Edisi Jumat, 27 April 2018 | Internasional Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 27 APRIL 2018

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Ali BD: Pertahankan Peringatan 1 Muharram H. Moch Ali Bin Dachlan memang sosok yang berbeda jika dibandingkan kepala daerah-kepala daerah lainnya khususnya di NTB. Dua priode memimpin Kabupaten Lombok Timur (Lotim), calon Gubernur NTB nomor urut 4 ini mengeluarkan kebijakan untuk memperingati 1 Muharram yang merupakan hari kebangkitan Islam secara megah dan meriah.

Maka dari itu, calon Gubernur NTB yang maju dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok ini akan tetap menjadikan peringatan 1 Muharram yang akan dilaksanakn setiap tahunnya jika diamanahkan dan ditakdirkan memimpin NTB priode 2018-2023. ‘’Saya akan tetap laksanakan peringatan 1 Muharram, tahun kebangkitan Islam,”ujarnya dalam kampanye dialogi di lapangan Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia, Kamis, (26/4) sore kemarin.

Bersambung ke hal 15

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Hari Kebangkitan Islam

16 HALAMAN NOMOR 48 TAHUN KE 14

Kampanye Dialogis Ali-Sakti di Sukamulia

Ali B D Janji Perhatikan BD Kesejahteraan Petani dan Guru Honorer Simulasi pencoblosan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4.

Masyarakat mengangkat tangan dengan menunjukkan jari empat tanda dukungan kepada pasangan Ali-Sakti

Selong (Suara NTB) Calon Gubernur NTB, H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada, semakin mempesona di hati masyarakat. Calon Gubernur NTB yang maju bersama rakyat, Independen, Non Partai, Non Blok ini berjanji akan menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk petani tembakau. Selain itu kesejahteraan guru honorer juga suatu hal terpenting yang diperhatikan oleh Ali BD-sapaan akrabnya.

Ratusan warga yang mayoritas petani tembakau hadir di Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia Bersambung ke hal 15

Gubernur Sayangkan Kisruh Penentuan Ketua BPPD NTB Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyayangkan kekisruhan yang terjadi dalam penentuan Ketua Badan Promosi Pariwisata daerah (BPPD) periode 2018 – 2022. Ketika capaian dalam pengembangan sektor pariwisata luar biasa, justru orangorang yang diberikan amanah untuk mengurus lembaga promosi pariwisata daerah gontok-gontokan. ‘’Ketika ada capaian luar biasa, justru sebagian dari yang diamanahkan untuk mengurus suatu instansi yang penting, untuk promosi pariwisata justru gontok-gontokan, siapa jadi ketua.

Malu kita. Ilaq ite leq lepang,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram.

Ditanya mengenai salah satu kriteria bahwa Ketua BPPD harus bisa berbahasa Arab. Gubernur mengatakan hal itu merupakan suatu harapan.

Pasalnya, NTB sedang membangun dan mengembangkan pariwisata halal. NTB sedang berusaha membu-

ka pasar ke Timur Tengah. ‘’Membuka pasar itu perlu orang yang punya skill. Jadi menurut saya sih ndak masalah ya. Kita memberikan suatu kriteria tambahan. Kita berharap lagi fokus ke Timur Tengah, misalnya lalu kita kasi tambahan kiranya yang lebih menguasai bahasa Arab.

Saya pikir itu masuk akal,’’ ucapnya.

Namun, ia tetap mengembalikan perihal penentuan Ketua BPPD NTB lewat musyawarah antara sembilan unsur penentu kebijakan yang sudah di SK-kan. Intinya, kata Gubernur, penentuan Ketua BPPD NTB jangan sampai gontok-gontokan. “Silakan

saja di musyawarahkan. Intinya ngapaian kita merebut, siapa jadi ketua, gontok-gontokan. Malu itu, ndak usah lah,” imbuhnya.

Disinggung mengenai sikap Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang cenderung mendukung TGH. Fauzan Zakaria sebagai Ketua BPPD NTB karena bisa berbahasa Arab.

Gubernur mengatakan bahwa Sekda melihat tren ke depan. “Saya apresiasi Pak Sekda berpikir seperti itu. Dan cita-citanya baik. Yang tidak baik itu berantem. Sudahlah baik-baik semua, semeton selapuq,” tandas gubernur.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Lapor Proyek Mangkrak

Ranu Miharja

PIHAK Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyarankan masyarakat atau lembaga tertentu yang berkepentingan agar melaporkan proyek proyek mangkrak di daerah. Dengan dasar laporan itu, akan ditindaklanjuti, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis bukti dan informasi awal. ‘’Silakan, bisa dilapor ke Kejagung jika ada bukti bukti pendukung,’’ Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Soroti Penurunan Kemiskinan DPRD NTB membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013-2018. Dari dua LKPJ yang telah disampaikan gubernur, Dewan menyoroti masalah penurunan angka kemiskinan yang tidak mencapai target RPJMD. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM menjelaskan, dalam tata tertib Dewan mengatakan bahwa LKPJ Gubernur dapat dibahas lewat komisi atau Pansus.

H. Abdul Hadi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ars)

ANJLOK - Harga jagung ketika musim panen anjlok. Keluhan disampaikan petani jagung di Kabupaten Sumbawa Barat. Bahkan harga yang ada saat ini berada pada posisi Rp2.000 per kilogram di Kecamatan Jereweh.

Bupati Sumbawa: Pemda, DMB dan Multi Capital Harus Saling Mendukung Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah menerima surat dari Multi Capital yang ditujukan kepada PT.Daerah Maju Bersaing (DMB), soal pembayaran dan transfer dana penggantian investasi. Dengan langkah positif ini, diharapkan semua pihak sal-

ing mendukung untuk kelancaran pembayaran dana Multi Capital ke DMB hingga sampai ke daerah.

“Saya sudah menerima surat dari Multi Capital ke PT DMB yang menjelaskan bahwa pembayaran dan transfer dana penggantian investasi sebesar Bersambung ke hal 15

’’

Pesan saya, kita harus saling mendukung dengan DMB dan Multi Capital sehingga proses pengiriman dana tersebut akan berjalan baik danlancar. lancar.Karena KarenaRp. Rp408 dan 408miliar miliarbukanlah bukanlahdana dana kecil untuk ukuran BUMD NTB. Bahkan untuk ukuran perusahaan BUMN nasional H. M. Husni Djibril

Usulan Revisi Perda Merger BPR Belum Masuk Prolegda Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menargetkan revisi Perda Merger BPR akan tuntas dibahas bersama DPRD tahun ini. Namun, usulan revisi perda tersebut masih belum masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH memastikan Perda Merger BPR itu akan direvisi. Tetapi, ia mengatakan draf usulan dari Biro Perekonomian belum masuk ke Biro Hukum. Jika draf telah diterima Biro Hukum, maka selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB untuk masuk Prolegda. ‘’Silakan Biro Ekonomi mengusulkan. Dari usulannya kita buat tim, yang akan mengkaji, membahas. Kalau sudah disusun maka bisa kita usulkan di masa sidang kedua.

Kalau segera, kalau umpamanya besok, lusa drafnya diusulkan Biro Ekonomi, kita bahas dan usulkan ke Bapemperda,” ternag Ruslan ketika dikonfirmasi Kamis (26/4).

Menurutnya, usulan revisi Perda Merger BPR itu bolanya berada di Biro Perekonomian. Setelah Biro Perekonomian menyusun drafnya, kemudian diusulkan ke Biro Hukum. Jika drafnya sudah diterima, maka bolanya berada di Biro Hukum. ‘’Makanya silakan Biro Ekonomi menyerahkan drafnya ke Biro Hukum, kami akan koordinasi dengan DPRD, Bapemperda.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tata PKL di Cakra RENCANA penataan kawasan Cakranegara sebagai pusat bisnis ditanggapi dengan antusias oleh berbagai pihak. Seperti yang disampaikan oleh Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, Kamis (26/4) menerangkan pihaknya sangat bersemangat dengan rencana tersebut apalagi proses penataan sudah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu. “Penataan dimulai dengan pembuatan pedestrian yang nyaman bagi para pejalan kaki yang melintas disana,” katanya kepada Suara NTB. Selain pedestrian, ka(Suara NTB/uul) wasan Cakranegara juga M. Salman Rusdi akan ditata dengan pembuatan lokasi khusus untuk para PKL yang berjualan di sekitar Cakranegara. Salman menjelaskan nantinya PKL yang sebelumnya berjualan di sekitar pusat bisnis Cakranegara akan dialihkan menjadi satu lokasi di dekat taman Mayura. “Nantinya akan dibuatkan tempat khusus bagi mereka biar lebih tertata rapi,” imbuhnya.

PKL yang akan menempati lokasi baru, tambahnya, hampir 40 pedagang yang lokasi jualannya berada 100 meter dari lampu merah pasar Cakranegara. “Kalau untuk PKL yang ada di sepanjang jalan Hasanudin memang semuanya akan ditata karena sepanjang jalannya ditata untuk pedestrian,” terangnya. Untuk itu, pihaknya bersama kelurahan dengan menggandeng APKLI sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang PKL tentang rencana penataan tersebut.

“Sejauh ini, tanggapan para PKL baik-baik saja, mereka mau dipindahkan karena itu kebijakan dari pemerintah,” kata Salman. Selain penataan lokasi PKL lebih tertata, nantinya di kawasan Mayura itu juga akan dibuatkan tempat parkir khusus bagi pengunjung yang ingin ke pasar Cakranegara. Sehingga mau tidak mau mereka harus berjalan kaki untuk ke sana, sebab selama ini badan jalan sering mengalami kemacetan karena diambil alih menjadi lahan parkir.

“Kita juga akan upayakan agar pemilik toko di kawasan Cakranegara memiliki jadwal pemasukan barang yang tetap agar tidak menimbulkan kemacetan,” kata Salman. Dengan begitu pengunjung yang datang ke pusat bisnis Cakranegara merasa nyaman dan aman dalam berbelanja tanpa takut berebut dengan ramainya lalu lintas. (uul)

Harus Diawasi ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., berujar, Pemkot Mataram seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat yang miskin yang telah diberikan bantuan modal usaha. Apalagi, Pemkot Mataram mengakui bahwa bantuan yang diberikan sering dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif. ‘’Setelah diberikan bantuan, turun langsung ke lapangan, jangan hanya minta laporan tertulis. Supaya kita tahu seperti apa efektivitas bantuan itu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/4).

(Suara NTB/fit) Misban melihat kemiskiMisban Ratmaji nan yang terjadi di Mataram berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang belum merata.

Daya beli masyarakat masih lemah. Sehingga, walaupun pertumbuhan ekonomi kota Mataram tertinggi di NTB, bukan berarti tidak ada kemiskinan di daerah ini. ‘’Jadi tingginya pertumbuhan ekonomi ini di bidang apa dulu. Mungkin karena ada yang minus di bidang tertentu. Ini perlu dikaji kembali,’’ katanya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mestinya terlihat dari kondisi pasar.

“Jangan hanya kita klaim tinggi tapi di bawah landai - landai saja,’’ katanya. Dikatakan Misban, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang disebut sebut di atas pertumbuhan ekonomi nasional tidak mewakili kondisi kesejahteraan masyarakat. ‘’Setinggi apapun pertumbuhan ekonomi, kemiskinan pasti ada,’’ tegasnya. Pola pemberian bantuan modal harus Diawasi ketat. Karena berdasarkan pengalaman, pemberian bantuan modal, justru tidak menyelesaikan persoalan.

Misalnya bantuan modal usaha bagi pedagang miras. Pemberian bantuan tidak diawasi sehingga ketika dilakukan pendataan kembali, ternyata bantuan itu tidak berbekas. ‘’Nah ini yang keliru. Justru masalah itu dimulai setelah pemberian bantuan,’’ demikian Misban. Politisi PKPI ini melihat salah persepsi dari pihak pemerintah. Bahwa dianggap akan menjadi masalah kalau masyarakat tidak diberikan bantuan. “Padahal tidak begitu.

Masalah itu dimulai setelah pemberian bantuan, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak,’’ demikian Misban.

Pemkot diharapkan melakukan pengawasan di lapangan.

Apakah benar penerima bantuan itu sudah membuka usaha atau sebaliknya. “Mestinya diidentifikasi dulu jenis bantuannya baru kemudian diberikan bantuan,’’ ucapnya. Jangan sampai pemberian bantuan hanya membuang buang anggaran karena tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Ia menyesalkan masih ada minat masyarakat yang keliru. ‘’Ketika ada bantuan, semua merasa kekurangan. Berlomba lomba mengaku miskin,’’ tutupnya. (fit)

53 Reklame Nunggak Pajak Belum Ditindak Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram hingga kini belum mengambil tindakan atas 53 titik papan reklame yang menunggak pajak. Menurut Kadis Perkim Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, pihaknya sedang melakukan evaluasi. Beberapa pemilik reklame udah melakukan pembayaran.

Seminggu lalu pihaknya sudah menerima daftar papan reklame yang menunggak pajak dari Badan Keuangan Daerah. Dari 200 lebih papan reklame, hanya 53 titik yang masih menunggak. “Hampir merata lokasinya, terutama di pusat bisnis Cakra,” kata Kemal, Kamis (26/4).

Kemal tidak mengetahui detail total tunggakan pajak yang berpotensi merugikan daerah. Saat ini, ia hanya fokus melihat jumlah titik reklame yang nunggak. “Jumlahnya saya ndak hafal. Saya hanya melihat titiknya saja,” jawabnya.

Teguran secara masif dilakukan memberi efektif positif.

Satu per satu pengusaha membayar pajak mereka. Kemal menegaskan, papan reklame walaupun terisi atau tidak harus tetap dibayar. Selama ini, pengusaha beralasan jika papan reklame miliknya tidak laku atau tidak ada peminat.

Apa pertimbangan Perkim tidak memotong reklame penunggak pajak, kendati wacana itu sejak Januari dilontarkan? Sebenarnya kata dia, ada keinginan mengambil sikap tegas tersebut. Tapi dari Badan Keuangan Daerah selaku penerima pajak melakukan koordinasi dan pendekatan dengan pengusaha. Bahkan, dari asosiasi ada yang memprotes jika dilakukan pemotongan. Terhadap 53 titik reklame yang nunggak pajak akan dibahas bersama tim terpadu.

Keputusannya tergantung apa hasil rapat koordinasi tim. (cem)

(Suara NTB/cem)

PEMASANGAN TANK - Personel TNI AL tengah memasang tank seberat 12 ton menggunakan alat berat pada dudukan yang telah disiapkan di Taman Malomba, Ampenan, Kamis (26/4). Monumen panser dan bahari sebagai bukti Kota Mataram menjadi tuan rumah MNEK 2018.

MNEK 2018

37 Negara Dipastikan Hadir di Mataram Mataram (Suara NTB) TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Pemkot Mataram, Kamis (26/4) memasang panser di Taman Malomba, Ampenan. Pemasangan panser 9062 - 46 ini dalam rangka Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018. Dipastikan 37 negara hadir mengikuti kegiatan yang terpusat di Kota Mataram.

Wakil Koordinator NCAP, Letkol Didik W mengatakan, pemasangan monumen bahari dan panser memiliki filosofi antara lain filosofi MNEK dengan mercusuar yang dipasang di atas rumah adat Sasak. Selain itu, ada empat bendara putih dan lima bendera merah sebagai simbol keperkasaan.

Panser yang dipasang itu dira-

kit tahun 1960 - an. Alutsista milik TNI AL tersebut, sudah tidak aktif. Kata dia, tank itu sebelumnya pernah digunakan untuk pertempuran marinir di Banyuwangi. “Teknisnya ditarik ke Surabaya, disempurnakan lagi supaya layak seperti tank masih baru,” kata Didik.

Kolonel Laut (Pelaut) Ludi Suharjo menambahkan, mon-

umen bahari dipasang mendukung Pemerintah Kota Mataram membangun citra positif di kalangan masyarakat maupun wisatawan. Diharapkan dua monumen itu menjadi ikon wisata baru bagi masyarakat setempat.

Kegiatan MNEK nantinya akan terpusat di Kota Mataram. Parade budaya atau cul-

Tender Proyek Jembatan Dasan Agung Diulang Mataram (Suara NTB) Tender proyek jembatan Dasan Agung senilai Rp 1,9 miliar harus ditender ulang. Pasalnya, hanya satu rekanan yang mengajukan penawaran. Itu pun tak memenuhi persyaratan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, dokumen jembatan Dasan Agung sejak Januari diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk dilelang. Pada proses lelang hanya satu rekanan yang mengajukan penawaran. Unit Layanan Pengadaan memverifikasi berkas diajukan, namun tak memenuhi persyaratan.

“Ada beberapa rekanan yang mau masukkan penawaran tapi terlambat,” kata Mahmuddin.

Dia melihat rekanan cukup hati - hati memasukkan penawaran untuk mengerjakan jembatan. Kasus tahun sebelumnya dinilai jadi pembelajaran bersama. Pihaknya tidak berani berspekulasi apakah penyebabnya. Apakah rekanan takut atau sebaliknya. “Iya mungkin saja begitu,” jawabnya.

Persyaratan pengerjaan jembatan menurut dia, tidak berat. Rekanan banyak memiliki pengalaman untuk itu. Hanya saja proses pengerjaan hot-

(Suara NTB/cem)

TENDER ULANG - Seorang bocah bersepeda di dekat proyek Jembatan Dasan Agung yang menghubungkan Kelurahan Kebon Sari, Kamis (26/4). Proyek jembatan senilai Rp 1,9 miliar ini kini ditender ulang. mix menggunakan alat berat.

Saat ini proyek itu kembali dilelang. Diharapkan, awal Mei sudah ditentukan pemenang. Di tahun 2017 lalu, pengerjaan jembatan ini sempat bermasalah. CV. Limbu Indah selaku rekanan diputus kontrak karena progres pengerjaan di bawah 30 persen pada akhir kontrak. Pemutusan kontrak menimbulkan masalah. Terungkap indikasi permainan bendera dan dugaan bagi - bagi uang.

Uang muka 30 persen dari total proyek Rp 2,4 miliar atau sekitar Rp 500 juta lebih diambil berdasarkan bukti kwitan-

si. Faktanya, rekanan hanya memperoleh Rp 50 juta saja.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi menerangkan, saat memposting hanya satu rekanan yang mengajukan penawaran. Setelah dicek dan verifikasi tak memenuhi persyaratan. “Bukan gagal tender, tapi tender ulang,” kata dia.

Berbeda halnya tahun lalu, Suryadi menyebutkan, ada 48 rekanan yang mengajukan penawaran. Tetapi hanya satu rekanan yang mengembalikan dokumen dan akhirnya dimenangkan. (cem)

ture performance dari seluruh peserta latihan diselenggarakan di Mataram. Sejauh ini, 37 negara menyatakan diri siap bergabung pada kegiatan MNEK tahun ini. “Kapal perang berlabuh di Lembar. Ada juga kapal perang milik kita (TNI AL). Pesawat juga kita parkir di Selaparang, BIL dan di Bali,” kata dia.

Pihaknya masih mempersiapkan dokumen izin masuk kapal perang dari 37 negara itu.

Walaupun hadir sebagai peserta, mereka tidak bisa serta merta datang begitu saja.

Plt Walikota Mataram, H.

Mohan Roliskana menambahkan, dua monumen akan jadi kebanggaan pemerintah.

Ini bisa menjadi destinasi baru bagi masyarakat. Penataan area nantinya dilakukan secara berkesinambungan.

“Kita efektifkan seminggu ini untuk bekerja. Tapi secara keseluruhan sudah siap semua,” tambahnya. Mohan mengaku, banyak hal yang akan dimaksimalkan termasuk perubahan kawasan menjadi venue utama kegiatan.

Diharapkan, sepekan ke depan semua persiapan dapat dimatangkan. (cem)

Marak, Pembangunan Tak Sesuai Zonasi di Mataram Mataram (Suara NTB) Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram belum rampung. Pembangunan yang tak sesuai zonasi justru semakin marak di Kota Mataram.

Seperti halnya, pembangunan ruko di Jalan Pendidikan, rumah makan di Jalan Langko serta titik lainnya.

Dua kawasan itu pada Perda RTRW merupakan kawasan perkantoran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura tidak mengetahui hal tersebut. Informasi ini akan didalami dan diklarifikasi di lapangan.

Dia memastikan bahwa pembangunan ruko di Jalan Pendidikan maupun rumah makan di Jalan Langko tidak memiliki izin. Rata - rata pengusaha masih menunggu revisi Perda RTRW. “Berdasarkan tata ruang tidak boleh. Mereka pasti tidak ada izin dan pasti melanggar,” jawab Mahmuddin, Kamis (26/4).

Pihaknya akan segera menegur pemilik bangunan. Kawasan itu harus steril dari

aktivitas ekonomi. Mahmuddin belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Timnya nanti diminta turun mengecek kepastian informasi tersebut.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bambang, J.W secara normatif menjawab bahwa izin yang diajukan masyarakat akan ditelaah dan bahas bersama tim.

Jika secara teknis maupun tata ruang melanggar aturan tidak akan diberikan izin.

Sebaliknya, kalau tidak mengajukan izin instansi teknis memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan Perda. “Kalau kami di sini (DPMPTSP) sifatnya administrasi saja. Pengawasan dan penindakan di SKPD teknis,” jawabnya.

Bambang tidak bisa berbicara soal boleh atau tidaknya dua zonasi tersebut dijadikan kawasan bisnis. Secara ideal kata dia, jika ada proses pembangunan harus dipasang plank izin mendirikan bangunan dikeluarkan pemerintah. Instansi teknis yang melakukan pengawasan lebih mudah memantau. (cem)

Lanjutan Proyek Bale Budaya Kembali akan Dianggarkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjanjikan pembangunan lanjutan bale budaya berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, kembali akan dianggarkan pada APBD 2019 mendatang.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, pembangunan bale budaya pernah dibahas bersama dengan Dinas Pariwisata. Bantuan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tidak bisa lagi menyelesaikan pembangunan, karena terbentur aturan.

Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk penembokan di sekitar kawasan itu.

“Ini dua kali penganggaran.

Anggaran yang ada ternyata

tidak bisa untuk program yang sama,” kata Eko. Keterangan mengenai proyek lanjutan bale budaya itu diperoleh setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2018, selesai dibahas.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mengalokasikan untuk itu.

Sekda berjanji apabila kemampuan anggaran mencukupi di 2019. Tidak menutup kemungkinan pembangunan lanjutan bale budaya kembali dianggarkan. “Kita lihat tahun depan. Kalau memang memungkinkan kita anggarkan kembali,” tambahnya.

Pengerjaan bale budaya di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur membutuhkan anggaran Rp 10 miliar. Pengerjaan tahap

pertama dan kedua menghabiskan anggaran Rp 3 miliar. Kebutuhan anggaran Rp 7 miliar lagi.

Secara struktur untuk bale bencingah telah selesai. Tinggal penyelesaian beberapa bagian saja. Kebutuhan anggaran paling besar untuk penyediaan ornamen. Selain bale bencingah, ada tambahan dua bangunan. Yakni, bale lauq dan bale daye.

Ide awal pembangunan bale budaya dihajatkan tidak saja sebagai kegiatan budaya.

Tapi jadi pusat rekreasi dan destinasi dengan konsep art center mengadopsi di Bali.

Fungsi lainnya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rapat serta mendukung Mataram sebagai kawasan MICE (Meeting, Insentive, Convetion and Exibition). (cem)

(Suara NTB/cem)

DIDUGA MELANGGAR - Rumah makan di Jalan Langko diduga menyalahi aturan. Kawasan tersebut dalam Perda RTRW merupakan daerah perkantoran sehingga tidak diperbolehkan sebagai kegiatan bisnis.

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Halaman 3

Pekan Panutan Pajak Berhasil Tingkatkan Capaian PKB dan BNKB Giri menang (Suara NTB) Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB untuk meningkatkan capaian pendapatan asli daerah. Termasuk salah satunya memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Beabalik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB). Untuk memaksimalkan penerimaan PKB dan BNKB ini Bapenda rutin mengadakan pekan panutan Pajak di kabupaten/ kota secara bergilir. Dampak kegiatan ini pun cukup siginifikan untuk meningkatkan pencapaian realisasi PKB dan BNKB. Demikian disampaikan kepala Bapenda NTB, H. Iswandi saat kegiatan Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Pembayaran PKB dan BBNKB di halaman kantor Samsat Lobar, Kamis (25/4) kemarin. Dalam kesempatan itu hadir Sekda Lobar HM Taufiq, kepala Bapenda Lobar Hj Lale Prayatni, perwakilan Polda, Kapolres Lobar dan para tamu undangan yang berasal dari instansi terkait, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para kepala desa.

Iswandi menyatakan, kenapa penting dilaksanakan pekan panutan pajak ini? karena jelas

mantan kepala biro umum ini perlu dimaklumi Pemprov memungut PKB dan BNKB dari setiap WP gunanya untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan di Pemprov dan kabupaten/kota. Sehingga Kalau Bapenda Provinsi turun melakukan sosialisasi dan berbagai inovasi untuk meningkatkan realisasi penerimaan PKB dan BNKB adalah juga memiliki dampak terhadap peningkatan pembangunan di Lobar secara langsung.

“Alhamdulillah dengan kita mengadakan acara kegiatan seperti ini realisasi PKB dan BNKB tahun 2017 di Lobar dapat melampaui target. Ini yang kita rasakan sehingga dengan kita ketemu dan silaturahmi maka kesadaran masyarakat meningkat,” tukasnya.

Warga yang datang membayar PBB dan BNKB secara umum di NTB baru 60 persen dari 1,5 juta wajib pajak di seluruh NTB. Pun tingkat kesadaran masyarakat Lobar nyaris sama dengan level NTB. Hal inilah jelasnya Iswandi menjadi tugas berat semua pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Guna menggugah kesadaran masyarakat lanjut Iswandi, pihaknya memiliki motto layanan “non stop servis”.

Dimana dalam waktu 24 jam, pagi, siang, sore sampai malam selalu ada layanan yang siap melayani WP untuk menunaikan pajak. Pada waktu tertentu baik siang, malam hari ada Pelayanan Samsat keliling.

Disamping itu ada fasilitas layanan yang disebut Samsat on call. Masyarakat yang ada di luar daerah baru tahu pajak kendaraan mati maka bisa mengontak call center 1585, petugas akan datang ke pihak WP untuk melayani. “Ini yang kita namakan Samsat on call,” tukasnya.

Kemudahan Pelayanan lain baru dibuka pelayanan melalui ATM bank NTB dan sedang dipersiapkan Pelayanan melalui seluruh perbankan. Berbagai upaya ini bentuk ikhtiar yang dikembangkan pihaknya guna meningkatkan penerimaan PKB dan BNKB. Untuk bagi hasil pajak ke kabupaten/kota jelasnya per triwulan Pemprov menstransfer dana hasil pengumpulan pajak tersebut. Karena itulah ia berharap seluruh jajaran Pemkab Lobar untuk bersama untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat membayar pajak. Di Lobar terdapat 10 kecamatan namun pihaknya baru punya 2 unit kendaraan Samsat keliling

(Suara NTB/her)

Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi sehingga sulit menjangkau Lobar.

“Kita berharap ke Pemda melalui dana bagi hasil bisa menyiapkan fasilitas layanan mobile sekurang-kurangnya sebanyak kecamatan yang ada di Lobar.

Tahun ini Provinsi tambah 1 unit lagi,” tukas Iswandi. Sebab dampak dari pajak ini jika semakin banyak dikumpulkan maka semakin banyak bagian kabupaten/kota. Dilihat progres Capaian di Lobar jelasnya dari target Rp 43 miliar sudah berhasil dikumpulkan Sebesar 30 persen. UPTD di Lobar jelasnya termasuk yang progresif. Sebab pihaknya berharap agar bagian yang diterima Lobar harus bertambah besar dengan cara meningkatkan target. Pun demikian target BNKB juga termasuk besar capaian realisasi. Karena itu ia berharap

agar masyarakat Lobar patuh bayar pajak.

Kepala UPTB UPPD (Samsat) Lobar, H Junaidi menambahkan, kegiatan yang digelar saat ini adalah kegiatan tahunan yang memberikan panutan pajak dan sosialisasi sadar pembayaran PKB dan BBN-KB. Sosialisasi ini tidak hanya dibuka dan disosialisasi di kalangan pemerintahan saja, akan tetapi secara umum dilakukan. Di desa desa dan di sekolah sekolah juga tidak luput dari sosialisasi PKB dan BBN-KB. Artinya ini membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk keberlangsungan pembangunan daerah. “Kami di UPTB Samsat ini, tetap berupaya untuk membangun kesadaran semua pihak tentang besar dampak terhadap taat pajak ini,” ujarnya. Acara juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada 32 orang yang dinilai berhasil mengumpulkan pajak sesuai target.

Sementara itu, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda), H. Moh. Taufiq menyatakan peran pajak di daerahnya sangat besar.

Karena kata dia, pajak merupakan bentuk komitmen dan kontribusi warga negara yang sifatnya terutang untuk membangun negara atau daerah.

Maju dan tidaknya suatu negara atau daerah lanjutnya, tergantung dari pajak. “Tidak ada satu daerah atau negara manapun yang bebas dari pajak,” paparnya saat memberi-

kan arahan. Secara khusus, Taufiq juga menyinggung besaran pendapatan yang dimiliki daerahnya. Tahun 2018 ini pendapatan yang dimiliki hanya Rp 1,7 triliun. Sebanyak Rp 301 milyar di antaranya merupakan PAD. Sisanya ada DAU, DAK, DD dan lainnya. Karena besarnya peran pajak ini, setiap tahun selalu mencari sumber-sumber penerimaan baru, termasuk memberikan sosialisasi kepada semua warga Lobar agar sadar membayar pajak. “Sadar bayar ini perlu sosialisasi, kalau sadar menerima tidak perlu sosialisasi,” katanya di hadapan Kepala Bapenda NTB, perwakilan Kapolres Lobar, Ditlantas Polda NTB, Kepala Jasa Raharja NTB, Kepala Bapenda Lobar dan sejumlah Kepala SKPD terkait.

Terkait dengan PKB dan BBNKB, Sekda menyebut jumlah kendaraan bermotor di wilayahnya hampir 220 ribu kendaraan. Jumlah ini terdiri dari roda empat dan dua. Dari 220 ribu kendaraan ini, 90 persen merupakan sepeda motor.

Sisanya kendaraan roda empat.

Ditegaskannya, dari 90 persen ini yang baru membayar pajak hanya separuhnya. Artinya, masih banyak lagi yang belum membayar. Kemudian jumlah mobil dari 90 persen ini, yang baru membayar pajak hanya 30 persen. Sementara itu, jumlah kendaraan plat merah di Kabupaten Lobar hampir 2.500 unit.

Dari jumlah ini, sepeda motor sekitar 84 persen dan sisanya roda empat. Dari 84 persen sepeda motor, yang baru membayar pajak sebesar 7 persen. (her/*)

(Suara NTB/her)

Kepala UPTB UPPD (Samsat) Lobar, H. Junaidi memberikan penghargaan kepada petugas pajak

(Suara NTB/her)

Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi bersama Sekda Lobar, HM Taufiq dan Kepala Bappenda Lobar, Hj. Lale Prayatni

(Suara NTB/her)

Para tamu undangan yang menghadiri Pekan Panutan Pajak

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

Halaman 4

Temuan Pansus DPRD

41 Indikator Belanja OPD Tak Capai Target Tanjung (Suara NTB) Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat sorotan keras dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD perihal laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017. Pansus menyoroti pada komponen belanja di 29 OPD. Dalam hal ini, Pansus DPRD menemukan ada 41 indikator yang tidak tercapai.

H. Abdul Gani

Ketua Pansus Belanja dan Kebijakan Daerah APBD 2017 DPRD KLU, H. Abdul Gani, saat menyampaikan laporan Pansus mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi Pansus terhadap beberapa rekomendasi dari tahun ke tahun cenderung hanya sebagai catatan yang diarsipkan. Pendapat Pansus tidak dianggap penting sebagai acuan perbaikan kebijakan utamanya menyangkut capaian-capaian target RPJMD. Akibatnya, LKPJ hanya terkesan sebagai rutinitas tanpa ada pembanding antara besaran anggaran dan realitas belanja, maupun antara pendapatan dengan kondisi masya-

(Suara NTB/dok)

rakat di lapangan.

“Hasil panen stoberi tahun 2017 mencapai 750 kg, padahal stroberi di Santong Kecamatan Kayangan tersebut tidak ada. Saat ini baru ditanam di polibag,” ungkap Gani.

Ia menegaskan, angka-angka lain yang jika diklarifikasi jwabannya pasti salah tulis. Kondisi itu menunjukkan bahwa Pemda masih lemah dalam hal data dan perencanaan di semua sektor.

Sorotan Pansus terhadap LKPJ mengarah pada tidak sebandingnya persentase capaian belanja terhadap persantase capaian pendapatan. Pendapatan terhadap APBD tahun 2017 sebesar 7,9 persen dari Rp 904 miliar menjadi Rp 976 miliar,

sedangkan realisasi belanja hanya sekitar 2 persen (dari realisasi 90 persen di 2016 menjadi 92 persen di 2017).

Sorotan tegas disampaikan Pansus mengarah pada indikator-indikator belanja yang dikelola oleh OPD. Dari 94 indikator, 41 indikator belanja tidak tercapai. Mirisnya justru terjadi di kebanyakan belanja modal yang langsung mengarah ke masyarakat.

Mengacu pada RPJMD, bidang kualitas hidup masyarakat menjadi tugas Dikes, BKP4 dan PU, dari 13 indikator kinerja yang tercapai hanya 4 indikator, sedangkan 9 indikator tidak tercapai. Antara lain, kasus kematian ibu, kematian bayi, persentase kurang gizi, persentase ibu hamil KEK (kurang energi kronis), ibu hamil anemia, angka sakit DBD, hingga angka kesakitan diabetes.

Pada bidang kualitas pendidikan, dari 7 indikator hanya 1 yang tercapai target. Yang tidak tercapai target seperti, APM SD

sederajat, APM SMP sederajat, jumlah putus sekolah SMP sederajat, jumlah putus sekilah, hingga nila rata-rata ujian akhir SD dan SMP. Selanjutnya pada peningatan kualitas hidup perempuan dan anak, dari 6 indikator, 5 diantaranya tidak tercapai target, seperti persentase desa dengan sekolah perempuan, termasuk hanya 20 persen PKK yang aktif se KLU. Pada program lain yang ada di SKPD, bahkan ada yang realisasinya 0 (nol) persen, seperti pada pelebaran jalan nasional. Dari target 30 persen di RPJMD realisasi hingga saat ini masih 0 (nol) persen. Program WUB (wira usaha baru) juga nol persen, target 56 persen layanan PDAM tidak tercapai, produksi Gabah Kering Giling (GKG), hingga menurunnya lama tinggal wisatawan dari 3 hari menjadi 1,7 hari.

“Pemda harus memperbaiki mulai dari sistem perencanaan, penempatan sumber daya manusia SKPD sesuai kompe-

tensi, agar pejabat-pejabat memahaman regulasi. Karena lemahnya SDM menyebabkan kekeliruan pemahaman regulasi, misalnya keliru nomenklatur, kesalahan nomer rekening dan sebagainya,” cetus Gani saat diwawancara.

Bupati menurut dia, harus berani bersikap tegas. Dalam hal ini, menilai dan mengevaluasi kinerja SKPD yang ada.

Bilamana pejabat di SKPD tidak mampu merealisasikan program, ia mendorong agar Bupati tidak ragu untuk mengganti pejabat bersangkutan.

“Sedangkan penghargaanpenghargaan yang banyak disampaikan di LKPJ sifatnya hanya seremonial, mislanya penghargaan iNews TV, top mover sampai WTP, itu hanya seremoni,” cetusnya lagi.

Menanggapi hal itu, Wabup KLU, Sarifudin, SH. MH., yang menghadiri penyampaian

DIAWASI - Material pasir besi hasil penambangan di wilayah Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji. Sekarang ini, Polres dan Pemkab Lotim membentuk tim untuk melakukan pengawasan.

Disiplin ASN Jadi Perhatian

(Suara NTB/yon)

Diduga Tak Transparan

Kepala SMPN 1 Masbagik Diminta Dimutasi Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta melakukan tindakan tegas berupa mutasi terhadap Kepala SMPN 1 Masbagik, Lalu Seriman Angsare yang dituding tidak transparan dan bermain terhadap pengelolaan sejumlah anggaran di sekolah. Jika persoalan itu dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap proses belajar mengajar (PBM) di sekolah itu sendiri.

Demikian disampaikan, Wahibudin, salah seorang guru di SMPN 1 Masbagik kepada Suara NTB, Kamis (26/4).

Dijelaskannya, tuntutan tenaga guru beserta staf pengajar sudah dibuktikan dengan penandatanganan supaya kepala sekolah dimutasi dan tidak diangkat lagi menjadi kepala di SMPN 1 Masbagik.

“Guru dan wali murid apabila tidak ada respons, maka akan kembali mendatangi Dinas Dikbud Lotim,” ancamnya.

Dijelaskannya, beberapa dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum kepala sekolah di antaranya, terjadi pemotongan untuk UNBK, siswa dipungut untuk bantuan sosial akan tetapi hingga saat ini tidak diketahui arah penggunaan uang itu. Selain itu, penggunaan dana BOS yang tidak transparan. Dia sendiri mengaku sudah melayangkan surat ke Dikbud Lotim dengan tembusan ke DPRD Lotim, Inspektorat dan instansi terkait lainnya.

Menanggapi tudingan itu, Kepala SMP 1 Masbagik, Lalu Seriman Angsare, membantah segala tudingan yang ditujukan kepadanya. Ditegaskannya, selaku pemangku kebijakan di SMPN 1 Masbagik sudah menjalankan amanah yang diembannya secara baik. Seperti sebelum membuat RPU penggunaan dana BOS, ia selalu mengundang wali siswa, komite dan perwakilan dari tenaga guru dan segala unsur terkait.

Terkait penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan prosedur dengan adanya pembuktian berupa berita acara. Lalu Seriman Angsare selain sudah mengkomunikasikan persoalan ini ke Dinas Dikbud, dirinya bertekad akan melaporkan persoalan itu ke aparat penegak hukum terkait pencemaran nama baik yang dilakukan beberapa oknum tenaga guru di SMPN 1 Masbagik.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, juga mempertanyakan tindakan seorang guru yang tiba-tiba menjelang dua hari pelaksanaan ujian nasional (UN) menuntut kepala sekolahnya diberhentikan. Lalu Suandi, menegaskan semua laporan persoalan pendidikan tetap diperhatikan dan dipertimbangkan tindak lanjut dari laporan itu, terutama kebenaran dan waktunya.

Intinya semua keberadaan personal di sekolah, lanjut Lalu Suandi, mulai dari guru hingga kepala sekolah wajib untuk menjamin berlangsung proses mengajar yang baik. Namun apabila di dalam satuan pendidikan terjadi kontra produktif tentu ada tindakan baik ketika ada laporan atau tidak. Pasalnya, Dikbud sendiri tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. Ia meminta kepada guru dan wali siswa supaya tetap memberikan suasana yang baik untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan tersebut. (yon)

Sarifuddin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) menaruh perhatian besar terhadap tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam masuk kerja. Apabila malas, maka tunjangan kinerja daerah (TKD) dari ASN yang bersangkutan langsung dilakukan pemotongan.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lotim, Irfan Widiatma, kepada Suara NTB, Kamis (26/4), untuk mengawasi tingkat kehadiran ASN setiap harinya. Saat ini sudah diberlakukan absensi menggunakan sidik jari (finger print). Pasalnya, 90 persen lebih OPD di Lotim sudah menggunakan daftar hadir elektrik tersebut.

Alasan pemotongan TKD itu, ujarnya, sudah diatur dalam Perbup 4 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi semua ASN yang ada di Kabupaten Lotim yang besaran tergantung dari tingkat jabatan yang dibayarkan per bulan. Karena itu merupakan tunjangan kinerja, sehingga apabila ASN itu tidak berkinerja dan malas, maka dilakukan pemotongannya seperti tidak masuk, cuti di luar tanggungan.

Namun inti yang dilihat yakni keaktifan ASN itu di dalam masuk kerja, apabila tidak masuk kerja, tidak mengisi absensi maupun tidak mengikuti apel pagi maupun siang. Maka tunjangannya dipotong sebesar satu persen per hari. Apabila dalam satu bulan pegawai itu tidak masuk selama 15 hari, maka besaran tunjangan yang dipotong sebesar 15 persen dari jumlah TKDnya. Pemberlakukan absen sidik jari itu sendiri sebanyak dua kali yakni pada pagi sekitar pukul 07:00 wita hingga pukul 07:30 wita dan siang hari.

Adapun yang sudah dipotong tunjangannya sudah cukup banyak, dicontohkannya seperti di Bagian Organisasi stafnya dipotong karena yang bersangkutan tidak mengisi daftar hadir dari jam 07:00 wita-0730 wita atau tidak mengikuti apel pagi maupun siang. Tujuan dilakukan pemotongan untuk meningkatkan disiplin ASN yang dilakukan oleh kepala OPD itu sendiri.

Sehingga nantinya ketika kepala OPD itu meminta pembayaran TKD terhadap ASN yang bersangkutan, sudah tertuang draf TKD yang harus diterima dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan sekian persen dari pelanggaran yang diIrfan Widiatma lakukan. (yon)

Pansus itu hanya menanggapi singkat. “Itu menjadi bahan evaluasi kita ke depan, masih ada 3 tahun lagi, dan kami akan bekerja maksimal (memenuhi target RPJMD),” sebut Wabup. (ari)

Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) bersama pemerintah daerah membentuk tim untuk mengawasi keberadaan PT Anugerah Mitra Graha (AMG) yang melakukan penambangan pasir besi wilayah Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji. Pengawasan dilakukan supaya tidak aktivitas yang dilakukan di dua tempat itu pasca pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi tanggal 6 Maret 2018 oleh Pemprov NTB. ‘’Untuk tambang, kita sudah membuat tim dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas LHK,” terang Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK., dikonfirmasi, Kamis (26/4).

Dijelaskannya, aktivitas

penambangan yang dilakukan oleh PT AMG di Kabupaten Lotim terdapat dua jenis, ada yang memiliki izin dan ada yang izinnya sudah dicabut.

Untuk di dua tempat yang izinnya sudah cabut, katanya, itulah yang dilakukan penertiban, karena informasinya PT AMG masih melakukan aktivitas pertambangan.

“Izin dari PT AMG memang sudah ada, namun dari pemprov mencabut izin PT AMG pada 6 Maret untuk menghentikan kegiatan tambang. Sehingga kita melakukan pengamanan,” ujarnya.

Pasca pencabutan izinnya itu, pihak dari PT AMG sudah sepatutnya menghentikan segala jenis dan bentuk aktivitas yang ada di lokasi, karena sudah

menyalahi aturan dan harus berhenti total. Untuk itu, aparat kepolisian terus mengawal persoalan ini supaya tidak ada unsur yang dirugikan. “Kita sedang melakukan penyelidikan, namun untuk saat ini sudah tidak ada aktivitas penambangan lagi,” ungkapnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, menambahkan, khusus untuk aktivitas penambangan atau pengerukan pasir laut di wilayah Kelurahan Ijobalit sudah tidak ada. Hanya saja, beberapa waktu lalu pengangkutan material menggunakan dump truck masih terjadi, karena itu merupakan hasil penambangan sebelum izinnya dicabut. Sementara, pihak PT AMG mengaku harus mem-

(Suara NTB/yon)

KONFERENSI PERS - Kapolres Lotim, M. Eka Fathurrahman (tengah) didampingi Kasat Reskrim dan Kasubag Humas Polres Lotim dalam konferensi pers hasil operasi pekat tahun 2018, Kamis (26/4). fer togel, miras 1.212,5 liter dan sejumlah barang bukti lainnya, termasuk uang tunai sebesar Rp9.358.000. “Selain pelaku dikenakan tipiring, ada juga yang tindak pidana umum,” terangnya.

Kapolres Lotim, menambahkan, pelaksanaan operasi pekat khususnya di Kabupaten Lotim sesuai dengan Perda Lotim Nomor 8 Tahun 2002, terkait larangan membuat, mengedarkan dan mengkonsumsi miras.

Kapolres juga mengingatkan agar masyarakat harus bisa menjadi polisi dari diri sendiri,

paten. “Tanggung jawab itu besar kepada pengeluar izin, jangan hanya mengeluarkan izin kemudian retribusi masuk ke pengeluar izin lalu Pemkab hanya jadi seperti pemadam kebakaran pada saat ada masalah,” sindirnya.

Untuk itu sinergitas yang baik dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara rutin di lapangan perlu dilakukan. Ditegaskannya, dari Pemkab Lotim sangat siap untuk bersama-sama dengan pihak pengeluar izin supaya jangan sampai ketika alam sudah rusak barulah muncul sikap saling salah menyalahkan. Selain itu, ia juga berharap supaya jangan ada semacam pendapat itu menjadi tugas Pemkab, karena wilayah kerjanya. (yon)

Dikeluhkan, Eksekutif Klaim Masterplan Gedung DPRD Sudah Rampung

Hasil Operasi Pekat, 84 Orang Diamankan Selong (Suara NTB) Sebanyak 84 orang diamankan aparat kepolisian dalam operasi kewilayahan Penyakit Masyarakat (Pekat) Gatarin 2018 yang dilaksanakan dari tanggal 12 April hingga 25 April 2018. 84 orang diamankan itu dari 68 kasus yang diungkap petugas.

Kepada wartawan, Kamis (26/4), Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH,SIK, mengatakan, operasi pekat yang dilakukan merupakan agenda rutin dilaksanakan aparat kepolisian di dalam memberantas pekat.

Pasalnya, banyak kasus-kasus kriminalitas yang terjadi disebabkan pengaruh-pengaruh yang terdapat dalam pekat itu. Di antaranya, minuman keras, perjudian, togel dan lain sebagainya.

“Ini sebagai upaya untuk memberantas penyakit masyarakat, kita berhasil mengungkap 68 kasus dengan diamankan 84 orang,” terang Kapolres didamping Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo dan Kasubag Humas Polres Lotim, saat jumpa pers, kemarin.

Dari 84 orang yang diamankan itu, lanjut Kapolres, yang diproses hukum sebanyak 19 orang. Adapun barang bukti yang disita, kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit, ayam 4 ekor.

Handphone, 4 unit, bukti trans-

bayar upah dari para pekerja lokal yang dipekerjakan di sana selama masih memiliki izin.

“Mereka meminta mengangkut sisa-sisa hasil penambangan sebelum izin dicabut, sementara sudah tidak ada aktivitas setelah dicabut izin.

Masyarakat yang dipekerjakan di sana belum diberikan upah, sehingga diberikan untuk mengangkut pasir yang sudah sudah dikeruk,” terangnya.

Sebelumnya, Pjs Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik, mengatakan yang mengeluarkan izin dalam pengerukan itu yakni pemerintah provinsi. Seharusnya pemerintah provinsi tidak sekedar mengeluarkan izin dan tidak melepas begitu saja pengawasan dan penindakan terhadap pemerintah kabu-

tidak berpaku pada aparat kepolisian untuk mewujudkan keamanan. Misalnya, masyarakat harus aktif melakukan ronda malam untuk menjaga wilayahnya masing-masing.

“Jadi kita harapkan masyarakat bisa jadi polisi bagi dirinya sendiri, karena keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama,” harap Kapolres.

Untuk para pelaku yang sudah diamankan dan diproses hukum saat ini sudah berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Lotim dan ada pula dititip di Rutan Kelas IIB Selong. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Keluhan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), perihal kondisi terkini gedung DPRD direspons eksekutif. Bappeda KLU selaku dapur perencanaan dan pembangunan mengklaim, masterplan gedung DPRD KLU sudah rampung.

Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Kamis (26/4) mengungkapkan, sejatinya masterplan gedung DPRD KLU sudah selesai pada tahun 2017 lalu. Dalam masterplan yang disusun bersama akademisi Universitas Mataram itu, pembangunan kantor DPRD ditargetkan setelah pembangunan kantor bupati. “Yang akan kita bangun duluan itu kantor untuk beberapa OPD. Rencananya nanti dibuat satu gedung dengan dua lantai untuk OPD ini,” ujarnya.

Herianto menyebut, beberapa OPD di KLU belum memiliki kantor seperti Inspektorat KLU, Diskominfo KLU, Disbudpar, BKD PSDM dan Kesbangpoldagri. Meskipun pembangunan gedung DPRD dan kantor bupati sudah masuk dalam masterplan, namun pembangunannya belum bisa langsung dilakukan. Menyadari kondisi keuangan daerah belum mampu membiayai pembangunan seluruh kantor secara bersamaan.

Selain anggaran untuk pembangunan gedung, Bappeda KLU juga menyadari keberadaan lahan milik Pemda sebagai lokasi pembangunan. Sebagai upaya

mengefisienkan anggaran, maka beberapa OPD akan dibuatkan kantor bertingkat yang bisa ditempati oleh beberapa OPD. “Sedangkan untuk kantor bupati dan gedung DPRD ini berada di wilayah Tanjung karena masih ada lahan pemda, jadi itu yang akan digunakan,” imbuh Herianto.

Diberitakan sebelumnya, kalangan anggota DPRD KLU mulai tidak kerasan dengan kondisi gedung yang ditempatinya. Disampaikan salah satu anggota DPRD, Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si., menyoroti belum jelasnya perencanaan dan penganggaran untuk gedung DPRD KLU. Sudah berusia 9 tahun, namun DPRD belum memiliki kantor representatif untuk menunjang agenda-agenda Komisi, Fraksi maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.

“Gedung yang kita tempati sangat tidak representatif lagi sebagai kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsi legislator.

Banyak sekali kekurangan yang bisa kita lihat di gedung ini,” cetus Zarkasi, Selasa (24/4).

Keluhan Zarkasi itu bisa dimaklumi. Anggota DPRD yang telah dua periode menjabat sebagai wakil rakyat saja, telah menghabiskan masa 7 tahun di gedung ini. Dari reonvasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD, dipandang tidak signifikan. Terakhir, Sekretariat hanya merenovasi ruang toilet, ruang Wakil Ketua II dan membangun musala seadanya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

Bina Pedagang Asongan KEBERADAAN para pedagang asongan di kawasan Pantai Kute Pujut Lombok Tengah (Loteng) diakui kerap dikeluhkan para wisatawan. Kondisi tersebut langsung disikapi pemerintah daerah setempat dengan menyiapkan program pelatihan dan pembinaan khusus bagi para pedagang asongan. Dalam hal ini Pemkab Loteng menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali untuk memberikan pembinaan kepada pedagang asong yang ada di kawasan Pantai Kuta.

“Kerjasama ini sudah terjalin sejak tahun lalu. Di mana STP Bali ikut membantu pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada para pedagang asong di kawasan Pantai Kuta,” terang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng H.L. Putria, kepada Suara NTB, Kamis (26/4).

Total ada puluhan pedagang asongan yang terdata di kawasan Pantai Kuta saat ini berasal tidak hanya dari Desa Kuta, tapi juga dari desa-desa sekitar. Persoalan yang muncul, ujarnya, banyak di antaranya yang belum memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang tata kelola kawasan wisatawan. Terutama terkait tata cara berjualan di kawasan pariwisata.

“Persoalan inilah yang coba kita jawab.

Dengan memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada para pedagang asongan tersebut.

Dengan melibatkan tim dari STP Bali,” tambahnya.

Dipilihnya STP Bali sebagai mitra tentu bukan tanpa sebab. Salah satu pertimbangannya, pengalaman STP Bali dalam membina serta melahirkan para pelaku wisata yang andal, tidak diragukan lagi. Pengalamanpengalaman itulah yang diharapkan bisa ditularkan kepada para pedagang asongan di kawasan Pantai Kuta.

H. L. Putria (kir) (Suara NTB/dok)

Tekan Kebocoran, KPK dan BPK Minta Pemda Benahi Pelayanan Pungutan Pajak Giri Menang (Suara NTB) KPK dan BPK meminta Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membenahi pelayanan pungutan pembayaran pajak dan retribusi. Pelayanan pembayaran oleh wajib pajak tidak lagi tunai, namun semua menerapkan pelayanan e tunai. Penerapan sistem ini selain untuk upaya akuntabilitas, juga menekan kebocoran PAD dari sektor pajak dan retribusi.

“Ada imbauan dari BPK bahkan KPK untuk pelayanan semua pembayaran pajak transaksi non tunai (elektronik).

Ini untuk antisipasi kebocoran,” kata Kabid Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar L. Supriawan, Kamis (26/4).

Imbauan dari KPK dan BPK, ujarnya, telah disampaikan ke Pemda. Di mana semua pelayanan pembayaran pajak memakai transaksi non tunai, sehingga aparatur di dinas tidak ada yang terima pembayaran. Masyarakat jelasnya langsung menyetor ke bank.

Untuk menunjang pelayanan ini, jelasnya, pihak Bank NTB memberikan mesin gesek, sehingga masyarakat yang mau bayar pajak tinggal melalui ATM. Tidak ada bayaran yang secara langsung masuk ke kantor petugasnya. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Bank NTB. Lantas bagaimana mendeteksi masyarakat yang belum bayar dan sudah bisa dideteksi melalui aplikasi IT. Aplikasi inilah yang diambil oleh bank. Sejauh ini jelasnya pelayanan yang sudah elektronik antara lain BPHTB sedangkan PBB belum semua, sebab kendala dihadapi di masyarakat bawah para petani belum punya ATM. Namun dibantu bank berupa mesin gesek bisa membantu masyarakat, didukung pula petugas Laku Pandai Bank NTB. Petugas ini bisa membantu membayarkan masyarakat yang belum memiliki ATM. “Sudah ada MoU dengan NTB, kantor pos dan BRI. Ini sudah online dengan kita,” klaimnya.

Selain itu, tambahnya, untuk pajak hotel akan dimulai secara elektronik tahun ini melalui Bank Mandiri. Tahun depan, jelasnya, akan dipasang tapping box oleh Bank NTB di masing-masing hotel dan restoran. ‘’Saat ini masih uji coba di Kota Mataram. Jika berhasil maka diterapkan di Lobar. Dengan sistem ini para wajib pajak tidak bisa berbohong. Sehingga terkontrol transaksi yang terjadi tiap hari.

Begitu juga PBB bisa dicek melalui HP,” imbuhnya. (her)

Selidiki Kasus Bantuan Alsintan

Kejari Loteng Belum Mau Menyerah Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menegaskan belum mau menyerah untuk menuntaskan penyelidikan penyimpangan pada program bantuan alat sistem pertanian (alsintan) tahun 2017.

Meski demikian menurut Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., pihaknya masih terus mengumpulkan bahan pendukung yang dibutuhkan untuk memperkuat dugaan penyimpangan yang terjadi. Salah satunya dengan memanggil pihak-pihak terkait yang dinilai mengetahui tentang program tersebut. “Proses penyelidikan masih terus kita lakukan. Pihak-pihak terkait juga akan terus dipanggil,” tegasnya pada Suara NTB, Kamis (26/4).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa instrumen penyelidikan yang lain. Untuk bisa mengungkapkan dugaan penyimpangan yang terjadi. Mengingat instrumen penyelidikan yang sebelumnya digunakan pihaknya belum cukup untuk bisa mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

“Kita sedang persiapkan instrumen lain dalam menyelidikan kasus ini. Karena instrumen yang kita gunakan sebelumnya belum cukup mempan mengungkap kasus dugaan penyimpangan dalam program bantuan alsintan Loteng tahun 2017,” terangnya.

Hasan menambahkan, untuk pemeriksaan saksi-saksi hampir semua kelompok tani maupun pihak terkaitnya sudah diminta keterangan. Dan, sejauh ini belum ada indikasi kuat yang mengarah pada dugaan penyimpangan. Tapi tidak lantas proses penyelidikan dihentikan.

Dalam program ini total ada 18 combain yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kelompok tani di Loteng. Ditambah 99 mesin handtraktor serta 100 lebih mesin pompa air dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Adapun sumber anggaran bantuan ada yang bersumber dari pemerintah pusat ditambah dari APBD provinsi serta APBD Loteng. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Gaji dan Tunjangan Sejumlah Anggota DPRD Lobar Masih Ditahan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) belum mengembalikan kendaraan dinas (randis) yang diterima beberapa tahun sebelumnya.

Pengembalian randis ini sesuai ketentuan, karena anggota DPRD sudah menerima tunjangan transportasi. Namun, semenjak ditagih sejak tahun lalu, sejumlah anggota dewan terkesan bandel. Masih ada 4 oknum anggota yang belum mengembalikan randis ke Pemkab Lobar.

“Dewan yang belum mengembalikan randis itu tidak dikasih gaji dan tunjangan. Dari 21 unit randis, 17

anggota sudah mengembalikan dan 4 unit belum dikembalikan,” aku Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto

Karyawan, Kamis (26/4).

Bagi 17 anggota DPRD yang sudah menyelesaikan pengembalian randis, ujarnya, gaji dan

tunjangannya pun diberikan.

Sedangkan dewan yang belum mengembalikan tidak akan diberikan sesuai ketentuan. Pihaknya tidak berani memberikan gaji dan tunjangan ke Dewan yang belum mengembalikan randis, sebab itu melanggar ketentuan yang berlaku.

Hal senada disampaikan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar I Ketut Sand-

iasa. Menurutnya, gaji dan tunjangan beberapa anggota DPRD masih ditahan, karena mereka belum mengembalikan randis. Lebih jauh katanya, sesuai ketentuan dewan harus mengembalikan randis karena mereka sudah mendapat tunjangan transportasi.

Konteks ini sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 diatur hal ini, termasuk randis yang hilang harus diganti. (her)

Penghitungan Nilai Aset Belum Keluar

Lelang Aset Tersangka Kasus PT. LTB Terancam Batal (Suara NTB/her)

OPERASI - Satlantas Polres Lobar menggelar Operasi Patuh Gatarin di jalur Lombok International Airport, Kamis (26/4).

Hari Pertama Operasi Gatarin, Ratusan Pelanggar Ditilang Giri Menang (Suara NTB) – 185 pelanggar lalu lintas ditilang Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat (Lobar) pada hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Gatarin 2018. Dari 185 tindakan penilangan itu, beberapa kendaraan terpaksa diamankan, karena tak bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelaksanan operasi Gatarin ini sendiri selama dua pekan, mulai tanggal 26 April hingga tanggal 9 Mei. Kapolres melalui Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Lalu Panca Warsa kepada sejumlah

wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/4) menjelaskan Operasi Patuh Gatarin 2018 itu setidaknya memprioritaskan tujuh hal sesuai perintah Kapolri. Ke tujuh hal yang dianggap prioritas itu antara lain pengendara yang tidak menggunakan helm SNI. Selain itu, pengendara yang mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol, kecepatan melebihi batas maksimum, pengemudi di bawah umur, serta pengemudi yang tidak menggunakan safety belt bagi kendaraan roda empat. Polisi juga menindak pengendara yang meng-

gunakan handphone saat berkendara dan pengendara yang melawan arus atau ramburambu lalu lintas.

Dari 185 penilangan yang dilakukan, pelanggar terbanyak adalah pengemudi yang tidak menggunakan safety belt untuk roda empat, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helem berlabel SNI, serta pengendara yang tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM untuk kendaraan roda dua dan roda empat. “Untuk hari pertama ini jumlah tilang mencapai 185 pengendara,” ungkapnya. (her)

Garuda Indonesia Resmikan Penerbangan Denpasar-Mumbai Denpasar (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung DenpasarMumbai vv sebagai bagian dari komitmen pengembangan jaringan yang dilaksanakan perusahaan.

Pembukaan rute yang resmi beroperasi pada 23 Apil 2018 tersebut juga diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna jasa yang akan bepergian menuju Mumbai dari Denpasar sekaligus memberikan kemudahan bagi wisatawan India untuk mengunjungi Indonesia.

Rute penerbangan Denpasar – Mumbai vv tersebut diresmikan secara simbolis oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N. Mansury bersama Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya dalam kegiatan simbolis penyambutan penerbangan perdana Mumbai – Denpasar di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada kesempatan tersebut turut hadir pemangku kepentingan lain dari layanan kebandarudaraan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali (24/4).

Pada kesempatan tersebut, Pahala mengungkapkan, pembukaan rute Denpasar – Mumbai tesebut merupakan salah satu upaya Garuda Indonesia untuk memperluas jaringan internasionalnya khususnya di kawasan Asia Selatan – terlebih mengingat bahwa jumlah wisatawan India sepanjang tahun 2017 tumbuh sebesar sebesar 28,8% secara nasional.

“Pembukaan rute baru ini juga merupakan upaya Garuda Indonesia untuk mendukung program Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, khususnya wisatawan India. Dibukanya rute penerbangan Jakarta – Mumbai tersebut juga diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan India melalui pengembangan basis konektivitas kedua negara yang dapat mendukung peningkatkan aktivitas perekonomian, pariwisata, serta sosial budaya – terlebih mengingat bahwa Bali memiliki kesamaan latar belakang budaya dan keagamaan.

Penerbangan Denpasar – Mumbai akan dilay-

ani 2 (dua) kali dalam setiap minggunya, yaitu pada hari Senin dan Kamis yang akan dilayani oleh pesawat Airbus A330-200. Jadwal keberangkatan dari Denpasar akan dilayani pada pukul 15.40 Wita, dan akan tiba di Mumbai pada pukul 20.25 LT (local time). Sementara penerbangan Mumbai – Denpasar juga akan dilayani 2 (dua) kali dalam setiap minggunya, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Jadwal keberangkatan dari Mumbai akan dilayani pada pukul 21.50 LT dan akan tiba di Denpasar pada pukul 07.55 Wita.

Kedua rute baru tersebut akan dilayani dengan menggunakan pesawat Airbus A330-200 dengan konfigurasi 36 kelas business dan 186 kelas ekonomi yang berkapasitas 222 penumpang. Penerbangan Garuda Indonesia dari Mumbai, India menuju Denpasar juga akan menjadi “hub” untuk rute-rute domestik lainnya, diantaranya kota Yogyakarta, Ujung Pandang (Makassar), Menado, Labuan Bajo, dan berbagai destinasi wisata domestik lainnya yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah.

“Bandara Internasional Mumbai - Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) merupakan salah satu bandara dengan tingkat trafik penerbangan tertinggi di India. Dengan kapasitas penumpang yang mencapai lebih dari 32 juta penumpang setiap tahunnya, Chhatrapati Shivaji International Airport melayani lebih dari 90 destinasi penerbangan di seluruh dunia. Kami optimistis dengan potensi trafik di Bandara Internasional Mumbai tersebut, kami dapat semakin memaksimalkan pasar Garuda Indonesia,’’ tutup Pahala.

Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai daerah di Indonesia, dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari. Saat ini Garuda Indonesia Group mengoperasikan sebanyak 202 armada (dengan rata-rata usia 5 tahun). Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep “Garuda Indonesia Experience” yang mengedepankan keramahtamahan dan kekayaan budaya Indonesia. (*)

Polres Lobar Ungkap Puluhan Kasus Kejahatan Giri Menang (Suara NTB) Jelang bulan Suci Ramadhan ini, Polres Lombok Barat (Lobar) menggelar Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Gatarin 2018 selama 14 hari terhitung sejak tanggal 12 April hingga 25 April lalu. Hasilnya, jajaran Polres Lobar dibantu seluruh Polsek berhasil mengungkap sebanyak 20 kasus kejahatan dengan jumlah tersangka 24 orang di mana empat di antaranya Target Operasi (TO).

Wakapolres Lobar, Kompol Fauzan Wadi dalam konferensi persnya, Kamis (26/4), menjelaskan, jika pihaknya telah mengantongi 4 orang TO dari

tiga sasaran yakni judi, penjualan minuman keras (miras) dan prostitusi. “Empat TO yang kita target bisa kita penuhi, yakni judi ada 2 orang, prostitusi 1 orang, dan miras 1 orang,” katanya.

Ke empat TO yang berhasil diamankan yakni seorang pria berinisial LM alias Eci (26) asal Dusun Gubuk Lauk Desa Sambelia Lotim atas kasus prostitusi atau Tindak Pidana Penjualan Orang (TTPO). Kemudian, kasus dari judi berhasil diamankan dua orang pria berinisial MI alias ECN (45) asal Lembar dan JP (35) asal Lembar Lobar dan kemudian untuk kasus penjualan miras,

jajaran Polres Lobar berhasil mengamankan seorang wanita berinisial MYA alias Onik (49) asal Dusun Tanah Embet Batulayar.

Disamping ke empat TO tersebut, jajaran Polres Lobar ternyata mampu melampaui target operasi, yakni berhasil mengungkap 20 kasus baik itu kasus judi sebanyak 6 kasus, miras 11 kasus dan prostitusi sebanyak 3 kasus. “Dari 20 kasus itu jumlah tersangka secara keseluruhan mencapai ada 24 orang yakni dari kasus miras 11 orang tersangka, judi 10 tersangka, dan kasus prostitusi sebanyak 3 tersangka,” ungkapnya. (her)

Praya (Suara NTB) Proses lelang aset berupa mesin produksi bata ringan milik salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), terancam batal. Pasalnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) hingga kini belum bisa mengajukan proses lelang aset.

Lantaran hasil perhitungan nilai aset oleh Kantor Lelang dan Kekayaan Negara (KLKN) Mataram, belum diterima sampai saat ini.

“Sampai proses persidangan kasus dugaan korupsi PT. LTB sudah mau selesai, hasil perhitungan nilai aset terhadap mesin produksi bata ringan milik ZA, salah satu terdakwa kasus PT. LTB dari pihak KLKN Mataram belum kita terima,” aku Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Kamis (26/4).

Untuk itu, rencana lelang aset milik tersangka belum bisa dilakukan, karena dasar bagi pihaknya untuk mengajukan proses lelang ke majelis hakim, belum ada. “Hasil perhitungan nilai aset oleh pihak KLKN Mataram itulah yang menjadi dasar pengajuan untuk proses lelang. Kalau itu belum ada, maka proses lelang aset belum bisa kita lakukan,” tegasnya.

Sementara proses lelang sangat penting dalam proses persidangan kasus ini, karena berapa besar hasil lelang nantinya akan menjadi dasar perhitungan terhadap besaran

kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa selaku pemilih aset tersebut.

“Ya, kita tunggu saja hasil perhitungan nilai aset dari pihak KLKN Mataram. Kalau memang sampai persidangan kasus ini selesai, otomatis aset tersebut tidak bisa dilelang. Dan, terdakwa harus menjual sendiri aset tersebut,” jelasnya.

Kecuali kalau kemudian majelis hakim pada akhirnya memerintahkan aset tersebut disita untuk negara, baru proses lelang oleh negara bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, asetnya akan dikembalikan ke yang bersangkutan, karena aset tidak masuk sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hanya saja, pemilik aset yang juga terdakwa kasus PT. LTB sudah menyerahkan kuasa aset tersebut ke Kejari Loteng untuk dilelang secara terbuka. Di mana hasil lelang tersebut nanti bisa dimasukkan untuk mengurangi beban kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa bersangkutan.

Dalam kasus PT. LTB tersebut, sesuai hasil audit BPK RI perwakilan NTB, nilai kerugian negaranya mencapai Rp700 juta. Di mana Rp150 juta di antaranya sudah dikembalikan. Sementara sisanya sampai saat ini belum kembali. Hasil lelang aset berupa mesin produksi bata ringan tersebut itulah yang nantinya diharapkan bisa mengurangi beban kerugian negara yang harus dikembalikan. (kir)

ITDC Disarankan Tunda Penertiban Lahan Usai Pilkada Praya (Suara NTB) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyarankan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITD) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menunda sementara waktu rencana penertiban sejumlah lahan yang masih ditempati warga. Penundaan penertiban ini penting dilakukan kondusivitas wilayah, karena ada Pilkada NTB yang digelar dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Kepala Disparbud Loteng, H.L. Putria, kepada Suara NTB, Kamis (26/4). Diakuinya, pihaknya mendapat informasi kalau pihak ITDC berencana melakukan penertiban sejumlah lahan di dalam kawasan Mandalika. Tentunya, selaku pemerintah daerah pihaknya tidak bisa melarang, karena sudah menjadi rencana program pihak ITDC sendiri.

Tapi dalam hal ini, tentu perlu juga dipikirkan dampak buruk dari penertiban lahan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai justru hal itu bisa memicu persoalan.

Apalagi saat ini, tengah dalam momen menghadapi pilkada serentak. “Kita tidak melarang. Tapi sebaiknya ditunda, sampai gelaran Pilkada NTB usai,” ujarnya.

Selama itu, pihaknya ITDC diharapkan bisa lebih mengintensifkan upayaupaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan ter-

us membangun komunikasi dengan masyarakat yang menempati lahan yang hendak ditertibkan tersebut.

Kalau pun kemudian, lahan yang akan ditertibkan masih ada sangkut pautnya dengan hukum, hendaknya bisa menunggu proses hukum selesai baru kemudian melakukan penertiban. “Kita tidak ingin ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika justru terkesan arogan. Sehingga bisa meninggalkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat. Jadi kalau memang ada persoalan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dulu.

Supaya semua pihak bisa sama-sama aman,” sarannya.

Pemerintah daerah dalam hal ini tentunya akan terus mendukung program dari ITDC. Dalam mengembangkan kawasan Mandalika. Tapi di satu sisi, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak juga hendaknya diperhatikan sebelum ITDC menjalankan atau melaksanakan program yang ada.

Hal senada juga disampaikan Kasi. Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Feby Rudi, P. S.H. Menurutnya, potensi konflik pascapenertiban lahan cukup besar. Dan, hal itu dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Untuk itu, perlu dipertimbangkan kembali rencana penertiban lahan, paling tidak setelah usai Pilkada NTB digelar. (kir)

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sebanyak 45 Kepala Sekolah Bakal Ikuti Seleksi Calon Pengawas Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 45 kepala sekolah menjadi peserta seleksi calon pengawas sekolah. Untuk jadwal pelaksanaan seleksi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, tengah berkordinasi dengan Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbud.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sudirman Malik, S.Pd didampingi Kasi Sudirman Malik Pembinaan Pendidik

Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Ketenagaan, Sutan Syahril, S.Sos, sejumlah tahapan seleksi. Seleksi awal yakni seleksi akademik. Setelahnya dilanjutkan dengan Diklat on the job training I, in the job training, dan terakhir on the job training II. Namun mengingat keterbatasan anggaran, tahap awal yang bisa dilaksanakan hanya seleksi akademik. Tahap berikutnya diupayakan bisa di triwulan ke empat. Seleksi ini bertujuan untuk mengisi atau menggantikan pengawas yang

akan memasuki usia pensiun.

Sesuai data, ada delapan pengawas kita yang pensiun tahun ini. Yang semuanya dari jenjang SD. Hal ini, lanjut Kadis, merujuk pada Surat Edaran (SE) Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pada poin pertama SE tersebut disebutkan, guru atau kepala sekolah yang diangkat menjadi Pengawas sekolah terhitung 1 Juli 2017, harus memenuhi

syarat telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas sekolah. Serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

Pendaftaran calon Pengawas sekolah ini telah dibuka mulai 9—13 April lalu. Persyaratannya, calon peserta memiliki kualifikasi ijazah SI/ DIV. Punya sertifikat pendidik, serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Calon peserta juga minimal memiliki masa kerja sebagai guru selama 8

tahun, dan pernah menjadi kepala sekolah.

Selain seleksi pengawas, Dikbud juga sedang mempersiapan Diklat calon kepala Sekolah Dasar (SD) . Seleksi ini rencana digelar pada minggu pertama Mei mendatang. Total peserta sebanyak 40 orang. Seleksi ini kerjasama dengan LPMP NTB. Calon peserta ada 40 orang, yang juga calon kepala SD. Seleksi tersebut merupakan program lanjutan dari program 2017 lalu. Untuk mengantisipasi adanya kepaka

sekolah lowong. Baik yang dikarenakan pensiun maupun penyebab lainnya yang tak terduga.

Disamping itu, Dikbud juga akan menggelar seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas bepretasi tingkat kabupaten.

Kegiatan tersebut rencana digelar pada 6-8 Mei mendatang. UPT Pendidikan se Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat mengirim utusan,masing-masing satu kasek, satu guru dan satu pengawas di wilayahnya masingmasing. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan keoptimisannya terkait pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 ini.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2017 ini Pemda KSB menargetkan PAD sekitar Rp 57 miliar. Besaran target tersebut tidak termasuk sektor pendapatan bidang pertambangan di dalamnya. “Saya kira bisa tercapai. Bahkan untuk setengah dari target itu bisa kita capai di semester pertama ini,” klaim kepala BPAD KSB, Muhammad Yusuf kepada wartawan.

Diakuinya, untuk mencapai target PAD itu perlu usaha keras pemerintah. Terutama dari masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pengelola sumber pendapatan. Karena itu pihaknya guna memastikan kinerja SKPD pengelola sumber pendapatan tetap dalam rel kinerjanya menggali potensi PAD itu getol melakukan evaluasi secara berkala. “Minggu depan kita akan rapat koordinasi khusus pendapatan dengan semua SKPD,” sebutnya.

Dalam koordinasi nanti, tiap SKPD akan diminta memperesentasikan upaya yang telah dijalankannnya sejauh ini. Termasuk juga mengevaluasi kendala serta potensi PAD baru yang memungkinkan dapat digali di SKPD masing-masing. “Kalau kemudian ditemukan terutama hambatan ini yang harus segera kita carikan solusinya,” kata Yusuf.

Menurutnya, target PAD yang ditetapkan setiap tahun merupakan standar minimal yang bisa dicapai oleh masing-masing SKPD pengelola potensi pendapatan daerah. Karena itu tetap diperlukan adanya terbosan dan inovasi dari SKPD dalam melihat peluang pendapatan lainnya setiap waktu. “SKPD harus peka. Kalau ada peluang segera dikejar dengan mulai membuat aturannya dulu sebagai payung hukum untuk menarik pendapatan,” urainya.

Terakhir Yusuf menyampaikan, dalam rangka meningkatkan PAD diperlukan kerja sama seluruh pihak. Terutama dalam memetakan potensi yang ada di daerah perlu kerja bersama antar elemen pemerintah. “Tiap SKPD harus kerja sama juga.

Karena mungkin SKPD satu melihat peluang pendapatan tapi tidak bisa mengeksekusinya karena di luar bidangnya. Nah maka perlu komunikasi dengan SKPD yang teknis dengan peluang (pendapatan) itu,” imbuhnya. (bug)

Mendagri Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menghadiri undangan Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (25/4). Dalam acara tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan tanda kehormatan kepada kepala daerah yang berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah secara baik untuk memperingati Hari Otonomi Daerah ke-22.

Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, dalam sambutan Mendagri yang dilansir Puspen Kemdagri, mengingatkan, agar kepala daerah yang berprestasi dalam pembangunan di daerahnya tetap harus hati-hati terhadap area rawan korupsi.

Jangan sampai kemudian prestasi yang ditorehkan langsung rusak oleh praktek korupsi.

“Saya hanya mengingatkan walaupun berprestasi tinggi tapi harus berhati- hati terhadap area rawan korupsi, yaitu perencanaan anggaran, hibah dan dana bansos, retribusi dan pajak dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Ini yang selalu menjadi sorotan KPK,” kata Tjahjo, seperti disampaikan Ansori.

Di tempat yang sama, Bupati Sumbawa menyampaikan rasa syukur Kabupaten Sumbawa mampu meraih prestasi Kinerja Sangat Tinggi Bintang Dua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2016.

“Saya bersama Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah mengapresiasi kinerja perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Sumbawa atas raihan ini,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa raihan ini tentu harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang untuk mengabdi kepada masyarakat Sumbawa guna mewujudkan Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat.

“Saya berharap seluruh aparatur bekerja optimal, ikhlas dan selalu mempedomani aturan yang berlaku. InsyaAllah dimasa-masa mendatang kita akan mampu meraih Bintang Tiga atau Bintang Empat bahkan bukan tidak mungkin Kabupaten Sumbawa meraih Bintang Lima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” lanjut Bupati. (arn)

Puluhan Desa di Sumbawa Rawan Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa telah melakukan pemetaan sementara terhadap wilayah-wilayah yang rawan kekeringan. Meskipun belum ada laporan, namun terdapat puluhan desa di belasan kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan di tahun 2018 ini.

“Kami sudah melakukan pemetaan. Untuk sementara 26 desa di 12 kecamatan yang rawan terjadi kekeringan. Dimana daerah tersebut juga mengalami kekeringan di tahun lalu,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, M. Nurhidayat, S.T kepada wartawan, Kamis (26/4).

Dipaparkannya, desa-desa tersebut yakni Desa Teluk Santong dan Desa Sepayung, Kecamatan Plampang. Desa Lape, Desa Dete, Desa Dete Bukit Tinggi, dan Desa Hijrah 1, Kecamatan Lape. Desa Langam Kecamatan Lopok, Desa Brang Kolong, Kecamatan Maronge. Desa Maman, Desa Pernek A, Desa Pernek B, Desa Mokong, Desa Marga Karya, dan Desa Semamung, Kecamatan Motyo Hulu. Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.

Desa Baru, Desa Pungkit, dan Desa Kukin Kecamatan Moyo

Utara. Desa Pelat dan Desa Klungkung Kecamatan Unter Iwes. Desa Labuhan Badas dan Desa Luk Karya Kecamatan Labuhan Badas. Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer, Desa Bungin Kecamatan Alas. Desa Mapin Kebak dan Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat.

Sejauh ini kata Dayat, belum ada laporan dari pihak desa ataupun kecamatan terkait adanya desa yang terjadi kekeringan. Meskipun demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan. Diperkirakan kekeringan terjadi di bulan Juli atau Agustus mendatang, mengaca dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari laporan BMKG potensi hujan masih terjadi di beberapa wilayah. Terkadang hujan turun di wilayah Selatan dan wilayah Barat Sumbawa.

“Kalau dilihat dari laporan BMKG, potensi hujan tetap masih selalu ada. Sekalipun

(Suara NTB/BPBD Sumbawa)

AIR BERSIH - Masyarakat di salah satu desa di Sumbawa saat menerima bantuan air bersih dari BPBD tahun 2017 lalu. kadang turun di wilayah Selatan Sumbawa, kadang turun di wilayah Barat,” tandasnya.

Guna mengantisipasi kekeringan dan krisis air bersih ini, pihaknya melakukan penyuplaian air bersih kepada masyarakat. Penyuplaian tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari kecamatan atau desa yang membutuhkan. Pihaknya sudah menganggarkan

melalui APBD sebanyak 500 ribu liter. Kemudian sudah mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 5 juta liter. Disisi lain, pihaknya juga sudah mendapatkan bantuan satu sumur bor yang ditempatkan di salah satu desa di Kecamatan Lape.

Tahun ini, pihaknya juga akan mendapatkan bantuan satu sumur bor dan sedang dalam proses survey potensi air.

“Tahun ini sudah ada satu sumur bor di Kecamatan Lape.

Dengan berfungsinya sumur bor tersebut, berarti sudah ada dusun yang teratasi secara massive. Harapan kami, semua wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sumbawa ini bisa teratasi secara masif.

Baik itu menggunakan sumur bor maupun dengan pipanisasi,” pungkas Dayat. (ind)

Pertemuan APKASI

Bupati Paparkan Potensi Sumbawa di Depan Puluhan Investor Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan daerah melalui peran investasi, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengajak beberapa perangkat daerah terkait melakukan roadshow Promosi Investasi dan Temu Usaha Tahun 2018 ke Jakarta.

Bertempat di Ruang Pertemuan Sekretariat APKASI, Rabu (25/4), Bupati menyampaikan secara umum potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sumbawa.

Dalam pengantarnya, Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menjelaskan Kabupaten Sumbawa memiliki sumber daya alam hayati dan non hayati yang berlimpah. Sebagai Kabupaten terluas se Provinsi Nusa Tenggara Barat, berbagai sector sebagai peluang usaha dan investasi mulai dari peternakan, pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata sampai sector energy baru dan terbarukan tersedia di Kabupaten Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan dukungan infrastruktur penunjang yang ada mulai

(Suara NTB/arn)

BPAD KSB Optimis Target PAD Tercapai

Para investor yang diundang di Sekretariat APKASI dari jalan, air, listrik, telekomunikasi dan lainnya cukup memadai untuk mendukung kelancaran investasi. Bupati menjamin keamanan dan kelancaran investasi di Kabupaten Sumbawa salah satunya dengan layanan sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu yang transparan, cepat, murah dan mudah, ditunjang oleh suasana sosial masyarakat Sumbawa yang egaliter.

“Kami menyadari bahwa bantuan dan kedatangan Sahabat investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Sumbawa akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan diyakini mampu mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat,” papar Bupati.

“Kami mengundang dan akan menebarkan karpet merah dengan suka cita bagi para Sahabat investor yang akan menanamkan modalnya dan melakukan usaha di Kabupaten Sumbawa,” ujar Bupati meyakinkan. Bahkan kalau boleh sekalian menjadi warga Sumbawa, canda Bupati sambil menutup sambutan pembuka yang disambut dengan tawa dan tepuk tangan meriah para investor yang hadir.

Selanjutnya, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev menyampaikan paparan seluruh potensi Kabupat-

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, memberikan pemaparan di hadapan Investor di Sekretariat APKASI, Rabu (25/4). en Sumbawa selama kurang lebih 90 menit, yang dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab maupun tukar pikiran dengan para investor mengenai peluang-peluang investasi di Kabupaten Sumbawa.

Tampak para investor sangat antusias mendengarkan penyampaian gambaran peluang investasi di Kabupaten Sumbawa. Terlebih setelah mendengar jaminan langsung dari Bupati Sumbawa terkait kelancaran dan keamanan investasi yang akan dicoba dijajaki terlebih dahulu ke Sumbawa setelah acara roadshow ini.

Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perta-

nian, Kepala Dinas POPAR, Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bapenda, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kepala Bagian Ekonomi, Camat Moyo Utara, Camat Sumbawa, Camat Lantung dan Anggota Tim Komunikasi Kepala Daerah yang turut mendampingi Bupati menjadi partner diskusi dan tukar pikiran dengan para investor.

Dari target investor yang diundang oleh Sekretariat APKASI sebanyak 50, hadir sekitar 61 investor baik dalam maupun luar negeri. (arn/*)

Dinas Kominfo KSB Gelar Sosialisasi Pengamanan Data Persandian Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (26/4) kemarin, menggelar sosialisasi kegiatan pengamanan data, informasi persandian daerah.

KEGIATAN yang bertujuan memberikan pengetahuan tata cara pengelolaan data pemerintah secara baik dan benar itu dihadiri seluruh jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Sementara pembicara yang dihadirkan langsung dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM turut hadir dan membuka resmi acara yang digelar di gedung pertemuan Kedai Sawah lingkungan KTC. Kepala Dinas Kominfo KSB, Drs Burhanuddin MM dalam laporannya menyampaikan, faktor keamanan informasi merupakan aspek penting dan harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dari kehidupan

manusia. Sehingga perlu membangun suatu sistem keamanan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi.

“Melalui kegiatan ini kemudian kita harapkan seluruh aparatur di masing-masing SKPD mempunyai pengetahuan mengenai tata cara pengelolaan data informasi pemerintah secara aman,” urainya.

Menurutnya, ada tiga tahapan yang perlu diperhatikan agar prosedur menjaga informasi pemerintah berjalan secara baik dan benar.

Pertama penguatan sumber daya manusia (SDM), proses penginputan dan sarana pendukung teknologi.

“Tiga aspek ini harus diperhatikan dengan baik, jika salah-salah dan ada yang

tidak maksimal dari ketiganya, maka data- data yang sudah terkumpul juga akan bocor ke publik tanpa sebelumnya melalui prosedur yang ada,” cetusnya.

Dewasa ini peran persandian tidak sekedar menyangkut kerahasiaan data semata.

Lebih dari itu Burhanuddin mengungkapkan, persandian juga mempunyai arti yang cukup luas untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan keamanan informasi yang dimiliki pemerintah.

“Pemerintah memang dituntut untuk transparan kepada masyarakat tapi itu ada prosedurnya. Sistem persandian punya peran mengelola data tersebut termasuk menjaganya sampai mengatur alur keluarnya dalam bentuk publikasi kepada masyarakat,” papar Burhanuddin seraya menambahkan sistem ini juga diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi yang

(Suara NTB/ils)

SOSIALISASI - Suasana kegiatan sosialisasi Pengamanan Data Persandian Daerah yang digelar Dinas Kominfo KSB. merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita sengaja laksanakan kegiatan ini, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kebijakan persandian dan keamanan informasi, untuk bisa lebih waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data,” sambung mantan Asisten III Sekre-

tariat Daerah (Setda) KSB ini.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sendiri dalam sambutannya menyebutkan, masalah data yang bocor sebenarnya bukan disebabkan sarana penunjang dan SDM saja yang masih minim. Tetapi juga hal non teknis di luar sistem seperti persoalan integritas aparatur.

“Integritas SDM kita juga

harus diperkuat. Karena percuma jika semua sudah dilatih dengan baik dan sarana juga lengkap tapi integritas aparatur kita tidak ada, sama juga tidak ada manfaat,” tegasnya.

Menurut bupati, persoalan integritas SDM aparatur saat ini menjadi benteng terakhir untuk menjamin seluruh lini kinerja pemerintahan berjalan baik. Dan khusus kaitannya dengan pengelolaan ingformasi pemerintah, setelah seluruh kelengkapan teknis terpenuhi harus pula ditingkatkan integritas SDM aparturnya. “Ini ada faktor ulah manusia. Sebenarnya mereka tahu ada informasi yang perlu dikelola sebelum disampaikan ke masyarakat tapi karena tidak berintegritas ya semua prosedur itu dilupakan.

Akibatnya informasi yang tidak disaring secara benar menjadi komoditas masyarakat dan celakanya bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk halhal lainnya,” tandasnya.

Terhadap kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Kominfo ini, bupati pun memberikan apresiasi positif. Menurutnya kegiatan ini penting untuk menjaga keamanan data dan informasi yang ada. Disamping harus menyediakan informasi yang benar, tata kelola alat infofmasi juga harus bisa maksimal. Termasuk juga cara untuk menyimpan data-data tersebut supaya tidak bocor. “Harapan saya semua yang hadir di sini mengikuti dengan serius pemaparan para pemateri. Setelah itu aplikasikan ilmunya di tempat kerja masing-masing,” pungkas orang nomor satu di KSB itu.

Sementara itu, para peserta yang mengikuti sosialisasi sangat antusias mendengarkan pemaparan para pembicara. Ada pun materi utama yang disampaikan pembicara mengenai regulasi serta langkah teknis aparatur dalam melakukan pengelolaan informasi pemerintah dengan baik dan benar. (ils/bug/*)

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Disbudpar akan Benahi Pendataan Wisatawan pihaknya belum memiliki data pasti terkait kunjungan wisatawan di gunung Tambora.

“Berbicara pariwisata, pasti berbicara tingkat kunjungan.

Karena itu tolak ukur untuk kemajuan pariwisata,” jelasnya.

H. Khairul Insan yang baru dilantik 22 Maret lalu ini juga mengaku, menjadi tantangan kedepan, soal aksesibilitas menuju obyek dan kawasan wisata serta ekonomi kreatifnya. Ekonomi kreatif terkait dengan kuliner, atraksi budaya dan produk unggulan yang bisa dinikmati serta menjadi oleh – oleh bagi wisatawan.

“Kita sangat berharap adanya dukungan semua pihak, karena ini tidak hanya menjadi tugas Dinas Pariwisata,” harapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Tingkat kunjungan wisatawan ke daerah menjadi bahan evaluasi dampak kemajuan pariwisata di suatu wilayah.

Sistem pelaporan kunjungan wisatawan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu akan dibenahi sehingga memudahkan informasi kunjungan wisatawan.

Pelaksanaan event Festival Pesona Tambora (FPT) yang dilaksanakan sejak 2015 lalu diyakini memberi evek yang cukup besar terhadap tingginya kunjungan wisatawan di Dompu, termasuk ke gunung Tambora.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Khairul Insan, SE, MM kepada Suara NTB mengakui, sistem pelaporan kunjungan wisatawan di dinas yang dipimpinannya masih perlu dibenahi agar informasi kunjungan wisatawan bisa lebih akurat diketahui. Karena hingga saat ini, pihaknya belum memiliki informasi yang pasti terkait kunjungan wisatawan di masing – masing daerah wisata, termasuk ke gunung Tambora.

“Ini yang akan kami benahi dalam waktu dekat, sehingga informasinya lebih akurat,” terangnya.

Namun tidak dipungkiri, kata Khairul Insan, tingkat kunjungan wisatawan domestik dan lokal di Tambora semakin ramai sebagai dampak dari pelaksanaan FPT sejak 2015 lalu. Hanya saja,

H. Khairul Insan

Pemutusan Peladen Berlanjut

Pelayanan Data Kependudukan Lumpuh Total Dompu (Suara NTB) – Pemutusan peladen atau server Disdukcapil oleh Ditjen Mendagri masih berlanjut. Akibatnya, pelayanan untuk perekaman data kependudukan di instansi tersebut lumpuh total. Pemohon yang biasanya memadati area operator kini berangsur sepi. Pun tak sedikit yang mengeluh karena telah menghabiskan banyak biaya untuk datang ke dinas itu.

Sekretaris Disdukcapil Dompu, Drs. A. Najib dikonfirmasi persoalan itu mengaku tak bisa memastikan kapan peladen atau server tersebut akan kembali normal, semua tergantung pemerintah daerah apakah bisa memenuhi komitmennya dengan Mendagri, yakni melantik lima pegawai sebagaimana kesepakatannya dengan pihak Kementerian.

“Komitmennya dulu kan bahwa setelah diusulkan pemberhentian lima pejabat itu akan dilantik dalam jabatan yang setara dengan itu,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/4).

Mengingat pemutusan ini untuk kedua kalinya dan sebagai bentuk peringatan, A. Najib memastikan pemulihan peladen akan dilakukan setelah pelantikan.

Intinya, pelantikan pegawai satusatunya jaminan untuk bisa dihidupkan server oleh Kemendagri.

Berbagai upaya pun sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja, keputusan akhirnya ada di Mendagri yang tentunya mengacu pada sikap pemerintah daerah. “Mengarah ke itu kita

sudah melakukan upaya banyak, pihak kita sudah bersurat ke Bupati, BKD juga sudah berkomunikasi dengan Ditjen, tunggu sikap dari ditjen saja ini,” ujarnya.

Diakui, imbas pemutusan peladen tersebut yakni terhambatnya pelayanan untuk perekaman dan pencetakan data kependudukan, terkecuali pedaftaran, registrasi dan legalisir. Selain itu, data 3200 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk diperbaiki sebagaimana permitaan KPU

Kota Bima (Suara NTB) – Perdebatan atau perselisihan dalam Islam selama ini terjadi hanya karena persoalan mahzab yang dianut. Seperti mahzab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi’i.

KRPL 2018 Diarahkan di Desa dengan Kasus Stunting

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin, dan Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, S.Pt (kanan). ditentukan langsung oleh pusat, dan Kabupaten hanya menentukan kelompok yang ada di Desa setempat.

“Desa ditentukan Jakarta (pusat) berdasarkan data stunting (kasus gizi buruk), tugas kita memilih dan menentukan kelompoknya,” jelasnya.

KRPL memiliki beberapa kegiatan di masing – masing kelompok yang telah ditunjuk dengan biaya Rp.50 juta per kelompok dan masing – masing kelompok beranggotakan 30 orang. Kegiatannya pembuatan kebun bibit, demplot atau kebun contoh, pemanfaatan pekarangan anggota, pe-

manfaatan kebun sekolah yang dekat dengan kelompok, dan pengolahan hasil untuk pangan lokal.

Program KRPL ini tujuannya untuk meningkatkan gizi keluarga anggota kelompok, meningkatkan pendapatan anggota kelompok, menurunkan angka kemiskinan, dan menganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. “Skor pola pangan harapan (PPH) kita tingkat Kabupaten baru 75 dari target 76. Jadi, kita akan terus mendorongnya,” ungkapnya.

Saat ini, kata Fagih, kelompok yang telah ditentukan sedang meny-

Sepanjang jaringannya masih off, ya belum bisa kita berikan layanan ( A. Najib )

pun terkena imbasnya.

“Sepanjang jaringannya masih off, ya belum bisa kita berikan layanan, meskipun kami masih punya kewajiban untuk merekam dan mengklarifikasi data 3200 orang dari KPU yang belum terdata dengan baik itu,” jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rudiyanto, ST., yang mengetahui adanya pemutusan peladen atau server Disdukcapil tersebut mengaku khawatir karena masih banyak masyarakat yang

memiliki hak pilih justru belum memiliki NIK dan NKK. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah segera menyikapi hal ini guna memastikan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg 2019 mendatang berlangsung dengan aman tanpa adanya warga yang protes karena tidak bisa memilih.

“Kerena ketentuannya masyarakat memilih membawa C6 dan KTP atau surat keterangan yang diterbitkan Dinas Dukcapil,” pungkasnya. (jun)

PUSKAB NTB Gelar FGD ”Islam dan Bhinneka Tunggal Ika”

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dompu (Suara NTB) Program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) merupakan program untuk meningkatkan gizi keluarga dan penganekaragaman konsumsi pangan. Program ini menjadi salah satu program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu tahun 2018.

Jika tahun 2017 program KRPL diarahkan untuk Desa miskin, tahun 2018 difokuskan pada Desa yang ada kasus stuntingnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin melalui kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammd Fagih, S.Pt kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/4) kemarin mengungkapkan, program KRPL yang didanai melalui dana Dekon kembali dilakukan tahun 2018. Jika pada 2017 ditunjuk 5 Desa, tahun ini ditunjuk sebanyak 6 Desa. Diantaranya kelompok di Desa Oo, Desa Ranggo, Desa Jala, Desa Mumbu, Desa Bakajaya, dan Desa Sorinomo.

“Tahun 2017, program KRPL diutamakan Desa miskin. Tahun 2018 ini diutamakan yang ada kasus stuntingnya,” ungkapnya.

Kelompok di Desa ini ditunjuk sebagai penerima program KRPL tahun 2018 karena ditemukan kasus stuntingnya. Desa – Desa ini

”

iapkan pembibitan untuk tanaman sayur – sayuran serta berbagai jenis pangan bagi kebutuhan rumah tangga di kebun demplot.

Bibit yang disiapkan, kemudian akan dibagikan kepada masing – masing anggota kelompok termasuk kebun sekolah yang dekat dengan sekolah. “Pekan depan sudah mulai dibagikan ke anggota kelompok bibitnya,” terangnya.

Untuk efektifitas pelaksanaan program, kegiatan ini tetap dilakukan pendampingan oleh pendamping Desa dari penyuluh di tingkat Desa dan pendamping Kabupaten. Sehingga masalah yang dihadapi kelompok, ada penyuluh yang membimbingnya.

“Penyuluh sebagai pendamping di Desa ada insentifnya,” katanya.

Kendati hanya beberapa kelompok yang mendapat bantuan untuk program KRPL, Fagih mengaku, kelompok yang ditunjuk hanya sebagai contoh untuk bisa diikuti oleh anggota masyarakat lain. Sehingga penetapan kelompok penerima program KRPL tidak bisa dilakukan terhadap kelompok yang menerima tahun lalu atau dari sumber anggaran yang berbeda. “Ini hanya contoh untuk memotifasi warga memanfaatkan lahan pekarangannya bagi kebutuhan pangan, sehingga bisa membantu kebutuhan rumah tangga dan gizi keluarga,” jelasnya. (ula/*)

Namun melupakan pemahaman parsial yang dikembangkan para ulama tersebut.

Demikian disampaikan Penasehat Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB, M. Tahir Irhas S.Ag M.Pd saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Islam dan Bhinneka Tunggal Ika”, di Aula Serba Guna Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda, Kamis (26/4).

Menurutnya, dalam Islam terdiri tiga pokok penting antara lain, akidah, syariah dan akhlak. Akan tetapi, karena terlalu fanatik terhadap mahzab yang dianut dan berujung pada reaksi atau tindakan membabi buta. “Islam itu sangat luas dan dalam. Apalagi ada metode syariah, tarekat, hakekat dan makrifat. Tapi selama ini kita disibukkan dengan urusan khilafah,” katanya.

Dia perpendapat, Islam merupakan agama yang Rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi sekalian alam. Akan tetapi sangat berbahaya jika fanatik terhadap mahzab tersebut terus terjadi, lalu kemudian saling kafirmengkafirkan satu sama lain.

“Pemerintah/Negara juga dibentuk untuk mengakomodasi hak dan kewajiban seluruh warga Negara majemuk dan beragam, yang dimulai dari kesadaran diri bukan karena kebe-

basan. Menuntut kebebasan tapi tidak dibangun kesadaran itu tidak akan membuat adil, aman dan makmur,” katanya.

Narasumber lain, Dr. Syarif Ahmad M.Si, yang mengupas tentang Pancasila sebagai Falsafah Berbangsa dan Bernegara, mengatakan Pancasila adalah ideologi negara sebagai alat ukur dalam NKRI. “Hanya saja kita mengkritik Pemerintah dianggap anti pancasila. Anti toleransi. Ini yang harus diluruskan karena lahirnya Pancasila tidak ada pengklaiman kelompok tertentu,” katanya.

Sebelumnya Direktur Puskab NTB, Aidin M.Si mengatakan tujuan FGD tersebut untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pemuda. Karena untuk merawat dan menjaga NKRI harus dimulai dari akar rumput atau masyarakat tingkat bawah.

“Dengan begitu tidak ada jarak lagi dalam menjaga keutuhan NKRI yang beragam dan majemuk,” katanya.

FGD yang dibuka resmi Camat Mpunda Arifin S.Sos tersebut dihadiri Lurah Penato’I, H. Abdul Malik SE dan kurang lebih peserta, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat Kelurahan Penato’I, serta perwakilan mahasiswa di Kabupaten dan Kota Bima. (uki*)

(Suara NTB/uki)

FGD - Peserta FGD PUSKAB NTB di Aula Serba Guna Pento’I Kota Bima, Kamis, (26/4).

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Halaman 8

Tekong Sri Rabitah Dituntut Empat Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Tekong TKI, H Ijtihad dan anak buahnya, Hulpah dituntut penjara selama empat tahun. Mereka yang memberangkatkan TKW Sri Rabitah dan Juliani ke Qatar itu dituntut bersalah menjual orang yang masih di bawah umur.

Jaksa penuntut umum, Ginung Pratidina menuntut hakim agar menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun. Selain itu, para terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 120 juta.

Apabila denda tidak sanggup dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Inovasi hukum yang dibuat jaksa dalam kasus itu yakni soal penuntutan yang mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi kepada korbannya.

“Serta diwajibkan membayar restitusi atau ganti kerugian kepada saksi Yuliani sebesar Rp 36.485.375 sebagaimana penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” kata Ginung di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram.

Apabila uang restitusi itu tidak dibayarkan terdakwa, sambung Ginung, maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Tuntutan itu berdasarkan dengan unsur pidana yang terbukti yakni sesuai diatur pasal 10 juncto pasal 6 UU RI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurut Ginung, hal yang memberatkan terdakwa antara lain perbuatan mereka menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian mengakibatkan korban yang bekerja di luar negeri tidak mendapat perlindungan hukum dan hak-haknya.

Hal yang meringankan terdakwa antara lain terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan, serta sebelumnya tidak pernah tersangkut kasus pidana.

Sidang kemudian ditunda sampai Rabu (3/5) pekan depan. Agendanya mendengarkan nota pembelaan para terdakwa yang disampaikan penasihat hukumnya.

Hulpah pada Februari 2014 mendatangi Sri Rabitah dan Juliani di Akar-akar, Bayan, Lombok Utara untuk mengajak korban bekerja di Abu Dhabi. Iming-imingnya, gaji tinggi dan pekerjaan ringan.

Dua korban itu kemudian diserahkan kepada H Ijtihad, selaku perekrut lapangan PT Falahrima Bersaudara. Dokumen korban diakali sehingga bisa diberangkatkan. Awalnya, dijanjikan ke Abu Dhabi tetapi kenyataannya ke Qatar.

Kasus itu kemudian mencuat setelah awal 2017 lalu, Rabitah pulang dengan keluhan kesehatan. Pun demikian Juliani yang mengeluh sakit di telinga dan wajahnya.

Sementara penyelidikan dugaan transplantasi ginjal Rabitah tidak dilanjutkan.

Hasil pemeriksaan di RSUP NTB menyatakan dua ginjal rabitah masih utuh meskipun ditemukan ada peradangan. (why)

Sibuk Jadi Tim Sukses Pilkada, Kinerja Anggota DPRD NTB Menurun Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun politik, yakni Pilkada serentak 2018 dan persiapan Pemilu serentak 2019. Anggota DPRD NTB yang sekaligus merangkap sebagai pengurus di partai politik, memiliki kesibukan yang cukup padat, akhir-akhir ini. Mereka harus melaksanakan agenda-agenda politik partai.

TMMD Edukasi Masyarakat Pengelolaan Peternakan dan Pariwisata Mataram (Suara NTB) DesaAi’KangkungKecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan hamparanareapersawahan,namun punya potensi wisata desa. Hal ini kemudian mendorong Satgas Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) untuk menyadarkan masyarakat tentang potensi wisata tersebut.

Dandim 1607/Sumbawa selaku Komandan Satuan Tugas (Dasatgas) TMMD 101 KSB, Letkol Arm Sumanto, S.Sos., menggelarkegiatanpenyuluhan di bidang peternakan dan pariwisata, Rabu (25/4). Kegiatan menghadirkan Pejabat Dinas PeternakanKSBKusmirin,S.T., dan pejabat dari Dinas Pariwisata KSB Roy Mahendra, S.E. Pada kesempatan tersebut, Kusmirin menjelaskan tentang cara perawatan ternak sapi maupun tambahan gizi pada saat sapi hamil. Cara menyiapkan pasar ternak sapi juga dipaparkan ketika ingin memasarkannya.

Sedangkan dari pihak Pariwisata menyampaikan tentang akses pariwisata yang didukung oleh infrastruktur

Hampir semua anggota DPRD NTB, terlibat langsung dalam suksesi Pilkada serentak NTB 2018, sebagai tim pemenangan dari pasangan calon yang diusung oleh partai masing-masing. Bahkan beberapa diantaranya menduduki posisi yang sangat sentral dalam tim pemenangan pasangan calon, seperti Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang merangkap sebagai Ketua Tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 1.

Tugas dan tanggungjawab sebagai tim pemenangan tentu tidak ringan. Mengingat

mereka adalah ujung tombak dalam agenda kampanye pemenang pasangan calon yang diusung oleh partainya.

Posisi para wakil rakyat yang sangat vital dalam tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 itu, kemudian mempengaruhi kinerja mereka dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD NTB. Tidak heran, sejak hiruk pikuk Pilkada NTB mulai riuh, banyak agenda di DPRD NTB yang tertunda.

Lebih-lebih, dalam aturan Pilkada, bagi anggota DPRD NTB yang ikut dalam kegiatan-

kegiatan kampanye pasangan calon, mereka diwajibkan untuk mengambil cuti. Seiring dengan makin padatnya jadwal kampanye para paslon, tidak sedikit para anggota dewan tersebut beramai-ramai mengambil cuti kampanye. Pantauan Suara NTB, aktivitas di gedung para wakil rakyat tersebut kerap terlihat sepi belakangan ini.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB terkait kondisi di DPRD NTB itu, membantah bahwa banyak agenda di DPRD NTB yang terbengkalai karena kesibukan para wakil rakyat dalam menghadapi Pilkada serentak NTB 2018.

Meskipun banyak diantara para wakil rakyat itu terlibat langsung dalam agenda-agenda kampanye pilkada. Namun demikian tidak pernah sampai mengganggu agenda-agenda di

DPRD NTB. Agenda di DPRD NTB tetap berjalan seperti biasanya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus).

“Agenda-agenda sudah jalan sesuai dengan hasil Banmus. Jadi belum ada yang tertunda dari agenda yang ada.

Jadi tidak ada kendala, anggota tetap disiplin sesuai dengan agenda Banmus,” ujar Mahdi.

Sementara itu, upaya konfirmasi ke pimpinan DPRD NTB terkait kondisi kinerja DPRD NTB belakangan ini menjelang pilkada serentak NTB 2018 dan pemilu serentak 2019, belum satupun yang memberikan tanggapannya. Lantaran mereka sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Begitu juga dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB. Dengan alasan yang sama, belum bersedia memberikan tanggapan. (ndi)

Dolar Menguat, NTB Jangan Kehilangan Momentum (Suara NTB/penrem)

PENYULUHAN - Kegiatan penyuluhan tentang peternakan dan pariwisata di Kantor Desa Ai’ Kangkung, Kamis malam dihadiri puluhan warga. memadai, bisa jadi modal untuk menggaet wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sementara Sumanto Kamis (26/4) kemarin mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan non fisik TMMD ke 101.

“Semalam telah dilaksanakan penyuluhan tentang peternakan dan pariwisata yang dihadiri ratusan masyarakat Desa Ai’ Kangkung,” kata Sumanto.

Menurutnya, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut se-

bagai salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tata cara bertrenak sapi karena masyarakat. Selain beternak, didorong juga sadar dengan potensi wisata.

“Semoga keberadaan TMMD ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat setempat terutama dalam bergotong-royong menyelesaikan masalah untuk kepentingan bersama”, pungkasnya.(ars/*)

Mataram (Suara NTB) Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika yang nyaris menembus Rp 14.000/dolar. Kesempatan ini menjadi momentum, bila saja pelaku usaha di daerah pandai memanfaatkannya.

Menguatnya dolar Amerika terhadap mata uang negara lain, tanpa terkecuali rupiah Indonesia, akan memunculkan dua hal. Dia akan memicu kenaikan harga barang, terutama barang impor.

Sehingga berpotensi mendongkrak inflasi. Disisi lain, perkasanya dolar Amerika adalah momentum, bila daerah mampu menggenjot neraca ekspornya. Artinya, produkproduk ekspor hasil Sumber Daya

Alam (SDA) waktunya sangat tepat ekspornya didongkrak.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ekspor (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri melihat tren menanjaknya ekspor dari NTB. Tetapi hanya di sektor kerajinan. Bagaimana angka tren dimaksud, tak dapat dimonitor lantaran banyak pengusaha yang dibonceng SKA (Surat Keterangan Asal) dari Bali.

“Kargonya menggunakan kargo di Bali. Banyak pengusaha yang mengambil order dari Bali, tapi harga dari Lombok langsung.

Produsen yang Lombok menentukan harga,” ujarnya.

Belum lama ini, Kementerian Perdagangan datang lang-

sung bertemu dengan pengusaha di NTB, back up Kementerian Koperasi untuk membiayai ekspor. Dari kegiatan ini, pengusaha menurut H. Anhar Tohri cukup bersemangat. Dan besar harapan ekspor non tambang terus digenjot.

Akademisi Fakulas Ekonomi Unram, Dr. Ihsan Rois melihat kesempatan ini akan menguntungkan jika dimanfatkan dengan baik, dan sebaliknya. Yang menjadi masalah, secara nasional bahwa Indonesia adalah negara dengan net importer, kebutuhan impornya cukup tinggi. Dampaknya lebih dominan mengakibatkan inflasi, karena naiknya harga-harga bahan baku dari luar negeri.

Karena itu adalah keharusan menjadi perhatian pemerintah.

“Nah bagi daerah juga akan terdampak. Tetapi, peluang ini dapat dimanfaatkan agar pengusaha-pengusaha lokal menggenjot ekspornya,” saran Dr. Ihsan Rois.

NTB memiliki keunggulan bila kuat menangkap peluang ini. Keunggulannya, sumber daya alam yang melimpah dan sangat potensial ekspor bila saja diolah/dikemas dengan baik. Di sektor pariwisata yang paling menjanjikan. Promosi dapat dilakukan bagiamana melemahnya rupiah ini dapat mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar. (bul)

Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Lobar dengan Suara NTB Tingkatkan Sinergi dengan Provinsi

Pemkab Lobar Lampui Target Realisasi PKB dan BBNKB

(Suara NTB/her)

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq didampingi Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni saat Pekan Panutan Pajak, Kamis (26/4).

Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni Giri menang (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat bersinergi dengan Bapenda NTB untuk mencapai target pajak kendaraan bermotor (PKB) dan

bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tahun lalu berkat kolaborasi yang baik tersebut, capaian realisasi PKB dan BBNKB Lobar melampaui target sehingga memperoleh tambahan bagi hasil dariprovinsi.Atascapaianini,Pemprov NTB memberikan apresiasi.

Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menyatakan, mu-

lai tahun lalu pihaknya melaksanakan kerjasama intens dengan Pemprov terkait PKB dan BBNKB. Sebab diakui tunggakan PKB di Lobar lumayan tinggi baik plat merah maupun plat hitam.

Sehingga Pemprov menawarkan kerjasama antar Setda Lobar Setda provinsi lalu ditindaklanjuti antar kepala Bapenda Lobar den-

(Suara NTB/her)

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menyerahkan penghargaan kepada para panutan pajak. gan provinsi dalam hal penagihan PKB. Di Bapenda Lobar petugas pemungut pajak di lapangan. Para petugas ini pun diberikan sosialisasi dan pelatihan oleh Provinsi, mereka inilah yang digerakkan.

Sekaligus petugas ini turun

melakukan penyebaran SPPT PBB maupun penagihan PBB. Dampak dari pelampuan atau melebihi target, Pemda Lobar pun memperoleh tambahan bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 1 miliar lebih. Total bagi hasil

provinsi tahun lalu Rp 43,9 miliar lebih. Masing-masing bahan bakar kendaraan Rp 15 miliar, pajak BBNKB tp Rp 11,7 miliar lebih dan PKB Rp 17,8 miliar lebih. Sehingga kalau nanti realisasi PKB tercapai atau melebihi target Provinsi maka bagi hasil yang diperoleh Lobar dari provinsi pun akan naik lagi.

Kedepan, pihaknya akan memaksimalkan pajak PKB plat merah yang banyak nunggak.

Randis yang nunggak, jelasnya pasti akan dibayar sebab sudah ada anggaran di masing-masing OPD. Namun ada plat merah yang sudah dihapus dan dihibahkan ke desa. Untuk itu, pihaknya sudah meminta kepala UPT untuk melakukan sinkronisasi data dengan bagian aset supaya diketahui data riilnya. Sejauh ini pihaknya sudah membayar 8 randis terdiri dari empat roda empat dan roda 2.

Sementara itu Sekda, H. Moh. Taufiq menyatakan peran pajak di daerahnya sangat besar.Karena,katadia,pajakmerupakan bentuk komitmen dan kontribusiwarganegarayangsifatnyaterutanguntukmembangun negara atau daerah. Maju dan tidaknya suatu negara atau daerah, tergantung dari pajak.

Secara khusus, Taufiq juga menyinggung terkait dengan PKB dan BBNKB, sekda menyebut jumlah kendaraan bermotor di wilayahnyahampir220ribukendaraan. Jumlah ini terdiri dari roda empat dan dua.

Sementara itu, jumlah kendaraan plat merah di Kabupaten Lobar hampir 2.500 unit. Dari jumlah ini, sepeda motor sekitar 84 persen dan sisanya roda empat.

Dari 84 persen sepeda motor, yang baru membayar pajak sebesar 7 persen. (her/*)

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Halaman 9

HKB 2018

BPBD NTB Perkenalkan Generasi Cara Penanggulangan Bencana

Mataram (Suara NTB) Sulit dihindari Provinsi NTB tergolong sebagai daerah rawan bencana. Namun yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampak atau resiko bencana itu. Generasi muda pun diperkenalkan dengan jenis dan cara penanggulangan benc a n a .

Sehingga sejak dini ditanamkan kesiapsia-

gaan terhadap bencana apapun.

Upaya memperkenalkan bencana dengan generasi muda itu dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, melalui simulasi dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), Kamis (26/4). Simulasi diikuti puluhan siswa utusan dari sejumlah sekolah yang dipilih BPBD. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT memantau langsung proses simulasi. Tema kegiatan, “Siaga Bencana Dimulai dari Kita, Keluarga dan Komunitas”.

Tagar #SiapUntukSelamat #BudayakanSadarBencana.

Kegiatan simulasi dipandu Kasi Kesiapsiagaan BPBD NTB, H. Ridho Adnyana.

Setting simulasi berupa bencana gempa bumi yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kantor BPBD NTB Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan dipusatkan sebagai tempat evakuasi dan penanganan darurat para korban, baik yang meningKepala Pelaksana BPBD NTB, gal, luka Ir. H. Mohammad Rum, MT

ringan dan luka berat. Evakuasi korban dilakukan di tiga titik konsentrasi bencana, mulai dari kantor BPBD Kota Mataram, Kantor Pusat Bahasa dan Kantor BNN. Ruas dua jalur jalan Dr. Soedjono dijadikan jalur evakuasi para korban.

Semua proses simulasi murni dilakukan oleh para siswa tingkat SMA itu. Sejak evakuasi menggunakan tandu, sebagian memapah dan membopong korban. Sampai di posko jika para siswa memperagakan cara penanganan. Pusat informasi dan pendataan korban, penanganan medis, baik korban luka luka maupun meninggal.

Mohammad Rum menjelaskan, pelibatan pelajar dalam kegiatan simulasi itu untuk menanamkan sejak dini edukasi tentang peristiwa bencana. “Agar sejak dini sudah ada sikap kesiap siagaan dari para anak anak pelajar kita ini,” kata Rum kepada Suara NTB, Kamis (26/4).

Alasannya, generasi muda lebih punya semangat untuk menyerap informasi, punya semangat belajar tinggi atas kondisi sosial dan lingkungan khususnya kebencanaan. Sehingga selepas menempuh pendidikan, mereka diyakini punya sikap peduli pada bencana.

“Generasi muda masih punya jiwa semangat. Mereka harus dikenalkan tentang kebencanaan. Sehingga ketika mereka mau berprofesi sebagai apap-

un nanti, tindakannya, kebijakannya, akan pro pada kebencanaan,” kata Rum. Dengan cara seperti ini,

Mohammad Rum punya gambaran penanggulangan bencana di masa depan akan lebih baik lagi, terutama hubungan-

nya dengan pengurangan resiko. Sebab para generasi muda di NTB sudah familiar dengan jenis dan resiko bencana, seh-

ingga paham sikap dan tindakan apa yang akan dilakukan pada kedudukanya masing masing. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Para pelajar kompak saat proses evakuasi korban bencana dalam simulasi rangkaian kegiatan HGB 2018.

Pelajar membopong salah satu korban bencana yang mengalami luka parah sebagai salah satu langkah evakuasi darurat.

(Suara NTB/ars)

Pelajar terlihat kompak saat proses evakuasi korban dalam simulasi bencana (Suara NTB/ars)

Iring-iringan pelajar saat evakuasi korban dari Kantor BNN Provinsi NTB.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Pelajar membopong salah satu korban bencana yang mengalami luka parah sebagai salah satu langkah evakuasi darurat.

Kepala BPBD NTB H. Mohammad Rum foto bersama pelajar yang mengikuti kegiatan HKB 2018.

Para pelajar yang bertugas sebagai tenaga medis, mengecek kondisi korban luka luka

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Masalah SDM, Peladen Terganggu saat UNBK Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada jenjang SMP sampai dengan hari terakhir kemarin, Kamis (26/4) secara umum berjalan lancar. Meski demikian terjadi kendala pada peladen (server) di beberapa sekolah. Tim Posko UNBK Provinsi NTB merekomendasikan perlunya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola peladen di sekolah pada bulan November nanti.

Koordinator Posko UNBK Provinsi NTB di Dinas Dikbud NTB, Susanto, ditemui Suara NTB di ruang Posko UNBK, Kamis (26/4) mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengambil kebijakan untuk memberikan latihan kepada petugas pengelola peladen atau proktor. Hal ini dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada sekolah yang peladennya bermasalah, ditemukan yang bermasalah pada SDM di sekolah itu.

“Rekomendasi untuk UN tahun depan agar memberi-

kan pelatihan di awal bulan November. Kita akan latih yang belum sempat kita latih kemarin, kia inventarisasi sekolah mana yang terjadi masalah. Karena itu kita memprogramkan memberikan pelatihan di bulan November,” katanya.

Selain itu, pada bulan November akan ada simulasi UNBK, Susanto mengharapkan semua sekolah harus ikut simulasi saat itu. Di tahun lalu, kurang dari setengah jumlah sekolah yang ikut UNBK mengikuti simulasi.

Status KLA Harus Dipercepat PROVINSI NTB jauh-jauh hari telah menargetkan diri menjadi provinsi layak anak pada tahun 2018 ini. Hanya saja, target itu masih jauh dari harapan mengingat banyak kabupaten dan kota belum berstatus Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Drs. H. Imhal, mendorong agar kabupaten dan kota mempercepat (Suara NTB/dys) status menjadi KLA. H. Imhal Tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi berbagai indikator yang telah ditetapkan. Seperti terwujudnya sekolah ramah anak, dan indikator lainnya.

Lebih jauh dikatakan, upaya lain untuk mencapai provinsi jadi provinsi layak anak ialah, dengan membentuk unit advokasi di semua kabupaten kota.

“Yang hadir di kabupaten kota itu ialah pembentukan gugus tugas, yang bertugas mempercepat terwujudnya kabupaten kota layak anak. Ada lima tahapan, semua kabupatan kota sudah harus berjenjang,” urainya ditemui usai membuka kegiatan Kantor Bahasa Provinsi NTB, Kamis (26/4).

Di samping usaha-usaha tersebut, hal lain yang dilakukan ialah melanjutkan dan menggalakkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program ini merupakan upaya meningkatkan usia pada perkawinan pertama saat mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

“Kita ingin menegaskan akan upaya berkesinambungan melaksanakan program PUP, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya,” urai Asisten III Setda Provinsi NTB ini.

Selain itu, beberapa program prioritas yang dilaksanakan ialah bagaimana upaya kita secara terus menerus memperkecil tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. “Kita sudah melaksanakan beberapa sosialisasi kepada seluruh pemerintah kabupaten kota agar pesan PUP dapat diterima dan masyarakat kita dapat membantu,” tutupnya. (dys)

Penguasaan Bahasa dan Teknologi Jadi Standar Kualitas Pendidikan Mataram (Suara NTB) Dalam dunia profesional atau pekerjaan, hal utama yang paling dicari ialah mereka yang ahli dalam bidang-bidang tertentu dan bersifat praktis seperti teknologi, di samping tentu ialah penguasaan bahasa asing sebagai aspek penting berikutnya.

Untuk itu, dunia pendidikan harus diarahkan kepada peserta didiknya menguasai dua tersebut sebagai standar kualitas pendidikan era milenial saat ini. Demikian disampaikan Akademisi Unram Ahmad Zuhairi, SH., MH., saat mengisi seminar atau Diskusi Publik memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar Jaringan Masyarakat Madani, di aula KNPI NTB, Kamis (26/4).

Terlebih kata Zuhairi, sekarang telah memasuki era MEA, maka mau tidak mau harus bisa menguasai bahasa asing. Bahkan sekarang ini untuk masuk di perguruan tinggi seperti Unram, harus punya 450 skor minimal TOEFL. Begitupun saat keluar kampus pada saat hendak ujian. “Kemudian, mahir teknologi. Itu merupakan standar kompetensi dasar manusia hari ini,” urainya.

Begitu juga pada saat ingin mendaftarkan diri meraih beasiswa LPDP untuk tujuan kampus luar negeri. Maka syarat utamanya ialah mampu berbahasa asing. “LPDP itu punya dana yang banyak. Tapi banyak yang kosong karena belum memenuhi syarat penerimaannya. Dan kuncinya hanya satu, bahasa asing. Anda cukup punya skor TEOFL 550, anda lolos, sederhana saja. Jadi beasiswa ini banyak sekali,” jelasnya. (dys)

Karena infrastruktur baru siap pada bulan Februari.

“Nantinya bagi SMP yang belum memiliki sarana, kita sarankan gunakan resource sharing atau berbagi sarana ke SMA/SMK,” katanya.

Ia menekankan, perlu ditingkatkan proktor atau SDM pengelola peladen, agar masalah yang terjadi saat UNBK bisa lebih diminimalisasi.

Sementara itu, pelaksanaan UNBK SMP secara umum tidak ada kendala berarti. Kecuali pada hari pertama yang disebabkan permasalahan pel-

aden secara nasional. Hal itu mengakibatkan waktu mundur dari 5 sampai 10 menit. Sementara pada hari kedua dan ketiga tidak ada masalah berarti.

Pada hari ke empat UNBK, sampai dengan sesi kedua kemarin, ada dua sekolah yang mengalami permasalahan peladen. Susanto mengatakan, terjadi kendala server rusak di MTs NW Aikmel, solusi yang dilakukan dengan meminjam peladen milik MA NW Aikmel.

“Kemudian kita lakukan proses un lock supaya bisa lakukan ujian di hari terakhir, sudah kita lakukan,” ujarnya.

Kendala lainnya terjadi di SMP Nusa Alam di Lombok Barat yang mengalami permasalahan peladen. Solusinya dilakukan instalasi ulang peladen dengan mengganti operating system atau sistem

operasi. “Sekarang sudah berjalan, yang lainya tidak ada gangguan signifikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, lama gangguan tergantung dari sekolah masing-masing. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki peladen, biasanya mencapai 30 menit. Meskipun waktu ujian mundur, tapi ujian tetap berjalan kembali.

Menurut Susanto, biasanya yang terjadi adalah kendala peladen di lokal sekolah.

Jika sekolah mengikuti aturan spesifikasi yang ditentukan, tidak akan ada masalah. Namun, kendala itu kasusnya kecil sekali dibandingkan 800an peladen yang berjalan tanpa masalah.

Sementara itu, pelaksanaan di SMPN 19 Mataram juga berjalan lancar tanpa kendala.

Kepala SMPN 19 Mataram,

(Suara NTB/ron)

UNBK - Pelaksanaan UNBK di hari terakhir di SMPN 19 Mataram, Kamis (26/4). Adanya gangguan peladen saat UNBK akibat kualitas SDM yang mengelola peladen.

Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., mengatakan tidak ada gangguan server yang terjadi pada pelaksanaan hari kedua. Sebanyak 174 siswa kelas IX di SMPN 19

mengikuti UNBK tahun 2018 ini, sebanyak tiga ruang digunakan untuk pelaksanaan UNBK. “Alhamdulillah aman terkendali,” katanya. (ron)

UNW Mataram Kerja Sama Siapkan LSP, BNSP dengan STIE Perbanas Surabaya Datangi STP Mataram Mataram (Suara NTB) – Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram menggandeng STIE Perbanas Surabaya dalam upaya meningkatkan mutu dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya. Kerjasama itu dilakukan melalui kegiatan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Kampus UNW Mataram, Kamis (26/4).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi, SE, M.Fin dan wakil Rektor UNW Mataram Dr. H. Lalu Muhyi Abidin, MA. Program pertama dari kerja sama tersebut sudah dimulai, melalui program asuh PT unggul yakni dengan melaksanakan lokakarya pengembangan SPMI dan pengembangan tata kelola program studi.

Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari dan diikuti oleh seluruh pejabat, unit, prodi dan dosen di lingkungan UNW Mataram sejumlah 80 orang. STIE Perbanas Surabaya merupakan salah satu PT Unggul yang telah ditetapkan oleh kemenristekdikti dengan status akreditasi institusi A. Wakil Rektor UNW Mataram Dr. H. Muhyi Abidin men-

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Lokakarya pengembangan SPMI dan pengembangan tata kelola program studi, yang merupakan kerja sama antara UNW Mataram dengan STIE Perbanas Surabaya. gatakan, kerjasama antara perguruan tinggi merupakan hal yang penting dan niscaya.

Apalagi semakin kini persaingan antar perguruan tinggi sangat ketat dan pesat, mau tidak mau UNW Mataram harus mempersiapkan diri dalam semua hal. “Kami akan terus berbenah dan berinovasi, agar ke depan UNW Mataram bisa memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Sementara itu Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi,

menyambut positif kerja mitra dan kerja sama dengan UNW Mataram. Ia mengatakan, perlu banyak cara dalam berbagi pengalaman dalam pengelolaan perguruan tinggi, terutama yang berbasis pada penguatan program studi. Ia menyampaikan kerjasama ini akan dikongkritkan melalui program antara kedua universitas termasuk pertukaran dosen, mahasiswa dan kegiatan magang. “Insya Allah kami merancang ini dengan serius,” ungkapnya. (ron)

Perpustakaan Harus Jadi Perhatian Daerah Giri Menang (Suara NTB) Perpustakaan harus mendapatkan perhatian lebih. Bila perlu harus ditempatkan di tempat yang strategis di sekolah maupun di desa agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Begitu pula koleksi bukunya harus selalu up to date. Hal ini ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat Lobar.

Demikian disampaikan Pejabat Sementara Bupati Lombok Barat (Lobar) Drs. H.L. Saswadi saat membuka kegiatan Safari Budaya Gemar Membaca di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (26/4).

Menurutnya, perpustakaan merupakan sarana belajar sepanjang hayat (long life education). Selain itu, perpustakaan merupakan sumber informasi (resource centre), pusat belajar (learning centre) dan pusat belajar mandiri untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan berkualitas. “Apabila masyarakat cerdas berkualitas, mereka akan dapat meningkatkan taraf hidup, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.

Kegiatan safari budaya membaca ini dilanjutkan dengan Talkshow menghadirkan anggota Komisi X DPR RI Dr. Helmy Faishal Zaini yang juga

berasal dari Daerah Pemilihan NTB. Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI, ini dalam pemaparannya menyampaikan, dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang punya minat baca. Itu sebabnya angka minat baca orang Indonesia hanya 0,001 persen. “Dari segi minat baca, Indonesia berada pada nomor 3 dari belakang se-dunia,” jelasnya.

Dikatakan, dulu sebelum Belanda membangun sekolahsekolah, rakyat Indonesia telah terlebih dahulu belajar di pesantren-pesantren. Jadi seharusnya gerakan membaca ini harus dilakukan dengan berbasis komunitas, berbasis masyarakat dan berbasis pesantren. “Ini yang ditinggalkan oleh pemerintah kita,” kata Helmy Faishal Zaini.

Helmy juga menyebutkan sejumlah potensi yang ada di Lombok yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat membaca. Misalnya berugak, balai-balai desa, hingga masjidmasjid. Jadi, menurutnya tidak perlu harus membangun gedung megah dengan pendekatan proyek. Cukup dengan memanfaatkan potensi yang ada di tengah masyarakat.

Helmy menunjukkan video dirinya yang meresmikan se-

buah rumah baca di salah satu pesantren di Pulau Lombok.

Rumah baca tersebut berupa berugak-berugak yang diisi berbagai buku yang ditata dengan baik dan halamannya yang asri.

Helmy ingin menyampaikan bahwa inilah salah satu potensi tempat membaca yang harusnya dimanfaatkan tanpa harus bangun gedung mahal.

Usai menyaksikan video itu, moderator, H. Saepul Akhkam, M.Hum dengan setengah berkelakar menyampaikan “rasa kecewanya” melihat tayangan video tersebut. Kekecewaan tersebut karena peresmian itu dilakukan di tempat lain, bukannya di Lombok Barat “Kami berharap nantinya ada peresmian rumah baca seperti itu di Lombok Barat,” ujar pria yang menjabat Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar ini dengan nada guyonan serius. (her)

Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan kegiatan witness atau penyaksian kegiatan uji kompetensi terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama (P1) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Kamis (26/4) dan Jumat (27/4). Kegiatan itu sebagai tahapan untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., ditemui di sela-sela kegiatan witness menjelaskan, witness merupakan tahapan untuk mendapatkan izin atau lisensi LSP dari BNSP. Pihaknya sudah mengajukan sejak April 2016, tahap berikutnya dilakukan full assessment pada 20 Agustus 2017 untuk menilai tentang adiministrasi yang dipersyaratkan, barulah dilakukan pleno. Jika sudah memenuhi syarat LSP baru bisa diberikan lisensi.

“Namun dengan catatan harus melaksanakan witness dulu, atau penyaksian uji kompetensi terhadap skema yang dibuat oleh LSP. Dengan kata lain setelah witness ini, selangkah lagi akan mendapatkan lisensi,” kata Putu Gede.

Ia menjelaskan, witnessmerupakan penyaksian skema sertifikasi, pihak BNSP akan menyaksikan skema sertifikasi oleh asesor dari LSP STP Mataram kepada mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi. Skema yang dibangun yaitu skema dalam bidang Front Office, Housekeeping, F&B Service, Foodproduct, Tour Guiding dan Ticketing.

“Disaksikan pengujiannya

oleh BNSP, yang menguji itu oleh assessor dari STP, yang sudah memiliki sertifikat assessor yang boleh melakukan assessment, skemanya itu sudah cocok atau tidak sesuai dengan level yang diajukan. Yang diujikan nanti bagaimana mahasiswa itu bisa atau tidak mencapai level itu,” jelas Putu Gede.

Putu Gede menjelaskan, ketika LSP P1 di STP Mataram sudah mendapatkan lisensi dari BNSP, maka pihaknya akan memperolah banyak keuntungan.

Saat ini, lembaga yang menjalankan program studi vokasi wajib memiliki lembaga sertifikasi.

Karena jika ada LSP, mahasiswa yang lulus bisa langsung mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan levelnya.

Terlebih lagi uji kompetensi di bidang wisata merupakan kewajiban sesuai dengan Permen 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi, Kompetensi, dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. “Sehingga mahasiswa yang nanti tamat begitu datang ke hotel sudah menunjukkan setifikat kompetensi pada level berapa untuk jabatan apa,” jelasnya.

Sebelumnya, STP Mataram melakukan uji kompentensi pada LSP P3 dari Bali. Ketika mengikuti uji kompetensi bersama LSP P3, pihaknya harus menunggu kuota. Nantinya ketika memiliki LSP P1, STP akan mendapat kuota langsung dari Kementerian. “Kita usulkan 500 orang. Setelah witness dan sudah keluar izin, kita bisa melakukan uji kompetensi sendiri,” kata Putu Gede. (ron)

(Suara NTB/ron)

UJI KOMPETENSI - BNSP NTB mendatangi STP Mataram untuk melihat uji kompetensi LSP STP Mataram.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 27 April 2018

Ahyar-Mori : Faqih Patut Jadi Inspirasi Anak Muda NTB Mataram (Suara NTB) Atlet Karate NTB, Faqih Karomi mencatatkan namanya dalam tinta emas prestasi olahraga NTB. Karateka berbakat asal NTB ini, meraih medali emas di kejuaraan internasional The 7th SEAKF Karate Championship di Vietnam pada tanggal 23-25 April 2018 lalu.

Prestasi ini pun mendapatkan apresiasi dari pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori).

“Kami mengucapkan selamat atas kemenangan dari ananda Faqih Karomi salah satu karateka berbakat asal NTB, yang telah berhasil meraih juara pertama dan mengharumkan nama Indonesia serta NTB dalam ajang “THE 7th SEAKF KARATEKA

CHAMPIONSHIP 2018” di Vietnam,” ujar pasangan Ahyar-Mori di laman facebooknya.

Pasangan Ahyar-Mori berharap, keberhasilan ini juga dapat menjadi motivasi bagi semua anak muda hebat NTB untuk selalu semangat berjuang dalam meraih mimpi atau cita-citanya.

Sebab, dengan doa, usaha, ketekunan dan kerja keras inshaAllah apapun yang kita impikan akan mampu kita wujudkan.

“Kami siap untuk mendukung penuh semua talenta-talenta berbakat tersebut demi masa depan yang lebih baik untuk para generasi muda maupun NTB kita tercinta di masa yang akan datang,” tulisnya.

Dukungan pasangan AhyarMori terhadap pembangunan manusia NTB di bidang olahraga ini bukan sekali ini disuar-

akan. Dalam berbagai kesempatan, baik TGH. Ahyar Abduh maupun H. Mori Hanafi, selalu menyempatkan diri untuk memberikan suntikan moral maupun materiil kepada para atlet atau insan olahraga yang tengah mengejar prestasi.

Baru-baru ini, TGH. Ahyar Abduh juga menegaskan bahwa pembangunan sarana atau fasilitas olahraga di berbagai daerah di NTB haruslah didorong agar lebih merata.

“Kami ingin pembangunan NTB tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan saja. Pembangunan harus juga dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB, bahkan hingga ke pelosok desa. Untuk itu kami membawa nilai NTB untuk semua,” ujar Walikota Mataram 2 Periode ini.

Selain itu, tokoh yang akrab disapa TGA juga melihat potensi luar biasa yang dimiliki oleh para pemuda yang tinggal di pelosok desa. Namun begitu, karena keterbatasan fasilitas penunjang dalam mengembangkan diri, sehingga potensi tersebut tidak bisa dikembangkan dengan baik.

“Kami melihat potensi yang luar biasa dari pemuda-pemuda yang ada di desa. Kami sering mendengarkan aspirasi dari para pemuda desa, untuk berolahraga saja mereka harus menempuh perjalanan jauh dan banyak menghabiskan biaya, karena fasilitas olahraga yang dikatakan memadai tidak ada di sekitar mereka,” sambung TGA. Karena itulah dengan potensi yang luar biasa, diiringi oleh

Petinju NTB Batal Latihan di Ukraina

Mataram (Suara NTB) Dua petinju putri asal NTB, Huswatun Hasanah dan Ainun Azizah batal mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Ukraina. Pasalnya pihak PB Pertina hanya memberangkatkan petinju putra saja untuk menjalani latihan di Ukraina.

“PB Pertina hanya memberangkatkan petinju putra saja latihan di Ukraina. Sedangkan petinju putri tidak ikut,” ucap Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB saat berada di Mataram, Kamis (26/1).

Indah Dugi Cahyono tidak tahu menahu alasan pihak PB Pertina yang hanya mengikutsertakan petinju putra dalam latihan ke luar negeri itu. Namun, yang dia tahu, PB Pertina hanya memberangkatkan atlet putra di pelatihan persiapan Asian Games 2018 itu.

Di tempat terpisah, Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ

yang juga Wakil Sekretaris PB Pertina membenarkan bila dua atlet NTB, Huswatun Hasanah dan Ainun Azizah batal latihan di luar negeri.

Alasannya pihak PB Pertina hanya memberangkatkan atlet putra dalam pemusatan latihan atlet di luar negeri.

Latihan itu dalam rangka persiapan Asian Games bulan Agustus tahun 2018.

“PB Pertina hanya memberangkatkan atlet putra untuk ikut latihan di Ukraina. Sementara atlet putri tidak ikut, termasuk Ainun Azizah dan Huswatun Hasanah,” jelasnya.

Menurut Haryoto,

pengiriman atlet tinju putra latihan di luar negeri itu merupakan salah langkah konkret Pertina untuk mempersiapkan para atletnya mengahadapi Asian Games 2018. Kabarnya petinju putra akan berlatih di Ukraina dan Kazakstan hingga menjelang Asian Games.

Pihak PB Pertina menjadikan Ukraina dan Kazakstan sebagai destinasi tempat latihan dengan segala pertimbangan. Alasannya negara tersebut punya reputasi yang baik dalam menelurkan petinjupetinju berprestasi tingkat dunia. Seperti halnya legenda tinju divisi kelas berat, Vladimir

Ainun Azizah Klitschko (64 – 5), lalu peraih medali emas Olimpiade 2012 tinju divisi kelas ringan, Grygoriy Lomachenko. (fan)

semangat mengembangkan diri, TGA optimis para pemuda tersebut bisa maju dan kelak menjadi corong NTB di nasional maupun internasional.

“Karena potensi dan semangat mereka yang luar biasa, kami juga turut bersemangat dan memberikan dukungan.

Kami akan perhatikan seluruh potensi yang ada. Jika AhyarMori terpilih untuk memimpin NTB, kami akan bangun fasilitas olahraga hingga ke seluruh pelosok NTB, dari Lombok Barat hingga ke Bima,” ujar TGA. TGA meyakini bahwa lebih baik melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa daripada kita membangun fasilitas megah yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang.

“Kalau kita bangun fasilitas

(Suara NTB/ist)

DUKUNG OLAHRAGA - TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi saat turut mendukung kegiatan ajang Bakti Olahraga Djarum Foundation melalui Djarum Badminton All Stars dan Coaching Clinic, Sabtu, 10 Februari 2018. di pelosok, maka efeknya akan dirasakan oleh banyak masyarakat dan seluruh kalangan yang ada, ini lebih efektif, daripada kita membuat fasili-

tas seperti stadion standar Internasional, namun hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja dan kita hanya sebagai penonton,” tutup TGA. (tim)

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Halaman 12

FIDDIN Berikhtiar Bentuk Kabupaten Lombok Selatan Selong (Suara NTB) Dari empat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Lombok Timur (Lotim) pada pilkada 27 Juni 2018 mendatang, hanya pasangan H.M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestafa (FIDDIN) yang memiliki program pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yaitu Kabupaten Lombok Selatan (KLS). ‘’Hajatnya tentu saja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat,’’ katanya H.M. Syamsul Luthfi kepada Suara NTB, Kamis (26/4).

Moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat, katanya, memang masih belum dicabut. ‘’Pembentukan DOB memang tidak dapat serta merta, tetapi perlu persiapan yang matang, sehingga tidak seperti ratusan DOB yang telah terbentuk di Indonesia saat ini justru menimbulkan masalah bagi alokasi anggaran APBN, termasuk perkembangan dari masyarakat yang ada dalam DOB itu,’’ kata mantan anggota DPR RI ini.

Kalau kelak terpilih sebagai kepala daerah, pasangan FIDDIN yang bernomor urut 4 ini, katanya, mempersiapkan pembentukan KLS setidaknya selama tiga tahun sebagai DOB persiapan.

Dalam masa persiapan itu harus tentukan batas wilayah,

(Suara NTB/038)

SOSIALISASI PENCOBLOSAN - Calon Wabup Lotim, H. Najamuddin Moestafa disaksikan calon bupati H.M. Syamsul Luthfi menunjukkan sosialisasi pencoblosan nomor urut 4 untuk pasangan FIDDIN dalam silaturahmi dengan masyarakat di kecamatan Sikur beberapa waktu lalu. aset, jumlah formasi pegawai/ staf, dan lainnya. ‘’Dengan demikian pembentukan KLS tersebut akan sejalan dengan keinginan terciptanya lapangan kerja baru,’’ tambah Syamsul Luthfi yang juga saudara kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini.

DOB KLS yang direncanakan akan beribukota di Pandandure itu, kata cucu pahlawan nasional Almagfurulahu Mulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini, merupakan solusi untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kinerja pelayanan publik dan kinerja keuangan, baik untuk wilayah yang berada di kabupaten induk maupun daerah pemekaran. ‘’Mari kita lihat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang walaupun penduduknya sekitar 100 ribu, tetapi alokasi anggaran untuk daerah itu dari pusat mencapai Rp1 triliun,’’ katanya. Sedangkan Kabupaten Lotim saat ini hanya Rp2,5 triliun dengan penduduk 1,3 juta jiwa.

Dikatakan, rentang kendali pelayanan pemerintah juga

akan semakin pendek dengan terbentuknya KLS. Jumlah penduduk yang terpadat di NTB saat ini, menurut H.M. Syamsul Luthfi, memunculkan tantangan yang sangat berat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemerataan dalam berbagai bidang pembangunan. Akibatnya, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia

(IPM), hingga angka harapan hidup, dan indikator beragam pelaksanaan pembangunan di Lotim pun, selalu menjadi yang paling terbelakang. ‘’Kita tidak bisa membiarkan semua keterbelakangan tersebut dihadapi oleh masyarakat Lombok Timur, dan saatnya kita harus berikhtiar mengubah nasib masyarakat kita,’’ demikian Syamsul Luthfi. (038/*)

HILANG

RUPA-RUPA

HLG BPKB R6 MITSUBISHI FE DR9376AE NOKA/ NOSIN:MHMFE304B4R033591/ 4D31-462245 AN. ADI TADJUDIN HLG DSKTR JL GORA

PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)

HLG STNK R2 HONDA DR6051DH NOKA/ NOSIN:MH1KEVA275K010487/ KEVAE-2008816 AN. JAMALUDIN HLG DSKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG BPKB R4 DAIHATSU NOSIN/NOKA: 903608/ 954724 NO.BPKB 7009383 AN.LALU DIGUNE HILANG STNK R2 HONDA DR4183CD NOKA/ NOSIN:MH1JFB118DK539198/ JFB1E-1537541 AN. I MADE NUARSA HLG DSKTR JL. PANJITILAR HLG STNK R2 YAMAHA DR3419CF NOKA/NOSIN:MH31LB001DK053911/1LB053741 AN. DRS.H.MALIKI HLG DSKTR JL. TEGUH LOPAN MATARAM HLG BPKB R4 DR9396AE N O K A / N O S I N :MHCTBR54B5K124391/ E124391 AN. TETTY LAXMI HLG DSKTR JL.PANJITILAR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuka secara resmi Rakornas dan Munas III Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Hotel Sentosa, Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat, Rabu (25/4) malam. Gubernur mengatakan, peran Sekda sangat penting dan strategis dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Gubernur mengatakan setuju dengan pendapat Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, bahwa Sekda adalah ‘’lehernya’’ gubernur.

Di samping itu, Sekda juga harus loyal kepada pimpinan. Namun, kata Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab gubernur, Sekda tidak hanya memikirkan aspek loyalitas kepada pimpinan.

Sebagai kepala daerah yang merupakan produk politik murni yakni pemilihan secara langsung.

Gubernur memiliki visi dan misi politik, berupa program prioritas yang dijanjikan ketika kampanye. Ketika pemimpin yang lahir dari proses politik murni itu masuk ke dalam sistem pemerintahan, ada program prioritas yang harus diwujudkan.

“Dalam pandangan saya, para Sekda adalah perangkat yang paling tepat untuk merasionalisasikan keseluruhan visi politik itu. Sehingga ketika dia masuk ke sistem pemerintahan, dia bisa mengalir dengan baik. Dia terkanalisasi ke dalam sektorsektor pembangunan. Karena ada Sekda yang merasionalisasikannya,” kata TGB. Menurut TGB, Sekda berperan bagaimana visi politik itu bisa dipertanggungjawabkan dalam seluruh aspek. Baik dari sisi rasionalitas anggaran, sinergitas dengan program pembangunan nasional. Peran Sekda bukan hanya menjadi administrator birokrasi, loyal kepada pimpinan. Tetapi pada saat yang sama dia harus menjadi filter yang terbaik. ‘’Dia harus mampu merasionalisasi, menyusun, mengklasifikasi, identifikasi bahkan menjadi sparring partner bagi kepala daerah,” ucapnya.

Menurut gubernur dua periode ini, kepala daerah yang tidak punya sparring partner akan selalu merasa tercukupkan. Apa yang dilakukan dinilai sudah maksimal menghadirkan kebaikan. Padahal, mungkin realitasnya tidak seperti itu.

Sekda adalah orang-orang yang mempunyai tugas dan fungsi sangat penting. ‘’Mari pastikan bahwa seluruh proses teknokratik, birokratik itu muaranya adalah menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua,” ajak TGB di hadapan ratusan Sekda provinsi dan kabupaten/kota yang hadir dalam pembukaan Rakornas dan Munas III Forsesdasi 2018.

Jika berbicara mengenai otonomi daerah, kata gubernur, penguatan institusi dilakukan sampai tingkat desa. Namun, dalam penguatan institusi tersebut, tidak boleh lupa bahwa tugas yang utama adalah menyejahterakan masyarakat. Setiap aparatur pemerintah harus reflektif.

“Saya ingin setiap kinerja kita selalu kaitkan dengan esensi meningkatkan kesejahteraan untuk semua. Karena pada akhirnya, itulah semangat yang hendak dibangun founding father. Pencapaian institusional kita tidak hannya diukur dari ukuran teknis birokratik saja. Tetapi diukur juga oleh kita semua dari aspek yang sangat mendasar. Bagaimana masyarakat merasakan kesejahteraan yang semakin baik,’’ tandasnya.

Ketua Panitia Rakornas dan Munas III Forsesdasi 2018, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menyebutkan, kegiatan ini dihadi-

(Suara NTB/ist)

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas dan Munas III Forsesdasi 2018 di Hotel Sentosa Senggigi Lombok Barat

Halaman 14

(Suara NTB/nas)

Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti saat menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia Rakornas dan Munas III Forsesdasi 2018.

Ketua Umum Forsesdasi, Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhadjar Diantoro.

(Suara NTB/ist)

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi membuka secara resmi Rakornas dan Munas III Forsesdasi didampingi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhadjar Diantoro. Tampak juga Ketua Umum Forsesdasi, Sri Puryono KS, Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti ri 23 Sekda provinsi dan 500-an Sekda kabupaten/kota se – Indonesia.

Jika dihitung dengan peserta se cara keseluruhan berjumlah 1.500 orang.

Sekda NTB ini mengatakan,

dalam Rakornas dan Munas Forsesdasi III ini membahas sejumlah hal dengan menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga.

Seperti Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri), Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi ASN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakornas dan Munas Forsesdasi ini di-

laksanakan sejak 25 – 27 April 2018. Pada hari ketiga, kata Sekda, para peserta akan dibagi menjadi tiga kelompok dan akan mengunjungi sejumlah destinasi wisa-

(Suara NTB/nas)

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi berbincang dengan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhadjar Diantoro. Tampak juga Ketua Umum Forsesdasi, Sri Puryono KS, Sekda NTB, h. Rosiady H. Sayuti dan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi

(Suara NTB/nas)

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi beserta tamu undangan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

ta di NTB. Seperti Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Ketua Umum Forsesdasi, Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP mengatakan Rakornas dan Munas III Forsesdasi yang diselenggarakan di NTB merupakan yang paling meriah dan membahagiakan.

Dalam Rakornas dan Munasi III Forsesdasi ini ada tujuh isu atau permasalahan strategis yang dihadapi pemerintah, terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Di antaranya pembangun integritas ASN, pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), upaya Pemda dalam memenuhi prasyarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). Kebijakan pemerintah dalam penataan Inspektorat, BPBD, Bakorwil, dan Kesbangpol, mendorong birokrasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu meningkatkan peran Korpri dalam percepatan reformasi birokrasi dan contoh nyata dari Pemda yang telah menerapkan kebijakan dalam mewujudkan clean governance dan good government.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhadjar Diantoro juga mengatakan peran Sekda sangat sakral.

Sepertiga kunci sukses otonomi ditentukan oleh Sekda sebagai koordinator SKPD-SKPD yang mendukung kebijakan dari kepala daerah. Dia mengibaratkan posisi Sekda bagaikan leher di dalam sebuah organisasi.

Suhadjar menjelaskan di era desentralisasi ini pemerintah harus terus membangun kepercayaan masyarakat. Dan tugas Sekda adalah membantu kepala daerah mengelola kepercayaan rakyat melalui inovasi pelayanan publik agar bisa mendobrak kepercayaan warga.

“Hari ini pemimpin dan pemerintah adalah sebuah lembaga yang mengelola sebuah urusan yang sangat penting yang disebut dengan business of trust (bisnis kepercayaan). Tugas Sekda membantu mengelola kepercayaan rakyat tersebut,” katanya.

Dua per tiga kunci sukses dalam menjalankan otonomi daerah, lanjut Suhadjar, adalah kepala daerah dan kontrol serta partisipasi rakyat. Oleh karena itu, Sekda harus bisa membantu kepala daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. (nas/*)

(Suara NTB/nas) (Suara NTB/nas)

Menyanyikan Hymne Forsesdasi

(Suara NTB/nas)

Pemberian penghargaan kepada pengurus Forsesdasi

Tarian tradisional menghibur peserta pada Rakornas dan Munas III Forsesdasi di Hotel Sentosa, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (25/4) malam.

SUARA NTB

Jumat, 27 April 2018

Kritis, Ribuan Hektare Kawasan Hutan TPMRW Dompu (Suara NTB) – Total 3.099,66 Ha kawasan hutan diwilayah pengeloaan KPH TMPRW kritis, baik Hutan Produksi (HL) maupun Hutan Lindung (HL). Kerusakan itu terancam meluas seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama perambahan untuk penanaman jagung.

Kepala KPH TPMRW, Syaifullah mengungkapkan, kritisnya kawasan hutan tersebut akibat tingginya aktivitas perambahan dan pembalakan liar, terutama perambahan untuk menanam jagung. “Kritisnya karena illegal logging dan perambahan, perambahan untuk jagung paling besar,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/4).

Dari luas 3.099,66 Ha kawasan hutan yang kritis itu 2.001,75 Ha merupakan Hutan Lindung (HL) dan 1.096,91 Ha berada dikawasan Hutan Produksi (HP).

Hanya memang tingkat kekritisannya ada yang juga tidak begitu mengkhawatirkan. Untuk pemulihan, lanjut Syaifullah, bukan lagi kewenangan KPH melainkan ditangani langsung oleh Kementerian melalui UPT di daerah. Pihaknya hanya bertanggung jawab menangani lahan kritis di luar kawasan hutan.

“Karena KPH ini kerjanya di luar kawasan hutan sementara lahan kritis ditangan pusat jadi kami itu berkoordinasinya dengan UPT Kementerian, seperti BPDAS, BPHP,” ujarnya.

Menyikapi kerusakan kawasan HL dan HP yang kritis dan terancam meluas itu pihak Kementerian melalui UPT yang ada telah mengupayakan langkah pemulihan, seperti merehabilitasi 100 Ha kawasan sejak tahun 2016-2017 dan 2018 ini targetnya 100 Ha hutan lindung dengan jenis tanaman bukan kayu.

Hanya saja, sementara ini masih pada tahap orientasi lokasi untuk melihat kondisi riil di lapangan. Termasuk aspek lain seperti kelembagaan kelompok tani dan sebagainya. “Kadang kegagalan (rehabilitasi, red) bukan dari aspek teknis tapi dari aspek sosial juga, sehingga harus kita imbangkan itu,” jelasnya.

Selain pemulihan dengan upaya rahabilitasi, KPH pun tengah mendorong pembentukan kelembagaan kelompok tani khususnya bagi petani jagung. Harapannya, bisa menekan kekritisan kawasan hutan dengan menerapkan pola tanam tumpang sari, dalam artian tidak melulu jagung yang akan ditanam tetapi ada tanaman keras yang juga bisa membantu perekonomian masyarakat.

Melihat kondisi hutan yang dipadati tanaman jagung saat ini, tambah Syaifullah, pihaknya memiliki kekhawatiran akan tidak lagi produktif hutan di wilayah ini, mengingat unsur hara tanah telah habis diserap tanaman jagung. Dan parahnya, hal ini rentan memicu terjadinya degradasi tanah dan lambat laun tidak akan bisa diusahakan lagi.

“Sekarang saya khawatir juga ini, jagung melulu.

Jagung yang rakus hara itu lama-lama tanahnya kurus sehingga tidak produktif, perlu diimbangkan dengan tanaman yang berakar dalam agar tanahnya tetap terjaga,” pungkasnya. (jun)

Lapor Proyek Mangkrak Dari Hal. 1 kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung, Ranu Miharja, SH.,MH ditemui di Mataram, Kamis (26/4).

Penjelasan itu disampaikan menanggapi pertanyaan terkait banyaknya proyek pusat yang mangkrak di NTB. Diantaranya proyek penyulingan air di 22 titik milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di empat titik yang mangkrak.

Pelapor disarankan menyertakan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan falidasinya. Disarankan tidak sekadar mengirim surat kaleng yang akan menyulitkan bidang penindakan. “Nanti yang dilaporkan si A si B si C, objeknya apa, siapa pelapornya, di mana penyimpangannya, harus

jelas. Jangan surat kaleng yang dikirim,” sarannya.

Namun mantan Direktur Penuntutan KPK ini tidak dalam kapasitas lebih jauh mengomentari soal pengaduan atau laporan masyarakat, karena menjadi ranahnya bidang penindakan di Jampidsus. Kewenangannya pada konteks pencegahan melalui TP4P yang kegiatannya mengawasi pembangunan, agar tepat waktu, tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.

Jika sampai terjadi proyek mangkrak di NTB, menurutnya bisa jadi kegagalan pada studi kelayakan.

Sementara domain TP4P untuk di pusat dan TP4D untuk di tingkat daerah, melakukan pengawalan mulai dari pra pelaksanaan sampai teknis pelaksanaan proyek agar tidak lagi terjadi penyimpangan. (ars)

Soroti Penurunan Kemiskinan Dari Hal. 1 Berdasarkan keputusan paripurna, bahwa LKPJ gubernur itu dibahas oleh dua Pansus.

“Satu Pansus LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2017.

Kedua, pansus LKPJ AMJ Gubernur 2013-2018. Harapan kita, semua lini bisa terbahas oleh Pansus, menggabungkan semua leading sector yang ada,” kata Hadi dikonfirmasi di Mataram, Kamis (26/4).

Hasil pendalaman terhadap LKPJ gubernur, nantinya berupa rekomendasi-rekomendasi. Ia mengatakan, tidak ada istilah menolak atau menerima LKPJ Gubernur tersebut. Namun, ada sejumlah rekomendasi yang harus menjadi perhatian eksekutif.

Dari sisi pencapaian indikator RPJMD, Politisi PKS ini mengatakan capaiannya cukup bagus. Namun ada beberapa indikator RPJMD seperti target penurunan angka kemiskinan yang belum mencapai target. Saat ini, angka kemiskinan di NTB berada pada posisi 15,05 persen. Sementara, target dalam RPJMD, angka kemiskinan tersisa sebesar 13,25 persen pada 2018. ‘’Kita melihat bagaimana rencana yang telah dibuat pemerintah daerah di RPJMD. Dan bagaimana setiap tahun diselesaikan. Kita melihat ada yang sudah mmeenuhi target, melampaui target, ada yang belum. Salah satunya penurunan kemiskinan yang dikritisi,” katanya.

Hadi mengatakan, sesuai dengan target RPJMD, Pemprov menargetkan penurunan

kemiskinan sebesar dua persen per tahun. Tetapi capaiannya rata-rata setengah persen per tahun. Baru pada 2017, capaiannya melebihi satu persen.

“Dan ini memang pencapaiannya cukup berat bagi pemerintah daerah. Paling banter itu satu persen.

Tetapi target penurunan itu perpaduan antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” imbuhnya.

Apakah ada pengaruh semakin besarnya alokasi anggaran dengan persentase penurunan kemiskinan? Hadi mengatakan, sudah ada pengaruhnya.

Namun, penurunan kemiskinan di NTB memang terjadi perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Namun, investasi yang masuk ke NTB juga harus berkontribusi dalam mempercepat penurunan kemiskinan di daerah ini.

Dalam LKPJ Gubernur, selama 5 tahun terakhir angka kemiskinan di NTB dikatakan terus mengalami penurunan. Dari 17,25 persen pada tahun 2013 menjadi 15,05 persen pada tahun 2017. Atau rata-rata penurunannya sebesar 0,55 persen per tahun. Sedangkan secara nasional penurunan angka kemiskinan sebesar 0,34 persen per tahun. Pada tahun 2017, NTB menempati capaian tertinggi kedua dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,02 persen setelah Papua Barat yang mencapai 1,98 persen. (nas)

Halaman 15

Kajian Inspiratif Ummi Pipik pada ’’Grand Opening Hija Store’’di LEM Mataram (Suara NTB) Ummi Pipik memberi kajian inspiratif tentang perjalanan hijrah saat Grand Opening Hija store di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Hal ini menarik minat pengunjung karena sangat menginspirasi.

Sehingga acara yang di adakan di lantai satu LEM ini dipadati pengunjung. ‘’Hijrah kita itu bagaimana menjadikan kita jauh lebih baik di setiap waktu. Meninggalkan sebuah kelalaian menuju sebuah ketaatan.

Minggalkan hal yang tidak baik menuju sebuah kebaikan,’’ kata Ummi Pipik saat memberi kajian inspiratif kepada pengunjung yang mengikuti acara Grand Opening Hija store, Rabu (25/4).

Menurutnya, pasti ada ujian ketika melakukan hijrah. Tetapi untuk menuju kepada istikomah itu membutuhkan taubat setiap hari.

Katanya Rasulullah saja sehari ada 100 kali taubat. Jadi setiap waktu kita taubat, baru ada rasa takut dan malu kepada Allah.

“Kalau kita sudah hijrah

karena Allah akan ada sifat kehati-hatian dari diri kita.

Hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan telinga kita, hati-hati dengan mulut kita.

Kenapa hati-hati karena Allah maha mengawasi” ujarnya.

Acara yang diadakan mulai pukul 11.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita juga diisi bedah buku oleh Ummi Indadari. Sehingga kehadiran Hija store sangat dirasakan manfaatnya oleh pengunjung. CEO Hija Store Ummi Ayesha, mengatakan Hija store dibuka untuk memudahkan seluruh muslimah yang ada di Lombok dan sekitarnya. Untuk memiliki koleksi pakaian syar’i hasil rancangan designer ternama Indonesia yang khusus membuat pakaian syar’i.

Ia menceritakan bahwa berdirinya Hija Store itu karena melihat Lombok banyak warga muslimahnya. Dan rata-rata memakai pakaian syar’i. Sehingga ia tergerak untuk membuat suatu store yang khusus menjual pakaian syar’i.

Ummi Pipik saat memberikan kajian ispiratif pada acara grand opening Hija store di LEM ‘’Kenapa di Lombok Epicentrum Mall, karena merupakan salah satu mall terkenal di Lombok. Mall ini sangat luar biasa sehingga saya sangat antusias membuka Hija Store

Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Belum Digalakkan Mataram (Suara NTB) Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang-ruang publik belum digalakkan. Hingga kini, ruang publik banyak dipenuhi tulisantulisan menggunakan bahasa asing. Padahal posisi Bahasa Indonesia sangat penting sebagai identitas Bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Bahasa NTB, Drs. Songgo Siruah, M.Pd., dalam kegiatan sosialisasi dan verifikasi pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik Provinsi NTB, hasil kerjasama Kantor Bahasa Provinsi NTB dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamis (26/4).

Lebih jauh dikatakan Song-

go Siruah, posisi Bahasa Indonesia sama pentingnya dengan bendera dan lambang negara lainnya. Dia berfungsi sebagai pemersatu dan perekat Bangsa Indonesia. “Karena apa bahasa yang menjadi urusan semua orang itulah yang mempersatukan kita. Kegiatan ini bagian dari upaya pembinaan,” urainya.

Meski memiliki posisi sangat penting, namun penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik seperti bandara, sekolah, kampus, rumah sakit, jalan, dan tempat lainnya kurang diperhatikan. Bahasa Indonesia sering diremehkan.

Bahkan saat ditulis lebih kecil dari bahasa asing seperti Bahasa Inggris di posisi atasnya. Tidak saja itu, ban-

yak juga yang tidak paham dan mengerti soal posisi Bahasa Indonesia.

“Kenapa bahasa itu sangat penting. Masyarakat bertanya apa pentingnya berbahasa.

Apa pentingnya uji kompetensi berbahasa? Kalau ASN saja bertanya soal UKB bagaimana masyarakat luas,” jelasnya.

Dikatakan bahwa bahasa digunakan untuk semua atribut penggunaan di ruang publik. Dalam Sumpah Pemuda, salah satu isinya ialah menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Padahal Sumpah Pemuda lahir 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu berarti para pemuda terdauhulu sudah menyadari pentingnya posisi Bahasa Indonesia.(dys)

Ali BD Janji Perhatikan Kesejahteraan Petani dan Guru Honorer Dari Hal. 1 Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis, (26/4), sore kemarin. Calon Gubernur NTB nomor urut 4 yang berpasangan dengan TGH. Lalu Gede Sakti Amir Murni ini secara terbuka dan lancar menjawab pertanyaan masyarakat dalam kampanye dialogis tersebut. Salah satunya soal perhatiannya terhadap kesejahteraan petani tembakau apabila terpilih menjadi Gubernur NTB priode 2018-2023 yang pemilihannya dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

Di Desa Setanggor mayoritas penduduk merupakan petani tembakau. Jika terpilih jadi gubernur, mampukah bapak memberikan modal? Sang Pendobrak ini mengaku siap memberikan modal untuk petani tembakau. Bahkan, apabila menjadi gubernur, ia akan membebaskan para petani menggunakan bahan bakar untuk membakar tembakaunya menggunakan bahan bakar apapun. ‘’Jangan kita atur-atur karena rakyat yang

lebih tahu untuk meraup keuntungan,’’tegasnya diiringi sorak sorai dan tepuk tangan warga yang hadir.

Calon gubernur dari jalur independen ini menyinggung jika Kabupaten Lotim merupakan daerah yang penduduknya banyak dari kalangan petani tembakau, termasuk di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia. Artinya, petani itu berada di kabupaten bukan di provinsi, maka dari itu ia akan menggelontorkan anggaran DBHCHT ke kabupaten untuk dapat dinikmati oleh petani tembakau itu sendiri.

Selain kepada petani, AliBD yang didampingi istri tercinta, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, juga akan memperhatikan kesejahteraan dari guru honorer yang ada di NTB. Saat ini, katanya, pemerintah provinsi akan melakukan seleksi terhadap guru honorer mana yang layak mendapatkan SK Gubernur. Baginya, guru honor harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Pasalnya, selama menjabat sebagai bupati, ia terus men-

gangkat gunur honorer dengan SK Bupati, hingga terdapat 1.650 guru honorer di Lotim yang memegang SK Bupati. ‘’Kesejahteraan petani hingga guru honorer harus kita perhatikan,’’janjinya.

Menurutunya, seharusnya guru honorer mendapatkan gaji Rp 1,3 juta per bulan. Untuk itu, apabila terpilih dan ditakdirkan menjadi gubernur untuk lima tahun ke depan, guru honorer akan diangkat terutama jenjang SMA dengan dua kali lipat jumlahnya untuk provinsi. Alasan dilakukan kebijakan itu, dicontohkannya bahwa di Kabupaten Lotim saja sebanyak 200 guru per tahun yang pensiun, sementara pengangkatan tidak ada.

Pada kesempatan itu, AliBD mengatakan karena dirinya maju dengan dan bersama rakyat, maka ia berkeinginan supaya masyarakat menegur dan memberikan masukan kepadanya apabila kebijakannya di dalam memimpin NTB suatu saat nanti menyimpang.

Kampanye dialogis diakhiri dengan simulasi pencoblosan nomor urut 4. (yon)

Ali BD: Pertahankan Peringatan 1 Muharram Dari Hal. 1 Peringatan 1 Muharram, baginya, merupakan momentum yang sangat penting.

Menurutnya, tujuan dalam memperingati 1 Muharram supaya setiap insan manusia gigih dalam bekerja dibentengi keimanan yang kokoh dan selaku ummat Islam menjadi lebih baik karena Islam menjadi mercusuar. ‘’Peringatan Muharram akan kita dilaksanakan sampai hari kiamat,’’ tegasnya.

Nilai-nilai yang ingin diambil dalam festival 1 Muharram tersebut yakni untuk memperkuat posisi ke-Islaman serta dasar-dasar ke-Islaman harus dilaksanakan secara kaffah. Selain itu, Islam memperkuat kenegaraan karena merupakan kebangkitan umat Islam.

Selama peringatan 1 Muharram di Kabupaten Lotim yang dikemas dalam bentuk festival, mementum itu menjadi wadah

peningkatan perekonomian masyarakat. Selain beraneka ragam acara Islami dan lainnya yang dapat menyita perhatian seluruh masyarakat Gumi Selaparang. Kondisi itupun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meraup keuntungan selain adanya pameran dan pasar rakyat.

Sementara, kampanye dialogis Ali-Sakti di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia yang dihadiri, TGH. Fadil Tohir, mengatakan, alasan berada di kampanye Ali-Sakti, karena sosok Ali BD merupakan pemimpin yang peduli terhadap rakyat kecil, anak yatim dan fakir miskin.

Menurut TGH Fadil, inilah nurani, inilah demokrasi kita bebas memilih dan bebas dipilih. Dan pilihannya untuk calon Gubernur NTB jatuh ke pasangan Ali-Sakti, nomor urut 4. Hal itu karena ia berkeyakinan, hanya pasangan Ali-Sakti yang mampu membawa NTB lebih baik, lebih sejahtera.

Di hadapan ratusan warga Desa Setanggor, TGH. Fadil mengupas latar belakang sosok, H.Moch Ali Bin Dachlan merupakan Bupati Lotim saat ini dan sudah menjabat selama dua priode. Sehingga sudah tidak diragukan lagi bagaimana kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah. Bahkan, lanjut dia, banyak masjid-masjid yang dibantu, pondok pesantren yang disentuh.

Di samping itu, Ali-BD sangat cinta terhadap anak yatim dan pakir miskin. Di mana, setiap tahun di Lotim 80 ribu paket sembako untuk fakir miskin.

Ditambahkannya, alasannya mendukung Ali BD yang juga dijuluki bapak pembangunan ini karena banyak pembangunan yang dibangun selama dua priode memimpin Lotim. Pembangunan sejumlah gedung itupun dibangun tanpa utang, seperti pasar, kantor bupati, kantor DPRD Lotim dan Satpol PP. (yon)

di sini,’’ ujarnya.

Menurut Nita salah seorang pengunjung LEM, Ia merasa kebutuhannya terpenuhi karena hadirnya Hija Store. ‘’Saya seorang perantau se-

makin senang tinggal di Lombok. Karena jika ingin barang berkualitas tidak perlu harus beli di Jawa, tapi di sini sudah lengkap dan barangnya bagusbagus,’’ katanya. (r)

Penuntasan Perekaman E-KTP

Kemendagri Minta Gubernur dan Bupati/ Walikota Turun Tangan Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta gubernur dan bupati/walikota turun tangan mempercepat penuntasan perekaman E-KTP. Perekaman E-KTP diharapkan tuntas pada tahun ini. Pasalnya, mulai 1 Januari 2019, satusatunya identitas warga negara dalam politik adalah E-KTP. “Kebijakan ini diambil dalam UU karena untuk meniadakan pemilih ganda. Yang selama ini selalu terjadi. Data penduduk harus berbasis NIK,” kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan, Dr. H. Suhadjar Diantoro, M.Si disela-sela rakornas dan Munas III Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, Rabu (25/4) malam.

Supaya masyarakat segera melakukan perekaman E-KTP, Mendagri, kata Diantoro meminta kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota dapat memastikan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah. “Mohon bantuan gubernur, Sekda

bahwa upaya-upaya ini dapat tercapai dengan baik,” katanya.

Secara nasional, kata Diantoro, jumlah warga yang belum melakukan perekaman E-KTP sekitar 2 persen lebih. Warga yang belum melakukan perekaman E-KTP harus tuntas tahun ini. ‘’Hambatan yang ditemui masih ada warga yang tak terdata. Tapi upaya ini harus dilakukan,’’ tandasnya.

Khusus untuk NTB, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, masih ada 279.359 warga NTB yang belum melakukan perekaman E-KTP. Dari 3.757.949 warga NTB yang wajib KTP, baru 3.478.590 orang yang sudah melakukan perekaman.

Sementara warga yang sudah dicetak e-KTP-nya baru 3.214.568 orang atau 85,54 persen. Pemprov NTB melalui DPMPD dan Dukcapil menargetkan perekaman EKTP sudah tuntas Mei mendatang. Artinya, sebelum Pilkada 24 Juni mendatang, semua warga NTB sudah melakukan perekaman E-KTP. (nas)

Gubernur Sayangkan Kisruh Penentuan Ketua BPPD NTB Dari Hal. 1 Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM yang dikonfirmasi mengenai belum tuntasnya penyelesaian dualisme kepengurusan BPPD NTB mengatakan bahwa lembaga itu perlu diisi oleh orang-orang yang profesional. Dalam rangka mempercepat perkembangan pariwisata NTB. ‘’Memang kami berharap orang-orang yang muncul di sana adalah profesional, punya keahlian, kemampuan untuk menawarkan daerah ini ke mancanegara. Kami berharap, munculnya orang-orang yang ada di BPPD, personel yang profesional. Dari sisi kemampuan dan keahlian terpenuhi,’’ harapnya.

Sebagai salah satu pimpinan Dewan, Hadi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kebijakan yang diambil gubernur mengenai kepengurusan BPPD NTB. Jika hal itu yang diang-

gap terbaik oleh gubernur untuk mempercepat perkembangan pariwisata NTB, maka pihaknya mendukung.

“Pak Gubernur kan tak menginginkan pariwisata yang justru mundur. Kami berharap dengan adanya pilihan beliau itu akan lebih cepat.

Tapi harapan kami, jangan sampai dilanggar aturan,’’ imbuh Politisi PKS ini.

Hadi mengatakan, Dewan menyerahkan penentuan pengurus BPPD NTB lima tahun ke depan itu kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur. Namun, Dewan berharap orang-orang yang dipilih jangan sampai membuat pariwisata NTB terpuruk. “Kami berharap jangan sampai ada kemunduran pariwisata dengan dualisme ini. Maka ke depan, harus profesional dan jangan melanggar aturan. Silakan eksekutif memilih yang terbaik,” pungkasnya. (nas)

Usulan Revisi Perda Merger BPR Belum Masuk Prolegda Dari Hal. 1 Kalau dianggap mendesak, maka bisa didahulukan pembahasannya, itu namanya kumulatif terbuka,’’ ujarnya.

Ruslan mengatakan, ada dua hal yang akan direvisi dalam Perda No. 10 tahun 2016 tentang merger BPR. Pertama, soal batasan umur calon direksi yang semula ditetapkan makismal 58 tahun. Karena hal ini bertentangan dengan Permendagri, maka akan diubah maksimal calon direksi berumur 60 tahun.

Selain itu, dalam revisi perda yang baru akan diubah

mengenai calon direksi.

Dalam perda yang lama, calon direksi hanya terbatas dari unsur internal BPR. Sementara dalam revisi perda yang baru, calon direksi berasal dari unsur internal dan eksternal.

Menurut Ruslan, hal ini dilakukan supaya BPR NTB lebih berkembang. Jika diberikan kesempatan kepada orang luar yang profesional menjadi calon direksi, maka BPR NTB diyakini akan lebih berkembang. Tetapi jika hanya diperuntukkan bagi kalangan internal BPR, maka perusahaan daerah itu akan sulit berkembang. (nas)

Bupati Sumbawa: Pemda, DMB dan Multi Capital Harus Saling Mendukung Dari Hal. 1 kurang lebih Rp. 408 miliar sudah berjalan. Dijelaskan juga bahwa karena dana tersebut berasal dari luar negeri, maka diperlukan waktu bagi dana tersebut untuk sampai ke rekening DMB,’’ terang Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, B.Sc, Kamis (26/4).

Seperti proses pembayaran-pembayaran sebelumnya

dari MDB atau Multi Capital ke DMB, selalu proses pembayaran tersebut memerlukan waktu. Bahkan pernah sampai tiga minggu sejak transfer instruction diberikan. Jadi, dalam proses pembayaran Rp. 408 miliar ini, sangat wajar jika prosesnya juga memerlukan beberapa waktu untuk sampai ke DMB. ‘’Pesan saya, kita harus saling mendukung dengan DMB

dan Multi Capital sehingga proses pengiriman dana tersebut akan berjalan baik dan lancar. Karena Rp. 408 miliar bukanlah dana kecil untuk ukuran BUMD NTB. Bahkan untuk ukuran perusahaan BUMN nasional,’’ jelas H. Husni.

Kerjasama DMB dan Multi Capital adalah sejarah baik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Dua

kabupaten bersama satu provinsi bekerjasama dengan modal Rp 200 juta menghasilkan keuntungan lebih dari Rp 1 triliun. Di mana lagi hal ini bisa terjadi kecuali di NTB, KS dan KSB. Proses pengiriman dana ini adalah proses terakhir. Selama ini DMB dan mitranya sudah membuktikan bahwa setiap janji yang mereka buat selalu mereka penuhi. Kare-

na itu, menurut Bupati Sumbawa, jangan sampai tindakan yang tidak terencana di proses akhir ini justru merusak track record baik yang sudah mereka buat. ‘’Saya yakin, dengan keuletan, pengalaman, kesabaran, dan ikhtiar serta doa kita bersama dana tersebut akan sampai pada kita sesuai dengan waktu yang ditetapkan,’’pungkas H. Husni. (arn/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 27 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perwakilan BKKBN NTB Bersama UIN Mataram Gelar Seminar Konseling lar pada Kamis (26/4) bertempat di AuditoMataram (Suara NTB)rium UIN Mataram ini dihadiri oleh ratuUntuk lebih mensan mahasiswa UIN Mataram yang antuingkatkan pengetahuasias mengikuti jalannya acara. n generasi milenial, Mengambil tema ‘Mempersiapkan khususnya mahasiswa, Pernikahan yang Ideal Menuju Generasi untuk mempersiapkan Milenial yang Bahagia’, seminar ini mengdirinya dalam menghhadirkan narasumber yang berkompeten di adapi pernikahan, Perbidangnya masing-masing. Dalam pemawakilan BKKBN parannya, Kepala Perwakilan BKKBN NTB yang bekerNTB, DR. Drs. Lalu Makripuddin, jasama dengan M.Si, menerLembaga Konangkan bahwa seling dan pernikahan Psikologi Alyang membaTazkiah dan hagiakan bila Laboratoridilakukan pada um Konselusia yang tepat, ing jurusan Kepala Perwakilan BKKBN NTB saling mengenBKI UIN Lalu Makripuddin memberikan sambutan. dalikan diri sebeMataram lum pernikahan serta ada persiapan mental, ekonomi dan

kata Makripuddin. Oleh karena itu, BKKBN melalui program GenRe melakukan berbagai program untuk mempromosikan kepada para remaja tentang berbagai hal agar mereka benar-benar siap untuk menikah.

“Adapun program GenRe yang dilakukan mulai promosi pendewasaan usia, penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya melalui PIK Remaja serta mempromosikan dan merencanakan kehidupanberkeluarga dengan sebaik-baiknya,” sebutnya. Lalu Abdurrachman Wahid, M.A. selaku Direktur Lembaga Konseling dan Psikologi Al-Tazkiah mengatakan bahwa agar siap menikah perlu memperhati-

kan berbagai hal, mulai dari latar belakang pendidikan sampai restu keluarga.

Latar belakang pendidikan menjadi penting karena berpengaruh terhadap pola pikir pasangan. Selain itu juga perlu diperhatikan faktor ekonomi dan perbedaan budaya yang harus saling dipahami antarpasangan. “Restu keluarga serta faktor psikologi dan kepribadian juga menjadi perhatian, jangan sampai yang ngebet nikah hanya dari salah satu pihak saja,” jelasnya. Faktor kesehatan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Sedangkan Etty Setiawati dari Lembaga Konseling AlTazkiah menjelaskan bahwa banyak pasangan yang bah-

kan sudah menikah belum saling mengenal dengan baik kepribadian pasangannya. “Sehingga konseling itu sangat diperlukan agar para pasangan saling tahu perannya masing-masing,” jelasnya. Jika tidak bisa melakukan konseling secara langsung, dengan kemudahan teknologi sekarang bisa menggunakan cyber konseling yang konsepnya sama dengan konseling secara langsung.

Para peserta yang hadir pun antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait pernikahan usia muda yang selama ini menjadi tanda tanya bagi mereka kepada narasumber yang hadir. (uul/*) (Suara NTB/uul)

mengadakan seminar konseling pra-nikah. Acara yang dige-

psikologis. “Faktanya 2,6 % remaja menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun. Di tingkat ASEAN , angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja,” jelasnya.

Aspek kesehatan, tambahnya, juga berpengaruh pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Di mana anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan ataupun melahirkan. “Juga perlu diperhatikan dari segi kesiapan secara ekonomi karena dapat memicu perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan primer dalam keluarga,”

Pemateri seminar Perwakilan BKKBN NTB

Kepala Perwakilan BKKBN NTB pose bersama dengan panitia acara

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Lalu Makripuddin menyerahkan hadiah pada pemenang lomba

Pemenang lomba hashtag instagram BKKBN NTB

Peserta seminar BKKBN dan UIN Mataram

Peserta saat sesi tanya jawab

Gempa Banjarnegara

Ada Trauma di Balik Runtuhan Rumah (Suara NTB/ist)

AMBRUK – Sebuah masjid di Banjarnegara ambruk akibat gempa, yang juga menyebabkan lebih dari 3.500 jiwa penduduknya mengungsi.

Banjarnegara (Suara NTB) Kalau malam datang, yang terasa hanya gelap, kumuh, dan lembab.

Dalam satu tenda terpal – berwarna dasar oranye, atau biru itu – berjejal belasan keluarga. Si nenek atau ibu berselimut kain jarik, si bapak berkemul dengan kain sarung.

Semua berkumpul dalam tenda pengungsian yang sama, menghabiskan malam sembari menahan rasa takut kalau-kalau gempa datang kembali.

Hingga hari kelima pascagempa, Senin (23/4), rasa takut dan trauma masih sangat kentara di balik tenda-tenda terpal pengungsian.

Jumlah pengungsi yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, mencapai 3.506 jiwa dari 908 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pengungsi belum mau untuk kembali ke rumah masing-masing.

Alasannya sederhana, gempa Banjarnegara Rabu (18/4) lalu masih menyisakan rasa takut. Takut karena runtuhan rumah bisa saja ambruk lagi kalau gempa susulan datang. “Ratusan rumah kondisinya mengkhawatirkan. Kebanyakan hampir rubuh karena fondasi atapnya tak kuat menahan guncangan gempa,” ujar Lukman Solehudin, Koordinator T i m E m e r g e n c y Response Aksi Cepat Tanggap (ACT), mengabarkan dari Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara.

Empat desa, ratusan rumah rusak Hingga Senin atau hari kelima pascagempa, pendataan kerusakan infrastruktur rumah dan bangunan umum lain masih terus dilakukan. Paling banyak dilaporkan, rumah mengalami keretakan di dinding, sampai kerusakan parah berupa ambruknya seluruh bagian atap. Selain itu, gempa Banjarnegara pun meninggalkan kerusakan di masjid dan sekolah.

Dari Posko Kemanusiaan ACT di Desa Kasinoman, Tim Emergency ResponseACT ikut turun tangan melakukan pendataan kerusakan rumah. Data terakhir hingga Jumat (20/4), kerusakan rumah paling banyak berada di Desa Kasinoman.

“Pendataan kami, kerusakan bangunan rumah paling banyak ada di Desa Kasinoman dengan total 94 rumah rusak. Kemudian di Desa Plorengan 52 rumah rusak, lalu di Desa Kertosari 44 rumah rusak, dan terakhir di Desa Sidakangen 11 rumah dilaporkan rusak,” jelas Lukman.

Selain rumah, pendataan pun dilakukan untuk menghitung berapa musala dan

masjid yang terdampak pascagempa. Lukman mengatakan, data sementara yang ia pegang mencatat ada 4 (empat) masjid di empat desa yang perlu direnovasi.

“Masjid dengan kerusakan paling parah sampai atapnya ambruk ada di Kasinoman. Temboknya sudah tidak ada, tinggal runtuhan,” ujar Lukman.

Sementara itu, Lukman mendata sejumlah sekolah di Kecamatan Kalibening juga harus memulai proses belajar mengajar di balik tendatenda darurat. “Kami menemukan, ada dua sekolah yang perlu direnovasi. Salah satunya, SDN 1 Kasinoman, puluhan siswa memulai sekolah Senin menggunakan tenda darurat,” pungkasnya.

Sementara kepala cabang ACT NTB, L. M. Alfian mengajak masyarakat NTB untuk Peduli dengan hal ini.

“Ka mi ACT NTB siap menerima dan menyalurkan bantuan masyarakat NTB, bagi yang ingin menyalurkan bantuan silakan hubungi ACT NTB di nomor 082340333000 atau langsung ke kantor ACT NTB di Jalan Sriwijaya No 80J Pagesangan Timur Mataram,’’ katanya. (*)