Edisi Jumat, 25 Mei 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 25 MEI 2018

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Tambang Emas Dompu Diprediksi Serap 6.000 Tenaga Kerja Tambang emas dan tembaga di Hu’u, Dompu mengantongi izin Kontrak Karya (KK) generasi ke-8 tahun 1998. Karena terkendala izin prinsip kehutanan, PT Sumbawa Timur Mining (STM) selaku pemilik izin baru mulai melakukan kegiatan eksplorasi tahun 2010.

Tambang yang dikabarkan memiliki cadangan emas sekitar 1,38 juta ton, diprediksi akan menyerap sedikitnya 6.000 tenaga kerja.

PT STM sempat terkena suspensi atau penundaan kegiatan selama 10 tahun akibat tidak terbitnya izin prinsip kehutanan. Setelah IPPKH-nya terbit, PT STM melanjutkan kegiatan eksplorasi tahun 2010, seiring peralihan penguasaan saham dari PT Aborvoil dan PT Aneka Tambang ke PT Vale Tbk dan PT Aneka Tambang. Masuknya PT Vale Tbk membuat perusahaan ini kembali aktif dan ditemukan perkiraan potensi awal cadangan emasnya mencapai 1,38 juta ton atau lebih besar dari tambang Batu Hijau Sumbawa Barat yang hanya memiliki cadangan 690 ribu ton emas. Cadangan tembaganya melebihi 8,6 juta ton atau 19 miliar pounds sesuai cadangan tembaga di Merdeka Copper.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang juga mantan Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu mengungkapkan, tidak mudah mengungkap informasi cadangan tambang. Tapi menurutnya, potensi ini diduga ada tujuan tertentu untuk memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa ada potensi, tapi izinnya malah tidak diberikan. ‘’Membuka informasi cadangan itu tidak gampang sebenarnya. Ada tujuan politik sehingga itu ditampilkan,” kata alumnus Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin, Makassar ini kepada Suara NTB, Kamis (24/5) kemarin.

IPPKH yang belum dikeluarkan pemerintah sejak berakhir 17 Agustus 2017 lalu, dikatakan Soekarno hingga saat ini belum ada kepastian kapan diperpanjang. Hal ini juga yang membuat pemerintah daerah (Pemda) menunggu untuk penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar bisa memenuhi kebutuhan pekerja tambang. ‘’Kita sebenarnya fokus ke SDMnya. Karena apabila kegiatan (tambang) ini jalan, paling tidak 5 – 6 tahun kemudian itu butuh tenaga kerja. Perkiraan pribadi saya, sekitar 6 ribu orang pekerja yang akan dipekerjakan,’’ sebutnya. Enam ribu orang itu, orang – orang yang punya keahlian semua. Walaupun buruh kasar, buruh kasar punya keahlian. ‘’Itu yang harus disiapkan. Makanya ini masih belum kita putuskan. Karena rencana mendapat dukungan BLK (dari pemerintah pusat), sampai sekarang belum,’’ kata Soekarno.

Ketika sudah ada kepastian kelanjutan kegiatan PT STM dengan terbitnya IPPKH, Soekarno mengatakan, pihaknya akan mengundang stakeholder untuk menda-

patkan rencana tindak lanjut yang lebih jelas. Wilayah izin lokasi PT STM seluas 19 ribu hektare sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung. “Untuk rencana penempatan limbah, rencana pabrik, semua dibutuhkan. Itu termasuk dalam 19 ribu hectare,’’jelasnya.

Namun Soekarno mengungkapkan, berdasarkan data potensi yang pernah disampaikan ke pihaknya bahwa potensinya ada di kedalaman di atas 800 meter. Kedalaman potensi ini mengharuskan produksi dilakukan secara tertutup. Terlebih dalam Undang – Undang Kehutanan mengarahkan untuk dilakukan penambangan secara tertutup. ‘’Tetapi keputusan akhir, apakah terbuka atau tertutup, tergantung study kelayakan,” ungkap Soekarno.

Di pertambangan, ada beberapa study kelayakan yang harus dilihat yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, kelayakan pasca tambang, dan kelayakan regulasi. “Regulasi yang justru sekarang jadi kendala. Dulu tidak termasuk regulasi. Sekarang yang terjadi kendala regulasi, karena banyak tumpang tindih antarsektor. Itu sekarang kejadiannya,” katanya.

Sementara itu pihak PT STM, membenarkan ada ekspose terkait potensi tambang di Hu’u, Dompu. ‘’Kami juga mendapatkan informasi bahwa ada ekspose dari Direktur Inalum (di Kementerian BUMN). Sampai saat ini, kami belum bisa berkomentar apapun terkait dengan stateman yang dikeluarkan itu,’’ kata Humas PT STM, Ulya Defretes saat dihubungi S u a r a N T B , R a b u (23/5).

Ulya mengaku, sampai

saat ini pihaknya masih melakukan kegiatan eksplorasi (penelitian).

Untuk sementara, sejak 17 Agustus 2017 lalu kegiatan pengambilan contoh bebatuan dan tanah yang akan diteliti dalam kawasan yang menjadi area izin KK dihentikan terkait dengan IPPKH yang belum keluar.

Aktivitas perusahaan saat ini menyelesaikan penelitian sampel bebatuan yang ada, menyelesaikan pembangunan tempat penampungan di luar kawasan hutan, dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang. “Kita melakukan program partisipasi desa. Dalam pekan ini, kita lakukan sosialisasi hasil program 2017 dan menyusun program 2018,” terangnya.

Karena tidak adanya aktivitas pengambil sampel bebatuan dalam kawasan yang menjadi lokasi izin KK, Ulya mengaku, ada pengurangan tenaga kerja untuk manajemen PT STM dan saat ini tinggal 19 orang. Tapi untuk pekerja dari kontraktor yang menyelesaikan beberapa kegiatan perusahaan, juga tetap melakukan aktivitas di luar kawasan. “Jumlahnya (memang) berkurang, tapi tidak berpengaruh (terhadap operasional perusahaan),” jelasnya.

Ulya juga enggan menanggapi terkait IPPKH yang bakal keluar setelah direvisinya Permen LHK No 50 tahun 2016 yang menjadi kendala perpanjangan IPPKH. Namun pihaknya t e t a p melakukan hubungan koordinasi d e n g a n M e n t e r i Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan izin IPPKH. (ula)

Soekarno

Kadisdik Kota Mataram Tersangka

Jaksa Incar Aliran Dana Pungli SD dan SMP Mataram (Suara NTB) Kadis Pendidikan Kota Mataram, Sud resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungli (pungutan liar). Pengembangan kasus diarahkan pada aliran dana pungli, termasuk kemungkinan membidik tersangka baru.

Kajari Mataram menetapkan tersangka Sud melalui surat perintah penyidikan (sprindik) nomor print. 96.a/P2.10/Fd.I/25/2018, diterbitkan tanggal 15 Mei 2018.

Penetapan tersangka itu setelah pihak kejaksaan menyelidiki dugaan pungli ke SD dan SMP se Kota Mataram tahun 2017.

Kajari Mataram Ketut Sumedana, SH.,MH mengaku belum mendapat laporan dari Pidsus soal kasus baru tersebut.

Namun ia sepenuhnya menyerahkan penanganan penyidikan kepada Seksi Pidsus.

Secara umum dia jelaskan, akan ada pengembangan kasus karena pada dasarnya tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak berdiri sendiri. “Iya nanti arahnya ke mana dananya, kalau itu hasil pungli,” kata Kajari. Siapa yang menikmati anggaran, apakah mengendap sampai tersangka atau dibagi bagi, akan jadi bahan pengembangan tim penyidik.

Pungli sebelumnya diduga dilakukan Sud terhadap Kepala SD

dan SMP Negeri se Kota Mataram.

Adapun jumlah SD yang diduga jadi korban pungli berjumlah 140 sekolah, sementara SMP sebanyak 24 sekolah. Kisaran per sekolah Rp 2 juta, bahkan ada yang dipungut hingga Rp 70 juta.

Menurut Kajari, dugaan pungli ini terbuka peluang untuk diusut untuk tersangka lain. Sebab tipikor dinilai tidak bisa berdiri sendiri.

Apakah kemungkinan hitung kerugian negara libatkan BPKP? Menurutnya, untuk kasus seperti pungli, apalagi perbuatan berlanjut, perlu libatkan ahli auditor.

“Kecuali Operasi Tangkap Tangan (OTT), kan itu jelas barang buktinya. Kalau pungli, masih harus diaudit, apalagi itu perbuatan berlanjut,” tandasnya.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram Agus Taufikurrahman menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Sud, setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup selama proses penanganan perkara.

Kasua mulai ditangani pihaknya sejak Januari 2018 lalu. Dimulai dari penyelidikan di intelijen, berupa pengumpulan data dan bahan keterangan. Setelah dirasa cukup, jaksa menyerahkan perkara untuk diselidiki bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram.

Agus mengatakan, selama proses penyelidikan, pihaknya telah

memeriksa sekitar 20 orang kepala sekolah. Para kepala sekolah ini diduga dimintai pungutan oleh Sud. Selain itu, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Sud ketika posisi kasus masih di tingkat penyelidikan.

Setelah proses penyelidikan, yang hasilnya ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, jaksa memutuskan untuk menaikkan perkara ke penyidikan pada awal Mei lalu. “Naiknya status perkara dibarengi dengan penetapan tersangka terhadap Kadis Pendidikan Kota Mataram, Sud,” jelasnya.

Mengenai jumlah pungutan yang diminta tersangka, Agus mengaku belum bisa membeberkannya. Materi itu masih didalami jaksa penyidik. “Termasuk juga dengan berapa orang yang dimintai pungutan, itu masih kita dalami,” ucapnya.

Mengenai motif pungli, kata Agus, tersangka mengeluarkan perintah kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan sejumlah dana sebagai biaya pengobatannya. Selain itu, permintaan pungutan juga digunakan untuk membiayai kegiatan di luar daerah. ‘’Katanya sakit, kepala sekolah dikumpulkan, terus dimintai biaya untuk berobat. Sisanya masih kita dalami terus,’’ pungkasnya. (ars)

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 25 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 2

(Suara NTB/why)

LANTIK - Kepala Kejati NTB M Dofir melantik Kepala Kejari Mataram, Ketut Sumedana dan Kepala Kejari Loteng Ely Rahmawati.

Mantan Jaksa KPK Jabat Kepala Kejari Mataram

Mataram (Suara NTB) ‘Alumni’ KPK, Ketut Sumedana, SH.MH, kini mendapat amanah baru. Pria asal Rembiga, Mataram ini menahkodai Kejari Mataram. Dia menarget pengusutan kasus korupsi tanpa tunggakan.

Sumedana yang sebelumnya menjabat Kepala Kejari Bantul, Yogyakarta ini menggantikan Joko Purwanto. Joko dimutasi ke Kejagung RI sebagai Kasubdit Pengamanan Pembangunan Strategis bidang Insfrastruktur dan Telekomunikasi.

Kepala Kejati NTB, Muhamad Dofir mengatakan, para pejabat baru itu diminta untuk segera menyesuaikan diri. Sebab, masih ada beberapa tunggakan atau kasus berjalan yang perlu segera dituntaskan.

“Cepat sesuaikan diri. Petakan kendala yang dihadapi. Kasus-kasus agar ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (24/5) di Mataram, usai melantik Kepala Kejari Mataram dan Kepala Kejari Lombok Tengah.

Sumedana yang empat tahun berdinas di KPK ini bertekad menuntaskan kasus korupsi tanpa tunggakan. “Penanganan korupsi itu

jadi prioritas saya. Kalau tunggakan harus selesai,” tegasnya, Dia menambahkan, alokasi anggaran korupsi yang tahun ini hanya untuk satu perkara bukan menjadi halangan. Negara tidak boleh kehabisan cara untuk mengusut korupsi.

“Kalau kita tidak bisa menangani bisa diambil Kejati, bisa diambil Polda, diambil KPK. Soalnya kalau kasus sudah dik (penyidikan), ya harus lanjut, tidak boleh mundur,” jelas Sumedana.

Program awal yang dia canangkan yakni mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. “Pemberantasan korupsi kan tidak ansih penindakan.

Pencegahan ini yang coba kita bangun di Mataram ini,” ujarnya.

Ely Rahmawati Jabat Kepala Kejari Lombok Tengah Sementara, jabatan Kepala Ke-

jari Lombok Tengah juga berganti, pejabat sebelumnya Feri Mupahir mutasi ke Jawa Tengah sebagai Kepala Kejari Klaten. Penggantinya, Ely Rahmawati yang sebelum menjabat Kepala Kejari Loteng, bertugas sebagai Koordinator Pidsus pada Kejati NTB. Posisi yang ditinggalkan Ely kemudian diisi Muhamad Fahrorozi, sebelumnya bertugas sebagai Kasi Pidsus Kejari Bandung.

Ely menuturkan, jaksa dalam menjalankan fungsinya wajib mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

“Saya ingin warga Lombok Tengah merasa aman dengan kehadiran jaksa. Kejaksaan sebagai tempat mencari keadilan,” ujarnya.

Penanganan kasus korupsi pun menjadi perhatian utamanya. Sejumlah tunggakan yang belum beres diprioritaskan agar segera tuntas.

“Yang belum selesai akan kita teruskan, kita selesaikan. Kita akan bekerja profesional dan proporsional,” tutup wanita asal Sumbawa ini. (why)

Bawaslu Awasi Ketat Distribusi Logistik Pilkada Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB bakal mengawasi ketat proses pengadaan hingga distribusi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub), NTB. Hal itu dilakukan untuk memastikan awal proses agar ajang pesta demokrasi berjalan tertib dan lancar.

Divisi Hukum Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menyampaikan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 10 kabupaten/ kota di NTB untuk mengawal pengadaan logistik Pilgub NTB 2018, termasuk distribusinya.

“Kami dalam persiapan pengawasan pengadaan logistik.

Bagaimana persiapan di KPU terkait logistik, seperti pengadaan surat suara, tinta, kotak suara, dan lainnya,” ujar Umar saat ditemui usai Rapat Koordinasi pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pilgub NTB di Mataram.

Ia menuturkan pengawasan ketat akan dilakukan pihaknya mulai dari sortir dan penghitungan jumlah, proses distribusi logistik pemilu mulai dari KPU sampai ke TPS, termasuk saat baliknya lagi dari TPS ke KPU lagi.

Bukan hanya itu, beberapa hal yang harus dipastikan juga yang tidak kalah pentingnya yakni memastikan surat suara yang dikirim harus sesui dengan DPT, kemudian ada tambahan 2,5 persen harus sesuai. Jika ditemukan ada kelebihannya, harus dilakukan pemusnahan pada saat itu juga supaya tidak disalahgunakan.

“Kita juga akan pastikan distribusi itu sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan, kemudian sasaran dan tujuan tepat termasuk juga packing-packingnya itu kita akan awasi betul itu,” tuturnya.

Umar memastikan, pengawasan ketat akan dilakukan pihaknya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan, tidak hanya logistik Pilgub NTB 2018, pengawasan ketat juga akan dilakukan

Gerindra Syaratkan Bacaleg Lampirkan Dukungan 100 Tokoh Berpengaruh Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra telah membuka pendaftaran rekrutmen bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk pemilu 2019, baik untuk DPR RI, DPRD NTB dan DPRD Kabupaten/Kota. Diketahui untuk mendaftar sebagai bacaleg, Gerindra memberikan syarat yang cukup ketat.

Salah satu syaratnya yakni setiap bacaleg harus melampirkan daftar dukungan dari tokoh masyarakat. Untuk DPR RI, setiap bacaleg wajib melampirkan daftar dukungan tokoh masyarakat paling sedikit 100 orang tokoh.

Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim kepada Suara NTB. Syarat dukungan dari tokoh tersebut, diwajibkan untuk memastikan bahwa caleg yang bersangkutan benar-benar serius untuk tampil bertarung.

“Minimal 100 orang tokoh memberikan rekomendasi dukungan untuk bacaleg DPR RI. Boleh dari tokoh formal maupun non formal atau dari organisasi berpengaruh. Nanti akan kita verifikasi dukungan tokoh tersebut,” ujar Ali. Verifikasi dukungan dari para tokoh masyarakat itu untuk memastikan bahwa para bacaleg Gerindra memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat.

Sehingga para bacaleg yang akan diturunkan bertarung benar-benar merupakan aspirasi masyarakat.

Dijelaskan oleh Ali, adapun tujuan tersebut diberlakukan untuk memastikan bahwa anggota DPR yang dari Gerindra benar-benar merupakan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga mereka yang nantinya duduk di lembaga legislatif itu, bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Karena kami tidak ingin mempercayakan kursi bacaleg untuk orang yang hanya ingin mengejar kenikmatan kursi politik. Kami cari politisi pengabdi bukan politisi penikmat,” tegas Alim “Sehingga ketika kelak sudah diberikan amanah oleh masyarakat, dia mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konstituennya, bukan dinikmati oleh dirinya sendiri,” sambungnya. (ndi)

dalam pengadaan dan distribusi logistik untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang akan digelar di tiga kabupaten/kota di NTB. “Kita lihat jumlahnya, kualitasnya, percetakannya juga kita lihat apakah layak. Selain pilgub, kita persiapkan juga logistiknya untuk pilkada di tiga kabupaten dan kota,” bebernya.

Umar menyebutkan pengadaan logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kini tengah berjalan. surat suara sudah mulai dicetak dan akan disortir untuk kemudian digabungkan dengan logistik lainnya dan didistribusikan hingga TPS. “Kita belum dapat angka persisnya karena sedang dilakukan sortir dan penghitungan di tingkat kabupaten/kota, tapi yang ada saat ini berita acara dari perusahaan ke KPU, kalau angka itu ada di kita, masing masing kabupaten/kota sudah ada juga,” pungkasnya. (ndi)

Jumlah SMK di NTB Diharapkan Lebih Banyak dari SMA Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat mencanangkan komposisi ideal bagi SMA dan SMK adalah 60 SMK berbanding 40 SMK. Di NTB sendiri komposisi itu belum terlaksana, jumlah SMK masih jauh lebih sedikit dibanding SMA. Ke depan, pemerintah Provinsi NTB akan mengupayakan agar SMK dapat lebih banyak dibandingkan SMK. Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Ir. M. Bakrun, M.M., ditemui belum lama ini mengatakan SMK di NTB belum begitu banyak dibandingkan di Pulau Jawa.

Padahal kementerian mencanangkan komposisi 60 SMK berbading 40 SMA. “SMK di NTB belum begitu banyak,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya mengarahkan pengembangan SMK mengarah kepada kompetensi keahlian yang dibutuhkan pasar. Ia juga mengatakan, kurikulum harus disinkronkan dengan industri. “Termasuk proses sertifikasi kompetensi,” ujarnya.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., mengakui jumlah SMK di NTB masih lebih sedikit dibandingkan jumlah SMA. “Memang SMK masih lebih sedikit. Ke depan kita berharap lebih banyak SMK. Kebijakan pak Kepala Dinas juga tidak akan membuka SMA. Yang nanti akan kita buka lagi yaitu SMK,” katanya.

Sudah ada beberapa SMK yang diusulkan dibangun.

Terutama di kecamatan-kecamatan yang belum ada SMK. Saat ini sedang mempertimbangkan lahan untuk pembangunan SMK itu.

Yahya menjelaskan, bisa jadi nantinya jumlah SMK lebih sedikit atau sama dengan SMK, tapi jumlah siswa yang ditampung di SMK bisa lebih banyak. Tidak semata dilihat dari jumlah sekolah.

“Boleh jadi ke depan itu jumlah SMA dan SMK sama banyak, tapi di SMK ditampung lebih banyak siswa.

Itulah kenapa boleh di SMK itu 72 rombel. Boleh banyak kompetensi, tapi jangan satu kompetensi banyak rombel. Sehingga lulusan itu kembali lagi meluluskan kompetensi yang tidak jenuh,” pungkasnya. (ron)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 25 MEI 2018

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 69 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

ORANG-orang yang dimuliakan di hadapan Allah dan dinaikkan derajatnya bukan karena jabatan. Bukan karena ia menjabat sebagai camat, bukan karena sebagai bupati, bukan karena menjabat sebagai gubernur lalu ditinggikan derajatnya. Bukan pula karena harta dan kekayaan. Melainkan karena ketakwaan yang dimilikinya. ‘’Kala ada orang-orang Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan yang memuliakan jaba-

tan itu pandangan jahilyah,’’ ungap Calon Gubernur Moch.Ali Bin Dachlan saat silaturahmi di Lendang Keseo, Rabu lalu. Ia menyebutkan, firman Allah SWT yang berbunyi, Innaakromakum inddallahi atqookum, artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ada orang-orang yang bertakwa.

Dalil Quran itu jelas tentang konsep kemuliaan yang berbeda dengan pemahaman jahiliyah.

Bersambung ke hal 15

NTB Usulkan 6.133 Formasi CPNS 2018

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH. Syahdan Nur QH.MPdI:

Memiliki Banyak Ide PENDIRI Pondok Pesantren Darul Ikhwan NW Pancor, TGH. Syahdan Nur QH.MPdI menjadi salah satu tuan guru yang sangat menyetujui Ali BD menjadi Gubernur NTB. Menurutnya, selama Ali BD menjadi Bupati Lotim sudah banyak melakukan perubahan. ‘’Kita rasakan sendiri perubahan yang ada semasa Ali BD menjadi pemimpin dari periode pertama sampai sekarang,’’ Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Orang Mulia Bukan karena Jabatan

Grafik Rincian Usulan CPNS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Jabatan

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota mengusulkan ulang sebanyak 6.133 formasi CPNS 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Dari usulan itu, formasi yang paling banyak diusulkan adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan tenaga kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/5) sore kemarin menyebutkan, total usulan CPNS 2018 dari Pemprov dan kabupaten/kota sebanyak 6.133 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 700 formasi, Kota Mataram 498 formasi, Lombok Barat 215 formasi. Selanjutnya, Lombok Utara 314 formasi, Lombok Tengah 1.282 formasi, Lombok Timur 250 formasi, Sumbawa Barat 378 formasi, Kabupaten Sumbawa 1.002 formasi, Dompu 641 formasi, Bima dan Kota Bima masing-masing 229 formasi dan 624 formasi.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Profesional dan Kompak KISRUH pemilihan Ketua Badan Promosi Pariwisata daerah (BPPD) NTB telah berakhir, dengan ditetapkannya H. Fauzan Zakaria sebagai ketua.

Pemprov NTB mengharapkan, pengurus BPPD yang baru agar bekerja profesional dan kompak. ‘’Harapan saya mereka bekerja dengan profesional dan kompak untuk mempromosikan wisata NTB,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/5).

Bersambung ke hal 15 H. Rosiady H.Sayuti

Tabel Usulan CPNS Se-Provinsi NTB Tahun 2018

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemda Prov NTB Kota Mataram Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Utara Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kota Bima JUMLAH

Jumlah Usulan (orang) 700 498 215 314 1282 250 378 1002 641 229 624 6133

(Sumber data BKD NTB diolah Litbang Suara NTB)

Tiga Kasus Baru Diusut Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Tiga kasus sedang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pada triwulan pertama 2018. Kasus-kasus ini, masih tahap penyelidikan dan masih pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Kasus terbaru adalah, proyek Dermaga Apung Kuta dan Selong Belanak, Lombok Tengah. Selain pekerjaan molor, dua proyek miliaran rupiah itu rusak setelah tuntas dikerjakan Desember 2017 lalu.

Bersambung ke hal 15

(Sumber data BKD NTB diolah Litbang Suara NTB)

MENGERING - Kondisi tanaman padi tanahnya mengering, akibat kekurangan air. Di Kabupaten Dompu, memasuki musim kemarau ini, areal tanaman padi yang terdampak kekeringan semakin meluas. Berita selengkapnya di Halaman 6.

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk dan perusahaan tambang internasional asal Brazil, Vale menemukan cadangan emas dan tembaga raksasa di wilayah Hu’u Kabupaten Dompu. Jika perusahaan ini melakukan eksploitasi, maka akan berdiri industri pertambangan yang cukup besar di Dompu.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si mengatakan jika berbicara mengenai Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/jun)

Episentrum Baru Ekonomi NTB

M.Firmansyah M.Firmansyah (suarantb/dok)

Kabar dari Ahyar-Mori untuk Para Pegawai/Profesional

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H/2018 M 05:01

12:15

15:35

18:06

19:19

(Suara NTB/Tim Media Ahyar-Mori)

04:51

Mataram (Suara NTB) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi (Ahyar-Mori) mencanangkan sejumlah kebijakan agar birokrasi dan lembaga yang mempekerjakan para pegawai/profesional bisa berjalan di atas relnya. Hal ini tentu akan menjamin kenyamanan bagi para pegawai/profesional tersebut.

Bersambung ke hal 15 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi (Ahyar-Mori)

SUARA NTB Jumat, 25 Mei 2018

SUARA MATARAM

Halaman 4

Dukung Pasar Murah ABSEN SIDIK JARI Petugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengecek fingerprint di Kantor Setda Kota Mataram, Kamis (24/5). Absensi sidik jari ini akan terkoneksi langsung agar lebih maksimal mengontrol kehadiran pegawai.

(Suara NTB/cem)

Ditetapkan Jadi Tersangka

Kadis Pendidikan Diminta Kooperatif

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram cukup prihatin dengan penetapan Kepala Dinas Pendidikan, H. Sudenom sebagai tersangka oleh Kejaksaan. Meskipun demikian, yang bersangkutan diminta tetap kooperatif.

Harus Libatkan Masyarakat ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta memandang permintaan tambahan armada truk angkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, memang menjadi suatu keharusan. Mengingat armada truk milik DLH juga banyak yang sudah uzur. Namun demikian, dinas yang menangani masalah kebersihan ini juga harus memiliki sistem penanganan sampah. ‘’Karena kalau kita ngomong pengangkutan tanpa kita perhatikan dari hulu ke hilir, itu selalu akan kekurangan armada angkutan sampah,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Penanganan sampah semestinya dimulai dari tingkat rumah tangga. ‘’Armada angkutan sampah memang perlu ditambah, tapi perlu juga dibangun sistem penanganan sampah dari hulu ke hilir,’’ katanya. Meskipun diakui, persoalan sampah ini dominan ada di hilir. Untuk itu, DLH harus punya target setiap tahun mampu mengurangi sampah di hilir hingga berapa persen. Kalau Pemkot Mataram mampu konsisten, Ketut Sugiarta yakin akan nampak progresnya.

Padahal dulunya, Pemkot Mataram punya beberapa program yang arahnya selain memilah sampah organik dan non organic, juga mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Misalnya bank sampah dan program Lisan (lingkungan dengan sampah nihil). Sayangnya, program-program itu tidak diberdayakan secara maksimal.

Dikatakan politisi Gerindra ini, dalam penanganan sampah, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada pelibatan masyarakat.

Kalau saja semua OPD hingga ke tingkat lingkungan, konsen dalam penanganan sampah dibarengi dengan terbangunnya sistem yang baik, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini yakin Kota Mataram bisa bersih. ‘’Kota Surabaya saja yang lebih besar bisa. Denpasar yang lebih padat bisa, masak kita ndak bisa,’’ katanya. Kesulitan pemasaran produk hasil olahan sampah, menurut Ketua Pansus Raperda penanganan sampah DPRD Kota Mataram, karena minimnya inovasi dari OPD terkait.

Semua OPD, apalagi yang membidangi persampahan diharapkan memiliki inovasi tinggi. ‘’Memang proses angkut buang itu masih kita perlukan, tapi jangan semata-mata itu,’’ pungkasnya.

Program penanganan sampah dari dipikirkan dari hulu. Tidak hanya konsen menangani yang di hilir saja. (fit)

(Suara NTB/cem)

Wartan

Pelaksana Harian Sekda Kota Mataram, Wartan SH.MH., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/5) lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus yang menjerat Kadis Dikbud.

Tetapi sebagai bagian dari keluarga besar Pemkot Mataram, tentu merasa prihatin terhadap persoalan tersebut.

“Ini kan masih dugaan. Mestinya nanti yang menentukan itu proses inchraht di Pengadilan,” jawab Wartan.

Dia mengaku, Kadis Dikbud datang ke ruanganya untuk mengkonsultasikan masalah hukum yang dihadapi. Wartan memberikan masukan agar tetap kooperatif dan taat terhadap proses hukum. Diyakini, kasus tersebut tidak seperti yang disangkakan. “Tadi saya sampaikan supaya tenang.

Belum tentu yang ditulis media benar,” ucapnya.

Penetapan tersangka terhadap pejabat eselon II di

Ketut Sugiarta

memberikan bantuan hukum.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiartha mengaku, tidak mengetahui detail persoalan itu. Namun demikian, ini jadi catatan bagi pejabat pembina kepegawaian, agar betul - betul menyeleksi pejabatnya.

Proses seleksi melalui Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tidak hanya melihat administrasi saja.

“Perlu dilihat itu kualitasnya.

Bukan malah administrasi saat pansel,” tegasnya. Politisi Partai Gerindra ini juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun demkian, Kadis Dikbud diminta tetap kooperatif. (cem)

Pelanggaran Bangunan Pengelola Hotel di Mataram Belum Ditertibkan Diingatkan Jangan

Mataram (Suara NTB) nya jadi lahan itu miliknya.

Warisan pelanggaran ban- Tapi ketika sudah dibuat fagunan dari Dinas Tata Kota sum jadi milik pemerintah,” dan Pengawasan Bangunan kata Mahmuddin. ke Dinas Pekerjaan Umum PUPR mencatat pelanggadan Penataan Ruang, hanya ran bangunan kategori berat sebagian kecil tindaklanjuti. 40. Sementara, pelanggaran Sementara, puluhan pelangga- ringan ada ratusan. Penertran berat dan ratusan pelang- iban tersebut diakui m e n garan kecil belum ditindak. galami kendala Kepala Dinas Pekerjaan karena sifat Umum dan Penataan Ruang k r i t i s Kota Mataram, Ir. H. Mah- masyarakat. muddin Tura, Kamis (24/5) N a m u n mengungkapkan, pihaknya d e m i k i a n , pernah membahas pelangga- p i h a k n y a ran bangunan tersebut. Keti- m e n c o b a ka dilakukan penertiban oleh lakuBidang Pengawasan Bangunan justru menimbulkan masalah baru.

Pemilik ruko disinyalir melanggar aturan menolak ditertibkan. Bahkan, mereka menunjukkan izin mendirikan bangunan (IMB) bahwa fasilitas umum (Fasum) masuk ke sertifikat. “WaH. Mahmuddin Tura laupun sertifikat-

kan pendekatan secara persuasif. “Kita bukannya takut sama pengusaha. Kita berusaha dengan cara persuasif,” ujarnya.

Jenis pelanggaran bermacam -macam. Di antaranya, membangun di areal parkir, kanopi dan lain sebagainya. Pelanggaran ringan ini diakui, lebih banyak belum ditindak dari warisan sebelumnya. Berbeda halnya dengan saat ini. Pihaknya tidak memperketat dan tidak memberikan toleransi terhadap bangunan yang melanggar.

Pelanggaran telah diidentifikasi. Lalu sikap tegas PUPR seperti apa?

Dikatakan Mahmuddin, pihaknya akan melihat perkembangan dan sampaikan permasalahan tersebut ke kepala daerah. “Kalau ada perintah kita akan ambil sikap tegas,” tan(Suara NTB/cem) dasnya. (cem)

Kelebihan Pembayaran Proyek Bale Budaya

Rekanan Minta Waktu untuk Pengembalian (Suara NTB/fit)

Lingkup Pemkot Mataram, tidak kali ini saja. Aparat penegak hukum juga pernah menetapkan mantan Kepala BPBD sebagai tersangka terkait kasus rumput laut. Perkara yang menjerat pejabat tersebut tambah Wartan, harus dijadikan pembelajaran bagi pejabat lainnya untuk berhati - hati. Jangan sampai, pelaksanaan program menimbulkan prasangka. “Kita akan mulai tingkatkan pengawasan secara detail,” terangnya.

Sudenom ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan atas dugaan pungutan liar di SD SMP di Kota Mataram. Wartan mengatakan, pemerintah tidak akan diam. Dan, akan

Mataram (Suara NTB) Rekanan yang mengerjakan proyek bale budaya milik Dinas Pariwisata Kota Mataram, meminta waktu mengembalikan kelebihan pembayaran. Dari hasil pekerjaan disinyalir ada kelebihan volume Rp 105 juta lebih.

Pelaksana Harian yang juga Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan,SH. MH., mengatakan, item yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, terhadap sejumlah pekerjaan diupayakan semaksimal mungkin dipenuhi.

Sejumlah item telah ditindaklanjuti. Hanya ada keterlambatan penyelesaian dan telah dibicarakan oleh Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota Mataram. “Semua temuan kita tindaklan-

juti. Cuma satu saja terlambat,” kata Wartan.

Diakui, rekanan yang mengerjakan bale budaya sudah dihubungi. Mereka meminta waktu untuk mengembalikan kas daerah atas kelebihan pembayaran. “Semua sudah berembuk. Mereka masih minta waktu menyelesaikannya,” tambahnya.

Dinas Pariwisata diketahui hingga batas waktu diberikan BPK, Senin (21/5), belum mengembalikan kelebihan pembayaran. Temuan ini otomatis akan masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rekanan termasuk Dispar memiliki waktu 60 hari menindaklanjuti LHP tersebut. “60 hari itu diminta menyelesaikan,” ucapnya.

Wartan mengingatkan pe-

jabat di Lingkup Pemkot Mataram, berhati - hati melaksanakan program sejak awal dan akhir. Komponen pekerjaan ini menurutnya, memiliki jenjang pengawasan.

Dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Mataram, tahun 2017. Dinas Pariwisata dan Bagian Umum Setda Kota Mataram, ada kelebihan volume pembayaran. Proyek Bale Budaya ditemukan kelebihan pembayaran Rp 105 juta. Sementara, panggung utama di Taman Sangkareang Rp42 juta.

Rekanan yang mengerjakan panggung itu telah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Padahal, sisa pembayaran akibat keterlambatan penyelesaian proyek belum dibayarkan. (cem)

Langgar Aturan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja mengapresiasi tindakan tegas Polda NTB, mengungkap dugaan prostitusi di hotel melati di Kota Mataram. Peristiwa ini setidaknya jadi peringatan dini, agar pengelola hotel tak melanggar aturan.

Komandan Satuan Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menganggap langkah aparat kepolisian membongkar kasus prostitusi jadi hal yang bagus. Artinya, investigasi yang dilakukan oleh Pol PP selama ini menguatkan bahwa praktik tersebut benar ada di hotel di Mataram. “Ya bagus dong,berarti investigasi yang sudah saya lakukan ndak dikatakan rekayasa. Karena teman - teman dari kepolisian juga menindaklanjutinya dan menemukan hal tersebut,” kata Bayu, Kamis (24/5).

Bayu menginginkan pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara terpadu, sekaligus menangkap para mucikari. Penetapan tiga tersangka oleh Kepolisian jadi pelajaran berharga bagi pengusaha hotel. Pemilik hotel lebih intens melakukan pengawasan bagi manajemen mereka. “Kita juga ingatkan supaya pengelola hotel ini tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Ditambahkan, kedepan pihaknya mungkin perlu dilakukan pengawasan terpadu dan periodik bagi hotel hotel di kawasan Mataram. Tentunya bekerjasama dengan para pengusaha hotel. Diketahui pengelola hotel punya persatuan baik melati maupun bintang yang harusnya intens berkoordinasi dengan Pemda.

“Kita dari Sat Pol PP nanti akan mengundang pihak manajemen hotel bersama dinas terkait untuk membahas masalah tersebut,” terangnya. Pihaknya akan memformulasikan agar manajemen reception hotel tersebut melaksanakan prosedur penerimaan tamu hotel.

Mulai dari meminta KTP dari calon tamu hotel. Kemudian meminta bagi yang bukan pasangan sah untuk tidak masuk hotel.

“Ini memang dirasa berat tapi demi kebaikan, kami harap dapat untuk dilaksanakan,” pintanya. Kepolisian berhasil mengungkap kasus tersebut. Apa sanksi dari pemerintah terhadap pengelola hotel? Dikatakan, pihaknya belum berpikir ke arah sana.

Tetapi nanti akan dikomunikasikan dengan instansi teknis lainnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PASAR murah yang diadakan Dinas Perdagangan kota Mataram di kantor lurah Turida pada Kamis (24/5) ditanggapi dengan positif oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh lurah Turida, Agung Purnawarman, mengatakan pihaknya sangat mendukung sekali kegiatan tersebut apalagi waktunya sangat tepat di bulan puasa seperti sekarang ini. “Kami berterimakasih sekali sudah diadakan di sini pasar murahnya yang bisa membantu masyarakat,” jelasnya.

(Suara NTB/uul) Kegiatan ini, tambahAgung Purnawarman nya, merupakan usulan dari perkumpulan pemuda Turida Timur untuk mengadakan pasar murah. “Mereka menginginkan pasar murah diadakannya di tengah masyarakat, tetapi setelah disurvei dari Dinas Perdagangan lokasinya tidak memungkinkan,” kata Agung. Lokasi awalnya di Turida Timur kemudian dipindahkan ke kantor lurah dengan pertimbangan lokasi di sana masih digunakan oleh masyarakat.

Meskipun begitu, kegiatan pasar murah berlangsung lancar dan ramai didatangi oleh masyarakat untuk berbelanja.

“Mereka antusias datang ke sini karena barang-barang yang dijual merupakan bahan-bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar,” jelasnya. Dari hasil pantauannya, sembako menjadi buruan warga sebagai bekal bulan puasa serta lebaran nanti.

“Harga produknya juga murah dan setidaknya itu bisa membantu menurunkan pengeluaran warga di bulan ini,” ujar Agung. Apalagi tujuan diadakan pasar murah ini adalah untuk menekan inflasi harga di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok. Adanya pasar murah ini bisa membantu warga terutama ibu-ibu mendapatkan barang di bawah harga pasar langsung dari distributornya.

Pihak kelurahan, imbuhnya, selama kegiatan hanya bertugas mengontrol dan mengawasi kegiatan ini. “Kami hanya membantu mengawasi saja tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, selain menyediakan tempat juga,” kata Agung. (uul)

Bayu Pancapati

Konsumsi Elpiji di Luar Ekspektasi PERMINTAAN kebutuhan elpiji masayarakat di luar ekspektasi PT. Pertamina (Persero). Padahal, BUMN ini telah menyediakan stok dalam jumlah sangat mencukupi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Secara historis, puasa hingga lebaran permintaan elpiji di NTB naik sampai 7 persen.

Beberapa hari pelaksanaan puasa tahun ini, perkiraan kenaikan permintaan ini belum juga (Suara NTB/bul) terlihat kecenderunganFirdaus Sustanto nya, malah sebaliknya.

“Kondisinya sekarang, kira-kira turun 4 persen dari permintaan normalnya. Mungkin awal puasa ini turis yang datang jumlahnya kurang,” kata Firdaus Sustanto, Sales Eksekutif Elpiji IX Lombok PT. Pertamina di Mataram, Kamis (24/5) kemarin.

Secara keseluruhan, dalam sehari konsumsi elpiji di Lombok normal 282 Metrikton (MT)/hari. Saat ini statistiknya berada di 270 MT/hari. Meski demikian, Pertamina memantau perubahan pola konsumsi masyarakat.

Firdaus mengulas, bahwa Pertamina sebetulnya telah melakukan antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan masyarakat saat momen besar keagamaan, terutama saat Ramadhan. Pertamina telah menambah pasokan sebesar 14 persen dari kebutuhan normalnya.

Sebanyak 275.520 tabung elpiji subsidi telah disediakan untuk memperkuat stok dalam daerah. Jumlah yang disediakan ini, dua kali lipat dari tren peningkatan kebutuhan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Keadaan normal, kebutuhan elpiji, khususnya elpiji subsidi di Pulau Lombok dalam sebulannya mencapai 2.084.320 tabung. Dengan penambahan 14 persen ini, kata Firdaus, total Pertamina mempersiapkan 2.359.840 tabung. Untuk kebutuhan elpiji non subsidi, Pertamina mempersiapkan semampunya permintaan masyarakat.

Pertamina memberikan tambahan kebutuhan kepada seluruh kabupaten/kota di NTB secara merata.

Jikapun dari jumlah pasokan elpiji subsidi yang disiapkan, masih ada permintaan, Firdaus mengatakan Pertamina akan tetap memenuhinya.

Selain itu, Pertamina telah mempersiapkan diri menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM & Elpiji Idul Fitri 2018. Satgas BBM ini bertugas mengawal ketersediaan dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah NKRI Pertamina juga akan meningkatkan penyaluran elpiji pada puasa dan Idul Fitri 2018 yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada minggu terakhir menjelang Idul Fitri, dengan kenaikan sekitar 17% dari rata-rata harian 23.124 metrik ton menjadi 27.000 metrik ton. Pertamina juga telah meningkatkan ketahanan stok elpiji menjadi rata-rata 17,6 hari.

Dari sisi distribusi, secara nasional Pertamina akan menyiagakan 3.094 agen elpiji PSO dan NPSO serta 31.612 pangkalan elpiji PSO di seluruh Indonesia.

Membuka Posko Pengaduan melalui Contact Pertamina 1 500 000 serta Posko Pengaduan di tiap Marketing Operation Region (MOR) di seluruh Indonesia. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 5

Pemprov Kesulitan Cari Pengelola Rumah Mutiara Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan Perikanan mempersilahkan kepada publik untuk bekerjasama dalam pengelolaan Rumah Mutiara Indonesia (RMI), di seberang bandara internasional Lombok di Praya.

Pasca tak lagi dimanfaatkan oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai kantornya, sejauh ini belum ada pihak lain yang memanfaatkannya. Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memberi ruang kepada siapapun untuk mengelolanya.

“Ayo, siapapun kita persilahkan mengelolanya,” kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dra. Baiq. Rusniaty, MM. Komunikasi dengan beberapa stakeholders telah dilakukan.

Bahkan, beberapa diantaranya telah menyanggupi untuk pengelolaannya. Tetapi yang dimaksud, hingga saat ini juga belum

memberikan kejelasan kesanggupannya secara resmi.

Seluruh fasilitasnya disedikan lengkap. Termasuk untuk kebutuhan listrik dan tenaga pengamanannya, Pemprov menyediakan subsidinya. Dilepasnya pengelolaan rumah mutiara ini, Kata Baiq Rusniaty, sebab tidak mungkin pemerintah provinsi akan maksimal mengelolanya.

“Pengelolaannya harus benar-benar profesional. Kalau pemerintah yang kelola, bisa setengah-setengah karena harus melaksanakan programnya,” imbuh mantan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

NTB ini di ruang kerjanya, Kamis (24/5) kemarin.

Pemerintah menginginkan pengelolanya adalah orang yang benar-benar kreatif memaksimalkan manfaat rumah mutiara yang fisiknya dibangun oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu. Rumah Mutiara ini dibangun di atas lahan yang disediakan Pemkab Lombok Tengah. Hajatan awalnya, disanalah akan dilangsungkan lelang mutiara. Baik yang skala national maupun internasional.

Kenapa KKP membangunnya di NTB? Baiq Rusniaty mengatakan karena pemerintah pusat memandang NTB sudah memiliki brand sebagai provin-

si penghasil mutiara terbaik.

“Karena itu, lelang mutiara, jual beli dan segala macamnya, bisa dilakukan di sana. Lelang mutiara tidak saja oleh pengusaha lokal, pengusaha dari manapun boleh lelang mutiara disana,” imbuhnya.

Rumah mutiara harus benarbenar hidup. Selain sebagai tempat lelang, rencananya di sana akan dimanfaatkan sebagai fasilitas edukasi kepada masyarakat. Kepada generasi muda, baik yang masih sekolah, maupun perguruan tinggi, pun kepada masyarakat umum.

Edukasi mengenai proses produksi mutiara, dari tahap awal, penyuntikan hingga awal panennya. Termasuk menjadi ruang edukasi jenis mutiara.

“Kerana itu, sekali lagi fasilitas ini silahkan dimanfaatkan oleh siapapun, tetapi harus kreatif dan benar-benar rumah

(Suara NTB/bul)

Baiq Rusniaty mutiara itu dikemas menjadi pusat perhatian publik. Kalau ada, silahkan datang dan kita buat kontrak kerjasama,” demikian Baiq. Rusniaty. (bul)

AKAP dan AKDP Dilarang Angkut Pemudik Sebelum Uji Kir

(Suara NTB/ist)

Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia Peter van Zyl dan Direktur Service Garuda Indonesia, Nicodemus P. Lampe usai menyepakati perluasan kerjasama.

Allianz Utama Indonesia dan Garuda Indonesia Perluas Kerjasama Jakarta (Suara NTB) – PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz Utama) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Garuda Indonesia) mengumumkan perluasan kerjasama eksklusif dalam menyediakan perlindungan asuransi perjalanan untuk penumpang Garuda Indonesia bernama Garuda Indonesia Travel Insurance. Asuransi perjalanan ini memberikan perlindungan kepada penumpang Garuda Indonesia baik untuk perjalanan domestik maupun internasional.

Kami melihat persamaan fokus antara Allianz Utama Indonesia dan Garuda Indonesia yang selalu mengedepankan pelayanan terbaik untuk nasabah dan pelanggan.

Kesamaan ini memperkuat komitmen kami untuk menyediakan solusi perlindungan yang memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman, kata Peter van Zyl, Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia.

Sejak tahun 2014, Allianz Utama menyediakan perlindungan yang komprehensif kepada penumpang Garuda Indonesia. Perlindungan Garuda Indonesia Travel Insurance dapat didapatkan melalui proses yang sangat mudah ketika membeli tiket. Setelah sebelumnya bisa didapatkan melalui proses pembelian tiket secara online melalui website, mobile apps, Corporate Online System dan Garu-

da Online Sales, kini penumpang Garuda Indonesia dapat menambahkan manfaat perlindungan Garuda Indonesia Travel Insurance ketika membeli tiket pesawat secara offline di Garuda Branch &Ticketing Office yang berada di seluruh wilayah Indonesia, serta melalui call center.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Service Garuda Indonesia, Nicodemus P. Lampe mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan upaya Garuda Indonesia untuk memberikan nilai lebih kepada para pengguna jasanya.

Dengan Garuda Indonesia Travel Insurance ini kami berharap para pengguna jasa semakin merasa aman dan nyaman terbang bersama Garuda Indonesia. Perluasan jaringan layanan ini kami harapkan juga akan semakin memudahkan para pengguna jasa Garuda Indonesia untuk mendapatkan jasa layanan perlindungan yang maksimal dan dekat dengan lokasinya, tambah Nicodemus.

Untuk menjamin perjalanan yang nyaman terlindungi, Garuda Indonesia Travel Insurance memberikan perlindungan sebelum dan selama perjalanan. Dimulai dengan penggantian biaya yang tidak dapat dikembalikan seperti

biaya transportasi, kunjungan wisata dan visa yang telah dibayar dan biaya tambahan yang timbul akibat pembatalan dan perubahan perjalanan yang sudah dipesan sebelumnya. Ketika perjalanan terganggung dan harus pulang lebih awal, biaya biaya yang tidak dapat dikembalikan maupun biaya tambahan untuk perubahan perjalanan pun bisa diganti. Penumpang juga akan mendapat santunan ketika mengalami ketidaknyamanan perjalanan akibat penundaan perjalanan atau bagasi sejak minimal 2 jam penundaan. Perlindungan bagasi tersedia untuk menjamin kerugian akibat kerusakan atau kehilangan bagasi beserta barang-barang pribadi selama perjalanan.

Risiko sakit atau cedera ketika sedang melakukan perjalanan dapat menimbulkan biaya tidak terduga yang besarannya tidak dapat diperkirakan. Garuda Indonesia Travel Insurance memberikan perlindungan komprehensif untuk berbagai risiko medis yang terjadi selama perjalanan, seperti biaya pengobatan, santunan tunai rawat inap rumah sakit, sampai evakuasi dan repatriasi medis darurat, tanpa ada risiko yang ditanggung sendiri (deductibles). (*)

Mataram (Suara NTB) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dilarang melayani pemudik, sebelum kendaraan yang digunakan uji kir.

Keberadaan AKDP dan AKAP ini rencananya akan disisir untuk diperiksa, sebelum pelaksanaan mudik, terang Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal usia mengikuti pertemuan lengkap di Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Kamis (24/5) kemarin.

“Kendaraan harus cek dulu, bahwa kalau ada yang belum kir, tiba-tiba melayani penumpang mudik, akan distop dan tidak boleh beroperasi. Ini untuk menjaga kemungkinan,” jelas Anton.

Rencananya akan dilakukan razia AKDP dan AKAP di terminal-terminal, terutama di Terminal Mandalika di Sweta, Mataram. Kendaraankendaraan berpenumpang dalam jumlah besar, baik yang ke Pulau Sumbawa, maupun yang ke Pulau Jawa dan sekitarnya, akan diperiksa detail.

Karena itu, ia menyarankan kepada anggotanya untuk kir sebelum melayani pemudik.

Uji kir berlaku bagi pemilik kendaraan niaga untuk pertama kalinya, seperti truk, minibus, mikrobus, mobil pickup maupun mobil pribadi yang dipergunakan untuk kendaraan angkutan umum entah itu barang maupun orang Uji kir ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini dilakukan dan diawasi oleh otoritas Dinas Perhubungan.

Dan beberapa kendaraan yang wajib untuk dilakukan uji kir ini antara lain ialah seluruh mobil yang menggunakan plat kuning, serta kendaraan ber plat hitam yang digunakan sebagai kendaraan niaga.

Kenapa mobil angkutan umum dan niaga ini harus dilakukan pengujian seperti ini

(Suara NTB/dok)

Antonius Zaremba Mustafa Kamal

tidak lain ialah agar kendaraan tersebut memenuhi syarat layak jalan. Sehingga nantinya mobil tersebut tidak menimbulkan masalah di jalan raya seperti misalnya kecelakaan, maupun menimbulkan polusi udara.

“Karena tahun ini pemerintah benar-benar ingin mengurangi risiko jalan bagi pemudik, pengguna sepeda motor diminimalisir. Karenanya, angkutan umum yang dikerahkan. Jadi ya harus terjamin semuanya oleh angkutan ini,” imbuh Anton.

Pemeriksaan uji kir ini meliputi pemeriksaan pada sistem pengereman. Apakah rem mobil yang sedang diuji pakem ataukah tidak. Pemeriksaan kondisi ban apakah ban tersebut layak digunakan ataukah tidak. Kondisi wiper mobil bisa berfungsi dengan baik ataukah tidak, pengecekan suara klakson apakah bisa didengar dengan baik atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan teknis lainnya seperti pemeriksaan kerusakan kaki kaki (understeel), pemeriksaan gas buang kendaraan atau emisi, serta pengecekan instrumen di dasboard mobil serta lampu lampu kendaraan apakah berfungsi dengan baik ataukah sebaliknya. Dan, pemeriksaan lain terhadap performa kendaraan termasuk pengecekan kondisi mesin.

Terdapat sebanyak 1.102 jumlah unit angkutan di NTB. Masing-masing 636 taksi, 45 sewa, 44 angkutan pariwisata, 21 angkutan antar jemput, 339 AKDP dan 17 unit pemandu moda.

“Jangan sampai ada yang lolos, seluruhnya akan diperiksa.

Organda juga akan mengawalnya,” demikian Anton. (bul)

KUR BRI Tembus Rp 338 Miliar di Triwulan I Mataram (Suara NTB) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mataram selama triwulan I 2018 ini telah mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 338 miliar. Sasaran penerimanya 25.898 debitur.

Dalam keterangannya, Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono, peminat KUR membludak.

Apalagi setelah kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen.

Penyaluran KUR selama triwluan I 2018 senilai Rp 338 miliar terdiri atas KUR retail Rp 34,5 miliar dengan jumlah debitur 188 orang. Nilai tersebut sudah melebihi target 2018 sebesar Rp30 miliar.

Sementara KUR kecil atau yang seblumnya disebut KUR mikro, nilai penyalurannya mencapai Rp 304,20 miliar dengan jumlah debitur 25.710 orang.

Nilai realisasi tersebut sudah hampir mendekati

target Rp 325 miliar tahun ini.

BRI Mataram membawahi tiga kabupaten/kota, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Realisasi KUR pada triwulan I/2018, lanjut Harsono, sudah melebihi realisasi pada tahun sebelumnya, yakni KUR retail sebesar Rp 26,5 miliar dan KUR kecil Rp 287 miliar.

Melihat tingginya serapan KUR, setelah pemerintah mengurangi suku bunga pengembaliannya menjadi tujuh persen, tak menutup kemungkinan realisasi targetnya akan lebih cepat terpenuhi. Meski demikian, Harsono memastikan akan mengusulkan penambahan kuota penyaluran KUR. Lebih jauh penjelasan Harsono, kredit dengan bunga yang disubsidi pemerintah tersebut disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tiga kabupaten kota di bawah wilayahnya. Masing-masing disalurkan dengan karakteristik peruntukannya, untuk wilayah Kota Mataram, KUR yang disalurkan lebih banyak untuk sektor perdagangan, se-

dangkan di Kabupaten Lombok tan masuk ke dalam Barat dan Lombok Utara, men- sistem “BRISpot”, petugas yasar sektor pertanian, peterna- akan memproses sebelum kan dan perikanan, di samping mendapatkan keputusan dari pimpinan cabang. Prossektor perdagangan.

KUR adalah kredit/pembi- esnya paling lama dua hari, ayaan yang diberitakan oleh kata Harsono, kredit langperbankan kepada usaha sung disalurkan ke rekenmikro, kecil dan menengah ing pemohon. (bul) dan koperasi yang layak tapi belum bankable atau yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan tapi terkendala agunan.

Penyaluran KUR ini lebih agresif, dengan daya dukung sistem digital “BRISpot”, dimana calon debitur bisa mengajukan permohonan kredit menggunakan telepon genggam (HP) pintar. Seluruh dokumen persyaratan, termasuk aset yang dijadikan agunan difoto, kemudian dikirim menggunakan HP. Setelah semua persyaraM. Harsono

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 25 Mei 2018

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 25 Mei 2018

Halaman 6

Percepat Penanganan Rumah Kumuh KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu disebut mendapatkan penghargaan sebagai daerah paling inovatif dalam penanganan rumah tidak layak huni RTLH). ide-ide kreatif pemerintah daerah Lotim selama lima tahun terakhir ini mendapat pengakuan pemerintah pusat dalam hal penanganan rumah kumuh.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Mudahan kepada Suara NTB, Kamis (24/5) menyampaikan, Pemda Lotim terus melakukan upaya akseleratif dalam menangani RTLH. (Suara NTB/dok) Tahun 2018 ini, Pemda Mudahan Lotim kembali akan memperbaiki 1.454 rumah tidak layak huni dari anggaran berbagai sumber, Mulai dari pemerintah pusat hingga yang dipersiapkan oleh APBD Lotim sendiri. Jumlah itu di luar yang akan dikerjakan oleh masing-masing desa dari Alokasi Dana Desa atau Dana Desa.

Diketahui dari keseluruhan desa dan kelurahan jika ratarata 10 rumah yang dibangun, maka sekitar 2.540 rumah yang bisa disentuh setiap tahunnya. Inovasi penanganan dari desa inilah yang mendapat respon baik dari pemerintah pusat.

Kebijakan penanganan rumah kumuh oleh desa sejak tahun 2015 dulu hanya diperbolehkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Lotim.

Sedangkan dana sharing dari pemerintah pusat berupa Dana Desa (DD) belum diizinkan digunakan untuk rumah kumuh.

Belakangan sejak tahun 2017, pemerintah pusat memberikan izin untuk menggunakan DD guna memperbaiki rumahrumah warga miskin yang masih kumuh.

Menurut Kadis, inilah salah satu keberanian Pemda di bawah komando Bupati Ali Bin Dachlan dalam mempercepat penanganan rumah kumuh. Semenjak awal penanganan rumah kumuh, setiap tahunnya bisa diperbaiki sedikitnya 5.000 unit.

Data tahun 2017 lalu, jumlah sisa rumah kumuh di seluruh kabupaten Lotim sebanyak 40.000 unit. Tahun 2015, lalu jumlahnya 57.000.

“Hampir 17 ribu yang sudah bisa ditangani,” sebut Mudahan.

Untuk mempercepat capaian penanganan, diminta seluruh sumber anggaran mengacu pada data yang ada. Dengan demikian, diyakini penanganan rumah kumuh di Lotim ini akan cepat bisa tuntas.

Untuk mempercepat agar warga bisa segera miliki rumah yang layak, dihadirkan pula rumah susun bagi warga. Teranyar akan dibangun rumah susun di Labuhan Haji. Rencana lantai tiga dengan 42 unit rumah di dalamnya. Sebelumnya sudah dibangun rumah susun juga di Labuhan Lombok yang diperuntukkan bagi nelayan dan saat ini sudah ditempati. (rus)

Dikeluhkan, 5 Bulan Jaspel Puskesmas Tak Cair Tanjung (Suara NTB) Aspek kesejahteraan pada petugas jasa pelayanan (jaspel) di fasilitas kesehatan (puskesmas) mulai dikeluhkan.

Meski tidak secara terbuka, namun perawat dan bidan mengeluarkan uneg-unegnya melalui awak media.

Kepada Suara NTB, salah satu perawat yang tidak ingin dikorankan namanya, mengeluhkan keluarnya SK Dinas Kesehatan yang mengharuskan pembayaran kapitasi dengan mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR). Padahal, untuk memperoleh STR para perawat dan bidang tidak mengurusnya dengan mudah. Selain harus mengeluarkann iuran sebesar Rp2 juta, mereka juga membutuhkan waktu untuk mengurus STR berjenjang dari PKm, PPNI, Dikes Kabupaten hingga ke Dikes Provinsi.

“Sebenarnya sebelum ada STR (permanen), kami memegang STR sementara yang diperbarui tiap 6 bulan. Tetapi STR sementara ini tidak bisa jadi acuan pencairan kapitasi, Dikes Kabupaten tetap memaksa STR permanen,” ungkap perawat yang bekerja di Puskesmas wilayah Timur ini.

Selain memegang STR sementara, mereka juga memegang Sertifikat Kompetensi (Serkom), yang statusnya sama dengan STR. Anehnya, serkom ini pun tidak diakui. Pemberlakuan sebaliknya berbeda dengan tenaga administrasi (non pelayanan). Walaupun tidak perlu mengantongi STR, mereka tetap memperoleh jaspel.

Sejak STR/Serkom tak bisa dijadikan acuan mengklaim kapitasi, seluruh perawat dan bidan di tempatnya bekerja tidak memperoleh insentif jaspel. Situasi ini secara otomatis menyulitkan ekonomi keluarga perawat/bidan maupun membiayai keperluan operasional mereka sehari-hari.

“Sejak Januari sampai Mei, Jaspel tidak seluruhnya cair, ada juga yang belum dapat. Jaspel pada tenaga medis dibayarkan sesuai poin yang diukur dari jenjang pendidikan. Beberapa kawan saya di puskesmas lain mengeluh karena SK Dikes sangat merugikan orang-orang di pelayanan, yng diuntungkan orang-orang yang tidak banyak bekerja,” cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Khaerul Anwar, S.KM., yang dikonfirmasi mengungkapkan pihaknya terus mendiskusikan persoalan yang terjadi pukesmas-puskesmas. Pihaknya di dinas, tidak mengetahui persis persoalan yang ada di lapangan, termasuk beban kerja pegawai Puskesmas.

“Karena kita sekarang ‘kan sedang BLUD, puskesmas agak berbeda aturan dengan Permenkes 21 tentang kapitasi. Sehingga kebijakan saya supaya seragam, kita buat SK. Mereka puskesmas yang mengusulkan, setelah disepakati oleh 8 puskesmas,” ungkap Khaerul.

Ia membenarkan bahwa SK yang berkenaan dengan kapitasi mengatur pemberian porsi berbeda disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. SK yang berorientasi pada sistem BLUD ini memiliki kelebihan, yakni mengakomodir seluruh pegawai puskesmas, dari penjaga malam, cleaning service sampai tenaga medis.

Menurut Khaerul, ada beberapa faktor yang menimbulkan kekhawatiran, namun diyakinkannya rumus pengenaan kapitasi itu berlaku sama dimanapun. Pada sistem BLUD tidak melihat status PNS dan non PNS, puskesmas juga berhak mengangkat pegawai, serta membuat aturan sesuai kebutuhannya.

“Kapitasi ada yang sudah bayar, Bayan sudah, tapi ada juga yang belum, saya ndak tahu apa kendala yang belum.

Untuk STR dia memang kita haruskan bagi tenaga di unit pelayanan, tidak punya STR dia tidak boleh pegang pasien,” tandas Khaerul. (ari)

(Suara NTB/yon)

DISELIDIKI - Proyek Pusuk Sembalun yang ditangani aparat kepolisian terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kasus Pusuk Sembalun Mengarah pada Penetapan Tersangka Selong (Suara NTB) Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada dugaan korupsi proyek penataan kawasan pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim), penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim mulai mendapatkan titik terang. Pasalnya, kasus yang bergulir sejak tahun 2016 lalu itu saat ini sudah mengarah kepada penetapan tersangka.

Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, mengatakan jika alasan dilakukan pemeriksaan ulang, karena salah satu saksi yang mengetahui persis pengerjaan proyek itu beberapa waktu lalu meninggal dunia. Untuk itu, penyidik dari Tipikor Satreskrim Polres Lotim kembali melakukan pemeriksaan ul-

ang dengan merunut kembali aluran pengerjaan proyek itu.

“Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ulang, karena salah satu saksi meninggal dunia. Namun saat ini sudah jelas dan sudah mengarah pada penetapan tersangka,” ujarnya.

Disinggung terkait kapan dilakukan penetapan tersangka, kapolres enggan membeber-

kan. Yang pasti, katanya, nama tersangka sudah dikantongi bahkan dipastikan. “Nanti akan digelar oleh Reskrim penetapan tersangkanya, tunggu saja,” jelas Kapolres.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo,SH, SIK, menjelaskan, pemeriksaan ulang dilakukan, karena terdapat penjelasan-penjelasan pihak tertentu

Masalah Ahmadiyah

yang saat dilakukan pemeriksaan tidak nyambung atau terpotong. Ada keterangan yang tidak sinkron, sehingga dilakukan pemeriksaan ulang.

Adapun sejumlah pihak terkait diperiksa ulang, yakni mantan Asisten III Setda Lotim, pihak kontraktor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), tukang atau pekerja dan sejumlah pihak terkait lainnya. Terkait keterlibatan mantan Asisten III Setda Lotim, karena yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tahun 2016 itu.

Adapun, kerugian negara dalam proyek itu, dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi, sehingga dikurangi jumlah kerugian negara. “Jadi hasil audit PKN dari BPKP terkait kerugian mutlak proyek itu sudah kita terima,” ujarnya. (yon)

Tak Sesuai Spesifikasi

Staf Kepresidenan Ingatkan Pemda Mebeler Proyek Gedung Pemuda Ditolak Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Kepresidenan meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih hati-hati dalam menangani pascakonflik antara masyarakat Desa Gereneng dengan warga Ahmadiyah. Langkah itu diharapkan supaya melihat situasi yang saat ini sudah kondusif, tidak muncul kembali.

Staf Kepresidenan (KSP) Urusan Hukum, HAM, Politik dan Hankam, Ifdal Kasim, mengaku telah meninjau lokasi terjadinya konflik dan telah melakukan kunjungan di tempat pengungsian di LLK Lotim.

Ia melihat bahwa ibu-ibu dan anak-anak kondisinya sudah cukup baik, pelayanan kesehatan sudah cukup baik termasuk kebutuhan dasar terpenuhi, kebebasan terima tamu diberikan.

Namun, ujar mantan Ketua Komnas HAM ini, beberapa hal yang menjadi masalah penanganan pascakonflik bagaimana pemda dan pemerintah pusat memberikan pengamanan yang layak kepada para korban, termasuk memilih opsi terbaik.

Beberapa opsi dari bupati cukup baik, namun perlu pendalaman. Suasana pascakonflik diperlukan kehati-hatian dalam menangani masalahnya. ‘’Proses hukum dijalankan dengan hati-hati, sehingga tidak merusak suasana yang sudah kondusif. Penanganan konflik bagaimana memberikan perlindungan tanpa melihat ras merupakan misi negara,’’ ujarnya dalam pertemuan bersama Pemkab Lotim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pihak terkait, Kamis (24/5).

Hal senada disampaikan staf KSP lainnya, Munazat. Menurutnya semua elemen dapat menyelesaikan permasalahan bersama, jangan tampil sendiri-sendiri melainkan harusi bersinergi. Bila tidak menyikapi dengan tepat, maka kasus yang sama akan berulang. Untuk itu, katanya, pemerintah harus mengambil dan melakukan pendampingan untuk

(Suara NTB/yon)

SAMBUTAN - Munazat dari KSP saat memberikan sambutan saat bertemu dengan jajaran Pemda Lotim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait penanganan masalah warga Ahmadiyah, Kamis (24/5). pemulihan psikologi korban. “Temuan di lapangan, korban masih trauma karena rumahnya rusak, harta bendanya hilang, sehingga perlu perhatian. Pihak terkait harus mengambil dan melakukan pendampingan untuk pemulihan psikologi korban,”pesannya.

Sementara Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kementerian Agama RI, Siti Nur Azizah menyampaikan sejak jauh sebelumnya Ahmadiyah g sudah ada dan tidak bisa dihilangkan, namun bagaimana bisa dikelola dengan melakukan pendekatan sosial. “Ini persoalan yang paling mendasar, dalami pemicu lain terkait apa yang terjadi, dan berharap kepada Kemenag untuk melakukan pendekatan emosional, sehingga mempercepat rekonstruksi dan lakukan pra kondisi secara maksimal,” ungkapnya.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik juga menegaskan apabila ada informasi pembiaran/ pelantaran oleh aparat terkait, hal tersebut tidak benar, pada saat itu Pemda Lotim bersama unsur TNI-Polri melakukan pengamanan terhadap penganut paham Ahmadiyah dan telah melakukan langkah-langkah penyelesaian bersama Kapolda, Danrem 162/

WB dan pihak terkait.

Terkait permasalahan yang terjadi, Pemda Lotim akan mencoba melakukan opsi seperti, pengungsi akan diberikan hak sepenuhnya, nantinya akan memberikan ruangan khusus bagi para tamu yang mengunjungi, melakukan pendekatan, sehingga mereka dapat kembali ke ajaran yang memang diyakini masyarakat Lotim.

Selain itu, juga lakukan pendekatan kepada masyarakat tempat terjadinya konflik agar masyarakat Ahmadiyah dapat diterima dan kembali berbaur di lingkungan masyarakat, membangun komitmen agar tidak melakukan penyebaran sesuai SKB 3 Menteri. Apabila semua tersebut tidak bisa terlaksana, maka rencana akan melakukan lokalisir dalam jangka panjang, namun perlu kajian yang mendalam. Pemerintah Daerah akan mengeluarkan penetapan konflik sesuai UU No 22 tahun 2012.

Sementara itu Kapolres Lombok Timur, AKBP M. Eka Faturrahman, SIK, menegaskan, telah melakukan pemeriksaan atau gelar perkara terkait permasalahan tersebut dan melakukan pendekatan, sehingga tidak menimbulkan kontra antara aparat dan masyarakat. (yon)

Selong (Suara NTB) Pengadaan mebeler pada proyek gedung pemuda dan mahasiswa Lombok Timur (Lotim) ditolak. Penolakan lantaran kualitas dari mebeler yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Penolakan ini dilakukan langsung Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), H. Moh. Jamaludin,ST,MM, Kepada Suara NTB, Kamis, (24/5), H. Moh. Jamaludin, menjelaskan, bahan ranjang dan aksesoris berupa meja dan lemari yang digunakan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen. Untuk itu, selaku PPTK ia sangat menolak mebeler yang didatangkan, karena seharusnya disesuaikan dengan spek.

Dari pantauannya, terdapat beberapa mebeler yang sudah mulai keropos, bahkan jenis kayu yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Sementara untuk pengadaan mebeler tahun anggaran 2018, masing-masing nilainya di antaranya, sebesar Rp73.000.000, untuk ranjang double, Rp12.250.000 untuk pengadaan meja rapat pejabat dan Rp 8.200.000 untuk belanja ranjang yang sumber ang-

garannya dari APBD yang tercantum dalam Dispora Lotim.

Maka dari itu, lanjut dia, melihat kondisi demikian, Jamaludin mengaku tidak berani menandatangani dokumen pengadaan mebeler gedung pemuda dan mahasiswa yang saat ini tahap finishing. Sementara untuk fisik gedung pemuda dan mahasiswa dibangun pada tahun 2017 dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar. Namun untuk untuk fisik gedung diklaim tidak ada masalah.

Jamaludin dalam waktu dekat akan mengkomunikasikan hal tersebut bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia penerima barang yang sebelumnya terlebih dahulu mendatangani dokumen penerimaan mebeler tersebut. Sementara dari PPTK meminta supaya barang itu diganti sesuai dengan spesifikasinya.

“Mebeler ini datang sebelum bulan Ramadhan tapi kondisi saat ini sudah rapuh, sudah ada yangrusak.Itupunbelumdipasang sehingga kita minta dihganti.

Apabila tidak diganti, maka persoalan ini akan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH),” ancam Jamaludin yang juga Sekretaris Dispora Lotim ini.(yon)

(Suara NTB/yon)

TIDAK SESUAI - Sekretaris Dispora Lotim, H.Moh. Jamaludin, menunjukkan mebeler proyek Gedung Pemuda dan Mahasiswa yang tidak sesuai spesifikasi,

FOPPSI Harapkan Pemda Tambah Kuota Selong (Suara NTB) Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Lombok Timur (Lotim) mengharapkan pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan dari para operator sekolah. Salah satunya melalui penambahan kuota SK untuk operator sekolah.

“Yang kita butuhkan saat ini dilakukan penambahan kuota SK, karena saat ini operator sekolah yang mendapatkan SK

bupati hanya 694 orang dari TK, SD dan SMP. Sementara jumlah operator sekolah di Lotim mencapai 1.300 lebih,” terang Ketua Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Lotim, Hendra Gunawan, kepada Suara NTB, Kamis, (24/5).

Disebutkannya, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh FOPPSI Lotim, yakni sebanyak 1.300 orang operator yang registrasi menjadi anggota FOPPSI. Melihat jumlah

dari anggota saja, tentunya masih lebih banyak operator sekolah yang belum mendapatkan SK. Sehingga FOPPSI mengharapkan semua operator sekolah mendapatkan SK karena itu berdampak terhadap kesejahteraan operator sekolah itu sendiri.

“Honor operator sekolah sumbernya memang dari daerah dan sekolah, untuk dari daerah sebesar Rp650 ribu per bulan, sementara untuk dari sekolah tergantung dari keg-

iatan. Di mana kegiatan di suatu sekolah itu tidak sama.

Ada yang Rp200 ribu per bulan, ada yang Rp400 ribu per bulan tergantung dari kegiatannya,” jelasnya.

Keberadaan operator sekolah sangatlah penting, bahkan operator merupakan jantung dari lembaga pendidikan itu sendiri. Apabila tidak ada operator, maka besar kemungkinan segala urusan di suatu sekolah itu akan terkendala, baik dari pencairan

dana BOS maupun yang lainnya. “Bakal macet urusan di sekolah, kalau operator sekolah ngak jalan. Seperti dana BOS melalui operator serta kebutuhan sekolah yang lain,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, menyebutkan, dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Dikbud, tidak dilakukan pembatasan hanya 690 orang yang harus menerima SK. Melainkan, saat itu diberikan forma-

si hingga 1000 operator sekolah. Terlebih pada saat itu proses inventarisasi untuk pengangkatan itu tidak menggunakan orang lain, melainkan organisasi operator sekolah itulah yang mendata dirinya mana-mana operator yang aktif dan pantas untuk mendapatkan SK bupati.

Sementara, SK operator sekolah terhitung sejak 1 Januari 2017 yang berlaku selama dua tahun hingga 31 Desember 2018. Artinya, be-

gitu habis masa berlaku SK tersebut, barulah dilakukan perpanjangan dan proses evaluasi siapa-siapa operator yang bekerja, namun belum di SKkan. “Jadi kita tidak membuat SK setiap bulan,”tegasnya.

Adapun sumber anggaran dari APBD untuk yang memegang SK bupati sebesar Rp650 ribu. Sementara bagi operator yang di SK-kan oleh kepala sekolah, maka didanai dari sekolah itu melalui dana BOS. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 25 Mei 2018

Waspadai Paham Radikal KEBERADAAN paham radikal yang berkembang di sejumlah daerah kini menjadi perhatian jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Tengah (Loteng). Berbagai upaya antisipasi pun telah dan akan dilakukan MUI Loteng guna mencegah masuknya pahampaham radikal di daerah ini.

“Sejauh ini kita belum menemukan masuknya pahampaham tersebut. Tapi bukan berarti kita tenang,” ungkap Ketua MUI Loteng, H. Minggre Hamy, saat ditemui di kantor Bupati Loteng, Kamis (24/5).

Artinya, potensi ancaman masuknya paham radikal masih ada. Tinggal bagaima(Suara NTB/kir) na sekarang, seluruh elemen H. Minggre Hamy masyarakat dan pemerintah di daerah ini bisa berupaya maksimal dalam melakukan langkah-langkah antisipasi. Tujuannya, paham-paham radikal yang bisa memicu aksi terorisme seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, tidak sampai masuk dan berkembang.

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk Muslim cukup besar, Loteng juga bisa saja menjadi sasaran masuknya paham radikal. Terlebih lagi dengan perkembangan daerah saat ini, Loteng saja menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya paham-paham radikal ini.

“Melawan paham radikal tentu tidak bisa hanya dengan mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga harus mendukung,” imbuhnya.

Dengan tidak cepat terpengaruh ajaran atau paham-paham yang mengajak kepada aksi kekerasan. Menurutnya, setiap agama, pastinya mengajarkan kedamaian dan bukan malah mengajarkan kebencian kepada sesama manusia. (kir)

Demokrat Targetkan Kursi Unsur Pimpinan DPRD Giri Menang (Suara NTB) DPC Demokrat Lombok Barat (Lobar) meluncurkan pendaftaran calon legislatif (caleg) Kamis (24/5) sore. Peluncuran g pendaftaran caleg yang dirangkai buka bersama ini langsung dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH. Mahalli Fikri didampingi Sekretaris H. Zainul Aidi dan Ketua DPC Demokrat Lobar Indra Jaya Usman.

Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahalli Fikri menyampaikan peluncuran pendaftaran caleg ini harus mampu menjaring caleg yang memiliki semangat juang tinggi. “Demokrat harus menang dan menempatkan kader di masing-masing dapil di kursi dewan. Ketua DPC bisa memegang posisi ketua DPRD Lobar, tinggal bagaimana Demokrat memilih caleg yang memiliki semangat juang yang tinggi. Kita harus mengatakan bahwa kamu bisa berhasil, aku juga bisa berhasil,”kata Mahalli.

Ia ingin agar kerja DPC dan panitia penjaringan mampu mendapatkan caleg-caleg yang bisa bertarung memenangkan pileg. Ia juga menaruh harapan agar Ketua DPC mampu memegang tampuk pimpinan DPRD. Ia mengaku yakin dengan potensi yang dimiliki Demokrat yang tak kalah dengan parpol lain, diperkuat sinergi semua pengurus sampai ke bawah mulai dari DPAC dan ranting bisa memenangkan pileg. Kekuatan suara Demokrat katanya berasal dari pengurus paling bawah.

Sementara itu, ketua DPC Demokrat Lobar Indra Jaya Usman menyatakan kegiatan ini digelar agar bisa melakukan seleksi caleg dengan baik dengan harapan agar punya pasukan yang lebih siap. “Agar tidak terulang kejadian di tahun 2014, di mana Partai Demokrat hanya mendapat 3 kursi di DPRD Lobar. Itu pelajaran, kita perbaiki kondisi itu,” tegasnya.

Sejauh ini, kata IJU—panggilan akrab Indra Jaya Usman, Sudah banyak yang ingin maju lewat partai Demokrat baik dari kader maupun non kader. Namun itu baru sebatas via telepon.

“Namun kita akan lakukan rekrutmen secara resmi lewat panitia yang langsung diakomodir DPC,” sambungnya.

Untuk target sendiri, lanjut Usman, rekrutmen Caleg yang dimulai dari 24 Mei hingga 10 Juni itu diharapkan bisa memberi hasil yang baik. Tentunya, semua daerah pemilihan terisi, sehingga target menduduki kursi Ketua DPRD Lobar bisa terwujud. (her)

Alokasi DID Lobar Dipangkas Rp 18 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) atas pencapaian dalam laporan keuangan yang dinilai bagus. Tahun ini DID untuk Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 35 miliar, meskipun ada pemangkasan Rp18 miliar dari DID sebelumnya sebesar Rp53 miliar. Untuk mendapatkan DID lebih besar lagi, Pemda Lobar diminta membenahi sejumlah indikator penilaian dari 10 kategori penilaian yang ada.

“Tahun ini dana Insentif daerah (DID) Lobar turun dari Rp 53 miliar menjadi Rp 35 miliar.

Namun harus tetap disyukuri, sebab persyatan lebih berat tahun ini untuk memperoleh Rp 35 miliar jauh lebih berat

dibanding sebelumnya. Namun intinya, ini identik apresiasi atas prestasi terhadap daerah yang bagus laporan keuangannya dan berkinerja baik,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo di Kan-

tor Bupati Lobar, Kamis (24/5).

Dijelaskan ada 10 kategori atau Indikator penilaian untuk memperoleh insentif tertinggi.

Dari 10 kategori ini, ia menekankan Pemda Lobar perlu membenahi sejumlah indikator agar

(Suara NTB/her)

Program Padat Karya Diarahkan untuk Entaskan Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah desa didorong mengarahkan penggunaan Dana Desa (DD) untuk program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga ditekankan mengalokasi dana desa sebesar 30 persen dari total anggaran pembangunan untuk membuat program padat karya secara swakelola. ‘’Program padat karya ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di desa, karena sasarannya warga yang kurang mampu,’’ ujar Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Kamis (24/5). Acara ini dihadiri anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB Willgo Zainar, Pejabat Sementara Bupati Lobar, Kepala Bappeda NTB dan lainnya.

Selain lima prioritas untuk penggunaan DD ditambahkan program padat karya unik para petani dan nelayan yang mengalami masa paceklik, karena nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Selain itu petani yang masih menunggu masa panen dan tanam. “Mereka inilah yang bisa dimasukkan dalam program padat karya supaya mendapatkan pekerjaan berkesinambungan, program padat karya ini untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.

Program padat karya ini jelasnya dilaksanakan secara swadaya dan swakelola mulai perencanaan hingga eksekusi dilaksanakan oleh desa tidak boleh dikontrakkan ke pihak ketiga. Akan tetapi jika membangun akses jalan perlu alat berat berukuran besar, maka desa boleh menyewa. Program padat karya juga diarahkan menggunakan sebanyak mungkin bahan baku lokal, batu bata kayu dan material yang ada di desa. Hal ini untuk menumbuhkan ekonomi desa dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Dijelaskan alokasi dana untuk padat karya 30 persen dari total anggaran pembangunan. Ia mengimbau kalaupun tidak bisa dipaksakan, maka tidak harus 30 persen, tapi disesuaikan dengan rata-rata komulatif. Melalui progam padat karya ini sendiri, maka warga bisa diupah harian atau mingguan. Jika dilaksanakan pada bulan Januari Februari, maka harus ada kas dana desa untuk menanggulangi dulu sebelum DD cair. (her)

maksimal memperoleh DID. Salah satu indikator pengelola keuangan daerah bagus, maka nilainya tinggi. “Namun perlu diidentifikasi mana areal yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Untuk kesejahteraan masyarakat, Lobar memproleh nilai AA sehingga berhak memperoleh insentif Rp10,33 miliar. Sedangkan di sektor kesehatan dan pendidikan juga perlu dibenahi. Menurutnya, masih ada enam areal lagi yang perlu dikejar sebab kalau bisa dicapai maka dapat reward berupa dana insentif. “Kalau 10

indikator semua dapat maka bisa memproleh penghargaan dana insentif yang besar. Untuk nilai juara 1 total anggaran yang paling tinggi Rp125 miliar, lalu Rp 20 miliar, kemudian Rp 15 miliar setelah itu Rp10 miliar dan Rp 5 miliar,’’ terangnya.

Sedangkan alokasi untuk DAK berbasis pada DAU, ada tim penilaian melalui online sistem. Ia menyarankan agar memperoleh anggaran DAK yang besar Pemda perlu menyiapkan proposal yang baik. “Kalau proposal bagus maka direspon baik,” ujarnya. (her)

Pemda Diingatkan Tidak Persulit Pencairan DD

(Suara NTB/kir)

TERIMA - Plt Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, (kanan) menerima perwakilan petani tembakau Desa Beleka di teras kantor Bupati Loteng, Kamis (24/5).

Tak Kebagian Air

Petani di Loteng Terancam Gagal Tanam Tembakau Praya (Suara NTB) Ratusan pertani tembakau di Kecamatan Praya Timur utamanya di Desa Beleka kini terancam tidak bisa menanam tembakau, karena tidak tersedianya air baku di wilayah tersebut. Padahal banyak di antaranya petani ini yang sudah keluar biaya untuk menyewa lahan serta menyiapkan bibit tembakau.

Para petani tembakau menumpahkan kekecewaannya, dengan mendatangi kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng), Kamis (24/5). Petani meminta Pemkab Loteng bisa segera bersikap dan mencarikan solusi terkait persoalan ini supaya petani bisa segera menanam tembakau secepatnya dan menghindarkan petani dari potensi kerugian yang besar.

Pasalnya, kalau sampai lewat dari Bulan Mei ini bibit tembakau petani belum juga bisa ditanam, karena lahan yang belum siap akibat belum adanya air baku, maka bisa

dipastikan bibit tembakau tidak akan bisa ditanam. Itu artinya, kerugian bagi petani, mengingat, biaya yang dikeluarkan petani untuk penyediaan bibit tembakau tidaklah kecil.

“Untuk membeli bibit tembakau itu tidak murah. Petani harus mengeluarkan biaya yang cukup besar,” ujar H. M. Husnawadi, perwakilan petani tembakau Desa Beleka.

Belum lagi untuk biaya sewa lahan, rata-rata petani sudah mengeluarkan biaya sampai Rp 12 juta per hektare. Kalau kemudian tidak jadi tanam tembakau, maka biaya yang sudah dikeluarkan para petani untuk membeli bibit tembakau serta menyewa lahan bakalan hangus.

Di satu sisi, petani banyak yang sudah telanjur meminjam uang untuk biaya penyediaan bibit tembakau serta untuk sewa lahan. “Kalau sampai petani tidak bisa tanam tembakau karena tidak ada air, maka banyak petani Desa Beleka khusus-

nya yang bakal jatuh miskin.

Karena sudah tidak punya aset dan dikejar utang,” keluhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., yang menemui perwakilan petani mengaku sudah mendapat laporan terkait persoalan ini. Untuk itu, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk berkoordinasi dengan pihak terkait supaya wilayah Praya Timur ke selatan bisa disuplai air dari Bendungan Pandanduri Lombok Timur (Lotim).

Rencananya, air dari Bendungan Pandanduri untuk dua hari ke depan masih akan menyuplai lahan pertanian di wilayah Lotim terlebih dahulu. Karena kondisi petani tembakau di wilayah tersebut juga tengah kekurangan air bersih. Baru setelah itu, air akan dialihkan ke wilayah Kopang. Sebagiannya lagi dialirkan ke wilayah Praya Timur terus ke selatan. (kir)

Pemda Diharapkan Bisa Segera Temukan Solusi Terbaik LUNCURKAN - DPC Demokrat Lobar meluncurkan pendaftaran caleg 2019, Kamis (24/5) sore.

Halaman 7

Praya (Suara NTB) Polemik berkepanjangan terkait keberadaan warga Ahmadiyah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengundang keprihatinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Loteng. Pemerintah diharapkan bisa segera menemukan solusi terbaik, guna mengatasi persoalan warga Ahmadiyah, sehingga tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

Demikian diharapkan Ketua MUI Loteng, H. Minggre Hamy, saat ditemui di kantor Bupati Loteng, Kamis (24/5).

Dalam hal ini, pihaknya berusaha memberikan pencerahan pada para pengikut Ah-

madiyah terkait Islam yang sesungguhnya.

Dalam hal ini peran pemerintah diharapkan bisa lebih besar. Dengan menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengarah pada upayaupaya penyadaran bagi warga Ahmadiyah dan harus berkelanjutan.

Masyarakat dalam hal ini juga diharapkan bisa tetap tenang, menyikapi persoalan warga Ahmadiyah dengan tidak melakukan tindakantindakan di luar kewajaran dan bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Begitu pula halnya dengan warga Ahmadiyah, hendaknya juga

DMI Loteng Dorong Pertumbuhan Ekonomi Praya (Suara NTB) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah meluncurkan program aplikasi pembayaran online. Program tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Forum Komunikasi Silaturahmi Pondok Pesantren (FKSPP) Loteng serta Baznas Loteng. Hal ini sebagai salah satu upaya mendorong tumbuhnya ekonomi kecil kreatif di daerah ini.

“Aplikasi ini kita namai Mandalika Digital,” terang Ketua DMI Loteng, H. Lendek Jayadi, Kamis (24/5) kemarin. Di aplikasi tersebut, masyarakat bisa memperoleh berbagai layanan pembayaran online yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Selain bisa digunakan untuk keperluan pribadi, aplikasi tersebut juga diharapkan bisa untuk keperluan usaha. Masyarakat

bisa menggunakan aplikasi tersebut sebagai ladang usaha, sehingga bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Apalagi, progam ini dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Di mana setiap keuntungan usaha dari setiap transaksi melalui aplikasi akan dibagi sesuai prinsip syariah, baik itu bagi yang menggunakan aplikasi maupun bagi pengelola aplikasi. “Aplikasi ini dijalankan oleh koperasi di bawah DMI. Dan, keuntungan yang diperoleh itu peruntukannnya untuk kemaslahatan umat,” terang Lendek.

Misalnya, untuk membantu pembangunan masjid, santunan dan kegiatan sosial lainya. Jadi keuntungan usaha tidak seluruhnya diambil oleh pengelola. Tapi sebagian juga didonasikan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Sehingga dalam hal pihaknya menggandeng FKSPP dan Baznas Loteng. (kir)

bisa tetap bersikap baik dan tidak menyinggung perasaan masyarakat yang lain. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pencairan Dana Desa (DD) telah disederhanakan oleh pemerintah pusat. Hal ini untuk mempermudah desa merealisasikan anggaran DD tiap tahun yang meningkat. Skema penyaluran dibagi tiga termin, termin I 20 persen, termin II termin III masing-masing 40 persen. Upaya penyederhanaan proses pencarian DD ini pun diharapkan ditindaklanjuti oleh pemda.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Kamis (24/5), mengharapkan desa tidak dipersulit dalam mencairkan DD. Untuk pemerintah daerah harus menyederhanakan mekanisme pola pencairan.

Menurutnya, pola pencairan DD diubah dari sebelumnya.

Tahun ini polanya tiga tahap, yakni tahap 1 pencairan mulai Minggu kedua Januari, lalu tahap 2 bulan Maret dan tahap III tidak lagi Agustus, namun dipercepat bulan Juli. Untuk Pencairan DD tahap I yakni penyaluran dari kas negara ke rekening kas daerah cukup diserahkan syarat perda APBD dan perbup tentang tata cara perhitungan dan pembagian DD Serta rincian alokasi DD. Syarat berupa Perda dan perbup ini, jelasnya, penting sebagai dasar dalam melaksanakan anggaran. Sedangkan untuk pencairan DD ke rekening desa (dieksekusi), desa cukup menyerahkan syarat antara lain perdes APBDdes menjadi syarat penting, karena sebagai otorisasi dan dasar pencairan anggaran. “Berbagai perubahan pola penyederhanaan pencairan DD ini untuk memudahkan desa, tidak sebaliknya (menyulit-

kan desa),” katanya.

Diakuinya, kebijakan baru progam padat karya baru-baru dilaunching akhir tahun lalu.

Lalu ditindaklanjuti oleh kementrian terkait, sehingga memakan waktu cukup lama termasuk mempersiapkan SKB 4 menteri. Diakui hal ini menjadi halangan, sebab desa yang sudah menyelesaikan APBDdes perlu merevisi perdes APBDes untuk menyesuaikan. “Namun revisi ini tidak boleh menghalangi pencairan DD dari kas Pemda dari kas desa. Ini Tidak boleh terjadi, sebab dengan perdes bisa dipakai untuk mencairkan DD. Tapi kalaupun mengajukan revisi, mengajukan revisi secara bertahap. Artinya DD tetap cair sambil pengajuan revisi APBDes,” katanya.

Untuk Lobar,ujarnya, dianggap bagus, sebab penyaluran DD tahap I sudah tuntas tinggal penyaluran tahap II. Pencairan tahap II ini, jelasnya, dua saja syaratnya yakni laporan realisasi penyaluran DD dari RKUD ke RKB, lalu syarat yang kedua laporan penggunaan DD tahun lalu.

“Mestinya ini sudah dibuat.

Kalau sudah segera dokumen disampaikan ke Pemda. Jangan menunda penyaluran DD,” ujarnya. Sebab sesuai ketentuan pencairan DD dari kas daerah ke desa maksimal 7 jari kalau desa memenuhi syarat.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi berharap, setelah kegiatan diseminasi DD ini, khususnya para kepala desa akan dapat mengelola DD dengan tepat sasaran, penyelenggaraan dan hasil yang maksimal. Melalui kegiatan ini lanjutnya, segala informasi terkait pengelolaan DD bisa diperoleh dengan lengkap dan baik. (her)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo dengan Pjs Bupati dan pejabat lingkup Pemkab Lobar, Kamis (24/5).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 25 Mei 2018

Halaman 8

Kerjasama Program Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Wakili NTB, Tiga Siswa SD Sumbawa Tembus OSN Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Dunia pendidikan Sumbawa kembali menunjukkan prestasinya. Pada Ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD, tiga siswa dari Sumbawa berhasil mewakili NTB pada OSN 2018 tingkat Nasional di Padang.

Ketiga siswa dimaksud adalah, Muhammad Fadhlurrahman, siswa kelas 4 SDN 1 Alas, dan Wahyu Rafi Hamdani, siswa kelas 5 SDN 1 Sebasang.

Keduanya saat seleksi OSN tingkat provinsi yang berlangsung serentak tanggal 4 April

lalu, mengikuti lomba untuk mata pelajaran Matematika.

Nama pertama meraih rangking 50 nasional dari 1500 lebih peserta yang ikut. Sementara untuk provinsi, meraih rangking pertama. Sedangkan nama kedua, menduduki rangking 53 nasional dan rangking 2 tingkat provinsi.

Nama terakhir terbaik Sumbawa yang juga berhak mewakili NTB, di OSN tingkat nasional yakni Ramadianto, siswa kelas 5 SDIT Samawa Cendikia. Sebelumnya mengikuti lomba untuk

mata pelajaran IPA dan berhasil meraih rangking 65 nasional dan rangking pertama untuk tingkat provinsi.

“Ketiganya akan mewakili NTB pada OSN tahun ini yang dipusatkan di Padang Sumatera Barat, dari tanggal 1—7 Juli,” sebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, melalui Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SD, Tenri, SE. Saat seleksi di tingkat provinsi, Kabupaten Sumbawa, mengutus 6 siswa ter-

baiknya. Tiga siswa lainnya juga ikut di tingkat provinsi, namun gagal melangkah ke nasional. Mereka adalah, Aliga Aulia Tuta siswa SDN Pernang, Hardita Sukmawati siswi asal SDN Teluk Santong dan Hifzhan Haryo Pratama dari SDN 6 Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Tenri menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada guru pembina yang tanpa lelah, telah memberikan pembinaan bagi siswa. Dari seleksi tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi. Lebih bang-

ga lagi, dua dari tiga siswa berasal dari SDN luar kota.

“Berkat merekalah tahun ini Sumbawa mampu menempatkan tiga wakil terbaiknya di tingkat nasional,” katanya.

Untuk mata pelajaran IPA, pembinaan kala itu diserahkan sepenuhnya kepada Yuliana, S. Pd guru dari SDN 1 Alas dan Rusdianto, S.Pd dari SDN Sebasang Kantanga. Sementara Mapel Matematika oleh Maizarah guru dari SDIT Samawa Cendekia dan Syafruddin, S.Pd guru dari SDN 1 Lopok. Di OSN tingkat nasional tahun

lalu, Kabupaten Sumbawa, mampu meloloskan satu wakilnya ke nasional untuk mapel Matematika. Saat itu, Sumbawa, berhasil mempersembahkan medali perunggu.

Terhadap ketiga utusan NTB tersebut juga akan terus dilakukan pendampingan dan pembinaan sebelum bertolak ke Padang. Untuk mematangkan lagi persiapan mereka.

Sehingga siharapkan OSN tahun ini di Padang, ketiga siswa Sumbawa wakil NTB ini dapat kembali menorehkan prestasi. (arn)

(Suara NTB/arn)

Tenri

Desa Terdampak Kekeringan Meluas Dompu (Suara NTB) -

Jumlah Desa/Kelurahan yang terdampak kekeringan di Kabupaten Dompu meluas ke sejumlah wilayah. Kondisinya sebagian besar dianggap sudah mendekati kritis. Upaya intervensi dengan mendistribusikan air bersih belum dilakukan, mengingat BPBD belum menerima laporan tertulis dari penguasa wilayah.

(Suara NTB/Uki)

SAFARI RAMADHAN - Bupati Bima memberikan sambutan saat menggelar Safari Ramadhan di Kecamatan Sape, Rabu (23/5) malam.

Safari Ramadhan di Sape, Bupati Ajak Warga Perkuat Silahturahmi Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan Safari Ramadhan telah menjadi agenda wajib bagi Pemerintah Daerah pada setiap tahun. Tujuannya untuk memperkuat silaturahmi dan membentuk karakter generasi dan masyarakat yang religius.

Ia mengatakan Safari Ramadhan tidak hanya sebatas rutinitas tahunan Pemerintah Daerah. Yang jauh lebih substansial dapat dijadikan wahana silaturahmi. Membumikan serta menyiarkan syiar agama.

“Saya mengajak para orang tua agar tidak henti-hentinya mengarahkan anak-anaknya untuk terus membaca dan mempelajari Al-Qur’an,” kata Bupati dalam Safari Ramadhan di Kecamatan Sape, Rabu (23/5) malam.

Hal lain yang juga menjadi harapan Bupati ialah lahirnya kepedulian dan keseriusan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang wajib dijaga oleh seluruh masyarakat.

Karena menurutnya, kedepan akan mengembalikan semangat dan kebanggaan masyarakat Bima. Sebagai masyarakat yang mempunyai budaya yang tinggi dan Islami serta mampu memproteksi budayanya dari pengaruh-pengaruh budaya luar.

“Mari kita bahu membahu memujudkan Bima yang Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (RAMAH),” ajaknya.

Pada Safari Ramadhan puasa ke-7 ini, Bupati juga menyerahkan bantuan keuangan kepada sejumlah Masjid dan Musholla yang berada Kecamatan Sape dengan total sebesar Rp335 juta. (uki*)

Non Zonasi

Dikpora Minta Sekolah Terima Siswa Sesuai Daya Tampung Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB memutuskan tidak akan menerapkan sistem zonasi pada kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

Sistem yang disiapkan menjadi salah satu solusi agar distribusi siswa merata di seluruh sekolah itu, oleh Dikpora KSB, dianggap tidak bisa sepenuhnya diterapkan.

Ini dikarenakan kondisi di tingkat lapangan dan sejum(Suara NTB/bug) lah aturan lainnya bertentanTajuddin gan dengan sistem tersebut.

“Kita sudah telaah dan kita sampai pada kesimpulan tidak bisa menerapkannya (zonasi),” kata kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (24/5).

Meski tidak menerapkan sistem zonasi, Dinas Dikpora punya solusi lain untuk mengatasi persoalan sekolah yang selama ini kekurangan siswa akibat minimnya pendaftar setiap tahunnya. Menurut Tajuddin, solusi yang diambilnya itu sebagai jalan tengah yang paling pas diterapkan mengganti sistem zonasi.

Solusi yang diterpakan oleh Dinas Dikpora, yakni meminta seluruh sekolah yang selama ini banyak diminati pendaftar pada setiap kegiatan PPDB untuk menerima siswa hanya sebanyak daya tampung kelas yang dimilikinya.

Dijelaskan Tajuddin, beberapa sekolah yang selama ini jumlah siswanya sangat padat (melebihi daya tampung) telah pihaknya ajak membicarakan solusi tersebut. Di antarnya tingkat SMP ada SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3 dan MTs Negeri Taliwang sementara tingkat sekolah dasar ada SDN 1, SDN 2, SDN 4 dan SDN 10 Taliwang. Di mana seluruh sekolah itu akhirnya sepakat pada PPDB tahun ini mereka hanya akan menerima siswa sesuai dengan daya tampungnya.

Dengan kesepakatan itu, sekolah-sekolah tadi tidak boleh lagi memaksakan menerima siswa berlebih dengan cara menambah ruang kelas. Diakui Tajudddin, penilaian padat terhadap sekolah-sekolah itu tidak berdasarkan aturan yang ada, tetapi berdasarkan penilaian versi dinas.

“Kalau ikut aturan mereka memungkinkan selama sekolah mampu. Tapi kita kesampingkan itu, karena di sisi lain ada sekolah-sekolah yang kekurangan siswa karena banyak diserap sekolah tadi,” cetusnya.

Dikatakannya, persoalan kekurangan siswa di beberapa sekolah hanya terjadi di dalam wilayah kecamatan Taliwang. Sementara di kecamatan lain distribusi siswa relatif merata setiap tahunnya. “Untuk tingkat SMP ada SMP 7 Taliwang yang setiap tahunnya selalu kekurangan siswa mendaftar,” ungkapnya. (bug)

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan mengatakan, meluasnya desa/ kelurahan terdampak kekeringan itu karena hujan yang tidak pernah lagi turun. Persediaan air bawah tanah terus menyusut.

“Kenapa meluas ya memang situasinya begitu, karena belum adanya turun hujan dan sebagainya,” kata dia kepada wartawan di ruang ker-

janya, Kamis (24/5).

Beberapa desa yang kini terdampak bencana rutin ini diantaranya Kelurahan Kandai I, Desa Dorebara, Mbawi, Kareke, Mange Asi dan Saleko untuk Kecamatan Dompu. Sedangkan di Kecamatan Huu wilayah terdapak yakni Desa Adu, Jala, Rasabou dan Huu. Dan Kecamatan Woja sendiri, lanjut Imran, sedikitnya baru dua, yaitu Desa Nowa dan Bakajaya.

Mengingat belum adanya langkah intervensi terhadap desa/kelurahan terdapak kekeringan itu, ia berharap, aparatur desa setempat segera melayangkan surat ke Bupati yang ditembuskan ke BPBD untuk segera dilakukan pendistribusian air bersih.

“Harapan saya, masukan saja laporan pada Bupati tembusan ke sini, lingkungan atau desa mana yang kekurangan

air bersih itu,” ujarnya.

Menurut dia, bencana kekeringan yang kondisinya merangkak kritis ini akan terus berlanjut, diperkirakan puncaknya pada bulan Agustus 2018 mendatang. Dan bencana rutin ini akan terus dirasakan masyarakat tiap tahunnya selama pemangku kebijakan tidak memiliki inisiatif untuk menanggulanginya secara permanen. Salah satunya dengan menyediakan sumur dalam.

Pun, keluh Imran M Hasan, bukan saja masyarakat yang sebetulnya kesulitan memperoleh air bersih tetapi pemerintah juga demikian. Untuk air

bersih yang didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan saja, pihaknya harus membeli pada pengusaha mata air Legara. Hal itu dilakukan karena memang belum adanya area khusus milik pemerintah yang yang menyediakan stok air bersih diwilayah ini.

“Agustus sampai November puncaknya itu, sudah berteriak itu rakyat mana air bersih mana air minum. Kalau kita sudah siaga satu repot nanti, orang lebih baik tidak ada beras daripada tidak ada air. Dan soal lokasi persediaan air nanti akan kita coba usahakan, biar kita tidak beli terus,” pungkasnya. (jun)

Pol PP Segera Tindak Warung Produksi Sampah di KSB Belum Terukur yang Buka Siang Hari Dompu (Suara NTB) Sejumlah warung makan di Kabupaten Dompu rupanya tak meliburkan aktivitasnya di siang hari. Padahal, pemerintah daerah sudah melarangnya melalui surat edaran dan himbauan langsung di tingkat lapangan. Contoh kecilnya, warung makan di belakang toko Doro Bata Pasar Atas Dompu.

Di sini, tampak lapaklapak pedagang yang telah ditutupi kelambu ramai dikunjungi masyarakat, terutama di jam-jam istirahat. Mengetahui hal itu satuan Pol PP setempat berencana mengambil tindakan tegas.

“Kalau masih ada rumah makan yang buka di jam tertentu sebagaimana yang ada dalam surat imbauan itu akan kami tertibkan,” kata Kasat Pol PP Dompu, Agus Salim di kantornya, Kamis (24/5).

Ia menegaskan, jauh sebelum pelaksanaan ibadah puasa ini pihaknya sudah mewanti-wanti pedagang khususnya pemilik warung nasi agar tidak berjualan di siang hari. Karena hal itu dapat mengganggu kelancaran ibadah puasa umat muslim, apalagi di tempat umum seperti pasar yang ramai dikunjungi masyarakat.

Karenanya, Agus Salim memastikan jajarannya akan segera dikerahkan untuk mengambil langkah persuasif, kalaupun nantinya pedagang membandel langkah tegas seperti penyitaan dan pembokaran paksa tak segan-segan dilakukan.

“Jika ada rumah makan ngeyel setelah kami beri pembinaan atau arahan untuk menutupnya, tentu akan ada tindakan tegas,” ungkapnya.

Selain berencana menindak warung makan yang beroperasi disiang hari, persoalan lain yang juga menja-

Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga saat ini belum bisa mengukur jumlah produksi sampah yang dihasilkan masyarakat Sumbawa Barat, per hari. Hal tersebut terjadi, pasalnya hingga saat ini belum ada alat timbangan yang disediakan oleh Pemerintah.

Akibatnya penanganan sampah yang ada saat ini juga tidak bisa maksimal.

Kepala DLH, melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi SP, M. Si, kepada Suara NTB, Kamis (24/5) tidak memungkiri masih lambanya penanganan sampah yang ada di wilayah setempat. Hal ini terjadi, karena belum ada data yang dianggap valid untuk menghitung total produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya.

Sementara upaya yang dilakukan selama ini hanya bersifat kubikasi saja dan itu tentunya berbeda dengan tonase dari sampah.

Masalah ini (jembatan timbang) untuk mengukur volume sampah juga belum bisa direalisasikan oleh Pemerintah.

Bahkan pihaknya juga sudah sering disuarakan kepada Pemerintah, tetapi faktanya yang ada saat ini masih nihil.

“Kita sudah sering menyuarakan hal ini (jembatan timbang) untuk mengukur volume sampah supaya penanganan bisa maksimal. Tetapi hingga saat kini belum juga direalisasikan oleh Pemkab ,” ungkapnya.

Dikatakannya, memang timbangan ini dianggap sangat sepele, tapi manfaat yang dihasilkan besar. Dengan mengetahui jumlah sampah di masyarakat per harinya, upaya penanganannya juga akan cepat. Bahkan sampah bisa juga tidak langsung ke TPA, melainkan ditangani khusus supaya bisa bermanfaat. Sebab, nilai keberhasilan pengelolaan sampah bukan dengan banyaknya sampah di TPA, melainkan sampah yang bisa dikelola. (ils)

Dua Jaringan Jalan Masih Perlu Perbaikan

(Suara NTB/jun)

TETAP BUKA - Tampak warung di belakang Toko Doro Bata pasar atas Dompu tetap buka di siang hari saat bulan puasa, Kamis (24/5). di atensi yakni penggunaan petasan, minum-minuman keras dan penyakit masyarakat lainnya. Hanya memang, sejauh pantauan di lapangan saat ini untuk peng-

gunaan petasan sudah sangat berkurang.

“Membunyikan petasan sudah relatif kurang, karena kami setiap hari lakukan pemantauan,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek penanganan jaringan jalan ruas TeladanKelawis dan Pelita-Batu Rotok dengan panjang masingmasing 5 kilometer sudah dituntaskan. Meskipun demikian, dari pengecekan diketahui masih ada lokasi-lokasi yang perlu diperbaiki.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menyampaikan, penanganan kedua jalan tersebut tidak dapat diselesaikan akhir tahun 2017 lalu. Hal ini karena adanya bencana alam di wilayah setempat. Kemudian diberikan perpanjangan waktu,

dan diselesaikan pekerjaannya di bulan Maret 2018 lalu. “Sudah 100 persen. Tinggal pemeliharan sampai bulan juli,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah turun melakukan pengecekan terhadap jalan tersebut bersama TP4D barubaru ini. Pihaknya baru bisa turun pada Rabu (23/5) lalu melakukan pengecekan. Hal ini karena saat itu ada BPK yang masuk, sehingga diberikan kesempatan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan. Dari pengecekan yang dilakukan, diakui Suharmaji masih ada yang perlu diperbaiki di jalan setempat. (ind)

Siswa SDIT Al Hilmi Berbagi Takjil ke Warga Dompu (Suara NTB) Siswa SD Islam Terpadu Al Hilmi Dompu membagikan menu berbuka puasa kepada warga di sekitar lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga.

Pembagian takjil oleh siswa yang ditemani wali murid ini merupakan pembiasaan berbagi kepada sesama pada anak – anak yang menjadi keputusan forum kelas.

Kepala SDIT Al Hilmi Dompu, Syamsul, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (23/5) malam mengungkapkan, kegiatan pembagian menu berbuka puasa kepada warga merupakan keputusan bersama wali murid pada forum kelas.

Takjil yang dibagikan merupakan hasil urunan wali murid dan lokasi warga tempat pembagian takjil diserahkan kepada forum kelas.

“Kita berharap, sepekan ini bisa selesai kegiatan berbagi takjilnya. Karena pekan depan, guru dan sekolah akan fokus untuk pembagian rapor,” terang Syamsul.

Pembagian takjil kepada warga, dikatakan Syamsul, untuk membiasakan anak

(Suara NTB/ist)

Siswa kelas 1 Al Jabar sedang memberikan takjil kepada warga di lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Dompu, Rabu (23/5) sore. berbagi kepada sesama, minimal menu berbuka. Sehingga kegiatannya, dilakukan oleh anak – anak dan ditemani oleh para guru serta wali murid.

Selain berbagi takjil, wali murid yang hendak menyalurkan infaq, dan sedekah akan langsung disalurkan saat momen pembagian rapor.

“Kalau zakat fitrah, kita akan serahkan ke Bazda Kabupaten sesuai instruksi Dinas. Jadi zakat fitrahnya

kita serahkan ke Bazda. Untuk infak, sedekah, wakaf dan sumbangan lain, kami hadirkan dhuafa ke sekolah. Nanti orang tua yang langsung (menyerahkan), biar anak – anak terlibat,” jelasnya.

Muhammad, S.Pd Wakasek Kehumasan SDIT Al Hilmi mengatakan, pembagian takjil dilakukan oleh semua forum kelas. Agar tidak tumpang tindih, masing – masing kelas membagi lokasi pem-

(Suara NTB/ist)

Wali murid bersama guru ikut menemani para siswa SD Islam Terpadu Al Hilmi Dompu membagikan menu takjil. bagian takjil. “Besok, (pembagian takjil) kita arahkan ke lokasi lain,” katanya.

Siswa kelas 1 Al Jabar SDIT Al Hilmi mendapat giliran pembagian takjil di sekitar lingkungan sekolah. Para siswa langsung terlibat membagikan berbagai menu buka puasa bersama kurma kepada warga. Pembagian takjil ini ditemani para wali murid, wali kelas dan beberapa dewan guru SDIT Al Hilmi.

Para siswa terlihat antusias membagikan menu berbuka puasa. Warga pun cukup terharu dengan pembagian takjil dari para siswa. Terlebih para warga yang menerima takjil ini sebagian besar warga tidak mampu yang ada di sekitar lingkungan sekolah.

“Alhamdulillah kita bisa berbagi takjil bersama anak – anak hari ini,” kata Yono salah seoran wali murid SDIT Al Hilmi Dompu. (ula/*)

Halaman 9

SUARA NTB Jumat, 25 Mei 2018

”Tadarus Seni Kebangsaan” “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.”

[Al Qur’an Surat Al Hujurat Ayat 11].

Mengejar Surga M. Anugrah Arifin, M.Pd.I Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram ALHAMDULILLAH, sholli wa sallim ‘ala Rasulillah. Bulan Ramadhan dengan segala amaliyah ibadah di dalamnya, menjanjikan banyak kebaikan dan keberkahan. Hal ini di tegaskan oleh Rosulullah Saw sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra, yang artinya: “Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini, akan dibukakan pintu-pintu langit, dan ditutup pintupintu neraka, serta setan-setan nakal akan dibelenggu.

Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari pada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. (HR. Ahmad, Nasai 2106, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)” Pembaca yang budiman, dalam hadits di atas Rasulullah SAW melegitimasi keberkahan bulan ramadhan dengan menyebutkan 3 keutamaan bulan ramadhan : Pertama, dalam bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, potongan hadits ini setidaknya memiliki dua pengertian yaitu pintu surga dan pintu neraka benar-benar terbuka dan tertutup di alam akhirat sebagaimana zhohir hadits, atau dapat dipahami sebagai motivasi yang diberikan oleh Rasulullah Saw bahwa di bulan ini peluang untuk berbuat kebaikan jauh lebih besar dari pada peluang untuk berbuat ma’siat.

Sebagaimana yang kita saksikan ketika bulan romadhon tiba suasana lingkungan rumah, sekolah, kantor serta lingkungan masyarakat pada umumnya akan larut dalam hiruk pikuk ibadah menyambut ramadhan, dalam lingkungan yang demikian baik, tentu sangat besar kemungkinan setiap individu Muslim untuk ikut larut dalam ibadah kebaikan yang mengantarkan pada surga dan sebaliknya sangat kecil kemungkinan untuk menyendiri dalam ma’siat yang mengantarkan pada neraka.

Kedua, setan-setan nakal akan dibelenggu. Faktor kedua yang memudahkan manusia untuk meraih surga di Bulan ramadhan adalah terkurungnya musuh terbesar manusia yang senantiasa memanipulasi nafsu untuk digiring ke arah perilaku negatif (maksiat), merujuk pendapat Rasyid Ridha dalam tafsir Al- Manar entitas setan dalam hadits ini tidak selalu bermakna makhluk tertentu, setan dapat pula bermakna sifat buruk/ durhaka yang mendominasi setiap makhluk baik dari kalangan jin maupun manusia, dengan demikian Allah telah menundukkan sikap durhaka ini melalui ibadah puasa dan ibadah Ramadhan lainnya, sehingga seorang Muslim yang melaksanakan puasa hanya memiliki satu penghalang untuk masuk surga; nafsu yang ada dalam dirinya.

Ketiga, lailatul Qadar yang lebih baik dari pada seribu bulan. dalam bulan Ramadhan, Lailatul Qadar menjadi momen yang diburu, bahkan Rasul SAW mengkhususkan diri beri’tikaf dan beribadah di masjid nabawi pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan untuk memburu kebaikan lailtul qadar yang membuat umat Islam dengan usia yang relatif lebih pendek dan tuntunan syariat yang lebih ringan mampu mengungguli umat-umat terdahulu yang usianya jauh lebih panjang dan ibadah yang jauh lebih berat, bahkan dalam umat Nabi Muhammad saw akan menjadi umat pertama yang menghuni surga sebagai reward dari Allah asbab keberkahan ibadah di Lailatul Qadar.

Pembaca yang budiman..!, Akhirnya, marilah kita cermati penutup hadits di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa Siapapun yang berpangku tangan, tidak mau berusaha lebih optimal untuk meraih keberkahan Ramadhan dan Lailatul Qadar sesungguhnya dia telah menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan dan kemudahan untuk meraih surga. (*)

Menjadikan Seni sebagai Perekat Bangsa SEJUMLAH pegiat seni berkumpul untuk agenda tentang bagaimana berkebangsaan dalam seni. Kegiatan disebut “Tadarus Seni Kebangsaan” itu berlangsung tanggal 23 - 31 Mei mendatang, di halaman Taman Budaya NTB. Tadarus Seni Kebangsaan akan diisi dengan berbagai kegiatan berbasis seni dan budaya.

Seperti gelar sastra, seni pertunjukan, seni rupa. Diselipkan juga diskusi seni kebangsaan dan buka puasa bersama.

Penyelenggara, Majas Pribadi menjelaskan, kegiatan itu ingin menjelaskan bagaimana cara membaca kembali tradisi kebangsaan. Meski, kata dia, masing-masing orang punya budaya dan tradisi. Tapi perekatnya adalah kebangsaan. Masing-masing individu disebutnya punya keberagaman, sampai pada tingkatan bangsa dan nusantara punya cara berbeda untuk ekspresikannya.

“Mereka punya metedologi sendiri sendiri. Nah, kesenian ini punya wilayah sendiri, ada wadah sendiri untuk menjaga tradisi kebangsaan ini,” kata Majas menjelaskan tema besar dalam panggung Tadarus Seni Kebangsaan tersebut.

Dengan segala keberagaman

dan kekayaan seni tradisi NTB, menurutnya bisa menjadi epsentrum soliditas. Nasional bisa belajar dari NTB tentang keberagaman dan kebangsaan.

Majas berharap, bisa menemukan gambaran menarik dan dialektika baru dalam panggung tersebut, khususnya saat diskusi seni kebangsaan.

Tokoh tokoh seni, seperti Zaini Muhammad, Winsa, Eko Wahono, Geger, Mandra, Kongso Sukoco akan menjadi narasumber yang membeberkan tema utama tentang kebangsaan dalam seni itu.

Secara berturut turut, kegiatan berlangsung sejak Pukul 16.00 Wita itu, hari pertama diisi Biru Jingga dan Olah Seni.

Hari kedua, music performance Komunitas Warjack dan Yudha Aganda, berikutnya Pantomim dan monolog oleh Mime In Lombok dan Ipul Sapturi. Hari ke empat, tampil Ary Juliant and Folk dan Art Performance Novrizal Hamza. Dilanjutkan diskusi kebangsaan malam harinya. Berikutnya sampai hari terakhir gelar sastra hingga musikalisasi puisi. Pesan khusus yang ingin disampaikan, agar pelaku seni, sastrawan, perupa, tetap satu membawa kembali tradisi kebangsaan. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

TADARUS SENI KEBANGSAAN - Musikalisasi dari musisi cilik Biru dan Jingga jadi pentas pembuka di panggung Tadarus Seni Kebangsaan di Taman Budaya NTB.

Pesona Khazanah Ramadhan

Dijual Murah, Buku Terjual hingga 3.000 Eksemplar Mataram (Suara NTB) Salah satu aktivitas kegiatan dalam Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) ialah bazar buku. Sebanyak kurang lebih 25 ribu buku dijajakan untuk dijual murah kepada pengunjung kompleks Islamic Center NTB. “Hingga Rabu malam, jumlah buku yang terjual sejak dibuka bazar ini sebanyak tiga ribu lebih,” kata Koordinator Pameran Buku Islam di Islamic Center NTB, Syawaluddin.

Sejauh ini, animo masyarakat terbilang cukup baik. Sebab banyak warga yang datang dan membeli buku-buku murah itu. Buku yang paling banyak dicari dan dibeli warga ialah buku islam.

Setidaknya, ada 18 penerbit yang turut menjajakan buku-bukunya. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan bazar buku tahun lalu. Tentu saja dengan harapan semakin banyak warga yang membeli dan membaca buku. Terutama buku-buku islami yang memang menjadi buku paling laris dalam bazar ini. “Kate-

gori buku yang laris terjual itu buku-buku agama dan juga Al Qur’an,” ujarnya.

Pameran buku ini berlangsung sejak 17 Mei sampai 10 Juni. Masyarakat dapat membeli buku dengan berbagai diskon menarik.

Buku yang disediakan pun cukup beragam. Sehingga pembeli lebih leluasa untuk memilih.

“Pameran buku ini menyediakan ribuan judul buku, dengan buku-buku yang dipamerkan paling murah harganya Rp5 ribu dan paling mahal Rp3,2 juta,” u j a r

Syawaluddin.

Syawaluddin mengatakan terdapat kenaikan keikutsertaan jumlah penerbit pada PKR tahun ini. Pada tahun sebelumnya hanya 11 penerbit saja yang

ikut. Sementara tahun ini mencapai 18 penerbit.

Menurutnya, buku-buku tentang agama cukup banyak peminatnya, karena masyarakat Kota Mataram di Pulau Lom-

bok sangat religius. Selain itu, di pameran buku Islam juga ada video compact disk (vcd) film kartun untuk anak, seperti film kartun Muhammad Al Fatih dan lainnya. (lin)

Jumat, 25 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 10

Jumat, 25 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Jumat, 25 Mei 2018

Halaman 12

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Workshop Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, Kamis (24/5) kemarin menggelar workshop. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen mutu operasional yang terukur, handal dan memadai demi terlaksananya kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Workshop dengan tema ‘’Melalui Workshop SPMI Kita Tingkatkan mutu Tri Dharma STAHN Gde Pudja Mataram’’ digelar oleh unit

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama para nara sumber dan panitia workshop yang berlangsung, Kamis (24/5) kemarin.

P2M beserta gugus kendali mutunya, guna mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Tri Dhar-

ma Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Workshop SPMI merupakan langkah strategis yang akan memacu kinerja unit pelaksana akademik dan unit kerja non akademik dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma STAHN Gde Pudja Mataram yang digerakkan oleh kesadaran dan tanggung jawab dalam

perilaku organisasi menuju budaya mutu.

Sasaran Workshop SPMI adalah terwujudnya pedoman yang meliputi penetapan standar pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian mutu sehingga menjadikan seluruh proses kegiatan.

Dalam hal ini Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAHN Gde Pudja Mataram menjadi terukur, guna menghasilkan sumber daya insani yang bermutu dan mampu membangun keilmuan di era milenium.

Atas dasar pentingnya mutu STAHN Gde Pudja Mataram ke depan, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam mensukseskan workshop ini. Dua nara sumber yang kompeten di bidangnya hadir memberi materi, masing-masing Dr.Ir Nyoman Utari Vipriyanti,M.Si dan Dr. I Wayan Suardana,SST.Par.,M.Par. Adapun peserta workshop kali ini berasal dari dosen, pegawai dan mahasiswa sejumlah 92 orang.

Biaya workshop ini bersumber dari DIPA STAHN Gde Pudja Mataram tahun 2017. (r/*)

(Suara NTB/ris

SILATURAHMI - Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, S.Pd,M.Pd (ke tiga dari kanan), bersama Komisioner KPID NTB lainnya, Kamis (24/5) kemarin bersilaturahmi ke Radio Global FM Lombok. Komisioner KPID NTB yang baru dilantik ini, diterima Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke empat dari kanan).

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

SALON

HILANG

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

HLG BPKB R2 HONDA DR3238CQ NOKA/NOSIN:MH1JFW116GK462259/ JFW1E-1459965 AN. NURMIATI S,ADM HLG DSKTR JL. HALMAHERA

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 HONDA DR5018BF NOKA/NOSIN:MH1JF12137K234639/ JF12E-1238974 AN. I DEWA AYU SUCI ARNIATI,ST HLG DSKTR CAKRANEGARA HLG BPKB R2 HONDA DR6877HA NOKA/NOSIN:MH1JF5116AK053809/ JF51E-1057193 AN. NURUL AINI HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT MATARAM

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 25 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 25 Mei 2018

Halaman 14

Histori Tiga Abad Nusantara-Afsel

DPR RI Perkuat Diplomasi Parlemen dengan Afrika Selatan

(Suara NTB/ist)

Delegasi parlemen Indonesia terdiri dari Wilgo Zainar (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (FPKB), Muslim Ayub (FPAN), Zainut Tauhid (FPPP), Tamsil Linrung (FPKS), Syafruddin Suding (F-Hanura), Akbar Faizal (F-Nasdem), serta diikuti oleh tenaga ahli, Setjen DPR dan Media foto bersama dengan anggota Parlemen di Cape Town saat kunjungan kerja ke Afrika Selatan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Saling tukar cinderamata antara DPR RI dengan parlemen Afrika Selatan di Cape Town Komunitas Muslim di Macassar (nama kampoeng Muslim) Cape Town menyelenggarakan kegiatan Macassar Festival. Diisi dengan acara keagamaan dan pertunjukan kesenian yang bernuansa Islam.

Dari informasi, Prof H. Dien Syamsudin adalah turunan dari Syeikh Ismail Dea Malela. Sehingga beliau membuat suatu kampus internasional di Sumbawa dengan nama “Dea Malela’’.

sepi, sunyi, dan strategis sebagai “tempat persembunyian” dari kejaran penjajah Belanda.

Sebagai dai, dakwah Dea Malela melintasi batas pulau menyeberang dari Tana Samawa ke tanah Jawa, bahkan Batavia. Selain menyebarkan agama Islam, ia juga termasuk dalam barisan para pejuang yang membebaskan tanah air dari penjajahan Belanda.

Ismail Dea Malela tidaklah sendiri. Saudara kandungnya, yang bernama Lalu Sanafiah dan bergelar Dea Marlia, juga seorang pejuang. Pemuda kekar perkasa (bahasa Samawa: Tau Karong) ini sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Karenanya, Sultan Sumbawa saat itu menyerahkan kepada

Siapakah Dea Malela?

Di situs resmi Dea Malela fundation For Education and Culture mengisahkan, Ismail yang bergelar Dea Malela, bersama ayahnya Abdul Qadir Jaelani yang bergelar Dea Koasa berhijrah dari Gowa/Makassar, Sulawesi Selatan untuk berdakwah ke Tana Samawa (Sumbawa).

Kala itu, Ismail muda masih berumur sekitar 18 tahun pada 1746. Mereka mendarat dengan sampan kayu di Labuan Punti, dekat Sumbawa Besar, Ibukota Kesultanan Sumbawa. Mereka memilih untuk bermukim di Dusun Pamangong, sekitar 40 KM ke arah selatan dari Sumbawa Besar.

Selain untuk bergabung bersama pamannya, Lalu Agga yang bergelar Dea Tuan (Dea Tuan adalah dai/ ulama terkemuka yang berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Tana Samawa; makamnya berada di tengah komplek Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Pamangong), juga karena Pamanggong merupakan dusun yang nyaman,

Afrika Selatan, kulit hitam. Setelah tiga tahun menghabiskan waktu dalam tahanan yang dingin dan gelap, Dea Koasa memimpin pelarian dengan cara melubangi tembok penjara.

Mereka mengambil sekoci yang diikat di sisi penjara, kemudian mengarungi lautan dan mendarat di dekat Bordjiesdrif, sebelah utara Buffels Bay pada 1755 dan bersembunyi selama beberapa tahun; menghabiskan waktu di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Antonie’s Gat, dekat pantai Buffels Bay. Menurut catatan harian Dea Koasa, Cape Point Mountain, yang dari sana terhampar pemandangan Samudera Atlantik di sebelah kiri dan Samudera Hindia di sebelah kanan, menjadi tempat yang pas untuk bersembunyi. Asri dan sejuk seperti Pulau Sumbawa, membuat mereka mudah melupakan memori pahit selama dalam kurungan.

Menurut catatan lain, Dea Koasa berhasil melarikan diri dan kembali ke kampung halaman dan dimakamkan di Pemakaman Sampar, dekat Sumbawa Besar.

Sementara Dea Malela terus melanjutkan dakwah dan perjuangannya. Para budak dari Cape Town rela datang ke Antonie’s Gat untuk mencari kedamaian dan perlindungan sekaligus belajar Islam pada Dea Malela.

Sejak itu, Dea Malela menjadi tokoh panutan dan pelindung kaum teraniaya. Ia menjadi salah seorang Imam Pertama di Afrika Selatan.

Dea Marlia penguasaan Sumbawa bagian Selatan, dan Pamangong sebagai titik pengaruh.

Belanda merencanakan penangkapan Dea Malela dan para pendukungnya. Baru pada 1752, ketika Dea Malela dan ayahnya, Dea Koasa berada di Batavia, tentara Kompeni berhasil menangkap keduanya. Tangan dan kaki keduanya berhasil dibelenggu/dirantai. Bersama ratusan pejuang yang sebagian besar ulama dari berbagai kesultanan di Nusantara, Dea Malela dan Dea Koasa dibuang ke Simon’s Bay, Afrika Selatan.

Mereka dikurung di penjara bawah tanah khusus budak di Robben Island. Penjara yang sama dengan Nelson Mandela, presiden

(Suara NTB/ist)

Delegasi DPR RI berdiskusi serius dengan parlemen Afrika Selatan dalam muhibah diplomasi antarparlemen dan juga memperkuat hubungan historis kedua negara lebih dari tiga abad.

Delegasi DPR RI saat berada di komplek makam Dea Malela, asal Sumbawa, di Afrika Selatan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama delegasi DPR RI di Cape Town, Afrika Selatan.

Di sana, Dea Malela menikah dengan Siti Zulaekha dan telah melahirkan tujuh generasi hingga saat ini. Makamnya menjadi salah satu keramat bagi umat Islam di Afrika Selatan.

Menurut berita, Nelson Mandela (yang berasal dari tempat yang sama dengan Dea Malela, Simon’s Town), sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan, mengunjungi Makam (Keramat) Dea Malela. Sambil memegang bagian makam, Mandela berkata, “Perjuangan kita menegakkan keadilan dan melawan kelaliman belum seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan tokoh yang bersemayam di dalam makam ini.”

Sedangkan jauh di seberang sana, di Tana Samawa, Saudara Dea Malela, yaitu Dea Marlia tetap meneruskan perjuangannya di Pamangong. Darinya, lahir keturunan yang banyak. Salah seorangnya yaitu M. Sirajuddin Syamsuddin yang lebih dikenal dengan nama Din Syamsudin, (sebagai generasi ketujuh) yang memprakarsai berdirinya Pesantren Modern Internasional (International Islamic Boarding School) Dea Malela di Pamangong, Sumbawa.

Kembali ke Ebrahim, kehidupannya nampak juga di bawah garis kemiskinan. Dia hidup sendiri di rumahnya yang mungil.

Namun, yang mengejutkan, rumahnya dipenuhi dengan kliping koran dan tulisan-tulisan tentang sejarah masuknya islam ke Afrika Selatan. Ruangan-ruangan di rumahnya dipenuhi dengan buku. Dan dia tampak bersemangat sekali menceritakan kisah-kisah Dea Malela kepada tamunya.

Rupanya Ebrahim ini sudah sejak lama ingin mencari keluarganya di tanah leluhurnya. Keluarga Ebrahim diberi wasiat turun temurun agar mencari keluarganya.

Dalam wasiat itu, jika dia menemukan makam leluhurnya, maka makam itu akan bergoyang.

Hingga pada suatu saat sekitar tahun 1999, atas bantuan pemerintah Indonesia, dia datang ke Sumbawa. Maka dia datang ke Desa Pamangong, Kecamatan Lenangguar, Sumbawa.

Oleh Din syamsudin dan keluarga, Ebrahim diajak ke makam Dea Marllia, paman dari Ismail Dea Malela. Dan konon, ketika mereka khusu berdoa, makam itu bergerak.

Ini menandakan bahwa benar jasad yang di makam itu adalah leluhur dari Ebrahim.

Sejak saat itu, komunikasi antara keturunan Ismail Dea malela di Afrika Selatan dan keturunan di Desa Pemangong, Lenangguar, Sumbawa terjalin. Meskipun masih sulit karena keadaan ekonomi Ebrahim yang tidak baik.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangat khawatir jika catatan-catatan sejarah yang dikumpulkan oleh Ebrahim akan hilang.

Menurutnya, rumah Ebrahim ini yang sudah tua itu rentan dengan kebakaran. Jika sampai terbakar, maka catatan-catan sejarah di dalamnya kan musnah dalam sekejap. Dan jejak sejarah dari Ismail Dea Malela akan terputus.

Untuk itu, dia bersama anggota DPR RI lainnya akan berusaha mencari cara agar rumah Ebrahim direnovasi dan dijadikan museum. ‘’Dengan demikian, bisa saja pengunjung museum memberikan donasi sehingga Ebrahin mempunyai pemasukan,’’ pungkasnya. (*)

(Suara NTB/ist)

Pimpinan parlemen Afrika Selatan dalam muhibah antarparlemen untuk memperkuat diplomasi saat menerima pimpinan dan anggota DPR RI di gedung parlemen di Cape Town.

(Suara NTB/ist)

Afrika Selatan Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua, H. Fahri Hamzah menuntaskan muhibah ke Cape Town untuk melakukan second-track diplomacy antara Indonesia dan Afrika Selatan. Agenda kunjungan berlangsung tiga hari mulai 14 hingga 16 Mei di Cape Town yang merupakan ibukota legislatif Afrika Selatan. “Muhibah ini bermakna diplomasi antarparlemen dan juga memperkuat hubungan historis Nusantara dengan Afrika Selatan yang usianya telah lebih dari tiga abad,” kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menjelaskan, bahwa peran parlemen sebagai wakil rakyat di Afrika Selatan benar-benar nampak meskipun mereka baru pada fase ‘belajar’ demokrasi pasca apartheid yang jelas. “Perdebatan tentang hak-hak rakyat baik minoritas dan mayoritas berjalan keras, tapi mereka menjaga alam demokrasi kondusif. Mereka juga memodernisasi parlemennya dengan baik,” lanjut Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Parlemen Modern di DPR RI. Sebagaimana diketahui, Afrika Selatan mengalami tiga fase kehidupan bernegara yaitu kolonial, apartheid dan demokrasi Pascaapartheid. ANC (African National Congress) sebagai partai penguasa yang dibentuk mendiang Nelson Mandela saat ini berkuasa di National Assembly & National Council of Provinces.

Selain dengan Parlemen Afrika Selatan, delegasi DPR RI juga menapaktilas sejarah penyebaran Agama Islam di Afrika Selatan yang dilakukan pendakwah Nusantara. Mereka adalah Syeh Yusuf Al-Makassari asal Makassar, Syeh Ismail Dea Malela asal Sumbawa (NTB) dan Tuan Guru asal Tidore. Pada masa kolonialisme Belanda, mereka diasingkan dari Nusantara ke Simons Town dan Cape Town, Afrika Selatan, kemudian menjadi tokoh bahkan dianugerahi gelar pahlawan di tanah baru yang mereka huni dan menjadi akar terbentuknya komunitas Muslim hingga hari ini.

Di mana Agama Islam datang di Afrika Selatan dengan dibawa oleh Syekh Yusuf dari Gowa, Makassar.

Selain Syekh Yusuf, terdapat pula seorang imam Besar Tidore Ternate yaitu Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru. Tuan Guru ini diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan politik pada 4 April 1780 dan dipenjara di Robben Island selama 13 tahun.

Selama dalam tahanan, Tuan Guru menulis Al Qur’an berdasarkan ingatan beliau.

Selain itu, terdapat juga pejuang Islam yang bernama Dea Koasa dan Dea Malela. Ismail Dea Malela adalah seorang ulama dan pejuang kebangsaan abad 18. Ismail muda hijrah dari Gowa ke Sumbawa. Lalu bermukim di dusun Pemangong. Di sana ia berdakwah dan melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1752, Ismail kemudian diasingkan ke Afrika Selatan.

Di tanah pengasingan ini, Ismail tetap menyiarkan ajaran Islam.

Bahkan dia juga dinobatkan sebagai imam pertama di Simontown, Afrika Selatan. Selain itu, Syekh Yusuf yang hidup di Cape Town dari 1694 hingga 1699 adalah Bapak Komunitas Muslim dan Bapak Budaya Melayu di Afrika Selatan.

Untuk memperingati jasa Syekh Yusuf, setiap masa liburan paskah,

Ziarah dan doa bersama pimpinan dan anggota DPR RI ke beberapa makam ulama besar Nusantara yang telah menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan

SUARA NTB

Jumat, 25 Mei 2018

Di NTB, 46 Persen Penderita Gangguan Jiwa Dipasung Mataram (Suara NTB) – Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, dr. Elly Rosila Wijaya, SpKJ, MM mengungkapkan, estimasi penderita gangguan jiwa berat di NTB sebanyak 1.409 orang. Dari jumlah itu, sejak 2011 – 2017, jumlah penderita gangguan jiwa yang ditemukan dipasung sebanyak 642 orang.

Artinya, jumlah penderita gangguan jiwa berat yang dipasung baru ditemukan sekitar 46 persen. Sementara yang belum ditemukan masih sekitar 54 persen. ‘’Ternyata sulit mencari mereka yang dipasung itu. Kita saja belum 50 persen dapat itu, sejak 2013,’’ kata Elly di Kantor Gubernur, Kamis (24/5) siang.

Ia menjelaskan, laporan kegiatan pengentasan pasung di NTB menggunakan sistem rujukan komunikatif tiga pilar.

Ia membeberkan, estimasi jumlah orang dengan gangguan jiwa ini berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ‘’Riskesdas 2013, angka gangguan jiwa berat di NTB 0,21 persen dari total jumlah penduduk,’’ sebutnya.

Dari hasil Riskesdas itu juga 14,3 persen rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu dipasung. Angka detailnya, sebanyak 10 persen di perkotaan dan 18,3 persen di pedesaan. Temuan di lapangan, kata Elly, dari prediksi 40 orang, kadang ditemukan lebih dari angka tersebut.

“Sampai Desember 2017, kita menemukan 642 penderita orang dengan gangguan jiwa yang dipasung,” katanya.

Berdasarkan data RSJ Mutiara Sukma NTB, penderita gangguan jiwa yang ditemukan dipasung terbanyak di Lombok Timur, yakni 126 orang. Kemudian Bima 119 orang, Lombok Tengah 113 orang, Lombok Barat 67 orang, Sumbawa 61 orang, Lombok Utara 48 orang, Kota Mataram 42 orang, Dompu 31 orang, Kota Bima 23 orang dan Sumbawa Barat 12 orang. (nas)

TGH. Syahdan Nur QH.MPdI: Memiliki Banyak Ide Dari Hal. 1 ungkap TGH. Syahdan Nur dalam bukukaryaTGHAbdulLatif. TGH Syahdan mengaku, mengenal Ali BD sejak menjadi Bupati Lotim periode pertama. Dituturkan, ia pernah mengundang Ali BD datang ke rumahnya.

Banyak tuan guru yang mendukung Ali BD sebagai gubernur karena memang Amaq Asrul ini memiliki kriteria sebagai pemimpin. Memiliki banyak ide-ide cemerlang untuk membangun.

Apa yang sudah dilakukan selama dua periode memimpin Lotim sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. ‘’Jadi saya setuju, mudah-mudahan ada izin Allah Ali BD menjadi Gubernur NTB,’’ ujar TGH. Syahdan.

Ali BD adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Sangat peduli dengan masyarakat. Sangat pandai memilah mana yang prioritas untuk dibangun dengan cepat.

Bisa lebih cepat mencapai tujuan pembagunan, menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera.

Ali BD adalah sosok pemimpin yang sangat perhatian kepada masyarakat.

Perhatian bagaimana nasib masyarakat ke depan.

Salah satu yang fenomenal dari kebijakan Ali BD adalah zakat. Pola pendekatan yang dilakukan Sang Pendobrak itu sangat positif kepada masyarakat.

Inilah yang menjadi salah satu usaha yang sangat strategis mewujudkan citacita pemerataan kepada kesejahteran masyarakat.

Sejauh ini, zakat memang menjadi salah satu rukun Islam yang kerap terabaikan.

Bahkan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal diketahui zakat ini merupakan suatu kewajiban.

Semasa kekhalifahan Abu Bakar RA, sangat menegakkan zakat. Abu Bakar bahkan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Kebijakan Ali BD menerapkan zakat ini mendapat respons sangat baik dari masyarakat. Sudah banyak sekali terobosan Bupati Ali BD di kalangan orang miskin dan anak-anak yatim. Harapannya, zakat ini terus bisa ditegakkan dan Lotim bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain dalam menegakkan syariat zakat. (rus)

Profesional dan Kompak Dari Hal. 1 Dalam rapat yang dihadiri sembilan penentu kebijakan BPPD NTB ini, hadir juga Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Dalam rapat tersebut diputuskan Ketua BPPD NTB, H. Fauzan Zakaria, Wakil Ketua BPPD NTB, L. Abdul Hadi Faishal dan Sekretaris BPPD NTB, M. Nur Haidin.

Sekda mengatakan, urusan promosi wisata merupakan hal yang tidak boleh surut.

Apalagi berhenti. Pasalnya, dunia pariwisata adalah dunia promosi dan persaingannya cukup ketat. Pada 2018 ini, Pemprov NTB menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 4 juta orang, baik domestik dan mancanegara.

Ketua BPPD NTB periode 2018 – 2022, H. Fauzan Zakaria yang dikonfirmasi Suara NTB se-

belumnya mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi dengan seluruh pengurus. Kemudian membentuk badan pelaksana harian. Selanjutnya, melaksanakan program-program BPPD NTB. Menurutnya, perlu dilakukan langkahlangkah percepatan. Pasalnya, waktu yang tersedia pada 2018 ini tinggal sedikit.

Fauzan mengatakan perbedaan pandangan yang terjadi sebelumnya mengenai penentuan Ketua BPPD NTB sudah berakhir.

Semua sudah mengikrarkan diri atau menyatakan siap bersinergi dan bersatu memaksimalkan potensi masing-masing untuk memajukan pariwisata NTB. ‘’Yang kemarin adalah bagian dari proses untuk lebih baik,’’ tandasnya. (nas)

Episentrum Baru Ekonomi NTB Dari Hal. 1 pengaruh industri pertambangan terhadap ekonomi lokal.

Maka mulai sekarang harus dapat diukur kontribusi pelaku ekonomi lokal dalam usaha pertambangan tersebut.

Memang, kata Firmansyah, berbicara soal perusahaan pertambangan selalu ada kontribusinya bagi ekonomi suatu daerah atau negara berupa pajak dan retribusi. Tetapi kontribusinya secara riil bagi masyarakat harus jelas. Misalnya pembukaan lapangan pekerjaan.

“Lapangan kerja kita ukur lagi. Seberapa besar kemampuan masyarakat untuk terlibat bekerja di situ. Tapi secara keseluruhan memang selalu ada punya dampak ekonomi,” kata Firmansyah ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/5).

Terkait dengan pengembangan sektor pertambangan, NTB memang perlu belajar dari pengalaman sebelumnya.

Yang paling utama, kata Firmansyah, sejauhmana hasil pertambangan memberikan berkah kepada daerah. pengembangan sektor pertambangan harus punya kontribusi yang besar bagi masyarakat.

Kontribusi perusahaan pertambangan bukan hanya dalam bentuk pajak dan retribusi. Tetapi harus mampu memberikan kontribusi yang kontinu kepada masyarakat di daerah ini, terlebih masyarakat lingkar tambang. Artinya, perusahaan pertambangan harus

mampu menjadi episentrum ekonomi baru di NTB. “Bukan hanya sekadar retribusi, pajak dan seterusnya. Tapi secara kontinuitas, masyarakat bisa bekerja, masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan tambang itu sebagai episentrum ekonomi baru,” kata Firmansyah.

Ketika ada dua perusahaan pertambangan yang beroperasi di NTB, kata Firmansyah, pasti akan memberikan dampak yang dahsyat bagi pertumbuhan ekonomi NTB. tapi tentunya, produksi tambang lancar, harga emas bagus dan ekspornya lancar. Jika semuanya lancar, maka ekonomi NTB akan tumbuh bagus.

Tetapi jika ekspor macet dan produksi terhambat.

Maka pertumbuhan ekonomi bisa turun. Menurutnya, sektor pertambangan ini relatif dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. sekarang ini, banyak daerah-daerah yang menghitung pertumbuhan ekonomi tanpa tambang.

Firmansyah mengatakan, jika melihat pertumbuhan ekonomi masih sangat makro. Sektor pertambangan harus dilihat sejauhmana dapat memperkecil gini ratio dan mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, keberadaan sektor tambang harus dapat ditransformasikan untuk membiayai sektor-sektor lainnya. (nas)

Halaman 15

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB

RSUD Dompu Siap Integrasikan Layanan Peserta JAKKAD ke BPJS Dompu (Suara NTB) – Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dompu (JAKKAD) yang dilaksanakan sejak 2007 telah diintegrasikan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2018. Sebanyak 50 ribu warga yang tidak mampu yang diintegrasikan dengan pelayanan kelas III. RSUD Dompu sebagai layanan kesehatan lanjutan siap mendukung program pemerintah daerah (Pemda) ini.

Direktur RSUD Dompu, dr H Syafruddin melalui Humas RSUD Dompu, Gunawan, A.Md.PIK kepada Suara NTB mengungkapkan, pasca ditandatanganinya MoU antara Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dengan kepala perwakilan BPJS Kesehatan wilayah Bali Nusra beberapa waktu lalu bahwa sebanyak 50 ribu warga Dompu yang kurang mampu dan tidak terakomodir dalam program BPJS kesehatan untuk rakyat miskin program pusat akan ditanggung pemerintah daerah.

Sebanyak 50 ribu warga Dompu sebelumnya masuk dalam kepesertaan JAKKAD. Mulai 1 Januari 2018, kepesertaannya diintegrasikan ke kepesertaan BPJS Kesehatan.

RSUD Dompu sebagai pusat

rujukan layanan kesehatan akan selalu mendukung. “Setiap masyarakat Dompu kurang mampu yang berobat, langsung kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk kepesertaan BPJS Kesehatannya, sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan gratis,” ungkap Gunawan.

Masyarakat hanya diminta melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa. Karena kepesertaan BPJS Kesehatan baru akan aktif setelah 14 hari, masa transisinya akan ditanggung pemerintah daerah (Pemda) melalui dana transisi JAKKAD. “Untuk layanan transportasi dan rujukan tidak ditanggulangi lagi oleh dana transisi JAKKAD,” jelasnya.

Karena RSU sebagai pusat rujukan, diingatkan Gunawan, warga masyarakat harus tetap memperhatikan rujukan dari pusat layanan kesehatan dasar di Puskesmas. Surat rujukan boleh tidak dibawa serta saat berobat ke RSU, apabila dilayani melalui IGD. Kalaupun ada pasien yang lupa membawa rujukan, bisa dimaklumi untuk diuruskan setelah didaftarkan di RSUD Dompu.

Namun terhadap pelayan-

(Suara NTB/ula)

Para perawat saat pose bersama di depan gedung instalasi rawat jalan RSUD Dompu. an persalinan normal dan persalinan beresiko tinggi bagi peserta di luar BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh dana alokasi khusus Jampersal. Sementara untuk pelayanan bayi resiko tinggi ditanggung berdasarkan tarif Peraturan Daerah (Perda). “Bagi peserta kepesertaan program JAKKAD tidak mampu yang dirawat di rumah sakit tetap dilayani kelas III,” katanya.

Dengan diintegrasikan kepe-

NTB Usulkan 6.133 Formasi CPNS 2018 Dari Hal. 1 Fathurahman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan usulan ulang formasi CPNS 2018 tersebut ke Kemen PANRB via email dan aplikasi e-formasi. Namun, secara fisik masih menunggu tandatangan gubernur, untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat. ‘’Komunikasi sudah kita lakukan dengan Kemen PANRB. Bahkan banyak provinsi yang belum juga, karena banyaknya kabupaten/kota. Insya Allah, Senin depan kita sampaikan usulan dalam bentuk fisiknya,’’ terang Fathurahman.

Berdasarkan tahapan yang sudah dibuat Kemen PANRB, lanjut Fathurahman, kuota CPNS untuk masing-masing daerah akan keluar akhir Mei ini. Artinya, pekan depan kuota CPNS 2018 sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing daerah.

Setelah kuota masingmasing daerah keluar, selanjutnya pendaftaran secara on-

line direncanakan mulai Juni mendatang. Sementara pelaksanaan seleksi direncanakan Juli – September. Sedangkan pengumuman hasil seleksi CPNS 2018 akan dilakukan Agustus – September. ‘’Menurut tahapan ini, minggu depan sudah keluar kuota formasi CPNS masingmasing daerah. Kita harapkan semua usulan itu utuh diperoleh daerah,’’ harapnya.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Kemen PANRB telah memberikan standar usulan formasi. Dalam rekrutmen CPNS 2018, Kemen PANRB mengambil kebijakan zero growth. Artinya, kuota CPNS akan disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun atau Batas Usia Pensiun (BUP) pada 2018.

Berdasarkan data yang diterima BKD, BUP 2018 di seluruh NTB sebanyak 2.983 orang. Dengan rincian, Pemprov NTB 411 orang, Kota Mataram 498 orang, Lombok Barat 205 orang, Lombok Utara 70 orang. Kemudian, Lombok

Tengah 411 orang, Lombok Timur 473 orang, Sumbawa Barat 61 orang, Sumbawa 266 orang, Dompu 197 orang, Bima 263 orang dan Kota Bima 128 orang.

Dari 6.133 formasi CPNS yang diusulkan NTB, sebanyak 43 untuk guru TK/PAUD, guru kelas 1.305 orang, Guru Agama 395 orang, Guru Penjaskes 394 orang, Guru BK 12 orang, guru mata pelajaran 1.322 orang, kesehatan 1.443 orang, infrastruktur 358 orang, teknis lainnya 446 orang dan jabatan pelaksana 415 orang.

Fathurahman mengatakan, ada beberapa kabupaten/kota di NTB yang mengusulkan formasi CPNS melebihi jumlah PNS yang pensiun. Pihaknya berharap ada kebijakan Kemen PANRB bagi NTB. ‘’Karena ada juga provinsi yang mengusulkan di bawah BUP. Seperti Jawa Timur, ada beberapa kabupaten/kota juga. Mereka tak membutuhkan banyak pegawai. Karena tenaga banyak yang menggunakan IT,” tandasnya. (nas)

Kabar dari Ahyar-Mori untuk Para Pegawai/Profesional Dari Hal. 1 Reformasi yang bergulir sejak 20 tahun lalu, telah memunculkan tantangan baru bagi lembaga-lembaga negara atau lembaga swasta yang mempekerjakan para profesional di bidangnya. Tantangan tersebut cukup beragam.

Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, hingga tuntutan kesejahteraan dan kemudahan dalam berkarya.

Hal inilah yang juga menjadi perhatian pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018. Dalam kampanyenya, pasangan Ahyar-Mori juga mengingatkan para pegawai/ profesional untuk mencermati program mereka.

Janji pertama pasangan Ahyar-Mori bagi kalangan pegawai/profesional adalah adanya jaminan tata kelola birokrasi yang bersih dan profesional. Birokrasi yang bersih dan profesional adalah birokrasi yang mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.

Birokrasi semacam ini akan menitikberatkan pada pelayanan yang memuaskan di satu sisi, dan memberikan suasana yang lebih lega bagi para aparatur di sisi lain.

Birokrasi yang bersih dan profesional lahir dari keberhasilan mewujudkan reformasi birokrasi yang selama ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan program nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, maupun instansi Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Janji kedua pasangan Ahyar-Mori untuk kalangan pegawai/profesional adalah kemudahan mencari lapangan pekerjaan. Berbekal aneka kebijakan yang sudah disusun, pasangan Ahyar-Mori bertekad untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengakomodir pertumbuhan angkatan kerja di NTB. Salah satu strategi AhyarMori untuk mendorong penciptaan lapangan kerja adalah dengan memaksimalkan per-

anan SMK selaku institusi pendidikan yang melahirkan tenaga kerja terampil di bidangnya.

Mengenai hal ini, Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi mengutarakan bahwa saat ini yang menganggur di NTB, memang bukan cuma yang lulusan SMK. “Lulusan kuliah, setahun itu lebih dari 10 ribu orang. Angkatan kerja, yang masuk itu belasan ribu.

Yang bisa ditampung oleh kita semua, itu hanya sekitar 1000 sampai 2000. Sisanya, tidak mempunyai pekerjaan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Mori menegaskan bahwa pemerintah provinsi NTB saat ini belum terlalu berpihak pada penguatan peranan SMK. “Kenapa saya katakan demikian, sehubungan dengan rencana pemerintah provinsi saat ini ingin mengurangi SMK, padahal kita butuh,” ujarnya.

Padahal, imbuh Mori, bila perlu, jumlah SMK diperbanyak ketimbang SMA. Mori berharap, keberpihakan pemerintah terhadap SMK ini jelas. Para pengambil kebijakan di dalam tata kelola SMK, harus melakukan pemetaan yang baik terhadap potensi sekolah. Tentunya, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari siswa, guru, termasuk lapangan pekerjaannya.

“Kita ingin satu SMK, punya satu produk unggulan.

Yang ketiga, kita harus memastikan, bahwa SMK itu memang lapangan pekerjaannya yang lebih banyak kita butuhkan. Kalau yang lebih banyak perbengkelan, ya bengkel. Kalau lebih banyak salon, ya salon. Kalau lebih banyak restoran ya restoran. Ini yang kita harapkan,” ujarnya.

Penciptaan lapangan kerja juga dilakukan dengan memaksimalkan sektor yang memiliki karakteristik penyerapan tenaga kerja yang besar, yaitu sektor pertanian dalam skala luas.

Pasangan Ahyar-Mori meyakini, investasi di sektor pertanian adalah investasi yang riil dan banyak menyerap tenaga kerja. Dengan cara terus memanfaatkan berbagai peluang-peluang investasi sektor pertanian yang akan mampu digarap dengan baik dan lebih kreatif melalui inovasi-in-

ovasi yang akan diciptakan kedepannya, demi kesejahteraan bersama seluruh masyarakat NTB. Oleh karena itu, pasangan Ahyar-Mori telah mencanangkan berbagai program pada bidang pertanian dan peternakan, dengan tujuan untuk mewujudkan masa depan NTB sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang unggul di masa depan.

Adapun program dimaksud antara lain ; pertama, kartu petani bersubsidi; kedua bantuan teknologi pertanian modern; ketiga, menyediakan fasilitas alat tangkap modern untuk nelayan; keempat, mengembangkan industri pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan; dan kelima, menjamin pembelian hasil produksi pertanian (padi dan gabah) saat musim panen.

Janji kerja ketiga pasangan Ahyar-Mori bagi kalangan pegawai/profesional adalah pelayanan publik yang berkualitas dan mudah. Pelayanan publik yang berkualitas dan mudah akan memberikan kemudahan bagi semua pihak.

Terutama, mereka yang berasal dari kalangan pegawai/ profesional. Dengan adanya pelayanan berkualitas dan mudah, publik tidak perlu lagi harus membuang banyak biaya, waktu dan energi untuk mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan.

Janji kerja keempat pasangan Ahyar-Mori bagi kalangan pegawai/profesional adalah perlindungan pasti terhadap hakhak pegawai dan karyawan.

Selama ini, ada begitu banyak pegawai/karyawan yang belum terlindungi atau terpenuhi hakhaknya. Pasangan Ahyar-Mori meyakini, perlindungan ini merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh institusi yang mempekerjakan mereka.

Janji kerja kelima pasangan Ahyar-Mori bagi kalangan pegawai/profesional adalah adanya keamanan. “NTB Aman, Kerja Tenteram”. Dengan adanya keamanan, para pegawai/ profesional bisa bekerja dan berusaha dengan nyaman.

Mereka juga bisa fokus untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan karir mereka di bidangnya, tanpa khawatir dengan aspek keselamatan. (tim)

sertaan JAKKAD ke BPJS Kesehatan, dikatakan Gunawan, maka terjadi peningkatan pelayanan kesehatan.

Dengan kepesertaan JAKKAD, pelayanan kesehatan hanya untuk wilayah Kabupaten Dompu. “Ketika dirujuk ke Provinsi atau keluar daerah, kepesertaan JAKKAD tidak berlaku. Tapi dengan diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, pelayanan tidak hanya di layanan dasar, tapi sampai layanan lanjut,” terangnya.

Gunawan pun mengaku, komitmen RSUD Dompu akan

Humas RSUD Dompu, Gunawan, A.Md.PIK. terus meningkatkan pelayanan dan melakukan pembenahan terhadap kekurangan yang ada.

Diantaranya dengan memberikan pelayanan yang ramah dan transparan. “Motto kami, siap melayani setulus hati dengan senyum,” katanya. (ula/*)

Orang Mulia Bukan karena Jabatan Dari Hal. 1 Diingatkan Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul, Papuk Abada si Amaq Kake ini, kejahiliyahan itu masih ada sampai sekarang. Tidak saja sebelum Nabi Muhammad. Tapi selama masih ada kehidupan dunia, tetap ada kejahiliyahan.

Kejahiliahan itu konsep setan. Selama ada dunia, konsep setan itu tetap hidup. Islam terus memerangi jahiliah. Hadis Rasulullah SAW, selama puasa setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan negara dikunci.

Hadis Rasulullah SAW ini diminta bisa dipahami secara lebih mendalam. Menurut Ali Dachlan, ibadah puasa yang dikerjakan itu terus menerus membelenggu setan. Selama puasa Ramadhan, setan sebenarnya kuat. Tapi orang-orang beriman lebih kuat dari setan.

Setan dimaknai juga sebagai sebuah prangai yang buruk. Yakni datang dari golongan manusia dan jin. Puasa Ramadhan, menyuruh terus lawan setan. ‘’Tidak berpuasa berarti melepas setan dari belenggu, kalau setan keluar masuk pada orang puasa. Berarti dia gagal membelenggu setan,’’ ungkap Tuan Guru Tekes ini menjelaskan. ‘’Mudah-mudahan selama sebulan penuh berpuasa, kita terus memerangi setan. Setan adalah prilaku buruk yang ada pada diri manusia,’’ imbuh Ali Dachlan. Orang-orang yang berhasil menjaga diri, menjalankan puasa dengan baik akan menjadikan jiwanya menjadi tenang. Jiwa yang muthmainnah. Jiwa yang seperti inilah yang diudang Allah SWT kasuk ke dalam surganya.

Amaq Asrul menambahkan, orang-orang Sasak adalah orang yang mengikuti apa yang

telah dilakukan Rasulullah.

Dari segi penamaan, Rasul disebut Abu Qasim. Dinamakan demikian karena anak pertama Rasul bernama Qasim. Ini yang ditiru orang Sasak sehingga nama-nama mereka menjadi ditautkan dengan anakanak pertamanya.

Termasuklah Ali BD, disebut Amaq Asrul karena anak pertamanya bernama Asrul. Diakui pula bahwa dirinya sudah tidak lagi muda, karenanya ia disebut sebagai Amaq Kake. Orang Mbojo memanggilnya dengan sebutan Ama Elo. Penyebutan nama ini harus sesuai dengan kenyataan. Bukan diubah-ubah karena ada tujuan politis ingin menarik simpatik. Kata Ali Dachlan, tidak bisa kita jual simbol-simbol itu untuk tujuan pribadi.

Kalau tuan guru kita yang sebut adalah masyarkat. Bukan mengatasnamakan dirinya.

Menurut Ali Dachlan, Ini bagian dari pengendalian diri.

Siapapun, jadi gubernur atau jadi apapun tidak cocok jadi tuan guru kalau tidak sesuai ucapan dengan perbuatan.

Apalagi menjadi sosok pemimpin. Pemimpin itu tidak boleh jadi penipu.

Dalam bulan suci Ramadhan adalah bulan ilmu pengetahuan.Turun Al quran.

Iqra’. Bacalah. Renungkanlah jangan jadi orang bodoh. Allah menjanjikan, yarfai’illahulladzi naaamanuu mingkum walladzi naa utul ilmi darojat. Artinya, orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah.

Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, hendaknya kita terus untuk belajar, mencari ilmu. Jika menginginkan dunia, raih dengan ilmu. Jika menginginkan akhirat raih dengan ilmu dan ketika menginginkan keduanya, raih pula dengan ilmu. (rus)

Tiga Kasus Baru Diusut Kejaksaan Dari Hal. 1 Kasus lainnya, terkait dugaan penggunaan dana operasional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB ratusan juta. Kasus baru lainnya, pencairan kredit diduga bermasalah di Bank NTB cabang Dompu Rp 10 Miliar.

Sebagai gambaran, tiga kasus itu sedang dalam proses penyelidikan. Sejumlah saksi saksi diperiksa. Proyek dermaga apung sejauh pantauan Suara NTB belum ada pemeriksaan saksi. Namun sejumlah saksi sudah diklarifikasi di Kejari Lombok Tengah, termasuk pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Tengah, sebelum kemudian dilimpahkan ke Kejati NTB. Sementara kasus BPSDM, saksi yang sudah diperiksa diantaranya kepala badan Rusman, sejumlah kabid, kasi dan bendahara. Namun sejak anggaran BPSDM didampingi TP4D untuk tahun 2018, belum ada pemeriksaan saksi lanjutan.

Untuk kasus BPD Dompu, KepalaCabangRusdansudahdiperiksa bersama sejumlah jajarannya.

Kronologi awal diperoleh Suara NTB, pada 2017 lalu terjadi pemberian kredit modal kerja kepada PT.PD senilai Rp 10 Miliar. Perusahaan ini menggunakan modal pinjaman

itu untuk membangun KPR bersubsidi. Namun pemberian kredit diduga tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan Bank NTB pusat, seperti study kelayakan. Pihak bank tidak mempertimbangkan pengalaman dan kredibilitas perusahaan tersebut. Salah satunya, perusahaan tidak melampirkan dokumen IKL/UPL sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012.

Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir menjelaskan, secara teknis penanganan dan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi ada di Pidsus.

“Itu masih di (tangani) Pidsus,” jawabnya usai pelantikan Kajari Lombok Tengah dan Kajari Mataram, Kamis (24/5).

Namun ia memastikan, kasus kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Saatnya nanti, jika ada perkembangan akan disampaikan pihaknya.

“Tetap berjalan. Semua kasus tetap ditangani,” ujarnya.

Terpisah juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menegaskan, kasus baru yang sedang dalam penyelidikan tidak akan dipublikasikan.

Dengan pertimbangan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2016. Salah satu poinnya, kasus kasus yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) hanya bisa dibuka ke publik ketika tahap penyidikan dan penuntutan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 25 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank Mantap Hadiahkan 14.400 Bingkisan Ramadhan untuk Pensiunan Mataram (Suara NTB) Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) berkomitmen untuk terus membangun negeri melalui aktivitas bisnis dan sosial. Terkait hal tersebut, Bank Mantap memberikan bingkisan Ramadhan kepada 14.400 pensiunan PNS dan TNI/Polri sebagai bentuk empati dan berbagi kebahagian dengan mereka.

Sebagai bagian dari aksi ini, Bank Mantap menggelar buka puasa bersama pensiunan dan anak yatim di lima kota yaitu Semarang, Mataram, Aceh, Cirebon dan Bandung yang dilaksanakan secara bergiliran selama Bulan Ramadhan.

Dalam kesempatan ini, perseroan menyerahkan bingkisan Ramadhan dengan total nilai Rp1 miliar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyaluran bingkisan Ramadhan di wilayah lainnya dilakukan oleh Kantor Wilayah 1 sampai dengan 4 Bank Mantap secara bertahap, pada periode mulai pekan ke-2 hingga pekan ke-3 bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial Bank Mantap kepada generasi lansia sekaligus apresiasi kami yang dalam kepada masyarakat khususnya pensiunan PNS dan TNI/Polri yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada kami.

Semoga aktivitas sosial ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia,” demikian ungkapan Direktur Bank Mantap, Nurkholis Wahyudi saat penyerahan bingkisan secara simbolis kepada perwakilan pensiunan di Mataram (NTB), Kamis (24/5).

Hadir mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Asisten III,

Drs H. Imhal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Ocky Ganesia.

Nurkholis menambahkan, program ini juga sejalan dengan keinginan perseroan untuk dapat berbagi kebahagiaan bersama para purnabakti menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan “Sebagai perusahaan anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Mantap ingin berbagi kebahagiaan dan kebersamaan dengan sesama melalui program Mantap Aktif, yaitu penyelenggaraan buka bersama dan pembagian sembako menjelang Idul Fitri yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya,” kata Nurkholis.

Di samping kegiatan dengan pensiunan, pada awal pekan depan Bank Mantap beserta Mandiri Group juga akan memberikan santunan Idul Fitri ke-

pada 21.000 anak panti asuhan dan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Rencananya, kegiatan bertajuk “One Heart, One Mandiri Kado Untuk 21.000 Yatim” tersebut akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia secara berbarengan.

“Adapun dalam penyaluran santunan Idul Fitri tersebut, kami bekerjasama dengan Mandiri Amal Insani, Badan Pengelola Zakat Infaq dan Sadaqah Bank Mandiri atau Bapekis. Sedangkan di wilayah, penyaluran santunan Idul Fitri akan dilakukan oleh Kanwil-Kanwil Bank Mandiri serta perusahaan anak secara bertahap, salah satunya Bank Mantap yang telah menyalurkan santuan tersebut diwilayah Denpasar,” demikian Nurkholis. (bul/*) Tentang Bank Mantap Bank Mantap merupakan bentuk sinergi untuk negeri dari dua BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero) yang sebelumnya bernama Bank

Sinar Harapan Bali dan secara resmi berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen per tanggal 23 Desember 2017 seiring dengan keluarnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk penggunaan nama baru tersebut.

Sampai dengan akhir bulan April 2018 total aset yang dimiliki Bank Mantap di posisi Rp15,86 triliun atau tumbuh sekitar 73,1 persen, sedangkan posisi Dana Pihak ke-3 mencapai Rp11,68 triliun atau tumbuh sampai dengan 59 persen. Untuk penyaluran kredit berkisar Rp10,50 triliun atau meningkat sampai 113,1 persen, khusus untuk penyaluran kredit pensiunan sebesar Rp12,33 triliun dengan persentase tumbuh 86,5 persen. Sedangkan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp104,6 miliar atau naik sampai dengan 153,3 persen dari periode tahun sebelumnya.

Saat ini Bank Mantap mempunyai jaringan kantor sebanyak 196 jaringan yang tersebar di 28 provinsi.

Susunan Pengurus Perseroan Dewan Komisaris : 1. Komisaris Utama 2. Komisaris 3. Komisaris Independen 4. Komisaris Independen 5. Komisaris Independen

: Abdul Rachman : Agus Haryanto : Edhi Chrystanto : Sukoriyanto Saputro : Zudan Arif Fakrulloh *)

Direksi : 1. Direktur Utama 2. Direktur 3. Direktur 4. Direktur 5. Direktur

: Josephus K. Triprakoso : Paulus E. Suyatna : Nurkholis Wahyudi : Muhamad Gumilang : Iwan Soeroto* ) *) efektif setelah dinyatakan fit & proper oleh OJK

Direktur Bank Mantap, Nurkholis Wahyudi memberikan sambutan

Direktur Bank Mantap, Nurkholis Wahyudi (kacamata) bersama Asisten III Setda NTB, H.Imhal

Salat berjamaah magrib dalam acara yang digelar Banki Mantap, Mataram.

Kepala OJK NTB (paling kanan), Farid Faletehan hadir langsung

Acara hiburan dengan menampilkan Gambus dari Ponpes Nurul Islam

Ramadhan di Gaza, Sahur dan Iftar dalam Gelap PERNAHKAH membayangkan hidup tanpa listrik?

Hidup dalam gelap? Di dalam rumah gelap, di sepanjang jalan tanpa ada cahaya sama sekali.

Tak ada alat listrik yang menyala, seperti kembali seperti zaman dua abad silam ketika listrik belum ditemukan.Krisis inilah yang makin hari makin dirasakan oleh dua juta penduduk di Jalur Gaza, Palestina. Setiap hari mereka hidup dengan keterbatasan listrik. Ramadhan tahun ini berjalan dalam ancaman sahur dan berbuka dalam kegelapan.

Jalur Gaza yang diblokade oleh Israel telah berjuang menghadapi kelangkaan listrik sejak tahun 2006. Jalur Gaza berada di jurang krisis energi, tak ada daya listrik yang dipasok lebih dari lima jam sehari. Akibat paling fatal mengancam aspek kehidupan mereka, khususnya

pelayanan medis.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) PBB menyebutkan, tahun 2018 ini Jalur Gaza membutuhkan 7,7 juta liter bahan bakar untuk mencegah jatuhnya berbagai layanan kesehatan di sana.

OCHA memperkirakan bahwa untuk menghidupkan fasilitas penting di Gaza dibutuhkan 1,4 juta liter bahan bakar per hari.

Data yang dirangkum ACTNews menunjukkan, saat ini, Jalur Gaza hanya menerima 120 megawatt listrik dari Israel dan 32 megawatt dari Mesir.

Sementara itu, kebutuhan total listrik sekitar 600 megawatt.

Pembangkit listrik yang berfungsi di Gaza hanya mampu menghasilkan 60 megawatt listrik. Kabar buruknya lagi, generator listrik yang dimiliki warga Gaza itu lebih sering padam

ketimbang menyala.

Kekurangan pasokan listrik ini telah memicu beberapa rumah sakit dan pusat medis menangguhkan layanan mereka. Rumah Sakit Beit Hanoun di Jalur Gaza Utara misalnya, menghentikan operasinya dalam rentang waktu tertentu.

Rumah Sakit anak-anak AlDurra juga mengurangi layanan kesehatannya, imbas kurangnya bahan bakar untuk menyalakan generator mereka.

“Semua rumah sakit menderita krisis listrik. Dengan sumberdaya seadanya mencoba menyediakan bahan bakar untuk menjalankan rumah sakit. Namun, karena harga bahan bakar yang mahal seringnya mereka tidak mampu menyediakan bahan bakar,” ujar Muhammad Najjar, mitra ACT di Gaza.

Memulai Ramadhan 2018 di

Gaza, kondisinya belum berubah. Penduduk Jalur Gaza terancam menghabiskan waktu Ramadhan tanpa listrik sama sekali, terutama bagi keluarga miskin yang tak mampu menebus seliter dua liter bensin untuk nyala generator.

Najjar menyebutkan pasokan listrik hanya tersedia selama 3 hingga 4 jam per hari. Artinya, sebagian besar kehidupan mereka dihabiskan tanpa bantuan listrik.

Sementara itu, persentase kemiskinan di Gaza tetap melambung.

Saat ini, sekitar 42 persen warga Palestina di Gaza menderita kemiskinan, 58 persen kaum mudanya pengangguran, dan sekitar 80 persen penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional, terutama makanan.

ACT NTB menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk terus peduli akan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. “Kami membuka kesempatan bagi masyarakat NTB yang mau berdonasi untuk bisa menghubungi Kantor ACT NTB,” ungkap Alfian, Kacab ACT NTB Kantor Cabang ACT NTB Jalan Sriwijaya nomor 80J Pagesangan Timur, Mataram WA: 082 340 333 000 Rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap BNIS 77 0000 434 MANDIRI 127 000 7917 410 (r)

TANPA LISTRIK – Sebuah keluarga di Palestina terpaksa harus menikmati berbuka puasa dengan nyala lilin karena karena tidak ada pasokan listrik.

(Suara NTB/ist)