Edisi Sabtu, 26 Mei 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 26 MEI 2018

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Selain Cadangan Emas

Dompu Simpan Potensi Panas Bumi 70 MW

Mataram (Suara NTB) – Selain menyimpan cadangan emas dan tembaga yang cukup besar. Dompu juga menyimpan potensi panas bumi sekitar 70 Mega Watt (MW). Hingga saat ini, potensi panas bumi yang berlokasi di Hu’u yang merupakan areal eksplorasi PT. Sumbawa Timur Mining (STM) ini belum dimanfaatkan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si mengatakan, dulunya ekplorasi panas bumi Hu’u dilakukan oleh PT. Pacifik Geo Energi (PGE). PGE menjadi pemenag lelang untuk mengelola panas bumi di Hu’u. Belakangan, PT. PGE mengembalikan izin eksplorasi yang telah diperoleh ke pemerintah. Lantaran izinnya tumpang tindih dengan izin eksplorasi emas milik PT. STM. Saat ini, areal yang memiliki potensi panas bumi di Hu’u izinnya dipegang oleh PT. STM. Sehingga, untuk pengembangan panas bumi ini tidak mungkin akan diberikan izin lagi kepada investor lain. Menurutnya, PT. STM dapat mengembangkan pans bumi tersebut. “Bisa saja diajak perusahaan lain. Karena mereka duluan masuk wilayah sana,” kata Husni ketika dikonfirmasi Suara NTB. Menurut Husni, potensi energi

baru terbarukan (EBT) di daerah ini akan terus dikembangkan. Bahkan, gubernur katanya sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi panas bumi yang ada di NTB. Dua potensi panas bumi yang sudah masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN adalah panas bumi Hu’u dan Sembalun.

“Tinggal sekarang kapan mau diawali eksplorasinya. Kalau Sembalun belum dilelang wilayah eksplorasinya,” ujar Husni.

Ia menyebut, potensi panas bumi Hu’u dan Sembalun cukup besar.

Pemprov, katanya mengharapkan dua wilayah pengembangan panas bumi ini segera jelas kapan akan dilelang oleh pemerintah pusat. ‘’Memang pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek.

Dengan kondisi saat ini, pasokan energi listrik di NTB masih cukup.

Tapi dua potensi panas bumi itu sudah masuk RUPTL,’’ katanya.

Diketahui, potensi energi panas bumi di wilayah NTB itu terdapat di tiga lokasi yakni di Sembalun, Lombok Timur, Maronge Sumbawa dan Hu’u Dompu. Penyelidikan terinci terhadap potensi panas bumi Sembalun dan Hu’u juga sudah pernah dilakukan Direktorat Jenderal Mineral Panas Bumi dan Badan Geologi serta Direktorat ESDM bekerja sama dengan PT PLN. Potensi panas bumi di NTB yang memiliki kapasitas 185 MW hingga saat ini belum digarap maksimal sebagai sumber energi listrik. Tiga sumber panas bumi di NTB yang belum digarap hingga saat ini adalah Panas Bumi Sembalun dengan potensi 100 MW, Panas Bumi Maronge Sumbawa dengan potensi 15 MW dan panas Bumi Hu’u Dompu dengan potensi 70 MW. (nas)

(Suara NTB/Tim Media Ahyar-Mori)

Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, bersama masyarakat dari berbagai lapisan, dalam sebuah kesempatan, baru-baru ini.

Empat Prinsip Perencanaan dan Penganggaran Ahyar-Mori Mataram (Suara NTB) – Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori), tentu memiliki prinsip yang akan dijunjung tinggi dalam perencanaan, penganggaran hingga evaluasi kebijakan. Ada empat prinsip yang akan dijadikan acuan oleh pasangan Ahyar-Mori ini.

Empat prinsip itu adalah pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Keempatnya merupakan perpaduan prinsip-prinsip yang akan menjadikan program pembangunan di NTB menjadi komprehensif, dengan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang lemah tanpa mengabaikan mereka yang berkecukupan.

Lewat prinsip pro poor atau berpihak ke kaum miskin, alokasi anggaran akan didorong lebih besar untuk menuntaskan kemiskinan di NTB. Terkait hal ini, Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm dalam berbagai kesempatan mengutarakan skema anggaran yang akan diproyeksikan bisa menuntaskan kemiskinan.

Prinsip berikutnya adalah pro poor. Dimana kebijakan atau program harus berpihak pada perluasan lapangan kerja dan kemandirian masyarakat.

Kemudian, prinsip pro growth diwujudkan dalam program yang mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Lalu, ada prinsip pro environment, dimana seluruh program harus mengacu pada sistem yang

berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan.

Prinsip-prinsip ini antara lain terwujud dalam berbagai program yang telah disusun pasangan Ahyar Mori.

Misalnya saja, program melahirkan 10.000 wirausahawan desa (villagepreneur) dan menggagas 1.000 Koperasi Syari’ah Masjid.

Lalu, ada pula program membangun Daerah Khusus Bisnis UMKM dan Menggalakkan Gerakan Pakai dan Cinta Produk Lokal NTB. Program lain adalah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Daerah (Samota, Sakosa, Kawasan Ama Hami Teluk Bima), Program 1 Desa, 1 BUMDes. Kemudian, menciptakan 100 Desa Wisata yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB guna mendukung Program Wisata Halal dan program NTB WoouW. Program NTB WoouW ini diarahkan pada pengembangan pariwisata massal berkelanjutan yang berkesimbangan dengan pariwisata halal, tematik, dan minat khusus pada semua potensi wisata unggulan.

Demi menjunjung tinggi prinsip pro environment, pasangan AhyarMori juga menyiapkan program pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan.

Kemudian, rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi dan konservasi daerah-daerah rawan bencana, dan

upaya-upaya mitigasi dan adaptasi bencana juga menjadi catatan penting bagi pasangan ini.

Selain itu, pasangan Ahyar-Mori juga bertekad melanjutkan pembangunan jaringan irigasi, embungembung rakyat, dan bendungan untuk menunjang keberadaan Provinsi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Semua program ini dikemas dalam rumpun program NTB Lestari.

Selain itu, ada pula rumpun program NTB Lancar, dengan sejumlah program. Antara lain, penyediaan infrastruktur jalan Tol Mataram – Lombok Timur yang memadai dan aksesibel antar keseluruhan wilayah.

Kemudian, pembangunan jaringan jalan baru untuk kawasan pusat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai antisipasi atas konektivitas yang makin baik antar pulau-pulau di Indonesia.

Berikutnya, mendukung pembangunan tol laut Pelabuhan Kayangan – Poto Tano dan mengintegrasikannya dengan Pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara sebagai perwujudan Poros Maritim.

Lalu, ada pula program peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas semua Bandar Udara.

Selain itu, pasangan Ahyar-Mori juga mendorong perbaikan jalanjalan provinsi dan pembangunan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas dan membuka akses daerah terisolir, kawasan wisata, dan wilayah kaya Sumber Daya Perkebunan. (tim)

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sabtu, 26 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 2

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Stok Pangan Warga Dompu Aman untuk Beberapa Bulan juga warga langsung menjual gabahnya dan gabah tersebut dikirim ke luar Dompu. “Walaupun dijual, para petani biasanya menyimpan stok untuk kebutuhan 4 bulan ke depan,” ungkapnya.

Kendati tidak menanam padi, warga Dompu sebagian besar menanam jagung. Hasil produksi jagung akan disisipkan untuk membeli beras sebagai makanan pokok. Sehingga ketersediaan pangan masyarakat Dompu aman untuk beberapa bulan. “Masyarakat Dompu akan tetap mengalami surplus untuk produksinya,” jelasnya.

Untuk penyebaran produksi pangan, diakui M. Makmun, sulit untuk dijaga sebarannya. Karena banyak juga warga Dompu tidak memiliki lahan sawah untuk ditanami padi, tapi mereka memiliki lahan tadah hujan yang ditanami jagung dan kacang hijau. Hasilnya pun disisipkan untuk membeli gabah dan beras. “Makanya tidak ada warga Dompu yang kelaparan karena tidak ada pangan,” terangnya.

Ketika kondisi terburuk dan terjadi kelangkaan pangan, M. Makmun mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk membantu warga yang kekurangan pangan.

Kendati tidak banyak, tapi paling tidak bisa membantu warga bersama dinas/instansi lain dalam penanggulangan warga miskin. “Anggaran untuk penanganan ketersediaan pangan bagi warga miskin ada, tapi tidak banyak,” katanya. (ula/*) Ir M. Makmun, M.Si. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Produksi gabah dan beras di Kabupaten Dompu kembali mencatatkan data surplus dari kebutuhan konsumsi warga. Bahkan data produksi gabah pada April 2018, cukup untuk kebutuhan konsumsi hingga 8 bulan ke depan. Dengan produksi yang ada, kondisi pangan Dompu aman untuk beberapa bulan ke depan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs. Burhanuddin H. Mahadi melalui Kepala bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ir M. Makmun, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (25/5) kemarin mengungkapkan, berdasarkan data ketersediaan pangan yang diproduksi petani Dompu tahun 2018, bahwa stok pangan masyarakat Dompu aman untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan untuk produksi Bulan April 2018, gabah bersih sebanyak 36.994 ton atau 22.437 ton beras.

Dengan jumlah penduduk Dompu sebanyak 241.888 jiwa, kebutuhan konsumsinya sebanyak 2.371 ton per bulan. Sehingga dari produksi gabah pada April, mengalami surplus hingga 20.067 ton. Perkiraan produksi pada Mei 2018 mencapai 19.288 ton atau 11.698 ton beras. Sementara kondisi stok/ cadangan pangan April yang ada di Bulog sebanyak 2.009,475 ton beras dan 4.200 ton gabah.

Ir. M. Makmun yang didampingi jajarannya mengungkapkan, berdasarkan data produksi pangan Dompu bahwa stok pangan untuk beberapa bulan ke depan masih aman. Hanya saja, tidak semua produksi gabah disimpan sebagai cadangan warga.

Karena banyak Drs. Burhanuddin H. Mahadi

Polda NTB Naik Kelas, Tuntutan Penegakan Hukum Meningkat

Mataram (Suara NTB) Kapolri Jenderal Pol Tirto Karnavian meneken pengesahan kenaikan tipe Polda NTB, dari tipe B menjadi tipe A. Sejumlah perubahan menjelang, seperti Kapolda pangkat inspektur jenderal alias jenderal bintang dua, penambahan personel, sampai ke tuntutan penuntasan kasus.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Achmat Juri menjelaskan, setelah Menpan RB menyetujui, giliran Kapolri mengesahkannya. “Indikator persyaratan sudah terpenuhi,” ucapnya, Jumat (25/5).

Kenaikan tipe seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme, baik dalam hal penegakan hukum sampai ke pelayanan masyarakat. Pertimbangannya juga antara lain, ragam ancaman, luas wilayah, dan jumlah penduduk.

Untuk penegakan hukum, persentase penuntasan kasus meningkat.

“Itu iya, pasti lah. Penggarapannya sesuai dengan kemampuan kualifikasi Polda kita, naik tipe A ini, harus lebih baik,” sebut Achmat.

Berdasarkan catatan Polda NTB, pada tahun 2016, jumlah total kriminalitas mencapai 9.231 kasus, sementara yang mampu diselesaikan 5.407 kasus atau hanya 59 persen. Kemudian di tahun 2017, tercatat 8.511

kasus kejahatan. Yang diselesaikan hanya 4.448 kasus atau setara 52 persen.

Demikian juga pada kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba, ilegal logging, dan tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi, pada 2016 Polda NTB dan jajarannya menangani 26 kasus, 17 kasus diantaranya tuntas. Di tahun 2017, dari total 50 kasus korupsi yang ditangani termasuk tunggakan tahun sebelumnya, 22 kasus diselesaikan.

Achmat menjelaskan, untuk mengantisipasi dinamika masyarakat seperti tingkat kejahatan, konflik sosial, serta kejahatan luar biasa maka personel Polda NTB juga akan ditambah. Sesuai kualifikasi Polda tipe A. “Prospeknya, rencana pengembangan ke depan pasti ada penambahan personel sesuai tipologi. Kalau idealnya Polda tipe A itu 15 ribu (personel). Sekarang kita masih sekitar 11 ribu,” ungkapnya.

Polda NTB sudah sah naik kelas berdasarkan Keputusan Kapolri No: Kep/677/ V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 tentang peningkatan tipe polda dari polda tipe B menjadi polda tipe A. Bersamaan juga dengan Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, dan Polda Kalimantan Tengah.

Wakapolri, Komjen Pol Syafruddin dijadwalkan akan mengukuhkan kenaikan tipe Polda NTB menjadi Achmat Juri tipe A pada Rabu (30/5) men(Suara NTB/why) datang di Mataram. (why)

Dosen UMM Bimbing Warga Ampenan Selatan Jadi Wirausaha Mataram (Suara NTB) Dosen Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) menggelar kegiatan pengabdian masyarakat.

Bentuknya, pelatihan produksi pembuatan jajan Losari di Kelurahan Ampenan Selatan. Ada 20 warga yang menjadi peserta pada pelatihan beberapa waktu lalu itu.

Dosen Administrasi Bisnis Fisipol UMM, Ramayanto, S.Sos., MM menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan perekonomian warga.

Dengan melibatkan ibu ibu rumah tangga, remaja putri di sejumlah lingkungan di Kelurahan Ampenan Selatan. Ramayanto selaku ketua tim pembimbing, didampingi anggotanya Dedy Iswanto, S.Si, MM bersama Emiliyati, S.Pd, M.Si. “Pengabdian dalam bentuk pelatihan ini bertujuan, supaya keterampilan warga di semua lingkungan di Kelurahan Ampenan Selatan itu terbentuk. Agar setelah kegiatan, perekonomian semakin meningkat,” jelasnya Jumat (25/5).

Dengan terasahnya keterampilan warga membuat jajanan, diyakininya akanadabentukpengembanganekonomi berupa dibentuknya usaha kecil. Usaha kecil yang mampu membantu perekonomian keluraga masing masing.

Pada pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu, peserta tidak hanya diberikan pelatihan tentang produksi, juga diajarkan tentang teknik pem-

buatan label produk hingga marketing. “Sehingga proses pelatihan tidak hanya sampai pembuatan jajan saja, tapi berlanjut ke tahap yang menguntungkan,” harapnya.

Guna menjamin hasil yang maksimal, dalam pelatihan itu Ramayanto melibatkan ahli pembuatan label, pengepakan dan teknik pemasaran. Anggota tim yang melatih, Dedy Iswanto dan Emiliyati dilibatkannya karena memiliki kemampuan di dua bidang tersebut.

Dengan bimbingan kemampuan teknis pembuatan jajan untuk mendongkrak usaha kecil itu, Ramayanto berharap warga setempat tidak selesai sampai pelatihan itu saja.

Namun mempraktikannya untuk mulai merintis usaha kecil pembuatan jajan Losari.

Ramayanto juga berjanji, selepas pelatihan itu, tidak membiarkan begitu saja warga berjalan sendiri.

Sebab pada hari hari berikutnya, masih akan melakukan pendampingan dengan demo ulang atas materi yang didapatkan sebelumnya.

Lurah Ampenan Selatan, H. Muhammad Amanah mengapresiasi bimbingan yang diberikan Dosen UMM tersebut. Sebab warganya merasa sangat terbantu untuk mengembangkan kemampuan membangun usaha kecil berupa adonan jajanan. Tidak saja itu, pihaknya berharap program pengabdian masyarakat oleh Dosen UMM Prodi Administrasi Bisnis itu dapat berlanjut.

“Semoga masyarakat Ampenan Selatan dapat menjadi binaan UMM yang berkelanjutan,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Dosen Fisipol UMM Ramayano (tengah) bersama Lurah Ampenan Selatan, Muhammad Amanah, foto bersama peserta pelatihan pembuatan jajan Losari.

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 26 MEI 2018

16 HALAMAN NOMOR 70 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Ali BD Makin Merakyat CALON Gubernur NTB, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Ali BD terus melakukan kebiasaan blusukan ke sejumlah tempat. Jumat lalu, Ali BD yang makin akrab di sapa dengan panggilan Amaq Asrul alias Papuk Abada si Amaq Kake ini menyapa warga Sambelia.

Dalam blusukannya kali ini, calon gubernur yang lahir dari kasih sayang rakyat NTB melihat langsung situasi malam bulan suci RaDr. H. Moch Ali Bin Dachlan madhan di wilayah keca-

matan paling timur di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) itu. Cara orang nomor satu di Lotim yang tengah cuti itu membuat masyarakat Sambelia tersentuh. Ali BD makin merakyat dan membuktikan tidak ada sekat antara rakyat dengan pejabat.

Pertama Ali BD bersilaturahmi dengan warga Desa Padakguar.

Di tengah suasana penuh kekeluargaan dan kesederhanaan, Ali BD menyempatkan diri untuk berbuka puasa bersama warga sekitar.

Bersambung ke hal 15

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH Ulul Azmi:

(Suara NTB/ist)

Jadi Panutan Orang Lain KEBIJAKAN Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan selama menjadi Bupati Lombok Timur (Lotim) telah banyak ditiru oleh daerah lain. Ali BD sapaan akrab dari Sang Pendobrak itu bisa menjadi panutan orang lain.

Pandangan ini disampaikan Pendiri Pondok Pesantren Abhariyah, Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, TGH. Ulul Azmy.

Bersambung ke hal 15

Pengelolaan Tambang Emas Dompu Harus Lebih Baik dari Batu Hijau

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, sudah mendengar kabar mengenai adanya cadangan emas dalam jumlah besar di Kabupaten Dompu. Jika benar informasi tersebut, pemerintah daerah sangat bersyukur dan berharap pengelolaannya harus lebih baik dari tambang emas Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Dalam pengelolaan pertambangan emas, kata gubernur, NTB sudah punya pengalaman di Batu Hijau. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan lim-

TO K O H

bah maupun kerjasama perusahaan dengan masyarakat lingkar tambang. ‘’Kalau ada eksplorasi dan eksploitasi (di Dompu), itu harus lebih baik. Dari sisi kualitas dan

juga dari sisi penanganan potensi dampak lingkungan,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai rapat paripurna istimewa penyerahan LHP BPK RI atas LKPD 2017 di Gedung DPRD

NTB, Jumat (25/5) sore.

Ditanya langkah-langkah yang dilakukan Pemda agar keberadaan tambang di Dompu pro rakyat. Gubernur mengatakan, jika berbicara tambang yang pro rakyat maka tak dapat lepas dari pro lingkungan. Untuk itu, teknologi yang digunakan harus lebih ramah lingkungan. ‘’Jadi, penggunaan bahanbahan yang ada harus lebih ramah lingkungan. Seluruh

prosesnya harus lebih ramah lingkungan,’’ ujarnya.

Kemudian, jika dulu di Batu Hijau sistemnya kontrak karya (KK). Maka sekarang sistemnya sudah beda. Dengan sistem yang baru, gubernur berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mendapatkan ruang yang lebih besar lagi. Untuk bisa mengontrol, melihat dan mengukur kontribusi tambang bagi kepentingan daerah.

Bersambung ke hal 15

Hindari Perilaku Koruptif

TGH. M. Zainul Majdi

PEMPROV NTB kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017. Dengan prestasi tersebut, Pemprov telah tujuh kali mendapatkan predikat WTP dari BPK RI. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikonfirmasi usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD 2017 di DPRD NTB, Jumat (25/5) sore mengaku bersyukur atas raihan opini WTP tersebut.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Usut Proyek Penyulingan Air (Suara NTB/ist_bpbd)

KAJARI Mataram Ketut Sumedana, SH.,MH langsung memasang target mengusut kasuskasus yang merugikan kepentingan masyarakat. Baru sehari dilantik, ia akan mengkaji peluang mengusut proyek penyulingan air yang mangkrak di Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Kepada Suara NTB, Ketut Sumedana mengaku akan mempelajari soal penyebab mangkraknya Bersambung ke hal 15 Ketut Sumedana

DISTRIBUSI - Mobil tangki BPBD Lombok Timur saat mendistribusikan air bersih ke Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru.

Selain Kontribusi Aset LIA

(suarantb/ars)

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H/2018 M 04:52

05:02

12:15

15:35

18:06

19:19

BPK Temukan Pelaksanaan 30 Proyek Belum Sesuai Kontrak Mataram (Suara NTB) – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Pemprov NTB 2017 ditemukan sebanyak 30 paket proyek (pekerjaan) senilai Rp 5,43 miliar belum sesuai kontrak. Selain itu, belum adanya kontribusi yang didapat Pemprov NTB atas investasi non permanen pada PT. Angkasa Pura I juga menjadi temuan.

Anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc, Ak, CA meminta agar temuan BPK tersebut segera ditindaklanjuti. “Penindaklanjutan dari seluruh rekomendasi yang ada diharapkan tidak melampaui 60 hari kerja,” kata Pramono saat penyerahan LHP BPK

atas LKPD Pemprov NTB Tahun 2017 dalam rapat paripurna istimewa di DPRD NTB, Jumat (25/5) siang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan ketujuh kalinya diperoleh Pemprov NTB. Meskipun mendapatkan opini WTP, namun ada tiga poin temuan BPK yang harus ditindaklanjuti.

Pramono menyebutkan, temuan pertama terkait dengan belum diperolehnya kontribusi dari investasi non permanen Pemprov NTB di PT. AP I Lombok International Airport (LIA).

Seperti diketahui, di areal LIA, Pemprov memiliki sejumlah aset. Aset tersebut sudah dijual ke PT. AP I LIA dan tuntas 2017 lalu.

Namun, kontribusi atas penggunaan aset Pemprov NTB tersebut sejak LIA beroperasi belum didapatkan hingga saat ini. ‘’Ini agar tetap ditindaklanjuti. Dan ini dapat bekerjasama dengan BPK dalam menindaklanjuti tersebut,’’ kata Pramono.

Temuan kedua terkait dengan pemungutan denda keterlambatan penyampaian surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bersambung ke hal 15

BPBD Mulai Droping Air ke Bima dan Lotim Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) mulai mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang mulai mengalami krisis air akibat kekeringan. Dua daerah yang langganan krisis air seperti di Lombok Timur, Bima dan Dompu, mulai dikirimkan bantuan air bersih.

Daerah yang didistribusikan seperti Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah desa di sana, dikirimkan air bersih dengan tangki milik BPBD Lombok Timur. ‘’Mulai Selasa (22/ 5), sudah dilakukan droping air bersih ke sejumlah daerah di Kecamatan Jerowaru. Memang selama ini daerah itu yang langganan kekeringan,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja kepada Suara NTB, Jumat (25/5).

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

Halaman 4

Revisi RTRW Tersendat Koordinasi Pengamanan di TPS MENJELANG pilkada di bulan Juni nanti, kelurahan Mataram Timur sudah mulai melakukan persiapan termasuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Lurah Mataram Timur, H. Mustaal, Jumat (25/5) mengatakan sejak sekarang dirinya sudah berkoordinasi untuk membentuk anggota pengamanan TPS yang berasal dari Linmas. “Di sini terdiri dari 5 lingkungan dan nantinya ada 10 TPS, sehingga paling tidak membutuhkan 20 orang linmas (Suara NTB/uul) untuk menjaga,” terangnya H. Mustaal kepada Suara NTB. Dalam setiap TPS nantinya, akan dijaga oleh dua orang Linmas, tetapi jumlah linmas yang dimiliki Mataram Timur masih kurang. Mustaal menyebut sekarang ini terdiri dari lima orang di tiap lingkungan dan membutuhkan 15 orang lagi untuk pengamanan pilkada besok. “Itu yang sekarang sedang kita usahakan untuk mencari tambahannya agar pilkada berjalan aman,” jelasnya.

Pihaknya sudah mengirim surat kepada tiap kepala lingkungan terkait hal tersebut. Namun pihaknya baru menerima satu usulan tambahan dari kaling sampai sekarang.

Rencananya jika kuota tidak terpenuhi, pihaknya akan meminta dari Germas Mataram Timur untuk menjadi Linmas tambahan saat pilkada nanti. “Germas di sini juga aktif peranannya dilihat saat ada kegiatan agama di sini,” kata Mustaal.

Apalagi didukung posisi kelurahan Mataram Timur yang terdiri dari multiagama sehingga peran germas menjadi penting. “Kalau kami berdayakan mereka menjadi linmas saat pilkada nanti, juga menjadi mudah karena mereka sudah banyak pengalaman,” tukasnya. Sehingga tentunya tidak perlu lagi diberikan pelatihan karena mereka pasti sudah paham tugas dan kewajibannya.

Mustaal berharap perekrutan anggota linmas baru ini bisa terselesaikan sebelum bulan Juni nanti. “Bulan Juni nanti mereka sudah tinggal aksi saja, soalnya sudah mepet juga ini,” imbuhnya. (uul)

Investasi di Mataram Masih Terganggu Mataram (Suara NTB) Investasi di Kota Mataram masih terganggu akibat menggantungnya penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bahkan ribuan tenaga kerja pun tidak dapat terserap.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Jumat (25/5) menyampaikan bahwa persoalan yang menjadi penghambat pengusaha berinvestasi telah dikomunikasikan dengan investor.

Mereka diminta tidak lagi menunggu revisi tata ruang selesai, melainkan mengurus persyaratan - persyaratan usaha yang diajukan. “Sehingga, ketika tata ruang selesai bisa langsung diajukan,” kata Cokorda dikonfirmasi, Jumat (25/5).

Belum finalnya tata ruang diakui Cok, sapaan akrab Kepala DPMPTSP ini, menghambat

hampir Rp200 miliar investasi.

Termasuk tak terserapnya ribuan tenaga kerja. Di antara investasi tertunda di antaranya, izin pembangunan perumahan, hotel serta usaha lainnya. “Kalau usaha yang tidak terbentur dengan tata ruang, iya kita persilakan,” tandasnya.

Sementara itu, kabar penyelesaian tata ruang belum ada kepastian. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin sebelumnya menegaskan, tahapan teknis penyelesaian RTRW sudah dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Persyaratan teknis telah dilampirkan beserta doku-

men lainnya ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam rapat pembahasan substansi Kementerian ATR/BPN bahkan telah menandatangani dokumen substansi tersebut.

Dikatakan, masa 20 hari diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dengan Pemprov NTB khusus Kota Mataram tak berlaku. Kementerian ATR/BPN melihat bahwa bukan masalah substansi yang diperdebatkan. Perbedaan pandangan lahan pertanian pangan berkelanjutan jadi kendala.

Seperti diketahui, Kota Mataram adalah daerah yang mengandalkan jasa dan perdagangan. Orientasinya terfokus pada aspek itu, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk lahan pertanian. Sementara dari sektor pertanian kontribusinya hanya 3,95 persen.

”

Belum finalnya RTRW ini, menghambat investasi hampir Rp200 miliar.

Termasuk tak terserapnya ribuan tenaga kerja

“Kontribusi pertanian kan sangat kecil,” ucapnya.

Kalau hal teknis baik itu satu peta satu data dari BIG (Badan Informasi Geospasial) sudah selesai. Tinggal Pemprov NTB menyepakati saja luas lahan pertanian. Dari hasil perhitungan LP2B oleh Pemprov NTB seluas 1.803 hektar. Sementara, perhitugan dilakukan Pemkot Mataram seluas 1.630

(Suara NTB/dok)

Cokorda Sudira Muliarsa hektar lebih. Kesanggapun Kota Mataram LP2B 509 hektar.

Dan, ketersedian ruang terbuka hijau 21,6 persen. “LP2B merupakan lahan budidaya. Beda dengan RTH sudah jelas lahan mati,” tambahnya. (cem)

Bukan Semata-mata karena Efisiensi BELUM berlanjutnya pengerjaan sejumlah proyek di Kota Mataram menimbulkan Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) yang cukup besar, sekitar Rp120 miliar. Namun, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di Mataram mengatakan banyak hal yang menyebabkan munculnya Silpa. ‘’Silpa Rp120 miliar ini karena ada beberapa hal yang tidak selesai. Misalnya seperti Jembatan Dasan Agung kan gagal tender. Kemudian proyek-proyek yang belum dikerjakan di tahun 2016 masuk di situ (Silpa, red),’’ ujarnya. ‘’Tapi saya ndak tahu apakah di dalamnya juga masuk gaji guru dan lain sebagainya,’’ cetusnya. Wiska mengakui bahwa Silpa yang begitu besar itu bukan karena semata – mata Pemkot Mataram telah melakukan efisiensi. Efisiensi itu, lanjutnya, justru ada pada tahun anggaran 2018. Evaluasi Gubernur mengamanahkan Pemkot Mataram melakukan efisiensi segala hal.

Efisiensi yang dilakukan tahun 2018 ini, salah satu tujuannya untuk mengejar target DAK (dana alokasi khusus). ‘’Jangan sampai DAK ini hilang. Karena kalau DAK ini hilang sangat kita sayangkan. Karena kita dapat proyek jalan kurang lebih sebesar Rp 35 miliar,’’ katanya. Pada bagian lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, Silpa sebesar Rp 120 miliar itu disumbang oleh beberapa item.

Yakni, pendapatan yang melampaui target, DAK, efisiensi anggaran, kegiatan-kegiatan yang seharusnya dieksekusi oleh OPD. ‘’Kalau Silpa dari efisiensi ndak terlalu besar,’’ akunya. Silpa yang besar terlihat dari pendapatan yang melampaui target yang disumbang oleh BLUD R S U D Kota Mataram. (fit)

I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

DIKEBUT - Pekerja sedang mengerjakan bagian bahu jalan di Jalan Selaparang, Cakranegara, Jumat (25/5). Ini jadi bagian proyek penataan kawasan bisnis Cakranegara tengah dikebut. Proyek milik Satker Penataan Kawasan dan Lingkungan senilai Rp5 miliar ini mencoba meniru konsep Jalan Malioboro, Yogyakarta di Kota Mataram.

Tiga Proyek Pasar Tradisional Segera Ditender Mataram (Suara NTB) Tiiga proyek revitalisasi pasar tradisional milik Dinas Perdagangan Kota Mataram segera ditender. Revitalisasi pasar yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh Dinas Perdagangan senilai Rp3,6 miliar.

Anggaran ini untuk memperbaiki Pasar Cakranegara, Abian Tubuh dan Pagesangan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Jumat (25/5) menjelaskan, pengerjaaan tiga pasar ini masih proses penyelesaian perencanaan. Penyusunan perencanaan harus detail dan melibatkan stakeholder lainnya, seperti Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), PUPR, termasuk pelibatan pedagang sebagai penerima manfaat dari program tersebut.

“Kita sosialisasikan ke pedagang. Perlu waktu panjang karena kita cari waktu luang mereka,” kata Alwan dikonfirmasi, Jumat (25/5). Revitalisasi tiga pasar ini, diketahui memiliki dampak langsung bagi pedagang. Artinya, ruangannya akan dipakai dan direlokasi ke tempat kosong.

Alwan mengaku, sosialisasi membutuhkan waktu pan-

(Suara NTB/cem)

DIREVITALISASI - Pasar Loak di Cakranegara merupakan bagian yang akan direvitalisasi karena terlihat kumuh.

Anggaran perbaikan berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,2 miliar. Saat ini, Dinas Perdagangan masih mencarikan lahan untuk merelokasi pedagang. jang, agar pedagang termasuk tukang parkir memahami program pemerintah. “Kita kasih tahu ini kan tidak satu -dua hari. Apalagi dampak pembangunan butuh waktu tiga sampai empat bulan,” terangnya.

Konsep revitalisasi pasar tradisional berbeda - beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pedagang. Misalnya, Pasar Cakranegara dan Abian Tubuh dari karakter dan kebutuhan pedagang memer-

lukan los dan kios. Sedangkan, Pasar Pagesangan hanya memerlukan los saja.

Ditambahkan, alokasi anggaran untuk tiga pasar tradisional masing - masing Rp 1,2 miliar. Alwan memastikan revitalisasi ini bisa dikerjakan paling sekitar Juli atau Agustus. “Insya Allah, pekan depan kita sudah serahkan dokumen lelangnya ke Bagian Layanan Pengadaan,” demikian kata Alwan. (cem)

Kadis Dikbud Mataram Belum Dinonaktifkan Mataram (Suara NTB) Meskipun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, karena diduga melakukan pungutan liar di SD –SMP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom belum dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebelum penetapan sebagai tersangka. Dugaan pungli ini diketahui bergulir sejak lama. Dua institusi penegakan hukum yakni Polres Mataram dan Kejaksaan Negeri mendalami kasus

tersebut. Ini diawali dengan memeriksa secara maraton seluruh kepala sekolah.

Modus pungutan itu dengan meminta uang ke sekolah. Nilainya variatif antara Rp1,5 juta Rp2,5 juta. Secara akumulasi total dugaan pungli mencapai Rp2 miliar dari 140 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Mataram.

Celakanya, pungutan itu di SPJ-kan. Kepala Sekolah kemudian diminta mengganti melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Spekulasi pungutan tersebut diduga

digunakan untuk biaya berobat dan perjalanan dinas.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Jumat (25/5) mengaku, penetapan Kadis Dikbud sebagai tersangka baru diketahui dari media massa.

Namun demikian, Pemkot Mataram menghormati proses hukum dan diharapkan bersangkutan kooperatif.

“Kita sangat prihatin dengan kasus ini. Tapi harus dikedepankan asas praduga tak bersalah,” jawab Sekda.

Sementara proses penyidikan berjalan, Sekda meminta pekerjaan dilaksanakan sebagai mestinya. Secara internal pegawai bisa saling mendukung menyelesaikan program.

Sejauh ini, Kadis Dikbud, H. Sudenom belum dinonakifkan dari jabatannya. Selain permasalahan ini belun ada putusan tetap. Juga, dipertimbangkan pelaksanaan program dinas.

“Sementara, kita belum berpikir ke arah sana,” timpalnya.

Dikatakan Sekda, kasus yang menimpa Sudenom diharapkan

dijadikan pembelajaran bagi pimpinan SKPD lainnya, agar lebih berhati - hati. Terhadap modus pungli didugadipergunakansebagaibiaya perjalanan dinas disangkal oleh Sekda. Sebab, perjalanan dinas pejabat sudah jelas dan ditanggung melalui APBD. “SPPD-nya sudah jelas,” tegasnya.

Modus pungli yang dilakukan sejauh ini, H. Sudenom belum memberikan keterangan apapun. Suara NTB berusaha mengklarifikasi ke kantornya, justru menghindari wartawan. (cem)

Pelayanan Dukcapil Relatif Normal Mataram (Suara NTB) Pelayanan administrasi kependudukan selama puasa Ramadhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, relatif normal. Masyarakat tetap antusias mengurus KTP, KK dan akta kelahiran.

Kepala Dukcapil, Chaerul Anwar mengaku pelayanan baik itu perekaman e - KTP, pembuatan akta kelahiran serta kartu keluarga relatif normal seperti hari biasanya. Dia melihat masyarakat antusias mengurus kepemilikan administrasi kependudukan mereka. “Normal saja seperti hari biasanya,” kata Chaerul, Jumat (25/5).

Rata - rata pencetakan e - KTP per hari di bulan Ramadhan 50 keping.Jumlahinirelatifkecil,karena sisa perekaman berkurang. Selain itu,pihaknya juga melakukan jemput bola ke lingkungan padat penduduk. Bahkan, di lokasi car free day di Taman Udayana.

“Dominan perekaman sekarang itu pemula saja,” ucapnya.

Percepatan perekaman KTP elektronik terus dimaksimalkan. Termasuk menyisir kawasan-kawasan pemukiman padat penduduk. Juga, pelayanan ke SMA menyasar anak telah berusia 17 tahun.

Akumulasi pemenuhan perekaman KTP sudah mencapai 100,46 persen atau 304.069 dari ditargetkan Pemerintah Pusat 302.673. Sisa yang belum

(Suara NTB/dok)

Chaerul Anwar merekam pada posisi Maret 1.396 orang. KTP elektronik yang tercetak 302.215 dan siap cetak sebanyak 8.846. “Sisanya tinggal lansia dan anak yang masuk usia 17 tahun,” sebutnya.

Pihaknya tetap melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kota Mataram.

Warga yang baru lahir pun harus memiliki KTP. “Terus kita turun jemput bola. Ke panti jompo dan sekolah. Termasuk ke lingkungam,” akunya.

Stok blanko belum dipastikan oleh Chaerul. Akan tetapi, masih aman untuk pencetakan e - KTP dalam jangka waktu sebulan.

Pihaknya sudah mengambil 1.000 keping blanko ke Kementerian Dalam Negeri. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 5 (Suara NTB/bul)

UJI - Uji cepat kandungan pestisida untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hj. Budi Septiani (paling kiri) dan tim OKKPD di Pasar Mandalika Mataram, hasilnya negatif (aman) untuk di konsumsi masyarakat.

PPI Giatkan Bazar Sembako PERUSAHAANPerdagangan Indonesia (PPI) ikut memperkuat aksi pemerintah daerah mempersempit ruang bagi para spekulan memainkan harga. Selama bulan Ramadhan ini, PPI menggiatkan bazar untuk kebutuhan pangan strategis masyarakat.

Bazar sembako dilaksanakan sejak memasuki bulan puasa. Selesainya hingga lebaran, kata General Manager PPI (Suara NTB/bul) Mataram, ManarManarsar Sihite sar Sihite. Ditemui Suara NTB di Mataram, Jumat (25/5) kemarin, Manarsar menyebut beberapa titik strategis di “gempur”. PPI menggelontorkan stok beras, gula pasir dan minyak goreng.

Komoditas pangan ini dijual sesuai standar acuan pemerintah, Harga Eceran Tertinggi (HET).

Beras premium HETnya Rp 12.800/Kg, beras medium HET Rp 9.450/Kg, minyak goreng Rp 12.500/ liter. Dan gula pasir kemasan polos 11.500/Kg. Bazar dilaksanakan di beberapa tempat di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Sasarannya kelurahan dan desa-desa. Keikutsertaan PPI ini diminta langsung oleh Dinas Perdagangan.

“Kita siapkan kebutuhannya sebanyak yang dibutuhkan masyarakat. Stok kita masih banyak dan kita bisa mendatangkan lagi kalau habis,” kata Manarsar.

Dari beberapa kegiatan bazaar yang dilaksanakan sejak awal ramadhan ini, Manarsar juga menyebut permintaan masyarakat nampaknya cukup terkendali. Tidak diketemukan adanya aksi borong kebutuhan. Bisa jadi pengaruh gempuran pasar yang digerakkan oleh Dinas Perdagangan dan stakeholdersnya.

“Bahkan harga jaul cenderung di bawah HET. Lihat beras, harga HET Rp 12.800 perkilo untuk kualitas terbaik, malah dijual harganya di bawah itu,” jelasnya.

“Masih normallah, permintaan,” imbuhnya.

Bahwa dengan menggempur pasar bersamasama, kecil kemungkinan spekulasi para spekulan sembako. Banyak pilihan bagi masyarakat memenuhi kebutuhan utamanya. Karena itu, PPI selain jadwal tetapnya menyediakan sembako di titik-titik strategis, Manarsar juga menyebut cukup terbuka bagi desa atau kelurahan yang berinisiatif meminta diadakan bazar sembako di tempatnya. “Kita akan datangi kalau ada yang minta. Kita siap, silahkan saja, diajukan,” demikian Manarsar. (bul)

Sayur dan Buah Segar di NTB Aman Dikonsumsi

Mataram (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB memastikan sayur dan buah yang dijual di pasaran aman konsumsi. Hasil uji yang dilakukan beberapa kali, dipastikan kandungan pestisidanya di bawah ambang batas.

“Alhamdulillah, sayur dan buah segar kita sangat aman dikonsumsi. Baik yang dari lokal, maupun impor dari daerah lain,” demikian penegasan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani.

Beberapa kali, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, melalui Lembaga penjaminan mutu pangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di bawahnya melakukan uji mutu sayur dan buah, baik ke petaninya langsung, maupun yang telah dijual di pasar-pasar. Pengujian dilakukan dari Bima (Pulau Sumbawa) dan Pulau Lombok.

Dari kegiatan ini, hanya satu ditemukan bawang merah dari salah satu petani di Bima mengandung kadar pestisida di atas ambang batas yang ditoleransi.

“Kita langsung berikan pembinaan kepada petani bersangkutan, agar tidak menggunakan pestisida berlebihan,” kata kepala dinas.

Ditemui di Mataram, Jumat

(25/5) kemarin, Hj. Budi Septiani menambahkan, selain melakukan pengawasan di tingkat petani dan pasar-pasar tradisional, OKKPD sekaligus melakukan sertifikat prima.

Sertifikat prima ini sendiri merupakan proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3).

Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

“Begitu ada yang minta disertifikasi prima, kita langsung lakukan uji,” imbuhnya.

Untuk sertifikasi inipun, Badan Ketahanan Pangan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perekebunan untuk mendapatkan informasi, di mana saja kawasan-kawasan baru yang dikembangkan oleh petani, dan memproduksi komoditas pertanian maupun hortikultura. Guna dilakukan uji dan sertifikasi.

Lebih lanjut mengenai sayur dan buah segar, di Mataram OKKPD ini melakukan uji di pasar induk, Pasar Bertais. Dari beberapa jenis sayur dan buah yang diuji langsung di tempat, juga dipastikan hasilnya negatif.

“Silahkan dikonsumsi sayur dan buah segar kita.

Aman kok,” demikian kepala.

Hj. Budi memastikan antara petani dan pedagang telah memahami betul bagaimana menghasilkan komoditas pangan yang aman. Meski begitu, pengawasan ini akan terus menerus dilakukan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB juga akan fokus melakukan pembinaan di Sem-

Waspadai Enam Entitas Bisnis Masuk NTB Mataram (Suara NTB) Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari enam entitas yang telah dipantau dan diidentifikasi oleh Satgas Waspada Investasi pada Bulan Mei 2018.

Imbauan ini disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, yang diteruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Dijelaskan, imbauan tersebut dikeluar-

kan karena entitas tersebut tidak memiliki izin usaha pemasaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Untuk terus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran dan produk dari enam entitas ini diantaranya.

PT Medussa Multi Business Centre Tour & Travel (MMBC Tour & Travel) bergerak di sistem keagenan dan waralaba tanpa izin. PT Arafah Tamasya Mulia, Travel umrah tanpa izin. PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)/ Sinergy World/ Eco Racing, penjualan paket usaha produk Eco. Lalu, PT Duta Bisnis School/ PT Duta Future International, bergerak dibidang usaha eEdukasi dan penjualan pulsa secara multi level marketing tanpa izin. PT Bes Maestro Waralaba/ Klik &Share / www.klikshare.co.id/ , jasa periklanan secara multi level marketing tanpa izin. Dan GainMax Capital Limited/ Gainmax.co.uk/ gainmaxcapital.blogspot.co.id/ berbasis di Inggris, perdagangan forex dan investasi tanpa izin.

Kegiatan perusahaan tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan Satgas Waspada Investasi berdasarkan informasi yang disebarkan perusahaan dan pengaduan masyarakat. Satgas Waspada Investasi secara cepat merespon informasi tersebut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Diundang perusahaan-perusahaan tersebut dan mendorong entitas tersebut untuk mengurus perizinannya sesuai ke-

tentuan perundang-undangan.

Seluruh instansi terkait telah berkomitmen untuk memperlancar proses perizinan kegiatan usaha tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan.

“Selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima,” imbau Tongam.

Satgas Waspada Investasi juga secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Farid Faletehan, Kepala OJK Provinsi NTB menegaskan, sejauh ini OJK belum menerima laporan masyarakat atas keberadaan entitas-entitas itu masuk NTB. Diharapkan, masyarakat juga waspada dan melaporkannya, jika secara kebetulan mengetahui keberadaan entitas dimaksud di NTB. (bul)

balun, Lombok Timur. Disana dijumpai cukup beragam hasil sayur dan hortikulturanya. Tetapi masih dijumpai petani yang melakukan penyimpanan buah yang dikhawatirkan masih terkontaminasi. Buah strawberi misalnya, yang dipetik oleh petani masih ada yang mengalasinya dengan koran. Artinya, buah tersebut terkontaminasi dengan tinta yang ada di koran.

“Kita akan turun ke sana dan melakukan pembinaan,” jelasnya.

Hj. Budi Septiani menjelaskan dampak sayur dan buah segar yang mengandung kadar pestisida berlebih, dan terkontaminasi zat kimia, tentu tidak higienis dan tidak aman di konsumsi. Termasuk bukan makanan sehat dan akan berdampak kepada kecerdasan. (bul)

15 Asuransi Umum Perkuat Penjaminan ”Surety Bond” di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 15 perusahaan asuransi umum yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Provinsi NTB tetap eksis menyediakan produk penjaminan surety bond.

Keberadaan belasan perusahaan asuransi umum ini, tentunya memberikan lebih banyak pilihan bagi pemilik dan pelaksana proyek. Baik proyek swasta, maupun pemerintah.

Pemberian garansi surety bond ini sebetulnya bukan hal baru bagi asuransi umum. Bahkan hingga saat ini, tak ada keragu-raguan bagi perusahaan asuransi menjadi penjamin apapun bentuk proyek yang dilaksanakan. Ketua AAUI Provinsi NTB, Sage Mulyo, didampingi Sekretaris I AAUI Provinsi NTB, I Wayan Sujana menegaskannya.

Sage ditemui di kantornya, Jasaraharja Putera di Jalan Sriwijaya Mataram, Jumat (25/5) kemarin mempertegas kembali, bahwa Industri Perasuransian merupakan industri tersendiri yang merupakan bagian dari Industri Jasa Keuangan (OJK) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Industri Perasuransian di Indonesia diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

15 asuransi umum ini di NTB yang siap menerbitkan surat penjaminan surety bond ini masing-masing, PT. AK Jasaraharja Putera, PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Asuransi Bumida 1967, PT. Asuransi Bosowa, PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Selanjutnya, PT. Asuransi Mega, PT. Asuransi Tri Pakarta, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Central Asia, PT. Asuransi Wahana Tata, PT. Asuransi Berdikari, PT. Asuransi VIDEI, dan PT. Asuransi Cakrawala Proteksi.

Sage menjelaskan bahwa, produk surety bond dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1980-an sejalan dengan terbitnya Keppres Nomor 14A T a h u n 1980. PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perusah a a n asuransi kerugian pertama yang ditunjuk oleh

Sage Mulyo

Pemerintah untuk dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk surety bond sebagai alternatif Bank Garansi.

Ketentuan mengenai suretyship diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Suretyship merupakan lini produk dari perusahaan asuransi umum. Dalam ruang lingkup usaha asuransi umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2014 ditegaskan bahwa perusahaan asuransi umum dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha yang ketentuannya diatur dalam peraturan OJK. Selanjutnya, dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/ 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah diatur bahwa suretyship merupakan salah satu perluasan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

Pemberian jaminan di Indonesia saat ini dilayani oleh empat industri berbeda. Di industri Perbankan, Bank Umum menerbitkan produk Bank Garansi. Di industri Perasuransian, Perusahaan Asuransi Umum menerbitkan produk suretyship. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank) menerbitkan Bank Garansi, dan Perusahaan Penjaminan menerbitkan surety bond.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga diatur bahwa jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan Khusus. Dengan demikian, keberadaan asuransi umum sebagai penjamin surety bond bukan hal yang harus dipertanyakan. Karena posisinya sangatlah jelas. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

Halaman 6

Benahi Kualitas Pencari Kerja PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berbenah untuk meningkatkan standar kualitas sumber daya manusia pencari kerja di Lombok Utara. Salah satu upayanya, menyiapkan Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) yang bisa diakses oleh masyarakat pencari kerja maupun calon wira usaha baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) KLU, Vidi Ekakusuma, SIP. MM., Jumat (25/5), mengakui keinginan (Suara NTB/dok) Bupati KLU Dr. H. Najmul AkhVidi Ekakusuma yar, SH., MH., untuk membentuk BLK telah berproses. Tahun 2017 lalu, Bupati sudah mengeluarkan Perbup tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada kelembagaan BLKD. Dimana, BLKD masih berbentuk UPTD yang berada di bawah kendali Disnaker PM PTSP. “Kelembagaannya masih diproses oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Tetapi kegiatan tetapi jalan dengan kelembagan yang ada di dinas. Sementara ini BLK berstatus UPTD dengan SOTK sudah diatur melalui Perbup tahun 2017 lalu,” ujar Vidi.

Sebagaimana Perbup sambungnya, tugas-tugas Kepala BLKD diatur oleh Kepala Dinas tempat UPT bernaung. Tujuannya agar program BLKD berkorelasi dengan kegiatan pusat. Bukan mustahil, apabila BLKD nanti sudah berdiri dan memerlukan pengaturan komprehensif, maka regulasinya akan diatur ke dalam Peraturan Daerah.

Menurut Vidi, kendala saat ini adalah BLKD belum memiliki gedung kantor, gedung pelatihan layaknya BLKD di daerah lain.

Mengingat lahan yang diperlukan untuk aktivitas pelatihan ini minimal 1 hektar sampai 2 hektar. Pada areal tersebut akan berdiri beragam bangunan, dari kantor administrasi, kantor tempat pelatihan/bengkel kerja, hingga asrama bagi peserta BLK. Vidi mengatakan, pemerintah pusat sudah menyiapkan bantuan untuk BLK apabila lahan dan bangunan tersedia. Untuk tahap pertama akan dibantu sebesar Rp 1,2 miliar dengan rincian masing-masing Rp 600 untuk komputer dan PHP (pengolahan hasil pertanian). “Bantuan ini akan dikucurkan pusat ketika ada gedung dan ada SOTK. Terkait lahan kita masih menunggu, informasinya kita akan diberikan areal di sebelah GOR Mini Gondang,” demikian Vidi. (ari)

Tangkal Radikalisme, Pemuda Harus Jaga Nilai Tradisi Tanjung (Suara NTB) Menangkal gerakan dan berkembangnya paham radikalisme di masyarakat dapat ditempuh, salah satunya dengan menumbuhkan rasa saling memiliki dan saling menghargai.

Terlebih di Lombok Utara dengan keistimewaan rasa toleransinya yang tinggi, paham-paham tersebut diyakini tidak akan ada apalagi sampai berkembang di masyarakat.

Hal itu dikatakan, Ketua PCNU Kabupaten Lombok Utara (KLU), M. Sa’i., saat menjadi pembicara pada workshop bertajuk Menangkal Radikalisme dan Terorisme yang sekaligus dirangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Kamis (24/5) di Kantor Camat Pemenang.

Menurut dia, generasi muda harus ikut ambil bagian dalam menangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, salah satunya dengan menjaga nilainilai perbedaan dan toleransi.

Masyarakat Lombok Utara telah mengimplementasikan dan menjaga nilai toleransi antarmasyarakat, suku, dan agama. Setiap golongan bahkan menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi sehingga menjadi keistimewaan tersendiri bagi Lombok Utara.

Sementara Kasat Intelkam Polres Lombok Utara, AKP Syarifudin Zohri, selaku pembicara mengatakan gerakan atau paham radikal belum tentu teroris, tapi teroris sudah tentu radikal.

Kepala Kesbangpol KLU, Muldani, menambahkan salah satu penyebab yang memicu munculnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat adalah lemahnya pemahaman tentang agama.Termasuk hilangnya rasa bangga terhadap bangsa sendiri.

Sementara, Ketua Panitia workshop sekaligus Ketua GP Anshor KLU, M. Jalil, berharap inisiasi penambahan wawasan yang diperoleh kalangan pemuda melalui workshop menjadi masukan sehingga pemikiran pemuda tidak terkontaminasi oleh paham radikal. Betapa tidak, radikalisme akan berupaya mengubah tatanan yang telah ada. (ari)

Jaga Netralitas ASN

Panwaslu Minta Kepala OPD Beri Contoh Baik Selong (Suara NTB)Masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menjadi sorotan. Terlebih setelah beberapa ASN khususnya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim sudah diperiksa Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) terkait dugaan ketidaknetralan ASN tersebut.

Ketua Panwaslu Lotim Retno Sirnopati bersama Ketua Divisi Penindakan, Sahnam menyarankan dalam menjaga netralitas ANS ini peranan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diharapkan. Diminta kepala OPD bisa memberikan contoh yang baik sehingga para ASN di bawahnya tetap bisa menjaga netralitasnya.

Akan tetapi faktanya, dalam beberapa kasus yang diperiksa ada kepala OPD sendiri yang diduga melakukan tindakan pelanggaran. Besar harapannya, kepala OPD lainnya tetap bisa berperan aktif untuk menjaga netralitas jajaran birokrasi tersebut.

Panwaslu Lotim menurut pengakuan para demisioner ini sudah berusaha maksimal untuk melakukan penindakan atas kasuskasus dugaan pelanggaran semasa proses Pilkada serentak 2018 ini. Dari semua kasus yang diproses Panwaslu sejauh ini sebagian besar merupakan hasil dari temuan Panwaslu sendiri.

Soal lapoan pengaduan dari masyarakat sendiri tidak ditampik masih kurang maksimal. Agar bisa lebih maksimal, Panwaslu Lotim ini sudah berusaha melakukan edukasi, sudah pula sosialisasi ke kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut ambil bagian dalam upaya menciptakan pilkada yang lebih bermartabat.

Lebih lanjut soal ASN, tidak ditampik banyak yang diduga terlibat. Panwaslu tidak bisa langsung memberikan tindakan sebelum ada bukti-bukti kuat. Kembali, para kepala dinas, kepala badan yang diharapkan bisa terus memberikan imbauannya agar bisa tercegah tindakan-tindakan yang dapat menjurus ke arah pelanggaran. (rus)

(Suara NTB/rus)

Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati (kanan) bersama Divisi Penindakan Panwaslu Lotim, Sahnam.

(Suara NTB/yon)

ALIH FUNGSI - Lahan pertanian di Lombok Timur makin menyusut, karena semakin banyaknya lahan yang berubah fungsi jadi rumah atau kompleks perumahan. Menyikapi ini, perlu dibuat regulasi oleh pemerintah daerah agar alih fungsi lahan, terutama di lahan yang subur tidak gampang dilakukan.

Dapat Jatah 250 CPNS

Pemkab Lotim Butuh 8.000 Formasi Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) tampak harus lebih bersabar dalam pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lotim. Pasalnya, dari 4.124 formasi yang diusulkan, yang disetujui sementara hanya 250 formasi. ‘’Jumlah tersebut jauh sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan di Pemkab Lotim, khususnya yang mencakup tenaga honorer di Lotim.

Dalam hal ini, Pemkab Lotim membutuhkan 8.000 formasi CPNS,’’ ujar Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Bahrain yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (25/5).

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), keadaan dana untuk CPNS ini sekitar Rp3,5 miliar. Dari jumlah ini yang bisa diakomodir yakni 250 formasi. Sementara dari Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), ada kekurangan 8.000 lebih formasi di Lotim. Untuk itu, pihaknya mencoba mengusulkan ke

pusat sebanyak 4.000 lebih, namun yang disetujui 250 formasi.

Namun kemudian formatnya berubah, sehingga dari penghitungan baik penggajian dan lainnya. Kemampuan daerah saat ini Rp3,5 miliar dalam rekrutmen CPNS untuk 250 formasi. Kendati demikian, M.Bahrain menegaskan angka itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan rekrutmen CPNS tahun sebel-

umnya, di mana pada saat itu Kabupaten Lotim hanya dapat 45 formasi.

Disebutkan untuk 250 formasi itu untuk tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Namun untuk persentasenya belum dilihat pada masing-masing bidang tersebut. Meski demikian, tambahnya, 250 formasi ini belum valid, karena akan dilakukan verifikasi kembali oleh pemerintah pusat, sehingga kemungkinan bisa bertambah Muhammad Bahrain lagi. (yon) (Suara NTB/dok)

Sempurnakan Kelola DD Lewat Diseminasi Selong (Suara NTB) Salah satu upaya meningkatkan kapasitas dan memperluas wawasan perangkat desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menggelar Desiminasi Dana Desa dengan tema “Padat Karya Tunai Untuk Masyarakat Desa Yang Lebih Sejahtera” di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Jumat (24/5). Hadir di acara ini, Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Halik, S. Sos, MH, Direktur Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dr. Boediarso Teguh Widodo, ME., anggota DPR RI Willgo Zainar, kepala desa dan lainnya.

Pada kesempatan ini, Pjs Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik, menegaskan, Pemkab Lotim telah berusaha melakukan pengelolaan dana desa (DD) secara maksimal. Namun, adanya diseminasi ini diharapkan dapat semakin menyempurnakan pengelolaan DD. Diharapkan, penggunaan DD diatur dalam satu aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan tidak terjadi tumpang tindih.

Hal itu, menurut Khalik, DD pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi

(Suara NTB/yon)

DISEMINASI - Diseminasi DD yang digelar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (24/5), kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. “Kepala desa jangan takut menggunakan dana desa, yang penting riil, jangan sampai ada yang fiktif, karena ada konsekuensi hukumnya,” pesan Ahsanul.

Sementara itu anggota Komisi XI DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA, menyebutkan DD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan diharapkan tiap tahunnya mengalami peningkatan. “Salah satu aspirasi kepala desa saat ini adalah agar kesejahteraan Kades dan staf desa tetap

ditingkatkan seiring dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.

Sementara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, menjelaskan, program padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif. Namun, pemberdayaan ini dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah, pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraaan rakyat. (yon)

12 Desa di Lotim Diaudit Khusus Selong (Suara NTB) Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, mengingatkan kepada seluruh pemerintah desa di Lotim untuk lebih berhati-hati didalam menggunakan dana desa (DD).

Hal itu disampaikan Ahsanul Khalik menyusul 12 desa di Lotim saat ini dikakukan audit khusus oleh Inspektorat Lotim menyusul dugaan penyimpangan penggunaan DD. Secara umum, katanya, kualitas sumber daya Manusia (SDM) aparatur desa perlu peningkatan kapasitas dan kualitasnya dalam memahami berbagai regulasi tentang desa. terutama masalah dana desa (DD). Namun ada juga karena ketidaktahuan kepala desa, karena merasa pimpi-

nan lalu tidak mendengarkan apa yang menjadi masukan dari perangkat desanya. Selain itu, ada juga karena kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian rencana dengan pelaksanaan.

“Prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi kadang diabaikan. Mestinya kehati-hatian itu harus diutamakan,” ungkapnya, Jumat (25/5).

Kalau masalah pembinaan, saat ini sudah cukup baik dan bahkan rutin dilakukan, terutama oleh pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional.

Bahkan di Kabupaten Lotim baru-baru ini sekitar 70 kepala desa dikirim untuk mengikuti pelatihan masalah pengelolaan dana desa dan

pemerintahan desa secara umum di Jakarta. “Tapi tetap pembinaan dan pengawasan secara rutin harus kita tingkatkan,”harapnya.

Penguatan pendampingan oleh Dinas PMD juga harus dimaksimalkan, di samping itu komunikasi dan koordinasi dengan camat harus mulai ditumbuhkan, sehingga ketika ada persoalan masalah dana desa bisa bersama camat dibahas dan bahkan bisa dikonsultasikan ke pihak yang lebih berkompeten.

“Itu yang terkait dengan yang sudah diingatkan oleh perangkat desa tapi kepala desanya tidak mendengarkan. Tapi persentasenya kecil. Ya Kades harus memahami pemerintahan itu tidak sendiri tapi sistem,” pungkasnya. (yon)

Anggotanya Lansia

Proposal RTLH 40 Asuhan LKS Sukadana Ditolak Tanjung (Suara NTB) Proposal Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Nurul Rahman, Desa Sukadana dianulir dari antrean calon penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Padahal di antara calon penerima proposal itu, ada di antaranya berstatus lansia.

Salah satu contoh wanita lanjut usia (lansia) yang diajukan untuk menerima RTLH ke Pemda KLU adalah Inaq Satirah, Dusun Karang Gedeng, Desa Sukadana. Di usianya yang diperkirakan lebih dari 70 tahun, Satirah belum memperoleh bantuan rumah kumuh dari program Pemda.

“LKS sudah mengajukan bedah rumah untuk anggota asuhan LKS dan untuk masyarakat yang tidak mampu sebanyak 40 orang.

Tahun 2016 kita ajukan tetapi setelah diverifikasi ternyata satu pun tidak bisa dicairkan,” ungkap Ketua LKS Nurul Rahman, Zul Rahman, SH., Jumat (25/5).

Pihaknya tidak mengetahui alasan di balik pencoretan seluruh asuhan LKS. Padahal melalui program Jubah, Pemda KLU terkesan begitu getol menggelontorkan porgam RTLH di wilayah Kecamatan Bayan.

“Dari 40 orang yang kita ajukan, sejak pertama mendiami Sukadana memang belum memiliki rumah layak huni, apalagi mereka tidak masuk data BDT (basis data terpadu) yang dikeluarkan oleh pusat,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, ke depan LKS dapat lebih optimal bekerjasama dengan pemerintah.

Pasalnya, LKS Nurul Rahman saat ini memiliki anak asuh berjumlah 158 anak (non asrama/ asuhan keluarga) yang masing-masing menempuh jenjang pendidikan dari tingkat PAUD,

SD/MI dan SMP/MTs. Adapun jumlah asuhan untuk lanjut usia terlantar sebanyak 149 orang tua asuh/jompo, 159 anak asuhan keluarga dan penyandang disabilitas sebanyak 65 orang. Rata-rata lansia yang terdata di LKS butuh perhatian, baik dari fisik rumah maupun dari ekonomi. “Untuk penyandang disbailitas, kami sudah banyak bekerjasama dan dibantu oleh Endri’s Foundation.

Warga menerima tongkat dan kursi roda,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial P3A KLU, Hadari, SP., dikonfirmasi mengaku kaget dengan tidak diperolehnya bansos rumah kumuh oleh lansia asuhan LKS Nurul Rahman.

Pihaknya mempercayakan proses verifikasi kelayakan calon penerima melalui petugas TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

“Coba nanti kita cek di kantor, kalau memang masuk proposalnya 2016 maka 2017 pasti dapat. Umpama sekarang tidak diterima, kita harapkan nanti di APBD Perubahan 2018 bisa diakomodir,” ujar Hadari.

Namun demikian sambung dia, kuota RTLH Kecamatan Bayan tahun ini akan memperoleh 100 unit dari Kementerian Sosial. Dinsos berencana untuk membagi kuota tersebut dengan 50 unit diantaranya dipindahkan ke Kecamatan Tanjung untuk menyasar Desa Sokong dan Desa Sigar Penjalin. Sedangkan 50 unit di Bayan menyasar Desa Sukadana dan Desa Akar-akar.

Tiap unit rumah akan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 15 juta. “Pendamping TKSK sudah kita kirim ke lapangan untuk verifikasi, begitu kuotanya keluar maka langsung bisa direalisasikan,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - LKS Nurul Rahman menyerahkan bantuan kepada lansia Desa Sukadana yang belum menerima RTLH dari pemerintah.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

Petakan Indikator Titik Kelemahan PEMKAB Lombok Barat (Lobar) memetakan indikator yang menjadi tolok ukur penilaian pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Terdapat 10 indikator penilaian, dari 10 indikator ini terdapat enam indikator yang menjadi titik kelemahan Pemda yang perlu dibenahi ke depan. Enam indikator di antaranya, pendidikan dan kesehatan. Untuk membenahi indikator penilaian ini, pihak Pemda terus memacu OPD terkait untuk memenuhi standar pe(Suara NTB/her) nilaian dari Kementerian Joko Wiratno Keuangan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Joko Wiratno yang dikonfirmasi terkait penurunan DID tahun ini sebesar Rp18 miliar dibandingkan tahun lalu mengatakan DID bukan dipangkas. Namun, jatah atau alokasinya disesuaikan dengan prestasi daerah terkait 10 indikator penilaian tersebut.

Beberapa hal yang dinilai, jelasnya, dari sisi pelaporan tepat waktu, kualitas pelaporan memenuhi syarat, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM. Di samping itu ada pendidikan dan kesehatan. “Ada 10 item indikator itu yang dinilai, komulasi dari itulah total insentif yang bisa diperoleh, ini menjadi motivasi kita. Kita harapkan bisa dicapai 10 Indikator ini,”Kata Joko.

Menurutnya jika mampu memenuhi 10 indikator penilaian, maka pusat akan mengganjar dana insentif Rp100 miliar. Tidak itu saja, Kemenkeu akan melihat lagi daerah untuk perankingan yang memperoleh juara I, maka akan diberikan tambahan dana lagi Rp20 miliar, sehingga total anggaran insentif Rp120 miliar. Hal ini, jelasnya, terus diperjuangkan oleh Pemda, sebab di samping upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang semakin baik juga ada tambahan anggaran dari insentif pusat untuk pembiayaan pembangunan.

Dijelaskan dari 10 indikator ini, Lobar baru mampu memenuhi syarat sebanyak 4, sedangkan 6 indikator lagi perlu dibenahi ke depan. Pihak pemda akan membedah enam Indikator tersebut untuk mengetahui secara detail apa saja yang menjadi kriteria di enam indikator tersebut yang perlu dibenahi. (her)

Hambat Penyaluran DD, Pencairan DAU Ditunda Praya (Suara NTB) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo, mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten agar mempercepat penyaluran Dana Desa (DD) ke desa penerima setelah menerima transfer DD dari kantor perbendaraan di masing-masing daerah. Jika sampai satu pekan DD tidak ditransfer ke desa, maka Kemenkeu akan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah kabupaten bersangkutan.

“Jadi perlu kita ingatkan, pemerintah daerah jangan menghambat apalagi mempersulit penyaluran DD ke desadesa penerima. Seminggu setelah DD diterima dari kantor perbendaharaan, DD harus segera ditransfer ke desa,” tegas Boediarso Teguh Widodo, saat membuka Diseminasi Dana Desa di gedung PKK Lombok Tengah (Loteng), Jumat (25/5).

Pihaknya tidak mau DD terlalu lama mengendap di kas daerah, karena berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di tingkat desa. Kalau sampai ada pemerintah daerah yang ditemukan sengaja mengendapkan DD lebih dari satu pekan, maka penyaluran DAU-nya akan ditunda.

Begitu pula bagi pemerintah

desa, tidak boleh terlalu lama mengendapkan DD di kas desa.

Begitu dana ada, harus segera digunakan sesuai peruntukannya. Itu penting, supaya program desa bisa segera berjalan dan manfaat dari pembangunan bisa segera dinikmati masyarakat.

“Prinsipnya DD ada, sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di desa. Jadi jangan ditunda-tunda. Begitu dana ada, segera dimanfaatnya,” ujarnya.

Terlebih lagi dengan kebijakan pusat terkait program padat karya yang dibiaya dari DD. Kecepatan dan ketepatan penggunaan DD sangat penting, karena DD bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Terutama bagi mereka yang terlibat program

padat karya di tingkat desa.

“Kalau DD cepat disalurkan, masyarakat yang terlibat program padat karya juga akan bisa cepat menikmati manfaatnya,” imbuh Boediarso.

Dalam upaya mempercepat penyaluran DD, pemerintah pusat sudah melakukan beberapa perubahan regulasi, terutama terkait syarat-syarat pencairan DD. Di mana sekarang, syarat pencairan DD jauh lebih mudah. Cukup melengkapi beberapa persyaratan saja, DD sudah bisa diterima.

Begitu dalam hal proses pencairan, ujarnya, sekarang ini hanya dua tahap, yakni 60 persen tahap pertama dan 40 persen ditahap kedua. Harapannya, dengan memberikan porsi penyaluran lebih besar di

Polres Bekuk Tujuh Warga

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi Kasat Resnarkoba Lobar, I Wayan Tanaya dan Kabag Ops Polres Lobar, I Nyoman Adi K saat menujukan barang bukti dan pelaku di Mapolres Lobar, Jumat (25/5).

(Suara NTB/kir)

IMBAUAN - BKPP Loteng memasang imbauan pada seluruh warga untuk mewaspadai calo dalam penerimaan CPNS dalam waktu dekat ini.

Jelang Penerimaan CPNS

Calo Disinyalir Mulai Berkeliaran Praya (Suara NTB) Keberadaan para calo penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disinyalir mulai berkeliaran. Menyusul adanya rencana penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat tahun ini.

Untuk itu, masyarakat diingatkan agar waspada dan tidak termakan bujuk rayu oknumoknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku bisa melicinkan jalan menjadi CPNS. Pantauan Suara NTB, Jumat (25/5), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng) pun telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan mensosialisasikan kewaspadaan dini terhadap keberadaan para calo. Salah satunya dengan memasang spanduk besar yang memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak mempercayai calo, di kantor BKPP Loteng.

“Kita ingatkan masyarakat supaya jangan percaya, kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jalan untuk menjadi CPNS dengan mudah. Apalagi dengan embel-embel imbalan materi segala,” ujar Kepala BKPP Loteng, H.M. Nazili, S.IP. Menurutnya, masa-masa menjelang penerimaan CPNS

seperti sekarang ini sangat rentan dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengeruk keuntungan pribadi. Oknum calo ini menawarkan masyarakat jalan untuk menjadi CPNS, padahal itu hanya tipu muslihat belaka.

Ditegaskannya, ada informasi kalau tahun ini pemerintah pusat akan membuka keran penerimaan CPNS baru.

Hanya saja, soal kapan CPNS yang akan diterima belum jelas. Termasuk alokasi untuk Loteng sendiri, juga belum pasti. “Baru sebatas rencana rekrutmen CPNS saja. Masalah kapan dan berapa yang akan diterima, itu belum pasti,” ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian alokasi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, kendati nanti sudah ada kepastian soal jumlah dan pelaksanaan rekrutmen CPNS, prosesnya tidak mudah. Tidak ada pihak manapun yang bisa memberikan aksi untuk bisa menjadi CPNS dengan mudah. Kalau sampai ada yang menawarkan hal seperti itu, maka itu dipastikan calo. Dan, masyarakat jangan pernah mempercayai pihak-pihak seperti itu.

Komisi IX DPR RI Sidak Pasar Renteng Praya (Suara NTB) Sejumlah anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (25/ 5) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Renteng Praya Lombok Tengah (Loteng). Sidak dilakukan dalam rangka pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang beredar di masyarakat. Sidak ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Hermalena MHS., bersama BBPOM Mataram.

Rombongan tiba di Lombok International Airport (LIA) sekitar pukul 13.00 wita. Begitu tiba, rombongan langsung menuju Pasar Renteng Praya. Sejumlah pedagang kemudian disasar, terutama pedagang jajanan, makanan olahan lainnya.

Termasuk ikan olahan dan terasi, karena saat diperiksa diduga mengandung bahan berbahaya.

“Tadi ada beberapa ma-

kanan olahan yang sudah kita ambil sebagai sampel. Untuk selanjutnya dicek kandungannya. Apakah ada mengandung bahan berbahaya atau tidak.

Hasilnya, seluruh makanan yang diamankan dinyatakan negatif dari penggunaan bahan berbahaya,’’ ujarnya.

Itu artinya, sementara ini makanan atau bahan makanan yang beredar ditengah masyarakat di Loteng masih aman dari penggunaan bahan berbahaya. Meski demikian, bukan berarti masyarakat lengah. Masyarakat hendak tetap waspada, karena masih ada kemungkinan makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar di pasar.

Pihaknya juga berharap instansi terkait, terutama BBPOM Mataram dalam hal ini agar secara intensif bisa terus melakukan pengawasan. Terhadap makanan-makanan yang beredar di tengah masyarakat.

Dengan begitu, potensi beredarnya makanan yang mengandung

(Suara NTB/kir)

LIHAT - Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, bersama anggota DPR RI dapil NTB, H. Wilgo Zainar, melihat kerajinan tangan yang dikelola BUMDes di Loteng, usai membuka Diseminasi Dana Desa di Pendopo Bupati Loteng, Jumat (25/5). tahap awal, desa-desa bisa lebih cepat menjalankan program pembangunan di desanya mas-

ing-masing tanpa khawatir kekurangan anggaran di awal pelaksanaan program. (kir)

Paparkan Hasil Pembangunan Lewat Safari Ramadhan

Hendak Pesta Sabu

Giri Menang (Suara NTB) Tujuh terduga pengguna narkoba dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Lombok Barat (Lobar).

Ke tujuh pelaku yang berprofesi sebagai pekerja swasta ini ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda. Dari tujuh pelaku diamankan 8.85 gram sabu, berikut alat isap sabu. Sementara itu, saat penangkapan para pelaku seorang pelaku pengedar barang haram tersebut berhasil kabur.

Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi saat gelar perkara di kantor Mapolres Lobar, Jumat (25/5), menjelaskan, penangkapan ke tujuh warga ini berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari masyarakat. Di mana penangkapan yang pertama pada Rabu (23/ 5) lalu, terhadap 5 pelaku yang melakukan pesta narkoba jenis sabu di Dusun Karang Bongkot Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.

“Penangkapan itu sekitar pukul 11.30 Wita, tersangka inisial SG (24) alamat Karang Bongkot Desa Perampuan, KA (27) warga Desa Suka Makmur Gerung, R (24) alamat Jempong Baru Kota Mataram, I (33) Desa Perampuan, dan HD (16) alamat Desa Perampuan Labuapi,” ungkap Heri yang didampingi Kasat Resnarkoba Lobar, Iptu I Wayan Tanaya dan Kabag Ops Polres Lobar, Kompol I Nyoman Adi K. Menurut Heri kelima pelaku itu ditangkap di salah satu rumah warga setempat berinisial J yang kerap menjadi lokasi untuk pengunaan barang haram itu. Saat penangkapan itu, 4 di antara para pelaku berusaha melarikan diri, sehingga pihaknya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya.

Dari pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat, hasilnya pihaknya mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dengan jumlah 7,52 gram dari para pelaku. Di samping barang bukti clip plasik dan alat hisab sabu Dari pemeriksaan urine kelima pelaku, satu orang di antaranya negatif menggunakan narkoba. Sayangnya saat penangkapan itu berlangsung pemilik rumah J tidak berada di tempat.Namun dari pengakuan para pelaku, barang haram itu diperolehnya dari sesorang yang berada di Karang Bagu Kota Mataram. (her)

Halaman 7

(Suara NTB/kir)

PERIKSA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Hermalena MHS memeriksa makanan yang sudah diuji oleh BBPOM Mataram, saat memimpin sidak di Pasar Renteng Praya, Jumat (25/5). bahan berbahaya di daerah ini bisa diminimalisir.

Hasil sidak yang dilakukan pihaknya kali ini selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan di tingkat Komisi IX di

DPR pusat nantinya sebagai sumber referensi bagi DPR RI dalam menelurkan regulasiregulasi terkait pengawasan peredaran makanan di semua daerah. (kir)

Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini, mengaku sebelum ini pihaknya sempat mendapat laporan terkait adanya aksi percaloan. Bahkan, oknum tersebut sampai membawa-bawa nama petinggi di daerah ini.

“Jadi mau dia bawa nama kepala daerah sekalipun, jangan pernah percaya. Bahwa proses penerimaan CPNS ada prosedur dan tahapan seleksinya,” ujar Nazili.

Sebelumnya pihaknya sudah menyusulkan kebutuhan CPNS ke pemerintah pusat. Tetapi hanya untuk beberapa formasi saja. Terutama guru dan tenaga kesehatan ditambah beberapa tenaga teknis lainnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Setelah sebelumnya menggelar safari Ramadan di Narmada, Tim Safari Ramadhan Pemkab Lombok Barat (Lobar) melanjutkan safari ke Masjid AlMuhajirin Sandongan Desa Saribaye Kecamatan Lingsar, Kamis (24/5). Momen safari ramadhan ini dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil pembangunan.

Kedatangan tim safari yang terdiri dari Pejabat Sementara (Pjs) Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lobar, Kapolres Mataram, Kepala Pengadilan Agama dan Seluruh Kepala Bagian Setda Lobar disambut hangat Camat Lingsar Rusditah bersama Kepala Desa Saribaye dan warga setempat.

Camat Lingsar Rusditah dalam momen itu berkesempatan memaparkan kondisi dan prestasi yang telah diraih Kecamatan Lingsar. Belum lama ini, Desa Lingsar berhasil meraih juara satu lomba desa tingkat nasional. “Tidak hanya itu, Kecamatan Lingsar juga akan kembali membuktikan sebagai desa terbaik setelah Desa Saribaye berhasil mendapat juara

satu lomba desa di tingkat kabupaten. Artinya, Desa Saribaye akan mewakili Lombok Barat berlaga di tingkat Provinsi NTB. Kita buktikan kembali Desa Saribaye akan masuk nasional,” ungkapnya optimis.

Sementara Pjs. Bupati Lobar H. L. Saswadi memaparkan berbagai pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Pembangunan dimulai dari pembangunan infrastrkutur jalan, unit layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya terlebih anggaran untuk pemerintah desa melalui Dana Desa.

“Kami berkunjung ke 10 kecamatan tidak lain untuk silaturahmi. Dan ini malam ke empat kita lakukan. Pertama tim safari ke Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Narmada, dan sekarang malam ini kita di Lingsar,” katanya.

Tidak lupa Saswadi kembali mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada di Lombok Barat dan Provinsi NTB.”Mari kita sukseskan yang sudah kita diamanahkan dan mari kita jaga daerah kita masing-masing biar aman dan kondusif,” katanya. (her)

(Suara NTB/ist)

SAFARI RAMADHAN - Safari Ramadhan Pemkab Lobar dipimpin Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi di Desa Saribaye Lingsar Kamis malam.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

Halaman 8

Kerjasama Bidang PAUD dan PNF Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dana BOP PAUD 2018 Mulai Diproses Pencairannya Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa mulai melakukan proses pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018.

Dengan melakukan verifikasi data usulan penerima BOP. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, melalui Kabid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Drs. Umar Msi, tahap verifkasi masih berlangsung. Masing-masing kecamatan setiap harinya dijadwalkan untuk melakukan verifikasi. Sengaja dibagi agar pihaknya tidak kelabakan melayanai verifikasi data yang diajukan oleh lembaga penerima. Mengingat peneri-

ma BOP tahun ini cukup banyak. Dari 620 lembaga PAUD formal maupun non formal, 550 lembaga diantaranya diverifikasi sebagai penerima bantuan yang tersebar di 24 kecamatan.

Setelah tahapan verifikasi data, lanjut Umar, dilakukan verifikasi ulang untuk memperbaiki data-data usulan yang masih terdapat kesalahan. Kalau sudah dianggap tuntas, batu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan baik oleh Kabid PAUD dan PNF, Kadis Dikbud serta pejabat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah semuanya berjalan lancar, baru dilanjutkan ke proses pencairan di Bank BRI selaku mitra.

“Kalau sudah beres, lembaga tinggal menunggu pencairan baik di BRI Cabang maupun BRI Unit, se-

suai tempat rekening masing-masing,” sebutnya.

Namun apabila dibandingkan tahun lalu, proses pencairan BOP tahun ini agak cepat.

Disebabkan ada beberapa dokumen pencairan yang sudah disiapkan oleh Dinas Dikbud Sumbawa. Seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemkab Sumbawa, dengan lembaga penerima. Tahun lalu, NPHD ini mesti disiapkan oleh lembaga penerima, karena anggaran untuk pembuatannya oleh dinas saat itu belum tersedia.

Selain itu kata Umar, sistem sosialisasi tahun ini tidak lagi di pusatkan di ibu kota kabupaten. Kali ini Dinas Dikbud Sumbawa, dalam melakukan sosialisasi membagi zona per wilayah, meliputi wilayah Timur, Selatan, Tengah dan Barat. “Tahun lalu,

kalau tidak salah BOP nya cair bulan Juli. Sekarang mungkin bulan Juni, sudah cair karena proses pencairannya sudah kita lakukan dari sekarang,” tukasnya.

Dana BOP PAUD dibayarkan secara tunai dalam satu tahun pelajaran. Untuk tahun ini, Kabupaten Sumbawa, mendapatkan total alokasi BOP PAUD sebesar Rp12,1 Miliar. Nominal ini terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2016, dana BOP PAUD yang diterima sebesar Rp8 Miliar.

Meningkat di tahun 2017, menjadi Rp10 Miliar. Paling banyak lembaga PAUD mendapat kucuran BOP sebesar Rp71 juta. Paling sedikit Rp8 juta.

Besaran BOP yang diterima ini tergantung banyaknya jumlah murid. Makin banyak

murid, dana BOP yang diterima dipastikan tambah besar.

Untuk diketahui satu murid dihitung mendapatkan dana BOP sebesar Rp600.000/ tahun. “Penjelasan terakhir Direktorat PAUD, kalau tidak ada rintangan tahun depan, satu murid dana BOP nya dihitung Rp700.000/tahun, atau naik sebesar Rp100.000 dari tahun ini,” terang Umar.

Untuk itu, kedepan lembaga PAUD baik formal maupun non formal di Kabupaten Sumbawa, diminta untuk aktif mengakses Dapodik miliknya minimal dua kali dalam setahun. Sebab nantinya untuk mendapatkan bantuan, Dapodik yang dihitung adalah data yang sudah sinkron satu tahun sebelumnya.

Umar mencontohkan, untuk mendapatkan bantuan BOP tahun 2019 mendatang, pal-

(Suara NTB/arn)

PENCAIRAN - Verifikasi data dalam proses pencairan BOP PAUD 2018 di kantor Dinas Dikbud Sumbawa. ing lambat tanggal 30 Juni 2018, data Dapodik milik lembaga PUAD harus sudah sinkron. Supaya dapat dihitung untuk mendapatkan bantuan tahun depan.

Untuk mendapatkan BOP PAUD ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenu-

hi oleh lembaga. Dalam ketentuannya ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi.

Yakni, memiliki Dapodik, punya Nomor Satuan Sekolah Nasional dan terakhir yang paling penting minimal muridnya sebanyak 12 orang dalam satu lembaga. (arn/*)

Bupati Soroti Maraknya Narkoba di Buer

Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc, menyoroti maraknya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Buer. Yang menempati rangking ketiga kasus narkoba di Kabupaten Sumbawa, setelah Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas.

(Suara NTB/bug)

Mars Anugerahinsyah dan Nurdin Rahman

Evaluasi APBDes Rampung

DD Seluruh Desa di KSB Siap Dicairkan Taliwang (Suara NTB) Tim evaluasi APBDes tingkat kabupaten akhirnya menyelesaikan evaluasi dokumen APBDes 57 desa. Jumat (25/5), tim menetapkan sejumlah APBDes termasuk milik desa Labuhan Lalar yang diketahui paling terakhir menyelesaikan dokumen anggarannya tersebut.

Kabid Ekonomi Bappeda Litbang KSB yang juga anggota tim evaluasi kabupaten, Mars Anugerahinsyah, S.Hut., M.Si mengatakan, saat ini APBDes seluruh desa telah dievaluasi dan disetujui oleh tim. Selanjutnya desa pun dapat mulai melakukan pencairan anggaran tahap pertamanya baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). “Alhamdulillah sudah selesai termasuk desa Labuhan Lalar,” katanya usai mengikuti rapat evaluasi.

Ia menjelaskan, kepada seluruh desa agar segera melakukan pencairan anggaran. Terutama anggaran DD karena batas penyampaian laporan realisasi tahap pertamanya paling lambat akhir bulan Juni mendatang. “Ini kan sudah hampir masuk Juni. Jadi harus segera dicairkan dan dibuat realisasinya untuk bahan syarat pencairan tahap dua lagi,” cetusnya.

Selama proses evaluasi tim, menurut Mars, tim telah menyampaikan kepada seluruh desa agar dalam melakukan pembahasan anggaran tidak terlalu lama. Sebab dokumen APBDes menjadi syarat untuk pencairan anggaran berikutnya. “Persoalan perbedaan itu tetap ada. Tapi kami minta desa punya visi menyelesaikan anggarannya secepatnya,” timpalnya seraya menambahkan pemerintah akan terus melakukan pembinaan aparatur desa agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Pembinaan aparatur desa kita akan giatkan lagi,” janjinya.

Sementara itu kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE meminta agar seluruh desa segera mengajukan permohonan pencairan anggarannya dengan melengkapi persyaratannya. “Kan APBDes-nya saja yang belum. Nah sekarang sudah selesai ya segera ajukan saja,” sebutnya.

Selama ini kata dia, anggaran DD telah ada di kas daerah. Sehingga pencarian dana oleh desa diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran darerah. “Pencairan dana desa ini akan menaikkan serapan kita juga,” tukasnya. (bug)

BPKD Beri Tenggat SKPD Terkait Masa Pengambilan Anggaran Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, memberikan tenggat kepada pimpinan SKPD untuk melakukan pencairan anggaran hingga tanggal 8 Juni mendatang. Jika melewati tanggal yang telah ditetapkan tersebut, maka gaji para pegawai yang ada di SKPD bersangkutan tidak akan dibayarkan.

Kepala BPKD KSB, Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Jumat (25/5) mengatakan, surat pemberitahuan ke masing-masing SKPD dalam waktu dekat akan segera menyusul. Hanya saja secara lisan, pihak terkait sudah lebih dahulu menginformasikan kepada pimpinan SKPD. Sehingga hakhak dari para pegawai tidak tertunda serta tertahan di BPKD. Baik itu gaji ke 14, TKD, Honor PTT selama dua bulan dan TKD makan PNS ke 13.

Jika masalah deadline ini tidak digubris juga, maka jangan salahkan pihaknya “menunda” sementara waktu proses pencairan gaji yang ada hingga masuk kerja setelah libur lebaran nanti. “Jangan salahkan kami jika para PNS ini tidak ada gaji di hari lebaran nanti gara-gara tidak taat aturan. Kita juga akan segera membuat surat edaran, supaya tidak ada yang protes terkait penundaan gaji tersebut, “ ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk merealisasikan pembayaraan tersebut, pihak terkait sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp61,6 miliar dan anggarannya sudah ada di kas daerah.

Bahkan saat ini juga sudah bisa dicairkan dan pihaknya tidak akan menghambat selama syarat untuk pencaiarannya taat asas. Karena pencairan ini bukan kaitannya dengan masalah pekerjaan fisik yang harus membuat laporan rinci hanya dengan melampirkan daftar hadir maka uang ini bisa dicairkan.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya pimpinan SKPD untuk memperhatikan nasib para pekerjanya supaya bisa menaati arahan tersebut. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan nantinya serta pelaksanaan idul fitri juga berjalan lancar.

“Kita minta pimpinan SKPD bisa mengatensi masalah ini, supaya dalam bekerja tidak ada yang dirugikan. Kami juga pastikan tidak akan menghambat proses pencairan gaji tersebut selama taat asas dan aturan,” tandasnya. (ils)

Kondisi tersebut disoroti Bupati pada safari Ramadhan di Desa Kalabeso Kecamatan Buer, Kamis (24/5) malam.

Narkoba merupakan perusak generasi dan masa depan bangsa yang sangat berbahaya. Bahkan melebihi daya rusak minuman keras.

Karena itu, Bupati minta kepada Camat dan Kades beserta seluruh jajarannya agar sering-sering turun ke masyarakat untuk menyampaikan

bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu pula para tokoh agama, pemuka masyarakat dan para orang tua agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan generasi muda.

Menyinggung masalah TKI ke luar Negeri, Bupati menyatakan bangga terhadap TKI yang sukses bekerja di luar negeri karena memiliki skill yang memadai dan berangkat menggunakan prosedur yang

benar. Namun demikian, Bupati juga menyayangkan tidak sedikit TKI/TKW yang ke luar negeri tanpa prosedur yang benar, yang pada akhirnya mengalami tindak kejahatan dan kerugian.

Karena itu Bupati minta perhatian aparat pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama mengingatkan dan menyalamatkan masyarakat pencari kerja di luar negeri. (arn)

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga dalam Safari Ramadhan di Kalabeso.

Meski Dikejar Target, Jangan Rambah Hutan Demi Jagung

(Suara NTB/bug)

Dermaga Labuhan Lalar

Tiang Penambat Dermaga Labuhan Lalar Mulai Dikerjakan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mengerjakan tiang penambat (dolphin) dermaga Labuhan Lalar.

Fasilitas tiang penambat itu dibangun untuk melengkapi area labuh dermaga yang dalam waktu dekat akan digunakan sebagai tempat kegiatan bongkar batubara PLTU Kertasari. “Sedang berjalan sekarang. Dan kami fokus menyelesaikan secepatnya,” terang sekretaris Dinas PUPRPP KSB, Novrizal Zain Syah kepada Suara NTB, Jumat (25/5).

Ada dua unit tiang penambat yang dibangun di lokasi.

Dijelaskan Novrizal, tiangtiang penambat yang telah ada sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan jenis kapal yang digunakan oleh PLTU Kertasari. “Jadi memang perlu dibuat baru agar bisa menyesuaikan,” urainya.

Tahapan pembuatan tiang

penambat di dermaga Labuhan Lalar oleh pelaksana sendiri hampir setengahnya.

Dan jika tidak ada halangan proses pengecoran beton akan dimulai esok hari (hari ini).

Diungkapkan Rizal pihaknya telah berkoordonasi dengan pelasana agar hingga akhir bulan Mei ini masa kualitas beton tiang penambat telah memenuhi standar mutunya.

Sebab rencananya, kapal pertama muatan batubara PLTU Kertasari dijadwalkan berlabuh pada tanggal 1 Juni.

“Sudah kita sampaikan ke rekanan dan mereka sanggup.

Solusinya untuk mencapai mutu dalam waktu itu maka rekanan melakukan rekayasa material beton,” papar Novrizal seraya menambahkan proses pengadukan material benton tidak dilalukan di dermaga.

“Untuk memenuhi baku mutu betonnya ngadon materialnya di batching plan PLTU, karena di sana fasilitas batching terdekat. Kalau ngaduk langsung di lokasi kita tidak bisa kejar mutunya apalagi ini

dilakukan dengan merekayasa material supaya cepat kering sebelum tanggal 1 Juni nanti,” sambung Novrizal.

Selain membuat tiang tambatan, Dinas PUPRPP KSB juga kebagian membenahi akses jalan menunju ponton dermaga yang akan dilabuhi. Akses jalan yang ada saat ini dikatakan Novrizal hanya bisa digunakan sebagai jalur masuk mobil pengangkut batubara dari kapal nantinya.

“Kita diminta juga untuk membuatkan jalur keluarnya kendaraan dari dermaga,” tukasnya.

Meski terkesan dikerjakan terburu-buru karena dikejar waktu, Mantan Kabid Perumahan ini menjamin kualitas hasil pengerjaan penambahan fasilitas dermaga Labuhan Lalar untuk aktivitas bongkar batubara PLTU itu akan sesuai standar. “Untuk memastikan bagus hasilnya kami turun langsung mengawasi.

Bahkan pak kadis hampir setiap hari turun lapangan melakukan pengecekan,” klaimnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak merambah hutan demi menanam jagung. Meskipun Sumbawa menargetkan produksi jagung sebesar satu juta ton per tahun untuk mendukung program nasional swasembada jagung dan juga program unggulan daerah yaitu Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Integrasi Sapi (GEMA JIPI), namun Wabup menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merambah atau merusak hutan.

Hal itu disampaikannya saat safari Ramadhan di desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, Kamis (24/5) malam.

Untuk memenuhi target satu juta ton produksi jagung per tahun, Wabup lebih merekomendasikan untuk memanfaatkan lahan yang sudah ada. Didukung teknologi pertanian dan alsintan modern lainnya. Bukan dengan membiarkan masyarakat merambah hutan yang mengakibatkan rawan longsor dan banjir.

“Luas lahan pertanian yang ada masih sangat memungkinkan untuk mencapai target tersebut. Karena itu, jangan sekali-kali ada yang merambah hutan dengan alasan untuk menanam jagung,” jelas Wabup.

Terkait program GEMA JIPI, Wabup berharap hasil limbah jagung yang cukup melimpah di Kecamatan Moyo Utara seperti jerami, tongkol dan juga klobot atau kulit buah jagung, dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai biomassa, yakni salah satu sumber energi baru dan terbarukan.

Wabup merasa sangat menyayangkan, karena potensi limbah jagung yang cukup besar tersebut seringkali diabaikan oleh para petani, yakni dengan dibakar atau dibuang begitu saja. Wabup berharap kepada Dinas terkait agar lebih proaktif mensosialisasikan tentang manfaat limbah jagung kepada masyarakat.

Wabup juga menyerahkan bantuan Rp20 Juta untuk pembangunan Mesjid Nurul Iman desa Penyaring. Serta berbagai proyek pembangunan kepada Pemerintah Kecamatan Moyo Utara dengan total nilai Rp1,2 Miliar.

Rabu malam, Wabup juga menggelar Safari di desa Sebeok kecamatan Orong Telu. Sekaligus melihat langsung realisasi pembangunan di wilayah selatan Sumbawa ini. Mengetahui apa kendala, hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Wabup juga mengingatkan para Kepala desa agar lebih amanah dan berhati-hati dalam mengelola APBDes. Dana desa se-Kecamatan Orong Telu tahun 2018 ini mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp3.049.734.000.

Jumlah tersebut belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari ABPD. Sementara itu Tim Safari Ramadhan Provinsi NTB yang bergabung dengan Tim Kabupaten juga melakukan pembinaan di Puskesmas Orong Telu serta melakukan pemeriksaan pasien stunting. (arn)

(Suara NTB/arn)

MENGINGATKAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah mengingatkan masyarakat tentang larangan merambah hutan untuk menanam jagung sekalipun saat Safari Ramadhan di Penyaring.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

Warga Huu Tikam Rekan Sendiri Dompu (Suara NTB) – Rianto (17) pelajar asal Dusun Sigi Desa Huu kini menderita luka serius di bagian kaki. Ia diduga telah ditikam oleh rekannya sediri, DI (18) di So Karimpi Desa Huu, Kamis (24/5) Pukul 15.30 Wita. Penganiayaan itu dialaminya karena persoalan sepele.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengungkapkan, pembacokan ini berawal saat korban dan pelaku serta dua rekannya pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar.

Rencananya, kayu itu akan dipakai untuk keperluan acara doa tiga hari meninggalnya salah seorang rekan mereka.

Sesampainya di gunung, tepatnya So Karimpi mereka kemudian mengumpulkan kayu bakar, dan pelaku hanya bertugas membelah kayu yang ada. “Nah saat itu pelaku meminta bantuan pada korban agar mengambil rokok pada temannya, Roi. Namun sebelum korban pergi pelaku ini mencolek pantat temannya,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Jumat (25/5).

Tak terima diperlakukan begitu, Rianto lantas berbalik badan langsung memukul bahu DI dengan tangan kanan. Ia kemudian pergi dengan maksud tidak ingin memperpanjang masalah. Tetapi sayangnya, justru DI yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menikam kaki rekannya dari arah belakang, tepatnya mengenai tumit bagian kiri korban.

“Seketika korban teriak sehingga rekan-rekannya datang menghampiri dan menolong korban dengan membawanya ke puskesmas karena luka serius yang dialami,” jelasnya.

Sementara DI, lanjut Suhatta, usai menikam rekannya dengan sebilah parang saat itu juga langsung melarikan diri, sekarang buruh tani tersebut masih dalam pencarian polisi. Dan masuk target operasi karena korban telah membuat laporan secara resmi.

“Dan pasca kejadian itu situasi di wilayah Huu masih dalam keadaan aman dan cukup terkendali,” pungkasnya. (jun)

Halaman 9

Dinilai Tak Punya Prospek

PT PGE Kembalikan Izin Eksplorasi Panas Bumi Hu'u

Dompu (Suara NTB) Wilayah Hu'u tidak hanya memiliki potensi tambang emas, tapi juga panas bumi dengan potensi terduga sebesar 69 MWe. Kedua potensi ini, wilayahnya berdekatan dan menjadi kendala kelanjutan kegiatan eksplorasi panas Bumi beberapa waktu lalu. Sekitar tahun 2014 – 2015, PT Pacific Geo Energi (PGE) mengembalikan izin eksplorasi ke pemerintah karena dinilai tidak punya prospek.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Jumat (25/ 5) mengungkapkan, PT PGE sebagai pemegang izin eksplorasi tambang panas bumi Huu yang dikeluarkan Bupati Dompu tahun 2010 telah mengembalikan izinnya ke pemerintah. Alasannya, pihak perusahaan tidak menemukan potensi yang prospek seperti data potensi awal.

“Sudah dikembalikan ke kita. Alasan mereka, tidak prospek. Saya tidak tahu alasan lainnya,” kata mantan kepala

bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindustrian Perdangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu ini.

Lokasi izin eksplorasi tambang panas bumi, dikatakan Soekarno, bersinggungan dengan lokasi izin eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang melakukan kegiatan eksplorasi tambang tembaga dan bahan ikutan lainnya. Bahkan setengah dari lokasi izin eksplorasi tambang panas bumi berada di lokasi izin eksplorasi PT STM.

Secara regulasi, pada lokasi yang sama bisa diberikan lebih dari izin tambang. Tapi izin prinsip kehutanan, tidak bisa diterbitkan lebih dari satu izin di lokasi yang sama. “Kegiatan eksplorasinya tidak bisa jalan dengan baik karena wilayahnya masuk dalam wilayah izin PT STM, sehingga mereka tidak leluasa melakukan ekplorasi,” ungkap Soekarno.

Terhadap dua perusahaan dan dua izin di lokasi yang sama ini, diakui Soekarno, pernah beberapa kali difasilitasi pihakn-

ya antara PT STM pemilik izin prinsip kehutanan dengan PT PGE. Namun ini terkait hubungan bisnis to bisnis (B to B).

“Dalam artian, dikhawatirkan area prospeknya berimpit. Andaikan area prospek tidak berimpit, tidak masalah.

Tapi khawatirnya area prospeknya berimpit. Yang namanya di situ ada aktivitas orang lain,” katanya.

Sebelum dikembalikan izin eksplorasi ke pemerintah, PT PGE sempat melakukan kegiatan eksplorasi di luar izin yang tidak bersinggungan dengan izin PT STM. Namun potensinya tidak prospektif. Karena pendekatan dengan PT STM untuk melakukan kegiatan eksplorasi belum diizinkan, sehingga PT PGE mengembalikan ke pemerintah.

Selain alasan bersinggungan lokasi, sebelumnya pihak PT PGE sempat menyampaikan terkait kepastian pembelian energi oleh PT PLN jika potensi panas bumi berhasil diproduksi. Pihak PLN disebut kalaupun mengakomodir, hanya sebagian sesuai dengan daya yang dibutuhkannya.

Dugaan ini dibantah Soekarno. Menurutnya, dalam peraturan Mentri ESDM sudah jelas kewajiban PLN untuk membeli energi yang terbarukan sebagaimana regulasi dalam undang - undang tentang energi.

Harga per wilayah juga sudah diatur. “Tinggal negosiasi saja.

Cuman tinggal keyakinan masing - masing pihak. Jadi PLN sebelum memutuskan, harus melihat sendiri hasilnya,” terangnya. (ula)

Penerima Keluhkan Raskin yang Rusak dan Berkutu

(Suara NTB/ist)

TABUR BUNGA - Dandim 1607 Sumbawa, Samsul Huda dan para prajurit TNI saat melakukan tabur bunga di TMP.

Dandim Pimpin Ziarah ke TMP di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Prajurit TNI Kodim 1607 Sumbawa bersama Organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Sumbawa melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP), Jumat (25/ 5). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT Kodam IX/Udayana ke-61 yang juga bertujuan untuk meningkatkan semangat para prajurit.

Ziarah dipimpin langsung oleh Dandim 1607 Sumbawa, Letkol. Inf. Samsul Huda. Berawal dari kegiatan penghrmatan dan dilanjutkan dengan tabor bunga di makam para pahlawan. “Kegiatan ziarah ke TMP ini merupakan rangkaian HUT Kodam IX/Udayana ke-61. Tujuannya untuk mengingatkan kembali atas uapaya para pejuang merebut kemerdekan. Dengan harapan bisa meningkatkan semangat dan rasa cinta kepada tanah air kita,” ujar Dandim usai kegiatan Ziarah.

Menurutnya, kegiatan ini juga berdampak positif bagi para prajurit dalam meningkatkan kecepatan dan militannya.

Sehingga para prajurit akan lebih semangat dalam mengisi kemerdekaan ini. Mengingat para pahlawan yang gugur tidak hanya hanya mengorbankan harta saja, tetapi juga mengorbankan jiwa mereka untuk kemerdekaan.

Dalam merayakan HUT Kodam IX/Udayana ke-61, selain kegiatan ziarah ke TMP, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan. Mulai dari pembersihan lingkungan di kawasan pantai, membersihkan aliran sungai dan menggelar donor darah. Kegiatan nantinya akan diakhiri dengan upacara di Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali. (ind)

Bima (Suara NTB) Pemerintah desa Kombo Kecamatan Wawo membagikan Beras miskin (Raskin) kepada menerima manfaat pada Kamis (24/5) sore. Hanya saja setelah dibuka, ternyata kualitasnya rusak dan berkutu.

Kondisi Raskin yang rusak dan berkutu tersebut, dikeluhkan oleh salahseorang penerima manfaat, Numra, warga RT 02 Desa Kombo kepada Suara NTB. Kata dia, kondisi beras tidak layak untuk dimasak. “Kondisinya rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi,” katanya.

Numra mengatakan, dari empat karung raskin yang diterima dan berisi 10 kilogram perkarung. Dua karung kondisinya rusak dan berkutu. Ia mengaku awalnya senang senang menerima Raskin tersebut karena dibagikan secara gratis.

“Namun setelah dicek ternyata kondisinya rusak dan berkutu,” katanya.

Ia menjelaskan, saat sebelum dibagikan warga dengan pemerintah desa mengadakan rapat, membahas jumlah

DP3A Butuh LBH dan Rumah Aman

Dompu (Suara NTB) Upaya pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak belum bisa sepenuhnya maksimal dilakukan oleh DP3A Dompu, hal itu menyusul beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya belum ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A setempat, Rahman mengatakan, LBH termasuk bagian paling penting dalam menangani setiap kasus kekerasan yang dilakukan atau menimpa anak dan perempuan di wilayah ini. Karena dengan keberadaan LBH tersebut DP3A bisa memberi pembelaan ketika kasusnya berlanjut ke proses hukum.

“Di DP3A daerah lain itu ada, nah kalau bisa pemda mengadakan LBH ini saya sangat berterimakasih sekali. Karena beberapa kasus yang ada ini harus memang didampingi LBH,” kata dia di ruang kerjanya, Jumat (25/5).

Belum adanya LBH sebagai mitra kerja diakui telah menyulitkan pihaknya menangani setiap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Bahkan tak sedikit kasus yang terpaksa lepas dari pendampingan karena keterbatasan di DP3A. Contoh kecilnya selain LBH yakni rumah aman untuk para korban kekerasan (Suara NTB/ils) dan psikolog. “Psikolognya Rahadian ada tapi bukan di sini kita pinjam. Jadi ada tiga yang harus menekan terjadinya penyimpangan ada, rumah aman, LBH dan penerima bantuan ini. Harapannya, psikolog,” jelasnya. dengan adanya pasar murah ini, Rahman menegaskan, masyarakat miskin juga bisa merupaya mewujudkan tiga koayakan lebaran saperti yang lain dan mponen itu sudah beberapa tidak kekurangan. kali dilakukan dengan “Kita berharap bantuan ini bisa mengkomunikasikannya meringankan beban masyarakat misbersama pemerintah daerah kin dalam menjalankan ibadah puamaupun provinsi. Hanya mesa dan lebaran,” imbuhnya. mang sampai saat ini belum Seraya menegaskan, bahwa piada tindak lanjut apa-apa. haknya tidak akan mengakomodir Dan sepanjang LBH itu tidak selain data yang ada saat ini. Kalauada, pihaknya hanya sebatas pun nantinya ada yang protes, maka memberi pendampingan dan pihaknya tidak akan menggubris hal dukungan bagi para korban, tersebut. Karena data penerima yang sementara untuk memberi ada saat ini sudah di SK-kan oleh Bupembelaan bukan lagi kepati karena dianggap menggambarwenangan DP3A. kan kondisi riil kemiskinan di KSB. Kasus kekerasan terSelain itu, ketika terjadi hal-hal yang hadap perempuan dan anak tidak diinginkan terkait masalah di wilayah ini, lanjut dia, medata ini, pihaknya juga tidak mau mang tergolong tinggi. Pengdisalahkan begitu saja. Karena Dinas gunaan teknologi yang salah terkait hanya sebagai pengguna data dan pengaruh pergaulan beitu bukan sebagai pembuat. bas menjadi pemicu utama “Memang sudah ada yang protes penyakit sosial ini. Dan parahterkait para penerima bantuan pasar nya, sebagian besar dari pelmurah ini. Tapi kami tegaskan disiaku berasal dari keluarga ni, penerima ini sudah di SK-kan atau orang dekat korban. “Katidak kami asal tunjuk saja. Kalau lau orang luar ada tapi tidak ada yang protes lagi ya monggo protes begitu banyak, paling banyak ke Disos sebagai pemberi data keorang dekat korban saja,” miskinan,” tukasnya. (ils) pungkasnya.(jun)

KSB Siapkan Rp300 Juta untuk Pasar Murah Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat sudah menyiapkan anggaran Rp 300 juta bagi masyarakat miskin jelang hari raya idul fitri mendatang. Anggaran yang sudah disiapkan ini nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk program pasar murah di semua kecamatan yang ada di wilayah setempat.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UMKM (Diskoperindag) melalui Kabid Perdagangan, Rahadian S. Pd. M. Si kepada Suara NTB, Jumat (25/5) mengatakan, untuk program ini (pasar murah) akan digelar mulai dari tanggal 30 Mei mendatang di semua kecamatan.

Tentu dalam pelaksanaan ditingkat lapangan, penerima manfaat dari pasar murah ini hanya penduduk miskin dan sudah masuk di dalam BDT penduduk miskin sekitar 1. 586 kepala keluarga (KK).

Jumlah para penerima, juga tidak bisa diotak-atik lagi karena jumlah tersebut merupakan kondisi riil kemiskinan. Itu artinya, masyarakat lain tidak akan diberikan celah menikmati pasar murah tersebut. Jika ditemukan ada praktek tersebut dilapangan, pihak terkait tidak segan-segan mengambil bantuan tersebut kembali.

“Kita sudah pegang dat penerimanya dan kita juga tetap akan pantau pelaksanaan ditingkat lapangan nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, didalam paket yang akan dijual ke masyarakat miskin nanti berisi beras, telor, minyak, dan gula seharga Rp192 ribu. Hanya saja masyarakat miskin akan menebus paket tersebut dengan uang sekitar Rp50 ribu. Itu artinya, masyarakat miskin di KSB mendapat potongan hingga 75 persen. Sementara jumlah paket yang telah disiapkan oleh Pemerintah sekitar 1.600 paket untuk mengakomodir jumlah penduduk miskin yang ada di KSB. Hal lain yang kini dipersiapkan yakni kupon para penerima bantuan. Hal tersebut dilakukan untuk

raskin yang akan dibagikan, karena ada sejumlah warga memprotes karena tidak terdaftar namanya.

“Dari rapat itu ditemukan menemukan solusi dan disepakati KK yang tidak tercantum juga mendapatkan tiga karung,” katanya.

Kepala Desa Kombo Kecamatan Wawo, Bunyamin mengaku tidak mengetahui jika beras yang dibagikan tersebut ada yang rusak dan berkutu.

Pasalnya hingga saat ini tidak ada warga mengeluhkan pasca menerima manfaat.

“Kalaupun ada raskin yang rusak hanya beberapa saja dan kami pastikan Raskin yang dibagikan berkualitas.

Tapi kalaupun ada yang rusak, kami meminta warga melapor supaya kami bisa berkoordinasi dengan Bulog untuk diganti,” katanya.

Diakuinya Raskin yang dibagikan tersebut merupakan jatah raskin dalam tiga bulan kemarin. Karena setiap bulannya warga atau satu KK, mendapat jatah satu karung raskin

(Suara NTB/Uki)

BERKUTU - Kondisi Raskin yang diterima Numra, warga RT 02 Desa Kombo Kecamatan Wawo, Kamis (24/5). dengan berisi 10 kilogram. “Di Kombo sendiri ada 180 KK yang menerima manfaat ini setiap bulannya,” katanya.

Terpisah, Kepala Sub Divre Bulog Bima, Heri Sulistiyo men-

gatakan pihaknya sudah mendapat informasi adanya keluhan warga tersebut. Bahkan langsung mengecek ke lapangan.

Ia memastikan kondisi beras yang ada tidak ada penurunan.

“Kami sudah cek tidak kondisi beras sudah berkualitas.

Hanya saja jika ada yang rusak ia meminta warga untuk melapor ke desa supaya diganti,” pungkasnya. (uki)

Halaman 10

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

Dalam shahihain, dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar memberi.

Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan. Jibril mengajarkan Al Qur’an kala itu. Dan Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup.”

(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

The Jayakarta Hotel Jual Takjil Murah Giri Menang (Suara NTB) Hotel The Jayakarta Lombok merupakan salah satu hotel yang ada di kawasan Senggigi, Lombok Barat. Selama ini selalu banyak wisatawan yang menginap di hotel ini. Dalam rangka memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi wisatawan dan warga, hotel ini juga menjual aneka takjil dengan harga terjangkau.

“Kami memiliki program yaitu Bazar Ramadhan. Ini merupakan program setiap tahun selama Ramadhan. Kami menjual aneka takjil dengan harga yang sangat terjangkau,” kata Sekretaris General Manager Hotel The Jayakarta Lombok, Sri Ulfani, di Senggigi, Jumat (25/5).

Ia menawarkan berbagai hidangan menarik, seperti soto, bakso, aneka kue dan roti, aneka minuman dingin dan banyak lainnya. Ia berharap warga dapat menikmati aneka hidangan atau takjil ini, sebab dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari biasanya.

“Kami juga menyediakan kursi atau tempat duduk bagi tamu yang ingin makan langsung di tempat. Bazar kami ada di depan hotel, jadi bagi yang lewat silakan mampir untuk memilih aneka takjil kami yang dimasak oleh chef kami,” ujarnya.

Penjualan takjil murah ini dibuka pada pukul 16.00 wita dan berakhir pada 22.00 wita. Ada lima stand yang disediakan untuk takjil, mini pizza, lontong sayur, bakso, soto, minuman dan lainnya. Ia juga menjamin higienitas dari hidangan yang disajikan. Sebab hotel ini sudah memiliki standar higienitas yang tidak diragukan lagi. Hotel The Jayakarta Lombok juga menyediakan paket buka puasa dengan harga Rp 85 ribu/nett. Tamu dapat menikmati semua hidangan yang disajikan di hotel ini.

The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa merupakan hotel bintang empat yang terletak di Pantai Meninting Senggigi Jl. Raya Senggigi Km 4 Senggigi, Lombok Barat. Secara keseluruhan The Jayakarta Lombok memiliki 171 kamar.

Terdiri dari bangunan empat Lantai yang terdapat 95 kamar di dalamnya. Terdiri dari 12 Junior Suites, yang menghadap ke kolam renang dan pemandangan laut dengan balkon pribadi, lantai kayu, ruang tamu dan dapur dengan microwave. Di sisi lain, 2 lantai cottage memiliki 76 kamar yang terdiri dari 4 Jayakarta Suites yang menampilkan balkon pribadi dan ruang tamu. (lin)

(Suara NTB/ist)

JUAL TAKJIL - Suasana di stan Bazar Ramadhan yang ada di Hotel The Jayakarta Lombok.

(Suara NTB/dys)

LANTIK - Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti melantik dewan hakim pada kegiatan seleksi daerah OPQ II di Kompleks IC, Jumat (25/5).

Ratusan Hafiz Ikuti Seleksi Olimpiade Pecinta Qur’an Mataram (Suara NTB) Sebanyak 167 hafiz (penghafal quran) mengikuti seleksi Seleksi Daerah NTB Olimpiade Pecinta Quran (OPQ) II yang digelar komunitas One Day One Juz NTB.Seleksi Daerah NTB Olimpiade Pecinta Qur’an (OPQ) II terbagi dalam tiga kategori lomba yaitu Musabaqah Tilawah Qur’an (MTQ), Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ) dan Tafsir Qur’an (TQ).

Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Msc., PhD., yang membuka kegiatan seleksi pada Jumat (25/5) pagi mengapresiasi seluruh kegiatan yang dihajatkan dalam rangka memakmurkan masjid, terutama yang berlangsung di kompleks Islamic Center. Termasuk kegiatan seleksi yang digelar dua hari juga berlangsung di kompleks IC. “Semakin banyak kegiatan

positif di komplekS IC akan sangat baik dan mampu beresonansi ke tengah masyarakat,” urai Rosiady.

Pihaknya berharap, seleksi mampu menghasilkan hafizhafiz yang akan menjadi wakil NTB pada kegiatan inti OPQ II pada bulan September mendatang. Apalagi NTB sebagai tuan rumah harus mampu meraih hasil maksimal lewat wakil-

wakil yang terpilih nanti. “Yang menang akan menjadi wakil NTB dalam OPQ II pada September nanti,” katanya.

Ketua ODOJ NTB, Lalu Pujo Basuki Rahmat mengatakan, ke 167 peserta akan berlomba pada sejumlah kategori lomba seperti MTQ, MHQ, TQ. Mereka yang berlomba pada kategori-kategori tersebut sesuai dengan kategori yang didaftar-

kan sendiri oleh para peserta.

Di samping itu, NTB pada akhir tahun ini akan menggelar perhelatan akbar Olimpiade Pecinta Quran (OPQ) II Tingkat Internasional. Kegiatan seleksi daerah ini digelar sebagai salah satu tahapan yang dilalui dengan melakukan penjaringan melalui seleksi daerah OPQ II. “Seleksi ini untuk menjaring delegasi sebagai peserta wakil dari NTB pada OPQ II,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, L. Pujo mengajak seluruh masyarakat NTB agar gemar mengaji dan

membudayakan baca Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, ODOJ telah memprakarsai bahwa membaca Qur’an tidak saja di masjid, melainkan dapat dilakukan pula di luar masjid.

“Membaca Qur’an tidak saja di dalam masjid, tapi bisa dimana-mana. Mari melembagakan tilawah Qur’an pada diri kita.

Sehingga ketika tidak mengaji setiap hari akan merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi pelembagaan tidak saja dalam bentuk STQ dan MTQ,” tutupnya. (dys)

Ngabuburit ala Mantan Ketua MK di Lombok Mataram (Suara NTB) Pakar Hukum Tata Negara yang sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mahfud MD, Kamis (24/5) terlihat ngabuburit di Lombok. Ia bahkan sempat memberikan sosialisasi tentang pemahaman hak konstitusional dalam Halaqah Konstitusi 2018.

“Saya takjub dengan kemegahan masjid di Lombok dan masjid yang ada pada saat ini.

Bahkan masjid saat ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan masjid pada masamasa kemerdekaan dulu. Dulu, masjid yang bagus hanya ada di lingkungan keraton, kalau selain itu bisanya kumuh dan kotor,” ujarnya.

Dulu, sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai konstitusi, masyarakat Indonesia terutama umat Islam sebagai mayoritas sengaja dimundurkan oleh penjajah dengan berbagai cara. Termasuk dengan tidak mengizinkan masyarakat Indonesia memperi n d a h masjidnya.

Selain itu, para lulusan agama hanya diperbolehkan sebagai guru ngaji.

“Tidak ada orang Islam yang boleh jadi profesor, tidak bisa masuk pendidikan dulu itu,” ujarnya.

Kemudian Ketua MK periode 2008-2013 ini bercerita pda tahun 1952 lewat KH Wahid Hasyim yang menjadi Menteri Agama dalam kebijakannya membuat kesetaraan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.

Pada saat itu banyak santri yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, kemudian menjadi pegawai negeri sipil.

Ia mengajak semua jamaah di IC untuk bersyukur dengan kondisi negara saat ini. Semua terkendali, beribadah juga dapat dilakukan dengan nyaman, karena masjid yang bersih dan indah.

“Kemerdekaan dalam pembukaan UUD itu bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manu-

sia. Karena sebelum merdeka, orang Indonesia itu dianggap bodoh,” ujarnya.

Setelah itu, perjuangan kemerdekaan juga dilakukan KH Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah.

Ia kemudian membuat petisi agar guru-guru mendapatkan gaji yang lebih layak, dan juga memperhatikan keselamatan dalam pelayanan ibadah haji bagi rakyat Indonesia.

“Umat Islam disadarkan bangkit melawan penjajah.

Muhammadiyah membangkitkan kesadaran, lalu NU tampil melawan penjajah,” ujarnya.

Sejumlah warga yang datang terlihat antusias mendengar penjelasan dari Mahfud MD. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat NTB, khususnya Kota Mataram terhadap NKRI. (lin)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi tentang konstitusi di IC oleh Mahfud MD.

(Suara NTB/ist)

TAMPIL - Musisi Yuga Unggana tampil dengan musik akustik di Tadarus Seni Kebangsaan di Taman Budaya.

Yuga Unggana dan Komunitas Warjack Tampil di ”Tadarus Seni Kebangsaan” Mataram (Suara NTB) Panggung Tadarus Seni Kebangsaan akhirnya dibuka. Setelah sebelumnya tampil dua musisi cilik Jingga dan Biru, Kamis (24/5), giliran para musisi senior tampil.

Yuga Unggana, musisi genre folk tampil memukau. Dosen Universitas NU Mataram asal Tasikmalaya ini memainkan akustik. Salah satu single yang dibawakan musisi lulusan S2 ISI Yogyakarta ini berjudul ‘Bapak’.

Stage Tadarus Seni Kebangsaan turut dimeriahkan Komunitas Warjack juga tampil dengan akustik.

Pada pembukaan sebelumnya, hadir langsung Tubagus Andre Sukmana, menjabat sebagai Kasubdit Seni Media Direktorat Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Kegiatan tidak hanya bernuansa seni dan budaya, sejumlah stan pameran disediakan sebagai ruang ekspresi dan usaha. Seperti stan pameran kaos even, produk UMKM berupa suovenir, bursa buku akar pohon. Turut mengisi stan, Sekolah

Musik Lombok Light Music, serta komunitas Genbi.

Penyelenggara, Majas Pribadi menjelaskan, kegiatan itu ingin menjelaskan bagaimana cara membaca kembali tradisi kebangsaan. Meski kata dia, masing masing orang punya budaya dan tradisi. Tapi perekatnya adalah kebangsaan. Kegiatan disebut “Tadarus Seni Kebangsaan” itu berlangsung tanggal 23 - 31 Mei mendatang, di halaman Taman Budaya NTB. Secara berturut turut, kegiatan berlangsung sejak Pukul 16.00 Wita itu, hari pertama diisi Biru Jingga dan Olah Seni. Hari kedua, music performance Komunitas Warjack dan Yudha Aganda, berikutnya Pantomim dan monolog oleh Mime In Lombok dan Ipul Sapturi. Hari ke empat, tampil Ary Juliant and Folk dan art performance Novrizal Hamza. Dilanjutkan diskusi kebangsaan malam harinya. Berikutnya sampai hari terakhir gelar sastra hingga musikalisasi puisi. Pesan khusus yang ingin disampaikan, agar pelaku seni, sastrawan, perupa, tetap satu membawa kembali tradisi kebangsaan. (ars)

Pelaku Pariwisata Bagikan Seribu Takjil Setiap Hari di IC Mataram (Suara NTB) Pesona Khazanah Ramadhan tahun ini menjadi tahun kedua diselenggarakan di NTB. berbagai kegiatan dilakukan untuk menyemarakkan event yang belangsung selama sebulan penuh ini. Tak ketinggalan, para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam PHRI NTB, ASITA NTB, INCCA NTB, dan perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD, termasuk perbankan, secara bergiliran setiap hari membagikan 1000 takjil dan 500 paket berbuka puasa di Kompleks Islamic Center (IC) NTB. “Perinciannya, untuk sepuluh hari pertama bulan puasa, yang membagikan takjil dan paket berbuka puasa adalah pelaku usaha wisata perhotelan (PHRI). Disusul tujuh hari berikutnya travel agent (ASITA), dua hari kemudian event organizer (INCCA). Selebihnya pengusaha BUMN maupun BUMD dan perbankan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H.L.Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si. Pembagian takjil dan paket makanan buka puasa dari para donatur ini akan dilakukan selama 27 hari. Dimulai pada hari pertama Ramadhan, hingga hari ke-27 Ramadhan.

“Tiga hari terakhir Ramadhan kita tidak membagikan takjil dan makanan berbuka puasa, karena masyarakat otomatis sudah sibuk

masing-masing persiapan lebaran,” ujarnya.

Untuk ragam menu takjil atau paket makanan berbuka puasa, diserahkan kepada kebijakan masing-masing donatur. Hal ini sekaligus menunjukkan kekompakan para pelaku usaha wisata di NTB bersama para pengusaha, BUMN dan BUMD, dengan Pemerintah Provinsi NTB (Dispar NTB dan Biro Kesra Setda NTB), dalam mendukung kepariwisataan NTB. Apalagi beberapa tahun terakhir telah mengumumkan diri sebagai salah satu destinasi wisata halal.

Sementara itu, Ketua PHRI NTB, yang juga Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Lalu Abdul Hadi Faeshal mengatakan ini berangkat dari pengalaman tahun sebelumnya. Ia berharap kegiatan PKR ini dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan sep-

erti tahun sebelumnya. Terutama wisatawan Muslim yang ingin menikmati suasana berpuasa yang berbeda di NTB. “Apalagi kegiatan PKR ini juga sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku perhotelan.

Tentu kami dengan senang hati akan membantu menyediakan takjil dan paket berbuka puasa di IC NTB. Ibaratnya selain berusaha, sekaligus juga sebagai ibadah di bulan yang penuh barokah ini,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

BERBUKA - Suasana berbuka puasa dengan takjil yang dibagikan oleh pelaku pariwisata kepada anak yatim di Islamic Center.

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

POLHUKAM

Halaman 11

Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Anggota Dewan Mulai Jarang Hadir Dalami LHP BPK KETUA DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diperoleh Provinsi NTB dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga tahun ini NTB kembali dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini prestasi yang luar biasa bagi daerah kita, sudah tujuh kali berturutturut, mulai tahun 2011 sampai 2017, kita diberikan opini WTP oleh BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Ini tentu atas (Suara NTB/dok) hasil kerja keras kita berHj. Bq. Isvie Rupaeda sama-sama dan semoga kedepannya tetap dapat kita tingkatkan,” ujar Isvie.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017 itu, diserahkan langsung oleh anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono, Jumat (25/5) siang kemarin kepada Ketua DPRD NTB, dalam sidang paripurna DPRD NTB. Lebih jauh disampaikan Isvie, LHP BPK tersebut menjadi salah satu barometer kinerja pemerintah daerah. LHP tersebut juga sangat membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

“Hakikat penyerahan LHP BPK ini sejalan dengan fungsi dewan dalam melakukan kontrol. Disamping itu juga sangat membantu daerah untuk memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan Pemda kedepannya,” kata Isvie.

Pada kesempatan itu Isvie juga menyampaikan saran kepada Gubernur NTB beserta jajarannya, agar LHP BPK tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.

Usai serah terima LHP BPK, Isvie langsung menggelar rapat terbatas dengan dengan pimpinan fraksi dan komiskomisi untuk merancang rencana pembahasan LHP BPK tersebut. Dewan akan mendalami LHP tersebut kemudian memberikan catatan dan masukan kepada pemerintah.

“LHP BPK ini akan langsung kita serahkan ke komisi-komisi terkait untuk dibahas dan didalami lebih lanjut,” katanya.

Pendalaman LHP oleh dewan tersebut dianggap penting karena fungsi dewan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Sebab diketahui meskipun mendapatkan WTP, namun bukan berarti pengelolaan keuangan daerah bersih dari penyimpangan. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2018 menjadi tahun tersibuk bagi para politikus di NTB. Karena harus menghadapi Pilkada serentak NTB 2018 yang digelar 27 Juni mendatang, juga berhimpitan dengan proses tahapan Pemilu serentak 2019.

Dua gawe politik terakbar tersebut kemudian membawa pengaruh terhadap konsentrasi kinerja para politisi yang menjabat sebagai anggota DPRD. Sebab disatu sisi ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat di sisi lain, juga harus bekerja untuk kepentingan partainya di Pilkada NTB 2018, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2019.

Kondisi tersebut juga mulai terasa di gedung wakil rakyat di Udayana. Para anggota dewan yang sebelumnya nampak rajin datang ke kantor, kini mulai terlihat jarang. Intensitas kehadiran mereka yang rendah, kemudian berdampak pada molornya agenda-agenda DPRD yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut bisa terlihat dari

kuantitas kehadiran para wakil rakyat dalam mengikuti agenda rapat paripurna, mengalami penurunan. Bahkan tak jarang, beberapa kali rapat paripurna belakangan ini, selalu molor dari jadwal karena terganjal ketidakhadiran anggota dewan.

Kondisi tersebut juga ternyata menjadi perhatian dari Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB yang bertugas untuk menjaga etika dan kehormatan para wakil rakyat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Ada pengaruh (Pilkada dan pemilu 2019) terhadap kehadiran anggota. Tetapi sejauh ini masih terukur, dan mereka tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Ketua BK, H. Nurdin, SH kepada Suara

NTB, Jumat (25/5) kemarin.

“Tetapi kita selalu mengingatkan agar para anggota tetap mematuhi disiplin.

Sampai sekarang ini untuk kehadiran, datanya sedang kita himpun, untuk kita evaluasi.

Nah gimana tingkat kehadiran itu nanti akan kami koordinasikan dengan masingmasing fraksi dan komisi,” sambung Nurdin.

Sejauh ini tutur Nurdin, pihaknya melakukan pendekatan preventif, dengan selalu memberikan peringatan-peringatan kepada para anggota.

Terhadap beberapa anggota yang kemudian masih tetap tak mengindahkan imbauan, maka BK akan tegas untuk memberikan peringatan.

“Untuk kehadiran paripurna, kita koordinasikan sesuai

Mataram (Suara NTB) Mendekati Pilkada serentak NTB 2018 yang akan digelar 27 Juni mendatang, tensi eskalasi politik diprediksikan akan semakin memanas. Para tim sukses (timses) mulai makin agresif mengerahkan seluruh kekuatan untuk memastikan paslon mereka menjadi pemenang.

Tidak sedikit ditemukan para timses dan pendukung yang melakukan pelanggaran aturan main Pilkada.

Salah satu yang banyak jadi temuan saat ini adalah pelibatan para ASN dalam ajang kegiatan kampanye.

Diketahui, di Kabupaten Lombok Tengah, sejak masa kampanye dimulai sampai hari ini, sudah terdapat 23 kasus pelanggan ASN. Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Loteng Abdul Hanan, saat dikonfirmasi di Mataram, usai mengikuti rakor pengawasan distribusi logistik Pilkada NTB. Dia mengatakan sampai saat ini 23 laporan dan temuan yang sudah ditangani Panwas Loteng, tiga laporan 20 temuan.

“Dari 23 itu, 20 temuan, tiga kasus laporan. Sudah ditangani, ada yang masuk pelanggaran administrasi, dugaan pidana dan terhadap Undang-undang lainya, mislanya Netralitas ASN,” ucapnya.

Ia berharap dengan banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN, pemerintah Daerah diharapkan harus bisa memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral.

“Kalau sanksi ASN bukan di Panwas, Tapi ke instansinya lansung, jadi kami harap bisa diberi sanksi lah sesuai dengan kesalahannya,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, komisioner Bawaslu NTB bidang hukum, Umar Ahmad Seth mengatakan, sejauh ini, kades paling banyak dilaporkan menghadiri acara kampanye pasangan calon tertentu, kemudian disusul oleh oknum ASN dengan jabatan yang berbeda – beda.

Sebagian besar kades dan ASN itu tak secara terang-terangan ikut berkampanye. Mereka biasanya hanya duduk menghadiri kampanye tanpa ada pidato atau sambutan yang mengarah ke politik.

Namun demikian, meskipun tidak menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu. Akan tetapi dengan kehadirannya di lokasi kampanye sudah dapat dikatakan memberi dukungan sebenarnya.

Sejauh ini sudah ada tiga vonis untuk pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu. Vonis Tindak pidana pemilu yang terakhir yakni putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus sebagai guru SMP. Oknum ASN tersebut pada tanggal 23 Mei lalu, sudah divonis bersalah dengan hukuman denda Rp 3 juta.

“Yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon. Tipilu dilakukan ASN di KSB itu sudah memulai proses penyelidikan di Sentra Gakumdu dan sudah diproses sidang di Pengadilan Negeri KSB,” katanya.

Ia juga membeberkan, Kasus Tipilu saat ini dalam proses persidangan. Yakni keterlibatan salah satu kepala Desa di kabupaten Dompu dalam kampanye salah satu paslon, dan dijadwalkan akan diputus pada tanggal 28 Mei mendatang, dan ketua DPC PDIP kota Bima sudah ditetapkan sebagai tersangka Tipilu dan dalam proses persidangan.

Sedangkan, beberapa kasus Tipilu lainnya sedang dalam proses penyelidikan di Sentra Gakumdu. Yakni, dugaan keterlibatan kades Ubung dalam kampanye pasangan calon di Lombok Tengah, dugaan keterlibatan ASN di Sumbawa, dan dugaan keterlibatan kepala Dinas di Lombok Timur. (ndi)

ketentuan. Sekarang ini ada juga yang malas, tapi kita imbau secara perorangan dulu, baru nanti kalau sudah terlihat sering, kita berikan peringatan secara berjenjang, mulai dari pimpinan dewan dan juga fraksinya untuk dikoordinasikan,” jelasnya.

Diketahui bahwa bagi set-

iap anggota dewan yang ikut dalam kegiatan kampanye, diwajibkan untuk mengaambil izin cuti, dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. “Sejauh ini kita berikan izin karena itu haknya. Tetapi semuanya tampak Patuh dengan mengajukan izin,” pungkasnya. (ndi)

PAN Akui Parpol Koalisi Ahyar - Mori Belum Maksimal

Jelang Pilkada

Oknum ASN Diduga Banyak Terlibat Politik Praktis

(Suara NTB/ndi)

MOLOR - Suasana rapat paripurna DPRD NTB yang masih molor, karena belum memenuhi kourum. Nampak beberapa kursi anggota masih kosong tak berisi.

(penrem)

ZIARAH - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Majeluk Matatam.

Danrem Pimpin Ziarah di TMP Majeluk Mataram Mataram (Suara NTB) Dalam menyambut HUT Kodam IX/Udayana ke 61 tahun 2018, Korem 162/WB menggelar upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Majeluk Matatam, Kamis (24/5).

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., selaku Irup memimpin langsung pelaksanaan ziarah yang diikuti oleh ratusan personel gabungan Korem dan jajaran se Garnizun Mataram.

“Kegiatan ziarah rombongan ini dilaksanakan selain dalam rangka menyambut HUT Kodam IX/Udayana, juga sebagai ungkapan rasa syukur

dan bangga sekaligus penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan,” ungkap Rizal usai upacara.

Sebagai generasi muda dan penerus bangsa, kata dia, sudah sepatutnya mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi masing-masing dengan berbagai macam prestasi maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.

“Semoga generasi muda penerus bangsa bisa memaknai kemerdekaan yang merupakan jerih payah perjuangan para pendahulu kita dengan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan kedaulatan NKRI,” pungkasnya.

Setelah memberikan penghormatan yang dipimpin langsung

Danrem 162/WB, para peziarah kemudian melakukan tabur bunga secara bersama-sama di atas makam para pahlawan.

Terpisah, Kapenrem 162/ WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., menyampaikan kegiatan ziarah rombongan ini tidak hanya dilaksanakan di TMP Majeluk saja, namun juga dilaksanakan di seluruh satuan jajaran Korem karena ini sebagai wujud kecintaan, penghormatan dan penghargaan terhadap para pahlawan.

“Semoga kita Bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu kita yang berkorban harta dan nyawa merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” tutup Dahlan. (ars/*)

KPU Distribusikan Surat Suara Secara Bertahap Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB sudah mulai mendistribusikan surat suara untuk kelengkapan Pilkada 2018. Surat suara itu sudah dikirim langsung ke KPU kabupaten/kota.

Komisioner bidang Logistik KPU NTB Hesty Rahayu mengatakan pendistribusian surat suara dilakukan mulai Hari Jumat (25/5) kemarin. “ Ya pendistribusian diawali dari tiga kabupaten/kota yaitu mulai dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan Kota Bima,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menuturkan pengiriman logistik Pilkada dengan pengawalan dari Polda NTB itu dilakukan oleh jasa percetakan dan didistribusikan secara bertahap.”Proses pendistribusiannya dilakukan secara bertahap. Sebenarnya kita sudah lakukan mapping yang kita dahulukan itu Pulau Sumbawa seharusnya, tapi ternyata yang distribusikan KLU, Mataram, Kota Bima, jadi tidak beraturan,” tuturnya.

Untuk rincian jumlah surat suara di masing-masing daerah tersebut, Hesty mengungkapkan untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) 163.101, Kota Mataram 277.673, Kota Bima

104.074.Sementara total kebutuhan surat suara untuk kebutuhan Pilgub NTB 2018 sebanyak 3,545,106 pemilih.

Terdiri dari 1.742.829 pemilih laki-laki dan 1.802.277 pemilih perempuan yang tersebar di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan 8.336 TPS. Dan tambahan sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen di setiap tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sedangkan untuk kebutuhan logistik lainya untuk kelengkapan TPS seperti karet gelang, spidol, lem, dan yang lainya sudah didiatribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

“Jadi memang kita secara bertahap sudah melakukan pendistribusian kelengkapan TPS, mulai dari lem, spidol, karet gelang, dan sebagainya.

Jadi tinggal kita fokuskan ke surat suara saja. Jadi surat suara ini juga harus segera distribusikan, Karena surat suara kan perlu pengolahan lanjutan seperti pelipatan,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, sebelumnya Divisi Hukum Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menyampaikan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 10 kabupaten/kota

di NTB untuk mengawal pengadaan logistik Pilgub NTB 2018, termasuk distribusinya.

“Kami dalam persiapan pengawasan pengadaan logistik. Bagaimana persiapan di KPU terkait logistik, seperti pengadaan surat suara, tinta, kotak suara, dan lainnya,” ujar Umar saat ditemui usai Rapat Koordinasi pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pilgub NTB, di Mataram.

Ia menuturkan pengawasan ketat akan dilakukan pihaknya mulai dari sortir dan penghitungan jumlah. Proses distribusi logistik pemilu mulai dari KPU sampai ke TPS. Termasuk saat baliknya lagi dari TPS ke KPU lagi.

Bukan hanya itu, beberapa hal yang harus dipastikan juga yakni memastikan surat suara yang dikirim harus sesuai dengan DPT, kemudian ada tambahan 2,5 persen harus sesuai.

Kalau ditemukan ada kelebihannya, harus dilakukan pemusnahan pada saat itu juga supaya tidak disalahgunakan.

“Kita juga akan pastikan distribusi itu sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan, kemudian sasaran dan tujuan tepat termasuk juga packing-packingnya itu kita akan awasi betul itu,” tuturnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) NTB memastikan dirinya merupakan salah satu dari partai koalisi pengusung pasangan Cagub/Cawagub NTB nomor urut 2, H. Ahyar Abduh Mori Hanafi (Ahyar-Mori), yang paling militan. Sebab, mesin politik PAN sudah bergerak masif dan solid untuk pemenangan pasangan Ahyar-Mori.

Demikian disampaikan salah satu petinggi DPD PAN NTB, yang kini duduk di DPRD NTB, Hadi Sulthon, kepada Suara NTB. “Untuk pemenangan Ahyar-Mori, Insya Allah kami partai yang paling militan,” kata Sulthon.

Hal itu disampaikan oleh Sulthon menyusul pernyataan dari Partai Gerindra yang menyebutkan ada beberapa parpol koalisi Ahyar-Mori yang tidak maksimal serius menggerakan mesin politiknya untuk pemenangan Ahyar-Mori.

“Untuk Pilkada gubernur kita tetap bekerja, saya pikir kita punya program yang jelas.

Jadi kalau ada yang bilang mesin partai PAN tidak bekerja, itu tidak benar, kita sangat solid. Tapi kalau di luar itu saya tidak tahu,” tegas Sulthon.

Namun demikian, Sulthon menyebutkan bahwa ia juga

tidak memungkiri jika dalam koalisi besar partai pengusung Ahyar-Mori, tidak tertutup kemungkinan ada kendala-kendala. Namun demikian sejauh ini dalam pengamatannya dalam koalisi, tidak terlalu menghawatirkan.

Sebelumnya, Partai Gerindra sebagai partai pengendali koalisi, menyebutkan tak memungkiri di internal koalisi, terdapat beberapa elemen belum bergerak maksimal untuk memenangkan pasangan Ahyar-Mori.

“Jadi itu risiko dari rumah besar, koalisi dengan pilihan koalisi besar, itu tentu ada saja spare part yang tidak bisa bergerak, karena faktor lain,” ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim.

Namun demikian, pihaknya terus melakukan penguatan terhadap barisan koalisi, untuk memastikan bahwa semua parpol koalisi berkerja keras memenangkan pasangan Ahyar-Mori.

“Tetapi hasil komunikasi kami, semua parpol berkerja untuk pemenangan pasangan Ahyar-Mori. Kalau diibaratkan seperti lari maraton, kapan harus lari sprint, dan lambat, jadi kita harus atus nafas, agar bisa sampai manjadi pemenang,” jelasnya. (ndi)

Aplikasi E-TP4D Wujudkan Pendampingan Berkualitas Mataram (Suara NTB) Kejati NTB meluncurkan laman e-TP4D. Fasilitas pelaporan itu lahir untuk menunjang akuntabilitas pendampingan proyek. Selain juga memudahkan tim memantau progres pelaksanaan proyek yang didampingi.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Arianto Harahap menjelaskan, laman e-TP4D diakses oleh stakeholder yang mendapatkan pendampingan TP4D. Caranya, progres pelaksanaan kegiatan masing-masing per tahapan. Misalnya saat progres proyek 20 persen, 40 persen, sampai 100 persen.

“Memang pengawalan berkualitas itu dengan on the spot tetapi dengan jumlah anggota tentu tidak bisa semua.

Aplikasi ini agar kinerja efisien dan efektif,” ujarnya kemarin usai peluncuran eTP4D yang dipimpin Kepala Kejati NTB, M Dofir.

Inovasi laman aplikasi eTP4D ini, sebut Ery, juga un-

tuk efisiensi dan efektivitas pendampingan. Tahun 2017, Kejati NTB dan jajaran Kejari mendampingi hampir 200 kegiatan pelaksanaan anggaran.

Sementara di tahun 2018 ini per Bulan Mei, tercatat 376 kegiatan dari 27 satuan kerja yang meminta pendampingan TP4D dengan nilai kegiatan Rp 3,09 triliun.

“Proyek strategis nasional kita dampingi melalui aplikasi dan on the spot ke lapangan.

Untuk proyek dengan nilai kecil bisa cukup pelaporannya lewat aplikasi ini,” jelasnya.

Laman e-TP4D tersebut dapat menghemat waktu pelaporan progres proyek. Selama ini dengan cara manual cukup memakan waktu sehingga rekomendasi baru keluar setelah selesai tahun berjalan pelaksanaan proyek.

“Ini menambah kualitas pendampingan. E-TP4D ini diharapkan progres dilaporkan sesuai dan tepat waktu dan sesuai tahun anggaran berjalan,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

Aspidsus Kejati NTB, Ery Harahap menjelaskan mekanisme kerja E-TP4D di hadapan para Kajari se-NTB, dalam peluncuran aplikasi e-TP4D di Mataram

SUARA NTB

Sabtu, 26 Mei 2018

Meski Nilai di Atas 55

Siswa Bisa Ikut UN Perbaikan Mataram (Suara NTB) – Ujian Nasional (UN) Perbaikan pada tahun 2018 akan dilaksanakan pada medio bulan Juli nanti. UN Perbaikan dikhususkan bagi siswa yang mendapatkan nilai mata pelajaran tertentu di bawah 55,00.

Namun, bagi siswa yang sudah mendapatkan nilai 55,00 tapi ingin memperbaiki nilai, bisa mengikuti UN Perbaikan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Posko UNBK Provin-

si, Susanto, kepada Suara NTB, Selasa (22/5). Menurutnya, UN Perbaikan untuk jenjang SMA/sederajat dilaksanakan pada bulan Juli dengan mode UN Berbasis Komputer (UNBK). Bagi siswa yang ingin memperbaiki nilainya meskipun nilai UN sudah di atas 55,00 diperbolehkan mengiktu UN Perbaikan.

“Siswa bisa mengikuti UNP walau nilainya lebih 55,00.

Mereka diberikan kesempatan, ini info dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” jelas Susanto.

Informasi yang didapatkan dari situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-

mendikbud), bahwa UN Perbaikan tahun 2018 akan diselenggarakan pada bulan Juli dengan dua pilihan jadwal, yaitu pada Selasa –Kamis, 24-26 Juli 2018, atau Jumat-Minggu, 27-29 Juli 2018. UN Perbaikan hanya berlaku pada jenjang SMA/SMK/ MA/MAK. Dan tidak untuk jenjang SMP/sederajat.

Peserta UN perbaikan adalah peserta yang nilai mata pelajaran UN-nya belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, yakni 55,00. Kesempatan itu diberikan untuk mengakomodasi siswa yang ingin memperbaiki nilai UN karena ada standar nilai khusus dari perguruan tinggi yang ditujunya.

Susanto menjelaskan, siswa yang ingin mendaftar dan mengikuti UN Perbaikan dapat melakukan pendaftara secara online di web unp.kemendikbud.go.id. Pelak-

sanaan UN Perbaikan di masing-masing kabupaten/ kota dengan dipusatkan di beberapa sekolah saja.

UNP 2018 juga dapat diikuti lulusan SMA/SMA/ MA/MAK dua tahun terakhir, yakni lulusan tahun 2017 dan tahun 2018. UNP hanya diberlakukan untuk jenjang SMA/sederajat, dan tidak untuk SMP/sederajat. Hasil UN Perbaikan dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Bagi peserta yang memperbaiki nilai, SHUN Perbaikan memuat nilai yang lebih tinggi dari nilai UN sebelumnya. (ron)

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

Halaman 12

Banyak Koperasi Tak Sehat di Mataram Mataram (Suara NTB) – Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram mencatat saat ini setidaknya ada 604 koperasi yang telah terdaftar. Dari jumlah itu ternyata hanya 54 saja yang dinyatakan sebagai koperasi sehat. Sementara sisanya dianggap tidak sehat karena tidak jelas aktivitasnya.

“Setelah kita sisir (periksa, red), ternyata hanya plangnya saja yang ada. Kegiatannya tidak ada. Karena ada juga koperasi yang didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan hibah,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram H. Yance Hendra Dirra, di Mataram, Jumat (25/5).

Ia mengatakan bahwa tahun lalu juga pihaknya telah mengajukan pembubaran kepada 50 koperasi di Kota Mataram.

Namun yang disetujui untuk dibubarkan sebanyak 48 saja.

Tahun ini pihaknya juga mengajukan sebanyak 50 koperasi lagi untuk dibubarkan.

“Data utuh yang kita punya saat ini ada 604 koperasi, sedangkan yang aktif sebanyak 396. Dari jumlah itu, sebanyak 125 saja yang laksanakan RAT. Dari 125 itu yang sehat dan jelas aktivitasnya hanya 54 saja,” terangnya.

Ia melihat sebagian kopera-

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

(Suara NTB/lin)

Yance Hendra Dirra si itu kalah bersaing dengan industri yang berkembang saat ini. Sementara beberapa koperasi juga didirikan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk mendapatkan bantuan dana hibah. Sehingga, selama 1,5 tahun kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk menghapus koperasi-koperasi yang

SALON Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

peruntukannya tidak tepat alias tidak sehat.

“Selama saya di Diskoperin, hanya tiga koperasi saja yang kita rekomendasikan untuk didirikan dan disahkan oleh BPMP2T. Kita benar-benar selektif, jangan sampai orientasi untuk mendirikan koperasi ini berbeda dari peruntukan yang sebenarnya,” ujarnya.

Beberapa koperasi yang tidak jelas aktivitasnya itu sebagian sudah dibubarkan. Sementara sebagian lagi masih menunggu keputusan. Ia berharap koperasi yang ada di Kota Mataram ini benar-benar dapat meningkatkan perekonomian warga. Sehingga warga tidak perlu lagi berurusan dengan hutang atau rentenir untuk bisa mendapatkan modal usaha.

“Koperasi ini memang kurang diminati oleh masyarakat. Karena kalau bicara koperasi konotasinya kurang positif. Ada yang bilang hanya tempat silaturahmi, ada yang bilang untuk dapat bantuan hibah saja.

Padahal bantuan ini kontraproduktif terhadap usaha yang sedang dalam pertumbuhan,” ujarnya. (lin)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR6524HM NOKA/NOSIN:MH1JFF11XDK002887/ JFF1E-1002430 AN. SRI MULYANI HLG DSKTR GUNUNG SARI HLG STNK R2 HONDA DR3024BL NOKA/NOSIN:MH1JF21199K317549/JF21E1315795 AN. ARIYANTI HLG DSKTR KOTA MATARAM

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 26 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 26 Mei 2018

OPINI

Halaman 14

Puasa Memupuk Etika Jangan Menggantung Investasi ADA banyak harapan yang bisa diwujudkan melalui sebuah investasi.

Mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan, terbangunnya rantai pasokan baru untuk komoditas lokal, hingga terbentuknya lokomotif baru pendorong roda perekonomian – yang kerap disebut pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengertian yang sederhana, investasi bisa dimaknai sebagai upaya mengeluarkan modal dalam jumlah tertentu, dengan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh dari pengeluaran tersebut. Dengan pengertian sederhana ini, investasi bisa memiliki skala yang mikro, kecil, hingga raksasa.

Investasi berskala mikro, bisa terwujud dalam bentuk seorang warga yang membuka usaha kaki lima atau lapak dagangan kecil di pinggir jalan. Ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pelaku investasi semacam ini di NTB. Sementara itu, investasi berskala raksasa, mewujud dalam bentuk korporasi yang membangun entitas bisnis tertentu dengan bujet dan tenaga yang besar, namun memiliki ekspektasi keuntungan yang besar pula.

Nah, jenis investasi semacam ini memang cukup kompleks. Mengingat, ada begitu banyak proses formal-prosedural yang biasanya harus dilalui. Misalnya saja, orang yang membangun hotel, harus membangun di kawasan yang memang diperuntukkan untuk jasa perhotelan. Contoh lain, pengusaha yang ingin membangun pusat perbelanjaan atau hiburan, juga hanya bisa membangunnya di kawasan yang sesuai peruntukkannya.

Dalam konteks inilah dibutuhkan perhatian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW, merupakan komponen regulasi yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Berbekal RTRW, setiap daerah bisa tumbuh dengan ajeg. Sebuah daerah, apalagi sebuah kota, yang tumbuh tanpa mengindahkan RTRW, bisa terlihat seperti orang yang tak mampu mengendalikan bobot tubuhnya sendiri. Dalam konteks ini, pertumbuhan justru berubah menjadi ancaman, bukan sebaliknya.

Karena itulah, adanya kabar soal investasi di Kota Mataram yang masih terganggu akibat menggantungnya penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW harus menjadi catatan penting bagi semua pihak.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, ada begitu banyak potensi investasi yang terhambat akibat menggantungnya Perda RTRW ini.

Belum finalnya tata ruang diperkirakan telah menghambat hampir Rp200 miliar investasi. Termasuk tak terserapnya ribuan tenaga kerja.

Sejumlah investasi di Kota Mataram tertunda antara lain, izin pembangunan perumahan, hotel serta usaha lainnya.

Memang, ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian sebelum menuntaskan sebuah Perda RTRW. Mulai dari keberpihakan lingkungan, penataan kawasan hingga proyeksi pertumbuhan sebuah daerah. Namun, keterlambatan dalam menetapkan kebijakan di bidang tata ruang juga bisa menjadi bumerang bagi sebuah daerah.

Ada baiknya, semua pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam meluruskan RTRW ini segera membangun komunikasi yang lebih intensif. Dengan demikian, RTRW yang dibutuhkan oleh Kota Mataram bisa segera difinalisasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsep RTRW yang lahir nanti haruslah berpihak pada masyarakat, dan bukan hanya menguntungkan para investor saja. Menarik garis keseimbangan antara kepentingan publik dengan para investor tentu saja memerlukan kebijakan seorang pemimpin.

Selain itu, penerapan RTRW juga haruslah konsekuen. Jika sebuah kawasan memang tidak diperbolehkan menjadi kawasan bisnis atau komersil, maka kawasan itu harus benar-benar steril dari entitas bisnis.

Jangan sampai, ada entitas bisnis yang diperbolehkan “melanggar” kaidah, namun entitas lain justru tidak mendapatkan hal yang sama.

Ketegasan dalam penerapan RTRW ini adalah hal yang mutlak, demi menjamin terwujudnya perkembangan yang sehat bagi sebuah kota.

Kita semua tentu berharap Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB tidak tumbuh bak seorang yang obesitas. Seseorang yang pertumbuhannya justru menjadi ancaman bagi kehidupannya. Kita menginginkan sebuah ibukota provinsi yang teduh bagi semua pihak. Mulai dari investor kaki lima, hingga para konglomerat raksasa. (*)

AGI setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa, sudah tak terbilang jumlah betapa banyak dan berapa kali telah berpuasa. Yakni menahan diri dari segala kebutuhan lahir dan bathin. Juga hubungan seksual.

Bisa dibayangkan, kian bertambah umur jumlah untuk menunaikan ibadah puasa naik ke tingkat lebih tinggi. Semakin dewasa jumlah melaksanakan puasa terus melonjak, beda ketimbang sebelumnya. Juga bila kian menua usia, tak terhitung pula entah berapa jumlah seseorang telah menunaikan kewajiban berpuasa. Belum lagi, amalan-amalan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Lebih dari itu banyak lagi di antara kita yang melakukan lebih dari kebiasaan. Misalnya dalam berpuasa, sebagian di antara kita ada yang tidak sekadar berpuasa bulan ramadhan, bahkan berpuasa Senin-Kamis. Yang sholat, bahkan solat sunnah tiap malam, termasuk sedekah dan amalan lainnya yang lebih dari apa yang biasa dilaksanakan pada sebagian lain antar kita.

Pertanyaan yang muncul, berbekaskah serangkaian ibadah yang saban hari kita laksanakan. Dengan begitu bisa terbentuk pribadi takwa? Pertanyaan ini memang gampang-susah untuk diurai jawabannya.

Setiap pemeluk Islam yang berpuasa dan ibadahnya baik tak akan berperilaku buruk sebab tujuan berpuasa membentuk karakter pribadi takwa. Firman Allah: Hai orangorang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. AlBaqarah: 183).

Esensi mendalam dari berpuasa meniscayakan perilaku-perilaku hamba Allah yang tak pernah alpa, lepas dari etika dalam situasi dan kondisi apapun. Nah pada titik inilah sebenarnya, semua bentuk ibadah yang dilaksanakan seluruh kaum muslim bertujuan melahirkan budaya etika Qur’ani, religius dan manusiawi. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara komperhenshif. Islam memiliki wawasan universal tentang etika

Oleh : Masyhur Pengajar di UNU NTB. Mengelola Yayasan Bina Muda Insani (YBMI) dalam kehidupan manusia pada pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam segala hal; entah laku politik, ekonomi, budaya dan kepedulian terhadap sosial pendidikan. Mengenai situasi politik, masih massif berbagai gerakan dan aktivitas yang dilakukan sekelompok orang justru menimbulkan kegaduhan, tak heran cekcok di sana sini terjadi. Dalam kehidupan ekonomi, berbagai ketimpangan menghiasi pemandangan kita sehari-hari. Ketidakpedulian terhadap saudara yang kebetulan tidak beruntung seperti kita; kaum miskin dan dhuafa atau kelompok lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari jalan keluarnya untuk dituntaskan. Budaya perilaku kita juga lebih didominasi oleh rasa malas. Yang ada, bagaimana bisa meminimalisir waktu sementara hasil yang diinginkan menguntungkan. Memang ini bisa berdampak positif, tetapi tidak tepat juga jika kita tak pernah peduli apa memiliki relevansi dengan norma dan etika kehidupan atau tidak dengan pilihan seperti itu.

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Ketiganya tak bisa pisah.

Berkaitan dengan nilai tentang sesuatu itu baik atau buruk. Berhubungan dengan bagaimana refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Etika punya arti luas guna mengkaji moralitas berupaya menelaah lebih dalam ikhwal kondisikondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis dan manusiawi.

Membuat orang merasa tak nyaman itu buruk. Semestinya, seseorang harus berikhtiar bagaimana bisa mencipta keteduhan terhadap orang yang ada di sekelilingnya, lebih luas lagi lingkungan sekitar. Lepas dari tanggung jawab itu fatal, karena ciri orang munafik. Menipu orang lain adalah buruk. Buruk karena merasa ada orang lain yang dirugikan. Berarti dalam diri sese-

RADIO

orang telah tertanam ketidakjujuran (bohong). Yang mana ciri ini juga dikatakan oleh baginda nabi, berikut para pendahulu yang kita tiru dan teladani sebagai isyarat bahwa hal perilaku tersebut munafik. Jangankan membunuh, menipu saja dalam Islam begitu dilarang. Apalagi membunuh sesama?. Teror dan aksi-aksi brutal yang telah dari dulu terjadi dan hingga saat ini tumbuh dan berkembang dengan berbagai tentu bukan nilai dan etika islami. ** Puasa yang bisa memancarkan etika sungguh menjadi sumber mata air “jernih” bagi keblusetan situasi hidup yang keruh dan menggumpalkan debu hitam yang bisa menjadi racun kehidupan. Puasa untuk memupuk etika sejalan dengan garis sinergitas pencapaian puasa membentuk insan-insan takwa. Tujuan substansial puasa itu tak lain “memerdekakan” jiwa agar tidak tersandera nafsu primitif. Nafsu itu dapat bernama hasrat yang tak terkendali, watak tamak yang tak pernah tamat dan tubuh dengan kecenderungan memuja daulat benda dan nafsu destruktif lainnya. Termasuk nafsu memonopoli kebenaran dan merasa paling benar sendiri (Asep Salahudin, 2012).

Keberadaan berbagai fasilitas akibat perkembangan tehknologi yang begitu pesat memang membuat segalanya lebih praktis dan mudah.

Realitas yang kita amati, betapa sosial media seperti facebook dan lainnya menyuguhkan kenikmatan cita rasa indera pengecap sekaligus memperlihatkan kebencian yang bisa menjadi dorongan melakukan tindakan-tindakan tak beradab.

Beragam tindakan yang semula hendak ditujukan mulia, dimanipulasi dengan cara-cara yang buruk.

Fitnah dan adu domba kian menyebar cepat seperti virus. Hampir semua itu begitu gampangnya terjadi—tak ubahnya dedaunan kering jatuh dari pepohonan di musim gugur. Kehidupan pun seakan berubah menjadi kebosanan yang terperikan

karena sulit dicari akar permasalahan.

Maka sudah semestinya, menghadirkan puasa untuk senantiasa memupuk etika untuk hidup dan kehidupan. Selaras dengan tujuan manusia tercipta ke bumi: menjadi khalifah, duta Allah di muka bumi.

Kita berharap moga kita tersindir oleh pesan kanjeng nabi Muhammad saw berikut: “Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga (HR. Thabrani)”. Dengan begitu, terus ada upaya perbaikan, kesediaan untuk melakukan koreksi dan muhasabah (instrospeksi) yang hadir dalam jiwa kita. Pun dengan demikian, kita bisa memaknakan puasa lebih dari menahan nafsu makan minum dan hubungan seksual. Tetapi bahwa puasa, mampu memperbaiki kualitas hidup keagamaan kita, lantas kita realisasikan secara nyata menuju kehidupan yang lebih baik untuk pribadi, masyarakat dan bangsa.[]

Selain cadangan emas, Dompu simpan potensi panas bumi 70 MW

Potensi besar yang harus mensejahterakan rakyat

*** Revisi RTRW tersendat, investasi di Mataram masih terganggu Harus ada solusi cepat

***

SUARA NTB

Sabtu, 26 Mei 2018

Kekeringan Dikhawatirkan Picu Kemiskinan Baru

Praya (Suara NTB) Bencana kekeringan yang melanda ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini dikhawatirkan bisa berimplikasi luas.

Salah satunya, munculnya masyarakat miskin baru di daerah ini. Untuk itu, Pemkab Loteng diharapkan bisa memberikan solusi jitu guna meminimalisir dampak kekeringan tersebut.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, M. Samsul Qomar, Jumat (25/5) mengatakan, saat ini pertanian masih menjadi sektor unggulan di Loteng. Dan, merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Apalagi ancaman gagal tanam maupun gagal panen akibat kekeringan, jelas akan berdampak pada potensi hilangnya pekerjaan

bagi masyarakat di daerah ini.

Termasuk bagi para pemilik lahan, berpotensi mengalami kerugian besar. Akibat besarnya biaya yang telah dikeluarkan petani untuk bercocok tanam. ‘’Kalau persoalan ancaman gagal tanam maupun gagal panen ini tidak bisa diatasi maka itu bisa berpotensi melahirkan kemiskinan baru di daerah ini,’’ ujarnya.

Hal itu tentu jadi beban

Kadisdik Tersangka

Somasi NTB Desak Usut Aliran Setoran Mataram (Suara NTB) Penetapan tersangka Kadis Pendidikan (Kadisdik) Kota Mataram, Sud oleh Kejari Mataram, diapresiasi Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB. Namun tidak cukup itu, lembaga pegiat antikorupsi ini mendesak Kejaksaan mengusut ke mana saja dugaan aliran setoran tersangka.

Menurut Direktur Somasi NTB, Lalu Ahyar Supriadi, SH, tersangka diduga tidak bekerja sendiri dalam proses pengumpulan uang ke seluruh kepala sekolah SD dan SMP se Kota Mataram tersebut. Ada pihak yang diduga menjadi kaki tangan tersangka untuk proses eksekusi ke kepala sekolah. Selain itu, aliran dana yang diduga mengarah ke setoran pihak tertentu diduga kuat terjadi. “Nah, kemana saja aliran dana setoran ini, harus diusut Kejaksaan,” kata Ahyar Supriadi, Jumat (25/5).

Proses dugaan pungli 140 SD dan pungli SMP sebanyak 24 sekolah itu, dipastikannya tidak dilakukan sendiri. Nilai pungutan juga diyakini membebani sekolah, karena per kepala sekolah diwajibkan setor minimal Rp 1,5 juta. Bahkan ada yang dipungut hingga Rp 2,5 juta. Sehingga diperkirakan total nilai pungutan selama 2017, mencapai Rp 2 miliar.

“Ada pihak lain yang harus diusut perannya. Karena pada dasarnya tindak pidana korupsi tidak berdiri sendiri,” tandasnya.

Dalam pandangannya, kasus ini membuka pandangan banyak pihak, bahwa selama ini korupsi di sektor pendidikan seperti gunung es. Terlebih yang langsung dijadikan tersangka adalah kepala dinas atau pejabat eselon dua. “Ini menjadi satu satunya kasus yang menjerat kepala dinas sejak beberapa tahun terakhir.

Khususnya di Kota Mataram,” ungkapnya.

Sesuai hasil riset pihaknya, sektor pendidikan jadi salah satu sektor yang rentan korupsi. Menilik anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dan meningkat dari tahun ke tahun. Catatan Somasi NTB, selama 2013-2017 ada 50 lebih kasus dugaan korupsi di sektor pendidikan yang ditangani aparat penegak hukum.

Korupsi di sektor pendidikan modusnya penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan liar, pembangunan gedung sekolah bermasalah, serta pengadaan alat bantu pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi dan di mark-up.

Tak sampai di sana, praktik kolusi juga disinyalir masih terjadi saat penerimaan siswa baru. Hal itu menghalangi pemerataan akses pendidikan. ‘’Aktor korupsi di dunia pendidikan selama ini yang terungkap cenderung oknum kepala sekolah dan bendaharanya,’’ sebutnya.

Sementara mengenai penyimpangan proyek pendidikan masih sebatas pada pembuat komitmen proyek berikut rekanan pemenang tendernya.

Di balik itu, dalam sejumlah kasus juga ada indikasi orang sakti yang belum tersentuh hukum. Contohnya, kata dia, yakni korupsi uang persediaan Dikpora KSB tahun 2015 dengan kerugian Rp 600 juta dari total kas Rp 1 miliar. ‘’Dalam kasus itu baru satu yang sudah jadi terpidana, Bendahara Dikpora-nya. Yang diduga melibatkan pejabat lain belum tersentuh,’’ beber Ahyar. (ars)

Usut Proyek Penyulingan Air Dari Hal. 1 instalasi penyulingan air bersih itu. Meski sumber anggarannya dari APBN dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetap akan dikajinya. ‘’Akan kita lihat nanti, saya akan lihat dulu seperti apa masalahnya nanti,’’ katanya kemarin.

Jika proyek ini milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang notabene sumber anggaran dari APBN, tetap akan diusut pihaknya. ‘’Walaupun dari APBN, tetap akan saya pelajari,’’ tandas mantan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Lebih bagus menurutnya jika ada laporan masyarakat.

Dengan dasar laporan itu, akan jadi bahan kajian untuk mengusut alasan mangkraknya proyek dan kemungkinan ada masalah lain berbau unsur pidana. “Begitu ada laporan masuk, kita akan klarifikasi,” tandasnya.

Proyek yang sumbernya dari KKP ini, menurutnya tidak ada halangan untuk diusut sepanjang masuk dalam wilayah hukumnya. Ketika dalam perjalanan ada kendala teknis karena harus melakukan pemeriksaan di tingkat pusat, maka akan dikoordinasikan dengan instansi lebih atas. ‘’Kan nanti ada Kejati kita ajak koordinasi. Kalau tidak bisa Kejati, kan nanti ada Kejagung. Semua itu bisa ditangani, asalkan ada koordinasi,’’ pungkasnya.

Ada dua unit mesin penyul-

ingan air senilai Rp 4,6 miliar di Gili Gede, Kecamatan Sekotong yang mangkrak.

Mesin itu sebelumnya ditempatkan di Gili Gede untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Namun setelah dibangun, instalasi rusak.

Dalih Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat, dua instalasi itu sebenarnya sudah berfungsi.

Namun dalam perjalanan, ada kerusakan komponen untuk pompa air rusak, tidak ada tenaga ahli yang diturunkan KKP untuk perbaiki. Itu kemudian menyebabkan mesin penyulingan air laut menjadi air tawar tersebut mangkrak hingga kini.

Catatan sebelumnya, dua mesin penyulingan air laut senilai masing-masing Rp 2,9 miliar lebih dan Rp Rp 1,7 miliar lebih bantuan dari KKP di Desa Gili Gede tahun 2012-2013 lalu mangkrak. Rata-rata mesin itu hanya beroperasi dua bulan, selebihnya tidak bisa beroperasi. DKP yang diharapkan mengambil alih, hingga kini tak bertindak.

Praktis sejak diresmikan sekitar April 2013 lalu, mesin ini hanya berfungsi lima bulan saja. Mesin bantuan kedua dibangun tahun 2013 lalu, setelah diserahkan mesin itu sekitar dua bulan bisa digunakan. Namun setelah itu komponen mesin gangguan sehingga tak berfungsi. (ars)

tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena jelas akan membuat upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini akan semakin berat akibat terus bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Sebagai dampak dari bencana kekeringan yang melanda lahan-lahan pertanian di Loteng.

Menurutnya, kekeringan tidak bisa dihindari, karena menyangkut persoalan alam.

Namun pemerintah bisa

melakukan upaya-upaya antisipasi sekaligus penanggulangan bencana kekeringan. Paling tidak untuk bisa meminimalisir dampak kekeringan yang terjadi dengan membantu penyaluran air baku ke lahan-lahan pertanian yang terancam kekeringan. ‘’Itu untuk jangka pendek.

Jangka panjang, bisa dengan memperbanyak embung-embung rakyat. Sehingga ketika musim hujan tiba, banyak sumber air yang bisa digunakan pada musim kering seperti sekarang ini,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pembangunan Dam Mujur bisa menjadi salah satu solusi yang bisa menjawab persoalan kekering-

an. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan terbangunnya Dam Mujur. ‘’Jadi kalau bicara kekeringan, memang tidak bisa dicegah. Karena itu faktor alam. Tapi paling tidak kita bisa berbuat, untuk bisa mengantisipasi kekeringan tersebut,’’ pungkas Qomar.

Data dari Dinas Pertanian (Distan) Loteng, sampai saat ini luas area pertanian yang terpapar kekeringan tidak banyak berubah. Dari 14 ribu hektar luas lahan pertanian yang tidak direkomendasikan untuk menanam padi, sudah sekitar 5 ribu hektar lebih yang terpapar kekeringan. (kir)

Kejar Hibah Rp 600 Miliar

Tangani Ruas Jalan Lingkar Selatan Pulau Lombok Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sudah mengajukan proposal untuk memperoleh program hibah jalan nasional tahun 2019 mendatang. Untuk mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pemprov mengajukan penanganan ruas Jalan Lingkar Selatan Pulau Lombok, dari Lembar Lombok Barat sampai Pringgabaya Lombok Timur.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM mengatakan program PRIM, yang sudah berlangsung selama beberapa tahun di NTB akan berakhir tahun 2018 ini.

Sebagai gantinya, pemerintah pusat membuat program hibah jalan nasional.

Program hibah jalan nasional ini hanya diperuntukkan bagi daerah-daerah yang menjadi pengembangan pariwisa-

ta prioritas. Seperti Danau Toba, Borobudur, KEK Mandalika dan Labuhan Bajo.

“Akan diganti dengan hibah nasional. Skemanya, lebih mudah daripada PRIM. Kalau ini sharingnya 100 persen.

Jadi kita tak pakai sharing 40 : 60 persen. Kita pakai uang daerah dulu, cuma sharingnya 100 persen,” terang Syahdan ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Program hibah jalan nasional ini akan dilaksanakan selama tiga tahun. Mulai 2019 sampai 2021. Skemanya, pemerintah daerah menganggarkan dulu dalam APBD masing-masing. Setelah itu, pemerintah pusat akan mengganti uang yang digunakan pemerintah daerah tersebut sebesar 100 persen.

Selama tiga tahun, akan disiapkan dana hibah jalan nasional sebesar Rp 600 miliar.

Artinya, setiap tahun Pemda harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar. Syahdan mengatakan, jika NTB mendapatkan hibah jalan nasional, maka akan digunakan untuk penanganan jalan lingkar selatan Pulau Lombok.

Yakni, ruas jalan Lembar – Pringgabaya dengan panjang ratusan kilometer. Menurut Syahdan, Pemprov berpeluang besar mendapatkan hibah jalan nasional ini. karena sudah pengalaman mengelola hibah PRIM. Jika hibah jalan nasional turun, pihaknya akan melebarkan ruas jalan provinsi yang berada di Tanjung – Pohgading Lombok Timur. Dari 4,5 meter menjadi 6 meter. Ia mengatakan, tidak ada pembukaan ruas jalan baru. Namun hanya meningkatkan ruas jalan yang sudah ada sekarang ini. (nas)

Dinilai Primitif, Paslon Dilarang Bagikan Sarung Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) menegaskan, pasangan calon (Paslon) tidak boleh melakukan kampanye dengan membagikan sarung atau kurma selama puasa. Pasalnya, membagikan sarung semacam ini tidak ada kaitan dengan Pilkada. Paslon seharusnya berkampanye dengan menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.

“Apakah kampanye pada saat puasa boleh membagikan sarung, kurma. Kalau kampanye sarung itu artinya mundur dong (primitif). Seharusnya paslon kampanye menyampaikan visi dan misi,” kata Komisioner KPU M, Suhar-

di, SH., MH., Jumat (25/5).

Demokrasi, ujarnya, seharusnya jauh lebih maju, tidak lagi terjebak dengan pola lama seperti membagikan sarung. Demokrasi yang maju, jelasnya, seharusnya para paslon berkampanye menyampaikan visi dan misi.

Dari sisi aturan jelasnya kampanye cukup membagikan atribut berupa pakaian, topi, dan lain-lain. Itupun nilai pakaian tidak lebih dari Rp 25 ribu.

Menurutnya kalau para paslon berzakat dengan bagi sarung, pihak KPU tidak melarang. ‘’Silakan saja kalau berzakat, jangan ada tendensi politik.

Demokrasi ini mau modern jangan lagi primitif,’’ imbuhnya.

Momentum debat kandidat beberapa waktu lalu tambahnya bisa menjadi tolok ukur penilaian bagi masyarakat.

Ia mengimbau masyarakat jangan mau dininabobokkan dengan pola kampanye yang lama atau primitif. Sebab menurutnya tidak produktif, jika sekelas Pilkada yang menjadi ajang memilih pemimpin Lobar justru diukur melalui pembagian sarung. ‘’Kami warga Lobar, juga prihatin justru Pilkada kok yang dibahas masalah sarung dan kurma, padahal biaya pilkada ini kan besar,’’ tegasnya.(her)

TGH Ulul Azmi: Jadi Panutan Orang Lain Dari Hal. 1 Kepada TGH Abdul Latif yang tertuang dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, TGH Ulul Azmy menyatakan, apa yang telah dilakukan Ali BD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Kepemimpinan Ali BD selama di Lotim sangat luar biasa. Utamanya dalam menegakkan peraturan daerah tentang zakat. Di mata TGH Ulul Azmy, Ali BD adalah sosok yang sangat sederhana. Mudah bergaul dengan masyarakat.

Bagi TGH Ulul Azmy, Ali BD disebut sebagai bapaknya orang Sasak. Ia pun berharap

Ali BD benar-benar bisa menjadi Gubernur NTB ke depan. ‘’Saya berdoa semoga Ali BD menjadi Pemimpin NTB ke depan,’’ ucapnya.

Sang tuan guru pun mengajak semua pihak untuk mendukung Ali BD. ‘’Mari kita dukung Ali BD dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan,’’ ajaknya.

Masalah zakat di Lotim membuat banyak orang terkesan. Pengakuan TGH Ulul Azmy ini sendiri sangat terkesan dengan cara Ali BD. Diuraikan, NTB ini sebagian besar adalah petani. Petani pun memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari ha-

sil pertaniannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan adanya aturan zakat yang dibuat pemerintah, petani akan bisa dengan rutin membayar zakatnya.

Ketentuan zakat memang sudah ada sejak dulu. Akan tetapi pengelolaannya belum teratur. Adanya ketetapan dari pemerintah diyakini zakat akan bisa terlaksana dengan baik.

Diketahui, Lotim pertama kali menerapkan Perda Zakat di bawah kepemimpinan Ali BD. Kabupaten lain justru banyak belajar di Lotim. ‘’Ini yang luar biasa pada diri Ali BD,’’ demikian ungkap TGH Ulul Azmy. (rus)

BPBD Mulai Droping Air di Bima dan Lotim Dari Hal. 1 Sasaran distribusi itu di Desa Sekaroh. Sebelumnya atas permintaan kepala desa setempat karena warganya mulai mengalami kekurangan air bersih. Setelah disetujui, BPBD Lombok Timur menerjunkan dua tangki air bersih. ‘’Pendistribusian air bersih disalurkan di Dusun Talone dan Dusun Sunut, Desa Sekaroh. Masing masing satu tangki air bersih,’’ sebut Agung.

Menurut rencana, distribusi air bersih akan berlanjut hingga akhir pekan. Sebab masih ada yang belum terjangkau seperti Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh.

Sementara di Kabupaten Bima, konsentrasi distribusi air dilakukan di Kecamatan Woha. Sesuai laporan dari Kalak BPBD Bima, H. Taufik Rusdi, sebelumnya sudah dilakukan inventaris pada desa yang paling membutuhkan di Kecamatan Woha. ‘’Sehingga mulai Senin (21/5) kemarin, sudah dikirim tangki air ke sejumlah mushala di Woha,’’ kata Agung.

Disebutkan, permintaan

droping air juga datang dari Desa Sanolo, Kecamatan Bolo dan Desa Rade. Pihak BPBD setempat mengirimkan dua tangki air ke dua desa tersebut. Saat ini tim BPBD setempat terus melakukan pemantauan untuk mengecek kondisi terdampak kekeringan di sejumlah kecamatan, sambil menunggu permintaan dari pihak desa.

Agung menambahkan, dari 281 desa di NTB terdampak kekeringan sesuai data 2017, baru empat desa itu yang mengajukan permintaan air bersih.

Selebihnya masih ditunggu sampai melewati masa transisi dari musim hujan ke kemarau.

Pada penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis potensi kekeringan atau Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut – turut. Sesuai hasil monitoring, update dasarian (10 hari berturut turut) dua Bulan Mei 2018, NTB menunjukkan HTH pada kategori menengah hingga sangat panjang selama 60 hari.

Data BMKG per Senin (21/ 5) kemarin, beberapa wilayah dengan kategori sangat panjang, di antaranya Kota Mat-

aram untuk Kecamatan Ampenan. Lombok Tengah (Loteng) untuk Mantang, Batukliang, Puyung, Jonggat, Kopang, Praya. Aikmual, Penujak, Selong Belanak, Darek, Batu Nyala, Mujur, Mujur dua, Bilelando, Mertak, Pujut.

Lombok Timur (Lotim), di antaranya Sambelia, Karang Baru Timur, Wanasaba. Labuhan Haji, Montong Gading, Kotaraja, Rensing, Sakra Barat, Kokok Putih Sembalun, Sukamulia.

Sedangkan Lombok Utara, Kecamatan Gangga, Sambik Bangkol.

Di Pulau Sumbawa, diantaranya untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) potensi kekeringan terjadi di Batulanteh, Labangka, Sukadamai. Sementara di Sumbawa Besar, seperti Utan, Labuhan Badas, Lape, Sebewe, Moyo Utara dan Plampang.

Untuk Kabupaten Dompu, kekeringan terjadi di Kecamatan Pajo.

Sementara Kabupaten Bima, di antaranya Madapangga, Bolo, Sape. Terakhir, Kota Bima di Kelurahan Ssakota, Kolo, Rasanae dan Raba. (ars)

Halaman 15

Hindari Prilaku Koruptif Dari Hal. 1 Ia berharap perolehan opini WTP tersebut dapat menjadi pendorong Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. ‘’Kan ukuran dari BPK terus berkembang tiap tahun.

Artinya, samplingnya sudah semakin tajam. Dikaitkan juga dengan kinerja. Mudahmudahan ini menjadi pendorong untuk kita semua pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,’’ katanya.

Pada saat yang sama, harap gubernur, hal-hal yang sifatnya koruptif bisa dikurangi juga. Ia tak memungkiri, meskipun Pemprov mendapatkan opini WTP sejak tujuh tahun lalu, masih ada pejabat yang kena kasus korupsi.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan berbagai macam cara sudah dilakukan

agar pejabat tidak berprilaku koruptif. Tetapi masih ada saja yang melanggar. Bagi pejabat yang melanggar berprilaku koruptif maka penanganannya diserahkan ke aparat penegak hukum.

LKPD Pemprov NTB 2017 merupakan laporan keuangan ketiga yang disusun dengan menggunakan basis akrual sebanyak tujuh laporan. Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

BPK telah memeriksa laporan keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dengan realisasi RP 5,083 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,12 triliun. Belanja transfer dengan realisasi Rp 5,25 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,54 triliun. Total aset senilai Rp 13,17 triliun serta jumlah kewajiban ditambah ekuitas senilai Rp 13,17 triliun. (nas)

Pengelolaan Tambang Emas Dompu Harus Lebih Baik dari Batu Hijau Dari Hal. 1 Agar keberadaan tambang dapat dirasakan masyarakat, Tuan Guru Bajang (TGB) berharap semua program-program pemberdayaan dari perusahaan tambang harus diintegrasikan dengan program Pemda. ‘’Jadi, tidak CSR-nya lempar-lempar ke manamana. Tapi dari awal diarahkan untuk prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.

Apakah Pemda perlu mendapatkan porsi saham jika perusahaan tambang di Dompu beroperasi seperti di Batu Hijau pada saat PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT)?

Gubernur mengatakan, belum mengecek aturan yang ada saat ini. Apakah masih ada divestasi saham seperti zaman Newmont dulu. Namun, jika dulu Pemda mendapatkan bagian tertentu dari divestasi saham.

Maka dalam peraturan yang terbaru diharapkan Pemda mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi.

PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk dan perusahaan

tambang internasional asal Brazil, Vale menemukan cadangan emas dan tembaga raksasa di wilayah Hu’u Kabupaten Dompu. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, yang merupakan induk usaha BUMN tambang, mengatakan cadangan emas yang ada di Dompu diperkirakan dua kali lipat dibanding cadangan emas yang dimiliki PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Selain emas, cadangan tembaga di Dompu juga dipekerkirakan lebih besar dari PT. Merdeka Copper Gold Tbk yang memiliki tambang di Jawa Timur (Jatim). Cadangan emas di Dompu diperkirakan mencapai 1,38 juta ton emas karena tambang Batu Hijau milik Newmount memiliki cadangan 690 ribu ton emas. Sementara cadangan tembaga di Dompu diperkirakan melebihi 8,6 juta ton atau 19 miliar pounds sesuai cadangan tembaga di Merdeka Copper. (nas)

Ali BD Makin Merakyat Dari Hal. 1 Sebelum berbuka puasa, ia juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk selalu menjaga tali silaturahim.

Dengan bersilaturahim katanya akan membuat NTB, khususnya di Lotim akan selalu kondusif. ‘’Jagalah persatuan apalagi menjelang Pilkada,’’ pesan Ali BD seraya menyampaikan permohonan maaf atas segala khilafnya di bulan Ramadhan yang penuh ampunan ini. Disampaikan pula, saat ini banyak cara yang tidak halal dilakukan demi meraih kemenangan. Penting untuk dilakukan warga adalah, menjaga kedamaian.

Selanjutnya, Ali BD bergerak menuju Dusun Bun Jeruk, Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Silaturahmi pun dilakukan oleh pria yang akrab disapa Amaq Kake tersebut. ‘’Dalam bulan suci Ramadhan, maka bertambah kuat ketaqwaan terlebih berpuasa selama satu bulan penuh,’’ bebernya.

Kemudian, Ali BD bergerak ke Dusun Lepek Loang, Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Di sini, Ali Bin Dachlan sontak langsung berhenti kala melihat

pembangunan musalla yang dibangun oleh warga sekitar. ‘’Apa yang kalian lakukan adalah tindakan yang bagus, sangat mulia di mata Allah.

Oleh karenanya, pembangunan ini jangan pernah berhenti. Lakukanlah dengan keikhlasan,’’ pesannya kepada masyarakat.

Melihat Ali Bin Dachlan, membuat beberapa warga langsung sontak bergembira.

Apalagi, kehadirannya tak pernah terbayang dalam benak masyarakat.

Sosok Ali BD di mata warga Sambelia ini memang selalu hadir tanpa diundang.

Menurut Ibu Amirah, salah satu warga Sambelia, sosok Ali BD inilah yang dibutuhkan sebagai pemimpin. Selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Diakui, apa yang dlakukan Ali BD itu tanpa rekayasa.

Menyambangi rakyat langsung itu sudah sering dilakukan. Menatangi warga bukan karena ada atau tidak ada Pilkada. ‘’Kita jarang melihat bahkan hampir tidak pernah seorang kepala daerah mau peduli terhadap tempat ibadah. Bahkan beliau selalu menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk senantiasa peduli pada tempat ibadah,’’ katanya. (rus)

BPK Temukan Pelaksanaan 30 Proyek Belum Sesuai Kontrak Dari Hal. 1 Temuan ketiga, terkait dengan pelaksanaan 30 paket proyek pada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang belum sesuai kontrak.

Pramono menyebutkan, pelaksanaan 30 paket proyek yang belum sesuai kontrak itu senilai Rp5,43 miliar. Serta denda keterlambatan sebesar Rp224,63 juta. Atas temuan tersebut, kata Pramono, sampai 24 Mei 2018, telah dilakukan penyetoran senilai Rp 4,64 miliar.

Sehingga masih terdapat Rp 790 juta yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti. ‘’Penyetoran tersebut kami nilai sebagai komitmen dan kesungguhan dari Pemprov NTB dalam pengelolaan keuangan daerah,’’ ucapnya.

Pramono menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan tindaklanjut per 31 Desember 2017 atas rekomendasi BPK, terdapat 1.378 rekomendasi senilai Rp94,9 miliar. Dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.227 rekomendasi atau 89,04 persen. Pramono menyebut tindaklanjut sebesar itu jauh di atas rata-rata nasion-

al yang hanya 66 persen.

Kemudian 98 rekomendasi belum sesuai dari tindaklanjut atau 7,11 persen dan 29 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau 2,1 persen. Serta sebanyak 24 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Pramono mengingatkan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK adalah amanat UUD 1945. Artinya, tindaklanjut dari rekomendasi BPK bersifat wajib. Ia mengatakan, apabila ada kesulitan dalam proses menindaklanjuti, maka dapat melaporkan sesegera mungkin ke BPK untuk dapat diambil tindakan berikutnya. ‘’Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan sesuai dengan kriteria maka opini LKPD Pemprov NTB tahun 2017 adalah WTP. Ini merupakan ke tujuh kalinya Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan opini WTP,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan opini ini tidak dibangun untuk mencari ada tidaknya korupsi di dalam pengelolaan keuangan. ‘’Tetapi opini dibangun berdasarkan bagaimana kami menyesuaikan standar pelaporan, standar pengendalian intern dan penjelasan yang cukup pada penyampaikan laporan keuangan,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 26 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Selama Bulan Ramadhan

Siswa SMAN 8 Mataram

Golden Palace Hotel Lombok Tetap Ramai Pengunjung Mataram (Suara NTB) Outlet makanan dan minuman di Golden Palace Hotel Lombok terlihat ramai dikunjungi para tamu pada sore hari, terutama pada saat waktu berbuka puasa tiba. Para pengunjung setia terlihat sedang bersantai sembari menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan secara prasmanan.

Beberapa pengunjung menyatakan kedatangan mereka dikarenakan ketertarikan akan Promo Ramadhan yaitu “Paket Berbuka Puasa” yang dibanderol dengan harga sangat terjangkau. Para pengunjung dapat menikmati aneka hidangan dari hidangan pembuka seperti soup dan ta’jil, hidangan utama, hingga hidangan penutup hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp75.000,00 net/orang. Keseluruhan hidangan tersebut dapat dinikmati sepuasnya.

Chef Muchlis selaku Executive Chef menjamin para pengunjung tidak akan merasa bosan untuk berbuka puasa di Golden Palace Hotel Lombok karena menu yang disajikan akan selalu bervariasi setiap harinya. “Kami akan selalu memberikan kreasi terbaik kami sehingga pengunjung akan selalu ingin kembali berbuka puasa di sini,’’ ucapnya.

Selama bulan Ramadhan, Golden Palace Hotel Lombok juga memanjakan para tamu dengan promo lainnya yaitu promo menginap. Hanya den-

Kerjakan Soal Ujian di Lapangan Sekolah Mataram (Suara NTB) Sekitar 34 siswa SMAN 8 Mataram mengerjakan soal ujian semester di lapangan sekolah, Jumat (25/5). Pihak sekolah menyebut para siswa mengerjakan soal di lapangan sebagai bagian dari hukuman, karena tidak mengenakan seragam iman dan takwa (imtak).

(Suara NTB/ist)

RAMAI – Para tamu yang berkunjung ke outlet makanan dan minuman di Golden Palace Hotel Lombok terlihat ramai pada sore hari, terutama pada saat waktu berbuka puasa tiba. Para pengunjung setia terlihat sedang bersantai sembari menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan secara prasmanan. gan harga Rp550.000,00 nett, para pengunjung dapat menginap selama 1 (satu) malam sekaligus mendapatkan sahur/sarapan untuk 2 (dua) orang secara gratis. Para tamu juga dapat menikmati fasilitas lain yang tersedia seperti kolam renang dan fitness center. Promo Ramadhan ini dimulai dari tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang in-

gin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok.

Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)

’’Humanity Food Van’’ACT NTB Berbagi Paket Berbuka Mataram (Suara NTB)Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB dan para relawan yang tergabung dalam MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) NTB dengan semangat memberi Ramadhan Terbaik bergegas menuju titik distribusi paket pangan Ramadhan untuk membagikan puluhan paket berbuka, Selasa lalu. Paket berbuka yang didistribusikan adalah nasi kotak, terdiri dari lauk pauk, nasi, sayur dan air mineral. ‘’Humanity Food Van’’ ACT NTB kali ini menyapa para pasien dan keluarga pasien RSUD Provinsi NTB. Tim ACT NTB disambut dengan ucapan terimakasih yang tak hentihentinya dari masyarakat.

Kami juga menemukan ada seorang bapak yang masih merenung menjelang berbuka karena masih bingung berbuka pakai apa. “Alhamdulillah, Allah kirimkan rezeki berbuka saya melalui ACT, terima kasih banyak,” ucapnya penuh haru dan bahagia.

Konsep ‘’Humanity food Van’’ ACT ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kota Mataram, dengan menyajikan nasi dan lauk dalam sekotak kebaikan, Insya Allah akan mampu memberikan keba-

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

BERBAGI - Tim ACT NTB dengan MRI saat program Humanity Food Van bagi-bagi makanan untuk berbuka puasa dan menyapa para pasien dan keluarga pasien RSUD Provinsi NTB, Selasa. hagiaan walau hanya sekotak nasi,” ucap tim Program ACT, Romi Saefudin.

Pimpinan ACT NTB, Lalu Muhammad Alfian mengaku sangat bersyukur bisa menghadirkan program humanity food van di NTB dengan menu berbuka yang terbaik. Dan melalui program ini Alfian berharap semakin banyak masyarakat yang peduli ter-

hadap sesama. ‘’Mudah-mudahan ada sahabat peduli yang mau membagikan sebagian rezekinya,” ungkapnya.

Program humanity food van ACT akan terus dilaksanakan hingga akhir Ramadhan.

Tak hanya di pusat kota, tetapi beberapa titik dipilih untuk menjangkau wilayah pinggiran lainnya. (r)

Informasi mengenai siswa yang mengerjakan ujian semester di lapangan sekolah berawal dari unggahan foto di media sosial facebook oleh salah satu akun.

Pada foto itu tampak siswa sedang mengerjakan soal ujian semester di lapangan sekolah. Disebutkan para siswa diduga belum membayar uang komite.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., dikonfirmasi mengenai informasi itu, membenarkan kejadian tersebut. Meski demikian, ia dengan tegas mengatakan tidak memberi perintah. Siswa yang mengerjakan soal di lapangan juga bukan karena belum mem-

bayar Biaya Pengelolaan Pendidikan (BPP), tetapi karena tidak menggunakan seragam imtak.

“Yang benar, mereka siswa yang tidak pakai seragam, bukan siswa yang belum bayar. Itu ide wakil kepala sekolah (wakasek) untuk mendisiplinkan,” ujarnya.

Suparapti mengatakan sebanyak 34 siswa SMAN 8 Mataram mengerjakan soal di lapangan sekolah. Jumlah sebanyak itu yang membuat wakasek mengambil tindakan disiplin seperti itu. Suprapti menegaskan, tindakan itu merupakan inisiatif wakasek, ia mengaku tidak mengetahuinya.

“Dari proses koordinasi sebelum masuk ruangan saya langsung ke ruangan ujian, saya anggap panitia sudah bisa

menyelesaikan. Sebetulnya tidak pernah ada niat yang jelek, sebenarnya ujian di dalam, tapi wakaseknya punya aturan sendiri,” jelas Suprapti.

Menurutnya, ia hanya meminta siswa yang tidak memakai seragam agar namanya dicatat. Kemudian membiarkan siswa kembali ke ruangan ujian. Namun, ternyata siswa diarahkan mengikuti ujian di lapangan sekolah.

“Perintah saya catat namanya saja kemudian lanjut ujian. Memang ndak pernah saya tahu. Saya tidak ada hati seperti itu. Ada oknum pegawai yang memosting ke media sosial,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Ab-

durrosyidin R., dihubungi, Jumat (25/5) menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh SMAN 8 Mataram tidak boleh dilakukan.

Pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikbud NTB. Tidak boleh mengaitkan evaluasi atau ujian semester dengan pembayaran, karena yang membayar itu orang tua bukan siswanya. Jika pun bukan itu alasannya, Rosyidin menegaskan tidak ada alasan apapun menyuruh siswa mengerjakan soal di lapangan.

“Apapun alasannya, anak itu harus difailitasi mengikuti seluruh proses pembelejaran termasuk kegaitan penilaian akhir semester, misalnya ada anak kita yang belum melunasi kewajiban, itu diselesaikan dengan cara yang lain,” tegasnya.

Terkait dengan permasalahan ini, Rosyidin akan memanggil pihak SMAN 8 Mataram.

“Yang jelas pasti akan kita panggil besok,” pungkasnya. (ron)

Pungli di Sekolah

Dikbud Minta Masyarakat Segera Melapor Mataram (Suara NTB) Pungutan liar (pungli) bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan bagi siapa saja yang mengetahui tindakan pungli agar melaporkannya ke penegak hukum atau tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli). Jika tidak, bisa melaporkan ke Dinas Dikbud NTB. “Kalau ada pungli, laporkan.

Kalau tidak mau lapor ke penegak hukum, minimal laporkan ke Dinas, sehingga kami lakukan tindakan administrasi kepegawaian, karena kita sudah sangat jelas, tidak boleh, supaya jangan kita itu saja yang kita urus,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Jumat (25/5).

Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB mengeluarkan surat edaran mengenai larangan melakukan pungutan di sekolah. Surat edaran yang dikeluarkan menjelang akhir tahun ajaran 2018/ 2019 menekankan pada larangan SMA dan SMK negeri di NTB melakukan pungutan selain Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Surat edaran itu sebagai panduan dalam kelulusan siswa dan penerimaan siswa baru di SMA, SMK, dan SLB negeri di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Ada sejumlah poin penting dari surat edaran itu, antara lain sekolah tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari siswa atau orangtuawaliselainiuranBPP.“Dan membebaskan iuran BPP bagi siswa tidak mampu,” katanya.

Sekolah juga, menurut Suruji,

tidak diperkenankan untuk memungut biaya serta menahan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) siswa kelas XII dengan alasan apapun. Suruji juga menegaskan, sekolah tidak diperkenankan tidak mengikutsertakan siswa mengikuti ujian semester, karena keterlambatan dalam membayar iuran BPP. “Karena iuran BPP merupakan kewajiban dari orang tua wali,” ujarnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah diminta untuk tidak memungut biaya apapun dari siswa atau orang tua wali. Suruji juga menyampaikan agar sekolah memberi kebebasan kepada siswa untuk menyiapkan atau membeli pakaian seragam sekolah kepada masing-masing siswa. “Sekolah juga

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Suruji harus memberikan informasi yang benar dan transparan kepada masyarakat terkait PPDB di sekolah,” jelas Suruji. (ron)