Edisi Sabtu, 27 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 265 TAHUN KE 13

SUARA NTB

SABTU, 27 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kunjungan Wisatawan Timteng Naik 200 Persen Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat pesat setelah dideklarasikannya Lombok sebagai destinasi wisata halal.

Angka kunjungan wisatawan Timur Tengah (Timteng) naik sebesar 200 persen dari tahun 2015 ke 2016.

Kemudian angka kunjungan wisatawan Malaysia ke NTB, juga meningkat 30 persen di bandingkan sebelumnya. ‘’Jadi ada beberapa destinasi identik dengan wisatawan muslim itu kedatangannya di NTB meningkat pesat,’’ kata gubernur saat menerima kunjungan Forum Masjid dan Musala Bumi Serpong Damai dan sekitarnya serta rombongan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/1) siang.

Gubernur mengatakan, jumlah pelancong muslim dari Malaysia meningkat sampai di atas 30 persen. Kemudian pelancong muslim dari Timteng terjadi peningkatan cukup tinggi sebesar 200 persen. Peningkatan jumlah kunjungan pelancong muslim ini setelah Lombok dideklarasikan sebagai destinasi wisata halal.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat menerima kunjungan Forum Masjid dan Musala Bumi Serpong Damai dan Sekitarnya di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/1) siang.

POTENSIAL - KEK Mandalika adalah salah satu sumber potensial yang bisa mendongkrak ekonomi NTB yang rentan dengan risiko. Tampak salah satu spot di kawasan Mandalika yang sudah terbangun.

Ekonomi NTB Rentan Risiko

”Fit and Proper Test” Segera Tuntas

H. Rosiady Rosiady H. H. Sayuti Sayuti H.

PEMPROV NTB berharap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB segera tuntas. Pemprov telah mengajukan nama-nama calon direksi dan komisaris perbankan milik daerah itu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir 2017.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menyatakan dirinya belum menerima laporan terbaru mengenai proses fit and proper test Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB yang dilakukan OJK. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Jadi Jualan Potensial WISATA halal merupakan salah satu segmen wisata yang diandalkan oleh Pemprov NTB. Ini juga sekaligus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan muslim ke NTB. Karena belakangan ini wisatawan muslim atau muslim traveler semakin banyak berkunjung ke berbagai destinasi wisata.

Pada dasarnya, wisata halal tidak hanya dapat dikunjungi oleh wisatawan muslim.

Wisatawan nonmuslim pun dapat berkunjung ke berbagai destinasi wisata halal di NTB. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) NTB memiliki potensi pertumbuhan ekonomi sangat besar. Namun di sisi lain, pertumbuhan yang potensial itu sangat rentan dengan risiko. Karena itu, harus dikembangkan sumber-sumber penggerak ekonomi alternatif lainnya.

Demikian disampaikan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng dalam sambutannya pada pelantikan Achris Sarwani sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Jumat (26/ 1) kemarin. Achris Sarwani yang sebelumnya Kepala Divisi Pengelolaan Kebijakan SDM BI Pusat menggantikan Prijono yang selanjutnya bertugas se-

bagai Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat.

Menurut Sugeng, BI melihat potensi yang dimiliki NTB ini cukup besar. Misalnya, ada KEK Mandalika, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sumber daya alam lainnya yang melimpah. Pertumbuhan ekonomi NTB juga ditopang oleh sektor pertambangan.

Dengan aktivitas tambang PT.

Penyelidikan Kasus Bibit Bawang Sembalun Berlanjut Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit II Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB memastikan masih melanjutkan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang putih, Sembalun, Lombok Timur.

Saksi-saksi penting masih dimintai keterangan. ‘’Kasusnya masih berlanjut sampai sekarang. Belum berhenti,” kata Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Wahyudi, SIK kepada Suara NTB, Jumat (26/1).

Sebelumnya, kasus itu diambil alih penanganannya dari pejabat sebelumnya, AKBP Boyke Karrel Watimmena. Wahyudi pun mengaku masih mendalami indikasi tindak pidana, dengan meminta keterangan saksi-saksi.

‘’Saksi- saksi masih kita periksa. Saya kan masih pelajari dulu kasusnya, karena ini kan limpahan dari (pejabat) sebelumnya,’’ kata Wahyudi. Sehingga langkah teknis apa yang akan ditempuh, belum bisa dirincikannya. Tapi gambaran awal tentang perkara, ia sudah mendapat penjelasan dari bawahannya dan langsung mempelajari. ‘’Saya sudah pelajari kasusnya. Saya akan pelajari dulu seperti apa detailnya. Kalau soal pemeriksaan lapangan dan lain lain, nanti kita cek,’’ ujarnya.

Sebelumnya, proyek pengadaan 78 ton bibit bawang putih impor untuk dibudidayakan di Sembalun, Lombok Timur jadi bidikan baru Polda NTB. Bersambung ke hal 15

Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Potensi tambang inilah yang membuat menjadi salah satu sumber utama risiko di maksud. ‘’Kalau harga hasil tambang rendah, ekonomi NTB bisa turun. Pak Achris (Kepala BI NTB baru) bisa cari potensi lain untuk menopangnya,’’ pesannya.

Sugeng mengemukakan betapa potensialnya sumber

daya alam NTB. Salah satu potensi besar itu katanya ada di KEK Mandalika. Kemarin pagi, Sugeng berkesempatan mengunjungi KEK Mandalika di Kute, Lombok Tengah. Ia kemudian membandingkan KEK Mandalika dengan kawasan-kawasan pariwisata yang pernah dikunjungi di berbagai daerah di Indonesia. ‘’KEK Mandalika potensinya tak kalah jauh bila di bandingkan dengan potensi alam di Indonesia, NTB di dalamnya.

Hanya saja, kepandaian mengemas potensi itulah yang membuat setiap orang tertarik

untuk berkunjung,’’ katanya mengingatkan.

Di KEK Mandalika, ia melihat satu persoalan yang harus selesaikan dan itu butuh proses. Misalnya, bagaimana menertibkan para pedagang produk khas lokal, termasuk anak-anak kecil yang menawarkan jasa dengan cara agak memaksa. Itu membuat orang yang datang menjadi tak nyaman. Karena itu, masyarakat harus terus diedukasi.

Selain itu, potensi besar pengembangan ekonomi selain tambang yakni UMKM. Bersambung ke hal 15

Bima Tanggap Darurat

BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri mengingatkan agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem. Update cuaca kurang bersahabat itu, tercatat sejak Jumat (25/1) kemarin hingga Minggu (28/1) mendatang. Salah satu dampaknya terjadi di Kabupaten Bima dan kini ditetapkan status tanggap darurat.

Berdasarkan analisa BMKG, potensi cuaca signifikan terjadi di wilayah NTB. Terpantau Pusat Tekanan rendah sekitar 1004 hPa dan 997 hPa di Samudera Hindia sebelah Selatan Selat Sunda dan di sebelah Utara daratan Australia. Tekanan yang membentuk palung tekanan rendah sepanjang perairan selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. ‘’Kondisi tersebut memicu terbentuknya daerah konvergensi (pertemuan angin) Bersambung ke hal 15

Wakodim

Rusak Akibat Banjir Bandang H.L.Moh Faozal

Perbaikan Jalan dan Jembatan Putus Tunggu APBD-P Mataram (Suara NTB) – Sejumlah ruas jalan dan jembatan milik provinsi putus diterjang banjir bandang di beberapa daerah di Pulau Sumbawa. Untuk penanganan darurat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara untuk penanganan permanen atau pascabencana akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H.

Syahdan, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/1) mengatakan, perbaikan permanen jalan dan jembatan putus itu tak dapat dilakukan segera. Pasalnya, harus diusulkan penganggarannya dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2017. ‘’Saya lagi mempersiapkan laporannya ke BPBD Provinsi NTB untuk dilakukan penanganan darurat. Kalau penanganan darurat BPBD, tapi pascabencana nanti Dinas PUPR. Tapi di APBD Perubahan. Ka-

lau di APBD murni tidak ada anggarannya,’’ kata Syahdan.

Ia menyebutkan, jalan dan jembatan yang putus tersebut berada pada beberapa titik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Bima. Jalan putus yang ada di KSB akibat longsor yang terjadi di Kecamatan Sekongkang. Akibat jalan provinsi yang putus ini, tiga desa menjadi terisolir. Jalan tersebut menjadi akses utama ke Desa Talonang, Desa Lemar Lempo dan Desa Tatar.

Kemudian satu lagi jembatan putus di wilayah Tambora Bima. Jembatan tersebut panjangnya sekitar tujuh meter. Jembatan provinsi ini putus pada Kamis (25/1) malam akibat hujan deras dengan intensitas di atas normal. Untuk penanganan permanen jembatan ini, kata Syahdan membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar.

“Posisi jembatan ini di lereng Tambora bagian timur. Kelihatannya itu ‘’disikat’’ hujan dan

banjir. Klimaksnya tadi malam (Kamis malam), intensitas hujan luar biasa. Penyebabnya memang intensitas hujan yang di atas normal,” ucapnya.

Syahdan mengungkapkan, jembatan yang rusak akibat banjir bandang kebanyakan konstruksinya sudah cukup lama. Pada bagian bawah banyak yang masih menggunakan batu. Sehingga ke depan perlu ada penyempurnaan konstruksi jembatan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TO K O H

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perda RTRW Tak Ada Kejelasan MCK Keliling di Arena Buah MELIHAT kondisi para pedagang yang berada di Arena Buah Mataram, pihak kelurahan Cilinaya berencana mengusulkan pembuatan fasilitas umum seperti WC umum. “Ini merupakan pemikiran pribadi setelah melihat langsung di lapangan, di mana para penjual kesulitan untuk buang hajat,” terang Lurah Cilinaya, IGA Agung Anugrahaini, Jumat (26/1). Ia merasa prihatin karena pedagang berjualan dari pagi sampai malam tanpa adanya fasilitas umum MCK. (Suara NTB/uul) “Yang berada di seIGA Agung Anugrahaini belah selatan itu, mereka bisa nitip untuk buang hajat di hotel dekat sana, tetapi tidak mungkin tidak bayar kan,” jelasnya. Sedangkan untuk pedagang yang di sebelah utara, mereka tidak memiliki tempat untuk buang hajat. “Sampai ada satu pedagang yang di utara itu membuat bangunan semi permanen untuk MCK yang menyatu dengan tembok toko,” terangnya.

Agung menceritakan lapak pedagang yang menitip di pekarangan warga, banyak diprotes oleh sang pemilik rumah. “Mereka protes karena pedagang membuat bangunan semi permanen sehingga jika buang hajat, rumah mereka bau pesing,” jelasnya. Selain itu, salah satu pedagang juga menutup saluran air sehingga saat hujan besar, air dan sampah menggenangi lapak pedagang lainnya.

“Mereka sempat datang protes ke kantor lurah agar bangunannya dibongkar karena mengganggu kenyaman pedagang lain,” kata Agung. Untuk itu, dirinya berencana di tahun ini mengajukan pembuatan MCK keliling yang memudahkan pedagang dalam buang hajat. “Kasihan soalnya mereka, masa mesti ditahan sampai seharian,” terangnya.

Nantinya MCK keliling ini akan seperti MCK darurat yang biasanya ada di setiap event atau acara-acara besar. “Mereka nanti bayar untuk MCK-nya, karena sekarang semua mesti bayar, tidak ada yang gratis,” jelas Agung. (uul)

Walikota Mataram Kecewa

Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan tindaklanjut revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dinilai jadi penghambat investasi di Mataram. Lambannya penyelesaian ini membuat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kecewa. Ia pun mengancam akan mengevaluasi kinerja pejabat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Jelas saya akan evaluasi itu,” tegas Walikota ditemui, Jumat (26/1).

Sebulan lalu, ia telah meminta Bappeda berkomunikasi aktif dengan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Provinsi. Komunikasi itu berkaitan kekurangan kekurangan apa saja yang harus segera dipenuhi. “Dengan belum keluarnya revisi tata ruang, menyebabkan terhambatnya investasi,” kata Walikota.

Beberapa investor, katanya, sejak tiga bulan telah siap berinvestasi menjadi terhambat sampai saat ini. Seperti pembangunan hotel dan investasi lainnya berkali - kali segera diundang peletakan batu pertama. Walikota menolak undan-

gan itu, karena harus menunggu revisi RTRW rampung.

Perbedaan pandangan antar Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, mengenai kewajiban menyediakan lahan pertanian sebanyak 800 hektar. Sedangkan, Kota Mataram bersedia 400 hektar bukan berarti adu kekuatan.

Walikota meminta itu sesuaikan dengan aturan. “Tidak.

Silakan, diatur sesuai dengan aturan. Ada arahan saya relatif lahannya terbatas. Sementara, dinamika perkembangan kota sangat dinamis,” ujarnya.

Walikota dua periode ini menambahkan, sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah bidang jasa, perdagangan, hotel, pariwi-

sata dan transportasi, karena Mataram minim dari sumber daya alam. Oleh karena itu, pejabat dimintanya agar memprediksikan kecenderungan - kecenderungan wilayah memiliki perkembangan itu. Ketersedian lahan pertanian pangan berkelanjutan harus diperhitungkan. “Dimana - mana itu harus diperhitungkan, selain memenuhi peraturan perundang undangan,” tambahnya.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menambahkan, dengan posisi saat ini tidak mungkin menyiapkan lahan pertanian berkelanjutan 800 hektar. Sebab, sebagian besar lahan pertanian ini milik swasta. Pemerintah tidak bisa

”

Dengan belum keluarnya revisi tata ruang, menyebabkan terhambatnya investasi

membendung bilamana ada alih fungsi lahan. “Lima tahun kedepan kita tidak tahu perkembangan seperti apa.

Apalagi 400 hektar itu juga lahan milik swasta,” kata Mohan.

Senada dengan Walikota, Mohan juga mengakui jika molornya penyelesaian RTRW mempengaruhi investasi di Mataram. Dia menegaskan bahwa perjuangan pemerintah merevisi RTRW tidak menunjukkan keberpihakan ke investor.

Oleh karena itu, Pemprov diharap lebih lunak melihat realitas kondisi saat ini. “Iya, ini jelas

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh mengganggu investasi,” tandasnya. Akan tetapi, terhambatnya revisi RTRW itu tidak ada hubungannya dengan rekomendasi penertiban lapak di Jalan Cilinaya oleh Kementerian Kementerian ATR/BPN. “Tidak ada urusan soal itu. Ini saja tentu jadi sorotan politis,” demikian ujarnya. (cem)

Lakukan Pendekatan PANSUS Raperda Kota Mataram tentang pemakaman mulai melakukan pendalaman isi Raperda inisiatif Dewan itu. Baru-baru ini Pansus Pemakaman DPRD Kota Mataram mengundang beberapa OPD terkait Raperda ini untuk didengar pendapatnya. OPD itu antara lain Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas PUPR dan juga Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Wakil Ketua Pansus Pe(Suara NTB/fit) makaman DPRD Kota MatParhan aram, Parhan, SH., kepada Suara NTB di Mataram mengungkapkan bahwa pertemuan dengan OPD, salah satunya membahas soal pengadaan lahan untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum). ‘’Kalau lahan pemakaman yang sifatnya tradisional itu kan sudah diatur oleh masyarakat,’’ katanya. Pengadaan lahan TPU ini, lanjutnya, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak pengembang.

Termasuk yang dibahas adalah tentang penataan kuburan dan tata kelola kuburan. ‘’Itu semua nanti akan diatur oleh Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Perkim,’’ imbuhnya.

Kewajiban pengembang adalah menyediakan lahan untuk pemakaman seluas dua persen dari total luas lahan yang dikembangkannya. ‘’Kalau dia itu 25 hektar ke atas, maka lokasi pemakaman harus di tempat itu,’’ sebut politisi PKS ini.

Sedangkan kalau pengembang mengembangkan lahan kurang dari 25 hektar maka pengembang bersangkutan bisa bekerjasama dengan pengembang yang lain untuk mengadakan lahan pemakaman sesuai dengan ketentuan. Dalam draf Raperda itu, sambungnya, Pansus menyarankan bagi pengembang yang sudah lama atau komplek perumahannya sudah berdiri sebelum adanya Raperda ini, agar melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. ‘’Mungkin di lingkungan sekitar ada pemakaman milik masyarakat,’’ cetusnya. Paling tidak pengembang perumahan ada kontribusi terhadap lahan pemakaman milik masyarakat. ‘’Karena salah kita kalau kita mengikat pengembang yang perumahannya sudah ada sebelum Raperda ini hadir,’’ pungkasnya. Oleh karena itu, dalam Raperda itu diatur, pengembang bersangkutan dapat mengadakan lahan pemakanan. ‘’Jadi itu tidak wajib. Akan tetapi daripada bermasalah pada saat ada keluarga yang meninggal, langkah yang paling baik itu adalah pendekatan kepada masyarakat sekitar,’’ sarannya. Dikatakan Parhan, jumlah TPU di Kota Mataram masih sangat minim.

Informasi yang diperoleh Pansus Pemakaman dari Dinas Perkim Kota Mataram bahwa jumlah TPU di Kota Mataram sebanyak empat buah. Masing-masing di Bagirati, Cakranegara, Pejeruk, Ampenan, Gatep dan di Karang Paru. ‘’Tidak termasuk TPU Karang Medain, karena itu merupakan hibah,’’ pungkasnya. (fit)

Tunggakan Aset di Dewan Harus Selesai Sebelum Diaudit Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tunggakan aset yang diduga dikuasai mantan Anggota Dewan harus selesai sebelum Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, turun melakukan audit. “Kita harapkan sebelum diaudit, itu sudah selesai,” jawab Sekda ditemui Jumat (26/1).

Progres tindaklanjut penanganan aset itu, Eko mengaku belum mendapatkan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Sebelumnya, Pemkot Mataram telah membentuk tim yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Dewan. “Kita sudah bentuk tim. Makanya, nanti kita tunggu laporan mereka dulu,” jawabnya.

Aset diduga dikuasai mantan anggota Dewan sejak 2004 - 2010. Di antaranya, sepeda motor, ipad, laptop dan HT. Tunggakan aset di Sekretariat Dewan sudah dua periode jadi temuan BPK. Sekda akan memaksimalkan tim tersebut untuk segera menuntaskan.

Sekretaris DPRD, Lalu Aria Dharma sebelumnya juga belum memberikan keterangan terkait progres tunggakan aset berupa laptop, ipad dan lainnya. Alasannya, progres akan disampaikan ke publik setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan. “Ndak etis saya sampaikan. Tunggu BPK selesai audit baru saya sampaikan semua. Pokoknya sekitar bulan April,” ucapnya.

Dikatakan, tim dibentuk di Sekretariat DPRD diketuai oleh Kabag Umum telah menelusuri keberadaan aset di anggota Dewan telah purnatugas. Lima kendaraan diklaim hilang, sehingga diarahkan untuk melaporkan ke Kepolisian. Mekanisme nantinya diserahkan Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah. TPTGRD akan menghitung nilai kerugian dan ganti rugi kemudian aset itu dilakukan penghapusan. (cem)

(Suara NTB/cem)

BONGKAR LAPAK - Pasukan Biru Dinas PUPR Kota Mataram mengumpulkan kayu sisa pembongkaran lapak di eks Pelabuhan Ampenan, Jumat (26/1).

Lapak Pedagang Eks Pelabuhan Ampenan Dibongkar Mataram (Suara NTB) Pedagang eks Pelabuhan Ampenan yang ngotot membangun lapak dan berjualan di luar areal lapak telah dibangun pemerintah, Jumat (26/1), dibongkar. Pembongkaran melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Angkatan Laut.

Pantauan Suara NTB, penertiban kawasan eks Pelabuhan Ampenan merupakan kali

kedua setelah pekan kemarin melakukan hal sama. Hanya saja bedanya seluruh personel pasukan biru, kuning dan hijau dikerahkan. Bahkan, dua mobil pemadam kebakaran diturunkan membersihkan sisa - sisa tanah di trotoar.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjelaskan, sebenarnya masih banyak urusan yang harus diselesaikan melengkapi fasilitas termasuk fisik di eks Pelabuhan Ampenan. Termasuk

pekerjaan lanjutan ruang terbuka hijau yang akan dikerjakan oleh Dinas Pariwisata NTB. Kemudian, pedestrian juga perlu diselesaikan.

“Permintaan mereka listrik segera dipasang. Sore ini (kemarin,red) Perkim sudah saya perintahkan untuk memasang instalasi listrik,” kata Mohan. Penataan kawasan eks Pelabuhan Ampenan sebelum Naval Komodo Excited berlangsung.

Pihaknya mempersiapkan secara maraton, karena beber-

Walikota Mataram Lantik Delapan Pejabat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik delapan pejabat di lingkup Pemkot Mataram, Jumat (26/1). Sedangkan sejumlah jabatan lowong lainnya menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Delapan pejabat dilantik yakni, Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Administrasi Pengendalian dan Pembangunan, Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa, Baiq Yulia Kusumayanti, Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa, Danang Cahyo Nugroho. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Nurmila.

Selanjutnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, M. Nazaruddin Fikri sebelumnya menjabat sebagai Kabag Infrastruktur, Yunia Arini sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengendalian Program, Baiq Kusumawardani sebagai Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Denny Alaudsyah sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama.

Walikota dalam sambutannya mengatakan, pelantikan ini sesungguhnya tidak ada perubahan. Pelantikan dilakukan akibat perubah-

(Suara NTB/cem)

MELANTIK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik delapan pejabat lingkup Pemkot Mataram, Jumat (26/1). an nomenklatur sesuai peraturan perundang - undangan. “Pejabat yang dilantik segera melakukan penyesuaian penyesuaian dan supaya bekerja yang benar. Berikan motivasi sesuai target. Karena pekerjaan kita banyak,” ucapnya.

Walikota mengakui, sejumlah jabatan masih banyak yang kosong di eselon III dan IV. Proses pengisiannya harus menunggu izin Kemendagri.

Oleh karena itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diminta proaktif agar kekosongan jabatan itu segera diisi.

“Karena menempatkan orang perlu perenungan,” ucapnya.

Di satu sisi tambah Ahyar, pengisian kekosongan itu penting mengingat sebagai bakal calon Gubernur akan mulai cuti tanggal 13 Februari mendatang. Artinya, ia harus melepas segala kewenangan yang berkaitan dengan kedinasan,

seluruh fasilitas yang melekat harus dicopot.

Walikota tidak mengetahui apakah selama cuti pelaksana tugas (Plt) Walikota memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan tersebut. “Karena saya tidak tahu persis apakah Plt memiliki kewenangan sama. Kalau ada kewenangan sama, tidak masalah.

Yang jadi Plt adalah Wakil Walikota, kecuali dari luar,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, Senin (29/1) akan berangkat ke Jakarta mengkonsultasikan pengisian jabatan struktural eselon III dan IV yang kosong. Kemungkinan jabatan lowong tersebut terisi sebelum pejabat pembina kepegawaian cuti. (cem)

apa bulan sebelum kegiatan berlangsung agenda lainnya berjalan. “Penataan ada anggaran Dispar NTB dan Pemkot juga mempersiapkan itu,” ujarnya.

Mengenai pedagang, mereka harus tetap beraktivitas di lapak yang disediakan pemerintah. Dengan kondisi sekarang diakui, mereka memang merasa tidak nyaman.

Tapi kedepan, gerobak, meja dan kursi akan diseragamkan sehingga tertata rapi. “Kalau ini masih wajar. Toh ini untuk

semua,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.L.Muh. Faozal menambahkan, penataan eks Pelabuhan Ampenan ini merupakan kerja kolektif antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkot Mataram. Beberapa fasilitas telah dirampungkan antara lain, ruang baca, lapak pedagang, pengecatan bangunan lama di Jalan Niaga dan Pabean. Termasuk nanti membangun monumen Panser Amphibi di taman Malomba. (cem)

Monumen Panser Amfibi Dibangun di Taman Malomba Mataram (Suara NTB) Usai meletakkan monumen pesawat TNI-AU jenis AS202 Bravo di eks Bandara Selaparang, Pemkot Mataram kembali membangun monumen Panser Amfibi di Taman Malomba, Ampenan.

Monumen ini nantinya jadi salah satu ikon wisata. Di samping itu, bulan Mei akan diselenggarakan Naval Komodo Excited.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam, Jumat (26/1) mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan relokasi pedagang di Malomba. Kini, ia sedang berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut sekaligus mempersiapkan Naval Komodo Excited.

Untuk mempersiapkan itu, langkah pertama menata kawasan di Lapangan Malomba. Pedagang awalnya berjualan di pinggir jalan akan direlokasi ke dalam. “Setelah ditata, pengelolaannya diserahkan ke TNI AL, termasuk parkir.

Tapi, pertama nanti kita bongkar tembok. PU pasang paving block.

Dan, saya buat pagar,” kata Kemal.

Desain serta perencanaan penataan kawasan Malomba te-

lah diterima Pemkot Mataram dari TNI AL. Seiring dengan itu kata Kemal, Pemkot juga akan memindahkan tugu Adipura dan dipindah ke taman belakang Mataram Mall. Karena, Taman Malomba akan dipasang ornamen panser amfibi yang merupakan hibah dari TNI AL. Ini kata dia, jadi kekhasan yang dimiliki Kota Mataram.

Artinya, monumen itu menjadi penanda kawasan kompleks TNI AL, TNI AU dan Kota Tua Ampenan. “Makanya segera kita eksekusi ini. Acara Naval Komodo Excited mulai Maret,” ucapnya.

Ornamen Panser Amfibi sekaligus jadi destinasi wisata baru bagi masyarakat Kota Mataram.

Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri menyebutkan, 40 pedagang di Taman Malomba akan direlokasi. Jumlah ini belum termasuk 35 pedagang tidak tetap di kawasan itu. Alwan mengaku, masih menunggu koordinasi dengan TNI AL, Dinas PUPR dan Dinas Perkim. “ Kita nunggu koordinasi dulu dari Danlanal, PU, Perkim termasuk kecamatan dan kelurahan,” kata Alwan. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DIPINDAH - Monumen Adipura di taman Malomba, Ampenan ini akan dibongkar dan dipindah ke taman disamping Mataram Mall. Di Taman Malomba akan dibangun monumen Panser Amfibi milik TNI AL.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Halaman 3

Pabrik Gula Beli Tebu Petani dengan Harga Rendah

Mataram (Suara NTB) Pembelian tebu petani oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dinilai cukup rendah. Pemerintah daerah mengkhawatirkan, petani tebu akan beralih menanam jagung yang notabenenya komoditas andalan di Pulau Sumbawa.

Kekhawatiran ini menjadi pembahasan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Jangan sampai, investasi pabrik gula di Pekat, Kabupaten Dompu keberadaannya justru tak memberi manfaat besar bagi masyarakat sekitar, NTB umumnya.

Kekhawatiran ini disampaikan kembali oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Prihatin Hariyono, M.Si. Sebab menjadi perhatian khusus kepala dinasnya, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/1) kemarin, mantan Sekretaris Dinas Ketahanan Pengan Provinsi NTB ini merinci perhitungan ekonomis yang didapatkan petani tebu dan petani jagung.

Saat ini, PT. SMS membeli tebu petani dengan harga Rp

380/Kg. harga itu belum termasuk potongan Rp 100 untuk ongkos angkut, dan potong lagi Rp 80 untuk biaya tebas.

Petani hanya menerima Rp 200 bersih dalam sekilo.

Jika dalam 1 hektar, petani menghasilkan rata-rata 70 ton. Maka hasil penjualannya sebesar di kisaran Rp 10 juta sampai Rp 12 juta. Sementara biaya produksi juga dihitung lebih dari Rp 10 juta perhektar. Hampir tak menguntungkan bagi petani.

Ia membandingkan angka perhitungannya dengan hasil petani jagung. Jika dalam 1 hektar mampu menghasilkan rata-rata 6 ton. Dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah sebsar Rp 3.400/ Kg, maka dalam sehektar mampu dihasilkan Rp 20 juta.

Dikurangi biaya produksi yang tak sampai Rp 10 juta.

(Suara NTB/dok)

DIPROSES - Tebu diproses di Pabrik Gula PT. SMS.

“Dengan selisih pendapatan sebesar itu, kepala dinas mengkhawatirkan petani tebu akan beralih menanam jagung. Yang rugi juga perusahaan,” ujarnya.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sedang melakukan koordinasi dengan perusahaan. Agar PT. SMS menaikkan standar harga pembeliannya. H. Prihatin Hariyono menyebut, tawaran pemerintah agar perusahaan membeli tebu dengan bersih yang diterima petani Rp 300/Kg. Jika dihitung dengan biaya bersih perkilonya, maka akan didapatkan Rp 21 juta perhektar. Dipotong biaya produksi sebesar Rp 12 juta sampai Rp 13 juta, maka yang didapatkan petani Rp 7 juta sisanya.

Tak kalah dengan pendapatan menjadi petani jagung.

“Jangan sampai semangat menanam tebu petani berkurang. Malah menanam jagung. Masih dikoordinasikan dengan perusahaan soal harga pembelian ini,” ujarnya.

H. Prihatin Haryono mengatakan, saat ini PT. SMS masih mendatangkan bahan baku gula setengah jadi dari luar negeri. Guna memenuhi kebutuhan ideal pabriknya.

Jika hal ini terus-terus dilakukan, pertanyaannya apa manfaat pabrik bagi masyarakat?

“Bangun pabrik sama artinya bohong. Karena itu sangat diharapkan pembelian tebu petani dinaikkan oleh perusahaan. Agar produksi tebu dalam daerah terjaga kontinyuitasnya. Kalau semangat petani berkurang, dan kebutuhan pabrik tidak bisa dipenuhi oleh petani. Bisa tutup pabriknya,” demikian H. Prihatin. (bul)

(Suara NTB/dok)

PANEN PERDANA - Panen perdana padi hitam oleh pemuda tani Indonesia di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Pemuda Tani NTB Kembangkan Beras Hitam dari Thailand Mataram (Suara NTB) Pemuda Tani Provinsi NTB sedang merintis pengembangan padi hitam yang didatangkan benihnya dari Thailand. Lombok Tengah dan Lombok Utara telah dijadikan kawasan percontohan.

Benih beras hitam dibawa dari Thailand, saat salah satu anggota Pemuda Tani Provinsi NTB mengikuti Diklat Pertanian selama dua minggu. Didanai oleh induknya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Dari bibit padi hitam yang hanya 2 Kg dibawa dari negeri Gajah Putih itu, telah dikembangkan di penangkaran.

Dan saat ini sudah menjadi 2,5 kuintal, kata Ketua Pemuda Tani Provinsi NTB, L. Suparlan.

Di Lombok Utara, s e d a n g dikembangkan demplot

seluas 1 hektar. Di Kabupaten Lombok Tengah, sedang dalam tahap proses pengembangan.

Benih yang dimiliki ini selanjutnya akan dibagi-bagi gratis kepada anggota pemuda tani yang ada di kabupaten/kota di NTB. Ketertarikan Pemuda Tani Provinsi NTB mengembangkan padi hitam ini lantaran ia termasuk komoditas pangan yang masih langka di Indonesia. Beras hitampun dikonsumsi oleh kalangan-kalangan menengah ke atas.

Dengan manfaat kesehatan yang lebih besar dari beras merah.

“Ini bisa menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat petani yang mengembangkannya. Dijual pendapatannya lebih tinggi. Untuk konsumsi, dari sisi kesehatan sangat bermanfaat. Kita pelan-pelan mendorong masyarakat NTB mengembangkannya,” demikian L. Suparlan pada Suara NTB. Pengembangan kawasan tanam padi hitam mulai dilakukan tahun ini. Pemuda Tani melakukannya secara berantai dengan anggota. Target Pemuda tani, dari

benih 2,5 kuintal yang menjadi asetnya diharapkan akan berkembang lebih luas.

Padi hitam menjadi komoditas pangan yang menurutnya sangat layak dikembangkan di NTB. Dan semua petani memiliki kemampuan mengembangkannya. Apalagi provinsi dengan kekuatan dua pulau, Lombok dan Sumbawa ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Meski begitu, Pemuda Tani masih mengembangkannya secara mandiri. Rencananya ke depan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah bidang terkait.

Target Pemuda Tani NTB dalam jangka panjang sekaligus telah dikoordinasikan dengan induknya, HKTI. Terutama yang menjadi pioner di NTB, H. Willgo Zainar, SE, M.BA, Ketua HKTI Provinsi NTB. Anggota DPRI-RI di Komisi XI itu rencananya akan mengembangkan hilirisasinya. Dengan menyedikan mesin penggilingan khusus, dan pengemasan beras hitam.

“Target kami jangka panjang

sudah ada. Sudah dipersiapkan kerjasama dengan petani. HKTI yang sudah merencanakan untuk hilirisasinya,” demikian L. Suparlan.

L. Suparlan kemudian menjelaskan informasi dari sebuah laman tentang beras hitam. secara historis terutama pada zaman dahulu, beras ini dianggap sebagai makanan kaum elit yang hanya dikonsumsi kalangan menengah atas seperti kalangan raja, sultan, para bangsawan dan tetua adat. Sementara itu di negara Cina, beras hitam hanya boleh dikonsumsi oleh kaisar dan keluarganya juga sebagai metode pengobatan yang direkomendasikan oleh tabib. Oleh karena itu, beras hitam di Cina disebut sebagai “beras terlarang”.

Beras hitam memiliki rasa yang enak, pulen dan juga wangi. Budidaya beras hitam organik dirasa penting karena dalam beras hitam ini mengandung berbagai mineral atau antosianin yang cukup tinggi sehingga tak heran jika beras hitam sangat bagus untuk kesehatan. (bul)

Pimpinan Bank Indonesia NTB Berganti Mataram (Suara NTB) Tiga tahun menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono resmi diganti. Achris Sarwani, Kepala Divisi Pengelolaan Kebijakan SDM Bank Indonesia pusat, menggantikan posisinya.

Prijono ditugaskan kembali sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat.

Serah Terima Jabatan dilakukan Jumat sore (26/ 1) kemarin di ruang serbaguna Bank Indonesia di Mataram. Hadir langsung Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng. Serta seluruh stakeholders.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang berhalangan hadir diwakili oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Gubernur menyampaikan terimakasih kepada pejabat lama dan ucapan selamat datang kepada pejabat baru.

Pejabat lama dianggap telah bekerja dengan sangat baik di NTB. Karena itu, kepada kepala Bank Indonesia baru yang menjabat di NTB diharapkan dapat meneruskan yang telah dilakukan tersebut. Sekda mencontohkan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di dalamnya berperan penting Bank Indonesia sehingga inflasi NTB tercatat sangat stabil pada 2017 lalu.

Demikian juga dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai telah berhasil. Misalnya, pengembangan budidaya madu di Lombok Utara. Pengembangan kain tenun di Kabupaten Lombok Timur. Kluster ternak di Sumbawa, dan kluster cabai di Kabupa-

SABTU, 26/01/18

(Suara NTB/bul)

KETERANGAN PERS - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng (tengah) didampingi mantan Kepala Perwakilan BI NTB, Prijono (kanan) dan Kepala Perwakilan BI NTB yang baru, Achris memberi keterangan pers usai sertijab kemarin sore. ten Lombok Timur.

Kehadiran dan kebijakan pimpinan Bank Indonesia di daerah ini sanjung Sekda, cukup membantu para UMKM. Peningkatan mutu dan pemasaran produk menjadi kelebihan Bank Indonesia ketika menyentuh UMKM.

Bank Indonesia, tambahnya, tidak saja mendukung kemudahan para pelaku UMKM mengakses permodan di lembaga – lembaga keuangan. Yang tak kalah penting telah dilakukan pengembangan akses pasar.

“Pemasaran ini yang paling penting. Tidak berarti produk kalau pemasarannya tidak baik,” sebutnya.

Pertumbuhan ekonomi NTB dalam lima tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dan stabil. Tentu didalamnya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang disumbang oleh Bank Indoneia.

“Karena itu sangat diharapkan pemimpin yang baru Bank Indonesia dapat mendukung lebik baik kinerja ekonomi yang telah tumbuh dengan baik,” harapnya.

Sementara Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia memastikan, pimpinan yang ditempatkan di daerah sebelumnya dilakukan seleksi yang cukup ketat. Orang-orang terbaiklah yang dipercayakan oleh Gubernur Bank Indonesia ini mengisi kursi pimpinan Bank Indonesia di daerah.

Dengan begitu, kehadirannya dapat memberikan konstribusi yang sangat positif bagi daerah tugasnya.

“Putra-putra terbaik inilah yang selanjutnya akan memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk mendukung penguatan ekonomi daerah,” demikian Sugeng. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Halaman 4

Kacamata Hitam Ali BD Lebih Cerewet KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 1615 Lombok Timur (Lotim) Letkol. Inf. Agus Setiandar mengaku telah mencoba lebih cerewet kepada petani dan para pengecer serta semua pihak terkait dengan pupuk. Menurutnya dengan sikap yang lebih cerewet, maka akan bisa meminimalisir segala bentuk praktik yang mengarah kepada tindakan yang menjerumus ke pelanggaran.

“Dengan kita cerewet ini kita harapkan bisa memberikan dampak psikologis sehingga pengecer tidak berani macam-macam,” ucapnya saat dikonfirmasi di Selong, Jumat (26/1).

Dia mengharapkan, sikap pasukan loreng yang turut mengawal ketat proses distribusi pupuk bersubsidi ini bisa membantu petani lebih mudah mengaksesnya. Para pengecer diyakini tidak berani melakukan tindakan-tindakan. Apalagi, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani.

Untuk itu, seluruh kelompok tani yang ada di Kabupaten Lotim ini dipantau dan dicek langsung. Sejauh ini meski intensitas tanam cukup tinggi dan kebutuhan pupuk cukup besar, namun semua bisa terkendali. Sempat memang mengalami sedikit masalah. Hal itu diduga karena masa transisi di akhir tahun. Di samping itu, untuk jenis pupuk urea terlihat petani terlalu berlebihan penggunaannya. “Petani kita ini terlalu memanjakan tanamannya, ibarat memberikan air minum semestinya cukup satu gelas namun diberikan lebih dari tiga gelas,” terang Dandim.

Distribusi pupuk katanya dikawal secara integral. Mulai dari proses awal dari produsen menuju para distributor hingga ke tingkat pengecer yang berakhir di petani. Dalam pengawalannya, TNI sudah membentuk petugas khusus. Semua pergerakan pupuk ini diawasi, khususnya di tingkat pengecer. Tidak diperbolehkan pupuk ini menimbulkan gejolak. Apalagi sampai petani tidak bisa menggunakan pupuk.

Dugaan sempat terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan penelusuran. Termasuk dugaan penjualan yang lebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Alhasil tidak ada kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran.

“Tidak ada bukti-bukti pelanggaran,” imbuhnya.

Ditambahkan, stok-stok di gudang distributor juga sangat mencukupi, sehingga memasuki musim tanam dan masih suasana hujan ini, semua petani diyakini tidak akan kesulitan mengenai masalah pupuk bersubsidi. (rus)

Agus Setiandar

(Suara NTB/rus)

Coba Kabur, Spesialis Begal Ditembak Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali menangkap satu terduga pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang beraksi di Pantai Kaliantan Kecamatan Jerowaru. Pelaku yang diketahui merupakan spesialis begal motor, inisial JAS (20) dihadiahi timah panas pada betis bagian kiri lantaran mencoba melarikan diri saat ditangkap.

Dalam melakukan aksinya, pelaku berjumlah empat orang melakukan aksinya pada siang hari dengan cara menodong korban menggunakan pisau. Saat itu korban yang sedang berlibur dan mandi di Pantai Kaliantan bersama empat orang temannya.

Kemudian para pelaku yang berjumlah empat orang menghampiri korban dan langsung menodongkan pisau ke leher korban sambil meminta kunci motor korban, karena takut akhirnya korban memberikan dua kunci motor. Saat itu pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda motor, dua buah HP Samsung dua buah kamera digital dan uang tunai Rp 800.000. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 36.500.000. Terkait kasus ini, para korban kemudian melaporkannya ke SPKT Polres Lotim.

Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK menjelaskan, pelaku ditangkap di wilayah Wakan, Kecamatan Jerowaru. Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, keluarga pelaku sempat menghalang-halangi petugas.

Namun pelaku kemudian berhasil ditangkap.

Diakuinya, saat aparat melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya, pelaku JAS memberontak untuk melepaskan diri dari petugas hingga dilakukan tembakan peringatan ke udara. Akan tetapi tidak diindahkan hingga dilakukan tembakan lurus ke arah kaki dan menembus betis kiri pelaku.

Dari tangan pelaku, barang bukti yang berhasil diamankan yakni, dua buah HP Samsung Galaxy J7 Prime dan Samsung Galaxy J3 Pro. Pelaku diduga merupakan spesialis begal di wilayah Pantai Kaliantan dan sekitarnya, dua orang rekan pelaku sudah tertangkap sebelumnya dan sedang menjalani proses hukum. “Saat ini pelaku kami amankan di Polres Lotim untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut,” pungkas Kapolres. (yon)

Bakal Calon Gubernur NTB, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dikenal selain karena kontroversial, juga dikenal karena penampilannya yang berbeda dengan kandidat lain.

Adalah kacamata hitam menjadi salah satu yang terlihat selalu dipakainya kemana-mana. Bahkan di acara-acara resmi, kacamata hitam khas Amaq Asrul – sapaan akrab Bupati Lombok Timur (Lotim) ini tidak terlepas.

BAGI Ali BD, menggunakan kacamata itu sekenanya saja.

Tidak ada alasan spesifik kenapa dirinya selalu tampil dengan kacamata hitam. Bukan karena alasan untuk bergaya atau lainnya. Namun, saat dia mau pakai, ya pakai saja.

Selain itu, menggunakan

kacamata bukan karena alasan sedang sakit mata.

Malah sebaliknya, dengan kacamata hitam yang tidak karuan mereknya itu, ia tetap bisa dengan leluasa melihat.

Pernah di sebuah acara resmi di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mataram,

Ali Dachlan mengatakan, sengaja tidak membuka kacamatanya dan bisa melihat semua tamu dan jelas.

Menggunakan kacamata juga bukan karena sudah tua atau sudah uzur seperti istilah orang. Penilaian orang terhadap dirinya tersebut ditanggapi biasa saja. Namun, bakal calon gubernur yang maju bersama TGH. L. Gede Sakti ini meyakinkan, penglihatannya masih sangat normal. Bahkan, dengan berkacamata hitam sekalipun, bisa melihat sekeliling. Termasuk, dengan berkacamata hitam, gerakan semua orang yang aneh-aneh di depannya pun bisa dilihat.

BPBD Lombok Utara mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Musim penghujan yang cukup ekstrem tidak hanya mengancam perumahan, tetapi juga warga yang tengah melintas di jalan raya. Kondisi hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan terjadi hingga Februari mendatang.

“Kita prediksi dua bulan awal ini (Januari-Februari) hujan akan turun dengan intensitas tinggi. Kami mengimbau masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi jalur rawan seperti Pusuk dan Senggigi untuk tetap waspada,” kata Kepala BPBD Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., Jumat (26/1).

Untuk diketahui, pantauan awak media memperlihatkan ada 3 titik di jalur Pusuk sudah

(Suara NTB/rus)

Jumlah Dokter Terbatas

Sebaran Peserta JKN-KIS Tidak Merata

Selong (Suara NTB) Terbatasnya jumlah tenaga dokter di Lombok Timur (Lotim) membuat sebaran jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi tidak merata. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengharapkan ada pemerataan, sehingga para peserta bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan.

Kepala BPJS Cabang Selong, dr. Gerry Adhikusuma kepada Suara NTB, Jumat (26/1) mengatakan, pemerataan ini diharapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standarisasi sumber daya manusia dan sumber daya sarana.

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 tahun 2017 tentang pemerataan peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ratio ideal jumlah dokter dengan jumlah peserta 1:5000 peserta. Sementara fakta di lapangan, satu berbanding belasan ribu. Puskesmas Keruak jumlah peserta JKN KIS seban-

yak 32.186, ratio dokternya 1:16.093 orang sehingga diusulkan pemindahan ke faskes yang lain sebanyak 2.186 orang.

Puskesmas Sakra jumlah pesertanya 38.303 orang, ratio dokter dengan peserta JKNKIS 1:19.152. Sehingga diperlukan pemindahan sebanyak 8.303 orang. Puskesmas Terara, jumlah peserta 55.641 orang, ratio dokter dengan peserta 1: 27.821 orang. Diusulkan pemindahan sebanyak 25.641.

Masbagik, jumlah JKN-KIS sebanyak 33.031 dengan ratio dokter dan peserta 1:16.516.

Pringgasela dengan jumlah peserta JKN-KIS 31.863, dengan

ratio dokter dan peserta 1:15.932. Kerongkong Suralaga, jumlah peserta 37.086 orang, rationya 1:37.086 orang.

Selong sebagai ibukota kabupaten, jumlah perbandingan dokter dengan peserta 1:15.419. Jumlah pesrta JKN keseluruhan 30.836 orang.

Batuyang Pringgabaya, menanggung jumlah peserta JKN sebanyak 38;.706, perbandingannya 1:19.353 orang.

Aikmel, jumlah peserta JKN yang ditampung sebanyak 34.335 orang, perbandingan dokter 1:11.445 orang. Wanasaba dengan jumlah peserta 30.077 orang, dengan ratio 1:

15.039 orang. Terakhir, Puskesmas Rensing dengan jumlah peserta 36.198 orang dengan ratio 1:18.099 orang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. H. Asrul Sani yang dikonfirmasi terpisah mengatakan rencana pemerataan sudah dibahas se NTB. Namun belum ada kata sepakat untuk melakukan pemerataan. Alasannya, belum ada perangkat hukum yang menunjang terkait usulan BPJS Kesehatan tersebut dalam melakukan pemerataan peserta.

Secara umum masih banyak pertimbangan teknis dan non teknis. Di antara pertimbangannya adalah diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh peserta. Dikes tidak berani tibatiba melakukan pemindahan sementara peserta yang bersangkutan belum tahu. Tidak diinginkan pemindahan atas

alasan pemerataan ini justru akan menimbulkan kebingungan bagi peserta. “Jadi harus disosialisasikan dengan cukup,” paparnya.

Ratio dokter diakui masih cukup tinggi dibandingkan dengan peserta JKN-KIS. Namun, alasan ratio dokter ini masih belum menjadi salah satu alasan utama pemerataan. Pasalnya, ketentuan lain menerangkan satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Ketentuan ratio ideal 1 dokter berbanding 5 ribu peserta ini dianggap masih ambivalen dengan dengan ketentuan jumlah warga yang dilayani puskesmas.

Dikes Lotim sendiri terus menambah jumlah dokter dan jumlah sarana kesehatan.

Sudah terdapat 32 puskesmas se Kabupaten Lotim. Bangunan-bangunan puskesmas baru didirikan. (rus)

Jalan Rusak, Dinas PU Perintahkan Berikan Kemudahan Kontraktor Perbaiki pada Masyarakat

Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Lombok Utara telah memerintahkan kepada kontraktor untuk memperbaiki jalan rusak di ruas Sukadana – Batu Rakit, Kecamatan Bayan. Tanggul pada ruas jalan itu jebol akibat cuaca yang tidak bersahabat dalam beberapa minggu terakhir.

Kepala Dinas PUPR, Zaldy Rahardian, ST. MT., melalui Kepala Bidang Bina Marga, Idris, ST., Jumat (26/1) mengungkapkan, kondisi jalan rusak pas ruas jalan dimaksud sudah terpantau. Sejak mengalami kerusakan pada Selasa (23/1) lalu, staf Bidang Bina Marga dan staf pengawas proyek sudah turun ke lokasi.

“Hari Rabu kita turun dan Kamis esoknya, kontraktor langsung datang melihat. Kita sudah perintahkan kepada kontraktor untuk memperbaiki apalagi pekerjaan ini masih dalam masa pemeliharaan,” ungkap Idris di ruang kerjanya.

Berdasarkan pengamatan lapangan, jelas Idris, kerusakan pada tanggul jalan akibat tersumbatnya saluran air. Sampah yang berasal dari saluran menumpuk di saluran yang terpasang di bawah jalan. Akibatnya air meluap dan menyebabkan tanggul tergerus. Dampak dari kejadian itu, sepanjang 5 sampai 6 meter bahu jalan yang dirabat tergerus. Namun tidak sampai mengenai badan jalan beraspal.

Jalan ini sejatinya telah dilalui oleh rombongan Bupati saat monev pada Senin – sehari sebelum jebol. Saat itu kondisi jalan tidak rusak. Begitu turun hujan lebat keesokan harinya, timbul kerusakan di titik tersebut.

“Jebolnya talud lantaran kontraktor tidak menimbun di bagian belakang talud. Kita sudah sarankan sejak awal untuk ditimbun tapi tidak cepat direspon. Seandainya saran kita didengar mungkin tidak sampai jebol,” tegas Idris.

(Suara NTB/ist)

JALAN RUSAK - Tanggul Jalan Sukadana – Batu Rakit Kecamatan Bayan yang rusak akibat air hujan. Dinas PUPR telah memerintahkan kontraktor memperbaiki jalan yang rusak ini.

Ruas jalan Sukadana – Batu Rakit (Desa Sukadana) sepanjang 850 meter ini dikerjakan oleh PT. Surya Karya Sari (SKS).

Ruas jalan ini satu paket dengan 3 ruas jalan lain, yakni ruas Mbar-mbar – Batu Jingkiran (Desa Akar-Akar) sepanjang 2,45 km, dan Pawang Karya – Senaru (Desa Senaru) sepanjang 3,2 km. dari total ke empat ruas itu, total panjang jalan mencapai 9 km lebih dengan pagu anggaran mencapai Rp 12 miliar. “Khusus untuk ruas jalan Sukadana – Batu Rakit ini tidak ada di DPA. Tetapi karena permintaan masyarakat dan Kepala Desa, akhirnya dibuatkan adendum penambahan ruas jalan ini dari anggaran yang sama,” ujarnya.

Idris meyakinkan, dalam pen-

anganan kerusakan jalan ini kontraktor akan bekerja menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika cuaca memungkinkan, maka dalam 2 atau 3 hari ke depan, kerusakan sudah diperbaiki.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD KLU, L. Muhammad Zaki, meminta agar Dinas PUPR Lombok Utara segera merespon kondisi jalan yang rusak itu. Ia sendiri sudah turun mengecek kondisi real di lapangan. Dikhawatirkan, jika tidak diperbaiki akan menyebabkan kerusakan menjadi semakin lebar karena badan jalan tergerus air hujan.

“Saya sudah turun mengecek dan meminta agar Kontraktor segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut,” kata Zaki. (ari)

Puting Beliung Terjang Satu Rumah Tanjung (Suara NTB) Hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis lalu menerjang salah satu rumah di wilayah Kecamatan Gangga. Adalah kediaman milik Nursahin (40) warga Dusun Judil Timur, Desa Samik Bangkol, mengalami kerusakan di bagian atap akibat puting beliung pada Kamis (25/1) lalu.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebut, puting beliung disertai hujan lebat terjadi pada Kamis sekitar pukul 16.00 Wita. Akibat kejadian itu, rumah milik Nursahin, rusak pada bagian atapnya.

Sekilas, atap seng milik warga itu sampai terangkat dan diterbangkan angin kencang. Meski demikian, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu.

Terhadap peristiwa itu,

Terkait harga kacamata, meski sebutannya sebagai bupati dan sudah terkenal dengan kekayaannya, namun harga kacamatanya bukanlah kualitas di toko-toko optik yang elite dengan harga selangit. Kacamata itu justru dibeli di pinggir-pinggir jalan seharga Rp 15 ribu. Begitu dirasa cocok dan pas, langsung dibeli.

B a g i n y a , kesederhanaan menjadi salah satu hal yang dipegang sebagai salah satu prinsip. (rus) H. Moch. Ali Bin Dachlan

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Salah satu rumah warga di Desa Samba, diterjang angin puting beliung, Kamis sore lalu. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. mengalami longsoran kecil. Material longsor masih terlihat di bahu jalan dan belum dibersih-

kan. Ancaman di wilayah Pusuk tidak hanya pada longsoran, tetapi pohon pinggir jalan yang

sudah mengalami kemiringan.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD setiap harinya memantau kondisi di titik rawan longsor dan pohon rawan tumbang.

Sejumlah spanduk peringatan pun telah dipasang untuk mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati.

Kondisi cuaca seperti saat ini, kata Iwan, patut dikhawatirkan bahwa sejumlah pohon dipinggir jalan dapat sewaktu-waktu tumbang. Ancaman itu bahkan tak bisa diprediksi, mengingat di beberapa kejadian, pohon tumbang terjadi di dataran rendah, seperti di Dusun Papak, Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga. “Akibat pohon tumbang itu memang tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menimpa dan merusak bangunan dapur milik warga,” demikian Iwan. (ari)

Tanjung (Suara NTB) PDAM Lombok Utara memberi opsi kebijakan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pemasangan water meter PDAM. Mulai tahun 2018 ini, masyarakat tidak harus menyiapkan uang tunai melainkan bisa dicicil (kredit) terhadap biaya pemasangan water meter PDAM. Hal itu dikemukakan Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., Jumat (26/1). Disebutkan, PDAM telah mengeluarkan kebijakan berupa kemudahan dalam mengakses biaya pasang kilometer air PDAM untuk warga kurang mampu.

Mekanisme pembebanan biaya secara angsuran itu masih akan dipelajari, sehingga bisa diakses saat diterapkan.

“Kita sedang pelajari mekanismenya, kita harapkan dalam waktu dekat program kredit pemasangan water meter PDAM ini bisa diakses,” ujar Waliadin.

Dikatakannya, sistem kredit dimaksud belum dipastikan apakah berhubungan langsung dengan PDAM ataukah melalui pihak ketiga (bank). Namun demikian, kecil kemungkinan bagi PDAM untuk mempihakketigakan biaya tersebut, karena akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung warga miskin.

PDAM nantinya akan mempersilahkan warga kurang mampu untuk mengakses program, dengan lebih dulu mendaftar di PDAM. Syarat yang setidaknya dilampirkan seperti melampirkan SKTM, KTP, dan mengisi formulir yang akan disiapkan PDAM. Menurut Waliadin, keringanan beban biaya pemasangan water meter ini sebagai salah satu upaya untuk mempercepat serapan jumlah pelanggan PDAM dan cakupan warga yang terlayani air bersih. Saat ini, biaya pemasangan pelanggan water meter PDAM sebesar Rp 1,350 juta. Dengan asumsi angsuran selama 12 bulan tanpa bunga, maka pelanggan bersangkutan hanya menyediakan anggaran sebesr Rp 112.500,- per bulan. Namun ada k e m u n gk in a n PDAM hanya akan memberlakukan angsuran antara 3 sampai 4 bulan atau beban sebesar

Rp 337.500,- per bulan sampai Rp 450 ribu per bulan (asumsi tanpa bunga).

Diberitakan sebelumnya, PDAM Lombok Utara terus memacu jumlah layanan air bersih kepada warga. Sampai Desember tahun 2017 lalu, jumlah pelanggan yang dilayani sejumlah 43,38 persen atau setara 77.000 jiwa dari asumsi jumlah penduduk 217.394 jiwa.

Dari sisa 56,62 persen yang belum terlayani, PDAM memperkirakan konversi jumlahnya setara dengan 100.515 jiwa.

Cakupan air bersih di Lombok Utara berasal dari - antara lain, PDAM, PAMDes, Pamsimas, dan sumur galian (bor/artesis). Untuk jumlah penduduk yang berada di jangkauan jaringan PDAM sendiri, dominan telah terlayani air bersih. Kendati demikian, PDAM masih harus bekerja keras untuk memenuhi cakupan air bersih warga, apalagi dikorelasikan dengan syarat wajib penyetoran deviden kepada pemagang saham (Pemkab Lombok Utara).

PDAM telah memiliki rencana bisnis perusahaan yang jelas untuk mencapai cakupan 80 persen masyarakat dari jumlah penduduk untuk menyetorkan deviden. Dimana, pada rencana 5 tahunan perusahaan, target 85,39 persen akan terpenuhi di tahun 2022.

Sampai dengan Desember 2017, dijelaskan Waliadin, jumlah cakupan pelanggan dari penduduk yang terjangkau jaringan PDAM sebanyak 15.401 SR (sambungan rumah). Jumlah tersebut akan ditargetkan meningkat pada tahun 2018 ini sebanyak 1.501 SR. Hingga pada tahun 2022 ke depan, target 85,39 persen cakupan akan tercapai – yang mana jumlah tersebut setara dengan 32.901 SR atau jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 85,39 persen. Sehingga sisa masyarakat yang belum terlayani pada kurun waktu tersebut diperkirakan berjumlah 28.140 jiwa.

“Pada tahun 2018 ini, PDAM membutuhhkan dana sekitar Rp 11,477 miliar karena adanya rencana program sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PDAM membutuhkan dana talangan untuk membantu masyarakat yang kesulitan menjadi pelanggan,” ujar Waliadin. (ari)

Raden Waliadin

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Tak Terpengaruh Manuver PERNYATAAN Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrain Irfani yang seolah-olah mendukung calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PKB pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, ditanggapi dingin Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT. Sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh PKB, Suhaili mengaku tak terpengaruh dengan manuver politik yang dilancarkan Ketua DPW PKB NTB tersebut.

“Nggak-lah, bagi saya itu biasa-biasa saja,” ujar Suhaili, kepada awak media usai memberikan pengara(Suara NTB/dok) han kepada kepala SKPD H.M. Suhaili FT lingkup Pemkab Loteng, di Bencingah Agung Adiguna Praya, Jumat (26/1).

Menurutnya, statemen Ketua DPW PKB NTB yang mengatakan Dr. H. Zulkieflimansyah lebih pantas memimpin NTB, merupakan statemen pribadi dan bukan merepresentasikan sikap politik dari PKB itu sendiri. “Itukan pandangan pribadi beliau. Yang mungkin didasari keterkenalan dan kedekatan beliau terhadap seorang figur Zulkieflimansah dan tetap harus dihargai. Dan, itu sah-sah saja,” ujarnya.

Sebagai salah satu kadidat kepala daerah, ia juga mengaku menyanjung kemampuan kandidat kepala daerah yang lain, bukan hanya Dr. Zul – panggilan akrab Zulkieflimansyah saja. Tetapi yang lain, seperti H. Ahyar Abduh dan H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Semua punya kemampuan dan kelebihan masing-masing.

Meski demikian, Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini, menegaskan, koalisi antara Partai Golkar, Partai Nasdem serta PKB tetap solid dan tidak terpengaruh dengan manuver politik yang ada. Dalam hal ini, komunikasi antar mitra koalisi tetap jalan.

Semua mesin partai mitra koalisi juga sudah mulai bergerak bersama-sama dan kompak. Bahkan tim mitra koalisi juga sudah terbentuk sampai di tingkat bawah dan sudah mulai berjalan mengalang dukungan. (kir)

Event Bau Nyale akan Digelar Sebulan Praya (Suara NTB) Gelaran event budaya Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini bakal lebih panjang, karena Pemkab Loteng merencanakan akan menggelar event Bau Nyale selama satu bulan penuh. Event Bau Nyale akan dimulai pada awal bulan Februari hingga bulan Maret mendatang.

“Untuk puncak acara tetap akan digelar pada Bulan Maret.

Tetapi rangkaian kegiatannya sudah dimulai pada Bulan Februari,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Jumat (26/1).

Panjangnya rangkaian kegiatan event Bau Nyale tersebut, selain untuk menambah kesemarakan event tahunan ini sSekaligus untuk meredam polemik terkait pelaksanaan Bau Nyale yang muncul dalam dua versi, sehingga tidak ada lagi istilah Bau Nyale versi masyarakat maupun versi pemerintah. “Jangan lagi ada perbedaan persepsi. Semua kita akomodir. Apakah itu versi yang pelaksaannya pada Bulan Februari atau versi Bulan Maret. Semua sama dalam balutan satu festival,” tegasnya.

Suhaili pun meminta semua unsur di empat kecamatan, yakni Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan Praya Barat dilibatkan dalam kepanitiaan Bau Nyale supaya tidak ada pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam event budaya tersebut.

Apalagi, pada prinsipnya Bau Nyale adalah milik masyarakat.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., menambahkan event Bau Nyale itu nantinya akan mengambil tema besar Festival Bau Nyale dengan waktu pelaksanaan selama satu bulan penuh. “Untuk kepanitiaannya sendiri segera akan dibentuk diketuai langsung Sekda Loteng,” ujarnya.

Begitu pula untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, juga akan disusun. Bahkan Bupati Loteng menginginkan supaya kebudayaan maupun kesenian tradisional daerah ini bisa diangkat dan pertunjukan selama event berlangsung, sehingga event Bau Nyale bisa menjadi ajang mengangkat kekayaan budaya daerah ini.

Terkait agenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi, itu tetap jalan dan akan mulai digelar pada tanggal 20 Februari mendatang sampai puncak pada tanggal 6 dan 7 Maret. “Semua agenda perayaan Bau Nyale tetap berjalan.

Baik itu yang digelar oleh Pemkan Loteng maupun oleh pemerintah provinsi,” imbuh mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Pemekaran Kecamatan, Pemda Jadikan Sekotong Prioritas Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Bagian Pemerintahan Setda Lobar akan mengusulkan pemekaran dua kecamatan masing-masing Kecamatan Sekotong dan Narmada ke pemerintah pusat. Usulan pemekaran ini masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) dari UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. ‘’Sembari menunggu PP, Pemda dibolehkan memproses usulan melalui pembentukan Raperda pemekaran kecamatan lebih dulu tahun ini, pemda akan mengusulkan anggaran pembuatan raperda tersebut tahun ini untuk dianggarkan tahun depan,’’ ujar Kabag Pemerintahan Setda Lobar, H Hamka. S.Sos., Jumat (26/1).

Diakuinya, pemekaran dua kecamatan ini sangat memungkinkan diusulkan, mengingat kedua kecamatan ini memenuhi syarat baik secara administrasi dan teknis. Dijelaskan, pemekaran kecamatan perlu menunggu PP sebab PP nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang mengacu UU 32 tahun 2004 diganti oleh UU terbaru nomor 23 tahun 2014. Namun sampai saat ini, PP dari UU 23 tersebut belum turun, sehingga pemda perlu menunggu PP tersebut.

Menurutnya, mengacu ketentuan secara teknis dan administrasi pemekaran kecamatan dilakukan jika sudah mekar lebih 5 tahun, aturan normalnya di kecamatan itu ada 10 desa baru bisa diusulkan untuk dimekarkan. Namun khusus Sekotong ada pengecualian, artinya usulan pemekaran diprioritaskan tanpa harus terlalu terpaku pada persyaratan tersebut.

Pasalnya, wilayah Sekotong memiliki jarak dari satu desa dengan desa lainnya sangat jauh. Di samping itu, di daerah ini terdapat banyak gili dengan pesisir pantai yang sangat panjang, sehingga untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat maka perlu dimekarkan. “Ini menjadi pertimbangan khusus,” jelasnya.

Jumlah desa di Sekotong sebanyak 9 desa, dengan luas wilayah paling luas dibandingkan kecamatan lan di Lobar.

Menurutnya, terkait pemekaran Sekotong sering kali disuarakan ketika ada pertemuan dengan pemerintah pusat. Namun pertimbangannya, perlu menunggu PP yang tengah dirampungkan di pusat. Selain Sekotong, Kecamatan narmada juga memungkinkan diusulkan untuk mekar menjadi dua kecamatan. Sebab dari jumlah desa sebanyak 21 desa sangat memenuhi syarat, jumlah penduduk kecamatan ini mencapai 103 ribu jiwa lebih. Dari sisi administrasi dan teknis, Kecamatan Narmada dinilai memenuhi syarat.

Sementara itu, Camat Sekotong, L. Ahmad Satriadi sangat mendukung adanya pemekaran Kecamatan Sekotong mengingat wilayah Sekotong yang begitu luas dengan topografi yang sulit, menyebabkan pelayanan ke publik belum maksimal. Wacana ini telah lama digagas oleh pihak kecamatan untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat setempat. Dijelaskan, terkait wacana ini belum disampaikan secara resmi ke pimpinan, namun sebatas penyampaian tidak resmi. Bupati pun merespon sangat bagus, karena bupati sendiri pernah ke dusun terpencil di Sekotong melihat kondisi jalan dan sarana kesehatan yang belum memadai. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

KPU Temukan Banyak NIK Daftar Pemilih Tak Sinkron Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih serentak terus dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar). Sebanyak 1.180 PPDP disebar ke 10 kecamatan di Lobar untuk melakukan coklit dari 20 Januari-18 Februari 2018 mendatang.

Suhaimi Syamsuri

Hasil sementara, petugas KPU menemukan perbedaan banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar pemilih (DP) dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP,) sehingga perlu penyempurnaan. “Kalau konsisten atau lebih tinggi dari intensitas hari perta-

ma, kita optimis sebelum tanggal 18 Februari sudah selesai,” ungkap Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (26/1).

Sejauh ini, kata Suhaimi, belum ada temukan adanya pemilih ganda dalam satu wilayah, lantaran DP4 yang diterima telah disinkronisasi oleh pihaknya. Hanya saja PPDP menemukan adanya te-

muan perbedaan antara NIK pada daftar pemilih (DP) dengan yang ada di KTP. Selain itu juga, banyak ditemukan adanya pemilih yang berasal dari luar daerah pemilih (dapil), baik karena pernikahan maupun perpindahan penduduk dan belum terlaporkan. Namun pihaknya sudah meminta semua data keterangan status pemilih yang di coklit itu. “Apakah berKTP atau belum memiliki KTP,

atau sudah memiliki KTP namun di luar dapil. Keterangan itu yang penting, nanti saat di rekap baru nanti masuk kategori mana, form AC (daftar pemilih tidak memenuhi syarat) atau AA(Daftar pemilih baru dan memenuhi syarat),” sambungnya.

Pihak KPU Lobar meyakini para PPDP dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun KPU Lobar pun mengimbau kepadastakeholder yang berhubungan dengan daftar pemilih di luar KPU, dalam hal ini partai politik (parpol) untuk turut membantu proses coklit tersebut. Sebab parpol sangat berkolerasi dengan kepentingan data daftar pemilih itu nantinya. (her)

(Suara NTB/dok)

Jadi Pengurus Parpol

Dua Kades di Loteng Terancam Dicopot Praya (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah (Loteng) mengancam bakal mencopot dua pejabat kepala desa (kades) di daerah ini.

Mereka yang terancam dicopot dari jabatannya, adalah Kades Aik Mual Kecamatan Praya serta Kades Pengembur Kecamatan Pujut, karena diketahui menjadi pengurus partai politik (parpol).

Namun sebelum itu, kedua kades diberikan waktu selama sebulan untuk menentukan pilihan.

“Pilihan ada dua. Tetap menjadi pengurus parpol atau tetap menjadi kades. Tidak boleh merangkap jadi keduanya,” ungkap Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Jumat (26/1).

Jalaludin menyebut, sesuai UU Nomor 6 tahun 2014, tentang desa, dengan tegas melarang kades menjadi pengurus parpol. Kalau kemudian kades bersangkutan tetap bertahap sebagai pengurus parpol, pilihannya pun ada dua, mengundurkan diri atau dicopot.

Posisinya kemudian akan diganti oleh Pejabat sementara (pjs) atau Plt kades yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Tapi tetap harus menjalankan kewajibannya memberikan laporan akhir masa jabatanya.

Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kades bersangkutan terhadap kinerja selama menjabat sebagai kades.

DPMD Loteng i awal bulan kemarin sudah melayangkan surat peringatan kepada kedua kades bersangkutan agar segera menyerahkan surat pengunduran diri dan memberikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Mereka diberikan batas waktu satu bulan setelah menerima surat untuk memberikan jawaban.

“Kalau sampai satu bulan setelah surat diterima, belum

juga ada jawaban perihal kesiapan untuk mengundurkan diri, maka pemerintah daerah bisa segera menunjuk Pjs atau Plt kades. Kecuali kades bersangkutan bisa menunjukkan kalau dirinya sudah tidak menjadi pengurus parpol lagi,” terangnya.

Menurutnya, aturan soal larangan kades menjadi pengurus parpol tidak bisa bisa ditawar-tawar lagi, karena memang aturanya mengatakan seperti itu. Pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban untuk menegakkan dan menjalankan aturan yang ada, termasuk kades selaku objek, harus mematuhinya.

Jika ada kades yang tidak patut, maka pemerintah daerah bisa mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Prinsipnya kita hanya menjalankan aturan.

Kalau sampai ada yang melanggar, maka undang-undang membolehkan pemerintah daerah mengambil langkah tegas,” tegas Jalaludin.

Soal informasi kalau ada kades lain yang juga menjadi pengurus parpol selain Kades Pengembur dan Aik Mual, Jalaludin menegaskan, pihaknya belum tahu. Pihaknya baru memproses dua kades tersebut saja sesuai dengan data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri). Karena pihaknya tentunya tidak bisa memproses sesuatu yang tidak didasari dengan data resmi.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, Kades Aik Mual, Asro Hadi, tercatat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Loteng. Sementara Kades Pengembur, Supardi Yusuf, menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (kir)

Rencana Pembangunan Dam Mujur

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kepala Bakesbangpol Lobar H. Fajar Taufik menunjukkan SK tim pemantau ASN yang berdasarkan Permendagri, Jumat (26/1).

Pembentukan Tim Pemantau ASN Sesuai Permendagri Giri Menang Suara (NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lobar mengklarifikasi terkait Surat Keputusan (SK) Tim Pemantau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini menyusul kalangan dewan yang mempertanyakan adanya Tim Pemantau ASN dalam kegitan politik praktis. Bahkan Panwaslu sempat mempersoalkan adanya jajaran ASN yang diduga ikut kegiatan politik ketika pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU Lobar beberapa waktu lalu.

Kepala Bakesbangpol Lobar Fajar Taufiq, Jumat (26/1) menjelaskan kehadiran beberapa jajaran ASN di KPU Lobar beberapa waktu lalu dalam kapasitas sebagai pemantau. Kesbangpol juga membantah tim pemantau ini dipolitisasi untuk keperluan politik petahana.

Menurutnya, Tim Pemantau dibentuk sesuai dengan instruksi pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkemban-

gan Politik di Daerah.

Tak hanya itu, Permendagri itu juga diperkuat dengan surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Nomor : 270/1870/ POLPUM perihal Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018.

“Jadi, selain memantau, kita juga harus memberikan laporkan (kegiatan itu) ke Kementerian Dalam Negeri. Dan format pelaporannya juga ada dari Kemendagri,” jelas Fajar.

Terkait dengan masuknya beberapa OPD dalam SK Tim Pemantau di luar Bakesbangpol, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), menurut Fajar masuknya itu diharapkan agar dapat memantau siswa maupun guru yang mungkin hadir dalam kegiatan kampanye. Selain itu, untuk Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berkaitan dengan pemberian sanksi kepada ASN yang kedapatan berpolitik.

Tim pemantau, kata Fajar sudah dibentuk sejak tahun 2017 lalu, sehingga pemantauan

sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak lama, termasuk saat partai politik menerima bantuan.”Ini sudah dibuat lama, kok baru diributkan sekarang. (Tim) ini di SK-kan awal bulan januari 2018. Siapa bupati kita 2018? Kan masih Pak Fauzan Khalid. Karena beliau dilihat sebagai bupati, bukan sebagai calon,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta agar Panwaslu dan pihak lainnya tidak perlu bingung apalagi sampai melakukan penelitian terkait hal itu, karena dasar hukum tim pemantau sudah jelas.

“Panwaslu pantau saja ASN yang di luar SK (Tim Pemantau) ini. Kita punya rambu-rambu untuk membentuk Tim Pemantau ini, dan KPU maupun Panwaslu pun sudah memiliki ini (Permendagri dan Surat dari Dirjen Polpum),” paparnya.

Ia pun menambahkan bahwa Tim Pemantau ini tidak hanya memantau salah satu bakal pasangan calon sajam namun seluruhnya. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan pilkada saja, namun perkembangan politik di Lobar. “Baik itu pilkada, pemilihan legislatif, pilpres, maupun pilkades,” pungkasnya. (her)

Loteng Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat Pengamanan di Kawasan Wisata

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melayangkan surat resmi ke pemerintah pusat, terkait kepastian rencana pembangunan Dam Mujur Praya Timur. Seperti apa jawaban dari pemerintah pusat itu nantinya, akan menjadi dasar bagi Pemkab Loteng dalam bersikap dan menentukan kebijakan di daerah ini.

Hal itu diakui Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat (26/1). Menurutnya, inti dari surat tersebut ialah mempertanykan kepastian rencana pembangunan Dam Mujur, apakah memang sudah masuk rencana pemerintah pusat atau belum.

Jika sudah, maka pihaknya butuh kepastikan kapan pembangunan Dam Mujur direncanakan akan dimulai.

Dari sanalah kemudian pemerintah daerah bisa menentukan langkah serta kebijakan yang perlu diambil guna mendukung rencana pembangunan Dam Mujur.

“Terkait rencana pembangunan Dam Mujur itu nantinya, kita kan perlu tahu tugas dan tanggung jawab seperti apa. Sehingga kita di daerah bisa menentukan kebijakan yang perlukan,” ujarnya.

Selama ini, rencana pembangunan Dam Mujur hanya berupa informasi saja. Belum

ada kejelasan secara tertulis dari pemerintah pusat. Soal bagaimana dan seperti apa tahapan pembangunan yang dilaksanakan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap pemerintahan.

Pemerintah pusat tugasnya apa, begitu pula pemerintah provinsi dan Pemkab Loteng dalam hal ini juga seperti apa peran dan fungsinya. “Kalau nanti sudah ada jawaban dari pemerintah pusat, barulah kita, Pemkab Loteng bisa bersikap. Dan, jawaban resmi dari pemerintah pusat tersebut masih kita tunggu,” ujarnya.

Pihaknya butuh kejelasan secara tertulis supaya dasar bagi Pemkab Loteng dalam mengambil kebijakan lebih kuat. Tidak kemudian hanya sekedar informasi lisan saja, karena kalau hanya sekedar informasi lisan, kepastiannya belum bisa dipegang. Tapi kalau sudah ada kejelasan secara tertulis, kepastian informasinya jauh lebih kuat.

Artinya, Pemkab Loteng dalam hal ini sangat mendukung dan berharap Dam Mujur segera dibangun dan tidak ada alasan bagi Pemkab Loteng untuk tidak mendukung apalagi menolak rencana pembangunan dam tersebut. Karena memang secara manfaat, keberadaan Dam Mujur ke depan akan sangat besar manfaatnya bagi daerah ini. (kir)

Harus Diprioritaskan Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat Sekotong khususnya para pelaku wisata terus berupaya agar bagaimana kawasan wisata ini maju dan berbenah. Upaya yang dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata yang bersifat swadaya. Disamping, upaya tak kenal lelah dilakukan pelaku wisata dengan menjual produk kaos bertuliskan #Sekotongmendunia dengan tujuan mempromosikan Sekotong ke dunia luar.

Abdul Majid salah seorang pelaku wisata yang konsen mempromosikan Sekotong mengatakan masyarakat Sekotong tak pernah berhenti berusaha untuk meraih impian menjadikan kawasan wisata Sekotong mendunia. Menurutnya, kawasan ini sangatlah bersaing dengan daerah lain, sebab memiliki destinasi wisata yang begitu indah baik wisata bawah laut maupun wisata pantai, pegunungan dan lain-lain. Kawasan ini begitu menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung dan berlibur ke Sekotong.

“Tapi impian itu bisa saja sirna cuma gara-gara keamanan yang belum sesuai standar keamanan para wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

(Suara NTB/her)

PROMOSIKAN - Pelaku pariwisata di Sekotong menjual kaos #sekotongmendunia untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Sekotong.

Kalau untuk kawasan wisata alam Sekotong tak kalah indah dari daerah lain,” jelasnya, Jumat (26/1).

Poin terpenting yang wajib disadari untuk keamanan di wilayah Sekotong, jelasnya, masih jauh di bawah standar, sebab ia mendengar langsung dari para wisatawan. Karena itulah ia terus mengajak masyarakat agar bersamasama menjaga keamanan dan kenyamanan para wisatawan agar mereka pun dan ketagihan berwisata ke Sekotong. Dirinya tiada henti bergerak mempromosikan Sekotong melalui Ger-

akan #sekotongmendunia. Gerakan ini, jelasnya, mengajak siapapun yang merasa bagian dari masyarakat Sekotong untuk memelihara dan merawat Sekotong.

Media awal yang dipakai, jelasnya, adalah kaos selanjutnya akan ada hal-hal lain seperti yang telah dilakukan.

Melalui gerakan bersih pantai, siskamling cerdas melalui radio, senam sehat bahkan fotografi. Terkait pariwisata maka pembentukan Sekotong Tourism Watch sebagai wadah untuk mewujudkan Sapta Pesona. (her)

Berkas Kasus Biogas KSB Sedang Diteliti Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun sebelumnya sempat dikembalikan jaksa, berkas kasus Biogas Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah dikirim kembali oleh penyidik Polres setempat. Berkasnya kini tengah diteliti jaksa untuk mengetahui apakah unsurnya sudah terpenuhi atau tidak.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD, S.H kepada wartawan, Jumat (26/1) kemarin membenarkan adanya kiriman berkas kasus tersebut dari Polres setem(Suara NTB/ind) pat. Pihaknya menerima Anak Agung Raka PD berkas belum lama ini.

Saat ini berkas sedang diteliti, apakah sudah memenuhi syarat terkait unsur formil maupun materil. “Ada tiga berkas. Berkasnya sedang diteliti,” ujarnya.

Dijelaskannya, pengiriman berkas ini diakuinya sudah yang kedua kali. Sebelumnya pihaknya pernah mengembalikan berkas tersebut ke pihak Polres setempat, karena unsurnya belum terpenuhi. Nantinya untuk penelitian berkas paling lama 14 hari. Jika unsurnya belum terpenuhi, maka akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Sementara jika unsurnya sudah terpenuhi maka, berkas akan dinyatakan lengkap atau P21. “Jika unsurnya terpenuhi, maka berkas dinyatakan lengkap atau P21,” tukasnya.

Seperti diberitakan, pembangunan listrik pedesaan dengan pekerjaan belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM KSB Tahun 2013 diduga terjadi penyimpangan. Instalasi biogas tersebut berlokasi di enam kecamatan di KSB. Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp 1.299.000.000 tersebut kontraktor pelaksananya dari CV. AS. Dimana sesuai kontrak, pekerjaan dilaksanakan selama 75 hari dimulai sejak 14 Oktober 2013. Dalam pelaksanaannya, kontraktor mengajukan pencairan uang muka pada 6 November 2013 Rp 259.800.000.

Kemudian pada 31 Desember 2013 mengajukan pembayaran tahap I sebesar 546.619.000 dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen. Permohonan pencairan dana tersebut disetujui oleh PPK. Namun berdasarkan pemeriksaan di lapangan, oleh ahli dari Fakultas Teknik Unram, terdapat perbedaan penghitungan volume dan kualitas bangunan. Berdasarkan pemeriksaan ahli tersebut, dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Dalam hal ini di lapangan, bobot pekerjaan belum mencapai 42,08 persen. Sehingga ada dugaan kelebihan pembayaran yang dapat megakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.820.388. Kini dalam kasus tersebut, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni ES selaku Konsultan Pengawas, TM kontraktor dari CV. AS, dan mantan Kepala Dinas ESDM KSB, Hj selaku PPK sekaligus KPA. (ind)

DPM PTSP Tunggu Tindaklanjut Investor Korsel Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa menunggu tindaklanjut dari investor Korea Selatan (Korsel) yang telah melakukan ekpose rencana investasi di kantor Bupati Sumbawa. Tindaklanjut dalam bentuk MoU dan Feasibility Studi (FS).

“Kita minta mereka (Investor Korea) membuat MoU sekaligus FS. Kita juga sudah minta contoh bentuk barang dan penggunaannya dalam investasi mereka yang serupa di daerah atau negara lainnya. Mudah mudahan dalam Februari ini mereka datang dan menggandeng investor lainnya dalan investasi energi baru terbarukan ini,” terang Kepala DPM PTSP Sumbawa, H. Syahril S.Pd, M.Pd saat dikonfirmasi Suara NTB. Diketahui, dua perusahaan asal Korea, yaitu PT. Gimco dan PT. Daewoo tertarik berinvestasi di Kabupaten Sumbawa dalam bentuk biomass project dan pellet project.

Seperti disampaikan sebelumnya oleh beberapa perwakilan perusahaan asal Negeri Ginseng tersebut pada ekspose rencana investasi di ruang rapat Wakil Bupati Sumbawa. PT. Gimco merupakan Perusahaan Korea yang core bisnisnya bergerak di bidang energi baru terbarukan. Sedangkan PT. Daewoo adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang nantinya akan melakukan pembiayaan untuk aktivitas bisnis PT. Gimco.

Kedatangan perwakilan kedua perusahaan tersebut untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Pemkab Sumbawa dalam hal investasi di bidang energi baru terbarukan, mengingat potensi sumber energi tersebut cukup melimpah di Kabupaten Sumbawa.

PT. Gimco tertarik membangun PLT Biomassa di Kabupaten Sumbawa, yaitu pembangkit listrik yang bersumber dari bahan-bahan alami seperti kayu, limbah pertanian, perkebunan, hutan, maupun komponen organik lainnya dari kotoran hewan maupun limbah rumah tangga. Selain biomassa, Gimco juga tertarik untuk membangun industri pellet, yaitu produksi cacahan kayu yang juga dapat dijadikan sebagai sumber energi.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah juga telah memaparkan saat ini kemampuan PLN untuk menyuplai kebutuhan listrik di Sumbawa sebesar 57,73 MW, dengan beban puncak mencapai 40,37 MW, sehingga Sumbawa surplus listrik sebesar 17,36 MW. Kondisi ini belum termasuk suplai listrik dari PLTMG Labuhan Badas sebesar 50 MW yang akan beroperasi pada akhir 2018. Sehingga menurut Wabup, PLT Biomassa belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini, karena Sumbawa masih surplus listrik.

Wabup lebih menyarankan untuk merealisasikan pellet project yang dinilai lebih prospektif mengingat sumber daya kayu di Kabupaten Sumbawa sangat melimpah, bahkan baru-baru ini dilakukan penanaman kayu sengon pada 1.000 hektar lahan di wilayah Kecamatan Empang.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev menyebutkan bahwa infrastruktur di Sumbawa cukup mendukung untuk industri pellet, salah satunya pelabuhan badas yang memiliki kapasitas ekspor mencapai 10.000 ton. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga berencana membangun Dermaga Teluk Santong di kawasan Teluk Saleh yang memiliki kapasitas lebih besar dari Pelabuhan Badas. (arn)

H. Syahril (Suara NTB/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dugaan Aliran Dana Pasar Brang Bara

Pemeriksaan Pejabat dan Pihak Swasta Berlanjut

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah beberapa pejabat diklarifikasi beberapa waktu lalu, jaksa kembali melakukan klarifikasi terhadap pejabat di lingkup Setda Sumbawa dan pihak swasta. Hal ini guna mendalami dugaan aliran dana proyek Pasar Brang Bara.

Informasi yang diperoleh, pejabat yang diklarifikasi tersebut yakni Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Hasan Basri. Kemudian pihak swasta yakni mantan pelaksana teknis proyek pasar setempat. Klarifikasi tersebut dilakukan pada Kamis (25/1) lalu.

Inspektur Inspektorat Kabu-

paten Sumbawa, H. Hasan Basri yang dikonfirmasi, Jumat (26/ 1) kemarin mengakui bahwa adanya klarifikasi terhadapnya.

Klarifikasi ini dilakukan sehubungan adanya dugaan aliran dana proyek Pasar Brang Bara.

Dirinya diklarifikasi terkait kapasitasnya sebagai Wakil Ketua TP4D. Dimana

sebelumnya sempat berhembus isu mengenai aliran dana mengalir ke kantong sejumlah pejabat, termasuk TP4D. Adapun isu tersebut baru diketahui setelah dibaca di media.

Pihaknya menegaskan tidak pernah menerima aliran dana seperti yang diisukan. Apalagi penyebar isu juga tidak jelas

dan tidak diketahuinya.

“Yang jelas kami mendampingi supaya pekerjaan dilakukan dengan baik. Mengenai isu, saya baru mengetahui setelah membaca di media. Penyebar isu juga tidak jelas,” ujarnya.

Menurutnya, penyebar isu seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan statemen. Karena pasti ada konsekuensi hukumnya. Jangan Cuma menyebarkan isu tetapi tidak disertai dengan bukti yang jelas. “Jangan sampai nantinya menjadi fitnah.

Harus disertai dengan bukti yang

jelas, karena menyangkut nama orang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, S.H., M.H yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya klarifikasi tersebut. Pihaknya masih akan mengklarifikasi beberapa orang lainnya.

Ditambah dengan adanya klarifikasi tambahan. Dari klarifikasi yang dilakukan, persoalan semakin terang benderang, terutama terhadap siapa penyebar isu. Pihaknya akan terus mendalami hal ini. (ind)

DPMD KSB Diminta Kawal Pilkades Serentak 2018

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN MOBIL - Proses penyerahan mobil pelayanan tes urine di tempat dari BNN pusat ke BNNK KSB, Jumat kemarin.

Terima Mobil, BNN KSB Bertekad Tingkatkan Pelayanan Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa Barat saat ini sudah memiliki satu unit mobil pelayanan tes urine di tempat dari BNN pusat. Mobil ini diharapkan bisa menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat untuk lebih maksimal serta meminimalisir tingkat penyimpangan hasil tes urine yang kiranya

akan terjadi nanti.

Kepala BNNK Sumbawa Barat AKBP Jolmadi S. Pd, kepada Suara NTB, Jumat (26/1) mengatakan, mobil ini diberikan diperuntukkan untuk pelaksanaan tes di tempat. Ketika nanti ada undangan untuk melaksanakan tes urine, maka akan langsung di tes dalam mobil. Ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan angka

penyimpangan ketika tes urine tersebut dilaksanakan.

Selain sebagai lokasi tes urine, mobil ini juga akan dijadikan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. “Fungsi mobil ini sangat banyak, kita berharap kehadiran mobil ini bisa menjadi upaya bersama untuk terus menekan kasus penyalahgunaan narkoba,” ungkapnya. (ils)

Desa Jangan Menyimpang dari Program Nasional dan Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri mengingatkan kepada Desa, agar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran RPJMDes tidak boleh menyimpang dari garis kebijakan program perioritas nasional dan daerah.

“RPJMDes disusun tidak boleh menyimpang dari program nasional dan daerah. Harus satu nafas dengan garis kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, mulai drai nasional, Provinsi hingga Kabupaten. Agar program-program prioritas daerah yang berhubungan dengan program percepatan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan, adminduk, dan pro penyandang disabilitas, bisa masuk ke dalam menu-menu yang direncanakan di APBDes. Sehingga target-target indikator kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten bisa tercapai, sekaligus dapat meminimalisir terjadinya

(Suara NTB/arn)

M. Ikhsan Safitri penyalahgunaan anggaran di desa,” jelas Ikhsan, Jumat (26/1).

Makanya, lanjut Ikhsan sekarang ini tengah dibahas perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang disesuaikan dengan aturan yang baru dari pusat. Dua rancangan Perbup tentang desa yaitu Perbup tentang

pedoman pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa dan Perbup tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes). Sekaligus sosialisasi Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2018.

Sebelumnya, pada acara konsultasi publik Rancangan Perbup ini bersama KOMPAK, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi juga telah menekankan pentingnya peran Camat dalam melakukan evaluasi terhadap APBDes. Untuk memastikan bahwa program-program prioritas daerah dapat terakomodir, sehingga APBDes benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan singkron dengan program Pemerintah Pusat. Kepada para camat diminta untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas PMD sebagai leading sector dalam hal pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa. (arn)

Penurunan Angka Kemiskinan di KSB Bergerak Lambat Taliwang (Suara NTB) Kucuran anggaran untuk pengentasan kemiskinan cukup fantastis, berada diangka Rp 127 miliar untuk program kartu Bariri dan Pariri. Jumlah ini, kembali ditambah dengan program pendukung lain yang mencapai angka sekitar Rp 672 miliar di tahun 2017. Tapi banyaknya anggaran ini, seakanakan berbanding terbalik dengan tingkat penurunannya, yang hanya mampu berada diangka 15,96 atau menurun 0,54 persen dari tahun 2016 lalu sekitar 16,50 persen.

“Penurunannya hanya 0,54 persen saja dari tahun 2016 lalu atau sekitar 22. 000 jiwa masyarakat miskin di KSB. Kalaupun ada ketimpangan data yang cukup jauh, dengan hasil verifikasi data BDT Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah dilakukan Pemkab setempat dan berada diangka 3,27 persen, bisa saja terjadi karena metodenya berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan,” ungkap Kepala Badan Pusat

(Suara NTB/ils)

H. Muhammad Akhyar Statistik (BPS) KSB, Ir. H. Muhammad Akhyar, SP, kepada Suara NTB, Jumat (26/1).

Dikatakannya, metode penilaian yang dilakukan oleh Pemkab, lebih dominan kepada konsumsi non makanan, salah satunya seperti kondisinya rumah. Sementara BPS melakukan penilaian fokus

kepada pendekatan yang lebih mengarah kepada pemenuhan 2. 100 kilo kalori makanan. Bahkan dalam pendataan, metode ini menyumbang sekitar 70 persen jauh lebih tinggi dari metode yang lain yang hanya 30 persen. Seperti rumah layak huni, ketersediaan jamban, maupun hal-hal yang lain. Hal ini yang membedakan hasil pendataan yang cukup mencolok terhadap penurunan angka ini.

“Metode yang kita lakukan sudah beda dengan Pemkab, hasilnya juga pasti berbeda, tetapi tujuan kita satu untuk menurunkan angka kemiskinan juga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penurunan angka kemiskinan yang terjadi di tahun 2017 juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Sumbawa Barat. Dimana di tahun 2016 lalu, jumlah penduduk miskin masih berada diangka sekitar 23.000 jiwa. Sedangkan di tahun 2017 angka tersebut menurun menjadi 22.000 jiwa. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat agar mengawal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 ini.

Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE, ME menyatakan, akan ada 18 desa yang akan menggelar Pilkades bersamaan pada tahun ini. Di mana masingmasing desa memiliki karakter tersendiri sehingga perlu pendampingan maksimal oleh leadingsector agar prosesnya berjalan lancar.

“DMPD khususnya yang punya gawe memberikan pendampingan yang terbaik,” katanya kepada Suara NTB. Menurut dia, pendampingan tidak sekedar soal proses dan administrasi penyelenggaraan.

Lebih dari itu hal-hal lain yang berkaitan dengan ekses dari kontestasi pemimpin di tingkat desa itu juga perlu menjadi perhatian DPMD. Sebab jangan sampai persaingan antar pendukung membuat persatuan masyarakat di tingkat desa pecah. “Ini juga perlu diperhatikan karena kesatuan masyarakat hal vital. Jangan sampai karena Pilkades masyarakat pecah,” tegasnya.

Dalam menjaga hal tersebut, Aher sapaan akrabnya meminta DPMD berkoordinasi dengan seluruh elemen.

Terutama aparat penegak hukum untuk menjaga ketentraman masyarakat selama pelaksanaan Pilkades berlang-

(Suara NTB/bug)

Aheruddin sung. “Dengan masyarakat juga terus melakukan pendekatan. Berikan pemahaman bahwa Pilkades ini hanya bagian kecil dari berdemokrasi. Tapi ujungnya untuk kebersamaan dan kemaslahatan masyarakat,” paparnya.

Terkait persiapan Pilkades serentak tahun ini, politisi Partai Keadilan Persatuan (PKP) Indonesia ini mengapresiasi DMPD. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas tersebut jika tahapan persiapannya telah dimulai sejak sekarang, meski pelaksanaanya dijadwalkan di bulan Oktober 2018 mendatang. “Saya kira kalau soal persiapan DPMD sudah matang. Dan mudah-mudahan kesuksesan Pilkades serentak tahun 2016 lalu bisa terulang bahkan lebih baik lagi di tahun ini,” harapnya. (bug)

Siapkan SK Agen PDPGR 2018 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengkoordinir agen penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) menyatakan segera menyiapkan SK pengangkatan agen untuk tahun 2018.

Sekretaris DPMD KSB, Muhammad Fauzi mengatakan, draft SK pengangkatan agen PDPGR mulai tingkat peliuk, desa hingga kecamatan telah disiapkannya. Hanya saja pihaknya masih menunggu data-data nama para agen yang sejauh ini diverifikasi di tingkat lapangan.

“Draft-nya sudah ada. Tinggal nama agennya saja yang kita tunggu sebagai lampiran penerbitan SK oleh bupati,” katanya, Jum’at (26/1).

Ia mengaku, selaku leding sektor penggerak agen PDPGR pihaknya ingin mempercepat terbitnya SK para agen. Pasalnya di lapangan para agen terus bekerja mengingat sejumlah kegiatan PDPGR yang dimulai tahun 2017 terus berlanjut di tahun ini. “Kita targetnya akhir bulan ini nama-namanya sudah ada dan akan langsung kami ajukan ke bupati.

Mudah-mudahan pertengahan Februari sudah keluar SK merek a , ” harapnya.

Fauzi menjelaskan, jumlah agen pada tahun ini tidak mengalami perubahan. Untuk menjalankan program Pariri dan program Bariri, jumlah agen ditetapkan sebanyak 727 orang. Terdiri dari 3 orang di tingkat peliuk (blok), 2 orang agen tingkat desa dan 2 orang agen tingkat kecamatan. “Kompisisi jumlah agennya di tiap tingkatan juga tidak berubah tetap sama dengan tahun 2017,” urainya.

Sebelumnya jumlah agen PDPGR mencapai 1000 lebih orang. Namun sejak awal tahun 2017 lalu, Pemda KSB memangkas jumlahnya setelah mendapat koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mengakomodir kerja para agen, Pemda KSB menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,2 miliar lebih. Honor bulanan para agen itu ditetapkan sebesar Rp 600.000 di tiap tingkatan. (bug)

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Muhammad Fauzi

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Proyek Pelabuhan Nusantara

Bulan Depan, Negosiasi Lahan Tahap Dua Dompu (Suara NTB) Proses negosiasi harga lahan untuk pembangunan pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju Kecamatan Kilo akan kembali dilakukan Februari 2018 mendatang. Negosiasi ini akan dihadiri juga oleh tim dari Kanwil BPN Provinsi dan diharapkan pemilik lahan bisa segera memutuskan terkait harga yang ditawarkan.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (26/1) mengungkapkan, (Suara NTB/ula) negosiasi harga lahan untuk H. Yuhasmin pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo tahap kedua akan dilakukan Februari mendatang.

Dari proses negosiasi tahap pertama yang dirangkaikan dengan sosialisasi, pihaknya diberi waktu 1 bulan menuju proses negosiasi tahap kedua. “Kita sudah diinformasikan, tim dari Kanwil BPN akan meninjau saat negosiasi harga tahap kedua ini,” ungkapnya.

Pada proses negosiasi tahap pertama, dikatakan H Yuhasmin, penyampaiannya lebih umum dan difokuskan pada proses sosialisasi. Tapi pada negosiasi tahap kedua, lebih dirincikan komponen dan harganya. Sehingga diharapkan ada kesepakatan antara panitia pembebasan lahan pemerintah daerah dengan pemilik lahan.

“Ketika mereka sepakat, pemilik lahan dan panitia menandatangani berita acara persetujuan. Jika tidak sepakat, juga menandatangani berita acara tidak sepakat,” katanya.

Jika dalam negosiasi tahap kedua tidak mencapai kesepakatan akan dilakukan negosiasi tahap ketiga. Ketika negosiasi tahap ketiga tidak menemui kesepakatan, baru akan dibuatkan berita acara dan diserahkan ke pengadilan yang akan menentukan harga yang layak atas tanah. Karena proses pembebasan lahan untuk fasilitas umum oleh pemerintah, acuannya harga berdasarkan perkiraan harga oleh lembaga Apresal. “Ketika tidak sepakat, pemerintah akan menyerahkan ke pengadilan yang akan menentukan harga,” terangnya.

Ia pun berharap, kesepakatan harga dapat dicapai dalam proses negosiasi dan tidak sampai dibawa ke pengadilan.

Agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat dan disampaikan hasilnya ke Kementrian Perhubungan sebagai salah satu syarat pembangunan pelabuhan Nusantara oleh Kementrian Perhubungan.

Rencana luas area yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo ini, diakui H Yuhasmin, sebanyak 34,5 ha. Luas area ini telah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN dan dilakukan pengkajian oleh lembaga Apresal untuk perkiraan harga. Selain lahan yang dinilai, bangunan dan tanaman yang tumbuh di atas lahan juga dinilai dengan harga tersendiri. (ula)

Terduga Pelaku Pemerkosaan Ditangkap Dompu (Suara NTB) – Terduga pelaku pemerkosaan inisial SB ditangkap tim Opsnal Polsek Manggelewa, Dompu Kamis (25/1) Pukul 10.00 Wita. Remaja ini diamankan dua hari setelah aksi bejat itu dilakukan pada Sy (16).

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengaku penangkapan tersebut buah tindak lanjut laporan orang tua korban atas pengakuan anaknya. Yang mana SB diduga memperkosa Sy di rumahnya Selasa (22/1) lalu.

“Pelaku dilaporkan ke Polsek karena kasus pemerkosaan sehingga kami lakukan penangkapan,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Jumat (26/1). Aksi bejat itu dilancarkan tersangka saat orang tua korban tak di rumah, SB masuk dalam rumah melalui pintu belakang. Karena keduanya sudah saling kenal, korban pun tak menyadari akan niat jahat pelaku.

Namun, SB yang sudah membekali diri dengan senjata tajam tiba-tiba masuk dalam kamar korban dan memaksanya untuk berhubungan badan. Meski sudah bersikeras menolak dan memberontak upaya itu tak membuahkan hasil karena Sy diancam akan dibunuh dengan belati yang sudah diarahkan kelehernya.

“Pelaku langsung merobek pakaian korban dengan golok dan menyetubuhinya. Dan saat itu rumah dalam keadaan sepi sehingga pelaku leluasa memperkosa korban,” jelasnya.

Pasca kejadian itu, lanjut Suhatta, korban mulai menunjukan perubahan sikap. Murung dan enggan untuk ke sekolah.

Melihat sikap Sy yang tidak seperti biasanya, orang tua korban lantas mempertanyakan. Hingga diketahui bahwa anaknya sudah menjadi korban pemerkosaan SB. “Makanya saat itu langsung dilaporkan, ditindaklanjuti anggota dan berhasil mengamankan pelaku di So Depa diatas lahan jagung,” ungkapnya.

Atas tindakan melawan hukum yang dilakukan ini SB digiring ke Mapolres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut, terlebih harus mempertanggung jawabkan perbuatanya dibalik jeruji besi. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Ratusan Hektar Lahan Pertanian di Bima Terancam Puso Bima (Suara NTB) – Ratusan hektar lahan pertanian sejumlah wilayah di Kabupaten Bima terendam banjir, belum lama ini. Dikhawatirkan, kondisi ini membuat lahan pertanian terancam gagal panen serta kerugian ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) Kabupaten Bima, tercatat ratusan lahan pertanian yang terendam banjir seperti tanaman

Padi, Jagung dan Bawang Merah.

“Sebarannya baru di wilayah Kecamatan Woha, Belo dan Monta,” kata Koordinator POPT-PHP Kabupaten Bima, Nur Afni S,P, Jumat (26/1). Afni lebih jauh merin-

cikan, di wilayah Kecamatan Woha, terdapat 30 hektar tanaman padi yang terkena dampak banjir. Sementara di Kecamatan Belo ada sekitar 295 hektar.

“Sebanyak 90 hektar di Kecamatan Belo tanaman padi

terkena puso dan terancam gagal panen,” katanya.

Kemudian lanjutnya, di Kecamatan Monta tanaman padi yang terendam banjir sekitar 31 hektar. Sebanyak 16 hektar diantaranya terkena puso. Tidak hanya padi, di Kecamatan Monta tanaman jagung dan bawang merah juga terkena dampak.

“Ada 16 hektar tanaman jagung yang terdampak di Desa Sakuru dan Simpasai

Kecamatan Monta, dua hektar mengalami puso. Sementara sekitar belasan hektar bawang di desa Sie, Sakuru, dan Tangga,” katanya.

Afni menambahkan, sejak banjir merendam beberapa wilayah di Kabupaten Bima belum lama. Baru tiga Kecamatan, yang baru didata. Pihaknya masih menunggu hasil pendataan petugas lapangan di Kecamatan Bolo dan Madapangga. (uki)

(Suara NTB/jun)

SELAMATKAN KORBAN Simulasi penyelamatan korban bencana gempa bumi oleh KMPB Desa Lanci Jaya yang digelar Yayasan IDEP Selaras Alam Bali dan didukung PT HM Sampoerna Tbk di Dompu sejak 22 – 25 Januari 2018.

IDEP Selaras Alam Latih Masyarakat Tangguh Bencana di Dompu Dompu (Suara NTB) – Bencana alam di NTB khusunya di Dompu terus mengintai, baik tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan maupun gempa bumi.

Tidak hanya berpotensi merusak infrastruktur yang ada, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup mahluk di dalamnya.

Kondisi inilah yang mendasari Yayasan IDEP Selaras Alam Bali dan didukung PT HM Sampoerna Tbk melatih masyarakat tangguh bencana di wilayah ini sejak 22 – 25 Januari.

Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat Desa, mitra lokal dan institusi pemerintahan itu, juga dirangkai simulasi tanggap darurat bencana gempa di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Dompu, Jumat (26/1). “Tujuannya menguji hasil pelatihan yang telah dilakukan, sehingga semakin mengasah ketrampilan masyarakat dalam tanggap darurat bencana,” kata Direktur Eksekutif Yayasan IDEP Selaras Alam, Ade Andreawan kepada Suara NTB. Simulasi yang diikuti ratusan warga dan pelajar itu, menekankan kesiapan masyarakat saat bencana alam terjadi. Mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi atau rekon-

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/jun)

Penyerahan bendera merah putih dari Pemkab Dompu secara simbolis untuk peresmian KMPB Desa Lanci Jaya.

Peserta saat mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana dan manjemen pengungsian bersama fasilitator dari yayasan IDEP Selaras Alam.

struksi pasca bencana melanda.

Ade Andreawan menjelaskan, ketika terjadi bencana gempa masyarakat diharap sigap melindungi diri dan keluarga dari reruntuhan bangunan, serta dituntut mencari tahu dampak dari bencana guna menentukan langkah tindak lanjutnya.

“Untuk gempa yang berpotensi tsunami akan berbeda caranya. Mereka harus menyelamatkan diri dari pesisir, disana akan ada tempat pengungsian sementara dan sebagainya. Jadi tahapan – tahapan ini yang masyarakat perlu tahu,” ujarnya. Peserta didik ikut dilibatkan dalam simulasi tersebut agar memiliki bekal pemahaman terkait tanggap darurat bencana.

Sementara itu, Regional Relaition dan CSR, Armytanti Kasmito menambahkan, Sampoerna Untuk Indonesia (SUI) merupakan payung program PT HM Sampoerna Tbk yang di dalamnya terdapat empat pilar program, yakni pendidikan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan perempuan dan tanggap bencana dan lingkungan.

Wilayah ini menjadi fokus pilar keempat karena terinspirasi dari banjir Bima akhir 2016 lalu.

Fokusnya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi resiko bencana alam. “Di Dompu ini, dari pilar tanggap bencana dan lingkungan, karena akhir 2016 lalu Bima kebajiran. Makanya kita terinspirasi membekali ka-

Kepala Disperumkim Bantah Adanya Permintaan Uang Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperumkim) Kabupaten Bima H. Khaerudin ST MT, menegaskan tidak ada permintaan dana Rp 2 juta terhadap tukang serabutan, Darmin (41), penerima bedah rumah warga dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo.

“Saya tegaskan mengenai pengakuan Darmin itu hanyalah modus,” katanya kepada Suara NTB, Jumat kemarin.

Khaeruddin mengaku, pihaknya telah mengklarifikasi terhadap yang bersangkutan (Darmin.red), terkait pengakuannya ada oknum tertentu yang meminta uang sebesar Rp 2 juta untuk memuluskan program bedah rumah. “Sudah kami datangi. Saya tegaskan lagi pengakuan ini hanya berupa modus,” tegasnya.

Mengapa Modus ? karena setelah diklarifikasi oleh Kabid, Kasi teknis terkait, Pendamping, Babinsa serta didampingi Kepala Desa Panda, ternyata yang bersangkutan tidak mengenali siapa yang meminta uang tersebut.

“Kita sudah pertanyakan dan klarifikasi dengan detail.

Tapi justru Darmin tidak mengenali siapa yang meminta uang. Ini kan aneh,” katanya.

Setelah diklarifikasi lebih lanjut, yang bersangkutan juga menyampaikan langsung permintaan maaf. Serta mengaku akan membuat surat pernyataan terhadap apa

”

Saya tegaskan mengenai pengakuan Darmin itu hanyalah modus

yang disampaikan tersebut tidaklah benar.

“Yang jelas tidak ada masalah. Lagipula program dari Pemerintah Provinsi ini baru dan akan dikerjakan tahun 2018 ini,” katanya.

Diakuinya, tahap awal yang dilakukan yakni mendata dan memverifikasi nama-nama yang diusulkan berdasarkan persyaratan tertentu. Nama Darmin juga terdata dalam program tersebut. “Ini Program kewenangan Provinsi. Kami hanya memfasilitasi dan mendampingi saja,” katanya.

Khaeruddin menambahkan, selain di Desa Panda, program yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut juga akan direncanakan disalurkan ke Desa Doro O’o Kecamatan Langgudu.

Serta beberapa Desa di Kecamatan Sanggar. “Intinya program BSPS ini masih didata belum dikerjakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Darmin mengungkap adanya dugaan pungli yang dialaminya. Darmin mengaku menerima kunjungan tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperumkim) Kabupaten Bima, melakukan survei kelayakan apakah layak mendapat bantuan tersebut.

(Suara NTB/uki)

H. Khaerudin “Awalnya memenuhi persyaratan. Hanya saja ada oknum yang mengatasnamakan Disperumkim meminta uang Rp 2 juta untuk biaya administrasi,” katanya.

Lantaran hanya sebagai tukang serabutan panggilan yang upahnya tidak menentu dan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Darmin mengaku tidak menyanggupi dan hingga kini tidak memberikan.

Darmin mengaku sangat kecewa jika persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut harus menyerahkan anggaran Rp 2 juta.

Baginya uang sebesar itu sangatlah sulit didapat dengan kondisinya sebagai tukang serabutan.

“Untuk kebutuhan seharisehari saja pas-pasan dan tidak cukup bagaimana uang Rp 2 juta ini. Saya berharap jika ada bantuan bisa dipermudah, tidak ada syarat yang berat,” terangnya. (uki)

pasitas masyarakat untuk hal preventif sebelum lari ke BPBD dan Pemerintah,” jelasnya.

Asisten I Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si yang hadir pada simulasi bencana gempa di lapangan umum Desa Lanci Jaya mengapresiasi kegiatan kemanuasiaan yang diadakan IDEP Selaras Alam tersebut. Mengingat, bencana alam ini terjadi secara tiba – tiba dan tidak direncanakan, sangat diharapkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapinya.

Terlebih untuk enam Desa yang sudah mengikuti pelatihan ditekankan bisa mentransformasikan pengetahuannya pada masyarakat setempat.

“Kepedulian dan kepekaan kita yang sudah mendapat sebagian kecil pengetahuan meminimalisir resiko bencana ini semoga bisa ditransferkan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dan ketika dilokasi ada bencana yang terjadi maka kita yang akan menjadi pioner utama dari relawan yang ada.

Sehingga masyarakat merasa terbantu,” pungkasnya.

Pantauan Suara NTB simulasi ini dihadiri aparatur Desa, Camat dan aparat keamanan setempat, tak terkecuali ratusan pelajar dan masyarakat yang berperan aktif selaku korban dan tim evakuasi bencana alam gempa. (jun/*)

Jenazah Bocah Hilang Terseret Arus Ditemukan Bima (Suara NTB) – Sehari dalam pencarian, Najwa Nijam bocah yang berusia tiga tahun yang menghilang diduga terseret arus sungai di Desa Tambe Kecamatan Bolo ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa.

Petugas gabungan dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim SAR Bima, Tagana, serta warga setempat melakukan pencarian hingga, Jumat (25/1) siang. Setelah pencarian yang cukup panjang, jenazah korban akhirnya ditemukan di sekitar DAM Desa Bontokape Kecamatan Bolo, pukul 18.00 Wita.

Ketua TRC BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan kepada Suara NTB mengaku, petugas gabungan tersebut selama sehari telah menyusuri pertama hilangnya korban hingga ke muara akhir sungai.

Dikatakannya, kondisi sungai yang sedikit bercampur lumpur sempat membuat petu-

gas kesulitan menyusuri untuk mencari keberadaan korban.

Meski demikian hal itu tidak akan menyurutkan pihaknya untuk terus mencari korban.

Sementara Sekretaris Desa Tambe Kecamatan Bolo, Haerul, mengatakan korban yang hilang terseret tinggal di Rt 05 Rw 03 dan biasa disapa Ko’o. Ia merupakan buah hati dari pasangan Murni dan Nijab. “Ibunya sedang berada di Arab Saudi menjadi TKI, sementara bapaknya berada di Jakarta. Korban selama ini dibesarkan oleh neneknya di Desa Tambe,” katanya.

Terkait hilangnya korban, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri juga telah mengunjungi rumah neneknya.

Menyantuni dan menyampaikan langsung duka yang mendalam. Serta meminta pihak keluarga agar tetap tabah menghadapi musibah. “Kedatangan beliau (Bupati.red) disambut hangat oleh keluarga,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

SUSURI SUNGAI - Petugas menyusuri sungai Sondosia Kecamatan Bolo, saat mencari keberadaan Najwa, bocah yang terseret arus sungai, Jumat (26/1).

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Setelah Penetapan, Baliho Paslon akan Ditertibkan

Meski Kecewa, Ahyar Tak akan Tinggalkan Golkar Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh yang kini tampil bertarung sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada NTB 2018. Mengungkapkan bahwa ia tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaanya terhadap Golkar, karena tidak diberikan dukungan.

Ahyar menuturkan, sebagai kader partai, ia pernah meminta kepada pengurus DPP Golkar untuk diberikan kesempatan mengendarai Golkar di Pilkada NTB 2018. Tapi usaha untuk meyakinkan pengurus (Suara NTB/dok) DPP tidak berhasil. Golkar H. Ahyar Abduh malah memberikan dukungan kepada Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Suhaili FT. “Saya menemui DPP, memberikan gambaran tentang dinamika dan peta politik jelang Pilkada NTB, dan saya meminta diberikan kesempatan sebagai calon, dalam Pilkada.

Namun demikian (keputusan) saya serahkan di DPP,” ujar Ahyar yang dikonfirmasi Jumat (26/1) kemarin.

Lantas apa tanggapan Ahyar, setelah partai yang membesarkannya dan juga dibesarkannya itu tidak berpihak kepadanya. Apakah ia akan meninggalkan Golkar dan hijrah ke partai lain yang lebih bisa menerimanya?

Walikota Mataram dua periode itu menegaskan, meskipun dirinya tidak mendapatkan dukungan Golkar, ia tidak berpikir untuk bercerai dengan Golkar. Ia mengatakan, meskipun dikecewakan, dirinya akan tetap bertahan memakai baju kuning Partai Golkar.

“Kemarin ya, saya sebagai kader Golkar membangun komunikasi politik ketika SK dukungan B1 KWK belum ke luar, (kalau sudah keluar) ya sudah. Terus sekarang, ya saya masih, saya masih tetap sebagai kader Golkar,” tegasnya kepada wartawan.

Meskipun secara formal ia tidak didukung oleh Golkar tapi sebagai salah satu kader senior, Ahyar tentu masih memiliki pengaruh yang kuat di internal Golkar. Ia juga mengakui bahwa ia masih memiliki pendukung loyal dan fanatik di internal Golkar, yang siap ikut memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2018.

“Itu saya serahkan sepenuhnya, apakah (kader golkar) mau main dua kaki, tiga kaki, atau banyak kaki. Jadi wajar kalau teman-teman dan kader- kader itu ikut ke saya. Loh ya, karena dari zaman saya baru tahu namanya partai, saya dibina sebagai kader yang dibesarkan dan membesarkan Golkar,” ujarnya.

Diketahui, meski tanpa Golkar, Ahyar Abduh yang berpasangan dengan kader dari Partai Gerindra, Mori Hanafi.

Ia tetap bisa maju bertarung di Pilkada NTB 2018, dengan dukungan tujuh partai, yakni Gerindra, PPP, PAN, PDI-P, Hanura, PBB, dan PKPI. Dukungan partai yang diperoleh Ahyar, nyaris mengusai setengahnya kursi di parlemen.

Ditempat terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Suhaili FT pernah mengeluarkan pernyataan terhadap para kader Golkar yang mengambil sikap berseberangan dengan keputusan partai terkait arah dukungan partai. Ia tidak akan segan-segan untuk mengambil sikap tegas, memberikan sanksi pemecatan bagi kader yang membelot dari keputusan partai.

Tapi sampai saat ini, setelah arah dukungan Golkar sudah jelas, Suhaili masih belum mengambil sikap terhadap Ahyar yang dinilai telah membelot dari keputusan partai. (ndi)

Tiga Kapal Perang TNI AL Simulasi di NTB Hadapi Invasi Laut Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga kapal perang TNI AL menyambangi perairan NTB mulai akhir pekan ini. Armada Pasukan Marinir (Pasmar) 1 Sidoarjo tersebut akan menggelar simulai penanaganan invasi laut.

Perwira Staf Operasi Lanal Mataram, Mayor Laut Gede Padang mengatakan, simulasi invasi itu merupakan bagian dari latihan tempur Triwulan IV yang dipusatkan di perairan Kota Bima mulai Minggu (28/1).

Latihan itu akan diikuti ribuan pasukan marinir bersenjata yang diangkut dengan tiga kapal perang dari Koarmatim. Prajurit TNI AL akan melakukan penerjunan amfibi ke Pantai Kolo, Kota Bima dari kapal TNI AL KRI Makassar, KRI Teluk Jakarta, dan KRI Teluk Sampit.

Aksi merebut kembali daerah yang telah dikuasai musuh, jelasnya, akan diawali dengan penyusupan dari pasukan elit Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) mulai Sabtu (27/1) dini hari.

“Pasukan ini akan menyusup ke daerah lawan dan melumpuhkan objek vital. Setelah semuanya aman, baru pasukan marinir beserta kendaraan tempur melakukan pendaratan,” papar Padang.

Aksi pendaratannya akan dimulai dari tiga kapal perang Indonesia yang telah membentuk formasi pada jarak aman dari bibir Pantai Kolo, Kota Bima.

Tak cukup itu saja, Ranpur BMP-3F yang menjadi maskot alat utama sistem pertahanan (alutsista) Marinir TNI AL, juga turut tampil dalam latihan tempur ini.

“Ada pasukan terjun tempur juga yang akan meluncur dari pesawat Cassa. Dua helikopter akan ‘on board’ di atas KRI Makassar,” terangnya.

Selain menggelar simulasi, sambung dia, prajurit Korps Marinir TNI AL akan melaksanakan kegiatan bhakti sosial, pengobatan gratis dan pameran alutsista di pusat Kota Bima.

Sebagai tanda penghormatan bagi masyarakat, sebelum meninggalkan Kota Bima, prajurit Korps Marinir TNI AL akan melaksanakan kirab bersama dengan seluruh ranpurnya.

KRI Makassar (590) merupakan kapal LPD (Landing Platform Dock). Selain sebagai kapal tempur, KRI Makassar punya fungsi utama dalam operasi amfibi, mengangkut pasukan dan ranpur, serta operasi kemanusiaan.

Sementara KRI Teluk Jakarta (541) adalah kapal perang pendarat pasukan dan logistik, kemudian KRI Teluk Sampit (515) termasuk dalam kapal kelas pendarat kendaraan lapis baja atau LST (Landing Ship Tank). (why)

(Suara NTB/ist_Lanal Mataram

BONGKAR MUAT - KRI Teluk Sampit (515) bongkar muat di Kolo Kota Bima, Kamis (25/1) petang. Kapal perang TNI AL itu adalah salah satu dari tiga kapal yang akan turut serta dalam latihan tempur Triwulan IV.

Mataram (Suara NTB) Sebelum penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB oleh KPU. Para kandidat masih bebas memasang baliho dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya, untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Tapi setelah penetapan, semua APK itu harus diturunkan, karena pemasangan APK diatur oleh KPU. Demikian diungkapkan oleh KPU NTB saat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB di Kantor KPU NTB. Komisioner KPU NTB, bidang Keuangan Umum dan Logistik, Hesty Rahayu, ST, MT, mengatakan KPU akan mengatur pemasangan APK calon.

KPU akan membatasi jumlah APK paslon. Dimana setiap paslon akan mendapatkan jumlah alat peraga yang sama.

“Ada Lima Baliho untuk setiap kabupaten dan kota. Selain itu ada 20 umbul-umbul setiap kecamatan. Selanjutnya setiap kelurahan mendapat jatah dua spanduk,” jelasnya.

Begitu juga dengan pemasangan APK di media cetak dan elektronik juga harus melalui KPU. KPU akan mengaturnya sehingga terdapat keadilan jumlah kampanye di media massa antar calon.

“Kemudian juga kampanye di media cetak media elektronik dilakukan oleh KPU.

Namun desain untuk alat kampanye, baliho, umbul-umbul, spanduk dan sebagainya mereka sendiri yang membuat.

Tetapi yang mengadakan, yang mencetak menggandakan itu nanti KPU,” paparnya.

Ia menuturkan tim pemenangan pasangan calon nanti hanya akan memasang alat peraga kampanye. Namun pemasangan harus ditempat yang sudah ditentukan oleh KPU. “Tidak boleh di jalan raya protokol, JPO (Jembatan Penyebrangan Orang). Di lem-

baga pendidikan, tempat ibadah nggak boleh. Semua ada aturannya,” jelasnya.

Namun menurut Hesty lantaran keterbatasan anggaran, pasangan calon dapat menambah alat peraga kampanye sendiri. Tapi yang dibolehkan hanya penambahan alat peraga kampanye jenis tertentu yang harus sesuai dengan aturan yang kini sedang digodok KPU. “Mereka boleh menambah alat peraga, boleh mengadakan bahan kampanye, pulpen, topi payung, kalender, dan sebagainya. Tapi semua dibatasi. Nanti rapat pengaturan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.

Karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB “Kempanye tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga pasangan calon atau tim kampanye dan/atau partai politik atau gabungan partai politik sebagai pelaksana kampanye,” katanya.

Menurut Aksar, anggaran KPU untuk pembiyaan kampanye disediakan cukup besar.

Dari total jumlah anggaran yang dimiliki KPU, kebutuhan anggaran kampanye menempati urutan kedua terbesar setelah anggaran untuk honor, pungkasnya. (ndi)

Kader PDI-P Diminta Berjuang Habis-habisan di Pilkada

(Suara NTB/why)

PUTUSAN - Sidang putusan praperadilan tersangka kasus Rabitah di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (26/1).

Praperadilan

Tersangka Kasus Rabitah Kalah Mataram (Suara NTB) Sidang praperadilan tersangka kasus Rabitah Hulfa dan H Ijtihad yang menggugat Polda NTB dilanjutkan Jumat (26/1). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan putusan. Hakim tunggal menolak semua pernyataan praperadilan pemohon.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya dan menghukum pemohon membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil,” kata hakim tunggal, I Gede Putra Astawa di ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram.

Putusan itu berdasarkan pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan masingmasing pemohon dan termohon dalam persidangan.

Astawa berkeyakinan termohon dalam hal ini Polda NTB sudah melakukan sesuai prosedur yang ditetapkan KUHAP yakni diantaranya berdasarkan

dua alat bukti yang cukup.

“Berdasarkan minimal dua alat bukti, penetapan tersangka telah dilakukan menurut ketentuan KUHAP sehingga terpenuhi secara formil.

Hakim berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan,” jelasnya.

Hakim memeriksa bukti surat yang dihadirkan termohon yakni surat perintah penangkapan dalam penyidikan yang memuat nama tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan, serta waktu dan tempat kejadian.

“Pemohon menandatangani berita acara penangakapan sehingga secara formil terpenuhi,” kata Astawa.

Untuk permohonan penahanan yang tidak sah, hakim pun berpendapat hal tersebut tidak beralasan. Sebab, menurutnya penyidik sudah memenuhi alasan subjektif dan alasan objektif mengenai penahanan tersangka.

Penahanan dilakukan kepa-

da yang diduga kuat melakukan tindak pidana paling lama lima tahun atau lebih. Bahwa pasal yang disangkakan kepada pemohon diancam lebih dari yang dipersyaratkan dalam KUHAP. Hulfa dan H Ijtihad –selaku pemohon- dalam kasus itu disangkakan pasal 10 dan atau pasal 11 jo pasal 6 UU RI No 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun.

Berdasarkan alasan objektif, kata Astawan, maka terhadap para pemohon dilakukan penahanan secara subjektif dan objektif sesuai KUHAP secara formil menyatakan penahanan terhadap pemohon adalah sah.

“Para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Sebaliknya termohon berhasil membuktikan dalilnya. Sampai di sini tidak ada upaya hukum lanjutan tetapi setidaknya ada fungsi kontrol,” imbuh dia. (why)

Imigrasi Tingkatkan Pelayanan Paspor, Perketat Pengawasan Orang Asing Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-68 yang jatuh pada Jumat (26/1) menjadi momentum peningkatan kinerja. Pelayanan paspor ditingkatkan sementara pengawasan orang asing yang masuk ke NTB ditingkatkan.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily menerangkan, pihaknya bertekad agar jajarannya masuk lembaga e-goverment yang memiliki pelayanan publik berintegritas dan bebas korupsi.

“Pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan terobosan, pembaruan, dan inovasi. Termasuk dengan layanan satu pintu yang dibangun di beberapa daerah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa,” jelasnya.

Untuk mencapai peningkatan layanan, lanjut dia, tidak hanya dengan menambah unit pelayanan, melainkan juga dengan evaluasi internal yang lebih ketat dan menyertakan lembaga pengawasan dari luar seperti Ombudsman.

Kantor imigrasi tidak hanya melulu soal pelayanan paspor, tetapi juga memiliki kewenangan penegakan hukum pelanggaran keimigrasi baik yang dilakukan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“Untuk itu kita sudah bentuk tim pengawasan orang asing sampai tingkat kecamatan.

Sampai saat ini sudah ada 33

(Suara NTB/why)

APEL - Apel peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-68 yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Jumat (26/1). kecamatan yang sudah memiliki tim tersebut,” kata Sevial.

Sementara Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Edy Setiadi menambahkan, pengawasan orang asing tersebut dilakukan dengan cara modern yakni melalui aplikasi yang diakses secara online.

“Satu sisi itu sebagai langkah pencegahan dan sisi lainnya untuk mendeteksi secara dini apakah ada pelanggaran hukum keimigrasian,” terangnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menjelaskan, peningkatan pelayanan dibarengi dengan pembenahan dari dalam. Dia mencatat soal temuan Ombudsman NTB perihal calo paspor.

Menurutnya, selain dengan sistem tanda pengenal, pengawasan dipertebal lagi dengan sistem deteksi wajah yang mulai diterapkan pada tahun 2018 ini ketika memasuki kantor imigrasi Mataram.

“Permohonan paspor berbasis wajah, pemohon sendiri yang harus datang. Kecuali para lansia yang perlu pendampingan.

Petugas biro travelnya yang akan diambil fotonya,” kata dia.

Dia menegaskan, peningkatan pelayanan dilakukan dengan pola lebih mendekatkan dengan masyarakat. “Kuncinya, kami tidak pernah ada kata cukup dalam melayani. Karena upaya pelayanan akan terus berkembang,” tandas Dudi. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD PDI-Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, SH, menyebutkan bahwa ajang Pilkada serentak 2018, baik untuk Provinsi NTB dan juga tiga Kabupaten/Kota, diibaratkannya sebagai medan peperangan.

Oleh karena itu, semua kekuatan yang dimiliki partai harus digerakkan ke medan tempur untuk meraih kemenangan.

“Jadi partai itu, jangan hanya mendukung doang. PDIP itu beda strateginya. Semua kekuatan kita harus kerja dan kerja untuk mengepung wilayah yang akan perang itu. Sebagai bentuk kesolidan kader PDIP, kader dari kabupaten lain harus ikut turun membantu peperangan (di Pilkada Lobar),” ujar Rachmat Hidayat di depan ratusan kader PDI-P dalam sebuah kegiatan baru-baru ini.

Anggota DPR RI itu meminta seluruh kadernya agar bisa bekerja maksimal dalam mendukung dan menyukseskan kemenangan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Hal ini berlaku untuk pemilihan calon Bupati Lobar dan kabupaten/ kota lainnya maupun pemilihan Gubernur 2018.

Menurutnya, salah satu cara efektif yang harus mulai dilakukan. Diantaranya, kader partai wajib mulai turun memeriksa daftar pemilih guna memastikan masyarakat telah masuk memiliki hak memilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selanjutnya, penyiapan saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS) harus dipastikan

diisi seluruhnya.

“Pokoknya, seluruh kader harus bersatu memenangkan calon Pilkada yang diusung oleh PDIP. Saya akan terus cek dan monitor langkah-langkah pemenangan di Pilkada ini. Awas, jika sampai ada TPS yang kosong dari saksi partai,” tegas Rachmat.

Rachmat menekan kader PDI-P yang duduk sebagai anggota DPRD. Dia menginstruksikan, agar seluruh anggota dewan wajib terlibat aktif dalam memenangkan pasangan calon yang telah didukung oleh PDI-P. Ia menegaskan, tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas, yakni, tidak akan mencalonkan kembali para anggota DPRD, manakala di wilayah binaannya sampai calon yang diusung oleh PDIP kalah. “Saya pastikan, apa yang saya katakan ini akan saya buktikan.

Tunggu saja,” tegas Rachmat.

Anggota DPR RI dapil NTB itu menuturkan, para calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP, baik di Pilkada Lobar, Lotim, Kota Bima dan Pilgub NTB kali ini, memiliki keunggulan bila dibandingkan paslon lainnya.

Sehingga, dalam pemenangannya ke masyarakat melalui pola door to door akan sangat memudahkan para kader partai.

“Calon kita memiliki performance yang menarik dari paslon lainnya. Mereka ini wajahnya sangat gagah, belum lagi kemampuannya secara personal. Jadi, jualannya mudah. Makanya, saya optimis calon yang kita usung itu bisa menang dalam Pilkada 2018,” pungkasnya. (ndi)

Pelajar Buron Pencurian Rumah Kosong Dasan Agung Ditangkap Mataram (Suara NTB) Satu lagi kawanan pencuri rumah kosong di Jalan Gunung Kawi, Lingkungan Pendidikan, Dasan Agung, Mataram Desember 2017 ditangkap. Pelakunya, WI juga masih remaja, seumuran dengan enam kawanannya yang sudah tertangkap terlebih dulu.

Kapolsek Mataram, Kompol Tauhid, Jumat (26/1) menjelaskan, pelaku WI sejak peristiwa pencurian itu banyak menghabiskan waktu di Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

“Dia setiap hari izin orang tuanya pergi sekolah. Tapi ternyata dia bolos ke Senggigi, pengakuannya bekerja di laundry,” terangnya didampingi Kanit Reskrim, Iptu Putu Pujangga.

Pelaku WI ditangkap Kamis (25/1) lalu saat pulang ke rumahnya di Kebun Sari, Pejeruk, Ampenan pada petang hari.

Dari pencurian itu, pelaku WI diduga mengangkut sejumlah barang seperti AC, kursi dan meja cukli, spring bed, cermin, perabotan makan, serta kulkas.

“Dari hasil menjual AC, pelaku ini mendapat bagian Rp 50 ribu. Kemudian dari penjualan meja cukli dia dapat bagian Rp 250 ribu,” kata Tauhid.

Dia menyebutkan, WI yang duduk di bangku kelas XII sekolah menengah kejuruan di Mataram

merupakan pelaku ketujuh.

Enam pelaku lainnya sudah dibekuk Rabu 6 Desember 2017, satu hari setelah mereka melancarkan aksinya. Para pelaku mengangkut barang curian dengan menggunakan motor roda tiga pengangkut sampah.

Terhadap pelaku WI, kata Tauhid, dilakukan penitipan sementara di Panti Sosial Paramitam sementara proses penyidikan tetap berjalan. “Pelaku kita tangani dengan sistem peradilan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum,” jelasnya.

Kemudian pada Rabu (24/1), tim Reskrim Polsek Mataram juga menangkap komplotan curanmor yang pelakunya remaja, yakni AI (17) remaja putus sekolah yang diduga turut serta mencuri motor rongsokan di Monjok Barat, Selaparang, Mataram.

Tauhid mengatakan, pelaku AI berperan menunggu di luar dengan kendaraan lain sementara dua pelaku lain, AR dan IM mengeksekusi motor Suzuki Shogun produksi tahun 2001 yang diparkir di halaman kos korban.

“Dia menunggu di luar sambil mengawasi keadaan,” ungkapnya. motor curian rongsok itu kemudian digeret ke Selagalas, Sandubaya dan dijual di bengkel seharga Rp 500 ribu. (why)

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Kapolsek Mataram, Kompol Tauhid (tengah) menunjukkan remaja tersangka buronan kawanan pencurian rumah kosong, Jumat (26/1).

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Setelah Penetapan, Baliho Paslon akan Ditertibkan

Meski Kecewa, Ahyar Tak akan Tinggalkan Golkar Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh yang kini tampil bertarung sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada NTB 2018. Mengungkapkan bahwa ia tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaanya terhadap Golkar, karena tidak diberikan dukungan.

Ahyar menuturkan, sebagai kader partai, ia pernah meminta kepada pengurus DPP Golkar untuk diberikan kesempatan mengendarai Golkar di Pilkada NTB 2018. Tapi usaha untuk meyakinkan pengurus (Suara NTB/dok) DPP tidak berhasil. Golkar H. Ahyar Abduh malah memberikan dukungan kepada Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Suhaili FT. “Saya menemui DPP, memberikan gambaran tentang dinamika dan peta politik jelang Pilkada NTB, dan saya meminta diberikan kesempatan sebagai calon, dalam Pilkada.

Namun demikian (keputusan) saya serahkan di DPP,” ujar Ahyar yang dikonfirmasi Jumat (26/1) kemarin.

Lantas apa tanggapan Ahyar, setelah partai yang membesarkannya dan juga dibesarkannya itu tidak berpihak kepadanya. Apakah ia akan meninggalkan Golkar dan hijrah ke partai lain yang lebih bisa menerimanya?

Walikota Mataram dua periode itu menegaskan, meskipun dirinya tidak mendapatkan dukungan Golkar, ia tidak berpikir untuk bercerai dengan Golkar. Ia mengatakan, meskipun dikecewakan, dirinya akan tetap bertahan memakai baju kuning Partai Golkar.

“Kemarin ya, saya sebagai kader Golkar membangun komunikasi politik ketika SK dukungan B1 KWK belum ke luar, (kalau sudah keluar) ya sudah. Terus sekarang, ya saya masih, saya masih tetap sebagai kader Golkar,” tegasnya kepada wartawan.

Meskipun secara formal ia tidak didukung oleh Golkar tapi sebagai salah satu kader senior, Ahyar tentu masih memiliki pengaruh yang kuat di internal Golkar. Ia juga mengakui bahwa ia masih memiliki pendukung loyal dan fanatik di internal Golkar, yang siap ikut memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2018.

“Itu saya serahkan sepenuhnya, apakah (kader golkar) mau main dua kaki, tiga kaki, atau banyak kaki. Jadi wajar kalau teman-teman dan kader- kader itu ikut ke saya. Loh ya, karena dari zaman saya baru tahu namanya partai, saya dibina sebagai kader yang dibesarkan dan membesarkan Golkar,” ujarnya.

Diketahui, meski tanpa Golkar, Ahyar Abduh yang berpasangan dengan kader dari Partai Gerindra, Mori Hanafi.

Ia tetap bisa maju bertarung di Pilkada NTB 2018, dengan dukungan tujuh partai, yakni Gerindra, PPP, PAN, PDI-P, Hanura, PBB, dan PKPI. Dukungan partai yang diperoleh Ahyar, nyaris mengusai setengahnya kursi di parlemen.

Ditempat terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Suhaili FT pernah mengeluarkan pernyataan terhadap para kader Golkar yang mengambil sikap berseberangan dengan keputusan partai terkait arah dukungan partai. Ia tidak akan segan-segan untuk mengambil sikap tegas, memberikan sanksi pemecatan bagi kader yang membelot dari keputusan partai.

Tapi sampai saat ini, setelah arah dukungan Golkar sudah jelas, Suhaili masih belum mengambil sikap terhadap Ahyar yang dinilai telah membelot dari keputusan partai. (ndi)

Tiga Kapal Perang TNI AL Simulasi di NTB Hadapi Invasi Laut Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga kapal perang TNI AL menyambangi perairan NTB mulai akhir pekan ini. Armada Pasukan Marinir (Pasmar) 1 Sidoarjo tersebut akan menggelar simulai penanaganan invasi laut.

Perwira Staf Operasi Lanal Mataram, Mayor Laut Gede Padang mengatakan, simulasi invasi itu merupakan bagian dari latihan tempur Triwulan IV yang dipusatkan di perairan Kota Bima mulai Minggu (28/1).

Latihan itu akan diikuti ribuan pasukan marinir bersenjata yang diangkut dengan tiga kapal perang dari Koarmatim. Prajurit TNI AL akan melakukan penerjunan amfibi ke Pantai Kolo, Kota Bima dari kapal TNI AL KRI Makassar, KRI Teluk Jakarta, dan KRI Teluk Sampit.

Aksi merebut kembali daerah yang telah dikuasai musuh, jelasnya, akan diawali dengan penyusupan dari pasukan elit Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) mulai Sabtu (27/1) dini hari.

“Pasukan ini akan menyusup ke daerah lawan dan melumpuhkan objek vital. Setelah semuanya aman, baru pasukan marinir beserta kendaraan tempur melakukan pendaratan,” papar Padang.

Aksi pendaratannya akan dimulai dari tiga kapal perang Indonesia yang telah membentuk formasi pada jarak aman dari bibir Pantai Kolo, Kota Bima.

Tak cukup itu saja, Ranpur BMP-3F yang menjadi maskot alat utama sistem pertahanan (alutsista) Marinir TNI AL, juga turut tampil dalam latihan tempur ini.

“Ada pasukan terjun tempur juga yang akan meluncur dari pesawat Cassa. Dua helikopter akan ‘on board’ di atas KRI Makassar,” terangnya.

Selain menggelar simulasi, sambung dia, prajurit Korps Marinir TNI AL akan melaksanakan kegiatan bhakti sosial, pengobatan gratis dan pameran alutsista di pusat Kota Bima.

Sebagai tanda penghormatan bagi masyarakat, sebelum meninggalkan Kota Bima, prajurit Korps Marinir TNI AL akan melaksanakan kirab bersama dengan seluruh ranpurnya.

KRI Makassar (590) merupakan kapal LPD (Landing Platform Dock). Selain sebagai kapal tempur, KRI Makassar punya fungsi utama dalam operasi amfibi, mengangkut pasukan dan ranpur, serta operasi kemanusiaan.

Sementara KRI Teluk Jakarta (541) adalah kapal perang pendarat pasukan dan logistik, kemudian KRI Teluk Sampit (515) termasuk dalam kapal kelas pendarat kendaraan lapis baja atau LST (Landing Ship Tank). (why)

(Suara NTB/ist_Lanal Mataram

BONGKAR MUAT - KRI Teluk Sampit (515) bongkar muat di Kolo Kota Bima, Kamis (25/1) petang. Kapal perang TNI AL itu adalah salah satu dari tiga kapal yang akan turut serta dalam latihan tempur Triwulan IV.

Mataram (Suara NTB) Sebelum penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB oleh KPU. Para kandidat masih bebas memasang baliho dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya, untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Tapi setelah penetapan, semua APK itu harus diturunkan, karena pemasangan APK diatur oleh KPU. Demikian diungkapkan oleh KPU NTB saat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB di Kantor KPU NTB. Komisioner KPU NTB, bidang Keuangan Umum dan Logistik, Hesty Rahayu, ST, MT, mengatakan KPU akan mengatur pemasangan APK calon.

KPU akan membatasi jumlah APK paslon. Dimana setiap paslon akan mendapatkan jumlah alat peraga yang sama.

“Ada Lima Baliho untuk setiap kabupaten dan kota. Selain itu ada 20 umbul-umbul setiap kecamatan. Selanjutnya setiap kelurahan mendapat jatah dua spanduk,” jelasnya.

Begitu juga dengan pemasangan APK di media cetak dan elektronik juga harus melalui KPU. KPU akan mengaturnya sehingga terdapat keadilan jumlah kampanye di media massa antar calon.

“Kemudian juga kampanye di media cetak media elektronik dilakukan oleh KPU.

Namun desain untuk alat kampanye, baliho, umbul-umbul, spanduk dan sebagainya mereka sendiri yang membuat.

Tetapi yang mengadakan, yang mencetak menggandakan itu nanti KPU,” paparnya.

Ia menuturkan tim pemenangan pasangan calon nanti hanya akan memasang alat peraga kampanye. Namun pemasangan harus ditempat yang sudah ditentukan oleh KPU. “Tidak boleh di jalan raya protokol, JPO (Jembatan Penyebrangan Orang). Di lem-

baga pendidikan, tempat ibadah nggak boleh. Semua ada aturannya,” jelasnya.

Namun menurut Hesty lantaran keterbatasan anggaran, pasangan calon dapat menambah alat peraga kampanye sendiri. Tapi yang dibolehkan hanya penambahan alat peraga kampanye jenis tertentu yang harus sesuai dengan aturan yang kini sedang digodok KPU. “Mereka boleh menambah alat peraga, boleh mengadakan bahan kampanye, pulpen, topi payung, kalender, dan sebagainya. Tapi semua dibatasi. Nanti rapat pengaturan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.

Karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB “Kempanye tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga pasangan calon atau tim kampanye dan/atau partai politik atau gabungan partai politik sebagai pelaksana kampanye,” katanya.

Menurut Aksar, anggaran KPU untuk pembiyaan kampanye disediakan cukup besar.

Dari total jumlah anggaran yang dimiliki KPU, kebutuhan anggaran kampanye menempati urutan kedua terbesar setelah anggaran untuk honor, pungkasnya. (ndi)

Kader PDI-P Diminta Berjuang Habis-habisan di Pilkada

(Suara NTB/why)

PUTUSAN - Sidang putusan praperadilan tersangka kasus Rabitah di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (26/1).

Praperadilan

Tersangka Kasus Rabitah Kalah Mataram (Suara NTB) Sidang praperadilan tersangka kasus Rabitah Hulfa dan H Ijtihad yang menggugat Polda NTB dilanjutkan Jumat (26/1). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan putusan. Hakim tunggal menolak semua pernyataan praperadilan pemohon.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya dan menghukum pemohon membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil,” kata hakim tunggal, I Gede Putra Astawa di ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram.

Putusan itu berdasarkan pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan masingmasing pemohon dan termohon dalam persidangan.

Astawa berkeyakinan termohon dalam hal ini Polda NTB sudah melakukan sesuai prosedur yang ditetapkan KUHAP yakni diantaranya berdasarkan

dua alat bukti yang cukup.

“Berdasarkan minimal dua alat bukti, penetapan tersangka telah dilakukan menurut ketentuan KUHAP sehingga terpenuhi secara formil.

Hakim berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan,” jelasnya.

Hakim memeriksa bukti surat yang dihadirkan termohon yakni surat perintah penangkapan dalam penyidikan yang memuat nama tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan, serta waktu dan tempat kejadian.

“Pemohon menandatangani berita acara penangakapan sehingga secara formil terpenuhi,” kata Astawa.

Untuk permohonan penahanan yang tidak sah, hakim pun berpendapat hal tersebut tidak beralasan. Sebab, menurutnya penyidik sudah memenuhi alasan subjektif dan alasan objektif mengenai penahanan tersangka.

Penahanan dilakukan kepa-

da yang diduga kuat melakukan tindak pidana paling lama lima tahun atau lebih. Bahwa pasal yang disangkakan kepada pemohon diancam lebih dari yang dipersyaratkan dalam KUHAP. Hulfa dan H Ijtihad –selaku pemohon- dalam kasus itu disangkakan pasal 10 dan atau pasal 11 jo pasal 6 UU RI No 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun.

Berdasarkan alasan objektif, kata Astawan, maka terhadap para pemohon dilakukan penahanan secara subjektif dan objektif sesuai KUHAP secara formil menyatakan penahanan terhadap pemohon adalah sah.

“Para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Sebaliknya termohon berhasil membuktikan dalilnya. Sampai di sini tidak ada upaya hukum lanjutan tetapi setidaknya ada fungsi kontrol,” imbuh dia. (why)

Imigrasi Tingkatkan Pelayanan Paspor, Perketat Pengawasan Orang Asing Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-68 yang jatuh pada Jumat (26/1) menjadi momentum peningkatan kinerja. Pelayanan paspor ditingkatkan sementara pengawasan orang asing yang masuk ke NTB ditingkatkan.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily menerangkan, pihaknya bertekad agar jajarannya masuk lembaga e-goverment yang memiliki pelayanan publik berintegritas dan bebas korupsi.

“Pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan terobosan, pembaruan, dan inovasi. Termasuk dengan layanan satu pintu yang dibangun di beberapa daerah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa,” jelasnya.

Untuk mencapai peningkatan layanan, lanjut dia, tidak hanya dengan menambah unit pelayanan, melainkan juga dengan evaluasi internal yang lebih ketat dan menyertakan lembaga pengawasan dari luar seperti Ombudsman.

Kantor imigrasi tidak hanya melulu soal pelayanan paspor, tetapi juga memiliki kewenangan penegakan hukum pelanggaran keimigrasi baik yang dilakukan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“Untuk itu kita sudah bentuk tim pengawasan orang asing sampai tingkat kecamatan.

Sampai saat ini sudah ada 33

(Suara NTB/why)

APEL - Apel peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-68 yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Jumat (26/1). kecamatan yang sudah memiliki tim tersebut,” kata Sevial.

Sementara Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Edy Setiadi menambahkan, pengawasan orang asing tersebut dilakukan dengan cara modern yakni melalui aplikasi yang diakses secara online.

“Satu sisi itu sebagai langkah pencegahan dan sisi lainnya untuk mendeteksi secara dini apakah ada pelanggaran hukum keimigrasian,” terangnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menjelaskan, peningkatan pelayanan dibarengi dengan pembenahan dari dalam. Dia mencatat soal temuan Ombudsman NTB perihal calo paspor.

Menurutnya, selain dengan sistem tanda pengenal, pengawasan dipertebal lagi dengan sistem deteksi wajah yang mulai diterapkan pada tahun 2018 ini ketika memasuki kantor imigrasi Mataram.

“Permohonan paspor berbasis wajah, pemohon sendiri yang harus datang. Kecuali para lansia yang perlu pendampingan.

Petugas biro travelnya yang akan diambil fotonya,” kata dia.

Dia menegaskan, peningkatan pelayanan dilakukan dengan pola lebih mendekatkan dengan masyarakat. “Kuncinya, kami tidak pernah ada kata cukup dalam melayani. Karena upaya pelayanan akan terus berkembang,” tandas Dudi. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD PDI-Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, SH, menyebutkan bahwa ajang Pilkada serentak 2018, baik untuk Provinsi NTB dan juga tiga Kabupaten/Kota, diibaratkannya sebagai medan peperangan.

Oleh karena itu, semua kekuatan yang dimiliki partai harus digerakkan ke medan tempur untuk meraih kemenangan.

“Jadi partai itu, jangan hanya mendukung doang. PDIP itu beda strateginya. Semua kekuatan kita harus kerja dan kerja untuk mengepung wilayah yang akan perang itu. Sebagai bentuk kesolidan kader PDIP, kader dari kabupaten lain harus ikut turun membantu peperangan (di Pilkada Lobar),” ujar Rachmat Hidayat di depan ratusan kader PDI-P dalam sebuah kegiatan baru-baru ini.

Anggota DPR RI itu meminta seluruh kadernya agar bisa bekerja maksimal dalam mendukung dan menyukseskan kemenangan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Hal ini berlaku untuk pemilihan calon Bupati Lobar dan kabupaten/ kota lainnya maupun pemilihan Gubernur 2018.

Menurutnya, salah satu cara efektif yang harus mulai dilakukan. Diantaranya, kader partai wajib mulai turun memeriksa daftar pemilih guna memastikan masyarakat telah masuk memiliki hak memilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selanjutnya, penyiapan saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS) harus dipastikan

diisi seluruhnya.

“Pokoknya, seluruh kader harus bersatu memenangkan calon Pilkada yang diusung oleh PDIP. Saya akan terus cek dan monitor langkah-langkah pemenangan di Pilkada ini. Awas, jika sampai ada TPS yang kosong dari saksi partai,” tegas Rachmat.

Rachmat menekan kader PDI-P yang duduk sebagai anggota DPRD. Dia menginstruksikan, agar seluruh anggota dewan wajib terlibat aktif dalam memenangkan pasangan calon yang telah didukung oleh PDI-P. Ia menegaskan, tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas, yakni, tidak akan mencalonkan kembali para anggota DPRD, manakala di wilayah binaannya sampai calon yang diusung oleh PDIP kalah. “Saya pastikan, apa yang saya katakan ini akan saya buktikan.

Tunggu saja,” tegas Rachmat.

Anggota DPR RI dapil NTB itu menuturkan, para calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP, baik di Pilkada Lobar, Lotim, Kota Bima dan Pilgub NTB kali ini, memiliki keunggulan bila dibandingkan paslon lainnya.

Sehingga, dalam pemenangannya ke masyarakat melalui pola door to door akan sangat memudahkan para kader partai.

“Calon kita memiliki performance yang menarik dari paslon lainnya. Mereka ini wajahnya sangat gagah, belum lagi kemampuannya secara personal. Jadi, jualannya mudah. Makanya, saya optimis calon yang kita usung itu bisa menang dalam Pilkada 2018,” pungkasnya. (ndi)

Pelajar Buron Pencurian Rumah Kosong Dasan Agung Ditangkap Mataram (Suara NTB) Satu lagi kawanan pencuri rumah kosong di Jalan Gunung Kawi, Lingkungan Pendidikan, Dasan Agung, Mataram Desember 2017 ditangkap. Pelakunya, WI juga masih remaja, seumuran dengan enam kawanannya yang sudah tertangkap terlebih dulu.

Kapolsek Mataram, Kompol Tauhid, Jumat (26/1) menjelaskan, pelaku WI sejak peristiwa pencurian itu banyak menghabiskan waktu di Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

“Dia setiap hari izin orang tuanya pergi sekolah. Tapi ternyata dia bolos ke Senggigi, pengakuannya bekerja di laundry,” terangnya didampingi Kanit Reskrim, Iptu Putu Pujangga.

Pelaku WI ditangkap Kamis (25/1) lalu saat pulang ke rumahnya di Kebun Sari, Pejeruk, Ampenan pada petang hari.

Dari pencurian itu, pelaku WI diduga mengangkut sejumlah barang seperti AC, kursi dan meja cukli, spring bed, cermin, perabotan makan, serta kulkas.

“Dari hasil menjual AC, pelaku ini mendapat bagian Rp 50 ribu. Kemudian dari penjualan meja cukli dia dapat bagian Rp 250 ribu,” kata Tauhid.

Dia menyebutkan, WI yang duduk di bangku kelas XII sekolah menengah kejuruan di Mataram

merupakan pelaku ketujuh.

Enam pelaku lainnya sudah dibekuk Rabu 6 Desember 2017, satu hari setelah mereka melancarkan aksinya. Para pelaku mengangkut barang curian dengan menggunakan motor roda tiga pengangkut sampah.

Terhadap pelaku WI, kata Tauhid, dilakukan penitipan sementara di Panti Sosial Paramitam sementara proses penyidikan tetap berjalan. “Pelaku kita tangani dengan sistem peradilan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum,” jelasnya.

Kemudian pada Rabu (24/1), tim Reskrim Polsek Mataram juga menangkap komplotan curanmor yang pelakunya remaja, yakni AI (17) remaja putus sekolah yang diduga turut serta mencuri motor rongsokan di Monjok Barat, Selaparang, Mataram.

Tauhid mengatakan, pelaku AI berperan menunggu di luar dengan kendaraan lain sementara dua pelaku lain, AR dan IM mengeksekusi motor Suzuki Shogun produksi tahun 2001 yang diparkir di halaman kos korban.

“Dia menunggu di luar sambil mengawasi keadaan,” ungkapnya. motor curian rongsok itu kemudian digeret ke Selagalas, Sandubaya dan dijual di bengkel seharga Rp 500 ribu. (why)

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Kapolsek Mataram, Kompol Tauhid (tengah) menunjukkan remaja tersangka buronan kawanan pencurian rumah kosong, Jumat (26/1).

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Bantah Perhatian Minim Siapkan UNBK SEKOLAHMenengah Kejuruan (SMK) Yarsi Mataram sudah menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 sejak jauh hari. Pengayaan untuk UNBK sudah dilakukan pada bulan Oktober tahun 2017 lalu.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., dikonfirmasi Jumat (26/1) mengatakan, SMK Yarsi sudah siap melaksanakan UNBK. Persiapan sudah dilakukan dengan menggelar pengayaan sejak bulan Oktober. “Persiapan komputer juga alhamdulillah sudah, (Suara NTB/ist) Wahyu Sutantri pengayaan sudah kita laksanakan Oktober,” katanya.

Selain pengayaan, SMK Yarsi juga sudah melaksanakan tiga kali uji coba UNBK dengan rincian satu kali dari pemerintah pusat dan dua kali dari sekolah. Wahyu mengatakan, pada 13 Februari nanti dilakukan ujicoba lagi dari pemerintah pusat. “Alhamdulillah tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebanyak 24 siswa kelas XII SMK Yarsi akan melaksanakan UNBK di tahun 2018 ini. Selain UNBK, juga menyiapkan praktik untuk menyiapkan ujian praktik. Misalnya pada program keahlian keperawatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yarsi Mataram diperkuat dengan praktik.

Dalam tiga tahun, praktik dilaksanakan selama tiga kali dengan tahapan praktik yang tepat. Siswa akan melewati praktik teori terlebih dahulu di ruang kelas. Kemudian, siswa melakukan praktik di laboratorium. Setelah itu, barulah siswa akan melakukan praktik di masyarakat.

Wahyu menambahkan, suksesnya pelaksanaan UNBK nanti juga karena dukungan dari Ketua Pengurus Yayasan RSI NTB, H. L. Imam Maliki, MM. Wahyu berharap pelaksanaan berjalan dengan lancar. “Anak-anak bisa lulus 100 persen, dan setelah lulus anak anak cita citanya tercapai, amin,” harapnya. (ron)

Penggunaan Bahasa Lokal Cenderung Berkurang Mataram (Suara NTB) Penggunaan bahasa lokal Sasak, Samawa, dan Mbojo dilihat cenderung relatif berkurang, terutama di daerah perkotaan. Karena itulah diperlukan program untuk melestarikan bahasa lokal itu.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Lalu Manan saat dikonfirmasi Jumat (26/1).

Ia memandang peng(Suara NTB/ist) gunaan bahasa lokal mulai Lalu Manan berkurang terutama di daerah perkotaan, meskipun di daerah perdesaan diakuinya masih kental penggunakan bahasa lokal atau bahasa ibu dalam keseharian masyarakat.

Oleh karena itu, ia merencanakan melaksanakan lomba bercerita bahasa lokal bagi siswa, tergantung di daerah sekolah masing-masing, khususnya untuk bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo.

“Untuk siswa sendiri, nanti coba akan kita coba ada lomba untuk bercerita bahasa lokal, kita pakai bahasa lokal.

Insya Allah akan kita coba masukan ke pimpinan untuk program bercerita berbahasa daerah bagi anak,” kata Manan, yang baru dilantik menjadi Kabid Pembinaan Kebudayaan beberapa waktu lalu.

Mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Kabupaten Sumbawa ini menjelaskan, tujuan dari kegiatan itu agar anak-anak menggunakan bahasa daerah mereka. “Mereka tetap tahu bahasa daerah, terutama anakanak yang di kota-kota. Dengan begitu tetap melestarikan budaya daerah, terutama bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo, jangan sampai anak kita tidak tahu,” harapnya.

Selain itu, langkah ke depan yang akan dijalankannya, yaitu berkomunikasi secara langsung dengan budayawan dan sastrawan dari Sasak, Samawa dan Mbojo. Dengan tujuan meminta saran dan masukan untuk kebudayaan di NTB. “Untuk meminta masukan beliau-beliau terkait budaya di NTB,” ujar Manan.

Pihaknya juga memiliki ide agar anak-anak bisa belajar menembang bagi anak-anak SMA/SMK, seperti di Lombok bisa membaca lontar atau menembang, agar kebudayaan itu jangan sampai punah. (ron)

MAN 1 Mataram Matangkan UNBK Lewat Pendalaman Materi Mataram (Suara NTB) Madarasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram mematangkan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018. Pendalaman materi ujian melalui pengayaan dilakukan pihak madrasah kepada siswa kelas XII. Hal itu disampaikan Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., kemarin. Menurutnya, persiapan UNBK tidak menjadi kendala bagi pihaknya, karena pelaksanaan di tahun ini merupakan kali ketiga MAN 1 Mataram menggelar UNBK. Meski demikian, persiapan dalam menghadapi UNBK tetap dilaksanakannya dengan cara pendalaman materi.

“Kami mendalami materi ujian lewat pengayaan. Mata ujian yang akan diujikan di UNBK kami dalami saat pengayaan,” kata Syukri.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada para siswa, agar bisa mematangkan persiapan UNBK secara pribadi.

Syukri juga mengharapkan UNBK nanti siswa bisa meraih nilai yang lebih tinggi dibandingkan UNBK sebelumnya.

“Diharapkan nilai anak-anak lebih tinggi dibanding yang sudah-sudah,” ujarnya.

Saat ini sarana UNBK di MAN 1 Mataram sudah lengkap, namun masih ada kekurangan komputer. Kekurangan itu disiasati dengan bekerjasama dengan komite dan dengan MTsN 1 Mataram. Nantinya ada beberapa laptop siswa yang dipinjam juga bergabung dengan MTsN 1 Mataram untuk melengkapi sarana pendukung UNBK. Syukri berharapa pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, yang terpenting ilmu dalam bidang akademis itu dapat dikuasai oleh para siswa. Siswa juga diharapkan dapat memanfaatkan komputer untuk hal yang bersifat positif.

Selain menyiapkan UNBK, MAN 1 Mataram juga tetap menggiatkan ekstrakurikuler bagi siswa kelas X dan XI. Berbagai ekskul antara lain pencak silat, paskib, dan lainnya tetap dilaksanakan. Melalui berbagai kegiatan ekskul itu, bertujuan untuk tetap mempertahankan eksistensi madrasah yang menghasilkan penerus yang berakhlak mukarimah.

“Anak-anak bisa memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Mereka juga bisa menghindari perbuatan yang dapat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Serta membuat berbagai hal positif,” harap Syukri. (ron)

Pemkab Lotim Diklaim Paling Berani Angkat Guru Honorer Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membantah jika perhatian pemerintah terhadap guru-guru yang berada di wilayah terpencil minim. Sebaliknya, Pemkab Lotim merupakan daerah yang paling berani mengangkat guru honorer baik dari segi waktu maupun jumlah.

Dikonfirmasi, Jumat (26/1), Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, menyebutkan hingga saat ini Kabupaten Lotim kekurangan guru lebih dari 3.500 orang. Sementara yang baru bisa di-SK-kan berdasarkan SK dari bupati yang sesuai dengan jumlah anggaran dimiliki sebanyak 1.187 guru yang mendapat honor daerah. Selebihnya masih melalui honor sekolah.

Disinggung terkait syarat dari seorang guru mendapat SK daerah, disebutkannya ada beberapa syarat. Salah satunya melalui tes seleksi serta melihat masa mengabdi dari guru

tersebut dan beberapa kriteria lainnya. Khusus guru penerima SK daerah saat ini merupakan guru-guru yang diangkat pada tahun sebelumnya dengan sistem perpanjangan.

Adapun besaran honor yang didapat bagi guru yang berstatus honor daerah yakni, untuk yang baru diangkat pada tahun pertama RP. 550 ribu, jumlah ini terus bergerak naik untuk diupayakan mencapai upah minimum regional (UMR), untuk tahun kedua Rp. 650 ribu sedangkan di atas tahun ketiga sebesar Rp 750 ribu. “Saat ini baru perpanjangan untuk SK bagi guru yang sudah mengabdi,” ujarnya.

Terkait dengan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil, Lalu Suandi mengaku jika hal tersebut merupakan bagian dari masalah yang diinventarisir, baik yang berada di Kecamatan Suela, Sembalun, Sambelia maupun di wilayah-wilayah terpencil lainnya. Di samping itu juga yang perlu diperhatikan yakni jumlah siswa, karena kemampuan sekolah yang kurang tentunya sangat berpengaruh terhadap jumlah siswa.

Diakuinya, yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan guru dikarenakan faktor kemampuan daerah.

Namun Kabupaten Lotim

merupakan daerah yang paling berani untuk mengangkat honor daerah baik dari segi waktu dan jumlahnya. Perhatian pemerintah terhadap guru honor akan terus ditingkatkan karena kondisi saat ini guru berstatus PNS di Kabupaten Lotim terus berkurang lantaran memasuki masa pensiun, sementara pengangkatan tidak ada.

“Kita saat ini terus melakukan inventarisir semuanya untuk dilakukan pemerataan penyeberan guru PNS terhadap sekolah di Lotim baik SD maupun SMP, sehingga guru-guru harus maklum jika nantinya ditugaskan di tempat terpencil,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan Lalu Suandi, pemerintah belum bisa mengakomodir semua guru untuk diangkat menjadi honor daerah. Sementara honor bagi guru yang memegang SK kepala pembiayaan berasal dari

(Suara NTB/yon)

Lalu Suandi sekolah, pihak sekolah memberikan honor terhadap guru sesuai dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Dan besaran dana BOS sangat tergantung terhadap jumlah siswanya. (yon)

Ratusan Guru TPQ Disertifikasi Baca Alquran Mataram (Suara NTB) Sebanyak 104 guru baca ngaji dari berbagai Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) mengikuti sertifikasi baca Qur’an yang digelar Qur’an Training Centre NTB. Kegiatan ini berlangsung mulai 26-28 Januari di kompleks Islamic Center.

Panitia Sertifikasi Baca Quran, Ika Shinta Sari menegaskan target awal peserta sebanyak 50 orang. Namun pendaftar mencapai 104 orang. Mereka berasal dari berbagai guru TPQ di Lombok.

Dikatakan sertifikasi baca Quran adalah bagian dalam sistem pembelajaran Alquran metode Ummi. Dalam sistem baca Qur’an metode Ummi dikenal dengan 10 pilar sistem mutu metode ummi. Salah satunya ialah melalui sertifikasi bacaan.

Di samping itu juga ada good will manajamen, tahapan yang baik dan benar, target jelas dan terukur, mastery learning yang konsisten, waktu yang memadai, quality control yang Intensif, rasio guru dan siswa yang proporsional, progress report setiap anak didik dan adanya koordinator yang andal.

(Suara NTB/dys)

SERTFIKASI - Ratusan guru TPQ di NTB saat mengikuti sertifikasi baca Qur’an yang digelar Qur’an Training Centre NTB, Jumat (26/1).

UNBK SMA/SMK Ditarget 100 Persen

Dikbud Keluhkan Kekurangan Peralatan Ujian Selong (Suara NTB) Seluruh SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk tahun 2018 ini ditargetkan 100 persen melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Bagaimanapun kondisinya, SMA/SMK didorong untuk tidak lagi melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Sementara, untuk tingkat SMP, peserta UNBK tahun ini baru mencapai 70 persen.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/1), Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. Mashun, mengaku optimis jika seluruh SMA/ SMK baik negeri maupun swasta di Lotim menerapkan UNBK dan tidak ada lagi menggunakan UNKP. Bila ada kekurangan di lapangan, maka akan dilihat kebutuhannya.

Atas dasar itu nantinya disampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk memberikan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan.

Dicontohkannya, apabila ada sekolah yang masih berusaha melaksanakan UNBK sementara masih kekurangan server dan lainnya, maka akan diupaya

(Suara NTB/yon)

H. Mashun untuk mendapatkan bantuan dari kekurangan itu. “Jadi tahun ini ditargetkan semua untuk SMA/SMK baik negeri maupun swasta untuk melaksanakan UNBK. Kita akan lihat segala kekurangan yang ada, itu perlahan kita lengkapi sambil kita evaluasi berjalan,” jelasnya.

Dalam penerapam UNBK ini, nantinya juga akan bekerjasama dengan Dinas Dikbud kabupaten/kota. Dalam hal ini akan bekerjasama sarana prasarana untuk penyelenggaraan UNBK. Menurutnya proses evaluasi sangat penting menggunakan UNBK, karena butir soal lebih bersifat raha-

sia, lebih berintegritas, serta mutu soal antara satu dengan yang lain lebih terukur. “UNBK ini sangat-sangat lebih efektif.

Bahkan tidak ada lagi kesan adanya jual beli soal maupun kebocoran soal,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, mengaku untuk tahun ini peserta UNBK untuk tingkat SMP belum dapat mencapai angka 100 persen. Melainkan, melihat kesiapan sekolah baru mencapai sekita 70 persen sekolah tingkat SMP yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari 215 SMP yang ada di Lotim.

Dijelaskannya, tidak semuanya satuan pendidikan tingkat SMP dapat melaksanakan UNBK karena sekolahsekolah masih terkendala dari sarana prasarana yang masih terbatas, termasuk ketersediaan ahli pengelola yang belum serta proses pembiasaan siswa dalam mengoperasikan komputer dan lainnya. Hal ini yang menyebabkan harus dilakukan secara bertahap. Kendati demikian, lanjut dia, peserta UNBK tahun ini untuk tingkat SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 15 sekolah. (yon)

Sertifikasi guru merupakan pembekalan metodologi dan manajemen pembelajaran Alquran metode Ummi bagi para guru TPQ. Di samping itu juga sebagai standar dasar yang harus dimiliki oleh guru Alquran metode Ummi. Adapun syarat-syarat peserta sertifikasi guru diikuti oleh para guru pengajar Alquran di TPQ yang telah lulus tashih metode Ummi, dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut.

Oleh karena itu, salah satu bentuk komitmen menggunakan metode Ummi dalam pembelajaran Alquran dan untuk mewujudkan standarisasi metodologi pembelajaran Alquran metode Ummi dilakukan sertifikasi bagi guru-guru TPQ. Besar harapan pasca mengikuti kegiatan sertifikasi guru Alquran metode Ummi, agar bisa terus memperbaiki metodologi pembelajaran, dan penerapan sistem mutu Ummi yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Menjadi motivasi untuk terus belajar serta menjadi penambah kazanah ilmu dan membuka cakrawala wawasan, khususnya ilmu Tahsin Alquran. (dys)

Berpolitik, Ali Arahim Diminta Tak Gunakan Atribut PGRI Mataram (Suara NTB) Keinginan Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali H. Arahim, MPd., maju sebagai calon anggota DPD RI 2019 mendapat respons sejumlah anggota PGRI. Mereka meminta mantan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja NTB ini tidak menggunakan atribut PGRI jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Ahmad Apandi, S.Pd., salah seorang anggota PGRI Kabupaten Lombok Barat, menilai poster Ali Rahim yang beredar di media sosial dengan menggunakan baju atribut PGRI sangat tidak tepat dan tidak etis. Menurutnya, PGRI tidak boleh ditariktarik ke dalam panggung politik praktis.

Meskipun kata Apandi, keinginan Ali Rahim untuk maju sebagai calon anggota DPD RI merupakan hak politik yang bersangkutan. Namun alangkah lebih baik tidak memanfaatkan organisasi untuk kepentingan politik pribadi.

“Memang tidak diatur dalam AD/ART dan itu hak politiknya, cuma tidak elok memanfaatkan jabatan untum kepentingan pribadi,” kritik pria yang mengajar di salah satu SMK di Lobar ini.

Apalagi kata Apandi, PGRI sebagai organisasi guru di dalamnya berisi guru ASN. Tentu ini tidak baik dan dap-

at melanggar aturan mengingat pengurus kabupaten dan kota adalah ASN aktif. Sehingga jika menggunakan struktur PGRI untuk menggerakkan pemenangan, jelas itu sudah melanggar aturan.

“Aplagi foto calonnya pakai baju PGRI,” kritiknya.

Ia pun menilai kontribusi PGRI untuk kmaslahatan guru masih sangat kurang, sehingga tidak terlalu membutuhkan wakil DPD RI berasal dari PGRI. “Kalau bawa nama PGRI cukup ditulis dalam CV aja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris PGRI NTB, M. Yusuf menegaskan secara kelembagaan mendukung penuh jika ada pengurus maupun anggota yang ingin maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPD. Terlebih Ali Rahim adalah Ketua PGRI NTB saat ini.

Ia menegaskan, tidak jadi masalah jika ada yang ingin maju. Mengingat sudah ada komitmen di tataran Pengurus Besar (PB) PGRI bagi anggota dan pengurus diberikan kesempatan dan dukungan.

Sebagaimana dulu Ketua PB PGRI H. Sulistiyo yang juga terpilih sebagai anggota DPD RI. “Alasan PB supaya ada yang perkuat bargaining position pendidikan. Banyak kasus pendidikan yang tidak tuntas seperti anggaran dan lainnya,” ujarnya. (dys)

Haluskan Rasa, SMPN 4 Mataram Kembangkan Kesenian Mataram (Suara NTB) SMPN 4 Mataram mengembangkan program kesenian untuk menghaluskan rasa budi siswa.

Pendidikan kesenian dapat menghaluskan rasa seseorang. Terutama bagi pembentukan karakter seorang anak remaja.

“Sejumlah kegiatan kesenian kami lakukan untuk penghalusan rasa budi dan pengembangan bakat para siswa,” ujar Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amri, MM. ditemui di ruang ker-

janya, beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, sejumlah kegiatan kesenian itu antaran lain, drum band, gamelan, dan olah vokal. Sejumlah prestasi bergengsi juga berhasil diraih SMPN 4 Mataram melalui berbagai kegiatan yang dikembangkan sekolah.

Seperti drum band SMPN 4 Mataram, yang diberi nama Gita Bahana Kuarta akan tampil hari ini di Taman Sangkareang dalam sebuah acara. Di bidang olah vokal pun, tim olah vokal berhasil meraih juara satu Kota Mat-

(Suara NTB/ron)

Jupni Amri

aram saat Lomba mars MTQ beberapa waktu lalu.

Dari sisi pembelajaran, pihaknya juga tidak hanya menyampaikan teori saja. Terutama pada bidang-bidang mata pelajaran penghalusan rasa budi. Seperti para siswa yang terbiasa membawa alat musik pada pelajaran seni musik.

Sekolah juga memberikan keleluasaan bagi siswa untuk meminjam alat musik di sekolah.

Berbagai kegiatan itu, diyakini Jupni dapat melatih keterampilan para siswa. Serta menciptakan kebanggaan para

siswa. Baik kebanggaan secara komunitas, kelompok, dan personal. “Yang memainkan punya kebanggaan bisa tampil. Yang tidak tampil, ada kebangganan secara sosial, kelompok itu ada,” katanya.

Ia menekankan, semua yang dilakukan itu untuk mencapai visi religius, maju, dan berbudaya. Kelak para siswa tidak hanya menjadi penonton. “Di masyarakat mereka bisa berkiprah.

Tidak hanya menjadi penonton,” katanya. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Halaman 11

PB Perkemi Bergeming Mataram (Suara NTB) Desakan beberapa pengurus cabang olahraga kempo kabupaten/kota agar pengurus besar (PB) Perkemi membatalkan SK Pengpov Perkemi NTB yang baru sepertinya tidak akan mengubah keputusan PB Perkemi. Dalam hal ini, PB Perkemi tetap akan melantik pengurus cabor yang akan dipimpin ketua terpilih Fauzan Husniadi itu.

Sekum Perkemi NTB Terpilih, Awad Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (26/1) kemarin membenarkan bila pengurusan Perkemi NTB periodesasi 2018-2022 akan dilantik, di Mataram, Sabtu (27/1) hari ini.

“Pelantikan pengurus

(ant/bali post)

DEBUT - Rekrutan termahal Barcelona, Philippe Coutinho (kiri) membuat debutnya untuk Barcelona dengan menggantikan Andres Iniesta di laga perempat final Piala Raja vs Espanyol, Jumat dini hari kemarin.

pengurus Perkemi NTB yang akan dipimpin Fauzan Husniadi sudah pasti. Pasalnya pihak PB Perkemi sudah mengesahkan SK kepengurusan Perkemi NTB yang terpilih di Musyawarah Persaudaraan Provinsi (Muperprov) Perkemi NTB di Mataram belum lama ini.

ikut membina dan memajukan prestasi olahraga kempo.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pembentukan SK Pengprov Perkemi NTB diprotes oleh Ketua Harian Perkemi Sumbawa, Bujir.

Bujir yang mengatasnamakan beberapa Pengcab Perkemi kabupaten/kota NTB itu menilai penyusunan SK Perkemi NTB yang baru cacat hukum karena penyusunan pengurus tidak melibatkan semua tim formatur yang dipilih oleh Panitia Muperprov Perkemi NTB 2018. (fan)

(Suara NTB/ist)

Barca Amankan Tiket Semifinal Piala Raja

BERPARTISIPASI - Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana saat berpartisipasi di acara bersihbersih di Kota Tua Ampenan Mataram, Jumat (26/1).

Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram bersama Pemkot Mataram ikut mendukung pelaksanaan Lombok Marathon yang akan di gelar di Mataram, 28 Januari 2018. Sebagai bentuk dukungannya mereka melakukan bersihbersih di Kota Tua Ampenan Mataram, Jumat pagi (26/1).

Sekum KONI Kota Mataram,

Irwan Terancam Batal Ikut PON

Mansur, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (26/1) kemarin mengatakan bahwa Kota Tua Ampenan Mataram menjadi fokus perhatian KONI Kota Mataram dalam aksi bersih-bersih itu. Pasalnya Kota Tua Ampenan Mataram akan menjadi tempat start peserta Lombok Marathon nomor lari 10 K dan 5 Kilometer.

“Tadi pagi pengurus KONI

(Suara NTB/ist)

Petinju KSB Siap Pertahankan Juara Umum Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tinju Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memasang target tinggi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Mereka siap merebut kembali juara umum yang diraihnya di ajang multi event tingkat regional NTB tahun 2014.

Pelatih Tinju KSB, Indah Dugi Cahyono kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (26/1) kemarin mengatakan di pertandingan tinju Porprov NTB tahun 2014 kontingen KSB berhasil keluar sebagai juara umum setelah mendulang enam medali emas di pertandingan tinju Porprov NTB. Sementara di Porprov NTB 2018, petinju KSB memasang target meraih 10 medali emas dari 18 kelas yang bakal dipertandingkan. Target tersebut cukup realistis mengingat KSB memiliki banyak stok petinju muda yang siap ambil bagian di Porprov NTB. “Target kami di Porprov NTB sedikitnya meraih sepuluh medali emas.

Target tersebut sangat realistis kalau melihat potensi petinju KSB saat ini,” ucapnya.

Menurut Dugi, peluang medali emas KSB yang paling besar ada di kelas putri. Bahkan, Dugi mengaku yakin bahwa petinju putrinya dapat memborong semua medali di delapan kelas putri yang akan dipertandingkan di Porprov NTB. “Kami optimis bisa meraih semua medali emas yang dipertandingkan di delapan kelas putri. Sementara untuk petinju putra tidak banyak, kemungkinan petinju putra kami akan ikut di beberapa kelas saja,” jelasnya.

Untuk merealisasikan target 10 medali emas itu pihaknya sudah mempersiapkan sedikitnya 15 atlet yang akan ambil bagian di Porprov NTB. Sejumlah atlet latihan di Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan kegiatan latihan sudah berjalan lebih dari satu tahun. (fan)

Kota Mataram bersama jajaran Pemkot Mataram melakukan bersih-bersih di Kota Tua Ampenan Mataram. Ini dilakukan untuk menyukseskan event Lombok Marathon,” ucapnya.

Dalam aksi bersih-bersih itu Ketua KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana memimpin langsung kegiatan bersih-bersih itu. Selain melibatkan pengurus KONI Kota

Mataram, kegiatan bersihbersih juga diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Mataram.

Sebagaimana disampaikan Panitia Lombok Marathon, Wibowo Budi Santoso sebelumnya bahwa ajang lari Lombok Marathon akan mengambil start di dua tempat yakni di Kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar) dan Kota Tua

Ampenan Mataram.

Untuk nomor 10 K dan 5 K akan mengambil start di Kota Tua Ampenan Mataram. Sementara untuk nomor 42 K dan 22 K akan mengambil start di Kawasan Wisata Senggigi Lobar dan finis di Pendopo Kantor Gubernur NTB. Event itu melibatkan peserta dari 18 Negara dan pihak panitia menargetkan peserta mencapai 5.000 orang. (fan)

Mourinho Bertahan di Manchester United Hingga 2020 London Manajer Manchester United Jose Mourinho telah memperpanjang kontraknya sampai 2020, dengan opsi pengaktifan untuk setahun kedepan, kata klub Liga Inggris itu pada Kamis (25/1).

Mourinho, yang ditunjuk sebagai pengganti Louis van Gaal pada awal musim lalu, memimpin United untuk memenangi gelar Piala Liga dan Liga Europa pada tahun pertamanya di Old Trafford.

“Saya benar-benar terhormat dan bangga untuk menjadi manajer Manchester United,” kata pria Portugal 54 tahun ini, yang kontrak sebelumnya akan habis pada 2019, dalam pernyataan kepada situs resmi klub (www.manutd.com).

“Saya senang mereka merasa dan percaya bahwa saya merupakan manajer yang tepat untuk klub hebat ini untuk masa yang akan datang.”

“Kami menciptakan kondisi-kondisi untuk masa depan yang brilian dan sukses bagi Manchester United. Saya mencintai para pemain saya dan merupakan kepuasan untuk mengetahui bahwa kami akan beranjak bersama untuk setidaknya tiga tahun lagi.”

W a k i l ketua eksekutif United Ed Woodward memuji Mourinho untuk “tingkat pekerjaan luar biasa dan profesionalismnya,” serta untuk mendukung hasrat klub untuk mempromosikan pemainpemain muda.

“Ia telah membawa energi dan rasa memiliki tujuan untuk apapun yang ia lakukan dan saya yakin hal itu akan terus mendatangkan hasil-hasil bagi para penggemar dan klub,” tambah Woodward.

United menghuni peringkat kedua di Liga Inggris, tertinggal jauh dari pemuncak klasemen Manchester City, di mana klub masih berkompetisi di Liga Champions dan Piala FA, demikian Reuters melaporkan.

Pendapatan Tertinggi Saat ini, Manchester United masih mengungguli Real Madrid sebagai klub dengan pendapatan tertinggi di dunia, menurut laporan “Money League” Deloitte, Selasa.

Manchester United telah 10 kali memuncaki daftar Deloitte, dengan pendapatan musim 2016/2017 mencapai 676 juta euro (sekitar Rp 11 triliun), lebih tinggi 1,7 juta euro dari raksasa Spanyol Real Madrid.

United juga mengkonfirmasi kedatangan Alexis Sanchez dari Arsenal dalam sebuah kesepakatan yang ditaksir akan menjadikan striker asal Chile itu pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris.

Barcelona, salah satu bekas klub Sanchez, menempati urutan ketiga dalam daftar edisi ke-21 yang disusun perusahaan penasihat bisnis berbasis di Inggris itu, diikuti Bayern Muenchen, Manchester City dan Arsenal.

K e menangan MU di Liga Europa berpen-

garuh besar terhadap kinerja keuangannya, sedangkan pendapatan Real Madrid juga meningkat setelah menjuarai Liga Champions dan Liga Spanyol musim lalu.

Adapun pendapatan gabungan 20 klub Liga Inggris pada musim 2016/ 2017 tumbuh enam persen menjadi 7,9 miliar euro, atau mencapai rekor baru.

Sepuluh klub Inggris masuk 20 besar dengan menghasilkan total pendapatan 3,8 miliar euro, berkat pendapatan musim pertama dari kesepakatan hak penyiaran Liga Inggris.

Pemasukan dari hak siar adalah pendapatan terbesar klub dalam Money League, yang menyumbang 45 persen dari total pendapatan.

Muncul juga spekulasi bahwa Amazon dan Facebook berpotensi memberikan suntikan dana segar untuk klub-klub sepak bola.

“Deloitte Football Money League bernuansa Inggris pada tahun ini dan dengan kesepakatan penyiaran baru dan kinerja kompetisi UEFA mendorong pertumbuhan pendapatan siaran lebih dari setengah miliar pound untuk mereka yang berada di posisi 20 besar, itu tidak mengejutkan,” kata manajer senior Sports Business Group Deloitte, Tim Bridge, dilansir AFP, Selasa.

“Saat ini Liga Premier berada di tengah penawaran hak untuk putaran berikutnya musim 2019/20, hasil ini sangat penting untuk menentukan komposisi jangka panjang Money League,” katanya. (ant/bali post)

Jose Mourinho

(Suara NTB/ist)

Barcelona Juara bertahan Barcelona mencapai semifinal Piala Raja dengan kemenangan 2-0 atas Espanyol pada Kamis, untuk mengatasi defisit 0-1 dari leg pertama pada malam ketika rekrutan baru Philippe Coutinho melakukan debutnya.

Gol-gol awal dari Luis Suarez dan Lionel Messi menghapus rasa tegang di Nou Camp setelah seteru abadi Barca Real Madrid, serta Athletic Bilbao dan Real Sociedad, disingkirkan lawan-lawannya yang relatif merupakan tim-tim yang lebih kecil dari kompetisi musim ini.

Menghadapi rival sekota Espanyol berpotensi menjadi “kulit pisang” bagi pasukan Ernesto Valverde, yang kalah 01 pada leg pertama pekan lalu, namun Barca jarang direpotkan di depan publik Nou Camp.

Gelandang serang baru Barca asal Brazil Coutinho, yang didatangkan dari Liverpool bulan ini dengan memecahkan rekor transfer klub yakni 142 juta pound, mendapatkan “standing ovation” ketika ia masuk lapangan pada babak kedua.

Setiap sentuhannya disambut hangat para penonton pada malam ketika Barca mengucapkan selamat jalan kepada pemain serba bisa asal Argentina Javier Mascherano, yang akan bergabung ke heibei China Fortune.

Mascherano mendapatkan “guard of honour” sebelum pertandingan sebagai penghormatan terhadap tujuh setengah tahun masa baktinya di Nour Camp.

Suarez menyamakan skor agregat pada menit kedelapan, menyambar umpan silang Aleix Vidal dari jarak dekat untuk membawa Barca memimpin sebelum upaya Messi dari jarak jauh yang terdefleksi pada menit ke-25 memastikan posisi Barca di empat besar.

Espanyol berupaya bangkit dengan penampilan penuh semangatnya pada fase akhir pertandingan, namun mereka justru nyaris kemasukan melalui serangan balik ketika tandukan Messi membentur tiang gawang.

Barca bergabung dengan penakluk Real Madrid, Leganes, Valencia, yang pada Rabu menyingkirkan runner up musim lalu Alaves melalui adu penalti, dan Sevilla, yang mengalahkan Atletico Madrid, pada undian Jumat untuk semifinal, di mana leg pertama akan dimainkan Rabu mendatang, demikian Reuters. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Atlet Pelatda Mayung NTB, Irwan Wahyudi, bisa-bisa batal ambil bagian di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua XX tahun 2020. Pasalnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat bakal membuat aturan pembatasan usia atlet cabor taekwondo yang ikut serta di ajang multi event olahraga nasional itu.

Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, L. Wirahman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (26/1) kemarin mengatakan pihak KONI Pusat akan melakukan pembatasan usia bagi atlet taekwondo yang ikut serta di PON 2020. Adanya pembatasan usia atlet taekwondo itu mengacu pada ajang multi event tingkat Internasional.

Dimana pada ajang level SEA Games akan ada pembatasan usia, sehingga KONI Pusat akan mengeluarkan aturan untuk pembatasan usia atlet. Pembatasan usia atlet ini memang belum ada keputusan final dari KONI Pusat, namun hasil konfirmasi Pengprov TI NTB dengan PB TI belakangan ini kabarnya pihak KONI NTB akan mengeluarkan aturan tersebut.

“Hasil konfirmasi kami dengan PB TI belum lama ini bahwa KONI Pusat akan mengeluarkan aturan untuk pembatasan usia bagi atlet cabor taekwondo yang ikut di PON 2020,” ucapnya.

Kabarnya, batasan usia atlet yang dapat mengikuti pertandingan di cabor taekwondo PON 2020 maksimal 23 tahun.

Pembatasan usia atlet tersebut diakui Wirahman dapat mengancam keterlibatan atlet taekwondo NTB, Irwan Wahyudi Saputra yang saat ini dipersiapkan oleh Pengprov TI NTB dan KONI NTB mengikuti PON XX tahun 2020.

Sebab usia Irwan saat ini sudah menginjak 25 tahun.

Akibat pembatasan usia atlet itu, diakuinya atlet NTB peraih medali perunggu di PON XIX 2016 terancam gagal mengikuti PON 2020.

Meski demikian pihak Pengprov TI NTB masih mempertahankan Irwan untuk mengikuti Pelatda KONI NTB karena keputusan resmi pembatasan usia atlet yang akan dilakukan oleh KONI Pusat itu belum final.

Pihak TI NTB berharap KONI Pusat membatalkan terkait rencana pembatasan usia atlet taekwondo di PON. Pasalnya hal itu dapat mengganggu persiapan Irwan menghadapi PON 2020. (fan) Irwan Wahyudi

Perkemi NTB akan di gelar di Mataram besok. Rencananya akan dilantik oleh Pengurus Besar Perkemi,” ucapnya.

Awad Ibrahim yang akan menjabat Sekum di kepengurusan yang baru cabor beladiri persaudaraan kempo itu menjelaskan bahwa pelantikan

Lanjutnya, terkait munculnya protes beberapa pengurus terkait SK kepengurusan Perkemi NTB yang baru, pihaknya menanggapu sebagai hal yang wajar di dalam berorganisasi. Pasalnya protes tersebut dinilainya sebagai proses dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi.

Meski ada pihak yang protes, dia trtap mengajak semua pihak yang berseberangan untuk tetap saling mendukung.

Pasalnya tujuan berorganisasi di olahraga adalah bagaimana semua pihak sama-sama

SUARA NTB

Sabtu, 27 Januari 2018

Tersangka Penipuan Mahasiswa Baru Masih Berstatus Dosen FKIP Mataram (Suara NTB) Meski vonis telah diputuskan terhadap salah seorang oknum dosen tersangkut kasus penipuan penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Unram, namun yang bersangkutan masih tetap berstatus dosen FKIP Unram. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram Dr. H. Wildan M.Pd., mengaku yang bersangkutan masih berstatus dosen aktif di FKIP. Sampai saat ini, kata Wildan dihubungi Jumat (26/1), status yang bersangkutan masih diakui sebagai dosen mata kuliah bahasa Indonesia aktif di FKIP Unram. Meski, sejak ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak pernah men-

jalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak pernah masuk mengajar selama sekitar empat bulan. Tentu ini merupakan pelanggaran berat kare-

na laporan tentang absensi kehadiran dosen tetap dikirim ke pusat setiap bulan.

Akibatnya, meski statusnya sebagai dosen masih aktif, tapi dengan adanya laporan ini dipastikan jabatannya akan berakhir dalam waktu dekat. Se-

mentara itu, untuk urusan pemecatan maupun pemberhentian dosen, bukan ranah kampus. Kebijakan tersebut berada pada ranah Menristek Dikti.

Hanya saja lanjutnya, jika dilihat dari kasus serta pelanggaran yang dilakukan dosen tersebut sangat berpotensi diberhentikan dari jabatannya.

“Urusan memberhentikan dosen memang bukan ranah kita, tapi kalau dilihat dari kasus dan ketentuan yang dilanggamya pasti dipecat,” ungkap Wildan. (dys)

Proyek Tower Roboh

Tiga Pekerja Meninggal Praya (Suara NTB) Proyek pembangunan tower penelitian milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di desa persiapan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng), Jumat (26/1), roboh. Tiga pekerja meregang nyawa dalam kecelakaan tersebut. Sementara beberapa pekerja lainnya berhasil selamat.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 11.45 wita. Kala itu, kor-

ban Agus Susanto dan Rian, sedang berada di atas tower untuk memasang besi tower serta tali seling. Dengan tinggi tower yang terpasang sudah mencapai 92 meter.

Begitu selesai memasng besi tower, kedua korban yang berasal dari Brebes dan Magelang tersebut hendak beristirahat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Namun tibatiba besi tower yang baru dipasang melengkung kemudian langsung patah. Hingga membuat kedua korban terjatuh dari

HILANG HILANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NO.1327 AN. I MADE SWECA ARTHA,SARJANA HUKUM HLG DSKTR MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA DR4492BM NOKA/NOSIN: MH1JB91199K735338/ 3B91E-1732338 AN. TRI YUDHA PRAWIRA HLG DSKTR KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA SCOOPY DR2716LM NOKA/ NOSIN: MHIJF119KO14449/ JFWIE.1012014 AN. I KETUT SUKARTHA HLG DSKTR NARMADA

HILANG BPKB R2 YAMAHA DR2296BG NOKA/NOSIN: MH35TL0068K930148/5TL930572 AN. AHADIAN HILANG DSKTR MONJOK

HILANG BPKB R2 HONDA DR2110HU NOKA/NOSIN: MH1JFH112FK344882/ JFH1E-1343934 AN.EROS ROSITA HLG DSKTR MENINTING LOBAR

HILANG BPKB R2 HONDA DR4650HL NOKA/NOSIN:MH1JFD213CK129708/ JFD2E-1087876 AN.FAIZAH HLG DSKTR MENGGALA PEMENANG KLU

HILANG STNK R2 HONDA DR6332BT NOKA/NOSIN: MH1JB9124BK527821/ JB91E-2520588 AN. NENNA SUHAENA HLG DSKTR KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA DR4590BL NOKA/NOSIN: MH1JF12129K741051/JF12E1744328 AN. MAHIDIN HILANG DSKTR TURIDA MATARAM

atas tower bersamaan dengan besi tower tersebut.

Besi tower yang berjatuhan kemudian menimpa korban Kiki, asal Magelang yang tidak sempat menghindar. Sedangkan beberapa pekerja lainya langsung berhamburan menjauh, begitu mendengar suara besi yang ambruk. Adapun ketiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Setelah situasi dirasa aman, beberapa pekerja dan warga kemudian mengevakuasi para korban dari lokasi proyek pembangunan tower yang dikerjakan CV. MN Nusantara Bekasi Jawa Barat tersebut. Untuk kemudian langsung dibawa ke Puskemas Batujangkih.

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Musibah robohnya tower yang akan digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi angin ketenagalistrikan tersebut, mengundang perhatian warga desa setempat. “Kasusnya sedang kita selidiki,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., membenarkan kejadian tersebut.

Personel kepolisian juga sudah diterjunkan ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP. “Adapun para korban kita evakuasi ke RSUD Praya untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (kir)

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

Halaman 12

Berstatus Tersangka

Kades Langko Bisa Diberhentikan Sementara Praya (Suara NTB) Penetapan status tersangka kepada Kepala Desa Langko Kecamatan Janapria, bisa berimplikasi pada pemberhentian sementara terhadap Kades bersangkutan. Hanya saja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) belum bisa mengambil sikap.

Lantaran belum adanya pemberitahuan resmi dari aparat penegak hukum soal status Kades Langko tersebut.

Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, Jumat (26/ 1) mengatakan, sesuai aturan yang berlaku, Kades bisa diberhentikan untuk sementara waktu jika terlibat kasus hukum. Di mana untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi, Kades bisa dinonaktifkan kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Dan dalam kasus Kades Langko kita belum mendapat informasi dari aparat penegak hukum. Baik itu secara lisan maupun tertulis,” ujarnya.

Sehingga pihaknya belum bisa menentukan sikap dan kebijakan yang akan diambil. Karena dasar untuk bersikap belum ada. “Kecuali kalau sudah ada pemberitahuan melalui surat resmi, baru kita bersikap,” terangnya.

Dari surat itulah nantinya pihaknya bisa mengetahui kades bersangkutan tersangkut kasus apa. Apakah itu kriminal umum atau tindak pidana khusus seperti korupsi. Karena jeratan kasus yang menimpa kades itu menentukan langkah yang diambil.

“Jadi sebelum ada surat pemberitahuan resmi dari pihak berwenang, kita belum bisa mengambil sikap.

(Suara NTB/kir)

Jalaludin Walaupun nantinya dari informasi yang ada kita tahu kalau kades tersebut tersangkaut kasus apa,” tandas Jalaludin.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Loteng telah menetapkan status tersangka kepada Kades Langko Su. Terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Setelah setelah Polres Loteng memperoleh hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI. Dengan nilai kerugian negara men-

capai Rp 240 juta.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengungkapkan penetapan status tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu. Begitu hasil audit kerugian negara dari BPK RI diterima pihaknya.

Kasus itu sendiri sudah ditangani pihaknya sejak tahun 2016 lalu. Dari hasil penyelidikan, pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan. Dalam beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan di Desa Langko dengan menggunakan ADD. Di mana indikasinya, banyak ditemukan kekurangan volume kegiatan. Termasuk ketidaksesuaian material yang digunakan dengan rencana yang telah disusun. Sehingga diduga kuat ada mark up harga material dalam pelaksaan proyek-proyek di Desa Langko.

Saat ini berkas perkara masih dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan. Untuk melihat kelengkapan berkas perkaranya. Jika memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka berkas perkara baru akan dilimpahkan. (kir)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 27 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

OPINI

Halaman 14

Fakta Narkoba yang Menggila Sigap Perbaiki Fasilitas Dasar SEJUMLAH fasilitas dasar yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat NTB menjadi rusak akibat sejumlah bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan. Kerusakan ini, harus menjadi perhatian utama yang segera diperbaiki oleh pemerintah daerah.

Awal bulan ini, masyarakat di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, harus menjadi korban krisis air bersih.

Situasi ini mereka alami setelah banjir menerjang dan merusak pipa induk PDAM KSB. Data pihak PDAM KSB menyebutkan, akibat terjangan banjir terdapat dua titik kerusakan yang terjadi pada pipa induk. Titik pertama di Brang Sepalung dan kedua pada titik jembatan limpas Bangkat Monteh. Jaringan pipa induk yang putus itu merupakan penyalur utama air dari intake di sungai Sepalung, Bangkat Monteh untuk menyuplai air bersih kepada pelanggan di kota Taliwang. Putusnya dua pipa induk itu membuat pelayanan air bersih di dua kecamatan menjadi terganggu.

Warga KSB bukan satu-satunya yang mengalami situasi ini.

Warga di Lombok Timur, beberapa hari lalu juga merasakan situasi yang serupa meski tak sama.

Hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Minggu (21/1) siang lalu, membuat satu jembatan di Desa Waringin Kecamatan Suralaga putus. Selain itu satu tempat rekreasi rusak parah serta sekitar enam hektar lahan pertanian tergerus air.

Di Bima, ratusan hektar lahan pertanian di tiga kecamatan, yaitu Woha, Belo dan Monta menjadi korban banjir. Petani di tiga kecamatan yang lahannya terendam banjir itu tampaknya harus gigit jari karena mereka mungkin tidak akan menikmati hasil panen mereka.

Menurut Koordinator POPT-PHP Kabupaten Bima, Nur Afni S,P, Jumat (26/1), untuk Kecamatan Woha saja, terdapat 30 hektar tanaman padi yang terkena dampak banjir. Sementara di Kecamatan Belo ada sekitar 295 hektar yang jadi korban.

Nun jauh di pelosok Lombok Barat, pada Minggu (21/1) lalu, warga yang tinggal di sejumlah dusun di daerah Pelangan Sekotong kembali harus kehilangan akses ke dunia luar setelah banjir membuat sungai menjadi tidak bisa dilintasi.

Warga yang menyeberang sungai yang memisahkan pemukiman pun terjebak, mereka tak bisa menyeberang. Ribuan warga yang tinggal di sejumlah dusun terpencil setempat pun menuntut dibangunkan jembatan penghubung agar mereka tidak terisolasi saat terjadi air sungai besar.

Tidak hanya di Lombok Barat, Lombok Timur, KSB dan Bima.

Kondisi serupa tampaknya juga dihadapi warga di berbagai daerah lainnya di NTB. Singkatnya, banjir telah menjadi momok yang merusak berbagai fasilitas publik. Akses transportasi, air bersih, dan lahan pertanian, merupakan objek-objek yang sangat penting nilainya bagi mereka yang menjadi penggunanya. Dengan rusaknya objek-objek tersebut, tentunya kualitas kehidupan masyarakat pun terancam dan hal ini bisa saja memiliki dampak berantai terhadap sisi lain kehidupan masyarakat.

Krisis air bersih misalnya, bisa memicu timbulnya berbagai penyakit seperti diare. Sementara, rusaknya lahan pertanian bisa menimbulkan goncangan ekonomi yang dalam skala tertentu, kemudian memicu munculnya eskalasi tindak kriminalitas akibat tuntutan ekonomi.

Untuk itulah, penanganan yang segera terhadap kerusakan harus menjadi prioritas bersama bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi dan aksi yang cepat akan sangat berharga bagi masyarakat yang merasakan dampak dari bencana banjir. Dengan adanya aksi yang sigap, masyarakat sedikit banyak akan terbantu. Meski tentu saja, banjir dan bencana lainnya masih terus mengintai. (*)

ENDENGAR kata “Narkoba� saja, bagi semua orang tua di Indonesia bahkan di seluruh dunia pasti akan merasa sangat khawatir. Bagimana tidak? Dengan data dan fakta bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat merugikan dan menimbulkan banyak korban. Bahkan di Indonesia Sekitar 27,32 persen pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Angka tersebut kemungkinan meningkat kembali karena beredarnya sejumlah narkotika jenis baru. Data tersebut berdasarkan penelitian Puslitkes Universitas Indonesia (UI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2016 Sungguh sebuah data dan fakta yang memprihatinkan. Jika generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa sebanyak 27,32 positif mengkonsumsi narkoba bagaimana dengan masa depannya? Sebab narkoba membuat kehidupan seseorang berantakan bahkan bisa berujung pada kematian.

Dampak Penggunaan Narkoba Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik adalah gangguan kesehatan pada: sistem syaraf (halusinasi), jantung (infeksi akut otot jantung), kulit (abses), paru-paru ( kesukaran bernafas) sering sakit kepala, mual-mual,sulit tidur, reproduksi (gangguan fungsi seksual) perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi (tidak haid), tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV. Bahkan penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

Sedangkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis mental emosional, pemakai menjadi malas serta lamban dalam bekerja dan gelisah; gangguan jiwa berat (psikotik); hilangnya rasa kepercayaan diri, menjadi lebih apatis, sering berkhayal, penuh perasaan curiga; agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal yang tidak disadarinya; sulit untuk berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan depresi; menyebabkan depresi mental; akan menjadi cenderung untuk menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan keinginan untuk bunuh diri; menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat berupa gangguan

Oleh : Pudji Isdriani K (Alumni Fak Sastra Indonesia UNS 11 Maret Solo dan Universitas Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Sastra Jakarta, Ketua Umum Isbanda NTB, Cerpenis, novelis) mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal.

Merepotkan dan menjadi beban keluarganya itu sendiri. Pendidikan menjadi terganggu serta masa depan suram dan kelam bila tidak segera dilakukan penanganan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Dampak Pengaruh Buruk Narkoba Bagi Kesehatan fisik, psikis dan sosial adalah saling berhubungan erat satu sama lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) akibat kecanduan narkoba dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi kembali.

Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif. Juga dorongan/ keinginan untuk mendapatkan uang demi untuk membeli jenis/macam obatobatan narkoba narkotika yang telah dikonsumsinya tersebut. Bagi para orang tua sebaiknya mempunyai pengetahuan bagaimana mengenali gejala anak-anak Anda adiksi kecanduan narkoba.

Tanda-tanda seseorang kecanduan akan obat-obatan narkotika narkoba ini bisa dikenali baik secara fisik maupun secara perilaku para penggunanya. Berikut ini adalah tanda ciri pecandu narkoba antara lain seperti yang dilansir dari laman website www.bnn.go.id adalah sebagai berikut: Pecandu daun ganja Cenderung lusuh, mata merah, kelopak mata mengatup terus, doyan makan karena perut merasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.

Pecandu putauw Sering menyendiri di tempat gelap sambil dengar musik, malas mandi karena kondisi badan selalu kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.

Pecandu inex atau ekstasi Suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.

RADIO

Pecandu sabu-sabu Gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di dalam ruangan ber-AC, suka marah dan sensitif.

Akibat Pengaruh Kecanduan Narkotika Adiksi terhadap narkoba membuat seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narkoba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal/aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkoba.

Dan pengguna akan menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya.

Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, suami, pacar, anak, orangtua, sekolah, pekerjaan dan lain lain.

Ia berhenti melakukan aktivitasaktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam dalam penggunaan narkobanya. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas normal seperti sekolah, kuliah, atau bekerja seperti biasa. Bila sebelumnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kegiatan yang satu ini. Apalagi dengan khotbah agama yang selalu didengar bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba adalah orang-orang yang berdosa.

Ini menyebabkan pecandu seringkali hidup terisolir. Ia hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia yang tidak ada hubungannya dengan narkoba. Ia menjauhi keluarga dan teman-teman lamanya.

Dia akan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan mengkuliahinya tentang penggunaan narkobanya.

Berdasarkan apa yang penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa slogan-slogan yang beredar di masyarakat dan berkenaan dengan jahatnya narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis manusia wajib untuk terus digalakkan dan tentunya dijalankan. Seperti beberapa slogan berikut: (1) Serahkan masalahmu

pada doa bukannya pada narkoba, (2) Katakan tidak akan pada narkoba, (3) Menjauhi narkoba sama dengan menyelamatkan masa depan Anda, (4)Dunia lebih indah tanpa narkoba, (5) Gunakan akal sehat, jangan gunakan narkoba!, (6) Jangankan pernah menggunakan narkoba, bahkan untuk mengenalnya pun jangan!

Pada akhirnya, semua berpulang pada pribadi masing-masing.

Sebagai orang tua, kita wajib waspada dan terus mengontrol anakanak. Sebab jika orang tua selalu memberikan atensi, selalu berkomunikasi, berdiskusi, tidak otoriter, bisa menjadi teman, bisa mendengarkan curhat anakanaknya, tidak langsung menjust jika anak berbuat salah, tulus memberikan kasih sayang dan berbuat adil terhadap anak-anaknya; penulis yakin anak-anak kita bisa terhindar dari pengaruh narkoba yang semakin menggila (sebab terlalu banyak jenisnya dan terlalu mudah memperolehnya).

Narkoba tidak hanya ada di Indonesia namun narkoba itu sudah mendunia. Tidak hanya remaja yang menjadi korban namun siapa saja bisa dimangsa narkoba.

Jadi waspadalah! *****

Ekonomi NTB rentan risiko

Dibutuhkan penggerak ekonomi alternatif

*** Perda RTRW tak ada kejelasan, Walikota Mataram kecewa

Bisa menghambat investasi

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Januari 2018

Tiga Jabatan Kepala OPD Lowong

Gubernur Diperbolehkan Mutasi Pejabat Paling Lambat 17 Maret Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi masih diperbolehkan melakukan mutasi pejabat maksimal hingga 17 Maret mendatang. Setelah lewat dari tanggal tersebut, kepala daerah yang akan berkahir masa jabatannya dilarang melakukan mutasi. Saat ini, tiga jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang masih lowong.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, dirinya belum mendapatkan arahan dari gubernur untuk dilakukan seleksi terbuka tiga jabatan eselon II tersebut. Sementara itu, Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sudah ada yang dibentuk sebelumnya. ‘’Saya belum dapat arahan Pak Gubernur. Apakah kita proses sekarang. Karena ini kan harus mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Mendagri.

Jadi agak ribet. Dan paling lambat 17 Maret harus sudah dilantik. Setelah 17 Maret tidak boleh ada lagi mutasi ataupun promosi oleh gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya,” kata Rosiady ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (26/1) siang.

Tiga jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB yang masih lowong. Yakni jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) serta Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan NTB. Untuk jabatan Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip, Pemprov telah melakukan seleksi terbuka yang dilakukan Pansel. Namun, pada mutasi awal beberapa pekan lalu, gubernur tak melantik pejabat yang merupakan hasil Pansel karena berkaitan dengan hasil tes kejiwaan.

“Saya kira itu kebijakan Pak Gubernur. Dari Pansel, kan nilai pejabat itu komprehensif. Tidak saja pengetahuan umum, tapi juga tes kesehatan jiwa, kepribadian, kepemimpinan. Itu setelah kita ajukan ke Pak gubernur, banyak menurut beliau harus diulang,” terangnya.

Menurut Sekda, pejabat yang ikut seleksi sebelumnya bisa saja ikut kembali. Bisa saja mereka tidak lulus karena tidak serius ketika mengikuti tes. Jika seleksi terbuka kembali dibuka, mereka dapat ikut kembali. (nas)

Halaman 15

Pemprov Tiadakan ”Fit and Proper Test” Jaring Sembilan Pengurus BPPD NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov meniadakan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan untuk menjaring sembilan pengurus yang akan menjadi unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Pada penjaringan pengurus BPPD periode sebelumnya, Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata (Dispar) melakukan fit and proper test.

“Prosesnya sama saja dengan tahun lalu. Masing-masing asosiasi mengirim utusannya. Bedanya, kalau lima tahun yang lalu ada fit and porper test untuk utusan dari asosiasi.

Sekarang, itu tidak ada. Kita serahkan semuanya pada asosiasi yang mau dikirim siapa,” kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (26/1) siang.

Kepengurusan BPPD NTB periode sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2017 lalu.

Artinya, ada kekosongan kepengurusan BPPD NTB saat ini.

Mengenai kekosongan ini, Sekda mengatakan proses penjaringan sudah selesai dan tinggal menunggu SK Gubernur.

Mengenai asosiasi-asosiasi pariwisata yang berhak mengajukan perwakilan menjadi anggota atau pengurus BPPD NTB, sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata. Di mana, asosiasi pariwisata yang dapat mengirimkan perwakilannya duduk di BPPD NTB adalah mereka yang punya jaringan lokal dan nasional, misalnya Asita.

“Seperti Asita, nanti siapa yang dikirim. Tentu berproses, sudah ada yang dikirim.

Sudah saya lihat, tinggal kita ajukan SK ke Pak Gubernur,” terangnya.

Apakah kekosongan pengurus BPPD ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pro-

gram dan kegiatan yang ada di lembaga tersbeut? Sekda mengatakan program promosi pariwisata tetap jalan. Meskipun pengurus BPPD yang baru belum dilakukan pengisian, namun tugas promosi dapat dilakukan Dinas Pariwisata.

Pemprov masih membiarkan kepengurusan BPPD NTB kosong hingga saat ini. Kepengurusan BPPD NTB sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2017 lalu. ‘’Kalau untuk pengurus BPPD yang sekarang per 31 Desember sudah berakhir masa baktinya. Sekarang dalam proses untuk diusulkan kepada pak gubernur untuk unsur penentu kebijakan BPPD periode 2018 – 2022,”

kata Ketua BPPD NTB Demisioner, H. Affan Ahmad ketika dikonfirmasi di Mataram.

Ia mengatakan, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB telah mengusulkan nama-nama calon anggota BPPD NTB unsur penentu kebijakan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Nama-nama yang diusulkan merupakan perwakilan dari asosiasi-asosiasi pariwisata.

Sesuai ketentuan yang berlaku, unsur penentu kebijakan BPPD NTB berjumlah 9 orang.

Terdiri dari 4 orang perwakilan dari asosiasi pariwisata, dua orang dari unsur profesi, satu orang dari unsur maskapai penerbangan, dua orang unsur profesi dan dua orang pakar/akademisi. Maisngmasing asosiasi merekomendasikan perwakilan mereka untuk diusulkan ke gubernur.

“Jadi tidak ada perpanjangan pengurus. Kita menunggu SK gubernur yang baru.

Untuk sementara kita sudah demisioner,” katanya.

Apakah dengan kosongnya kepengurusan BPPD NTB berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang ada? Affan mengatakan kegiatan promosi tetap dilakukan oleh asosiasi-asoasi pariwisata yang ada. Mengenai program BPPD periode mendatang akan disusun oleh pengurus yang baru.

Namun, ia mengatakan sudah ada program yang telah disusun pengurus sebelumnya.

Tinggal nanti apakah akan diakomodir oleh pengurus BPPD yang baru atau tidak.

Menurut Affan, pengurus bPPD yang baru punya tantangan dan pekerjaan yang tak mudah.

“Jadi sesuai dengan keinginan bapak guebrnur sendiri karena tantangan dan pekerjaan ke depan harus secara serius dan fokus dikerjakan.

Iya beliau mengharpkan agar segera. Tapi pikiran saya, bukan mungkin lagi, beliau akan segera menetapkan pengurus yang baru,” katanya. (nas) (Suara NTB/dok)

Kunjungan Wisatawan Timteng Naik 200 Persen Dari Hal. 1 ‘’Jadi kelihatan penambahan dari negara-negara yang banyak pelancong muslimnya itu peningkatannya tinggi sekali datang ke NTB. Pascadideklarasikannya Lombok menjadi destinasi wisata halal,’’ katanya.

Menurut Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab gubernur, mendeklarasikan diri sebagai daerah yang mengembangkan wisata halal cukup penting. Dengan demikian maka akan terbangun persepsi. Sehingga menarik minat orang untuk berkunjung ke Lombok dan Sumbawa.

Pelancong muslim (moslem traveller) di dunia jumlahnya sangat tinggi. Pelancong atau wisatawan muslim ini punya kekhususan. Bahwa mereka berwisata itu berbanding lurus dengan peningkatan pemahaman keagamaan. Ketika berwisata, mereka menginginkan pelaksanaan agamanya nyaman atau ibadahnya juga nyaman. Serta makanan yang dikonsumsi juga halal.

Pelancong muslim juga tinggalnya lebih lama dibandingkan wisatawan lainnya.

Selain itu, biasanya mereka rombongan atau sekeluarga.

Sehingga, kata TGB, hal ini menjadi peluang yang sangat besar.

Namun sayangnya Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia belum sungguhsungguh mengembangkan wisata halal. Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Thailand dan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea dan Taiwan.

Padahal negara-negara Asia Timur ini jumlah penduduk muslim sangat sedikit.

Melihat kondisi itu, akhirnya NTB sebagai salah satu

provinsi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim mengembangkan wisata halal. ‘’Kami di NTB mengambil inisiatif, mendeklarasikan pertama kali di Indonesia, Lombok sebagai destinasi wisata halal. Dengan maksud supaya pasar ini jangan disiasiakan,’’ ungkap TGB. Sekarang, provinsi lainnya di Indonesia seperti Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat dan lainnya sudah mulai mengembangkan wisata halal. ‘’Jadi wisata halal bukan dimaksudkan menjadi predator dari wisata konvensional.

Tapi ini upaya untuk menciptakan pasar wisata baru. Sehingga wisatawan mendapatkan pilihan yang lain,’’ tandasnya.

Terkait dengan angka kunjungan wisatawan, berdasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) NTB pada 2017 mencapai 3.508.903 orang.

Terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 1.430.249 orang dan wisatawan nusantara 2.078.654 orang.

Wisatawan yang datang ke NTB, tercatat melalui bandara 2.164.024 orang.

Penyeberangan Lembar Padangbai 290 ribu orang, kapal cepat dari Bali menuju tiga gili di Lombok Utara 558.909 orang. Kapal pesiar 13.970 orang, Pelindo 221 ribu orang dan Bangko-Bangko serta pelayaran kapal pesiar 261. Dari 1,4 juta lebih kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan asal Malaysia terbanyak lebih dari 50 persen. Sisanya berasal dari berbgaai negara termasuk Timteng. (nas)

DIDUGA ILEGAL - Bangunan vila di kawasan perbukitan Seninggi, Lombok Barat yang diduga illegal.

Bau Nyale, Hotel-hotel di Mandalika Diperkirakan Penuh Mataram (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika akan menjadi tempat berlangsungnya Festival Bau Nyale seperti tahun sebelumnya. Diperkirakan, hotel-hotel yang ada di kawasan ini akan penuh pada puncak perayaan Bau Nyale pada 6-7 Maret mendatang.

“Tahun lalu hotel-hotel penuh, sampai-sampai kita semua ini nginap ditenda.

Karena kita utamakan tamu atau wisatawan yang datang dulu. Ada juga yang tidak dapat kamar, tapi disediakan tenda oleh pihak hotel dan dilayani seperti tamu hotel pada umumnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Putria.

Ia mengatakan bahwa setiap perayaan Bau Nyale, hotel-hotel yang ada di kawasan Mandalika selalu penuh.

Banyak wisatawan mancanegara dan nusantara yang

Dari Hal. 1 Rencana akan dibangunan puluhan hotel di salah satu pusat pariwisata di NTB, bisa menjadi potensi besar bagi para UMKM berkembang. Caranya, harus dijembatani kerjasama antara pelaku UMKM dengan pengelola hotel. Tugas BI, terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk peningkatan kualitas dan mutu produk.

Sugeng juga melihat hasil kerajinan cukli. Menurutnya, industri meubeler dengan mengawinkan kayu dan cukli (ampas kerang mutiara yang dibentuk dan ditempel di permukaan kayu), memiliki nilai jual yang sangat tinggi di luar negeri. Karena itu, potensi kerajinan cukli ini bisa juga dikembangkan. ‘’Seluruh potensi-potensi ini bisa dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di NTB,’’ katanya.

Peran BI ke depan akan terus diperkuat dalam berbagai aspek. Adapun aspek-aspek tersebut antara lain sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi, pemenuhan kebutuhan uang layak edar di masyarakat serta penguatan fungsi sistem

Tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan pada perayaan Bau Nyale mencapai 140 ribu orang dari target 70 ribu. Tahun ini juga diharapkan akan lebih banyak lagi wisatawan yang datang. Sejumlah hiburan dan kegiatan menarik menunggu wisatawan di kawasan Mandalika dalam satu bulan kedepan.

“Kita harapkan kunjungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja targetnya akan lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Kita promosi dulu dan jual paket-paket wisata terkait event ini,” ujarnya.

Sejumlah pelaku pariwisata juga sudah berupaya untuk menjual paket wisata pada perayaan Bau Nyale ini. Diharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk turut serta dalam menyukseskan acara ini. (lin)

Jadi Jualan Potensial

Ekonomi NTB Rentan Risiko pembayaran dalam hal penyaluran bantuan sosial nontunai serta penertiban kepada penyelenggara KUPVA dan transfer dana ilegal.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang baru, Achris Sarwani mengatakan akan fokus mendukung pemerintah daerah memperkuat aspek-aspek penopang ekonomi di luar tambang. KEK Mandalika, pertanian, peternakan, dan budidaya serta hilirisasi produk.

Soal UMKM, tahun ini kesempatan besar bagi Indonesia setelah ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia yang akan dilaksanakan di Bali, serta menghadirkan lebih dari 15.000 peserta dari berbagai negara. ‘’Saya ingin produk UMKM kita bisa dimunculkan di event internasional itu. Kita koordinasikan dengan semua pihak.

Dan memperkuat kesiapan produk-produk UMKM kita tampil. Itu momentum besar yang akan mendatangkan efek ekonomi yang tidak kecil bila dikelola lebih awal,’’ demikian Achris.(bul)

menginap. Rumah-rumah warga juga penuh oleh wisatawan dan kerabatnya.

“Jadi kita ingatkan lagi kepada perhotelan agar bersiapsiap dan tetap menjaga kualitas pelayanannya,” ujarnya.

Ia berharap dengan demikian, okupansi hotel di Mandalika bisa bertambah. Ia juga mengatakan bahwa lama tinggal wisatawan saat ini mengalami peningkatan. Sebelumnya lama tinggal wisatawan hanya 2,1 hari, namun saat ini sudah mencapai 3,7 hari. Ini merupakan perkembangan yang baik, mengingat Mandalika merupakan salah satu destinasi wisata prioritas nasional.

“Kita harapkan lama tinggal wisatawan ini bisa terus meningkat. Jadi mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berlibur di Mandalika dan sekitarnya,” harapnya.

Dari Hal. 1 Konsep wisata halal ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan wisatawan muslim saat berkunjung. Misalnya kebutuhan akan perlengkapan salat, makanan halal dan sebagainya. ‘’Halal yang dimaksud bukan hanya untuk orang muslim saja. Tapi halal itu maksudnya, kita menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan sebagai orang muslim. Jadi bukan membedakan bahwa ini adalah untuk orang muslim saja,’’ tegas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si.

Ia mengatakan bahwa konsep wisata halal untuk memberikan keleluasaan dan kenyamanan bagi wisatawan, terutama wisatawan muslim. Ini akan sangat membantu wisatawan muslim dalam melaksanakan kewajibannya ingin beribadah.

Kunjungan wisatawan muslim ke NTB dilihat mengalami peningkatan. Tahun 2016 lalu target 30 persen wisatawan muslim tercapai dengan baik. Tahun 2017 sebanyak 40 persen dari jumlah kunjungan ke NTB merupakan wisatawan muslim. Hal ini berkaitan dengan

destinasi wisata halal yang telah dinobatkan kepada NTB dua tahun terakhir. ‘’Kita masih gencar lakukan promosi wisata halal dengan harapan banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di NTB,’’ ujarnya.

Ia juga mengajak para pelaku pariwisata untuk terus mempromosikan dan menjual paket wisata halal.

Masyarakat juga diminta untuk terus mendukung konsep wisatawan halal yang menjadi pembeda antara wisata NTB dan daerah lain di Indonesia. (lin)

BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Dari Hal. 1 belokan angin di wilayah perairan Utara dan Selatan NTB,” kata Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, Wakodim,SP, Jumat (26/1).

Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya, termasuk daerah NTB. Ada sejumlah wilayah berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hingga malam dini ini di Kota Mataram. Daerah itu, seperti Lombok Barat, Lombok Tengah,

Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima.

Untuk meminimalisir jatuhnya korban, masyarakat diimbau agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. ‘’Seperti terjadinya genangan air, banjir, pohon tumbang, tanah longsor, dan angin kencang,’’ saran Wakodim.

Selain itu, disarankan juga perlu diwaspadai peningkatan tinggi gelombang mencapai lebih dari 2 meter di Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sape, Perairan Utara dan Per-

airan Selatan NTB. Bima Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Bima telah menetapkan daerah itu saat ini berstatus tanggap darurat banjir dan tanah longsor. Artinya, sudah ada kejadian bencana yang memerlukan penanganan segera.

Dijelaskan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja, sejumlah titik di Bima terjadi banjir dan longsor. Salah satunya, jalan Desa Boro tertutup akibat jembatan putus. Sementara itu, Tim SAR Bima, TRC BPBD Kabupaten Bima. (ars)

”Fit and Proper Test” Segera Tuntas Dari Hal. 1 Termasuk mengenai persyaratan yang perlu dilengkapi mengenai merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. ‘’(Kalau kurang) kita lengkapi, saya belum dapat laporan dari Biro Ekonomi. Iya mudah-mudahan (OJK turun), supaya cepat selesai. Secepatnya (operasi),” kata Rosiady ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (26/1) siang.

Jika proses fit and proper test di OJK tuntas, maka akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov untuk pembuatan SK Gubernur. Dari hasil OJK tersebut, kemudian ditentukan yang menjadi Direktur Utama dan Komisaris. Selanjutnya disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Belum adanya jajaran Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB, kata Sekda tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah di kabupaten/kota. Menurutnya, operasional BPR di daerah tetap berjalan normal. ‘’Yang berubah hanya manajemen di tingkat atasnya. Kalau operasional di tingkat cabang tak ada masalah. Tidak mempengaruhi pelayanan simpan pinjam di kantor ca-

bang,’’ jelasnya.

Pemegang saham PD. BPR NTB terdiri dari 11 entitas pemerintahan, yakni provinsi dan 10 pemda kabupaten/ kota. Dalam Perda No. 10 Tahun 2016, diamanatkan supaya merger BPR NTB itu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini 11 entitas pemerintahan.

Perda ini diundangkan pada 8 Oktober 2016 lalu.

Pemprov NTB juga sudah menyerahkan nama-nama calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB ke OJK. Proses merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB cukup alot.

Tahun lalu, OJK pernah mengembalikan berkas usulan merger PT. Bank BPR ke Pemprov NTB. Pasalnya, ada dua kabupaten yang belum menyetujui merger tersebut pada waktu itu. Yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Nama-nama calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB juga sudah dilakukan perbaikan sebelum diajukan ke OJK untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Sesuai Perda No. 10 Tahun 2016, jajaran direksi berasal dari internal BPR. Kemudian usia direksi dan komisaris tiodak lebih dari 58 tahun. (nas)

Penyelidikan Kasus Bibit Bawang Sembalun Berlanjut Dari Hal. 1 Bibit diduga tidak sesuai spek karena jenisnya termasuk bawang konsumsi. Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan itu akan dipanggil untuk klarifikasi. Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda NTB informasinya mulai bergerak melakukan pendalaman bukti serta informasi pendukung. Informasi awal yang didapat penyidik, bawang putih 78 ton itu dipasok oleh empat perusahaan dari Jakarta dan Surabaya.

Bawang putih itu kemudian masuk ke Sembalun melalui seorang ketua kelompok tani di sana. Informasi awal

lainnya, indikasi pelanggaran diduga pada impor itu tidak melalui proses pemeriksaan Balai Karantina Tumbuhan Mataram.

Pada proses ini akan ditelusuri indikasi pidananya karena tidak melalui pemeriksaan Karantina. Selain indikasi pelanggaran pada tahap impor. Belum lagi soal spesifikasi barang yang seharusnya bibit tapi didatangkan justru bawang konsumsi.

Diperoleh informasi, dengan masuknya bibit bawang putih itu memicu keresahan masyarakat. Sebab ada indikasi bibit itu mengandung penyakit atau Organisme Pada Tanaman (OPT). (ars)

Perbaikan Jalan dan Jembatan Putus Tunggu APBD-P Dari Hal. 1 Untuk penanganan darurat agar jembatan tersebut dapat dilalui oleh masyarakat, Syahdan mengatakan akan segera melaporkan ke BPBD NTB. Sehingga segera dilakukan penanganan darurat. ‘’Supaya aktivitas masyarakat

tak terganggu,’’ tandasnya.

Ditanya mengenai jalan putus di Labuhan Kuris Sumbawa yang juga akibat banjr.

Syahdan menjelaskan bahwa jalan tersbeut merupakan milik Pemda kabupaten. “Kalau di Labuhan Kuris itu kabupaten punya,” katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 27 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tunggakan Pajak Hotel Jadi Temuan BPK di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Tunggakan pajak hotel dan PBB di Lombok Barat (Lobar) menjadi temuan BPK. Atas temuan ini, pihak pengelola diminta agar menjadikan sebagai atensi untuk diselesaikan. Kare-

na bagaimanapun antara pengusaha hotel dan hiburan dan pemda ibarat dua sisi mata uang yang saling memerlukan. “Tunggakan pajak hotel menjadi temuan BPK, ini perlu jadi atensi,�jelas Inspektur pada

Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat akhir, pekan kemarin. Dijelaskan, dari pihak inspektorat maupun BPK dan BPKP dalam melakukan suatu audit tidak pernah keluar dari regulasi yang berlaku saat itu.

Piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 26 miliar di Lobar menjadi temuan BPK. Pemda harus memilah mana wajib pajak yang tergolong aktif dan tidak aktif. Bagi WP yang tidak aktif bakal diusulkan diha-

pus, namun WP yang aktif bakal ditagih. Dari hasil penagihan yang dilakukan Bapenda sendiri mampu menarik lumayan besar, sekitar Rp 3 miliar, namun lebih banyak lagi yang belum ditagih menembus Rp 20-22 miliar.

Menyikapi kondisi ini, Dinas terkait kini masih mengkaji langkah penyelesaian yang paling cepat terhadap temuan ini supaya tak lagi menjadi temuan BPK. Terkait temuan BPK ini, pihak Pemda tetap melakukan penagihan. Sampai saat ini sudah masuk dari hasil penagihan tunggakan pajak (PBB, red) mencapai Rp 3 miliar, tapi temuan BPK belum tuntas. Dari piutang pajak yang menjadi temuan BPK mencapai Rp 26 miliar sudah dikembalikan atau tertagih sekitar Rp 3 miliar.

Belum ditambah yang diserahkan ke KLU senilai Rp 1,5 miliar dan kota Mataram Rp 250 juta.

Pihak Pemda melalui Bapenda intensifkan penagihan ke lapangan.

Upaya lainnya melalui pemutakhiran data wajib pajak untuk mengetahui mana WP penunggak pajak tergolong tidak aktif atau yang aktif. WP yang tak atktif bisa dihapus, bisa melalui Kadis dan Bupati.

Temuan piutang ini sendiri sejak tahun 1994, sementara ada aturan bahwa piutang dalam jangka waktu 5 tahun kedaluwarsa. Temuan ini ditarget tuntas akhir tahun lalu, sehingga akhirnya bisa diusulkan untuk penghapusan. (her)