HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
JUMAT, 26 JANUARI 2018
16 HALAMAN NOMOR 264 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
NTB Masih Status Siaga Darurat Bencana DESEMBER 2017 lalu, wilayah NTB yang dilanda cuaca ekstrem ditetapkan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor. Status itu kini masih berlaku, bahkan hingga Maret 2018 mendatang. Sehingga masyarakat diimbau tetap waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB tetap berkoodinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sehingga masih menetapkan status siaga darurat bencana. ‘’Status siaga darurat bencana itu masih berlaku, bahkan
sampai Maret (2018). Karena menurtut BMKG, musim hujan masih sampai Maret,’’ kata Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB, Kamis (25/ 1) kemarin. Sebelumnya BPBD bahkan sudah memetakan daerahdaerah rawan longsor, seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu dan Bima. Bahkan di antara daerah itu, sebagian sudah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor. Daerah itu, seperti Lombok Tengah, Lombok Timur dan
Bima. Alasannya, di tiga daerah itu sudah terjadi banjir dan tanah longsor. Dengan status tanggap bencana ini, artinya daerah sudah mulai bertindak untuk langkah kewaspadaan dan kehati-hatian. ‘’Jadi tiga daerah itu sudah menetapkan tanggap darurat, kalau semua daerah sih statusnya masih siaga bencana,’’ katanya. Setelah SK Gubernur NTB yang menetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor diterbitkan, dipastikan masih berlaku karena cuaca ekstrem masih mengancam NTB diperkirakan hingga Maret mendatang. Bersambung ke hal 15 RUSAK Selain di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, jalan rusak akibat banjir juga terjadi di Desa Wawonduru Kabupaten Dompu. Jalan rusak akibat luapan air Sungai Laju, Sungai Soa dan Sungai Silo. (Suara NTB/bpbd_ntb)
Jalan Putus Diterjang Banjir
Akses Transportasi di Labuhan Kuris Lumpuh
Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa pada Rabu (24/1) lalu membuat jalan di Desa Labuhan Kuris terputus sekitar 5 meter. Akibatnya, akses transportasi warga dari Dusun Ngali dan Dusun Labuhan Tarata menuju pusat kecamatan lumpuh.
TO K O H
Periksa Ahli BPKP
(Suara NTB/ars)
PENYIDIKAN kasus merger PT. BPR semakin mengerucut kepada tersangka. Terlebih kerugian negara sudah dikantongi Rp 1,1 miliar dan pihak yang dianggap paling bertanggung jawab adalah tim Konsolidasi proses merger. Sebelum menetapkan tersangka, pekan depan penyidikan kasus ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan ahli. Dijelaskan Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, dalam temuan kerugian negara sesuai hasil audit sebelumnya, timbulnya kerugian negara akibat penggunaan anggaran oleh tim konsolidasi merger. Uang itu, diduga secara tidak sah dikumpulkan dari seluruh PD. BPR se NTB, untuk dana operasional merger. ‘’Karena uang itu kan masuk ke rekening ketua tim. Nah, di tim (konsolidasi) inilah yang paling bertanggung jawab nantinya atas penggunaan uang itu,’’ jelasnya. Bersambung Ery Ariansyah ke hal 15
KO M E N TTAA R Hanya 3 Persen BIRO Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB mendata, jumlah kontraktor luar daerah yang mengerjakan proyek milik provinsi hanya sekitar 1 – 3 persen. Justru, jumlah kontraktor lokal diklaim lebih banyak mengerjakan paket-paket proyek yang ada. ‘’Yang dimaksudkan itu (banyak dikerjkaan kontraktor luar) proyek dari APBN. Karena tendernya di kementerian. Itu yang kontraktor luar (banyak). Kalau kita di sini hanya 1 – 3 persen saja kontraktor luar,’’ kata Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/1) siang. Pada 2017 lalu, jumlah proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 353 paket senilai Rp 865 miliar lebih. Sementara untuk proyek Penunjukan Langsung (PL) jumlahnya 6.595 paket senilai Rp 627 miliar lebih. Bersambung Swahip ke hal 15 (Suara NTB/nas)
(Suara NTB/ist)
PUTUS -Tampak jalan penghubung yang terputus di wilayah Desa Labuhan Kuris akibat banjir.
Camat Lape, Abu Bakar yang dikonfirmasi via telepon membenarkan jalan putus di wilayahnya diterjang banjir. Hujan sebelumnya cukup deras. Sebagian rumah di Dusun Beru, Dusun Labuhan Kuris dan Dusun Ai Mual sempat tergenang. Namun genangan akibat banjir, tidak sampai merusak rumah warga, karena setelah beberapa jam air mulai surut. Meskipun tidak terdapat rumah warga yang rusak, namun jalan penghubung dari Dusun Labuhan Tarata dan Dusun Ngali, Desa Labuhan Kuris menuju pusat kecamatan terputus diterjang banjir. ‘’Memang semalam (Rabu malam) sekitar pukul 23.00 Wita jalan tak mampu menahan arus air. Akhirnya jalan jebol sekitar 5 meter,’’ ujarnya. Saat ini, aktivitas transportasi masyarakat dari kedua dusun yang hendak menuju pusat kecamatan lum-
puh. Baik masyarakat yang hendak menuju ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari maupun siswa yang hendak bersekolah, terhambat. ‘’Kendaraan roda dua dan roda empat tidak bisa lewat akibat putusnya jalan tersebut,’’ terang Abu Bakar. Sebagai langkah awal, pihaknya bersama pihak desa dan masyarakat sudah mencoba membuat jembatan kayu seadanya, supaya warga bisa lewat. Itupun hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Tentunya harus segera adanya penanganan lebih lanjut untuk memperbaiki putusnya jalan. Karena jika lama ditangani, dikhawatirkan panjang jalan yang akan tergerus akan semakin panjang jika dilalui air. Untuk itu pihaknya sudah bersurat ke Bupati Sumbawa dengan tembusan ke instansi terkait, Bersambung ke hal 15
Tak Ada Proyek Dipolitisasi
Tender Proyek Pemprov NTB Diawasi KPK dan TP4D Mataram (Suara NTB) – Tidak ada proyek yang rawan dipolitisasi pada tahun politik ini. Tender paket-paket pekerjaan tahun 2018 tetap mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB diawasi Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). ‘’Tidak ada politisasi. Lelangnya sesuai dengan aturan yang ada kita pergunakan untuk acuan dalam pengadaan barang dan jasa. Tak ada yang dipolitisasi,’’ tegas Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pe-
merintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/1) siang. Swahip menegaskan, dalam pengadaan barang dan jasa yang lewat ULP tetap mengacu pada aturan yang ada. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan ULP NTB mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari KPK dan TP4D. “TP4D kemudian KPK juga
mengawasi. Jadi tidak ada paket-paket pekerjaan yang dipolitisasi,” terangnya. Disinggung mengenai jumlah paket proyek yang dilelang lewat ULP pada 2018 ini, Swahip mengatakan belum mengetahui data pastinya. Pasalnya, belum semua paket proyek di-input ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP). Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, kata Swahip sedang meng-input data ke SiRUP LKPP. Terlambatnya peng-input-an data ini lantaran dua minggu terakhir terjadi penyempurnaan sistem SiRUP LKPP. Namun, pada minggu pertama Januari, Bersambung ke hal 15
TP4D Monev 47 Proyek Pemprov NTB
Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB melakukan monitoring untuk melihat langsung progres pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tahun 2017 di bawah koordinasi Dinas PUPR NTB. Sebanyak 47 paket proyek dengan nilai kontrak ratusan miliar mendapatkan pendampingan dari TP4D. Ke-47 paket proyek terdiri dari proyek jalan, irigasi dan cipta karya serta pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya. Seperti fasilitas penunjang Islamic Center (IC), Gedung dan fasilitas penunjang di RSJ Mutiara Sukma dan pembangunan gedung di Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si menjelaskan tujuan monev tersebut untuk melihat secara langsung di lokasi proyek, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan
baik sesuai rencana. Apakah hasilnya sesuai spek dan kualitas atau mutu yang memberi kemanfaatan nyata bagi pembangunan. Karena proyek-proyek tersebut sejak awal sudah meminta pendampingan ke TP4D. Ia menjelaskan, keberadaan TP4D untuk mengawal pemerintah daerah agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik tanpa adanya keraguan, mencegah korupsi dan munculnya permasalahan hukum di kemudian hari. Kegiatan Monev yang dilakukan diutamakan untuk melihat kualitas hasil fisik sekaligus juga menggali informasi dari Tim PHO, baik PPK, Pengawas, konsultan maupun penyedia, tentang kendala dan permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan proyek tersebut di lapangan. “Kalau ada hambatan, maka TP4D akan memberikan saran dan menunjukkan alternatif solusi kepada PHO untuk penyelesaiannya. Begitupun terkait kualitas fisik yang kurang,
masih ada kesempatan bagi penyedia untuk memperbaiki atau menggantinya pada masa pemeliharaan ini,” kata Ibnu di Mataram, Kamis (25/1). Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB, GP. Aryadi, S.Sos., MH., menambahkan, pihaknya bersama sejumlah anggota TP4D (dari Kejaksaan dan Kepolisian serta auditor) sedang turun melakukan monitoring dengan mengecek langsung progres dan hasil pelaksanaan proyek pembangunan infastruktur tahun 2017. Tim sudah mengunjungi sejumlah lokasi di Pulau Lombok. Di antaranya peningkatan jalan Udayana Mataram dengan nilai kontrak Rp 12,11 miliar lebih, pengadaan konstruksi Jalan Keruak-Pancor dengan nilai kontrak Rp 28,3 miliar lebih. Paket Lembar- Sekotong - Pelangan senilai Rp 52,72 miliar lebih dan sejumlah proyek pembangunan infastruktur lainnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
MONEV - TP4D saat melakukan monev pada salah satu proyek milik Pemprov NTB di Pulau Lombok
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
Pengangguran Berkurang DENGAN banyaknya tempat makan seperti lesehan dan warung makan yang terpusat di Dakota, efektif menurunkan jumlah pengangguran yang ada di Rembiga. Seperti yang disampaikan oleh lurah Rembiga, Sunardi, dibukanya tempat makan baru ini menyebabkan wilayah itu menjadi ramai pengunjung. “Terutama di jalan Dakota yang sekarang sudah berubah menjadi pusat kuliner di sini,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (25/1). Ia mencontohkan seperti pembukaan salah satu (Suara NTB/uul) lesehan baru beberapa Sunardi waktu lalu, mampu menyerap ratusan tenaga kerja khususnya pemuda dari wilayah Rembiga. “Karena kita memang meminta para pengusaha untuk lebih memprioritaskan orang sini,” kata Sunardi. Hal ini dilakukan selain mengurangi pengangguran, juga untuk menghindarkan para pemuda-pemuda tersebut dari efek negatif. “Biar mereka ada kerjaan, jadinya sudah capek bekerja, mereka tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang aneh,” terangnya. Pihak kelurahan mulai menerapkan agar pemuda Rembiga dipekerjakan sebagai tenaga di usaha kuliner itu sejak dari pertama dirinya menjabat. “Sebelumnya kebanyakan pekerjanya dari luar, orang sini jarang yang dipakai,” kata Sunardi. Selain pekerja, tukang parkir yang bertugas di tempat makan ataupun toko di wilayah Rembiga juga diutamakan dari wilayah sini juga. “Karena untuk perizinan, mereka kan lewat saya untuk izinnya dan minta tandatangan,” tukasnya. Saat awal dulu, pihaknya pernah kecolongan untuk tukang parkir dari wilayah di luar Rembiga yang berjaga di sebuah pusat perbelanjaan. “Ada dua orang yang kita kecolongan, mereka dari wilayah Pejarakan dan Lombok Barat, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi,” kata Sunardi. Ia berharap, dengan adanya rencana pemerintah membangun jalan tembusan dari Rembiga sampai Ampenan nanti juga bisa berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. (uul)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kantor Walikota akan Dijadikan Hotel Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tengah berjuang membebaskan lahan di kawasan Lingkar Selatan Kelurahan Jempong, untuk membangun Kantor Walikota yang lebih representatif. Selanjutnya, eks Kantor Walikota di Jalan Pejanggik akan dijadikan hotel. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (25/1) mengatakan, konsep perpindahan Kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan telah disusun. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis membuat desain dan penganggaran pembebasan lahan. Mohan menegaskan, skenario perpindahan Kantor Walikota ini tidak semata - mata orientasi proyek. Tetapi, ia melihat bahwa kondisi gedung sudah tidak representatif lagi. “Sekarang ini kan sempit. Oke dulu karyawannya sedikit. Kalau sekarang SDM kita banyak,” kata Mohan. Terkadang, kata Wawali, ia
merasa malu jika menerima tamu luar daerah berkunjung. Lorong, ruangan dan lahan parkir sangat sempit. “Jujur saja kadang saya ndak enak terima tamu luar di sini,” cetusnya. Salah satu kebijakan memang dipikirkan adalah dengan membangun gedung baru. Meskipun konsekuensinya membutuhkan anggaran cukup besar. Terhadap Kantor Walikota saat ini, kemungkinan akan ada tukar guling. Pemanfaatannya pun menurut dia, cocok dijadikan hotel. Posisinya sangat strategis di tengah kota hanya bisa dimanfaatkan untuk perhotelan. Tetapi di satu sisi, Mohan
memiliki angan - angan, jika Kantor Walikota tidak dipergunakan lagi, sebaiknya dijadikan alun alun yang selama ini tidak dimiliki oleh Ibukota Provinsi NTB tersebut. “Kalau saya kepingin dijadikan alun - alun. Kita tidak punya itu,” ujarnya. Dituturkan, sebelum dimanfaatkan sebagai oleh pemerintah sebagai kantor Walikota Mataram, gedung itu adalah kampus. Namun, Mohan lupa identitas kampus itu. “Kalau gak salah lho ya. Ini dulu kampus,” tuturnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejak 2017 lalu, menyiapkan Detail Engineering Design (DED) pemban-
(Suara NTB/cem)
AKAN JADI HOTEL - Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik rencananya akan dijadikan hotel atau alun alun kota. Nantinya, Kantor Walikota akan dibangun di Jalan Lingkar Selatan ,Kelurahan Jempong. gunan Kantor Walikota. Rencananya tahun ini, DED akan ditender. Terkait perkembangan dokumen tersebut, Ir. H.
Mahmuddin Tura selaku Kadis PUPR tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika dikonfirmasi lewat ponselnya. (cem)
Kontribusi Waralaba Harus Jelas PENGUSAHA yang bergerak dalam bidang usaha waralaba harus bersiapsiap menerima aturan baru. Saat ini DPRD Kota Mataram tengah melakukan pembahasan intensif terhadap Raperda Kota Mataram tentang waralaba. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pansus Raperda waralaba DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini. ‘’Kita sedang membuat peraturan terkait waralaba di Kota Mataram,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Selama ini, kata Zaini, ada (Suara NTB/fit) kesan bahwa masyarakat H.M. Zaini keliru memaknai usaha waralaba. ‘’Sesungguhnya usaha waralaba itu bukan hanya dua merek yang selama ini sering menjadi persoalan,’’ imbuhnya. Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menyebutkan jumlah usaha waralaba di Kota Mataram mencapai belasan jenis. Mulai dari waralaba luar negeri hingga waralaba nasional. Namun demikian, terkait Raperda ini, belum dilakukan pembahasan bersama dengan eksekutif. ‘’Tapi bahannya sudah kita sampaikan kepada eksekutif supaya bisa dipelajari,’’ akunya. Zaini menegaskan hadirnya Raperda waralaba ini arahnya lebih pada pengaturan. Seperti dampak dari hadirnya usaha waralaba di Mataram. Misalnya terkait tenaga kerja yang digunakan maupun PAD yang sumbangkan oleh sektor waralaba. Zaini menyampaikan, sebelumnya Dewan sempat meminta dilakukannya kajian terkait usaha waralaba di Kota Mataram. ‘’Intinya pengaturan. Tapi sektor waralaba juga harus jelas kontribusinya kepada daerah,’’ ucapnya. Termasuk dampak sosialnya juga harus jelas. Sebenarnya, lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram ini, Raperda waralaba ini bukan mengatur masalah jumlah tiap merek dagang dari usaha waralaba. Namun, hal itu tetap menjadi bagian yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah. Kalau nantinya jumlahnya dianggap mengkhawatirkan, tentu harus disikapi. ‘’Demi menjaga kehidupan bermasyarakat yang baik,’’ cetusnya. Zaini menyebutkan keberadaan waralaba yang bersifat retail lebih mengkhawatirkan dibandingkan waralaba luar negeri yang jumlahnya diketahui hanya beberapa saja. Informasi yang didapatkan pihaknya, kata Zaini, jumlah waralaba yang ada di Mataram sekitar 13 macam. Tidak hanya bergerak dalam bidang usaha retail penjualan kebutuhan pokok, tapi juga makanan, minuman serta perawatan kulit. Yang paling penting adalah waralaba yang ada di Kota Mataram mengutamakan tenaga kerja lokal. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan saat pelaku waralaba mengajukan izin kepada Pemerintah daerah. (fit)
Hari Ini, Dua Jabatan Eselon III Dikukuhkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadwalkan Jumat (26/1) hari ini mengukuhkan dua pejabat eselon III. Yakni, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Kota Mataram. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baiq Nelly Kusumawati membenarkan hal tersebut. Ia mengaku, pengisian jabatan di eselon III sifatnya pengukuhan enam pejabat di Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Kota Mataram. “Cuman pengukuhan saja,” kata Nelly, Kamis (25/1). Tidak ada pergantian pejabat di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu. Artinya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, M. Nazaruddin Fikri tetap seperti semula. Sementara, kekosongan jabatan di eselon III dan IV lainnya, Nelly mengatakan, akan kembali mengirimkan nama - nama yang telah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Pengusulan pengisian jabatan itu tidak membutuhkan waktu lama. Karena, persetujuannya hanya di tingkat Dirjen saja. “Insya Allah, minggu - minggu ini kita ajukan. Mudah - mudahan bisa keluar,” tandasnya. Kemungkinan tambah Nelly, pengisian jabatan kosong eselon IV seperti Lurah Pejanggik, Selagalas, Mayura dan Bintaro. Termasuk eselon III pada Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP, Sekretaris PUPR, Sekretaris Bakesbangpol dan posisi lainnya ditargetkan terisi sebelum Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh cuti. “Kita usahakan sebelum Pak Wali cutilah,” ujarnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
PROMO DISKON - Baliho Lombok - Sumbawa Great Sale dipasang di depan Kantor Walikota Mataram. Ini menandakan setiap wisatawan mendapatkan diskon menginap selama program tersebut. Namun demikian, tumpang tindihnya program antaran Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram mengganggu up sale bagi wisatawan.
Dispar Khawatir Program ’’Mataram Great Sale’’ Tumpang Tindih Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata pada posisi dilema. Pelaksanaan Mataram Great Sale belum berani dieksekusi. Pasalnya, Pemprov NTB juga menggelar hal sama di tempat sama. Jika dipaksakan dikhawatirkan justru terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih terutama ditekankan oleh Kadis Pariwisata Kota Mataram, H. Abdul Latief Najib pada penetapan diskon bagi wisatawan. Diskon diberikan ke pengunjung harus rill. Artinya, ada kesanggupan pengelola hotel maupun restauran. Hal ini perlu dibicarakan bersama dengan Asosiasi Hotel Mataram dan Asosiasi Pe-
rusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. “Ini perlu dirembukkan berapa sih up sale. Jangan kita katakan 70 persen ternyata tidak benar. Begitu juga dengan Lombok - Sumbawa Great Sale,” papar Latief, Kamis (25/1). Skenario pemerintah mengadakan great sale mendorong kunjungan pariwisata ke Kota Mataram. Termasuk meningkatkan gairah pelaku pariwisata. Sebab, dari program ini, pengusaha mendapatkan keuntungan. Artinya, berperan aktif sepenuhnya adalah pelaku pariwisata. Selain Kota Mataram, Great Sale juga dilaksanakan oleh
Pemprov NTB. Latief membantah adanya saling dahulu mendahului eksekusi program itu. Walaupun sebenarnya, Kota Mataram yang memulai kegiatan tersebut. “Program Lombok - Sumbawa Great Sale lokasinya di Mataram. Kalau kita sih Januari - Maret sangat low season,” ucapnya. Kepastian pelaksanaan Mataram Great Sale belum berani disampaikan oleh Latief. Ia akan melihat terlebih dahulu kesiapan pelaku pariwisata. Apalagi di akhir tahun lalu terasa sekali sepinya kunjungan wisatawan akibat erupsinya Gunung Agung di Karangasem, Bali.
Tak Ada Politisasi Proyek di Mataram Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi menegaskan bahwa tidak ada politisasi maupun intervensi terhadap tender proyek di Kota Mataram. Dinamika politik sama sekali tidak mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. “Tidak ada pengaruh politik dengan tender. Kita berjalan normal saja,” tegas Suryadi ditemui, Kamis (25/1). Tudingan masyarakat maupun lembaga lainnya dinilai sebagai hal yang wajar. Pihaknya berusaha melaksanakan proses tender dengan profesional, pemeriksaan dokumen teliti dan tanpa
intervensi dari pihak manapun. Bahkan kata Suryadi, pelaksanaan tender di 2017 telah dievaluasi. Untuk tahun ini, akan dilakukan percepatan pelaksanaan. Dokumen lelang dari organisasi perangkat daerah semaksimal mungkin dipercepat pelelangannya. “Dari awal saya minta dipercepat,” tandasnya. Penumpukan pekerjaan pada akhir tahun dihindari. Ini dikhawatirkan terutama paket proyek nilainya besar berpengaruh terhadap kualitas. Kontaktor akan dirugikan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Suryadi menambahkan, seluruh program di masing - masing organisasi perangkat daer-
ah belum secara keseluruhan masuk pada sistem informasi rencana umum pengadaan. “Ada yang masuk separuh, kemudian hilang lagi,” akunya. Satu dokumen tender proyek telah diterima yakni pengembangan pembangunan gedung milik Badan Keuangan Daerah (BKD). Nilai proyeknya Rp 1,5 miliar. Dokumen ini telah masuk awal Januari. Tetapi, pihaknya ragu memproses karena belum menerima surat keputusan (SK) sebagai pelaksana tugas Kabag Layanan Pengadaan. “Sekarang sudah diproses. SK Pokja sudah ada. Insya Allah, dalam waktu dekat ini sudah bisa kita tampilkan,” demikian kata Suryadi. (cem)
Tunggakan Pajak Tower Mulai Ditagih Mataram (Suara NTB) Dinas Komunikasi dan Informatika mulai melakukan penagihan terhadap tunggakan pajak tower sejak 2016 hingga 2017. Kepala Diskominfo Kota Mataram, Drs. Lalu Junaidi mengatakan, pihaknya sudah menetapkan pengenaan pajak satu tower sejumlah Rp 2,5 juta. Sementara, tower baik mono, tiga kaki maupun berdiri di atas bangunan berjumlah 200 lebih. “Kita sudah tetapkan pajaknya itu Rp 2,5 juta,” sebut Junaidi dikonfirmasi, Kamis (25/1). Dikatakan
Junaidi, target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak tower di 2018 sebesar Rp 600 juta. Target ini dipastikan akan terpenuhi. Sebab, pihaknya telah mengirim surat penetapan tagihan dan besar pajak harus dibayar oleh provider. Bahkan sebagian pajak tertunggak di 2017 masuk sekitar Rp 18 juta. “Nanti akan digabungkan dengan pajak 2018,” kata dia. Menurut dia, provider kooperatif membayar tunggakan pajak mereka. Meskipun, pembayaran dirapel. Sejumlah provider bahkan meminta penagihan pajak
tidak satu per satu. Tetapi digabungkan karena mereka akan lebih mudah melaporkan ke manajemen di pusat. Sejauh ini, tidak ada pemilik tower enggan membayar pajak. Mereka sudah mengetahui konsekuensi hukum bilamana tidak menyetor pajak ke negara. Mengenai besaran pajak dibayarkan oleh provider, ditegaskan Junaidi tidak ada perbedaan sama sekali. Baik itu, tower mono, tiga kaki bahkan yang berdiri di atas bangunan. “Pokoknya semua sama,” demikian ujarnya. (cem)
Untuk pelaksanaan kalender tahunan itu, anggarannya terjun bebas dari tahun sebelumnya. Dari Rp 1 miliar menjadi Rp 200 juta. Oleh karena itu, minimnya anggaran diminta pelaku pariwisata berpartisipasi aktif. Seperti di Kota Surakarta tidak mengandalkan anggaran pemerintah. Jangan sekadar ikut - ikutan. Kita berkaca ke Solo. Pelaku pariwisata betul membutuhkan. Makanya, kita ajak mereka berpartisipasi tanpa mengharapkan anggaran pemerintah,” ucapnya. Ketua AHM, Ernanda mengatakan, pada prinsipnya pelaku pariwisata mendukung pro-
gram baik itu Lombok - Sumbawa Great Sale maupun Mataram Great Sale. Ia menjamin diskon diberikan wisatawan menginap di hotel mencapai 60 persen. Bahkan, Golden Palace hotel di mana tempatnya menjabat sebagai General Manager memberikan tambahan 20 persen setiap menikmati hidangan. “Golden Palace memberikan tambahan 20 persen makan dan minum,” sebutnya. Sebagai pelaku pariwisata, event tahun ini diharapkan berdampak terhadap keberlangsungan pariwisata di NTB. Dan,potensi pariwisata dikenal di luar daerah bahkan luar negeri. (cem)
Pedagang di Ampenan Tak Boleh Buka Lapak di Trotoar Mataram (Suara NTB) Pedagang di eks Pelabuhan Ampenan, membandel. Mereka ngotot enggan naik ke lapak yang telah dibangun pemerintah. “Pokoknya semua harus naik ke atas. Tidak boleh ada yang berjualan di trotoar,” tegas Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (25/1). Menurut Wawali, wajar pedagang memprotes kebijakan pemerintah. Sebab, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi skenario. Penataan eks Pelabuhan Ampenan tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan Mohan, pekerjaan ini masih panjang. Pembenahan infrastruktur di sana akan diperbaiki lagi. Pedagang semestinya mendukung program tersebut, bukan malah menimbulkan resistensi yang mengakibatkan kegaduhan. “Wajarlah mereka protes. Semua yang baru pasti begitu,” pungkasnya. Penataan eks Pelabuhan Ampenan segmentasinya tidak saja wisatawan lokal. Pemerintah berpikir menarik perhatian wisatawan domestik dan luar negeri. Hal -
hal seperti ini menurut Mohan, perlu dipahami oleh pedagang. Tidak lantas sedikit - sedikit menolak atau tidak mau direlokasi. “Kita tata itu bukan semata - mata untuk wisatawan lokal. Tapi kita berpikir untuk wisatawan luar negeri juga,” tambahnya. Selain itu, pemerintah juga akan menyeragamkan meja dan kursi pedagang. Untuk pengelolaan lapak di eks Pelabuhan Ampenan diserahkan ke Baloq Tuan. Mereka diberikan tanggungjawab mengurus dan mengontrol keamanan di kawasan tersebut. Camat Ampenan, Zarkasy sebelumnya menyebutkan, total pedagang di eks Pelabuhan setelah didata membengkak menjadi 68 orang. Awalnya, jumlahnya 42 pedagang. Penambahan 26 pedagang, Pemkot Mataram tidak bisa mentorerir penambahan karena pedagang lama yang bisa terakomodir. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka bahwa lapak disediakan pemerintah itu ukuran 2x2,5 meter. “Jadi pedagang yang menyesuaikan dagangan mereka,” tambah dia. (cem)
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Tolak Rencana Kemenhub WAKIL rakyat NTB di DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE., MBA menolak kebijakan Kementerian Perhubungan yang menawarkan bandara internasional di Lombok kepada pihak asing. Sebagai aset vital negara, perusahaan dalam negerilah yang memiliki andil kuat untuk mengelolanya. Penolakan ini dilontarkan usai menggelar kegiatan seminar pasar modal syariah di Lombok Tengah, Kamis (25/1) kemarin. Anggota komisi XI DPR-RI dari Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah tak boleh kecolongan lagi, setelah sebelumnya aset Indosat dijual kepada asing. Baru-baru ini, Kementerian (Suara NTB/bul) Perhubungan membuka kembali H. Willgo Zainar peluang investor untuk mengembangkan Bandara Internasional yang ada di Praya, Lombok Tengah. Disebut-sebut, investor asal Arab Saudi tertarik dengan tawaran itu. “Saya tidak setuju, bandara itu adalah objek vital yang strategis dan harus dikuasai oleh BUMN kita, Angkasa Pura. Kalaupun ada kekurangnnya, atau ada nilai lebih dari pihak asing, diadopsi saja. Tapi tidak menyerahkan bungkulan pengelolaannya kepada asing,” tegas Willgo. Ketertarikan pihak asing untuk mengelola bandara tersebut, tentu karena imbal keuntungan yang diharapkan. Artinya, potensi yang kita miliki sudah luar biasa. “Kenapa tidak putera puteri kita saja. Pengelolaan bandara high profile sekalilah bisnisnya. Sekali lagi, saya tidak mendukung bandara internasional Lombok, dikelola oleh asing,” katanya. Yang dilakukan kemudian, sudah disampaikan kepada anggota legislativef lainnya di Komisi VI yang membidanginya. Bahwa, yang sudah dikerjakan infrastrukturnya sebaiknya di kelola oleh BUMN atau oleh profesional bidang itu. Kenapa hanya bandara Lombok saja yang ditawarkan? Bisa saja karena melihat Lombok adalah satu-satunya yang paling menguntungkan. Sebab ini menyangkut bisnis to bisnis. Sehingga investor lebih memiliki ketertarikan. Tetapi sebagai perwakilan masyarakat NTB, H. Wilgo menyatakan tetap mengawal persoalan ini. ‘’Apa sih permasalahannya hingga bandara internasional di Lombok ditawarkan kepada pihak asing? Kalau persoalan mismanajemen, salah urus, kemudian merugi. Tentunya harus ada pembenahan. Tidak kemudian dilepaskan begitu saja,’’ sesalnya. (bul)
Disnakertrans akan Telusuri Karyawan Berkedok Sopir Angkutan “Online” Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menelusuri status para karyawan yang berkedok sopir angkutan darat berbasis layanan aplikasi (daring/online). Diketahui, beberapa aplikasi penyedia layanan jasa angkutan umum darat online, Go Car, Grab, dan Uber telah masuk ke NTB. Jasa ini belakangan menjadi primadona, terutama di Kota Mataram. Sayangnya, mereka yang melakoninya adalah karyawan perusahaan, baik swasta maupun pemerintah yang nyambi mengambil manfaatnya. Mestinya, harus berlaku prinsip keadilan. Hadirnya angkutan darat umum berbasis layanan online menjadi alternatif lapangan kerja bagi angkatan kerja yang demikian banyak di NTB ini. Kerenanya, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya. “Tentu ini patut kita akan kejar lewat Kepala Dishub. Mestinya kita ingin apapun peluang kerja ini pasar kerja ini dimasuki oleh saudara-saudara kita yang masih membutuhkan lapangan kerja,” tegas Wildan di ruang kerjanya, Rabu (24/1). Tetapi ternyata dari beberapa kasus yang diterima informasinya akan diminta Dishub sebagai yang membuat regulasi memberikan izin, agar betul-betul memperhatikan. Hak-hak keadilan orang untuk bekerja kata kepala dinas harus merata. Jangan sampai orang yang justru yang sudah berstatus karyawan, lalu menyerobot peluang itu. “Apakah setiap orang itu boleh, ataukah kita prioritaskan bagi para pencari kerja yang memang cukup banyak. Walaupun angka pengangguran kita yang masih 97 ribuan. Kalau bisa, kita berikan mereka peluang. Rasanya lebih bijaksana dan adil. Kenapa kita yang sudah ada pekerjaan, harus mengambil hak orang lain,” cetusnya. Pemerintah daerah sedang giatnya melakukan upaya untuk menekan angka penganguran dan kemiskinan di provinsi ini. Karena itu, prinsip keadilan menurutnya penting dikedepankan. Disnakertrans juga akan berkoordinasi dengan operator aplikasinya. Dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dishub. Kepala dinas juga merespon masuknya transportasi berbasis layanan online ini mematikan transportasi konvensional. Dari sisi ketenagakerjaan H. Wildan menegaskan pentingnya mempertahankan perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan efisiensi karyawan. Karena itu, ini juga menjadi perhatian baru Disnakertrans untuk ditindaklanjuti. (bul) H. Wildan
(Suara NTB/049)
SILATURAHMI - Pimpinan PT.AJ.Central Asia Raya (CAR), Kamis (25/1) kemarin, silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Tampak Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (ke dua dari kiri), menerima cinderamata dari Direktur Utama PT. AJ CAR, Freddy Thamrin didampingi Chief Executive Officer, Th.Wiryawan dan Director, Jos Chandra Irawan.
Kejati Dampingi Proses Konversi Bank NTB
Mataram (Suara NTB) Bank NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan perpanjangan kerjasamanya dalam hal pendampingan hukum. Salah satu poin penting yang dikawal, yakni proses konversi Bank NTB dari bank konvensional menjadi bank syariah penuh. Perpanjangan kerjasama ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dan Kepala Kejati NTB, Tedjolekmono di Hotel Santika Mataram, Kamis (25/1) kemarin. Para pihak didampingi asisten dan para direktur. H. Komari di hadapan forum menyampaikan manfaat kerjasama langsung yang dirasakan selama menjalin kerjasama. Bank milik daerah dan masyarakat NTB ini menurutnya beroperasi dengan melaksanakan prinsipprinsip good governance. Akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi persoalan hukum, baik di kalangan internal Bank NTB, maupun eksternalnya. Contoh kasus dikemukakan, penguatan operasional bank yang melibatkan pihak dari luar NTB. kerjasama berjalan dengan baik. Namun endingnya muncul tuntutan hukum dari pihak yang dimaksud kepada Bank NTB. per-
soalan itu kemudian di intervensi oleh Kejaksaan sebagai pendamping, dan tuntas. Bank NTB juga sedang berkembang. Salah satunya dengan sedang dilaksanakan proses pembangunan kantor pusat yang baru. Untuk menghindari persoalan-persoalan yang bertentangan dengan hukum, kejaksaan turut mendampingi. Yang tak kalah penting adalah proses konversi Bank NTB dari konvensional ke syariah. Rencananya Agustus ini konversi telah tuntas. Bank NTB dalam proses ini sangat perlu di dampingi, agar target konversi berjalan mulus. Sementara Tedjolekmono menjelaskan perpajangan kerjasama para pihak ini untuk meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan hukum. Bank NTB saat ini sedang menghadapi proses konversi. Kejaksaan mengawal, barangkali dalam prosesnya ditemukan persoalan hukum.
(Suara NTB/bul)
NOTA KESEPAHAMAN - Dirut Bank NTB, H. Komari Subakir (tiga dari kanan) dan Kajati NTB, Tedjolekmono (dua dari kiri), menunjukkan nota kesepahaman pendampingan hukum. “Kami dari Kejaksaan Tinggi negara siap memback up, sehingga selesai dengan baik,” demikian Tedjo. Dalam proses konversi, yang paling rawan menurut orang nomor satu di Korps Adyaksa NTB ini, menyangkut aset-aset, kemudian peralihan nomenklatur dari konvensional ke syariah. Demikian juga dalam AD/
ARTnya. “Kami nanti akan duduk bersama, menginventarisir mana yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Dan kami akan memberikan saransaran. Sementara ini belum ada yang mengarah kepada persoalan hukum,” katanya. Demikian juga mengenai ekspansi bisnis Bank NTB ke se-
mua kabupaten/kota di NTB, termasuk pembangunan kantor-kantor cabang pembantunya, Kejaksanaan mengawal proses-proses tersebut agar tak terjadi potensi penyimpangan. Dengan pendampingan tersebut, Tedjo memastikan jaminan tak terjadi persoalan hukum dalam seluruh aktifitas yang dilaksanakan bank. (bul)
Jika Tidak Dibagi Rata
Kadus di Lotim akan Tolak Distribusi Rastra Selong (Suara NTB) Kepala Dusun (Kadus) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengancam akan melakukan penolakan terkait pendistribusian beras sejahtera (rastra) yang tidak lagi dibagi secara merata. Terlebih jatah rastra saat ini berkurang menjadi 10 kg dari sebelumnya 15 kg. Penolakan dilakukan, karena para kadus tidak ingin menjadi sasaran masyarakat. Sementara kondisi di lapangan terdapat masyarakat yang menerima dan tidak menerima rastra masih rancu. Kepada Suara NTB, Ka-
mis (25/1), Ketua Forum Kadus (Forkad) Kabupaten Lotim, Huliadi, mengaku sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lotim. Dari Forum Kadus menegaskan tidak menerima aturan yang diberlakukan saat ini sebagaimana yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pada saat itu begitu ada pengurangan, para kepala desa serta kadus akan menolak untuk menerima beras, terlebih saat ini merupakan momen politik. “Kalau beras itu dibagi rata, maka kita akan terima. Namun bila tidak, maka kita akan tolak. Kami tidak sanggup dan
tidak ingin disalahkan terus oleh masyarakat,” ujarnya. Kadus Nyakap Selatan Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik ini menegaskan, alasan ditolaknya rastra, karena banyak masyarakat yang layak atau seharusnya mendapat Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), namun hingga saat ini tidak pernah mendapat bantuan. Untuk itu, bila diberlakukan saat ini, maka seluruh kadus di Lotim akan menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Disebutkan, dari pendataan tahun 2005 dan 2011, yang dilakukan adalah data lama atau mengacu dari data BPS, sehing-
ga dari pendataan itu data-data yang muncul sebagai penerima manfaat, banyak yang sudah meninggal dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Menurutnya, pendataan seharusnya melibatkan kadus, karena kadus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mengetahui persis kondisi masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Lotim, Ir. H. Mulyanto Tedjokusumo, menegaskan bahwa bantuan beras saat ini nomenklaturnya yakni bantuan sosial (bansos). Dalam pendistribusian bansos ini terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak boleh dibagi rata.
Artinya masyarakat yang menerima bansos itu dengan kriteria yang sudah memiliki by name by address. Ditegaskannya, dari pendistribusian bansos hingga saat ini belum ditemukan adanya penolakan, bahkan masyarakat sangat bersyukur terkait diberlakukannya pendistribusian yang diterima langsung KPM. Adapun jumlah yang menerima rastra saat ini sebanyak 138.148 KPM. Bansos tersebut berlaku dari Januari hingga Juni 2018, ke depan pada bulan Juli berlaku BPNT. (yon)
(Suara NTB/dok)
KAMIS, 25/01/18
Jangan Tergiur Investasi Uang Crypto Mataram (Suara NTB) Legislator asal NTB di DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA mengingatkan masyarakat agar tak terjebak berinvestasi pada sarana yang tidak dilegalkan oleh pemer-
intah. salah satunya, investasi mata uang digital crypto currency. H. Wilgo menyampaikan pesan ini secara terbuka, melalui forum seminar pasar modal syariah yang dilaksanakan di Lombok Tengah,
(Suara NTB/bul)
SEMINAR PASAR MODAL - Kegiatan seminar pasar modal syariah di Lombok Tengah kemarin.
Kamis (25/1) kemarin. Forum ini menghadirkan lebih dari 150 perwakilan masyarakat dari berbagai unsur. Dari kalangan pondok pesantren, pemuda, hingga mahasiswa. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan turut hadir sebagai narasumber, bersama salah satu perusahaan sekuritas yang sudah masuk di Mataram, bersama Bursa Efek Indonesia Mataram. H. Willgo mengatakan kegiatan itu sengaja diagendakan agar masyarakat memahami ke mana mereka harus menempatkan dananya untuk berinvestasi. Menurutnya, investasi bodong merebak. Salah satunya yang terbaru adalah mata uang digital, crypto currency. Bentuknya yang disebutkan, bit coin yang dilarang digunakan di Indonesia oleh otoritas, pun di beberapa negara Asia. Di NTB, bit connect juga salah satu produk mata uang crypto currency. H. Willgo menegaskan, Komisi XI memberikan perhatian. Sehingga keluarlah kebijakan pelarangan penggunaan mata uang digital ini di Indonesia oleh Bank Indo-
nesia dan OJK. “Karena itu, kita harapkan masyarakat tidak terjebak berinvestasi karena imingiming hasil yang besar. padahal tidak ada yang menjamin dan mengawasi investasi itu,” katanya. Pasar modal syariah kemudian menjadi salah satu investasi alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat di NTB. perusahaan penyedia produk pasar modal syariah inipun telah masuk di NTB. sehingga tak sulit bagi masyarakat berinvestasi. Apalagi, pasar modal syariah ini menawarkan nominal investasi mulai dari nilai terendah. Pilihan investasi syariah ini, selaras dengan semangat membangun gaya hidup serba syariah yang telah dirintis oleh pemerintah daerah. Keuangan syariah telah berkembang di NTB, menyusul konversi syariah bank NTB dari pola konvensional. Pun demikian juga dengan pariwisata syariahnya. (bul)
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Dermaga Gili Air Diresmikan
Sebelum Diresmikan, Didahului I’tikaf di Masjid Gili Air
DERMAGA di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya diresmikan, Kamis (25/1). Peresmian itu, dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, didampingi Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., para Asisten, Staf Ahli, dan sejumlah Kepala Dinas, Kepala Bidang lingkup Pemkab Lombok Utara. Peresmian dilakukan pada pukul 08.00 wita. Yang menarik, sebelum peresmian dilakukan, Bupati, Najmul Akhyar memimpin i’tikaf di Masjid Dusun Gili Air, Rabu (24/1) malam. Seluruh rombongan Pemkab Lombok Utara menggelar kegiatan salat berjamaah di masjid itu. Sebagai wujud syukur atas terselesai-
kannya dermaga, para pejabat hingga staf Pemda KLU memilih “merakyat” pada malam itu. Dari makan bersama dan tidur bersama di dalam masjid. “Sejak tadi malam kita banyak mendegar usulan dan keluhan masyarakat, maka apa yang disampaikan dapat dijadikan sebagai referensi kebijakan dan menyusun program oleh SKPD,” kata Najmul. Sementara pada Kamis pagi, peresmian langsung dimulai begitu rombongan Kapolres Lombok Utara tiba di Gili Air. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti Dermaga Gili Air oleh Bupati, dilanjutkan dengan gunting pita. Najmul Akhyar secara terbuka mengutarakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dermaga tersebut. Khususnya kepada pe-
Gili (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan,” imbuhnya. Pada Dermaga Gili Air, bupati juga berbicara mengenai perspektif pengembangan dermaga dalam mendukung kenyamanan dan keamanan pengunjung maupun masyarakat KLU di 3 Gili. Dalam hal ini, sisa tempat yang dimiliki bisa diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana pendukung. Keinginan bupati di sini, adalah mewujudkan dua jalur yaitu pintu masuk dan pintu keluar di dermaga. Konsep ini ia yakini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. “Buat desain ruang tunggu yang nyaman, fasilitasnya dilengkapi dengan toilet. Penampilan kita di dermaga adalah salah satu etalase kita di KLU,” tambahnya. Dermaga, pintanya, dapat dikorelasikan dengan upaya menjaga keamanan daerah
Pose bersama sebelum peresmian.
Gunting pita sebagai tanda peresmian dermaga.
Bupati KLU H. Najmul Akhyar menandatangani prasasti dermaga.
PERSIAPAN Pemkab Lombok Utara untuk mempercepat eksekusi proyek di tahun 2017, hampir rampung. Sekretariat Daerah c.q Bagian Administrasi dan Pembangunan yang mengelola ULP dan LPSE telah menyelesaikan kendala tahun lalu. Server dan jaringan listrik sudah diganti dan disempurnakan. “Bagian Pembangunan selaku pengelola ULP dan LPSE sudah merampungkan apa saja yang dibutuhkan. Alat sudah kita pasang, SK Pokja sudah siap semua. Dari target kita, lelang sudah bisa dimulai Januari, maka paling tidak bulan Maret proyek sudah bisa dieksekusi,” ungkap Kabag Administrasi dan Pembangunan Setda KLU, Lalu Majemuk, Kamis (25/1). Ia menerangkan, Sekretariat Daerah sejatinya berkeinginan lelang dapat dimulai akhir Desember 2017 lalu. Namun demikian, rencana itu terhambat oleh belum lengkapnya berkas pengajuan oleh OPD-OPD pemegang program. Saat ini pun, lelang pada Januari masih harus menunggu kesiapan dokumen OPD terkait paket-paket yang masuk ke dalam lelang elektronik. “Saya sudah berkoordinasi dengan OPD, mereka juga sedang menyiapkan dokumen itu, sehingga akhir Januari ini sudah bisa dilelang,” sambungnya. Majemuk menegaskan, kendala di ULP dan LPSE sebelumnya sudah ditangani. Misalnya, item peralatan pendukung server telah dibeli dan dipasangkan. Demikian juga problem minimnya pasokan listrik sudah diselesaikan berkat koordinasi yang baik dengan PLN Wilayah Tanjung. Sebagai pendukung kelancaran ULP dan LPSE, pihaknya sudah mempersiapkan 4 orang tenaga. Masing-masing tenaga akan di-rolling 2 orang untuk bekerja shift pada siang hari dan malam hari. Mereka nantinya akan bertugas dan mengawal lelang elektronik dalam 24 jam sehari. “Harapan kita sekarang hanya di OPD, agar mereka bisa secepatnya menyiapkan Pokja seperti PPK, pejabat pengadaan, dan PPHP sejak awal. Tetapi saya yakin, kalau perencanaan mereka siap sejak awal maka masuknya ke ULP bisa cepat,” tambahnya. Untuk diketahui, Pemkab Lombok Utara telah mengubah kebijakan pengendalian lelang di Sekretariat Daerah. Dari sebelumnya, LPSE berada di bawah kendali Kabag Humas dan Protokol, dan ULP di bawah kendali Kabag Administrasi dan Pembangunan. Mengefektifkan dan meminimalisir koordinasi antar Kepala Bagian, maka pada tahun ini, layanan ULP dan LPSE disatukan di bawah kendali Bagian Administrasi dan Pembangunan. Diharapkan, dengan pengendalian terfokus pada satu Bagian ini membuat proses LPSE berjalan lancar. Demikian halnya dengan kendala pasokan listrik. Kemampuan genset yang memasok listrik cadangan saat terjadinya pemadaman listrik telah ditangani. Bagian Pembangunan juga telah membeli peralatan pendukung sebesar Rp 75 juta dan telah terpasang di Lalu Majemuk ULP. (ari)
khususnya terhadap peredaran narkoba. Para pengunjung dapat diperiksa di dermaga. Sedangkan menurut asas kemanfaatan, bupati berharap keberadaan dermaga berbanding lurus dengan pendapatan daerah yang akan diperoleh kedepannya. Retribusi masuk ke tempat hiburan dan kawasan wisata dari kedatangan tamu mancanegara dan lokal dapat ditarik di dermaga. Terakhir, Bupati berharap, agar keberadaan dermaga didukung oleh sumber daya manusia. Polres Lombok Utara diminta dapat menempatkan atau menambah jumlah anggota yang berjaga di Gili Air. Sementara itu, Kepala Dishublutkan KLU, Agus Tisno, S.Sos., mengungkapkan terbangunnya dermaga Gili Air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun
pengusaha transportasi. Dermaga ini, dibangun dari DAK afirmasi transportasi Kementerian Perhubungan tahun 2017 lalu. Dari pagu yang disiapkan sebesar Rp 6,6 miliar, proyek ini terbangun dengan nilai kontrak sebesar Rp 6,3 miliar. Dalam perjalanannya terdapat addendum (perubahan) konstruksi, dengan mempertimbangkan hal teknis dan usulan dari pihak Desa Gili Indah dan Koperasi Karya Bahari selaku pengguna dermaga. Akibat addendum itu, muncul efisiensi sebesar Rp 74 juta. Dana itu pun akan dikembalikan ke kas daerah. Sementara perihal 7 unit tiang pancang yang sebelumnya mengendap di bawah laut, kontraktor telah menancapkannya menjadi 10 titik. Pemasangan ini juga menguntungkan Pemda KLU, karena Dishub tidak mengeluar-
Bupati menyerap aspirasi masyarakat Gili Air pada malam sebelum peresmian.
I'tikaf dan salat berjamaah bersama warga Gili Air.
Eksekusi Proyek Dipercepat
(Suara NTB/ari)
merintah Desa Gili Indah, karena kontribusinya mengawal keseharian pembangunan dermaga hingga berjalan dengan lancar. “Sebagai sebuah dermaga, tentunya butuh pemeliharaan, perawatan. Dermaga dimanapun, pasti ada kerusakan maka perlu maintenance. Setiap hari digunakan tentu ada saja kerusakan (yang mungkin timbul),” ungkap bupati. Lantas, Najmul Akhyar pun menyarankan agar Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) KLU, untuk mengusulkan anggaran perawatan (pasca-berakhirnya masa pemeliharaan kontraktor). Ketersediaan anggaran perawatan ini sebagai antisipasi, saat ada kerusakan dapat langsung diperbaiki. “Bila perlu, biaya perawatan dirancang untuk dermaga se Desa
kan biaya. Titik-titik tiang pancang inilah yang nantinya akan dibangun sebagai akses jalur kedatangan tamu. Sedangkan dermaga lama dijadikan sebagai pintu keberangkatan. “Dalam prosesnya terdapat kendala cuaca. Harapan kami, dermaga selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat di KLU, khususnya di 3 Gili,” demikian Agus Tisno. (ari/*)
Kadishublutkan KLU, Agus Tisno memberi sambutan.
Penampakan dermaga dari udara.
Proyek di Lotim Diklaim Bebas dari Politisasi
Selong (Suara NTB) Tahun 2017-2018 ini diakui sebagai tahun politik. Tahun digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Termasuk bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Selama tahun pilkada ini, Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Lotim memastikan tidak ada praktik politisasi proyek-proyek milik pemerintah. Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Administrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi. Menjawab Suara NTB, Kamis (25/1) kemarin, Kabag sekaligus pengelola ULP Lotim ini menegaskan semua proyek yang dijalankan di Lotim ini sudah melalui proses mekanisme anggaran yang dibahas rinci. Diterangkan, semua proyek yang dilaksanakan telah tertuang jelas dalam dokumen perencanaan anggaran. Mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diteruskan pembahasannya menjadi dokumen APBDes, lebih terperinci dalam Rencana Kerja Ang-
garan (RKA) masing-masing serta sudah disesuaikan pula dengan Dokumen Rencana Program Jangka Panjang Menengah (RPJM) Kabupaten. Sebelum adanya Pilkada, semua proyek sudah dibahas. Ada atau tidaknya kegiatan politik, semua perencanaan pembangunan sudah dicanangkan secara sistematis melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. “Jadi, tidak ada proyek yang dipolitisasi,” paparnya. Ditegaskan kembali, berdasarkan pada dokumen penganggaran yang tertuang dalam APBD tahun anggaran, oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki produk gambar, rincian anggaran biaya dan spesifikasi. Oleh OPD bersangku-
tan kemudian menyerahkan ke ULP untuk dilakukan proses lelang. ‘’Lelang rampung baru diserahkan kembali ke OPD untuk melaksanakan kegiatan secara lebih teknis,’’ terangnya. Pilkada merupakan agenda nasional. Semua proyek ada sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek pembangunan yang dijalankan. Paket lelang proyek itu juga, lanjutnya masuk pada portal pengadaan barnag dan jasa nasional, yakni masuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Semuanya bisa diakses dengan mudah secara online. Berdasarkan mekanisme tersebut, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasan-
BPKP Audit PKKN Pusuk Sembalun Selong (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB turun melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Pusuk Sembalun. Tim BPKP turun ke kawasan Pusuk Sembalun, Kamis (25/1) didampingi penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) setelah sehari sebelumnya terlebih dahulu memintai keterangan Asisten III Setda Kabupaten Lotim, H. Khairil Anwar Mahdi. Tim dari BPKP juga meminta keterangan sejumlah pihak terkait lainnya. Tidak lain, langkah itu untuk mencari keketerangan lebih detail terkait pengerjaan proyek milik Kementerian Pariwisata (Kemenpar RI) yang pengerjaannya melalui Dinas Pariwisata Lotim (dulu Disbudpar). “Hari ini, tadi pagi (kemarin, red) tim dari BPKP turun melakukan audit ke Pusuk Sembalun untuk melakukan audit PKKN itu. Dari BPKP berjumlah lima orang dan didampingi penyidik dari Tip-
(Suara NTB/yon)
Joko Tamtomo ikor. Sehari sebelumnya, tim dari BPKP memintai keterangan sejumlah pihak-pihak terkait,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo,SH, SIK., pada Suara NTB, sore kemarin. Turunnya BPKP ke lokasi proyek untuk melakukan PKKN, maka Polres Lotim tetap meunggu hasilnya. Diperkirakan hasil dari audit PKKN itu memakan waktu sebulan hingga dua bulan lebih. Namun, dari penyidik berharap supaya hasil dari audit PKKN itu secepatnya dapat keluar. Diketahui, turun lem-
baga audit ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek dengan total anggaran Rp 2 miliar dan Rp 1,6 miliar untuk pembangunan fisik merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dilakukan audit investigasi. “Kita masih menunggu hasil dari PKKN, baru nanti kita dari aparat kepolisian dapat mengambil sikap,” ujarnya. Proyek yang sumber anggarannya dari Tugas Perbantuan (TP) Kemenpar RI ini dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Sementara, Asisten III Setda Kabupaten Lotim, H. Khairil Anwar Mahdi yang dihubungi via ponselnya enggan memberikan tanggapan terkait pemanggilan dan pemeriksaan dirinya oleh tim audit dari BPKP yang dilakukan pada, Rabu (24/1) lalu. (yon)
(Suara NTB/rus)
Lalu Mulyadi gan calon. Termasuk bagi yang incumbent, Aparatur Sipil Negara (ASN) tegas juga mengatur soal netralitasnya. “Kita ini kan ASN, sangat terikat dengan aturan, jadi harus tetap netral,” ungkapnya. Lalu Mulyadi mengakui, khusus Kabupaten Lotim
tahun anggaran 2018 ini proyek-proyek fisik utamanya ini mengalami pengurangan dibandingkan tahun lalu. Pengurangan itu terjadi pun bukan karena alasan Pilkada. Dasar pengurangannya semata karena proyek fisik dianggap sudah banyak dikerjakan. Proyek fisik tahun 2018 tetap ada. Terbesar di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) antara lain berupa pembangunan gedung kantor dinasnya, lainnya di lingkup Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim untuk tambahan pembangunan gedung puskesmas baru. “Berkurang ini bukan karena Pilkada,” unggahnya kembali. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah kabupaten Lotim tetap menggunakan skala prioritas. Fisik tahun 2018 ini berkurang karena sejumlah bangunan fisik sudah banyak dirampungkan pengerjaannya pada tahun 2017 dan tahuntahun sebelumnya. (rus)
DD Lotim Capai Rp 252 Miliar Selong (Suara NTB Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah dengan perolehan Dana Desa (DD) terbesar di NTB. Peningkatan DD untuk 239 desa se kabupaten Lotim ini masuk sepuluh besar secara nasional. Saat ini, Pemkab Lotim sedang proses melengkapi syarat pencairan sesuai ketentuan terbaru yang diterima. Total DD untuk Lotim ini tembus Rp 252 miliar lebih. Lebih besar dari tahun sebelumnya hanya Rp 209 miliar. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang distribusi DD. Dalam waktu dekat Perbup sudah rampung dan segera dilampirkan sebagai persyaratan pencairan. Keterlambatan Lotim dalam melengkapi persyaratan dikarenakan baru diperolehnya informasi mengenai besaran DD yang akan ditransfer ke Lotim,
yakni berdasarkan Putusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 tahun 2018 yang diterimanya pada tanggal 8 Januari lalu. Sebelumnya memang diakui ada Peraturan Presiden (Prepres). Namun terjadi perubahan sebagai upaya sinkronisasi anggaran dan ketentuannya disesuaikan dengan PMK. “Kalau dalam Perpres Lotim dapat Rp 253 miliar, namun berkurang sesuai PMK menjadi Rp 252 miliar,” tuturnya. Mantan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim bidang Pemerintahan ini mengutarakan, tahun 2018 ini sedikit berbeda sistem penghitungan DD. Tahun 2017, sistem penghitungannya 90 persen data dasar, 10 persen formula. Sedangkan tahun 2018, digunakan tiga kriteria. Pertama data dasar, kedua kriteria affirmatif yang didefinisikan sebagai daerah tertingggal dan terjangkau dan terakhir porsi jumlah penduduk miskin. Porsi jumlah penduduk miskin ini diutamakan. (rus)
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Dianggarkan Rp 570 Miliar
Proyek Masih Diaudit KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah (Loteng), Feri Mupahir, S.H.M.H., menegaskan sampai sejauh ini pihak masih belum menangani proyek pembangunan dermaga apung, baik yang ada di Kuta maupun di Desa Selong Belanak. Hingga saat ini, kedua proyek tersebut saat ini masih dalam proses audit oleh Inspektorat Loteng. “Bagaimana kita mau melakukan penyelidikan. Proyeknya saja masih dalam proses audit oleh Inspektorat Loteng,” ujarnya, saat dikonfir(Suara NTB/kir) masi di Kantor Bupati Loteng, Feri Mupahir Kamis (25/1). Untuk itu, ujarnya, jika ada pemberitaan soal pemeriksaan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng soal proyek dermaga apung, itu tidak berita tidak benar dan tidak berdasar. “Saya pastikan itu (pemberitaan soal pemerisaan Kadishub Loteng) berita hoaks. Karena sampai saat ini kami belum memulai proses penyelidikan,” tandasnya. Ia menjelaskan, dalam menangani satu perkara ada mekanisme yang harus dijalankan. Apalagi itu berkaitan dengan proyek pembangunan. Proyeknya harus selesai terlebih dahulu dan sudah melalui proses audit, baru pihaknya bisa turun melakukan penyelidikan. Itupun kalau memang ada indikasi penyimpangan. Kalau tidak ada, apa dasar pihaknya melakukan penyelidikan. Di satu sisi proyek pembangan dermaga apung sendiri masih dalam proses audit dalam proses ini pihaknya belum bisa melakukan penyelidikan. “Kecuali ketika proses audit ditemukan indikasi penyimpangan, barulah kita bisa turun. Itupun tergantung rekomendasi dari APIP (aparat pengawas internal pemerintah),” terangnya. Bisa saja, APIP merekomendasikan pengembalian uang jika ditemukan kelebihan bayar atau semacam denda kepada pihak rekanan dan tidak langsung menyerahkan ke proses hukum. Tapi kalau kemudian ada laporan dari masyarakat yang masuk terkait adanya dugaan penyimpangan, maka itu lain soal. Di satu sisi pihaknya sejauh ini juga belum menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat soal proyek pembangunan dermaga apung yang bisa menjadi dasar pihaknya melakukan penyelidikan. Sementara jika berpedoman pada tahapan pembangunan yang ada, proyeknya sendiri masih dalam proses audit. Soal pemeriksaan Kepala Dishub Loteng, Kasi. Intel Kejari Loteng, Febi Rudi S., S.H., sebelumnya mengaku Kadishub Loteng sempat mendatangi kantor Kejari Loteng. Tapi bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan koordinasi dengan Kasi Datun Kejari Loteng, soal draf tarif parkir yang baru. Kedatangannya ke Kejari Loteng tidak ada hubungannya dengan proyek dermaga apung. “Kalau pemeriksaan, saya pasti tahu. Dan, kalau memang ada pemeriksaan sebelumnya pasti didahului surat pemanggilan resmi,” ujarnya. (kir)
Program Pengentasan Kemiskinan Dianggap Tak Berbekas Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 menganggarkan sekitar Rp 570 miliar untuk program pengentasan kemiskinan. Anggaran ini jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Namun, anggaran yang dikucurkan ini justru dipertanyakan. Pasalnya jika mengacu data kemiskinan tahun 2016 mengalami kenaikan dari 110 ribu lebih menjadi 113 ribu lebih. “Kami menyayangkan untuk mensejahterakan masyarakat yang dibilang miskin sebanyak 113 ribu miskin itu tidak efektif, yang dibilang miskin itu 360 ribu per bulan. Kalau kita bagi Rp 570 miliar itu kepada orang miskin bisa memperoleh samasama Rp 5 juta, ya kaya mereka. Kalau alasannya upah menjadi alasan,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Muchlis, Kamis (25/1). Politisi PKB ini menganggap program pengentasan kemiskinan ini tidak sesuai sasaran dan kurang efesien. Diakuinya anggaran kemiskinan ini besar, namun yang diterima langsung oleh masyarakat miskin itu ternyata sedikit. Alasannya, dana ini banyak hilang di jalan
untuk biaya pertemuan, rapat, sosialisasi, transportasi petugas dan lain-lain. ‘’Seharusnya biaya semacam ini ditiadakan, sebab yang namanya ASN di setiap kegiatan tidak boleh lagi mendapatkan honor dan sebagainya, sebab itu menjadi tugasnya,’’ sarannya. Penyebab dari program yang kurang tepat ini jelasnya, dilihat terjadinya kenaikan kemiskinan tahun 2016. Artinya, apa yang sudah dianggarkan pemda tidak membekas. “Apa yang sudah dianggarkan dan diprogramkan untuk pengentasan kemiskinan ini tidak membekas, kurang tepat program dan salah cara treatment,” tegasnya. Kepala Bappeda Lobar Dr.
H. Baehaqi membantah pernyataan H. Sulhan Muchlis, jika anggaran pengentasan kemiskinan yang dikelola Pemda Lobar “habis di jalan”. Apalagi, biaya pengentasan kemiskinan lebih besar penghabisan untuk biaya administrasi ketimbang sampai ke masyarakat miskin selaku sasaran. Menurutnya, jika dilihat dari anggaran program yang menunjang upaya penurunan angka kemiskinan di Lobar tahun 2016 ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2015. jika dibandingkan nominal anggarannya, tahun 2016 ini sebesar Rp 161.7 miliar lebih, jauh menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 203,7 miliar. Ter-
Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) tancap gas di awal tahun 2018 ini untuk menangani kasus korupsi. Tiga dugaan kasus korupsi siap ditingkatkan ke penyidikan dengan segera menetapkan tersangka. Di antara tiga kasus korupsi ini adalah kasus bantuan sosial Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Kelompok Tani Dasan Tawar Desa Banyumulek Kediri. Sedangkan satu kasus menyangkut dugaan pungli atau pemerasan yang dilakukan di salah satu desa di Lobar. Satu kasus lagi menyangkut dugaan korupsi pungli parkir di wilayah KLU. Menurut Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi tiga dugaan kasus korupsi ini terus dikembangkan. Seperti kasus BSS diusut sejak beberapa tahun lalu kembali dilanjutkan pihaknya tahun ini. Kasus ini ditarget naik ke penyidikan bulan depan dengan penetapan tersangka, berikutnya kasus pungutan di salah satu desa di Lobar dan barulah ke kasus pungli parkir di KLU. Khusus kasus pungutan dan dugaan intimidasi (pemerasan) yang dilakukan sejumlah oknum kadus ini, Kapolres belum mau membeberkan secara detail, sebab dikhawatirkan nantinya mereka menghilangkan barang bukti. Yang pasti, jelasnya, kasus ini telah ditangani dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para oknum terkait. Pihaknya masih menyelidiki siapa inisiator melakukan negosiasi dan pungutan tersebut, sebab tidak mungkin semua dikenakan, karena ada yang sebatas ikut-ikutan saja. Menurutnya dugaan pungutan ini termasuk kategori pungli dan tindakan korupsi, sebab tidak ada dasar hukum melakukan pungutan. Setelah dinaikkan status kasus ini ke penyidikan jelasnya, pasti akan ada penetapan tersangka. “Ya pasti ada penetapan tersangka, tunggu saja tanggal mainnya,” tegas Heri. Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono menyatakan, pihaknya bakal menaikkan dugaan kasus korupsi ke penyidikan antara lain dugaan korupsi melibatkan kadus. Kasus pengadaan sapi, lanjutan dari tahun sebelumnya juga dilanjutkan serta satu kasus lain pungutan parkir di KLU. Tiga kasus ini, jelasnya, sudah tahap sidik, sehingga tinggal dilakukan penyidikan untuk penetapan tersangka. Khusus kasus pungutan yang dlakukan oknum kadus pihaknya sudah melakukan pemanggilan. (her)
Berkas Tersangka Kasus PT. LTB Lengkap Praya (Suara NTB) Berkas perkara kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), akhirnya dinyatakan lengkap setelah seluruh saksi yang ada selesai diperiksa. Selanjutnya kasusnya akan ditingkatkan ke tahap II ke proses penuntutan. “Jumat besok (hari ini,red) rencananya kasusnya akan kita tingkatkan ke tahap II,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., Kamis (25/1). Ia menjelaskan, berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap tersebut untuk tiga orang tersangka, masing-masing mantan Direktur Utama PT. LTB, L. Ma., mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, ZA serta mantan Direktur Pemasaran, AK. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana korupsi juga dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga saksi yang terakhir diperiksaa ialah saksi ahli dari PPATK pusat untuk menguatkan dugaan TPPU-nya. “Sekarang saksi sudah lengkap. Sehingga berkas perkaranya bisa dinyatakan tuntas,” imbuh Feri. Disinggung rencana pengembangan kasus PT. LTB, Feri mengaku tetap ada peluang. Hanya saja, pihaknya sejauh ini masih fokus pada penyelesaian tiga tersangka. Soal kemudian berkembang ke tersangka lain, itu masih belum bisa dipastikan, karena semua tergantung penyelesaian hukum terhadap ketiga tersangka yang sudah ada. Bisa saja nantinya, dari para tersangka terungkap fakta baru yang bisa dijadikan dasar bagi pihaknya untuk mengembangkan penyelidikan ke tersangka lain. “Kita tunggu saja. seperti apa fakta persidangan nantinya, itu jadi dasar kita melakukan pengembangan terhadap kasus. Yang penting sekarang, perkara dengan tiga tersangka ini selesai dulu,” ujarnya. Soal pengembalian kerugian negara, Feri mengaku masih terus ditagih. Di mana sampai sejauh ini baru sekitar Rp 150 juta yang sudah dikembalikan dari total Rp 700 juta nilai kerugian negara yang harus dikembalikan dalam kasus PT. LTB dengan dua orang tersangka ZA dan L.Ma termasuk yang belum mengembalikan kerugian negara. Sementara AK, sudah mengembalikan kerugian negara seluruhnya. “Proses pengembalian negara tetap berjalan bersamaan dengan penyelesaian berkas perkara PT. LTB ini,” pungkas pria asal Bengkulu ini. (kir)
tuh angka Rp 1 miliar lebih. Sedangkan belanja barang jasa yang sebagian besar dialokasikan kepada masyarakat sebesar Rp 46,02 miliar lebih atau 28,66 persen lebih. Sedangkan belanja modal sendiri sebesar Rp 113,6 miliar lebih. Jika dicermati anggaran tersebut, bahwa terjadi penurunan jumlah anggaran penurunan angka kemiskinan sebesar Rp 41 miliar lebih. Namun jika diperdalam lagi dari sisi belanja modal yang langsung ke masyarakat malah meningkat. Dari tahun 2015 sebesar 68 persen lebih menjadi 70,2 persen tahun 2016. Penurunan alokasi anggaran ini jelasnya dikarenakan pengurangan DAK pada Dikbud. Di mana pada tahun 2015 sebesar Rp 203 miliar lebih menurun sebesar Rp 43 miliar menjadi Rp 26,2 miliar lebih. Menurutnya bidang Dikbud juga merupakan program kemiskinan termasuk pembangunan RKB, jalan, jembatan dan lain-lain. (her)
Panwaslu dan Polres Belum Terima Laporan Kampanye Hitam
Tangani Tiga Kasus Korupsi
Polres Lobar Segera Tetapkan Tersangka
dapat penurunan sekitar Rp 41 Miliar lebih. Akan tetapi jika dicermati dari persntasei belanja modal yang langsung ke masyarakat, meningkat dari 68,10 persen tahun 2015 menjadi 70,27 persen tahun 2016. Diakuinya, tahun 2015, total anggaran program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 203,7 miliar lebih sebelum perubahan, sedangkan setelah perubahan mencapai Rp 218,15 miliar lebih. Dana ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 368 juta lebih atau sekitar 0,16 persen. Belanja barang/jasa yang sebagian besar dialokasikan ke masyarakat sebesar Rp 68,4 miliar lebih atau 31,10 persen. Belanja modal sendiri sebesar Rp 148,5 miliar lebih atau 68.10 persen. Dibandingkan tahun 2016 jumlah anggaran menurun, jumlah anggaran Rp 161,7 miliar lebih. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 2,02 miliar lebih atau 1,2 persen. Belanja pegawai ini tergolong tinggi, sebab menyen-
(Suara NTB/kir)
PERTEMUAN - Jajaran Pemkab Loteng dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pimpinan parpol menggelar pertemuan untuk menyatukan persepsi dalam menghadapi Pilkada NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Loteng, Kamis (25/1).
Jelang Gelaran Pilkada
Aparat dan Parpol di Loteng Satukan Komitmen Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengumpulkan seluruh stakeholder yang terkait penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kamis (25/1) guna menyatukan persepsi serta komitmen untuk mendukung gelaran Pilkada NTB yang aman serta damai. Pertemuan dipimpin langsung Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S,Ip., di ruang rapat utama Bupati Loteng. “Menciptakan pilkada yang damai harus menjadi komitmen bersama antara penyelenggara dan peserta. Sehingga penting, bagi kita semua menyatukan komitmen serta persepsi guna terwujudkan harapan tersebut,” ujar Wabup Loteng, L. Pathul Bahri. Hadir pada kesempatan itu, Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Is Abul Rasi, Kepala Kejaksaan Negeri Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., Kabag. Ops. Polres Loteng, Kompol Ketut Tamiana, jajaran pejabat lingkup Pemkab Loteng, Kapolsek dan Danramil serta perwakilan partai politik (parpol). Dari penyelenggara pilkada hadir komisioner KPU Loteng, L. Puji Hartono serta anggota Panwaslu Loteng. Wakil Bupati Loteng Pathul
Bahri menjelaskan, potensi konflik sekecil apapun itu harus dihindari. Di mana, KPU serta Panwaslu selaku bagian dari penyelenggara pilkada memainkan peran penting. Caranya dengan tetap menjaga netralitas serta melaksanakan setiap tahapan pilkada secara profesional. “Etika, norma serta adat istiadat harus dikedepannya serta saling menghargai,” pungkasnya. Hal senada juga disampaikan Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Is Abul Rasi. Ditegaskannya, netralitas para aparat negara dalam hal ini TNI/Polri merupakan harga mati yang harus dijunjung tinggi. “Tidak kalah penting tim sukses maupun pasangan calon harus santun dan mengedepankan etika yang baik saat kampanye. Dan, menghindari hal-hal yang bersifat saling menjelek-jelekkan,” ujarnya mengingatkan. Khusus terkait penanganan tindak pidana pemilu yang muncul pada gelaran Pilkada NTB mendatang di Loteng, Kajari Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., pihaknya sudah menyiapkan jaksa yang akan ditempatkan di Sentra Gakumdu yang ada di Polres Loteng dengan sistem piket. Harapannya bisa mempercepat penye-
lesaian proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi nantinya. “Prinsipnya kita dari aparat penegak hukum, siap mendukung gelaran Pilkada NTB di Loteng sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya. Ia pun memastikan, aparat penegak hukum akan menjaga netralitas selama gelaran Pilkada NTB berlangsung. Kepada peserta pilkada, satu hal yang harus pegang teguh yakni siap untuk kalah dan menang. Siapapun yang terpilih sebagai pemilin NTB pada Pilkada NTB mendatang, harus didukung penuh. Karena itulah pilihan terbaik masyarakat NTB. Pilihan boleh beda, tapi setelah pemimpin baru terpilih, itulah pemimpin terbaik NTB pilihan masyarakat di daerah ini. Sementara itu, Komisioner KPU Loteng, L. Puji Hartono, menegaskan komitmen pihaknya untuk menyelenggarakan Pilkada NTB di Loteng dengan baik dan profesional. Pihaknya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini kepada KPU Loteng dengan turut mengawasi kinerja KPU Loteng supaya bisa tetap berjalan pada aturan yang ada. (kir)
Ponpes Garda Terdepan Kawal Demokrasi Praya (Suara NTB) Keberadaan pondok pesantren (ponpes) di era modern sekarang ini memainkan peran vital dalam berbagai aspek pembangunan. Bukan hanya pada aspel pengembangan dan pembangunan pendidikan semata. Dalam aspek politik, ponpes juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Bahkan, Ponpes bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mengawal terwujudkan demokrasi demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal diungkapkan Ketua Komunitas Partisipasi Publik (KPP) Loteng, Syamsul Hadi, S.Pd., dalam pengantar seminar santri dengan tema “Memahami Sistem Demokrasi Sebagai Sistem yang Sah di Indonesia di Kalangan Pesantren,” di Ponpes Al Mansuriah Desa Bonder Praya Barat, Kamis (25/1). Dikatakannya, peran besar ponpes dengan santrinya tidak hanya pada masa kemerdekaan sekarang ini saja, namun sebelum masa perjuangan kemerdekaan, ponpes dan santri telah mengambil peran besar dalam upaya mendukung perjuangan merebut kemerdekaan bangsa ini. Bahkan, peranan ini semakin vital di era kemerdekaan sekarang ini. Menurutnya, sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa ini,
(Suara NTB/kir)
SEMINAR - Suasana seminar santri yang digelar di Ponpes Al Mansuriah Bonder Praya Barat tentang sistem demokrasi di pesantren, Kamis (25/1). ponpes dan santri juga berkewajiban untuk mengisi ruangruang kemerdekaan dengan turut serta menjaga sistem demokrasi di negara ini, sehingga bangsa ini bisa terus berjalan sesuai tujuan dan harapan para pendahulu bangsa. “Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga demokrasi, semakin berat. Banyak ponpes yang menyatakan menolak demokrasi dan mengusung paham khilafah, negara syariah dan sejenisnya yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya. Sementara itu, Pengasuh Ponpes Al Mansuriah Bonder TGH.
Achmad Taqiudin Mansur, M.Pdi., menegaskan kalau Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu harus diakui dan dijaga bersama oleh semua elemen masyarakat. Termasuk unsur ponpes, sebagai bagian dari negara ini. Salah satu bentuk nyatakan, ponpes harus bisa mengambil peran mensukseskan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Menggunakan hak pilih itu kelihatannya memang sederhana. Tapi kalau sampai salah pilih, bisa mendatangkan dampak yang tidak baik bagi bangsa khususnya daerah ini ke depan,” ujar Ketua PW NU NTB ini. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) – Panwaslu dan Polres Lombok Barat (Lobar) mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait kasus selebaran yang berisi kampanye hitam menyerang dua bakal pasangan calon (paslon). Pihak Panwaslu memberi waktu lima hari ke depan jika tidak aduan yang masuk, maka hangus. Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi, menegaskan, penanganan kasus semacam ini sesuai aturan UU Nomor 10 tahun 2016 kewenangan pertama ada di Panwaslu. Panwaslu diberi kewenangan untuk melakukan penanganan. Namun, sampai detik ini mereka (Panwaslu, red) belum ada laporan masuk. ‘’Kemarin kami sudah ke sana. Katanya belum ada laporan ke Panwaslu. Di kami juga belum ada,” akunya, Kamis (25/1). Jika laporan itu masuk, nantinya di Panwaslu ada sentra Gakkumdu yang melakukan pengkajian apakah aduan itu cukup bukti atau tidak. Pihaknya menyarankan jika ada yang melaporkan panggil saja, lalu didalami pelaporannya apakah ditemukan langsung atau dapat selebaran dari orang lain. Terkait isi selebaran yang berisi penebaran kebencian, menurutnya bukan polisi yang menentukan itu, namun ada saksi ahli jika ini masuk pen-
gusutan oleh tim Gakkumdu. Terkait langkah antisipasi dan penanganan kampanye hitam, pihaknya sudah membentuk tim siber. Tim ini memantau sosial media, sejauh ini kesulitan yang dialami terkait pembuktian kampanye hitam tidak tahu siapa yang menyebar luaskan, sehingga perlu penyelidikan. Menyangkut tudingan ke salah satu kubu, menurutnya tidak bisa juga langsung dituduh tanpa bukti yang jelas. Pihaknya juga menyarankan agar panwaslu melakukan langkah pencegahan, mengarahkan dan mensosialisasikan ke tim sukses masing-masing bakal calon bagaimana berkampanye yang baik dan elegan. “Kami sendiri akan adakan sosialisasikan bagaimana berkampanye yang baik dan elegan,’ ujarnya. Sementara itu, duet H. M. Izzul Islam dan TGH Khudari Ibrahim akan menempuh langkah hukum menyikapi beredarnya selebaran yang berisi kampanye hitam yang dianggap memfitnah bakal calon bupati. Selain itu, pasangan ini telah mengumpulkan segenap pendukung fanatiknya agar menahan diri, tidak melakukan reaksi berlebihan. Ia mengimbau pendukungnya jangan mudah terpancing dan tetap menjaga kondusivitas daerah selama pilkada. (her)
Sekda Ingatkan Kinerja ASN Tidak Kendor di Tahun Politik Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq mengingatkan segenap pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lobar agar kinerjanya tidak kendor di tahun politik, menyusul pelaksanaan pilkada bulan juli nanti. Begitu juga jika nanti Bupati Lobar dijabat pelaksana tugas (Plt), kinerja ASN tidak boleh loyo dan tetap netral. “Jangan sampai nanti tingkat semangat dan kinerja ASN dan pejabat menurun gara-gara tahun politik, menyusul Lobar gelar pilkada serentak tahun ini,” ujarnya mengingatkan, Kamis (25/1). Semua aparatur, tegasnya, digariskan harus profesional bekerja untuk menyelesaikan program di awal tahun, disamping cepat bekerja juga harus benar. Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Muchlis, melihat, dalam memilih pejabat Plt. Bupati Lobar, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi tentunya akan berpikir dengan baik dari berbagai sisi. Seperti dari stabilisasi daerah, integritas dan netralitas dari pejabat yang bersangkutan.”Kita serahkan dan terima saja (pilihan gubernur),” ujarnya, Kamis (25/1). Sulhan pun menilai pejabat yang akan dipilih tersebut belum tentu diprediksi dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebab tidak mudah untuk menilai sebuah kebijakan dari Plt Bupati, apakah dapat menguntungkan salah satu pihak tertentu. Begitu juga, lanjut politisi PKB ini, akan
(Suara NTB/dok)
H. Moch. Taufiq sulit pula melarang secara personal untuk berpihak kepada salah satu pihak dalam hal ini salah satu bakal pasangan calon di Pilkada Lobar. “ASN saja pada hari ini misalnya mungkin secara formal tidak berani mengatakan berpihak kepada salah satu calon. Tapi pasti secara personal ada hubungan emosional, memikirkan untuk Lobar yang lebih baik, pasti tidak bisa kita larang berpendapat seperti itu,” perumpaanya. Kendati demikian pihaknya berharap pejabat yang nantinya ditunjuk sebagai Plt tersebut,merupakan pejabat yang memiliki integritas dan netralitas dalam menyikapi politik di Lobar. Selain itu, sosok pejabat Plt tidak harus, pejabat yang mengenal Lobar, bisa saja dari luar Lobar, maupun dari dalam Lobar namun teruji netralitasnya. (her)
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Progres Ruas Jalan Batudulang-Tepal Capai 90 Persen
Masih Belum Siap, Rekanan Lokal ”Jadi Penonton” di Rumah Sendiri
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengerjaan Ruas Jalan Batudulang-Tepal hingga kini masih berlangsung. Jalan dengan panjang 5 kilometer hingga Punik ini belum rampung. Meskipun demikian, saat ini progresnya sudah mencapai 90 persen. “Untuk ruas ruas jalan Batudulang-Tepal yang pelaksanaan jalannya sampai Punik 5 kilometer sekarang progresnya sudah mencapai angka 90 persen,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang diwawancarai, Kamis (25/1). Dijelaskannya, pengerjaannya tersisa 10 persen diantaranya berupa U-dicth, pengerasan jalan dan lainnya. Pengerjaan terus dilakukan sambil melihat curah hujan di wilayah setempat. Karena yang menjadi kendala dalam pekerjaan adalah curah hujan. “Kendalanya curah hujan. Karena hotmix tergantung tanah dasarnya. Apabila curah hujan tinggi, mungkin akan dihentikan sementara. Karena percuma saja ngampar saat hujan tidak akan bagus. Begitu cuaca bagus kita hampar,” terangnya. Menurutnya, pengerjaan yang paling sulit saat membawa material setelah peruak (tanjakan) Brang Treng. Karena material yang bisa dibawa hanya satu kubik. Sebelumnya, untuk pekerjaan ada penambahan waktu pengerjaan 50 hari. Saat ini waktu yang tersisa tinggal 20 hari. Pihaknya pun meyakini, pekerjaan yang tersisa bisa selesai sekitar satu minggu kedepan jika cuaca mendukung. “Target selesai akhir Februari. Tapi kita lihat pekerjaan tinggal 10 persen. Kalau cuaca mendukung kalau hotmix satu minggu bisa selesai,” pungkasnya. (ind)
Sempat Buron, Pembobol Brangkas Akhirnya Diringkus Taliwang (Suara NTB) Pelarian EK (23) alias Ed salah seorang warga yang tinggal di Lingkungan Bosok, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, akhirnya berakhir di rumah kakeknya, Rabu (24/1) sekitar pukul 17. 30 Wita. Terduga pelaku ini diduga kuat sebagai pelaku tunggal dalam kasus pembobolan brangkas yang terjadi di salah satu retail modern (Alfamart) di wilayah setempat sekitar bulan Mei tahun 2017 lalu. Hal ini diyakini setelah aksinya berhasil terekam kamera pengintai (cctv) yang ter(Suara NTB/ils) pasang di beberapa sudut toko. Putu Agus Indra “Dia (EK) sudah menjadi target operasi (To) kita sejak tahun 2017 lalu. Tetapi karena yang bersangkutan selalu lincah dan berpindah tempat tinggal, akhirnya kita merasa kesulitan. Kita juga sempat mendapat informasi, bahwa dia berada di Mataram setelah kita lidik ternyata sudah tidak ada lagi di lokasi,” ungkap Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Kamis (25/1). Dikatakannya, penangkapan terhadap tersangka ini terjadi setelah salah satu informan mengatakan bahwa TO sudah berada di Sumbawa Barat. Mendapat Informasi tersebut, tim opsnal yang dipimpin Kasat Reskrim bergerak untuk melakukan pengecekan. Setelah di TKP, keluarga tersangka mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di Mataram. Tetapi, tim ini tidak percaya begitu saja terhadap ucapan keluarga ini dan tetap melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 17.00 Wita, tersangka ini akhirnya keluar dari persembunyiannya dan langsung dilakukan penangkapan. “Kita merasa kesulitan saat dilakukan penangkapan karena keluarganya selalu menutupi keberadaan tersangka. Setelah kita menunggu sekian lama, akhirnya tersangka ini keluar dan kita lakukan penangkapan,” terangnya. Ia menjelaskan, kasus ini terjadi sekitar, bulan Mei tahun 2017, pukul 02. 00 Wita (dinihari). Dimana tersangka ini masuk ke toko dengan mencongkel dan merusak pintu, menggunakan linggis. Setelah berhasil masuk ke toko, tersangka kemudian membobol isi berangkas yang ditaksir berjumlah Rp 12.900. 000. Selain isi berangkas, ada beberapa unit HP milik karyawan setempat yang diambil. Sehingga total kerugian akibat aksi tersebut ditaksir berada pada angka Rp 20.000.000. “Tersangka ini kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 (satu) ke 5 (lima) karena melakukan pencurian pada malam hari serta melakukan perusakan dengan hukuman diatas tujuh tahun penjara,” tandasnya. (ils)
(Suara NTB/ist)
TERLALU RENDAH - Jembatan penghubung di Sengkal Batubangka yang terlalu rendah, membuat air sungai gampang meluap ke pemukiman.
Banjir Landa Sejumlah Desa di Moyo Hilir Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak Rabu malam, sejumlah desa di kecamatan Moyo Hilir sempat terendam banjir. Termasuk areal pertanian, meski sejauh ini belum ada laporan kerusakan. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang terjadi di wilayah hulu. Camat Moyo Hilir, Amiruddin yang dihubungi Suara NTB, Kamis (25/1) kemarin, menyebutkan, desa yang dilanda banjir yakni, Kakiang Bawa desa Kaiang, desa Ngeru dan dusun Sengkal desa Batubangka. Sekitar 80 rumah di Kakiang, 50 rumah di Sengkal dan 20 rumah di Ngeru sempat terendam. Termasuk merendam areal pertanian 5 hektar padi baru tanam di Sengkal dan 1,5 hektar padi di Orong Posok
Kakiang. Saat berita ini ditulis, air mulai surut. Sejauh ini belum ada kerusakan yang ditimbulkan banjir. Padi yang sempat terendam pun masih bisa diselamatkan. Menurut Camat, banjir seolah menjadi langganan di desa Kakiang dan Batubangka. Untuk itu, pihaknya mengusulkan normalisasi brang (sungai) Kakiang yang kian menyempit. “Kalinya yang mesti dinormalisasi karena makin sem-
pit oleh tanaman bambu dan lainnya,” terang Amir. Kepala BMKG Sumbawa, Endriyono, cuaca saat ini memang memasuki puncak musim hujan, sesuai perkiraan klimatologis Sumbawa. Diperkirakan masa puncak ini akan berlangsng hingga awal Februari. Diakibatkan adanya pusat tekanan rendah di selatan Indonesia sehingga terhadap daerah pertemuan angin di nusa tenggara yang meningkatkan peertumbuhan awan awan hujan. (arn)
BPAD KSB Rekonsiliasi Aset Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar kegiatan rekonsiliasi aset hasil pengadaan sepanjang tahun 2017. Kepala BPAD KSB, Muhammad Yusuf menjelaskan, agenda rekonsiliasi aset ini merupakan bagian dari proses finalisasi laporan keuangan daerah tahun 2017. Di mana seluruh aset daerah dari hasil pembiayaan belanja modal di masing-masing Satuan Per-
Gedung DPMPTSP Diresmikan
Genjot Kualitas Pelayanan dan Inovasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa, diresmikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Kamis (25/1). Dengan kantor baru ini, kualitas pelayanan dapat lebih baik dan memotivasi lahirnya inovasi inovasi baru. Seperti harapan Bupati, pelayanan terhadap masyarakat Sumbawa maupun orang yang akan berinvestasi dapat terlayani dengan baik. Selama ini, banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh pimpinan di kantor ini. Seperti halnya pelayanan izin satu jam selesai. Kemudian pelayanan lain yang lebih spektakuler. Apalagi sekarang juga ada inovasi baru yang digagas oleh pimpinan yang baru. “Semua yang telah dicapai ini tentu merupakan motivasi yang sungguh-sungguh dari kepala dinasnya. Harapannya supaya masyarakat tidak diabaikan tetapi dilayani dengan sebaik-baiknya,” harap Bupati, saat peresmian kantor yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Dr. Arahman Alamudy, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Kapolres Sumbawa, Kajari Sumbawa, dan pimpinan OPD. Menurut Bupati, pembangunan gedung ini tentu tidak
lepas dengan keinginan bersama untuk mendapatkan ruangan yang representatif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat merasa betah dan nyaman saat berurusan. Meskipun demikian, haruslah diimbangi dengan kerja aparatur didalamnya. Mulai dari kepala dinas sampai dengan perangkat kerja yang terbawah. “Saya minta kepada seluruh perangklat kerja yang ada di sini agar betul-betul tulus ikhlas dalam membantu masyarakat menyelesaikan urusannya,” terangnya. Tentunya, lanjut Bupati, dengan digunakannya gedung yang baru ini diharapkannya bisa dijaga dengan baik. Artinya tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat
Halaman 6
tetapi juga penting menjaga fasilitas yang ada. “Yang pertama bagaimana agar masyarakat betah ke kantor ini. Karena semua urusan masyarakat selalu berurusan dengan perizinan. Maka berikanlah pelayanan dengan menjaga ruang tamu. Jadi mampu memberikan pelayanan dengan ketersediaan ruangan yang refresentatif. Ruang kerja juga garus dijaga dengan baik,” pungkasnya. Kepala DPM PTSP, H. Syahril, juga bertekad lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi rencana investasi dan pengurusan izin sekarang makin meningkat dari tahun tahun sebelumnya. (arn/ind)
(Suara NTB/ind)
GUNTING PITA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, yang didampingi Sekda, unsur FKPD dan Kepala DPM PTSP mengguting pita menandai peresmian gedung baru DPM PTSP.
(Suara NTB/bug)
LAPORAN - Petugas BPAD menerima laporan dari masingmasing SKPD terkait aset yang diadakan sepanjang tahun 2017. angkat Kerja Daerah (SKPD) sepanjang tahun di data ulang untuk finalisasi dari sisi administrasinya. “Ini kegiatan rutin tiap tahun untuk aset yang baru diadakan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (25/1). Sepanjang tahun 2017 lalu, total nilai belanja aset yang digelontorkan Pemda KSB sebesar Rp 518 miliar. Anggaran tersebut tersebar di seluruh SKPD pengelola program pemerintah KSB. Menurut Yusuf, data administrasi pengadaan aset dari belanja modal sepanjang tahun 2017 itu sangat penting didokumentasikan karena akan menjadi bagian dari pertanggung jawaban pelaporan keuangan daerah. “Kami tugasnya administrasi. Nanti kalau fisiknya itu oleh inspektorat dan PPK di masingmasing dinas,” terangnya. Ia mengatakan, data administrasi hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan pihaknya harus sama dengan data nilai belanja modal yang cikucurkan pemerintah sepanjang tahun 2017 ke tiap SKPD. Jika tidak sama maka bisa dipastikan ada persoalan di dalam proses pengelolaannya di SKPD bersangkutan. “Untuk data administrasi yang kita data itu misalnya SP2D, SPK kegiatan, kontrak kegiatan dan lainnya yang bersifat administrasi,” urainya. Proses rekonsiliasi aset 2017 ini sudah dilaksanakan oleh BPAD sejak per 31 Desember 2017 lalu. Sesuai jadwal, kegiatan ini ditargetkan rampung
hingga akhir bulan Agustus ini. Yusuf menyebutkan, dari seluruh SKPD yang ada sementara ini tersisa sekitar 9 SKPD yang belum menuntaskan pelaporan data aset terbarunya. “Ini kan perlu waktu tidak bisa satu atau dua hari. Tapi kami optimis Januari ini semua SKPD sudah menyelesaikannya,” klaimnnya. Selain melakukan rekonsiliasi aset 2017, selanjutnya Yusuf mengungkapkan, pihaknya secara paralel juga melakukan tindaklanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyatakan, sejauh ini masih ada temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah yang harus diselesaikan. “Kita juga masih mengurusi temuan BPK yang memang belum dinyatakan clear,” ungkapnya. Ia menambahkan, temuan BPK yang belum tuntas dirtindaklanjuti itu tidak sepenuhnya soal kerugian. Pasalnya beberapa temuan ada yang bersifat administratif. Namun meski tidak menimbulkan kerugian hal tersebut tetap harus diselesaikan oleh pemerintah agar bisa dinyatakan tuntas. “Misalnya ada rekomendasi untuk menegur seorang pejabat yang memang melakukan kesalahan secara administrasi. Itu harus kita jalankan. Tapi itu kita lalai laksanakan sehingga begitu BPK turun dan melihat belum kita tindaklanjuti maka secara otomatis dinyatakan belum selesai,” imbuhnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Kabag Administrasi Pembangunan (AP) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa Barat Syahril ST, M. Si mengatakan, banyaknya proyek yang dikerjakan oleh para rekanan dari luar daerah, lebih kepada belum siapnya kontraktor lokal bukan karena adanya unsur politis atau hal yang lain. Hal tersebut masih bisa terlihat dari masih terbatasnya sarana pendukung dan kekuatan finansial yang dimiliki rekanan lokal, sehingga tidak mampu bersaing dengan rekanan luar daerah. “Kita sangat akui, proyek fisik di tahun 2017 kemarin banyak dikerjakan oleh para rekanan dari luar daerah sekitar 80 persen. Ini terjadi bukan karena ada unsur politik, melainkan murni belum siapnya para kontraktor lokal yang kita miliki. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana juga menjadi kelemahan kontraktor lokal kita untuk bersaing,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (25/1) kemarin. Dikatakannya, kondisi ini bahkan tidak hanya di Sumbawa Barat melainkan di semua kecamatan kota yang ada di NTB. Salah satu contoh saja dalam pengerjaan hotmix jalan yang nilainya cukup fantastis sekitar Rp 50 miliar semuanya diambil oleh rekanan luar daerah. Hal tersebut karena setiap rekanan harus memiliki Aspal Mixing Plan (AMP) dan ini belum dimiliki oleh rekanan lokal. Selain masalah tersebut,
kontraktor lokal juga hanya mampu bermain pada proyek dengan skala kecil. Sehingga untuk paket-paket besar dengan angka puluhan miliar tidak bisa dimenangkan oleh orang lokal karena kriteriannya tidak masuk. “Kita tidak bisa berbuat banyak apabila kontraktor lokal belum memiliki kapasitas. Sehingga mau tidak mau semua proyek yang dimiliki harus dikerjakan oleh kontraktol luar daerah,” sebutnya. Tentu, dalam menyikapi masalah ini, pihaknya tidak hanya tinggal diam dan terus melakukan pendataan terhadap kontraktor lokal. Hal tersebut dilakukan dengan harapan para rekanan lokal ini bisa bersaing dengan rekanan dari luar daerah. Termasuk juga memberikan motivasi untuk terus mengembangkan perusahaan yang dimiliki. Selain kontraktor, pihaknya juga akan melakukan sertifikasi terhadap tukang-tukang lokal. Hal ini dilakukan katika pemenang proyek berasal dari luar daerah minimal tukang lokal bisa diberdayakan. Sehingga uang yang berasal dari KSB tidak semuanya keluar melainkan ada sedikit limpahan ke warga yang memilih menjadi tukang. “Mulai tahun ini (2018) kita akan sertifikasi semua tukangtukang kita. Mudah-mudahan dengan konsep ini, rekanan dari luar daerah bisa memanfaatkan tenaga tukang yang kita miliki,” tandasnya. (ils)
PT AMNT Siap Fasilitasi Kegiatan Coklit di Townsite Taliwang (Suara NTB) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menyatakan kesiapannya memfasilitasi Petugas Pencatat Data Pemilih (PPDP) melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang bermukim di Townsite, wilayah pemukiman khusus bagi karyawan perusahaan tambang tersebut. Kesiapan pihak perusahaan yang mengelola blok pertambangan Batu Hijau di kecamatan Sekongkang itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (25/1). Dimana kedatangan perusahaan diwakili departemen Government Relation (Govrel) ke kantor KPU KSB sekaligus mengklarifikasi seputar pemberitaan yang sempat mencuat jika PT AMNT menutup akses bagi petugas PPDP melakukan Coklit di wilayah Townsite. “Kita sudah menerima mereka. Dan akhirnya clear. Di mana pihak perusahaan menyatakan siap memfasilitasi petugas PPDP melakukan pendataan dan penelitian pemilih yang ada di dalam Town Site,” terang Komisioner Divisi Hukum KPU KSB, Aliatullah, SH kepada wartawan usai pertemuan. Ia menjelaskan, dari penyampaian Govrel PT AMNT, pihak perusahaan menyiapkan waktu bagi PPDP kecamatan Sekongkang melaksanakan Coklit di wilayah Townsite pada tanggal 30 Januari mendatang. “Mereka tadi sampaikan jadwal siapnya mereka menerima petugas PPDP. Katanya hari Selasa minggu depan,” paparnya. Menurut Alia, pada dasarnya tidak ada persoalan dengan kegiatan Coklit di Tonwsite. Pemberitaan yang mencuat sebelumnya terjadi hanya karena adanya miss komunikasi yang kemudian muncul ke permukaan melalui media pemberiataan. “Sebenarnya hanya miss (komunikasi) saja. Baik yang keluar di media dan ternyata ada juga miss di tingkat PPS (Petugas Pemungutan Suara) ke peru-
sahaan yang tanpa sepengetahuan kami,” ungkapnya. Terkait pernyataan ketua KPU KSB yang sebelumnya sempat dilansir sejumlah media pemberitaan. Alia mengakui, selama ini berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelum-sebelumnya diakui pihak KPU KSB hanya selalu menerima data pemilih melalui perusahaan tanpa bisa dilaksanakan kegiatan Coklit langsung oleh petugas. “Bahkan sebelum kami di sini (sebagai anggota KPU) sudah begitu. Tapi itu kan dulu, bukan yang sekarang. Tapi ini kemudian ada miss. Tapi saya tidak tahu detailnya seperti apa pernyataan ketua yang jelas memang kondisi tahun-tahun sebelumnya seperti itu,” bebernya. Miskomunikasi lanjut dia juga terjadi di tingkat PPS. Di mana tanpa sepengetahuan KPU KSB, PPS yang meliputi wilayah Tonw Site telah bersurat kepada PT AMNT meminta perusahaan memfasilitasi petugas PPDP. Namun surat PPS tersebut terlambat direspon oleh perusahaan karena tujuan suratnya salah departemen. “Penjelasan pihak AMNT tadi, surat PPS itu lambat direspon karena masuknya ke departemen Social Responsibility (SR). Padahal seharusnya ke Govrel yang punya tugas langsung mengurusi urusan antara perusahaan dengan lembaga pemerintah. Dan PPS juga tidak salah karena memang proses rekrutmen PPDP itu oleh mereka dan merekalah yang memfasilitasi petugas PPDP. Tapi soal ini tidak perlu diperpanjang lagi, karena toh perusahaan sudah siap memfasilitasi hari selasa nanti. Jadi sudah clear,” beber Alia. Dengan adanya kesiapan PT AMNT memfasilitasi petugas PPDP itu, Alia berharap, proses tahapan Pilkada NTB di KSB tetap dapat berjalan lancar sesuai jadwal. “Tidak terlambat kok kalau Selasa mulainya kan kegiatan Coklit ini jadwalnya sampai 18 Februari nanti,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/bug)
KOORDINASI - Perwakilan Govrel PT AMNT berkoordinasi dengan KPU KSB mengenai kesiapan perusahaan memfasilitasi kegiatan Coklit di wilayah Townsite.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
Halaman 7
Sekda Ingatkan ASN Dugaan Pungli Proyek Bedah Rumah Bersikap Netral di Tahun Politik Dompu (Suara NTB) Sekda Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur Desa untuk bersikap netral di tahun politik 2018. Selain dilarang dalam undang-undang, aparatur diharapkan fokus pada kerja pelayanan pada masyarakat. Hal itu disampaikan H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerja, Kamis (25/1). “Di tahun politik, saya ingatkan kepada seluruh aparatur untuk bersikap netral. Walaupun diberi hak untuk memilih, itu cukup dilakukan di bilik suara. Tidak boleh aktif mempengaruhi orang lain,” kata H. Agus Bukhari. Bila ada ASN yang terlibat aktif dalam politik praktis pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, H Agus Bukhari mengingatkan akan ancaman sanksi yang diatur dalam undang - undang ASN hingga pemecatan. “Sebagai Sekda maupun sebagai Ketua KORPRI Kabupaten Dompu, itu yang saya tidak inginkan,” ingatnya. Peringatan untuk menjaga netralitas aparatur di tahun politik ini juga disampaikan Mentri PANRB dan Menteri Dalam Negeri. Termasuk diingatkan soal ancaman hukuman hingga pemecatan bila aparatur terbukti terlibat aktif dalam politik praktis. Bahkan pengawasan oleh lembaga pengawas maupun masyarakat cukup ketat. “Makanya saya ingatkan untuk menjaga netralitasnya,” kata H A g u s Bukhari. H. Agus Bukhari (ula)
Bupati Bima Janji Tindak Tegas Oknum Peminta Uang ”
Kota Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan akan menindak tegas oknum yang meminta sejumlah uang terhadap pekerja serabutan, Darmin (41), penerima bedah rumah warga dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo. “Akan kita tindak tegas. Saya sudah minta pihak Dinas teknis terkait untuk menindaklanjutinya,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (25/1). Selain itu, Bupati mengatakan sudah meminta juga kepala Kepala Dinas teknis terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperumkim) Kabupaten Bima untuk turun langsung ke lokasi. “Hari ini sudah saya minta untuk turun ke lokasi. Mencari tahu siapa yang meminta uang ini,” katanya. Terkait program bedah rumah tersebut. Bupati menegaskan proyek yang berasal dari
Pemerintah Provinsi dan Pusat tersebut akan baru dilaksanakan pada tahun 2018 ini. Begitu juga dengan di Desa Rabakodo Kecamatan Woha dan Desa Rada Kecamatan Bolo. “Kebijakan tetap pada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Namun Dinas terkait hanya membantu memfasilitasi,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang penerima bantuan stimulan bedah rumah tahun 2017, Darmin (41) mengeluhkan hingga kini rumahnya tidak kunjung direhab. Diduga batal direhabnya rumah tukang serabutan itu
lantaran tidak menyerahkan dana Rp 2 juta. Warga dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ini mengaku, diantara beberapa Kepala Keluarga (KK) yang mendapat bantuan tersebut. Ada tiga KK termasuk dirinya yang belum direalisasikan. “Sampai saat ini tak kunjung dikerjakan. Sementara yang lain sudah dikerjakan,” katanya saat ditemui Suara NTB, Rabu (24/1). Ia mengaku, sebelumnya menerima kunjungan tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dispe-
Hari ini sudah saya minta untuk turun ke lokasi. Mencari tahu siapa yang meminta uang ini
rumkim) Kabupaten Bima, melakukan survey kelayakan apakah layak mendapat bantuan tersebut. “Awalnya memenuhi persyaratan. Hanya saja ada oknum yang mengatasnamakan Disperumkim meminta uang Rp 2 juta untuk biaya administrasi,” katanya Lantaran hanya sebagai tukang serabutan panggilan yang upahnya tidak menentu
(Suara NTB/uki)
Hj. Indah Dhamayanti Putri dan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Darmin mengaku tidak menyanggupi dan hingga kini tidak memberikan. (uki)
(Suara NTB/ula)
Kembali, Banjir Terjang Sejumlah Desa di Bima Bima (Suara NTB) Setelah merendam di Kecamatan Langgudu dan tiga desa di Monta, Senin (22/1), banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Banjir terjadi menyusul hujan deras yang mengguyur daerah setempat, Kamis (25/1). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima. Banjir menerjang wilayah desa Ragi dan Bre Kecamatan Palibelo, serta desa Sanolo Kecamatan Bolo. “Banjir yang terjadi merupakan banjir gunung,” kata Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdy ST, kepada Suara NTB. Menurutnya, banjir tersebut tidak terlalu berdampak luas dan masuk ke pemukiman warga. Sebagian besar hanya merendam jalan dan halaman depan rumah. Kondisi ini akibat saluran got tidak mengalir lancar karena tersendat. “Tidak terlalu berdampak. Banjirnya pun cepat surut,” katanya. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pendataan beberapa rumah warga, area pertanian serta infrastruktur yang terendam banjir. Dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait. “Untuk sementara belum ada kerusakan yang signifikan. Tapi yang jelas ada beberapa rumah yang terendam,” katanya. Taufik menghimbau kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai dan areal pegunungan agar meningkatkan kewaspadaan lantaran intesitas hujan terus meningkat dalam beberapa hari kedepan. “Kami menghimbau tetap waspada. Di wilayah Kabupaten Bima sangat rawan banjir dan tanah longsor,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
BANJIR - Warga pejalan kaki dan sejumlah kendaraan tengah melintas di jalan yang digenangi banjir di Desa Bre Kecamatan Palibelo, Kamis (25/1).
(Suara NTB/uki)
CARI BOCAH - Proses pencarian Najwar Nijam, bocah warga Desa Tambe Kecamatan Bolo yang hilang terseret arus sungai, Kamis (25/1).
Seorang Bocah di Bima Hilang Terseret Arus Sungai Bima (Suara NTB) Seorang bocah yang masih berusia tiga tahun bernama Najwar Nijam, warga Desa Tambe Kecamatan Bolo dilaporkan diduga hilang akibat terseret arus sungai desa setempat, Kamis (25/1) sore. Informasi yang dihimpun
Suara NTB, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 wita. Saat itu korban bersama teman-temannya mandi hujan di sekitar lapangan bola desa setempat, yang juga tidak jauh dari rumahnya. Korban diduga terjatuh ke dalam parit di sekitar lapan-
gan menuju sungai besar. Karena saat itu hujan besar terus mengguyur desa setempat yang menyebabkan lapangan ikut tergenang. Kepala melalui Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan, mengakui hal
tersebut. Kata dia, pihaknya bersama beberapa pihak antara lain TAGANA dan anggota Polsek Bolo sudah berada di lokasi. “Kami dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD sudah lokasi bersama dengan Tim TAGANA dan Anggota Polsek Bolo,”
katanya. Pihaknya akan melakukan pencairan terhadap korban dengan menyusuri sungai pertama ia hilang. Hingga sampai ke muara dusun Pali Desa Sondo Kecamatan Bolo. “Masih dicari sampai saat ini,” pungkasnya. (uki)
Bupati Berharap Kunjungan Dikes Akui Presiden April 2018 Belum Kantongi Dokumen Lingkungan
Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin mengaku hingga saat ini belum ada kepastian kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan Dam Tanju Kecamatan Manggelewa akhir Januari 2018 ini. Namun ia berharap, kunjungan presiden ini dilakukan pada April akan datang sehingga semua proyek strategis nasional di Dompu rampung dikerjakan. Hal itu disampaikan H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB, Rabu (24/1) kemarin. “Sampai hari ini belum ada kepastian informasinya (kunjungan Presiden). Saya sih berharap, kunjungannya nanti April,” kata H. Bambang. Proyek strategis sistem irigasi Rababaka Kompleks (SIRK) untuk dam Tanju ditargetkan rampung akhir Januari dan dam Mila di Kecamatan Woja akan rampung April. Ketika kunjungan dilakukan April, ada waktu uji coba dam
dilakukan sebelum kunjungan presiden. Ketika ada kekurangan pekerjaan bisa segera dibenahi sebelum dilakukan pengisian perdana air di dam oleh Presiden sebagai tanda peresmian. Pada April 2018 juga akan dilaksanakan peringatan HUT Kabupaten Dompu ke 203 dan beberapa event akan diselenggarakan menjelang ataupun pasca perayaan HUT. Termasuk diantaranya festival pesona Tambora tahun 2018 ini akan kembali dilaksanakan di padang savana Doro Ncanga Dompu. Sebelumnya Kepala BWS NT 1, Ir. Asdin Julaidy, M.Sc pada acara peninjauan bendungan pengalih di Desa Saneo bersama Bupati Dompu dan TP4D Kejati NTB 10 Januari 2018 lalu mengungkapkan rencana Menteri PUPR untuk proses impounding (pengisian awal air) Dam Tanju akan dilakukan Presiden Jokowi yang sekaligus meresmikan SIRK di akhir Januari 2018 dan April 2018 untuk Dam Mila. (ula)
Ketua Pansel Bantah Tidak Terbuka di Lelang Jabatan Dompu (Suara NTB) Ketua Panitia Seleksi (Pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si membantah tidak terbuka dalam proses lelang jabatan. Tidak diumumkannya melalui media massa pengumuman lelang jabatan karena dalam ketentuannya bisa juga melalui website pemerintah dan tidak tersedianya anggaran. “Keterbukaan, saya pikir akan kita buka. Itulah kata – kata, dan atau. (Kalau diumumkan melalui media massa) Harus ada di anggaran. Kalau tidak pun, nanti (akan dicari untuk diumumkan) melalui media nasional,” kata H. Agus Bukhari kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (25/1). Namun diakui H. Agus Bukhari, sejauh ini pengumuman proses pelelangan jabatan pimpinan tinggi pratama
di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu ini dilakukan secara on line melalui website pemerintah daerah dan pendaftarannya secara manual dengan berkas harus dikirim melalui jasa pengiriman paling lambat 13 Februari 2018 stempel pos. Dalam pengumuman juga disampaikan tahapan – tahapannya hingga penyerahan hasil kerja Pansel ke Bupati tanggal 3 Maret 2018. “Jadi itu ada tahapan. Intinya, bahwa prosedur ini akan kita tempuh,” ungkapnya. Ia juga memastikan independensi dan profesionalitas Pansel dalam menjaring JPTP melalui proses lelang jabatan. Terlebih komposisi Pansel dari 5 orang anggota, 3 orang dari unsur di luar pemerintahan yaitu Drs. H. Asikin Ahmad (tokoh masyarakat dan mantan birokrasi), dan 2 orang dari unsur akademisi. Yaitu akademi-
si di bidang manajemen sumber daya manusia, Dr Iwan Harsono, SE, M.Ec, dan dosen yang juga pakar hukum, Prof M Natsir, SH, MH. “Dua – duanya saya pikir orang yang tidak kita ragukan konsistensinya untuk melihat putih itu putih, hitam itu hitam,” akunya. Terkait rekomendasi KASN yang meminta agar 6 orang pejabat eselon II yang dinonjob di awal tahun 2017 dan tidak dilelangnya 6 JPTP, dikatakan H. Agus Bukhari, sedang dikaji. Namun pada 2017 ini, ada 4 pejabat eselon II yang akan memasuki masa purna bhakti. Kekosongan ini dipertimbangkan untuk sesegara mungkin diisi agar efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan publik. “Insyaallah akan berakhir manis,” kata H. Agus Bukhari ketika menyinggung soal 6 pejabat eselon II yang dinonjob lalu. (ula)
Dompu (Suara NTB) – Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abukar Husain mengakui sembilan puskesmas yang ada diwilayah ini belum mengantongi dokumen lingkungan, terutama berkaitan dengan pengolahan limbah medis. Saat ini pemusnahan bekas pengobatan pasien tersebut dilakukan dengan peralatan manual, terkadang dilimpahkan ke RSUD untuk dibakar menggunakan insinerator. “Izin pengolahan limbah medis memang kita belum ada,” kata dia di ruang kerjanya, Kamis (25/1). Abubakar pun tak mengetahui telah diberikan surat teguran oleh DLH terkait dokumen lingkungan ini, jika memang demikian, pihaknya akan berupaya maksimal untuk mengindahkan. Sebab ini sebuah keharusan dalam pengelolaan limbah. Untuk pengadaan insinerator belum bisa dipastikan, pihaknya ingin melihat terlebih dahulu standar insinirator sesuai harapan DLH. Yang jelas insinirator mau tidak mau harus diadakan mengingat berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat setempat. “Kalau ada penyediaan mungkin kita beli, kita lihat standar insinirator yang dikeluarkan lingkungan hidup,” ujarnya. Abubakar menjelaskan, untuk sementara pemusnahan limbah medis masih
bekerjasama dengan RSUD, sedangkan limbah biasa ditangani secara mandiri. Soal dikantongi atau tidak izin operasional insinirator di RSUD pihaknya tak mengetahui secara pasti. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Dompu menghimbau sembilan puskesmas yang ada diwilayah ini untuk segera mengurus dokumen lingkungan, terutama berkaitan dengan pengelolaan limbah medisnya. Hal ini penting mengingat berhubungan langsung dengan tata cara pengolahan guna menghindari terjadinya pencemaran. “Semua puskemas belum ada dokumen lingkungannya, kecuali rumah sakit,” kata Kabid Lingkungan Hidup DLH Dompu, Andi Bahtiar, ST., MT., di ruang kerjanya. Ia menegaskan, dokumen lingkungan tersebut merupakan syarat utama dalam pengolahan limbah medis, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Sejauh pantau pihaknya di lapangan, bahwa pengolahan limbah medis oleh tiap puskesmas masih secara manual, seperti pembakaran dan penanaman. Dan ini berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan air diwilayah setempat. “Kalau ada pembakaran tidak sempurna kan mesti larinya di warga sekitar, begitu juga kalau ditanam akan mempengaruhi kondisi air,” jelasnya. (jun)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
Dua Tersangka Pembalak Liar Dilimpahkan ke Jaksa Mataram (Suara NTB) Satu diantara dua kasus illegal logging (pembalakan liar) dengan barang bukti kayu Sonokeling akhirnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB menindaklanjuti dengan mengirim berkas dan tersangka atau tahap dua. Proses tahap dua berlangsung Selasa (23/1), untuk dua tersangka, Jaelani alias Lani dan Sahdan. “Kami tim penyidik sudah melakukan pelimpahan tahap dua terhadap dua tersangka, berikut barang bukti truk dan kayu Sonokeling,” kata Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Mursal, SP.,M.Si melalui ketua tim penyidik PPNS, Astan Wirya, SH.,MH kepada Suara NTB, Kamis (25/1). Barang bukti yang diserahkan ke Kejati NTB berupa dua unit truk dan kayu bulat Sonokeling 87 batang. Penyerahan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan proses melengkapi berkas dan dipersiapkan ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Dijelaskan Astan Wirya, dua tersangka langsung ditahan oleh JPU ke Lapas Mataram untuk persiapan proses persidangan. Selain untuk dua tersangka ini, sebelumnya Astan mengaku sudah mengirim berkas untuk tersangka lainnya, Mujahidin. Perkembangan terakhir, berkas Mujahidin belum bisa dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati NTB. “Sebab sampai saat ini belum dapat dilimpahkan karena belum berhasil diamankan,” ungkap Astan. Penyidik melalui Kadis LHK Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom bahkan telah bersurat atau berkordinasi meminta bantuan ke Polda NTB dan Korem 162/WB untuk bantuaan dan back up pasukan. Personel ini diterjunkan untuk melakukan upaya paksa dengan penangkapan. “Ini demi kepastian hukum, agar kasusnya tidak menggantung,” tegasnya. (ars)
Antisipasi Kampanye Hitam, Polisi Monitor Medsos
Mataram (Suara NTB) – Dugaan kampanye hitam yang tersebar lewat pesan instan yang merebak di Lombok Barat menjadi atensi kepolisian. Meski belum ada laporan resmi yang masuk, tim cybertroops tetap memonitor lalu lintas informasi di jagat maya. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menjelaskan, pihaknya belum menerima laporan secara resmi mengenai dugaan kampanye hitam terkait Pilkada Lobar. “Yang jelas tetap kita mon-
itor,” ujarnya ditemui Kamis (25/1) di ruang kerjanya. Dia menyebutkan, tim cybertroops Polda NTB bergerak intensif bersama tim Mabes Polri. Polda NTB telah membentuk satgas anti kampanye hitam dalam rangka menganti-
sipasi konflik Pilkada serentak 2018. Satgas itu memantau informasi khususnya kampanye menjelekkan pasangan bakal calon tertentu. Sebelumnya, Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menyatakan kepolisian bakal menindak
(Suara NTB/why)
Palsukan Surat Dispar Lobar, Seorang Pemuda Diduga Palak Pengusaha Senggigi
(Suara NTB/ars)
setiap laporan dugaan kampanye hitam atau ujaran kebencian. Baik yang disampaikan secara konvensional maupun melalui media sosial. Kapolda berharap setiap pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban kampanye hitam segera melapor dengan melampirkan bukti-bukti. Kepolisian siap menangani setiap laporan dimaksud. Kapolda juga menekankan tentang pentingnya adab
dalam pesta demokrasi 2018 ini. Dimensi jagat maya dipergunakan untuk menunjukkan program pembangunan yang dimiliki setiap pasangan calon. Pasangan calon diminta Kapolda untuk menunjukkan diri sebagai kontestan yang berusaha meraih rasa yakin masyarakat pemilih dan dipercaya untuk memimpin berkat program pembangunan yang ditawarkan. (why)
Demokrat Persiapkan Diri Hadapi Pilkada NTB
PEMALSUAN - Tim Reskrim Polsek Senggigi menunjukkan pelaku pemalsuan surat Dispar Lobar sesaat setelah ditangkap.
PELIMPAHAN - Proses pelimpahan dua tersangka illegal logging ke Kejati NTB. Pelimpahan juga disertakan barang bukti kayu Sonokeling dalam truk.
Halaman 8
Mataram (Suara NTB) – Event Festival Senggigi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memalak pelaku usaha setempat. Pengangguran asal Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram, AS alias SN (26) meminta sumbangan ke sejumlah restoran dan kafe dengan suratpalsu. “Pelaku membuat dan mendesain sendiri surat dengan kop Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk menarik sumbangan ke tempat hiburan dan rumah makan,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Senggigi, Iptu I Made Dimas Widiantara, Kamis (25/1).
Pelaku AS ditangkap tim Reskrim Polsek Senggigi Rabu (24/1) sekitar pukul 14.00 Wita di Jo Je Beach Bar Senggigi, Batulayar, Lombok Barat. Dia tertangkap basah saat sedang memalak. Dari hasil interogasi, kata Dimas, ternyata pelaku sudah menjalankan aksinya sejak November 2017. Dugaan sementara, pelaku sudah berkeliling dengan surat palsu Dispar Lobar ke 12 tempat usaha di kawasan Senggigi. “Dia ini beraksi sejak tahun lalu sekitar Bulan November 2017 dari pengakuannya. Ternyata pelaku melakukan penarikan sumbangan ke 12 lokasi,” sebut Dimas. Dari keterangan saksi, manajemen Verve Beach Club, Gede Putra Utama, bahwa pelaku pernah mendatanginya dengan modus serupa pada 28 Januari 2017 silam. Kafe Loligo juga menjadi korban pelaku. Dimas mengungkapkan, setiap kali datang ke sasarannya, pelaku meminta uang sebesar Rp 250 ribu. Surat palsu itu pelaku desain sendiri dan mencetaknya di Gomong, Selaparang, Mataram. Barang bukti yang disita dari pelaku diantaranya, flashdisik 4 Gb, ponsel, dompet, kartu ATM, berkas proposal dengan kop Dispar Lobar, kuitansi serah terima uang, dan amplop dengan gambar Senggigi Festival. Pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam penjara paling lama enam tahun. (why)
Mataram (Suara NTB) Pengurus DPD Partai Demokrat NTB melakukan pertemuan, Rabu (24/1) kemarin, untuk persiapan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan digelar pada awal Bulan Februari mendatang. Rakerda tersebut diakukan untuk menghadapi pertarungan sengit dalam rangka memenangkan jagoannya di Pilkada NTB 2018. Partai Demokrat yang berkoalisi dengan PKS itu, mengusung pasangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah. Partai Demokrat bertekad untuk memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2018. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman, kepada Suara NTB, Kamis (25/ 1) kemarin mengatakan, dalam rapat yang digelar di Kantor DPD Demokrat itu, membahas terkait dengan penyusunan tim pemenangan. “Ada beberapa pembahasan soal Pilkada. Salah satunya merapikan kerja tim pemenangan kita,” ujar politisi yang akrab dipanggil Achiep ini. Ketika ditanya lebih jauh soal pemetaan kekuatan dan kelemahan dukungan terhadap pasangan Zul-Rohmi serta
strategi yang tengah disiapkan untuk mengantarkan Zul-Rohmi melanjutkan ikhtiar mantan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB dua periode, Achip enggan menjawab. “Soal strategi, itu tidak kami ungkapkan ke media. Yang jelas soal target, kita akan menangkan Pilgub ini,” ucap Achiep optimis. Sementara itu untuk Pilkada Lobar, Partai Demokrat masih belum mengambil sikap setelah gagal mengusung pasangan TGH. Hasanain Juaini-Sulhan Muchlis di Pilkada Lobar. “Soal Lobar nanti akan kita bahas berikutnya,” katanya. Selain membahas Rakerda dan Pilkada, rapat tersebut juga terkait persiapan menghadapi pemilu 2019 yang tahapannya mulai dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada serentak 2018. “Ya, kita bahas mengenai banyak hal. Salah satunya soal persiapan rakerda partai yang menjadi agenda rutin tahunan partai. Insya Allah awal Februari kita laksanakan,” ujarnya. “Agenda rapat juga terkait persiapan verifikasi faktual parpol yang akan dilakukan oleh KPU. Nah tentu kita harus merapikan struktur Partai hingga level desa,” katanya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
RAPAT – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri memimpin rapat bersama para petinggi Partai Demokrat, untuk persiapan memenangkan Pilkada NTB 2018.
Hanura NTB Tunggu Hasil Kesepakatan Damai di DPP Mataram (Suara NTB) Pendiri Partai Hanura, Jenderal, Purn TNI, Wiranto, berhasil menyatukan kembali perpecahan di tubuh Partai Hanura. Kedua kubu setelah sempat saling memecat, akhirnya sepakat untuk berdamai dan kembali bersatu lagi. Saat ini kedua kubu sedang melakukan pendalaman terhadap poin-poin kesepakatan perdamaian. Demikian disampaikan Ketua DPD Hanura NTB, Mudahan Hazdie, saat dihubungi Suara NTB via sambungan telepon, kemarin. “Baru ada kesempatan saja, baru topik besarnya. Akan dilakukan pendalaman lagi terhadap poin-poin
kesepakatan. Jadi kita menunggu dulu apa keputusannya. Karena dua belah pihak diperintahkan Pak Wiranto bersatu,” ujarnya. Lantas jika kedua kubu di tingkat DPP tersebut sudah berdamai? Bagaimana dengan di NTB yang juga sudah terlanjur terbelah. Bahkan sempat sampai melakukan musdalub dan juga aksi pemecatan. Mudahan menjawab bahwa Hanura NTB mengikuti perintah dari DPP. Ketika kedua kubu di DPP sudah menyepakati perdamaian, maka kedua kubu di NTB juga sepakat untuk saling menahan diri, untuk tidak melakukan manuvermanuver politik, yang akan se-
makin memperkeruh situasi. “Jadi untuk NTB, dengan perdamaian di DPP, maka tidak musdalub, tidak ada pemecatan. Masing-masing jadi dikembalikan ke titik nol, semua seperti semula,” katanya. “Jadi ini sedang beruding sekarang di DPP, kita tunggu saja hasillnya,” sambungnya. Mudahan juga menegaskan bahwa kisruh di tubuh Hanura murni karena masalah kepemimpinan. Ia menepis isu yang berkaitan dengan masalah Pilkada. “Ini murni masalah kepemimpinan, bukan masalah Pilkada. Lebih ke tata kelola partai,” pungkansya. (ndi)
Skimming ATM BRI Gili Trawangan Rugikan Nasabah Mataram (Suara NTB) – Persidangan perkara skimming ATM BRI Gili Trawangan dengan terdakwa tiga warga negara Bulgaria kembali dilanjutkan Kamis (25/1). Sidang tersebut dengan agenda pemeriksaan tiga orang saksi dari PT SSI dan Bank BRI Cabang Mataram. Tiga orang saksi itu antara lain, Supervisor IT Bank BRI Cabang Mataram, Ucok Septo L Tobing; petugas lapangan PT SSI Mataram, Muhammad Ridwan; serta karyawan bagian IT Bank BRI Cabang Mataram, Haris. Ketua majelis hakim, Didiek Jatmiko mencecar saksi Ucok dengan akibat yang terjadi berkat adanya alat skimming di mesin ATM Bank BRI Gili Trawangan tersebut. “Dari bank belum ada kerugian sebenarnya yang diambil uang pemilik kartu yang bertransaksi di ATM itu. Nasabah yang transaksi yang mengalami kerugian,” terangnya menjawab pertanyaan hakim. Dia menambahkan, meski demikian bank BRI Cabang Mataram mengalami kerugian dalam bentuk lain, diantaranya kredibilitas sebagai lembaga perbankan serta kerusakan mesin ATM yang dipasangi alat yang bukan semestinya. ATM BRI di Gili Trawangan termasuk salah satu yang ramai digunakan nasabah, baik nasabah Bank BRI maupun bank lain yang memiliki vendor layanan atm bersama.
(Suara NTB/why)
SIDANG - Supervisor IT Bank BRI Cabang Mataram, Ucok Tobing (paling kiri) memberikan kesaksian dalam persidangan perkara skimming ATM BRI Gili Trawangan di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (25/1). “Sampai sekarang belum ada laporan dari masyarakat atau dari bank lain yang mengaku sebagai korban skimming,” kata Ucok. Sebagai pimpinan IT, dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan mesin ATM di wilayah kerjanya. Menurut dia, secara praktik itu dilakukan oleh vendor, yakni PT SSI. “Audit itu kan pemeriksaan. Pemeriksaan ringan oleh internal kami maupun oleh vendor PT SSI,” jelasnya. Sementara saksi Ridwan menjelaskan bahwa dirinya yang memergoki dua terdakwa, Vladimir Veleb dan Mitko Borisov sedang
mengutak-atik mesin ATM pada Jumat 15 September 2017. “Saya menginap bersama tim kepolisian memantau ATM. Vladimir dan Stanko tertangkap basah,” ungkapnya. Ditanya hakim soal barang bukti alat skimming, spycam, dan pinpad, Ridwan mengakui alat itu bukan bagian dari alat mesin ATM. “Saya tidak pernah melihat alat seperti itu di mesin ATM,” katanya. Sementara Haris menjelaskan fungsi kerja mesin ATM berikut peralatan yang ada di dalamnya. Sidang kemudian ditunda Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. (why)
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Asita Tawarkan Paket Bali Nusra dalam Sepekan Mataram (Suara NTB) Pariwisata di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) saat ini tengah gencar dibicarakan oleh wisatawan. Pesona Lombok hingga Labuan Bajo disebut-sebut dapat menambah lama tinggal wisatawan. Hal ini pula yang mendasari Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB untuk membuat paket Bali, Lombok, Sumbawa dan Labuan Bajo. “Kita di Bali Nusra ini hari satukan tekad dalam memajukan pariwisata. Tidak bisa jalan sendiri, harus sinergi. Kita bisa saja buat paket wisata Bali, Lombok, Sumbawa dan Bajo,” kata Ketua DPD Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka, di Mataram, Kamis (25/1). Ia menyambut baik rencana Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam melakukan sinergitas pariwisata KSB dan Kabupaten
Lombok Utara (KLU). Pemda KSB berencana untuk mendatangkan wisatawan yang datang dari KLU. Ini dianggap menjadi kesempatan yang baik untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan ke KSB. “Kemarin kita sudah bertemu dan kita sudah tahu rencana itu. Ini harus lebih dimantapkan lagi. Karena ini berkaitan dengan paket wisata yang akan dibuat oleh travel agent (biro perjalanan wisa-
ta),” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik untuk pariwisata KSB dan pelaku pariwisata. Ini dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan di NTB. Hanya saja, perlu diperhatikan soal amenitas (fasilitas wisata), terutama hotel dan restoran. Sehingga wisatawan bisa menikmati liburannya dengan nyaman. “Yang paling utama bukan soal fast boat (kapal cepat) yang
mau dibuka dari KLU ke KSB. Tapi yang utama itu fasilitasnya, hotelnya bagaimana, kalau sudah di sana makannya di mana,” kata Wanto. Ia menyarankan agar para pelaku pariwisata dapat membuat paket wisata Bali, Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo. Paket ini bisa dibuat dalam waktu sepekan. Sehingga dalam sepekan wisatawan dapat dengan puas menikmati keindahan berbagai destinasi wisata yang ada. “Kita harus bisa berikan tampilan destinasi yang berbeda. Misalnya Bali dan Lombok itu harus beda. Sumbawa dan Bajo juga beda. Jadi wisatawan itu tidak merasa bosan,” ujarnya. Ia berharap lama tinggal
wisatawan bisa meningkat. Meskipun itu dapat dilakukan bagi wisatawan nusantara. Meskipun ada wisatawan mancanegara, namun menurutnya itu bisa terbatas. Karena wisatawan akan berkunjung sesuai dengan visa yang diberikan. “Intinya kita sangat mendukung dan ini bisa menjadi paket wisata yang sempurna bagi wisatawan. Sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan bahwa kita ini bersaing. Harus pikirkan bagaimana pariwisata Lombok, Sumbawa, Bali dan Bajo ini bisa bersatu dan memberikan kontribusi yang besar bagi masing-masing daerah,” harapnya. (lin)
Bosan dengan Pantai, Air Terjun Jadi Alternatif Wisatawan Mataram (Suara NTB) Lombok memang terkenal dengan keindahan pantai dan gilinya. Namun tidak hanya pantai, ada banyak air terjun indah yang dapat dikunjungi wisatawan. Ini menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan yang mungkin saja bosan dengan suasana pantai. “Kita buat paket wisata yang beragam. Jadi dalam satu hari itu tidak pantai semua. Kita buat bervariasi, pantai, pusat kerajinan, air terjun bahkan pusat kuliner. Hari berikutnya lagi pantai dan beberapa destinasi lainnya. Jadi tidak monoton,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra, di Mataram, Kamis (25/1). Air terjun yang terkenal saat ini adalah Air Terjun Benang Kelambu. Tapi masih banyak lagi air terjun yang tidak kalah menarik. Diantaranya, Air Terjun Bantara Lenjang, Batu Apeq, Kerta Gangga, Tiu Bombong, Tiu Teja, Tiu Pupas, Tiu Kelep, Batu Butir, Geripak, Gerobogan, Kebon Baro dan Putri Kembar. Ada pula Air Terjun Segenter, Timponan, Jeruk Manis, Mangku Sakti, Mangku Kodeq, Kuda Sembrani, Air Terjun Madu, Mayung Puteq, Umar Maya, Kokoq Gading, Semporonan dan Ulem-Ulem. “Kita sudah inventarisir air terjun yang bagus untuk wisatawan. Jadi meskipun banyak, kita pilih juga. Mana yang jalannya bagus, mana yang destinasinya sudah ada fasilitas. Jadi tidak semuanya, meskipun semuanya bagus-bagus,” ujarnya. Semuanya terdapat diPulau Lombok dan dapat menjadi referensi wisatawan yang suka menikmati pemandangan air terjun. Salah satunya Air Terjun Batara Lenjang. Air terjun ini berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, KabupatenLombokUtara. Kondisinya masih sangat al-
(Suara NTB/lin)
MANGKU SAKTI - Air Terjun Mangku Sakti yang menjadi salah satu dari banyak air terjun yang indah di Lombok. ami dan memang belum banyak dikunjungi, air terjun ini juga tidak begitu tinggi. Jika dilihat
lagi, air terjun ini berada di hulu bagian atas dan di bawahnya masih di aliran yang sama. Ada
dua air terjun lagi yaitu Air Terjun Sendang Gila dan Air Terjun Tiu Kelep. Keunikan dari
salah satu air terjun terindahdi Lombok ini adalah airnya yang panas dan tetap jernih. (lin)
(Suara NTB/lin)
FOTO BERSAMA - Foto bersama Manajeman Hotel Grand Legi bersama Kadispar NTB dan kolega.
Silaturahmi dengan Kolega
Grand Legi Berikan Layanan Terbaik kepada Wisatawan Mataram (Suara NTB) Manajemen Hotel Grand Legi menggelar silaturahmi dengan para pelaku pariwisata yang jadi bagian dari kolega usaha, Rabu (24/1) malam. Tidak hanya memperkuat keakraban, pertemuan itu juga membahas isuisu penting terkait kolaborasi mensukseskan pelayanan wisatawan ke Lombok dan NTB umumnya. Bahkan secara khusus Manajemen Hotel Grand Legi menyampaikan terima kasih kepada travel agent yang dianggap jadi bagian pengembangan usaha perhotelan. “Kami berterima kasih kepada semua rekan-rekan travel agent dan rekan-rekan lainnya yang sudah mempercayakan tamunya untuk menginap di Hotel Grand Legi. Ini adalah silaturahmi untuk semakin meningkatkan performa kerjasama kita di masa mendatang,” kata owner Hotel Grand Legi, Anita Ahmad kepada Suara NTB Kamis (25/1) terkait isi pertemuan itu. Selama ini, kata dia, banyak wisatawan atau tamu yang menginap dan merasakan service di Hotel Grand Legi. Sehingga diharapkan, tren kedatangan tamu itu terus bertambah, linier dengan semakin banyaknya wisatawan berkunjung ke Lombok. “Kepada para travel agent, terima kasih atas kontribusinya. Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut,” harapnya. Sementara itu, General Manager Hotel Grand Legi, Ridwanto juga memberikan apresiasi yang sama. Sebab selama ini travel agent banyak berkiprah memfasilitasi wisatawan ke ‘Pulau Pedas’. Keterlibatan agen wisata itu, juga sejalan dengan pelayanan optimal manajemen Hotel Grand Legi, sehingga dapat memberikan kesan yang baik bagi tamu atau wisatawan. Dalam silaturahmi itu,
hadir Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. Lalu Mohammad Faozal, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Djoka dan Ketua PHRI NTB Hadi Faishal. Hadir pula General Manager Angkasa Pura I, Gusti Ngurah Ardhita. Terdapat berbagai hadiah yang diberikan kepada kolega yang hadir. Mulai dari voucher kamar, makan, spa, berenang hingga voucher tiket gratis pulang pergi ke Bali. Untuk diketahui, hotel Grand Legi memiliki 114 kamar dengan berbagai tipe. Diantaranya suite, eksekutif suite, deluxe orcit, deluxe premier dan superior. Harga sewa per malam cukup beragam dan terjangkau. Fasilitas lain dari hotel meliputi restoran, kolam renang, spa, meeting room, ballroom. Semua didesain dengan konsep minimalis modern. Para tamu juga bisa menikmati makanan khas tradisional Lombok, diantaranya Sayur Lebui, Sayur Nangka, Ayam Taliwang, Sayur Ares, Kolak, dan berbagai jajanan tradisional lainnya. Menu ini menurut manajemen Grand Legi, jadi favorit para tamu yang datang. Sebab menu khas juga memiliki cita rasa tradisional yang original karena dibuat oleh chef berpengalaman. Hotel tiga lantai ini berdiri di atas lahan seluas tujuh are, memiliki taman yang eksotik menjadi pemandangan berbeda di di tengah-tengah area hotel. Bukan itu saja, disediakan pula ‘brugak’ atau gazebo untuk tamu yang ingin menikmati suasana taman yang nyaman. Terlebih, hotel ini juga merupakan hotel berbintang yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ada 100 lebih tenaga kerja yang telah dilatih secara khusus. Sehingga pelayanan pada diyakini sangat maksimal dan mampu memuaskan customer. (lin)
Cina Jadi Pasar Kemenpar Optimis Festival Bau Nyale Banjir Kunjungan Wisata Potensial Mataram (Suara NTB) Pariwisata di NTB mengusung konsep wisata halal dan konvensional. Wisata konvensional Bali dan Lombok banyak dilirik oleh wisatawan dari luar negeri, termasuk Cina. Pergerakan wisatawan Cina ke berbagai negara ini cukup bagus. Sehingga dianggap sebagai salah satu pasar yang potensial bagi pariwisata NTB. “Selama ini memang wisatawan yang banyak datang itu adalah Malaysia dan Singapura. Tapi kami melihat tren wisatawan Cina juga cuk(Suara NTB/lin) up bagus. Ini bisa menjadi Esthy Reko Astuti pasar yang baik bagi pariwisata Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Esthy Reko Astuti, di Mataram, Kamis (25/1). Ia melihat tren kunjungan wisatawan dari Cina belakangan semakin bagus. Bukan itu saja, lama tinggalnya pun menunjukkan peningkatan. Sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang digunakan juga bertambah. Ini menjadi peluang yang bagus bagi NTB untuk bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan Cina. “Mereka itu suka pantai dan budaya. Jadi sangat cocok untuk NTB, sekarang bagaimana caranya kita promosikan semua potensi pariwisata yang kita punya ini,” ujarnya. Ia melihat pariwisata di Indonesia, khususnya NTB sangat cocok untuk wisatawan dari Cina. Pemda NTB harus bisa mengambil momen ini sebagai kesempatan yang baik untuk semakin banyak mendatangkan wisatawan mancanegara. Diketahui bahwa target kunjungan wisatawan ke NTB saat ini adalah 4 juta wisatawan. Dengan rincian 2,5 juta wisatawan nusantara dan 1,5 juta wisatawan mancanegara. “Kita berharap dengan berbagai promosi yang kita lakukan bisa datangkan sebanyak-banyaknya wisatawan. Tentu saja kita harus terus berbenah terkait apa saja yang kurang di destinasi kita. Sehingga destinasi kita benar-benar memuaskan mereka,” ujarnya. Event yang ada juga diharapkan mampu menggaet wisatawan Cina ke NTB. Sebab event ini juga sangat berpotensi untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Bukan hanya wisatawan Cina, namun juga wisatawan dari berbagai negara. “Kita gencarkan terus promosinya, agar target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang 17 juta itu bisa terpenuhi,” harapnya. (lin)
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pariwisata RI telah menetapkan Festival Bau Nyale sebagai salah satu dari 100 event nasional. Kegiatan ini juga akan dipromosikan pada Indonesian Festival yang akan diselenggarakan pada 3031 Januari mendatang. Kemenpar optimis event ini akan mendatangkan banyak wisatawan. “Kegiatan ini masuk dalam 100 event di kalender wonderful Indonesia. Jadi Kemenpar juga melakukan promosi. Kita harapkan pada Indonesia Festival di Jakarta nanti bisa lakukan promosi paket wisata untuk Bau Nyale ini juga,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Esthy Reko Astuti, di Mataram, Kamis (25/1). Ia berharap FestivaL Bau Nyale ini dapat dikunjungi banyak wisatawan, baik nusantara maupun mananegara. Sebab event tahunan ini sudah dipersiapkan dan masuk dalam kalender event Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Ada banyak event yang akan dilaksanakan mulai 20 Februari hingga acara puncak pada 6-7 Maret mendatang. “Kegiatan ini selain promosi juga kita harapkan bisa mendatangkan wisatawan dari mana saja. Jadi promosi jalan, kunjungan wisatawan juga jalan,” ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Pari-
wisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa akan ada belasan event hingga acara puncak. Termasuk kegiatan budaya, seni, kuliner dan banyak lainnya. Ia berharap kunjungan wisatawan juga bisa bertambah sehingga bisa mengikuti dan dan ikut serta dalam berbagai aktivitas event itu. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria mengatakan bahwa pihaknya menargetkan kunjungan lebih dari 70 ribu orang. Tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan pada pelaksanaan Bau Nyale mencapai 140 ribu orang atau 200 persen dari target. “Tahun ini kita belum tentukan target, tapi yang jelas targetnya lebih banyak dari tahun lalu,” ujarnya. Puncak acara akan dilakukan pada tanggal 20 bulan 10 kalender Sasak atau bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2018. Para pelaku pariwisata diharapkan bisa menjual paket wisata yang berkaitan dengan festival ini. Sehingga wisatawan juga dapat mengetahui tentang budaya Sasak dan legenda Puteri Mandalika. “Kita harapkan ini bisa menjadi jualan para pelaku pariwisata. Hotel dan restoran semua bisa terisi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Tentu saja kita berharap Festival Bau Nyale ini bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat
(Suara NTB/lin)
KETERANGAN PERS - Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti bersama Kadispar NTB, Kadispar, Sekda dan Polres Kabupaten Lombok Tengah saat memberikan keterangan pers, di Mataram, Kamis (25/1).
Lombok pada umumnya,” harapnya. Sedangkan untuk kegiatan ini, Kapolres Lombok Tengah AKBP Kholilur Rochman mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan 450 anggotanya untuk melakukan pengamanan. Namun jumlah ini bisa saja bertambah tergantung dari kebutuhan.
“Kami sudah siapkan sebanyak 450 orang untuk lakukan pengamanan. Kami juga akan siapkan pengamanan pada lahan-lahan parkir yang sudah disediakan nantinya. Kami berharap pelaksanaan Bau Nyale kali ini bisa berjalan dengan baik, aman dan tertib,” harapnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
Halaman 10
SMP Minim UNBK (Suara NTB/dys)
Jadi Duta Perdamaian KEBERADAAN mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki peran penting di tengah masyarakat. Keberadaan mereka mampu membentuk berbagai opini publik. Untuk itu, peran positif mereka sangat diharapkan dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. Ulil Albab, salah satu peserta “Youth Camp Lombok” yang dilaksanakan Nusatenggara Centre (NC) Mataram bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Ulil Albab Syarif Hidayatullah Jakarta dan UNDP mengaku siap memberikan perubahan di tengah masyarakat. Terutama setelah mengikuti kegiatan, dia merasa memiliki tanggung jawab dalam menciptakan perdamaian di masyadakat. Mahasiswa asal UIN Jakarta ini pun berkomitmen agar sekembalinya nanti akan mensosialisasikan dan mengkampanyekan praktik-praktik Islam yang damai dan toleran di masyarakat, dan kalangan mahasiswa. Selain itu, dia akan mengembangkan pengetahuan tentang nilai-nilai perdamaian, toleransi, bahaya konflik dan pencegahan kekerasan dan ekstremisme. Dengan demikian, akan lahir masyarakat yang damai tanpa kekerasan. Menurut mahasiswa semester IV Jurusan Hukum Keluarga dan Anak Fakultas Syariah UIN Jakarta, ilmu dan pengalaman yang diterima selama mengikuti “Youth Camp Lombok” telah memperkuat kompetensi budaya perdamaian dan kehidupan yang inklusif bagi dirinya dan mahasiswa lainnya. Dengan ilmu yang diperoleh pula, telah memupuk semangat Nasionalisme dan cinta NKRI untuk melawan paham radikal dan prilaku kekerasan serta ekstremisme. (dys)
Pemerintah Harus Bantu Lengkapi Kekurangan Mataram (Suara NTB) – SMP di Kota Mataram masih minim yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) karena minimnya sarana dan prasarana. Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) mengharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat membantu melengkapi kekurangan itu. “Harapan kita semua sekolah melaksanakan UNBK. Fasilitas sekolah seperti komputer harus dilengkapi oleh sekolah, pemerintah harus membantu juga kekurangan,” ujar Kepala DPKM, H. Adnan Muchsin belum lama ini. Menurutnya, pemerintah
memang seharusnya menyiapkan sekolah, karena itu merupakan urusa pemerintah. Baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat membantu menyiapkan komputer atau laptop untuk sekolah. “Kekurangan harus dibantu oleh pemerintah, sehingga betul-betul
UNBK bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” harapnya. Sementara itu, sebelumnya Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., menyampaikan di tahun 2018 ini, ada sebanyak 23 SMP sederajat,
Mataram (Suara NTB) – TK Islam Terpadu (IT)-Kelompok Bermain (KB) IT Andalusia Islamic Pre School mengenalkan pada anak-anak tentang buah sebagai ciptaan Allah melalui kegiatan market day. Kegiatan itu dilaksanakan di halaman TK dalam rangka closing tema atau puncak tema “Buah Ciptaan Allah”, Kamis (25/1). Kepala TK IT-KB IT Andalusia, Choirina Dwi Nafisah, S.Pd.I., menjelaskan, kegiatan itu dimulai pada pukul 07.30 di halaman TK Andalusia.Anak-anakTKIT-KBITuAndalusia membuat salad buah. “Kegiatan ini mengenalkan pada anak-anak bahwa buah adalah ciptaan Allah. Salah satu makanan sehat yang perlu dikonsumsi oleh kita untuk kebutuhan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak-anak,” katanya. Dengan begitu, anak-anak bisa mengajak ke banyak orang, seperti teman, keluarga, saudara dan ke orang luar untuk menggemari makan buah. Pertamatama anak-anak diajak bersama bunda gurunya mengupas dan memotong buah. Setelah itu istirahat sebentar, kemudian anak-anak berbaris, membaca ikrar, doa dan dilanjtutkan Salat Duha. Setelah Salat Duha anak-anak mengerjakan proses packing atau mengemas. Lalu dilanjutkan proses menjual di halaman depan TKIT-KBIT Andalusia. Choirina menjelaskan, kegiatan itu juga bisa menstimulus sisi wirausaha anak-anak. Pihaknya mengenalkan pada anak-anak bahwa bisa menghasilkan se-
(Suara NTB/ist)
MARKET DAY - Kegiatan Market Day dengan tema “Buah Ciptaan Allah” yang dilaksanakan TK IT- KB IT Andalusia Islamic Pre School, Kamis (25/1). suatu dari menjual buah. “Contohnya dengan menjual salad buah. Itu sebabnya kami, bunda guru di Andalusia Islamic Pre School mengajak dan meli-
batkan langsung anak-anak di setiap proses. Mulai dari proses memotong, packing, dan menjual,” katanya. Selama kegiatan tadi, anak-anak
Pascasarjana UIN Mataram Yudisium 39 Mahasiswa
(Suara NTB/dys)
POSE BERSAMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar pose bersama peserta Youth Camp Lombok di Desa Malaka Kecamatan Pemenang, Kamis (25/1).
Bupati KLU Ingatkan Mahasiswa Harus Siapkan Diri Jadi Pemimpin Tanjung (Suara NTB) Kegiatan “Youth Camp Lombok for Peace Leaders” di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU), resmi ditutup Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, Kamis (25/1). Pada kesempatan tersebut, bupati mengingatkan agar mahasiswa senantiasa belajar, mempersiapkan diri mereka jadi pemimpin kelak. “Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan bangsa,” ungkapnya di hadapan 200 mahasiswa PTKIN seluruh Indonesia. Najmul percaya, satu hal yang dia yakini ialah bahwa estafet kepemimpinan di masa depan berada di tangantangan mahasiswa sebagai kaum intelektual. Untuk itu dia menyatakan tidak ada yang perlu dipersiapkan mahasiswa selain belajar. “Jangan jadi menara gading yang tak mampu memberi manfaat bagi masyarakat,” urainya.
Di saat yang sama, penutupan “Youth Camp Lombok” dirangkai dengan pembacaan deklarasi perdamaian mahasiswa Muslim seluruh Indonesia. Ada tiga poin deklarasi, yaitu mahasiswa siap mempromosikan Islam Rahmatan Lil Alamin, siap menjaga keutuhan NKRI, dan mahasiswa siap melawan kekerasan, ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Lebih lanjut ditegaskan Najmul, sebagai intelektual Muslim, mahasiswa harus mampu menampilkan citra positif Islam yang rahamatan lil alamin. Karena selama ini, ada citra negatif yang diperlihatkan sebagian penganut yang merugikan posisi Islam. Untuk itu, dia secara khusus meminta kepada mahasiswa sebagai kaum terdidik agar memegang janji deklarasi perdamaian saat kembali ke daerah masing-masing. Masih kata Najmul, Islam harus mampu dikembangkan berdasarkan cita-cita sebagai
agama rahmatan lil alamin. Dia pun menceritakan bagaimana praktik keberagaman di KLU. Meski ada banyak pemeluk ajaran keagamaan berbeda-beda, namun tetap rukun tanpa konflik. Bahkan oleh Kementerian Agama terpilih sebagai daerah bebas konflik agama dan peduli terhadap perbedaan agama. “KLU punya banyak kepercayaan, tapi tidak pernah terjadi kejadian destruktif. Sebagai pimpinan tidak boleh eksklusif,” ungkapnya. Sementara Ketua Panitia Drs. Lukman Hakim, M.Pd., dalam sambutannya mengemukakan kegiatan “Youth Camp Lombok” diharapkan dapat melahirkan generasi muda Muslim yang akan menjadi penebar benih-benih perdamaian ke seluruh Indonesia. Tak terkecuali, kegiatan yang berlangsung sejak 21-25 Januari itu mampu menjadi corong atas lahirnya generasi unggul dan kader perdamaian. (dys)
MAN 1 Lotim Berikan Dana Wirausaha bagi Siswa
(Suara NTB/ist)
terlihat begitu senang dan antusias dalam mencoba setiap proses. Apalagi saat proses menjual, kata Choirina, anak-anak begitu bersemangat. (ron)
Unram Sosialisasikan SNMPTN dan SBMPTN 2018 di Pulau Sumbawa
(Suara NTB/ist)
BERIKAN - Kepala MAN 1 Lombok Timur (Lotim), M. Nurul Wathoni, (kanan) memberikan memberikan modal usaha secara cuma-cuma tanpa bunga kepada siswa PKKS.
berupaya bagaimana memberikan penguatan dan motivasi kepada orang tua dan sekolah, supaya menghasilkan produk atau nilai yang maksimal,” katanya. Dari pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), disepakati Disdik Kota Mataram hanya melakukan try out satu kali di bulan Februari nanti. Sementara MKKS SMP Kota Mataram akan melaksanakannya satu kali pada bulan Maret mendatang. (ron)
Ajarkan Anak Mengenal Buah Lewat ”Market Day”
BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawali bersama petinggi UIN Mataram dan mahasiswa pascasarjana yang diyudisium.
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 39 mahasiswa Program Pascasarjana UIN Mataram mengikuti prosesi yudisium yang beralngsung di aula Pascasarjana lantai dua, Sabtu (20/1) lalu. Prosesi yudisium berlangsung dengan khidmat, dihadiri Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, Wakil Rektor Satu Dr. H. Mansun dan Kepala Biro UIN Mataram Dr. H. Badrun. Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., menyampaikan ucapan selamat kepada peserta yudisium yang setelah sekian lama penuh perjuangan dengan tertatih-tatih, sehingga mencapai garis finish. Lebih lanjut Suprapto menyampaikan, momentum yudisium ini hendaknya para alumni mampu memahami konsep, dapat memetakan permasalahan dan memilih solusi terbaik. Artinya bahwa alumni Pascasarjana UIN Mataram harus mampu menselaraskan antara konsep teori, dan terapannya. Suprapto menekankan para alumni kelak agar mampu bertindak bijak dengan intelektualisme, idealisme, dan keberanian untuk bisa senantiasa menanamkan ruh perubahan. Makin luas dan mendalam sumber-sumber bacaan dan daya serap informasi yang diterima, makin luas dan mendalam pula daya refleksi yang akan berhasil diasah. Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali dalam sambutannya menegaskan, UIN Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan yang secara empiris telah terbukti dan ikut serta mencerdaskan anak bangsa dan memiliki peran strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Selanjutnya Mutawali mengajak kepada seluruh civitas akademika UIN Mataram termasuk juga para alumni pascasarjana sebagai bagian dari keluarga besar kampus ini untuk memiliki persepsi dan gairah yang sama dalam mewujudkan institusi pendidikan sebagai etalase keteladanan. Mengakhiri sambutanya, rektor berpesan kepada peserta yudisium agar senantiasa menjaga almamater di manapun berada, selanjutnya agar dapat menjadi pelita dalam menyebarluaskan berbagai informasi menarik, cerita positif ke masyarakat. (dys)
baik negeri dan swasta di Kota Mataram melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan,paket berupa 20 unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram, dan SMPN 7 Mataram. “Kami
Mataram (Suara NTB) – Kepala MAN 1 Lombok Timur (Lotim), M. Nurul Wathoni, M. Pd., meluncurkan Program Kewirausahaan dan Kemandirian Siswa (PKKS) usai imtak pagi di MAN 1 Lotim, Kamis (25/1). PKKS merupakan sebuah program sekolah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan entrepreneur bagi kalangan siswa madrasah, sekaligus mengajarkan sikap tanggung jawab Nurul Wathoni memberikan modal usaha secara cumacuma tanpa bunga kepada siswa yang memiliki jiwa wirausaha. Namun siswa yang akan mendapatkan dana bantuan harus melalui tahap sele-
ksi oleh tim yang sudah ditunjuk oleh kepala madrasah. Sasaran Program KKPS tahap 1 ini sekitar 18 orang siswa. “Program pembinaan kewirausahaan di kalangan siswa madrasah disambut baik oleh semua siswa karena ini program yang unik dan tidak semua sekolah memiliki program seperti ini. Biasanya kepala sekolah hanya bisa menyuruh siswa-siswinya belajar dan belajar agar menjadi juara,” kata Nurul Wathoni dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Kamis (25/1). Menurutnya, untuk mencapai kesuksesan tidak hanya semata-mata pendidikan tinggi, tapi bisa melalui meraih kesuksesan melalui berwirausaha atau ber-
niaga. Karena dalam Islam, berniaga merupakan prosesi yang paling direkomendasikan untuk menumbuhkan kesejahteraan umat. Kepala madrasah menggelontorkan dana puluhan juta rupiah kepada siswa yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim. Sebagai bentuk keseriusan dari program ini, Ia menunjuk tim pembimbing teknis yang berasal dari guru ekonomi guna memberikan bimbingan teknis dan melakukan monitoring untuk optimalisasi ketercapaian target. Adapun nama guru yang dijadikan tim pembimbing yaitu Dra. Zulfa dan Suratini, S. Pd., yang bertugas mengawal program ini sampai tuntas dan berhasil. (r)
Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) melakukan sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018 di Pulau Sumbawa. Sosialisasi SNMPTN dan SBNMPTN ini dilaksanakan di 14 sekolah yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, 24-25 Januari 2018. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Wirasepta Karyadi, M.Si menjelakan, SNMPTN dan SBMPTN bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh siswa lulusan sekolah menengah yang mempunyai prestasi akademik terbaik di seluruh Indonesia. “Untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi di seluruh PTN di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (25/1). Wiresapta berharap sosialisasi ini bisa dimanfaatkan oleh siswa SMA dan sederajat yang akan lulus 2018 untuk mendapatkan informasi yang benar tentang penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. “Semoga lebih banyak siswa di Pulau Sumbawa yang bisa diterima di Unram dan di Perguruan Tinggi Negeri ternama lain di Seluruh Indonesia,” ujarnya saat berada di SMA 1 Sape, Kabupaten Bima, Rabu (24/1). SNMPTN merupakan jalur seleksi non tes yang didasarkan pada penelusuran prestasi dan portofolio akademik calon peserta sedangkan SBMPTN merupakan jalur seleksi ujian tulis berbasis cetak dan ujian tulis berbasis komputer. SNMPTN ditujukan kepada siswa SMA dan sederajat kelas terakhir tahun 2018 sementara SBMPTN ditujukan kepada siswa lulusan
2016, 2017 dan 2018. Proses pendaftaran SNMPTN melalui tiga tahapan. Pertama, pengisian dan verifikasi pangkalan data sekolah (PDSS). Proses ini dilakukan oleh pihak sekolah. Kedua, pemeringkatan oleh panitia nasional melalui sistem. Pemeringkatan didasarkan pada PDSS yang telah diisi oleh sekolah. Setelah itu, pendaftaran SNMPTN bagi siswa yang memenuhi syarat dan masuk dalam pemeringkatan. Tahapan pengisian dan verifikasi PDSS dimulai 13 Februari hingga pengumuman hasil SNMPTN 17 April 2018. Biaya pendaftaran SNMPTN sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah atau gratis. Sementara itu, tahapan SBMPTN dimulai dari pendaftaran secara daring 5-27 April, ujian tulis cetak atau ujian komputer 8 Mei, ujian keterampilan 9-11 Mei, hingga pengumuman kelulusan pada 3 Juli 2018. Peserta SBMPTN diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp 200.000 sebelum melakukan pendaftaran daring. Universitas Mataram sebagai salah satu PTN ternama akan menerima 4135 mahasiswa baru tahun 2018 yang terbagi dari 35 program studi(S1 Reguler). Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Mataram akan dilakukan melalui tiga jalur seleksi, yaitu SNMPTN sebanyak 1243 mahasiswa, SBMPTN sebanyak 1652 mahasiswa, dan jalur mandiri sebanyak 1238 mahasiswa. Pelamar yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik yang unggul bisa mendaftar Program Beasiswa Bidikmisi. Peserta yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Bidikmisi akan dibebaskan dari biaya pendidikan selama 4 tahun serta diberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp. 650.000/bulan. (ron)
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Peserta mengikuti sosialisasi SNMPTN dan SBMPTN di aula SMAN 1 Sape, Kabupaten Bima, Rabu (24/1).
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
NTB Tuan Rumah
Djarum Badminton ”All Star” 2018 Mataram (Suara NTB) Atlet bulutangkis ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir akan hadir di Mataram, 9-10 Februari 2018. Kehadiran atlet yang akrab disapa Owi/Butet itu untuk memberikan coaching clinic kepada 200 atlet dan 50 pelatih bulutangkis di NTB. angkis dengan sejumlah atlet legenda PB Djarum melalui event yang dikemas dengan nama Djarum Badminton all star tahun 2018 yang akan digelar di GOR 17
Desember Turide Mataram, 10 Februari 2018. Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang didampingi Sekum PBSI NTB, Bahtiar Thamrin
pelatih bulutangkis di NTB. Sekaligus bertanding dengan sejumlah pemain legendaris Djarum,” ucapnya. Dijelaskan Junaidin, kegiatan Djarum Badminton all star merupakan kegiatan tahunan Djarum Foundation yang digelar di sejumlah kota besar tiap tahunnya. Tahun ini, event yang akan melibatkan sejumlah atlet legendaris badminton itu akan berlangsung dua GOR 17 Desember
selam dua hari. Lewat kegiatan itu, para pencinta olahraga di NTB diharapkan mendapatkan pengalaman berharga berupa coaching clinic untuk para pelatih dan para pebulutangkis muda di NTB.”dengan hadirnya para legenda pebulutangkis Indonesia ini para bibit atlet bulutangkis di NTB akan lebih bersemangat berlatih,” harapnya.
Zidane Alami Momen Terburuk sebagai Pelatih Madrid Musim buruk Real Madrid semakin menuju krisis ketika pelatih Zinedine Zidane menyebut disingkirkan tim kecil Leganes dari Piala Raja sebagai suatu “kegagalan.” Setahun lalu, laju 40 pertandingan tidak terkalahkan yang dihasilkan Real pada semua kompetisi berakhir setelah mereka menyapu semua yang ada di bawahnya. Namun musim ini merupakan cerita penuh penderitaan bagi sang juara bertahan Liga Spanyol dan Liga Champions itu. “Ini merupakan kegagalan. Momen terburuk saya sebagai seorang pel(Suara NTB/ist) atih,” kata Zidane pada konZinedine Zidane ferensi pers. “Saya tidak menyesali apapun yang saya lakukan di pertandingan ini. Saya bertanggung jawab untuk apa yang saya lakukan. Menang 1-0 dari leg pertama untuk memulai pertandingan malam ini dengan apa yang kami lakukan benar-benar buruk. Untuk itu saya marah. Saya tidak mengerti apa yang terjadi.” Real, yang kalah 1-2 dari Leganes sehingga tersingkir dari kompetisi ini karena kalah gol tandang, tergelincir ke peringkat keempat pada klasemen Liga Spanyol, tertinggal 19 poin dari pemuncak klasemen sekaligus seteru abadi Barcelona. Dalam 18 pertandingan pada semua kompetisi di Stadion Bernabeu musim ini mereka hanya lima kali menang, kalah empat kali, dan imbang lima kali, termasuk saat bermain imbang 2-2 di ajang Piala Raja melawan tim yang berasal dari divisi ketiga pada putaran-putaran sebelumnya. Bagaimanapun, disingkirkan dari ajang piala oleh tim yang tidak pernah menang di Bernabeu sepanjang sejarahnya setelah menggenggam keunggulan 1-0 menuju leg kedua, merupakan titik rendah terbaru. Meski mengangkat delapan trofi utama hanya dalam dua tahun masa asuhannya, tekanan telah meningkat kepada Zidane untuk memperbaiki peruntungan tim atau mengalami nasib seperti yang dialami para pendahulunya. Pria Prancis ini mengakui musim Real masih dapat diselamatkan saat mereka bertemu Paris St Germain (PSG) pada 16 besar Liga Champions bulan depan. “Ya, itu sudah jelas,” ucapnya ketika ditanyai apakah masa depannya bergantung kepada kejuaraan Eropa itu. “Saya bertanggung jawab untuk ini, sayalah bosnya. Saya harus menemukan solusi. Kami telah mendapatkan beberapa di antaranya namun tidak cukup konsisten. Saya perlu bertanggung jawab dan saya akan selalu berjuang,” katanya seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)
Porprov NTB akan Digelar Akhir Tahun 2018
(Suara NTB/ist)
KE FINAL – Para pemain Arsenal merayakan gol ke gawang Chelsea yang mengantarkan mereka ke babak final Piala Liga Inggris, Kamis dini hari kemarin.
Piala Liga Inggris
Taklukkan Chelsea, Arsenal ke Final London Arsenal akan menantang Manchester City di final Piala Liga (Carabao Cup) usai menyudahi perlawanan Chelsea dengan skor 2-1 pada pertadningan semifinal leg kedua yang digelar di Emirates Stadium, Rabu malam atau Kamis pagi waktu Indonesia. The Gunners akhirnya memiliki harapan untuk mendapatkan gelar pada musim ini setelah mencapai final Piala Liga ke delapan kalinya untuk menghadapi pasukan Pep Guardiola di Wembley pada 25 Februari mendatang. Pencapaian ke final ini juga bisa dikatakan sebagai pembuktian bah-
(Suara NTB/ist)
SETELAH menaklukkan Chelsea, laga final Piala Liga Inggris akan menghadirkan tantangan baru. Apakah laga itu akan berakhir dengan trofi pertama Pep Guardiola di Inggris atau justru menjadi trofi terakhir Arsene Wenger? Sekalipun Wenger tetap melatih Arsenal sampai
Pep Guardiola
Lanjutnya, para legenda bulutangkis Indonesia yang akan hadir dalam event Djarum badminton all star nantinya adalah Berry Angriawan, Rehan Kusharianto, Rinov Rivaldy, Hariyanto Arni, Eddy Hartono dan lainnya. Namun yang tak kalah pentingnya adalah akan hadir pemain ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir. (fan)
tahun terakhir masa kontraknya musim depan, tidak banyak orang yang percaya dia bisa membentuk tim yang bisa menjuarai Liga Premier atau sukses di kancah Eropa, baik itu sekarang m a u p u n sampai Mei 2019 ketika kontraknya berakhir. Oleh karena itu menjadi realistis bagi manajer yang sudah amat lama menukangi Arsenal itu
wa skuat Arsenal masih cukup tangguh kendati ditinggal striker Alexis Sanchez yang pindah ke Manchester United pada pekan ini. Setelah imbang 0-0 di leg pertama, Arsenal dan Chelsea juga cukup imbang dalam hal statistik. Tim Gudang Peluru memiliki penguasaan bola 51 berbanding 49 persen, dengan total serangan 11 berbanding 12. The Blues sempat mencuri keunggulan lewat gol Eden Hazard yang menyambar umpan Pedro Rodriguez yang menerobos masuk dari sisi sayap saat laga baru berjalan 7 menit. Namun skor menjadi imbang 11 setelah tandukan Nacho Monreal
untuk menuntut diri mempersembahkan gelar pada final Piala Liga 25 Februari nanti itu. Trofi Piala Liga adalah satu-satunya trofi di liga domestik yang tak pernah digapai pelatih berusia 68 tahun yang sudah mengasuh Arsenal selama 22 tahun itu. Dia sudah mempersembahkan tiga gelar juara liga dan empat gelar juara Piala FA, tapi tidak satu pun Piala Liga yang kini disebut Piala Carabao. Arsenal bahkan tak pernah memenangkan piala ini sejak George Graham pada 1993. Masalah terbesar Wenger adalah timnya harus menaklukkan kekuatan menakutkan pasukan Guardiola jika ingin mengakhiri pengabdian selama 25 tahunnya bersama Arsenal dengan status juara turnamen itu. Mengatasi Chelsea 2-1 dalam semifinal bukan jaminan Arsenal bisa melewati City karena City adalah tim yang sama sekali lain. Wenger mesti mencari cara dalam lima pekan ke depan, untuk bisa menjadi pemenang saat melawan tim asuhan Guardiola nanti. “Tatkala Anda berada di final, Anda ingin menjuarainya. City tengah mendominasi Lige Premier untuk sementara ini, tetapi kita akan lihat nanti di final,” kata Wenger. “Untuk saat ini mereka terlihat tak terhentikan, dan kami harus mengeluarkan segala upaya untuk mengalahkan mereka. Memang sulit memenangkan trofi di Inggris dan itulah mengapa tim-tim besar berusaha menjuarainya ketika mereka mendapatkan peluang.” “Kalah (dari Birmingham City) pada 2011 adalah masalah yang tak tertuntaskan karena kami tak memenangkannya. Tetapi sekarang kami sudah di dalam, kami ingin memenangkannya. Kami bermain menghadapi tim yang sangat kuat,
mengenai bek sayap Chelsea, Marcos Alonso, dan salah diantisipasi Antonio Rudiger yang menyebabkan gol bunuh diri pada menit 11. Kecerobohan Antonio Rudiger terulang pada babak kedua saat ia salah mengantisipasi umpan silang Lacazette yang berhasil disempurnakan menjadi gol lewat sentuhan Granit Xhaka pada menit 60. Chelsea memiliki dua peluang emas untuk menyamakan kedudukan dari sepakan Batshuayi dan tandukan Rudiger, namun tidak menghasilkan gol sehingga skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal bertahan hingga laga selesai, demikian Skysports. (ant/bali post)
makanya ini adalah pertandingan yang sangat menarik.” Ada catatan positif yang menguntungkan Arsenal, yakni mengalahkan tim asuhan Guardiola pada semifinal Piala FA musim lalu, dan menang pada sembilan pertemuan terakhir mereka di Wembley. Tetapi butuh lebih dari sekadar catatan sejarah dan statistik untuk bisa mengalahkan City yang berambisi merebut empat gelar atau kuadrapel pada musim ini. Kehilangan Alexis Sanchez yang pindah ke Manchester United tak menghalangi Arsenal maju ke final turnamen ini yang keempat kali dalam lima musim terakhir. Tetapi Wenger harus menajamkan lagi barisan serangnya jika ingin mengancam City di Wembley. Mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang dari Borussia Dortmund bulan ini akan membantu Arsenal, sekaligus mengatasi tumpul di depan yang saat ini sangat mengandalkan Alexandre Lacazette. Kehilangan Sanchez justru telah menghilangkan ketidakmenentuan dalam tim, namun mereka menjadi lebih lamban dan kurang eksplosif tanpa Sanchez. Sebelum ini tim Wenger terkenal dengan serang balik yang cepat dan destruktif, tetapi raibnya Sanchez dan Theo Walcott yang keduanya dijual bulan ini. membuat Arsenal kekurangan pemain yang punya daya rusak terhadap lawan karena kecepatan mereka. Itu bukan masalah yang mudah diatasi, dan sekalipun Wenger bisa mengatasinya, dapatkah Arsenal menghalau bakat-bakat serang yang dimiliki City? Guardiola boleh saja gagal mendapatkan Sanchez, tetapi dia masih punya Sergio Aguero, Raheem Sterling, Leroy Sane, Kevin De Bruyne dan David Silva.
Kekuatan serang City dan opsi lapangan tengahnya bisa membuat Arsenal dikurung di Wembley, khususnya jika Wenger memaksa memasang Mohamed Elneny sebagai bek darurat seperti dia lakukan saat melawan Chelsea di Emirates. Ketika City masuk gelanggang dengan status favorit juara, Wenger dan Arsenal justru selalu dianggap sebelah mata tahuntahun belakangan ini. Arsenal menjadi underdog pada semifinal dan final Piala FA musim lalu namun sukses memenangkan kedua pertandingan, masing-masing melawan City dan Chelsea. Tak bisa dibantah bahwa pada diri Mesut Ozil, Jack Wilshere dan Laurent Koscielny, Arsenal bisa mementahkan kekuatan terbaik City, jika ketiga pemain itu bermain pada puncaknya. Tetapi kali ini Arsenal yang turun adalah bukan tim terbaik Wenger sehingga dia harus berharap bahwa pada final nanti City akan ketiban sial. Belajar dari pengalaman dari pemain-pemain seperti Patrick Vieira, Thierry Henry dan Denis Bergkamp (serta Sanchez sendiri) yang berhasil menginspirasi tim menuju kejayaan, Wenger akan sangat berharap pada munculnya pahlawan baru dalam final terakhir klub di Wembley ini, demikian ESPN dalam lamannya. (ant/bali post)
Mataram (Suara NTB) KONI NTB pesimis bisa menggelar Pekan Olahraga Provinsi ( Porprov) NTB di pertengahan tahun 2018. KONI NTB memastikan ajang multi event tingkat regional NTB itu akan dapat di gelar akhir tahun 2018. Rasa pesimis itu muncul setelah melihat anggaran olahraga yang dianggarkan Pemprov NTB di APBD Murni NTB tahun 2018 tak cukup mendanai tiga kegiatan pembinaan olahraga NTB di tahun 2018. Untuk itu biaya Porprov NTB bakal dianggarkan melalui APBD Perubahan yang biasanya dicairkan di akhir tahun. “Kemungkinan pelaksanaan Porprov NTB akan di gelar akhir tahun. Karena penganggaran Porprov NTB akan menggunakan APBD Perubahan Pemprov NTB,” ucap Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB, H. Mufti Murad di acara rapat panitia RAT KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (25/1). Rapat yang dihadiri sejumlah pengurus KONI NTB itu membahas persiapan agenda RAT KONI NTB yang akan dilaksanakan di Mataram tanggal 3-4 Februari 2018. Pada RAT KONI NTB nantinya, pihak KONI NTB mengerucutkan program kerja di setiap Bidang KONI NTB yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Informasi yang berkembang, anggaran olahraga yang akan dialokasikan di APBD murni tahun 2018 tidak lebih dari Rp 12 Miliar. Nominal anggaran tersebut diakui oleh pengurus KONI NTB hanya cukup untuk menggelar Pelatda Mayung 2018 dan untuk anggaran pembinanaan 40 cabor binaan KONI NTB dan biaya kesekretariatan KONI NTB. Untuk itu biaya pelaksanaan Porprov NTB hanya dapat mengandalkan APBD Perubahan 2018. (fan)
(Suara NTB/ist)
Selain memberikan coaching clinic kepada atlet dan pelatih di NTB, peraih medali emas di Olimpiade tahun 2016 itu juga akan melakukan pertandingan bulut-
kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (25/1) kemarin mengatakan bahwa Djarum Badminton all star merupakan program Djarum Foundation untuk meningkatkan popularitas bulutangkis di Indonesia. “Atlet bulutangkis ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir akan hadir di Mataram. Dia akan memberikan coaching clinic terhadap 200 atlet dan 50
Arsene Wenger
SUARA NTB
Jumat, 26 Januari 2018
Pilkada NTB
Kasus Bansos Sapi Lobar
Nasdem dan Gerindra Targetkan Menang di Loteng Praya (Suara NTB) Sekretaris DPC Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad, S.H., menegaskan seluruh mesin partainya sudah dalam kondisi siap tempur menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB di Loteng. Guna memenangkan pasangan calon kepala daerah, H.M. Suhaili, FT – H.Moh. Amin, M.Si. Bersama partai mitra koalisi, Partai Nasdem Loteng menargetkan setidaknya mampu meraup 75 persen suara di daerah ini. “Loteng itu merupakan basis massa terbesar kita. Dan, kita targetkan 75 persen suara bisa kita raih di daerah ini,” tegas Ahmad. Pihaknya pun menegaskan sangat optimis mampau meraih target tersebut. Selain dari sisi faktor dukungan Partai Golkar sebagai partai terbesar di Loteng, ditambah suara dari PKB. Calon kepala daerah yang diusung yakni H.M.
Suhaili,FT., saat ini berstatus sebagai Bupati Loteng. “Perlu diingat, Suhaili itu kepala daerah di Loteng. Jadi peluang untuk bisa meraih suara besar di Loteng terbuka lebar,” timpalnya. Partai Nasdem sendiri juga sudah cukup lama bergerak. Seluruh mesin partai mulai dari tingkat yang paling bawah hingga kabupaten, juga sudah digerakkan. Sehingga dengan dukungan seluruh partai politik mitra koalisi yang ada, pihaknya optimis mampu meriah target maksimal. Tidak mau kalah, optimisme tinggi juga diusung jajaran pengurus Partai Gerindra Loteng. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Muhdan Rum, pasangan yang diusungnya H. Ahyar Abduh – Mori Hanafi, berpotensi bisa meraup suara tinggi di Loteng. mengingat banyaknya partai politik mitra koalisi yang ada. “Jangan salah, partai Ger-
indra termasuk partai dengan massa pendukung besar di Loteng. Belum lagi dari dukungan partai politik yang menjadi mitra koalisi. Sehingga target kita 70 persen suara bisa raih di Loteng,” ujarnya. Pihaknya sadar, untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah. Sehingga seluruh mesin partai yang ada sudah digerakkan. Koordinasi dengan partai mitra koalisi secara intensif terus dilakukan. Guna mengatukan gerak langkah dalam memenangkan pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB, khususnya di Loteng. Karena bagaimana pun juga, Loteng merupakan barometer suara di Pilkada NTB. Siapa yang bisa meraih suara terbanyak di Loteng, maka peluangnya untuk memenangkan Pilkada NTB semakin besar. Atas dasar itulah, pihaknya akan berupaya sekuat tenaga meraih suara terbanyak di Loteng. (kir)
Kades Baru di Lotim Dilarang Copot Perangkat Desa Selong (Suara NTB) Seluruh kepala desa (Kades) baru di Kabupaten Lotim hasil Pilkades serentak pada 13 Desember 2017 lalu diminta tidak sewenang-wenang memberhentikan atau mengangkat perangkat desa. Terlebih beberapa waktu lalu bupati Lotim sudah menurunkan surat edaran (SE) terkait larangan tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, H. M. Juaini Taofik, Kamis (25/1), saat ini Perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah menjadi kesepakatan pemerintah kabupaten dan DPRD untuk direvisi setelah adanya Permendagri Nomor 67 tahun 2017. Sehingga sebelum Perda itu lahir, pada tahun 2017 lalu sudah ada SE bupati bahwa tidak diperbolehkan dilakukan pengangkatan dan permberhentian perangkat desa. Apabila perangkat desa itu habis masa jabatannya, maka perangkat desa yang bersangkutan di SK-kan kembali. Terkait adanya Kades yang sudah memberhentikan perangkatnya, maka nantinya dari Dinas PMD akan melakukan peneguran. Namun untuk saat ini, Dinas PMD belum mendapat laporan resmi terkait adanya
Halaman 12
pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. “Kita ingatkan kepada kepala desa sebelum dilantik, sementara menunggu Perda sesuai dengan SE bupati yakni tidak diperkenankan memberhentikan atau mengangkat perangkat desa yang ada saat ini,”pesannya. Hal senada disampaikan Ketua Forum Kadus (Forkad) Kabupaten Lotim, Huliadi, bahwa desa terutama yang beberapa waktu lalu menggelar Pilkades supaya mengindahkan aturan yang ada seperti surat edaran bupati bahwa sebelum terbitnya Perbup ataupun Perda, maka Kepala Desa diimbau supaya tidak boleh mengangkat atau memberhentikan perangkatnya. Jika masa jabatannya habis, maka bisa diangkat atau SK-kan kembali. Huliadi mengaku sudah banyak mendapat informasi terkait indikasi-indikasi terjadi sentimen pribadi yang dilakukan sehingga yang terjadi, terutama usai pelaksanaan Pilkades yang berdampak terhadap adanya pemberhentian terhadap Kaur maupun Kadus selaku perangkat desa. Sementara mengacu pada aturan, hal itu tidak boleh. “Apapun alasannya tidak boleh mengangkat atau memberhentikan perangkatnya,”ujarnya.
Apabila kepala desa tidak mengindahkan imbauan dari bupati, maka penghasilan tetap (Siltap) dari Kades yang bersangkutan akan ditahan. Selain itu Forum Kadus bersama pihak terkait lainnya juga akan terus memperjuangkan Kadus atau perangkat desa lainnya yang sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh Kades. “Jadi sebelum Perbup maupun Perda yang dibahas atau lahir, kepala desa tidak berhak untuk memberhentikan maupun melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru,”jelasnya. (yon)
HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR6772HV NOKA/NOSIN: MH35E8820FJ015799/ E3R2E-0396182 AN. MAISER SYAPUTRA HLG DSKTR JL. LINGKAR AMPENAN HILANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NO.1327 AN. I MADE SWECA ARTHA,SARJANA HUKUM HLG DSKTR MATARAM (25,26,27 Januari 2018)
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
Penyidik Tidak akan Tebang Pilih Giri Menang (Suara NTB) – Penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) sapi di Kelompok Tani
Dasan Tawar Desa Banyumulek terus berlanjut. Polres segera menaikkan kasus ini ke penyidikan dengan membidik para pemangku kebijakan di OPD terkait dan pihak ketiga (rekanan) pengadaan sapi tersebut. Pasalnya sejauh ini yang sudah ditetapkan tersangka bahkan terpidana adalah dari unsur masyarakat selaku pengurus poktan. “Bansos ini kami targetkan tingkatkan ke penyidikan bulan Februari, ya pasti kami usut keterlibatan dari aparatur dinas terkait dan pihak
Heri Wahyudi (Suara NTB/her)
ketiganya,” tegas Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi, Kamis (25/1). Heri memastikan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Pihaknya memang mengawali mengusut dari bawah (unsur poktan) dulu baru mengarah ke atas (dinas terkait). Diakuinya, memang pihak dinas belum disentuh sebab pengusutan dimulai dari bawah baru ke atas. Ia memastikan bahwa penanganan bakal menyentuh aparatur, dengan melihat peranannya seperti apa. “Siapa tahu misalnya kepala dinasnya menyerahkan semuanya ke bawahan atau ke poktan misalnya, kan ndak bisa juga kesentuh,” tegasnya. Pihaknya bakal menyelidiki sejauh mana pengadaan sapi tersebut. Baik menyangkut jumlah, harga dan sasaran yang diberikan ke poktan. Diketahui kasus Bansos Bumi Sejuta Sapi (BSS) Kelompok Ternak Dasan Tawar
Desa Banyumulek Kecamatan Kediri senilai Rp 740 juta ditangani sejak tahun 2015-2016 lalu. Dalam kasus ini oknum dari unsur poktan inisial M diseret ke meja hijau. Polres sendiri telah menetapkan tersangka baru inisial JU dari pihak pengurus poktan juga. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan penyidikan oleh kepolisian berbekal hasil fakta persidangan tersangka insial M terungkap dalam sidang bahwa ada keterlibatan tersangka lain. Selain menetapkan tersangka baru, penyidik juga membidik oknum di Dinas terkait di Pemda. Tersangka baru kasus BSS ditetapkan tahun lalu bahkan sudah dilakukan pemberkasan. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan tersangka sebelumnya, pada sidang tersangka M di pengadilan disebutkan bahwa ada tersangka lain. (her)
Diduga Mencuri
Polisi Ringkus Oknum Pelajar Selong (Suara NTB) Seorang pelajar kembali ditangkap aparat kepolisian Polres Lombok Timur (Lotim). Pelaku berinisial RS (15) merupakan pelajar asal Cepak Utara, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel. Pelaku diduga melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di SDN 4 Aikmel Dusun Cepak Utara Kecamatan Aikmel. Pelaku masuk ke ruangan guru SDN 4 Aikmel dengan cara memanjat tembok bangunan yang terbuka kemudian mengambil
SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.
barang-barang yang ada di dalamnya berupa 1 unit laptop 12 in merk HP 430 warna Abu dan sejumlah barang berharga lainnya. Diperkirakan kerugian mencapai Rp. 2.500.000 lebih. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK,
Kamis (25/1) menjelaskan, pelaku ditangkap tim operasi Jaran Gatarin beserta Polsek Aikmel. Kepadanya disangkakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana tertuang dalam pasal 363 KUHPidana pencuri-
an dengan pemberatan. “Barang bukti yang diamankan satu buah laptop merk HP dengan ukuran 12 inc,” terang Kapolres. Saat ini Pelaku dan barang bukti telah diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Lotim untuk proses penyidikan lebih lanjut. (yon)
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
LOWONGAN
LOWONGAN
SALON
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 26 Januari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
Empat Raperda Prioritas KSB Mulai Dibahas Taliwang (Suara NTB) – Bagian Hukum Setda Sumbawa Barat saat ini tengah menggodok belasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) untuk mulai dibahas di masa sidang tahun 2018. Namun dari 17 Raperda yang diusulkan, hanya empat saja yang masuk sebagai prioritas dalam pembahasan di masa sidang pertama. Empat Raperda ini, dianggap sangat penting untuk dibahas, karena semua dokumen baik itu Naskah Akademik (NA) dan hal-hal lain sudah lengkap. ‘’Kita hanya mengambil empat Raperda untuk dibahas di (Suara NTB/ils) masa sidang pertama kareMuhammad Imran na sifatnya sangat urgent Rosiawan dan kelengkapannya dokumennya juga sudah siap. Selain itu Raperda ini juga proses penetapannya sangat panjang sehingga jadi prioritas utama,’’ ungkap Kabag Hukum kepada Suara NTB melalui Kasubag Perundang-Undangan Muhammad Imran Rosiawan SH, MKn, Kamis (25/1). Dikatakannya, empat Raperda prioritas tersebut yakni, pencabutan Perda nomor 29 tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan. Perda ini harus dicabut, setelah adanya petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak lagi melakukan panarikan terhadap retribusi izin gangguan (HO). Kedua yakni Raperda terkait rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten yang ada di Kecamatan Sekongkang. Ketiga Raperda tentang tata ruang kawasan strategis minapolitan Teluk Kertasari 2017-2037 dan satu Raperda luncuran tahun 2016 terkait Badan Permusyawarakatan Desa (BPD). ‘’Empat Raperda ini prosesnya akan panjang, karena terkait dengan tata ruang akan langsung dievaluasi oleh Biro Hukum dan kementerian terkait. Makanya kami dorong di masa sidang satu,’’ ujarnya. Ia menambahkan, 17 Raperda ini merupakan usulan dari eksekutif (Pemda) dan dari DPRD (legislatif) ada sekitar sembilan Raperda di masa sidang pertama. Tetapi yang jelas pihaknya sudah bertemu dengan Bapem Perda DPRD untuk bisa dimasukkan lagi. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada dinas-dinas untuk bisa mengumpulkan Raperda yang lainnya untuk diusulkan. Sehingga bisa dibahas sekaligus, bahkan Bapem Perda masih memberikan waktu sampai dengan hari Senin untuk bisa melaporkan hasil final Raperda yang akan dibahas. ‘’Kami tetap akan turun ke SKPD untuk meminta lagi Raperda apa saja yang akan diusulkan untuk bisa dibahas di masa sidang berikutnya,’’ tukasnya. (ils)
TP4D Monev 47 Proyek Pemprov NTB Dari Hal. 1 Dari sejumlah proyek yang telah di monitoring tersebut, kata Aryadi, umumnya telah berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi tim juga menemukan beberapa proyek yang pelaksanaannya sedikit terhambat karena permasalahan sosial. Ada juga sedikit masalah teknis, khususnya terkait kontur tanah, keadaan cuaca dan
lain-lain sehingga berdampak pada kualitas hasil yang dinilai kurang. Terhadap hal teknis seperti ini, Tim TP4D telah memberi catatan dan saran ke PHO untuk segera dilakukan perbaikan. Setelah Monev di Pulau Lombok, lanjut Aryadi, TP4D juga akan menjadwalkan Monev proyek-proyek yang ada di Pulau Sumbawa. (nas)
NTB Masih Status Siaga Darurat Bencana Dari Hal. 1 Mengantisipasi bencana banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem tersebut, Rum mengatakan beberapa daerah seperti Bima sudah melakukan pembersihan dan normalisasi sungai. Kemudian sudah dibangun sejumlah tanggul. Selain Bima, ia menyebutkan Lombok Timur dan Lombok Tengah yang sudah terjadi banjir dan longsor, juga sudah melakukan antisipasi. Pihaknya benar-benar siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor. Apa langkah masyarakat ketika intensitas hujan masih tinggi? Menurut Rum, faktor penentu banjir dan longsor sebenarnya bukan hujan. Selama ini intensitas hujuan meski pun tinggi, namun kadarnya masih normal. Hanya saja, kondisi hutan yang semakin parah akibat illegal logging, dipastikan
tidak mampu lagi sebagai penyangga cadangan air. Kondisi ini diperparah dengan drainase di daerah daerah di NTB masih buruk. Sistem drainase belum mampu mengimbangi ketika terjadi banjir. Selain itu, ia juga menyoroti soal pendangkalan dan bangunan di daerah resapan. “Jadi sebenarnya hujannya biasa biasa saja, tapi hutan kita kan sudah rusak, drainase penataannya masih buruk, belum lagi pendangkalan sungai. Ini yang membuat banjir sebenarnya,’’ ujar Rum. Satu satunya langkah jangka panjang menurutnya, perbaiki hutan yang kian menyusut, selain itu memperbanyak daerah resapan dengan mengurangi pertumbuhan bangunan. Ia juga tak bosan mengajak untuk membersihkan sampah dan mengangkat sedimentasi sungai. (ars)
Hanya 3 Persen Dari Hal. 1 Swahip menjelaskan, adanya kontraktor yang memenangkan proyek milik provinsi karena dari sisi persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, soal kepemilikan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT). Ia mencontohkan, pada tender paket proyek di RSUD NTB tahun lalu, salah satu persyaratan yang diperlukan mengenai SKA lingkungan. Di NTB, hanya ada dua sampai tiga orang yang punya SKA lingkungan. Tiga SKA lingkungan tersebut sudah dipergunakan di kabupaten lain. Sehingga tidak mungkin lagi dipergunakan di provinsi. ‘’Sehingga terpaksa kontraktor luar yang lebih siap SKA lingkungan, itu yang jadi pemenangnya. Karena persyaratannya seperti itu. Tetapi hanya 1 – 3 persen saja kontraktor luar. Sedikit kok yang dari luar daerah,’’ ujarnya. Bahkan, kata Swahip untuk paket-paket proyek di bawah Bina Marga Dinas PUPR NTB dengan pagu ratarata di atas Rp 10 – 15 miliar seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor lokal. Menurutnya,
kontraktor luar banyak mengerjakan paket-paket proyek yang berasal dari APBN. ‘’Jadi proyek-proyek yang ditender di kementerian/ lembaga. Saya rasa kondisi ini bukan saja di NTB saja tapi seluruh provinsi seperti itu,’’ ucapnya. Untuk pemberdayaan kontraktor-kontraktor lokal supaya dapat memenangkan tender proyek-proyek milik Pemda, Swahip mengharapkan penerbitan SKA dan SKT diperbanyak. Hal ini merupakan tugas Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Ia menyebutkan, jumlah SKT yang dibutuhkan tiap tahun sampai 7.500. ‘’Kita hanya mengimbau perbanyak SKA/SKT untuk wilayah NTB. Karena kita membutuhkan banyak. Belum lagi pakat-paket pekerjaan APBN yang punya ULP di provinsi, di sini. Belum lagi paket-paket provinsi yang ULP di provinsi dan paket kabupaten/kota. Kan seluruhnya kita membutuhkan SKA dan SKT,’’ tandasnya. (nas)
Halaman 15
Satu Raperda Habiskan Rp 150 Juta Mataram (Suara NTB) – Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada seluruh gubernur dan Ketua DPRD, agar jangan membuat Perda baru yang menambah keruwetan. Apalagi, kalau perda tersebut berorientasi proyek. “Insya Allah kita di NTB, tidak ada berorientasi proyek. Kita sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang jelas, perda-perda di NTB ini sudah mengacu aturan perundang-undangan,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/1) siang. Seperti dikemukakan Presiden pada Rapat Koordinasi
Pemerintah (RKP) mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1) lalu. Ruslan menjelaskan, asas dalam membuat Perda adalah UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 5,6 dan 7. Dimana dalam beberapa pasal tersebut, pembentukan Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kemudian Perda yang dibuat
harus ada kemanfaatannya. Mengacu pada aturan tersebut, ia yakin Perda-Perda yang dibuat Pemprov NTB tak ada yang bermasalah atau menghambat investasi di daerah. Ia menmabahkan, PerdaPerda yang menghambat investasi sudah disisir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dua tahun lalu. Ia memastikan tidak ada Perda yang menghambat invetasi di
NTB saat ini. “Kecuali yang sudah dihapus itu,” katanya. Ruslan menambahkan, Perda-Perda yang dibuat Pemprov NTB merupakan kebutuhan. Selain itu, Perda yang dibuat merupakan amanat atau perintah UU yang lebih tinggi. ‘’Tidak ada yang orientasinya proyek,’’ tegasnya. Setiap pembentukan Perda, Ruslan menyebutkan menghabiskan anggaran sekitar Rp 150 juta. Anggaran sebesar itu banyak dipergunakan untuk membayar honor tim ahli, seperti akademisi dan Kanwil Kementeri-
an Hukum dan HAM. Tahun 2018 ini, ada 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan untuk dibahas bersama DPRD NTB. Yakni Raperda Konversi PT. Bank NTB menjadi Bank Syariah. Kemudian Raperda Penyelengggaraan Pendidikan, Raperda Jamkrida NTB Bersaing. Selanjutnya, Raperda Bale Mediasi, Raperda RTRW, Raperda Kawasan Strategis Agropitan Alas Utan, Raperda Pengelolaan Hutan, Raperda Penyertaan Modal, Raperda Perhubungan dan Raperda Pembangunan Industri. (nas)
Pansel Tiga Jabatan Kepala OPD
Pemprov Minta Rekomendasi KASN
(Suara NTB/nas)
ANGKUT SAPI - Masyarakat di Gili Gede Kecamatan Sekotong menggunakan perahu sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, termasuk ternak dari wilayah daratan Pulau Lombok. Tampak warga membawa seekor sapi menggunakan perahu di wilayah Gili Gede, beberapa waktu lalu.
Operasional RS Pratama Tunggu Peraturan Bupati Dompu (Suara NTB) – Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Manggelewa yang baru-baru ini rampung dibangun belum dapat dioperasikan. Hal itu menyusul belum adanya Peraturan Bupati (Perbub) sebagai payung hukum, termasuk izin-izin operasional lainya. ‘’Karena tanpa payung hukum ndak bisa jalan, kalau kita tunggu waktu yang tepat atau tunggu lama-lama nanti dengan anggaran 17 miliar itu kasian bangunan dan alat kesehatan yang ada,’’ kata Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dikes Dompu, Abubakar Husain. Ia menjelaskan, jika payung hukum penggunaan RS Pratama tersebut tidak ada dipastikan operasionalnya
akan terhambat, terutama dalam hal melengkapi kebutuhan tenaga kesehatan dan anggaran. Karenanya diharapkan pemerintah daerah segera merumuskan aturan ini guna tidak memunculkan anggapan bangunan RS Pratama terbengkalai. ‘’Pokoknya tahun 2018 mudahan lancar dan sudah buka itu (RS Pratama, red),’’ harapnya. Selain itu juga perlu diperjelas soal taraf pelayanan RS Pratama, apakah Fasilitas Pelayananan Tingkat Pertama (FKPT) selaras puskesmas atau tipe D setara dengan RSUD Dompu. Jika FKPT operasinya sama seperti klinik kesehatan, sedang Tipe D akan menjadi rumah sakit rujukan. Dan untuk tenaga keseha-
tan, menurut Abubakar, jika PNS tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan RS Pratama dipastikan pihaknya akan terserap semua. Namun kebutuhan pusat kesehatan lainya juga perlu dipikirkan. ‘’Makanya mungkin nanti tenaga kesehatanPNS itu sebagian ditempatkan di sana, kalau ada anggaran Pemda harus rekrut tenaga kontrak,’’ jelasnya. Ukuran RS Pratama sebut Abubakar, sedikitnya membutuhkan empat orang dokter yang satu diantaranya dokter spesialis. Sementara perawat dibutuhkan 75 orang dan bidan minimal 15 orang. ‘’Kalau memang itu sudah bisa terpenuhi 2018 ini RS Pratama sudah pasti jalan,’’ pungkasnya. (jun)
Akses Transportasi di Labuhan Kuris Lumpuh Dari Hal. 1 menyangkut bencana alam ini. ‘’Tadi kami sudah bersurat ke Bupati Sumbawa. Tembusannya ke instansi terkait. Harapan kami agar jalan tersebut segera ditangani ,’’ pungkasnya. Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa banjir pada Rabu (24/1) sore lalu terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok. Pihaknya pun sudah turun melakukan pendataan ke wilayah setempat. Dari pendataan yang dilakukan di Kecamatan Lopok terdapat 27 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak genangan air yakni di Dusun Langam. Dengan ketinggian mencapai 30
sampai 60 centimeter. Genangan tersebut disebabkan adanya air sawah yang meluap. Akibatnya dua rumah mengalami kerusakan. Sedangkan di Kecamatan Lape beberapa rumah sempat tergenang, namun dalam beberapa jam sudah surut. ‘’Terkait jalan putus, setelah mendapatkan informasi kita langsung turun Rabu malam ke wilayah Kecamatan Lopok. Kemudian tadi pagi (Kamis kemarin) dilanjutkan ke Kecamatan Lape,” ujarnya. Setelah mendata jumlah korban yang terdampak, pihaknya akan memberikan bantuan berupa makanan siap saji dan lainnya. Terkait kerusakan, BPBD juga berkoordinasi dengan instansi terkait.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengakui pihaknya sudah turun ke lokasi untuk segera melakukan perbaikan. Langkah cepat dilakukan, agar masyarakat bisa melalui jalur tersebut seperti biasa. ‘’Untuk jangka pendek, bagaimana masyarakat bisa lewat saja. Kita timbun atau kita pakai beronjong nanti tergantung situasi di sana bagaimana. Kalau jangka panjang tentunya kita harus buat penahan. Bisa berupa talut, dan memperbanyak duicker gorong-gorong di sepanjang jalan itu. Karena sebelah kiri dan kanan jalan daerah tambak,’’ pungkasnya.(ind)
Periksa Ahli BPKP Dari Hal. 1 Diketahui, setelah merilis angka kerugian negara Rp 1,1 miliar, penyidik Kejaksaan Tinggi NTB belum tuntas menangani kasus merger PT. BPR NTB. Sebelum menetapkan tersangka, penyidikan berlanjut pada pemeriksaan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Selasa pekan depan kita akan panggil ahli BPKP terkait dengan temuan kerugian negaranya,” kata, Kamis (25/1). Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan kepada auditor terkait temuan kerugian negara, meski pun resumenya sudah diserahkan ke penyidik sebelumnya. Menurut Aspidsus, karena konteksnya penanganan perkara yang sudah naik penyidikan, sehingga perlu permintaan keterangan secara resmi kepada auditor sebagai legitimasi atas temuan kerugian nega-
ra. “Jadi nanti akan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan),’’ kata Ery. Apakah ada kemungkinan berubah angka kerugian negara dari total Rp 1,1 miliar? Dipastikan Ery, pemeriksaan tidak akan mengarah ke perubahan apapun. Karena menurutnya temuan kerugian negara itu menjadi produk BPKP. Seperti penjelasan sebelumnya, pihaknya hanya ingin menuangkan hasil audit itu pada BAP, sebagai kelengkapan berkas dalam penyidikan kasus yang diusut sejak pertengahan 2017 ini. Ditanya lagi soal siapa tersangka dalam kasus ini, Ery masih enggan menyebut. Fokus penyidiknya masih pada pemusatan penentuan kerugian negara oleh BPKP. “Setelah itu, baru kita tentukan siapa tersangkanya. Pokoknya di dalam tim itu lah,” ujarnya memberi gambaran. Kerugian negara dugaan korupsi pada proses merger
PT. BPR sebelumnya tembus hingga Rp 1 miliar. Angka kerugian negara itu menurut pihak Kejati NTB muncul dari penggunaan anggaran yang dikumpulkan dari delapan BPR se NTB oleh tim konsolidasi merger. Dari total dana operasional tim konsolidasi Rp 1,6 miliar, kerugian yang ditemukan mencapai Rp 1,1 miliar. Sebagian anggaran penggunaannya diduga fiktif. Total temuan BPKP itu jauh lebih besar dari hasil hitungan awal pihak Kejaksaan yang hanya mencapai ratusan juta. Besarnya temuan ini karena auditor menghitung gelondongan anggaran yang dipakai diduga tanpa dasar aturan. Audit anggaran untuk kasus BPR ini sebelumnya terkait dengan penggunaan dana operasional BPR senilai Rp 1,6 miliar. Anggaran itu disebut jaksa tidak jelas nomenklatur, sehingga terindikasi pidana korupsi. (ars)
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan seleksi tiga jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong. Namun, Pemprov masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai seleksi tiga jabatan eselon II tersebut. ‘’Pansel sedang kita proses ke KASN dulu. Kabid (Kepala Bidang) sudah konsultasi ke sana kaitan dengan itu, dengan membawa dokumen yang diperlukan. Setelah ada rekomendasi KASN baru kita mulai seleksi,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/1) siang. Pascamutasi beberapa waktu lalu, sebanyak tiga jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB dibiarkan lowong. Yakni jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) serta Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan NTB. Untuk pengisian tiga jabatan ini, Pemprov akan melakukan seleksi terbuka. Fathurahman mengatakan, jumlah anggota Pansel yang diajukan sebanyak tujuh orang. Tujuh nama itulah yang dikonsultasikan ke KASN sesuai dengan tiga jabatan yang dipansel. Karena yang dilakukan seleksi terbuka adalah jabatan Kepala Dikes dan DP3AP2KB, maka anggota Pansel berkaitan dengan jabatan tersebut, misalnya seorang dokter. “Apakah dari Fakultas Kedokteran Unram ataukah kita juga punya Staf Ahli yang dokter Ibu Eka (dr. Nurhandini Eka Dewi, mantan Kepala Dikes NTB)). Itu yang kita konsultasikan untuk tim itu,” paparnya. KASN, kata Fathurahman akan melihat curriculum vitae dari seluruh anggota Pansel yang diajukan. Jika rekomendasi KASN telah keluar maka
pihaknya akan segera membuka pendaftaran seleksi tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tersebut. Dalam mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali menjadikan salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai staf ahli. Setelah sebelumnya menjadikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, November 2017 lalu. Gubernur kembali menjadikan Kepala OPD sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik. Dia adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Ir. Hj. Hartina, MM. Dalam mutasi tersebut tidak dilakukan pengisian terhadap jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Padahal jabatan ini dilakukan seleksi terbuka oleh Pansel bersama jabatan Kepala Biro Perekonomian. Fathurahman menjelaskan alasan tidak dilantiknya Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan hasil Pansel. Fathurahman menjelaskan tidak ada pejabat yang masuk tiga besar karena tak memenuhi passing grade. Terutama dari hasil tes kejiwaan. Gubernur sebagai user menganggap masih kurang sehingga dilakukan seleksi ulang bersama dua jabatan lainnya. ‘’Kenapa perpustakaan tak diisi karena menurut user, Pak Gubernur hasil dari passing grade belum mencukupi. Termasuk di dalamnya uji psikologi, kejiwaan dari masing-masing peserta. Sehingga tidak ada tiga besar pada saat itu,’’ terangnya. Sebanyak delapan pejabat ikut dalam seleksi terbuka Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip. Dari jumlah itu, tidak ada yang lolos tes kejiwaan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. (nas)
Tender Proyek Pemprov NTB Diawasi KPK dan TP4D Dari Hal. 1 sudah ada OPD yang meng-inout data ke SiRUP. Sehingga, sudah ada beberapa paket proyek yang ditender untuk paket perencanaan dan pengawasan. Ditambahkan, semua OPD sudah siap untuk melakukan input data ke SiRUP. Pasalnya, sejak 6 Desember 2017 lalu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD mengenai input RUP. Kemudian pada 19 Desember 2018, sosialisasi dan pendampingan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Selain itu, ada juga instruksi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang terbit pada akhir November 2017 mengenai percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Instruksi gubernur tersebut sudah disampaikan kepada seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. ‘’Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa seluruh OPD meng-input. Proses lelang sudah kita mulai yang sudah meng-input RUP. Kalau ndak
salah paket perencanaan dan paket pengawasan. Itu sudah mulai tender,’’ katanya. Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU NTB ini berharap kekurangan atau kelemahan pada 2017 lalu dapat menjadi pelajaran. Artinya, kelemahan pada tahun sebelumnya dapat dijadikan pelajaran untuk mempercepat dan memperlancar proses pengadaan pada 2018 ini. Untuk itu, pihaknya melakukan jemput bola dengan mendatangi OPD-OPD melakukan pendampingan dalam mempersiapkan dokumen lelang. Biro APP dan LPBJP sudah turun ke seluruh OPD sejak pekan kemarin melakukan pendampingan. ‘’Teman-teman kalau diundang mungkin 50 persen yang datang. Tetapi sekarang kami yang turun untuk melaksanakan pendampingan,’’ katanya. Dengan pendampingan yang dilakukan diharapkan pada semester I 2018, paketpaket proyek sudah tuntas lelang. ‘’Kita merujuk pada kelemahan 2017, itu yang kita perbaiki tahun 2018, disempurnakan. Kita harap triwulan II tahun ini sudah selesai lelangnya,” tandasnya. (nas)
SUARA NTB Jumat, 26 Januari 2018
Relokasi Kantor Walikota Harus Transparan KEBERADAAN Kantor Walikota Mataram di utama Kota Mataram sekarang ini dianggap masih belum representatif, terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Lokasi kantor walikota yang berlokasi di Jalan Pejanggik ini dianggap tidak terlalu luas untuk ukuran sebuah kantor di sebuah ibukota provinsi. Keberadaan jumlah pegawai yang terus bertambah tiap tahun membuat kantor ini makin sempit, sehingga perlu direlokasi. Berbeda halnya dengan kantor walikota/kantor bupati di NTB, keberadaan pusat pemerintahan Kota Mataram ini masih terlalu kecil, karena tidak mampu menampung jumlah pegawai yang terus bertambah. Belum lagi, areal parkir di kantor walikota tidak mampu menampung kendaraan karyawan atau kendaraan dinas, sehingga harus parkir di bahu jalan, seperti di samping Pendopo Gubernur NTB hingga Lapangan Sangkareang Kota Mataram. Jika mencermati apa yang disampaikan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana terkait relokasi Kantor Walikota ini tidaklah salah. Meski di satu sisi, dalam melakukan relokasi kantor walikota membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena harus membebaskan lahan dan menyiapkan anggaran untuk pembangunan gedung baru, kebijakan ini harus dilakukan. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang menangani masalah relokasi ini harus memikirkan dan merencanakan dengan matang apa yang menjadi keinginan kepala daerah. Jangan sampai kebijakan atau perencanaan yang dilakukan justru menjerumuskan pimpinan daerah dalam kasus pusaran korupsi, sehingga berakhir di jeruji besi. Belajar dari kasus perpindahan Kantor Bupati Lombok Barat di Jalan Sriwijaya Mataram ke Gerung beberapa tahun lalu, rencana relokasi Kantor Walikota Mataram harus dilakukan dengan penuh transparan dan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Kasus yang menyeret mantan Bupati Lobar almarhum Drs. H. Iskandar dan sejumlah pihak ke pusaran hukum tidak boleh terulang kembali. Inilah yang menjadi tugas berat tim yang akan dibentuk Walikota Mataram TGH. Ahyar Abduh dan jajarannya, jika jadi merelokasi Kantor Walikota Mataram ke lokasi baru, khususnya ke lingkar selatan Kota Mataram. Selain itu, dalam melakukan relokasi Kantor Walikota ini, apakah dengan mengalokasikan anggaran secara langsung di APBD atau ruislagh dengan pihak ketiga butuh kehati-hatian. Apakah ruislagh yang dilakukan ada tendensi politis atau nilai nominalnya tidak sama antara lokasi yang ditukar guling akan membuat aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan hingga KPK turun melakukan penyelidikan. Hal inilah yang harus dihindari oleh Walikota Mataram dan jajarannya. Begitu juga rencana menjadikan lokasi Kantor Walikota Mataram sekarang ini untuk membangun hotel oleh pihak ketiga ataukah alun-alun seperti diimpikan Wakil Walikota harus dikaji dan disesuaikan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di sinilah diperlukan rencana relokasi yang matang dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ekses di kemudian hari. Jangan sampai, relokasi yang dilakukan menguntungkan personal tertentu, namun merugikan kepentingan masyarakat banyak. (*)
OPINI
Halaman 14
Demi Netralitas, ASN Dilarang ”Like” dan ”Comment’’ ALAM rangka membangun netralitas ASN dalam pilkada baru baru ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan sejumlah larangan khusus bagi ASN. Dalam larangan tersebut ASN dalam rangka Pilkada dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya atau orang lain, termasuk dilarang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang menghadiri deklarasi. Dalam kegiatan bermedsos pun juga diataur di mana ASN dilarang mengunggah atau menyebarluaskan gambar bakal calon kepala daerah melalui media sosial, foto bersama termasuk menjadi pembicara dalam kegiatan partai. Tentu saja ini menjadi peringatan penting bagi para ASN dalam menghadapi pilkada baik gubernur maupun bupati walikota. Banyak fakta mengemuka tentang keterlibatan sebagian ASN dalam perhelatan Pilkada dalam waktu waktu yang telah berlalu bahkan saat ini, tentu saja ini terjadi selain karena loyalitas ASN terhadap atasan juga dipengaruhi oleh adanya kepentingan pribadi di balik pelaksanaan Pilkada. Politisasi jabatan menjadi warna pelaksanaan Pilkada. Bukan rahasia bahwa adanya ASN yang menjadi tim sukses kemudian mendapat ‘’kue’’ kekuasaan akibat kemenangan calon yang didukungnya. Sementara yang kalah akan mendapatkan semacam hukuman dari sikap politiknya yang berseberangan dalam Pilkada. Rupanya tidak ada makan siang gratis adalah jargon politik yang mewarnai setiap mutasi dan promosi jabatan sebagai ekses dari Pilkada langsung di Indonesia. Dan hal ini akan sangat terlihat dalam masamasa awal setiap promosi jabatan terjadi pasca pemilihan. Raja-raja kecil yang muncul sebagai akibat
Oleh : Naharuddin (Guru SMAN 1 Sakra Timur) dari otonomi daerah menempatkan kekuasaan kepala daerah menjadi leluasa dalam menentukan siapa berada dalam posisi apa. Yang paling parah adalah karena beban politik dalam pencalonan melahirkan jual beli jabatan seperti yang menjerat Bupati Klaten di Jawa Tengah. Sistem demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menggoda bagi sebagian ASN untuk secara terang-terangan dalam mendukung seorang calon. Keberanian akan sangat menentukan jabatan yang diharapkan, oleh karena itu berkontribusi dalam hal materi pun menjadi hal yang terjadi. Sebagian ASN yang lain berada pada posisi selaku pemilih aktif yang malakukan haknya selaku warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya terhadap warga negara yang menggunakan hak politik pasifnya sebagai calon. Diantaranya ada yang sebatas sebagai relawan sebatas suka dan berlanjut pada sikap memilih calon karena menilai berdasarkan visi misi dan program. Diantara mereka adalah kelompok pemilih yang memilih bukan karena kepentingan. Akan tetapi karena idealisme yang kuat dalam dirinya. Berbeda dengan yang memiliki kepentingan. Dalam situasi demikian mampukah larangan yang dikeluarkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjalan efektif? Mengamati perkembangan sejauh ini, sebagian dari warga negara Indonesia menghendaki kembali kepada Undang Undang Dasar 1945 dimana menurut Undang Undang Dasar 1945 pemilihan kepala daerah dilakukan oleh para wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak banyak yang harus dihadapi selain mendekati parpol yang memiliki wakil yang duduk dalam dewan
RADIO
perwakilan rakyat. Tentu saja biaya politik dapat ditekan dan ekses bentrok dapat dihindari. Namun demokasi modern tidak lagi identik dengan orde baru karena sebagai hasil dari reformasi telah dilakukan beberapa kali amandemen undang-undang yang dampaknya pada berlangsungnya pilkada langsung di Indonesia yang berdampak pada sikap ASN dalam menghadapinya. Kini like dan komentar dalam medsos telah dilarang namun seseorang dapat saja membuat akun lain dengan nama lain untuk menghindari jerat peraturan ini. Dengan nama lain, tentu saja bukan hanya like yang dapat dilakukan akan tetapi komentar dan opini positif dan negative pun dapat dilakukan sebagai upaya membangun opini untuk penggiringan public. Membangun kesadaran ASN untuk menjadi profesional yang netral terhadap politik praktis membutuhkan ketegasan dari pejabat pembina kepegawaian, Cuma masalahnya pembina kepegawaian adalah pemerintah daerah itu sendiri. Untuk itu membangun netralitas ASN diperlukan kesadaran dalam diri ASN bahwa dunia birokrasi bukan dunia politik. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan dalam birokrasi tidak semata harus menerjuni politik. Aturannya telah jelas berdasarkan undangUndang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bagi PNS yang melanggar sanksi nya tertuangg dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS mulai dari hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaaan kenaikan dan pangkat hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS
Oleh karena itu, maka menjauhkan diri dari politik yang mendukung calon tertentu adalah wujud profesionalisme birokrasi kalangan ASN. Itulah kemudian merespon media sosial yang sering di pergunakan sebagai media kampaye calon kepala daerah adalah hal terlarang apalagi memberikan komentar tentangnya. Kehendak undang-undang adalah agar ASN tidak melibatkan diri dari politik karena janji dan harapan akan posisi dan jabatan. Jabatan harus diyakini sebagai suatu yang diperoleh karena professional dalam tugas harus menjadi pedoman yang menjiwai pelaksanaan tugas kalangan ASN. Semoga Wallahualam
NTB masih status siaga darurat bencana Masyarakat harus tingkatkan kewaspadaan
*** Kejati dampingi proses konversi Bank NTB Mengawal konversi berjalan sesuai aturan
***
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 26 Januari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Perekrutan Pengawas Disarankan dari Kepsek Berprestasi Mataram (Suara NTB) – Perekrutan pengawas akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi pengawas yang masih kurang di sejumlah daerah. Dinas Dikbud NTB sudah berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB terkait perekrutan pengawas itu. LPMP NTB memandang, selama ini di dalam banyak kasus ada sedikit kekeliruan dalam pengangkatan pengawas. Menurut, Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., posisi pengawas sangat penting dalam Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan. Selama ini secara umum dalam banyak kasus, pengawas diangkat, karena sudah menjadi kepala sekolah (kepsek) selama dua periode atau tidak lagi menjadi kepsek. Pak Min, sapaannya menambahkan, sering terjadi jika guru atau kepsek bermasalah di sekolah, mereka dijadikan pe-
ngawas. Ia menekankan, seharusnya guru dibina menjadi guru yang bagus. Guru yang bagus itu disaring menjadi kepsek. ‘’Kepala sekolah yang bagus itu yang menjadi pengawas. Tapi praktiknya kan tidak seperti itu,” kata mantan Kepala LPMP NTT ini, Rabu (24/1). Oleh karena itu, ia menekankan agar pengawas juga perlu dipersiapkan. Diperlukan program penyiapan pengawas sekolah. itulah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. “Menurut laporan itu belum ada kabupaten yang melakukan penyiapan pengawas, ke depan seyogyanya pemerintah daerah menyiapkan program itu untuk penyiapan pegawas sekolah,” sarannya. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan akan dilakukan pengangkatan pengawas. Pihaknya akan melengkapi pengawas yang masih kurang di sejumlah daerah. Ia mencontohkan, di Kabupaten Lombok Utara masih kekurangan, se-
mentara di Bima kelebihan pengawas, karena banyak kepsek yang dijadikan pengawas. “Kita coba lagi lengkapi, analisa per bidang kelompok mata pelajaran, mana yang kurang , yang lebih kita carikan cara untuk menjadi guru atau kepala sekolah,” katanya. Menurutnya, perekrutan pengawas itu bisa dari mantan kepala sekolah atau guru sesuai Permen atau PP yang mengaturnya. Pihaknya mempersilakan siapa saja yang ingin menjadi pengawas. Mantan Kepala BKD NTB ini menegaskan, pengawas memiliki fungsi yang sangat penting. Pengawas berperan sangat strategis dalam melakukan pembinaan, manajPengawas berperan sangat strategis dalam melakukan pembinaan manajerial, kepemimpinan, dan administratif, termasuk akademik. “Pengawas melakukan pembinaan ke kepala sekolah, guru, dan tata usaha di sekolah. Fungsi pengawasan itu sangat penting,” ucapnya. (ron)