Edisi Sabtu, 24 Februari 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 288 TAHUN KE 13

SUARA NTB

SABTU, 24 FEBRUARI 2018

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

POSE BERSAMA - Ali BD berpose bersama dengan para tuan guru, alim ulama yang ada di lintas Kabupaten Lombok Tengah usai peresmian posko di Jelantik, Jumat sore kemarin

Para Alim Ulama Doakan Kemenangan Ali-Sakti

H. Moch Ali Bin Dachlan

PARA alim ulama Jumat (23/2) kemarin menggelar doa bersama untuk kemenangan pasangan calon Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB (H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti), dari jalur independen. Semua ulama dengan tulus ikhlas memberikan doanya yang terangkai dalam acara peresmian sekretariat lintas Lombok Tengah untuk kemenangan pasangan Ali -Sakti yang dipusatkan di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng).

Bersambung ke hal 15

Ali BD saat memberikan sambutan

Menteri LHK Sebut ”Illegal Logging” di NTB Kejahatan Luar Biasa TO K O H

Mataram (Suara NTB) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mendukung penuh keterlibatan TNI dalam memberantas illegal logging (pembalakan liar) di NTB. Dalam surat yang ditujukan kepada Panglima TNI dan ditembuskan ke Gubernur NTB, Dirjen Gakkum Kementerian LHK dan Dinas LHK NTB, ia mengatakan pembalakan liar di NTB merupakan kejahatan luar biasa.

Tak Ingin Berjalan Sendiri

M. Agus Patria

PEMPROV NTB tak akan berjalan sendiri-sendiri mengenai rencana penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) penagihan uang hasil penjualan saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). Agar uang hasil penjualan saham tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemprov, Pemda Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), maka paling efektif apabila diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ‘’Mengingat bulan Maret waktunya (RUPS) tidak lama berselang dari bulan Februari. Atas berbagai pertimbangan, bila gubernur menandatangani SKK maka hanya hak Pemprov saja yang dapat ditagih Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Sehingga, penanganan illegal logging di NTB juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan

Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Mursal, SP, M. Si

ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (23/2).

Mursal mengatakan, surat Menteri LHK tersebut berawal dari adanya pihak-pihak ter-

tentu yang tidak setuju pelibatan TNI baik Korem, Lanal Mataram sampai tingkat Babinsa dalam penanganan illegal logging di NTB. Pihak-pihak tertentu itu mempermasalahkan keikutsertaan TNI dalam penanganan illegal logging yang dinilai di luar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Mursal mencontohkan, ketika ada terduga pelaku illegal logging yang kendaraan

dan kayunya ditahan oleh TNI dan diproses oleh kepolisian.

Terduga pelaku illegal logging bersurat ke Presiden, Panglima TNI, Menteri LHK dan kementerian lainnya dengan dalil-dalil yang dibuat subjektif.

Mursal menjelaskan, Pemprov NTB punya alasan-alasan yang konstitusional dalam pelibatan TNI untuk pemberantasan illegal logging.

Bersambung ke hal 15

Kejari Mataram Lelang Aset Terpidana Kasus Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Ruslan, terpidana dalam kasus rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih status buron. Keberadaannya yang belum terlacak, tak menghalangi Kejaksaan untuk melakukan penyitaan aset guna menutupi kerugian negara. Saat ini, asetnya masih dalam proses persiapan untuk dilelang. ‘’Beberapa asetnya sudah kami sita dan sekarang dalam proses persiapan lelang,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, SH.,MH Jumat (23/2).

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist_kejarimataram)

DILELANG - Penyitaan aset milik terpidana Ruslan di Desa Sukadana KLU. Rencananya aset berupa tanah itu akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

(Suara NTB/dok)

Satgas Kurang Lincah

Tahun Ini, ”Groundbreaking” Megaproyek Global Hub Kayangan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

Ibnu Salim

UNIT Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB mengevaluasi kinerja internal, termasuk di tingkat kabupaten dan kota. Hasilnya terungkap, struktur terlalu gemuk sehingga berpengaruh pada porsi anggaran. Terindentifikasi, membuat gerakan kurang gesit dalam pencegahan dan pemberantasan.

Dalam laporan diterima UPP Provinsi NTB dari masing masing Polres bahwa Satgas Saber Pungli terlalu gemuk. Sehingga kurang efektif dan lincah dalam bertindak. Contohnya, di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyatakan megaproyek Global Hub Kayangan Lombok Utara akan mulai dilakukan groundbreaking pada tahun ini. Pemprov mendapatkan informasi dari Presiden Direktur PT. Bandar Kayangan Internasional, Son Diamar bahwa pembangunan “Singapura Besar” di Lombok itu dimulai tahun 2018. ‘’Target Pak Son Diamar itu 2018 ini

sudah groundbreaking. Apakah pertengahan atau akhir tahun. Insya Allah 2019 sudah konstruksi,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (23/2) siang.

Pembangunan megaproyek Global Hub Kayangan membutuhkan lahan sekitar 7.000 hektare yang berada di Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan.

Bersambung ke hal 15

MEGA PROYEK - Bekas Dermaga Ketapang, Kecamatan Kayangan Lombok Utara yang dirancang jadi bagian dari mega proyek Global Hub.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Tim Khusus Prona PROGRAM proyek nasional (Prona) di tahun ini kembali diadakan dengan target mencapai 1.000 pencetakan dokumen kepemilikan tanah di kota Mataram.

Kelurahan Pagesangan Barat yang tahun kemarin tidak mengikuti program ini, di tahun ini menerima program tersebut. “Kalau kemarin kan pencetakan sertifikat bagi warga yang memiliki tanah tidak lebih dari 2 are, sedangkan sekarang berapa punyanya tanah bisa ikutan program ini,” terang Lurah Pagesangan Barat, Lalu Sweta Arif, Jumat (23/2).

Ia menambahkan, pi(Suara NTB/uul) haknya sudah melakukan Lalu Sweta Arif sosialisasi ke masyarakat terkait adanya program tersebut. “Kita menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sasak agar mereka mengerti, jangan cuma ngangguk-ngangguk tapi tidak mengerti,” jelasnya. Masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut, imbuh Arief, harus mengurus sendiri semua persyaratan yang diminta sebagai bukti kepemilikan lahan agar tidak terjadi masalah.

Untuk memudahkan masyarakat itulah, pihak kelurahan membentuk tim penerima berkas Prona di kantor kelurahan. Tim yang terdiri dari staf kelurahan ini nantinya akan menerima berkas dari warga untuk diserahkan ke pihak BPN. “Agar nantinya saat mereka datang kesini untuk serahkan berkas, tidak ke sembarang orang ditaruhnya tetapi sudah ada tempatnya. Agar memudahkan pencatatan dan juga agar tidak tercecer,” tukasnya.

Tim juga nantinya akan menanyakan si pemilik lahan sumber kepemilikan lahan yang dimilikinya, apakah dari warisan, hibah, atau jual beli. “Karena di persyaratannya juga kan dilengkapi dengan surat-surat, kalau dari warisan harus dilengkapi dengan surat kematiannya dan lainnya,” imbuh Arief. Selama hampir seminggu bertugas, tim penerima berkas sudah berhasil mengumpulkan kurang lebih 90-an berkas dari warga.

“Yang menjadi prioritas kita yang mengikuti program ini ada lima lingkungan, selain BTN Kekalik Baru yang merupakan kompleks perumahan pemerintah,” jelasnya. Arief menargetkan sebanyak-banyaknya warga yang mengikuti program ini. “Tidak ada pungutan yang dibebankan kepada warga,” tambahnya. (uul)

Halaman 2

Operator Sampah di Mataram Diduga Pasang Tarif Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menemukan indikasi operator sampah roda tiga memasang tarif jasa pengangkutan sampah. Tarif terutama diberlakukan bagi pelaku usaha. Biaya dikeluarkan oleh pengusaha rumah makan mencapai Rp 900 ribu/bulan. Padahal, sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang retribusi sampah hanya dikenakan Rp 300 ribu/bulan.

“Misalnya rumah makan di Dakato mereka bayar Rp 900 ribu perbulan,” kata Kadis LH, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Jumat (23/2). Tindakan oknum petugas operator ini tak heran menyebabkan depo sampah overload. Mereka bisa tiga sampai empat kali mem-

buang sampah sehari. Idealnya, sampah rumah tangga diangkut satu atau dua kali.

Pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan operator. Karena seharusnya pengusaha menjalin mitra dengan pemerintah sehingga diintervensi secara khusus. “Di satu

sisi jadi kemakmuran, tapi jadi beban pemerintah,” ucapnya.

Perilaku nakal operator tersebut akan disampaikan ke Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk dilakukan evaluasi. Evalusi ini juga berkaitan dengan progres pencapaian penanganan sam-

pah di seluruh kelurahan.

Dijelaskan, secara rill penanganan sampah setelah keberadaan roda tiga cukup baik.

Artinya, 80 - 85 persen sampah di lingkungan teratasi.

Sisanya 20 persen mengendap di depo, dimanfaatkan oleh masyarakat dan lainnya.

Dari evaluasi itu, lurah dan camat mengetahui pencapaian penanganan sampah mereka. “Dari itu bisa dipantau petugas mereka,” paparnya. Pola angkut buang dilakukan selama ini belum tertangani maksimal. LH mengubah

pola dengan sistem zonasi.

Penanganan secara masif mengurai sampah di pinggir jalan. Persoalannya kemudian justru berada di depo. Ditambah dengan munculnya TPS liar di beberapa kawasan.

“Di sini kita tangani. Muncul di tempat lain,” paparnya. Perlu dipahami bahwa masalah sampah hampir secara keseluruhan terjadi di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, tidak bisa sepenuhnya penanganan diserahkan ke pemerintah. Perlu keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya. (cem)

MANFAATKAN HALTE Bus Rapid Transit (BRT) hingga kini belum beroperasi di Kota Mataram.

Padahal sejumlah fasilitas pendukung seperti halte telah dibangun di sejumlah titik, seperti halte yang dibangun di depan SMPN 6 Mataram, di Jalan Udayana ini.

Beberapa siswa tampak memanfaatkan halte tersebut menunggu jemputan keluarganya.

(Suara NTB/cem)

Tingkatkan Perekonomian Masyarakat ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyayangkan rencana pembangunan jalan pinggir pantai yang dijanjikan Pemkot Mataram, tidak kunjung terealisasi. Padahal, masyarakat sudah sangat berharap hadirnya jalan tersebut. Akhirnya masyarakat menjadi kecewa. ‘’Pemerintah itu tidak usah terlalu open berbicara di masyarakat. Itu kesannya menjanjikan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (23/2).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram mengaku sudah lama mendengarkan rencana akan dibangunnya jalan pinggir pantai tersebut. Pihaknya juga berharap, dengan adanya jalan pinggir pantai, akses komunikasi dan juga perekonomian masyarakat, akan semakin baik. ‘’Juga bisa mengurai kekumuhan yang terjadi di daerah itu sendiri,’’ cetusnya.

Dikatakan Fuad, kalau pembangunan jalan pinggir pantai itu nihil anggaran, seharusnya dari awal tidak perlu diekspose kepada publik. Apalagi konon kabarnya, hasil studi kelayakan pembangunan jalan pinggir pantai itu sudah ada. ‘’Kalau memang studi kelayakannya sudah ada, kenapa tidak langsung dilakukan pembangunannya,’’ sesalnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Ampenan, Fuad mengaku kerap mendapat aspirasi dari masyarakat sekitar. Termasuk aspirasi soal pembangunan jalan pinggir pantai tersebut. Masyarakat, demikian politisi PDI Perjuangan ini, sangat antusias terhadap rencana pembangunan jalan pinggir pantai tersebut.

Fuad sangat meyakini, pembukaan jalan pinggir pantai ini akan memberikan dampak yang signifikan di segala bidang. Oleh karena itu, dirinya, akan terus mendorong terealisasinya rencana pembagunan jalan tersebut. Dia memandang rencana pembangunan jalan pinggir pantai ini sebagai langkah yang tepat. ‘’Hanya di Ampenan saja yang ndak ada.

Kalau daerah lain, sudah ada semua,’’ pungkasnya.

Dewan, katanya, selaku mitra eksekutif siap berbagi saran dan pendapat mengenai pembangunan jalan pinggir pantai.

Hal ini mengingat Dewan sering melakukan studi banding ke berbagai daerah di Indonesia. ‘’Kalau pemerintah ada yang kurang, mari kita duduk bareng. Toh kita bangun Mataram ini secara bersama-sama,’’ imbuhnya.

Dengan pembangunan jalan lingkar pantai, bukan tidak mungkin akan ‘’menyulap’’ Ampenan menjadi pusat perekonomian selain Cakranegara.

Karena seperti diketahui, saat ini pusat perekonomian Kota Mataram, berada di Cakranegara. (fit)

Fuad Sofian Bamasaq

(Suara NTB/fit)

Baperjakat akan Cek

Pejabat Bermasalah yang Dipromosikan Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito akan mengkroscek pejabat yang mendapat promosi jabatan padahal masih menjalani pembinaan. “Coba nanti saya cek dulu,” jawab Sekda dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Sekda tidak mengetahui detail persoalan itu, sehingga nama pejabat tersebut lolos pada saat pembahasan di internal Baperjakat. Ialah WN sebelumnya di tahun 2015 tertangkap basah diduga berbuat asusila di salah satu hotel berbintang bersama rekan sekantornya.

Keduanya sempat diamankan oleh Aparat Kepolisian untuk diminta keterangan.

Bukti berita acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian kemudian dijadikan alat oleh tim

penegak disiplin Pemkot Mataram, menjatuhkan sanksi berat. WN dan NA akhirnya dibebastugaskan dari jabatannya.

Pasca menjalani sanksi, WN ditempatkan di Kantor Camat Cakranegara sebagai staf. Kemudian, ditarik di Dinas Lingkungan Hidup. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan beberapa hari lalu, WN termasuk pegawai yang mendapatkan promosi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang penegakan disiplin PNS. Semestinya, WN selama tiga tahun tidak boleh mendapatkan promosi jabatan.

Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono bahwa yang bersangkutan dalam menjalani sanksi berupa pemberhentian dalam jabatan tidak ada masa waktu.

“Anggap saja dua tahun. Dikasi pembinaan satu tahun. Tiga tahun ada perbaikan menunjukan dedikasi yang baik, maka bisa dilantik kembali dalam jabatan baik eselon dan fungsional,” kata dia.

Masa pembinaan WN, tambah Yoyok, sapaan akrabnya, sudah selesai. Artinya, pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan mengangkat kembali dalam jabatan menunjukan dedikasi yang baik. Di samping itu, pemerintah melihat kompetensi dimiliki WN sebagai aparatur sipil.

Yoyok tak memungkiri kasus pelanggaran disiplin dijalani WN kategori berat. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf C dijatuhkan sanksi pembebasan dari jabatan. “Kemarin itu (tiga tahun lalu,red) dijatuhkan sanksi berat,”sebutnya. (cem)

Kolam MWP Masih Kotor Mataram (Suara NTB) Kualitas air di Mataram Water Park (MWP)hingga tiga hari setelah diresmikan belum baik. Pada Jumat (23/2), kolam masih terlihat kotor dan berwarna hijau. Hasil uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram belum dikeluarkan.

Dikes berjanji dalam tujuh hari kedepan akan mempublikasikan kualitas air di kolam renang tersebut. “Kita belum tahu hasilnya. Tunggu seminggu dulu,” kata Kadikes, dr. H. Usman Hadi, Jumat.

Terhadap kondisi air berwarna hijau dan keluar buih, Usman enggan memberikan tanggapannya. Ia akan memberikan komentar bilamana data laboratorium telah diterima. “Nantilah kita bicara data,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Amran, M. Amin juga tidak bisa memberikan banyak komentar mengenai kondisi air yang berwarna hijau. Pihaknya menunggu secara menyeluruh hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan terkait higienisitas air tersebut. “Tadi sudah saya berkoordinasi dengan Dikes. Kita diminta nunggu tujuh hari,” ujarnya.

Kondisi air berwarna hijau disebabkan akibat kotoran naik setelah ditaburkan obat.

Kemungkinan membutuhkan waktu sepekan untuk proses penjernihan. Kepastian perubahan kondisi ini sudah dikonsultasikan ke teknisi pengelola kolam renang lain-

(Suara NTB/cem)

MENGHIJAU - Kondisi air di MWP di Jalan Udayana, Mataram, yang menghijau dan berbuih, Jumat (23/2). Padahal, telah lima hari ditaburi cairan penjernih. nya. Jawaban diterima sama.

Untuk pengoperasian MWP akan terus berlanjut sesuai komitmen telah disampaikan sebelumnya. Aset ini kata dia, jadi tanggungjawab sehingga tidak main - main untuk mengelola. Bahkan, Amran siap menerima konsekuensi bilamana MWP tidak beroperasi kembali. “Ini jadi program tidak main main,” tandasnya.

Perlombaan renang tingkat SMP tertunda akibat insiden, Rabu (21/2) akan dilanjutkan.

Tetapi kepastian jadwal dimulainya perlombaan tersebut belum berani dipastikan. Pi-

haknya masih menunggu penyelesaian sejumlah fasilitas seperti lampu dan lainnya.

Informasinya rekanan akan memasang lampu sudah mengecek.

Amran menambahkan, setelah peresmian oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, animo masyarakat terutama kelompok renang sangat tinggi.

Mereka menawarkan diri memanfaatkan kolam ini sebagai tempat latihan. “Mereka datang dan menawarkan diri. Tapi kami sampaikan tunggu dulu sampai airnya jernih,” tandasnya. (cem)

Rusunawa Nelayan Segera Dibangun di Ampenan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera akan melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Bintaro, guna pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan. Pembangunan rusunawa ini menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam, sepenuhnya dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman. ‘’Syaratnya yakni lahannya sudah dibebaskan oleh Pemkot Mataram. Kita sudah rapat finalisasi dengan Pemerintah Pusat. Mereka siap membangun,” kata Kemal, Jumat (23/2). Dikatakan, lahan yang bakal dibebaskan di Ampenan sebentar lagi terealisasi. Ia sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan dan segera bertemu Perhitungan anggaran dan total harga yang dikeluarkan pemerintah akan dihitung oleh Badan Keuangan Daerah

(BKD). BKD akan menunjuk tim appraisal untuk menentukan harga lahan tersebut.

“Kalau soal itu (harga, red) coba langsung ke BKD saja.

Karena di situ yang menghitung,” ujarnya.

Pembangunan rusunawa nelayan paling tidak membutuhkan anggaran Rp 20 miliar untuk satu twin block. Sementara yang dibutuhkan Pemkot Mataram adalah dua twin block.

Artinya, Pemerintah Pusat akan menggelontorkan anggaran Rp 40 miliar guna membangun rusunawa nelayan.

Rusunawa dibangun sebagai alternatif pemerintah merelokasi warga yang tinggal di pesisir pantai. Konsepnya berbeda dengan rusunawa lainnya seperti di Selagalas, Mandalika dan Montong Are. Rusunawa nelayan akan disiapkan tempat menyimpan peralatan nelayan. Sedangkan, lantai dua sampai empat sebagai tempat tinggal. (cem)

Pemkot Gelar Zikir dan Doa di MWP Mataram (Suara NTB) Setelah terjadinya insiden di Mataram Water Park (MWP) yang nyaris menenggelamkan tiga siswa SMP, Pemkot Mataram, Jumat (23/ 2) menggelar zikir dan doa bersama di komplek MWP Jalan Udayana. Ratusan ASN lingkup Pemkot Mataram mengenakan busana muslim duduk bersila di bawah terop dan pelantran MWP sembari larut dalam zikir.

Mereka juga begitu khidmat mendengarkan ceramah disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram. Selain itu, ada pembagian sedekah bagi anak yatim piatu.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, yasinan dan zikir digelar bersama seluruh pegawai di Lingkup Pemkot Mataram sebagai bentuk syukuran mulai dibukanya MWP. Dengan harapan, aset telah lama mangkrak

ini penggunaanya baik dan lancar. “Kebetulan ada kegiatan rutin Imtaq. Kita coba pakai di sini (MWP,red),” kata Sekda.

Lalu Martawang selaku Asisten I Setda Kota Mataram menambahkan, kegiatan yasinan dan zikir bersama telah disepakati digelar di MWP sebagai bagian dari menjunjung nilai religiusitas dan berbudaya yang secara bersama - sama ingin dibangun oleh pemerintah.

Tidak ada unsur lain termasuk hal - hal yang berbau mistis terhadap penyelenggaraan itu.

“Spritinya itu supaya kita diberkahi dan keselamatan serta mendapat Allah,” ujarnya.

Keberlanjutan pengoperasian MWP tambah Martawang, tetap diberjalan sesuai skenario sebelumnya. Start-nya sejak peresmian oleh Plt Walikota Mataram dan akan dilanjutkan seterusnya, sehingga memberikan akses bagi perekonomian masyarakat setempat. (cem)

(Suara NTB/cem)

ANAK YATIM - Pegawai Pemkot Mataram membagikan sedekah kepada anak yatim usai zikir dan doa dalam rangka syukuran pengoperasian MWP, Jumat (23/2).

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Disnakeswan Minta RPH Banyumulek Tak Dibekukan Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB mengharapkan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat tetap jalan. RPH harus tetap memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk PAD. Harapan ini sebagai tuntutan atas perjanjian kerjasama antara PT. Gerbang NTB Emas (GNE) selaku pengelola penuh RPH Banyumulek, dengan Pemprov NTB melalui Dinas Nakeswan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, diatur bahwa PT. GNE harus tetap menjalankan aktivitas RPH Banyumulek untuk melakukan pemotongan.

“Kita harapkan RPH

Banyumulek tetap memberikan PAD dari setiap sapi yang dipotongnya,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di Dinas Nakeswan Provinsi NTB, L. Muh. Yusri.

Pemerintah daerah menyerahkelolakan sepenuhnya RPH Banyumulek, dengan difasilitasi berbagai sarana dan prasarana pendukung. Diantaranya, bangunan, alat-alat

pemotongan, serta alat-alat pendukung kegiatan pemotongan ternak di RPH berstandar nasional itu.

“Sepenuhnya sudah diserahkan ke GNE. Daerah tetap mengharapkan kegiatannya (pemotongan ternak) berjalan optimal,” jelas L. Yusri.

Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (23/2) kemarin, dijelaskan perkembangan RPH Banyumulek tetap dipantau.

PT. GNE sendiri rutin memberikan laporannya dengan tembusan Dinas Nakeswan Provinsi NTB. Jika persoalannya ada pada tingginya harga ternak, bukankah GNE telah bekerjasama dengan kelompok-kelompok ternak untuk mendapatkan sapi siap potong dengan harga miring.

Pemprov belum berencana menarik sepenuhnya aset-aset yang ada di RPH Banyumulek.

Kecuali, kata L. Yusri, PT. GNE angkat tangan untuk pengelolaannya. Perusahaan Daerah ini diminta tetap jalan dan tetap memenuhi perjanjian kerjasamanya dengan pemerintah daerah.

Seperti diketahui, sebelumnya, PT. GNE untuk sementara waktu menghentikan sementara aktivitas pemotongan di RPH Banyumulek. Kecuali hari-hari besar keagamaan. persoalannya, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan penghasilannya.

Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM mengalkulasi pengeluaran dan pemasukan dari RPH Banyumulek.

Jika RPH Banyumulek melakukan pemotongan sapi rata-rata 5 ekor sehari. Dengan harga ratarata 1 ekor Rp 10 juta. Artinya, dalam sehari harus tersedia modal Rp 50 juta.

Dalam sebulan, dipotong

150 ekor, maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 1,5 miliar. Bila dihitung kembali selama setahun, maka 1.800 ekor harus tersedia. Dikalikan Rp 10 juta/ekor, maka setahun kegiatan pemotongan menelan modal Rp 18 miliar.

Belum termasuk biaya-biaya lain, penggemukan, listrik, pengemasan, pemasaran, termasuk upah petugas.

Karena itu, sementara waktu, RPH Banyumulek masih menunggu kerjasama investor untuk mengembangkannya. PT. GNE akan melakukan restrukturisasi pengelola RPH Banyumulek dalam rangka efisiensi. (bul)

(Suara NTB/dok)

L. Muh. Yusri

Belum Efektif DINAS Koperasi dan UMKM menyorot tugas para pendamping koperasi dan UMKM yang didanai oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Mereka akan di evaluasi. Kementerian Koperasi dan UKM RI memiliki perpanjangan tangan di daerah.

Di NTB, termasuk para konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang notabenenya mengambil peran dan fungsi sebagai rumah sakit bagi Koperasi dan UMKM. Konsultan PLUT jumlahnya 7 orang. Sekretari(Suara NTB/bul) atnya di Jalan Pemuda, H. M. Imron satu halaman dengan Balatkop NTB. di Bima, konsultan PLUT juga jumlahnya 5 orang. Sekretariatnya di Kota Bima. Belum lagi yang tersebar di kabupaten/kota, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), tersebar sebanyak 39 orang. Semuanya mendapat anggaran rutin bulanan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB akan mengevaluasinya, Kata Plt Kepala Dinas, H. M. Imron. Evaluasi dilakukan dengan harapan agar kinerja para konsultan ini lebih optimal. Sebab dinas memperhatikan, jumlah koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) menyusut.

“Mestinya, kalau dilakukan pendampingan RAT bisa naik.

Jumlah koperasi meningkat,” kata H. Imron menyampaikan salah satu indikator kinerja yang harusnya dicapai.

Secara bersamaan, kabupaten/kota juga sedang melakukan seleksi pendamping UMKM di lapangan. Tahun ini dibutuhkan 43 orang.

Jika dalam hasil evaluasi nantinya, ada konsultan yang rapornya tak baik. Maka akan diganti dengan pendamping yang lulus seleksi. Konsultan PLUT dikontrak oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak sekitar tahun 2014 lalu.

Peran dan fungsi dari pendamping yang sedang diseleksi saat ini, tak jauh beda dengan tupoksi konsultan PLUT. Hanya saja mereka yang sedang diseleksi ini akan ditempatkan di masing-masing kabupaten/kota, rata-rata 3-4 orang dalam satu kabupaten/kota.

Tahun 2018 ini, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB akan memberikan pelatihan kepada 40 angkatan di Balatkop. Masing-masing angkatan diisi 60 orang peserta. Para peserta yang dilatih inilah nantinya yang akan diseleksi di kabupaten/kota, dan diberikan rekomendasi.

Seperti diketahui, salah satu fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB adalah mengantarkan KUMMKM naik kelas. Presiden Jokowi mengingingkan para pelaku usaha lokal menggenjot ekspor. Serta, memenangkan persaingan pasar dalam negeri agar tak tersingkir oleh para pelaku usaha dari negaranegara luar. Karena itulah, dibutuhkan komitmen dan kerja kerja stakeholder. (bul)

(Suara NTB/bul)

PELATIHAN - Kegiatan pelatihan e-commerce dari Kemenkop RI kepada pelaku IUMKM di NTB kemarin.

IUMKM Dituntut Manfaatkan E-Commerce Mataram (Suara NTB) Pemasaran digital memberi ruang pasar yang lebih luas, lebih efektif dan efisien.

Namun banyak yang belum memanfaatkan fasilitas ini.

Padahal, sistem perdagangan dengan pola konvensional perlahan terpinggirkan.

NTB di Mata Kementerian Koperasi dan UKM RI, adalah provinsi dengan potensi ekspor komoditas non tambang cukup bagus. Hanya saja, provinsi ini termasuk daerah yang masih minim pemanfaatan teknologi di bidang pemasaran produk.

Kementerian Koperasi memberikan perhatian kepada 7 provinsi di Indonesia yang minim memanfaatkan e-commerce.

Karena itulah, 150 calon eksportir, termasuk eksportir lokal diundang dan diberikan pendampingan agar berkualifikasi memanfaatkan e – commerce.

Pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram, Jumat (23/2) kemarin dibekali pemahaman tentang e – commerce, peluang dan tantangan. Serta syaratsyarat produk dapat dipasarkan melalui e-commerce.

“Setidaknya 50 persen dari yang diberikan pelatihan ini, akan dapat memanfaatkan ecommerce,” kata Deputi Promosi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ir. I Wayan Dipta, M. Sc Didampingi Asisten Deputi Pemasaran, Ir. Herustiati, dan Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. M. Imron, memfasilitasi pelaku usaha untuk memanfaatkan ecommerce ini adalah tindaklanjut dari kritik presiden terhadap pasar domestik yang dominan produknya dikuasai barang impor. Demikian juga pasar ekspor

Tenun Pringgasela Perlu Pemasaran Lebih Luas Mataram (Suara NTB) Kerajinan tenun merupakan salah satu khas daerah di beberapa tempat di NTB, temasuk di Lombok. Salah satu pusat kerajinan tenun di Lombok ada di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Banyak penenun yang masih aktif membuat kain hingga saat

ini. Namun hasil tenun itu masih terkendala soal pemasaran yang masih minim.

Di Kecamatan ini terdapat setidaknya 1.500 orang penenun yang masih aktif menghasilkan kain tenun setiap harinya. Ada ratusan kain tenun yang diproduksi setiap hari di kecamatan ini. Seluruh penenun meru-

pakan wanita-wanita Pringgasela yang sudah diajarkan menenun secara turun temurun.

“Masih banyak yang menenun, dari orang tua hingga remaja puteri masih banyak yang menenun. Ini patut kita syukuri karena tradisi masih terjaga hingga sekarang,” kata Kepala Desa Pringgasela, Mul’an.

Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Pringgasela. Wisatawan dapat melihat proses pembuatan kain tenun secara langsung.

Selain itu, wisatawan juga bisa membeli langsung dari produsen atau penenun dengan harga yang relatif terjangkau.

“Kainnya bagus-bagus, motifnya juga bagus. Ini yang kami dorong saat ini, bagaimana caranya agar Pringgasela itu semakin dikenal oleh wisatawan,” ujarnya.

Diketahui bahwa terdapat ratusan motif kain tenun yang dapat diproduksi oleh masyarakat Pringgasela. Misalnya ragi bayan, ragi sudan, ragi pucuk rebong, ragi songket, ragi sari menanti dan banyak lainnya. Ini yang membedakan kain tenun Pringgasela dengan kain tenun di pusat kerajinan lainnya. Menurut Mul’an, terdapat beragam motif yang bisa didapatkan oleh wisatawan, tentu saja dengan kualitas kain yang tidak diragukan lagi.

“Menenun sudah menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu di Pringgasela. Sehingga jangan heran kalau di setiap rumah itu ada penenunnya. Apapun pekerjaannya,” ujarnya.

Saat ini para pemuda dan pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk mempromosikan Kecamatan Pringgasela sebagai salah satu destinasi wisata industri kerajinan tangan.

Wisatawan diharapkan dapat berkunjung dan bisa menjadikan kain tenun khas Pringgasela sebagai buah tangah saat kembali ke daerah atau negaranya. (lin)

Indonesia, tertinggal dibanding negara-negara lain di Asia.

Taruh saja Cina, Thailand, Korea, termasuk Malaysia.

“Produk-produk lokal harus tampil. Karena itu, selain mendorong pemasaran konvensional, kita melakukan pendampingan untuk memanfaatkan e commerce,” demikian Herustiati.

Target pemerintah, tahun 2020 mendatang, sebanyak 8 juta pengusaha Indonesia akan memanfaatkan e-commerce.

Yang jumlah pemanfaatnya saat ini hanya 3 sampai 4 juta.

“Karena itu kita memberikan perhatian kepada provinsi yang potensial, tetapi minim pemanfaatan e-commerce,” katanya.

Kementerian Koperasi menggandeng salah satu brand dengan pasar e – commercenya cukup besar, Shopie. Selama sehari, para calon dan eksportir NTB digembeleng pengetahuan

tentang e-commerce dan seluruh syarat-syaratnya. e-commerce seperti diketahui merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistim ECommerce lebih kepada efektifitas dan efisien dalam meningkatkan keuntungannya.

Contoh perusahaan e-commerce internasional dan nasional. Amazon.com, eBay, Yahoo, PayPal, Google, Tokobagus.com, Berniaga.com, Blibli.com, Bejubel.com, Disdus.com, BukuKita.com dan sejenisnya. Di-

hubungi terpisah, Kepala BP3ED Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Taufik Rahman, SH mengemukakan, NTB telah memiliki fasilitas e – commerce.

Yakni i-shop NTB. sejak dilaunching tahun 2017 lalu, baru 38 pelaku IUMKM yang memanfaatkannya. Rata-rata adalah eksportir.

Masih sedikit, karena operatornya cukup selektif memilih siapa saja yang memenuhi syarat memasarkan produknya ke dunia maya melalui fasilitas ini.

Sebab setelah listing, seluruh produk yang diinginkan pasar harus terpenuhi.

“Tidak boleh bilang kekurangan bahan baku, produk terbatas atau sebagainya. Makanya kita selektif betul memasukkan IKM. Kalau yang mau masuk sih banyak. tapi tidak sembarangan,” demikian Taufik. (bul)

Apjati Sorot Maraknya Penerbitan Paspor Pelancong di Bima Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB menyorot longgarnya penerbitan izin paspor pelancong oleh Imigrasi Bima. Dikhawatirkan, jumlah TKI illegal semakin marak. Maraknya penerbitan paspor pelancong ini terutama untuk mereka yang mengatasnamakan diri sebagai turis, berangkat ke luar negeri, dengan tujuan Malaysia. Apjati melihat itu sebagai indikasi masih longgarnya pemberangkatan TKI tanpa dokumen resmi. “Masak iya, yang pakai sandal jepit jadi pelancong. Mestinya Imigrasi Bima lebih selektif,” kata Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun.

Ia mengkhawatirkan akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari.

Padahal, aturan menjadi TKI sudah cukup jelas.

Harus mendapat pelatihan sebelum diberangkatkan, mengetahui hak dan kewajibannya, jelas perusahaan yang memberangkatkan.

Dan jelas perusahaan serta job yang menunggu sesampainya di negara tujuan.

“Yang menggunakan paspor pelancong ini ratarata nekat. Sampai di sana tidak tahu apa-apa. Jadilah dia persoalan,” jelas H.

(Suara NTB/dok)

H. Muhammadun Muhammadun.

Padahal pemerintah sudah memberi ruang cukup luas kepada siapa saja untuk bekerja di luar negeri. Tentunya harus prosedural. Karenanya, Imigrasi Bima diharapkan mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan atau meminimalisir pemberangkatan TKI melalui jalur yang tidak direkomendasikan.

“Alasan Imigrasi Bima, semua warna negara berhak memiliki paspor. Tetapi, harusnya selektif, dapat diidentifikasi mana orang yang benar-benar berangkat ke luar negeri dengan tujuannya.

Paspor pelancong ini marak terbit di Imigrasi Bima. Kalau di Mataram, termasuk Lombok Tengah sudah mulai

berkurang,” ungkap H. Muhammadun.

Laporan yang masuk kepada asosiasi. Penerbitan paspor pelancong ini masih marak, karena masih kuatnya pengaruh oknum calo.

Mengingat pemerintah daerah belum mengupayakan terbentuknya layanan satu atap.

“Asal berani bayar, terbit paspor pelancong di sana,” kata H. Muhammadun setelah melakukan investigasi kecil-kecilan.

Karena itulah, diharapkan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakestrans) melakukan intervensi. Agar tak bermuculan kasus-kasus TKI illegal di kemudian hari.

Selain itu, bahkan dengan tegas H. Muhammadun meminta kepada Gubernur NTB untuk menyurati Kantor Imigrasi di Batam dan Pontianak untuk membatasi penerbitan paspor pelancong kepada mereka yang terindikasi calon TKI illegal.

“Banyak juga warga NTB yang menggunakan jalur Batam dan Pontianak. Karena itu kita harapkan Pak Gubernur bersurat juga ke sana, seperti yang dilakukan Gubernur NTT,” demikian H. Muhammadun. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Halaman 4

Awasi Akun Relawan Paslon MEMASUKI tahapan kampanye dalam momentum Pilkada 2018. Pasangan calon (paslon) beserta relawan maupun simpatisan melakukan berbagai aneka cara dalam menarik perhatian masyarakat. Salah satunya, memanfaatkan keberadaan media sosial (medsos). Terkait hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Timur (Lotim) hanya mengawasi lima akun facebook pendukung paslon sebagai aturan dari KPU. Menurut Kepala Disko(Suara NTB/dok) minfo Lotim, Ridatul Yasa, Ridatul Yasa sebanyak lima akun media sosial yang mengatasnamakan tim dari salah satu paslon yang terdaftar di KPU, lima akun itu harus didaftarkan, karena itu yang akan diawasi. Jika tidak daftarkan, maka akun-akun itu akan dianggap ilegal dan tentunya akan ditertibkan dan ada proses hukumnya. “Jika sudah resmi maka akan dilaporkan ke pemerintah pusat oleh Diskominfo Lotim,” ujarnya.

Sementara jika yang tidak terdaftar kemudian menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan paslon Bupati dan Wakil Bupati Lotim, terlebih menyebarkan informasti tidak benar atau hoaks, maka aparat kepolisian juga akan bertindak. Petugas dari kepolisian memiliki petugas siber patrol untuk untuk memantau akun-akun dari masing-masing paslon. “Akun abal-abal yang tidak terdaftar di KPU dalam momentum pilkada ini tentu akan ditindak. Kita akan melacak, memonitor sesuai dengan kewenangan yang kita miliki,” ungkapnya.

Terkait dengan kondisi saat ini yang masih banyak menggunakan akun pribadi dan mempublikasikan salah satu pasangan calon. Akun-aku itu diminta untuk didaftarkan di KPU untuk dapat berstatus resmi atau berjumlah lima akun. Sehingga jika ada ditemukan yang melakukan publikasi tidak benar dan dapat menimbulkan perpecahan, maka akun itu akan dilaporkan ke Panwaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, juga menegaskan kampanye di media sosial akan turut diawasi. Untuk itu, sesuai aturan setiap akun yang berpihak kepada salah satu pasangan calon dan membuat suatu konten yang bertujuan untuk memenangkan pasangan wajib untuk didaftarkan di KPU. Akan tetapi pengawasan terhadap akun-akun yang melakukan kampanye di media sosial akan diawasi ketika sudah dilakukan penetapan pasangan calon menjadi peserta Pilkada oleh KPU. (yon)

2017, Disnaker KLU Keluarkan 910 Izin Tanjung (Suara NTB) Sepanjang 2017 lalu, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengeluarkan total 910 perizinan. Izin-izin yang dikeluarkan itu terdiri dari 43 jenis izin sesuai dengan jumlah izin yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Disnaker.

Kepala Disnaker PM PTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Jumat (23/2) mengungkapkan, jenis izin yang dikeluarkan, terbanyak berada pada (Suara NTB/ari) Izin Mempekerjakan Tenaga Vidi Ekakusuma Asing (IMTA) sebanyak 168, disusul Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebanyak 137 unit, SIUP sebanyak 111 dan TDP sebanyak 109 unit. Pada izinizin lain, kisarannya berada di bawah 100 unit. Namun ada pula izin-izin yang sama sekali tidak diajukan oleh masyarakat seperti izin pemotongan hewan ternak, izin penangkapan ikan, izin pemasangan reklame, pas kecil, sertifikat kesempurnaan kapal, tanda daftar gudang dan izin usaha industri.

Dari jumlah izin yang dikeluarkan itu, dinas telah mampu menarik retribusi sebesar Rp 4,54 miliar lebih. Izin itu pun hanya dibukukan dari 5 jenis izin yang memang diperbolehkan untuk dipungut, yakni IMB sebesar Rp 1,289 miliar, izin minol sebesar Rp 13,9 juta, izin HO sebesar Rp 920 juta, Izin Perikanan sebesar Rp 15,9 juta dan izin IMTA sebesar Rp 2,632 miliar. Secara total, dari target PAD yang dibebankan sebesar Rp 4,635 miliar dengan realisasi lebih rendah sebesar Rp 4,54 miliar. “Untuk tahun ini, target PAD dibebankan melonjak sebesar Rp 9 miliar. Kita berharap nominal ini bisa kita capai,” ungkap Vidi.

Sejak ditetapkan sebagai OPD dengan nama Disnaker PM PTSP (dari sebelumnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terpisah dengan Dinsosnaker, red), Disnaker memperoleh pelimpahan 43 jenis izin yang dikelola dan dilayani dengan sistem terpadu satu pintu. Kendati demikian, Disnaker belum bisa mengelola izin-izin itu berada di bawah satu atap Disnaker.

Beberapa izin-izin lain masih ditangani atau harus memperoleh rekomendasi lebih dulu dari dinas teknis.

“Sebenarnya sudah satu pintu. Artinya yang belum satu pintu itu terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk mengurus yang ada dinas teknis. Misalnya untuk IMB butuh UPL/UKL di Dinas LH, BKPRD di Dinas PU dan lainnya. Sementara masyarakat menganggap itu bagian dari SOP kita, padahal tidak,” sambung Vidi.

Ia menerangkan, perolehan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) masih dikeluarkan oleh dinas teknis yakni Dinas PU (setelah memperoleh persetujuan Sekda selaku Ketua BKPRD). Hingga Dinsnaker nantinya mempunyai dokumen RTRW dan RDTL sebagai acuan, saat itulah BKPRD dapat diurus di satu atap di Dinas Tenaga Kerja PM PTSP. Diduga bahwa di KLU lebih banyak perusahaan yang mengantongi IMB tanpa mengantongi rekomendasi BKPRD, Vidi membantah. Ia mengklaim, sejak menangani Disnaker KLU dan menerima 43 jenis izin yang dilimpahkan Kepala Daerah, belum sekalipun dirinya mengeluarkan IMB kepada perusahaan yang tidak mempunyai BKPRD. “Sebenarnya BKPRD dulu baru IMB. Karena BKPRD itu berkaitan dengan boleh tidaknya membangun di lokasi itu, kebenaran tata ruangnya-lah. Jadi BKPRD ini dasar dari IMB itu sendiri. Nanti kalau kita sudah punya RTRW dan RDTR, mungkin BKPRD akan dialihkan kemari,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati melantik dan mengambil sumpah 88 ASN eselon III dan IV di lingkup Pemda KLU, Kamis (22/2) malam.

Rotasi 88 ASN

Bupati Akui Instruksi dan Edarannya Belum Dilaksanakan OPD Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kembali melakukan rotasi 88 ASN eselon III dan IV lingkup Pemda KLU, Kamis (22/2) malam. Dari jumlah itu, 2 di antaranya adalah ASN yang ditugaskan untuk bertugas di Dinas Dukcapil selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut bertanggung jawab secara vertikal.

Rotasi yang melibatkan 86 orang di 29 OPD itu terdiri dari pengisian kepada 18 jabatan untuk mengisi posisi Sekretaris dan Bidang di OPD. Mereka yang direposisi antara lain, Dr. Fauzan, M.Pd., menjabat Sekdis Dikpora KLU dari sebelumnya Sekretaris Bappeda KLU. Sekretaris Bappeda selanjutnya dipercayakan kepada Yuni Kartika Maesarah dari sebelumnya menjabat sebagai Kabid Sosbud, Bappeda KLU. Pengganti Yuni selanjutnya diisi Adi Wibawa, S.Pt yang sebelumnya menjabat Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU. Mantan Camat Kayangan, Husna Albayani yang sempat mendapat kritik dari beberapa

kepala desa ikut dimutasi, dengan memegang jabatan baru sebagai Sekdis pada Satpol dan Damkar KLU. Sebagai Camat Kayangan yang baru ditunjuk, H. M. Thohir, SH., yang sebelumnya menjabat Sekcam Pemenang. Selanjutnya, Nurdin, S.Pd., yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdis Dikpora digeser sebagai Sekdis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Terhadap kebijakannya itu, bupati menjelaskan rotasi jabatan adalah sebuah keniscayaan, karena dinamika pemerintahan terus berjalan.

Ada berbagai sebab mengapa rotasi dilakukan, diantaranya ada ASN yang memasuki masa pensiun, mengundurkan diri atau diberikan kepercayaan yang lain.

Namun demikian, kata bu-

pati, tidak semua sama perasaannya menyikapi amanah yang diberikan. Ada yang senang, biasa-biasa saja atau bahkan kecewa. Keputusan rotasi agar disadari dan disikapi dengan cara pandang positif sebagai penerima amanah dan pelaksana tanggung jawab yang dibebankan.

Diakuinya, beberapa pejabat mungkin memiliki kesan biasa terhadap pergeseran posisi jabatan yang diberikan. Hal itu tidak lepas dari sikap positif dengan memandang jabatan adalah sebuah pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, tidak sedikit yang memandang setiap jabatan adalah kesempatan yang berbeda, sehingga pejabat bersangkutan memiliki orientasi yang berbeda pula selama men-

Selong (Suara NTB) Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu persoalan yang menjadi atensi aparat kepolisian untuk diberantas. Para terduga pengedar barang haram itu dibekuk oleh petugas. Namun dalam penangkapan pelaku di wilayah Kecamatan Pringgabaya, Kamis (22/2), petugas tidak menemukan alat isap berupa sabu yang diduga terlebih dahulu disembunyikan oleh pelaku.

Penangkapan terhadap pelaku inisial, SS dilakukan sekitar pukul 13.00 wita, Tim Opsnal Reskrim dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lotim melakukan penangkapan terhadap pelaku bertempat di rumahnya di Kampung Sandubaya Barat Desa Labuhan Lombok.

Menurut Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH,SIK, penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat, sehingga langsung diturunkan Tim Opsnal Reskrim dan Opsnal Resnarkoba Polres Lotim.

Tim kemudian melakukan pen-

Sebelum Pilkada

(Suara NTB/ist)

GELEDAH – Pengeledahan yang dilakukan polisi di rumah terduga pengedar narkoba di Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya. angkapan terhadap pelaku yang diduga menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Namun saat tim melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah pelaku, dari penggeledahan yang dilakukan petugas tidak menemukan narkotika jenis sabu. Namun beberapa barang bukti yang ditemukan, di antaranya satu buah timbangan, tiga buah tabung kaca dua buah korek api gas. Selain

itu, tiga buah gunting, satu buah bong, satu buah handphone dan lima buah pipet dan sekop plastik serta satu buah jarum.

Beberapa barang bukti itu diduga digunakan oleh para pelaku dan pelanggannya di dalam menggunakan sabu. Saat ini SS dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lotim untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan pengembangan lebih lanjut. (yon)

ASN Masuk Kerja di Atas Jam 9, Sambil ”Ngobyek” Pula Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., sedikit banyak curhat di hadapan lebih dari 100 orang ASN lingkup eselon II, III dan IV saat berlangsung rotasi ASN pada Kamis (22/2) malam. Meski tidak menyiratkan kekecewaan secara frontal, namun Najmul secara langsung menyayangkan masih lemahnya kedisiplinan ASN, serta lemahnya kontrol dari Kepala OPD di lingkup OPD yang dikelolanya. pelatihan mengelola manajemen di kantor tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Saya katakan demikian, karena saya menemukan beberapa kawan-kawan eselon III, eselon IV, Kepala Bidang, Kepala Seksi, masih belum melaksanakan tugas sesuai dengan

Merah berarti masyarakat tidak puas, kuning cukup puas, dan putih/hijau berarti sangat puas. Namun sayang, sejak ia gaungkan tahun 2017 lalu, arahan ini tidak dilakukan oleh beberapa OPD. “Saya memantau beberapa hari ini, apakah itu surat edaran, instruksi dan sebagainya yang saya sampaikan sejak awal, tidak seluruhnya dilakukan oleh kawan-kawan kita yang sedang memegang amanah.”

Selain itu, akunya, dari evaluasi yang dilakukan Kamis malam, banyak hal yang belum sesuai harapan. “Saya mengevaluasi tadi malam, saya di kantor sampai jam 12 malam, saya melihat apa yang kita sampaikan sejak awal, bahkan ketika baru masuk (menjabat), saya mengatakan satu hal, saya ingin agar masyarakat yang datang ke kantor, mereka merasakan kantor itu adalah rumah solusi bagi mereka. Sehingga kita ada resepsionis, ada survei kepuasan public, tetapi sampai hari ini tidak semua melaksanakan,” kritiknya. (ari)

Dukcapil Targetkan Bekuk Terduga Pengedar, Polisi Perekaman E-KTP Tuntas Hanya Dapat Alat Isap

Curhat Bupati KLU Saat Mutasi

SALAH satu yang disorot bupati, adalah masih adanya ASN yang masuk kerja di atas jam 9. Lebih parahnya lagi, ada ASN yang ia diindikasikan bekerja sebagai ASN menyambi pekerjaan lain di luar tupoksinya sebagai ASN. Di mana, yang sudah diberikan amanah dan

jalankan tugasnya.

“Saya yakin apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka akan sangat tergantung bagaimana kita melaksanakannya saat amanah itu kita pegang.

Mudahan kita semua bisa mengawali tugas dengan ini dengan baik,” ujar Najmul.

Kepada para pemangku jabatan yang dipercaya mengemban amanah dan tanggung jawab besar, Bupati mengingatkan agar melaksanakan amanah dengan baik. Pasalnya, selama 2 tahun sebagai bupati ia telah mengeluarkan rambu-rambu inovasi yang dapat diterapkan oleh OPD sebagai indikator peningkatan pelayanan dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

Salah satu yang ia maksudkan, agar OPD-OPD menyediakan kotak saran di masingmasing instansi. Kotak saran itu include dengan 3 buah kartu yang berwarna merah, kuning dan putih (atau hijau). Masingmasing warna menandakan tingkat kepuasan masyarakat.

yang diharapkan. Bahkan ada yang rajin sambil ngobyek, bahkan kadang-kadang ada yang ke kantor jam 9, jam 10 ya, itu kita rembug-kan pak,” cetus Najmul dalam arahannya.

Apa yang ia temukan ia sayangkan. Sekali lagi, kinerja jajaran ASN eselon III dan eselon

IV yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kontrol eselon II atau Kepala OPD tidak dilaporkan ke dirinya.

“Tetapi pertanyaannya adalah, tidak ada laporan dari kepala dinas, padahal itu kepala bidangnya. Artinya adalah Sekdis atau Kabid yang seperti itu, maka yang pertama kali menegur adalah Kepala Dinasnya, karena dia adalah atasan langsungnya,” papar bupati lagi.

Minimnya laporan orang per orang dari Kepala OPD kepada Kepala Daerah kontan menja-

di konsentrasi Najmul. Di mana ia mengingatkan, bahwa tidak ditegurnya anak buah oleh atasan, juga dikatagorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.

Sebagaimana diketahui, Bupati pada kesempatan itu kembali melakukan merotasi 88 orang ASN eselon III dan IV lingkup Pemkab Lombok Utara, Kamis (22/2) malam. Diantara jumlah itu, 2 diantaranya adalah ASN yang ditugaskan untuk bertugas di Dinas Dukcapil selaku OPD yang turut bertanggung jawab secara vertikal. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan perekaman terhadap E-KTP tuntas tahun ini, terutama sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada 27 Juni 2018. Untuk mengejar target itu, saat ini berbagai upaya dilakukan seperti melakukan perekaman keliling hingga ke tingkat desa/dusun.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (23/2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Lotim, Atma Yakin menjelaskan, pada tahun 2018 ini perekaman EKTP terhadap masyarakat wajib KTP harus dapat dituntaskan. Pasalnya, perekaman yang sudah masuk pada angka 90 persen perekaman dari 915 ribu yang wajib KTP terus diupaya dituntaskan sebelumnya tahap akhir Pilkada pada bulan Juni 2018 mendatang. “Tahun ini perekaman kita targetkan tuntas sebelum Pilkada,”ujarnya.

Namun, dalam melakukan perekaman E-KTP itu, yang menjadi kendala dihadapi karena masih engannya masyarakat da-

tang ke lokasi perekaman atau mobil keliling milik Dukcapil Lotim. Artinya, masyarakat sering tidak berada di rumah, karena harus pergi ke pasar maupun ke sawah. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perekaman E-KTP atau tingkat kepatuhan masyarakat di dalam melakukan perekaman ini mengalami peningkatan.

Disebutkan, untuk keberadaan blangko E-KTP yang dimiliki oleh Dukcapil Lotim tidak ada masalah. Hanya saja hingga dalam kurun waktu sepekan ini, pencetakan E-KTP yang masih mengalami gangguan, karena koneksi antara server pusat dengan di Dukcapil yang sering terjadi gangguan. “Hari ini saja pencetakan mati total. Inilah yang menjadi kendala kita, pencetakan sering terlambat,” ungkapnya.

Meski jaringan untuk pencetakan E-KTP itu terganggu bukan berarti masyarakat tidak dapat mengurus dokumen kependudukannya. Seperti untuk KTP ini masyarakat dapat memperoleh biodatanya dengan penerbitan surat keterangan (suket) sementara pengganti KTP yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengurus kebutuhannya. (yon)

(Suara NTB/yon)

LAYANI - Staf di Dinas Dukcapil Lotim yang memberikan pelayanan dokumen kependudukan pada masyarakat.

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Jalankan Pilkada Damai Libatkan Auditor Independen DANA kampanye masingmasing pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) yang dipakai pada pilkada dibatasi hingga Rp 18 miliar lebih. Batasan dana kampanye ini berdasarkan kesepakatan bersama paslon yang ditetapkan sebelumnya.

“Batasan dana kampanye sebesar Rp 18 miliar lebih, kita sudah tetapkan dan kita koordinasikan dengan paslon untuk pengeluaran dana kampanye ini dibatasi,” tegas Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH., MH., Jumat (23/2).

(Suara NTB/her) Terkait sumber dana kamM. Suhardi panye ini jelasnya bakal dilacak. Dana ini akan diaudit oleh kantor akuntan public (KAP). Bahkan hasil audit ini akan diumumkan, apakah paslon patuh atau tidak terhadap ketentuan dana kampanye ini. “Ini akan disimpulkan oleh KAP, karena kalau sumbernya ndak jelas bisa ke pembatalan calon lho,” tegasnya.

Suhardi menegaskan, sumber dana kampanye ini harus jelas, sebab jika tidak maka akan menyebabkan paslon dianulir. Dana kampanye ini harus jelas siapa penyumbangnya, jika perusahaan maka harus jelas badan hukum, NPWP. Sebab jangan sampai yang menyumbang ini berutang pajak.

Sumbangan ke paslon, jelasnya tidak dibatasi jumlahnya, bahkan jika ada ribuan orang yang menyumbang ratusan juta juga tidak masalah. Namun aturannya, satu perusahaan dibatasi menyumbang Rp 750 juta, sedangkan perorangan Rp 75 juta. Termasuk pengeluaran dana ini dibatasi. Ia menegaskan, dana kampanye ini tidak termasuk bayar saksi, sebab bayar saksi ini di luar masa kampanye. Menurutnya dana untuk saksi ini tidak ada istilah atau tidak diatur dalam PKPU. Sebab penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ini paling lambat diserahkan H+1 kampanye, tanggal 23 Juni berakhir masa kampanye, maka tanggal 24 juni paslon harus menyerahkan laporan ke KPU. “Selanjutnya kita serahkan ke KAP untuk diaudit,” tegasnya. Jika terlambat menyerahkan, maka paslon bakal dikenakan sanksi. (her)

KPU Harapkan Semua Paslon Tepati Janji Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) berharap semua pasangan calon (paslon) melaksanakan komitmennya untuk melaksanakan pilkada damai, sesuai janji paslon pada saat menandatangani deklarasi pilkada damai dan berintegritas.

Komitmen ini jangan sampai sekedar diucapkan, tetapi harus dilaksanakan oleh semua paslon. Hal ini untuk menyikapi memanasnya situasi keamanan dan ketertiban pascapenetapan paslon dan masa kampanye hingga selesainya proses pilkada ini.

Demikian ditegaskan Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH., MH., menyikapi hasil pantauan kepolisian terhadap situasi keamanan pada masa kampanye, Jumat (23/2).

Suhardi menyatakan, situasi ini merupakan proses demokrasi di Lobar, namun

proses ini minimal dilaksanakan dengan cara-cara yang santun. Perbedaan pilihan pasti terjadi, sebab semua paslon ingin menang. Akan tetapi cara untuk menang melalui proses yang baik, kampanye dengan santun, tidak boleh saling menjelekkan, intimidasi. “Itu harus

menjadi komitmen bersama bagi semua paslon, apalagi sudah deklarasi kampanye damai kan, kita berharap apa yang sudah dideklarasikan itu dilaksanakan di lapangan,” tegas Suhardi.

Diakuinya, paslon memiliki pendukung fanatik, akan teta-

pi juga harus melaksanakan komitmen pilkada damai.

Sebab yang namanya pesta demokrasi harusnya berbahagia, pilkada ini bukan demokrasi yang sangat liberal, artinya boleh dengan segala cara. Namun harus menjadi bagian edukasi ke masyarakat.

Di pilkada ini, jelasnya pasti ada hasil, namun minimal proses demokrasi dilaksanakan dengan cara santun. Para paslon pasti mau menang, namun proses untuk menang ini harus dilaksanakan dengan cara baik, santun, tidak boleh saling menjelekkan apalagi mengintimidasi lawan politik

dan masyarakat yang berbeda pilihan. “Tidak boleh mengintimidasi,”tegasnya.

Ia menekankan semua komitmen dan janji yang disampaikan untuk melaksanakan pilkada damai harus dilaksanakan di lapangan. Menyoal pemasangan baliho salah satu paslon yang dirusak, sehingga menimbulkan situasi memanas, mengacu aturan baliho itu dibolehkan terpasang di lokasi tersebut. Sebab paslon boleh mencetak dan memasang tambahan di luar ketentuan KPU. Bahkan sudah ditetapkan dalam SK. “Boleh itu, sebab paslon berhak menambah baliho,” jelasnya. (her)

Mantan Bupati Arahkan Dukungan ke Zaitun Giri Menang (Suara NTB) Mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. L. Mudjitahid mengarahkan dukungan politik di pilkada kali ini ke pasangan calon (paslon) nomor urut 3, H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun (Zaitun). Kepastian arah dukungan ini setelah pernyataan sikap disampaikan Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) ini saat bertemu Zaitun di kediamannya.

Mantan Walikota Mataram ini berpesan kepada Zaitun ke depan untuk meneruskan berbagai konsep yang dilaksanakan di eranya, seperti Patut Patuh Patju dan Jumat Bersih yang berhasil membawa harum nama Lobar bahkan NTB di kancah nasional dan internasional.

Tim Penghubung Paket Zaitun Ali Hidayat, menyatakan, H. L. Mudjitahid mengundang H. FauzanKhalid bersama seluruh timses. Dalam pertemuan ini, L. Mudjitahid mengumpulkan semua keluarga dan kerabat untuk bersamasama mendukung Zaitun.

Selain itu, alasan mendasar H. L. Mudjitahid menjatuhkan dukungan ke Zaitun, duet ini tidak memiliki cacat sejarah. “Dia (paket Zaitun) ini dinilai tidak punya cacat sejarah, itu salah satu alasannya,’’ tukas Ali. (her)

(Suara NTB/kir)

JALAN - Kondisi jalan di KEK Mandalika yang sudah mulai dibangun. Dalam proses pembangunannya, Amdal KEK Mandalika akan direvisi untuk mengakomodir penambahan jumlah kamar hotel yang terus bertambah.

Dokumen Amdal KEK Mandalika Direvisi Praya (Suara NTB) Dokumen Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (Amdal) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika direncanakan akan di-review atau revisi kembali. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir perubahan target jumlah kamar hotel yang terbangun di kawasan tersebut nantinya.

Demikian diungkapkan Administrator KEK Mandalika, Ir. H. Winarto, kepada

Suara NTB, Kamis (22/2).

Ia menjelaskan, saat ini konsep Amdal KEK Mandalika disusun dengan target kamar hotel sebanyak 10 ribu kamar.

Sementara target ketersedian kamar hotel di kawasan tersebut ternyata jauh lebih banyak, sehingga mau tidak mau konsep Amdal kawasan harus diubah untuk menyesuaikan dengan target ketersediaan kamar hotel nantinya.

“Target ketersediaan ka-

mar di KEK Mandalika semua hanya 10 ribu kamar.Tapi sekarang sudah berubah, menjadi 20 ribu kamar. Sampai akhir pengembangan kawasan tersebut di tahun 2030 mendatang,” ujarnya. Itu artinya, konsep Amdal yang sudah harus direview atau direvisi kembali supaya sesuai dengan konsep dan target pengembangan kawasan itu sendiri.

Rencananya untuk melakukan review terhadap konsep

Amdal KEK Mandalika tersebut terang Winarto sudah mulai dipersiapkan. Namun berarti rencana pengembangan KEK Mandalika berhenti.

Proses pengembangan tetap berjalan sesuai dengan konsep Amdal yang sudah ada. Nanti kalau konsep Amdal sudah direview, rencana pengembangan akan menyesuaikan dengan sendirinya.

Terpisah, General Affair KEK Mandalika, I Gusti

Lanang Bratasuta, mengatakan soal target ketersediaan kamar di kawasan Mandalika di atas 10 ribu kamar, yakni sekitar 12 ribu kamar. Untuk itu, ujarnya, bisa jadi Amdal KEK Mandalika direvisi atau direview kembali guna mengakomodir target yang ada. “Review Amdal itu penting, untuk memastikan target pengembangan kawasan sesuai dengan konsep pengembangan yang ada,” ujarnya. (kir)

’’Bau Nyale’’, Momen Pemulihan Pariwisata Pembangunan Poltekpar Lombok Tahap II Habiskan Rp 150 Miliar

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Paket Zaitun saat bertemu dengan mantan Bupati Lobar H. L. Mudjitahid di kediamannya beberapa waktu lalu.

Aturan Dinilai Rancu

Penertiban Baliho Program Dianggap Berlebihan Giri Menang (suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) H. L. Winengan menyatakan pihaknya bakal menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu untuk menertibkan reklame dan baliho yang masih terpasang di sejumlah titik. Namun, penertiban baliho petahana yang bermuatan program pemda, pihaknya menilai aturan terkait hal ini masih rancu, sehingga menganggap Panwaslu terlalu berlebihan.

“Panwaslu bersurat ke kami untuk menertibkan semua baliho paslon, isinya tidak ada terkait penertiban baliho yang ada foto petahana bermuatan program pemda, jadi kalau meminta menertibkan itu ya berlebihan lah,” ujarnya, Jumat (23/2).

Ia menegaskan, tidak ada dalam surat tersebut meminta dinas untuk menertibkan baliho bermuatan program pemda. Panwaslu hanya berkoordinasi untuk menurukan semua gambar paslon.

Winengan menyatakan pihak yang seharusnya menurunkan baliho adalah tim dari masing-masing paslon sebab Panwaslu bersurat pertama ke timses baru bersurat ke dinas terkait. Sebab jika paslon tidak menurunkan ada teguran dari Panwaslu.

Terkait adanya permintaan menertibkan baliho paslon dan gambar bupati bermuatan program pemda, harus dibedakan mana gambar paslon dan program pemda berisi foto petahana. Menurutnya terpisah antara baliho paslon dengan gambar program pemda.

Gambar yang dimuat dalam baliho program pemda bukan pasangan, namun hanya foto sendiri, di samping tidak ada unsur kampanye di dalamnya. Sehingga menuurutnya gambar program ini tidak termasuk yang dimaksudkan oleh panwaslu.

Memang bupati cuti, namun sementara waktu akan menjabat lagi hingga 2019. “Kalau ditertibkan dong semua foto petahan yang masing dipasang di dalam ruangan juga harus diturunkan. Kita juga harus fair dong, jangan berlebihan lah,”tegasnya.

Menyangkut regulasi yang melarang petahana mensosialisasikan diri menggunakan baliho program pemda yang didanai dari APBD, menurutnya baliho ini terpasang jauh sebelumnya. Ia pun mengajak Panwaslu ikut turun agar jangan meminta dinas saja bergerak menertibkan, hal ini agar pihaknya mengetahui mana baliho yang perlu ditertibkan. Disini jelasnya perlu satukan persepsi mana yang dimaksud baliho yang ditertibkan. Intinya, pihaknya komitmen melaksanakan aturan hanya saja pemahaman soal aturan ini rancu.

Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abrar menyatakan pihak Panwaslu merekomendasikan ke pemda khususnya ke sejumlah OPD yang berwenang untuk menurunkan semua baliho atau reklame yang bermuatan program pemda, namun ada foto petahana. Semua atribut ini perlu diturunkan sebab jangan sampai nantinya dianggap menguntungkan salah satu paslon selama kampanye berlangsung sehingga melanggar aturan. (her)

Praya (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) NTB telah mencanangkan gelaran Festival Pesona Bau Nyale sebagai momen recovery (pemulihan) untuk mendongkrak kembali angka kunjungan wisatawan mancanegara setelah erupsi Gunung Agung Bali. Untuk itu, pemerintah provinsi, bersama-sama dengan pemerintah pusat dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan berupaya maksimal menyuguhkan gelaran event terbaik pada Festival Pesona Bau Nyale tahun ini.

“Gelaran Bau Nyale tahun ini sangat penting. Sebagai langkah awal kita melakukan recovery, guna mendongkrak kembali angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang sempat turun akibat erupsi Gung Agung Bali beberapa waktu lalu,” terang Kepala Dispar NTB H. L. Moh. Faozal, M.Si., di Praya Jumat (23/2).

Pihaknya membidik wisatawan asal Australia.

Mengingat, selama ini wisatawan Australia cukup mendominasi angka kunjungan

wisatawan mancanegara di daerah ini, sehingga untuk kegiatan promosi serta branding event, lebih difokuskan ke Australia tanpa mengesampingkan negara-negara lainnya yang selama ini menjadi penyumbang angka kunjungan wisatawan mancanegara di daerah ini.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar beberapa kegiatan yang melibatkan media-media ternama di negara Kangguru ini. Seperti kegiatan Fun Trip yang pesertanya berasal dari 11 media di Australia. “Awak media dari 11 media ternama di Australia tersebut direncanakan akan datang mulai tanggal 1 Maret mendatang. Untuk meliput kegiatan atau event yang digelar selama Festival Pesona Bau Nyale berlangsung,” terangnya.

Kehadiran awak media dari Australia ini, ujarnya, difasilitas langsung oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Hal ini sebagai bagian dari upaya mempromosikan dan memperkuat branding Festival Pesona Bau Nyale tahun ini ke mancanegara, sehingga event

Bau Nyale bisa lebih dikenal dan mendunia di masa-masa yang akan datang.

Diakuinya, event Bau Nyale mulai tahun ini sudah masuk event nasional, sehingga promosi dan branding kegiatannya harus lebih luas lagi.

“Promosi dan branding event memang jadi fokus utama.

Agar event Bau Nyale bisa semakin terkenal,” tandasnya.

Untuk itu, ujarnya, yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah bagaimana mempersiapkan gelaran event Bau Nyale agar bisa terlaksana dengan baik dan mampu memberikan kesan yang baik kepada semua wisatawan.

“Bau Nyale ini merupakan pertaruhan nama baik daerah. Jadi harus terlaksana dengan sukses.

Agar keberlanjutannya bisa dipertahankan di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Pihaknya tidak ingin, festival ini akan meninggalkan kesan yang mengecewakan bagi wisatawan, sehingga pemerintah pusat bisa saja mencabut status Bau Nyale sebagai event nasional dan bakal merugikan daerah. (kir)

Praya (Suara NTB) Proses pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal terus berjalan. Setelah dua gedung perkuliahan dipastikan tuntas awal tahun ini akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung rektorat serta laboratorium dengan alokasi anggaran mencapai Rp 150 miliar.

“Proses tender untuk rencana pembangunan gedung rektorat serta laboratorium Poltekpar Lombok sudah hampir selesai.

Dan, diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi proses pembangunannya sudah bisa dimulai,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., di Praya, Jumat (23/2).

Ia menjelaskan, dana yang dihabiskan untuk membangun gedung rektorat serta laboratorium lebih besar dari dana yang dihabiskan untuk membangun dua gedung perkuliahan sebelumnya. Di mana untuk dua gedung

perkuliahan Poltekpar Lombok tersebut menghabiskan sekitar Rp 103 miliar lebih. Sebelumnya, ujarnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 185 miliar untuk membiayai pembangunan tahap II ini. Tetapi dalam proses tender, dana yang dibutuhkan berkurang menjadi Rp 150 miliar.

Menurut Faozal, proses pembangunan tahap II tahun ini diharapkan bisa lebih cepat. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pengerjaan seperti tahun sebelumnya. Di mana proses pembangunan dua gedung perkuliahan Poltekpar Lombok sampai harus diperpanjang sampai 90 hari.

Secara total pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 1,3 triliun untuk membangun kampus Poltekpar Lombok. Tapi anggaran tersebut akan disiapkan secara berkala sampai beberapa tahun ke depan dengan besaran alokasi anggaran pembangunan yang begitu besar ini. (kir)

Melirik Potensi Lebah Madu Hutan di Bukit Loang Batu Berbagai potensi dan kekayaan alam tersimpan di wilayah Sekotong khusus Desa Sekotong Tengah.

Namun, potensi ini perlu sentuhan untuk memaksimalkan pengembangannya. Salah satunya, di Dusun Loang Batu Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong terdapat potensi lebah madu hutan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Sayangnya, potensi ini belum maksimal digarap.

DUSUN yang terletak di atas perbukitan ini merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Sekotong Tengah, jumlah penduduk yang menghuni dusun ini sekitar 933 jiwa. Setengah dari penduduk dusun ini menggantungkan hidup dari budidaya lebah madu, di samping mereka bertani. Fathurrahman, salah seorang peternak madu dan juga kepala dusun setempat menuturkan, budidaya madu merupakan mata pencaharian penduduk yang dilaku-

kan secara turun temurun di sela-sela kegiatan bertani.

Madu yang diternakkan, ujarnya, adalah jenis madu hutan yang disebut madu lani dan madu kenyirohan. “Cuma persoalan yang kami alami adalah pada pemasaran madu,peralatan berupa stup, masker dan yang lainnya masih sangat kekurangan,” ungkapnya.

Padahal kata Fathur, jika menilik hasil dari budidaya madu lumayan besar bisa mencapai 50 botol per bulan dengan rincian 4 botol per orang den-

gan jumlah peternak sebanyak 30 orang, namun disebabkan kurangnya tempat pemasaran akhirnya banyak warga yang kurang bersemangat. Per botol dijual variatif, namun biasanya 100 - 150 ribu per botol.

Diakuinya, pemasaran juga menjadi problema yang dihadapi peternak lebah. Pihaknya berharap agar potensi ini dilirik oleh pemerintah. Sebab melalui budidaya madu ini masyarakat setempat bisa menambah penghasilan untuk keluarga. “Kami harapkan budidaya lebah madu ini diperhatikan oleh pemerintah, sebab ini bisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat kami,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kades Sekotong Tengah L. Saparudin mengatakan selama ini memang para peternak kurang sosialisasi. “jika memang demikian persoalannya kami

(Suara NTB/ist)

BELUM MAKSIMAL - Budidaya lebah madu di Loang Batu Sekotong Tengah yang belum digarap maksimal. siap membantu para peternak untuk menjual melalui waserda dan insya Allah banyak

para kadus dan staf desa yang akan membeli,” ungkap Lalu Saparudin. (her)

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Belum Diperbaiki, Kondisi Jembatan Tepas Semakin Parah Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Tepas Sepakat dan Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea kembali mempertanyakan kejelasan nasib dari keberadaan Jembatan yang dibangun tahun 2016 lalu. Hal tersebut dilakukan, karena selama tahun 2017 jembatan ini tidak lagi dikerjakan oleh pihak rekanan dan terkesan dibiarkan begitu saja.

(Suara NTB/ist)

JALAN KAKI - Para buruh yang tergabung di SBSI KSB tetap bersemangat mengikuti aksi jalan kaki menuju mataram. (insert) penampakan kaki peserta aksi yang lecet.

Aksi Jalan Kaki Berlanjut, PT AMNT Cari Solusi Terbaik Taliwang (Suara NTB) Memasuki hari ketiga aksi jalan kakinya, puluhan buruh yang tergabung di bawah bendera organisasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak menunjukkan tanda menyerah.

Mereka bergerak pertama kali pada tanggal 21 Februari lalu dari Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh Suara NTB, Jumat (23/2) kemarin, hingga berita ini diturunkan, mereka telah berada di Desa Aik Darek, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar).

Koordinator aksi jalan kaki SBSI KSB, Jayadi menjelaskan, pihaknya menargetkan menyelesaikan aksinya hari itu juga (tadi malam) dengan langsung menuju kantor Gubernur NTB. Di kantor gubernur mereka akan melanjutkan aksinya dengan bermalam sambil menunggu esok hari untuk bertemu langsung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi guna menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan yang akan disuarakan.

“Tuntutan kami tetap. Pertama persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Bumi Harapan Jaya (BHJ),” cetusnya.

Selama 3 hari perjalanan melintasi 3 kabupaten di pulau Lombok, massa aksi saat ini sudah benar-benar mengalami kelelahan. Bahkan diungkapkan Jayadi, hampir seluruh kaki anggotanya mengalami lecet karena terus dipaksa untuk berjalan puluhan kilometer jauhnya. “Kami terpaksa harus memperlambat perjalanan karena ada anggota kami yang harus dipapah karena kakinya melepuh dan sudah tidak kuat lagi,” paparnya.

Selanjutnya ia menampaikan, pihaknya telah mengajukan izin memperpanjang waktu aksinya tersebut. Jika nantinya di kantor gubernur tidak mendapatkan tanggapan yang dinginkan dari orang nomor satu di NTB itu, mereka akan melanjutkan aksinya ke kantor DPRD NTB. “Kami ingin ada solusi atas protes yang kami suarakan karena kami melihat pemerintah baik provinsi maupun kabupaten tidak punya itikad baik menyelesaikan persoalan ketanagakerjaan terutama di PT AMNT yang bagi kami itu sangat besar dampaknya kepada buruh,” cetusnya.

Sementara manajemen PT AMNT menanggapi aksi jalan kaki SBSI KSB yang salah satunya mengusung isu ketenagakerjan di tubuh perusahaan tambang tersebut. Senior Manager Social Responsibility PT AMNT, Syarafudin Jarot menyatakan, jika SBSI sebagai salah satu serikat kerja tidak bisa mewakili karyawan PT AMNT. Sebab saat ini perwakilan resmi karyawan PT AMNT dalam berserikat yang diakui manajemen hanya organisasi FSPKEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Samawa dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

“Mereka tidak bisa mengklaim mewakili karyawan karena jumlah anggotanya hanya terdiri 21 orang. Di mana 20 orang pengurus dan hanya 1 orang anggota,” jelas Jarot melalui pernyataan resminya.

Jarot menyebutkan, terkait persoalan ketenagakerjaan di PT AMNT saat ini manajemen bersama perwakilan resmi karyawan (serikat pekerja – SPSI, SPAT dan SPN) terus menjalin komunikasi untuk mencari solusi terbaik. “Manajemen PTAMNT tetap patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PKB AMNT 2017-2018,” urai Jarot.

Selanjutnya ia memaparkan, kebijakan perusahaan untuk merumahkan karyawan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal tersebut oleh perusahaan dianggap telah sesuai dan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Upaya itu merupakan langkah strategis perusahaan dan bagian dari program rasionalisasi perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional dilakukan secara efisien dan berkesinambungan,” sambungnya.

Sementara, soal kebijakan Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) yang telah berjalan, disampaikan Jarot, manajemen PTAMNT tengah menyelesaikan tahap akhir rencana program tersebut. Di mana program itu bertujuan untuk mencapai jumlah tenaga kerja yang sesuai, produktif dan efisien guna mencapai tantangan kerja PTAMNT dimasa yang akan datang. “Sejauh ini sudah 94 persen dari jumlah keseluruhan karyawan yang secara sukarela telah berhasil mengikuti program RTK,” klaimnya seraya menambahkan jika program RTK yang dijalankan perusahaan lebih baik dari ketetapan peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. (bug)

Pantauan Suara NTB di lokasi jembatan, menggambarkan, terlihat jembatan ini sudah tidak ada aktivitas pembangunan dan pengerjaan. Tiang tengah dan akar jembatan juga mulai terlihat miring, hal tersebut terjadi karena kontruksinya dianggap tidak bagus. Ketika dilakukan pemancangan tiang, tidak menunggu air sungai tersebut surut. Sehingga tidak terlalu kuat menahan derasnya air sungai Brang Rea. Di atas jembatan ini, juga terlihat retakan dan mulai bergeser dan pagar pengamannya juga rusak. Selain masalah ini, terlihat beberapa tumpukan sampah di sekeliling jembatan.

Umar salah seorang warga setempat kepada Suara NTB, Jumat (23/2) mengatakan, sebenarnya jembatan ini diharapkan bisa digunakan tahun 2017. Tetapi karena kondisinya tidak jelas, hingga saat ini belum bisa digunakan oleh masyarakat.

Akibat dari kondisi ini, masyarakat harus mencari jalan lain, yakni melalui jembatan yang ada di desa Beru dan jembatan desa Moteng. Jaraknya pun cukup jauh ketika hendak pergi mengawasi padi yang ada seberang sungai serta mengambil hasil pertanian yang ada.

Selain masalah itu, ketika masya-

(Suara NTB/ils)

SUDAH MIRING - Kondisi jembatan di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa yang kondisinya sudah miring karena dihantam air sungai. rakat tidak memiliki kendaraan, terpaksa harus menyeberangi derasnya air sungai Brang Rea yang cenderung deras dengan cara berenang. “Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan ini. Jika tidak bisa diperbaiki masyarakat juga akan sangat merugi nantinya,” ungkapnya.

Menanggapi masalah ini, Camat Brang Rea A. Rahim S. Pd, MM, mengatakan, terhadap kondisi pihaknya sudah melapor-

kan kejadian tersebut kepada dinas terkait (DPU-PRPP) untuk bisa dilakukan perbaikan. Hanya saja dalam proses perbaikan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh terhadap jembatan ini.

Artinya, bangunan yang ada saat ini akan dirobohkan dan akan dibangun jembatan baru. Jembatan ini juga sudah dialokasikan melalui APBD murni tahun 2018. Kalaupun di bangun baru, warga tetap meminta supaya bisa direalisasi-

Terkait Program Jagung Diplomat Senior 14 Negara akan Kunjungi Sumbawa Pemkab Sumbawa Diminta Kaji Daya Dukung Lingkungan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Diplomat Senior 14 negara akan mengunjungi Kabupaten Sumbawa pada akhir April 2018, dalam rangka Diklat Sesparlu Internasional Angkatan ke-20 Tahun 2018. Tujuan kunjungan para diplomat senior ini memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk melihat (sight), mendengar (hear) dan merasakan (taste) beragam keunikan serta cita rasa khas Kabupaten Sumbawa.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Dikominfotik) Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Jumat (23/ 2) kemarin. Setelah pejabat perwakilan Kementerian Luar Negeri RI Ratih Tunjung Utami, SE, M.Ak melakukan audiensi dengan Bupati Sumbawa, Kamis (22/2).

Pada kesempatan tersebut, Ratih menyampaikan dipilihnya Kabupaten Sumbawa karena dipandang memiliki prospek pengembangan ekonomi kreatif dan kepariwisataan yang mampu menjadi perhatian para investor. Sebagai bagian dari semangat Sesparlu yaitu 360 degree learning, dimana para peserta dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja namun juga sejumlah daerah potensial yang akan maju berkembang dimasa yang akan datang.

Diklat Sesparlu Internasional Angkatan ke-20 Tahun 2018 akan mengundang diplomat senior antara lain dari RRT, Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Kroasia, Kuba, Madagaskar, Dominika dan Timor Leste.

Dimana direncanakan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan 29 April 2018 sampai 4 Mei 2018.

Menurut Ansori, Ratih juga menyampaikan kunjungan kerja tersebut untuk membuka cakrawala para peserta dan mengenal lebih jauh potensi

besar yang dimiliki Sumbawa.

Khususnya wisata bahari dan ekonomi kreatif. Hal ini dinilai selaras dengan program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Serta menjadi sarana promosi pariwisata dalam membangun citra Indonesia yang semakin positif di dunia internasional.

Kunjungan kerja tersebut juga diharapkan dapat membuka pintu bagi peserta untuk membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan di daerah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan social yang bermanfaat.

Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril, B.Sc menyampaikan penghargaannya kepada Kementerian Luar Negeri RI yang telah menunjuk Sumbawa sebagai tujuan kunjungan para diplomat senior dimaksud. “Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami, masyarakat Sumbawa. Sampaikan salam kami ke Bu Menteri Luar Negeri,” ungkap Bupati saat menerima perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

Dalam hal ini, jajaran Pemkab Sumbawa akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal untuk menyam-

but kunjungan para tamu kehormatan dari 14 negara dimaksud. Terkait dengan beberapa potensi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Sumbawa, Bupati Sumbawa yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Sekretaris Dinas Kominfotik, Kasubbag Pemberitaan dan Naskah Pimpinan juga menjelaskan, Sumbawa memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak. Walaupun saat ini masih pada taraf pengembangan dibeberapa obyek serta atraksi budaya.

Bupati Sumbawa menyarankan agar kunjungan awal untuk pemetaan lapangan antara lain kawasan strategis Samota seperti Pulau Moyo, Teluk Saleh, Ai Loang, kawasan wisata di Alas Utan seperti Pulau Bungin, Pulau Kramat dan Pulau Bedil.

Selain itu juga diarahkan ke Istana Dalam Loka maupun Bala Kuning untuk destinasi wisata sejarah, desa wisata Batudulang, pusat kerajinan tenun Sumbawa di Dusun Semeri Desa Poto, Desa Penyaring sebagai salah satu pusat homeindustry permen susu, dodol rumput laut dan beberapa sentra produksi madu Sumbawa. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa diminta melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atas program jagung di Sumbawa. Banyak masyarakat mengeluh akibat pembukaan lahan di lahan-lahan yang dulunya masih tertutup oleh pohon, kini berubah menjadi ladang jagung.

“Seolah-olah program jagung ini menjadi stimulus orang untuk melakukan perladangan karena ada iming-iming dari jagung yang diharapkan mampu mengangkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kejadian banjir di banyak titik diSumbawa disinyalir akibat daya tampung lingkungan karena perubahan fungsi lahan yang dulunya hutan tutupan menjadi ladang terbuka yang ditumbuhi jagung,” demikian pernyataan anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasuk-

kan ke dalamnya. Sesuai amanat UU 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab melakukan kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup dari program jagung yang begitu massif di Sumbawa. Pemkab juga mulai memikirkan program terintegrasi agar ladang-ladang jagung kembali menjadi sumber air masa depan Sumbawa.

Seperti yang pernah diberitakan Suara NTB sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Tarunawan S.Sos, M.Si, juga terus berusaha mengendalikan penanaman jagung di bukit bukit.

Namun hal ini semata mata bukanlah menjadi tanggung jawab Dinasnya saja. Sebab wilayah hutan dibawah kewenangan Dinas Kehutanan NTB. Meski demikian, bersama pihak terkait pihaknya termasuk pemerintah kecamatan terus memberikan penyadaran kepada masyarakat. Untuk tidak menanam jagung di kemiringan tertentu yang dilarang. “Kami pertanian hanya memberikan penyuluhan. Dinas terkait lainnya mesti ada upaya tegas menghentikan penanaman jagung di wilayah hutan,” tandasnya waktu itu. (arn)

Dianggarkan, Pengunaan Ruangan IPWL di RSUD (Suara NTB/arn)

RENCANA KUNJUNGAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri usai audiensi terkait rencana kunjungan diplomat senior.

KSB Siapkan Rp 1,2 Miliar untuk Pilkades Serentak Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini. Untuk membiayai agenda demokrasi di tingkat desa itu dibutuhkan biaya sekitar Rp 1,2 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, biaya untuk pelaksanaan Pilkades serentak itu telah disediakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun ini.

“Jadi sudah ada mata anggarannya di APBD murni,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (23/2).

Menurutnya, anggaran yang disediakan itu tidak terlalu besar mengingat jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun ini sebanyak 18 desa. Di mana nilai anggaran tiap desa bervariasi dise-

kan sesegera mungkin, karena masyarakat sangat butuh akan jembatan ini.

“Secara teknis DPU-PRPP sangat faham terhadap kondisi jembatan ini.

Tetapi masyarakat kami tidak mau tau dengan tekhnis, yang penting jembatan ini bisa terbangun,” tandasnya. Pihaknya juga tetap akan berusaha membangun kordinasi dengan dinas terkait (DPU-PRPP) sehingga jembatan ini bisa terbangun. (ils)

suaikan dengan komponen pem- ditanya mengenai persiapan pelakbiayaannya. “Aturan sekarang kan sanaan Pilkades, mantan Babag Pekabupaten/kota punya kewajiban juga merintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini menyatakan, pihaknya membiayai pelaksanaan Pilkades,” selaku leading sector telah merinsebutnya. tisnya. Saat ini sejumlah persiaIa menjelaskan, berdasarpan awal telah dimatangkan kan aturan sumber pembisesuai dengan jadwal yang ayaan Pilkades selain dibeditetapkan. “Sekarang kami bankan pada APBD kabupatsudah mulai bekerja untuk en/kota juga berasal dari dana persiapan,” klaimnya. bantuan yang berasal dari Di sisi lain, Mulyadi berAnggaran Pendapatan Belanharap pembahasan Rancanja Desa (APBDes) desa setemgan Peraturan Daerah pat. Namun demikian dana (Raperda) bantuan desa terbatas unPilkades yang tuk pembiayaan pelaksaat ini tengah sanaan pemungutan memasuki suara. “Jadi memang tahapan pemporsinya lebih banybahasan di ak dari APBD sepDPRD KSB erti itu ketentuandapat segera nya sekarang ini,” ditetapkan. papar Mulyadi.

Mulyadi Sebab paSementara itu (Suara NTB/bug)

yung hukum tersebut disiapkan untuk dijadikan landasan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2018 ini.

“Kita sambil jalan menunggu Perda-nya juga. Tapi kami optimis Perda Pilkades ini bisa ditetapkan karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah bersama DPRD,” tukasnya.

Untuk diketahui, Pilkades serentak tahun ini menjadi kegiatan kedua kalinya yang dilaksanakan oleh Pemda KSB. Sebelumnya pada tahun 2016 lalu Pilkades serentak perdana telah dilaksanakan dan oleh banyak pihak dianggap sukses karena berjalan lancar tanpa adanya persoalan dan konflik di tengah masyarakat.

“Kami menagetkan di Pilkades kedua ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Apalagi kita akan menggunakan aturan main (Perda) baru yang semua aturannya sudah kita sempurnakan,” imbuh Mulyadi. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa sudah memiliki anggaran untuk program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) rehabilitasi narkoba. Anggarannya dianggarakan untuk tahun 2018 ini.

“Untuk tahun ini RSUD sudah ada anggaran untuk IPWL. Insya Allah dalam triwulan 2 bisa dieksekusi untuk persiapan ruangannya,” kata Kabid Pelayanan RSUD Sumbawa, Sarip Hidayat kepada wartawan.

Dijelaskannya, untuk program IPWL sudah dilakukan penandatanganan MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa dalam penanganan rehabilitasi.

Rencananya, dalam waktu dekat akan ada pengiriman pelatihan tenaga ke provinsi untuk itu. Dimana pihaknya sudah memiliki dokter spesialis jiwa dan psikolog yang langsung menangani. “Yang kita punya sudah ada dua dokter spesialis jiwa dan psikolog,” ujarnya.

Rencananya ruangan untuk IPWL nantinya akan ditempatkan di ruangan sal anak

yang dulu. Ruangan tersebut masih akan dibenahi terlebih dahulu sesuai dengan standar rehabilitasi. Dimana ruangan belum dimanfaatkan.

Meskipun demikian, proses pelayanan sudah berjalan.

Bahkan baru-baru ini ada satu pasien dari KSB yang datang untuk rehabilitasi.

“Dia rawat jalan, karena kita saat ini sedang proses mau menyiapkan tempat.

Tahun ini anggarannya baru dieksekusi. Anggarannya masuk dalam anggaran pemeliharaan pengembangan,” terangnya.

Sebenarnya, tahun 2017 lalu beberapa pasien sudah datang melapor untuk direhabilitasi. Meskipun ruangan belum digunakan, namun pasien rawat jalan. Pendaftarannya melalui loket. Selain spesialis jiwa yang menangani, jika ada penyakit penyerta akan ditangani oleh spesialis lain sesuai dengan penyakitnya.

“Kesiapan ruangan saja yang belum. Kalau pelayanan sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu. Karena dokter jiwa dan tenaga sudah disiapkan sejak tahun kemarin,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Infrastruktur Rusak Akibat Penggalian Ilegal Dompu (Suara NTB) – Kapolsek Pekat, Ipda Abdul Malik, SH., mengakui pengalian pasir ilegal di wilayah doro ncanga makin memprihatinkan. Tak hanya merusak bentang alam, tetapi juga merusak infarastruktur jalan dan jembatan di wilayah itu.

Luas dan berpindah-pindahnya lokasi penambangan membuat pihaknya kesulitan menindak. “Sudah rusak parah jalan-jalan itu, begitu juga jembatan karena mereka menggali pasir itu berpindah-pindah,” kata dia kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (23/2).

Tidak menetapnya penggalian pasir tersebut, lanjut dia, memicu terjadinya banjir yang kemudian menggerus material pasir hingga merusak infrastruktur yang ada. Tak heran bangunan jembatan akses masyarakat menuju wilayah Pekat usianya tak pernah lama.

Penggalian pasir yang dipastikan ilegal tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat setempat, tetapi warga luar daerah pun dapat dengan leluasa menambang bahkan menjadikanya sebagai lahan bisnis. Mereka cukup bermodal menggaji buruh dan truk pengangkut.

“Yang banyak itu orang dari luar, seperti Bima dan Sumbawa mereka ambil begitu saja kemudian dijual dengan harga yang tinggi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Kalaupun mamanfaatkan jasa masyarakat setempat sopir-sopir truk menghabiskan biaya yang tidak seberapa dibanding harga penjualan Rp 1,2 juta/truk. Bahkan oknum masyarakat luar sengaja membawa buruh tambang sendiri.

Abdul Malik menegaskan, pihaknya sudah beberapa kali menertibkan aktivitas penambangan pasir liar di wilayah itu. Bahkan puluhan sopir dan kendaraan sempat diamankan untuk diberi pembinaan. Namun nyatanya mereka masih saja mengulangi kegiatan merusak lingkungan ini.

Sementara, untuk menindaklanjutinya dalam waktu dekat pihaknya berencana melakukan upaya-upaya pencegahan, terlebih tak segan-segan mengambil tindakan tegas.

“Karena persoalan ini kalau terus kita biarkan akan merusak lingkungan yang ada di sana,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Ada Dugaan Maladministrasi di Pembatalan SK CPNS K2 Dompu Dompu (Suara NTB) Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua (K2) Kabupaten Dompu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin diminta menindaklanjuti dan mematuhi surat tersebut, terkait pencabutan atas pembatalan SK khusus untuk 118 CPNS K2.

Terkait perkembangan ini, perwakilan honorer K2 mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan NTB, sebab hingga putusan PTUN itu terbit, belum juga ditindaklanjuti Bupati. Dalam laporan yang diterima, ada tiga poin pengaduan dan permintaan sesuai dengan putusan PTUN. Diantaranya, terjadi dugaan maladministrasi dalam SK Bupati yang berisi pembatalan atas pengangkatan CPNS K2 Dompu sebanyak 188 orang. Permintaan kedua, meminta Bupati Dompu mencabut SK pembatalan 118 CPNS tersebut dan ketiga,

meminta Bupati Dompu mengembalikan para honorer ke posisi sebelumnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH menegaskan, aparat pemerintahan harus tunduk kepada putusan PTUN, apalagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti kasus K2 Dompu.

“Pemerintahan, pusat maupun daerah, harus patuh pada putusan PTUN,” tandas Adhar Hakim. Tidak saja ke Bupati Dompu, surat klarifikasi juga disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak yang dianggap ber-

tanggungjawab karena mengeluarkan perintah pencabutan SK itu ke Bupati.

Dalam gugatan itu, diketahui dibagi dalam kelompok honorer 118 dan kelompok delapan yang gugatannya melaju sampai ke tingkat kasasi.

Adhar Hakim menghubungkan dengan kemungkinan Mahkamah Agung (MA) akan menguatkan putusan tingkat pertama dan banding utnuk delapan honorer.

“Artinya, kelak untuk yang delapan (honoer K2), ketika putusan hukumnya sama, maka Bupati harus legowo dan menindaklanjuti,” harapnya.

Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB Arya Wiguna menambahkan, laporan dari honorer K2 itu masuk tanggal 16 Januari 2018 lalu dan sempat diminta kelengkapan berkas. Proses lanjutan, tanggal 1 Februari lalu, pihaknya langsung bersurat ke Bupati Dompu untuk meminta penjelasan terkait laporan dan putusan PTUN tersebut.

“Kemudian Bupati menjawab tertulis Tanggal 12 Februari. Bahkan suratnya diantar langsung oleh Kabag Hukum Pemda Dompu. Dan jawaban sudah diteruskan ke pelapor,” kata Arya Wiguna.

Melengkapi penjelasan Adhar Hakim sebelumnya, Arya juga menyebut, surat sudah dikirim ke BKN pusat.

Karena BKN RI melalui BKN Regional Denpasar diketahui punya otoritas untuk mengembalikan status CPNS para

honorer K2 tersebut.

“Bupati sudah menjawab.

Bupati juga menindaklanjuti beberapa hal, termasuk kaitan putusan TUN tersebut.

Sekarang dia (Bupati Dompu) berkoordinasi dengan BKN terkait pengembalian status CPNS itu,” jelasnya.

Adhar Hakim menambahkan, selama proses klarifikasi, Bupati Dompu menurutnya sangat kooperatif. Tidak saja membalas surat, tapi juga mengutus Kabag Hukum untuk menyerahkan langsung jawaban atas klarifikasi sebelumnya.

Tapi, di sisi lain, Adhar memahami bahwa kewenangan Bupati selama ini sebatas menindaklanjuti perintah dari BKN untuk menerbitkan SK pengangkatan dan SK pembatalan CPNSD itu. Sehingga pihaknya merasa perlu menindaklanjuti juga ke BKN Regional Denpasar dan BKN RI. (ula/ars)

Komisi IV Sesalkan Kondisi SDN Kuwu Ruma Lambu Bima (Suara NTB) – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Amirullah SE, menyesalkan kondisi SDN Kuwu Ruma Lambu, sejumlah Ruang Kelas Belajar (RKB) hingga saat ini masih beratapkan rumbia dan dinding anyaman bambu.

“Yang jelas saya sangat kecewa terhadap kinerja Pemerintah terutama Dinas teknis terkait. Padahal soal sudah kami usulkan,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (23/2).

Dikatakannya, sudah dua tahun terakhir pihaknya tetap mengusulkan pembangunan sejumlah RKB sekolah yang berada di Kecamatan Lambu tersebut agar lebih diprioritaskan oleh Dinas. “Kami berharap tahun 2018 ini bisa diakomodir.

Dan bisa menjadi program prioritas bagi Dinas,” katanya.

Selain itu, Duta Partai PAN ini juga mendesak Pemerintah atau jajaran Dinas teknis terkait agar lebih intens turun ke lapangan, terutama di wilayah Kecamatan Lambu.

Mengecek langsung kondisi fisik sekolah.

“Kami melihat masih banyak sekolah dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan. ini perlu ada langkah serius dari Pemerintah,” ujarnya. Sementara Sekretaris Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahrga (Dikbupora) Kabupaten Bima, mengaku belum mendapat laporan dari UPT atau pihak sekolah terkait kondisi sekolah yang tidak memiliki sejumlah RKB. “Belum ada laporan sampai sekarang. Tapi informasi ini akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Seperti diketahui, 10 tahun berdiri, kondisi SDN Kuwu Ruma Desa Lambu Kecamatan Lambu sangat memprihatinkan. Betapa tidak, Ruang Kelas Belajar (RKB) kelas 1 dan 2 masih beratapkan daun rumbia dan dinding temboknya menggunakan anyaman bambu. Guru SDN setempat, Rosnah S.Pd, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung lama. Atau sejak berdirinya sekolah pada tahun 2010 lalu. Siswa kelas 1 dan 2 terpaksa belajar di ruang seadanya, tanpa fasilitas yang memadai.

Ia mengaku, kondisi tersebut membuat aktivitas belajar dan mengajar sangat terganggu. Terlebih apabila turun hujan, lantaran atap bocor. Saat hujan, aktivitas belajar mengajar terpaksa dialihkan ke tempat di sekitar ruang lain.

“Siswa akan dialihkan di luar ruangan kelas lain yang sudah dibangun,” ungkap Rosnah yang kebetulan mengajar kelas 1 dan 2 ini,” Selasa, 21 Februari 2018. Lantaran tidak memadainya sarana atau kekurangan ruang kelas, siswa kelas 1 dan 2 diberlakukan secara paralel atau penggabungan. Jumlah siswa kelas 1 sebanyak 12 orang, sementara kelas 2 sebanyak 8 orang. (uki)

Rencana Bendungan dari BWS untuk PDAM Dialihkan Dompu (Suara NTB) Warga di Kecamatan Woja yang dilayani air bersihnya dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang harus bersabar. Rencana BWS membangun bendungan baru untuk pengambilan air baku IPA PDAM Selaparang di Sanoe tahun 2018, dialihkan ke daerah Tanju Kecamatan Manggelewa.

“BWS mendahulukan yang di Tanju untuk wilayah Manggelewa. Karena akan ada kunjungan Presiden meresmikan dam Tanju, supaya diketahui ada manfaat (Suara NTB/ula) lain selain untuk irigasi di dam Agus Supandi Tanju,” kata Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE kepada Suara NTB, Jumat (23/2).

Saat ini, lanjut Agus, pihaknya sedang menunggu tim untuk survei rencana lokasi pembangunan IPA di Desa Nusa Jaya. IPA ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di Kecamatan Manggelewa.

“Kalau bendungan dan tambahan IPA Selaparang sebenarnya sudah selesai DED dan lainnya. Tinggal bangun saja, tapi sepertinya ditunda tahun 2019,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan air baku IPA Selaparang 1, Agus mengaku, setelah bendungannya jebol beberapa hari lalu pihaknya membuat bendungan tradisional. Dari bendungan ini bahkan sudah menghantarkan air ke IPA, namun baru 4 liter per detik dari kapasitas 20 liter per detik, Jumat pagi kemarin.

“Sebenarnya sudah mulai masuk air kemarin, tapi karena banjir lagi (Kamis) kemarin, makanya diperbaiki lagi,” terangnya.

Untuk membantu bendungan tradisional, BPBD Dompu direncanakan akan menyerahkan karung yang akan diisi dengan tanah untuk membendung air. Karena bendungan tradisional, petugas selalu disiagakan untuk langsung memperbaiki ketika bendungan rusak. “Jangan tunggu habis (jebol semua), baru kita tangani. Tapi ketika ada yang rusak, langsung kita perbaiki,” ungkapnya.

Bila Pemda kembali membuatkan bendungan darurat dari bronjong, Agus mengharapkan, agar tidak dikerjakan asal – asalan dan memperhatikan kualitas pekerjaan. Ada indikasi, bronjong bendung sebelumnya dibangun kurang memperhatikan sistem kuncian bronjong, sehingga mudah dibawa arus banjir.

“Jangan mentang – mentang dana tanggap darurat, dikerjakan secara darurat. Kunciannya harus kuat,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

PEMAPARAN - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin saat pemaparan hasil analisis belanja publik oleh TNP2K di Pendopo, Kamis (22/2) kemarin.

Pemkab Dompu Didorong Intervensi Kemiskinan Mikro Dompu (Suara NTB) Percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Dompu merupakan terbaik di NTB tahun 2017 dengan menyisakan kemiskinan sebanyak 13,43 persen. Karena semakin kecilnya kemiskinan, pemerintah daerah (Pemda) pun didorong menangani kemiskinan mikro dan melakukan singkronisasi sistem perencanaan dengan data kemiskinan.

Hal itu disampaikan Ketua tim analisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di daerah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr Arif Tasrif saat melakukan ekspose hasil analisisnya di hadapan Bupati Dompu, Kamis (22/2) kemarin.

Dikatakan Dr Arif Tasrif, Pemda Dompu sudah berhasil menangani kemiskinan dengan menyisakan kemiskinan 13,43 persen. Tapi dari jumlah itu, terdapat 10 persen masuk kategori kerak kemiskinan dan itu tidak bisa ditangani dengan cara yang sama. Namun harus dilakukan penanganan langsung yang disebut sistem perlindungan sosial.

“Tidak ada cara lain untuk

membuat kemiskinan ini cepat turun, lebih efektif pengurangan kemiskinan, selain fokus pada intervensi mikro.

Sebisa – bisanya kita membangun Desa. Bangun jalan Desa, bangun jembatan, bangun gorong – gorong, bangun irigasi, lampu penerangan, sanitasi, kalau orangnya itu sendiri tidak tersentuh, maka kita tidak akan bisa mengeluarkan kemiskinan secara lebih efektif,” kata Dr Arif.

Dari 13,43 persen atau 32 ribu warga miskin di Dompu, terdapat pula 82 ribu lebih warga yang rentan miskin.

Kelompok warga miskin dan rentan miskin ini terbagi dalam 4 kelompok atau desil yaitu desil 1 sebanyak 26.837 jiwa (kerak kemiskinan) atau 5.509 rumah tangga, desil 2 sebanyak 36.294 jiwa atau 9.602 rumah tangga, desil 3 sebanyak 32.994 jiwa atau 10.095 rumah tangga, dan desil 4 sebanyak 17.913 jiwa atau 5.501 rumah tangga dari 241.888 jiwa warga Dompu berdasarkan data tahun 2016.

“Paling tidak, 20 persen terendah (desil 1 dan desil 2) dari penduduk Dompu ini yang harus menjadi perhatian pemerintah

untuk ditangani,” katanya.

Makin miskin di suatu daerah akan semakin banyak anak yang tidak sekolah. Kondisi ini tergambar di daerah.

Mendahulukan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pendidikan, sama – sama pentingnya karena keduanya saling berkaitan dalam menangani kemiskinan.

Arif Tasrif pun menegaskan, tidak ada data yang sempurna termasuk data dari TNP2K yang menjadi data terpadu penanganan kemiskinan, tapi merencana tampa data merupakan kekonyolan. Sistem e-planing yang akan diintegrasikan dengan Simda perencanaan dan data terpadu kemiskinan agar diimput dalam sistem sehingga bisa terarah penangannya. “Ada arus yang tidak bisa dilawan. Saat ini waktunya peningkatan kualitas perencanaan. Baca tanda – tanda zaman. Siapa yg tidak bisa tanda – tanda zaman, dia akan tergilas,” ingatnya.

Ia pun menyarankan untuk memulai mengubah cara berpikir perencanaan. Setiap musrembang, pemerintah bukan menyerahkan sepenuhnya ke rakyat program yang

Buat Onar Saat Orgen Tunggal, Seorang Remaja Diamuk Massa Dompu (Suara NTB) FI (19) Warga Dusun Mustika Desa Banggo Kecamatan Manggelewa diamuk massa hingga babak belur, pasalnya saat hiburan malam (orgen tunggal) di Dusun Mpongge Desa Banggo, Jumat (22/9) Pukul 22.44 Wita, ia membuat onar dan hendak membancok salah seorang warga tanpa alasan yang jelas. FI kini digiring ke Mapolsek Manggelewa guna proses hukum dan menghidari amukan massa.

Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun mengatakan pengeroyokan itu berawal ketika FI sedang berjoget dan terseng-

gol salah seorang warga, Candra (25). Tak terima hal itu FI lantas mencabut belatinya untuk membacok Candra.

“Tak terima disenggol FI langsung mengeluarkan parang kemudian ditahan oleh Andi Ramadhan hingga tangannya terluka,” ungkapnya kepada Suara NTB saat dihubungi, Minggu (24/9).

Aksi FI yang membuat onar hiburan malam tersebut lantas memancing emosi warga yang datang, hingga aksi pengeroyokan pun terjadi. Sementara jajaran Polsek Manggelewa yang mengetahui insiden pengeroyokan itu seketika menuju TKP untuk mengaman FI, termasuk membubarkan hiburan malam.

Berdasarkan keterangan warga kata Moh. Saihun, bahwa FI kerap membuat onar dan membawa parang pada saat hiburan malam. “FI ini dari pengakuan warga memang sering membuat onar dan membawa parang,” ujarnya.

Bahkan saat dimasukan dalam sel pun FI sempat menantang salah seorang anggota polisi yang tengah piket, termasuk merusak alas tidur tahanan. Atas perbuatan yang mengancam jiwa salah seorang warga tersebut FI kini mendekam di balik jeruji dan akan diproses hukum. (jun)

ingin dilaksanakan, tapi harus hadir dengan target perencanaan yang ingin dicapai sesuai RPJMD, Renstra 5 tahunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. “Kalau hanya mendengarkan usulan, itu namanya premanisme perencanaan. Buat apa pemerintah kalau seperti itu. Kita harus punya power sebagai perencanaan birokrasi dan teknokrat,” ungkapnya.

Terkait APBD Dompu, Dr Arif Tasrif mengungkapkan, rasio belanja terhadap PDRB berdasarkan data APBD tahun 2015 sebanyak 21,25 persen. Manajemen APBD menjadi kunci penanggulangan kemiskinan, karena melalui APBD untuk mengirim sinyal ke masyarakat dan pemangku pembangunan di Dompu bahwa Dompu pada trag yang benar dalam kebijakan program, anggaran dan regulasi.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku, cukup bersyukur dengan kehadiran TNP2K di Dompu sehingga data dan persoalan yang terjadi bisa dengan rinci diketahui dan tinggal dilaksanakan. Kedepan tinggal komitmen dari pemangku kepentin-

gan dalam pelaksanaannya.

“Jika selama ini kita hanya menghimbau Desa untuk menangani rumah tidak layak huni 10 – 15 unit rumah per tahun dari ADD atau DD, kemarin saya buat sudah tandatangani mulai tahun ini berupa perintah kepada Desa. Begitu juga dengan pembuatan WC komunal untuk beberapa rumah dalam rangka menangani persoalan sanitasi,” kata H. Bambang.

Ia juga langsung memerintahkan kepada Kepala Bappeda dan Litbang Dompu untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan di daerah. Bahkan untuk APBD Perubahan 2018, harus dipersiapkan dari saat ini sehingga lebih terarah perencanaan.

Sementara dalam sistem perencanaan melalui Musrembang, H. Bambang juga meminta rumusan program dan tujuan yang dicapai di masing – masing Kecamatan berdasarkan RPJMD, dan Renstra 5 tahunan dalam format per Kecamatan. Sehingga musremang, tidak menjadi ajang mendengar keinginan yang justru semakin menjauhkan dari target RPJMD. (ula)

Gugatan K2

Pemda Dompu Sudah Tindaklanjuti Putusan PTUN Dompu (Suara NTB) Putusan PTUN Mataram yang memerintahkan Bupati untuk mengembalikan 118 CPNS K2 Dompu yang dibatalkan SK pengangkatannya baru dikoordinasikan dengan BKN. Pengembalian status CPNS kepada 118 pegawai terkendala Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diterbitkan BKN. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (23/2) mengungkapkan saat ini belum ada jawaban BKN terkait surat pemerintah daerah (Pemda) Dompu.

Pasca putusan PTUN Mataram yang memenangkan 118 orang CPNS, pihaknya langsung konsultasi dan bersurat ke BKN, meminta petunjuk untuk menindak lanjuti putusan yang sudah

inkrah. “Sudah (dikirim suratnya). Saya sendiri yang mengantar tempo hari,” aku Sekda.

Sekda mengatakan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah. Tapi kewenangan ini ada apabila sudah keluar surat persetujuan NIP. “Apakah serta merta atau diproses ulang (pengangkatannya), itu yang kita tunggu (surat BKN),” katanya.

Karenanya, H. Agus Bukhari mengaku, pihaknya masih menunggu surat BKN terkait putusan PTUN terhadap 118 CPNS K2 Dompu. Ia pun mengakui telah menerima surat dari Ombudsman perwakilan NTB yang menindaklanjuti laporan koordinator CPNS K2 Dompu, Ir. Muttakun. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Soal Kritikan Cagub

Dengan Kompetisi Sehat

Suhaili-Amin Yakin Bakal Jadi Pemenang Mataram (Suara NTB) Tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub H. M. Suhaili FT - Muh. Amin, berkeyakinan kuat dapat memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2018 ini, jika para peserta menjalankan kompetisi ini dengan sehat. Banyak alasan politik yang menguatkan kenapa Suhaili-Amin bakal jadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018.

“Kami yakin, kami akan memenangkan pertarungan ini, asalkan kita berkompetisi dengan baik dan sehat,” ujar Juru bicara tim pemengan Suhaili-Amin, Hasan Masat kepada Suara NTB. Selama masa kampanye ini, Suhaili-Amin akan untuk menjual visi-misi dan programnya. Selain itu, rekam jelak juga akan menjadi jualan utama untuk meyakinkan masyarakat bahwa Suhaili-Amin layak jadi pemimpin NTB lima tahun ke depan.

“Saya kira pengalaman Suhali dua kali sebagai pimpinan dewan dan dua kali Bupati, menunjukkan kapasitas beliau untuk memimpin NTB. Begitu juga dengan Amin. Jadi kami lebih percaya kedepankan visi misi dan program untuk meyakinkan masyarakat,” katanya.

Suhaili-Amin akan mendulang suara maksimal di Kabupaten Lombok Timur, sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbesar. Dengan munculnya dua kandidat dari Lotim yang maju di Pilkada NTB kali ini, dilihat oleh tim Suhaili-Amin sebagai peluang celah untuk masuk mendulang suara signifikan.

“Di Lotim dengan peta politik yang ada yakni ada pertarungan ormas dan dua putra-putri Lombok Timur, saya kira itu peluang kami untuk meraih simpati masyarakat sisa pertarungan yang ada. Kita yakin angkanya cukup signifikan,” kata Juru bicara Hasan Masaat.

Sementara untuk Lombok Tengah, yang secara politik merupakan kandangnya Suhaili, memastikan akan mendapatkan kemenangan yang sangat mutlak.

Meski optimis memenangkan Pilkada, Hasan tetap mewaspadai pergerakan lawan. Sebab tiga Paslon kompetitornya, merupakan para petarung yang tidak bisa dipandang remeh.

“Kami memandang bahwa tidak ada musuh yang harus kita padang remeh. Sehingga semua sama-sama kita waspadai. Karena itu kita akan bangun strategi untuk mengalahkan mereka,” katanya. (ndi)

Aksar : KPU Berpedoman pada Undang-undang Mataram (Suara NTB) Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP menanggapi santai kritikan salah satu Calon Gubernur yang bereaksi karena mendapat teguran bersosialisasi di media massa terkait aktivitas kampanyenya.

Aksar menjelaskan, pihaknya selaku penyelenggara, berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dimana kampanye pasangan calon di media masa diatur selama 14 hari, dan biaya kampanye di media massa dibebankan kepada negara.

“Ada waktunya nanti kampanye di media cetak dan elektronik selama 14 hari masa akhir kampanye, 10-23 Juni 2018. Tapi KPU yang fasilitasi biayanya dengan dana hibah APBD. Iklan kampanye di me-

dia cetak dan elektronik tidak boleh dibiayai paslon. Karena itu nantinya akan berkaitan dengan larangan dana kampanye dan pembatasan dana kampanye,” ucap Aksar kepada Suara NTB, Jumat (23/2).

Karena itu, pihaknya merasa perlu untuk melayang teguran pada paslon untuk mencegah terjadi pelanggaran aturan main Pilkada oleh para Paslon.

“Jadi larangan ini tidak hanya oleh UU dan PKPU, juga oleh Dewan Pers dan Komisi Penyia-

Senator Robiatul Adawiyah Kunjungi Dusun Terpencil di Jerowaru Selong (Suara NTB) Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE turun menyambangi masyarakat di dusun Kelotok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur. Kedatangannya disambut suka cita oleh masyarakat setempat. Karena untuk pertama kalinya dusun tersebut didatangi oleh seorang pejabat negara.

Dusun Kelotok, merupakan salah satu dusun yang berada pada daerah perbatasan antar Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah ini, sudah cukup lama terisolasi oleh pembangunan. Perjalanan yang ditempuh untuk mencapi dusun ini, cukup berat, lebih-lebih pada musim hujan seperti saat ini. Karena jalan yang harus dilewati adalah jalan tanah yang berlumpur.

Dewi Rasyid, sapaan akrab untuk senator ini, yang berkesempatan merasakan melewati jalan berlumpur saat mendatangi masyarakat Dusun Kelotok. Mengaku sangat prihatin.

“Saat masuk ke sini, di dalam mobil kita merasa seperti berada di tengah laut yang digoyang oleh ombak,” ucap Dewi Rasyid menggambarkan keadaan jalan berlumpur yang ia lewati untuk mencapai Dusun Kelotok.

Pada kesempatan itu, Dewi Rasyid menjelaskan maksud kedatangannya ke Dusun Kelotok, untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat setempat terkait dengan pelayanan yang diterima dari pemerintah. Sebagai wakil rakyat ia berkewajiban untuk memastikan semua warga mendapatkan kesempatan pelayan yang sama dari pemerintah.

“Anggota DPD reses setiap dua bulan sekali, untuk menyerap aspirasi masyarakat dan hal-hal yang penting dan urgent. Tetapi banyak keluhan masyarakat yang tidak bisa disampaikan karena bingung harus ke mana. Nah DPD bisa memfasilitasi itu,” jelasnya.

Mukhsin, salah satu warga Dusun Kelotok, mengungkapkan harapan masyarakat selama ini yang tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Masyarakat hanya ingin diperbaiki akses jalannya, karena sudah puluhan tahun jalan tanah yang berdiri di atas persawahan itu, tidak pernah mendapat sentuhan dari pemerintah. Ia menuturkan, saat musim hujan datang, masyarakat iuran untuk membeli tanah urug, untuk memperbaiki jalan, sehingga bisa dilewati.

“Kami masyarakat sangat berharap pencerahan, terutama yang paling sangat kita rasakan adalah jalan kita. Pemerintah seperti tutup mata dan kuping tentang kita yang tinggal di sini. Maka dari itu kami sangat berharap dengan kedatangan ibu, bisa melihat langsung kondisi kami di sini, bisa menyampaikan harapan kami semua,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dewi Rasyid memberikan penjelasan terkait dengan tugas dan wewenang dirinya sebagai anggota DPD RI. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa langsung mengeksekusi program, tetapi hanya bisa mengawasi untuk memastikan aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan oleh pemerintah.

“DPD itu perpanjangan tangan antara pemerintah di pusat dengan masyarakat dan Pemda. DPD tidak bisa bangun jalan dan masjid, tapi sebagai perpanjangan tangan kalau daerah tidak bisa disentuh, maka kami bisa mengawal proposal masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, anggota komite I DPD RI yang membidangi masalah pertanahan, hukum. Berjanji akan mempertanyakan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait dengan aspirasi masyarakat Dusun Kelotok terkait pembangunan jalan yang selama ini tidak pernah digubris.

Sebelum berpamitan dengan masyarakat, Dewi Rasyid memberikan sumbangan untuk perbaikan tempat ibadah dan juga untuk kelompok budaya gendang beleq yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. (ndi/*)

boleh bikin siaran monolog untuk penyampaian visi, misi dan program paslon, tapi juga harus adil dan berimbang. Media juga boleh menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat,” katanya.

“Jadi yang boleh itu banyak sekali, tapi kenapa lebih senang melakukan yang tidak boleh padahal, dan yang tidak boleh itu berbiaya mahal,” sambungnya.

Sebelumnya, Cagub nomor urut 4, H. Moch. Ali BD melayangkan protes keras kepada KPU karena merasa keberatan dengan teguran yang ia terima.

Menurutnya, tidak ada ketentuan apapun yang dilanggarnya terkait aktivitas sosialisasi kampanye yang ia lakukan di media massa. (ndi)

Perburuan Jaringan TPPO Turki Belum Usai Mataram (Suara NTB) Warga NTB korban TPPO ke Turki buka suara terkait proses pemberangkatan mereka. Tak hanya berhubungan dengan dua tersangka, ada bos besar yang disebut juga harus bertanggung jawab.

Korban berinisial Sr An (21) yang memiliki izin praktik kebidanan, mengaku setelah ditampung dari rumah tersangka UA, dia kemudian berurusan dan orang lain berinisial SL. “Waktu di Jakarta saya sama pak SL (menyebutkan nama asli). Dia yang kirim saya ke Istanbul, setelah itu saya diurus sama orang Filipina,” ujarnya ditemui sebelum kepulangannya.

Menanggapi pengakuan korban tersebut, Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati mengaku sudah melakukan penyidikan lebih lanjut.

“Tim masih bergerak dalam rangka mengungkap jaringan ini.

Semua yang terlibat dalam kasus ini kita harus mampu men-

gungkapnya,” kata Pujawati.

Indikasi pidana yang terungkap dalam kasus itu yakni pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No 21/ 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang disangkakan kepada dua tersangka, UA dan SU. Dua tersangka itu mendapat upah dari SL dari perekrutan enam korban tersebut.

Dia memperhitungkan langkah penyidikan dengan unsur pidana yang disebutkan di dalam undang-undang TPPO. Seperti unsur bujuk rayu saat perekrutan sampai unsur eksploitasinya.

“Kami lengkapi dulu jaringan di NTB. kami sudah bekerja sama dengan pihakpihak lain. Tapi hasilnya belum bisa kita ungkapkan.

Yang disebutkan (korban) itu warga Jakarta,” kata dia.

Kasus enam warga NTB itu hanya pucuk gunung es di tengah lautan. Jaringan TPPO melibatkan banyak pihak lintas negara.

“Berdasarkan investigasi kami di Turki, ada indikasi ini

Pilkada Serentak 2018 (Suara NTB/ndi)

AKRAB-KeakrabananggotaDPDRIdapilNTB,Hj.RobiatulAdawiyah dengan masyarakat Dusun Kelotok, Desa Wakan, Jerowaru

ran. Sebelum masuk masa kampanye, teman-teman media dan Tim Paslon konsultasi mengenai iklan kampanye sehingga beberapa paslon taat mencabut iklannya. Tapi muncul lagi iklan itu oleh paslon lain. Ya kita tegur media dan Paslonnya untuk pencegahan, jadi teguran masih mending,” katanya.

Adapun maksud pelarangan kampanye calon di media massa, untuk memberikan keadilan pada semua pasangan calon. Sehingga ruang ka-

mpanye media tidak hanya diisi oleh paslon yang memiliki banyak duit. Sementara paslon miskin tidak bisa mengakses kampanye di media.

Namun demikian, bagi media massa, Aksar mempersilakan untuk tetap memberitakan kegiatan-kegiatan kampanye para kandidat pasangan calon.

Hanya saja ia menekankan supaya dalam pemberitaan, media harus memberikan ruang yang adil terhadap para calon.

“Media silahkan siarkan dan beritakan kegiatan-kegiatan kampanye paslon selama masa kampanye. Tapi harus adil dan berimbang untuk semua paslon.

Pelanggaran itu kalau tidak adil dan tidak seimbang. Media juga

Kapolda NTB Terbitkan Surat Edaran Netralitas Polri Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menegaskan kembali perihal netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2018.

Lebih tegas lagi diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh anggotanya.

Surat edaran Kapolda NTB itu memuat tentang netralitas Polri di dalam menyambut pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2018/2019.

“Seluruh anggota Polri wajib mempedomani sikap netralitas,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, Jumat (23/2).

Bagi yang melanggar ketentuan netralitas itu, anggota Polri akan dikeani tindakan dan hukuman baik disiplin atau kode etik.

“Hukuman disiplin, pelanggar ditempatkan di ruang khusus paling lama 21 hari. Hukuman kode etik, mulai sanksi administratif sampai pemecatan,” jelasnya.

Adapun isinya antara lain, larangan menerima, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantauan dalam bentuk apapun dari pihak partai politik, pasangan calon, dan tim sukses.

Larangan menggunakan, memasang, menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar partai politik, pasangan calon, dan calon legislatif.

Larangan menggunakan atribut parpol atau pasangan calon. Larangan menghadiri, menjadi pembicara, pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, dan pertemuan Parpol kecuali melaksanakan pengamanan yang dibekali dengan surat perintah tugas.

“Anggota Polri dilarang mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan foto atau gambar pasangan calon, baik melalui media massa, media online, atau media sosial,” sebut Tri Budi.

Bahkan, anggota Polri juga dilarang foto bersama dengan pasangan calon peserta Pilkada. Serta sikap tidak netral yang tidak kasat mata seperti memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apa pun.

Larangan lainnya berupa, menjadi tim sukses, menggunakan kewenangan atau tindakan menguntungkan kepentingan pasangan calon, memberikan fasilitas dinas atau pribadi untuk kegiatan Pilkada.

Melakukan kampanye hitam, menganjurkan golput, memberikan informasi kepada siapa pun terkait hasil penghitungan suara, dan larangan menjadi anggota panwascam, atau KPU serta turut campur dalam penetapan peserta pemilu.

Tri Budi mengimbau masyarakat yang menemui pelanggaran dimaksd untuk melaporkan. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk diteruskan dengan penyelidikan. (why)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka TPPO warga NTB ke Turki digiring penyidik ke ruang tahanan. jaringan internasional. Tetapi karena penerima tenaga kerja korban ini perusahaannya kami mendapatkan kendala di sana yang menerima korban- legal,” jelasnya. (why)

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Tikus Bunga D. Prasasti

Kusma hendak menyelesaikan semua pakaian yang tiga hari belum disetrika, saat ia menemukan kotoran tikus di ruang belakang tempat ia biasa mencuci dan menyetrika. Sungguh keterlaluan, kotoran itu bahkan berada di samping bak cucian bersih.

WALNYA Kusma tidak terlalu keberatan. Lagipula, lantai ruangan itu memang agak berdebu karena jarang disapu. Setelah melapisi tangan dengan plastik dan mengenakan masker, dibuangnya kotoran itu dengan berlembarlembar kertas. Kemudian lantai seluruh ruangan itu ia pel dengan pembersih lantai ber-disinfektan, kemudian pembersih lantai berpengharum. Berkali-kali. Kusma pikir, darimana pun datangnya, tikus itu tidak akan punya nyali untuk kembali.

Tapi keesokan harinya, kotoran itu ada lagi— jumlahnya lebih banyak. Padahal lantainya sudah bersih. Kusma terpaksa mensterilkan lantai lagi. Hal yang sama terulang terus di hari-hari berikutnya, sampai Kusma tidak tahan lagi. Aroma kotoran itu juga semakin menjadi-jadi, busuk bercampur pesing dan sedikit lembab tanah. Kusma ingin muntah setiap kali memikirkannya.

Ketika ia mengadu pada suaminya, suaminya malah bilang dengan enteng, “Tikus got memang wajar naik ke rumah-rumah dan berkeliaran lebih banyak di musim hujan.” Di malam hari terutama selepas hujan, cicit-cicit tikus got yang lincah lebih sering terdengar, mengalahkan suara jangkrik.

Beberapa kali seekor tikus melintas sekelebat saat Kusma sedang melipat pakaian, lengkap dengan suara cicitan yang menyebalkan. Tikus itu besar dan kehitaman, ekornya panjang dan lancip. Tidak seperti gambaran biasa seperti yang ada di film-film keluarga di televisi, tikus-tikus itu jauh dari ‘menggemaskan’. Menjijikkan lebih tepat. Kusma tidak bisa membayangkan, tikus yang mungkin saja baru berkutat dengan makanan-makanan busuk di tempat sampah yang bau, pembuangan air atau tempat kotor lain seenaknya menginjak dan lewat di dalam rumahnya yang bersih. Apalagi tempat cuci.

Bagaimana kalau tikus itu sampai di keranjang pakaian bersih?

Bagaimana dengan kuman-kuman dan penyakit yang dia bawa? Kalau keluarganya sakit atau gatal-gatal, itu semua pasti gara-gara virus dan bakteri yang dibawa tikus.

(Theodora Daniela Capat / pinterest.com)

Pokoknya, sejak saat itu Kusma sangat membenci tikus dan apapun yang berkaitan dengannya.

Anak-anaknya kena imbas. Mereka dilarang main hujan, apalagi bermain di bawah cucuran air yang tumpah dari atap. Di genangan air juga tidak boleh.

“Putra, Putri, ayo masuk! Jangan di sana. Airnya kotor, bekas tikus. Nanti kalian gatal-gatal,” teriak Kusma ketika melihat anakanaknya dekat-dekat “sumber air tikus”. Tikus-tikus biasa bermainmain dan melewati atap. Dan air yang mengalir darinya pasti sudah

terkontaminasi tikus, begitu juga genangannya. Begitu menurut Kusma. Satu lagi, tidak ada yang boleh menjatuhkan satu pun pakaian di atas lantai ruang belakang—siapa tahu pernah dilintasi tikus.

Tikus-tikus itu makin berani, sudah berani menjamah teras dan kolong rak sepatu. Saking seringnya, Kusma jadi hapal bau tikus. Ia juga punya kebiasaan baru, rajin mengendus-endus, waspada—untuk berjaga-jaga dan mendeteksi kemungkinan kalau suatu tempat atau barang pernah dilewati tikus. Kusma tidak bisa lagi menyentuh sesuatu yang

berbau tikus, sementara kotoran di ruang cuci belakang semakin merajalela. Dia benar-benar muntah setiap kali mencium sesuatu yang dianggapnya aroma tikus. Suaminya terpaksa menyewa seorang pembantu untuk membersihkan kotoran tikus dan mencuci barang-barang yang dilewatinya sampai musim hujan berakhir.

Selama itu, mereka mencoba berbagai penangkal tikus yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Dari yang didapat dari blogblog, hingga saran-saran tetangga.

Berbungkus-bungkus serpihan

kapur barus sudah ditebar di segala sisi ruangan. Menyiram lantai dengan cairan amoniak juga sudah dicoba, tapi berujung pesing yang menjalar lebih parah. Memelihara jangkrik, menabur garam. Mereka pernah sempat membawa seekor kucing untuk memburu tikus, sayangnya kucing itu hanya bisa menangani tikus di atap, dan masih tidak sudi melahap tikus got berbau busuk. Semuanya tidak terlalu ampuh dan mempan. Tikustikus itu masih betah menjadikan ruang belakang rumah Kusma sebagai toilet.

Hingga musim hujan berakhir, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan penderitaan Kusma berakhir. Salah satu tikus bahkan berhasil naik ke ruang keluarga!

Tikus itu kesana kemari, berkelit di antara celah-celah lemari, meja dan sofa. Kusma mengungsi ke dalam kamar, dibiarkannya si pembantu yang menangani tikus yang lincah itu.

“Bu, sepertinya tikus-tikus itu tidak biasa. Lebih dari bandel.

Bagaimana kalau kita pakai perangkap tikus saja? Kalau tikusnya dibunuh satu persatu mungkin mereka bisa kapok, “ kata pembantu Kusma setelah berhasil mendepak tikus keluar.

Kusma langsung mengiyakan tanpa ragu, walau sebenarnya dia lebih benci melihat bangkai tikus.

Apa boleh buat, hanya ini amunisi terakhir. Perangkap dipasang, dan satu tikus kena perangkap.

Tapi ternyata yang berjiwa setia kawan bukan hanya manusia. Seperti membalaskan dendam seorang teman, sehari setelahnya, lebih banyak tikus meninggalkan kotorannya di ruang belakang. Berkali-kali lipat lebih banyak, lebih menjijikkan— beberapa di antaranya cair. Menumpuk-numpuk mengotori lantai, bau busuknya menjalar hingga kamar anak-anak. Huek. Kusma melihat semuanya di pagi hari dan langsung pingsan seketika.

Setelah insiden itu, Kusma sakit beberapa hari. Selama itu, tidak ada yang boleh menyebut kata ‘tikus’ atau Kusma bisa muntahmuntah dan lemas lagi. Berminggu-minggu tidak ada yang mengurusi soal tikus lagi. Pembantu menangani tikus tanpa ribut-ribut.

Tahu-tahu Kusma menyadari tikus-tikus itu tidak muncul-muncul lagi di ruang belakang, hanya cicitannya saja terdengar beberapa kali dari halaman.

“Saya tidak melakukan apaapa, hanya ikuti saran teman yang ahli tikus. Sabar dan abaikan saja tikus-tikus itu, anggap tidak ada.

Nanti mereka pergi sendiri,” tutur si pembantu. Kusma merasa lega— dia bebas, meskipun heran, kenapa menyingkirkan tikus-tikus itu gampang sekali?

Bunga D. Prasasti lahir di Mataram, 20 Oktober 1995.

Alumni Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram.

PUISI Dedy Tri Riyadi

Berlin, Berlin #1

Berlin, Berlin #7

Berlin, Berlin #13

Angin tak merobohkan patung, hanya terbangkan bulu-bulu burung.

Dan wajah keriangan pun terkurung.

Kau munculkan bintang di langit terang, “Agar kaukenang seseorang yang ingin menggapainya!”

Ia berserupa daku. Pada langit biru bisu.

Dan jika malam di kotamu menjelma cahaya, aku akan mengajakmu menari. Menikmati musik membolak-balik diri meningkahi mimpi.

Berlin, Berlin #2

Berlin, Berlin #8

Berlin, Berlin #14

Menunggu adalah kesibukan yang penting.

Seperti menghitung berapa helai daun akan jatuh dari ranting.

Dan akan kubiarkan kalian mengisi kekosongan di sekitarku.

Kotamu menciptakan pantai dari topi jerami dan tas warna-warni. Namun dua orang anak naik sepeda tak peduli. “Biar kukejar yang melambai hijau di cakrawala,” kata mereka.

Aku tahu kau jarang berdoa tapi sering menundukkan kepala.

Aku pun tahu lapangan di kotamu jarang dilukai cahaya sepi.

Cahaya yang memancar-mancar sendiri pada puncak kepala kita.

Berlin, Berlin #3 Aku melihat wajah-wajah; merah, kuning, dan biru, dan pintu dan jendela-jendela dari bayanganmu.

Dan kupastikan suaramu terdengar di sana.

Berlin, Berlin #4

Berlin, Berlin #9 Pada kepungan gaya hidup hedonis, kotamu menjelma gadis yang haus. “Sejarah,” katanya, “sudah lama jadi etalase, sedang kami perlu oase.”

Berlin, Berlin #10

Ingatan seperti benang panjang, kusut dan menggiring kita jadi kalut dan bingung. Mencari jalan keluar atau mengabadikan waktu sebentar. Ah! Betapa ingin kupalingkan wajahmu.

Kabarkan kegugupanku pada seluruh dunia.

Walau begitu, nyatakan dan tampakkan wajah para penggembira.

Sungguh kunanti kerudung ini terbuka segera.

Berlin, Berlin #5

Berlin, Berlin #11

Pesanmu tergantung di dinding merah.

Aku menunduk dan membiarkan punggungku menatap lukamu.

Aih! Ada darah ingin menembusi tehnologi.

Aku tak berhenti. Tak akan berhenti untuk berkemas.

Meski para pengunjung sudah saling melepas pelukan.

Meski seluruh hidangan telah tandas dimakan.

Berlin, Berlin #6

Berlin, Berlin #12

Dinding doa mengabarkan kehausan, dan betapa panjang perjalanan yang harus dihentikan.

“Sementara?” Kau bertanya menuju arah harapan.

Kotamu adalah wajah kuning dan biru dalam kotak kaca.

Perjalananku membingkainya dengan sunyi yang aku punya.

Sunyi yang terus menyala di gelap malam ini.

Berlin, Berlin #15 Kepedihan adalah tembok besar dengan wajah murung dan mulut siap melahap gunung. Walau kau melewatinya, jangan terlalu terpukau memandang. Melintas saja. Sepintas saja.

Berlin, Berlin #16 Jangan berbisik. Kota ini membiarkan kita bercakap sebab ia lampion di dalam ruang kaca. Kita terperangkap?

Tidak. Kita hanya selalu disibukkan gambar dan tanda.

Dedy Tri Riyadi bermukim di Jakarta. Buku puisinya, antara lain, Liburan Penyair (2014) dan Berlatih Solmisasi (2017). Puisi-puisi di atas adalah bagian dari 29 puisi yang memaknai secara bebas 29 karya foto jalanan Martin U. Waltz yang berjudul “Berlin, Berlin”.

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sekolah Rawan Banjir

Guru Jangan Alergi Politik MOMEN Pilkada jadi ajang penentuan arah politik daerah ke depan.

Salah pilih, berisiko pada arah kebijakan yang salah. Partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mensukseskan termasuk momentum politik ini, termasuk juga oleh elemen guru.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, menilai guru tidak boleh alergi dengan politik. Mereka harus paham dengan politik.

Karena bagaimana pun juga, proses politik menentukan arah masa (Suara NTB/ist) depan suatu daerah dan Ermawanti bangsa yang lebih besar.

Menurut Erma, guru tidak alergi politik memiliki arti bahwa seorang guru harus paham dunia perpolitikan, aturan-aturan yang ikut serta di dalamnya. Sehingga guru bisa mengedukasi masyarakat bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menentukan dan memilih pemimpin.

Selain itu, ujarnya, guru tidak boleh paranoid dalam soal politik, selama tidak menjadi tim sukses salah satu calon.

Maka yang demikian sah-sah saja.

Tidak hanya itu, guru juga harus mempelajari ilmu politik ketatanegaraan dan undang-undang yang mengatur tentang politik, tentunya dalam rangka menambah ilmu dan meningkatkan kompetensinya karena bagaimanapun juga peran guru di masyarakat banyak. “Dia sebagai tokoh masyarakat dan ASN,” ungkap Erma.

Menurut dia, guru sebagai ASN sudah di beri ramburambu untuk membatasi diri mereka dalam berpolitik. Di antaranya ialah tidak ikut serta kampanye salah satu paslon, tidak memberikan dukungan secara finansial dan terlibat dalam kampanye. “Hal ini yang harus dipahami oleh ASN.Ada batasan dimana dia sebagai guru,sebagai masyarakat dan sebagai ASN,” ungkapnya.

Sikap yang demikianlah yang harus ditunjukkan seorang ASN dalam politik. Sehingga kata Erma, pihaknya tidak setuju dan sangat menyayangkan dengan apa yang disampaikan Kadis Dikbud NTB, H.Muh. Suruji yang memperbolehkan guru ikut kampanye dan mengkampanyekan calon dalam Pilkada ini.

“Menurut saya seharusnya kepala dinas pendidikan tidak mengeluarkan statmen seperti itu. Sudah jelas ada larangan bagi ASN untuk tidak ikut serta dalam kampanye, atau apapun namanya yang melibatkan diri dalam pesta ini,” tukasnya. (dys)

Rumah Panggung Direncanakan sebagai Solusi Mataram (Suara NTB) Saat musim hujan dengan intensitas yang tinggi, sejumlah sekolah di Mataram akan digenangi banjir yang mengganggu proses belajar mengajar. Kejadian terakhir, banjir yang menggenangi SDN 47 Ampenan sampai mengakibatkan para murid diliburkan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram berencana mengubah bangunan sekolah menyerupai rumah panggung.

Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., MM., mengatakan, berbagai cara diupayakan pihaknya, tapi berbagai opsi dirasa sulit direalisasikan. Salah satu yang bisa digunakan adalah membuat rancangan rumah panggung.

“Sering saya katakan, mungkin dengan bentuk sekolah seperti rumah panggung, dinaikkan sedikit, mungkin tetap kita gunakan semen atau keramik, tapi agak tinggilah,” ujar Sudenom.

Ia menjelaskan, berbagai pilihan cara untuk mengatasi permasalahan di SDN 47 Ampenan sudah dipikirkan, salah satunya relokasi

sekolah yang menurutnya sulit untuk dilakukan. Selain itu pilihan untuk membuat saluran air ke laut. Namun dikhawatirkan jika gelombang sedang tinggi, malah air laut akan masuk ke halaman sekolah melalui saluran itu.

Pilihan cara lainnya dengan membuat saluran ke sungai, tapi Sudenom merasa cara itu pun sulit karena di sekitar pemukiman itu tidak ada saluran air untuk dibuang ke sungai.”Cara terakhir kita rencanakan harus kita anggarkan, dengan cara menaikkan pondasi,” kata Sudenom.

Menurut Sudenom, dengan cara mendesain sekolah dengan

model rumah panggung merupakan salah satu cara yang irit, karena tidak perlu membongkar bangunan sekolah secara total.

Nantinya tinggi sekolah setidaknya lebih tinggi dari banjir yang terakhir kali terjadi di SDN 47 Ampenan belum lama ini. “Memang harus direncanakan bentuk sekolah, bukan direlokasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya mencoba berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum untuk membahas rencana itu.

Sudenom menekankan diperlukan perencanaan yang matang. Diakuinya tidak bisa segera dilaksanakan, karena anggaran sudah berjalan.

(Suara NTB/dok)

BANJIR - Banjir yang terjadi di SDN 47 Ampenan beberapa waktu lalu. Disdik Kota Mataram berencana mengubah bentuk bangunan sekolah menyerupai rumah panggung untuk mengatasi agar banjir tidak mengganggu belajar murid.

“Sekarang kita mengoordinasikan dengan pihak terkait, bahwa ini tidak ada jalan lain,

kita hanya mengubah, harus ada rencana dulu,” pungkas Sudenom. (ron)

Menarik Minat Calon Siswa

Sekolah Gelar Kegiatan Kreatif Mataram (Suara NTB) – Berbagai cara diupayakan SMP negeri di Kota Mataram yang relatif minim peminat agar bisa mendapatkan banyak siswa baru. Upaya pembenahan sekolah dan berbagai upaya promotif dilakukan oleh sekolah.

Seperti yang diterapkan di SMPN 17 Mataram, guna me(Suara NTB/ist) narik minat murid SD di sekitar sekolah, pihak sekolah SIMULASI UNBK - Sekolah mulai menyiapkan diri menghadapi UNBK melalui simulasi UNBK. Terlihat sejumlah siswa tengah serius mengerjakan melaksanakan berbagai lomba bagi SD. Kepala SMPN 17 soal saat simulasi UNBK di SMKN 8 Mataram belum lama ini.

Mataram, Woody Hexana, S.Pd., menjelaskan, meski nantinya yang mengikuti lomba bukan murid kelas VI, tapi mereka akan bercerita kepada kakak kelas mereka.

“Kita sedang mempersiapkan itu, sudah berencana, untuk menarik anak SD, akan melakukan pertandingan atau lomba,” ujarnya.

Berbagai program yang bisa menarik perhatian masyarakat dilakukan pihak sekolah. Program-program itu Mataram (Suara NTB) melengkapi sisi keorganisasian Mataram (Suara NTB) antara lain ekstrakurikuler. Pihak sekolah senantiasa beruH. Hudri Ahmad, menegaskan at mata lomba UPW, sedang Universitas Islam Negeri fakultas baru ini. saha agar murid dapat mengikuti berbagai perlombaan.

NTB jadi tuan rumah penye- sebagai sekolah sebagai pen- sekolah lainnya dapat mata lom(UIN) Mataram setelah resmi “Alhamdulillah, pemilihan lenggaraan Lomba Kompeten- gampu yang ditunjuk melak- ba beragam. Keputusan menunKetika mampu berhasil menjadi juara, itu menjadi salah beralih status dengan terbitnya ini bisa berlangsung lancar satu prestasi dan cara sekolah untuk mempromosikan diri. si Siswa (LKS) SMK tahun sanakan lomba UPW, pihakn- juk sekolah sebagai tempat pelPerpres No 34 Tahun 2017. Seir- dengan jalan voting, hal itu 2018. Ini adalah penyelengga- ya sudah sangat siap. “Sekolah aksanaan lomba berdasarkan “Yang intra pun, seperti olimpiade kami berusaha ikuti, ing dengan itu, lembaga yang untuk mendapatkan legalitas raan yang ke 26 kali, yang dise- sangat siap, kita usahakan kebijakan Dinas Dikbud NTB. memberi pengalaman untuk anak-anaklah,” kata Woody, mengelola jenjang pendidikan S1, yang kuat,” kata Ali Jadid. yang sebelumnya menjadi Kepala SMPN 18 Mataram ini. lenggarakan oleh Direktorat siap 100 persen,” ungkap “Diputuskan oleh Dikbud setelah S2, danS3 ini terus berbenah.

Lebih jauh Ali Jadid yang se- Pembinaan SMK Kementerian Hudri, Kamis (22/2).

Setiap sore, kegiatan ekstrakurikuler seperti gendang melalui rapat bersama kepala Salah satu perwujudannya ad- belumnya menjadi Kaprodi Pendidikan Nasional RI. beleq, drum band, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya diMenurutnya, segala sesuatu sekolah,” sambungnya. alah lahirnya fakultas baru yak- Manajamen Pendidikan Islam laksanakan di sekolah. Banyak anak yang datang mengikuSekolah-sekolah yang di- harus dipersiapkan sekolah unSecara lebih spesifik, pini Fakultas Ushuluddin dan Stu- (MPI) mengatakan dalam pros- tunjuk sebagai lokasi pelak- tuk mendukung kegiatan terse- haknya telah mempersiapkan tinya, sehingga itu bisa menjadi buah bibir di kalangan tedi Agama (FUSA). es pemilihan, enam kursi dipere- sanaan lomba LKS kini mulai but, termasuk dari segi SDM, bahan-bahan guiding untuk man sepermainan anak-anak di rumah. “Itu yang menarik Kelahiran FUSA sebagai re- butkan oleh para kandidat. Itu- berbenah. Ada 51 mata lom- sarana dan prasarana, bahan penyambutan tamu. Meski minat mereka,” ujar Woody. alisasi transformasi IAIN men- pun berproses dan berlangsung ba LKS yang akan diperlom- alat dan seterusnya. Karena ke- pelaksanaan jadwal dan temHal berbeda dilakukan di SMPN 20 Mataram, pihak jadi UIN mulai merangkak aman serta demokratis. “Dari ke bakan. Ke 51 lomba LKS siapan sekolah mencerminkan pat lomba masih sangat flesekolah berupaya membenahi tampilan fisik sekolah. Kepamengejar fakultas lainnya. Ke- enam kandidat, yang terpilih tersebar ke sejumlah sekolah. kesiapan daerah. “Barangkali ksibel. “Yang dipersiapkan la SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, mengalengkapan struktural terus di- menjadi Ketua Sema Wahyudin takan, pihaknya melakukan pembenahan pada bangunan SMKN 2 Mataram salah kalau sekolah belum mencukup bahan untuk praktik, guidinglakukan, termasuk sisi organisasi Safari dan Ketua Dema Mu- satu sekolah cukup favorit pihak nasional akan memfasili- nya cara menyambut tamu. fisik sekolah. “Kami sudah poles-poles sedikit di sekolah kemahasiswaan. Awal hammad Arif,” imbuhnya. kami, dengan sedikit mengecat di depan, memperbaiki bagimendapat jatah sebagai tem- tasi,” urainya.

Dan mungkin tidak selalu kegpekan kemarin dilakuSebagai fakultas yang baru pat pelaksanaan lomba Usaan-bagian sekolah yang kurang baik,” ujarnya.

Diakuinya, mata lomba yang iatan itu di sekolah, bisa di kan pemilihan pengu- lahir pada 2017, menurut Ali ha Perjalanan Wisata (UPW). dilombakan sebanyak 51 mata Islamic Center dan di eks banMeski demikian, menurutnya salah satu cara utama rus Senat Maha- Jadid, FUSA berupaya gesit yang dilakukan SMPN 20 Mataram adalah dengan meKepala SMKN 2 Mataram lomba. SMKN 2 Mataram dap- dara,” tukasnya. (dys) siswa (Sema) dan dalam melaksanakan berbagai nerapkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). BerDewan Eksekutif program kerja lingkup fakultasbagai unsur PPK seperti mandiri, religius, nasionalisM a h a s i s w a nya, agar berimbang dengan me, gotong royong, berintegritas, dan melakukan salam (Dema) FUSA. fakultas-fakultas terdahulu. sapa setiap pagi dilaksanakannya. “Selama ini belum Wakil Dekan “Sekarang kita sedikit berlari Mataram (Suara NTB) pernah, jadi sekarang itu yang kami lebih tekankan, Sosialisasi Program III Bidang Kema- agar bisa berjalan beriringan denagar menarik masyarakat,” kata Ida Ayu. Mahasiswa h a s i s w a a n gan fakultas lain,” ujarnya sem- Kreativitas Kegiatan lainnya seperti program Imtaq, salat berFUSA, Dr. S. Ali bari menambahkan bahwa unit (PKM) lima bidang tahun jamaah, kegiatan keagamaan untuk meningkatJadid Al-Idrus, kegiatan kemahasiswaan yang 2018 dilaksanakan di Univerkan iman dan taqwa dilakukannya. Selain MA., menyebut baru terpilih untuk memperkokoh sitas Mataram (Unram), Kajuga, kata Ida Ayu dilakukan pembersip e m i l i h a n keberadaan FUSA di UIN Mat- mis (22/2). Sosialisasi ini dishan umum dan gotong royong sebelum Sema dan aram dan akan dilantik pada 5 elenggaraka Direktorat Jenmasuk kelas menjadi cara untuk memderal Pembelajaran dan KeDema untuk Maret mendatang. (dys) percantik sekolah. (ron) S. Ali Jadid Al-Idrus mahasiswaan (Dirjen Belma(Suara NTB/ist) wa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bekerjasama dengan Unram.

Kegiatan dibuka Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., dan Direktur Belmawa Kemenristek Dikti, Didin Wahidin.

(Suara NTB/ist) Kegiatan itu dimulai pukul NARASUMBER - Salah seorang narasumber, Bandung Arry 08.00 hingga 16.30 Wita dan Sanjoyo, menyampaikan materi pada kegiatan sosialisasi diisi empat narasumber, yaitu PKM yang dilaksanakan di Unram, Kamis (22/2).

Misbah Fikrianto, Umar Mansyur, Bandung Arry Sanjoyo, an proposal pada bulan No- tanggung jawab, juga memdan Willis Sri Sayekti, serta vember dan Desember 2018. bangun kerjasama tim maumoderator Yudi Hartanto dan “Kegiatan rutin tahunan pun mengembangkan keOryza Pneumatica Inderasari. ini telah diluncurkan sejak mandirian melalui kegiatan Oryza menjelaskan, kegia- tahun 2001. PKM dikembang- yang kreatif dalam bidang tan ini mengundang pem- kan untuk mempersiapkan ilmu yang ditekuni. bimbing PKM dan maha- generasi Indonesia emas, Hal itu dapat dicapai melasiswanya dari 40 perguruan mempersiapkan diri menjadi lui bentuk kegiatan dengan skim tinggi se-wilayah Nusa Teng- pemimpin yang cendekiawan, PKM penelitian (PKM P), PKM gara, yaitu Bali, NTB, dan wirausahawan serta berjiwa Kewirausahaan (PKM K), PKM NTT. Tujuannya untuk mem- mandiri dan arif,” kata Oryza. pengabdian kepada masyarakat persiapkan kompetisi PKM Mahasiswa diberi peluang (PKM M), PKM penerapan 2018 yang akan dibuka untuk mengimplementasikan teknologi (PKM T), dan PKM pendaftaran dan pengunggah- kemampuan, keahlian, sikap, karsa cipta (PKM KC). (ron)

Fakultas Ushuluddin UIN Pilih Dema Perdana

Tuan Rumah LKS Tingkat Nasional, Sekolah Matangkan Persiapan

Sosialisasikan Program Kreativitas Mahasiswa

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Kurniawan Akhirnya Disetujui Latihan di NTB Mataram (Suara NTB) Upaya pengurus tarung derajat NTB untuk mendatangkan Kurniawan ke NTB akhirnya disetujui oleh pihak Kesatuan TNI/ AD Bandung. Kurniawan yang berpangkat sersan dua itu sudah mendapatkan izin dari tempat dia bekerja untuk menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) Mayung di NTB bulan ini.

“Kurniawan sudah mendapat izin untuk latihan di NTB. Rencananya dalam waktu dekat ini dia akan tiba di NTB,” ucap Pelatih Tarung Derajat Pelatda Mayung NTB, Dedy Noor Cholish kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (23/2).

Dikatakan Dedy, pihak kesatuan TNI Bandung mengizinkan Kurniawan ke NTB terkait surat permohonan yang diajukan oleh Pengprov Kodrat NTB

belum lama ini. Pihak Kodrat NTB bersurat ke pihak TNI/ AD Bandung berkaitan dengan pelaksanaan Pelatda Mayung 2018.

Dalam hal ini Kurniawan yang merupakan atlet peraih medali emas di PON 2016 itu salah satu dari lima atlet tarung derajat yang masuk Pelatda tahun 2018. Untuk kelancaran kegiatan latihan Kurniawan selama di Pelatda 2018 hingga PON 2020, pihak Pengprov Kodrat NTB meminta Kurniawan latihan di NTB. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pelatda Mayung 2018 merupakan program KONI NTB dalam rangka memantapkan persiapan atlet guna meraih target 17 emas di PON Papua tahun 2020. Untuk itu semua atlet diharapkan menjalani latihan terpusat di Mataram agar atlet bisa fokus latihan.

Terkait dengan izin Kurniawan kembali ke NTB. Pengprov Kodrat NTB berharap Kurniawan bisa lebih fokus berlatih. Sehingga raihan medali emas Kurniawan di PON 2016 lalu bisa dipertahankan hingga PON di Papua tahun 2020. (fan)

Popda NTB akan Libatkan Ribuan Atlet Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang akan berlangsung di Mataram, tanggal 25-30 Maret mendatang bakal melibatkan ribuan pelajar. Event dua tahunan yang di gelar Dispora NTB itu diperkirakan melibatkan 1.200 pelajar dari kabupaten/kota Semarang NTB. “Popda NTB nantinya akan diikuti lebih dari seribu atlet. Soalnya setiap kabupaten/kota akan mengirim sedikitnya 120 atlet,” ucap Kepala Bidang Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini.

Dikatakan Anang, ajang multi event tingkat pelajar regional NTB itu merupakan event dua tahunan Dispora NTB dalam rangka menjaring atlet pelajar yang akan mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar AntarWilayah (Popwil) yang di gelar di NTB pertengahan tahun ini.

Terkait dengan ajang seleksi atlet Popwil itu, pihak Dispora NTB akan mempertandingkan cabor-cabor

yang diperlombakan di Popwil IV 2018. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Popwil 2018 akan mempertandingkan delapan cabor, yakni pencak silat, tenis lapangan, tenis meja, sepak bola, voli, sepak takraw, bola basket dan bulutangkis.

Popwil IV nantinya akan diikuti tujuh kontingen dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu Popda NTB diikuti ratusan pelajar yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Penyelenggaraan Popda NTB akan dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram mulai tanggal 25 hingga 30 Maret 2018. Selain itu pertandingan lainnya juga akan dilaksanakan di Lapangan Lawata Atletik Mataram dan Gelanggang Pemuda Mataram. (fan)

(Suara NTB/ist)

MEMPERKUAT - Duet Marcus/Kevin, akan memperkuat Indonesia di ajang All England 2018.

Indonesia Bidik Satu Gelar All England 2018 Jakarta (Suara NTB) Indonesia membidik satu gelar dalam kejuaraan bulu tangkis All England 2018 yang akan berlangsung di Birmingham, Inggris pada 14-18 Maret menyusul prestasi atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional cabang bulutangkis dalam Indonesia Masters 2018 dan India Terbuka 2018.

“Kami tidak punya target yang muluk-muluk, cuma satu gelar saja. Tapi, semua atlet kami tentu ingin meraih hasil lebih dan memberikan terbaik.

Setiap sektor juga sudah punya target masing-masing,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PBSI, Susy Susanti, di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (23/2).

Indonesia, menurut dia, telah menyadari kekuatan permainan atlet-atlet bulutangkis dunia yang semakin merata sehingga hanya menargetkan satu gelar juara dalam turnamen level 2 grade 1 itu.

Susanti mengakui penampilan atlet-atlet ganda putra memiliki penampilan paling stabil dalam setiap kejuaraan internasional dari empat sektor lain cabang olahraga bulutangkis. “Kami melihat mereka punya peluang apalagi dari hasil Indonesia Masters dan India Terbuka. Tapi, kami tidak hanya ingin

mengandalkan satu sektor saja karena pada empat sektor lain juga ada peluang,” kata peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu.

Susanti mengatakan, kejuaraan All England 2018 menjadi salah satu ajang pemantauan PBSI untuk membentuk tim nasional bulu tangkis Indonesia yang akan turun dalam kejuaraan beregu Piala Thomas dan Piala Uber 2018 serta dalam Asian Games 2018.

“Kami akan melihat prestasi masing-masing atlet serta catatan pertemuan mereka dengan lawan-lawan.

Misalnya, apakah Hendra-Ahsan mampu turun dalam Piala Thomas serta Asian Games?” ujarnya.

Susy mengatakan pasangan atlet ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon yang merupakan pasangan andalan Merah-Putih sudah pulih dari cedera yang dialami ketika Kejuaraan Beregu Asia 2018 di Malaysia.

“Kami mengharapkan kondisi mereka dapat dipertahankan bahkan lebih baik meskipun kami juga mengharapkan pada sektor lain,” ujarnya.

Pada sektor ganda campuran, Indonesia juga mengharapkan peluang dari pasangan Praveen Jordan/Debby Susanto serta Haz Faisal/Gloria Wid-

jaja selain dari pasangan andalan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

“Kami ingin mencari format terbaik dan memberikan kesempatan kepada semua pemain. Justru dengan kehadiran dua pasangna lain, mereka dapat saling bahu-membahu bersama Tontowi/Liliyana untuk mencapai prestasi sektor ganda campuran,” kata Susy.

Indonesia menempatkan 14 wakil dalam turnamen bertajuk premier of premier itu. Mereka adalah Jonatan Christie, Tommy Sugiarto, dan Anthony Ginting pada nomor tunggal putra. Serta Fitriani sebagai satu-satunya wakil Tanah Air pada nomor tunggal putri.

Kemudian pada nomor ganda putra, Indonesia menempatkan pasangan Marcus/Kevin, Angga Pratama/Rian Saputro, Fajar Alan/ Muhammad Ardianto, serta Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Pasangan Anggia Shitta Awanda/ Ni Ketut Mahadewi Istarani, Greysia Polii/Apriani Rahayu, serta Della Haris/Rizki Pradipta akan menjadi wakil ganda putri.

Pada nomor ganda campuran, Indonesia mempunyai tiga wakil yaitu Tontowi/Liliyana, Haz/Gloria, dan Praveen/Debby. (ant/bali post)

Kemenpora Siapkan Formasi CPNS Atlet Berprestasi Internasional Mataram (Suara NTB) Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali memberikan kesempatan bagi atlet berprestasi internasional untuk menjadi CPNS tahun 2018. Kabarnya pihak Kemenpora akan menyiapkan formasi CPNS untuk 300 atlet yang berprestasi internasional.

Demikian dikatakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora, Dr. Samsuddin saat di Wawancara Suara NTB usai membuka acara Rapat Koordinasi (Rakoor) Pembangunan Keolahragaan dan Kepemudaan NTB yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Kamis (22/2).

“Kemenpora saat ini menyiapkan formasi CPNS untuk atlet

yang berprestasi. Kami masih memberikan kesempatan bagi atlet yang berprestasi internasional untuk mengisi formasi CPNS tahun ini,” ucapnya.

Menurutnya, formasi CPNS untuk atlet berprestasi tahun 2018 akan dijatahkan kurang lebih 300 atlet.

Dan hingga saat ini formasi CPNS olahragawan berprestasi tersebut belum terisi semua. Diperkirakan masih bisa diisi oleh 50 atlet lagi.

Lewat kesempatan itu, Samsuddin mengajak pelaku olahraga di NTB agar segera mendaftarkan atletnya yang berprestasi untuk mengisi formasi CPNS tahun 2018. Pasalnya pihaknya masih membuka kran untuk atlet yang berprestasi internasional.

Menurutnya,

persyaratan atlet yang dapat mendaftar formasi CPNS lewat jalur olahraga berprestasi tersebut adalah atlet yang berprestasi internasional. Yakni minimal meraih medali perunggu di Asian Games dan perak di SEA Games.

Selain meraih medali emas di multi event internasional, pihak Kemenpora juga memberikan kesempatan kepada atlet yang meraih medali perak di singel event internasional.

“Tolong kalau ada atlet NTB yang punya prestasi internasional didaftarkan saja.

Karena kami hanya mengusulkan atlet berprestasi yang telah mendaftar,” jelasnya. (fan)

Neymar Harus Pindah ke Real Madrid Madrid Mantan gelandang Real Madrid Guti menyatakan Neymar harus pindah ke Real Madrid untuk mencapai puncak tertinggi karirnya. Bintang Brasil yang pindah ke Paris Saint-Germain dari Barcelona musim panas lalu dalam banderol 222 juta euro itu dalam beberapa bulan belakangan selalu dikait-kaitkan dengan Madrid.

“Pada akhirnya dia telah berada di klub sepenting Barcelona dan kini dia sepenting lainnya di PSG tetapi Anda benar-benar harus melihatnya di Liga Champions,” kata Guti.

“Yang hilang dari dia adalah Real Madrid. Seandainya dia ingin maju dan semakin maju, untuk melakukan itu dia mesti melakukannya di Madrid.”

Guti menyatakan salah satu hal baik dari Madrid adalah tak seorang pun pemain, kecuali Cristiano Ronaldo, yang digaransi aman tempatnya.

Zinedine Zidane tidak memainkan tiga pemain BBC Gareth Bale, Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo dalam empat pertandingan terakhir demi memberi tempat kepada pemain muda Marco Asensio dan Lucas Vazquez.

“Zidane membuktikan bahwa tidak ada yang tak tersentuh, kecuali Cristiano,” kata Guti dalam laman ESPN. (ant/bali post) Neymar

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Pemkab Loteng akan Mutasi Ratusan Pejabat Madrasah di Sekotong Butuh Perhatian

Halaman 12

Sabtu, 24 Februari 2018

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga kini masih menunggu turunnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait mutasi pejabatnya. Draf usulan ratusan pejabat yang akan dimutasi juga sudah disusun matang. Demikian disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat (23/2).

“Semua persyaratan untuk mutasi pejabat sudah kita penuhi. Tinggal kita menunggu rekomendasi Mendagri turun saja,” terangnya. Pihaknya dalam hal ini berharap rekomendasi bisa segera turun. Sehingga mutasi pejabat Loteng bisa segera digelar bulan Maret mendatang.

Ia mengaku, untuk bisa memperoleh rekomendasi Mendagri nyatanya tidak gam-

bang. Prosesnya cukup rumit dan ketat. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, baru rekomendasi Mendagri bisa turun.

Pejabat yang dimutasi juga tidak boleh beda dengan usulan yang diajukan, harus sama. Sehingga tidak ada peluang bagi pemerintah daerah untuk mengutak-atik kembali komposisi pejabat yang dimutasi begitu rekomendasi Mendagri turun.

“Pejabat mana saja yang dimutasi, harus sama dengan yang diusulkan untuk memperoleh rekomendasi Mendagri. Tidak boleh berubah atau diubah begitu saja,” timpalnya.

Nursiah menjelaskan, untuk usulan pejabat yang dimutasi cukup banyak. Lebih dari 100 orang pejabat. Didominasi pejabat eselon III dan IV. Sementara untuk pejabat eselon II, han-

ya tiga orang. Untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Sat Pol PP Loteng serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng yang memang sudah lowong sejak awal tahun 2017 silam.

“Yang paling banyak dimutasi pejabat eselon III dan IV. Karena memang yang lowong cukup banyak. Dan, dikarenakan ada pergeseran jabatan,” jelasnya.

Mantan Asisten III Sekda Loteng ini mengaku, mutasi pejabat penting untuk disegerakan.

Mengingat, program pemerintah sudah berjalan. Khawatirnya, kalau tidak segera jabatan-jabatan yang lowong tersebut diisi, bisa mengganggu kinerja dan jalannya program. (kir)

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Vo u c h e r 2 0 % , i n b o x / WA : 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREA TMENT TREATMENT TMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngknbkasjrwatmncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SP A SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SP A : Refresing Body, SPA Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOT A MTR, dptkn TOYOTA Prgram Khusus blnAgsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Giri menang (Suara NTB) Sekolah-sekolah non formal seperti madrasah dan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Sekotong, Lombok Barat (Lobar), cukup banyak. Akan tetapi sekolah formal ini butuh perhatian dari segala sisi, baik sarana gedung, sarana belajar dan peralatan lain.

Seperti Madrasah Aliyah Darul Qur’an Wal Hadist Telaga Lebur Sekotong mengalami kendala minimnya sarana peralatan komputer menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK), 9 April 2018.

Meski demikian pihak Ponpes tertua di Sekotong tengah ini menggelar uji coba pelaksanaan UNBK dengan kondisi seadanya. Uji coba ini tujuan mengecek kondisi infrastruktur penunjang serta melatih proktor dan siswa dalam penggunaan media komputer. Kegiatan uji coba tersebut dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh 23 peserta.

Teknisi komputer MA Darul Qur’an wal hadist, David Wolter Ramang,S.Pd, Jumat (23/2) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan uju coba ini banyak kekurangan yang harus dibenahi. “Kami kekurangan komputer 13 unit, jaringan yang kurang lancar,serta sarana lainnya juga,” kata David. Sementara

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5083CR NOKA/NOSIN : M H 1 J F W 11 2 G K 6 4 7 9 0 9 / JFW1E1G48483 AN. I GUSTI AYU DWITRI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R4 TIMOR DR326AF NOKA/NOSIN : KNAFA3212V5681504/B5793650 AN. LALU HIDAYAT HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

itu, Kepala MA Darul Qur’an wal hadist yang juga Ketua KKM MA VII Sekotong melalui Wakamad, Marohan,.S.Pd mengungkapkan bahwa kekurangan tersebut akan dicarikan jalan keluarnya sebelum pelaksanaan UNBK. “Laptop,dan jaringan komputer ini kami beli sendiri melalui dana BOS secara bertahap,sebab jumlahnya yang belum cukup,” ungkap Marohan.

Madrasah Aliyah Darul Qur’an wal hadist sendiri, berdasarakan keputusan Kemenag Lobar ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Madrasah (KKM) wilayah VII SekotongLembar pada tahun 2017.

Ponpes ini berdiri tahun 1997, didirikan oleh seorang pemuda putra asli dusun setempat.

Setelah puluhan tahun melakoni pengembaraan ilmu ke berbagai pondok pesantren dan “ndongaq” puluhan tuan guru di pulau Lombok.

Kondisi serupa dialami MI Ta’limusshibyan, Dusun Telor Jago. MI Ta’limusshibyan merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar setara SD yang dididirikan sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat pelosok untuk memberantas kebodohan dàn keterbelakangan. Madrasah ini didirikan pada tahun 1991 dan merupakan salah satu madarasah tertua di desa Sekotong Tengah, kecamatan Sekotong.

Saat ini,di usianya yang ke 26 tahun, selain kegiatan belajar mengajar mata pelaja-

RUPA-RUPA DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI GALERI,, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Kondisi murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ta’limusshibyan, Dusun Telor Jago, Desa Sekotong, Lombok Barat, saat belajar, Jumat (23/2). ran umum dan agama, juga di ajarkan tahfizul quran dan berbagi jenis keterampilan bagi sekitar 50 orang siswa.

Sementara jumlah tenaga pengajar saat ini sembilan orang dengan latarbelakang pendidikan S1 dan berasal dari pemuda dusun setempat.

Dewan pengawas MI Ta’limusshibyan, Murtazam,S.Pd

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SP A SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

mengatakan bahwa jika dilihat dari minat masyarakat sekitar bahwa keberadaan madrasah ini sangat dibutuhkan, sebab jarak dengan sekolah lain sangat jauh sehingga sumber siswanya hanya dari dusun Telor Jago saja. “Dari sejak berdirinya madrasah ini belum pernah diadakan renovasi, tetapi tidak pernah memudarkan semangat untuk tetap berjuang,” ujar Pengawas yang juga Kadus ini. (her)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SY AFIRA Melayani Face SYAFIRA Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 24 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Kebijakan Ekstra untuk Pembalakan Liar KEJAHATAN ekstra membutuhkan penanganan yang ekstra pula. Prinsip itulah yang seharusnya diterapkan dalam upaya menangkal aktivitas pembalakan liar yang saat ini telah terlihat begitu merusak keutuhan fungsi hutan kita.

Kemarin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya telah bersurat kepada Panglima TNI dan ditembuskan ke Gubernur NTB, Dirjen Gakkum Kementerian LHK dan Dinas LHK NTB, terkait persoalan pembalakan liar ini. Dalam surat tersebut, Siti Nurbaya menegaskan pembalakan liar di NTB merupakan kejahatan luar biasa. Karena itulah, penanganan illegal logging di NTB juga harus dengan cara-cara yang luar biasa.

Untuk diketahui, surat Menteri LHK tersebut berawal dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak setuju pelibatan TNI baik Korem, Lanal Mataram sampai tingkat Babinsa dalam penanganan illegal logging di NTB. Pihak-pihak tertentu itu mempermasalahkan keikutsertaan TNI dalam penanganan illegal logging yang dinilai di luar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Misalnya saja, ketika ada terduga pelaku illegal logging yang kendaraan dan kayunya ditahan oleh TNI dan diproses oleh kepolisian. Terduga pelaku illegal logging bersurat ke Presiden, Panglima TNI, Menteri LHK dan kementerian lainnya dengan dalil-dalil yang dibuat subjektif.

Sejauh ini, Pemprov NTB punya alasan-alasan yang konstitusional dalam pelibatan TNI untuk pemberantasan illegal logging.

Terlepas dari problematika teknis dalam penegakan aturan terkait penindakan terhadap pembalakan liar, Pemprov NTB pernah berada dalam fase yang cukup menggembirakan dalam konteks penanganan terhadap pembalakan liar.

Suasana itu tercipta ketika Dinas Kehutanan NTB dipimpin oleh Ir. Husnanidiati Nurdin. Ketika itu, aroma perlawanan terhadap aktivitas pembalakan liar tampak begitu bersemangat.

Publik pun merespon dengan memberikan dukungan yang cukup kuat.

Para pelaku pembalakan liar dikepung dari berbagai penjuru, TNI, aparat kepolisian dan tentunya Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota mulai merapikan barisan masingmasing dan membangun sinergi.

Sayangnya, semangat ini seperti meredup seiring dengan pergantian pucuk pimpinan di Dinas Kehutanan NTB. Apa yang ditulis dalam surat Menteri LHK memang cukup berdasar. Sebagai sebuah kejahatan, pembalakan liar seharusnya ditempatkan sebagai sebuah kejahatan yang memiliki dampak ekstra berbahaya. Karena itulah, dibutuhkan upaya ekstra keras pula untuk memastikan bahwa kejahatan ini bisa ditangani dengan baik.

Penanganan pembalakan liar tidak cukup hanya melibatkan satu atau dua instansi saja. Dibutuhkan kekompakan dan kohesi antara instansi satu dengan yang lainnya. Dibutuhkan kerjasama ekstra kuat antara pemerintah, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk melawan para pelaku pembalakan liar.

Problemnya, upaya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ini justru menjadi titik yang paling pelik. Sebab, tangan-tangan yang bermain di balik aksi pembalakan liar, sebenarnya juga memiliki pengaruh terhadap sejumlah oknum aparatur yang seharusnya menindak mereka.

Hal inilah yang selama ini membuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar seringkali menemukan jalan buntu. Karena itulah, komitmen ekstra dari pimpinan daerah dibutuhkan dalam hal ini. Kita berharap, komitmen ini tidak hanya tertuang di atas kertas, namun mampu kita rasakan kembali semangatnya di masa yang akan datang. (*)

OPINI

Halaman 14

Tradisi �Begarap� dan Peluangnya dalam UU Desa RADISI aiq Nyatoq atau begarap sejatinya berkelindan erat dengan sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Litigasi dalam bahasa Inggris disebut dengan litigationyang berarti pengadilan. Dengan demikian istilah non-litigasi adalah di luar pengadilan. Di dalam literatur, non-litigasi didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pasal a quo kemudian turut mempertegas konsep penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Begarap serupa dengan alternatif penyelesaian sengketa karena keduanya sama-sama mengandung itikad baik, perdamaian, dan secara non-litigasi. Meski di atur oleh hukum postif dan memiliki pemakanaan yang serupa, namun tradisi begarapadalah norma adat yang pengaturannya tetap berbeda dengan UU a quo.

Begarap dapat dinyatakan sebagai model penyelesaian sengketa secara nonlitigasi karena pada intinya prosesnya tidak melalui pengadilan, terdapat keputusan akhir yang mengikat, tujuannya untuk mencapai titik damai, dan dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Model penyelesaian sengketa semacam ini perlu untuk digulirkan lebih lanjut dan diberi landasan hukum positif. Maksudnya, agar pelaksanaan tradisi begarap ini mendapat pengakuan dan penghormatan sehingga kian efektif di dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Hal ini perlu didukung karena penyelesaian sengketa secara non-litigasi memuat berbagai kemanfaatan.

Landasan Hukum Positif Tradisi Begarap Di dalam wilayah geografis administratif masyarakat Sasak, dikenal lembaga adat bernama krama desa yang

Oleh : Umar Mubdi (Peraih Academic Excellence Award Fakultas Hukum UGM) cakupan wilayah setara dengan desa.

Begarap sendiri atau proses meminum aiq Nyatoq memiliki locus di Makam Wali Nyatoq, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Krama desa inilah yang mempunyai keterkaitan kewenangan dan kepentingan di dalam tradisi begarap. Sementara itu, krama desa yang wilayah administratifnya sama dengan desa terdapat pengaturan hukum positif berupa UU Desa.

UU Desa mengkonstruksi dan menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, sehingga harmonisasi pengaturan dari pemerintah dan hukum tidak tertulis dari masyarakat dapat terwujud. Peluang tradisi begarap sebagai sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dicermati dari beberapa ketentuan dalam UU Desa. Pasal 18 UU Desa menyebutkan, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Jadi, Desa pun memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Tradisi begarap sebagai norma adat di Desa Rambitan sesungguhnya memiliki payung hukum dan kekuatan keberlakuan menurut UU Desa. Selain dari pasal 18 UU a quo, Kepala Desa memiliki tugas untuk membina kehidupan masyarakat Desa serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Ditegaskan kembali pada Pasal 26 ayat (4) UU Desa bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat.

Analisis dan penafsiran sistematis terhadap beberapa pasal tersebut adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi perhatian utama Pemerintahan Desakarenaadakewajibanuntukmenyelesaikan sengketa di masyarakat yang tetap memperhatikan ketentraman dan ketertiban Desa. Kemudian, guna melaksanakantugasdankewajibantersebutPemerintahan Desa harus memperhatikan adat istiadat, hak asal-usul, kewenangan lokal. Tradisi begarapsendiri adalah mod-

RADIO

elpenyelesaiansengketadiluarpengadilan yang norma-normanya bersumber dari adat-istiadat, hak asal-usul, dan kewenanganlokal.

Berdasarkan argumentasi norma dalam UU Desa, tradisi begarap dapat diterapkan sebagai penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Prosedur, norma, maupun keputusan dari tradisi begarap juga secara otomatis dilindungi oleh UU a quo. Hal ini juga sejalan dengan maksud dan tujuan dari UU Desa bahwa tradisi begarap dapat menjadi upaya dalam melestarikan, memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong partisipasi masyarakat; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa; serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal 107 UU Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adat dilakukan dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 103 huruf c dan d UU Desa juga kian mempertegas peluang tradisi begarap sebagai sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Pasal a quo menjelaskan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul antara lain berupa (i) pelestarian nilai sosial budaya dan (ii) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Memperteguh Tradisi Begarap Oleh sebab itu, penggunaan tradisi begarap tersebut di dalam UU Desa memiliki payung hukum yang jelas.

Namun demikian, paling tidak ada dua kewenangan Pemerintahan Desa untuk kian memperteguh tradisi begarap sebagai model penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Pertama, membentuk peraturan Desa mengenai tradisi begarap berdasarkan Pasal 69 UU Desa.

Peraturan a quo nantinya akan memuat dan mengakomodasi norma-norma adat ke dalam hukum positif via legislasi sehingga peluang pemberlakuannya kian kuat.

Perlu diperjelas bahwa materi muatan dari peraturan desa yang dimaksud adalah memberi pengakuan

terkait keberadaan dan keberlakuan tradisi begarap serta memuat nilainilai dalam tradisi begarap yang berfungsi menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa menggunakan tradisi begarap. Hal ini penting untuk dikemukakan karena proses positivisasi suatu norma adat berisiko menghambat dan membatasi sifat dinamis dari norma adat yang justru hal itu merupakan kelebihan dan keunggulannya.

Kedua, pembentukan lembaga adat desa berdasarkan Pasal 95 UU Desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengakuan lebih terhadap lembaga adat desa yang nantinya bertugas dan berwenang secara lebih spesifik dalam pelaksanaan tradisi begarap. Sehingga harapan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, meminimalisir sengketa dan persoalan sosial, serta memelihara norma dan nilai adat, dapat terwujud sekaligus.

Menteri LHK sebut “Illegal Logging� di NTB kejahatan luar biasa Hukuman bagi para pelakunya harus ekstra

*** Rusunawa nelayan segera dibangun di Ampenan Semoga tak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Februari 2018

Kapasitas 10 Ton Sehari

Investor AS Bangun Pabrik Pengolahan Ikan di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Investor asal Amerika Serikat, PT. Bali Seafood International (BSI) membangun pabrik pengolahan ikan terbesar di Nusa Tenggara. Pabrik dengan kapasitas 10 ton sehari dan berada di Teluk Santong, Sumbawa itu kini sudah beroperasi.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, rencana pembangunan pabrik pengolahan ikan ini sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, 2009 silam. Pembangunan pabrik di atas lahan milik Pemprov itu baru terwujud 2018 ini. ‘’Rencana pembangunan pabrik pengolahan ikan Bali Seafood International, itu sejak saya di Bappeda proses awalnya. Saya dengan kawan-kawan di Unram, Pak Rohmin Dahuri (Pakar Kelautan dan Perikanan), melihat potensinya. Mereka (investor) melihat ternyata potensial,” ka-

(Suara NTB/dok)

H. Rosiady H. Sayuti tanya ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (23/2) siang.

Setelah Pemprov memberikan lahan pinjam pakai untuk pembangunan pabrik.

Akhirnya, kata Sekda, tahun 2018 ini pabrik tersebut sudah dapat beroperasi. Kapasitas pabrik tersebut sebanyak 10 ton per hari. Namun untuk tahap awal, kapasitasnya

Jaksa Klarifikasi 40 Saksi Kasus DD Bayan Mataram (Suara NTB) – Pengusutan Dana Desa Bayan, Lombok Utara masih berkutat di tahap penyelidikan. Jaksa memerlukan klarifikasi dari sejumlah saksi.

Total 40 orang saksi sudah dimintai keterangan.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska menjelaskan, klarifikasi tersebut masih dalam rangka penyelidikan untuk menemukan indikasi pidana.

“Sudah sekitar 40 saksi yang kita mintai keterangan awal, karena masih penyelidikan ini baru sebatas klarifikasi,” ujar dia di ruang kerjanya, Jumat (23/2).

Pemeriksaan saksi itu berupa klarifikasi mengenai realisasi proyek insfrastruktur yang dianggarkan melalui APBDes Bayan tahun 2016.

Andri melanjutkan, keterangan saksi itu nantinya akan dicocokkan dengan hasil pengecekan lapangan, serta sejumlah dokumen.

“Nanti itu akan diteliti, apakah ada tindak pidana korupsinya atau tidak. Masih penyelidikan ini,” ujarnya.

Beberapa saksi diantaranya yang sudah dimintai keterangan termasuk Camat Bayan, dan Kades Bayan nonaktif, Raden Madikusuma –sedang menjalani sidang perkara pungli Prona Desa Bayan, staf desa, dan masyarakat.

“Tim kita sudah turun ke lapangan ke beberapa proyek infrastruktur desa. Nanti lah kalau ada perkembangan akan kita sampaikan lagi,” kata Andri.

Desa Bayan pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp 855 juta yang bersumber dari APBN. Sejumlah dana itu dianggarkan untuk belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. (why)

Tak Ingin Berjalan Sendiri Dari Hal. 1 dan tidak untuk hak Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat,’’ kata Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi, Jumat (23/2) siang.

Dalam Perda tentang PT. DMB, Agus menjelaskan bahwa yang wajib disetor oleh perusahaan daerah itu hanya untuk dividen. Agus mengungkapkan, gubernur juga mendengarkan pendapat yang mengatakan bahwa orang nomor satu di NTB itu bisa saja membuat SKK ke Kejaksaan. Selaku kepala daerah yang punya hak atas penjualan saham. Sekalipun hal tersbeut tidak diatur dalam Perda tentang PT. DMB. ‘’Sehingga agar hasil penjualan saham ini dapat serempak untuk dapat digunakan maka ketiga pemegang saham akan memutuskan dalam RUPS. Dan itu opsi terbaik. Sehingga para pemegang saham tidak berjalan sendirisendiri dalam penagìhan hasil penjualan saham,’’ imbuhnya.

Menurutnya, hal ini langkah efektif yang akan dilakukan untuk memanfaatkan secara maksimal hasil penjualan saham bagi kepentingan masyarakat yang diwakili oleh tiga kepala daerah sebagai pemegang saham. Agus menjelaskan, kedudukan hukum gubernur di PT. DMB sama dengan Bupati Sumbawa dan Bupati KSB. ‘’Peran gubernur bukan sebagai wakil pemerintah pusat tapi sebagai kepala daerah. Sehingga keputusan bersama tiga kepala daerah yang nantinya akan diputuskan dalam RUPS itulah langkah yang terbaik,’’ ucapnya.

Agus menambahkan, guber-

nur mempertimbangkan secara cermat semua masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan penjualan saham ini. Masukan dari berbagai pihak didengar dan dicermati sampai dengan pengambilan keputusan yang dinilai sangat arif apabila permasalahan pembayaran saham tersebut dibahas dan diputuskan oleh tiga kepala daerah selaku pemegang saham.

Sebelumnya, pihak Kejati NTB heran dengan sikap Pemprov NTB soal penagihan piutang hasil penjualan saham PT. DMB. Pengalaman selama menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menagih uang negara, tidak perlu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Plh. Kajati NTB Hendrik Selalau, SH memberi gambaran soal sejumlah SKK, salah satunya dari Bank NTB untuk penagihan piutang debitur. ‘’Tidak ada melalui RUPS. Ketika Bank NTB ingin melimpahkan kewenangan untuk penagihan, ya SKK langsung, ndak ada RUPS RUPS-an,’’ tegas Hendrik.

Dalam konteks kewenangan pihaknya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat mandat melalui SKK Pemda, tugasnya menagih uang negara atau daerah yang tersangkut di pihak lain. Demikian juga dalam kasus uang hasil penjualan saham Rp 408 miliar yang belum diterima pemilik saham, Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Pemkab Sumbawa. (nas)

Satgas Kurang Lincah Dari Hal. 1 termasuk juga di kabupaten dan kota lainnya, jumlah personel Saber Pungli sangat banyak. ‘’Sementara yang benar-benar terlibat dalam aksi operasional tidak semuanya,’’ ujar Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, Jumat (23/2).

Menurut dia, struktur yang gemuk tersebut menyebabkan alokasi anggaran Saber Pungli lebih banyak tersedot untuk honor. Padahal biaya operasional masih minim. ‘’Untuk itu, disepakati merevitalisasi struktur organisasinya, menjadi lebih ramping tapi efektif dan berkinerja tinggi,’’ jelasnya.

Dari evaluasi kinerja tahun 2018, Satgas Saber Pungli diminta terus memperkuat program aksi pencegahan dan penindakan

yang fokus dan konkrit. Satgas diharuskan terus memperkuat aksi pencegahan dan penindakan pungli yang menyasar seluruh instrumen pelayanan publik di NTB. Mengingat praktik pungli telah berdampak buruk pada tatanan hidup bermasyarakat. Apalagi dengan berbagai modus untuk menghindar dari proses OTT dan penindakan lainnya. ‘’Kami di UPP ditingkat Provinsi maupun UPP Kabupaten dan Kota se-NTB, diminta terus memperkuat program aksi pencegahan dan penindakan yang fokus dan konkrit. Sehingga aksi tersebut diharapkan mampu mendeteksi sekaligus mengamputasi modus modus baru praktik kejahatan pungli yang trendnya semakin canggih,’’ paparnya. (ars)

baru 2 ton per hari.

PT. BSI akan membeli ikan kerapu dan kakap hasil tangkapan nelayan yang berada di perairan Teluk Saleh. Kemudian hasil tangkapan nelayan itu dibeli oleh perusahaan dengan harga pasar. Selanjutnya, ikanikan tersebut diolah sebelum diekspor ke AS dan Eropa. ‘’Yang ada sekarang itu nelayan menangkap ikan kemudian dijual ke pengepul. Pengepul jual ke pasar. Sekarang pengepul jual ke pabrik. Tinggal harganya yang mereka negosiasi supaya tidak terlalu murah,’’ tandasnya.

Sekda menambahkan, pabrik tersebut merupakan pengolahan ikan pertama berkelas internasional yang berinvestasi di NTB. Pabrik ini akan mengolah sumber kakayaan ikan di perairan NTB, terutama yang berada di Kawasan Samota. Pabrik ini dikembangkan atas investasi sejumlah investor Amerika yang tergabung dalam PT. BSI. PT BSI masuk kategori penanaman modal asing (PMA) mengeluarkan dana investasi mencapai Rp 50 miliar untuk membangun pabrik pengolahan ikan di Sumbawa tersebut. Pabrik ini akan beroperasi di kawasan Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. (nas)

Forum Kadus dan RT Se-Gunung Sari Merapat ke Ahyar-Mori Mataram (Suara NTB) Posko Pendukung Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori), Jumat kemarin didatangi puluhan pendukung dari Forum Kadus dan RT se-Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Kehadiran Forum Kadus dan RT se-Kecamatan Gunung Sari itu tak urung kian menambah semangat pasangan Ahyar-Mori dalam mengarungi Pilkada NTB 2018 ini. “Kehadiran Melihat situasi seperti ini membuat kami semakin optimis bahwa citacita “NTB Untuk Semua” Insya Allah akan terwujud,” ujar Ahyar-Mori dalam laman Facebook resminya.

Kehadiran pendukung dari berbagai kalangan ini merupakan yang kesekian kalinya.

Sebelumnya, sejumlah petinggi Partai Garuda di NTB mendatangi Posko Rumah Juang Ahyar-Mori di Jalan Langko Nomor 100 Mataram. Petinggi partai yang datang pada Kamis, 22 Februari 2018 itu yakni Ketua DPC Bima, Farid, Ketua DPC Sumbawa, H. Kharim Thahir dan Wakil

Para Alim Ulama Doakan Dari Hal. 1 Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dalam kesempatan tersebut mengatakan, berkumpulnya para ulama ini di Loteng sebagai kebangkitan ulama. Berkumpul tanpa pandang organisasi. Para imam-imam besar dahulu saling mengunjungi meski beda pandangan. Apa yang dilakukan oleh ulama di Loteng termasuk ada dari Lombok Barat dan Lombok Timur dianggap sangat baik.

Ali Dachlan menegaskan, batas teritorial ulama dan tuan guru. TGH Ibrahim, Kediri, Lombok Barat sebutnya memiliki murid di manamana. TGH Umar Kelayu, kakek Ali BD memiliki murid tersebar juga di mana-mana. ‘’Inilah yang menyebabkan para tuan guru tidak punya batas wilayah. Tuan guru milik umat dimanapun umat berada,’’ paparnya.

Pandangan Bupati Lotim yang sedang cuti kampanye ini bahwa semua harus hidup dalam komplek ulama. Biarpun tuan guru masa lalu tidak memilihnya sebagai bupati saat Pilkada, tapi itu tetap dianggap sebagai tuan gurunya. ‘’Ini pandangan hidup saya.

Karena itu, ada atau tidak ada kaitannya dengan Pilkada, tradisi keulamaan harus dihidupkan,’’ Amaq Asrul menambahkan.

Dia meminta semua pihak untuk menjauhi rasa suka dan tidak suka dalam hal membangun ukhuwah ke-Islam-an.

Jauh dari rasa dendam dan iri hati. Tingkat keulamaan ini harus dipupuk dan pelihara.

Tugas pemerintah, dimana saja apalagi yang dipangku oleh pemimpin yang beragama Islam, tidak boleh beranjak dari

Halaman 15

(Suara NTB/ist)

PENDUKUNG - Puluhan pendukung dari Forum Kadus dan RT se-Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat saat mendatangi Posko Rumah Juang Ahyar-Mori, Jumat kemarin. tai nasional, sehingga potensi rasa syukurnya. Mori juga berKetua III DPD, Abidin.

Mereka datang bersama kemenangannya dirasa besar. harap agar dukungan Partai Selain datang untuk menya- Garuda dapat menambah beberapa kadernya untuk memberikan dukungan kepa- takan dukungan, Wakil Ketua kekuatan Ahyar-Mori di Pilkada pasangan calon gubernur III DPD, Abidin menyampaikan da, 27 Juni 2018 mendatang.

Arusdukunganyangterusmendan wakil gubernur NTB yang strategi pemenangan DPD Parmereka yakini akan me- tai Garuda yang akan terus men- guat ini menjadi bukti pernyataan sosialisasikan calon sampai ke Ahyar Abduh sebelumnya. Bahwa, menangkan pilkada 2018.

Keyakinan Partai Garuda pelosok desa dari Pulau Lombok dukungan akan datang dengan atas arah dukungannya kepa- sampai Pulau Sumbawa. Se- sendirinya ketika kita bekerja denda Ahyar-Mori bukan tanpa jauh ini, sejak pasangan Ahyar- ganniat,cara,dantujuanyangbaik. alasan. Dilihat dari elektabil- Mori dibentuk, Partai Garuda Hari demi hari, dukungan itu tak itas yang cukup tinggi, Ahyar- sudah mensosialisasikan Ah- henti-hentinya mengalir.

“Terima kasih masyarakat Mori juga banyak diusung par- yar-Mori di Sape, Lombok UtNTB. Mohon doanya untuk ara dan Pulau Sumbawa.

Atas dukungan dari partai cita-cita besar ini: mewujudyang telah lolos verifikasi terse- kan NTB Untuk Semua,” Kemenangan Ali-Sakti but, Mori Hanafi mengucapkan pungkas Ahyar-Mori. (tim)

konteks ke-Islam-an. ‘’Siapapun orangnya, apalagi negeri ini sebagian besar merupakan penduduk muslim,’’ katanya.

Disyukuri, masyarakat suku Sasak ini tetap berada kokoh dalam ke- Islam-an.

Orang Sasak tidak ada sampai menjual agama karena kemiskinan. Tidak berlaku kemiskinan dengan kekufuran bagi orang Sasak.

Selanjutnya ditegaskan Ali BD yang beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai warga kehormatan Bima dengan panggilan Ama Elo menyatakan, pemimpin yang memainkan agama dalam politik demi kepentingan pribadi ini dosa besar. Amaq Asrul menyatakan dirinya terus bicara atas nama kebaikan.

Bagi Ali BD, ia tidak akan mengatakan ‘’ pilih saya karena saya orang hebat’’. Cara itu dianggapnya tidaklah benar.

Kenapa orang mau jadi pemimpin? Apakah ada anggapan karena belum ada orang baik memimpin negeri ini?

Atau karena ada kritik atas yang sudah kita alami? Apakah kita senang dipuja sebagai pejabat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut kata Ali BD, tidak ingin menjadi celaka. Menjadi pemimpin itu harus bersih.

Siapapun orangnya. Niat menjadi pemimpin harus suci.

Bukan karena ada niat agar bisa meraup uang banyak.

Niat-niat buruk tersebut katanya harus dihilangkan agar bisa melahirkan pemimpin yang bersih.

Dalam proses kampanye ini, sambung Ali BD, di semua tempat yang sudah ditadangi ia tidak ingin menyampaikan kebohongan. ‘’Saya datang ke tempat kampanye bukan berbohong. Kalau calon pemimpin berbohong, nanti tragis nasib

bangsa ini jika dipimpin oleh pembohong,’’ urainya.

Sejauh ini, sudah beredar banyak berita hoax dengan tujuan negatif ingin menjatuhkan pasangan calon lain. Agar si penyebar hoax tersebut bisa mendapatkan manfaat. Caracara penyebaran berita hoax itu katanya, tidak diperbolehkan Ali BD dilakukan oleh timnya.

Tim Ali- Sakti harus tetap berada pada jalan lurus saja.

Ikuti jalan kebaikan dan kesucian. Yakin dan percaya atas doa dan ketulusan tuan guru dan para alim ulama bisa wujudkan cita-cita bersama. Ketulusan tuan guru itulah katanya yang membawa keberhasilan dari perjuangan suci.

Sebelumnya, Koordinator Alim Ulama dalam tim kemenangan Ali-Sakti, TGH. Lalu Supardan Kasiran dengan penuh semangat menyampaikan Ali BD bisa menjadi Gubernur NTB dari jalur independen. Maju dan menang dari jalur non partai ini sudah dibuktikan Ali BD saat menjadi Bupati Lotim.

TGH Supardan yang juga mantan anggota DPD RI ini mengajak para alim ulama berdoa untuk Ali Dachlan. Doa untuk kemenangan Ali BD. Bacaan doa para tuan guru dan para pimpinan pondok pesantren di Loteng, Lobar, Lotim dan daerah lainnya ini tidak ada yang dibayar. Semua tulus ikhlas. ‘’Insya Allah, bersama Ali BD dekat dengan para alim ulama,’’ katanya.

Pesannya dalam penutup sambutannya, Nomor Empat insya Allah selamat. Nomor Empat insya Allah bermasyarakaat. Nomor Empat pilihan rakyat, Nomor Empat insya Allah bermanfaat. Nomor Empat insya Allah bisa membawa ke arah kesejahteraan dunia dan akhirat. (rus)

Tahun Ini, ”Groundbreaking” Megaproyek Global Hub Kayangan Dari Hal. 1 Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) NTB yang sejak awal mengawal pembangunan Global Hub Kayangan ini menjelaskan sebagian besar lahan masyarakat yang ada di sana akan dikerjasamakan.

Sehingga masyarakat punya andil atau punya saham di kawasan tersebut.

Rosiady menambahkan, saat ini pengelola sedang mengurus izin lokasi di lokasi pembangunan megaproyek tersebut. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin-izin lainnya. ‘’Pemprov terus mengawal. Kan dulu saya yang mengawal waktu di Bappeda. Saya yang mengawali, Insya Allah saya yang meresmikan nanti,’’ ujarnya.

Pembangunan Global Hub Kayangan merupakan business to business. Kerjasama pembangunan Global Hub Kayangan ini dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partnership). Artinya, masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari perusahaan Bandar Kayangan International. Sehingga, seberapa besar berkembangnya Bandar Kayangan ini nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen.

Global Hub Kayangan akan menyerupai Kota Dubai Uni Emirat Arab dengan penduduk sekitar satu juta jiwa pada lahan seluas 7.000 hektare. Di mana, pada kawasan tersebut dibangun pelabuhan

modern yang dapat menampung kapal-kapal raksasa dengan panjang 500 meter.

Di Indonesia, tidak ada pelabuhan internasional yang mampu menampung kapal sepanjang 500 meter tersebut kecuali di Global Hub Kayangan. Pasalnya, di daerah lain lautnya dangkal dan hanya mampu menampung kapal-kapal besar dengan ukuran atau panjang maksimal 300 meter.

Perairan di Pulau Lombok terutama di kawasan Global Hub Kayangan akan mampu menampung kapal dengan panjang 500 meter, dengan kedalaman sekitar 35 meter. Kapal dengan ukuran seperti itu akan mampu mengangkut 18 ribu kontainer. Jika empat saja kapal yang sandar dan menurunkan separuh barangnya, maka kawasan industri seluas 1.000 hektare akan penuh.

Selain akan dibangun pelabuhan internasional, juga kilang minyak dengan investasi yang cukup besar mencapai Rp 130 triliun. Sementara untuk pelabuhan diperkirakan investasinya sebesar Rp 30 triliun.

Sebagai pengelola kawasan itu, telah dibentuk PT. Bandar Kayangan Internasional. Komposisi kepemilikan saham perusahaan yang mengelola Global Hub Kayangan ini, 60 persen para investor, 20 persen Pemprov NTB dan 20 persen Pemda Lombok Utara. Selain itu, PT. Bandar Kayangan Internasional juga sudah membentuk anak perusahaan yakni PT. Properti Bandar

Kayangan. Dengan komposisi kepemilikan saham 65 persen milik investor dan 25 persen diberikan kepada perusahaan daerah, milik Pemprov dan Pemda Lombok Utara.

Untuk investor yang akan membangun kilang minyak berasal dari konsorsium investor Cina dan Rusia. Rencana investasi pembangunan kilang minyak itu sekitar 15 miliar euro. Masing-masing, untuk pembangunan kilang minyak itu sendiri dengan rencana investasi 10 miliar euro atau Rp 125 triliun dan fasilitas pendukung sebesar 5 miliar euro.

Kemudian, untuk investor yang akan membangun pelabuhan internasional berasal dari konsorsium investor Eropa dengan nilai investasi sebesar 2 miliar euro atau Rp 30 triliun. Sementara untuk pembangunan kawasan perkotaan mereka akan mengalokasikan 20 miliar euro atau Rp 300 triliun selama 20 tahun.

Sejumlah investor yang akan membangun pelabuhan internasional dan kilang minyak telah mematangkan rencana investasi pada Selasa (20/2) lalu.

Para investor, Pemprov NTB dan pengelola Bandar Kayangan menggelar pertemuan di Jakarta membahas lebih fokus kepada rencana investasi. Investor yang datang yakni dari Rotterdam yang fokus dengan rencana investasi pembangunan pelbauhan internasional. Kemudian ada perwakilan investor dari Rusia yang akan berinvestasi untuk pembangunan kilang minyak. (nas)

Menteri LHK Sebut ”Illegal Logging” di NTB Kejahatan Luar Biasa Dari Hal. 1 Merespons hal tersebut, Dinas LHK NTB mengklarifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di NTB. Bahwa penahanan kayu yang dilakukan aparat yang diduga hasil illegal logging sudah sesuai ketentuan. ‘’Itu yang kami klarifikasi kepada Panglima TNI. Kami tembuskan kepada Menteri LHK, Sekretaris Kabinet, Menkumham dan para pihak, Kodam Udayana, Polda dan Korem,’’ jelasnya.

Mursal menyebutkan, pihaknya memberikan klarifikasi sebanyak tiga kali. Ada surat yang dikirim oleh pihak tertentu ke pemerintah pusat yang mendeskreditkan Kodim Lombok Barat, Kodim Sumbawa dan Kodim Dompu kaitan dengan penahanan kayu diduga hasil illegal logging. ‘’Kami berikan klarifikasi bahwa persoalannya seperti ini. Sehingga pihak-pihak yang menerima surat-surat dari yang bersangkutan itu (terduga pelaku illegal logging) mengerti duduk persoalan sebenarnya. Tentu pihak kementerian atau Menteri LHK secara teknis jauh lebih paham daripada yang lain,’’ ujarnya.

Secara teknis, kata Mursal, Menteri LHK sangat paham mana kayu yang dilarang atau dibatasi peredarannya, seperti sonokeling. Sehingga Menteri LHK mengirim surat kepada Panglima TNI yang ditembuskan ke Gubernur NTB, Dirjen Gakkum Kementerian LHK dan Dinas LHK NTB. Dalam surat tersebut, Menteri LHK menekankan tiga poin penting. Bahwa peredaran kayu sonokeling merupakan jenis kayu yang diatur peredarannya. Hal inilah yang

selama ini dilemahkan penanganannya oleh pihak-pihak tertentu. Sesuai hasil Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), kayu sonokleing masuk spesies kayu yang terancam punah. Sehingga harus dilindungi dan diatur peredarannya.

Hasil konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 2016 dan 2017. ‘’Kedua, pembalakan liar tersebut merupakan kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu, Menteri LHK mendukung sepenuhnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar yang melibatkan para pihak termasuk TNI Korem 162/WB, Kodim Dompu, Koramil hingga ke tingkat Babhinsa,” kata Mursal menyebutkan bunyi surat Menteri LHK tersebut.

Illegal logging dikategorikan masuk kejahatan luar biasa lantaran menimbulkan bencana sosial, ekonomi dan bencana alam. ‘’Yang menimbulkan kerugian harta benda masyarakat,’’ katanya.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, seluas 101.324 hektare lahan hutan dirambah di NTB. Jumlah kasus illegal logging atau pembalakan liar selama dua tahun terakhir sebanyak 55 kasus yang ditangani Dinas LHK NTB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 kasus yang masih tertunggak.

Dan belasan tersangka illegal logging kabur hingga ke Malaysia. Jumlah kasus illegal logging yang ditangani Dinas LHK pada 2016 sebanyak 39 kasus. Sedangkan pada 2017, jumlah kasus illegal logging sebanyak 16 perkara. (nas)

Kejari Mataram Lelang Aset Terpidana Kasus Rumah Kumuh Dari Hal. 1 Aset Ruslan tersebar di Desa Akar- Akar dan Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. ‘’Yang kami sita asetnya berupa dua bidang tanah, satu rumah dan satu ruko. Tapi untuk nilainya, masih dihitung oleh internal kami. Nanti lelangnya di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang),’’ ungkap Andritama.

Ruslan yang sudah berstatus pidana dinyatakan buron sejak 2016 lalu. Akhirnya perkaranya disidang tanpa terdakwa atau in absentia. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram menyatakan Ruslan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Ruslan diputus bersalah dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Ruslan juga didenda sebesar Rp 300 juta. Dari perbuatannya yang menyimpangkan anggaran untuk pembangunan rumah kumuh tahun 2015, negara dirugikan Rp 1,1 miliar dengan nomenklatur proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Menurut Andritama, kerugian negara sebesar itu harus

diganti terpidana. Namun karena kabur, akhirnya asetasetnya disita untuk dilelang guna menutupi kerugian negara. Soal nanti hasil lelang tidak menutupi kerugian negara itu, menurut Andritama akan dikaji selanjutnya untuk menutupi kekurangan. ‘’Kita kan belum tahu berapa nilai aset terpidana. Tapi nanti kalau memang kurang, kita cari jalan keluarnya,’’ tandasnya.

Pengadilan Tipikor pun sebelumnya dalam amar putusannya sudah mencantumkan proses pembayaran kerugian negara.

Pengadilan menetapkan aset terdakwa untuk disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Ada tiga objek yang akan disita, antara lain, tanah seluas 4.639 meter persegi dan bangunan di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, dengan SPPT atas nama Sahnan.

Dua objek lainnya, yakni tanah dengan luas 400 meter persegi dan bangunan berupa toko di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, atas nama Nursakmah serta tanah seluas 12,772 meter persegi di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, atas nama Ruslan.

Mengenai tiga aset tersebut, pihak PN Tipikor Mataram menjelaskan, aset Ruslan akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Ada konsekuensi jika hasil lelang tersebut tidak mencukupi uang pengganti. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 24 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selong (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik melanjutkan silaturahminya dengan masyarakat melalui mimbar Shalat Jumat. Kegiatan setiap Jumat ini disebut sebagai Silaturahim Jumat Barokah (SIJUMRAH).

Pada hari Jumat (23/2) kemarin, merupakan Jumat ke dua masa tugas sebagai Pjs Bupati Lotim. Ia melaksanakan Shalat Jumat bersama jamaah Masjid Nurul Iman, desa Kumbang, Kecamatan Masbagik. Bupati juga menjadi khatib dalam kesempatan tersebut.

Dalam khutbahnya Bupati mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bupati mengingatkan bahwa perbedaan tersebut merupakan pilihan dalam berdemokrasi.

Akan tetapi diingatkan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Jangan ada di antara kita saling menjelekkan. Jangan ada di antara kita yang saling memecah diri,” ungkapnya. Ia tegaskan dengan semangat persatuan, masyarakat menjadi lebih kuat dalam proses kehidupan sosialnya.

Sebagai Khatib sekaligus pemerintah, Bupati mengingatkan agar menjaga dan merawat perbedaan yang ada, karena Allah memang menciptakan manusia berbeda-beda. Bupati selalu menekankan bahwa berbeda itu biasa, menjaga persaudaraan itu luar biasa.

Bupati juga meminta agar masyarakat kembali kepada AlQur‘an dan Hadits dalam memecahkan berbagai persoalan yang mungkin timbul. “Silakan berbeda pilihan, tapi jaga persaudaraan,” pungkasnya. SIJUMRAH, laiknya sumur yang mendatangi air. Pemimpin yang memaknai dirinya sebagai pelayan

(Suara NTB/rus)

Tangkal Anarkisme Lewat Program ”SIJUMRAH”

SEBAGAI KHATIB – Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik tampil sebagai khatib salat Jumat di masjid Nurul Iman, desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Jumat (23/2).

TEKAD SAMA – Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik (tengah) bersama Kapolres M. Eka Fathurrahman dan Dandim Agus Setiandar dengan salam komando, membentuk satu tekad yang sama untuk mengawal dan menyukseskan pilkada 2018 di Lotim.

umat mendatangi dan meleburkan diri dalam peri kehidupan masyarakat.

Munculnya konflik katanya boleh jadi karena pemimpin berada di menara gading yang jauh dari masyarakat; menjarakkan diri sehingga masyarakat kehilangan figur. Konflik salah satunya tercipta karena jarak antara pemimpin dengan umatnya yang jauh dan juga ekspresi protes ketakhadiran pemimpin di tengah umat.

SIJUMRAH ini tidak hanya sebagai media menyampaikan pesan kepada masyarakat, tapi juga menyerap berbagai persoalan yang ada di masyarakat, serta masalah pemerintah daerah yang harus diintervensi. (r/*) BERSAMA – Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik beserta Kapolres dan Dandim Lotim dengan tokoh masyarakat saat silaturahmi di Masbagik, Jumat.

BERSALAMAN - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik bersama Kapolres dan Dandim Lotim bersalaman atau bermusafahah dalam silaturahmi usai salat Jumat di masjid Nurul Iman, desa Kumbang, Masbagik.

SAPA WARGA – Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik saat turun menyapa warga dalam silaturahmi, Jumat (23/2).

’’Homestay Fest 2018’’

100 Wisatawan Menginap Gratis di Lotim Selong (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan gebrakan promosi wisata. Salah satunya pada Homestay Fest 2018 yang digelar mulai Sabtu (24/2) hari ini sampai dengan Minggu (25/2) besok, sebanyak 100 wisatawan digratiskan menginap di homestay yang ada di Tetebatu, Kembang Kuning Kecamatan Sikur.

Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji kepada Suara NTB,

Jumat (23/2) mengatakan, kegiatan Homestay Fest dihajatkan untuk mengisi low season. Sebanyak 100 orang wisatawn mancanegara dan wisatawan domestik sudah siap datang. Cukup banyak yang berminat dan jumlah email yang masuk, namun jumlahnya dibatasi.

BPPD Lotim ini menggratiskan untuk mempromosikan homestay lebih luas. Diberanikan gratis karena ke depan bisa menjadi marketing promosi wisata Lotim. Event ini dirangkai dengan sejumlah kegiatan, antara lain galadinner saat open ceremony, atraksi budaya hadirkan seni tradisi Sasak. Para perajin lokal akan tampilkan kerajinan, ada jalan sehat, dan pelepasan 100 ekor merpati terbang bebas ke angkasa yang dilakukan oleh wisatawan.

Ditambahkan, saat kondisi low season kunjungan wisata, sejumlah pelaku wisata dan pemilik hotel biasanya memberikan diskon besar-besaran kepada para tamu. Untuk Lotim sengaja dilakukan dengan menggratiskan dengan harapan ada dampak lain di balik kegiatan. “Multiplier effect-nya kan mereka berbelanja di Lotim, keliling objek wisata di Lotim,” ucapnya.

Keberadaan homestay dan tempat-tempat penginapan di Lotim katanya sejauh ini kurang mendapatkan perhatian. Hal ini tergambar dari perbandingan tingkat okupansi di Lotim dengan daerah lain.

Okupansi hotel masih terbi-

lang rendah.

Ada pandangan, Lombok diwakili Loteng, Lobar dan Mataram. Padahal di Lotim juga sudah mulai tumbuh banyak hotel dan tempat menginap standar nasional hingga internasional. Belum ada gerakan yang masif yang mendorong tingkat hunian hotel.

Dihadirkannya program menginap gratis ini dengan harapan bisa memberikan kesan positif bagi para wisatawan sehingga bisa tertarik lagi datang ke Gumi Selaparang. BPPD Lotim ini mendorong juga pemerintah untuk menggunakan fasilitasfasilitas hotel dan restoran yang ada di Lotim sebagai tempat pertemuan baik rapat koordinasi atau gelaran kegiatan lain yang dilaksanakan pemerintah.

Daripada pemerintah ini memilih daerah lain, sejumlah fasilitas yang ada di Lotim ini juga cukup memadai sebagai tempat menggelar kegiatan.

Tidak sekadar ditagih bayar pajak, harapan para pelaku wisata dan pemilik hotel ada imbal balik dari pemerintah dengan menggelar kegiatan.

Ditambahkan, tidak sedikit akibat tingkat hunian yang rendah pelaku wisata mengalami kerugian. Pelaku wisata kehilangan pendapatan sampai ratusan juta. Merugi dari sisi membayar operasional dan karyawan. Sangat diharapkan pemerintah proaktif mendatangkan wisatawan ke Lotim melalui kegiatankegiatan tersebut. (rus)