan h o t e l .

Tidak ada biaya tambahan yang tidak se(Suara NTB/yon) suai dengan Kepala IPTB UPPD Selong, aturan, Muhammad Taufik apabila ada akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,”tegasnya.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan Pekan Panutan Pajak tahun 2017 kepada Pondok Pesantren Darul Muhsin, MA NW Pancor, Kepala Desa Sakra, serta ke sekolah-sekolah menengah yang telah bekerjasama dalam kegiatan sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pekan panutan pajak. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

Para pejabat dari Pemprov NTB yang hadir.

(Suara NTB/yon) (Suara NTB/yon)

Foto bersama para siswa yang taat pajak.

(Suara NTB/yon)

Foto bersama para penerima penghargaan.

(Suara NTB/yon)

Penerima hadiah dalam acara pekan panutan pajak

Kesenian tetongkek yang tampil dalam acara sosialisasi pekan panuitan pajak di Lotim.

Sembilan Anggota DPRD Lobar Belum Kembalikan Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil asistensi dan evaluasi BPK terhadap tindaklanjut temuan LHP tahun 2016 melalui sistem tindaklanjut BPK (SITL), terdapat sisa temuan sebanyak 100 lebih rekomendasi yang belum dituntaskan. Dari ratusan rekomendasi ini, ada yang berifat temuan administratif dan kerugian negara. Menyangkut kerugian negara, antara lain dana purnabakti mantan DPRD. Selain itu, terdapat sembilan anggota Dewan yang belum megembalikan kerugian negara senilai ratusan juta rupiah.

Inspektur pada Inspektor-

at Lobar, H.R. Agus Hidayat, Kamis (26/10) mengatakan, dari 100 lebih rekomendasi tersebut di antaranya 60-70 rekomendasi diusulkan ke kolom 4, artinya menjadi tindaklanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan dilengkapi kronologis dan beberapa dokumen pendukung. Namun untuk ini, BPK akan mengevaluasi usulan tersebut. Dari BPK juga akan mengusulkan ke pusat dan dievaluasi oleh Menteri Keuangan. Pihaknya masih menunggu hasil evlauasi atas usulan tindaklanjut temuan tersebut.

Sedangkan 20 lebih rekomendasi temuan BPK jelasnya diusulkan masuk ke ko-

lom satu artinya temuan tuntas diselesaikan. Temuan ini selesai persoalannya. Sedangkan sisanya belasan rekomendasi masih dalam proses. Jika ratusan rekomendasi ini selesai, BPK menyetujui usulan kolom 4 dan kolom 1 maka progres tindaklanjut bisa mencapai 90-93 persen. Sementara belasan rekomendasi temuan yang masih proses jelasnya, di dalamnya juga ada temuan administrasi dan kerugian. Contohnya, yang ada di Badan Ketahanan Pangan dimasukkam dalam kolom 1.

Artinya harus diselesaikan.

Selain itu di Perizinan, menyangkut temuan pajak

minuman alkolhol.

Selain itu tambahnya, temuan kerugian negara senilai ratusan juta rupiah belum dikembalikan oleh sembilan orang Dewan. Ditargetkan dua pekan kedepan, pengembalian kerugian ini ditargetkan selesai. Sehingga target penyelesaian tindaklanjut LHP BPK tuntas bulan Desember, sesuai hasil perpanjangan oleh BPK. Sebelumnya, ditargetkan tuntas pengembalian kerugian negara hingga dua bulan setelah penyerahan LHP BPK. Namun ada perjanjian lagi, BPK membolehkan perpanjanga hingga bulan Desember. (her)

Senat Tetapkan Tujuh Bakal Calon Rektor Unram