HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SABTU, 21 APRIL 2018
SUARA NTB
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Ali BD di Mata Ulama & Sahabat
16 HALAMAN NOMOR 43 TAHUN KE 14
CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK
Ali BD: Saya Tidak Pakai Gelar
Hj. Nurhasanah: Pak Ali Luar Biasa
CALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku sengaja tidak memasang gelar pen-
KETUA Yayasan Pondok Pesantren Al Ijtihad Al Mahsuni, Masbagik Lombok Timur Hj. Nurhasanah menilai Ali BD sebagai sosok yang luar biasa. Bahkan tidak bisa diukur. Kedekatannya dengan masyarakat, utamanya masyarakat kecil di pedesaan sangat berkesan. Bersambung ke hal 15
didikannya dalam gambarnya. Menurutnya, gelar adalah urusan pendidikan. Orang tidak akan sejahtera karena mencantumkan gelar. Yang
membuat orang sejahtera adalah bekerja keras. Inilah pandangan Ali Dachlan alias Ali BD alias Amaq Asrul, Papuk Abada. Ia tetap menjadi amaq. Lulusan S3 ilmu pemerintahan di Universitas Setyagama Jakarta ini memandang tidak terlalu penting gelar-gelar. ‘’Apa manfaat gelar untuk rakyat? Jadi tidak perlu saya memasang gelar. Boleh dipakai dan boleh tidak. Jangan doctor tapi tidak tahu petuq,’’ ucapnya saat menghadiri kegiatan silaturahmi dengan jemaah Ponpes Mi’rojussalam Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Jumat (20/4) kemarin. Bersambung ke hal 15
Soal Proyek Mangkrak
Inspektorat Tindaklanjuti Instruksi Gubernur
Mataram (Suara NTB) Instalasi penyulingan air dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dua jenis proyek pusat yang terindikasi mangkrak di NTB. Keinginan Gubernur NTB TGH.M. Zainul Majdi mengecek proyek tersebut ditindaklanjuti Inspektorat NTB dengan melakukan inventarisir. Hasil identifikasi, PLTS yang mangkrak sebanyak empat unit, tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa sesuai data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB. Sementara untuk proyek penyulingan air, tersebar di 22 titik di dua pulau. Dari total itu, hanya enam unit berfungsi, sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Provinsi NTB. Proyek-proyek ini, sumber anggarannya dari APBN. Terlepas dari sumber anggaran dan kewenangan, namun Inspektorat Provinsi NTB mengaku siap menindaklanjuti keinginan gubernur untuk mengecek data proyek pusat yang mangkrak di NTB. ‘’Dalam konteks pengawalan kebija-
TO K O H
kan pemerintah pusat di daerah, gubernur tetap bisa memonitoring proyek pusat itu agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu (keinginan gubernur) akan kita tindaklanjuti dengan proses inventasir,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat (20/4). Langkah awal dilakukan pihaknya, menginventarisir titik- titik di mana saja proyek itu tersebar. Jika terkait penyulingan air, akan dicek di mana saja terpasang. Sampai pada detail kerusakan akan diperiksa penyebabnya. ‘’Saya kan belum tahu di mana titiknya, apa penyebab mangkraknya? Itu kita akan cek saat inventarisir nanti,’’ janjinya. Bersambung ke hal 15
Diduga Hanya Berorientasi Proyek PULUHAN proyek pusat yang ada di NTB mangkrak. Proyek tersebut mangkrak karena rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Puluhan proyek pusat yang mangkrak di NTB, yakni belasan mesin instalasi penyulingan air, empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan tiga Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar internasional. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengatakan jika proyek-proyek yang mangkrak itu ada kaitannya dengan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota
maka harus segera dituntaskan. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun, jika itu proyek yang didanai APBN, maka pihaknya mendesak dilakukan evaluasi. ‘’Seringkali hal-hal yang mangkrak ini biasanya adalah proyek yang tidak dibutuhkan masyarakat tetapi dipaksakan untuk dilaksanakan di daerah. Hanya (terindikasi) untuk mendapatkan fee, keuntungan dari sebuah proyek,’’ kata Hadi ketika dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (20/4) siang. Bersambung ke hal 15
KY Periksa Pemprov NTB KOMISI Yudisial (KY) telah turun ke NTB terkait laporan Pemprov soal kasus sengketa lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Pada Desember 2017, Pemprov melapor ke KY untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram yang menangani perkara banding sengketa lahan Poltekpar Lombok, yang memenangkan penggugat. Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/4) siang membenarkan Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
M. Agus Patria (Suara NTB/dok)
Kawal Tuntaskan LHKPN INSPEKTORAT mengawal ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Diharapkan pada akhir April ini 412 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN dapat menuntaskan kewajibannya. Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si menjelaskan, penyebab ratusan pejabat itu tak dapat menyelesaikan pelaporan LHKPN hingga 31 Maret lalu. Pelaporan LHKPN menggunakan sistem online atau e-LHKPN. ‘’Itu ada password-nya, orang perorangan yang harus mengisi sendiri. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TURUN - Hilal (60) warga Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur menunjukkan hasil panen bawang dengan kualitas bagus di lahannya, Kamis (19/4). Meski panen maksimal, namun tak diikuti dengan harga jual menggiurkan. Per kilogram bawang panen Rp 8.000, sementara biaya untuk membeli pupuk cukup mahal.
Mori Hanafi Siap Sejahterakan Petani Jagung Dompu Ibnu Salim (Suara NTB/dok)
Dompu (Suara NTB) – Keberhasilan Dompu sebagai penghasil jagung menjadi satu hal yang diapresiasi oleh Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, pada saat kunjungannya di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu baru-baru ini. “Ladang jagung yang ada di Dompu ini memang menjanjikan mengingat adanya kemajuan pesat beberapa tahun belakangan. Dan membangun kembali lahan tidur yang ada di Dompu memang merupakan salah satu prestasi yang patut dibanggakan. Maka dari itu jika pasangan Ahyar Mori terpilih maka kami berjanji untuk lebih fokus memperhatikan kesejahteraan para petani jagung,” demiki-
an ucap Mori Hanafi, Calon Wakil Gubernur NTB Nomor Urut 2 ini. Mori Hanafi sangat fokus dalam merealisasikan swasembada jagung mengingat komoditas ini sangat strategis. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa peranan jagung sangat penting dalam mendukung industri pangan dan pakan di Indonesia. Jagung dipilih sebagai komoditas unggulan karena mudah dibudidayakan, selain itu didukung pula oleh potensi lahan NTB yang sangat luas dan iklim yang cocok, serta pasar yang terbuka lebar. Bersamaan dengan itu, Mori Hanafi juga sempat bersama-sama dengan petani jagung melihat serta turun membantu hasil panen di Kecamatan Kilo. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/Photo by FaniHanifa Photography)
PETANI JAGUNG - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, berpose bersama petani jagung di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu baru-baru ini.