Edisi Sabtu, 24 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 24 MARET 2018

16 HALAMAN

SUARA NTB

NOMOR 20 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD Bicara IPM (2-habis)

NTB, Tak Boleh Lagi ’’Nasib Tidak Baik’’ HUMAN Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan. Ketiga unsur penting yang saling terikat dalam IPM tersebut, pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus dibangun bersamaan.

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Pandangan Dr.

H. Moch Ali Biin Dachlan atau Ali BD alias Amaq Asrul akan mengimplementasikan ide dan gagasannya yang sudah dipersiapkan dengan matang untuk NTB yang jauh lebih baik ke depan.

NTB kerap dipelintir dengan istilah-istilah kurang tepat. ‘’Nasib Tergantung Bali’’ dan ‘’Nasib Tidak Baik’’. Sindiran tersebut di satu sisi ada

benarnya karena selama ini, dalam bidang pelayanan kesehatan saja banyak warga NTB yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali.

Tidak ada fasilitas kesehtan yang memadai di NTB sehingga ‘’memaksa’’ warga yang sakit ini harus dirujuk ke Bali atau ke luar daerah yang fasilitas kesehatannya jauh lebih baik.

Sehingga unsur layanan kese-

hatan yang masih lemah kualitasnya ini menempatkan NTB dengan IPM yang berada jauh di bawah Bali. Meningkatkan kualitas kesehatan harus dibarengi dengan layanan dan akses fasilitas kesehatan yang memadai.

Ke depan nasib NTB ini tidak boleh lagi disebut tidak baik.

Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Ali BD di Mata Ulama

TGH. Lalu Muslieh:

Tulus Berbagi

Ali Bin Dachlan foto bersama dengan para pendukungnya usai acara di Tebaban Suralaga, beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

KEPEDULIAN Ali BD terhadap masyarakat sangat besar. Ali BD ini sangat tulus berbagi. Tidak heran jika Sang Pendobrak ini sangat dekat dengan masyarakat karena ketulusan dan kemurahannya.

Demikian pandangan TGH. Lalu Muslieh, Pimpinan Pondok Pesantren Al Muslihun NW yang tertuang dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat karya TGH Abd Latief.

Bersambung ke hal 15

BPSDM Serahkan Dokumen ke Kejaksaan dan Inspektorat Mataram (Suara NTB) Pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB menyerahkan dokumen dan data terkait penggunaan anggaran Diklatpim tahun 2016 sampai 2017. Tidak hanya ke Kejaksaan, data yang sama juga diserahkan ke Inspektorat NTB.

TO K O H Akan Disanksi Gubernur

Pengaduan masyarakat sebelumnya terkait penggunaan anggaran di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Provinsi NTB. Pejabat hingga pegawai di bidang ini pun sudah diklarifika-

si maraton oleh penyidik Kejaksaan.

Kabid PKMF Muhammad Fauzan yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya Jumat (23/3) kemarin enggan berkomentar. Tidak sedikitpun di-

BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menegaskan, Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) akan kena sanksi dari gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) jika lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja di sejumlah OPD menjadi atensi Tim Terpadu Penegakan Disiplin ASN Pemprov NTB. ‘’Malah kalau tidak ada laporan dari OPD, ketika BKD turun atau menemukan halhal yang tidak ditindaklanjuti oleh OPD Bersambung ke hal 15

tanggapinya per item soal pengaduan dugaan fiktif dana Diklatpim yang diduga mencapai Rp 650 juta itu. ‘’Semua sudah kita serahkan dokumen ke Kejaksaan. Pokoknya sudah semua. Saya ndak mau komentar,’’ jawabnya. Tidak saja kepada Kejaksaan, Inspektorat Provinsi NTB juga mendatangi pihaknya untuk meminta data. ‘’Juga sudah kita serahkan semua ke Inspektorat,’’ ujarnya.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum itu ke Kejaksaan dan audit

Inspektorat. Apapun perkembangan dan hasilnya, Fauzan mengaku menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Kejaksaan, karena semua dokumen dan keterangan sudah disampaikan. ‘’Sama dengan penjelasan Pak Kaban (Kepala BPSDM), pada saatnya nanti setelah proses (hukum) ini kita akan jelaskan semua,’’ tutupnya.

Pihak Inspektorat membenarkan permintaan dokumen ke BPSDM beberapa waktu lalu. Namun pemeriksaan tidak mengarah pada audit khusus.

Bersambung ke hal 15

Dikbud NTB Akui Pasokan Alat Peraga SMK Terlambat Mataram (Suara NTB) – Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakui adanya keterlambatan kedatangan alat peraga SMK untuk beberapa item. Selain itu pelatihan penggunaan alat peraga dan uji fungsi alat itu belum dilaksanakan. Rekanan diberi perpanjangan waktu selama 90 hari. Pada bulan Maret ini ditargetkan semua harus tuntas.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/3).

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Lelang Proyek Lelet

H. Supran

ORGANISASI Perangkat Daerah (OPD) masih lelet dalam mengajukan lelang proyek ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB pada triwulan I 2018.

Akibatnya, serapan belanja langsung APBD 2018 hingga 16 Maret lalu masih seret alias masih jauh di bawah target Pemprov menargetkan realisasi belanja langsung maupun tidak langsung sampai 31 Maret sebesar 20 persen. Berdasarkan data e-monev Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP), Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

ALAT PERAGA - Alat peraga berupa mesin jahit dan bordir di SMKN 4 Mataram, salah satu item pengadaan pada Dinas Dikbud NTB.

Gagal, Pembangunan Kantor KPH Dinas LHK NTB di Sumbawa

Swahip

Mataram (Suara NTB) – Proyek pembangunan kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ropang Sumbawa pada 2017 lalu gagal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB seharusnya mengajukan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut untuk diblacklist karena wanprestasi. ‘’Seharusnya Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan ke APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), ke Inspektorat untuk pengajuan pem-blacklistan,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT ketika dikonfirmasi kemarin

di Mataram.

Meskipun ada sejumlah proyek yang tidak tuntas sampai akhir Desember 2017, kata Swahip, namun pihaknya belum mendapat laporan adanya kontraktor atau rekanan yang diblacklist. Sejumlah proyek di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan Dinas PUPR mengalami keterlambatan penyelesaian sampai batas kontrak.

Sehingga pekerjaan tersebut ada yang diperpanjang hingga 90 hari seperti proyek pembangunan fasilitas umum di Islamic Center.

Swahip mengatakan, hanya ada satu paket proyek yang tak selesai atau gagal pada 2017 lalu. Yakni proyek pembangunan Kantor KPH Ropang milik Dinas LHK NTB. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Siapkan Pemilihan Kaling

Suprianto

Prihatin Pencemaran Sungai KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, Spt., mengaku prihatin dengan pencemaran sungai di Kota Mataram. Ini harus menjadi catatan serius bagi OPD (organisasi perangkat daerah). Khususnya yang menangani sampah, dalam hal ini DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Namun demikian, tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan begitu saja pada DLH Kota Mataram. Perlu juga ada peran dari Pemkab Lobar (Lombok Barat). Karena bagaimanapun juga, sungai yang mengalir di Kota Mataram, berasal dari Lobar. ‘’Jadi harus ada kerjasama,’’ cetusnya. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai merupakan indikasi bahwa OPD terkait belum serius menangani masalah persampahan di Kota Mataram. Wiska mengungkapkan saat reses baru-baru ini, masyarakat cukup mengapresiasi pengadaan kendaraan roda tiga. Yang menjadi persoalan adalah, pemberian kendaraan roda tiga sebagai alat angkut sampah ke rumah-rumah dibagi rata.

Sedangkan jumlah KK di semua lingkungan di Kota Mataram, tidak sama. ‘’Ada yang hanya terdiri dari 40 - 50 KK. Sementara di lingkungan lainnya KK nya itu ratusan bahkan ribuan. Seperti di BTN Sweta,’’ sebutnya. ‘’Ini banyak tidak tercover oleh Tossa (kendaraan roda tiga, red) ini,’’ imbuhnya. Artinya, lanjut Wiska, untuk lingkungan yang jumlah kk nya sedikit, anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini mengaku bahwa sistem pengangkutan sampah menggunakan kendaraan roda tiga, berjalan baik.

Sehingga, di lingkungan dengan jumlah KK banyak, kerap muncul keluhan dari masyarakat. Mulai dari sampah yang diangkut seminggu dua kali bahkan terkadang tidak diangkut sama sekali. ‘’Makanya banyak warga yang menyewa kendaraan swasta untuk melakukan pengangkutan,’’ demikian Wiska. Hal ini harus menjadi pemikiran DLH. Karena selama ini masyarakat mengetahui bahwa urusan sampah ditangani oleh DLH. Tetapi amanat Perda, bahwa sampah dari Rumah tangga ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) adalah tanggung jawab, kepala lingkungan, Lurah dan Camat.

Sedangkan tugas DLH adalah mengangkut dari TPS ke TPA. Hal ini, kata Wiska harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. ‘’Bisa jadi, masyarakat yang buang sampah ke sungai adalah mereka yang tidak terlayani kendaraan roda tiga,’’ katanya. Belum lagi kalau di lingkungan itu, tidak ada TPS. Oleh karena itu, keberadaan kendaraan roda tiga ini harus terus dievaluasi.

Evaluasi ini dihajatkan untuk meminimalisir pencemaran di sungai maupun pencemaran udara akibat ulah masyarakat membakar sampah. Untuk itu, ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini berharap DLH serius mengevaluasi kendaraan roda tiga.

Apalagi pengadaannya terkesan sebagai program coba-coba. ‘’Kalau kami lihat, masyarakat menganggap program ini sudah bagus, tinggal ditingkatkan. Caranya adalah bagaimana mengcover jumlah penduduk yang banyak di satu lingkungan. (fit)

(Suara NTB/fit)

I Gede Wiska

Suara NTB/cem)

KUNJUNGI MUSEUM - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Asisten I Lalu Martawang, Asisten II Wartan, Kasat Pol PP Bayu Pancapati bersama Komando Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo, Laksamana Pertama TNI Rachmat Jayadi mengunjungi mesuem milik Komando Armada RI Kawasan Timur di Tanjung Perak Surabaya.

30 Warga di Mataram Terserang DBD Mataram (Suara NTB) Sebanyak 30 warga di Kota Mataram terserang demam berdarah dengue.

Mereka dinyatakan positif setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis.

Namun, tidak ada korban jiwa akibat gigitan nyamuk aedes aegypti.

“Alhamdulillah, tidak menyebabkan kematian,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi kemarin.

Temuan kasus DBD ditindaklanjuti dengan mengecek epidemik positif jentik. Sehingga, program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan cara 3M (menutup, menguras dan mengubur). Baru dikemudian dilakukan fogging.

Usman mengatakan, dibanding tahun lalu, kasus DBD lebih rendah. Frekuensi Januari - Maret di atas seratus kasus. Turunnya korban akibat gigitan nyamuk aedes aegepty kemungkinan Kota Mataram sudah bersih.

(Suara NTB/dok)

H. Usman Hadi “Sekarang sampah dengan baik dikelola, sehingga nya-

muk berkurang dan kasus menurun,” kata dia.

Selama ini, penyebaran DBD paling rawan terutama di kawasan pinggir. Diantaranya, Kelurahan Monjok, Pagutan Barat, Ampenan Selatan dan lain sebagainya. Hasil identifikasi petugas ditemukan tujuh kasus di Karang Pule dan empat kasus Jempong Baru.

Meskipun demikan, Usman tetap mengimbau masyarakat menjaga pola hidup sehat. Terutama menghindari genangan air yang menyebabkan timbulnya jentik nyamuk. (cem)

Pemkot Yakin Dapat Pertahankan WTP Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah menyakini bahwa dapat mempertahankan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Keyakinan ini disampaikan Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi kemarin, setelah melihat laporan keuangan dan sejumlah progres tunggakan aset terselesaikan dengan baik. “Kami berharap mendapatkan WTP. Mekanisme pemeriksaannya tetap tidak berubah dari sebelumnya,” kata Syakirin.

Setelah pemeriksaan pendahuluan berakhir pekan kemarin. Auditor negara ini kembali akan mengaudit secara komprehensif tanggal 29

Maret pekan depan.

Disampaikan Syakirin, saat proses pemeriksaan awal tidak ada komentar apapun. Auditor mengumpulkan data dan keterangan ke organisasi perangkat daerah. “Saya cuma dua kali bertemu. Saat mereka mau masuk dan pamitan. Itupun tidak pernah ada komentar sama sekali,” aku Syakirin.

Syakirin memberikan gambaran progres penyelesaian aset sehingga membuat dirinya yakin mempertahankan predikit WTP tersebut. Diantaranya, tunggakan aset di DPRD Kota Mataram sudah ada kejelasan. Anggota Dewan yang telah purna tugas mengakui jika kendaraan yang digunakan hilang yang ditandai dengan berita acara

kehilangan dari kepolisian.

Demikian pula, laptop dan ipad juga telah dikembalikan.

Disatu sisi, masih rumit diselesaikan adalah aset - aset lama. Termasuk tanah yang belum memiliki sertifikat dan dalam waktu dekat diproses.

Sedangkan, lahan di atas 2014 - 2015 tidak ada masalah.

“Yang masih rumit dari zaman dulu. Tapi bertahap akan disertifikatkan. Beberapa titik belum selesai dan ini diproses,” kata dia.

Tak dipungkiri meski mendapatkan WTP sejumlah catatan diberikan oleh BPK. Menurut dia, catatan tersebut merupakan saran masukan serta perbaikan agar administrasi laporan keuangan di daerah baik. (cem)

’’Dikeroyok’’, Pembangunan Dua Monumen di Malomba Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersama Pemprov NTB, ‘’mengeroyok’’ penataan dan pembangunan monumen bahari dan Panser di Malomba.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menjelaskan, hasil rapat finalisasi kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2018 bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur di Tanjung Perak, Surabaya. Bahwa disepakati membangunan dua monumen. Diantaranya, monumen bahari dan Panser.

Monumen Bahari nantinya jadi tanggungjawab TNI Angkatan Laut. Sedangkan, monumen Panser dibangun oleh Dinas Pariwisata NTB. Sementara, penataan di kawasan Malomba jadi tanggungjawabnya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perdagangan menata pedagang. “Jadi, semua keroyokan dikerjakan bersama sama,” kata Kemal, Jumat (23/ 3).

Penataan tugu tersebut, ia hanya bertugas memind-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/uul)

MASA jabatan kepala lingkungan Oloh sudah berakhir awal Februari 2018. Kelurahan Monjok Barat bersiap akan mengadakan pemilihan kaling. Untuk itu, pihak kelurahan bersama masyarakat akan mengadakan musyarawah bersama untuk menentukan tugas, kewajiban serta waktu pemilihan Kaling pada Jumat (23/3) malam. “Dalam musyawarah itu, baru kita akan tentukan kapan waktu pemilihan kaling ini diadakan, apa hari Sabtu atau Minggu besok,” terang Suprianto, S.Sos, sekretaris Lurah Monjok Barat kepada Suara NTB, Jumat kemarin.

Ia menjelaskan, dalam musyawarah itu akan dihadiri oleh aparat kelurahan sebagai pengarah, masyarakat serta pendukung calon kaling yang akan bersaing. “Jadi calon kaling tidak boleh menghadiri saat musyawarah itu karena ini tujuannya untuk mengumpulkan saran dari masyarakat untuk kinerja Kaling Oloh ke depannya,” jelasnya. Anto mengatakan ada 2 calon yang akan bersaing memperebutkan posisi kepala lingkungan Oloh yang baru.

“Calonnya ada mantan kaling sebelumnya yaitu H. Mustiadi serta H. Mukhtar Abidin, S.H, M.H yang dipilih oleh masyarakat,” sebutnya. Kedua calon itu, imbuhnya, sebelum pemilihan dilakukan akan melakukan promosi dirinya sendiri kepada masyarakat agar dipilih sebagai kaling baru. “Kedua calon itu, kami berikan pemahaman agar bersikap legowo jika salah satunya nanti tidak terpilih sebagai kaling,” ujarnya.

Anto menjelaskan dalam musyawarah nanti, masyarakat juga akan memilih cara pemilihan kaling yang akan dilakukan nanti.

“Ada 2 pilihan yaitu pemilihan langsung atau pemilihan yang diwakilkan,” paparnya. Pemilihan akhir pekan sebagai hari pemilihan dilakukan agar masyarakat lingkungan Oloh berada di rumah dan tidak mengganggu pekerjaan mereka. “Kita cari dimana mereka senggang serta tidak sibuk,” tambahnya.

Dengan melakukan pemilihan kaling ini, Anto mengatakan ini sebagai upaya awal untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa Pemilu sebagai bentuk demokratis dalam memilih pemimpin.

“Sekaligus ini sebagai pemanasan sebelum pemilukada yang lebih besar nantinya,” kelakarnya. (uul)

H.M. Kemal Islam

ahkan Tugu Adipura ke belakang Mataram Mall. Selain itu, memasang lampu, paving blok dan pagar pembatas agar pedagang tidak melewati pagar. “Kalau kita (Pemkot, red) tidak ada masalah. Sekarang kita desain monumen di belakang Mataram Mall,” tambahnya.

Pembangunan Monumen Bahari pada kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo yang berlangsung 3 - 9 Mei mendatang. Pemkot Mataram bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur dan Dinas Pariwisata NTB membuat konsep rumah masyarakat suku Sasak di atasnya. Demikian pula, Panser Amphibi juga turut dipasang.

Peresemian dua tugu itu nanti akan ditandatangani oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi.

Sebagai tambahan informasi, Pemkot Mataram telah menggelar rapat koordinasi penajaman persiapan MNEK 2018 di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur di Tanjung Perak, Surabaya.

Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menekankan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di sisa waktu satu bulan segera mengeksekusi program berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Termasuk menyiapkan kebutuhan 32 negara baik akomodasi dan lain sebagainya.

Mohan menginginkan kegiatan tersebut sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi dan sukses pencitraan. (cem)

BBPOM Sebut Tak Hadiri MPBM, Dewan Ikan Kalengan Berkilah Jadwal Terbentur Reses Produk di Mataram Aman

Mataram (Suara NTB) – Ketidakhadiran puluhan anggota DPRD Kota Mataram dalam MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) tingkat Kota Mataram barubaru ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Seperti diketahui, dari 40 anggota DPRDKota Mataram, yag menghadiri gawe Pemkot Mataram itu sekitar delapan orang, termasuk Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi dan Wakil Ketua Muhtar, SH. Beragam penilai negatif menyertai ketidakhadiran wakil rakyat tersebut. Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, anggota Dewan Lingkar Selatan ini ramai-ramai membantah.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., membantah anggota Dewan enggan menghadiri undangan MPBM. ‘’Alur MPBM ini kan sudah diikuti dari kelurahan.

Saat itu teman-teman hadir,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Dia melihat ketidakhadiran ang-

gota Dewan dalam MPBM itu lebih kepada alasan bahwa Dewan sedang melaksanakan reses (penyerapan aspirasi).

Informasi yang dihimpun Suara NTB, anggota DPRD Kota Mataram melaksanakan reses sejak tanggal 15 Maret hingga tanggal 21 Maret. Jadwal reses biasanya berlangsung pada sore atau malam hari. Sedangkan MPBM diselenggarakan tanggal 20 Maret 2018 pada pagi hari. ‘’Jadi bagi teman-teman yang punya kesempatan ya dia hadir,’’ katanya.

Dikatakan politisi Gerindra ini, bahwa reses Dewan sangat bermanfaat dalam rangka menyapa masyarakat serta menggali aspirasi masyarakat. ‘’Itu bagian dari kita membangun masyarakat juga,’’ imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., mengaku tak dapat menghadiri undangan MPBM lantaran di waktu yang sama dirinya sedang sakit. ‘’Surat undangan sudah saya terima, tapi saya sudah minta izin di teman-teman saya ndak bisa hadir,’’ cetusnya. Pada bagian lain Wiska menyampaikan bahwa antara reses Dewan dengan MPB harus sinkron.

Ia menyebutkan, ada tiga sumber yang menjadi acuan pembangunan di Mataram.

Pertama program dari OPD, usulan masyarakat melalui MPBM dan penyerapan aspirasi yang dieksekusi melalui program reses atau pokokpokok pikiran Dewan. ‘’Sama kan, kita juga menyerap aspirasi dari bawah,’’ katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini mengklaim bahwa reses lebih punya power.

Namun demikian, dia membantah ketidakhadirannya di MPBM karena merasa kegiatan reses lebih cepat terwujud ketimbang usulan melalui MPBM. Sinkronisasi itu berkaitan dengan penganggaran. Jangan sampai ada dobel penganggaran. ‘’Ada delapan orag yang hadir di situ termasuk pak ketua.

Apa yang dihasilkan di MPB itu artinya sudah terwakili.

Tapi kita tetap hormati hasil MPBM,’’ katanya. Wiska melihat masih ada aparat pemerintahan di tingkat bawah yang seolah-olah menyerahkan semua urusan kepada Dewan. ‘’Akhirnya masyakat akan apriori denga MPBM itu,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Sepekan terakhir beredar kabar tentang adanya cacing dalam ikan kalengan di beberapa daerah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram juga melakukan pemeriksaaan sebagai bentuk antisipasi. Pada pemeriksaan itu tidak ditemukan adanya cacing dalam produk ikan kalengan di Kota Mataram.

“Kami sudah turun kemarin bersama Polda, Dinas Perdagangan dan Satpol PP. Kami tidak menemukan adanya produk ikan kalengan yang berisi cacing.

Mungkin karena kita jauh dari daerah yang menjadi pintu masuk impor,” kata Kepala BPPOM Kota Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt. MH, di Mataram, Jumat (23/3).

Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi ikan kalengan yang beredar di Kota Mataram. Sebab setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua jenis ikan kalengan yang ada, tidak ditemukan adanya cacing.

“Ikan kalengan di sini aman, masih produk lokal dalam negeri. Yang ditemukan adanya cacing itu ikan kalengan impor

dari Cina, merek Farmerjack izin edarnya BPOM RI ML, jadi memang makanan luar negeri. Mungkin pada saat masuk, produk itu memenuhi syarat, sekarang sudah dievaluasi,” ujarnya.

BPOM RI telah mengeluarkan penjelasan resmi terkait adanya cacing dalam produk ikan kalengan itu. Dimana hasilnya ditemukan cacing dalam kondisi mati pada produk ikan makarel dalam saus tomat kalengan berukuran 425 gram.

Produknya bernama Farmajack dengan nomor izin edar BPOM RI ML 543929007175.

Selain itu, BPOM RI juga telah memerintahkan kepada importir agar menarik produk Farmajack, IO dan Hoki dari peredaran dan dimusnahkan. Sebab cacing pita jenis gilig itu tidak layak dikonsumsi dan dapat menyebabkan alergi bagi orang yang kondisi badannya sensitif.

Namun demikian, dengan adanya pemeriksaan dari BBPOM Kota Mataram, sudah menjelaskan bahwa produk ikan kalengan yang ada di Kota Mataram aman untuk dikonsumsi. Sehingga masyarakat Kota Mataram dan NTB pada umumnya tidak perlu merasa khawatir. (lin)

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Qatar Serius Masuk ke KEK Mandalika ”Upload” Calon Penerima KUR Potensial ke SIKP KEMENTERIAN Keuangan mendorong pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki data besar binaannya yang potensial menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya diupload Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Hal ini dimaksudkan, agar pemerintah pusat dapat memetakan potensi kebutuhan dan penyaluran KUR. Menyusul semangat pemerintah mendorong KUR penyalurannya lebih optimal.

Tahun 2018 ini, pemerintah menargetkan KUR dapat direalisasikan sam(Suara NTB/bul) pai Rp 120 triliun di IndoHeri Susanto nesia, kata Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, A. Heri Susanto usai sosialisasi Permenko No 11 Tahun 2017 di Hotel Aruna, Senggigi, Lombok Barat, Jumat (23/3) kemarin. Hadir pada kegiatan ini, seluruh unsur terkait, terutama perbankan.

Mengenai pedoman pelaksanaan KUR, ada 12 poin perubahan yang sangat mendasar menurutnya, dari ketentuan yang sudah ada. Sehingga harapannya, dengan perubahan ini, penyerapan KUR tahun 2018 dengan suku bunga 7 persen, akan lebih banyak. Bisa menjangkau pangsa yang lebih luas. Terutama dengan adanya mekanisme kelompok, kluster, maka akan sangat membantu bagi UMKM yang sangat potensial. Sejauh ini masing-masing bank mencari sendiri. Idelanya Pemda yang harus menyerahkan data calon penerima KUR kepada pemerintah pusat melalui SIKP. Dengan itu, subsidi akan tepat sasaran.

“Sehingga tidak akan pernah terjadi dobel subsidi kepada UMKM. Jika sudah masuk di SIKP, pasti ditolak kalau ada data yang dobel, ini menjadi tepat sasaran,” imbuhnya.

Adakah data temuan penyaluran KUR tak tepat sasaran? Ada kata Heri. Hanya saja berapa besaran nilai subsidi KUR yang salah sasaran itu, tak disampaikannya detail.

Karena itulah, Pemda harus menganggarkan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM binaannya. Agar penyaluran KUR diterima oleh yang berhak mendapatkannya. “Tahun kemarin di atas 20 triliun gabnya. Karena belum masuk semua di SIKP. Sehingga belum bisa dibayarkan subsidinya. Kalau tidak ada SIKP, ya tanggung sendiri (suku bunga KUR). Tahun 2018, penyaluran KUR ditargetkan Rp 120 triliun. Ada Rp 3 triliun disediakan untuk mengantisipasi penambahan,” demikian Heri.

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Ketentuan KUR 2018, suku bunga dari 9 persen turun menjadi 7 persen. Penerimanya Individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor yang dibiayai, sektor produksi (pertanian, perburuan, dan kehutanan, sektor perikanan, sektor industri pengolahan, sektor jasajasa, sektor konstruksi) dan sektor perdagangan. (bul)

BKPM Minta Pendaftaran Izin Investasi Online Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI mendorong semua daerah, termasuk NTB untuk menerapkan pelayanan dengan sistem daring/online. Maksudnya, agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Dengan sistem online dapat menekan indikasi praktik-praktik di luar ketentuan.

“Tidak boleh lagi ada face to face. Kalau mau diskusi, gampang, bisa lewat email,” kata M. M. Azhar Lubis, Deputi Kepala BKPM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada penyelenggaraan Sos(Suara NTB/bul) ialisasi Peraturan Kepala M. Azhar Lubis BKPM RI No 13 tahun 2017 di Hotel Astoria Mataram, Jumat (23/3) kemarin.

Dalam kesempatan kemarin, DPMPTSP mengundang seluruh stakeholders di kabupaten/kota. Azhar menjelaskan, di BKPM RI telah memberlakukan pendaftaran investasi mennggunakan sistem digital, dengan layanan daring/online.

Bahkan telah diberlakukan perizinan tuntas hanya tiga jam.

Selama ini, pola yang berlaku antara investor pemohon izin petugas pelayanan harus melakukan pertemuan. Lama kelamaan, pola tersebut tak boleh lagi berlaku. Dibeberapa daerah, pengurusan izin dengan sistem online ini juga telah diberlakukan. NTB sampai saat ini belum mengikuti daerah yang sudah menerapkannya. Karena itu, dalam waktu dekat BKPM RI akan duduk semeja dengan pemangku kepentingan di NTB untuk menerapkannya.

“Kalau sudah diterapkan online, harus sama dengan SOPnya. Nanti akan dibuat SOP masing-masing, tenaga asing berapa hari, kalau tidak merah dia. Di SOP inilah ditentukan, berapa lama izin bisa ke luar,” imbuhnya.

Perizinan konvensional biasanya memakan waktu cukup panjang, hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut akan membuat investor angkat kaki.

Karena itulah, pemerintah pusat mendorong izin-izin disederhanakan dan dipercepat. Apalagi saat ini pemangkasan izin-izin juga dilakukan. Diantaranya HO dan SIUP. Bagi daerah yang memberlakukannya, boleh saja jika Perdanya masih menguatkan.

“Tetapi bisa juga tidak, dan investor boleh komplain, kalau dipersulit HO dan perpanjangan SIUP,” ujarnya.

Kebijakan ini berlaku sejak pertengahan tahun 2017.

BKPM RI bahkan sudah mempertanyakan, mana lagi daerah-daerah yang masih memberlakukannya. Di Indonesia juga mulai banyak daerah-daerah yang sudah tak lagi memberlakukan HO dan perpanjangan SIUP. “Kalau di pusat, yang penting sudah ada izin prinsip dan izin usaha. Ada juga yang lain, itu kalau mau impor. Disediakan fasilitas,” demikian Azhar.

Terpisah, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menyebut soal penerapan perizinan dengan sistem online saat ini daerah sedang mengarah ke sana.

Penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan software dan hardware, pemantapan koordinasi dengan kabupaten/kota serta dengan OPD teknis. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pasca Kunjungan Menko Bidang Kemaritiman - Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur NTB - TGH. M Zainul Majdi dan Direktur Operasional PT ITDC - A.A.N. Wiryawan ke Doha Qatar beberapa waktu lalu, kini giliran delegasi Qatar berkunjung ke Indonesia untuk membahas dan melihat dari dekat KEK Mandalika.

Itulah bukti keseriusan calon investor ini masuk ke KEK Mandalika.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si usai mengikuti pertemuan di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jumat (23/3) kemarin.

Delegasi Qatar dipimpin CEO Qatar Investment Authority (QIA) - Sheikh Abdullah Bin Muhamed Bin Saoud Al Thani didampingi 3 orang stafnya hadir. Membahas tindak lanjut kunjungan delegasi Indonesia ke Doha Qatar belum lama ini.

Rapat dipimpin langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dihadiri langsung Kepala Bappenas, para Deputy/Dirjen ke-

menterian / lembaga terkait serta Direktur Utama PT.ITDC. Gubernur NTB, diwakili L. Gita Ariadi.

Dalam rapat itu, tidak hanya membahas rencana investasi QIA di KEK Mandalika, tapi juga peluang investasi di tempat lainnya, termasuk membahas kerjasama pendanaan investasi bidang infrastruktur dan fasilitas perpajakan.

Nampaknya masih perlu ada pembahasan lebih intens dan lebih teknis menyangkut kebijakan pemerintah kedua negara untuk diselaraskan.

Terkait rencana investasi QIA di KEK Mandalika, secara umum delegasi QIA sangat terkesan dengan potensi, informasi dan laporan dari PT ITDC

dan tim QIA yang sdh berkoordinasi dan telah berkunjung ke KEK Mandalika.

“CEO QIA sangat antusias ingin segera berinvestasi terlebih dengan telah hadirnya investor VINCI Prancis di KEK Mandalika. Dimana didalamnya juga terdapat share saham dari QIA. Dengan demikian dari sisi bisnis dinilai sangat positif untuk saling melengkapi,” kata L. Gita mengutip yang disampaikan Sheikh Abdullah.

QIA tertarik berinvestasi di KEK Mandalika di 3 area yaitu di lokasi rencana pembangunan marina, lokasi pengembangan Golf dan lokasi Luxury Area untuk perhotelan di sisi timur. Keseriusan QIA akan diwujudkan dengan

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Pertemuan di Kantor Kemenko Kemaritiman Jumat kemarin akan terus dilakukannya koordinasi antara QIA dengan PT ITDC yang tentu nantinya juga akan membahas besaran tarif sewa lahan baik dilokasi premium beach, beach, lahan di tengah maupun sisi pinggir kawasan, pembahasan sewa fasilitas dasar, konfirmasi pembangunan akses bypass ke bandara, pembahasan rencana pengembangan bandara,

peluang investasi solar cell dan lain-lain.

“Melihat antusiasme QIA dan dinamika rapat, Pak Luhut nampak bahagia dan berharap segera ada langkahlangkah investasi yang lebih kongkrit. Pihak PT. ITDC dan Pemprov NTB juga menyatakan kesiapannya menyambut kedatangan investor Qatar,” demikian Gita. (bul)

Perajin Kayu Labuapi Hasilkan Kerajinan Bernilai Tinggi

(Suara NTB/ham)

PUKUL GONG - Direktur Marketing dan Teknologi PT. Garuda Indonesia Nina Sulistyowati pukul gong menandai dibukanya Garuda Travel Fair.

Garuda Travel Fair Kembali Digelar di Lombok Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia Branch Office Lombok kembali mengadakan Garuda Indonesia Travel Fair, dimana pertama kali diadakan sejak 2016 silam di Mataram. Acara yang dilaksanakan mulai tanggal 23-25 Maret 2018 di Lombok Epicentrum Mall dengan kembali menggandeng Bank BCA sebagai bank partner. Penyelenggaran Garuda Indonesia Travel Fair 2018 untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata di NTB. Sehingga dapat mengoptimalkan pasar potensial khususnya yang berada di wilayah Lombok dan sekitarnya.

Rudy Tinton Soeprapto, selaku Kepala Cabang Utama BCA sangat mengapresiasi kegiatan Garuda Indonesia Travel Fair dan mendukung penuh program ini. “Semoga di tahun 2018 ini dapat menjadikan angka angka penjualan menjadi lebih baik. Peningkatan pariwisata NTB di tahun ini semakin membaik,” jelasnya. Ia menambahkan, jika sekarang banyak tamu yang mulai datang ke Lombok tanpa diundang tidak seperti beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Nina Sulistyowati, Direktur marketing dan Teknologi PT. Garuda Indonesia Tbk, menyatakan, target transaksi di Garuda Travel Fair terus bertambah setiap tahunnya.

“Khusus Lombok ini, targetnya memang tiap tahun bertambah. Di mana untuk tahun

ini target kami mencapai Rp 5 miliar,” jelasnya. Nina mengatakan kegiatan Garuda Indonesia Travel Fair ini diselenggarakan 2 kali setahun karena tingginya permintaan dari masyarakat yang menyambut antusias acara ini. Ia menyoroti bahwa di Lombok permintaan terbang ke wilayah Timur Tengah sangat luar biasa terutama untuk wisata religi, seperti Umrah dan haji.

“Sebenarnya umrah dan haji memang lebih baik untuk penerbangan langsung, tapi memang kita belum bisa langsung karena harus mempertimbangkan animo masyarakat,” jelasnya. Sehingga penerbangan ke Timur Tengah baru bisa dilakukan mulai Lombok-JakartaJeddah. Ke depan Garuda indonesia Travel Fair akan terus diselenggarakan lebih baik agar para calon konsumen mendapatkan harga terbaik. “Karena dalam GATF kali ini, merupakan one stop shoping bagi para pelanggan, karena selain menjual tiket penerbangan, juga ada penawaran hotel, paket tour hingga barang perlengkapan liburan lainnya,” tambah Nina.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Drs. H. Imhal, MM sangat berterimakasih kepada Garuda Indonesia karena turut andil dalam memperkenalkan pariwisata NTB ke seluruh dunia.

“Salah satu tujuannya dengan menghadirkan wisatawan baik

luar negeri maupun lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Kegiatan travel fair ini, kata Imhal, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif untuk NTB terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Apalagi di tahun 2018 ini, pemerintah provinsi NTB menargetkan 4 juta wisatawan, 2 juta wisatawan lokal dan 2 juta wisatawan mancanegara.

“Garuda Indonesia Travel Fair merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan akan mempercepat tercapainya wisatawan di NTB,” tuturnya.

Target ini juga akan berupaya menggaet wisatawan untuk lebih mengenal desa-desa wisata baru yang sedang berkembang di samping tempat wisata yang sudah lebih dahulu dikenal.

“Dengan berkembangnya pariwisata ini, otomatis semua kegiatan masyarakat akan ikut berpengaruh karena semua lini sektor akan berkembang,” kata Imhal. Melalui Garuda Indonesia Travel Fair ini, calon konsumen akan mendapatkan berbagai macam penawaran menarik yang dapat dinikmati.

Mulai harga-harga tiket terbaik, waktu liburan yang tepat serta berbagai paket yang menarik. Selain menjual tiket penerbangan, Garuda Indonesia Travel Fair juga memberikan penawaran hotel, paket tour, dan perlengkapan liburan lainnya yang disediakan oleh berbagai tenant yang ada. (uul)

Giri menang (Suara NTB) Hasil kerajinan kayu Desa Labuapi Kecamatan Labuapi mulai memiliki wajah baru.

Menyusul hasil pelatihan yang diterima oleh para perajin desa tersebut selama lima hari dari instruktur yang didatangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdangan (Disperindag) Lobar. Motif dan pola kerajinan yang dulu dirasa mononton, kini sudah memiliki inovasi yang bernilai ekonomi tinggi.

Bahkan kini manajemen proses pembuatan lebih efisen jika dibandingkan dulu yang cukup memakan waktu yang lama untuk satu produk saja.

“Alhamdulillah setelah ada pelatihan ini, pengembangan kerajinan, baik pengembangan motif-motif, finishing tidak lagi sama dengan yang awal dulu. Karena dulu juga lebih lama prosesnya dan menghabiskan waktu,” ungkap Ketua Kelompok perajin Kayu Desa Labuapi, M Azwar selepas pelatihan, kemarin.

Selain motif produk, pada bentuk dari kerajinan kayunya pun ditonjolkan ciri khas dari Lombok. Sehingga nantinya para pembeli dapat mengetahui langsung produk kerajinan kayu asal Lombok mulai dari bentuk, motif dan warnanya. “Ini lebih hidup dan kelihatan khas Lombok,” ujarnya.

Menurutnya ilmu yang didapatkan dirinya bersama perajin kayu lainnya dari pelatihan itu sangat dirasakan manfaatnya untuk kedepanya terus berinovasi. Sebab selain memperoleh masukan dalam mempercepat kerja, pihaknya pun dapat membaca peluang tempat maupun pangsa pasar Sementara itu, menurut Pelatih atau tenaga instruktur, Teguh Joko Dwiyono, selama ini motif dari sejarah dan filosofi khas Lombok belum diangkat

secara maksimal. “Jadi kita tampilkan wajah-wajah etnik dan kita bikin juga beda-beda dengan yang lain,” ungkapnya.

Ia ingin mengajak para perajin untuk lebih meningkatkan kelas produk. Bahkan dirinya sudah mengirimkan gambar dari hasil kerajinan tersebut ke beberapa penyelengara pameran.

Terkait kemampuan perajin, Dwi tidak diragu. Hanya saja ia berpesan kepada para perajin untuk terus mengembangkan inovasi dan menuangkan filosofi Lombok itu ke dalam suatu produk. “Ini biaya pembuatannya jauh lebih rendah dari yang dulu tapi harganya jauh lebih tinggi,” jelas pria yang juga pengusaha ini.

Ia berharap perajin yang menerima pelatihan itu tetap serius dan berinovasi. Termasuk untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan yang lainya. “Saya juga buka konsultasi gratis, jadi kapanpun saya siap monitoring dan tidak bayar,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan menyampaikan dengan pelatihan ini pihaknya berharap perajin terus berinovasi dan mengembangkan kerajinannya.

Sehingga dengan inovasi tersebut produk kerajinan kayu desa setempat dapat bersaing dengan produk lainnya Kedepan, pihaknya berencana menjadikan Labuapi menjadi Desa wisata. Nantinya desa tersebut tinggal ditata termasuk show room kerajinan kayu yang ada di masing-masing rumah yang ada di desa itu. “Nanti kita tinggal koordinasikan dengan Dinas Pariwisata untuk mendatangkan bus (travel) itu ke lokasi ini, menjadi salah satu trip atau lokasi tujuan wisata,” pungkasnya. (her)

Suku Bunga Tinggi

Nasabah KPR Eksodus Antar Bank Mataram (Suara NTB) Eksodus nasabah antar bank mulai terasa sejak pertengahan tahun 2017 lalu. Pemicunya, tingginya suku bunga kredit, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Contoh kasus, nasabah-nasabah Bank BTN Mataram yang mulai berpindah ke bank lain. Pilihannya adalah BNI. Karena menawarkan suku bunga KPR yang relatif lebih rendah. AI, salah satu nasabah yang juga merencanakan pindah bank.

Dua tahun terakhir ini terikat kontrak KPR dengan BTN di salah satu perumahan di Lombok Barat. Ia memilih segera pindah lantaran suku bunga pasar yang cukup memberatkan. Rencana pindah bank ini, berdasarkan desakan dari rekan-rekan kerjanya, yang juga melakukan hal sama.

“BNI memberikan suku bunga lebih rendah. Di BTN suku bunganya sampai 12-an persen.

Teman-teman yang sudah pindah bank pada ngajak, itungitung bunganya cukup rendah, tujuh persen,” kata sumber ini kepada Suara NTB. Dengan suku bunga kredit yang dipertahankan oleh BTN cukup tinggi, kontras dengan beratnya pemasukan saat ini. Karena itu, nasabah KPR berbondong-bondong putar haluan.

Pemimpin BNI Mataram, Akhmad Indra membenarkan, adanya fenomena eksodus nasabah dari bank lain ke BNI. Demikian juga sebaliknya, nasabahnyapun ada indikasi berpindah hati ke bank lain.

Fenomena itu terjadi karena kebijakan perbankan memfasilitas bunga promosi kepada nasabah. Besarannya, tergantung masing-masing bank. Berlaku 1 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun.

“Nah, ketika nasabah tersebut bunga promosinya jatuh tempo, ia mencari bank lain yang sedang berpromosi. Terjadilah pindah-pindah bank,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi eksodus nasabahnya, BNI memberlakukan kenaikan denda Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT). Dari 2 persen menjadi 5 persen. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi nasabahnya juga berbondong-bondong eksodus ke bank lain.

Meskipun demikian, Indra mengatakan, potensinya lebih besar nasabah KRP yang berpindah ke BNI, dari pada yang berpindah dari BNI ke bank lain.

“Perpindahan ini sebenarnya manusiawi. Karena melihat ada promosi di tempat lain. Tidak bisa dibendung,” imbuhnya.

Tahun ini, BNI Mataram menargetkan realisasi pembi-

ayaan untuk KPR tersedia sampai Rp 100 miliar. Realisasi sementara, setiap bulan pembiayaan KPR sudah mencapai Rp 21 miliar sebulan. (bul)

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA – Para perajin foto bersama di antara produk hasil kerajinan mereka.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

Halaman 4

Dinilai Tidak Substantif Tidak Saling Menjatuhkan PELAKSANAAN kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) Lombok Timur (Lotim) sudah satu bulan lebih berjalan. Masing-masing pasangan calon beserta tim pemenangan menyusun strategi untuk menarik simpati dan suara rakyat. Kendati demikian, dalam kampanye ini pasangan calon baik bupati/wakil bupati maupun gubernur/ wakil gubernur diingatkan supaya tidak saling menjatuhkan.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/3), Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengatakan, terkait (Suara NTB/yon) dengan larangan kamRetno Sirnopati panye sudah jelas diatur dalam PKPU, seperti melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan maupun kelompok masyarakat. Termasuk menggunakan ancaman kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum tidak diperbolehkan. “Semua itu merupakan bagian yang dilarang dalam berkampanye,” terangnya.

Menurutnya, jika ada tim yang keberatan supaya tidak sungkan di dalam berkoordinasi dengan Panwaslu tingkat kabupaten agar secepatnya dapat dilakukan komunikasi, koordinasi serta menginstruksikan kepada Panwascam agar melakukan tindakan. Termasuk mengingatkan terhadap pasangan calon yang keberatan kaitannya dengan APK jika ada pasangan calon yang keberatan ketika ditertibkan.

“Maka dari itu kita mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon beserta tim pemenangan maupun relawan agar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Selama masa kampanye ini, Retno Sirnopati menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan maupun pengaduan dari pasangan calon, yakni adanya bahan kampanye yang rusak apakah disebabkan oleh tim pasangan calon yang lain ataupun kerusakan murni disebabkan faktor lain berupa angin dan lainnya.

Untuk itu diharapkan pada saat kampanye, masing-masing pasangan calon baik bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur supaya mengkampanyekan visi misi dan program-program yang akan dijalankan untuk lima tahun kedepan. Tidak saling menjatuh satu sama lain. (yon)

Diusulkan Wartawan, Kediaman Naritep Akhirnya Dibedah Pemda Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya membedah rumah milik Inaq Naritep (60), Jumat (23/3).

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., turun langsung melakukan peletakan batu pertama di kediaman warga Dusun Busur, Desa Rempek, yang berada dalam kondisi buta itu.

Najmul terlihat didampingi oleh jajaran SKPD, seperti Kadis Pengendalian Penduduk KB dan PMD, Asisten III, Kasatpol PP dan beberapa pejabat lain, termasuk Kepala Desa, Kapolsek Gangga dan Koramil Kecamatan Gangga.

Sejumlah awak media juga hadir. Pasalnya, rehabilitasi kediaman Inaq Naritep merupakan usulan awak media lokal KLU bertepatan dengan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) beberapa waktu lalu. Tim dokter desa juga ikut turun, sehingga warga berkesempatan untuk memeriksakan kesehatannya secara gratis.

“Kami mendengar usulan kawan-kawan media, dan saya respon langsung,” ujar bupati, usai peletakan batu pertama.

Inaq Nuritep dibantu dana rehabilitasi rumah kumuh program Jubah (Jumat Bedah Rumah) sebesar Rp10 juta.

Dana tersebut bersumber dari dua instansi, yakni Dinas P2KB PMD dan Baznas Lombok Utara. Dana tersebut diserahkan langsung oleh Bupati kepada Kepala Dusun setempat. Bupati mempercayakan agar Kepala Dusun Busur dan dukungan warga setempat, membantu proses rehabilitasi.

Oleh warga pelaksanaan bedah rumah ditargetkan akan berlangsung selama 2 minggu.

Najmul menyadari, masih banyak lagi warga Lombok Utara yang kediamannya tidak layak huni. Oleh karenanya ia mendorong agar elemen masyarakat melalui NGO, kelompok pemuda, kelompok PKK hingga BUMN dan BUMD, untuk membantu percepatan rehabilitasi rumah kumuh warga Lombok Utara.

“Beberapa kelompok pemuda ada yang sudah mulai bergerak. Jumat kemarin, saya juga hadir meletakkan batu pertama salah satu rumah warga dari bantuan kelompok pemuda,” aku Najmul.

Sementara warga setempat yang menyaksikan peletakan batu pertama kediaman Inaq Naritep buta sekilas antusias, juga haru. Pasalnya, Naritep dikenal sebagai warga dengan penglihatan tidak normal. Aktivitasnya kesehariannya dilaksanakan dalam keadaan mata terpejam.

“Kami targetkan 2 minggu rumah ini selesai direhab. Kami usahakan dengan semangat gotong-royong, Inaq Naritep juga bisa memiliki WC (jamban) agar tidak BAB di kebun orang,” ujar pemuda setempat, Wadi.

Jumat kemarin, Kadus Busur, tokoh pemuda, Wadi, dan beberapa warga langsung urun rembug menyiasati keberadaan anggaran. Mereka berpikir agar dana tersebut mencukupi, sehingga 2 pekan kemudian Inaq Naritep langsung menerima kunci rumah. Material bangunan seperti pasir, batako, semen, dan seng sudah dipesan dan akan tiba di lokasi Sabtu pagi. Sedangkan material kayu, jendela dan daun pintu langsung dipesankan kepada warga.

“Saya minta di Pak Kades dan pak Camat juga, agar bersama-sama membangun rumah ini. Dan pak Kades, pak Camat juga siap seandainya ada kekurangan material barang beberapa sak semen,” imbuhnya. (ari)

Wantim Bazda Lotim Tolak Revisi Perda

Selong (Suara NTB) Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) TGH. Abdul Latief tidak menyetujui dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat. Rencana revisi perda tersebut dianggap tidak substantif.

Kepada Suara NTB, Jumat (23/3), TGH. Abdul Latief mengatakan dasar hukum pengelolaan zakat ini selama ini mengadu pada Perda Nomor 9 tahun 2002 masih sangat relevan. Implementasi Perda zakat di era kepemimpinan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan sudah berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebijakan Bupati Ali Dachlan ini tetap akan jadi pegangan Bazda.

Dalam mengelola zakat terpenting itu tergali potensi zakat dan gerakan zakat yang sudah cukup masif di Lotim.

Zakat yang terkumpul dari muzakki selama ini sudah didistribusikan ke 8 asnaf yang berhak menerima.

Kecurigaannya, ada muatan politik dari para wakil rakyat yang ingin merevisi Perda Zakat. Lembaga DPRD Lotim semestinya mengawal pelaksanaanya. Terkecuali zakat tidak tersalur dengan baik

untuk kemakmuran rakyat, baru dipersilakan merevisi.

Rencana revisi ini diduga kuat karena ada subjektivitas.

Harapannya, soal zakat ini tidak digejolakkan karena dapat mengganggu stabilitas politik. Kondisi ini jelas tidak baik. “Jadi jelas bagi dewan pertimbangan dengan 23 orang tuan guru di dalamnya menolak rencana revisi,” ucapnya.

Soal arah zakat untuk pembangunan rumah sakit itu pun sudah melalui tahap pertimbangan dan persetujuan seluruh tuan guru. Tuan gurutuan guru tersebut pun dari semua golongan. Bukan dari satu kelompok saja.

Rumah Sakit Islam Kita itu dibangun dari zakat, karena pertimbangan para fakir miskin tidak saja butuh makan dan minum. Tidak saja butuh pakaian dan kebutuhan pangan lainnya. Akan tetapi, masyarakat miskin juga bisa

sakit. Rumah sakit inilah nantinya tempatnya berobat secara gratis.

Soal nama lembaga yang mengelola rumah sakit itu hanya sekadar nama. Yayasan Islam Kita itu katanya bukanlah milik perorangan. Melainkan milik umum. Bisa diaudit. Lembagalembaga zakat di beberapa daerah juga sudah membangun rumah sakit atau rumah sehat.

Secara subtantif, zakat ini untuk kemaslahatan orang-orang miskin. “Soal nama itu tidak penting, mau Islam Kita atau RS Bazda tidak masalah. Yayasan yang mengelola rumah sakit itu adalah milik umat. Orang-orang yang ada di dalamnya bisa kapan saja diganti,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lotim, H.M Khaerul Rizal mengatakan, pengalokasian zakat untuk rumah sakit dicurigai untuk membangun rumah sakit yang akan menjadi milik perseorangan. Ia berencana akan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

TGH. Abdul Latief

H.M. Khaerul Rizal

memanggil pengurus Bazda Lotim. Dikatakan pula pengalokasian ini diaudit.

Pendirian rumah sakit dari dana zakat tidak dipersoalkan Ketua DPRD Lotim ini. Akan tetapi, katanya, nama rumah sakitnya harusnya Bazda. Bukan yayasan Rumah Sakit Islam Kita. Pihaknya menyarankan agar nama rumah sakit menjadi Rumah Sakit Bazda.

Selain itu, revisi Perda

Zakat dilakukan anggota DPRD Lotim karena ada yang kurang tepat. Revisi ini diperuntukkan juga nantinya bagi bupati periode selanjutnya setelah Pak Ali BD. Harapannya, ada regulasi yang jelas tentang pengelolaan zakat. Ada aturan yang melindungi orang-oarng yang menjadi pengurus zakat.

Tidak kemudian diganti-ganti saat dalam setiap pergantian tampuk pimpinan. (rus)

Jumpa Pelita, Bupati Turun Cek Jalan Rusak Tanjung (Suara NTB) Inovasi program Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Jumpa Pelita (Jumat Pagi Pelihara Lingkungan Kita) mulai gencar dilakukan. Jumat (23/3) kemarin, Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., langsung memimpin rombongan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau lokasi jalan Dusun Jelitong, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, usai melaksanakan program Jubah, yang menyasar Inaq Naritep Buta.

Pantauan Koran ini, di Dusun Jelitong yang mengarah ke Dusun Torean dan lainnya, rombongan kendaraan Bupati, H. Najmul Akhyar, hanya sanggup menyusuri sampai batas jalan hotmix.

Setelahnya, bupati dan rombongan harus berjalan kaki dan beristirahat di salah satu rumah warga, Suryadinata.

“Insya Allah, inilah pentingnya kita turun. Sekarang saya tahu jalan ini dibuka dan digotongroyongkan oleh masyarakat. Masa sekarang pemerintah tidak berpikir untuk melanjutkan ini,” ujar Najmul di sela-sela menjumpai warga yang tengah bergotong-royong.

Sebagai dukungannya, ia pun akan memerintahkan Dinas PUPR Lombok Utara untuk mengirim alat berat guna membantu warga memperbaiki akses jalan. Sebab menu-

(Suara NTB/ari)

PELIHARA JALAN - Warga Jelitong saat bergotong royong memelihara jalan agar tidak tambah rusak. Masalah jalan ini menjadi perhatian Bupati KLU H. Najmul Akhyar untuk segera menyelesaikannya. rut pengamatannya, embrio jalan yang ada saat ini sudah layak untuk dikeraskan. Namun struktur tanah yang dominan batu apung menyebabkan permukaan jalan rentan erosi. Di sepanjang bagian tengah jalan kultur permukaannya lembek, sehingga kendaraan roda em-

pat tidak bisa melewati jalan itu lantaran terjebak lumpur.

Selain itu, peralatan warga untuk gotong royong perbaikan jalan juga akan dikirimkan. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyediakan peralatan seperti cangkul, sekop dan

Percepat Penanganan Kasus

Lotim Butuh Penjara Anak dan Tempat Rehabilitasi Selong (Suara NTB) Kasus kekerasan anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu tiga bulan tercatat hampir 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Terkait hal itu, Kabupaten Lotim yang jumlah penduduknya 1,3 juta jiwa sudah sepatutnya memiliki tempat rehabilitasi dan penjara anak.

Alasan untuk dibangunnya dua fasilitas itu, menurut Kanit PPA Polres Lotim, Bripka Hermanto, supaya proses penanganan kasus baik kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Dijelaskannya, sejauh ini apabila terjadi suatu kasus, proses rehabilitasi terhadap korban selalu dibawa ke Panti Sosial Paramita Mataram. Termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibawa ke penjara anak yang berada di

(Suara NTB/yon)

Hermanto Lombok Tengah (Loteng).

“Seharusnya di Lotim ini dibangun tempat rehabilitasi maupun penjara anak supaya di dalam penanganan kasus dapat dipercepat,” ujarnya, Jumat (23/3).

Hermanto menambahkan, pentingnya dibangun penjara

anak maupun tempat rehabilitasi di Lotim, karena setiap pelaku anak dilakukan penelitian masyarakat. ‘’Dengan tidak ada di Lotim, kondisi itu berdampak terhadap keterlambatan proses penanganannya,” tambahnya.

Terkait kasus kekerasan terhadap anak yang dialami dua orang anak beberapa waktu lalu, Hermanto menerangkan jika kedua korban sudah dilakukan rehabilitasi ke Panti Sosial Paramita Mataram (PSPM). Di sana nantinya dilakukan proses rehabilitasi terhadap korban oleh psikiater tergantung dari kebutuhan atau jenis kasus.

Tindakan itu dilakukan supaya kondisi psikologi korban dapat pulih kembali setelah mengalami kekerasan seksual.

Sementara untuk kasus tersebut hingga saat ini masih berjalan dan surat pemberitahuan penyidikan sudah dikirim. “Kasusnya masih berjalan, tersangka sudah kita tahan,”jelasnya. (yon)

arco. Dukungan peralatan ini merupakan feedback Pemda KLU yang diberikan kepada warga karena telah mendukung program pemerintah.

“Saya sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

Masyarakat mendukung program Jumpa Pelita, mudah-

mudahan gerakan aktif masyarakat terinspirasi dari Jumat Bedah rumah,” sambungnya.

Najmul mengaku, baru pertama kali memasuki akses jalan di Dusun Jelitong yang menghubungkan Dusun Busur dan Dusun Torean. Ia antusias karena akses jalan tersebut berdampak secara ekonomi sehingga memudahkan masyarakat memobilisasi hasil pertaniannya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Suryadinata, mengakui hasil kebun masyarakat Jelitong, Busur dan Torean melimpah. Dari komoditas pisang, kopi, kelapa, hingga durian. Hanya saja, untuk buah pisang harganya sangat murah dikarenakan biaya angkut yang cukup besar.

Kondisi akses jalan yang saat ini dipelihara seadanya oleh masyarakat, masih dikeluhkan. Tidak hanya kendala bagi transportasi komoditas tetapi juga akses anak-anak sekolah setempat. Seringkali anak-anak yang pergi sekolah terjatuh akibat jalanan licin.

Hal itu menyebabkan seragam dan tas sekolah siswa kotor dan tidak sampai ke sekolah. “Kendaraan yang tiap hari mengangkut hasil bumi biasanya truk, dum. Setelah beberapa bulan kendaraan roda empat tidak bisa naik.

Teman-teman yang butuh pasir, angkut semen harus mengangkut menggunakan ojek,” sebut Suryadinata. (ari)

Kasus Pencemaran Nama Baik Paslon Naik ke Penyidikan Selong (Suara NTB) Kasus pencemaran nama baik terhadap sejumlah pasangan calon (paslon) oleh oknum Kanit Dikbud Masbagik naik ke tingkat penyidikan. Begitupun terkait kasus perusakan terhadap ruangan Kanit Dikbud Masbagik yang merupakan buntut dari pencemaran nama baik tersebut.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/3), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, menjelaskan, kasus pencemaran nama baik dan perusakan aset daerah saat ini sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan (lidik) ke penyidikan (sidik). Begitu juga kasus penghinaan terhadap paslon bupati, penyidik dari Tipiter Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa calon Bupati Lotim, H.M.Syamsul Luthfi, yang jadi korban.

Sementara untuk kasus perusakan, terlapor dalam hal ini ER sudah dipanggil, yang bersangkutan rencananya bersedia memenuhi panggilan pada Sabtu (24/3) hari ini. Dalam kasus ini, Kanit Dikbud Masbagik, Put

(Suara NTB/yon)

Joko Tamtomo serta ER selaku terduga perusakan sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Kita sudah lakukan pemeriksaan kepada Pak Luthfi, yang bersangkutan pun mengaku keberatan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, rencananya diagendakan proses persidangan pada Rabu minggu depan. Proses sidang nantinya akan dihadiri semua pihak yang diduga terlibat, termasuk H.M.Syamsul Luthfi sebagai korban. “Nanti saat proses sidang tipiring itu, Pak Syamsul Luthfi harus hadir selaku korban,” ujarnya. (yon)

Warga Pringgabaya Digegerkan Penemuan Mayat

(Suara NTB/ari)

NUMPANG SEMENTARA - Inaq Naritep (tengah) bersama tetangganya saat menumpang sementara di rumah tetangga sambil menunggu rehab rumah selesai.

Selong (Suara NTB) Warga Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di ladang persawahan jagung milik Dewa warga asal Dasan Baru Dusun Tinggi Desa Pringgabaya Utara, Jumat (23/ 3). Penemuan mayat laki-laki yang diketahui bernama Amaq Sulhin (55) asal Padamara Kecamatan Pringgabaya itu oleh sepasang suami istri saat sedang mencari pucuk daun labu di areal persawahan setempat.

Penemuan mayat ini bermula saat Sumiati (19) dan Ari Sumadi (29) alamat Dusun Bukit Durian Kecamatan Suela se-

dang di kebun.

Saat itu, Sumiati bersama suaminya Ari Sumadi sekitar pukul 11:00 Wita ke ladang hendak mengambil pucuk labu.

Setelah mengambil pucuk labu, Sumiati bersama suami korban hendak pulang. Akan tetapi kedua saksi terkejut melihat seorang laki laki di tanah dalam kondisi tengkurap dan memegang sabit.

Disertai rasa penasaran dan takut, sepasang suami istri tersebut kemudian mendekati korban. Namun tidak berani melihat secara lebih dekat lagi, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke masyarakat. Sete-

lah itu, masyarakat mengecek laki-laki itu dan ditemukan sudah tidak bernyawa.

Kasubag Humas Polres Lotim AKP. I Made Tista yang dikonfirmasi membenarkan penemuan mayat laki-laki di lahan pertanian jagung. Polisi, katanya, sudah mendatangi TKP dan memintai keterangan para saksi. Pihaknya masih belum mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban, karena masih dalam tahap penyelidikan. Sementara mayat Amaq Sulhin dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. (yon)

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Jenazah Amaq Sulhin saat dievakuasi oleh petugas kepolisian dibantu warga dari ladang jagung menuju rumah duka, Jumat (23/3).

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Komisi III DPRD Loteng Evaluasi Seluruh Proyek Fisik Tahun 2017 Praya (Suara NTB) Jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai minggu ini, turun ke lapangan.

Mereka akan turun mengecek dan mengevaluasi seluruh hasil pengerjaan proyek-proyek fisik yang dilaksanakan oleh Pemkab Loteng pada tahun 2017 lalu. Meski mengaku cukup puas, dengan kualitas pengerjaan proyek fisik yang ada. Namun Komisi III DPRD Loteng, mengaku masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

“Secara umum, setelah kita melakukan cek lapangan ke semua proyek-proyek fisik yang dilaksanakan tahun lalu, kita cukup puas melihat hasil pekerjaannya. Tapi juga dengan beberapa catatan perbaikan ke depan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Jumat (23/3).

Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi catatan pihaknya terkait pelaksanaan proyekproyek fisik di tahun 2017 lalu, ialah terkait kesesuaian perencanaan dengan hasil pengerjaan proyek. Di mana, masih adanya beberapa proyek yang

belum sepenuhnya sinkron antara perencanaan dengan hasil pengerjaan proyeknya.

Hasil itu bisa jadi terjadi karena proses perencanaan yang kurang matang, sehingga ketika proyek berjalan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, ada beberapa proyek yang molor penyelesaiannya. Padahal kalau proses perencanaannya matang dilakukan, maka proyek tidak perlu molor.

“Inilah yang ke depan, kita harapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan proyek pembangunan di daerah ini.

(Suara NTB/kir)

H. Mayuki

Bagaimana sisi perencanaannya benar-benar dimatangkan. Baik itu dalam hal waktu pelaksanaannya sampai dengan perencanaan anggarannya harus benar-benar matang sejak awal,” ujarnya.

Kalau perencanaannya sudah matang sejak awal, maka tidak ada alasan bagi proyek untuk molor. kecuali ada kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa dicegah.

“Sisi perencanaanya memegang peran penting untuk menjamin kualitas proyek tersebut. Bukan hanya dari sisi kualitas pengerjaanya saja.

Tetapi kualitas dalam hal

waktu serta anggaran,” imbuh Ketua DPC PPP Loteng ini.

Selain itu, pihaknya juga menemukan ada SKPD lingkup Pemkab Loteng yang terkesan memaksakan diri untuk melaksanakan proyek fisik.

Padahal SKPD bersangkutan belum cukup mampu untuk mengerjakan proyek-proyek fisik dalam skala besar. Akibatnya, proyek yang dikerjakan justru bermasalah.

Dan, itu akan menjadi catatan tersendiri bagi pihaknya terhadap SKPD bersangkutan. Bisa saja, kalau ada proyek skala besar yang masuk di SKPD bersangkutan

akan direkomendasikan untuk dikerjakan oleh SKPD lain yang lebih mampu. Namun tetap penggunaan proyek tersebut dikembalikan ke SKPD bersangkutan.

“Ini untuk menjamin, dari sisi kualitas pengerjaan serta kualitas proyek tersebut benar-benar terjamin,” ujarnya. Karena kalau proyeknya bermasalah, apalagi sampai tidak bisa digunakan ujung-ujungan yang rugi tetap masyarakat. Karena tidak bisa memanfaatnya hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (kir/*)

Belum Penuhi Persyaratan Air Bersih Jadi Prioritas PEMBANGUNAN jaringan air bersih menjadi salah satu skala prioritas Pemkab Lombok Timur (Lotim), khususnya di bagian selatan yang diketahui merupakan daerah yang sering mengalami krisis air bersih.

Hal ini dikatakan Pejabat Sementara Bupati Lotim H.Ahsanul Khalik saat meresmikan pembangunan sanitasi dan penyulingan air bersih di Montong Tangi Sakra Timur, Jumat (23/3).

Tahun 2018 ini, ujarnya, perhatian pemerintah terhadap ketersediaan air bersih ditunjukkan di antaranya dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,8 miliar un(Suara NTB/ist) tuk optimalisasi jaringan H. Ahsanul Khalik dengan sumber dari Pandanduri dan Sordang. Untuk Wilayah Selatan melalui PDAM dianggarkan pula pemasangan sambungan rumah (SR) baru sebanyak 1500 dari 4000 sambungan baru yang ditargetkan.

Ahsanul melihat bantuan CSR ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi Kabupaten Lombok Timur, terutama dalam membantu mengatasi kekurangan air bersih di wilayah selatan, khususnya di Sakra Timur. Ini adalah langkah-langkah yang harus terus dilakukan,”, ngkap Ahsanul.

Menurutnya menjaga peralatan yang telah diberikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan jauh lebih penting.

Karena itu Pemda akan memberikan dana pendampingan untuk keberlanjutan program ini.

Ahsanul juga mengingatkan masyarakat setempat untuk mengajarkan kepada anak-anak pentingnya air bersih. Menurutnya salah satu cara mencetak generasi cerdas adalah ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu faktor pendukung hidup sehat yang akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peralatan penyulingan air bersih ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan Metito Global yang berbasis di Amerika Serikat. Pemberian bantuan ini dilakukan setelah melalui seleksi ketat tim Planet Water Foundation. SD 2 Montong Tangi merupakan satu dari empat Sekolah Dasar di NTB yang mendapat bantuan program ini. (r)

DD 174 Desa di Lobar Masih ”Diblokir” Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar), jumlah desa yang merealisasikan Dana Desa (DD) baru 25 desa. Sedangkan 174 desa belum merealisasikan DD, lantaran belum memenuhi syarat pencairan.

“Baru 25 desa yang merealisasikan DD, selebihnya belum, karena masih melengkapi syarat,” kata Kepala Dinas PMD Lobar L. Edi Sadikin kepada wartawan, Jumat (23/3).

Melihat masih banyak desa yang merealisasikan DD-nya, pihak Dinas PMD langsung jemput bola ke desa. Pihaknya meminta desa mempercepat persyaratan pencairan, sebab ada masih banyak desa belum melengkapi syarat, terutama APBDes.

Kalau persyaratan sudah lengkap, ujarnya, bisa diserahkan ke kecamatan untuk selanjutnya direkomendasikan ke Dinas PMD. Selanjutnya dari Dinas PMD merekomendasikan ke BPKAD untuk dicairkan.

Desa yang belum memenuhi syarat pencairan diberikan batas waktu akhir Maret ini untuk menyelesaikannya. Kalau masih ada desa yang belum menuntaskan persyaratan pencairan DD, maka pihaknya akan mengumpulkan

semua desa untuk menyelesaikan persyaratan di Kantor Dinas PMD. Di samping itu, pihaknya terus meminta segenap elemen di desa untuk mendukung percepatan persyaratan tersebut. “Sebab kalau elemen ini bekerja maksimal, maka saya yakin tidak ada permasalahan, khususnya terkait DD ini,” kata Edi. Semestinya, kata dia, DD bisa cair awal tahun 2018 sesuai dengan arahan Kementerian Desa Pembangunan Daer-

(Suara NTB/ist

L. Edi Sadikin

ah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan. Pihaknya sering menyampaikan ke para kades agar mempercepat pencairan, sebab desa harusnya mempercepat. Kendala diakuinya akibat persoalan SDM. Diakuinya tugas di Dinas PMD cukup berat, namun tak didukung personel dengan belum memadai. Contoh untuk tertib administrasi pihaknya menerapkan siskeudes. Sejauh ini pihaknya hanya memiliki satu petugas ahli siskeudes.

Untuk mengatasi kekurangan ini, pihaknya melatih tenaga administrasi di desa, sehingga desa juga bisa mempercepat mengurus persyaratan pencairan DD. (her)

Pelayanan Kesehatan Gratis Belum Terpadu

Gandeng 31 Perusahaan (Suara NTB/ars)

Disnakertrans Loteng Buka 2.745 Lowong Kerja

BELUM SELESAI - Proyek dermaga apung di Pantai Kuta yang belum selesai. DPRD Loteng akan memanggil rekanan yang mengerjakan proyek ini pekan depan.

Praya (Suara NTB) Sebanyak 2.745 lowongan kerja bakal dibuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng). Lowongan kerja tersebut nantinya akan mulai dibuka pada gelaran Job Fair Disnakertrans Loteng, Senin (26/3) dan Selasa (27/3) mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, kepada Suara NTB, Jumat (23/3). Ia menjelaskan, pada gelaran Job Fair tersebut pihaknya menggandeng sebanyak 31 perusahaan. Baik itu perusahaan yang ada di Loteng maupun yang ada di Kota Mataram. Perusahaan yang terlibat juga dari berbagai macam segmen usaha. “Mulai dari perbankan sampai retail modern yang beroperasi di Loteng,” jelasnya.

Job fair digelar untuk menjembatani antara perusahaan dengan para pencari kerja di daerah ini, sehingga para pencari kerja bisa mengakses lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai yang diharapkan. “Selama ini mungkin banyak pencari kerja kita yang kesulitan mendapat informasi dan mengakses lowongan pekerjaan yang ada. Nah, melalui job fair inilah para pencari kerja di daerah ini bisa mengakses lowongan pekerjaan dengan mudah di satu tempat,” ujarnya.

Bagi daerah sendiri, job fair diharapkan bisa menyerap sebanyak mungkin angkatan kerja yang ada, sehingga bisa menekan angka pengangguran yang sampai saat ini tercatat masih cukup tinggi.

Masrun mengatakan, kegiatan job fair tahun ini bisa dikatakan yang pertama kalinya digelar pihaknya dan tidak menutup kemungkinan akan dijadikan agenda tahunan. Bahkan bisa perlu digelar setiap beberapa bulan sekali, jika respons masyarakat cukup bagus terhadap kegiatan ini. ‘’Untuk lokasi job fair sendiri akan dipusatkan di kantor Disnakertrans Loteng,” terangnya.

Ke depan, untuk peserta job fair akan diupayakan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Loteng.

Termasuk perbankan nasional dan perusahaan-perusahaan besar saja, sehingga akses masyarakat dalam memperoleh pekerjaan bisa lebih luas. (kir)

DPRD Loteng Segera Panggil Rekanan Proyek Dermaga Apung

Diduga Banyak Masalah

Praya (Suara NTB) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan memanggil rekanan proyek pembangunan dermaga apung.

Baik itu rekanan pembangunan dermaga apung Desa Kuta maupun Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan pekan depan.

Ketua Komisi III DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Jumat (23/3), mengungkapkan, pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan kedua dermaga apung. “Beberapa waktu lalu kita sudah turun ke lokasi proyek. Dan, kita melibat banyak permasalahan yang butuh klarifikasi. Terutama terkait hasil pengerjaan proyek yang dinilai jauh dari yang diharapkan,” terangnya.

Menurutnya, dermaga apung yang di Desa Kuta, masih lebih baik. Tapi kalau untuk dermaga apung yang ada di Desa Selong Belanak, sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan, pihaknya mengaku pesimis dermaga apung yang ada di Selong Belanak bisa bertahan sampai setahun. “Untuk itu, kita memandang perlu melakukan klarfikasi. Supaya apa yang menjadi permasalahan di kedua proyek tersebut bisa terjawab,” ujar Mayuki.

Jika memang masih bisa diperbaiki, tidak masalah diperbaiki. Lagi pula, di kedua proyek tersebut masih ada tersisa anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan yang ada di dermaga apung tersebut. “Di proyek dermaga apung Desa Kuta masih tersisa sekitar 15 persen. Sementara di dermaga apung Selong Belanak masih tersisa anggaran sekitar

5 persen,” imbuh politisi asal PPP ini.

Selain rekanan kedua proyek dermaga apung, Komisi III DPRD Loteng juga akan memanggil konsultan proyek, karena dinilai mengetahui pengerjaan proyek. ‘’Proyeknya pun tidak bisa diserahterimakan kalau pihak konsultan belum menyatakan setuju,’’ ujarnya.

Pasalnya, pembangunan kedua dermaga tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat. Kalau kualitas pengerjaan proyek seperti ini, bisa-bisa pemerintah pusat tidak lagi mempercayai Pemkab Loteng melaksanakan proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah pusat di masa yang akan datang.

“Untuk waktu pemanggilan, kita masih menunggu kesiapan rekanan dan konsultan proyek. Tapi yang jelas, kita rencanakan minggu depan,” pungkas Mayuki. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Warga mengeluhkan pelayanan kesehatan gratis di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya pelayanan kesehatan gratis ini belum terpadu antara Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar dengan puskesmas.

Warga miskin tak punya BPJS yang dirujuk ke puskesmas justru dirujuk ke RSUP NTB yang tak bekerjasama dengan Dikes, padahal Dikes kerjasama dengan Rumah Sakit Kota Mataram. Akibatnya wargapun terpaksa membayar biaya pelayanan selama dirawat di RSUD. Kepala Dusun Barat Kubur Sesela Taufik Nabil, mengaku, pihaknya membantu warganya yang kurang mampu untuk dirawat di puskesmas. Awalnya ia membawa warganya ke Puskesmas Gunungsari, karena tak bisa ditangani, warganya pun dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi oleh petugas puskesmas. Ia bersama pihak keluarga pun membawa warga tersebut ke Rumah Sakit Provinsi. Sesampai di sana, warga pun ditangani.

Karena tak punya BPJS ia pun mengusulkan ke rumah sakit agar dibantu program kesehatan gratis melalui dana hibah. Ia pun langsung ke Lobar untuk mengurus kelengkapan administrasi, seperti surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dikes.

“Tapi setelah dari Dikes, ternyata kami dijelaskan kalau program hibah kesehatan itu kerjasama dengan rumah sakit kota. Kalau rumah sakit provinsi belum kerjasama,” ungkapnya, Jumat (23/3).

Akibatnya ia pun terpaksa kembali ke rumah sakit

sebab tidak bisa mendapat program bantuan tersebut.

Pihaknya pun berupaya mencari bantuan ke pihak yang mau membantu membiayai warganya. Alhasil sejumlah pihak pun mau mengulurkan bantuan untuk sekedar membeli obat dan meringankan biaya berobat. Setelah selesai perawatan pihak keluarga pun dimintai bayaran bagi warganya. Pihak keluarga pun terpaksa pinjam uang untuk menutupi biaya.

Ia menyesalkan petugas puskesmas yang miskoordinasi dengan pihak Dikes terkait program kesehatan tersebut, padahal program ini hak warga tak mampu. Ia mengkritisi pihak Dikes yang kurang sosialisasi ke puskesmas terkait kerjasama program kesehatan gratis bagi warga miskin tersebut.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Kesehatan H Rahman Sahnan Putra menyatakan, terkait miskomunikasi sudah diselesaikan. Kemungkinan katanya, staf puskesmas yang merujuk tersebut lupa, sehingga merujuk ke rumah sakit provinsi. “Sudah saya tegur kepala puskesmas nya agar mengingat segenap jajaran,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah minta ke seluruh Puskesmas agar merujuk pasien miskin belum punya BPJS ke rumah sakit yang ada kerjasama dengan Dikes. Awalnya pihaknya ingin MoU dengan pihak Rumah Sakit Provinsi, namun pihak terkait belum setuju dengan hitung-hitungan jumlah nominal hibah per orang. (her)

Dongkrak Potensi Desa

Kemendagri Tunjuk Desa Lingsar sebagai Lokasi Pengembangan Labsite Giri Menang (Suara NTB) Setelah mendapatkan penghargaan sebagai Juara I (Pertama) Lomba Desa Tingkat Nasional Regional IV pada bulan Agustus tahun 2017 lalu, Desa Lingsar ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lokasi Labsite atau Laboratorium Desa Nasional Pemerintahan Desa tahun 2018. Desa Lingsar menjadi salah satu dari delapan desa yang ditunjuk Kemendagri.

Dipilihnya Desa Lingsar sebagai salah satu Desa Labsite mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang menyatakan Desa

Juara Tingkat Regional dapat dijadikan lokasi Labsite. Kegiatan pembentukan dan pengembangan Labsite ini sebagai wadah untuk mendapatkan model/percontohan dalam bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan program Labsite Pemerintahan Desa, terdapat program utama dan program tematik yang akan dilaksanakan di Desa Lingsar dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Salah satu program utamanya yaitu pemenuhan kepemilikan KTP Elektronik (E-KTP) bagi warga Desa Lingsar.

Penetapan Desa Lingsar sebagai Labsite secara resmi mela-

lui penerapan salah satu program Labsite yakni perekaman E-KTP, Jumat (23/3). Proses perekaman dilakukan dengan bantuan alat dari Kemendagri RI. Perekaman E-KTP akan berlangsung hingga tanggal 25 Maret mendatang.

Perekaman disaksikan langsung Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri RI, Dr. Eka Prasetyo didampingi Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim, Plh. Camat Lingsar H. Hamka dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Fathurrahman.

“Program Labsite merupakan program nasional yang berisi perekaman E-KTP, perpusta-

kaan dan banyak program lainnya. Ini adalah laboratorium percontohan untuk desa-desa lain di Indonesia. Target 100 persen perekaman mudah-mudahan bisa tercapai berkat program ini,” terang Eka Prasetyo saat ditemui usai acara.

Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim mengharapkan adanya bantuan dari Kemendagri menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap Desa Lingsar sangat luar biasa.”Di Lombok Barat target perekaman E-KTP belum memenuhi target.

Dari 97 persen target yang diberikan pemerintah pusat baru 86 persen yang terealiasasi. Dengan adanya bantuan program ini

kita harap bisa menaikkan target,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dukcapil Lobar Faturrahman di tempat terpisah mengatakan, dari data jumlah 510 ribu yang wajib melakukan perekaman, masih tersisa 46 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman.

Termasuk penduduk Desa Lingsar. Dijelaskannya, berbagai langkah telah ditempuh Dinas Dukcapil Lobar seperti sosialisasi melalui media, baliho, bersurat ke desa hingga menjemput masyarakat itu sendiri. “Dari data Desa Lingsar sendiri, dari jumlah penduduk 4.800 jiwa yang belum melakukan perekaman itu ada 1.900 jiwa. (her)

(Suara NTB/ist)

DESA LABSITE - Pemerintah Pusat menunjuk Desa Lingsar sebagai lokasi penerapan Labsite. Salah satu programnya adalah perekaman E KTP bagi warga. Tampak Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri Eka Prasetyo dan Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim meninjau pelaksanakan perekaman E-KTP, Jumat (23/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses I Tahun 2018 DPRD Sumbawa Dapil 3 dan Dapil 4 Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menggelar rapat Paripurna Selasa lalu, laporan hasil reses I tahun 2018, yang berlangsung 1-7 Maret lalu. Lima Daerah Pemilihan (Dapil) telah menyampaikan hasil resesnya. Termasuk Dapil 3, Dapil 4 dan Dapil 5 Kabupaten Sumbawa.

Dapil 3, yang meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Batulanteh dan Unter Iwes.

Dengan enam orang anggota DPRD yang menggelar reses di wilayah tersebut, yakni, DR. Drs. A Rahman Alamudy, SH., M.Si (Fraksi Partai Golkar), Ida Rahayu, S.AP (Fraksi PAN), Junaidi (Fraksi DPI P), Hamzah Abdullah (Fraksi Gerindra), Rusli Manawari (Fraksi PPP) dan Ardi Juliansyah, S.IP (Fraksi Hanura).

Melalui juru bicaranya, Hamzah Abdullah disampai-

kan, kebutuhan desa ataupun kebutuhan wilayah masingmasing daerah pemilihan memiliki kesamaan. Yakni di bidang fisik, perlu dilaksanakan pembangunan dan perbaikan prasarana pengaman tebing turap/talud/bronjong, drainase, pagar makam, sumur bor, jalan kabupaten terutama jalan akses ke masing-masing kecamatan dan desa, jalan lingkungan baik produk lapen ataupun rabat beton, juga paving blok. Usulan tersebut masih menjadi kebutuhan utama yang tersajikan dari hasil serapan reses.

Berikutnya di bidang sosial, budaya dan pariwisata, adalah kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan samota, pemasangan batu/ pengaman pantai Jempol sampai Goa serta pembenahan Desa Wisata sebagai Destinasi Wisata Andalan Kabupaten Sumbawa, perbaikan

Sebagian Besar Dana Desa Belum Cair di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini baru sekitar 64 desa yang telah mencairkan dana desa. Artinya masih ada sekitar 93 desa yang dana desanya belum tersalurkan. Mengingat lambannya proses evaluasi di kecamatan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa, Dr. Ikhsan Safitri, secara umum penyusunan APBDes telah rampung di desa masing masing. Namun masih harus dievaluasi oleh tim di tingkat kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kini baru 64 desa yang disalurkan dana desanya. Tahap pertama sebesar 20 persen dari total dana desa setiap desa,”terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak kecamatan untuk mempercepat proses evaluasi. Agar pencairan dana desa untuk seluruh desa di Sumbawa pada tahap pertama ini dapat dirampungkan. Mengingat dana ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Dari awal, lanjut Ikhsan, sudah selalu menyampaikan ke desa untuk menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu. Agar bis alebih cepat dievaluasi di kecamatan. Dengan demikian, maka penyaluran dan juga bisa cepat.

“Bicara aturan sebenarnya APBDes ini sudah harus rampung paling telat 31 Desember. Namun, masih juga terlambat. Maka inilah kita minta desa lebih taat aturan,” pungkasnya. (arn)

Hidupkan Kembali Tradisi ”Basebo” di Sekolah Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST dalam dua pekan terakhir rutin turun ke sekolah meninjau kegiatan pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) bagi siswa Sekolah Dasar (SD).

Namun dalam kunjungannya tersebut, ada agenda lain yang ternyata turut diselipkan orang nomor dua di KSB ini. Yakni mengajak anak-anak siswa SD sarapan pagi bersama atau dalam bahas daerah sumbawa Basebo. “Iya ini yang coba saya sampaikan ke sekolah agar menggerakkan siswanya melakukan aktivitas sarapan pagi,” kata Wabup, Jumat (23/3).

Menurutnya, aktivitas basebo pada dasarnya menjadi kegiatan siswa di rumah sebelum berangkat ke sekolah.

Namun hal itu secara perlahan mulai hilang dikarenakan sejumlah faktor dan salah satunya karena kesibukan orang tua dalam bekerja.

“Mungkin ada yang juga menyiapkan sarapan untuk anaknya tapi tidak semua karena sekarang orang tuanya juga sibuk bekerja, timpalnya.

Untuk menggiatkan kembali aktivitas basebo itu, bagi Wabup adalah dengan memindahkannya ke sekolah. Anakanak sekolah diarahkan agar membawa bekal dari rumah dan diharapkan bisa secara bersama-sama melakukan sarapan pagi sebelum menjalani aktivitas sekolah sepanjang hari.

“Nah seperti tadi di SD 9 saya minta sekolah agar anakanak membawa bekal sehingga mereka setelah Imtaq bisa makan sarapan bersama,” paparnya.

Sarapan menurut Wabup sangat penting bagi siswa. Sebab dengan sarapan, anak-anak sekolah dijamin mampu mengikuti seluruh aktivitas belajar mengajar karena asupan energi yang dibutuhkannya telah terpenuhi sejak pagi hari.

“Bagaimana mau semangat belajar kalau energi mereka tidak terisi. Jadi saya kira penting menghidupkan lagi tradisi basebo bagi anak-anak sekolah,” cetusnya seraya menambahkan membawa bekal bagi siswa akan menjamin kesehatan asupan makanan yang masuk ke tubuh siswa.

“Kalau dibuatnya oleh orang tua mereka kan pasti sehat.

Dari pada anak-anak kita saat lapar misalnya di sekolah jajan sembarangan yang tidak terjamin dari sisi kesehatannya,” sambung Wabup.

Selanjutnya Wabup menyatakan, pelaksanaan kegiatan Imaq di sekolah saat ini sudah cukup baik. Ia pun berharap kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) serta selolah-sekolah untuk terus menggiatkannya karena pembinaan Imtaq siswa saat ini menjadi satu-satunya cara membangun kemampuan spiritual siswa. “Kami juga minta sekolah terus berinovasi dalam membangun sisi religi siswa karena itu sangat penting,” pungkasnya.(bug)

rumah ibadah baik masjid maupun mushola. Terakhir di bidang ekonomi berupa pengadaan ternak dan alat alsintan masih menjadi kebutuhan prioritas masyarakat petani dan mesin ketinting juga rumpon bagi para nelayan, rombong bagi pedagang kecil di pinggir jalan serta perlindungan usaha pedagang retail eceran dari gempuran hegemoni atau monopoli toko modern berjejaring. Selain itu, pemberian bantuan berupa alat pertukangan kayu dan alat bengkel untuk mengembangkan usaha masyarakat di Dapil 3.

Dapil 4 yang meliputi kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas, dan Alas Barat. Dengan 11 anggota DPRD, yakni, Lalu Budi Suryata, SP dan Abdul Rafiq (Fraksi PDI P), Ismail M, SH (Graksi PPP), H. Salman Al-Farisi, SH (Fraksi PAN), Abdul Hakim, SE dan Berlian

(Suara NTB/arn)

HASIL RESES - Pimpinan DPRD Sumbawa saat mendengarkan salah satu juru bicara Dapil pada paripurna penyampaian hasil reses I tahun 2018.

Rayes S.Ag (Fraksi Golkar), Cecep Lisbano, S.IP (Fraksi Hanura), Basaruddin, S.AP (Fraksi Hanura), Ir. H. Syamsul Nurdin, Muhammad Saad, S.AP (Hanura), Bunardi (Nasdem). Melalui juru bicaranya,

Ismail M, dijelaskan hambatan dalam pelaksanaan reses yang tidak tidak berjalan seperti yang diharapkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan reses bila dibandingkan dengan luas wilayah Dapil.

Mengacu pada hal tersebut, masih terdapat banyak persoalan yang perlu disikapi secara bersama-sama baik oleh eksekutif sebagai leading sektornya maupun legislatif sebagai lembaga kontrol.

Berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pola pelayanan pemerintah mengemuka untuk diperbaiki serta dituntaskan melalui program di tahun-tahun mendatang. Secara garis besar disampaikan Bidang Infrastruktur/Fisik mi : pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, chek dam, jalan usaha tani, normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing turap/talud/bronjong pantai dan sungai, jaringan irigasi, pembangunan sumor bor untuk daerah tadah hujan, sarana air bersih, pembangunan sarana prasarana pen-

didikan, perbaikan sarana ibadah, dan perbaikan sarana prasarana kesehatan.

Bidang Ekonomi meliputi : penguatan Lembaga UMKM seperti pengadaan kursi, electone, sound system, alat salon, mesin jahit, alat pembuatan kue, rombong. dan perlindungan pedagang retail dari persaingan usaha tidak sehat, ketersediaan pupuk, pestisida dan bibit unggulan, pengembangan bidang peternakan, perikanan dan kelautan seperti pengadaan alat ketinting, rumpon dan kerambah bagi para nelayan, penguatan kelembagaan kelompok tani dan kelompok peternak.

Bidang Sosial Budaya meliputi : pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas bidang kesehatan (revitalisasi puskesmas), penguatan kegiatan keagamaan, pemetaan potensi wisata dan situs cagar budaya. (arn/*)

Serapan Anggaran Jauh di Bawah Target

Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat hingga akhir triwulan pertama serapan anggaran hanya mampu terealisasi di bawah 10 persen atau sekitar Rp 150 miliar untuk belanja langsung. Angka ini tentu masih sangat kecil dari target yang telah ditetapkan sekitar 25 persen di triwulan pertama.

Kepala BPKD KSB, Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Jumat (23/3) mengatakan, masih molornya proses penyerapan anggaran ini terjadi karena masih ada saja SKPD yang enggan belanja fisik di triwulan pertama.

Hal ini sangat disayangkan, karena anggaran untuk melaksanakan program sudah disiapkan per termin kegiatan yang ada di masing-masing dinas. Sehingga tidak ada alasan lagi dari dinas untuk tidak membelanjakan uangnya. Jika masalah ini tetap dibiarkan begitu saja maka pelaksanaan program yang ada dikhawatirkan tidak akan terlaksana dengan baik.

“Kita sudah siapkan uang

untuk bisa digunakan oleh SKPD ini. Tetapi kenyataannya masih tetap saja belum digunakan dengan baik dan itu sangat kami sesalkan terjadi,” ujarnya.

Dikatakannya, terkait dengan masalah masih molornya serapan anggaran ini, pihaknya di awal april mendatang akan melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada semua SKPD. Tentu bukan hanya evaluasi, pihaknya juga akan megelompokan dinas-dinas yang serapannya dibawah target yang akan ditandai dengan tinta merah, kuning, dan hijau. Pengelompokkan ini sengaja dilakukan, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja kepala dinasnya oleh pimpinan daerah. Sehingga se-

mua dinas yang kinerjanya buruk akan langsung diberikan sanksi oleh Pimpinan daerah termasuk juga masuk dalam catatan untuk kembali digeser.

“Awal april kita evaluasi semua dan dinas yang “malas” juga akan terlihat nantinya. Selain evaluasi, kita sengaja melakukan pengelompokan dinas untuk mengukur kinerja dari pimpinan dinasnya,” ungkapnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (AP-LPBJP) Setda KSB, Syahril ST, M. Si, tidak menampik masih sangat rendahnya proses serapan anggaran

(Suara NTB/ils)

(Suara NTB/ils)

Syahril

Nurdin Rachman

yang ada. Hanya saja dari jumlah paket program yang sudah di lelang sudah sangat baik. Dimanas untuk triwulan pertama, pihaknya sudah mampu menyelesaikan 21 paket program dan delapan pake lainnya masih dalam dengan nilai anggaran mencapai angka Rp119 miliar. Jumlah ini juga sudah dianggap cukup

baik dari target Rp202 miliar di triwulan pertama. Jika di kalkulasikan maka sudah ada sekitar 59 persen paket program yang sudah di proses.

“Proses lelang kita cukup baik dan sudah melebihi target yang telah kita tetapkan. Paketpaket program ini didominasi oleh konstruksi sekitar Rp108, 5 miliar,” tukasnya. (ils)

Sail Indonesia 2018

Sumbawa Siapkan Toilet Berstandar Internasional

(Suara NTB/arn)

PRODUK LOKAL – Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril didampingi beberapa kepala OPD memperlihatkan sejumlah produk unggulan lokal Sumbawa kepada Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dan jajarannya, Kamis (22/3) malam.

Bupati Pekalongan Siap Bangun Kerjasama dengan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan siap menjalani kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk memberdayakan potensi unggulan di kedua daerah tersebut.

Hal itu disampaikannya pada penerimaan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/3) malam.

Pada kunker tersebut Bupati Pekalongan didampingi oleh Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Administrasi, Sekwan, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan men-

jelaskan, Pekalongan memiliki produk unggulan industri batik dan sarung yang sudah dikenal secara nasional bahkan sampai manca negara. Industri batik dan tenun tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah Pekalongan.

Industri batik sendiri melibatkan sekitar 23 ribu UMKM yang dikelola oleh masyarakat.

Dijelaskan juga, industri batik pekalongan terdiri dari batik sablon, batik cap, dan batik tulis yang sudah berkembang secara turun temurun sejak abad ke-16.

Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, B.Sc menyambut gembira kunker Bupati Peka-

longan bersama rombongan.

Serta siap menjalin kerja sama dalam rangka memajukan kedua daerah. Masyarakat Sumbawa sangat terbuka kepada semua orang tanpa memandang agama, suku atau etnis.

Bupati Husni juga memaparkan sesuai dengan potensi alam Sumbawa, daerah ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu program prioritas, disamping sektorsektor lainnya. Disamping itu, Kabupaten Sumbawa juga mengembangkan program inovasi yang memadukan industri jagung dan ternak, dalam program GEMA JIPI (Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi). (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa terus melakukan persiapan dalam rangka agenda Sail Indonesia tahun 2018 ini. Selain menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disuguhkan kepada para wisatawan mancanegara (wisman) juga menyiapkan dari segi lokasi. Salah satunya menyiapkan fasilitas toilet wisata bertarap Intrernasional yang nantinya akan digunakan oleh peserta Sail.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si kepada wartawan, Jumat (23/3) kemarin menjelaskan, persiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa dalam menyambut Sail sama seperti sebelumnya.

Selama beberapa hari di Sumbawa, sudah disiapkan agenda yang komplet bagi para peserta Sail. Diantaranya, peserta Sail akan diajak menyaksikan kegiatan Saka Buffalo Race Wordl Campionship atau Barapan Kebo tingkat dunia. Kemudian akan dibawa ke beberapa tempat ekowisata, salah satunya Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu. Termasuk disuguhkan terkait budaya Nimung Rame dan diajak berkunjung ke Desa Talwa untuk menyaksikan pandai besi.

“Kalau untuk menikmati

keindahan Teluk Saleh dan sekitar Pulau Moyo, itu sudah menjadi target mereka (peserta Sail). Di luar itu, kita buat paket atraksi di daratnya.

Karena yang kita inginkan mereka turun dan lebih lama di darat. Supaya asas manfaat keberadaan mereka bisa lebih banyak kita terima. Kalau persiapan atraksi kita sudah siapkan paket selama sekian hari kemana mereka berkunjung,” ujarnya.

Pihaknya juga melakukan beberapa upaya menyiapkan fasilitas peserta Sail. Pertama menyiapkan toilet berstandar Internasional di Saliper Ate. Toilet wisata tersebut sebanyak satu unit besar dengan beberapa ruangan dan anggarannya sekitar Rp400 juta. Hal ini dilakukan sebagai kesiapan menyambut wisatawan. Sebelumnya juga sudah dibangun pusat informasi pariwisata yang dibantu oleh provinsi. Harapannya nantinya Saliper Ate sebagai pintu masuk dan keluar wilayah laut untuk wisatawan yang akan ke Teluk Saleh maupun Pulau Moyo.

Untuk fasilitas lain juga tengah diupayakan. Karena selain daerah tujuan, Sumbawa juga menjadi calon tempat kegiatan puncak Sail. Yang jelas, untuk kegiatan puncak ini masih akan dibicarakan lebih lanjut antara di Sumbawa dan di Lombok. (ind)

Ratusan Kasus Cerai Ditangani Selama Tahun 2017

(Suara NTB/bug)

BASEBO - Wabup KSB, Fud Syaifuddin menyuapi siswa di SDN 9 Taliwang, Jumat kemarin. Wabup mencetuskan kegiatan Basebo atau sarapan pagi bagi siswa sekolah yang diharapkan dapat kembali menjadi aktivias siswa sebelum mengkuti aktivitas sekolah setiap harinya.

Taliwang (Suara NTB) Pengadilan Agama (PA) Taliwang, Sumbawa Barat mencatat dalam tahun 2017 setidaknya ada sekitar 500 kasus percereian yang sudah ditangani. Dari jumlah kasus tersebut, didominasi oleh masalah ekonomi dan pernikahan dini. Terkait masalah ini, diharapkan kepada semua pemangku kepentingan untuk mengambil sikap, karena dampak dari masalah ini akan terus berlanjut kepada nasib anak -anaknya di kemudian hari.

“Bukan kita buka aib daerah terkait masih tingginya kasus perceraian yang ada. Tetapi

masalah ini harus kita buka untuk mengambil langkah strategis guna menyelesaikan akar masalah ini. Jika kita tetap apatis, maka anak-anak yang akan menjadi korban nantinya.

Bukan hanya anak ditelantarkan dalam kasus ini, tetapi kondisi psikologisnya juga akan terganggu,” ungkap Ketua PA HJ. Siti Jannatul Hilmi S. Ag, MA, di Forum Yasinan Pemkab KSB, Kamis (22/3) malam.

Dikatakannya, memang data masalah perceraian ini belum sekalipun dibuka ke publik karena untuk menjaga daerah ini.

Bayangkan saja selama tujuh

tahun PA ini terbentuk jika dikalkulasikan tiap tahunnya ada 500 perkara maka dalam tujuh tahun terakhir ada sekitar 7500 keluarga yang hancur akibat masalah ini. Bahkan alasan dibalik masalah ini terjadi karena masalah ekonomi yang terpuruk. Untuk itu, yang perlu disikapi supaya tidak ada lagi kasuskasus yang lain yakni dengan membangun pola komunikasi yang baik antara istri dan suami. Kepada para suami untuk tidak meminta lebih kepada istrinya, melainkan harus disesuaikan dengan penghasilan yang diberikan oleh sang suami.

“Saling memahami merupakan salah satu cara terbaik untuk menekan kasus perceraian ini terjadi,” sebutnya.

Ia menambahkan, masalah ini juga harus menjadi tanggung jawab semua pihak bukan PA saja yang memberikan solusi.

Karena nasib anak-anak yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari ditentukan dari bagaimana cara keluarga menjaga rumah tangganya. Jika rumah tangga hancur maka nasib anak-anaknya yang menjadi korban dan tentunya mental kuat anak sebagai pemimpin akan semakin hilang.

Dampak buruknya lagi anakanak ini hanya akan mampu menjadi beban bagi negara dan minim kontribusi untuk bisa membangun negara ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan fakta lain dari tingginya kasus perceraian yang terjadi karena lakilaki yang menggugat istrinya.

Persoalannya sangat sepele karena tidak bisa memberikan nafkah lahir bathin.“Mari kita jaga keluarga ini demi anak-anak kita nanti. Karena jika keluarga hancur, maka harapan dari anakanak ini juga akan hancur dan akan menjadi beban bagi daerah dan negara,” tandasnya.(ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

Halaman 7

Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Sadom Wakili Dompu Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Dompu (Suara NTB) – Dari sekian banyak lembaga pendidikan tingkat SLTA di wilayah ini, SMAN 1 Dompu (Sadom) terpilih sebagai wakil daerah untuk lomba perpustakaan tingkat Provinsi NTB. Hal itu mengingat komitmen pihak sekolah memajukan perpustakaan tersebut cukup tinggi, terlebih sarana prasarana penunjangnya memadai. Termasuk ketersediaan referensi buku – buku umum dan paket untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa.

“Dari beberapa sekolah yang dinilai itu hanya SMAN 1 Dompu yang layak muncul sebagai wakil Kabupaten Dompu untuk lomba perpustakaan sekolah tahun ini,” kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH.,

disela pendampingan tim penilai lomba, Jumat (23/3).

Dari segi fisik, menurut dia, perpustakaan sekolah di bawah pembinaan pihaknya itu sudah sangat ideal jika dilihat dari penataan arsip dan area membaca yang disediakan. Pun demikian dengan akses jaringan untuk pelayanan pengunjung.

Rohyani menegaskan, kendati pihaknya memilih SMAN 1 Dompu sebagai perwakilan daerah di lomba perpustakaan tingkat Provinsi NTB tahun ini, namun pihaknya tidak pernah pandang bulu dalam hal pembinaan, melainkan terus mendorong lembaga pendidikan lain untuk mengembangkan perpustakaan yang ada.

Terpenting ialah bagaimana meningkatkan minat baca peserta didik di wilayah ini.

“Kapasitas kami sebagai

Inspektorat Temukan Unsur Kelalaian RSUD Bima Bima (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Bima, meyimpulkan ada unsur kelalaian pelayanan RSUD Bima, saat melayani pasien yang memulangkan jenazah bayinya dengan sepeda motor karena tidak ada biaya menyewa ambulans, belum lama ini.

“Kesimpulan akhir kita, hasil pemeriksaan kasus pemulangan bayi dengan motor ada unsur kelalaian,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Drs. H. Ridwan H. Yasin kepada Suara NTB, Kamis (22/3).

Ridwan mengaku dalam persoalan tersebut kurang lebih 10 orang telah dimintai keterangan. Antara lain, lima pejabat teras manajemen RSUD Bima termasuk Direkturnya, empat orang pegawai berstatus sukerala.

“Serta ditambah keterangan Kepala Desa Waro Kecamatan Monta,” akunya.

Menurutnya, unsur kelalaian yang ditemukan mulai dari pelayanan saat persalinan ibu bayi, hingga proses pemulangan jenazah bayi menggunakan motor sampai ke rumah duka. “Temuan kelalaian ini sudah di BAP dan hari ini juga kita keluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” katanya.

Ridwan mengatakan, LHP tersebut selanjutnya akan diserahkan langsung ke Bupati atau Wakil Bupati Bima, untuk diberikan tindakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. “Hari ini akan diserahkan ke Bupati atau Wakil Bupati. Saya sendiri yang akan menyerahkannya,” terangnya.

Terkait tindakan atau sanksi yang akan diberikan, Ridwan tidak ingin berkomentar. Karena dalam perkara tersebut pihaknya hanya melakukan penelurusan dan penelitian. Sementara untuk pemberian sanksi kewenangan Kepala Daerah. “Tugas kami hanya selesai pada pemeriksaan saja, selebihnya urusan Bupati,” katanya.

Sementara, Direktur RSUD Bima, Drg. Ihsan sejauh ini belum berhasil dimintai keterangan. Saat didatangi kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Begitupun dihubungi via telepon tidak menjawab.

Salahseorang pegawai di RSUD setempat, mengaku, Direktur tidak masuk kantor dalam dua hari terakhir ini.

Pegawai tersebut enggan mengetahui persis alasan Direktur meninggalkan kantor tersebut. “Pak Direkturnya tidak ada di ruangan dan sudah dua hari tidak berkantor,” katanya.

Meski begitu, pada saat mencuatnya persoalan itu. Ihsan sempat tidak ingin mengomentari lebih jauh. Karena persoalan tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh Inspektorat. “Kita tunggu saja bersama hasil investigasi Inspektorat.

Kita serahkan juga pada keputusan Bupati nanti,” katanya kepada Suara NTB, belum lama ini. (uki) H. Ridwan H. Yasin (Suara NTB/uki)

dinas pembina dalam hal pengembangan ini kami tetap mendukung semuanya demi peningkatan minat baca siswa,” jelasnya.

Selain lomba perpustakaan tingkat SLTA juga satu desa diwilayah ini akan mewakili Dompu untuk lomba Perpustakaan Desa (Perpusdes), yakni Desa Cempi Jaya Kecamatan Huu. Kasi Pembinaan Kepustakaan Pusda NTB sekaligus ketua tim penilai lomba, Dwi Sunariowati dikonfirmasi terkait indikator penilaian mengaku bayak item yang akan dilihat pihaknya. Diantaranya, ketersediaan gedung perpustakaan yang tidak tercampur dengan sekolah, keseimbangan koleksi buku sekolah, paket dan umum, SDM pengelola serta dukungan anggaran untuk pengembangan perpustakaan yang ada.

“Walaupun ada buku paket tapi harus ada anggaran yang diberikan dalam rangka peningkatan koleksi dan kesejahteraan SDM. Dan juga peningkatan pendidikan bagi pengelola,” jelasnya.

Kenyamanan di lingkungan sekolah dan perpustakaan pun menjadi poin penting dalam hal pengembangan pusat bacaan ini, sebab rasa jenuh yang dialami siswa karena terus menerima materi pelajaran diklas akan terobati dengan rasa aman di perpustakaan.

Dan ini memungkinkan peningkatan motivasi membaca siswa di sekolah. “Di sekolah sudah jenuh belajar jadi dia bisa refreshing di perpustakaan dalam rangka meningkatkan variasi ilmu yang ada disekolah,” ujarnya.

Pengembangan perpustakaan dengan pendekatan lokal

sebagaimana yang dilakukan pihak SMAN 1 Dompu saat ini, kata Dwi Sunariowati sangatlah tepat dan diapresiasi positif pihaknya. Karena memang perpustakaan tidak hanya ditutut berisi karya umum melainkan hasil kreatifitas siswa juga harus diberikan ruang. Sehingga potensipotensi lokal diwilayah ini dapat diangkat ke permukaan.

Untuk lomba perpustakaan tahun ini, lanjut dia, diikuti oleh perwakilan sekolah di 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB, termasuk desa yang dipercaya mengelola perpustakaan. Dan bagi mereka yang lolos sebagai juara akan mewakili NTB untuk bersaing provinsi lain ditingkat nasional. “Nanti juara satunya kita bawa ke tingkat nasional begitupun dengan perpustakaan desa,” pungkasnya. (jun/ula/*)

(SuaraNTB/jun)

PENILAIAN – Tim penilai lomba perpustakaan tingkat SLTA saat mendata koleksi buku di Perpustakaan SMAN 1 Dompu, Jumat (23/3).

(SuaraNTB/jun)

DISAMBUT - Siswa dan guru SMAN 1 Dompu saat menyambut kedatangan tim penilai lomba perpustakan tingkat SLTA, Jumat (23/3).

Saber Pungli Bima OTT Dugaan Pungli Try Out Bima (Suara NTB) – Sehari setelah beredarnya informasi pungutan terhadap siswa SD yang akan melaksakan try out, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bima langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (22/3).

OTT tersebut berlangsung di Kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo. Petugas mengamankan salah seorang staf UPTD setempat inisial Fw, dan menyita uang tunai kurang lebih Rp1 juta.

Penasehat Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima, Drs. Dahlan M. Noer M. Pd mengakui OTT tersebut. Kata dia, OTT dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat ter-

kait adanya penarikan biaya ujian try out terhadap siswa.

“Barang bukti dan pejabat yang diamankan dalam OTT masih menjalani pemeriksaan di Polres Bima,” katanya.

Dahlan yang juga Wakil Bupati Bima ini menyesalkan adanya praktik pungutan tersebut. Menurutnya, pungutan itu tidak dibenarkan, sebab tidak ada aturan yang memperbolehkannya. “Walau-

pun ada kesepakatan bersama pungutan tidak bisa dilakukan.

Apapun jenisnya, karena melanggar PP nomor 53 tentang disiplin ASN,” katanya.

Sementara Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Bolo, H. Ahmad, membenarkan adanya OTT tersebut. Menurutnya, pada saat Tim Satgas Saber Pungli melakukan OTT dirinya sedang berada di dalam ruang kerjanya. “Ya

memang benar, kejadiannya usai rapat bersama seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP se Kecamatan Bolo,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam OTT tersebut petugas Satgas Saber Pungli menyita uang Rp. 1 juta dari tangan stafnya, inisial Fw. Uang tersebut kata dia, hasil dikumpulkan dari para Kepala Sekolah yang menghadiri rapat. “Uang ini dikumpulkan sebagai kebutuhan ujian try out,” katanya.

Ahmad menambahkan, pengumpulan uang tersebut menindaklanjuti instruksi Dinas dalam hal ini Bidang Dikdas Dikbupora. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat ber-

sama dengan seluruh UPTD pada Februari 2018.

“Berdasarkan hasil rapat itu. Ujian try out, per siswa akan dimintai uang Rp 50.000. ini tidak hanya berlaku di Kecamatan Bolo, tapi se-Kabupaten Bima,” katanya.

Sementara, Koordinator Pengawas (Korwas) Kabupaten Bima, Drs. Syafullah M.Pd mengaku, sehari sebelum ada OTT oleh Satgas Saber Pungli, kasus terkait pungutan tersebut sudah ditangani Tipikor Polres Bima.

“Mencuatnya pungutan langsung diselidiki Kepolisian.

Bahkan saya sendiri dipanggil untuk dimintai keterangan,” pungkasnya. (uki)

Final,10 SMP akan UNBK Tahun Ini (Suara NTB/Uki)

SIDANG TIPILU – proses persidangan terdakwa dalam kasus TIpilu, H. Surfil, Camat Raba di Pengadilan negeri Bima, Jumat (23/2).

Oknum Camat Terdakwa Tipilu Divonis Dua Bulan Penjara Kota Bima (Suara NTB) – Ketua majelis hakim Pengadila Negeri (PN) Bima, Y. Erstatanto W. MH menjatuhkan vonis dua bulan penjara kepada terdakwa kasus Tipilu, H. Surfil, yang merupakan Camat Raba Kota Bima, Jum’at (23/3).

“Menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dengan 6 bulan masa percobaan terhadap terdakwa. Putusan ini ditetapkan di Pengadilan Raba, Jum’at (23 Maret 2018,” kata Erstatanto.

Ia mengatakan, terdakwa terbukti mengarahkan dukungan terhadap salahsatu Pasangan calon (Pasalon) Walikota dan Wakil Walikota Bima saat menghadiri undangan acara warga Kelurahan Kendo Kecamatan Raba. “Barang buktinya berupa flashdisk yang berisi video,” katanya.

Lebih lanjut Ertatanto mengatakan terdakwa bisa menem-

puh jalur yang sudah ditentukan, yakni mengajukan banding bilamana putusan tersebut tidak diterima. Berdasarkan aturan, sejak ditetapkan terdakwa memiliki waktu selama 3 hari untuk banding.

“Silahkan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya pasca putusan ini,” kata hakim menutup sidang.

Sementara penasehat hukum terdakwa, Zaharuddin, SH, mengaku putusan tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Tanpa dipikir-pikir lagi ataupun tidak akan melakukan upaya banding.

“Tanpa dipikir-pikir putusan ini diterima dan klien saya tidak akan melakukan banding,” katanya. Lebih jauh dikatakannya, sidang dalam agenda penuntutan yang berakhir pukul 16.33 wita tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU)

menuntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. “Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU,” katanya.

Sidang yang dimulai pukul 15.00 wita tersebut, dihadiri oleh sejumlah kolega terdakwa.

Sejumlah anggota Sat Reskrim Polres Bima Kota, Jaksa dan 2 Komisioner Panwaslu Kota Bima yang tergabung dalam Sentra Gakumdu.

Komisioner Panwaslu Kota Bima, Muhaemin S.Pd.I didampingi Komisioner Panwaslu lainnya, Idhar S.Sos, dimintai komentarnya enggan menanggapi putusan diluar tuntutan JPU tersebut. Hanya saja putusan tersebut akan dipikir lagi oleh pihaknya.

“Tapi hal ini akan kita bicarakan lagi di tingkat Gakumdu, karena di Gakumdu selain Panwaslu, ada juga Jaksa dan Polri,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Dari 57 Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang akan Ujian Nasional (UN) tahun ini hanya 10 sekolah yang resmi memakai sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sisanya terpaksa UNKP lantaran terkendala sarana prasarana ujian.

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Tarmizi mengatakan, 10 sekolah tersebut sudah menyatakan diri siap karena didukung ketersediaan sarana prasana ujian. “Dari 57 sekolah tingkat SMP yang ada di Dompu ini ada 10 sekolah yang siap UNBK,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (23/3).

Beberapa tahapan persiapan seperti uji coba sebelum pelaksanaan ujian pun sudah dilakukan. Rata-rata hasilnya cukup memuaskan, baik dalam hal penggunaan perangkat maupun menjawab soal yang diberikan.

Untuk itu dipastikan pihaknya para peserta didik sudah sangat siap menghadapi UNBK. Kendati begitu, Tarmizi tak menafikan akan kemungkinan munculnya persoalan di lapangan seperti terganggunya jaringan listrik dan internet. Namun, hal ini sudah diantisipasi jauh-jauh hari dengan bersurat ke PLN dan pengelola jaringan internet setempat, bahkan pihak sekolah sudah menyiapkan mesin diesel untuk meminimalisi kemungkinan tersebut.

“Dua minggu yang lalu sudah kita bersurat ke PLN mulai tahap uji coba sampai dengan pelaksanaan hari H UNBK. Sehingga jaringan untuk sekolah yang UNBK sudah disket khusus sehingga pada saatnya nanti tidak ada pemutusan jaringan,” jelasnya.

Tarmizi menyebutkan, 10 sekolah yang akan melaksanakan UNBK itu, diantaranya, SMPN 1 Dompu, SMPN 4 Dompu, SMPN 6 Dompu, SMPN 2 Woja, SMPN 1 Woja, SMPN 1 Huu, SMPN 1 Pajo, SMPN 1 Kilo, SMPN 1 Manggelewa dan SMPN 1 Pekat. Sementara untuk sekolah yang dibawah naungan Departemen Agama (Depag) hanya satu yakni MtsN 1 Dompu.

Jika sebelum terdapat orang tua siswa yang menyumbang perangkat ujian tahun ini pun demikian, terutama bagi mereka yang UNBK secara mandiri atau tidak memanfaatkan sistim gabung dengan sekolah lain.

“Kita sudah sampaikan kepada semua guru agar mengundang orang tua siswa yang mempunyai leptop untuk dipinjamkan pada saat pelaksanaan UNBK, kalau memang kekurangan laptop dan mandiri melaksanakan UNBK,” ungkapnya.

Disinggung jumlah total peserta didik yang terdaftar sebagai peserta ujian tahun ini, Tarmizi menambahkan, untuk tingkat SMP totalnya 546 orang sedangkan SD belum bisa dipastikan. (jun)

Kerjasama Dinas PMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Dompu Tuan Rumah Gelar TTG Provinsi

Pelaksanaan TTG akan Disinkronkan dengan Festival Tambora 2018 Dompu (Suara NTB) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi NTB tahun 2018 dipusatkan di Kabupaten Dompu dan pembukaannya akan dipadukan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Dompu maupun Festival Tambora (FT) 2018. Potensi daerah dan temuan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk teknologinya diharapkan bisa ditampilkan dalam TTG di Dompu.

Untuk memastikan persiapan kegiatan, Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin memimpin rapat bersama kepala bidang TTG dan PSDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTB, Didik Suwardi di aula pandopo Bupati, Kamis (22/ 3) kemarin. Terlebih gelar TTG Provinsi NTB ini akan dilang-

sungkan selama 3 hari pada 4 – 6 April 2018 di lapangan kantor Bupati Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, pelaksanaan gelar TTG tingkat Provinsi NTB semula direncanakan 1 – 3 April 2018 dan diundur menjadi 4 – 6 April karena berbagai pertimbangan.

Kegiatan gelar TTG akan mengawali rangkaian kegiatan festival Tambora tahun 2018 dan langsung dilakukan pencanangan kegiatan FT 2018. “Lapangan beringin ini akan disulap menjadi menjadi lokasi pelaksanaan TTG provinsi tahun 2018,” kata H. Bambang.

H. Bambang mengingatkan, pelaksanaan gelar TTG NTB jangan sampai asal jadi, asal dilaksanakan dan yang penting sebagai tuan rumah. Tapi harus

(Suara NTB/ula)

RAKOR - Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin didampingi Kepala Bidang TTG dan PSDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTB, Didik Suwardi pada rapat koordinasi (rakor) persiapan gelar TTG tingkat provinsi NTB di aula pandopo Bupati, Kamis (22/3) kemarin. (insert) Kepala bidang TTG dan PSDA DPM Provinsi NTB, Didik Suwardi. ditanamkan bahwa kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari perubahan untuk perbaikan di masa – masa akan datang.

Sehingga harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara maksimal.

“Persiapan harus mantap.

Jangan asal jadi, asal dilaksanakan atau yang penting jadi tuan rumah. Seperti yang selalu saya sampaikan selama ini, kita harus menjadi bagian dari perubahan untuk perbaikan di masa akan da-

tang,” ingat H. Bambang.

Untuk memaksimalkan persiapan kegiatan, H. Bambang memerintahkan Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Dompu bersama jajaran Dinas PMPD Kabupaten

terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se NTB dalam penyiapan kegiatan. Termasuk memfasilitasi penyiapan akomodasi bagi peserta dari luar daerah. “Tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan, persiapannya harus sudah final,” harapnya.

Kepala Bidang TTG dan PSDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTB, Didik Suwardi mengatakan, sesuai rencana gelar TTG Provinsi yang dilaksanakan di Dompu, pembukaan direncanakan akan dipadukan dengan hari ulang tahun Dompu jam 2 siang.

“Kita harapkan dari pameran ini, potensi – potensi yang ada di masyarakat bisa untuk dipamerkan dan ada temuan – teman yang bermanfaat di masyarakat untuk kemudahan bagi

masyarakat dalam mengimplementasikan dalam tekhnologi tepat guna yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan dan murah biayanya,” katanya.

Pameran TTG tingkat provinsi akan ada kelanjutannya tingkat nasional yang dilaksanakan di provinsi Bali.

Yang berprestasi dalam lomba tingkat Provinsi, akan mewakili NTB di tingkat nasional. Ada beberapa lomba yang akan dilaksanakan pada gelar TTG tingkat Provinsi, yaitu lomba inovasi, lomba tekhnologi tepat gunan unggulan, dan lomba stand. “Masing – masing Kabupaten / Kota diharapkan berkreasi semaksimal mungkin, baik itu mengikuti lomba inovasi, tekhnologi tepat guna dan lomba stand,” harapnya. (ula/*)

POLHUKAM

Sabtu, 24 Maret 2018

Halaman 8

Gerindra akan Sanksi Kader Tak Bergerak Menangkan Ahyar - Mori Tetapkan Dua Tersangka POLISI menjerat dua orang pelaksana proyek pembangunan vila di kawasan Senggigi Lombok Barat dengan pidana. Sangkaannya, kelalaian pembangunan berisiko tinggi tanpa analisis bencana.

Kapolsek Senggigi, AKP Arjuna Wijaya menjelaskan, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial RT dan WS. “Mereka pengawas dan pelaksana proyek. Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya saat dihubungi Jumat (23/3).

Tersangka dijerat dengan pasal 109 UU RI No 32/2009 tentang Lingkungan Hidup dan (Suara NTB/dok) atau pasal 75 ayat 1 dan 2 UU Arjuna Wijaya RI No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyidik, kata dia, sudah melengkapi dengan keterangan saksi, ahli pidana, dan ahli lingkungan hidup. Selain itu juga dokumen-dokumen. Gambaran kasus tersebut, yakni sebuah rumah di BTN Green Valley di Batulayar, Lombok Barat rusak tertimbun tanah lumpur dan bebatuan saat hujan lebat Selasa (13/6/2017). Serta ruas jalan kompleks perumahan.

Rumah tersebut tertimpa material dari proyek pembangunan villa di bukit tepat di atas rumah. Pembangunan villa itu dimulai tahun 2014. Bukit di sekitar pembangunan villa itu digali dan diuruk.

“Dari hasil penyidikan, ditemukan fakta rumah dan jalan tertimbun lumpur dan bebatuan yang bersumber dari bukit tersebut,” kata mantan Kasatreskrim Polres Lombok Tengah ini.

Dari keterangan saksi warga, bencana longsor tidak pernah terjadi sebelum adanya proyek villa tersebut meskipun terjadi hujan lebat. “Dari hasil pengecekan lapangan juga ditemukan bahwa di lokasi proyek tidak ada dibangun talud. Proyek tersebut terbengkalai,” terang Arjuna.

“Pelaksana proyek pembangunan ini dilakukan oleh pribadi.

Proyeknya tidak mengantongi izin lingkungan seperti yang diamanatkan undang-undang,” imbuh dia. Selain itu, sambung dia, pelaksana proyek tidak membuat analisis risiko bencana. “Dampaknya, proyek itu diduga menimbulkan kerusakan lingkungan dan merusak rumah warga,” pungkasnya. (why)

Komisi I Segera Umumkan Anggota KPID Terpilih Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) Komisi I DPRD NTB, telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB, pekan kemarin. Pansel Komisi I dalam waktu dekat ini akan mengumumkan tujuh nama yang dinyatakan lolos.

Demikian disampaikan Ketua Pansel KPID NTB, H. Moh. Rais Ishak, SH, ketika dikonfirmasi Suara NTB. “Alahmdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan fit and propertest 14 calon anggota KPID. Nah tentu kami segera dalam waktu tidak terlalu lama akan mengumumkan hasilnya,” ujar Rais.

Pihaknya, kata Rais, setelah melihat dan menguji kemampuan para calon komisioner KPID tersebut, bisa menghasilkan komisioner yang berkualitas dan benar-benar memahami tupoksi KPID, yang memiliki tugas khusus pengawasan penyiaran. Hal itu dikatakannya, karena tugas KPID ke depan ini akan semakin berat, seiring dengan fenomena munculnya informasi hoaks yang semakin dahsyat. Oleh karena itu, KPID harus diisi oleh orang-orang yang punya kualitas mempuni.

“Sekarang ini, informasi dengan konten kurang bagus, hoaks telah membuat keresahan pada masyarakat. Disatu sisi lembaga penyiaran diharapakan bisa memberikan informasi yang konstruktif dan edukatif. Nah tugas KPID itu memastikan bahwa informasi yang disebarkan ke masyarakat itu harus konstruktif dan edukatif,” jelasnya.

“Makanya kami di pansel aktif. Sehingga bisa menjaring sosok komisioner yang berkompetensi, kapabilitas dan kemampuan menangani persoalan KPID ini, mampu mengawasi lembaga penyiaran,” sambungnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan, bahwa pihaknya menjamin akan menyeleksi secara objektif, tanpa tekanan dari pihak manapun. Pihaknya juga sudah mensiasati proses seleksi ini sedemikian ketat, sehingga mempersempit ruang-ruang kecurangan.

“Sebagai manusia, tentu punya pertimbangan naluri, tapi Insya Allah kami bersih atas dugaan dan sangkaan terkait dengan kecurangan. Kami kerja maraton, karena kami ingin tidak ada ruang jeda. Dan alhamdulilah semua pansel berkomitmen yang sama.

Makanya kita juga akan umumkan tidak lama-lama,” katanya.

Untuk mendapatkan komisioner KPID NTB yang berkualitas, pihaknya juga melibatkan tim ahli. Tim ini memberikan penilaian terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para calon komisioner KPID NTB. Para tim ahli tersebut adalah, Penanggungjawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Akademisi Fakultas Hukum Unram, Prof. H. Galang Asmara, SH., M.H, dan ahli psikologi, Kompol, I Nyoman Wibawa, M.Psi. “Ya, kami juga dibantu oleh tenaga ahli, supaya kami bisa mendapatkan komisoner yang mumpuni, berkualitas dan berkapasitas,” jelasnya. Sekretaris Pansel, Lalu Wirajaya, SH menambahkan, pihaknya akan melihat urutan hasil penilaian hasil uji kelayakan dan kepatutan. Pihaknya tentu akan mengambil orang-orang yang dengan nilai urutan paling tinggi.

“Insya Allah kami objektif, nanti penentuannya kan, berdasarkan nilai mereka, mulai dari yang paling tinggi,” katanya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra mengeluarkan maklumat kepada segenap kadernya di NTB. Gerindra akan menjatuhkan sanksi kepada kadernya, jika tidak bekerja serius memenangkan pasangan Cagub dan Cawagub nomor 2, H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori) di Pilkada NTB 2018 ini.

Maklumat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin. Ia menyampaikan, partainya akan memberikan sanksi tegas, mulai dari yang ringan sampai sanksi yang berat, bagi setiap kader yang diketahui tidak bergerak memenangkan pasangan Ahyar-Mori.

“Dalam instruksi di Partai Gerindra, sudah jelas sanksinya, kalau tidak patuh, itu akan kita berikan sanksi sampai tingkat pemecatan. Dan jangan berharap mereka dicalonkan pada nomor yang baik, kalau tidak bergerak serius memenangkan AhyarMori,” ucap Ridwan.

Ridwan mengatakan, hal itu merupakan bentuk keseriusan dan ketegasan Partai Gerindra

sebagai pengusung utama pasangan Ahyar-Mori, untuk memenangkan Pilkada NTB 2018.

“Jadi kita dalam hal ini sangat tegas, bahwa saya harus memastikan semua kader sampai tingkatan paling bawah harus bergerak solid memenangkan pasangan Ahyar-Mori,” katanya.

Disampaikan Ridwan, hal yang sama juga dilakukan oleh partai-partai pengusung

pasangan Ahyar-Mori lainnya.

Karena memenangkan paslon nomor urut dua itu sudah menjadi komitemen bersama. “Dipartai pengusung yang lain juga begitu, sama, akan menindak tegas semua kadernya yang tidak bergerak,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan Ridwan, pemenang pasangan Ahyar-Mori merupakan pertaruhan bagi parpol. Karena diketahui, pasangan ini diusung oleh partai paling besar. Tidak tanggung-tanggung, delapan partai berada dalam gerbong koalisi ini, atau nyaris menguasai setengah total jumlah kursi perlemen di DPRD NTB.

Adapun partai-partai pengusung tersebut yakni, Gerindra, PDI-P, PPP, PAN, Hanura, PBB, PKPI, dan Perindo.

Dengan kekuatan politik yang dimiliki oleh Ahyar-Mori tersebut, maka dalam hitungan di atas kertas, maka peta politik NTB sudah dalam genggamannya, untuk memuluskan menuju kemenangan.

“Tanggal 6 kemarin kita sudah rapat dengan para ketua partai, ada kesepakatan, supaya kader partai ini berlari kencang, dengan diperbaharui penegasan untuk komitmen partai, sikap partai secara totalitas,” pungkasnya. (ndi)

Mabes Polri akan Tangani Kasus Perizinan Tambang di Bima

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Cakranegara, Haris Dinzah (kiri) didampingi Kanit Reskrim, Iptu Gusti Lanang Mahardika menunjukkan barang bukti hasil pencurian, Jumat (23/3).

Residivis Maling Rumah Kosong Ditembak Mataram (Suara NTB) – Lima kali keluar masuk penjara tak membuat Romansyah jera. Warga Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram itu kembali mencuri.

Tapi kali ini dia mendapat hadiah timah panas.

Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah Jumat (23/ 3) menerangkan, tersangka tersebut ditembak karena kabur pada saat ditangkap Kamis (22/3) kemarin sekitar pukul 14.00 Wita di rumahnya.

Roman ditangkap atas dugaan pencurian di perumahan Permata Indah, Lingkungan Selagalas, Sandubaya sehari sebelum ditangkap. Di sana, Roman menggasak perhiasan emas, telepon seluler, serta uang tunai Rp 33 juta.

Modusnya, tersangka menjebol kaca jendela dengan ter-

lebih dulu melompati pagar.

Awalnya Roman mendobrak pintu tapi tak berhasil.

Aksinya dilancarkan siang hari. Tersangka mengetahui rumah dalam keadaan kosong. korbannya sedang ke luar menjemput anak pulang sekolah.

“Termasuk dengan yang ini, total selama hidupnya pelaku ini sudah lima kali beraksi. Semuanya menyasar rumah. Dia ini spesialis rumah kosong,” kata Haris didampingi Kanit Reskrim Iptu Gusti Lanang Mahardika.

Usai menggasak isi rumah, pelaku kemudian membelanjakan uang hasil curian. Diantaranya untuk membeli satu set pengeras suara seharga Rp 6 juta, semen, dan 40 kotak keramik dinding dan lantai.

“Pengakuannya dia mau

renovasi rumahnya. Sejumlah barang itu dia beli diduga dengan menggunakan uang hasil curian. Barang sudah kita sita sebagai barang bukti,” sebut dia.

Roman disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun. Roman mencuri karena tidak memiliki pekerjaan sementara dia sudah kecanduan sabu.

Pada tahun 2013, Roman dipenjara satu tahun akibat terbukti bersalah menyebabkan orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Kemudian di tahun 2016, dia dihukum delapan bulan penjara karena mencoba mencuri di sebuah rumah di Sandik, Batulayar, Lombok Barat. (why)

Mataram (Suara NTB) Mabes Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) turun tangan untuk menyelesaikan satu kasus perizinan di NTB. Kasus investasi ini berkaitan dengan tambang, lokusnya di Bima.

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI menerima tiga pengaduan perizinan invetasi yang tak mampu dituntaskan di daerah. Tiga itu disebut oleh Kepala Bidang Perizinan Dinas PMPTSP Provinsi NTB, Rizal.

Diantaranya, persoalan listrik danairdiTelukSantong.Investornya adalah Bali Seafood, pabrik pengolahan ikan yang saat ini telah beroperasi. Satu izin ini akhirnya tuntas. Dua lainnya, GnG, perusahaan asing yang berencana mengelola Dermaga Labuan Haji, dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tanjung Luar, Lombok Timur.

Satunya yang ditangani Mabes Polri adalah perusahaan tambang di Kabupaten Bima.

Dalam kasusnya, Rizal menyebut perusahaan A telah memiliki IUP yang dikeluarkan daerah.

Dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Bupati Bima menerbitkan izin untuk perusahaan, B. bahkan langsung melakukan produksi.

Akibatnya, muncul konflik sosial.

“Bareskrim Polri yang akan datang memonitor, karena itu ada gejolak sosial,” jelas Rizal usai pembukaan sosialisasi Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Jumat (23/3) kemarin.

Kasus-kasus perizinan yang tak tuntas di daerah, biasanya akan dilempar ke BKPM-RI untuk selanjutnya di koordinasikan dengan aparat penegak hokum seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Seluruhnya yang terkait dengan kebijakan baru dan perizinan investasi inilah yang kemudian disampaikan juga pada kegiatan sosialisasi yang menghadirkan seluruh stakehoders, DPM PTSM di kabupaten/kota, serta pengusaha di NTB. Sementara M. M. Azhar Lubis, Deputi Kepala BKPM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

(Suara NTB/bul)

Rizal secara umum menyebut, persoalan investasi yang terjadi di daerah, tak mesti harus ditangani oleh pemerintah pusat.

Mestinya, daerahlah yang lebih agresif menyelesaikannya.

Selama acuannya adalah tata ruang, mana kawasan-kawasan yang diperbolehkan berinvestasi. Terutama yang berkaitan langsung dengan konflik sosial, daerah harus tampil.

Apalagi setelah dibentuknya Satgas Investasi di daerah.

“Investor mau bangun misalnya, kemudian ada masyarakat yang menolak karena khawatir jalan akan menjadi rusak, itu tidak boleh. Wajar saja, nanti pemerintah yang akan perbaiki lagi jalannya,” ujarnya.

Artinya, kemudahan investasi itu harus dijamin.

“Jangan harapkan perusahaan berhadap-hadapan dengan masyarakat. Aturan sudah ada. Atau pilihannya, NTB ini diamkan saja, tetap saja begini, sementara daerah lain berlari cepat, bias juga,” imbuhnya.

Tinggal kembali kepada agresifitasnya daerah menyelesaikan konflik investasi. Termasuk soal investasi Marina Del Ray yang merencanakan pembangunan pelabuhan Marina di Gili Gede Sekotong, Lombok Barat. Saat ini izin-izinnya masih kandas di daerah, Azhar mengatkan harus secepatnya di laporkan ke Satgas Investasi untuk menanganinya. (bul)

Dugaan Pemalsuan Ijazah

Gugatan Perdata Tak Pengaruhi Penyidikan Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan pemalsuan ijazah MTs calon Kades Sokong terpilih, Marianto terus berjalan. Meski tersangka mengambil langkah gugatan perdata soal keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dan tata usaha negara.

Kasatreskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria menjelaskan, dalam kasus itu berkas tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Penyidikan masih ber-

jalan. Walaupun ada gugatan di pengadilan tata usaha negara dan perdata,” ujarnya saat berbincang di Mapolda NTB, kemarin.

Dia mengatakan, penyidik sudah melengkapi alat bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan indikasi perbuatan pidana yang diduga dilakukan tersangka.

Meski demikian, pihaknya akan menunggu hasil persidangan dari gugatan-gugatan yang dilayangkan Marianto.

“Kita sudah diskusi bersa-

ma jaksa, proses hukum memang sedang berjalan. Tetapi kita menunggu hasil sidang gugatan yang bersangkutan itu dulu,” kata dia.

Dalam kasus itu tersangka diduga menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, seperti diatur pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Uraiannya, terlapor diduga menyuruh pihak sekolah untuk membuat surat keterangan kehilangan ijazah pada Juli 2017. Sete-

lah dicek pihak sekolah tidak menemukan ijazah atas nama Marianto pada tahun pelajaran 1998/1999.

Pihak sekolah kemudian membuat surat rekomendasi kehilangan ijazah, yang belakangan membatalkan penerbitan surat tersebut.

Kantor Kementerian Agama Lombok Utara pun menyebut, tidak menemukan ijazah atas nama Marianto dalam daftar peserta ujian tahun pelajaran 1999/2000.

Gugatan perdata Marianto

terhadap keabsahan surat ditolak Pengadilan Negeri Mataram. Dalam putusan yang dibacakan Senin (1/3) lalu, sidang perkara gugatan yang dialamatkan kepada Kemenag RI Lombok Utara tidak diteruskan.

Hakim memutuskan bahwa pengadilan negeri Mataram tidak memiliki kewenagan untuk mengadili perkara tersebut melainkan PTUN. Putusan tersebut mengabulkan eksepsi yang disampaikan tergugat. (why)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

Halaman 9

CERPEN

Ulat Bulu Mbah Ibu Karisma Fahmi Y Aku berdiri di depan rumah itu. Dua puluh tahun berlalu dan banyak yang telah berubah. Rumah itu menyusut karena bangunan baru yang lebih besar di kanan kirinya. Bunga-bunga bugenvil telah berganti menjadi pagar tinggi.

ORANG-orang membaca tahlil di ruang tamu.

Jenazah bertutup kain jarit motif Sidomukti diletakkan di tengah ruangan. Air mataku tumpah, terbayang sosok manusia yang bersedekap di bawahnya. Dialah jasad manusia yang pernah menolongku, mengasihiku dengan mengenalkan berbagai aturan. Mbah Wiji, aku berhutang pada kasih sayangnya.

Aku menatap lelaki yang duduk di kursi roda. Dari tingkahnya ia lebih mirip seorang bocah meskipun satu dua helai rambutnya telah memutih.

“Mas Gandi?” tanyaku. Ia menelengkan kepala, menatapku dengan pandangan kosong, ia tersenyum.

Air mataku kembali tumpah, seolah semua berulang pada titik nol, pada awal pertemuanku dengan semua ini. * Hujan turun lebat sejak siang. Aku dan Gandi, cucu kesayangan Mbah Ibu, biasa bermain di luar. Di kebun, di halaman, atau bersepeda hingga sawah-sawah dan hutan kecil di perbatasan.

Kami mencari tebu ulung atau bambu kuning untuk seruling. Tapi karena hujan, kami hanya diam di dalam rumah.

Gandi setahun lebih tua dariku, namun ia selalu menolak kupanggil mas.

Kita seumuran, katanya.

Aku terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, Mbah Ibu tidak suka aku memanggilnya begitu saja.

“Harus diajari unggahungguh1, supaya punya pekewuh2,” katanya suatu saat pada Mbah Wiji.

Hanya di depan Mbah Ibu dan Mbah Wiji aku memanggilnya mas. Di sekolah atau saat bermain bersama, aku memanggil namanya tanpa embel-embel mas.

Mbah Wiji sudah ikut keluarga ini sejak masih gadis. Konon ibu Mbah Wiji juga pembantu rumah tangga di keluarga ini. Mbah Wiji perempuan paruh baya.

Suaminya meninggal karena malaria. Ia mengerjakan semua pekerjaan dengan cepat dan ringkas.

Mbah Wiji pembantu kepercayaan Mbah Ibu. Ia mengurus segala keperluan Mbah Ibu mulai dari mandi, membantu mengenakan jarit3, memasang sanggul, hingga membersihkan tempat tidur. Mbah Wiji menyiapkan makanan dan menuntun Mbah Ibu di pagi hari, saat ia menginginkan berjemur di teras depan.

Mbah Wiji selalu mem-

berikan aturan khusus untukku. Diajarinya aku bersikap dan berbicara sopan pada semua orang.

Diajarinya aku cara melaksanakan tugas-tugas di rumah ini mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur di malam hari. Aku menurut.

Aku merasa beruntung mengenal Mbah Wiji. Dialah satu-satunya orang yang benar-benar kuanggap sebagai keluarga di rumah ini.

Nenek dari ibuku masih bersaudara dengan Mbah Ibu. Mbah Ibu membawaku ke rumah ini. “Biarlah si Genduk kubawa, supaya dia bisa sekolah, supaya Gandi juga punya teman,” katanya pada emak. Mbah Ibu masih kuat berjalan saat itu.

Setiap tahun ia berkunjung untuk ziarah ke kampung.

Semula emak tak mengizinkan. “Tunggulah tahun depan, saat dia sudah agak besar, Budhe. Biar dia membantuku merawat adikadiknya,” kata ibuku.

Harusnya aku masuk SD tahun itu, tapi aku harus menjaga tiga adikku di rumah. Aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah ketika emak berangkat ke persil, kebun kopi di sebelah barat, sementara Nur, Warti, dan Lasmi, teman-temanku, berangkat ke sekolah.

Mereka tidak memiliki banyak adik sepertiku.

Persil luas itu mempekerjakan seluruh penduduk kampung. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua bekerja di persil. Memetik dan merawat kebun kopi.

Kami, anak-anak, harus mengurus rumah dan menjaga adik di rumah. Sering aku merasa iri pada temantemanku. Dengan sabak di tangan, mereka menghafal penjumlahan, pengurangan, dan masih banyak lagi. Tak jarang mereka menceritakan guru yang sering memukul apabila mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka bangga pada gurunya, juga pada luka-luka di punggung tangan atau lengan yang membiru.

Mbah Ibu datang lagi tahun berikutnya. Hayu adikku sudah bisa menanak nasi dan memandikan Marni dan Jami. Mbah Ibu membawaku ke rumahnya, mendaftarkanku ke sekolah Inpres. Tak seperti sekolah di kampung, sekolah ini sudah benar-benar sekolah dengan ruang-ruang kelas dan memiliki beberapa guru.

Sekolah di kampung hanya memiliki dua guru. Satu guru untuk berhitung dan membaca, satu lagi guru untuk kelas tinggi. Diam-diam aku

(Tristan Klein / fineartamerica.com)

merasa beruntung. Bagaimanapun, aku merasa sekolahku lebih baik daripada sekolah teman-temanku di kampung. Guruku juga tidak segalak guru mereka, setidaknya tidak memukul atau mencubit hingga membiru. Dan satu lagi, aku tak melulu mengurusi pekerjaan rumah dan tiga adik-adikku. Awalnya aku memang merasa tak nyaman di rumah itu. Aku rindu emak, bapak, dan adik-adikku.

Namun lama kelamaan aku mulai menikmatinya.

Di rumah besar ini hanya ada kami berempat, Mbah Ibu, Mbah Wiji, Gandi, dan aku. Ada seorang pembantu perempuan seusia Mbah Wiji yang selalu datang untuk membersihkan rumah, mencuci, dan memasak.

Namun ia pulang tidak lewat tengah hari, setelah semua pekerjaannya selesai.

Hari itu hujan turun sangat deras. Pulang sekolah kami berjalan menembus hujan. Mbah Wiji memarahi kami yang nekat hujanhujan. “Kenapa tidak menunggu sampai hujan reda?” katanya. Ia membuatkan teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk pepes ikan dorang. Disuruhnya kami makan banyak agar tidak masuk angin.

Hujan lebat mengurung kami. Kami harus berdiam di dalam rumah. Aku mengajaknya bermain petak umpet. Mbah Wiji dan Mbah Ibu tidur. Gandi berjaga dan menghitung hingga seratus.

Aku mencari tempat persembunyian.

Rumah Mbah Ibu cukup besar. Banyak ruang kamar yang kosong dan terkunci.

Aku tak tahu isi kamarkamar yang terkunci itu. Ada yang mengatakan Mbah Ibu rentenir. Orang-orang membawa barang-barang berharganya seperti piring, sendok kuningan, gelas kaca, perkakas dari perak, bahkan perhiasan emas yang disimpan di rumah itu.

Namun aku tak pernah benar-benar melihatnya kecuali yang ada di lemari hias di ruang tamu. Mungkin barang-barang itu disimpan di salah satu kamar yang terkunci itu.

Hitungannya sudah sampai sembilan puluh, dan aku belum menemukan tempat persembunyian. Aku yakin Gandi mengenal dengan baik semua ruangan.

Aku harus berpikir keras mencari persembunyian yang tak terpikir olehnya. Gandi selalu bisa menemukan jalan pikiranku. Aku berlari ke belakang.

Pintu kamar Mbah Ibu sedikit terbuka. Jantungku berdegub kencang. Kamar Mbah Ibu berada di antara kamar-kamar yang terkunci, namun siang itu pintu kamarnya terbuka lebar.

Jangan pernah masuk ke kamar Mbah Ibu atau kau tak akan bisa keluar selamanya, kalimat Mbah Wiji kembali mengiang. Suatu saat ia menyuruhku meletakkan teh di atas meja Mbah Ibu, namun yang kulakukan adalah mengantarnya ke kamar.

Itulah kali pertama aku masuk ke kamarnya. Mbah Ibu sedang tidur. Dari siluet bayangan matahari senja yang remang-remang masuk melalui jendela, aku melihat sosoknya di sana, di atas dipan. Tak seperti biasanya, rambut Mbah Ibu yang selalu disanggul rapi kini tampak acak-acakan. Biasanya Mbah Ibu melepasnya sebelum tidur malam, dan memasangnya kembali setelah mandi pagi.

Mbah Wiji membantu memasangnya.

Mbah Ibu duduk bersandar di kepala dipan tanpa jarit dan pakaian. Di sebelahnya kulihat ulat bulu sebesar bedug memeluk tubuhnya yang putih keriput.

Aku tersedak. Dengan segera aku berlari keluar dari kamar Mbah Ibu. Di depan

pintu aku bertemu dengan Mbah Wiji. “Apa yang kamu lakukan di sini?” tanyanya.

Teh di tanganku tumpah ke lepek kecilnya. Aku benarbenar takut. Bukan pada bola mata Mbah Wiji yang mendelik, namun pada bayangan ulat bulu raksasa yang tidur bersama Mbah Ibu. Matanya menyala dan bulunya yang hitam melambai-lambai seolah mencekal tangan dan tubuh Mbah Ibu. Mengingat semua itu, aku bergidik ngeri. Dua hari dua malam aku demam. Bayangan ulat raksasa itu membayangiku. Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan Mbah Ibu memiliki pesugihan, memelihara jin yang membuatnya kaya raya dan dihormati.

Banyak pula yang mengatakan ia mengorbankan anaknya sendiri. Ia mengorbankan Lik Rahayu, ibu Gandi, yang meninggal lima tahun lalu. Kematian itu tepat saat usia ibu Gandi dua puluh lima tahun. Tibatiba demam, lalu kejangkejang dan meninggal. Ada yang mengatakan ia terserang malaria. Memang banyak wabah penyakit saat itu, namun apakah ibu Gandi benar-benar mati karena malaria, tak ada yang mengetahuinya.

Memikirkan semua itu aku bergidik ngeri. Dari ruang tamu hitungan Gandi mencapai puncak. Sembilansembilan...seratus!! Tanpa pikir panjang aku masuk ke kamar Mbah Ibu. Mbah Ibu sedang tidur. Dengkurnya naik turun keras sekali. Aku bersembunyi di kolong dipan.

Sekilas aku menahan nafas.

Udara di kolong itu sangat khas, apak bercampur sisasisa aroma dupa yang pengap. Gandi masuk ke kamar. Ia selalu menemukanku. Kepalanya masuk ke kamar Mbah Ibu. Aku menahan napas. Ia membuka seprai yang menutup kolong.

Aku menutup mata.

Ia meringis, tersenyum penuh kemenangan. Aku menahan suara. Gandi menempelkan telunjuk di bibirnya. Jangan bergerak, bisiknya. Kurasakan sesuatu bergerak di bawah kakiku.

Lantai yang kupijak ikut bergerak. Gandi menarik tanganku kasar, ia terjengkang dan aku menubruknya.

Aku terperanjat melihat ke belakang. Makhluk itu keluar dari dalam kolong, ulat bulu raksasa itu keluar dari kolong.

Aku berlari menuju pintu.

Makhluk itu keluar dari kolong dipan. Matanya merah, liurnya menetesnetes. Di luar hujan telah

selesai. Teriakan Gandi keras menggema ke seluruh ruangan.

Hari-hari setelah hari itu demam Gandi tak pernah turun. Pada hari ketujuh, demamnya sama sekali hilang, namun tubuh Gandi berubah. Kakinya melumpuh dan dua tangannya terlipat kaku di depan dada. Ia tergolek lemah. Sesekali liurnya menetesi baju. * Orang-orang mengangkat jenazah Mbah Wiji. Mbah Wiji telah mengabdikan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Gandi masih di sana, duduk di kursi roda dengan tangan terlipat dan kaki lemahnya. Aku menatapnya. Matanya adalah mata bocah sepuluh tahun yang mengajakku berlari menerbangkan layanglayang, mencari telur capung di sepanjang sungai, mencari seruling bambu, dan menjaring ikan.

Peristiwa itu seperti baru terjadi kemarin sore. Mbah Ibu membunuh ulat bulu raksasa itu saat hujan hampir reda, saat aku berlari ke luar kamar memanggil Mbah Wiji.

Binatang itu sama sekali tidak terluka, justru tubuh Mbah Ibu yang terdera.

Lukanya membusuk membentang hingga ke dada.

Mbah Ibu menghembuskan napas terakhirnya seminggu setelah peristiwa itu.

Binatang raksasa itu hilang begitu saja. Emak menjemputku setelah upacara pemakaman Mbah Ibu dan membawaku pulang ke kampung. Aku membereskan barang-barangku dan pergi dari rumah itu. Aku rela dua jam berjalan kaki ke sekolah bersama Nur, Lasmi, dan juga Warti asalkan tidak bertemu dengan ulat raksasa itu. Sejak itu Mbah Wiji merawat Gandi yang tak pernah tumbuh dewasa.

“Mas Gandi,” aku menyentuh tangannya.

Ia melihat ke arahku, tersenyum. Aku menatap matanya yang tiba-tiba merah menyala. Liurnya menetes-netes membasahi kemeja hitamnya. Aku terlonjak. Di sanalah ulat bulu itu berada!

September 2017 1

unggah-ngguh : sopan santun pekewuh : rasa sungkan jarit : kain batik

2 3

Karisma Fahmi Y, lahir di kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Buku kumpulan cerpennya berjudul Pemanggil Hujan dan Pembaca Kematian (2016).

PUISI Lailatul Kiptiyah

Sebatang Pohon Mangga

Kita Menulis Puisi

Siklus

Resital

di musim ini sebatang pohon mangga salam sejahtera

kita menulis puisi menyimpannya dengan hati-hati lalu mengirimkannya

embun tak selalu tergelincir di sebuah pagi ia berpikir namun di jantung sebuah ruang ia seperti diingatkan

di atas tergelar langit warna ambar

lewat jari-jari tangan kecil anakku ia cakup, ia hirup aroma lunas buahmu seperti kangen yang dalam jauh memasuki jantung seberang

maka minggu menjadi jam yang menunggu

kau kejutkan kami dengan manis melimpah seperti rasa sedih yang berserah di carang-carangmu burung-burung kecil hinggap di bawahmu kusapu jejak kaki anakku di mula pagi, sebelum matahari terbuka lengkap di musim ini sebatang pohon mangga salam paling sejahtera memandang langit di atasmu rimbunkan pemahaman kami akan batas dunia yang takzim yang sabar yang setia merawat pohon keluarga Pagesangan, 13 Desember 2017

aku tetap memasak menyiapkan menu pagi kau memutar lagu dari atap burung-burung berangsur pergi menanggalkan sayapnya meninggi, hilang ke jantung puisi 2017

bahwa tangan yang melambai ringan pada kenangan kelak berganti tangan seorang kanak yang gemetar belajar menangkap kembali apa yang berjatuhan dari depan Januari 2018

kemudian petang serupa kesedihan pelan diturunkan magrib adalah seekor kupu-kupu berputar menemu dada rumput rebahlah ia, merasakan sakit menyatukan debar Januari 2018

Lailatul Kiptiyah lahir di Blitar, 20 Juli 1975. Kini mukim di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

Dapat Jatah 36,4 Persen PADA tahun 2018 ini, Provinsi NTB mendapatkan kuota dari APBN untuk akreditasi sekolah dan madrasah sebanyak 971 sekolah, atau hanya 36,4 persen dari total sekolah yang memerlukan penilaian sebanyak 2.665 sekolah. Masih tersisa 1.694 sekolah dan madrasah lagi.

Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah (S/M) NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., Jumat (23/3) mengatakan, untuk tahun 2018, di Provinsi NTB mendapatkan kuota dari dana APBN sebanyak 971 satuan pendidikan atau hanya 36,4 persen dari yang memerlukan penilaian sebanyak (Suara NTB/dok) 2.665 satuan pendidikan.

H. Suyanto “Untuk itu diharapkan akan bisa menambah sekolah/madrasah sasaran melalui efisiensi anggaran minimal seperti tahun lalu (2017) dari kuota awal 707 menjadi 963 atau penambahan sebanyak 256,” katanya.

Suyanto menjelaskan, untuk satuan pendidikan yang belum dilakukan penilaian ulang hingga masa akhir berlaku sertifikat, bisa dilakukan perpanjangan dengan catatan program atau satuan pendidikan yang bersangkutan tetap melakukan “evaluasi diri” setiap tahun. Hal ini sebagai bagian dari upaya penjaminan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Pelaksanaan penilaian akreditasi tahun ini masih menunggu anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, bagi sekolah/madrasah yang sudah terverifikasi oleh BANS/M, terutama bagi yang sudah masuk dalam kuota mulai saat ini sudah bisa melakukan pengisian data pada SisPenA (Sistem Penilaian Akreditasi) melalui daring (dalam jaringan) atau online.

Dari tahun 2005 hingga tahun 2017, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah telah melaksanakan penilaian akreditasi sebanyak 10.684di NTB. Sedangkan berdasarkan data yang terdapat di BAP-S/M, jumlah program atau satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan penilaian sebanyak 7.130. “Ini artinya bahwa sudah ada sejumlah program/satuan pendidikan yang telah dinilai ulang satu sampai dua kali karena masa berlaku sertifikat hanya lima tahun,” jelas Suyanto.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penilaian akreditasi adalah untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), juga untuk memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dengan demikian, menurut Suyanto peranan akreditasi sangatlah krusial untuk memperoleh gambaran atau profil yang nyata tentang kelayakan suatu program atau satuan pendidikan diukur dari standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil penilaian terhadap tingkat kelayakan dan kinerja satuan pendidikan ini akan bermakna bagi penyelenggara satuan pendidikan untuk memberdayakan diri dan berupaya memperbaiki atau meningkatkan tingkat kelayakannya.

Sementara, bagi masyarakat agar dapat memilih sekolah yang memadai bagi putra-putrinya dan sekaligus bersama-sama berupaya meningkatkan kelayakan satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan, bagi instansi terkait untuk dapat menyusun program yang tepat sasaran dalam upaya memperbaiki kelayakan dan kinerja satuan pendidikan. “Agar dapat meningkatkan mutu layanan yang bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan,” pungkasnya. (ron)

Kampus Merah Gelar Dies Natalis Mataram (Suara NTB) Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) akan menggelar puncak Dies Natalis ke 51 hari Minggu 25 Maret besok. Kegiatan ini diprediksi dihadiri ribuan alumni kampus merah, sebutan untuk Fakultas Hukum, mulai dari angkatan pertama hingga angkatan terakhir tahun kemarin.

Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Unram Dr. Kurniawan, SH., M.Hum., menjelaskan pihaknya dengan berbagai sosialisasi optimis kegiatan dies natalis akan dipenuhi ribuan alumni. Sejumlah rangkaian kegiatan dies natalis, di antaranya ialah, mulai dari digelarnya seminar nasional dengan tema Mewujudkan Pilkada yang Bersih dan Bermartabat, yang akan digelar di Auditorium Unram, Sabtu (24/3) ini.

Kegiatan seminar ini menghadirkan narasumber seperti Hakim MK Dr. Manahan MP Sitompul, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja.

“Kita membahas soal Pilkada maupun kalau terjadi perselisihan setelahnya,” ungkapnya, ditemui Kamis (23/3).

Adapun peserta seminar terdiri dari alumni dan melibatkan semua unsur praktisi dan akademisi, hingga LSM. Baru setelah itu, pada Minggu malam dirangkai temu kangen alumni dan syukuran dies natalis dihadiri sesepuh Fakultas Hukum dan alumni sepanjang masa.

Sementara pada Minggu pagi, akan digelar jalan sehat.

Melibatkan alumni, civitas Fakultas Hukum, keluarga besar Unram dengan target 5.000-10.000 peserta dan dipusatkan di halaman Fakultas Hukum. (dys)

Halaman 10

Ombudsman Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungutan di Pendidikan Dasar Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menegaskan tidak boleh ada pungutan apapun pada jenjang pendidikan dasar (dikdas). Tidak ada dasar aturan apapun yang memperbolehkan dilakukan pungutan. Jika masih ada yang menarik pungutan pada jenjang dikdas, ia memastikan perbuatan itu salah.

“Regulasinya sudah jelas, di pendidikan dasar itu bentuk pungutan seperti apapun sudah tidak boleh. Kalau alasannya berdasarkan kesepakatan, jelas itu adalah cara berpikir yang juga salah,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., dihubungi Jumat (23/3).

Seperti diberitakan, di Kabupaten Bima, siswa SD dibebankan biaya antara Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 untuk biaya pelaksanaan try out atau uji coba sebelum Ujian Sekolah di SD. Informasi terakhir, Tim Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bima melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada

staf UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo. Dari pemberitaan sebelumnya, pungutan itu dilakukan atas kesepakatan bersama Kepala UPTD se-Kabupaten Bima.

Adhar menyebutkan regulasi sudah jelas melarang pungutan di jenjang pendidikan dasar. Disebutkannya, aturan itu antara lain Permendikbud 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Permendikbud 60 Tahun 2001 tentang Larangan Pungutan Biaya Sekolah, dan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan, dan PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. “Itu sudah secara tegas dan jelas untuk level pendidi-

kan dasar sudah tidak ada bentuk pungutan,” kata Adhar.

Ia menegaskan, jika pihak tertentu melakukan pungutan berdasarkan kesepakatan, apapun bentuk kesepakatan jika bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya seperti Permendikbud, Peraturan Pemerintah, maupun Undangundang, maka kesepakatan itu batal demi hukum.

“Jadi saya menegaskan kepada pengelola sekolah dasar bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk tidak lagi meneruskan apapun bentuk pungutan di sektor pendidikannya, salah, itu menyalahi aturan semuanya.

Pendidikan dasar itu memang

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dok)

Adhar Hakim ranah pungli, bentuk praktik seperti di Bima itu tidak boleh, kemudian PP 17 tahun 2010, itu jelas-jelas melarang pendidik dan tenaga pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif melakukan pungutan kepada peserta didik,” ujarnya. (ron)

Tahun Ini, Pemprov NTB akan Bangun SMAN 11 Mataram

(Suara NTB/dys)

CINDERAMATA - Rektor Unram H. Lalu Husni (kiri) tukar cinderamata dengan Sekretaris Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu Asyhariadi di Ruang Sidang Lantai III Rektorat Unram, Jumat (23/3).

Universitas Mataram Bentuk Pusat Studi ASEAN Mataram (Suara NTB) Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Mataram (Unram) di Ruang Sidang Lantai III Unram, Jumat (23/3).

Kerjasama dua lembaga itu difokuskan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sekaligus Pembentukan Pusat Studi ASEAN Unram.

Dalam sambutannya, Rektor Unram Prof.

Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengucapkan selamat datang kepada perwakilan ASEAN yang telah berkenan datang ke Unram.

Pada kesempatan ini Husni mengaku Unram saat ini berada pada visi daya saing internasional 2025. Oleh karena itu, kerjasama dengan ASEAN ini menjadi sangat penting. Karena bagaimana pun juga, Unram membutuhkan bantuan akses dalam upaya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. “Akses kerjasama perguruan tinggi di kawasan ASEAN harus di-back up oleh Kemenlu,” ungkapnya.

Dikatakan Husni, banyak perguruan tinggi di kawasan ASEAN yang bertengger di urutan teratas dunia. Karena itulah ke depan mau tidak mau harus banyak kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang akhirnya menghasilkan join publikasi secara bersama-sama.

Terlebih adanya tuntutan publikasi bagi

guru besar ke jurnal-jurnal internasional terindeks scopus. Begitu juga kerjasama di bidang yang lain, pengembangan SDM baik berbentuk studi lanjut, bahkan pertukaran mahasiswa ke depan akan menjadi perhatian yang terus menerus kita perjuangkan.

“Kedepan akan kita bisa kembangkan kerjasama ini sehingga Unram mampu mengembangkan diri menjadi kampus berkualitas di kawasan ASEAN,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu Asyhariadi, menyambut baik pembentukan Pusat Studi ASEAN di Unram. Pembentukan ini merupakan yang ke 54 tersebar ke sejumlah provinsi. “Kepentingannya tidak saja nasional tapi juga regional,” ungkapnya.

Pihaknya menyambut baik visi Unram agar berdaya saing pada 2025. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan visi ASEAN 2025. Tentu ini akan terintegrasi sehingga dapat saling memajukan bersama. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi berbagai negara, mengharuskan negara-negara ASEAN semakin kuat di global, sehingga rakyatnya sejahtera.

“Kalau sudah ada pusat studi bisa memperkuat daya saing Unram bersama kami bantu seoptimal mungkin kami bantu. Di Kementerian kita banyak sekali Satker-satker yang mengemas kerjasama di berbagai bidang,” tutupnya. (dys)

Izin Prodi Baru

Kemenristek Dikti Beri Sinyal Cabut Moratorium

BERSAMA - Plt. Dekan Fakultas Hukum Unram Kurniawan (kanan), Ketua Panitia Dies Natalis ke 51 dan Temu Alumni Fakultas Hukum Unram Didi Sumardi (2 dari kanan) dan panitia lainnya pose bersama, Jumat (23/3).

masuk dalam pendidikan wajib,” kata Adhar.

Setiap bentuk pungutan yang ingin dipungut ke masyarakat hanya boleh dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu jika dilakukan tanpa adanya paksaan atau sukarela, dan tidak boleh ditentukan jumlahnya, serta tidak boleh menentukan batas waktu. Inilah yang harus dipahami bersama oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia berharap bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat agar mempelajari regulasi tentang pungutan.

Juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, terlebih lagi saat ini pemberantasan pungutan liar (pungli) sedang giat-giatnya. Diperlukan pendampingan dan bimbingan ke kepala sekolah terkait larangan melakukan pungutan.

“Pungutan yang tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan oleh pemungut, itu pasti masuk ke

Mataram (Suara NTB) Sejak tahun 2016 lalu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) melakukan moratorium pengajuan izin pembukaan program studi (prodi) baru di lingkungan perguruan tinggi.

Moratorium ini berakibat sejak tahun itu, perguruan tinggi tidak dapat membuka program studi baru. Hanya

saja, Kemenristek Dikti kini memberi sinyal untuk mencabut moratorium.

Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, menuturkan telah bertemu dengan Sekjen Kemenristek Dikti beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas kemungkinan akan dikeluarkannya izin baru bagi pembentukan fakultas baru di Unram.

Saat ini terdapat sejumlah

prodi yang pengelolaannya masih di bawah Rektor Unram langsung, seperti Prodi Hubungan Internasional, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi.

Ketiganya kesulitan menginduk ke fakultas lain, untuk itu harus berdiri menjadi fakultas sendiri.

“Karena memang Dikti sedang moratorium, tapi karena kesulitan tiga Prodi sulit menginduk ke fakuktas lainnya, di sisi lain tiga prodi ini sudah lama sekali berdiri sebelum ada moratorium,” ungkapnya.

Pihaknya terus berusaha agar tiga prodi itu segera beralih status jadi fakultas baru.

Di samping itu juga, surat permohonan pengajuan akan segera dikirim. “Terus kita perjuangkan untuk menghadap sekjen Kemenristek Dikti untuk segera mungkin peningkatan status menjadi fakultas dengan prodi lainnya,” urai mantan Dekan Fakultas Hukum ini.

Saat ini Unram mempunyai 30.110 orang mahasiswa.

Mereka tersebar ke dalam 9 fakultas dan 51 prodi, termasuk di antaranya prodi yang berada di bawah pengelolaan rektor. “Surat permohonan itu segera akan kita kirim. Mohon doanya agar segera beralih status menjadi fakultas,” tukasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMAN 11 Mataram akan dilakukan Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2018 ini. Ditargetkan SMAN 11 Mataram baru bisa menerima siswa baru pada tahun ajaran 2019/2020 mendatang. Dengan begitu, pembangunan SMAN 11 Mataram kembali menambah jumlah SMA negeri di Kota Mataram, karena pada awal tahun ajaran 2018/2019 juga akan mulai dibuka SMAN 9 Mataram dan SMAN 10 Mataram.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/3).

Ia mengatakan, SMAN 11 Mataram akan mulai dibangun pada tahun 2018 ini untuk melengkapi sekolah yang berada di zona cakranegara dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA negeri. “SMAN 11 Mataram mungkin tidak bisa selesai di tahun ini, mulai dibuka pada tahun depan,” ujar Suruji.

Nantinya SMAN 11 Mataram akan berlokasi di samping Makam Pahlawan di wilayah Majeluk, Kecamatan Selaparang.

Alasan dibangunnya SMA negeri di daerah itu, karena masih minimnya SMA negeri di wilayah Cakranegara, praktis hanya SMAN 6 Mataram yang ada di zona yang cukup luas itu. “Tujuannya untuk zona Cakranegara yang tidak punya SMA negeri, agar masyarakat tidak berebut saat PPDB,” jelas Suruji.

Sebelumnya Dikbud NTB juga merencanakan mengubah dua SMK yaitu SMKN 8 Mataram dan SMKN 9 Mataram menjadi SMAN 9 Mataram dan SMAN 10 Mataram. Ditargetkan rencana itu bisa direalisasikan pada tahun ajaran baru nanti. Diubahnya SMK menjadi SMA bertujuan untuk menambah SMA negeri di Mataram yang peminatnya sangat banyak.

Suruji menjelaskan, alasan digantinya dua SMK itu menjadi SMA dikarenakan masyarakat Kota Mataram cenderung memilh SMA untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, khusus di SMKN 8 Mataram yang merupakan SMK kesehatan, tidak dilanjutkan karena saat ini tidak ada lagi yang membutuhkan tenaga kerja bidang kesehatan dengan ijazah SMA. “Sekarang minimal DIII, makanya itu tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara di SMKN 9 Mataram, Suruji menjelaskan, SMKN 9 Mataram sebenarnya tidak ditutup, tapi di-regrouping atau digabung dengan SMKN 5 Mataram. Menurutnya lahan di SMKN 5 Mataram masih cukup luas mencapai lebih dari 3 hektare.

Nantinya, SMAN 9 Mataram yang akan menempati gedung SMKN 8 saat ini akan melengkapi sekolah di zonasi Kecamatan Cakranegara. Sementara SMAN 10 Mataram yang mengganti SMKN 9 akan melengkapi zonasi sekolah di Kecamatan Ampenan, yang selama ini hanya SMAN 2 Mataram yang menjadi rebutan pendaftar di zona itu. (ron)

SMAAl-Ma’arif Mataram Siapkan USBN Lewat Pengayaan dan ’’Try Out’’ Mataram (Suara NTB) SMA Al-Ma’arif Mataram mempersiapkan siswanya dalam menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dilaksanakan dalam pekan ini melalui pengayaan dan try out USBN. Diharapkan nilai siswa bisa lebih tinggi untuk memudahkan dalam mencari kerja dan mendaftar di jenjang pendidikan lebih tinggi.

Kepala SMA Al-Ma’arif , M. Furkan, S.Pd., pada Jumat (23/ 3), mengatakan, sejak sebelum pelaksanaan USBN pihaknya sudah melakukan pengayaan.

Selain itu juga dilakukan try out atau uji coba USBN. “Setelah pengayaan selama sebulan, kita lakukan try out dan persiapan yang lainnya,” katanya di sela-sela pelaksanaan USBN. Menurutnya, sejauh ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan USBN di SMA Al-Ma’arif.

Baik itu dari segi soal dan waktu yang sudah ditetapkan diakuinya sudah berjalan lancar.

Sebanyak 23 siswa yang terdiri dari 11 orang siswa jurusan IPA dan 12 orang siswa jurusan IPS mengikuti USBN yang dilak-

sanakan sejak Senin (19/3) lalu.

USBN akan berakhir pada hari Senin (26/3) nanti.

Furkan menjelaskan USBN sebagai penentu kelulusan, diharapkan siswa bisa mencapai nilai maksimal. Terlebih lagi sekolah dan siswa sudah melakukan proses maksimal. “Target anak-anak bisa mencapai nilai maksimal seperti apa yang sudah mereka lakukan, entah proses pengayaan, try out, dan proses pembelajaran,” ujarnya.

Dengan siswa meraih nilai maksimal, itu bisa menjadi bekal mereka untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga bisa digunakan untuk mencari pekerjaan bagi siswa yang tidak melanjutkan perguruan tinggi.

Selain USBN, SMA Al Ma’arif juga menyiapkan diri untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pengayaan sudah dilaksanakan sejak bulan November sampai bulan Maret ini.

Pada tahun ini SMA Al-Ma’arif melaksanakan UNBK secara mandiri dengan perangkat sendiri. (ron)

(Suara NTB/ron)

TRY OUT - Siswa SMA Al-Ma’arif Mataram melaksanakan USBN pada Jumat (23/3). Pengayaan dan try out USBN dilakukan pihak sekolah agar siswa bisa meraih nilai maksimal.

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

Sepeda Santai Dikes Lobar Libatkan Masyarakat Luas Giri Menang (Suara NTB) Sebagai salah satu rangkaian memeriahkan HUT Lobar ke-60, Dinas Kesehatan Lombok Barat menggelar sepeda santai, Jumat (23/3). Ratusan peserta dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam kegiatan olahraga yang diadakan tiap tahun tersebut. Tidak saja jajaran Pemda, namun unsur masyarakat juga ikut serta.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra mengatakan, giat tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Lombok Barat ke-60.

“Kegiatan sepeda santai merupakan kegiatan tahunan

menyambut HUT Lombok Barat. Melalui sepeda santai ini kita mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebugaran dan kesehatan fisik. Yang terpenting tubuh kita sehat dan bahagia,” ujarnya.

Kegiatan sepeda santai tersebut dilaksanakan pada 07.45 WITA dan diikuti oleh masyarakat umum dan pegawai Pemkab Lobar. Kegiatan tersebut dihadiri Pjs Bupati Lombok Barat, H. Lalu Saswadi, Kepala SKPD Lombok Barat, Kepala Basarnas NTB dan seluruh Puskesmas

se-Lombok Barat.

Para peserta dilepas oleh Pjs Bupati H. L. Saswadi di halaman RSUD Awet Muda Narmada kemudian melewati rute yang sudah ditentukan yakni menuju Pasar Narmada kemudian ke arah Merce Salut. Selanjutnya rute dilanjutkan menuju ke arah Desa Selat lalu ke arah Desa Nyurlembang melewati LCC belok kanan dan finish kembali di RSUD Awet Muda Narmada.

“Lewat sepeda santai ini menjadi cara kita untuk me-

masyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat,” kata Pjs Bupati H. L. Saswadi sebelum melepas peserta.Saswadi berharap masyarakat semakin gemar berolahraga agar badan menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. “Di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula,” pungkasnya.

Sepeda Santai semakin meriah dengan pembagian doorprize. Aneka hadiah telah disiapkan di antaranya empat buah sepeda gunung,

dua buah kompor gas, dua buah handphone, empat buah kipas angin dan hadiah menarik lainnya. Acara ini juga didukung oleh berbagai pihak seperti Bank NTB, Antrasol, Anline, Kalbe Farma dan lainnya. (her)

SEPEDA SANTAI - Para peserta yang mengikuti kegiatan sepeda santai yang digelar Dikes Lombok Barat, Jumat (23/3).

(Suara NTB/her)

Ancaman Mundur Atlet Tenis, Tim Satlak Bergeming

KONI KSB Mulai Pelatda Persiapan Porprov NTB

Mataram (Suara NTB) Tim Satlak Pelatda Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB belum bisa memberikan tanggapan terkait protes pengurus tenis dan atlet soal pelatih tenis, Erni Susanti yang tak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018. Mereka ingin masalah tersebut diselesaikan lewat pimpinan KONI NTB.

Taliwang (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melaksanakan kegiatan Pelatihan Daerah (Pelatda) dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 ini.

Ketua Pelatda KONI KSB, Mars Anugerainsyah menjelaskan, sesuai keputusan KONI dengan seluruh cabang olahraga (Cabor) telah disepakati untuk menghadapi Porprov NTB terdapat sebanyak 19 Cabor yang telah menyatakan kesiapanya menggelar pemusatan latihan atau Pelatda. “Setelah kami undang semua Cabor setidaknya ada 19 yang menyatakan siap menggelar pelatihan,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (23/4).

Ke-19 Cabor yang ditetapkan melaksanakan Pelatda oleh KONI KSB itu di antaranya, Cabor Menembak, Tinju, Karate, SepakTakraw, Catur, Tenis Lapangan, Atletik, Panjat Tebing, Futsall, Sepak Bola, Drumband, Boxer, Bola Basket, Bulu Tangkis, Voli, Silat, Billiard, Taekwondo, Bridge dan terakhir Cabor Panahan.

Dijelaskan Mars, Cabor yang menyatakan kesiapannya menggelar Pelatda ini secara keseluruhan oleh KONI telah dimintai keseriusannya.

Tidak saja menggelar pelatihan tetapi juga menyiapkan atlet-atlet serta komitmen Cabor menyiapkan target memperoleh medali pada Porprov nanti. “Jadi kami sengaja memberikan ruang ke mereka. Tapi ada konsekuensinya mereka harus punya target dari pelatihan yang dilaksanakan yakni dalam bentuk target medali,” tegasnya.

Tidak semua Cabor yang disiapkan KONI dirancang menjadi pendulang medali pada Porprov nanti.

Mars mengungkapkan, ada dua Cabor yang disiapkan pihaknya untuk menjadi pengumpul medali emas di Porprov yakni Cabor Menembak dan Tinju. Untuk kedua Cabor ini KONI KSB menargetkan dapat menjadi juara umum dengan menyabet seluruh medali emas di tiap nomor yang dipertandingkan.

“Di dua Cabor ini atlet-atlet kita berpotensi dan juga banyak nomor yang dipertandingkan. Makanya kami optimis bisa mengandalkan dua Cabor itu untuk mendapatkan medali lebih banyak,” timpal Mars yang juga menjabat sekretaris PASI KSB ini.

Untuk menggelar Pelatda ke-19 Cabor, KONI KSB tampaknya merogoh kocek cukup dalam. Dari Rp2,5 miliar hibah anggaran yang disiapkan Pemda KSB kepada KONI, sekitar Rp1,2 miliar disiapkan untuk kegiatan pelatihan tersebut. Ditanya soal anggaran yang dibutuhkan itu, Mars tak menampiknya. Menurut dia, keseluruhan pembiayaan Pelatda Cabor yang akan diikutkan pada Porprov nanti diambil dari dana hibah Pemda KSB tahun 2018.

“Ya untuk Pelatda ini kita butuh anggaran sekitar Rp1,1 sampai Rp1,2 miliar. Nah sisanya nanti untuk biaya keikutsertaan kita di Porprov,” sebutnya.

Baginya anggaran sebesar itu tidak terlau berlebihan, mengingat hampir seluruh Cabor akan menggelar Pelatda. Dan terpenting pada Porprov tahun ini, kontingen KSB lebih mengutamakan kualitas para atlet dari pada kuantitas kepesertaannya dalam seluruh Cabor yang akan dipertandingkan.

“Target kita mendulang medali sebanyak-banyaknya makanya tidak apa-apa anggaran persiapannya besar tapi nanti kan hasilnya maksimal. Dan Alhamdulillah teman-teman Cabor punya semangat untuk menjadi yang terbaik di ajang Porporv nanti,” imbuhnya. (bug)

tim Satlak Pelatda Mayung.

Dan sudah diputuskan oleh pak Ketua KONI NTB,” ucap Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (23/3).

Keputusan KONI NTB tidak mengakomodir pelatih tenis NTB, Erni Susanti itu di-

akui Suhaimi sempat disoroti oleh ketua Pelti NTB, Jamaluddin Maladi dan atlet tenis andalan NTB, Panji Untung Setiawan. Selain itu, Dewan Pembina Pelti NTB, Kol. Inf. Farid Makruf juga ikut bicara.

Namun demikian, Suhaimi tidak dapat menanggapinya,

pengurus Pelari NTB. Danrem 162/WB selaku Dewan Pembina Pelari NTB juga ikut mempertanyakan keputusan KONI NTB yang mencoret Erni Susanti dari Pelatda Mayung.

Tidak saja pengurus Pelti NTB yang bersikap reaktif, namun atlet tenis andalan NTB, Panji Untung Setiawan juga ikut bicara. Atlet peraih medali perunggu di PON di Jabar 2016 itu mengaku akan hengkang dari NTB bila pelatihnya tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018. (fan)

Ratusan Pelajar Berlaga di Popda NTB (Suara NTB/arn)

KONTINGEN - Wabup KSB, H. Mahmud Abdullah berpose bersama para kontingen POPDA Sumbawa yang dilepas pada Jumat kemarin.

Wabup Sumbawa Lepas Kontingen Popda ke Mataram Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, melepas secara resmi kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di tingkat Provinsi di Mataram, Jumat (23/3).

Wabup memberikan apresiasi kepada seluruh siswa dari berbagai sekolah yang terpilih menjadi duta olahraga Kabupaten Sumbawa pada even olah raga tersebut.

Wabup berharap seluruh atlet bisa tampil maksimal dan membawa nama harum Kabupaten Sumbawa sampai ke lev-

el nasional. Wabup juga mengingatkan para atlet agar tetap menjaga kekompakan, menjaga nama baik daerah, dan menjaga stamina dengan mengatur waktu istirahat yang cukup.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si melaporkan, Popda adalah pekan olahraga yang dilaksanakan setiap 2 tahun, yang penyelenggaraan di setiap tahun genap.

Popda diselenggarakan untuk membina bibit bibit atlet dari kalangan pelajar, sehingga atlet-atlet Kabupaten Sumbawa bisa menjadi atlet nasional

bahkan internasional. Disampaikan pula, kontingen Popda Kab. Sumbawa yang akan berlaga di tingkat Provinsi NTB tahun ini berjumlah 91 orang, terdiri dari 71 orang atlet, 20 orang pelatih dan ofisial.

71 orang atlet tersebut terdiri dari pelajar SMP dan SMA, akan berlaga mewakili Kabupaten Sumbawa di tingkat provinsi, yang akan digelar di Mataram dari tanggal 25 sampai dengan 30 Maret 2018. Adapun cabang olahraga yang akan diikuti yaitu sepak bola, pencak silat, basket, sepak takraw, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, dan pencak silat. (arn)

Mataram (Suara NTB) Ratusan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB telah berdatangan di Mataram, Jumat (23/3). Sebanyak 899 atlet dari 10 kabupaten/kota di NTB itu akan berlaga di ajang multi event tingkat pelajar regional yang akan dibuka oleh Gubernur NTB NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (25/ 3) pukul 15.30 Wita.

Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (23/3) kemarin.

“Para kontingen dari 10 kabupaten/kota sudah berdatangan. Kami berharap Popda NTB tahun ini akan dibuka oleh bapak Gubernur,” ucap Husnanidiaty Nurdin yang saat itu baru saja memantau sejumlah arena pertandingan.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni terlihat sangat antusias melihat kesiapan panitia yang akan melaksanakan multi event yang di

gelar tiap dua tahun sekali itu. Sehingga dia pun turun memantau kesiapan sejumlah venues pertandingan.

Diakui Eni, semua panitia sudah siap melaksanakan event nasional, begitu juga venues yang digunakan untuk pertandingan dan acara pembukaan sudah disterilkan.

Maklum event itu direncanakan akan dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Eni berharap event itu benar-benar dapat menelurkan atlet-atlet yang berprestasi.

Pasalnya sejumlah atlet yang berprestasi di event itu akan disiapkan mewakili NTB di Popwil hingga Popnas 2019.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya event itu akan mempertandingkan sebanyak 8 cabor yakni pencak silat, sepak bola, bola voli, bola basket, tenis meja, tenis lapangan, sepak takraw dan bulutangkis. Event itu memperebutkan 106 medali,terdiri dari 31 medali emas, 31 perak dan 44 medali perunggu. (fan)

400 Pembalap Bersaing di Kejurnas Drag Bike

(Suara NTB/bug)

Mars Anugerainsyah

Sayangnya, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto belum menyatakan sikap terkait persoalan ini karena tengah melaksanakan ibadah umroh, dan dipastikan kembali di Mataram dalam Minggu ini.

“Tidak diakomodirnya pelatih tenis ini hasil rekomendasi

pasalnya menurut Suhaimi bahwa yang berkompeten menjawab hal tersebut adalah pimpinan KONI NTB. “Saya sudah melaporkan kepada pak ketua KONI NTB terkait protes pengurus tenis. Tapi pak ketua masih melaksanakan ibadah umroh. Sebaiknya kita tunggu pak ketua KONI NTB untuk menjawab,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa tidak diakomodirnya pelatih tenis, Erni Susanti di Pelatda Maung 2018 mendapat protes dari

Mataram (Suara NTB) Sirkuit Balap Motor di Jalan Raya Penas, Gerung, Lombok Barat (Lobar) akan dipadati sejumlah pencinta olahraga motor dari Bali, NTB dan NTT. Pasalnya, sebanyak 400 pembalap asal tiga wilayah asal Nusa Tenggara (Nusra) itu akan bersaing di Kejurnas Region III Seri Pertama di Sirkuit Balap Motor, Penas, Gerung Lobar, Sabtu (24/3) hari ini.

Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Jumat (23/3) kemarin mengatakan bahwa peserta yang mendaftar di event itu sudah mencapai angka 400 peserta. Ratusan pe-

serta itu berasal dari Bali, NTB dan NTT. Selain itu hadir juga pembalap dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.

“Untuk pembalap dari Bali, NTB dan NTT akan bersaing untuk mencari poin, sementara pembalap lainnya akan berpatisipasi mengejar prestasi dan hadiah piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan,” ucapnya.

Adapun nama-nama pembalap nasional unggulan NTB yang siap bersaing di event itu, adalah Rizky Marucil, Deden PD, Ebiet Hidayat, Rama Pratama, Hilman Jayadi. Mereka akan turun di empat kelas nasional untuk memperebutkan poin tertinggi di event itu bersama pembalap Bali dan NTT.

Empat kelas nasional yang dipertandingkan nanti adalah bebek tune up 4 langkah s/d 130 CC dan berat 105 Kilogram (Kg) DB 1, bebek tune up 4 langkah s/d 200 CC dengan berat 105 Kg DB2, sport tune up 2 langkah rangka standard dan merica tune up s/d 200 CC dengan berat 103 Kg DB4.

Selain itu, event itu juga akan mempertandingkan sebanyak 14 kelas supporting.

Khusus di nomor supporting para peserta memperebutkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Sementara pembalap yang berhasil mengantongi poin tinggi akan mewakili Wilayah Nusra di level yang lebih tinggi tahun ini. (fan)

(Suara NTB/ist)

BASKET – Sejumlah pemain mencoba Lapangan Bola Basket di Babakan Mataram yang akan menjadi arena pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, Jumat (23/3).

SUARA NTB

Sabtu, 24 Maret 2018

Halaman 12

Optimalkan Sarpras, Pelabuhan Teluk Nara akan Ditertibkan

Bangun UMKM KEK Mandalika

ITDC Gelontorkan Rp44 Miliar Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk membangunan sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sebelumnya ITDC berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46 miliar dan diperuntukan bagi para pelaku usaha di sekitar kawasan Mandalika.

“Total ada sekitar 312 unit UMKM yang akan dibangun di sentra UMKM KEK Mandalika ini,” terang Deputi Project Director KEK Mandalika ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Jumat (23/3).

Dikatakannya, proses tender pembangunan sentra UMKM KEK Mandalika tersebut saat ini sudah selesai dilakukan. Dan, rencananya proses pengerjaan fisik sentra UMKM KEK Mandalika akan dimulai bulan ini juga, sehingga diharapkan dalam tahun ini juga pembangunannya sudah bisa selesai.

“Pembangunan sentra UMKM KEK Mandalika ini direncanakan selesai dalam enam bulan ke depan. Jadi paling tidak Bulan September mendatang sentra UMKM ini sudah selesai dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha di sekitar kawasan Mandalika,” imbuhnya.

Adi menegaskan, sentra UMKM diperuntukan khusus untuk mengakomodir kegiatan usaha para pelaku usaha atau pedagang asongan yang ada di kawasan Mandalika, sehingga nantinya, kegiatan usaha bisa terpusat di satu lokasi dan tidak menyebar seperti yang ada sekarang ini. “Kalau terpusat di satu lokasi, para pedagang asongan bisa lebih mudah diawasi dan dikontrol,” ujarnya.

Kawasan Mandalika juga bisa lebih tertata dengan rapi. Wisatawan juga bisa lebih tenang dan santai saat berwisata di kawasan Mandalika, khususnya Pantai Kuta tanpa harus terganggu dengan keberadaan pedagang.

Sentra UMKM itu tidak diberikan gratis, tapi disewakan dengan harga sewa yang sangat terjangkau, sehingga tidak sampai memberatkan para pedagang asongan yang menempati sentra UMKM. Bahkan jika butuh permodalan, para pedagang asongan bisa mengajukan pinjaman lunak kepada bank yang sudah bermitra dengan ITDC. Persyaratan yang dibutuhkan tentunya juga jauh lebih ringan, karena dianggap sudah menjadi mitra ITDC. “Bagi pedagang asong yang menempati sentra UMKM ini nantinya bisa mengajukan pinjaman ke bank, dengan menyertakan rekomendasi dari ITDC. Supaya dalam proses pengajuan pinjamannya jauh lebih mudah,” pungkas Adi. (kir)

(Suara NTB/her)

KUNJUNGAN - Anggota DPRD Kota Padang saat berkunjung ke Dispar Lobar terkait pengembangan pariwisata di Lobar beberapa waktu lalu.

DPRD Kota Padang Tertarik Gerakan Sekotong Mendunia Giri Menang (Suara NTB) Gaung Gerakan #Sekotongmendunia yang digalakkan oleh pegiat pariwisata Sekotong dan Lombok Barat (Lobar) umumnya rupanya mencuri perhatian dari daerah lain. Baru-baru ini DPRD Kota Padang Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar khusus membahas terkait Gerakan Sekotong Mendunia tersebut.

Ketua Rombongan Pansus DPRD Kota Padang Dian Anggraeni Oktavia di sela-sela menemui Kepala Dispar Lobar menjelaskan, kunjungannya ke Lobar untuk melihat pengembangan pariwisata Kota Padang dengan di Lobar.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah Gerakan Sekotong Mendunia yang menambah hingga ke daerahnya.

“Salah satunya kami melihat bagaimana pola gerakan yang dibuat oleh Pemda dan masyarakat, seperti Sekotong Mendunia, ini kami lihat bagaim-

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

ana perbedaan antara Kota Padang dengan Lobar,” jelasnya.

Hasil penyerapan di Dispar, menurutnya perubahan pariwisata berawal dari masyarakat.

Sementara di Kota Padang melihat aspirasi masyarakat, namun diatur oleh Pemda.

Hal yang menarik di Lobar, jelasnya, tidak cukup membuat aturan atau kebijakan dari pemerintah, namun dibangun adalah masyarakat dulu. Sebab kalau berasal dari masyarakat, masyarakat diberi keleluasaan dalam pengembangan pariwisata barulah Pemda bisa masuk menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Di samping itu, ia tertarik

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

melakukan famtrip (familiarization trip) seperti yang dilakukan Pemda Lobar. Ia pun berharap agar pada saat diadakan Festival Sekotong Mendunia pihaknya diundang.

Menanggapi hal ini, Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi, menegaskan, kunjungan anggota DPRD Kota Padang sangatlah positif bagi Lobar, sebab bisa saling bertukar informasi. Menurutnya kunjungan ini adalah melihat pengembangan pariwisata yang telah dilakukan Pemda Lobar.

Salah satunya bagaimana pelibatan masyarakat, seperti Gerakan Sekotong Mendunia.

Diakuinya sejauh ini ada kelompok masyarakat mengusulkan ke Dispar untuk digelar Festival #Sekotongmendunia. “Ada masuk usulan dari masyarakat agar digelar Festival Sekotong Mendunia, tapi ini masih usulan. Kami masih kaji,” jelasnya. (her)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

Tanjung (Suara NTB) Menyambut pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia pada bulan Oktober mendatang di Bali, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai berbenah. Pelabuhan Teluk Nara, Desa Pemenang Barat akan ditertibkan dari kesan kekumuhan dan perilaku tak tertib para pengguna area Terminal Teluk Nara.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., kepada wartawan Jumat (23/3).

Pelabuhan Teluk Nara dan terminal Teluk Nara adalah dua sarana vital yang menjadi pintu masuk para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pemda Lombok Utara menginginkan agar sarana dan prasarana yang telah disediakan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran arus transportasi darat dan laut yang menuju objek wisata 3 gili.

“Kami akan rapat bersama semua instansi terkait terkait pada Rabu depan. Pada rapat nanti disepakati kapan penertibannya kawasan Teluk Nara,” ujar Agus Tisno.

Ia mengisyaratkan seluruh pengguna kawasan Teluk Nara yang berkepentingan akan ditertibkan kembali.

Meski sebelumnya penertibaan kawasan itu sudah pernah dilakukan, namun dampaknya tidak begitu terlihat.

Misalnya saja, para pengguna terminal dari kalangan usaha jasa transportasi masih enggan masuk dan parkir di areal terminal. Begitu pula, pelabuhan tikus masih dijadikan sebagai pintu naik-turunnya penumpang dari dan menuju Gili Trawangan.

Sedangkan PKL yang berjaualan di seputaran kawasan Teluk Nara juga tidak luput dari perhatian. Setidaknya mereka akan diajak untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan.

LOWONGAN

Kedatangan peserta rapat tahunan Bank Dunia di Bali yang menjadikan Lombok Utara sebagai objek yang disinggahi, dinilai Agus Tisno, sebagai sebuah kehormatan bagi Lombok Utara. Setidaknya, Lombok Utara akan bisa diperkenalkan lebih luas di mata dunia internasional melalui kunjungan resmi tersebut.

Pihaknya tidak menginginkan kesan negatif muncul dan menjadi suguhan bagi para pelancong utusan World Bank tersebut. Kebersihan lingkungan, ketertiban lalu lintas transportasi menjadi dua penekanan dinas agar memberi pesan positif bagi dunia terhadap keberadaan pariwisata Lombok Utara. “Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini sudah satu tahun lebih kita hanya mengimbau dan memberikan saran, harus ada tindakan tegas kali ini,” cetusnya.

Agus Tisno menyadari kritik yang dialamatkan kepada Dishub tak bisa dielak. Sejak selesai dibangun dan diresmikan tahun lalu, terminal Teluk Nara belum bisa menyumbang PAD optimal dari lalu lintas kendaraan yang mengangkut pengunjung.

Kendati demikian, korelasinya dengan keberadaan sentra kerajinan yang akan diresmikan nantinya bisa mendorong retribusi. Sentra kerajinan itu diproyeksikan mampu menarik minat pengunjung untuk berbelanja ataupun parkir di terminal.

“Kalau sentra kerajinan sudah diresmikan, maka masyarakat juga akan menikmati manfaatnya. Apalagi fasilitas penunjang jembatan trestel akan kita bangun tahun ini,” tandasnya. (ari)

HILANG HLG STNK R2 KAWASAKI DR 6374AA NOKA/NOSIN:MH4AX125BAKP20437/ AX125AEPA3142 AN. GENTHA APRITAURA HLG DSKTR JL SRIWIJAYA MENUJU SWETA

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 24 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 24 Maret 2018

OPINI

Halaman 14

Merajalelanya Narkoba Benahi Pendidikan ASN TERKUAKNYA dugaan korupsi anggaran Diklatpim 2016 sampai 2017 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB bisa menjadi salah satu catatan penting yang perlu digarisbawahi. Khususnya, dalam konteks pengembangan kualitas SDM di birokrasi kita.

Seperti kita ketahui, salah satu tantangan reformasi birokrasi di Indonesia dan NTB pada khususnya adalah kualitas aparatur birokrasi yang belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya, persoalan serupa, yaitu buruknya kompetensi ASN sudah bisa terdeteksi sejak tingkat staf atau ASN yang mengerjakan pekerjaan teknis.

Di level tersebut, ada begitu banyak ASN yang ditugaskan di bidang tertentu, namun sama sekali tidak memiliki kompetensi atau kewenangan dalam mengerjakan bidang tersebut. Walhasil, kita bisa menemukan daftar panjang hasil pekerjaan para ASN ini yang kualitasnya sangat buruk.

Sekadar gambaran misalnya, untuk bidang kehumasan saja, ada begitu banyak ASN yang bertugas di bidang kehumasan, namun memiliki kemampuan verbal buruk, kemampuan menulis buruk dan kemampuan olah data yang buruk.

Dengan kualitas yang demikian, sangat wajar kemudian jika kualitas produk kehumasan yang lahir dari tangan mereka juga terbilang di bawah harapan.

Semua persoalan itu sebenarnya bisa terjawab dengan adanya pendidikan dan pelatihan, termasuk dalam kasus di BPSDM NTB adalah Diklat Kepemimpinan.

Seperti tertuang dalam laman Pusdiklat Kemenristekdikti, Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5). Diklat semacam ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Namun, apa jadinya jika dugaan bahwa sejumlah item dalam pelaksanaan kegiatan diklat tersebut ternyata fikti belaka? Tentunya hal ini akan memengaruhi kualitas keluaran diklat tersebut.

Seperti diketahui, saat ini aparat penegak hukum tengah memproses pengaduan masyarakat terkait penggunaan anggaran di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Provinsi NTB. Pejabat hingga pegawai di bidang ini pun sudah diklarifikasi maraton oleh penyidik Kejaksaan.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran.

Untuk tahun 2016 mencapai Rp304 juta, dengan peruntukan puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se-NTB juga diduga ada yang fiktif. Anggaran fiktif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat. Sedangkan untuk tahun 2017, dugaan penggunaan anggaran fiktif mencapai Rp354 juta. Item anggarannya sama dengan tahun sebelumnya.

Jika Pemprov NTB ingin membenahi kualitas ASN yang menjadi tulang punggung kemajuan birokrasi di NTB, maka proses pendidikan mereka pun harus dibenahi. Aparat penegak hukum pun perlu menuntaskan kasus ini dan mencari siapa yang bertanggung jawab di balik kejadian ini. Tentunya, hukuman yang adil perlu diberikan jika mereka berhasil dibuktikan bersalah.

Jika kualitas ASN selaku pelaksana program buruk, maka sebaik apapun programnya, bisa saja hasilnya akan jauh dari yang diharapkan. Karena itulah, di internal Pemprov NTB, proses pendidikan terhadap kualitas ASN juga harus lebih diawasi. Jangan lagi ada proses pendidikan yang bermasalah seperti ini. (*)

AMPAI kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Penyebaran narkoba itu merambah dengan berbagai jenisnya, dan memanfaatkan berbagai kalangan untuk mengedarkannya. Bahkan, seorang ibu rumah tangga (IRT) inisial Fd, yang diduga bandar tramadol ditangkap oleh jajaran Mapolsek Asakota, di rumahnya (Suara NTB, 14 Maret 2018).

Maka, kini, hampir seluruh penduduk dunia mendapatkan narkoba dengan mudah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja ini bisa membuat para orangtua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela.

Dengan demikian narkoba telah menjadi masalah serius bagi bangsa ini, termasuk bagi generasi muda NTB. Barang haram ini tanpa pandang bulu menggerogoti siapa saja.

Para wakil rakyat, hakim, artis, pilot, mahasiswa, buruh, bahkan ibu rumah tangga tak luput dari jeratan narkoba. Narkoba juga tak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia.

Indonesia merupakan ‘surga’ peredaran narkoba. Betapa tidak. Jika dilihat dari peringkat peredaran narkoba di dunia, negara kita menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia.

Fakta menunjukkan persentase tertinggi penguna narkoba adalah anak-anak sekolah dan remaja. Sedangkan lokasi tempat mereka menikmati barang haram itu umumnya di kos-kosan, club-club malam, diskotik. Mereka dijadikan sasaran empuk oleh para pengedar untuk mengeruk keuntungan dari penjualan barang haram itu. Sehingga generasi muda itu tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Kalau dirata-ratakan, sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun.

Itu mengindikasikan, bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar peserta didik kita kapan saja.

Umur 11 sampai 24 tahun itu ialah usia produktif atau usia pelajar. Awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali

Oleh : Hendrizal, SIP, MPd Dosen PPKn FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang

Narkoba benar-benar sudah menghancurkan tatanan sosial.

Seseorang yang kecanduan narkoba akan selalu ingin mengkonsumsi narkoba yang jumlahnya akan terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan seorang pencandu akan menjual hartanya untuk kebiasaan buruk mereka. Yang tidak punya uang akan mencuri. Tindakan kriminal lainnya juga akan terus meningkat. perkenalannya dengan rokok. Kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat.

Apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orangorang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu mengalami ketergantungan.

Tidak pada mereka saja. Kalau kita menonton berita di televisi, banyak contoh kasus artis yang terlibat penggunaan narkoba. Bahkan ada yang tertangkap sampai 2 kali dalam kasus yang sama. Ini menunjukkan cengkeraman narkoba yang sangat hebat pada seseorang sehingga sulit untuk melepaskannya.

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda itu dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Sebab, pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, makin hari makin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf.

Akibat yang ditimbulkannya adalah perubahan dalam sikap sebagai pelajar. Misalnya dalam perangai dan kepribadian, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilainilai pelajaran, mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak memedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba.

Sedangkan dampak sosial kemasyarakatan sangat hebat. Banyak keluarga hancur karena narkoba.

Penyimpangan sosial bisa terjadi

RADIO

dengan mudah karena dampak narkoba. Pencurian, tindakan asusila dan hal-hal terjelek yang sulit kita bayangkan bisa terjadi karena narkoba. Akibat yang lebih mengerikan adalah berujung pada kematian.

Narkoba benar-benar sudah menghancurkan tatanan sosial.

Seseorang yang kecanduan narkoba akan selalu ingin mengkonsumsi narkoba yang jumlahnya akan terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan seorang pencandu akan menjual hartanya untuk kebiasaan buruk mereka. Yang tidak punya uang akan mencuri. Tindakan kriminal lainnya juga akan terus meningkat.

Mengingat maraknya peredaran narkoba di Indonesia maka seolah hukum di negara ini tidak membuat mereka (para pengedar atau bandar) jera, selalu saja ada penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Ini menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orangtua untuk mengawasi dan lebih mewaspadai anak-anak kita di dalam pergaulan.

Maka diperlukan pengawasan dari orangtua terhadap tingkah laku dan pola hidup anak-anak. Orangtua harus peka terhadap perubahan sikap anak-anak yang memang kalau mereka terlibat penggunaan narkoba akan terlihat dengan sangat jelas. Kita patut dan wajib menjaga dan melindungi mereka dari serangan hal semacam itu. Begitu mereka terjerumus, adalah masalah besar di kemudian hari.

Selanjutnya upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seharusn-

ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orangtua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita.

Yang lebih konkrit yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Atau mengadakan razia mendadak secara rutin.

Perlu juga pendampingan dari orangtua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik peserta didiknya. Sebab, biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.

Yang tak kalah penting, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa.

Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani.

Gagal, pembangunan Kantor KPH Dinas LHK NTB di Sumbawa Harus ditelisik penyebabnya

*** 30 warga di Mataram terserang DBD Jangan sampai menelan korban jiwa

***

SUARA NTB

Sabtu, 24 Maret 2018

BANYAK wisatawan yang merencanakan liburannya pada akhir pekan. Salah satu destinasi yang direkomendasikan untuk dikunjungi adalah Gili Bidara yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Gili Bidara juga seringkali dijadikan sebagai spot menyelam bagi wisatawan. Selain tidak terlalu ramai, pantainya juga sangat bersih. ‘’Biasanya memang Sabtu dan Minggu banyak yang datang.

Ada juga yang nginap dirikan tenda di Gili Kondo atau Gili Bidara,” kata boatman di Gili Lampu, Amaq Mawar, Jumat (23/3).

Terlihat warna putih berkilau dari kejauhan ditimpa cahaya matahari siang. Air laut dengan gradasi warnanya menyajikan kontras yang indah. Laju perahu yang kian pelan, dan sepotong surga terpampang di depan mata saat baru sampai di bibir pantai Gili Bidara.

Pasir putih itu terasa sangat lembut hingga lesak ke dalam menahan berat tubuh siapapun yang berpijak di atasnya. Terlihat pula beberapa serpihan terumbu karang mati.

Dari bibir pantai, sejauh mata memandang, hanyalah laut biru menghampar tiada batas. ‘’Kalau ada yang mau snorkeling di tengah juga kita biasa antar. Kita carikan spot yang bagus dan banyak ikanikan kecilnya,” ujarnya.

Gili Bidara sendiri merupakan salah satu dari beberapa gugusan gili, yakni Gili Petagan, Gili Bidara dan Gili Kondo. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan yang datang dari Kota Mataram harus terlebih dahulu berkendara menuju ke Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Dari sana barulah wisatawan dapat menyeberang menuju Gili Bidara dengan menggunakan perahu carteran yang digunakan pulang pergi.

Gili Bidara termasuk ke dalam jajaran pulau kecil yang tidak berpenghuni di antara pulau lainnya. Sehingga tidak ada akomodaasi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal di sana. Ketika berkunjung, wisatawan hanya akan menemukan sebuah tempat untuk berteduh atau yang lebih dikenal dengan sebutan berugak. Namun karena tidak berpenghuni, suasana pulau ini sangat tenang dan cocok untuk dijadikan sebagai destinasi berlibur saat merasa penat. (lin)

BPSDM Serahkan Dokumen ke Kejaksaan dan Inspektorat Dari Hal. 1 ‘’Ini pemeriksaan biasa saja,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat (23/3).

Tujuan permintaan dokumen menurutnya untuk menjalankan fungsi sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan melihat mekanisme pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan di BPSDM. Artinya adakah rekomendasi yang dikeluarkan jika ada temuan dari hasil audit? Atau bahkan rekomendasi ke Kejaksaan? Secara normatif dijelaskannya, audit hanya untuk langkah perbaikan sistem, mekanisme serta prosedur di internal BPSDM. Penelusuran itu juga sebagai bahan pengendalian internal, terutama dalam penyusunan item kegiatan perangkat daerah di BPSDM. ‘’Sehingga potensi penyimpangan ke depan dapat dicegah, itu bagi instansinya. Sedangkan bagi

pimpinan atau kami di Inspektorat, sebagai bahan pembinaan,’’ tandasnya.

Sementara data diperoleh Suara NTB, dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran.

Untuk tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000, peruntukan puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB juga diduga ada yang fiktif.

Anggaran fiktif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat. Sedangkan untuk tahun 2017, dugaan penggunaan anggaran fiktif mencapai Rp 354.200.000.

Item anggarannya sama dengan tahun sebelumnya. (ars)

Akan Disanksi Gubernur Dari Hal. 1 maka Kepala OPD yang diberikan sanksi. Itu aturan. Itu kelalaian Kepala OPD, tidak menindaktegas ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan sebagainya. Karena itu harus dilaporkan,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (23/3) siang.

Berdasarkan sidak yang dilakukan Satpol PP NTB ke seluruh OPD sejak Januari hingga Februari lalu, ratusan ASN Pemprov NTB terindikasi indisipliner. ASN yang indisipliner ini ada yang tidak apel pagi, bolos kerja, tidak ada keterangan. ASN yang indisipliner terbanyak di Disnakertrans sebanyak 27 orang, Dinas Perindustrian 24 orang, Dinas pUPR 23 orang, Dinas Dikbud 22 orang, Dinas LHK 21 orang.

Selanjutnya, DPMPD Dukcapil 19 orang, Dinas Ketahanan Pangan 15 orang, Dinas Koperasi UMKM dan Sekretraiat DPRD masing-masing 13 orang, Dinas Sosial 12 orang, BPSDM 11 orang, Dispora 10 orang, DP3AP2KB, Dinas Arpusda, Dinas Kesehatan dan Diskominfotik masing-masing 9 orang, Disbuntan dan Bakesbangpoldagri masing-masing 8 orang, Disperkim 7 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 4 orang, Bappeda dan Dinas ESDM maisngmasing 2 orang dan Disnakeswan, DPMPTSP, Dinas Perdagangan masing-masing satu orang.

Fathurahman menjelaskan apapun alasannya, ASN yang bolos kerja jelas-jelas telah melanggar aturan. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Satpol PP tersebut agar dilakukan pemeriksaan kepada ASN indispliner tersebut oleh OPD bersangkutan. “Tetap kita tindaklanjuti, tapi masih menunggu laporan resmi dulu dari Satpol PP,” ujarnya.

Dengan adanya surat dari Satpol PP, BKD akan bersurat ke Kepala OPD untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan OPD, BKD akan melihat jenis pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut. Pada prinsipnya, kata Fathurah-

man, Kepala OPD bertanggungjawab terhadap seluruh bawahannya.

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, Kepala OPD harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya, termasuk mengenai kedisplinan ini. “Itu sudah ada aturan.

Itulah fungsi dari maisngmasing pimpinan yang ada di setiap tingkatan di sana, mulai dari kepala seksi/kepala sub bagian sampai jenjang tertinggi, kepala OPD yang melaporkan ke BKD jika ada yang tidak disiplin,’’ terangnya.

Mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini mengatakan, jika pimpinan OPD lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Maka akan kena sanksi yang sama dengan ASN yang indispliner tersebut.

“Ketika ada hal-hal, seperti pelanggaran disiplin, tidak masuk kerja.

Maka dilaporkan oleh Kepala OPD. Ketika ada sidak oleh tim ditemukan tidak ada laporan, itu yang kena pimpinan OPD, diberikan sanksi terhadap kelalaiannya,” tandasnya.

Berdasarkan data BKD NTB, selama 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat delapan ASN lingkup Pemprov NTB. Selain itu, sebanyak 4 pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural. Sepanjang 2017, sebanyak 68 ASN Pemprov NTB kena sanksi ringan, sedang hingga berat.

ASN kena sanksi ringan sebanyak 33 orang, sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan penurunan pangkat 1 tahun sebanyak 16 orang. Kemudian kena sanksi berat sebanyak 19 orang. Terdiri dari penurunan pangkat 3 tahun 7 orang, pembebasan jabatan 4 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat 3 orang. (nas)

Dana Bimtek dan Diklat Rawan Dikorup

Mataram (Suara NTB) Mencuatnya dugaan anggaran fiktif penyelenggaraan Diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, harus dikawal publik. Bukan tidak mungkin kasus serupa akan terulang jika Kejaksaan tak mampu membuktikan kasus sampai ke tahap penuntutan. Sebab proses hukum dianggap cara efektif untuk efek jera.

Kasus dugaan korupsi dana Diklatpim dianggap perlu menjadi perhatian serius publik. Sebab seharusnya lembaga Diklat adalah tempat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para aparatur penyelenggara negara, daerah dan desa.

Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan tersebut masih ada saja indikasi praktik korupsi.

“Modusnya pun tidak pernah berubah, yakni penggunaan

anggaran (diduga) fiktif dan mark-up,” kata peneliti hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, Jumat (23/2).

Kasus dana Diklatpim pada BPSDM Provinsi NTB hanya satu dari beberapa kasus dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas penyelenggara negara di daerah. Sebelumnya, penegak hukum juga mengusut dugaan

penyimpangan Bimtek aparatur desa se-Lombok Barat senilai Rp 2 miliar lebih yang ditangani oleh Polres Lombok Barat Tahun 2017.

Selain itu, ada kasus Bimtek anggota DPRD KLU senilai Rp 1,7 miliar yang ditangani oleh Polda NTB pada Januari 2018. “Untuk dua kasus terakhir belum jelas juntrungnya. Sementara di Kejaksaan untuk dana Diklatpim, sedang sama sama kita kawal

prosesnya,” tandas Johan.

Secara umum modus penggunaan anggaran Bimtek dan Diklat seringkali terjadi di bukti akomodasi, transportasi, penginapan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga linier dengan temuan-temuan BPK pada pelaporan biaya perjalanan-perjalanan para ASN. Kasus kasus ini menurutnya menjadi cerminan sikap kepala daerah karena tidak dapat melakukan pembinaan secara maksimal terhadap aparatur sipil negara, sehingga akan menambah kasus dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Terlepas dari itu, penyelenggaraan Bimtek atapun

Diklat pada dasarnya punya tujuan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pejabat di daerah. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya terus menuai polemik dan berujung adanya dugaan tindak pidana korupsi, menurut Johan, perlu menjadi perhatian khusus kepala daerah maupun sekretaris daerah selaku pembina.

Sanksi harus dijatuhkan jika dalam proses hukum terbukti ke arah pelakunya.

“Kasus-kasus ini tentu saja jika dikaitkan dengan upaya reformasi birokrasi dan revolusi mental yang selalu diwacanakan. Situasinya stagnan dengan ditandai banyaknya ASN terlibat kasus korupsi,” katanya. (ars)

Aksesibilitas Masih Jadi Persoalan Pengembangan Tambora Mataram (Suara NTB) – Kurang dari sebulan akan diadakan Festival Pesona Tambora (FPT). Ini merupakan salah satu upaya Pemda NTB dan kabupaten untuk semakin memperkenalkan potensi pariwisata Tambora sebagai salah satu destinasi wisata. Selama ini yang masih menjadi persoalan adalah aksesibilitas yang dianggap masih kurang. Sehingga kunjungan wisatawan juga menjadi kurang maksimal.

“Semua destinasi itu harus memenuhi tiga A, yaitu amenitas, aksesibilitas dan atraksi. Kalau atraksi di Tambora bisa kita bilang sudah bagus. Sekarang

bagaimana dengan amenitas dan aksesibilitas. Ini yang masih terus kita upayakan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Fozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Jumat (23/3).

Ia mengatakan bahwa selama ini angka kunjungan ke Tambora terus mengalami peningkatan. Ia berharap Pemda setempat dan masyarakat bisa lebih mempersiapkan diri dalam menyambut wisatawan yang datang. Apalagi ini sudah tahun keempat dilaksanakannya event Festival Tambora. Dengan harapan semua pihak bisa memaksimalkan perannya. ‘’Aksesibilatas ini yang masih menjadi persoalan. Kalau infras-

truktur itu sudah lumayan bagus. Tapi kita lihat berapa penerbangan ke sana, berapa bus yang ke sana. Inilah yang menjadi persoalan kita,’’ ujarnya.

Namun demikian, dengan adanya event Festival Pesona Tambora ini diharapkan bisa semakin menggali potensi pariwisata Tambora dan sekitarnya. Ia berharap wisatawan bisa semakin familiar dengan nama Tambora yang ada di Pulau Sumbawa. Meskipun pada tahun 2017 lalu jumlah kunjungan wisatawan hanya sebanyak 1.200 orang.

“Memang ini kan destinasi untuk wisatawan minat khusus. Tidak semua orang mau mendaki gunung, tapi ten-

NTB, Tak Boleh Lagi ’’Nasib Tidak Baik’’ Dari Hal. 1 Nasib NTB bisa ditentukan oleh rakyat NTB sendiri. Pada eranya Ali Sakti menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ke depan, secara bertahap rujukan ke luar daerah harus dikurangi. Solusi yang disediakan pemerintah tentunya dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan memadai.

Seiring dengan penambahan fasilitas rumah sakit daerah, maka tenaganya pun harus pula ditambah.

Karenanya dipersiapkan anggaran untuk 100 orang dokter spesialis setiap tahunnya.

Putra-putra terbaik daerah bisa diberikan beasiswa kedokteran ini. Keyakinan Ali Dachlan, banyak anak-anak NTB yang cerdas namun karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki sehingga membutuhkan adanya beaiswa.

Adanya beasiswa bagi 100 dokter spesialis tiap tahunnya ini juga akan menjadikan kondisi pendidikan dan kesehatan NTB yang menjadi indikator IPM tersebut menjadi

lebih baik. Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator dalam bidang kesehatan dalam mengukur IPM pasti akan baik seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Soal fasilitas layanan kesehatan ini sudah dilakukan Ali Dachlan saat memimpin Lotim. Jumlah tempat-tempat pelayanan kesehatan ditambah. Makin didekatkannya pelayanan kesehatan ke tengah-tengah masyarakat akan makin memudahkan masyarakat menjangkaunya.

Nasib NTB ke depan harus lebih baik. Berjalan seiring dengan kesehatan tersebut, pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi pun lebih baik. Pendidikan membaik, perekonomian masyarakat membaik kesehatan pun demikian.

Bidang pendidikan yang digagas Ali Dachlan bukan saja mengentaskan buta aksara, tetapi tersedianya lapangan pendidikan. Ada kemudahan bagi masyarakat yang cerdas namun karena benturan ekonomi sulit mengakses pen-

didikan, pemerintah provinsi era Ali Sakti siapkan beasiswa S1, S2 dan S3.

Beasiswa ini akan mencetak orang-orang cerdas di NTB. Setelah mereka cerdas sudah pasti akan bisa menggerakkan potensinya untuk mengembangkan diri. Memperbaiki perekonomiannya dan memperbaiki kualitas kehidupannya.

Di NTB ini diketahui sudah banyak perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi bisa digandeng oleh pemenerintah provinsi untuk melakukan banyak hal. Jika selama ini perguran tinggi kurang dilibatkan maka itu kekeliruan pemerintah daerah.

Semisal ada fakultas kedoklteran di NTB. Outputnya para dokter-dokter itu bisa direncanakan oleh pemerintah daerah untuk langsung mengimplementasikan keilmuannya. Begitupun disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Era Ali Sakti ke depan, melibatkan perguruan tinggi ini adalah hal yang akan dilakukan.

Pemerintah tidak boleh lepas dengan perguruan tinggi. (rus)

TGH. Lalu Muslieh: Tulus Berbagi Dari Hal. 1 Tuan guru ini mengaku sudah lama mengenal sosok Ali Dachlan. Jauh sebelum Ali BD ini menjadi Bupati Lombok Timur (Lotim).

Masyarakat banyak yang bercerita tentang kedermawanan Ali Dachlan. Sering memberikan bantuan beras, uang dan lain sebagainya.

Meskipun belum kenal secara langsung, namun Ali BD sudah sangat dicintai rakyat.

Kepemimpinan Ali BD terkenal tegas. Apa yang dianggap benar akan diperjuangkan sampai terwujud. Seperti penegakan zakat. Meski menuai protes keras, namun karena keyakinannya akan

kebenaran sangat diketahui betul zakat ini sangat penting untuk kemaslahatan umat.

Badan Amil Zakat Daerah kemudian didirikan dan zakat terkumpul lalu disalurkan.

Tidak jarang terdengar, Ali BD sering membantu dengan menggunakan uang pribadinya. Apa yang telah dilakukan Amaq Asrul ini membuat Tuan Guru Muslieh terkesan.

“Alhamdulillah, Ali BD ini sangat luar biasa bagi saya,” kata TGH Muslieh.

Satu lagi yang membuat kesan luar biasa bagi Bupati Lotim tersebut. Yakni bangunan Kantor Bupati Lotim yang sangat luar biasa. “Baru jadi bupati saja pembangunan kantornya luar biasa, apalagi

jadi gubernur,’’ katanya.

TGH Muslieh berharap, calon gubernur yang maju bersama rakyat ini benar-benar duduk sebagai Gubernur NTB. Di Lombok Tengah katanya, 70 persen alim ulama mendukungnya. Semoga dengan dukungan para tuan guru tersebut katanya Ali BD bisa menjadi oang nomor satu di NTB. ‘’Semoga Allah meridhoi,’’ doanya.

Tuan Guru Muslieh ini sendiri mengaku mendukung Ali BD karena kepedulian yang tinggi terhadap masyarkaat kecil tersebut. Walau bukan dengan latar belakang pendidikan agama, namun nilai religinya sangat luar biasa. Sangat pantas Ali BD didukung menjadi pemimpin NTB ke depan. (*)

Dikbud NTB Akui Pasokan Alat Peraga SMK Terlambat Dari Hal. 1 Menurutnya, alat yang bermasalah tinggal satu alat. Ada dua item alat yang didatangkan dari luar negeri, dari tujuh item alat peraga SMK. Alat itu tidak ada di Indonesia dan saat ini masih tertahan di Bea Cukai. ‘’Importir janji minggu ini bisa sampai,’’ katanya.

Selain itu diakuinya pelatihan untuk penggunaan alat peraga juga belum dilaksanakan.

Termasuk juga uji fungsi alat peraga belum dilaksanakan.

Alasannya karena daya listrik di SMK belum mencukupi. Pihaknya sudah meminta sekolah untuk menambah daya listrik.

Suruji menjamin tidak ada kerugian negara, karena pembayaran untuk alat peraga SMK itu belum dicairkan. ‘’Kami jamin tidak ada kerugian negara karena masih kita pegang (pembayaran). Kita pegang kuat-kuat sampai se-

mua beres,’’ tegasnya.

Rekanan diberi perpanjangan maksimal selama 90 hari sesuai dengan aturan. Suruji menegaskan pada bulan Maret ini seluruh alat peraga SMK termasuk berbagai persyaratan lainnya harus tuntas. ‘’Peralatannya, uji fungsinya, dan pelatihannya harus tuntas semua,’’ ujar Suruji.

Seperti diketahui, pengadaan alat peraga SMK oleh Dikbud Provinsi NTB masih jadi perbincangan. Sebab rekanan belum memenuhi kewajibannya mendatangkan alat peraga sesuai kontrak.

Putus kontrak menurut Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB, Heru Satriyo sudah memenuhi syarat. Pertama, karena empat rekanan yang melakukan pengadaan untuk 21 paket itu belum memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, per 31 Desember 2017. Alasan

kedua, diduga ada ketidakberesan pada pengadaan ini.

Katanya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat adendum, justru memberi kesempatan perbaikan kepada rekanan selama 90 hari untuk melakukan perbaikan.

Dalam ketentuan Perpes Nomor 4 tahun 2015 sesuai perubahan keempat Perpres 54 tahun 2010, maksimal perpanjangan waktu 50 hari dengan denda Rp 1000 per hari.

Namun PPK diduga melanggar Perpres sehingga memberi kesempatan perbaikan selama 90 hari tanpa melalui mekanisme adendum. ‘’Atas alasan alasan itu, harusnya rekanan sudah diputus kontrak,” kata Heru. Menurutnya, harus ada sikap tegas dari PPK untuk mengeluarkan kebijakan pemutusan kontrak dimaksud. Sebab jika tidak, berpotensi terjadi pelanggaran berlanjut. (ars/ron)

tu saja kita terus berupaya agar wisatawan itu semakin terbiasa dengan nama Tambora,” ujarnya.

Menurutnya, paket wisata Tambora yang sudah diluncurkan itu harus dijual oleh para pelaku pariwisata. Sebab para pelaku pariwisata inilah yang banyak berkomunikasi secara langsung dengan wisatawan.

Faozal melihat beberapa aspek kepariwisataan sudah terpenuhi di Tambora, misalnya kuliner.

“Tambora itu harus selesai (maksimal, red) dulu dengan paket trekkingnya. Sehingga wisatawan itu senang ke sana.

Kalau kuliner, bisa dibilang sudah bisa kita jual. Ini adalah beberapa persoalan yang harus kita selesaikan bersama, tidak hanya Dispar saja.

Ini tugas pemerintah bersama masyarakat,” ujarnya.

Melalui Festival Pesona Tambora ini diharapkan semangat ke-

pariwisataan di Pulau Sumbawa semakin baik. Ia juga berharap angka kunjungan ke Tambora dan sekitarnya bisa terus bertambah dari tahun ke tahun. (lin)

Lelang Proyek Lelet Dari Hal. 1 realisasi keuangan dan fisik belanja langsung baru mencapai 5,82 persen.

Dari total APBD NTB 2018 sebesar Rp 5,3 triliun, jumlah belanja langsung sebesar Rp 2,36 triliun dan belanja tidak langsung Rp 2,95 triliun. Untuk belanja tidak langsung, realisasinya terbilang cukup bagus, mencapai 18,07 persen.

Secara total, serapan APBD NTB 2018 sebesar 12,63 persen dan 14,76 persen untuk realisasi keuangan dan fisik. Sementara itu, target serapan belanja hingga 31 Maret mendatang atau triwulan I 2018, masing-masing 20 persen dan 21,74 persen untuk keuangan dan fisik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan rendahnya realisasi belanja langsung karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui ULP. Di mana, pengadaan barang dan jasa yang melalui ULP sedang dalam proses lelang. ‘’Yang besar itu belanja modal dan pengadaan barang jasa. Itu yang membuat dia (realisasi belanja langsung) rendah. Belanja barang dan jasa itu rata-rata melalui lelang,’’ jelas Supran.

Meskipun realisasi belanja langsung masih rendah, Supran mengatakan realisasi belanja secara keseluruhan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung jelang akhir triwulan I ini justru lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Yakni, realisasi keuangan mencapai 12,63 persen hingga 16 Maret 2018. Ia juga mengatakan meskipun realisasi belanja langsung masih di bawah 6 persen, Supran mengatakan capaiannya jauh lebih tinggi di banding tahun sebelumnya.

Progres pengadaan barang dan jasa melalui ULP sampai 22 Maret 2018 sebanyak 22 paket senilai Rp 24 miliar lebih sudah selesai lelang, 1 paket senilai Rp 65,9 miliar se-

dang lelang, 9 paket senilai Rp 9,6 miliar dalam tahap verifikasi dokumen. Selanjutnya, masih ada 119 paket senilai Rp 348 miliar lebih belum diajukan lelang ke ULP oleh OPD. Untuk sementara, total paket proyek yang dilelang melalui ULP sebanyak 161 paket senilai Rp 448 miliar lebih.

Paket-paket proyek yang belum diajukan lelang itu tersebar di sejumlah dinas. Antara lain, Dinas Dikbud 31 paket senilai Rp 66,5 miliar lebih, Dinas Kesehatan 4 paket senilai Rp 7,6 miliar, Dinas Sosial 6 paket senilai Rp 3,3 miliar lebih, Dinas PUPR sebanyak 26 paket senilai Rp 236 miliar lebih, Disnakeswan 12 paket senilai Rp 7,6 miliar, Dinas Ketahanan Pangan 5 paket senilai Rp 2,4 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan 3 paket senilai Rp 1,4 miliar, Dinas ESDM 2 paket senilai Rp 795 miliar, Bappeda 4 paket senilai Rp 1,3 miliar, Bappenda 3 paket senilai Rp 2,8 miliar, BPBD 6 paket senilai Rp 5,9 miliar dan RSJ Mutiara Sukma 3 paket senilai Rp 6 miliar lebih.

Untuk meningkatkan serapan belanja langsung, kata Supran, OPD telah diminta untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa non lelang atau paket pekerjaan yang dilakukan melalui penunjukan langsung. ‘’Kita berusaha untuk menyampaikan kepada semua SKPD untuk segera membelanjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemilihan langsung dihubungkan dengan time schedule kegiatannya,” katanya.

BPKAD sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk dibelanjakan pada triwulan I ini.

Realisasi belanja pada triwulan I ini sudah disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang masuk.

Baik yang berasal dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rapat pimpinan (Rapim), Senin lalu, kata Supran, gubernur menekankan supaya OPD melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pelaksanaan Pilkada, membuat kinerja OPD menjadi terganggu.(nas)

Gagal, Pembangunan Kantor KPH Dinas LHK NTB di Sumbawa Dari Hal. 1 Karena proyek tersebut gagal atau tak selesai maka Dinas LHK tak melakukan pembayaran. Proyek dengan nilai sekitar Rp 400 juta tersebut tidak dieksekusi oleh OPD bersangkutan. “Uangnya dikembalikan, ndak dibayar,” imbuhnya.

Untuk mencegah molornya pengerjaan proyek pada 2018, Swahip berharap OPD dapat lebih awal mengajukan lelang.

Untuk pekerjaan konstruksi, ia menyarankan agar lelang perencanaan sebaiknya dilakukan lebih awal, bila perlu tahun anggaran sebelumnya. Sehingga, pada tahun ini tinggal lelang konstruksinya. (nas)

(Suara NTB/dok)

Pilihan Berakhir Pekan di Gili Bidara

Halaman 15

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 24 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TGB Sosok Pemimpin Unggul ’’TGB Sosok Pemimpin Unggul’’, itulah tema utama program Talkshow Halo Lampung yang disiarkan langsung Radar TV, bersama Gubenur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, Jumat (23/3). Talkshow pada media yang dipimpin Ardiansyah sebagai Direktur Utama, dipandu oleh Mba Lena Sofia.

KIPRAH Gubernur NTB yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) membangun NTB menarik perhatian Media GroupRadarLampungitu.TGB diundang untuk berbagi pengalaman atas keberhasilannya merubah wajah NTB menjadi

daerah yang maju dan banyak dikunjungiwisatawan,baikdomestik maupun manca negara.

Tidak hanya menyangkut kunjungan wisatawan, namun juga menyangkut pembangunan sosial, pertumbuhan ekonomi serta prestasi-prestasi yang

diraih selama TGB memimpin NTB dua periode.

Ketika ditanya apa kiat membangun NTB, sehingga menjadi daerah yang maju dan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,10 persen di atas pertumbuhan nasional yang rata-rata 5 persen? TGB menjalaskan kiatnya adalah kebersamaan, mulai dari masyarakat umum, pemimpin daerah hingga stakeholder terkait. Untuk membangun kebersamaan itu lanjut TGB, perlu melakukan pendekatan kultural dan struktural.

Pendekatan kultural dapat dilakukan dengan mendatangi para bupati, termasuk para pemimpin DPRD dan tokoh masyarakat. ‘’Saya ajak mereka, yuk kita sama-sama bangun NTB,’’ ungkapnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menyediakan lapangan kerja, TGB berbagi pengalaman.

Yaitu, mengembangkan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan pariwisata. ‘’Kita sediakan lapangan kerja melalui pembangunan sektor yang memu-

ngkinkan terserapnya lapangan kerja,’’ ungkapnya.

Dalam hal kepemimpinan, TGB berbagi tips. Yaitu, kalau ingin menjadi pemimpin maka yang perlu dilakukan adalah membangun integritas sejak awal, menjaga nama baik serta track record yang baik.

Dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih, TGB menjelaskan kita perlu membangun integritas secara konsisten. Bangun keteladanan, maksimalkan membangun sistem yang ada peringatan kalau ada penyimpangan. (r)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didaulat menjadi khotib pada salat Jumat di Masjid Agung AlFurqon Bandar Lampung, Jumat (23/3). Di hadapan ribuan jamaah yang hadir melaksanakan salat Jumat saat itu, TGB membahas materi terkait dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu tasawuf.

Prinsip pertama jelasnya, bahwa tasawuf dalam berbicara tentang kebersihan hati bagi diri seseorang. Memastikan agar hatinya dilingkupi dengan kebaikan. Yang penting apa yang keluar dari mulut kita.

Agar hati menjadi mulia.

Prinsip ilmu tasawuf kedua, apa yang kita kerjakan diorientasikan hanya mencari ridho Allah SWT. ‘’Mari kita orientasikan apa yang kita lakukan hanya untuk ber-

harap ridho Allah,’’ ajak TGB. Prinsip ketiga adalah menggantungkan seluruh hidup hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah tenang dan senang kecuali kemurahan Allah. ‘’Kalau anda ingin mendapatkan ketenangan, maka bersandar hanya kepada Allah.’’

Keempat, tanamkan dalam diri kita, cinta dan kasih sayang hanya kepada Allah.

Mari kita teladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Sifat Rasulullah penuh dengan cinta kasih. Tidak senang melihat umat tertimpa kesulitan. Hadir untuk mencarikan solusi. Di dalam hatinya penuh dengan benih kasih sayang.

Kelima adalah ber-Islam tidak hanya berkomit dalam kata, tidak hanya mengikhlaskan lidah kita dengan istighfar.

Namun tercermin dalam per-

ilaku dalam kehidupan kita.

(Suara NTB/ist)

Talkshow Halo Lampung yang disiarkan langsung Radar TV, bersama Gubenur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, Jumat (23/3). Talkshow dipandu oleh Mba Lena Sofia.

Tausiyah di Lampung, TGB Sampaikan Prinsip Ilmu Tasawuf

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat mengisi tausiyah di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung, Jumat (23/3).

Generasi Qur’ani untuk Negeri Pada hari yang sama, TGB juga memenuhi undangan jajaran Universitas Lampung (Unila) untuk mengisi acara tabligh akbar dengan tema “Generasi Qurani untuk Negeri”. TGB tiba di Unila disambut oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. Bujang Rahman, M. Pd., Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan Kerjasama dan Tekknologi Informasi dan Komunikasi, Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M. Sc dan Ketua Masjid Al-Wasi’i , Dr. Sulton Djasmi, M.Pd. Pada tabligh akbar yang digelar di Masjid Kampus Unila, AlWasi’i, dihadapan segenap pengurus dan jajaran Civitas Akademika Unila, TGB menyampaikan kesannya tentang Lam-

pung. ‘’Lampung itu berkah,’’ ungkapnya dengan menjelaskan salah satu keberkahan itu adalah masyarakatnya bergerak pada kebaikan.

Untuk menjadi generasi Qurani untuk negeri, TGB mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadikan diri mereka sebagai manusia yang mudah menyerap ilmu. Yaitu menjadikan hati mereka mudah menerima kebaikan, seperti tanah yang subur yang di atasnya tumbuh berbagai tanaman. Maka, tugas kitalah untuk menjaga dan merawat itu sebagai sebuah peran fundamental dalam hidup. Menyerap cahaya kebenaran untuk kemaslahatan orang lain, dengan menghargai orang lain serta mengambil peran.

TGB meminta para mahasiswa untuk tidak menjadi

manusia yang kalau diibaratkan, seperti tanah yang tandus. Artinya tidak mampu menyerap Kebaikan dan ilmu yang menyebabkan dirinya tidak bermanfaat bagi orang lain. ‘’Saya berharap anak muda di Lampung ini dapat membangun kebersamaan dan melakukan pembiasaan-pembiasan kebaikan. Dengan kebaikan itu, ia akan merubah dari yang tandus jadi tanah yang subur,” harap TGB Sebelumnya, Wakil Rektor 1, menyampaikan selamat datang kepada TGB. TGB menurutnya merupakan gubernur yang luar biasa, karena TGB merupakan gubernur penghafal Alquran.

Kehadiran TGB katanya akan menambah keberkahan di Kampus Unila. (r)

Perbaikan Infrastruktur Rusak, Dinas PUPR ”Lempar” ke BPBD Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 bendung dan delapan jembatan rusak akibat bencana alam yang terjadi di NTB sejak Januari hingga Maret ini. Dari jumlah itu, sebanyak dua jembatan menjadi kewenangan provinsi. Untuk perbaikan permanen infrastruktur jembatan yang rusak tersebut, Dinas PUPR “melempar” ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram mengatakan Pemprov NTB menunggu dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk memperoleh dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu maka Pemprov melalui BPBD NTB akan mengusulkan dana perbaikan ke BNPB. Ardhi menjelaskan, dana tak terduga yang dialokasikan Pemprov NTB dalam APBD murni 2018 sebesar Rp 5 miliar, hanya dipergunakan untuk penanganan darurat.

Yakni membangun jalan maupun jembatan darurat agar akses warga dan transportasi tak terputus.

Dari delapan jembatan yang putus akibat bencana alam sejak Januari – Maret

ini, sebanyak dua jembatan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kedua jembatan yang rusak itu berada di Pulau Sumbawa, tepatnya di Jalan Lingkar Tambora. ‘’Jembatan yang rusak itu menurut informasi dari Kabid Bina Marga, tidak semuanya jembatan provinsi tapi jembatan kabupaten juga. Cuma ada dua jembatan yang ada di Pulau Sumbawa.

Lainnya milik kabupaten/ kota,’’ kata Ardhi.

Untuk penanganan bencana, kata Ardhi, telah ada petunjuk dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Dimana, untuk penanganan darurat bencana menggunakan dana tak terduga yang dialokasikan dalam APBD murni 2018. Jalan dan jembatan yang ditangani merupakan kewenangan provinsi.

Sedangkan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, gubernur memberikan petunjuk agar dapat dilaksanakan melalui hibah BNPB. Sehingga, penanganan pascabencana ini menjadi leading sector BPBD. Namun, dalam eksekusinya bisa saja dilakukan oleh BPBD maupun Dinas PUPR. “Tergantung dari kebijakan BNPB sebagai pengelola dana hibah rehab dan rekon itu nanti,” jelasnya.

Mantan Kepala BPBD NTB ini mengatakan, penanganan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD mengusulkan dana perbaikan permanen ke BNPB. Namun, ia mengaku belum mnegetahui gambaran berapa dana yang diusulkan BPBD NTB ke BNPB. Biasanya, dana yang diusulkan tersebut tak selu-

ruhnya terakomodir. Berdasarkan pengalaman dua tahun ia menjadi Kepala BPBBD NTB, untuk rehab rekon, Pemda tak terlalu banyak berharap mendapatkan dana sesuai dengan yang diusulkan. Pasalnya, bencana yang terjadi di Indonesia banyak sekali. Sementara dana yang dimiliki BNPB terbatas.

NTB merupakan daerah yang rawan bencana secara nasional. Seharusnya, dana tak terduga yang dialokasikan dalam APBD jumlahnya lebih banyak. Pasalnya, bencana yang terjadi bukan saja bencana alam seperti banjir.

Namun juga bencana sosial, penyakit epidemik, kejadian luar biasa dan lainnya, penanganannya dapat menggunakan dana tak terduga tersebut.

Idealnya, alokasi dana tak terduga minimal lima persen dari total APBD. Secara nasional, hanya ada beberapa provinsi maupun kabupaten/kota yang menganggarkan dana tak terduga sebesar 1- 2 persen setahun dalam APBDnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

AHYAR ABDUH - Calon Gubernur NTB nomor urut 2,TGH. Ahyar Abduh bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Lombok Barat, Jumat (23/3).

Komitmen Ahyar-Mori, Pemerataan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) Calon Gubernur Nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh mengunjungi Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Lombok Barat, untuk melakukan salat Jumat serta bersilaturahmi bersama masyarakat setempat, Jumat (23/3).

TGH. Ahyar Abduh disambut hangat oleh masyarakat Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Lombok Barat, setelah melakukan salat Jumat dan diberikan kehormatan menjadi khatib. Calon Gubernur NTB nomor urut 2 ini berbaur menyapa masyarakat untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat.

Adapun keluhan masyarakat Kuripan sebagian besar terkait masih banyaknya infrastruktur jalan yang belum memadai, yang menghambat akses kerja masyarakat. Begitu pun masalah sulitnya masyarakat mendapat akses layanan kesehatan.

“Kami ini termasuk desa yang lumayan jauh dari pusat kota. Permasalahan kami, jalan masih banyak yang rusak, tempat berobat juga masih jauh. Kami berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan”, ujar masyarakat desa Karang Rumak, Haji Ramli.

Mendengar permasalahan tersebut, Calon Gubernur No-

mor urut 2 TGH. Ahyar Abduh merespon, dan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa jika Ahyar-Mori terpilih menjadi Pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini, maka solusi dari masalah ini akan diupayakan untuk diselesaikan.

“Kami tentunya maju sebagai calon gubernur bukan karena keinginan pribadi, melainkan dorongan dari masyarakat serta beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kami punya amanah yang cukup berat, untuk itu kami siap bekerja 100% untuk pembangunan Provinsi NTB. Kami sudah siapkan 25 janji kerja untuk menopang ikhtiar kami ini,” ujar Walikota Mataram dua periode ini.

Ahyar pun menjelaskan mengenai janji kerja yang bisa diimplementasikan untuk menjawab ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada bidang kesehatan dan pemerataan infrastruktur.

“Dalam bagian janji kerja, kami telah menyiapkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Tentunya yang memadai, hingga pelosok desa,” ujar Ahyar.

Selain itu, TGH Ahyar menyampaikan komitmen jika terpilih menjadi Gubernur dan H. Mori Hanafi sebagai Wakil Gubernur, akan melakukan pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok desa.

“Selain itu kami juga sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama di pelosok desa. Kami akan siapkan program 1 desa ada minimal 1 dokter dan klinik kesehatan, untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutup calon Gubernur yang diusung oleh sembilan partai politik ini.

Tak lupa masyarakat serta tokoh masyarakat Karang Rumak memanjatkan doa dan berharap TGH Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi memimpin Provinsi NTB serta dimudahkan dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin NTB. (tim)