Edisi 18 November 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 18 NOVEMBER 2017

16 HALAMAN NOMOR 207 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

14 Tahun KSB dengan Dinamika Pembangunan yang Telah Dic apai Dicapai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin dan Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin, ST., selaku penerus tonggak kepemimpinan di KSB terus berjibaku melakukan upaya pembangunan di daerah. Satu visi yang diusung kolaborasi keduanya adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan khususnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur di seluruh wilayah KSB.

(Suara NTB/ist)

MENURUT Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, di usia KSB yang ke-14 saat ini masih terhitung cukup muda dan jauh untuk disebut sebagai kabupaten mapan.

Namun demikian ia bersama wakil bupati terus mencoba mewujudkan keinginan para pendiri KSB dengan membuat berbagai inovasi. “Alhamdulillah KSB telah mampu menunjukkan eksistensi dengan berbagai capaian pembangunan. Dan hari ini juga, bertepatan dengan satu tahun 9 bulan kepemimpinan saya dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin melanjutkan tonggak estafet pembangunan KSB,” katanya.

Ia mengatakan, modal utama pembangunan di daerah saat ini adalah bahu membahu bersama seluruh stakeholders dan rakyat untuk mewujudkan visi daerah, yakni

“terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju KSB sejahtera berlandaskan gotong-royong”. “Semangat gotong royonglah yang menjadi pondasi kita bersama dalam melanjutkan tongkat estafet pembangunan di daerah ini,” sebutnya.

Untuk mewujudkan penyelarasan kehidupan sosial masyarakat, dijelaskan bupati, Pemda KSB telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Melalui Perda PDPGR inilah Pemda KSB memberikan ruang khusus bagi gotong royong menemukan bentuknya dalam pembangunan. Harapannya agar gotong royong tetap eksis di hati masyarakat, sekaligus menjadikan KSB sebagai bumi gotong royong di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Pembahasan KUA PPAS Alot

Penyampaian Nota Keuangan RAPBD NTB 2018 Molor

Mataram (Suara NTB) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD NTB masih alot.

Hal ini berimplikasi terhadap molornya penyampaian nota keuangan Rancangan APBD (RAPBD) NTB 2018.

Hingga saat ini, penandatangan KUA PPAS 2018 antara eksekutif dan legislatif belum dilakukan, karena masih dalam pembahasan. Sesuai jadwal Banmus DPRD NTB, penyampaian nota keuangan RAPBD NTB 2018 seharusnya pada pekan kedua November ini.

“Mudah-mudahan cepat selesai lah.

Tetap kita komunikasi dengan teman-teman dewan,” kata Ketua TAPD NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/11).

Sekda NTB ini mengatakan TAPD dan Banggar sedang membahas program-program aspirasi yang dimasukkan ke dalam e-pokir. Ia berharap pembahasan men-

genai dana pokir ini segera tuntas.

Dari sisi penerimaan dan belanja dalam RAPBD 2018, kata sekda sudah final. Meski tidak ada tambahan anggaran dari pusat, namun KUA PPAS RAPBD 2018 sudah hampir final. Untuk menutupi kekurangan anggaran sekitar ratusan miliar terkait dengan pelaksanaan peralihan kewenangan, TAPD bersama Banggar akan mengurangi jatah anggaran untuk pembayaran proyek percepatan jalan tahun jamak sekitar Rp 100 miliar.

Seperti diketahui, Pemprov masih punya kewajiban untuk menganggarkan dana percepatan jalan tahun jamak pada

2018 sekitar Rp 400 miliar. Secara total anggaran yang harus dialokasikan Pemprov selama dua tahun untuk proyek percepatan jalan ini sebesar Rp 650 miliar.

Pada tahun 2017, Pemprov NTB sudah mengalokasikan sebesar Rp 250 miliar.

Jika dilakukan pengurangan dalam APBD murni 2018, maka sisanya sebesar Rp 100 miliar akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2018. “Ada pengurangan dari anggaran proyek percepatan jalan sekitar Rp 100 miliar. Kita seimbangkan antara penerimaan dan belanja sehingga tidak defisit. Nanti di perubahan lah kita tambah,” kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, secara umum, jumlah dana perimbangan ke Pemprov NTB pada 2018 meningkat dibandingkan

2017. Tahun 2018, jumlah dana perimbangan yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 3,482 triliun. Sedangkan pada tahun 2017, dana perimbangan yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 3,335 triliun lebih.

Meski jumlah dana perimbangan naik, Bersambung ke hal 15

H. Rosiady Sayuti

TO K O H Latihan untuk Kemanusiaan

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/dok)

KUNJUNGI - Menpar Arief Yahya mengunjungi Desa Wisata Setanggor, Lombok Tengah, Jumat (17/11). Desa Setanggor dijadikan sebagai model pengembangan desa wisata nasional.

DANREM 162/Wirabhakti B Kolonel Inf. H. Farid Makruf, M.A., yang hadir langsung menyaksikan latihan tanggap darurat bencana di Pantai Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) meminta jajarannya tetap menjaga semangat. Karena latihan tersebut bagian dari pembinaan mental untuk tanggungjawab prajurit untuk mengurangi risiko bencana atasnama kemanusiaan.

Danrem berusaha memberikan semangat membangkitkan moril kepada prajurit yang sudah beberapa hari melaksanakan latihan.

“Latihan ini tidak akan sia-sia, karena bertujuan untuk melatih kemampuan dan kesiapan prajurit jajaran Korem 162/WB,” tegas Danrem.

Bersambung Farid Makruf ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Proyek Fisik Harus Dipercepat

H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

AKHIR Oktober 2017 lalu, serapan anggaran baik keuangan dan fisik di Kabupaten Lombok Utara tercatat sebesar 62,88 persen. Menyikapi itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., meminta agar SKPD mempercepat eksekusi anggaran di sisa 1,5 bulan ini.

Kepada wartawan, Jumat (17/11), bupati, mengakui realisasi fisik dan keuangan di 29 SKPD se Lombok Utara memang masih rendah. Namun seiring masih berprosesnya pengerjaan program fisik maupun pemberdayaan, ia optimis angka realisasi akan meningkat.

Bersambung ke hal 15

Pengembangan Desa Wisata

Desa Setanggor Jadi Model Nasional Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar) saat ini tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan desa wisata

secara nasional. Dalam upaya mengembangkan desa wisata ini, Kemenpar telah menetapkan Desa Wisata Setanggor Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) sebagai model pengembangan desa

wisata nasional.

Penegasan ini disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, saat mengunjungi Desa Wisata Setanggor, Jumat (17/11) sore.

Didampingi Kepala Dinas

Dipecat Tidak Hormat

Mantan Pejabat Lobar Minta Keringanan Hukuman Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat dengan tidak hormat mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar), Ahmad Solihan. Kini, mantan terpidana kasus bansos Lobar tersebut bersurat ke gubernur untuk meminta keringanan pemberian sanksi kepegawaian.

“Dia yang menyurati gubernur meminta untuk diringankan sanksi hukuman disiplinnya. Dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BKD NTB, Raisah, SE, MM., ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (17/11).

Raisah menjelaskan pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan gubernur merupakan tindak lanjut dari usulan Bupati Lobar. Semestinya, kata Raisah surat yang dilayangkan Ahmad Solihan ke gubernur tersebut melalui Bupati Lobar. “Karena yang mengusulkan dia untuk diber-

hentikan adalah Bupati Lombok Barat dengan surat resmi. Semestinya dia itu bersurat melalui bupatinya,” katanya.

Disinggung mengenai adanya pejabat Pemprov yang kena kasus pidana, namun tidak dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat dan hanya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Raisah mengatakan kasusnya berbeda dengan Ahmad Solihan. Meskipun pejabat tersebut sama-sama sudah menjadi terpidana.

Bersambung ke hal 15

Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Menpar, menegaskan, kalau penyusunan SOP pengembangan desa wisata lahir setelah dirinya

melakukan diskusi mendalam dengan Presiden Joko Widodo. Diskusi dengan presiden terkait bagaimana pola pengembangan desa wisata di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Polda NTB Tunggu Sikap Kejagung POLDA NTB sedang menunggu sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait berkas kasus K2 Dompu. Sebab sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berkoordinasi dengan ‘gedung bundar’ untuk meneliti berkas yang dilimpahkan dari penyidik Dit Reskrimsus.

Sebelumnya Kejati NTB menginformasikan telah berkonsultasi ke Kejagung untuk membahas berkas K2 Dompu yang tak kunjung bisa lengkap atau P21. ”Sekarang apa sikap Kejaksaan Agung, itu yang kita tunggu,” kata Wadir Reskrimsus Polda NTB, AKBP Ekawana Prasta menjawabSuara NTB, Jumat

(17/11).

Posisi pihaknya masih pasif dalam kasus ini, karena berkas untuk tersangka Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin sudah dikirim lagi ke Kejati NTB melalui berkas tahap satu. Selebihnya sedang menunggu sikap Kejagung yang akan disampaikan melalui Kejati NTB. Maka koordinasi linier antara pihaknya dengan Kejati NTB dipastikan akan berlanjut. “Kami tetap koordinasi dengan Kejati NTB, setelah dari Kejagung. Nanti apa petunjuk berkasnya (lengkap atau tidak), kita tunggu dari Kejati,” tandasnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

AKAN DISEGEL - Bangunan semi permanen berada di pinggir Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari akan disegel paksa oleh tim yustisi Kota Mataram.

Sulit Melebarkan Jalan KAWASAN jalan Tumpangsari yang berada di kelurahan Cakranegara Timur menjadi salah satu pilihan jalan alternatif di Mataram untuk menuju berbagai wilayah, khususnya kawasan pasar Cakranegara.

Tetapi banyaknya volume kendaraan yang melintasi kawasan tersebut tidak sesuai dengan lebar jalan, sehingga tidak heran sering ditemui kemacetan utamanya saat jam-jam sibuk.

Menurut Lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana, jika jalan yang menjadi jalan alternatif tersebut (Suara NTB/uul) sangat sulit untuk dilakukan I Made Agus Dwipayana pelebaran. “Pemerintah memang sudah mengetahui jika jalanan tersebut sudah ramai, kadang macet tetapi ada berbagai kendala jika ingin dilakukan pelebaran,” terangnya saat ditemui, Jumat (17/11). Jewe, panggilan akrabnya, menerangkan jika dilakukan pelebaran maka ada berbagai faktor yang harus diperhatikan.

“Seperti pembebasan lahan serta penggantian ganti rugi kepada lahan warga yang terkena pelebaran jalan, dan itu membutuhkan dana yang besar,” tukasnya. Jewe menjelaskan jika jalanan tersebut di awal tahun ini pernah diperbaiki karena setiap hari dilalui berbagai jenis kendaraan. “Tapi walau kemarin diperbaiki, sudah mulai rusak lagi karena volume kendaraan yang meningkat, karena aspal jalan turun,” terangnya.

Jewe mengatakan kerusakan jalan alternatif tersebut juga diakibatkan karena drainase yang tidak baik dan perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan. “Kalau hujan turun deras dan lama, drainasenya meluap sampai ke jalanan,” ujarnya. Ia menerangkan memang sebelumnya pernah terjadi banjir di lingkungan Karang Bedil diakibatkan volume sampah yang menumpuk di dalam saluran air yang kemudian segera dilakukan pengerukan.

“Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran itu memang belum bisa diubah seluruhnya,” kata Jewe.

Apalagi masyarakat sering membuang dari bak penampungan limbah langsung ke got yang menyebabkan terjadinya sedimentasi. “Tetapi kita pelan-pelan mengubahnya agar masyarakat terbiasa hidup bersih dan sehat, sehingga drainase tidak tersumbat kembali,” tambahnya. (uul)

Bangunan Semi Permanen di Kebon Sari akan Disegel Mataram (Suara NTB) Tim yustisi terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR), Satpol PP, Kepolisian dan TNI mengancam akan menyegel paksa bangunan semi permanen di Kelurahan Kebon Sari. Penyegelan bangunan berada di belakang lapangan futsal di Udayana itu, dinilai tak mengindahkan teguran.

Dukung Program 2018 FRAKSI Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung program kebijakan yang telah direncanakan, dianggarkan dan akan dikerjakan di tahun 2018 serta masuk menjadi program prioritas di bawah kepemimpinan Walikota Mataram , H. Ahyar Abduh. ‘’Kami memandang bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Kota Mataram, terlebih lagi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman khususnya di Kota Mataram serta NTB pada umumnya,’’ ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati dalam pemandangan umum fraksinya.

Untuk itu kepada eksekutif disarankan mengoptimalkan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya layanan di bidang perizinan, kesehatan, kemudahan pembayaran pajak serta layanan administrasi pemerintahan lainnya. Terkait keberadaan pasar modern yang dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil, harus disikapi serius oleh Pemkot Mataram. ‘’Untuk itu, kami mendesak agar eksekutif melakukan moratorium penerbitan izin pasar modern,’’ tegasnya.

Dalam rangka untuk menumbuhkembangkan keberadaan UMKM di Kota Mataram, Pemkot Mataram diminta melakukan pendampingan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas terkait. Sehingga diharapkan akan dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

Pada bagian lain, Fraksi Gerindra meminta eksekutif melakukan realisasi program dan anggaran lebih awal. Selain untuk menghindari terjadinya penumpukan pelaksanaan proyek di akhir tahun, juga mencegah keterlamb a t a n pengerjaan pembangunan fisik. Gerindra juga m e nekankan perlunya antisipasi dan penanganan prioritas terhadap banjir/genangan di beberapa titik yang menjadi langganan genangan di musim hujan, serta melakukan peremajaan pohon u n t u k menghindari pohon tumbang di jalan raya. (fit)

Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/dok)

Realisasi Dana Pusat di Disdag Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Realisasi belanja berupa dana Dekon, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB) dari pemerintah pusat kepada Dinas Perdagangan Kota Mataram masih rendah. Disdag menerima dana Dekon, TP dan UB sebesar Rp 6 miliar. Realisasi belanja baru mencapai Rp 1.04 miliar lebih atau 27 persen.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan realisasi dana Dekon, TP dan UB yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan senilai Rp 6 miliar masih rendah. Rendahnya serapan itu, karena proses pembayaran pekerjaan oleh rekanan dilakukan per termin. “Iya, ini kan kita bayar per termin,” kata Alwan, Kamis (16/11).

Dijelaskan, sistem pembayaran oleh Badan Keuangan Daerah melihat progres fisik proyek dikerjakan. Secara otomatis realisasi akan tinggi seiring dengan pengajuan pencairan anggaran oleh rekanan. Kata dia, pekan ini, rekanan yang mengerjakan Pasar Mandalika akan mengajukan pembayaran termin kedua. Setelah sebelumnya uang muka dan pembayaran termin pertama dicairkan. “Sekarang ini sudah pembayaran termin kedua. Kontraktor sudah mengajukan,” ucapnya.

Menurut Alwan, realisasi tidak bisa dipaksakan apalagi harus membayar pekerjaan sebelum mencapai target. Sisa waktu satu bulan ini dipastikan realisasi akan meningkat seiring penyelesaian pekerjaan. Ia meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) dan konsultan untuk mempercepat pekerjaan fisik tersebut.

Sebagai tambahan, revitalisasi Pasar Mandalika ini kali kedua. Setelah di tahun 2015 juga dikerjakan oleh rekanan yang sama. Niat Karya memenangkan tender paket senilai Rp 6 miliar dengan nilai penawaran Rp 5,2 miliar lebih. (cem)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat perintah penghentian pengerjaan bangunan. Bila ini tidak diindahkan, akan diberikan kembali teguran berupa surat

perintah penghentian pengerjaan bangunan secara paksa.

Dan, bangunan tersebut akan disegel oleh tim yustisi.

“Sudah dikasi surat SP3B. Dan, bila tidak diindahkan akan diberi SP3BSP dan akan disegel oleh tim yustisi,” tegas Mahmuddin dikonfirmasi, Ju-

mat (17/11). Bangunan tersebut selain tidak memiliki izin, juga melanggar roi jalan. Sebelum teguran tertulis, petugas telah mengingatkan secara lisan.

Mahmuddin sebelumnya mengaku, keberadaan bangunan persis berada di belakang rumah dinas Badan Pe-

meriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB ini, dikeluhkan. Katanya, keluhan itu beberapa kali disampaikan oleh pegawai BPK ke Sekda Kota Mataram. Ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Tata Ruang Dinas PUPR untuk menghentikan pengerjaan bangunan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku, siap melakukan penertiban. Pihaknya menunggu su-

rat dari instansi teknis kemudian melakukan penindakan.

“Pasti kita akan turun.

Sekarang kita tunggu suratnya dulu,” kata Bayu.

Pantuan Suara NTB, bangunan semi permanen berada di pinggir sungai Jangkok itu terlihat akan dipergunakan sebagai rental playstation dan penjualan pulsa. Jumat (17/ 11) pagi, tidak terlihat aktivitas apapun. Di dalam ruangan berjejer kursi dan terpampang nama counter penjualan pulsa telepon seluler. (cem)

Kajian Angkutan Kota Mataram Belum Rampung Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram menagih janji konsultan yang ditunjuk Dinas Perhubungan. Kajian angkutan feeder hingga akhir tahun belum rampung.

Dishub menunjuk akademisi Univeritas Mataram, untuk menyelesaikan dua paket kajian awal tahun 2017.

Yaitu, angkutan feeder dan bus rapid transit (BRT). Nyatanya, kajian dijanjikan akan diserahkan April lalu justru tidak ada perkembangan hingga saat ini.

“Dulu dijanjikan April. Ini sudah mau akhir tahun. Makanya benar kata Pak Kadis itu. Konsultan ini janji - janji saja,” kata Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi, Jumat (17/11). Ketidakpastian kajian ini, Organda menjadi korban. Sebab, masyarakat maupun sopir angkot telah lama dijanjikan untuk dilakukan peremajaan oleh pemerintah.

Seharusnya menurut Surat-

man, konsultan mempertanggungjawabkan apa yang jadi hasil kajian di lapangan. Di satu sisi, ketidakjelasan kajian itu berdampak terhadap rencana hibah telah dialokasikan Pemkot Mataram untuk meremajakan angkot. “Anggaran tidak bisa dieksekusi di 2017. Anggarannya akan kembali dan berdampak ke Organda,” ujarnya.

Ia melihat program Pemkot Mataram sangat baik. Artinya, kebijakan itu nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Suratman mengaku, sempat mempertanyakan hasil kajian itu ke konsultan.

Bersangkutan menjanjikan tanggal 2 November akan mempresentasikan hasilnya.

Tetapi hingga pertengahan bulan ini tidak ada realisasi.

Tidak kooperatifnya pihak ketiga ini, menurut dia, Dishub harus mengambil tindakan tegas. Bila perlu konsultan ini diganti saja, sehingga hasil kajian bisa diketahui. “Apa tim kajian ini tidak serius. Saya kira bisa mencari konsultan

lain mengkaji ini,” sarannya.

Konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram berusaha dikonfirmasi terkait kejelasan hasil kajian tersebut. Akan tetapi, ia tidak memberikan tanggapan apapun ketika dikonfirmasi via telephonenya. Bahkan, pesan dikirim Suara NTB hanya dibaca saja.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengaku heran dengan sikap konsultan tersebut. Sejauh ini, hasil kajian belum juga diserahkan. Padahal awalnya, ia menjanjikan menuntaskan kajian bulan April. “Saya juga heran kok belum selesai - selesai,” ucapnya.

Belum tuntasnya hasil kajian itu, Dishub tidak bisa mengambil langkah selanjutnya untuk angkutan feeder.

Termasuk dengan hibah yang akan diserahkan ke angkot.

Disatu sisi, Khalid meminta, Organda mempercepat pembentukan badan hukum seiring menunggu tuntasnya hasil kajian tersebut. (cem)

Pengungsi Gunung Agung Tinggalkan Mataram Mataram (Suara NTB) Seluruh pengungsi terdampak Gunung Agung, Karangasem, Bali yang berada di Kota Mataram, telah kembali ke rumah masingmasing, menyusul adanya pengumuman perkembangan gunung tersebut dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Dedi Supriadi, SH., menjelaskan, setelah diperjelas status Gunung Agung oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari awas menjadi siaga, secara bertahap pengungsi yang eksodus ke Kota Mataram kembali ke rumah mereka di Karangasem, Bali.

Sekitar 172 pengungsi atau 42 kepala keluarga sebelumnya, mengungsi di rumah kerabat mereka di 13 kelurahan di Kota Mataram.

Di antaranya, di Kelurahan Cakra Barat, Sayang - sayang, Abian Tubuh, Cakra Selatan Baru, Karang Pule, Bintaro dan lain sebagainya. “Alhamdulillah sudah pulang semua,” kata Dedi, Kamis (16/11).

Pulangnya pengungsi berdasarkan laporan lurah dan camat. Pihaknya mengkoordinasikan dengan BPBD NTB memastikan keberangkatan pengungsi. Dedi menambahkan, selama berada di pengungsian BPBD Kota Mataram, BPBD NTB dan Dinas Sosial memberikan bantuan berupa bahan makanan serta kebutuhan lainnya. Termasuk perlengkapan alat sekolah bagi anak pengungsi yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. “Kan sudah kita berikan bantuan kemarin (beberapa pekan lalu,red),” akunya.

Kepala Bidang Data dan Logistik BPBD Kota Mataram, I Made Gde Yasa membenarkan kepulangan pen-

gungsi Gunung Agung Karangasem, Bali. “Mereka pulang sendiri - sendiri,” tambah Made Yasa.

Mantan Lurah Pagesangan ini menyebutkan, BPBD tetap memantau perkembangan aktivitas gunung merapi itu dengan berkoordinasi dengan BPBD NTB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Terkait pemulangan pengungsi, BPBD tidak memfasilitas akomodasi seperti kendaraan. Sebab, pengungsi tidak melaporkan diri ke petugas BPBD. “Kecuali melapor baru kita fasilitasi kendaraan. Mereka pulang masing - masing,” tuturnya.

Untuk keberlanjutan penanganan jika terjadi perubahan status menjadi awas, Dedi menambahkan, Pemkot Mataram akan siap menerima kembali para pengungsi.

“Prinsipnya kita siap membantu,” ucapnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PRESENTASI MAKALAH - Kabid Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP, Bayu Pancapati jadi peserta pertama mempresentasikan makalahnya pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemkot Mataram.

Peserta Seleksi Jabatan Presentasikan Makalah Mataram (Suara NTB) Enam peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh tim panitia seleksi (Pansel). Pertanyaan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang dilamar.

Pantuan Suara NTB, Jumat (17/11) menunjukkan, proses seleksi dilakukan secara terbuka ini dimulai sekitar pukul 08.00 Wita.

Berdasarkan jadwal, Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP, Bayu Pancapati peserta pertama memperesentasikan makalahnya.

Pada pukul 15.25 Wita, dijadwalkan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati memaparkan makalahnya.

Ada lima tim pansel yang memeriksa dan melontarkan pertanyaan ke peserta. Yaitu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito yang juga Ketua Pansel JPTP Kota Mataram, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Dr. MA. Muazar Habibi, Dr. M. Ali dan Drs. H. Djaswad.

Bayu yang pertama menjalankan tes wawancara dan pemaparan makalah dicecar oleh kelima anggota tim Pansel.

Secara bergiliran tim pansel menanyakan komitmen dia bilamana menjadi Kasat Pol PP.

Seperti pertanyaan disampaikan Evi, salah satu anggota Pansel menanyakan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pengawalan, koordinasi dengan pimpinan dan lain sebagainya.

Bayu sempat terjebak dengan sejumlah pertanyaan tim pansel.

Akan tetapi, ia tetap mempertahankan statement terutama dalam konteks pengambilan tindakan.

“Penanganan di Satpol PP ini tidak seperti di OPD lain. Kita harus membangun kedekatan dan menjalin hubungan mulai dari anggota sampai tingkat pimpinan,” jawab Bayu mempertegas statemen sebelumnya. Beberapa poin menjadi kritikan Bayu terhadap kinerja pejabat di Pol PP juga dipertanyakan Pansel, sehingga jadi blunder. Tetapi, Bayu tetap mempertahankan statemennya.

Kepala Sekretariat Pansel Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, tahapan dijalankan peserta tahap wawancara dan persentase makalah. “Kita mulainya pukul 08.00 - 16.00 Wita,” jelasnya.

Terkaitsatupejabatyangmengambil dua formasi. Kata Nelly, pola interviewnya secara bersamaan. Peserta memaparkan sekaligus makalahnya kemudian secara bersamaandiujiolehtimPansel.(cem)

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

AKAN DISEGEL - Bangunan semi permanen berada di pinggir Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari akan disegel paksa oleh tim yustisi Kota Mataram.

Sulit Melebarkan Jalan KAWASAN jalan Tumpangsari yang berada di kelurahan Cakranegara Timur menjadi salah satu pilihan jalan alternatif di Mataram untuk menuju berbagai wilayah, khususnya kawasan pasar Cakranegara.

Tetapi banyaknya volume kendaraan yang melintasi kawasan tersebut tidak sesuai dengan lebar jalan, sehingga tidak heran sering ditemui kemacetan utamanya saat jam-jam sibuk.

Menurut Lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana, jika jalan yang menjadi jalan alternatif tersebut (Suara NTB/uul) sangat sulit untuk dilakukan I Made Agus Dwipayana pelebaran. “Pemerintah memang sudah mengetahui jika jalanan tersebut sudah ramai, kadang macet tetapi ada berbagai kendala jika ingin dilakukan pelebaran,” terangnya saat ditemui, Jumat (17/11). Jewe, panggilan akrabnya, menerangkan jika dilakukan pelebaran maka ada berbagai faktor yang harus diperhatikan.

“Seperti pembebasan lahan serta penggantian ganti rugi kepada lahan warga yang terkena pelebaran jalan, dan itu membutuhkan dana yang besar,” tukasnya. Jewe menjelaskan jika jalanan tersebut di awal tahun ini pernah diperbaiki karena setiap hari dilalui berbagai jenis kendaraan. “Tapi walau kemarin diperbaiki, sudah mulai rusak lagi karena volume kendaraan yang meningkat, karena aspal jalan turun,” terangnya.

Jewe mengatakan kerusakan jalan alternatif tersebut juga diakibatkan karena drainase yang tidak baik dan perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan. “Kalau hujan turun deras dan lama, drainasenya meluap sampai ke jalanan,” ujarnya. Ia menerangkan memang sebelumnya pernah terjadi banjir di lingkungan Karang Bedil diakibatkan volume sampah yang menumpuk di dalam saluran air yang kemudian segera dilakukan pengerukan.

“Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran itu memang belum bisa diubah seluruhnya,” kata Jewe.

Apalagi masyarakat sering membuang dari bak penampungan limbah langsung ke got yang menyebabkan terjadinya sedimentasi. “Tetapi kita pelan-pelan mengubahnya agar masyarakat terbiasa hidup bersih dan sehat, sehingga drainase tidak tersumbat kembali,” tambahnya. (uul)

Bangunan Semi Permanen di Kebon Sari akan Disegel Mataram (Suara NTB) Tim yustisi terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR), Satpol PP, Kepolisian dan TNI mengancam akan menyegel paksa bangunan semi permanen di Kelurahan Kebon Sari. Penyegelan bangunan berada di belakang lapangan futsal di Udayana itu, dinilai tak mengindahkan teguran.

Dukung Program 2018 FRAKSI Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung program kebijakan yang telah direncanakan, dianggarkan dan akan dikerjakan di tahun 2018 serta masuk menjadi program prioritas di bawah kepemimpinan Walikota Mataram , H. Ahyar Abduh. ‘’Kami memandang bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Kota Mataram, terlebih lagi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman khususnya di Kota Mataram serta NTB pada umumnya,’’ ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati dalam pemandangan umum fraksinya.

Untuk itu kepada eksekutif disarankan mengoptimalkan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya layanan di bidang perizinan, kesehatan, kemudahan pembayaran pajak serta layanan administrasi pemerintahan lainnya. Terkait keberadaan pasar modern yang dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil, harus disikapi serius oleh Pemkot Mataram. ‘’Untuk itu, kami mendesak agar eksekutif melakukan moratorium penerbitan izin pasar modern,’’ tegasnya.

Dalam rangka untuk menumbuhkembangkan keberadaan UMKM di Kota Mataram, Pemkot Mataram diminta melakukan pendampingan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas terkait. Sehingga diharapkan akan dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

Pada bagian lain, Fraksi Gerindra meminta eksekutif melakukan realisasi program dan anggaran lebih awal. Selain untuk menghindari terjadinya penumpukan pelaksanaan proyek di akhir tahun, juga mencegah keterlamb a t a n pengerjaan pembangunan fisik. Gerindra juga m e nekankan perlunya antisipasi dan penanganan prioritas terhadap banjir/genangan di beberapa titik yang menjadi langganan genangan di musim hujan, serta melakukan peremajaan pohon u n t u k menghindari pohon tumbang di jalan raya. (fit)

Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/dok)

Realisasi Dana Pusat di Disdag Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Realisasi belanja berupa dana Dekon, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB) dari pemerintah pusat kepada Dinas Perdagangan Kota Mataram masih rendah. Disdag menerima dana Dekon, TP dan UB sebesar Rp 6 miliar. Realisasi belanja baru mencapai Rp 1.04 miliar lebih atau 27 persen.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan realisasi dana Dekon, TP dan UB yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan senilai Rp 6 miliar masih rendah. Rendahnya serapan itu, karena proses pembayaran pekerjaan oleh rekanan dilakukan per termin. “Iya, ini kan kita bayar per termin,” kata Alwan, Kamis (16/11).

Dijelaskan, sistem pembayaran oleh Badan Keuangan Daerah melihat progres fisik proyek dikerjakan. Secara otomatis realisasi akan tinggi seiring dengan pengajuan pencairan anggaran oleh rekanan. Kata dia, pekan ini, rekanan yang mengerjakan Pasar Mandalika akan mengajukan pembayaran termin kedua. Setelah sebelumnya uang muka dan pembayaran termin pertama dicairkan. “Sekarang ini sudah pembayaran termin kedua. Kontraktor sudah mengajukan,” ucapnya.

Menurut Alwan, realisasi tidak bisa dipaksakan apalagi harus membayar pekerjaan sebelum mencapai target. Sisa waktu satu bulan ini dipastikan realisasi akan meningkat seiring penyelesaian pekerjaan. Ia meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) dan konsultan untuk mempercepat pekerjaan fisik tersebut.

Sebagai tambahan, revitalisasi Pasar Mandalika ini kali kedua. Setelah di tahun 2015 juga dikerjakan oleh rekanan yang sama. Niat Karya memenangkan tender paket senilai Rp 6 miliar dengan nilai penawaran Rp 5,2 miliar lebih. (cem)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat perintah penghentian pengerjaan bangunan. Bila ini tidak diindahkan, akan diberikan kembali teguran berupa surat

perintah penghentian pengerjaan bangunan secara paksa.

Dan, bangunan tersebut akan disegel oleh tim yustisi.

“Sudah dikasi surat SP3B. Dan, bila tidak diindahkan akan diberi SP3BSP dan akan disegel oleh tim yustisi,” tegas Mahmuddin dikonfirmasi, Ju-

mat (17/11). Bangunan tersebut selain tidak memiliki izin, juga melanggar roi jalan. Sebelum teguran tertulis, petugas telah mengingatkan secara lisan.

Mahmuddin sebelumnya mengaku, keberadaan bangunan persis berada di belakang rumah dinas Badan Pe-

meriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB ini, dikeluhkan. Katanya, keluhan itu beberapa kali disampaikan oleh pegawai BPK ke Sekda Kota Mataram. Ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Tata Ruang Dinas PUPR untuk menghentikan pengerjaan bangunan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku, siap melakukan penertiban. Pihaknya menunggu su-

rat dari instansi teknis kemudian melakukan penindakan.

“Pasti kita akan turun.

Sekarang kita tunggu suratnya dulu,” kata Bayu.

Pantuan Suara NTB, bangunan semi permanen berada di pinggir sungai Jangkok itu terlihat akan dipergunakan sebagai rental playstation dan penjualan pulsa. Jumat (17/ 11) pagi, tidak terlihat aktivitas apapun. Di dalam ruangan berjejer kursi dan terpampang nama counter penjualan pulsa telepon seluler. (cem)

Kajian Angkutan Kota Mataram Belum Rampung Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram menagih janji konsultan yang ditunjuk Dinas Perhubungan. Kajian angkutan feeder hingga akhir tahun belum rampung.

Dishub menunjuk akademisi Univeritas Mataram, untuk menyelesaikan dua paket kajian awal tahun 2017.

Yaitu, angkutan feeder dan bus rapid transit (BRT). Nyatanya, kajian dijanjikan akan diserahkan April lalu justru tidak ada perkembangan hingga saat ini.

“Dulu dijanjikan April. Ini sudah mau akhir tahun. Makanya benar kata Pak Kadis itu. Konsultan ini janji - janji saja,” kata Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi, Jumat (17/11). Ketidakpastian kajian ini, Organda menjadi korban. Sebab, masyarakat maupun sopir angkot telah lama dijanjikan untuk dilakukan peremajaan oleh pemerintah.

Seharusnya menurut Surat-

man, konsultan mempertanggungjawabkan apa yang jadi hasil kajian di lapangan. Di satu sisi, ketidakjelasan kajian itu berdampak terhadap rencana hibah telah dialokasikan Pemkot Mataram untuk meremajakan angkot. “Anggaran tidak bisa dieksekusi di 2017. Anggarannya akan kembali dan berdampak ke Organda,” ujarnya.

Ia melihat program Pemkot Mataram sangat baik. Artinya, kebijakan itu nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Suratman mengaku, sempat mempertanyakan hasil kajian itu ke konsultan.

Bersangkutan menjanjikan tanggal 2 November akan mempresentasikan hasilnya.

Tetapi hingga pertengahan bulan ini tidak ada realisasi.

Tidak kooperatifnya pihak ketiga ini, menurut dia, Dishub harus mengambil tindakan tegas. Bila perlu konsultan ini diganti saja, sehingga hasil kajian bisa diketahui. “Apa tim kajian ini tidak serius. Saya kira bisa mencari konsultan

lain mengkaji ini,” sarannya.

Konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram berusaha dikonfirmasi terkait kejelasan hasil kajian tersebut. Akan tetapi, ia tidak memberikan tanggapan apapun ketika dikonfirmasi via telephonenya. Bahkan, pesan dikirim Suara NTB hanya dibaca saja.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengaku heran dengan sikap konsultan tersebut. Sejauh ini, hasil kajian belum juga diserahkan. Padahal awalnya, ia menjanjikan menuntaskan kajian bulan April. “Saya juga heran kok belum selesai - selesai,” ucapnya.

Belum tuntasnya hasil kajian itu, Dishub tidak bisa mengambil langkah selanjutnya untuk angkutan feeder.

Termasuk dengan hibah yang akan diserahkan ke angkot.

Disatu sisi, Khalid meminta, Organda mempercepat pembentukan badan hukum seiring menunggu tuntasnya hasil kajian tersebut. (cem)

Pengungsi Gunung Agung Tinggalkan Mataram Mataram (Suara NTB) Seluruh pengungsi terdampak Gunung Agung, Karangasem, Bali yang berada di Kota Mataram, telah kembali ke rumah masingmasing, menyusul adanya pengumuman perkembangan gunung tersebut dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Dedi Supriadi, SH., menjelaskan, setelah diperjelas status Gunung Agung oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari awas menjadi siaga, secara bertahap pengungsi yang eksodus ke Kota Mataram kembali ke rumah mereka di Karangasem, Bali.

Sekitar 172 pengungsi atau 42 kepala keluarga sebelumnya, mengungsi di rumah kerabat mereka di 13 kelurahan di Kota Mataram.

Di antaranya, di Kelurahan Cakra Barat, Sayang - sayang, Abian Tubuh, Cakra Selatan Baru, Karang Pule, Bintaro dan lain sebagainya. “Alhamdulillah sudah pulang semua,” kata Dedi, Kamis (16/11).

Pulangnya pengungsi berdasarkan laporan lurah dan camat. Pihaknya mengkoordinasikan dengan BPBD NTB memastikan keberangkatan pengungsi. Dedi menambahkan, selama berada di pengungsian BPBD Kota Mataram, BPBD NTB dan Dinas Sosial memberikan bantuan berupa bahan makanan serta kebutuhan lainnya. Termasuk perlengkapan alat sekolah bagi anak pengungsi yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. “Kan sudah kita berikan bantuan kemarin (beberapa pekan lalu,red),” akunya.

Kepala Bidang Data dan Logistik BPBD Kota Mataram, I Made Gde Yasa membenarkan kepulangan pen-

gungsi Gunung Agung Karangasem, Bali. “Mereka pulang sendiri - sendiri,” tambah Made Yasa.

Mantan Lurah Pagesangan ini menyebutkan, BPBD tetap memantau perkembangan aktivitas gunung merapi itu dengan berkoordinasi dengan BPBD NTB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Terkait pemulangan pengungsi, BPBD tidak memfasilitas akomodasi seperti kendaraan. Sebab, pengungsi tidak melaporkan diri ke petugas BPBD. “Kecuali melapor baru kita fasilitasi kendaraan. Mereka pulang masing - masing,” tuturnya.

Untuk keberlanjutan penanganan jika terjadi perubahan status menjadi awas, Dedi menambahkan, Pemkot Mataram akan siap menerima kembali para pengungsi.

“Prinsipnya kita siap membantu,” ucapnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PRESENTASI MAKALAH - Kabid Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP, Bayu Pancapati jadi peserta pertama mempresentasikan makalahnya pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemkot Mataram.

Peserta Seleksi Jabatan Presentasikan Makalah Mataram (Suara NTB) Enam peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh tim panitia seleksi (Pansel). Pertanyaan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang dilamar.

Pantuan Suara NTB, Jumat (17/11) menunjukkan, proses seleksi dilakukan secara terbuka ini dimulai sekitar pukul 08.00 Wita.

Berdasarkan jadwal, Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP, Bayu Pancapati peserta pertama memperesentasikan makalahnya.

Pada pukul 15.25 Wita, dijadwalkan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati memaparkan makalahnya.

Ada lima tim pansel yang memeriksa dan melontarkan pertanyaan ke peserta. Yaitu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito yang juga Ketua Pansel JPTP Kota Mataram, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Dr. MA. Muazar Habibi, Dr. M. Ali dan Drs. H. Djaswad.

Bayu yang pertama menjalankan tes wawancara dan pemaparan makalah dicecar oleh kelima anggota tim Pansel.

Secara bergiliran tim pansel menanyakan komitmen dia bilamana menjadi Kasat Pol PP.

Seperti pertanyaan disampaikan Evi, salah satu anggota Pansel menanyakan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pengawalan, koordinasi dengan pimpinan dan lain sebagainya.

Bayu sempat terjebak dengan sejumlah pertanyaan tim pansel.

Akan tetapi, ia tetap mempertahankan statement terutama dalam konteks pengambilan tindakan.

“Penanganan di Satpol PP ini tidak seperti di OPD lain. Kita harus membangun kedekatan dan menjalin hubungan mulai dari anggota sampai tingkat pimpinan,” jawab Bayu mempertegas statemen sebelumnya. Beberapa poin menjadi kritikan Bayu terhadap kinerja pejabat di Pol PP juga dipertanyakan Pansel, sehingga jadi blunder. Tetapi, Bayu tetap mempertahankan statemennya.

Kepala Sekretariat Pansel Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, tahapan dijalankan peserta tahap wawancara dan persentase makalah. “Kita mulainya pukul 08.00 - 16.00 Wita,” jelasnya.

Terkaitsatupejabatyangmengambil dua formasi. Kata Nelly, pola interviewnya secara bersamaan. Peserta memaparkan sekaligus makalahnya kemudian secara bersamaandiujiolehtimPansel.(cem)

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Verifikasi Parpol Aman dari Paham Radikal PENGANUT paham radikalisme kerap dikaitkan dengan pondok pesantren (ponpes) yang di mana pengajaran yang di dalamnya atas nama jihad. Namun, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan semua ponpes di Lotim bebas dari paham radikal.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (16/11), Kepala Seksi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kemenag Lotim, Lalu Miptahussurur, SAg, mengatakan, di (Suara NTB/yon) tahun 2017 ini, semua ponLalu Miptahussurur pes di Lotim yang berjumlah 210 lembaga terbebas dari penganut paham radikalisme. Meski pada tahun 2010 terdapat satu lembaga yang dianggap terindikasi menjaring dan mengajarkan paham radikalisme, namun tidak mengarah pada aksi teror.

Dari pantauannya, satu ponpes t sudah mencuat namanya hingga ke tingkat pusat terkait pengajarannya yang berafiliasi ke paham radikal. Sehingga untuk saat ini pihaknya terus melakukan pendekatan terhadap ponpes yang bersangkutan dan rutin melihat kitab-kitab dan bahan ajar di ponpes tersebut.

“Kita intens melakukan silaturrahmi, melihat kitab-kitab yang diajarkan tidak begitu menonjol berafiliasi ke paham radikal.

Sehingga kita pastikan Lotim aman dari paham radikal, terutama ponpes, meski ada satu ponpes yang dicurigai,” ujarnya.

Disebutkannya, ponpes yang dimaksud tersebut juga kerap diundang setiap ada kegiatan pemerintah. Dengan demikian, dapat diketahui arah pemikirannya serta terlibat dalam setiap kegiatan pemerintah. Menurut, Lalu Miptahussurur, pendekatan dengan cara yang lembut merupakan cara yang terbaik agar dapat diterima oleh ponpes yang bersangkutan.

Disampaikan lebih jauh, dari informasi Forum Silaturrahmi dan Komunikasi Ponpes (FSKP) Lotim, dari 210 jumlah Ponpes di Lotim bahwa yang sudah mengantongi SK izin operasional hingga saat ini sebanyak 180 ponpes. Adapun yang belum mengantongi izin disebabkan belum memenuhi syarat, seperti tidak memiliki tuan guru, tidak memiliki musala/masjid, santri mukim minimal 30 orang, asrama, kajian kitab kuning yang dalam persyaratan inti. Selanjutnya, ponpes itu harus mengibarkan bendera merah putih dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita mendorong supaya ponpes itu secepatnya mengurus izin dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sehingga bagi ponpes yang sudah resmi bisa mendapat bantuan,” jelasnya. (yon)

KPU Lotim Temukan Banyak Data Tidak Sinkron

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah merampungkan verifikasi 18 partai politik (parpol) yang beberapa waktu lalu menyerahkan KTP dan KTA sesuai Sistem Informasi Parpol (Sipol) KPU. Hasilnya ditemukan banyak data KTP dan KTA yang tidak sinkron dengan yang ada di Sipol.

“Banyak data yang tidak nyambung,” ungkap Ketua KPU Muhammad Saleh saat ditanya, Jumat (17/11).

Hasil verifikasi KPU Lotim pun sudah diserahkan pada Jumat. Dari 18 parpol, 14 yang sudah. Sisanya empat parpol, PKPI, PBB, Idaman dan Parsindo masih menunggu proses

lanjutan.

Adapun yang diverifikasi KPU, lanjut Saleh adalah keanggotaan partai dan KTP masingmasing anggota. Ketidaknyambungan data yang terjadi itu sudah dipahami oleh semua pengurus partai. “Mereka (partai, red) sudah memahami kekurangannya,” ucap Saleh.

Ketidaksinkronan dimaksud berupa data antara di Sipol dengan KTP dan KTA yang banyak tidak sesuai, yakni bukti fisik ada, tapi di Sipol tidak ada. Begitupun sebaliknya, ada data di Sipol, tapi di fisik baik KTPdan KTA tidak ada.

“Ini memang agak lucu, data di Sipol ada tapi fisik

Diduga Main Judi, Lima Warga Diamankan Selong (Suara NTB) Sebanyak lima warga yang diduga main judi kartu domino di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya diamankan tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim). Mereka diamankan saat sedang bermain domino di rumah salah seorang warga atas nama Inaq Sur yang merupakan warga setempat.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, para pelaku diamankan Kamis(16/11), sekitar pukul 22.00 wita di Gubuk Tengak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya. Saat dilakukan penggerebekan, tim Buser Satreskrim Polres Lotim menangkap lima warga, di antaranya Muhammad Jamil (32), M. Saleh (32), Bakri (36), Atman (52) dan Hurnain (47), kelima pelaku merupakan warga Kecamatan Pringgabaya.

Kapolres Lotim AKBP. Muh. Eka Fathurrahman, SIK, menjelaskan pelaku diduga bermain judi kartu domino jenis balak menggunakan dua set kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Di mana, aturan mainnya yakni tiap pemain dibagikan dua buah kartu, pemegang dua buah kartu palang atau pemegang mata kartu berjumlah sembilan dinyatakan sebagai pemenang, tiap putarannya pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp 100.000.

Adapun, penangkapan terhadap mereka saat sedang bermain di rumah Inaq Sur. Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yakni, dua set kartu domino, uang sebesar Rp 5.629.000 serta satu buah karpet sebagai alas. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Lotim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Lima warga yang diduga berjudi kartu domino diamankan aparat kepolisian, Kamis (16/11).

(Suara NTB/rus)

Muhammad Saleh

Anggota Dewan Pengawas PDAM Diganti

LSP2M NTB Siap Berikan Solusi Persoalan Bangsa Selong (Suara NTB) Salah satu persoalan bangsa Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, karena lapangan kerja terbatas. Kemampuan untuk melahirkan wirausahawan baru masih lemah. Sebagai salah satu elemen bangsa, Lembaga Studi Pengkajian Dan Pengembangan Masyarakat(LSP2M) NTB turut berusaha turut memberikan solusi dari persoalan bangsa.

Salah satu upaya yang dilakukan LSP2M NTB ini adalah dengan menggelar pelatihan kewirausahaan. Kali ini salah satu sasarannya adalah masyarakat di sekitar pondok pesantren.

Pelatihan akan digelar Sabtu (18/11) dengan peserta masyarakat pemuda di Lingkungan Ponpes Daarusy Syifaa.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (17/11), Ketua Panitia Kegiatan Dimyati, S.Pd mengatakan, mencetak wirausahawan sudah menjadi kebutuhan bangsa ini. Apalagi, daya tampung pegawai negeri sipil (PNS) sangat terbatas. Itu saja sudah menghabiskan 60 persen dari APBN kita yang tahun ini sebesar Rp 1.320 triliun. “Jadi, sangatlah tidak mungkin menghabiskan APBN untuk menampung angkatan kerja di Indonesia,” ucapnya.

Sangat disayangkan, katanya, dukungan pemerintah untuk menciptakan wirausaha baru sangat minim. Sudah begitu, iklim usaha juga belum kondusif. Hal itu tercermin pada lemahnya daya saing.

Selama ini, pengusaha yang muncul di Indonesia ada yang berasal dari turunan keluarganya, karyawan yang keluar dan kemudian menjadi pebisnis, dan pengusaha yang belajar dari nol. Jumlah pengusaha kelompok terakhir inilah yang perlu didorong dan dikembangkan lagi. Momen ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi merupakan waktuyang tepat untuk mencetak pengusaha baru di Indonesia.

Untuk itulah pemerintah, katanya, perlu memberikan ruang yang cukup agar wirausaha baru berkembang lebih cepat. Keberpihakan dari pemerintah untuk dunia usaha harus ditingkatkan agar pengusaha kecil dapat tumbuh. Pengusaha menengah bisa berkembang, dan pengusaha besar dapat menjadi katalisator bagi pengusaha kecil.

Lemahnya pertumbuhan interpreneurship ini juga disebabkan terjebak pada sebuah sistem yang ada pada sebuah lingkungan masyarakat. Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang turut mendorong untuk kemajuan. Termasuk kemajuan dalam bidang usaha, termasuklah lingkungan ponpes. Di mana ponpes ini merupakan tempat gembleng pengetahuan agama. ‘’Apa kata pimpinan ponpes itu sangat ditaati oleh lingkungan sekitarnya,’’ ujarnya. (rus/*)

tidak ada dan ada juga partai yang salah input data tahun lahir anggotanya disamaratakan,” selorohnya.

Untuk itu, parpol diminta melakukan perbaikan. Di mana, waktu perbaikan mulai Sabtu (18/11) sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 mendatang. Menurut Saleh, input data dari parpol itu tidaklah asal-asalan. Kemungkinan besar ketidaknyambungan data itu terjadi, karena pengurus partai terburu-buru. Pasalnya, ada juga partai yang cukup bagus datanya. (rus)

(Suara NTB/ist)

RUMAH POHON - Rumah pohon mulai banyak menjadi inspirasi penataan objek wisata di masyarakat. Seperti rumah pohon di Desa Bentek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ini dibangun dan banyak dikunjungi wisatawan lokal.

Oknum Pensiunan PNS Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur Tanjung (Suara NTB) Kekerasan anak kembali terjadi di Lombok Utara. Kali ini melibatkan fisik dan psikis terhadap anak dalam bentuk kasus pencabulan dan pernikahan dini.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Utara, Bagiarti, SH., kepada wartawan Jumat (17/11) mengakui, dalam seminggu terakhir tercatat dua kasus yang dilaporkan ke KPA dan kepolisian.

Kasus pertama, pencabulan terhadap anak inisial AJ (12 tahun). Korban yang berasal dari Dusun Sambik Jengkel, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, ini diduga digagahi oleh oknum pensiunan PNS berinisial LS (75 tahun).

“Saat ini kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian.

LPA terlibat mendampingi,

karena melibatkan anak di bawah umur,” ujarnya.

Pada kasus berikutnya, LPA juga melakukan pendampingan atas kasus pernikahan dini atas seorang bocah inisial DA, perempuan berusia 13 tahun. Korban yang diketahui putus sekolah ini berasal dari Kecamatan Pemenang.

Sementara pelaku yang membawa kabur (kawin lari) berasal dari Dusun Lempenge, Desa Rempek Kecamatan Gangga.

“Anak perempuan ini memang putus sekolah, tetapi oleh orang tuanya tidak memberi restu untuk menikahkan.

Persoalan ini masih kita mediasi,” sambungnya.

Bagiarti berpandangan, solusinya adalah memulangkan anak perempuan ini mengingat belum cukup umur untuk menikah. Selain itu, masa

depan anak juga perlu dipertimbangkan, sehingga Pemkab melalui dinas terkait diminta untuk menyekolahkan kembali anak yang tengah putus sekolah tersebut.

“Anak ini sudah kita jemput bersama ibu dan kakak laki-lakinya. Sekarang si anak sudah dibawa ke Yayasan Paramitha NTB untuk menjalani rehabilitasi,” jelasnya.

Bagiarti mencatat, kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak cenderung bertambah. Belakangan audah tercatat sebanyak 11 kasus kekerasan terhadap anak. Ironinya pelaku rata-rata diketahui melibatkan orang terdekat dari korban. “11 kasus yang kita tangani itu diketahui karena ada laporan, dan kita menduga yang tidak terlapor juga banyak terjadi,” pungkasnya. (ari)

Ditunda, Deklarasi Luthfi-Zul Selong (Suara NTB) Paket H. M. Syamsul Luthfi, SE., dan H. Lalu Zulkipli (LuthfiZul) ) batal melakukan deklarasi pada 18 November 2017 hari ini.

Ditundanya deklarasi terhadap pasangan bakal calon bupati dan Wakil Bupati Lotim ini dikarenakan masih menunggu keputusan pasangan bakal calon untuk Pilkada NTB dan juga Pilkada Lombok Barat (Lobar).

“Ndak jadi, kita tunda,” terang H. M. Syamsul Luthfi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/ 11). Politisi Partai Demokrat ini mengaku sedang berada di Jakarta saat dikonfirmasi, namun disebutkannya alasan ditundanya deklarasi paket Luthfi-Zul, karena harus menunggu penetapan pasangan calon untuk Pilkada NTB dan Lobar. “Tunggu provinsi dan Lobar,” jawabnya singkat.

Syamsul Luthfi, yang juga mantan Wakil Bupati Lotim enggan memberikan kepastian hing-

(Suara NTB/yon)

H. M. Syamsul Luthfi ga kapan deklarasinya ditunda.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, ini mengaku cukup matang untuk maju pada Pilkada Lotim pada 2018 mendatang untuk men-

duduki kursi Lotim satu. Untuk memenangkan pesta demokrasi lima tahunan ini, kakak kandung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini memilih H. L. Zulkipli untuk mendampingi maju di Pilkada Lotim.

Kedekatannya dengan H. L. Zulkipli yang juga Ketua Partai Perindo Lotim ini, karena komunikasi dan komitmen antara dirinya dengan H. Zulkipli sudah cukup baik terbangun untuk maju bertarung pada Pilkada Lotim.

Sementara H. Lalu Zulkipli, mengaku menyerahkan sepenuhnya kewenangan waktu pelaksanaan deklarasi kepada H. Syamsul Luthfi. Disebutkannya, komunikasi yang terbangun antara dirinya dengan H. M. Syamsul Luthfi cukup baik untuk maju pada Pilkada Lotim 2018 mendatang. “Kita serahkan ke Pak Luthfi saja, mungkin pelaksanaan deklarasi mengikuti Pak Gubernur,” singkatnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara selaku pemegang saham Perusda PDAM Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengganti Anggota Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara. Mantan PNS Lombok Barat, Drs. H. Soebartono, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM diberhentikan untuk selanjutnya ditunjuk Bagiarti, SH sebagai pengganti yang bersangkutan.

Sebagaimana SK Bupati Lombok Utara No. 375/16/Eko/ 2017 tertanggal 16 Oktober 2017, terdapat 3 poin penekanan mengenai Dewan Pengawas PDAM. Pertama, pemegang saham memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas untuk periode 2016-2018.

Selanjutnya (poin 2), pemegang saham menunjuk Bagiarti sebagai anggota DP PDAM baru untuk periode yang sama. Terakhir, pejabat sebagaimana poin 2 diberikan gaji 35 persen dari gaji Direktur PDAM yang dibayarkan oleh PDAM. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Bagiarti membenarkan. Diakuinya dirinya baru masuk selama 4 hari terakhir mengingat SK penunjukan sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM baru pekan ini diterimanya.

“Saya baru masuk 4 hari, sebagai anggota Dewan Pengawas, saya akan maksimalkan peran dan fungsi untuk mendukung kinerja PDAM menjadi lebih baik lagi,” katanya, Jumat (17/11).

Dengan bergantinya, anggota Dewan Pengawas, maka struktur

Dewan Pengawas PDAM tetap dengan 3 orang personel. Masingmasing Ketua Dewan Pengawas tetap dipegang, Simparudin, Sekretaris DP oleh Zainudin, S.Pd., dan anggota, Bagiarti.

Sebagaimana regulasi, ketiga orang itu akan memperoleh gaji dari jabatannya dengan besaran berbeda, masing-masing 45 persen, 40 persen dan 35 persen dari gaji Direktur PDAM. “Ke depan kita inginkan supaya PDAM ini melakukan pengembangan dalam manajerial dab pelayanan. Ada 3 Kantor Cabang PDAM di Pemenang, Kayangan dan Bayan. Tiga Kantor CabangPDAM ini perlu dikembangkan untuk memenuhi target 100 pelayanan air bersih pada tahun 2019,” papar Bagiarti.

Lebih lanjut, selaku Dewan Pengawas, Bagiarti yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KLU ini terus mendorong agar Direksi PDAM segera melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mengingat pelayanan air bersih khususnya kepada pelanggan perhotelan belum sepenuhnya terjamin. KPBU sebagaimana dorongannya tetap mengacu pada Perpres dan Permen yang mengatur kerjasama pemerintah dan swasta.

“Akhir Desember 2017 saya harapkan sudah final proses administrasi, perizinan dan sebagainya dari calon investor.

Ini salah satu masukan kita sehingga PDAM lebih baik lagi dan tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan air,” jelasnya. (ari)

Dukung Paket Sukma

Hanura Lotim Optimis Dapatkan Rekomendasi DPP Selong (Suara NTB) Salah satu pasangan calon yang sudah siap maju pada Pilkada Lombok Timur (Lotim) adalah H. M. Sukiman Azmy dengan H. Rumaksi (Sukma). Pasangan mantan Bupati Lotim dengan politisi Udayana ini diketahui paling dulu terbentuk dengan klaim dukungan sejumlah partai.

Salah satunya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hanya saja sampai sekarang klaim dari pihak partai belum didukung dengan surat rekomendasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)nya. Sebagai Partai Pengusung, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Lotim Daeng Ihsan mengakui harus kantongi Surat DPP baru bisa melangkah lebih jauh.

KepadaSuara NTB, Daeng Ihsan mengaku optimis bisa dapatkan rekomendasi DPP. Saat ini, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi NTB sudah berangkat ker Jakarta untuk mengurus rekomendasi tersebut.

Surat DPP, katanya, keluar bersamaan dengan daerah-daerah lain yang turut menggelar pilkada, yakni Pilkada Lombok Barat, Lotim, , Pilkada NTB dan Kota Bima. “Surat dari pengurus pusat itu keluar bersamaan,” ucapnya.

Keputusan final dari masingmasing DPP partai pengusung dalam waktu dekat bisa diketahui. Tidak terkecuali dari Hanura. Daeng yang juga wakil Ketua DPRD Lotim ini menyebutkan, posisi kendaraan politik yang akan digunakan Sukma sudah sangat aman.

Disebut dalam waktu dekat, sekitar tanggal 28 November 2017 pasangan Sukma akan dideklaasikan.Deklarasi pasanngan calon lengkap den-

(Suara NTB/rus)

Daeng Ihsan gan partai-partai pengusung ini rencananya tidak akan besarbesaran dengan mengundang massa di tempat terbuka.

Deklarasi, lanjutnya akana mengundang anak-anak yatim di Kabupaten Lotim. Keinginan pasangan calon H. M. Sukiman dan H. Rumaksi, deklarasi yang digelar ini jauh lebih berkah.

Pasangan Sukma diantarkan melalui doa anak-anak yatim.

“Kita ingin deklarasi yang jauh lebih berkah,” ucapnya.

Terpisah, Ketua PKPI Lotim, Asatul Anwar mengatakan partainya sudah sangat final untuk mendukung pasangan Sukma.

Gabungan partai pengusung katanya lebih dari tiga. Bahkan akan bertambah menjadi enam partai. Finalnya dalam waktu dekat akan diumumkan.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Lotim Lalu Lukman menyatakan hal serupa soal arah dukungan kepada paket Sukma. Lalu Lukman mengakui partainya belum memberikan dukungan final dari DPP. Namun keyakinannya, PDIP tetap akan pilih Sukma. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

Sekotong Tengah Raih Juara Lomba Toga Tingkat Nasional Giri Menang (suara NTB) Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat berhasil meraih juara lomba pemanfaatan tanaman obat keluarga (Toga) dan akupresur tingkat nasional untuk ketegori daerah terpencil. Sekotong Tengah mewakili NTB lolos masuk empat besar untuk diberikan sertifikat dan tropi juara.

Kepala UPT Puskesmas Sekotong Tengah, Nyoman Adnyana Putra, Jumat (17/11) menyatakan, pemberitahuan pemenang lomba toga tingkat nasional Kamis lalu oleh Dikes Lobar dan Provinsi. Pemberitahuan tersebut diterima melalui surat resmi.”Kami diundang oleh Kemenkes ke Solo untuk penyerahan tropi juara tanggal 27-29 November,”jelas Kapus Sekotong ini.

Untuk memperbutkan masuk nominasi juara ini, Lobar khususnya Sekotong bersaing dengan 27 provinsi di Indonesia melalui penilaian dilakukan oleh tim pusat. Sebelumnya, tim pusat turun melakukan penilaian.

Hasil penilaian ini, dibandingkan 27 provinsi peserta di Indonesia, tersebut Sekotong Tengah termasuk terbaik.

Sehingga dari 27 provinsi dipilih 4 provinsi masuk meraih juara salah satunya diwakili Sekotong Tengah.

“Kalau diundang, Sekotong masuk juara nasional,”jelasnya. Selain menghadiri pemberian tropi tersebut, pihaknya juga akan melakukan presentasi kisah sukses dalam lomba toga tersebut. Pihak yang diundang dan dua kader toga memperoleh tiket grais.

Sedangkan yang lain, seperti dirinya, camat dan kades kemungkinan ikut mendampingi.

Tim Kemenkes RI sebelumnya turun melakukan penilaian terhadap desa Sekotong Tengah yang masuk nominator lomba toga dan akupresur kategori daerah terpencil, mewakili Lobar dan NTB diajang nasional tersebut. Desa ini kali pertama masuk lomba tingkat nasional. Tim dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang berjumlah lima orang diketuai Drs IG Bagus Sarjana tiba di dusun Suredadi, lokasi penilaian pemanfaatan toga.

Kadis Kesehatan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra menyatakan terkait lomba toga Lobar tahun ini mengusulkan dua lokasi kategori bereda, desa Sekotong Tengah kategori desa terpencil, sedangkan desa Langko kategori biasa. “Alhamdulillah dari hasil penilaian lomba toga kategori terpencil desa Sekotong Tengah masuk juara nasional, jelasnya. Hal ini jelasnya memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk tanaman obat-obatan, untuk pencegahan penyakit dan peningkatan kebugaran. Selain itu toga ini sekaligus memiliki nilai ekonomis.

Sementara itu Kades Sekotong Tengah L. Sarapudin menyatakan bersyukur memperoleh juara nasional. Pihaknya berencana berangkat untuk mendampingi kader toga saat penerimaan tropi dan sertifikat juara. “Alhamdulillah kita masuk juara nasional,”jelas Sarapudin. Terkait persiapan lomba ini jauh hari dipersiapkan. Diakui, pemanfataan toga di dusun Suredadi jelasnya bagus baik dari sisi jenis tanaman, pemanfataan lahan dan administrasi. Sejauh ini, jenis tanaman toga yang dikembangkan sebanyak 75 jenis. “Pada pembahasan APBDes kita anggarkan Rp 30 juta tahun depan, sebelumnya hanya 5 juta,”jelasnya. (her)

Penurunan DAU Dinilai Akibat Kelemahan Pemda Giri Menang (Suara NTB) Penurunan dana transfer pusat seperti DAU dan DID mencapai Rp 46 Miliar mendapatkan sorotan dari kalangan legislatif. Pihak legislatif menuding bahwa penurunan DAU dan DID tersebut disebabkan kelemahan dan kelambanan Pemda menjemput bola ke pusat dan kelambanan SKPD mengeksekusi serta melaporkan pelaksanaan program yang didanai dari pusat.

Demikian ditegaskan Fraksi PDIP, H.Lalu Muhammad, Jumat (17/11). Dijelaskan, pada saat pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu pihaknya meminta eksekutif surat resmi terkait penurunan anggaran pusat tersebut. Sebab jelasnya, kerap Pemda mengadaada tanpa memberikan bukti surat dari pusat. Sebab Sejauh ini diakui belum ada surat resmi, terkait pemangkasan ini hanya sebatas informasi saja.

Sama seperti APBDP kemarin, DAU bakal dipangkas, malah DAK bertambah. Seolah tidak ada transparansi eksekutif terhadap legislatif. “Penurunan ini terjadi karena kelemahan dari eksekutif ini tidak tanggap dalam menjemput bola anggaran ke pusat. Kami juga melihat banyak program -program pusat (APBN) maupun APBD yang telah dianggarkan itu melambat eksekusi padahal itu telah dialokasikan ke SKPD,”kritik Politisi Banteng ini.

Ia menyoroti beberapa proyek masih molor, padahal waktu sudah akhir tahun bahkan ada proyek yang progresnya 30-40 persen. Contohnya, beberapa proyek pembangunan GOR Mini. Sudah banyak anggaran yang dihabiskan namun namun belum tuntas. Selain itu, akses jalan Banyu Urip seharusnya tuntas namun baru digarap. Pihaknya meminta TAPD dalam hal ini melakukan penyisiran anggaran di SKPD, ia mendukung pemangkasan anggaran Semua SKPD yang tak urgen.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno menyatakan pemerintah pusat kembali menurunkan DAU untuk Lombok Barat tahun 2018 sebesar Rp13 Miliar lebih, dari sebelumnya (tahun ini) Rp 784 miliar menjadi 771 miliar tahun depan. Selain DAU, pusa juga menurunkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 18 miliar lebih sebelumnya tahun ini Rp 53 miliar menjadi Rp 35 miliar lebih. Penurunan DAU dan DID ini menyebabkan Pemda menyesuaikan program dengan anggaran yang ada, imbasnya banyak program SKPD yang terpangkas lantaran angaran disemua SKPD dirasionalisasi.

Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno menerangkan, komponen anggaran transfer pusat yang naik seperti DD, DAK. Tahun ini DAK yang diperoleh Lobar mencapai sebesar 86,9 miliar lebih. DAK ini terdiri dari DAK reguler Rp10,6 miliar lebih, DAK penugasan sebesar Rp 71.07 miliar lebih dan DAK afirmasi Rp 5,28 miliar lebih. DAK ini jelasnya naik Menjadi Rp 92 miliar lebih tahun depan, dengan rincian DAK reguler Rp 11,2 miliar lebih, DAK penugasan Rp 54,2 miliar lebih kemudian DAK afirmasi Rp 26 miliar lebih. Alokasi yang naik jelasnya, terdapat di DAK afirmasi dan reguler sehingga total DAK Rp 92 miliar tahun depan.

Sedangkan alokasi anggaran yang turun, yakni DAU dari Rp 784 miliar lebih menjadi Rp 771 miliar lebih.

Kemudian DID dari Rp 53 miliar lebih menjadi Rp 35 miliar lebih. “Total anggaran tranpser pusat yang turun Rp 46 miliar, terdiri dari DAU dan DID,”jelas Joko. Kenapa dana dua item anggaran ini turun? Menurutnya disebabkan kondisi anggaran negara dimana situasi pendapatan negara yang defisit. Penurunan dana tranpser ini tidak saja terjadi di Lobar namun semua kabupaten/ kota yang terkoreksi. Terkait penurunan anggaran transfer ini bukan karena prestasi namun mengacu kriteria penilaian yang dilakukan Kemenkeu saat ini berbeda dengan kemarin. Jika melihat prestasi Pemda tahun ini, justru ia mengklaim luar biasa. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Rencana Perubahan Nama Bandara Sebaiknya Dikaji Ulang Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT., memberikan respons positif terkait adanya wacana untuk mengubah nama Lombok Internasional Airport (LIA) dengan nama Maulana Syeikh Zainuddin Abdul Madjid yang baru saja ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namun sebaiknya rencana tersebut dikaji ulang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada.

“Jangan sampai justru perubahan ini bisa memancing persoalan. Apalagi sampai memicu konflik,” ujar H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, Jumat (17/ 11). Karena menurutnya, meski kelihatannya sangat sederhana hanya berupa perubahan nama semata, namun karena bandara

merupakan monumen penting maka setiap perubahan harus dikaji dan dipertimbangkan dengan matang.

Aspirasi dan keinginan warga lingkar bandara termasuk masyarakat Loteng secara umum, patut juga didengar.

Khususnya lagi warga lingkar

bandara, sebagai elemen yang terkena dampak positif maupun negatif dari keberadaan bandara, aspirasinya harusnya mendapat perhatian khusus.

“Bayangkan bagaimana beratnya warga lingkar bandara yang harus merelakan lahan tempatnya menggantungkan

hidupnya, kini hilang, demi mewujudkan terbangunnya satu fasilitas umum. Keinginan dan aspirasinya patut dipertimbangkan. Setiap kali ada perubahan di bandara, termasuk soal penamaan bandara itu sendiri,” tandasnya.

Meski tidak menolak penamaan bandara dengan pahlawan nasional Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid. Namun menurut Suhaili penamaan yang mengandung unsur dan kearifan lokal, jauh lebih mengena. Karena itu akan bisa mewakili aspirasi dan keinginan

masyarakat di daerah ini.

Itu penting, supaya perdebatan yang bisa berujung pada konflik bisa diminimalisir.

Karena namanya bandara, semua elemen punya kepentingan. Yang memang harus bisa diakomodir. Sehingga potensi konflik sekecil apapun bisa dicegah. “Prinsipnya, silakan saja nama bandara diubah.

Tapi harus dikaji lebih mendalam dulu. Supaya sebisa mungkin tidak ada pihak yang merasa diabaikan dalam hal ini,” timpal Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Maulana Syeikh Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional

Loteng Gelar Tasyakuran Khusus Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (17/ 11), menggelar tasyakuran khusus atas ditetapkannya Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid,sebagai pahlawan nasional oleh presiden Joko Widodo, bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November kemarin. Acara yang digelar di Bencingah Agung Adiguna Praya tersebut, diikuti jajaran ASN lingkup Pemkab Loteng. Bersama masyarakat umum lainnya.

Hampir seluruh pejabat lingkup Pemkab Loteng juga hadir, memberikan doa sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas penetapan Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional. “Sebagai masyarakat NTB, jelas kami sangat bangga ada putra daerah dan tokoh ulama NTB yang dianugerahkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Suhaili menyebutkan, Maulana Syeikh sangat layak dan pantas dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Karena perjuangan dan pengorbannya yang tanpa mengenal lelah, telah mampu melepaskan belenggu penjajahan di daerah ini. Sehingga masyarakat NTB pada khususnya kini telah menjadi masyarakat yang

(SUARA NTB/kir)

TASYAKURAN - Tasyakuran khusus pemkab dan masyarakat Lombok Tengah atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid di Bencingah Agung Adiguna, Praya, Jumat (17/11). jauh lebih maju.

Berkat perjuangannya pula, masyarakat NTB kini sudah bisa lepas dari keterbelakangan. Khususnya dalam hal pendidikan. “Perjuangan Maulana Syeikh tidak hanya terbatas di masa penjajahan saja. Tetapi di era kemerdekaan, Maulana Syeikh tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan tersebut.

Jadi sangat layak dan pantas

Maulana Syeikh menyandang gelar pahlawan,” ujarnya.

Kini, sebagai generasi penerus perjuangan dan pengorbanan Maulana Syeikh tersebut harus menjadi pendorong dan motivasi untuk bagaimana bisa terus mengisi kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan Maulana Syeikh untuk menjadikan daerah ini menjadi daerah yang lebih maju lagi.

Sejumlah Kades Terindikasi Jadi Timses Balon Bupati Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) memanggil Kades Tempos, Erwin Satriawan, Jumat (17/11). Panwaslu meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait status di akun media sosialnya yang diduga mendukung salah satu bakal calon. Tetapi Kades Tempos yang hadir memenuhi panggilan Panwaslu berharap agar Panwaslu tidak tebang pilih dalam menangani dugaan pelanggaran.

Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna menyatakan pihaknya mengklarifikasi Kades Tempos menindaklanjuti laporan Panwascam Gerung terkait status bersangkutan di medsos, “Kami menindaklanjuti dengan mengundang Kades Tempos selaku terlapor untuk minta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pilkada karena ada dugaan keberpihakan terhadap salah satu balon,” jelas Arjuna.

Dikatakan, ini adalah laporan masyarakat yang langsung disampaikan ke Panwascam.

Prosedur penanganan aduan ini jelas Arjuna, pihaknya tidak sebatas menunggu laporan saja, namun mekanisme penanganan pelanggaran ada UU dan SOP . Masyarakat yang menemukan ada temuan dugaan laporan pihaknya mengimbau untuk datang ke kantor Panwaslu untuk melapor.

Dalam hal pengawasan jelasnya, pihaknya melakukan pengawasan pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada meskipun tindakan masih pada pencegahan. Apa dasar dilakukan proses pengusutan dugaan pelanggaran ini, karena belum mulai pencalonan?

Menurutnya berbicara tentang dasar hukum pihaknya tentu mengacu UU nomor 10 tahun 2016 pasal 70 dan 71, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain (lurah) dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dikatakan, memang sanksi berlaku namun yang ditekankan adalah netralitas harga mati. “KamiTidak ingin ada pemainan, bahwa ada pernyataan dari Kades dan ASN tidak boleh menyatakan

(Suara NTB/her)

DIKLARIFIKASI - Kades Tempos, Erwin Satriawan saat diklarifikasi di Panwaslu Lobar, Jumat (17/11). dukungan,”imbuhnya. Pihaknya segera akan mengeluarkan imbauan terlebih dahulu baik ke Pemda maupun Kades serta aparatur ASN. Imbauan terutama bagi Pemda sebagai bentuk tindakan pencegahan.

Selain Kades Tempos, apakah ada lagi oknum kades atau ASN yang dilaporkan?

Menurutnya sejauh ini baru hanya satu laporan yang masuk ke Panwas terkait adanya dugaan dukungan. Terkait anggapan Panwaslu tebang pilih? Menurutnya, tidak demikian. Namun demikian pihaknya mengimbau ke ASN dan Kades dengan pemanggilan bersangkutan sebagai sosialiasi agar jangan ada Kades maupun ASN yang secara jelas melakukan dukungan. Ia juga membantah jika Panwascam masuk angin karena tak mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa

oknum Kades dan ASN. Dikonfirmasi hal ini Kades Tempos, Erwin Satriawan mengaku bingung dengan surat panggilan yang layangkan Panswaslu. Pasalnya, di undangan bunyinya dugaan keberpihakan kepada salah satu calon.

“Padahal dalam uploadan saya itu tidak berpolitik untuk meminta dukungan, berpihak ke calon tertentu pun tidak.

Sementara di undangan panggilan itu bunyinya keberpihakan kepada salah satu calon.

Saya bingung sementara calon belum ditetapkan,”imbuhnya.

Ia menegaskan, tak ikut berpolitik praktis dan melaksanakan kampanye.”Saya minta Panwaslu juga tindak tegas sejumlah oknum Kades, ASN yang terang-terangan mendukung itu, agar Panwaslu melakukan tindakan secara adil. Jangan kesannya Panswaslu tebang pilih,”jelasnya. (her)

Menurutnya, tidak ada artinya kalau perjuangan dan pengorbanan Maulana Syeikh hanya untuk dikenang. Tanpa ada kemauan kuat dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk meneruskan apa yang telah diperjuangan tokok utama NTB tersebut.

Dimulai dari diri sendiri.

“Beliau bukan hanya jadi teladan. Tetapi juga harus menja-

di contoh bagi kita semua, untuk bisa melanjutkan perjuanganya. Membangun daerah ini menjadi daerah yang lebih maju lagi,” timpalnya. “Maulana Syeikh tidak pernah berpikir harus berjuang demi mendapat penghargaan. Itulah yang harus kita teladani. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing sebagai generasi penerus,” tandas Suhaili. (kir)

Pilkada NTB

Dukungan Golkar Sudah Final untuk Suhaili-Amin Praya (Suara NTB) Dukungan Partai Golkar kepada pasangan calon kepala daerah NTB, H.M. Suhaili, FT – H.M. Amin, M.Si., di Pilkada NTB tahun 2018 mendatang diklaim sudah final.

Surat Keputusan (SK) dukungan DPP Partai Golkar kepada pasangan tersebut pun sudah diterima DPD I Partai Golkar NTB, akhir bulan Oktober kemarin.

Hal tersebut ditegaskan bakal calon Gubernur NTB yang juga Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili, FT., kepada wartawan di Praya, Jumat (17/11). “SK DPP Partai Golkar No. 484 prihal dukungan kepada Suhaii-Amin di Pilkada NTB sudah turun,” tegasnya.SK tertanggal 24 Oktober 2017 tersebut saat ini pun sudah diterima DPD I Partai Golkar NTB, untuk dilaksanakan oleh semua kader, fungsionaris dan pengurus partai beringin. Karena itu merupakan keputusan partai. Bukan keputusan Suhaili pribadi.

Sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh kader, fungsionaris hingga pengurus partai sampai jajaran yang paling bawah, untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kalau ada kader, fungsionaris maupun pengurus partai yang berbeda sikap dengan SK tersebut, maka yang bersangkutan bakal diberi sanksi tegas sesuai aturan partai.

Ia mengaku tidak tahu apa yang menjadi dasar pemikiran sejumlah pihak yang mengatakan kalau Partai Golkar belum menentukan

pilihan dukungan di Pilkada NTB mendatang. Lantaran SK dukungan sudah turun dan DPD Partai Golkar NTB pun sudah menerima SK tersebut. “Sah-sah saja yang masih ada yang beranggapan Golkar belum bersikap. Tapi dengan adanya SK dukungan ini, sudah jelas sikap Partai Golkar dan saya sudah pegang SK ini,” ujar Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini.

Suhaili pun menegaskan, SK tersebut merupakan SK dukungan kepada pasangan SuhailiAmin. Bukan surat rekomendasi prihal pengusungan Suhaili sebagai calon Gubernur NTB. “Harus dibedakan. Memang sebelumnya sudah ada rekomendasi soal siapa calon kepala daerah yang diusung. Dan, SK yang terbaru itu sudah menyatakan mendukung pasangan Suhaili-Amin,” tegasnya.

Disinggung soal status hukum terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Suhaili kembali menegaskan itu ranahnya beda. Dengan kata lain, persoalan dukungan tidak ada kaitanya dengan kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar. Dalam artian, walaupun Ketua Umum Partai Golkar sekarang sedang bermasalah dengan hukum, tidak akan sampai mengubah keputusan yang sudah diambil. “Proses hukum itu persoalan berbeda. Tidak ada kaitannya dengan dukungan partai di Pilkada NTB mendatang,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lobar Mengundurkan Diri Giri Menang (Suara NTB) Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lombok Barat (Lobar), Khatib Qazwaini mengundurkan diri. Posisi itu kini digantikan oleh Agus Mursalim. Pengunduran diri Khatib dari Ketua Fraksi atas usulan sendiri, lantaran dirinya menjabat sebagai ketua Bappilu Nasdem Lobar. Ia ingin fokus melaksanakan tugasnya menjadi ketua Bapilu untuk memenangkan Nasdem pada pilkada dan Pileg mendatang.

“Saya mundur dari Ketua fraksi karena tugas sebagai ketua Bappilu, saya fokus memenangkan Nasdem di Pileg dan pilkada,”jelas Khatib.

Menurutnya dengan dekatnya perhelatan pilkada Lobar, di mana Nasdem memproyeksikan calon yang diusung harus menang. Sehingga menurutnya tidak etis jika dirinya mempertahankan jabatan ketua fraksi.

Menurutnya, mundurnya dirinya sebagai ketua fraksi murni keputusan pribadi diakibatkan kesibukan. Peng-

ganti dirinya selaku Ketua fraksi, yakni mantan ketua fraksi sebelumnya, Agus Mursalim. Penunjukan Agus jelasnya, karena demi untuk kesuksesan partai. Agus sendiri menurutnya mengenal sekali kondisi parpol, jika mengangkat orang baru maka perlu belajar dari nol. “Penggantinya sudah beberapa pekan lalu di paripurna terakhir,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua fraks Agus Mursalim menyatakan bahwa penunjukan dirinya se-

bagai ketua fraksi tentunya amanah sebab bagaimana pun ketua fraksi bertanggung jawab terhadap anggota. Pihaknya akan meningkatkan koordinasi antaranggota untuk membahas berbagai program yang tentunya perlu dikawal oleh Nasdem. “Kami akan kawal pembangunan Lobar kedepan,”jelasnya. Nasdem memiliki motto restorasi, tentunya perubahan menjadi komitmen Nasdem kedepan di Lobar. (her)

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Catatan Komisi III dan Komisi IV Terhadap APBD 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Rancangan APBD telah ditetapkan pada Paripurna Rabu lalu. Namun Komisi Komisi dewan, dalam laporannya perlu memberikan beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti SKPD. Seperti Komisi III yang menyoroti beragam persoalan infrastruktur. Sedangkan Komisi IV lebih kepada pelayanan dasar pendidikan kesehatan dan sosial.

Melalui juru bicaranya M. Faesal S.Ap, Komisi III menyinggung soal penurunan realisasi pendapatan laboratorium. SKPD yang memiliki kegiatan fisik diminta melakukan uji material pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa agar target PAD terpenuhi.

Terkait pengadaan tanah tahun 2003 untuk lahan terminal Plampang, tidak memiliki akses masuk menuju lahan yang sudah dibebaskan tersebut. Makanya, segera disiapkan, mengingat terminal tersebut merupakan salah satu potensi peningkatan PAD Sumbawa. Bila bermasalah cari lahan lain sesuai dengan peruntukkannya.

“Begitu pula, terhadap lokasi terminal Alas yang dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota, perlu

segera dicari lokasi terminal yang baru sebagai pengganti,” dorongnya.

Kemudian terkait peningkatan PAD, perlu dilakukan penyiapan lahan untuk penampungan sementara. Berupa peti kemas dan barang lainnya yang sifat bongkar muat, sebagai potensi PAD. Untuk terpenuhinya target pedapatan diperlukan koordinasi yang handal, integrasi antar unit dan instansi terkait. Agar pengelolaan sumber daya manusia pelaksana dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis.

Sementara terkait penyerapan anggaran 2017 yang terlambat, Komisi III meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran 2018 sesuai jadwal realisasi keuangan. Terhadap SKPD yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), diminta tetap menjalin komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat.

Komisi IV melalui juru bicaranya, Ismail M. S.H, memberikan catatan pada bidang pelayanan dasar. Seperti Dinas Dikbud yang diminta memberikan infromasi dana DAK. Peruntukkanya untuk skelah mana saja

agar tidak terjadi penumpukan pembangunan di sekolah yang sama.

Kemudian perlunya membuat aplikasi khusus yang berbasis IT agar dapat memantau kinerja guru.

Dalam kerangka evaluasi mendalam terhadap kinerja mereka.

Selanjutnya, pentingnya pemerataan kesempatan pada semua guru di jenjang SMP agar dapat mengikuti pendidikan strata 2, sehingga terjadi peningkatan kompetensi guru yang dapat berkolerasi dengan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk Dinas Kesehatan dan RSUD, Komisi IV menyatakan sebagai syarat kredisial pelayanan BPJS, maka percepatan akreditasi puskesmas terus berupaya dilakukan sehingga target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Tahun 2017 sudah ada 5 pukesmas yang terakreditasi dan tahun 2019 mendatang mencapai 100%.

“Kami mengapresiasi upaya tersebut. Namun kami juga berharap jangan hanya mengejar target tanpa mempertimbangkan mutu dan kualitas yang ada. Baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya. Karena ini menjadi tolak ukur dalam memenuhi standar pelayanan maksimal terhadap

masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya, perlunya memikirkan pembangunan gedung pukesmas baru di Bao Desa. Mengingat Pukesmas Batulanteh tidak dapat diakses oleh masyarakat di desa Bao Desa, Tepal, Tangkampulit dan desa lainnya dibagian atas.

Perlunya memberikan penghargaan pada perawat dan tenaga medis yang telah memberikan pelayanan maksimal pada pasien dan memberikan teguran keras pada petugas medis yang tidak memberikan pelayanan maksimal pada pasien.

Berikutnya, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisi IV mendorong pemerintah segera melauching Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Intens melakukan sosialisasi regulasi perlindungan terhadap TKI sampai pada tingkat akar rumput (grass root) bersama semua stake holders yang ada.

Tujuannya, agar apa yang menjadi kendala di lapangan selama ini, bisa teratasi dengan baik. Seperti kasus terjadinya pemalsuan identitas dan persolan-persoalan lainnya, karena terjadinya berbagai macam kasus, berawal dari adanya pemalsuan identitas. Dengan adanya LTSP, semua persoalan bisa

terminimalisir dengan baik.

Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Komisi IV mendukung dilakukannya kalibirasi wisata guna mengembangan destinasi wisata secara komprehensif.

Yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD Sumbawa. untuk itu dibutuhkan Perda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah Sumbawa.

Sebagai salah satu simbol budaya Samawa yang masih kokoh adalah Istana Dalam Loka, namun hanya berdiri gedung tanpa isinya.

Istana tersebut bisa dijadikan wisata religi, makanya Pemkan didorong menduplikat semua benda-benda kesultanan seperti mahkota dan lain sebagainya. Sehingga Sumbawa bisa tergambar pada masa kesultanannya.

Begitu pula, terhadap even-event yang lahir dari insiatif masyarakat yang mengangkat tema pelestarian budaya perlu menadapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Perlunya pengembangan aplikasi Discover Sumbawa agar lebih dinamis sehingga lebih mendukung promosi wisata di kabupaten Sumbawa, yang di tandai dengan peningkatan jumlah wisatawan

baik dalam dalam negeri maupun luar negeri,” terang Ismail.

Pada Dinas Sosial, lanjut Ismail, dengan diterapkannya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai salah satu mekanisme tambahan layanan pengaduan masyarakat diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam basis data terpadu pada semua kecamatan se-kabupaten Sumbawa.

Dengan demikian, penerima manfaat mendapatkan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

Sejak tahun 2015-2017 pengguna BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) telah melampau kuota yang ditetapkan sebanyak 45.000 orang dengan daftar antrian sekitar 1.000 orang lebih. Mengingat banyaknya daftar antrian ini diharapkan ada upaya lobi yang dilakukan Pemkab pada pusat agar dapat menambah qouta penerima BPJS ini. Selain itu dengan diterapkannya SLRT diharapkan penerima BPJS PBI tidak salah sasaran. (arn/*)

SKPD Diminta Hilangkan Ego Sektoral dalam Bekerja

Suara NTB/ind)

MKNU - Foto bersama usai pembukaan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU), Jumat (17/11).

Madrasah Kader NU di Sumbawa Dibuka Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Sumbawa menggelar Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU), Jumat (17/ 11). Kegiatan yang diikuti para perwakilan NU se NTB ini akan berlangsung hingga Minggu, (19/11).

Ketua Panitia MKNU, Syukri Rahmat, S.Ag melaporkan, materi dalam MKNU antara lain , dasar dan tujuan utama MKNU, relasi dan respon NU terhadap ideologi, relasi dan respon NU terhadap negara, NU dan pemberdayaan ekonomi, memperkuat dakwah NU melalui strategi media, arah cita-cita dan strategi perjuangan NU 2015-2026/20162030, pendalaman materi dari masing-masing tim narasumber, rencana tindak lanjut, istigosah dan pembaiatan.

Kemudian, ada juga beberapa kegiatan seperti bersih-bersih masjid sebagai objek dari program Indonesia bersih. Selain itu adakegiatan materi Kemasjidan, yakni materi revitalisasi peran dan fungsi Masjid sebagai basis pemberdayaan umat.

Ketua PCNU Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengajak seluruh pengurus dan warga nahdiyin untuk menjadikan acara Madrasah kader Nahdatul Ulama ini sebagai titik balik kebangkitan NU di Kabupaten Sumbawa.

Kepada kader yang akan digembleng di Madrasah ini akan berada pada garda terdepan untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang menjadi pilar Nahdatul Ulama.

Para kader ini nanti yang akan melaksanakan tanggung jawab NU untuk meneguhkan ideologi ahlussunnah Wal jamaah.

Ketua PW NU NTB, TGH. Muhammad Taqiuddin Mansyur, menyampaikan dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, Sumbawa sudah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari NU atau Ahlussunah Waljamaah. Sejak Sultan Sumbawa hingga turun-temurun hingga khittah NU tahun 1960an sampai hari ini tetap saja kultur masyarakat Sumbawa apapun partai dan organisasinya tetap menyatakan diri berhaluan Ahlusunnah Waljamaah.

“Ini yang membuat kita yakin sekali apalagi pengurus NU saya yakin dikawal dan dipimpin Wakil Bupati Sumbawa yang secara langsung dan tidak langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari NU. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berbuah dan menghasilkan para kader NU yang militan yang betul-betul sesuai hajat kita,” jelasnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, keberadaan kader Nahdatul Ulama (NU) di antaranya pelajar dan santri di tengah-tengah masyarakat selama ini mampu menjadi informal kader bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu, para kader NU diharapkan bisa terus berperan nyata dalam pembangunan.

“Saya memandang selama ini banyak kader NU yang memiliki peran penting, menjadi lokomotif perubahan khususnya di desa menuju arah dan kondisi yang lebih bermartabat. Bahkan, para kader NU dapat dikatakan bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga eksistensi dan masa depan bangsa,” ujarnya. (ind)

DAU KSB Terpangkas Rp 3,5 Miliar, Pelaksanaan Program Tak Terganggu Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat tahun anggaran 2018 mengalami pemangkasan anggaran untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 3,5 miliar. Meskipun terjadi pemangkasan, tetapi pelaksanaan program tidak akan terganggu dan tetap berjalan normal.

Hal tersebut diyakini pasalnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pada APBD-P tahun 2017 tercatat ada sekitar Rp 19 miliar sebagai Silpa belum lagi dari sektor yang lain. Sehingga anggaran sekitar Rp 3,5 miliar dianggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD tahun 2018 sekitar Rp 1,2 triliun.

“Kita akan siasati pemangkasan DAU ini dengan melakukan penyesuaian dan memaksimalkan Silpa di tahun 2017. Sehingga dengan mekanisme tersebut, anggaran yang kurang sekitar Rp 3,5 miliar bisa tertutupi dan pelaksanaan program di tahun 2018 dipastikan tidak akan terganggu,” ujar Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat Nurdin Rachman SE kepada Suara NTB, Jumat (17/11) kemarin.

Dikatakannya, memang pemotongan DAU ini secara tidak langsung sudah merubah porsi yang anggaran yang telah lebih dulu ditetapkan. Apalagi DAU ini sudah dimasukkan kedalam belanja modal di tahun 2018. Sehingga dengan kondisi tersebut, daerah harus bisa menyesuaikan kembali dengan anggaran yang dimiliki saat ini. “Kita akan siasati program yang ada saat ini supaya dengan anggaran yang mengalami pengurangan ini bisa tercukupi,” sebutnya.

Dalam estimasi pengelolaan keuangan, jumlah tersebut (Rp 3,5 M) dianggap masih bisa tertutupi dengan anggaran lain. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menekankan agar ke depan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi mengedepankan sikap ego sektoralnya dalam bekerja.

Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP mengatakan, selama ini sikap tersebut masih terlihat di seluruh SKPD. Di mana SKPD merasa tanggung jawab kerjanya dalam menjalankan program pemerintah hanya pada pokok-pokok kegiatan yang dibebankan di dinasnya.

“Terutama SKPD yang menjadi mitra komisi II kami lihat masih sangat tinggi sikap itu. Dan saya rasa SKPD lainnya juga demikan,” cetusnya kepada media ini, Jumat (17/11).

Menurutnya, untuk menyukseskan program pemerintah seluruh SKPD harus bersinergi dan saling mengisi.

Walau secara teknis masing-masing SKPD memiliki urusan teknis masingmasing, akan tetapi jika ditarik benang merah tujuannya yakni kepentingan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka seluruh program di SKPD saling memiliki keterkaitan.

“Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan.

Misalnya program dinas A tidak ada hubungannya dengan dinas B. Karena itu SKPD harus bersinergi di tingkat lapangan,” timpalnya.

Abidin menggambarkan bagaimana kemudian setiap program SKPD memiliki keterkaitan dalam rangka menyukseskan agenda pemerintah.

Seperti mengurus Alokasi Dana Desa (ADD), secara teknis kegiatan itu berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Akan tetapi, untuk lebih efektifnya, tetap diperlukan campur tangan Bappeda dan Litbang untuk memastikan setiap program yang dianggarkan desa

searah dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikutnya diperlukan keterlibatan Inspektorat Kabupaten (Itkab) untuk pendampingan desa agar dalam mengelola anggaran tidak keluar dari jalur ketentuan yang berlaku.

“Contoh lain lagi, mau menjadikan mantar sebagai destinasi wisata. Itu tidak cukup hanya dinas pariwisata saja sebagai leading sector. Tapi juga harus ada campur tangan dinas Perindagkop menyiapkan masyarakat setempat agar memiliki kemampuan produksi produk andalannya untuk dijual kepada wisatawan. Perlu juga ada campur tangan dinas pertanian, karena Mantar itu punya potensi perkebunan untuk menunjang pariwisata di sana. Harus juga ada dinas PU di sana untuk intervensi infrastrukturnya,” papar Abidin.

Ia menegaskan, selama masih ada ego sektoral pada masing-masing SKPD maka tujuan pemerintah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan

dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lambat. Hal ini kemudian akan berimbas pada targettarget pemerintah baik yang tertuang dalam RPJMD. “Di daerah maju mereka punya sistem kerja yang mengutamakan sinergi seluruh SKPD,” saran politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, tanggung jawab untuk menyatukan persepsi seluruh SKPD ini guna meretas ego sektoral itu ada di tangan Bappeda dan Litbang. Karenanya ia berharap, fungsi Bappeda dan Litbang dalam mengarahkan setiap program SKPD yang memiliki keterkaitan dalam mengintervensi agenda kerja pemerintah harus lebih dipertegas lagi.

“Dalam hal ini Bappeda yang masih lemah. Makanya kami minta mulai tahun depan Bappeda itu benar-benar menjadi leader terhadap seluruh SKPD supaya setiap program pemerintah dikeroyok bersama-sama untuk dituntaskan,” pungkasnya. (bug)

Wabup KSB Serahkan Hasil Verifikasi Angka Kemiskinan ke Kemensos RI

(Suara NTB/bug)

NASI IMTAQ - Ustad Yusuf Mansyur didampingi bupati HW. Musyafirin dan wabup Fud Syaifuddin menikmati sajian nasi imtaq usai shalat Jumat di Masjid Agung Darussalam, Jumat (17/11).

Yusuf Mansyur Cicipi ”Nasi Imtaq” Masjid Agung Darussalam Taliwang (Suara NTB) Penceramah kondang, ustad Yusuf Mansyur berkesempatan mencicipi sajian nasi imtaq di masjid Agung Darussalam KTC - kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Didampingi Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST, Jumat (17/11), penceramah yang banyak menggaungkan kekuatan bersedekah ini tampak gembira berbaur bersama ribuan jama’ah ushai shalat Jum’at.

Ia menikmati sajian nasi imtaq sembari memuji “tradisi” yang dalam setahun terakhir ini digalakkan Pemda KSB itu untuk mengajak para pegawai di lingkungan KTC rajin men-

jalankan shalat berjama’ah di masjid.

Kehadiran ustad Yusuf Mansyur sendiri di KSB atas undangan Pemda setempat dalam rangka mengisi rangkaian acara hari lahir (Harlah) KSB ke-14. Ia pun didapuk mengisi acara tabliq akbar pada 18 November (hari ini) yang ditempatkan di alunalun kota Taliwang.

“Beliau hadir kita undang khusus untuk memberikan ceramah untuk menyemangati masyarakat kita di Harlah ini,” kata Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST. Meski agenda utamanya mengisi tabliq akbar, Ustad Yusuf Mansyur sudah mulai menyampaikan dakwahnya.

Saat shalat Jum’at kemarin,

ia menjadi khotib sekaligus iman shalat. Dalam khutbahnya, ustad sekaligus pengusaha ini mengajak para jama’ah mengembalikan seluruh urusan kepada Allah.

“Apa pun urusannya di dunia jangan bergantung pada orang lain. Serahkan semua kepada Allah karena seluruh yang ada di jagad raya ini adalah milik-Nya,” sebutnya.

Usai shalat Jum’at dan mencicipi makanan nasi imtaq, ustad Yusuf Mansyur spontan dikerumuni para jama’ah. Ia pun dengan senyuman dan santai menyalami para jama’ah dan melayani kerubutan jama’ah yang ingin mengabadikan kehadirannya di KSB dengan berswafoto. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Hasil verifikasi dan validasi data angka kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Penyerahan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST di kantor Kemensos RI pada 16 November 2017.

“Alhamdulillah kita sudah serahkan hasilnya ke Kemensos kemarin. Diterima oleh Prof. Dr. Mashid Said koordinator staf khusus ibu menteri dan beliau yang menerima secara simbolis data kita itu,” kata Wabup kepada wartawan, Jumat (17/11).

Ia mengatakan, penyerahan hasil verifikasi angka kemiskinan ke pusat itu sesuai dengan rencana awal pemerintah. Selanjutnya data-data tersebut diharapkan Pemda KSB dapat dijadikan rujukan kususnya bagi Kemensos dalam mempertajam tujuan penyaluran setiap program bantuannnya ke daerah. “Jadi tujuannya ke sana nanti dari data yang kita sampaikan itu,” sebutnya.

Wabup menyebutkan, dari data yang disampaikan ke Kemensos itu, pihak kementerian menyatakan jika final data tersebut maka KSB menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinannya secara drastis.

“Nah ibu menteri sudah

menugaskan pak Andi Z Dulung, Dirjen Kemiskinan untuk hadir di Harlah nanti di mana kita akan menyerahkan data kemiskinan itu. Sekaligus kita akan tunjukkan nanti hasil dari program penurunan kemiskinan kita,” paparnya.

Wabup kembali menegaskan, hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang disampaikan kepada Kemensos tidak sama dengan data kemiskinan hasil Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab data yang disampaikan ke Kemensos itu menggambarkan angka kemiskinan riil, sementara hasil BPS menggambarkan kemiskinan dalam bentuk makro.

“Jadi biarkan saja data BPS, kita dengan data kita. Karena memang beda. Kita prosesnya verifikasi dan validasi langsung per jiwa kalau BPS kan modelnya survei,” timpalnya.

Ia menambahkan, data penunurunan angka kemiskinan itu akan menjadi kado terindah pada perayaan hari lahir (Harlah) KSB ke-14 tahun 2017 ini. Karena itu peerintah dan seluruh masyarakat KSB patut menysukurinya agar ke depan kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah dapat terus menunjukkan hasil positif.

“Kita patut terus bersyukur karena upaya kita menurunkan angka kemiskinan sudah mulai menunjukkan hasil,” tukasnya. (bug)

Dewan Dukung Pertanian Organik Seribu Hektar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa mendukung upaya pemerintah daerah atas program pertanian organik yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 1000 hektar dan pengembangan hortikultura komoditi bawang merah dan bawang putih serta kedelai sebesar Rp 100 miliar rupiah.

“Sungguh ini adalah kabar gembira dan kebutuhan petani kita di tengah permasalahan lahan yang semakin rusak akibat pemakaian bahan kimia,” kata Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes.

Pihaknya juga mendorong upaya menjaga kabupaten Sumbawa sebagai daerah Swasembada pangan. Dengan adanya armada mobil operasional yang diberikan diharapkan dapat membantu akselerasi pendistribusian segala

bantuan pemerintah dan upaya pembinaan petani di kabupaten Sumbawa.

Terkait dengan produk unggulan bidang pertanian dan pemanfaatan alsintan yang merupakan aset daerah agar dapat berkontribusi terhadap PAD, maka Pemkab perlu membuat regulasi Perbup Sumbawa terkait dengan standar kemasan pengiriman hasil bumi Sumbawa ke luar daerah dan besaran retribusi pemakaian alsintan tersebut.

Terkait dengan stock pangan daerah pada Dinas Pangan pihaknya mendorong agar pola pengadaan stock pangan daerah dapat dilakukan dengan asas manfaat dan ekonomis. Stock daerah sebanyak 32 ton yang dimanfaatkan pada saat terjadi krisis pangan akibat bencana alam hendaknya dapat dijamin kuantitas dan kualitasnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

SALINAN DATA - Wabup Fud Syaifuddin, ST menyerahkan salinan data hasil verifikasi angka kemiskinan di daerah secara simbolis kepada Koordinator Staf Khusus Mensos, Mashud Said didampingi sekretaris Dinas Sosial (Disos) KSB Manurung, S.Pd, Kamis lalu di Jakarta.

PAN dan PKB Belum Penuhi Syarat Dompu (Suara NTB) Hasil penelitian administrasi syarat pendaftaran partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019 di Kabupaten Dompu, PAN dan PKB ditetapkan belum memenuhi syarat. Kedua parpol ini diberi waktu untuk melengkapi kekurangannya hingga 1 Desember 2017.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (17/11) kemarin, mengaku hasil penelitian administrasi syarat pendaftaran parpol peserta pemilu di KPU Kabupat(Suara NTB/ula) en Dompu hanya 12 parpol Rusdiyanto yang memenuhi syarat keanggotaan minimal 214 orang. Dua parpol yaitu PAN dan PKB belum memenuhi syarat minimal jumlah anggota.

Tapi, parpol ini diberi kesempatan untuk memenuhi syarat minimal anggota sebagai syarat pendaftaran parpol peserta pemilu 2019 hingga 1 Desember 2017. “Syarat minimal keanggotaan parpol satu per seribu untuk kita di Dompu 214 orang,” katanya.

Hasil penelitian administrasi syarat pendaftaran parpol untuk keanggotaan partai, kata Rusdiyanto, dengan mengecek daftar nama anggota ditandai dengan KTA parpol dan dilampirkan dengan KTP elektronik. Dari 14 parpol yang diteliti, ditemukan anggota ganda, daftar anggota tidak sesuai antara KTA partai dengan KTP elektronik.

Kendati hanya PAN dan PKB yang belum memenuhi syarat pendaftaran, Rusdiyanto mengaku, parpol lain juga diberi kesempatan untuk menambah daftar anggota pada masa perbaikan. Karena masa penelitian administrasi tidak dilakukan pengecekan faktual, sehingga besar kemungkinan akan ada anggota yang tidak mengaku sebagai anggota parpol.

“Memang untuk sementara ini, verifikasi faktual hanya bagi parpol baru. Tapi bisa saja nanti berubah, apalagi saat ini sedang dilakukan uji materi di MK,” sarannya.

Sekretaris DPD PAN Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi terpisah, mengakui telah menerima pemberitahuan dari KPU bahwa partainya belum memenuhi syarat keanggotaan partai sesuai ketentuan. Syarat tersebut akan dipenuhi di masa perbaikan. “Nanti kita lengkapi,” kata Yuliadin.

“Yang pasti, PAN akan tetap ikut sebagai peserta pemilu (2019),” tambahnya menegaskan. (ula)

Pemda Bima Dilematis Tindak Pelaku Pembabat Hutan Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima dilematis untuk melakukan penindakan terhadap oknum warga yang melakukan pembabatan hutan. Lantaran kawasan hutan telah ambilalih dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Sekarang kami bisa memberikan imbauan kepada masyarakat. Dan hanya berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi,” kata Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M.Pd kepada Suara NTB, Jumat (17/11).

Menurutnya, kondisi hutan (Suara NTB/uki) di wilayah Kabupaten Bima Dahlan M. Noer cukup memprihatinkan. Bahkan, parahnya lagi, hutan-hutan diduga banyak dijadikan lahan ladang atau tegalan.

“Warga membabat hutan tidak lagi memikirkan dampak dan resikonya,” ujarnya.

Diakuinya, hutan yang berada di desa Lido Kecamatan Belo yang dulunya hijau, kini telah gundul. Tidak hanya itu, hutan yang berada di Kecamatan Parado juga mengalami nasib yang sama. “Kalau memasuki musim penghujan seperti ini, mau tidak mau kita harus siap siaga,” ujarnya.

Meski begitu Dahlan tidak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Langgudu agar menghentikan pembalakan liar atau pembabatan hutan. “Selain ancaman hukuman secara tegas jika ditangkap. Aksi ini juga dapat menyebabkan terjadinya bencana, seperti banjir dan tanah longsor,” ujarnya.

Menurutnya, Jika bencana tersebut terus terjadi dan sulit dikendalikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena tingkat penggangguran dan kemiskinan meningkat drastis.

Alasannya lanjutnya dia, sektor anggarannya akan habis untuk memperbaiki atau membangun kembali infrastruktur jalan dan bangunan yang rusak akibat terkena bencana alam itu. “Bagaimana kita bisa berbicara tentang kesejahteraan. Sementara dananya habis untuk menangulangi bencana,” pungkasnya. (uki)

Bappenda Ancam Segel Bangunan Tak Bayar PBB Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah menegaskan tidak akan segan-segan menyegel bangunan yang acuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik perhotelan, restoran maupun rumah pribadi. Karena bagaimana pun penerimaan pajak ini sangat penting untuk mewujudkan kemandirian daerah. “Kalau kita tidak lakukan itu bagaimana bisa,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (17/11).

Dalam hal penegakan, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum untuk menagih tunggakan pajak, sebab saat ini Bappenda tengah didesak BPK untuk segera menyelesaikan piutang yang tersisa. Secara keseluruhan targetnya Rp 9 miliar lebih,terdiri dari pajak operasional dan PBB perhotelan, rumah makan dan rumah pribadi.

Dan tidak menutup kemungkinan beban pajak ini akan dikenakan pada pengusaha air bawah tanah dan sarang burung walet. “Kita masih mendata potensinya, nanti jangan heran juga yang punya sarang burung walet kalau ditagih.

Jangan karena mengerjakan sendiri tidak ada tagihan, tapi ingat Pasal 33 Undang-undang 1945 bumi air dan kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Untuk pajak air bawah tanah dan sarang burung walet tersebut pihaknya masih akan melihat potensi dan menunggu peraturan Gubernur NTB tentang standar beban biaya yang ditagih.

Termasuk untuk rumah tangga yang menggunakan sumur bor.

“Biayanya bervariasi nanti kan ada standar gubernur, ini yang belum keluar berapa permeter kubiknya,” kata Armasyah.

Jelang akhir tahun 2017 ini pihaknya masih memfokuskan penagihan piutang perhotelan di kawasan Wisata Lakey, salah satunya Hotel Aman Gati yang masih menunggak pajak sekitar puluhan juta. Sementara perhotelan diwilayah kota sejauh ini masih cukup lancar. “Hotel-hotel kecil lain saya rasa aman. Tunggakan aman gati kemarin ratusan juta tetapi sudah dilunasi secara bertahap,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Orang Tua Pertanyakan Bantuan PIP, Siswa Dikeluarkan dari Sekolah Bima (Suara NTB) – Seorang siswa SD Nggembe Kecamatan Bolo kelas lima, bernama Erik Kurniawan sempat diberikan surat pindah oleh pihak sekolah, hanya karena orang tuanya mempertanyakan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang beralih ke nama orang lain.

Ibu Erik Kurniawan, Sri Wahyono kepada Suara NTB, Jumat (17/11) mengaku, kejadian tersebut terjadi pada 27 Oktober 2017 lalu. Saat itu Ia mendatangi sekolah setempat, untuk melakukan klarifikasi terkait bantuan PIP. “Saya datang ke sekolah dengan niat baik, hanya menanyakan bantuan PIP. Karena hanya namanya diganti dengan nama lain,” katanya.

Niatnya ingin mendengar atau mendapat jawaban dari pihak sekolah. Namun pihak sekolah justru bereaksi dengan memberikan surat keterangan pindah, tanpa menjelaskan tujuan dikeluarkan surat itu.

“Sehingga, tertanggal 27 Oktober itu sampai satu minggu, anak saya tidak berstatus sebagai siswa di sekolah ini, karena diarahkan untuk pindah ke sekolah lain,” katanya.

Atas kebijakan dari pihak sekolah tersebut, Ia kemudian mengadukan kepada sebuah lembaga anak untuk menyelesaikan persoalan itu. Sehingga anaknya kembali dizinkan untuk bersekolah kembali.

“Baru Senin kemarin bisa bersekolah lagi,” katanya.

Hanya saja, persoalan saat ini adalah hak anaknya untuk mendapatkan bantuan PIP

tersebut karena persyaratan telah dipenuhi. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi Ia tidak rela berikan kepada orang lain yang tidak berhak.

“Hak anak saya tidak bisa diganti dengan nama orang lain, apalagi bantuan ini diberikan kepada anak yang orangtuanya berkecukupan dan jelas-jelas tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Terkait menuntut haknya itu, Ia bersama dengan suaminya, Ahmad Mukmin melaporkan tindakan oknum Kepala Sekolah kepada Dinas Inspektorat, BKD serta Bupati Bima untuk memberikan sikap.

“Sudah dilaporkan tadi. Dengan harapan anak saya mendapatkan keadilan,” harapnya.

Sementara Plt kepala Sekolah SDN Nggembe, Yasin S.Pd, mengaku persoalan tersebut telah selesai dibahas secara kekeluargaan dan dimediasi oleh pihak LPA. Lagipula persoalan tersebut hanya miskomunikasi.

“Saya kira masalah ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Apalagi siswa ini sudah kembali bersekolah,” katanya.

Sementara terkait bantuan PIP yang tidak diterima oleh siswa dan diberikan orang siswa lainy yang tidak berhak dengan tegas dibantah oleh Yasin. Pasalnya sebanyak 64 siswa yang diusulkan semuanya keluar.

“Masalahnya tidak ada nama Erik Kurniawan, yang ada hanya Kurniawan. Kami juga memberikan bantuan sesuai dengan data yang ada,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

MENGADU - Erik Kurniawan bersama kedua orangtuanya usai mengadu ke Inspektorat Kabupaten Bima terkait program PIP, Jumat (17/11).

TKW Asal Kota Bima Belum Juga Dipulangkan Kota Bima (Suara NTB) – TKW asal Kota Bima, Vivi Andriani (28), yang dijanjikan akan dipulangkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Oktober kemarin, ternyata hingga kini belum juga dipulangkan.

Demikian diungkapkan adik kandung Vivi, Ainun kepada Suara NTB, Jumat (17/11).

Kata dia, kakak pertamanya tersebut seharusnya sudah berada di Kota Bima atau Indonesia pada Oktober lalu, sesuai yang dijanjikan KBRI Riyadh pada bulan Agustus lalu.

“Tapi ini sudah memasuki bulan pertengahan November kami belum mendapat kejelasan.

Kami pun tidak tahu kabarnya gimana sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, kabar terakhir yang diketahui oleh pihak keluarga, Vivi diklaim berada di tempat penampungan. Ia akan dipulangkan setelah proses pembayaran gaji yang belum dibayarkan oleh majikan serta mengurus dokumen selesai.

“Hanya dibilang ada di tempat penampungan. Tapi setelah kami telepon untuk berbicara dengan Vivi tidak diizinkan. Bahkan terkesan ada yang

tidak bisa menjawab ketika ditanyakan keberadaan kakak saya,” ujar Ainun.

Parahnya lagi, lanjut Ainun justru pihak KBRI mengarahkan pihaknya untuk menulis kembali surat permohonan dan dikirim melalui email.

Hal itupun diikuti. Hanya saja, sampai saat ini tidak ada jawaban yang memuaskan.

“Apa yang diarahkan oleh KBRI kami sudah turuti. Tapi tidak ada kesimpulan dan hasilnya apa-apa. Hanya dibilang nanti saja, tanpa memberikan keyakninan terkait keberadaan kakak saya,” terangnya.

Untuk diketahui, TKW

ditutup-tutupi,” katanya.

Lantaran tidak ada kejelasan terkait kabar kepulangan kakaknya itu membuat pihak keluarga, terutama sang Ibu merasa cemas dan khawatir.

Bahkan beberapa hari terakhir ini enggan makan dan minum karena memikirkan nasib Vivi.

“Kami dari ingin kejelasannya. Saya juga telah berupaya menghubungi pihak KBRI sudah dua kali. Tapi

Kantor Indoflight Gaduh

Puluhan Orang Mengamuk Minta Pengembalian Uang Sumbawa Besar (Suara NTB) Suasana di Kantor Indoflight Pilotus Kabupaten Sumbawa gaduh, Jumat (17/11). Puluhan orang mengamuk meminta pengembalian uang pendaftaran dari lembaga pendidikan dan pelatihan kerja swasta di bidang penerbangan tersebut.

Pantauan di lokasi, puluhan orang yang mendatangi kantor tersebut adalah peserta didik dan para orang tua dari peserta didik yang mengikuti pelatihan. Mereka meminta pengembalian uang pendaftaran yang sudah diserahkan kepada lembaga.

Karena, selain lembaga melakukan pendidikan tanpa izin, juga dinilai membohongi peserta didik. Karena sebelumnya mereka dijanjikan bekerja dengan diberikan gaji.

Namun, nyatanya hal tersebut tidak terealisasi.

Suasana pun cukup menegang, karena puluhan orang tersebut terus menekan penanggung jawab Indoflight supaya menyepakati pengembalian uang para peserta didik.

Meskipun tidak sempat terjadi baku pukul, namun beberapa kali terlihat peserta didik menghantam kursi dan bangku.

Beruntung anggota kepolisian cepat mendatangi lokasi, sehingga kericuhan yang terjadi bisa diantisipasi. Perwakilan kedua belah pihak dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimediasi.

Sudirman, salah satu orang tua peserta didik dari Labuhan Sumbawa mengatakan, kedatangannya dan puluhan orang lainnya meminta pengembalian uang pendaftaran peserta didik yang sebelumnya telah diserahkan kepada lembaga.

Dimana lembaga ini dianggap

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam mengaku sulit mengontrol sebaran tenaga kerja asing di wilayah ini. Hal itu menyusul tidak terintegrasinya sistem pendataan WNA oleh masingmasing imigrasi.

Contoh kasus, WNA yang tiba dan terdata di Imigrasi Denpasar, Bali saat berpindah ke beberapa wilayah di NTB luput dari pendataan.

“Misalnya mereka masuk di Bali, data itu kan hanya ada di bali, jadi sulit kita kontrol ketika dia berpindah-pindah,” katany kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (17/11).

Tidak terintegrasinya pendataan orang asing khususnya tenaga kerja kata Nursalam, diakui pihak Imigrasi Kelas III B Bima cukup merepotkan, tak heran data yang mereka kantongi saat ini tidak begitu valid. Hal itu terungkap dalam rapat pembetukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) 13 November 2017.

Sejauh ini memang Disnakertrans belum mengantongi data WNA yang bekerja di Dompu lantaran belum ada balasan dari pihak perusahaan,

(Suara NTB/ind)

DATANGI INDOFLIGHT - Puluhan orang yang marah dan mendatangi Kantor Indoflight Pilotus Sumbawa, Jumat (17/11). ilegal karena merekrut peserta didik tanpa mengantongi izin.

“Katanya mereka sudah mengantongi izin baru-baru ini.

Sementara sudah tiga bulan sudah berjalan kegiatannya di sini,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga menilai pihak lembaga mengingkari perjanjian awal terkait upah peserta didik.

Dimana 10 hari setelah masuk ke lembaga, sebulan pertamanya akan diberikan gaji. Namun hingga saat ini perjanjian tersebut tidak terealisasi. “Uang itu harus dikembalikan. Manajernya sudah menyanggupi untuk kembalikan uang,” terangnya.

Adapun jumlah uang pendaftaran diakuinya untuk peserta di Sumbawa Rp 4,1 juta, sementara untuk di Kecamatan Lunyuk sekitar Rp 6 juta lebih. Dengan jumlah peserta didik sudah mencapai 400. Saat ini sudah sekitar 40an peserta didik yang meminta mengundurkan diri dan meminta pengembalian uang.

Penanggung jawab Indoflight Pilotus, Usiani menjelaskan, masyarakat sudah diprovokasi terlebih dahulu sehingga langsung emosi tanpa menelusuri terlebih dahulu. Sebagai pertanggung jawaban, ia datang ke Sumbawa untuk me-

luruskan permasalahan ini.

“Mustahil ini bisa selesai tanpa masalahnya bisa diluruskan dulu,” terangnya.

Mengenai legalitas lembaganya diakuinya sudah lengkap, karena izinnya sudah dikantongi belum lama ini. Dimana program yang dilakukan pihaknya merupakan program swakarya.

“Kita ajari paling gampang dahulu, contohnya kayak marketing.

Dua bulan di marketing dia menjadi frontliner. Dua bulan di frontliner nanti dia manajemen. Jadi tahap demi tahap dia bekerja, supaya akan paham nantinya.

Karena di bandara itu pastinya menerima yang sudah siap bekerja,” tandasnya.

Terkait perjanjian upah terhadap peserta didik diakuinya memang benar. Dimana kepala petugas terlebih dahulu sudah menjelaskan tugas dan kewajiban para peserta didik yang baru mendaftar. “Kalau jaminan kerja, kami menjamin mereka bekerja di akhir pendidikan nanti. Tetapi selama pendidikan inilah kami mengajarkan bekerja. Namanya bekerja tentu ada upah, tetapi upah itu kita sesuaikan dengan apa yang diberikan kepada kita,” lanjut Usiani. (ind)

asal Kota Bima ini bernama Vivi Andriani (28) diduga disiksa bahkan hampir tiga tahun belakang ini, tidak diberikan gaji oleh majikannya di Arab Saudi.

Hal itu terungkap saat perempuan berusia 28 tahun itu menggunggah video pada sosial media (sosmed) facebook dan mengaku ingin pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya.

Selain tidak tahan karena tidak diberikan gaji. Vivi kerapkali mendapat penyiksaan fisik dari majikan serta anak majikannya. Bahkan dikurung dalam rumah supaya tidak bisa keluar. (uki)

Sulit, Kontrol Sebaran Tenaga Kerja Asing

(Suara NTB/jun)

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

bahkan permohonan data WNA juga disampaikan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

“Pihak kepolisian, kejaksaan juga mengirimkan surat yang sama terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang asing ini tapi belum ada balasan. Hanya satu yang punya data ril itu di Intel Kodim, karena mereka kan tidak mesti lewat perusahaan,” ujarnya.

Dengan terbentuknya Timpora gabungan berbagai instansi tersebut diharapkan keberadaan WNA dapat terkoordinir dengan baik. Kalaupun pihak perusahan masih bersikukuh menyembunyikan keberadaan mereka maka pihaknya akan melakukan operasi gabungan. Dan mereka yang kedapatan melanggar terancam langsung di deportasi.

Karena bagaimana pun ini sudah menjadi tanggung jawab WNA sesuai amanat Undang-undang, karena tidak menutup kemungkinan terdapat WNA yang mengantongi dokumen pelancong justru bekerja. Termasuk yang paling berbahaya ialah ketelibatan WNA dalam hal tindak pidana kejahatan. “Hal-hal seperti ini harus kita antisipasi dini jangan sampai terj a d i , ” pungkasnya. (jun)

M. Nursalam

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

Halaman 8

Pilkada Lobar

Kasus Prona Mambalan Ditarget Tuntas Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram melimpahkan lagi berkas tersangka mantan Kades Mambalan ke jaksa. Berkas yang sebelumnya dikembalikan karena tidak lengkap itu ditargetkan tuntas tahun ini.

Hal itu diungkapkan Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi, ditemui Jumat (17/11) di Mapolres Mataram.

“Sesuai dengan target kami optimistis bisa diselesaikan tahun ini untuk kasus Prona Mambalan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berkas (Suara NTB/why) Kiki Firmansyah Effendi tersangka Lalu Ahmad Yudni sudah dikembalikan lagi ke jaksa. Berkas itu ditambahkan keterangan-keterangan sesuai permintaan jaksa. “Kemarin itu hanya ada penambahan sedikit. Targetnya agar segera P-21 bisa kita selesaikan sebelum akhir tahun ini, kata Kiki.

Penuntasan kasus Prona Mambalan, sambung dia, menunjukkan satu dari dua target penanganan kasus korupsi tuntas sesuai target di tahun anggaran 2017 ini.

Dalam kasus itu, tersangka mantan Kades Mambalan diduga memungut uang dari 258 warga yang mengurus sertifikat Prona. Korbannya dipungut biaya pengurusan mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu.

Total uang yang dipungut mencapai Rp 111,557 juta. Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang tanah.

Sebanyak 80 orang saksi sudah diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas tersangka mantan Kades Mambalan, Lalu Ahmad Yudni. Termasuk ahli pidana.

Tersangka dijerat dengan pasal pasal 11 dan atau pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (why)

Prajurit Korem 162/WB Gelar Drill Taktis Penanggulangan Bencana Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menyelenggarakan latihan teknis penanganan bencana alam dilaksanakan selama lima hari, mulai Selasa (14/11) sampai Sabtu (18/11) November 2017 mendatang. Kegiatan lanjutan Jumat (17/10) kemarin, masuk pada materi lapangan.

Kegiatan diawali dengan teori selama dua hari, drill teknis selama satu hari dan drill taktis yang akan dilaksanakan selama dua hari. Drill taktis atau praktik lapangan dilaksanakan Jumat kemarin.

“Dengan adanya kegiatan latihan diharapkan para anggota akan semakin profesional dalam menjalankan tugas, mengingat tidak ada prajurit yang hebat namun yang ada yaitu prajurit yang terlatih,” Kata Kasi Ops Korem 162/WB Letkol Inf Komang Agus, S.P., S.Sos. Ia menyampaikan kegiatan kemarin merupakan puncak kegiatan latihan penanganan bencana alam yang dilaksanakan Korem 162/WB dengan latihan metode drill taktis. Metode ini sebagai penggabungan seluruh materi baik teori maupun praktik drill teknis yang dilaksanakan sebelumnya.

Ia menambahkan latihan drill taktis langsung dihadapkan dengan situasi lapangan. Keadaan medan yang sebenarnya dan dilaksanakan di dua tempat. Pertama untuk latihan penanggulangan banjir di Pantai Induk Desa kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan latihan penanggulangan bencana tanah longsor di Gunung Pengsong Desa Kuranji Kecamatan Labuapi. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

DRILL TAKTIS - Kegiatan drill taktis penanggulangan bencana oleh anggota Korem 162/WB.

Diundur, Penyerahan SK Golkar untuk Fauzan-Sumiatun

Giri Menang (Suara NTB) Penyerahan SK Golkar untuk H. Fauzan Khalid - Hj. Sumiatun yang akan maju di Pilkada Lombok Barat (Lobar) diundur. Rencananya penyerahan SK dilaksanakan DPP Partai Golkar, Minggu (12/11) lalu pada acara Golkar Berzikir di Lombok Timur. Namun penyerahan SK dibatalkan, karena ada kendala. Pihak Golkar Lobar menampik jika penyebab tarik ulur penyerahan SK ini akibat kasus yang membelit Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kembali ditetapkan tersangka bahkan bakal ditahan KPK. Ditemui di Kantor KPU Lobar, Kamis (16/11), Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Lobar, Adi Subardi, menjelaskan, pada prinsipnya, SK Golkar untuk duet Fauzan-Sumiatun

sudah clear dan final. Tinggal menunggu waktu untuk penyerahan saja.

Menurutnya, penyerahan SK ini bukan tarik-ulur, namun masih mencari momen tepat apakah saat momen de-

klarasi pasangan calon atau momentum lain. Pihaknya membantah, jika tarik ulur penyerahan SK ini ada kaitan dengan kasus yang menimpa Ketum Partai Golkar Golkar Setya Novanto.

Dalam hal ini, tidak ada kaitannya, sebab SK tersebut telah ditandatangani, sehingga SK tidak bisa berlaku maju atau mundur. Sebab kalau sudah menjadi keputusan, maka yang bisa menganulir perlu digelar rapat pleno lagi dan kandidat mundur. “SK itu sudah ditandatangan, maka itu sah. Dan tidak berlaku mundur,” tegasnya.

Disinggung kemungkinan terjadinya pergantian ketua umum, apakah akan berubah, Adi menegaskan, sulit mengubah keputusan di Kabupat-

en Lobar. Menyangkut persoalan hukum, tentunya Golkar menyerahkan sepenuhnya ke aparat, namun terkait organisasi tetap berjalan. Termasuk rencana duet FauzanSumiatun tidak akan terpengaruh terhadap persoalan Ketua Umum, sebab ia yakin pasangan ini tetap solid.

Ia menambahkan pengajuan Hj. Sumiatun dilakukan DPD II Partai Golkar Lobar. Di mana pihak DPD II merekomendasikan lima calon hasil verifikasi untuk diajukan ke DPP melalui DPD I. (her)

(Suara NTB/why)

WNI BODONG - Tersangka CH (kiri) WNI bodong asal Malaysia digiring Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Jumat (17/11) ke ruang detensi imigrasi.

Orang Malaysia Diduga Jadi WNI Bodong Mataram (Suara NTB) Seorang warga asal Malaysia, CH (65) harus mendekam di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram diduga imigran bodong. Kakek itu bahkan sudah tinggal dan bertani di Desa Mekar Bersatu, Batukliang sejak tujuh tahun silam.

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Ramdani pihaknya menyita KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SIM, bahkan paspor Indonesia.

“Dia masuk ke sini tahun

2010 setelah menikahi WNI di Thailand,” ungkapnya Jumat (17/11). Semua dokumen otentik yang di sita tersebut atas nama tersangka.

Tersangka CH yang lahir di Negara Bagian Kelantan Darul Naim, Malaysia itu ditangkap di rumahnya Kamis (16/11).

Dia disangka melanggar pasal 126 huruf c UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun dan denda Rp 500 juta.

Ramdani menjelaskan, tersangka masuk ke Indonesia

pada Oktober 2010 dengan dibawa istrinya yang merupakan warga Lombok Tengah.

Bisa Punya Paspor Indonesia Tersangka bertemu dengan sang istri pada tahun 2007 saat sama-sama bekerja di pabrik triplek. Mereka yang terlibat cinta lokasi itu kemudian melangsungkan pernikahan di Pattani, Thailand pada 2008.

“Karena tidak boleh menikah di Malaysia lalu mereka ke Thailand, menikah di bawah tangan dan kembali

Terduga Penadah Motor Curian Diciduk Saat Transaksi Mataram (Suara NTB) Penadah motor curian, JH (49) terciduk saat bertransaksi. Motor Honda Beat plat Bali tersebut diduga hasil curian dengan TKP di pelataran parkir toko mutiara di Petemon, Pagesangan, Mataram empat bulan silam.

“Tersangka ditangkap saat sedang bertransaksi motor diduga hasil curian,” Kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Jumat (17/11).

Motor tersebut dilaporkan hilang 4 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 Wita. setelah kasus kehilangan motor itu mengendap, akhirnya dapat terungkap setelah penangkapan JH Kamis (16/11) lalu.

Tersangka JH yang beralamat di Jempong, Sekarbela, menjual motor curian itu seharga Rp 2,5 juta. Dari pengakuannya, didapati informasi motor bernomor polisi DK 3403 LN yang disinyalir palsu itu diperoleh dari seseorang berinisial S asal Lombok Tengah.

Motor itu dilengkapi dengan STNK, tetapi setelah dicek nomor rangka dan nomor mesinnya tidak sesuai. STNK motor

(Suara NTB/why)

PENADAH - Penadah motor curian, JH dalam pengawalan polisi saat diamankan di Mapolres Mataram, Jumat (17/11). tersebut ternyata dipalsukan.

Penyidik tengah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda NTB untuk melacak motor tersebut.

Tersangka dilaporkan calon pembeli lantaran mencurigai motor yang ditawarkan JH. Yakni lubang kunci motor sudah jebol. Kunci motor itu pun adalah hasil modifikasi.

“Ini juga masih kita dalami apakah orang tersebut pelaku pencuriannya apa bukan. Masih didalami penyidik dan tim opsnal di lapangan,” ungkapnya.

Tersangka bakal dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman penjara paling lama empat tahun. (why)

tinggal di Malaysia sampai 2010 sebelum akhirnya ke Indonesia,” terang Ramdani.

Selama Indonesia, CH berhasil mengantongi sejumlah dokumen kependudukan. Bahkan sampai membuat paspor dengan kewarganegaraan Indonesia.

Paspor atas nama CH diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tahun 2012.

Bahkan, CH empat kali ke luar masuk Indonesia berbekal paspor tersebut.

“Pada proses pembuatannya itu diduga ada pihak ketiga yang membantu. Tapi

masih perlu kami konfirmasi lagi,” jelasnya.

Runutan pembuatan paspor mengharuskan pemohon untuk menyertakan sejumlah dokumen kependudukan. Pihak imigrasi pun harus memvalidasi data pada identitas tersebut.

Tetapi pada kasus CH pihak imigrasi kecolongan. “Makanya kita periksa juga pihakpihak yang mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Termasuk orang dalam kita yang mengeluarkan paspor itu,” tutupnya. (why)

Diduga Konsumsi Sabu, Warga Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali mengungkap peredaran narkoba.

Kali ini warga Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia diringkus petugas lantaran diduga menyimpan, mengedarkan serta mengkonsumsi barang haram tersebut.

Penangkapan terhadap terduga pelaku, dilakukan Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita. Di mana, Unit Opsnal Sat Resnarkoba bersama Unit Satuan Sabhara Polres Lotim berhasil mengungkap peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas nama SG (37) alamat Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia.

Selain mengamankan pelaku, terang Kapolres Lotim, AKBP. Muh. Eka Fathurrahman, SIK, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti (BB), di antaranya satu poket sabu dengan berat 1,05 gram. Dua buah tutup botol bong, dua buah handphone merek Xiomi dan Nokia, tiga buah IPad merk Samsung, Apple, Advance serta empat buah pipet plastik dan satu

buah skop sabu. Selain itu, turut juga diamankan uang tunai sejumlah Rp 969.000.

Penangkapan terhadap pelaku, lanjut Kapolres, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengaku resah terhadap peredaran narkoba yang diedarkan oleh pelaku. Termasuk, dari pengawasan yang dilakukan oleh tim, jika di Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia terdapat seseorang yang tanpa izin menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I dan bukan tanaman jenis sabu.

Dari informasi itu, tim kemudian langsung bergerak menuju TKP guna melakukan penangkapan terhadap pelaku yang dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan rumah pelaku. Setelah sampai di TKP tim langsung mengamankan tersangka dan mencari barang bukti sabu.

Dari hasil penggeledahan, tim menemukan barang bukti di dalam lemari kamar pelaku dan kemudian langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti. “Tim membawa pelaku beserta BB ke Mapolres Lotim untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut,” terangnya. (yon)

Mutasi Polda NTB

Dua Direktur dan Tiga Kapolres akan Diganti Mataram (Suara NTB) Sebanyak 12 perwira akan berganti dari dan ke Polda NTB. Mulai dari Kepala Biro, Direktur Direktorat, sampai Kapolres. Hal itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Pol Prof Tito Karnavian tertanggal Jumat (17/11).

Sejumlah pejabat itu antara lain, Kombes Pol Andik Setiyono yang menjabat Karo Rena Polda NTB dimutasi ke Mabes Polri sebagai Ka-

bagrenmin Srena Polri.

Posisinya akan digantikan Kombes Pol Agus Santosa yang kini masih menjabat sebagai Kabagmonev Rolemtala Srena Polri.

Kemudian Dirresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol I Komang Sandi Arsana akan menjabat Dirpolair Polda Jatim.

Posisi yang ditinggalkannya akan digantikan Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri, Kombes Pol Yusfadillah.

Perwira di fungsi reserse lainnya, yakni Kombes Pol Anom Wibowo akan menduduki posisi Dirreskrimsus Polda Bali. Posisinya di Polda NTB sebagai Dirreskrimsus akan digantikan AKBP Syamsudin Baharuddin, KBO Dittipidum Bareskrim Polri.

Masa tugas Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifa’i akan berlanjut sebagai perwira menengah Polda NTB sebagai Dirtahti. Posisinya akan diisi

perwira Ditbinmas Baharkam Polri, AKBP Afriadi Lesmana.

Kapolres Lombok Barat, AKBP I Wayan Jiartana mendapat promosi sebagai Wadirbinmas Polda NTB, posisi yang ditinggalkannya akan digantikan AKBP Heri Wahyudi yang kini berdinas sebagai Kabagbinkar Polda NTB. Kemudian Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto akan menjabat Kapolres Tegal Kota jajaran Polda Jateng. Kapolres

Dompu akan dijabat AKBP Erwin Suwondo yang kini masih bertugas di Ditpolair Baharkam Polri.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, Jumat (17/11) menerangkan, pergantian tersebut untuk kepentingan organisasi yang tertuang dalam empat surat telegram rahasia Kapolri.

“Untuk serah terima jabatannya, selambat-lambatnya 14 hari sejak surat telegram itu diterbitkan,” ujarnya. (why)

(Suara NTB/ist)

AMANKAN - Terduga pengedar sabu di Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia saat diamankan di Mapolres Lotim.

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

CERPEN

Halaman 9

Malam Terakhir Cosmas Kopong Beda Sehari setelah tiba di Santa Maria, dengan segera Arkian Kamba menulis surat pertamanya untuk Nini Sari Kolon, demi memenuhi janjinya kepada kekasihnya itu. Surat tersebut tak berbicara panjang lebar, isinya sekadar mengabarkan bahwa ia telah sampai dengan selamat. Walau begitu, Kamba meyakini bahwa letak kekuatan sepucuk surat tidak terletak pada kalimat-kalimat panjang dengan kata-kata yang manis dan puitik, melainkan siapa yang menuliskannya.

USAI menuliskannya, Kamba melipat suratnya dan memasukannya ke dalam amplop, lalu menyegelnya dengan lilin.Sesaat setelah selesai menyegelnya, Kamba tampak seperti sesosok makhluk menyedihkan di hadapan surat yang baru saja ia tulis itu. Makhluk yang hendak menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak bisa berada jauh di suatu tempat tanpa Nini.Ia mengecup surat itu kemudian mendekapnya, membayangkan seandainya dirinya terlipat bersama surat pertamanya itu.

Perlahan-lahan Kamba bangkit, berjalan menuju meja panjang di sudut ruangan, lalu menarik laci kecil di sisi kanan meja. Namun, ia tidak buruburu meletakkan surat di sana.

Dalam beberapa waktu ia terpaku diam, menatap tajam surat yang ada di tangannya.

Saat itulah ia tersenyum, barangkali ia memikirkan bahwa dirinya tentu tak mungkin berada di dalam amplop kecil bersama sepucuk surat yang akan menemui kekasihnya.

Pagi harinya, ia mengirimkan surat itu ke kantor pos.

Tentu saja Kamba harus menanti selama sekian bulan demi mendapat balasan dari Nini Sari Kolon.Memang begitulah takdir yang diberikan, ada saat tertentu dunia terasa begitu sunyi dan pedih, apalagi di tengah sebuah persoalan semacam penantian.Suatu malam di tengah penantiannya dan harapan kapan suratnya terbalas oleh Nini, Kamba memutuskan mengunjungi rumah minum. Keputusan itu diambilnya didorong oleh keinginan untuk minum beberapa gelas arak. Semenjak menginjakkan kaki di Santa Maria, belum sekali pun ia minum sampai mabuk.

Minum arak menjadi kebiasaan yang sulit ia tinggalkan.

Semenjak mencecap arak sewaktu ia masih di bangku sekolah dasar, ritual tersebut menjadi sangat akrab dengan nama Kamba, terutama di Lamakura. Semua warga Lamakura mengetahui bagaimana kebiasaan Kamba menghabiskan sekian banyak botol dalam semalam, dan kembali dalam keadaan oleng tanpa membikin ribut.

Ia terbiasa tidur di pos ronda, emperan rumah orang, dan atau di gubuk milik Mangu Kuya di dekat rumahnya. Kebiasaan mabuk dan tidur di mana saja sama sekali tidak membuat Nini membencinya.

Ada satu prinsip yang senantiasa dipegang oleh Nini, yakni mencintai Kamba bukan berarti harus mengatur dan melarang Kamba untuk tidak melakukan ini-itu yang tidak diinginkan olehnya, sejauh tindakan itu masih dapat diterima akal sehat.

Begitu sebaliknya, Kamba yang dikenal pendiam dan tak banyak tingkah, tak melarang Nini untuk hal-hal yang tak disukainya. Ia memberi kebebasan kepada kekasihnya, selama itu untuk hal-hal yang

(kellogg insight - northwestern university)

wajar pula dan tidak mengganggu hubungan asmara mereka.Meski dapat saling memahami, sering terjadi juga cekcok di antara mereka.

Sekali-kali ribut pernah meletus, tapi tidak demikian hebat, hanya ribut kecil-kecil sebagaimana lazimnya dalam kisah-kisah jalinan asmara.

Kamba pulang dalam keadaan mabuk berat dan terlempar di emperan sebuah rumah toko di dekat kamar sewa yang ia tempati. Itu menjadi pengalaman pertamanya di Santa Maria yang di kemudian hari dikenangnya sebagai “Perjamuan Suci�. Ketika ia tersadar di pagi hari lantaran suara bising mesin kendaraan yang melintasi jalan utama mengusik telinganya, dengan segera ia bangkit dan mengambil langkah cepat menuju kamar sewanya. Dalam perjalanan menuju kamar sewa, ia sedikit sedih dengan penantiannya terhadap sepucuk surat yang tidak kunjung datang dari orang yang ia kasihi.

Sudah dua bulan belum ada balasan, sementara hatinya ingin segera meraba, mencium, dan mendekap surat yang dikirim Nini. Kini,rutin setiap hari di pukul 11.00 ia mengecek kotak surat di depan kamar sewanya, namun kekecewaan yang harus diper-

olehnya ketika mengetahui tidak ada sepucuk surat pun yang ditujukan kepadanya.

Perlahan-lahan harapan mulai pupus, isi kepalanya pun mulai disesaki banyak dugaan yang membuat ia semakin sulit mengendalikan diri ketika berhadapan dengan arak.

Begitu malam-malam selanjutnya sudah dapat ditebak—dipicu oleh kekesalan dan rasa bencinya terhadap Nini yang perlahan-lahan mulai tumbuh subur di kepalanya—Kamba tidak pernah absen mengunjungi rumah minum.Nyaris seluruh honor yang didapatnya dari media cetak yang mempublikasikan tulisan-tulisannya habis di meja minum. Dan, nyaris setiap malam pula ia kembali ke kamar sewa dalam keadaan yang payah. Dunia Kamba benar-benar telah menjelma menjadi begitu menakutkan.

Surat yang ditunggu-tunggu olehnya tak pernah ada di dalam kotak surat, demikian membuat ia semakin menjadi seperti hewan liar yang buas, diam tapi sekali-kali dapat memangsa siapa pun yang mengusiknya.

Mendekati setahun penantiannya, di musim panas dengan udara sejuk memasuki kamar, juga sinar matahari yang menerobos lewat cela-cela jen-

dela, berikut aroma tanaman bunga yang dihembuskan oleh angin sepoi-sepoi, Kamba kembali menulis surat keduanya untuk Nini. Surat itu ingin menyampaikan kabarnya kepada Nini, juga kepedihan yang ia derita karena menanti sepucuk surat yang tak kunjung tiba. Ia mencurahkan semua penderitaannya dalam katakata yang nyaris sempurna.

Bagian-bagian yang dirasa paling pedih di dalam kalbunya ia tuliskan semua.

Menjelang siang hari Kamba menyelesaikan suratnya itu. Ia mengecupnya dan melipat dengan sangat hati-hati, sehingga kelak surat tersebut sampai di tangan Nini, tidak ada kesan kecorobohan atau tergesa-gesa. Seberapa pun besar amarahnya terhadap Nini, ia tetap berusaha menunjukkan cintanya lewat surat yang akan dikirim itu.

Mula-mula ia sedikit ragu untuk mengirimkan surat keduanya, sebab jika tak terbalas dapat menimbulkan suatu dampak buruk terhadap dirinya. Sejenak ia berpikir untuk keputusan yang akan diambilnya, agar di kemudian hari tidak lahir penyesalan.

Ia tidak dapat menyembunyikan rasa khawatir yang mendalam. Semua kegundahan yang dideritanya, dapat

dengan mudah terbaca di raut mukanya.

Lalu ia bergegas pergi ke kantor pos dengan perasaan yang sebenarnya sangat terpukul. Betapa ia menarik napas panjang sepanjang perjalanan, tanda ia tidak sepenuhnya merasa tenteram dengan situasi yang ia hadapi saat itu. Sebagai seorang lelaki muda, ia hanya berusaha untuk menghadapi kenyataan yang diberikan kepadanya. Ia mencemaskan bagaimana harus menghadapi kepahitan berikutnya, jika suratnya diabaikan oleh Nini lagi.

Surat dikirim, dan penantian kembali menjadi hantu yang mengerikan bagi Kamba.

Di hari-hari selanjutnya pasca mengirimkan surat keduanya, keadaannya semakin tambah menyedihkan.

Ia terlihat begitu gelisah, dan tanpa semangat penuh ketika mengunjungi rumah minum.

Berada di tengah-tengah keramaian, tak membuat ia terhibur. Dengan sangat penuh kehati-hatian ia duduk menghadapi sekian banyak botol arak, menghabiskannya dan seperti biasa kembali ke kamar sewa nyaris tanpa bentuk seorang manusia. Jelas sekali ia tersiksa, tapi ia rupanya tak pernah berpikir bagaimana agar ia sepenuhnya dapat

melupakan Nini dan tidak lagi mengharapkan surat darinya.

Hidup di Santa Maria, seharusnya ia memiliki banyak kesempatan untuk menggoda gadis-gadis muda yang lebih montok dan tentu lebih jelita dari Nini. Atau ia bisa menyalurkan birahinya di rumahrumah bordil yang menyediakan pelacur-pelacur dengan harga yang dapat dijangkau kelas menengah seperti dirinya, untuk sekadar menghapus Nini dari ingatannya. Namun sejujurnya, ia justru memaksa dirinya untuk terus dibayang-bayangi oleh surat-surat naas yang ia kirimkan. Bukankah dengan membiarkan Nini terus ada di dalam kepalanya, berarti ia sedang memelihara satu penyakit yang menggerogoti nasibnya?

Berbulan-bulan kemudian, penantiannya atas surat dari Nini sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda adanya jawaban.

Hidupnya mulai terapung tanpa arah yang jelas. Mulai dapat dihitung hari kematiannya yang akan segera tiba.

Tapi sebagai seorang manusia yang memiliki akal, ia dapat merasakan malapetaka besar yang mengintip hidupnya.Ia sebenarnya mampu berpikir untuk mengubah keterpurukannya. Untuk dap-

at selamat dari nasib sial yang sebenarnya diciptakannya sendiri, sepenuhnya hanya dirinya yang bisa mengakalinya.

Untuk dapat keluar dari hal yang paling konyol, ia harus benar-benar sanggup berhenti berharap kepada Nini. Secara perlahan urat berpikirnya pasti bisa kembali waras.

Pikirannya untuk menyelamatkan diri mulai muncul, setidak-tidaknya untuk dapat berhenti mengharapkan sepucuk surat dari kekasihnya.

Tidak ada cara lain, ini satusatunya cara untuk mendatangkan rasa tenang untuk dirinya. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke rumah minum, tapi kali dengan perasaan yang tak dipenuhi amarah. Dengan sedikit lebih lincah ia menyusuri jalanan yang sepi ditemani cahaya lampu jalan yang temaram serta udara dingin yang berhembus.

Dalam rencananya semula, ia akan pergi ke rumah minum Gogol Bopeng di ujung kota, tapi di tengah perjalanan ia berbelok ke arah lain. Pikirannya berubah.Ia memasuki gang-gang gelap dan lenyap di balik tembok-tembok. Beberapa saat kemudian ia muncul di depan sebuah gedung berwarna gelap dengan pencahayaan yang serba suram. Ia celingukan seperti hendak mencari sesuatu, dan dengan perlahan-lahan ia mulai melangkah masuk ke dalam gedung gelap itu. Dari langkahnya dapat terbaca ada kebimbangan, namun ia terus melangkah. Beberapa menit kemudian ia sudah berada di dalam sana.

Kedatangannya disambut oleh seorang gadis berkulit putih, berambut panjang terurai, dan nyaris tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Gadis itu mengucapkan selamat malam kepadanya, diikuti teman-temannya yang lain yang berpenampilan sama, mulai menggoda Kamba. Namun ia memilih abai kepada mereka. Hanya sedikit senyum yang ia lemparkan, kemudian berlalu menuju sebuah meja kosong di dekat sebuah ruangan kaca.

Ia duduk di sana, sementara matanya mengikuti semua gerak-gerik orang-orang yang mengelilinginya. Ada yang sudah tak sadarkan diri, tertidur di atas meja, dan dikerubuti gadis cantik separuh telanjang yang juga setengah mabuk.Tiba-tiba saja sorot matanya berhenti di satu titik, ke arah ruangan kaca, di mana puluhan gadis dengan pakaian terbuka duduk di satu sofa panjang dan hanya diterangi pendar cahaya lampu yang kemerah-merahan.Ada selarik sinar lampu yang jatuh ke wajah seorang gadis yang sangat ia kenal. Mata itu.Rambut itu.

Sangat ia kenal.*** Cosmas Kopong Beda, mahasiswa Fisipol Prodi Jurnalistik, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta.

PUISI A.Warits Rovi Mak II rahasiakan tangisku dalam palung matamu biar berlumut mengekal jadi lokan bergemerincing sendiri menunggu laut dan matahari. musim menjangkau dengan tangan sutra angin membelah aroma dupa dan bintang selesai merobek tubuhnya di atas tangan kita yang berdoa, sementara kita tak boleh beranjak dari umpak tua yang dilanun bara hati kita dibuat takluk pada carang menagih sayang rumpun sarang berharap sepuluh butir telur menetas layang sebatas mengharap, hanya berharap, disayat ratap, malam kita miang yang meliputi badan bulan pecah di retak lantai bintang terbakar hangus di lengan aduh kita adalah angin sepasang musim yang bertamu di seluruh dinding, kenang tangisku dengan doamu diam pada bibir yang jadi batu setelah habis mengecup bekas luka pada tangan yang selalu dilumur cuka.

Bungduwak,10.17

Lumpang Kayu denganmu lesung batu aku beradu yakinkan setumbuk mimpi halus dalam janjinya sendiri. bunyiku gema menyabat telinga desa seperti kenangan berbunga di hari tua. diangkat-ditumbukkan dalam selingkar lubang karena hidup adalah jalan lurus dari kasar ke halus. yang laru, yang kopi yang jagung, yang padi di ujung tikam tubuhku halus bersanding waktu.

Hikayat Sebuah Pintu sebagai tuan bengkok engkol yang bersalim tangan menyilaku masuk ke dalam menumpah sekarung angan dan bersampan sebuah ranjang seraya membayangkan jisim bulan terkuak dari senyap badan. juga sebagai tuan sebuah lubang kunci yang enggan berteman jemari menyilaku keluar

00:00 Klakson

bulan bergaun embun berdayung di langit yang sepi, tak ada kata-kata dari bibir angin kelenjar udara mengering di jendela, bumi membaca masa lalunya di retak garis pohon yang basah, dan seluruh benda seperti kembali ke asal mula berdetak menunggu Adam dan Hawa.

aku menjerit pada lubang telingamu yang selalu tuli, aku menangis meratap dirimu yang tak mau mendengar apa-apa lagi.

Kolor, 09.17

Dikkodik, 2017

Dikkodik, 2017

A.Warits Rovi lahir di Sumenep, 20 Juli 1988.

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama UIN Mataram dengan Harian Suara NTB

Ingin Lolos Sampai Tingkat Internasional

(Suara NTB/ist)

SISWI SMPN 19 Mataram, Sri Rahmatinnazila berhasil menyabet juara satu Qariah Tingkat Remaja pada Lomba Tiwatil Quran golongan SMP Kota Mataram, pekan kemarin. Ia juga berhasil meraih juara harapan satu pada cabang tahfidz Quran pada gelaran itu. Siswa kelas IX ini memiliki keinginan untuk bisa lolos sampai tingkat internasional kelak.

Nazila saat ditemui di sekolahnya, Jumat (17/11), mengaku sangat senang dan tidak menyangka akan meraih juara satu.

Ia sendiri secara khusus mempersiapkan diri untuk ikut lomba itu selama satu minggu. Selama satu minggu itu ia berlatih secara bertahap menyiapkan diri menghadapi lomba yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Mataram itu. “Saya tidak menyangka akan menang,” katanya.

Ia berharap bisa lolos terus ke tingkat lebih tinggi. Terutama bisa mewakili Indonesia pada lomba tingkat internasional. Nantinya ia juga akan mewakili Kota Mataram di tingkat yang lebih tinggi. “Harapannya ingin lolos sampai internasional,” kata gadis berusia 15 tahun.

Siswa asal Labuapi, Lombok Barat ini memang sudah menggeluti bidang qariah sejak kelas VI SD. Di SMPN 19 Mataram ia mengikuti ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPA), kebetulan pihak sekolah menjadikan ayah Nazila sebagai pelatih ekskul itu. Ia memang dilatih oleh sekolah dalam mempersiapkan diri hadapi perlombaan itu.

Sementara itu, Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., juga menyambut dengan bahagia keberhasilan salah satu siswanya itu. Terlebih lagi Nazila berhasil meraih dua piala. Keberhasilan Nazila tidak terlepas dari adanya ekskul pembinaan agama di SMPN 19 Mataram. Ekskul pembinaan agama itu, selain untuk memperkuat pemahaman agama bagi para siswa, juga untuk menyiapkan siswa mengikuti perlombaan.

Aminah memang sudah yakin Nazila berhasil menjadi terbaik saat lomba itu. Ia dari pihak sekolah juga akan memberikan penghargaan kepada Nazila. “Sekolah senang. Tetap dari sekolah berikan motivasi dorongan dan berikan sedikit hadiah yang akan diberikan saat momen yang tepat,” katanya.

Sementara itu, di tahun depan, pihak SMPN 19 Mataram akan menjaring siswa mengikuti lomba keagamaan. Ia bersama pelatih ekskul akan mewawancarai siswa ketika baru masuk, untuk melihat potensi mereka. “Di tahun ajaran baru, akan saya jaring dengan pelatih saat wawancara, ketika dia baru masuk,” kata Aminah. (ron) Sri Rahmatinnazila

STIKES Yarsi Mataram Gratiskan SPP bagi Ketua BEM dan HIMA Terpilih Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram melantik pengurus organisasi mahasiswa STIKES Yarsi Mataram, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) S1 Keperawatan, DIII Keperawatan, DIII Kebidanan, dan Profesi Ners periode 2017/2018, pada Jumat (17/11).

Bagi Ketua BEM dan Ketua HIMA terpilih akan diberikan bebas SPP dan fasilitas pendukung lainnya.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ns., M.Kes., mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pengurus organisasi mahasiswa itu dengan memberi ruang sekretariat yang representatif. Bahkan pengurus inti diminta untuk tinggal di ruang sekretariat, agar memudahkan koordinasi. Mereka juga diberi makan gratis selama mereka tinggal di sekretariat. Selain itu, bagi Ketua BEM dan Ketua Hima diberikan gratis pembayaran SPP. “Untuk memotivasi yang tinggi bagi pengurus BEM agar program unggulan jalan, diberikan bebas SPP bagi ketua BEM dan ketua Hima,” kata Zulkahfi.

Pada pelantikan pengurus itu, dirangkaikan juga dengan mendatangkan motivator salah seorang dokter dari Puskesmas Sekotong, Lombok Barat, dr. Sapto. Dr. Sapto menyampaikan motivasi terkait dengan organisasi dan kepemimpinan. Untuk membekali para pengurus organisasi yang baru, agar memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Zulkahfi menekankan, para pengurus Organisasi mahasiswa diminta untuk segera menyusun program kerja dan segera bekerja. Mereka harus memberikan teladan kepada mahasiswa yang lain dengan menunjukkan prestasi akademik maupun non akademik. “Mereka kita minta segera susun program dan kerja, kerja, kerja!,” katanya.

Diharapkan para pengurus dapat lebih baik dari tahun kemarin, meskipun di kepengurusan lalu mampu berprestasi dengan menghelat berbagai kegiatan besar dengan sangat baik.

Dr. Sapto yang hadir mengisi kegiatan itu mengapresiasi langkah STIKES Yarsi yang memberikan gratis SPP bagi ketua BEM dan Ketua HIMA. Apalagi ia melihat kedekatan Zulkahfi sebagai Ketua STIKES Yarsi dengan para mahasiswa, yang seolah-olah tidak memiliki jarak. “Tumben saya lihat Ketua bisa sangat dekat dengan mahasiswa. Apalagi dengan memberikan gratis SPP bagi ketua organisasi,” katanya.

Zulkahfi sendiri mengatakan cara itu dilakukan untuk menciptakan suasana kerja tanpa tekanan. Pihaknya juga tidak menekan, dengan begitu baik para mahasiswa maupun dosen bisa menyelesaikan tanggungjawabnya.

Sementara itu, Ketua BEM STIKES Yarsi Mataram periode 2017-2018, Hari Fajri menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus. Ia juga memohon dukungan dari rekan pengurus ormawa dan pihak kampus. “Kami akan lakukan perubahan baru, kami juga akan laksanakan program pengurus yang lama yang dianggap baik,” katanya. (ron)

UIN Mataram: Menakar Fleksibilitas Kognitif dalam Berdemokrasi Mataram (Suara NTB) Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli membuka acara sekaligus menjadi narasumber dialog publik yang digelar di Aditorium UIN Mataram, Kamis 16 November 2017.

Kegiatan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang bersinergi dengan RRI Mataram bersama KPU NTB dalam program “RRI Goes To Kampus”. Penting rasanya untuk memaknai demokrasi, karena demokrasi selalu ada dalam setiap interaksi.

Kegiatan talk show yang berlangsung selama satu setengah jam dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 10.30 disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Mataram. Hadir sebagai narasumber adalah Dr. H. Mutawalli, perwakilan KPU NTB dan ketua dewan mahasiswa fakultas dakwah dan ilmu komunikasi dengan peserta sejumlah 60 orang mahasiswa. Program ini bertujuan untuk mengenalkan, menumbuhkan pembiasaan berdemokrasi dengan sasaran pemilih pemula teru-

tama di kalangan pelajar dan Mahasiswa.

Wakil dekan satu FDIK Dr. H. Fahrurrozi Dahlan yang memprakarsai kegiatan talk show tersebut telah mensinkronkan program LPP RRI Mataram dengan KPU NTB sehingga dapat dipancarkan dari Auditorium. Dia mengungkapkan bahwa kegiatan hari ini merupakan pendidikan demokrasi untuk memperkenalkan kepada mahasiswa agar lebih mengenal sistem berdemokasi yang sesungguhnya. Melalui proses pendidikan demokrasi itulah diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem demokrasi yang bermartabat.

Dr. H. Mutawalli dalam pandanganya menyampaikan bahwa kegiatan ini penting sebagai pintu awal melakukan pendidikan demokrasi kepada mayarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa. Penyadaran tentang makna dan esensi kehidupan berdemokrasi sejak dini harus dilakukan oleh berbagai ka-

langan, terutama oleh pemerintah, dan komponen penyelenggara pemilu.

Lembaga pendidikan seperti kampus ini telah membuka diri dan bahkan sudah bekerjasama dengan KPU NTB beberapa waktu yang lalu, salah satu poin penting bahwa secara bersama-sama mencerdaskan mahasiswa dengan informasi dan pembekalan tentang pentingnya pemahaman tata cara berdemokrasi.

Hal tersebut sebagai salah satu kontribusi membangun bangsa dalam menciptakan iklilm demokrasi yang bersih, sehat dan cerdas.

Dalam pantauan Kasubag Humas H. Suhirman Adita menilai proses dialog berlangsung cukup meriah, setelah ketiga narasumber memberikan ulasan materi yang mengacu pada tema, maka peserta diberikan kesempatan bertanya dan diselingi dengan kuis berhadiah, ada 5 orang peserta yang beruntung mendapatkan bingkisan yang dipersembahkan oleh LPP RRI Mataram.

Catatan akhir talk show

(Suara NTB/dys)

DIALOG - Rektor UIN Mataram, Dr. H. Mutawalli di acara dialog publik, Kamis (17/11). mengajak kepada kita semua untuk berpartisipasi dengan irama demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dengan adanya program Dialog Publik RRI Goes To Kampus, diharapkan dapat memiliki dampak signifikan dalam menambah tatanan dan tata

cara berdemokrasi di NTB ke depan menjadi lebih baik.

Terlebih lagi dalam waktu dekat akan ada pesta demokrasi dengan agenda Pilkada serentak, semoga dapat meningkatkan partisipasi publik, terutama sekali mahasiswa sebagai pemilih pemula. (dys)

Nihilnya Legislatif di Struktur Komite Rugikan Sekolah

Mataram (Suara NTB) Larangan anggota DPR/DPRD (legislatif) masuk dalam struktur pengurus komite dinilai akan sangat merugikan sekolah. Pasalnya sekolah masih memiliki ketergantungan pada pihak luar dalam upaya mengembangkan sekolahnya.

Pengawas SMP Kota Mataram Dr. Abdul Kadir, menilai kebijakan pemerintah yang melarang anggota legislatif masuk sebagai pengurus komite sangat merugikan sekolah.

Apapun alasan pemerintah kebijakan itu tidak tepat.

Abdul Kadir menyebut salah satu alasan pemerintah terhadap larangan itu karena anggapan akan terjadi potensi politisasi terhadap sekolah.

Namun kata dia, keberadaan legislatif dalam komposisi anggota komite menguntungkan sekolah.

Ada kecenderungan bahwa

ketika pihak legislatif datang ke sekolah biasanya dengan membawa program yang sangat bermanfaat bagi sekolah.

“Tapi ketika datang membawa nama pribadi itu sangat multitafsir,” ujarnya.

Menurutnya di saat tertentu proses politik dalam dunia pendidikan tak dapat dihindari. Misalnya saja proses politik saat merumuskan sebuah kebijakan. Tentu unsur politiknya ada dan sekolah sangat membutuhkan dukungan politik yang kuat saat merumuskan kebijakan tersebut.

Untuk itu harus dibedakan

antara proses politik di awal proses pendidikan dengan proses politik saat berlangsungnya proses belajar mengajar dalam pendidikan.

“Proses politik pada dunia pendidikan biasanya di awal seperti dalam merumuskan kebijakan, tapi kalau dalam proses mengembangkan sekolah, proses politik itu cenderung tidak dibutuhkan,” ungkap Abdul Kadir.

Pertimbangan lain yang patut dijadikan bahan pertimbangan ialah mengingat saat ini tidak banyak sekolah yang bisa bermitra dengan DU/DI

karena kondisi DU/DI belum ada yang memadai. Justru, kata Abdul Kadir, yang banyak bekerjasama dengan sekolah itu berasal dari unsur pejabat. Kehilangan mereka karena adanya larangan masuk struktur pengurus komite tentu bisa merugikan sekolah.

“Tapi kalau bicara tentang komite sekolah itu kan sebagai mitra sekolah. Ketidakhadiran pihak-pihak ini cukup rugikan sekolah. Tapi apapun itu adalah keputusan Kementerian. Orang guru saja tidak boleh, TU tidak boleh jadi komite sekolah mungkin biar fokus pada tugas masingmasing,” sambungnya.

Meski menganggap keberadaan legislatif sangat bermanfaat bagi sekolah, dirinya juga tak menampik jika

para anggota legislatif ini khususnya pada saat penerimaan peserta didik baru, lumayan merepotkan sekolah.

Meski tak berani menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud.

Selain itu, Abdul Kadir menilai yang perlu dilakukan oleh pemerintah harusnya bukan dengan mengkerdilkan pihakpihak lain yang ingin mengembangkan sekolah, melainkan dengan mengoptimalkan lembaga komite sekolah. Terlebih menjadi pengurus komite sifatnya hanya volunter. Tidak banyak yang mau mencurahkan pikirannya untuk sekolah.

“Seharusnya pemerintah membuka keterlibatan pihakpihak luar. Ditambah yang penting lagi ialah memperkuat regulasi,” tukasnya. (dys)

SDN 11 Kembangkan Budaya Literasi Sekolah

(Suara NTB/ist)

PAMERAN PRODUK - Pameran produk hasil program kewirausahaan SMAN 8 Mataram beberapa waktu lalu.

Program Kewirausahaan SMAN 8 Mataram Hasilkan Berbagai Produk Mataram (Suara NTB) – Berbagai produk sudah dihasilkan dari program kewirausahaan SMAN 8 Mataram. Produk itu pun sudah dipamerkan saat peringatan sumpah pemuda di sekolah beberapa waktu lalu.

Kepala SMAN 8 Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., menjelaskan, program kewirausahaan di sekolahnya sudah berjalan, dan menghasilkan berbagi produk, baik itu produk pengolahan makanan, bidang kerajinan dan produk bidan budidaya. “Program kewirausahaan sudah berjalan,” katanya.

Pada bidang pengolahan makanan, produk yang dihasilkan antara lain, pepes jamur, kripik jamur, ceker

bom, nugget pisang, aneka minuman, dan lainnya. Di bidang kerajinan, produknya antara lain kaligrafi, lukisan kopi, tempat pensil, bantal duduk, aneka flanel, dan tas tali kur. Sementara pada bidang budidaya antara lain budidaya terong, budidaya cabai, budidaya tomat, budidaya jamur, dan lainnya.

Pendanaannya sendiri didukung oleh pemerintah pusat. “Action plan-nya sudah ada dan pendanaanya sudah didukung oleh pemerintah pusat, dapat bantuan Rp 100 juta untuk program sekolah kewirausahaan,” katanya.

Diharapkan melalui program sekolah kewirausahaan ini, para siswa lulusan SMAN

8 Mataram yang sudah lulus dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dapat berwirausaha. Diakuinya sekitar 50 persen lulusan SMAN 8 yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. “Sehingga yang telah tamat itu bisa berwirausaha,” harapnya.

Progam kewirausahaan ini dikhususkan bagi siswa kelas X, dengan membagi kelompok usaha siswa (KUIS) oleh wali kelas. Kemudian didatangkan motivator bisnis, dilanjutkan pelatihan kewirausahaan kepada siswa. Setelah itu, kata Khalik, kelompok siswa yang terdiri dari lima orang itu akan diberikan bantuan dana modal sebesar Rp 1 juta per kelompok. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah yang berada di pinggir Kota Mataram, memiliki beban mental yang cukup berat. Pasalnya, sekolah-sekolah ini akan menjadi corong bagi wajah Kota Mataram secara umum.

Tak ingin menampilkan wajah Kota Mataram yang tidak baik, SDN 11 Mataram sejak awal mulai berbenah.

Mulai dari membenahi insfrastruktur sekolah dengan mempercantik tampilan luar sekolah dengan halaman sekolah yang asri, kini dilanjutkan dengan pengembangan SDM warga sekolah.

Kepala SDN 11 Mursyidin, mengaku pihaknya kini tengah fokus mempopulerkan budaya literasi bagi para muridnya.

Menurutnya, setelah wajah sekolah dipercantik bagian luarnya, kini tinggal bagian dalam sekolah yang diperbaiki.

Baginya, mengembangkan budaya literasi dengan mem-

berikan kesadaran membaca, menulis bagi siswa adalah pekerjaan sekolah yang tidak bisa dipisahkan dari visi misi Kota Mataram.

Sementara guna menunjang kebijakan pengembangan budaya literasi di tengah siswa, daya pendukungnya sudah disiapkan. Seperti keberadaan perpustakaan yang sangat memadai bagi para murid.

Tak tahu pasti jumlah koleksi perpustakaan, namun pantauan Suara NTB sangat banyak. Para murid dapat membaca dengan aneka buku pilihan yang tersedia di perpustakaan. Ditambah lagi dengan ruang baca yang luas bagi muri.

Itu semua kata Mursyidin sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam mengembangkan budaya literasi bagi murid. Tujuannya tak lain tentu agar para muridnya memiliki kesadaran literasi membaca dan menulis. (dys)

(Suara NTB/dys)

PERPUSTAKAAN - Perpustakaan SDN 11 Mataram dengan ruang baca yang sangat luas.

Pengisian Kepala Sekolah Definitif Tunggu Gubernur

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Pelantikan pengurus organisasi mahasiswa di STIKES Yarsi Mataram oleh Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, Jumat (17/11) di Aula STIKES Yarsi Mataram.

Mataram (Suara NTB) – Pengisian kepala sekolah bagi 27 sekolah yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah masih menunggu keputusan Gubernur NTB. Draf pengisian kepala sekolah definitif sudah ada, diyakini pada Bulan November pengisian kepala sekolah bisa dilakukan.

“27 sekolah yang Plt. itu sudah ada penggantinya,

sudah ada SK-nya, tinggal tunggu pak Gubernur yang masih sibuk, tapi bulan ini pasti,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji.

Terhitung sudah berbulanbulan lamanya sekolahsekolah tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Sekolah.

Banyak pihak yang menunggu penetapan pengisian kepala sekolah definitif itu.

Ia menegaskan, pertimbangan integritas menjadi faktor utama dari terpilihnya kepala sekolah itu. Oleh karena itu, ketika pemilihan calon kepala sekolah yang lalu, mereka dites psikometri di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jika dalam tes itu, calon kepala sekolah berhasil dan tesnya mulus, maka dia akan masuk ke ring satu dan berpotensi untuk dipilih.

“Kalau hasil psikometrinya

jelek, semakin banyak merahnya, dia semakin jauh untuk terpilih. Tidak semua calon kepala sekolah meskipun dia bersertifikat bisa terpilih,” tegas Suruji.

Menurutnya, meskipun calon kepala sekolah itu layak secara akademis, tapi belum tentu secara non akademis dia layak. Karena itu, jika dites psikometri tidak mendapatkan hasil yang baik, maka dia

tidak bisa menjadi kepala sekolah.

Suruji menegaskan, kepala sekolah atau pimpinan itu harus sejuk, harus bisa mengembangkan dirinya. Potensi pengembangan dirinya harus bagus. Selain itu, calon kepala sekolah itu juga harus punya potensi pengembangan lingkungan, sehingga orang yang dipimpinnya memiliki peluang untuk berkembang. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

Halaman 11

Tim FOSSBI NTB Ikuti Kejurnas Sepak Bola Piala Menpora RI Mataram (Suara NTB) Sebanyak 32 atlet sepak bola usia dini NTB ambil bagian di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepak Bola “Piala Menpora RI” yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah (Jateng), 22-24 November 2017.Mereka akan memperkuat tim FOSSBI NTB dipertandingan Kelompok Usia (KU) 11 tahun dan KU-13 tahun.

(Suara NTB/ist)

PODIUM - Atlet muda triathlon NTB, Qoriah Julildanur (tengah) naik podium satu usai menjuarai Kejuaraan Triathlon Pemula di Jepara, Jawa Tengah (Jateng) belum lama ini.

Qoriah Punya Prospek di Triathlon dan Balap Sepeda Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Qoriah Julildanur baru saja sukses menjuarai Kejuaraan Nasional (Kejurnas) triathlon level junior di “Jepara Triathlon” bulan Oktober lalu. Atlet muda NTB ini punya prospek bagus dipersiapkan mengikuti event nasional.

“Qoriah punya prospek yang bagus untuk cabor triathlon dan balap sepeda. Tidak ada lawannya di level pemula nasional. Dia selalu menjadi

juara di kelasnya,” ucap Sekum Federasi Triathlon Indonesia (FTI) NTB, Hari Gunawan kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (17/11).

Keberhasilan atlet kelahiran 5 Juli 2002 ini kata Hari perlu mendapat perhatian khusus dari pihak pembina olahraga di dearah. Sehingga atlet berusia 15 tahun itu bisa terus meningkatkan prestasinya hingga level internasional.

Dalam hal ini selain per-

hatian dari pengurus cabor, juga harus mendapat perhatian serius dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB dan KONI NTB dalam hal pembinaan atlet prestasi. Karena selain bisa dipersiapakan di cabor triathlon, Qoriah juga bisa dipersiapkan di pertandingan balap sepeda.

“Melihat prestasi Qoriah di Triathlon. Sudah saatnya NTB juga memikirkan Pelatda untuk atlet remaja. Karena Qoriah bisa

dipersiapkan untuk PON Remaja di nomor balap sepeda dan triathlon untuk kejuaraan terbuka nasional,” jelas Hari.

Hari yang juga menjabat Binpres di Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB itu menambahkan Pelatda atlet berprestasi tidak harus dilakukan untuk atlet senior saja. Sudah saatnya NTB juga memikirkan Pelatda untuk atlet remaja persiapan PON Remaja tahun 2018. (fan)

Samada Raih Kemenangan KO Mataram (Suara NTB) Atlet tinju NTB, Saputra Samada tampil garang dipertandingan semifinal Kejurnas Tinju AmatirEliteyangberlangsungdiBangka Belitung, Kamis (17/11) malam lalu. Peraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 itu menang KO sete-

lah memukul jatuh lawannya asal Sumatera Selatan (Sumsel) di kelas 69 Kg putra.

Ketua Harian Pertina NTB, Lalu. Imam Maliki yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (17/11) kemarin membenarkan bila atlet tinju putra NTB, Saputra Smaada

berhasil meraih kemenangan KO. “Alhamdulillah atlet kita ( Saputra Samada-red) berhasil menang KO atas lawannya dari Sumsel,” ucapnya.

Keberhasilan Saputra Samada di laga semifinal itu menambah jumlah petinju NTB yang maju ke babak final. Dari delapan yang dikirim, enam petinju Pertina NTB berhasil maju ke babak final.

Sebagaimana diberitakan se-

belumnya, enam petinju NTB yang masuk final adalah Huswatun Hasanah di kelas 60 Kg putri, Jubaitul di kelas 54 Kg putri, Endang di kelas 48 Kg putri, Kamila di kelas 57 Kg putri dan Ainun Azizah di kelas 51 Kg putri. Serta Saputra Samada di kelas 69 Kg putri. Hingga berita ini ditulis, keenam petinju NTB itu sedang mengikuti laga final yang digelar malam hari. (fan)

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

Keberangkatan tim sepak bola FOSSBI NTB itu dilepas secara resmi oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin di Kantor Dispora NTB kemarin. Hadir Ketua FOSSBI NTB, Fetty Fathiyah, Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain dan dihadiri para orang tua atlet.

Dalam sambutan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengungkapkan rasa bangganya terhadap sejumlah atlet yang penuh semangat ingin ambil bagian dipertandingan sepak bola kelompok usia level nasional itu. Terutama kehadiran orang tua di acara pelepasan itu membuat Kadispora NTB percaya bahwa atlet sepak bola NTB siap menunjukan performa terbaiknya.

“Saya percaya anak-anak kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dan saya harap anak-anak bisa tampil menjadi yang terbaik. Jaga nama daerah dan raihlah prestasi terbaik,” ucap Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni. Di tempat yang sama Ketua FOSSBI NTB, Fetty Fathiyah melaporkan bahwa Kejurnas Sepak Bola FOSSBI II, Piala Menpora itu merupakan event yang diselenggarakan secara

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

kontinu dari tahun ke tahun oleh FOSSBI Pusat. Dan event ini merupakan yang kedua kalinya digelar FOSSBI Pusat.

“Di kejurnas sepak bola Piala Menpora yang pertama tahun lalu digelar di Jogjakarta. Dan sekarang yang kita ikuti akan digelar di Solo,” ucapnya.

Tampil di event nasional tahun ini, FOSSBI akan menurunkan 32 atlet. Mereka akan ikut di pertandingan sepak bola kelompok Usia 11 tahun dan KU- 13 tahun. Para atlet yang dikirim itu diambil dari hasil seleksi dari bulan November tahun 2016. Dan telah melaksanakan pemusatan latihan selama satu tahun.

“Kita menjaring 32 atlet yang berbakat. Dan mereka sudah pernah mengikuti kejurnas sepak bola Golbrin bulan April lalu. Dan tim kita masuk peringkat delapan besar,” jelasnya.

Dengan pengalaman

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2307MC NOKA/NOSIN : MH1JFY119GK032074/ JFY1E-1029767 AN. HERI FERIANSYAH HLG DSKTR PASAR SAYANG SAYANG

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

(Suara NTB/fan)

AKAN BERTANDING - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin didampingi Ketua FOSSBI NTB, Fetty Fathiyah dan orang tua atlet berpose bersama dengan tim sepak bola FOSSBI NTB yang akan bertanding di Kejurnas Sepak Bola Piala Menpora RI di Solo, Jawa Tengah (Jateng), 22-24 November 2017.

RUPA-RUPA LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

mengikuti event nasional bulan April lalu, Fetty berharap tim FOSSBI NTB bisa membuat prestasi yang lebih baik lagi dari event sebelumnya. Pasalnya tim FOSSBI NTB sudah menjalani persiapan yang cukup panjang menghadapi event itu, yakni satu tahun penuh. (fan)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatanwajah& rambut.Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Sabtu, 18 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 18 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

Imbangi Promosi Wisata Jalur Digital KEMAJUAN teknologi kian memudahkan masyarakat untuk melakukan banyak hal hanya dengan menggunakan ponsel di tangan mereka.

Penggunaan website, media sosial, mesin pencari hingga aplikasi kini telah mengubah banyak hal. Termasuk, wajah pariwisata kita.

Belasan tahun silam, belum banyak yang tahu tentang destinasi-destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa. Destinasi itu nyaris seperti tidak tersentuh karena hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan dan keindahan mereka.

Namun, foto, video dan teks yang menyebar melalui jejaring digital telah membuat destinasi-destinasi ini populer. Sebut saja Pantai Pink di Lombok Timur, Pantai Tanjung Aan di Lombok Tengah, Danau Lebo di Sumbawa Barat, hingga Pantai Pink baru di Bima. Daftar nama-nama objek wisata ini bisa dibilang akan menjadi sangat panjang untuk disebutkan seluruhnya. Hebatnya lagi, semua objek wisata itu bisa menjadi demikian terkenal hanya karena seseorang membagikan fotonya melalui media sosial mereka.

Karenanya, kebijakan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki dengan memaksimalkan teknologi digital sudah tepat rasanya. Sebab, pada era ini, apapun promosinya, strategi digital harus selalu dijadikan ujung tombak. Masuknya Indonesia dalam daftar 20 fastest destination growing travel bisa dipandang sebagai sebuah gambaran bahwa strategi promosi digital kita di satu sisi memang mulai memperlihatkan hasil yang signifikan.

Namun, selain memperkuat strategi promosi digital ini, pemerintah bersama pemerintah daerah harus pula memperkuat sisi yang lain, yaitu bagaimana mengemas destinasi wisata kita. Di balik keindahannya, tata kelola destinasi wisata kita ternyata menyimpan daftar persoalan yang membutuhkan sentuhan menyeluruh.

Ada cukup banyak persoalan yang membutuhkan keseriusan untuk penanganannya. Beberapa hal yang bisa disebut adalah, kebersihan destinasi, keamanan, aspek retribusi, pelibatan UMKM atau tenaga kerja lokal dalam pengelolaannya hingga perbaikan akses menuju destinasi.

Semua itu membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, Pemprov NTB dan terutama pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai ujung tombak pengelolaan destinasi wisata, pemerintah kabupaten/kota harus berani memfokuskan anggaran untuk membenahi destinasi. Mulai dari penyediaan fasilitas dasar seperti toilet dan tempat sampah, hingga strategi pelibatan masyarakat lokal. Pemerintah pusat maupun provinsi juga harus mau memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan akses yang lebih baik menuju destinasi tersebut.

Upaya bersama ini diharapkan mampu mengimbangi derasnya promosi digital pariwisata kita. Apalagi, promosi di dunia digital ini juga sangat terbantu dengan tingginya minat pengguna internet untuk mengunggah keberadaan destinasi-destinasi tersebut.

Kita patut bersyukur karena pariwisata memang telah berkontribusi besar bagi daerah dan negara. Apalagi, disebutkan bahwa pariwisata Indonesia pada tahun 2017, telah menjadi penghasil devisa nomor satu bagi Indonesia. NTB pun menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menyumbangkan devisa besar untuk Indonesia dengan pariwisata yang dimilikinya, sehingga perlu didukung melalui promosi pariwisata yang bagus dan terarah.

Upaya mengimbangi semakin terangkatnya popularitas Lombok dan Sumbawa di bidang pariwisata sangat perlu untuk memastikan wisatawan akan kembali lagi. Sebab, mereka mendapati bahwa keindahan yang mereka lihat di dunia digital juga mereka rasakan saat mengunjungi langsung destinasi tersebut. Jangan sampai, yang terjadi justru mereka mendapati destinasi yang mereka kunjungi berada dalam kondisi kotor dan semrawut tata kelolanya. (*)

OPINI

Halaman 14

Pariwisata NTB Antara Peluang dan Tantangan Nusa Tenggara Barat tidak hanya identik dengan pulau seribu masjid tetapi sudah seharusnya juga identik dengan pariwisatanya yang indah. Betapa tidak, ketika kita mengunjungi daerah Nusa Tenggara Barat kita akan disuguhkan dengan keindahan alamnya seperti pantai, gunung maupun wisata alam lainnya yang merupakan sebuah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB. ENGEMBANGAN pariwisata sudah seharusnya diperhatikan dari segala aspek yang ada, karena setiap tahun pertumbuhan wisatawan akan terus meningkat. World Tourism Organization (WTO) memprediksi pariwisata akan tumbuh sangat signifikan pada tahun-tahun yang akan datang dan salah satu kawasan yang akan mengalami tingkat pertumbuhan terbesar adalah negara-negara di asia, termasuk Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat, dan terbukti saat ini khususnya di NTB pertumbuhan wisatawan dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik lokal maupun mancanegara. Namun, yang menjadi pertanyaan besar apakah dengan meningkatnya wisatawan akan menjadi peluang bagi masyarakat lokal atau bahkan akan menjadi ancaman yang akan melunturkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat.

Tentunya ini merupakan tantangan yang besar yang harus dikelola sebaik mungkin agar mendatangkan manfaat khususnya bagi masyarakat yang ada di NTB. Walau sampai saat ini masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata di NTB, terkhusus yang terlihat jelas di antaranya adanya gangguan keamanan dan kenyamanan terhadap pengunjung yang datang ke NTB, Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Lokal yang masih rendah khususnya di daerah wisata menjadikan masyarakat sering kalah dalam bersaing dengan masyarakat pendatang yang memanfaatkan pariwisata di NTB serta peran pemerintah.

Oleh: Asbur Hidayat Mahasiswa Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ( Anggota Forum Mahasiswa Pascasarjana NTB-Bandung)

Hal ini mendorong perlunya perubahan tatanan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat dari segala pihak dengan pembangunan pariwisata dilakukan melalui: “program pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta pengembangan pariwisata yang berpihak kepada rakyat.

Dengan dikeluarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di dalamnya juga diatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai pilihan alternatif untuk menambah pemasukan bagi daerah dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat NTB. Dengan derasnya laju pertumbuhan pariwisata maka harus diiringi dengan penataan yang sebaikbaiknya, ini merupakan tantangan bagi masyarakat NTB terkhusus bagi pemerintah daerah.

Keamanan dan Kenyamanan Kenyamanan dan keamanan merupakan suatu hal yang mutlak dalam mengembangkan pariwisata , beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya: Pertama, keamanan dan kenyamanan di bandara dan pelabuhan.

Sudah tidak asing lagi di telinga kita sampai saat ini di bandara maupun pelabuhan masih adanya calocalo maupun copet yang berkeliaran, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berkunjung ke NTB. Kedua, keamanan dan kenyamanan di perjalanan menuju objek wisata. Kasus-kasus kriminalisasi masih sering terjadi di perjalanan ketika wisatawan hendak menuju tempat wisata, sehingga jika hal ini tetap dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, maka lambat laun wisatawan akan takut untuk berkunjung ke NTB. Ketiga, keamanan dan kenyamanan di tempat wisata. Masih maraknya pemungutan liar di tempat objek wisata membuat wisatawan menjadi takut untuk berkunjung ke tempat wisata yang ingin dikunjunginya. Hal ini tentunya merupakan tantangan yang berat bagi masyarakat setempat maupun aparat yang ada.

Ke empat, keamanan dan kenyamanan berbelanja. Kurang ramahnya pedagang ataupun mahalnya harga yang ditarifkan membuat wisatawan jarang yang memilih untuk berbelanja di tempat wisata.

Wisatawan banyak memilih belanja di luar tempat wisata, karena harganya lebih murah. Kalaupun berbelanja di tempat wisata mereka lebih memilih toko-toko yang mewah karena lebih terasa nyaman.

Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Pada bagian lain, SDM masyarakat merupakan hal yang harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu aktor utama selain pengusaha dan pemerintah daerah. Pemberdayaan oleh pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan, sehingga pariwisata bisa menjadi peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di samping itu pula budaya lokal harus tetap dilestarikan, sehingga akan menjadi nilai tambah pariwisata yang ada.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata akan menimbulkan banyak manfaat dan dampaknya bagi masyarakat yang bisa menjadi solusi berbagai macam permasalahan yang ada di NTB saat ini. Seperti, adanya kesempatan berusaha bagi masyarakat, terbukanya lapangan kerja. Termasuk, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah serta mendorong pembangunan daerah.

Peran Pemerintah Daerah Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di NTB merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan, jika menginginkan untuk mengembangkan pariwisata di NTB. Terbitnya Perda 02 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal belum bisa berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat, karena belum adanya komitmen dari semua elemen khususnya pemerintah sendiri. Tanpa peran dari pemerintah pengembangan pariwisata akan menjadi tidak sinkron dengan apa yang telah dicita-citakan dan sudah barang tentu tidak akan menjadi peluang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kita harus berkaca kepada Bali yang telah dulu mengembangkan pariwisata jangan sampai kita enggan untuk belajar. Di samping itu budaya-budaya yang ada harus tetap dilestarikan terlebih dalam pengembangan pariwisata, jangan sampai melupakan peran masyarakat dan hanya menginginkan keuntungan semata. Seperti yang terlihat saat ini sebagian besar asetaset yang ada di bidang pariwisata banyak dikuasai oleh pemilik modal.

Hal ini sudah tentu hanya akan memberikan keuntungan bagi segelintir orang saja. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah di antaranya, ego sektoral. Dalam pengembangan pariwisata di NTB pemerintah harus berperan aktif jangan sampai di satu sisi ingin memajukan pariwisata, tetapi di

RADIO

sisi lain banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih dari dinasdinas yang terkait.

Ego sektoral dari dinas terkait sedikit tidak harus diminimalisir agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan maupun program-program, di samping itu proteksi-proteksi terhadap masyarakat lokal harus diutamakan, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan-peraturan lainnya. Untuk itu, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan pariwisata tidak dikuasai oleh pihak luar seperti yang terjadi di beberapa tempat, pemerintah daerah merupakan ujung tombak, karena di tangan pemerintah ditentukan kebijakan dan bagaimana konsep yang akan dilakukan.

Selain itu, infrastruktur dan sarana prasarana. Infrastruktur dan sarana prasarana menjadi salah satu hal yang sangat utama di sektor pariwisata, karena menyangkut dengan kenyamanan yang dirasakan oleh wisatawan, program pemerintah yang menyediakan dana dalam pengembangan pariwisata di NTB. Jangan sampai hanya isapan jempol semata tanpa terlihat hasilnya.

Pada akhirnya pergeseran perkembangan pariwisata ke Nusa Tenggara Barat sudah pasti akan terjadi dan tidak mungkin bisa terbendung lagi. Sehingga penting untuk membangun pariwisata secara bersama-sama, saling berpegangan tangan antar semua pihak agak dapat memberdayakan semua pihak dan terkhusus dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. (*)

Pembahasan KUA PPAS alot Harus ada titik temu

*** Lawan rentenir, Puskud akan dihidupkan Jangan hanya sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 18 November 2017

14 Tahun KSB dengan Dinamika Pembangunan yang Telah Dicapai Dari Hal. 1 “Semangat gotong royong telah berhasil menggerakkan partisipasi aktif multi stakeholder dengan agen PDPGR, TNI/Polri dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmasnya sebagai garda terdepan menggerakkan rakyat membangun daerah,” urai Bupati.

Capaian pembangunan di KSB bukan hanya dari perspektif infrastruktur, sarana dan prasarana. Namun yang sangat penting adalah terbangunnya spiritual, kultural dan mental rakyat KSB. Jika pada tahun 2006 KSB telah tuntas buta huruf latin yang ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. H. M. Jusuf Kalla. Maka pada tahun 2017, Pemda KSB bersama Tim Penggerak PKK, agen PDPGR dan trainer telah berhasil membuat 1.988 warga tuntas baca Alquran.

Dikatakan bupati, ikhtiar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat KSB menjadi masyarakat yang sejahtera dengan landasan gotong royong saat ini mulai menampakkan hasil.

Di sektor sosial, Pemda KSB menerbitkan Kartu Pariri Lansia di mana program ini telah menjamin 3.668 lansia. Kartu Pariri Disabilitas telah menjamin 746 penyandang disabilitas. Di mana para pemegang kartu pariri Lansia dan disabilitas menerima santunan sebesar Rp 250.000,- setiap bulannya. sementara, Pariri BPJS Kesehatan telah menjadikan 48.050 warga kurang mampu di KSB menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga total keseluruhan pemegang kartu BPJS Kesehatan di KSB saat ini tercatat sebanyak 134.638 orang atau 98,2% dari seluruh masyarakat KSB. Pada sektor penguatan kemandirian ekonomi, pemerintah daerah telah menggulirkan program Kartu Bariri. Bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan, kartu ini menyasar kegiatan ekonomi masyarakat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan Kartu Bariri UMKM yang diakses sebanyak 4.368 usaha. Sektor perikanan dengan Kartu Bariri Nelayan kepada 683 nelayan dalam berbagai bentuk bantuan unit sarana penangkap ikan, sektor pertanian dengan Bariri Tani menguatkan permodalan dan peralatan 6.887 petani dan terakhir Bariri Ternak.

Di bidang perumahan, Pemda KSB bersama dengan masyarakat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ini, telah melaksanakan pembangunan baru dan rehab rumah layak huni sebanyak 3.017 unit bagi masyarakat. Target Pemda KSB, program ini akan terus dilaksanakan sampai tidak ada lagi rumah tidak layak huni pada tahun 2020. Tidak saja rehab rumah, Pemda KSB juga melakukan peningkatan meningkatkan program jambanisasi yang dirintis sejak tahun 2016. Di mana sebanyak 6.164 unit jamban telah dibangun secara gotong royong dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati.

Di bidang sarana prasarana dan infrastruktur secara bertahap penambahan ruas jalan terus digiatkan. Tercatat hingga tahun 2017 ruas jalan kabupaten telah mencapai 46,48 persen dengan kondisi jalan mantap sepanjang 338,69 kilometer. Berikutnya pembangunan bendungan Bintang Bano, bendungan terbesar yang dibangun menggunakan pembiayaan pusat saat ini sedang berjalan dengan anggaran mencapai Rp 1,3 triliun.

Di sektor pariwisata, Pemda KSB saat ini tengah menata sejumlah destinasi wisata potensial yang ada. Mulai dari taman wisata alam danau Lebo Taliwang, Desa Wisata Budaya Mantar di Kecamatan Poto Tano hingga penataan wisata bahari gugusan Gili Balu dan pantai-pantai di Kecamatan Sekongkang.

Di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Pemda KSB

telah menuntaskan roadmap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar dengan capaian lebih dari 75%. Pemerintah menargetkan pendidikan yang merata dan berkualitas di KSB akan semakin dirasakan tahun 2018 mendatang. Selain itu masih soal pendidikan, Pemda KSB memiliki program pemberian seragam gratis untuk generasi emas KSB dari tingkat TK hingga SMA sederajat sebanyak 10.348 seragam di tahun 2016, dan pada tahun ajaran 2017 sebanyak 8.921 seragam.

Di bidang kesehatan, ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa’. Rumah sakit daerah ini telah memiliki sejumlah kelengkapan pelayanan dan yang terbaru berupa pelayanan hemodialisa atau cuci darah. Di mana pelayanan ini merupakan layanan hemodialisa satu-satunya di Pulau Sumbawa. “Alhamdulillah rumah sakit kita sekarang sudah mendapat akreditasi demikian juga dengan puskesmas kita mulai dari tingkat madya hingga paripurna,” urai bupati.

Selanjutnya bupati menyampaikan, berbagai kerja sama telah dibangun pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui review road map reformasi birokrasi KSB 2017-2019.

Pemerintah KSB telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), dan membentuk tim pengawal, pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Dengan Polri kerja sama dibangun pemerintah dalam rangka peningkatan SDM khususnya putra daerah agar siap masuk anggota Polri.

Selanjutnya bupati menyampaikan kerja keras dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai motto pelaksanaan PDPGR telah menghantarkan indeks pembangunan manusia (IPM) KSB berada pada posisi tertinggi di antara 8 (delapan) kabupaten di NTB dan berada di bawah Kota Mataram dan Bima.

IPM KSB saat ini berada pada angka 68,38 point. Hal menggembirakan juga berdasarkan hasil verifikasi dan validasi warga miskin berdasarkan basis data terpadu (BDT) yang baru-baru ini terlaksana telah menghasilkan penurunan data jumlah warga miskin di KSB sebanyak 1.586 KK dengan jumlah 4.483 jiwa atau 3,32 persen.

“Ini merupakan data kemiskinan terendah di Indonesia. Dan hasil validasi ini akan kita jadikan acuan untuk penguatan program pengentasan kemiskinan di daerah,” sambungnya.

Bupati dan wakil bupati patut berbangga dengan upaya yang telah dilaksanakan sejuah ini. Sejumlah penghargaan pun telah diperoleh mulai penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia (LEPRID) atas keberhasilan memformulasikan semangat gotong royong dalam bentuk Perda; penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai badan publik terbaik ke-2 (kedua) di NTB dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2016. Juara ke3 (ketiga) nasional dalam lomba bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tahun 2017. Penghargaan dari Gubernur NTB sebagai kabupaten terbaik dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan serta diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan NTB sebanyak 3 kali berturut-turut. (*)

Latihan untuk Kemanusiaan Dari Hal. 1 Selain itu Danrem juga memberikan pengarahan tentang tata urutan atau prosedur yang dilakukan dalam penanganan bencana alam banjir.

Mulai dari bagaimana para prajurit mendapat perintah, mengumpulkan keterangan atau informasi, koordinasi, pendirian posko, mengorganisir atau pembagian tugas sesuai kelompok, pergeseran pasukan dari posko ketempat terjadinya bencana, melaksanakan teknik pengamanan.

Selain itu, melaksanakan prinsip-prinsip penyelamatan skala prioritas, seperti tentang evakuasi korban, juga pendataan terhadap kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

“Ini harus dilatih, mengingat bencana alam bisa datang ka-

pan saja dimana saja, dalam bentuk apa saja agar para prajurit jajaran Korem 162/WB lebih siap mana kala dihadapkan dengan tugas sebenarnya dalam tanggap darurat penanggulangan bencana alam,” ungkap Danrem.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurutnya, melatih untuk membiasakan berkoordinasi antar instansi terkait, sampai ke tingkat terkecil seperti tim atau unit. “Mengingat koordinasi mudah diucapkan namun sering kali, tapi susah dalam pelaksanaan atau penerapan di lapangan. Padahal kita ketahui bersama, gagal atau keberhasilan suatu kegiatan salah satunya didukung oleh koordinasi yang baik,” tegas Danrem. (ars)

Halaman 15

Kemenpar Andalkan Promosi Pariwisata Lewat Dunia Digital Mataram (Suara NTB) Melakukan promosi pariwisata sekarang ini tidak bisa hanya dilakukan secara konvensional atau biasa-biasa saja. Dalam melakukan promosi pariwisata harus ada terobosan-terobosan, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan ke daerah ini.

Inilah yang menjadi kebijakan dari Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki dengan merambah dunia digital.

Menurutnya, pada era ini, promosi berbagai bidang sangat

penting dengan mengandalkan digital. Digital sebagai salah satu sarana utama promosi pariwisata Indonesia.

“Wonderful Indonesia go digital,” ungkapnya dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Mataram, Jumat (17/11). Hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Menpar mengaku, Indonesia berada pada deretan destinasi wisata yang digemari publik internasional. Di mana, publik dunia mengapresiasi Indonesia sebagai destinasi wisata dengan pertumbuhan yang cepat.

Tidak hanya itu, ujarnya, Indonesia masuk dalam Top 20 fastest destination growing travel.

Kontribusi pariwisata bagi negara, ungkapnya, juga sangat besar. Pariwisata Indonesia pada tahun 2017, tambahnya, menjadi penghasil devisa nomor 1 bagi Indonesia. Termasuk di NTB, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyumbangkan devisa besar untuk Indonesia dengan pariwisata yang dimilikinya, sehingga perlu didukung melalui promosi pariwisata yang bagus dan terarah.

Dukungan terhadap

perkembangan dan pembangunan pariwisata Indonesia juga mendapat dukungan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Pada kesempatan ini, Rudiantara mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar), khususnya Generasi Pesona Indonesia (GenPI) yang merupakan komunitas yang dibentuk Kemenpar sebagai instrumen promosi pariwisata digital.

Di mana, GenPI aktif dalam melakukan promosi pariwisata melalui media sosial. Digital sebagai salah satu sarana pemasaran yang utama. Per-

an digital sangat penting dalam keberhasilan promosi wisata Indonesia di dunia.

Keinginan Indonesia sebagai The Dancing Giant, ujarnya, dibuktikan melalui perkembangan pariwisata yang besar dan cepat. Untuk itu, ujarnya, dalam upaya semakin menonjolkan prestasi dalam bidang pariwisata, Indonesia melalui Kemenpar mencanangkankan digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bidang pariwisata khususnya travel agent agar dapat berkompetisi dalam dunia digital. (ham)

DD Terus Meningkat, Keppres Keluar, NTB Targetkan Bebas Desa Tertinggal Asisten III Setda NTB Mataram (Suara NTB) Jumlah Dana Desa (DD) yang diperoleh NTB terus mengalami peningkatan tiap tahun.

Di sisi lain, masih ada 36 desa di NTB yang masih dalam status desa tertinggal. Dengan meningkatnya DD dari pemerintah pusat diharapkan pada 2018 mendatang, NTB sudah bebas dari desa tertinggal.

“Tahun 2018, kita harapkan desa tertinggal sudah tidak ada di NTB. Kita harapkan dengan banyaknya dana desa yang bergulir ini supaya tidak ada desa yang tertinggal lagi,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH., ketika dikonfirmasi di Mataram belum lama ini.

Selama tiga tahun terakhir, jumlah DD yang diterima delapan kabupaten di NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2015, jumlah DD dari pemerintah pusat sebesar Rp 301,7 miliar lebih.

Meningkat menjadi Rp 677,4 miliar lebih dan 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih. Pada 2018 mendatang, jumlah DD meningkat menjadi Rp 983 miliar lebih.

Ashari menjelaskan sesuai dengan program nawacita Presiden Jokowi, pembangunan dilakukan dari pinggiran dan desa. Jika desa makmur dan sejahtera, maka otomatis negara juga akan sejahtera. Menurutnya, desa merupakan garda

terdepan suatu pembangunan.

Pembangunan dari desa melalui pengalokasian DD, kata Ashari tujuannya mengentaskan kemiskinan di desa. Harapannya, semua desa yang ada menjadi maju dan mandiri. Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini mengatakan beberapa tahun terakhir terus digenjot pembangunan infrastruktur di desa. Selain itu terus dilakukan pembenahan aparatur desa.

“Pembangunan Infrastruktur jalan di desa ini akan bisa menumbuhkembangkan perekonomian yang lebih lancar.

Keluar masuknya produkproduk pertanian di desa menjadi semakin lancar,” katanya.

Tahun 2015 lalu, BPS NTB merilis sebanyak 36 dari total 995 desa di Provinsi NTB masih masuk kategori tertinggal karena belum mampu memenuhi lima dimensi pembangunan.

Lima dimensi yang harus dipenuhi agar keluar dari kategori desa tertinggal.

Yakni dimensi pelayanan dasar, terdiri atas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimensi kondisi infrastruktur, terdiri atas infrastruktur energi, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur komunikasi dan informasi.

Selanjutnya, dimensi aksesibilitas transportasi dengan variabel sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi.

Kemudian dimensi pelayanan umum dengan variabel kesehatan masyarakat dan olah raga.

Tidak hanya itu, dimensi penyelenggaraan pemerintah dengan variabel kemandirian pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

Sebanyak 36 desa tertinggal itu terbanyak di Kabupaten Bima, yakni 15 desa, selebihnya tersebar di lima kabupaten, kecuali Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara yang merupakan satu-satunya kabupaten yang sudah tidak memiliki desa tertinggal, meskipun berstatus sebagai daerah otonom termuda di NTB. Kabupaten Lombok Utara memperoleh nilai rata-rata IPD paling tinggi dari delapan kabupaten di NTB, yakni sebesar 66,13 dengan jumlah desa sebanyak 33 desa. Dari 33 desa tersebut, sebanyak 27 desa masuk dalam kategori desa berkembang dan sisanya 6 desa dalam kategori desa mandiri.

Sementara Kabupaten Bima, memperoleh nilai ratarata IPD paling rendah, yakni 60,04 dengan jumlah desa sebanyak 191 desa. Rata-rata IPD NTB, sebesar 62,90. Angka ini di atas IPD secara nasional.

Jumlah desa di NTB, sebanyak 995 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, sebanyak 36 desa atau 3,62 persen masuk kategori tertinggal, 917 desa atau 92,16 persen kategori desa berkembang dan 42 desa atau 4,22 persen kategori desa mandiri. (nas)

Desa Setanggor Jadi Model Nasional Dari Hal. 1 Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah pusat menilai, kalau desa wisata bisa menjadi alternatif destinasi wisata yang bisa dijual kepada wisatawan, khususnya wisatawan asing selain destinasi-destinasi wisata pada umumnya yang sudah ada sebelumnya. ‘’Dan, nyatanya potensi pengembangan desa wisata cukup menjanjikan,’’ ujarnya.

Hanya saja, tambahnya, dalam pengembangan desa wisata belum ada standar baku yang bisa menjadi acuan atau pedoman, sehingga perlu dibuat SOP yang jelas dengan mencontoh desa wisata yang sudah berkembang. “Dan, setelah kita Googling diinternet ternyata Desa Wisata Setang-

gor cocok sebagai model pengembangan desa wisata nasional,” terangnya.

Atas dasar itulah kemudian pihaknya turun melihat langsung seperti apa desa wisata yang tengah dikembangkan oleh Desa Setanggor sekaligus melihat kekurangan dan kelemahan yang ada. Dari turun lapangan ini menjadi bahan pertimbangan di tingkat pusat untuk menentukan langkah-langkah penyempurnaan.

Menpar menegaskan, untuk penyusunan SOP pengembangan desa wisata ditarget bisa tuntas tahun ini juga, sehingga mulai tahun depan SOP bisa diterapkan dan bisa sebagai pedoman dalam pengembangan desa wisata secara nasional.

Ia pun mengaku kalau Desa Wisata Setanggor memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan desa wisata lainnya.

Salah satunya, destinasi wisata yang ditawarkan cukup variatif atau tidak monoton hanya ada beberapa destinasi tertentu, sehingga para wisatawan yang datang bisa menikmati berbagai destinasi dalam sekali kunjungan. ‘’Hal itulah yang mungkin belum dimiliki desa wisata lainnya. Sehingga patut kalau kemudian Desa Wisata Setanggor menjadi model pengembangan desa wisata nasional. Terhadap beberapa kekurangan fasilitas pendukung, nanti akan kita coba dorong lewat Kementerian Desa. Termasuk dari Kemenpar juga akan ikut membantu,” janjinya. (kir)

Polda NTB Tunggu Sikap Kejagung Dari Hal. 1 Mantan Kapolres Bima Kabupaten Bima ini tak mau banyak berkomentar lagi soal kasus ini, karena instruksi langsung dari Kapolda NTB agar tetap pasif setelah berkas dilimpahkan. “Jadi perintah pimpinan itu tadi, kita tunggu dari Kejati saja. Jadi saya no comment dulu,” tandasnya.

Bagaimana dengan berkas tersangka tambahan Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian pada BKN Regional X Denpasar inisial HY?, menurut Ekawana masih dalam proses penelitian. Sebelumnya berkas HY sempat dilimpahkan ke Kejati NTB, namun dikembalikan lagi ke penyidik untuk diteliti.

Kirim ke Kejagung Sebelumnya, Kejati NTB menerima kembali pengembalian berkas kasus K2 Dompu dari penyidik Polda NTB. Berkas dengan tersangka H. Bambang M Yasin tersebut

diekspose di Kejaksaan Agung.

“Kami mengedepankan aspek yuridis dalam penelitian berkas perkara. Kami tidak main-main. Seminggu lalu kita ekspose di Kejagung,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, ditemui kemarin di ruang kerjanya.

Pihaknya menerima pengembalian berkas dari penyidik sepekan yang lalu. penyidik Polda NTB menyertakan dalam berkas tersebut keterangan ahli pidana dari Universitas Udayana.

Berkas tersebut dengan tersangka H Bambang M Yasin.

Sementara untuk tersangka dari oknum Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar, kata Dedi, masih di penyidik juga dengan petunjuk P19 atau berkas tidak lengkap.

Ia menambahkan berkas dengan tersangka yang juga Bupati Dompu itu sudah bolak-balik tiga kali. Jaksa memberi sejumlah petunjuk

kepada penyidik untuk dilengkapi, di antaranya soal niat jahat tersangka atau istilah hukum mens rea.

Mengenai hasil ekspose, pihaknya tidak bisa mengungkapkan ke publik dengan alasan terkait materi perkara yang bersifat internal.

“Yang jelas kasus ini menarik perhatian masyarakat sehingga kami perlu berkoordinasi dengan Kejagung. Ekspose juga sudah kami lakukan di internal tim jaksa bersama pimpinan,” sebutnya.

Dedi menjelaskan, batas waktu yang dimiliki jaksa untuk meneliti berkas tersebut adalah sampai Senin pekan depan. Hasil penelitian berkas nantinya akan diputuskan dalam ekspose. “Berkas yang diperbaiki itu dibahas. Apakah sudah layak naik penuntutan atau tidak. Kalau tidak akan dikembalikan lagi. Kalau lengkap bisa naik ke tahap penuntutan,” terangnya. (ars/why)

Segera Diberhentikan Mataram (Suara NTB) – Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd., segera diberhentikan atau dibebastugaskan dari jabatannya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sedang memproses pembebastugasan yang bersangkutan dari jabatan struktural yang dipegang saat ini.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si., mengatakan pembebastugasan Asisten III dari jabatan struktural tersebut dilakukan pascakeluarnya surat Keputusan Presiden (Keppres) pada 30 September 2017 lalu. Berdasarkan Kepres tersebut, Bachrudin beralih menjadi pejabat fungsional widyaiswara utama.

“Memang akan ada SK untuk pembebastugasan dari jabatannya saat ini oleh pak Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Saat ini lagi diproses,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/11).

Dalam Keppres sudah ada tenggat waktu supaya gubernur segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan struktural. Namun, Fathurahman tak menyebutkan waktunya.

Pasalnya, Bachruddin belum ada penggantinya sebagai Asisten III. Artinya, untuk sementara waktu dia masih dibutuhkan sebagai Asisten III. “Tetapi nanti setelah ada SK pembebasan tugas baru

dia selesai di sana (sebagai Asisten III, red),” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB tersebut menyusul dua pejabat struktural Pemprov yang lebih dulu diangkat sebagai pejabat fungsional widyaiwara utama, yakni mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Tadjuddin Erfandi, M.Sc dan Mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM. Dari tiga pejabat eselon II Pemprov NTB yang mengambil jabatan fungsional widyaiswara, satu orang lolos menjadi widyaiswara madya dan dua orang widyaiswara utama. Satu orang yang menjadi widyaiswara madya, yang bersamaan terbit rekomendasinya dari LAN adalah mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH. Ketiganya akan menjadi dosen atau pengajar di BPSDM NTB. Jumlah widyaiswara Pemprov NTB saat ini sebanyak 12 orang. Jumlah ini dinilai masih kurang dari kebutuhan ideal minimal 25 orang. Untuk itu, pejabat eselon II yang akan memasuki usia pensiun didorong untuk mengambil widyaiswara. Dengan mengambil widyaiswara, masa tugas mereka menjadi 65 tahun, sehingga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat dibagi kepada calon pejabat struktural lainnya. (nas)

Penyampaian Nota Keuangan RAPBD NTB 2018 Molor Dari Hal. 1 ada beberapa komponen yang mengalami penurunan dibanding 2017. Seperti DBH tahun 2018 sebesar Rp 463,5 miliar lebih. Angka ini turun dibandingkan perolehan DBH tahun 2017 sebesar Rp 493,1 miliar lebih. Kemudian DID tahun 2018 turun menjadi Rp 27,2 miliar lebih. Sementara pada tahun 2017, DID yang

diperoleh Pemprov sebesar Rp 53,3 miliar lebih.

Sementara DAU dan DAK yang diperoleh Pemprov NTB meningkat dibandingkan 2017.

Tahun 2018, Pemprov memperoleh DAU sebesar Rp 1,5 triliun lebih sedangkan pada 2017 sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Kemudian DAK tahun 2018 sebesar Rp 1,4 triliun lebih, sementara 2017 sebesar Rp 1,3 triliun lebih. (nas)

Proyek Fisik Harus Dipercepat Dari Hal. 1 “Realisasi memang masih rendah karena belum dilaporkan, kalau sudah dilaporkan saya yakin angkanya meningkat,” kata bupati sembari meminta proses eksekusi dipercepat.

Menurut dia, penyebab rendahnya realisasi anggaran sejauh ini salah satunya dikarenakan oleh kendala lelang melalui LSPE. Di mana server milik Pemda masih tersendat akibat gangguan pasokan listrik. Sehingga Pemkab masih harus melakukan tender hingga awal November, khususnya lelang pengadaan barang dan jasa.

Sebagaimana data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi APBD KLU sebesar 62,88 persen sampai akhir Oktober lalu. Secara rata-rata saat ini SKPD yang sebelumnya berada di zona merah, karena realisasi berada di bawah 50 persen sudah mengalami peningkatan.

Untuk menggenjot realiasi

ini, Bupati sudah mengarahkan agar pejabat di Sekretariat Daerah membentuk Tim Percepatan. Tim ini selanjutnya akan mengundang SKPD dengan serapan anggaran rendah untuk dipercepat.

Sebaliknya klaim bupati, seluruh pekerjaan fisik sudah selesai ditender dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Ia berpesan agar pengawas proyek di tiap-tiap SKPD melakukan pengawasan sesuai tupoksinya, sehingga program terselesaikan tepat waktu dan tepat kualitas.

Diamini Kabag Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda Lombok Utara Lalu Majemuk, rata-rata pekerjaan fisik sudah selesai seluruhnya. Bahkan sebagian besar pekerjaan tinggal menunggu proses finishing.

“Untuk lelang memang masih ada yang dilakukan di bulan November, namun bentuknya pengadaan. Pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu seminggu sehingga kita tidak khawatirkan terlambat,” ujarnya. (ari)

Mantan Pejabat Lobar Minta Keringanan Hukuman Dari Hal. 1 Dijelaskan, pejabat yang diturunkan pangkatnya itu proses penyelesaian sanksi disiplinnya dilakukan sebelum berlakunya UU ASN. SK penjatuhan hukuman disiplin tersebut diberikan tahun 2013, sebelum UU ASN ditetapkan.

“Sementara yang bersangkutan ini usulan dari bupati sejak 2014. Sehingga penyelesaiannya, karena sudah berlaku UU ASN kita

mengadu pada UU ASN. Dalam UU ASN kalau dua tahun kena hukuman pidana pasti dipecat,” jelasnya.

Jika mantan pejabat Lobar itu melapor ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Raisah menyatakan Pemprov akan siap meladeni. Ia mengakui banyak PNS yang dikenakan sanksi oleh Pemprov melakukan banding ke Bapek. Jika ada yang melakukan banding ke Bapek biasanya Pemprov akan dimintai

berkas-berkas PNS yang dikenakan sanksi tersebut.

Bapek, kata Raisah, bisa saja memperkuat hukuman yang diberikan PPK dalam hal ini Gubernur dan bupati/ walikota. Bisa juga meringankan dan memperberat sanksi tersebut. Ia mengungkapkan pada 2014, ada PNS Pemprov yang diringankan hukuman sanksi disiplinnya oleh Bapek. Dari pemberhentian dengan tidak hormat menjadi pemberhentian dne-

gan hormat, sehingga PNS tersebut mendapatkan hak pensiunnya.

Kemudian, lanjutnya, ada juga PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat kemudian duturunkan pangkatnya selama tiga tahun. Raisah menegaskan, keputusan Bapek wajib ditindaklanjuti oleh PPK. Cuma, kaitan dengan pemberhentian mantan pejabat Lobar ini tidak mungkin meminta gubernur untuk merin-

gankan sanksi kepegawaian yang telah diberikan. Mantan pejabat Lobar itu dapat mlakukan banding ke Bapek atau PTUN. Intinya, kata Raisah, Pemprov tak dapat mengakomodir permintaan Ahmad Solihan. “Itu tidak bisa. Karena kalau mengacu kepada penurunan pangkat selama tiga tahun, itu kewenangan masing-masing PPK dalam hal ini Bupati Lombok Barat,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 18 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist).

Kasus Tanah Sekaroh

SIDANG DI TEMPAT - Proses sidang di tempat di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh terkait terbitnya puluhan sertifikat di kawasan tersebut, Jumat (17/11).

PN Tipikor Mataram Lakukan Sidang di Tempat Selong (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram melakukan sidang di tempat di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK 15) terkait terbitnya puluhan sertifikat di kawasan tersebut. Sidang di tempat ini dilakukan dengan terdakwa Kades Pemongkong, Lalu Maskan Mawalli dan terdakwa lainnya.

Sidang di tempat tersebut dimulai sekitar pukul 14.30 wita, Jumat (17/ 11) di lokasi Hutan Lindung Sekaroh (RTK 15) registrasi tanah hutan di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru terkait perkara penerbitan seritifikat di dalam kawasan Hutan Lindung.

Kegiatan sidang di tempat dilakukan Majelis Hakim yang diketuai Albertus Husada,SH.MH, dan dihadiri JPU yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lotim, Iwan Gustiawan,SH, para terdakwa, lawyer, saksi dan saksi ahli dari Kementerian LHK Sutikno, hadir pula Kepala LPH Rinjani Timur, Lalu Saladin beserta personel polisi kehutanan.

Dalam sidang di tempat itu, kegiatan dimulai dengan melakukan

pengecekan tapal batas hutan dan jumlah sertifikat bermasalah di kawasan Hutan Lindung Sekaroh berjumlah 31 sertifikat dan dari 31 sertifikat. Ada 8 sertifikat yang masuk dalam perkara saat ini yaitu lokasi sertifikat berjumlah 2 sertifikat di Ujung, Teluk Sunut kawasan hutan lindung sekaroh RTK (register tanah kehutanan)15 dan dilanjutkan dengan pengecekan hutan dan lokasi serifikat di Temeak berjumlah 1 sertifikat dan terakhir pantai Pink berjumlah 5 sertifikat. Dalam pengecekan patok batas, Majelis Hakim menanyakan bentuk patok dan lokasi patok pada tahun 90-an dengan keadaan patok yang sekarang dan saksi dari kehutanan membenarkan patok tersebut hanya

sudah dilakukan perehaban.

Menurut terdakwa Lalu Maskan Mawalli,S.sos, bahwa patok tahun 1993 yang ada di Ujung Segui tidak sama dengan patok yang ada sekarang dan pada saat pemasangan patok pada tahun 1993, terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Dsa Pemongkong. Bahkan yang menjadi pertanyaan dan kekecewaan terdakwa bahwa dari 6 orang terdakwa, hanya dirinya yang ditahan dari sejak proses penyelidikan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lotim. Namun demikian, terdakwa berkeyakinan dari semua rangkaian proses persidangan bahwa terdakwa akan lolos dari tuntutan tindak pidana korupsi/penyahgunaan wewenang yang didakwakan.

Proses sidang di tempat itu mendapat pengamanan ketat yang dilakukan oleh gabungan dari Brimob Labuan Haji, 1 peleton Sabhara Polres Lotim, anggota Polsek Jerowaru dan sat Intel gabungan TNI/Polri Lotim.

Kegiatan sidang di tempat selesai pukul16.50 wita berjalan aman. (yon)

Dua Pelaku Diduga Jual Motor Lobar Hidupkan Gerakan Pohon Pengantin Curian secara Ketengan Mataram (Suara NTB) Dua kawanan pencuri, AW (20) dan AS (20) menggasak apa saja yang ditemuinya.

Beraksi di Pagesangan Barat, Mataram, mereka diduga membawa pulang tanpa izin burung Jalak Nias dan motor Yamaha Alfa. Dua kawanan masing-masing asal Bertais, Sandubaya dan Pagesangan Barat, Mataram itu diciduk polisi Rabu (15/11) sekitar pukul 23.30 Wita.

“Saat itu mereka berdua sedang di rumah tersangka AS di Pagesangan. Kita amankan bersama barang bukti knalpot,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Jumat (17/11). Sementara burung Jalak Nias sudah dijual di Pasar Burung Bertais, Sandubaya. Sedangkan mesin motor Yamaha Alfa dijual di daerah Babakan, Sandubaya, rangka motor dijual di wilayah Timbrah.

Pada saat beraksi dini hari Rabu (15/11) lalu, dua pelaku itu dibantu dua orang berini-

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menunjukkan barang bukti motor pretelan dari dua tersangka, Jumat (17/11). sial A dan B yang posisinya gunakan uang hasil penjualan masih buron. Cara mereka barang curian untuk kebutumencuri yakni melompat pa- han hidup sehari-hari. “Dipagar rumah korban lalu ber- kai untuk beli nasi, beli rokok, gantian menggotong keluar pak,” kata AN mengaku sambil berjalan menuju ruang tahbarang-barang hasil curian.

AN dapat bagian menung- anan Polres Mataram.

Dua pelaku disangka megu di luar sementara AS yang mengeksekusi. Akibatnya kor- langgar pasal 363 KUHP tenban merugi material sebany- tang pencurian dengan pemberak Rp 5 juta dari kejadian atan dan diancam penjara paltersebut. Para pelaku meng- ing lama tujuh tahun. (why)

DPRD Dompu Bentuk Pansus RAPBD 2018 Dompu (Suara NTB) Kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) rencana APBD 2018 baru dikembalikan eksekutif ke DPRD untuk dibahas bersama setelah diperbaiki eksekutif. Molornya penyampaian KUA/PPAS dipastikan akan berimbas pada pengesahan APBD. DPRD sendiri telah membentuk panitia khusus (Pansus) RAPBD dengan masa kerja hingga akhir pembahasan RAPBD 2018.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat (17/11) mengaku KUA/ PPAS RAPBD 2018 hasil perbaikan baru diserahkan eksekutif ke DPRD, Kamis (16/11).

Karena baru diserahkan dan waktu yang mepet, sehingga Senin (20/11) akan dibahas secara internal. “Hari Senin (20/ 11) kita akan bahas dulu secara internal untuk langkah – langkah yang akan kita ambil, karena sekarang ini ada Pansus APBD (2018),” katanya.

Pansus APBD 2018, kata Yuliadin, sudah dibentuk dan bekerja sejak 9 November 2017 lalu yang diketuai Ikhwayuddin AK yang juga Ketua Fraksi PAN dan Ketua Komisi 3 DPRD Dompu. Pansus ini memiliki masa kerja hingga hingga pengesahan APBD 2018. Namun hasil kerja Pansus akan menjadi rujukan kerja Banggar dalam membahas APBD. “Pansus ini dibentuk agar tidak

ada masalah. (Tapi pembahasan APBD 2018) Bukan menggunakan Pansus, tetap (pembahasan) menggunakan Banggar. Tapi ada juga Pansus APBD. Hasil kerja – kerja Pansus ini menjadi acuan dalam pembahasan oleh Banggar,” ungkapnya.

Keberadaan Pansus ini pun terkesan tumpang tindih dengan kerja Banggar. Terlebih anggota Pansus juga sebagian besar merupakan anggota Banggar yang tugasnya membahas APBD. Namun hal ini dibantah Yuliadin, karena Pansus tidak dalam kapasitas membahas RAPBD. Tapi Pansus akan mencari sumber pendanaan, penerimaan daerah dan lainnya. “Banyak hal yang menjadi kerja Pansus yang menjadi acuan pembahasan di dalam forum Banggar. Kalau Banggar membahas RAPBD,” bantahnya.

Yuliadin juga menyayangkan molornya penyampaian KUA/ PPAS RAPBD 2018. Hal ini menunjukkan kinerja eksekutif tidak mampu mendukung kerja Bupati. Bupati dengan program unggulan jagung berhasil mempercepat kemajuan ekonomi daerah serta mengharumkan nama Dompu hingga tingkat nasional. “Saya sangat sayangkan. Ini ada operasi senyap untuk menghancurkan kepemimpinan Bupati. Masa baru kemarin diserahkan (perbaikan KUA/PPAS),” ungkapnya.

Ia juga menilai, kepemimpinan di daerah tidak berjalan nor-

mal. Terlambatnya penyampaian hasil perbaikan KUA/PPAS karena hanya bertumpu pada Bupati, sehingga keputusan dan pembahasan harus menunggu Bupati. Sementara Bupati dan Sekda tidak berperan maksimal.

“Kenapa harus menunggu Bupati dari Jakarta, pulang dari Kalimantan (baru bahas). Mana wakil Bupati? Ketika tidak ada Bupati, ada wakil Bupati yang akan menghandel. Kalau tidak ada juga, mestinya bisa dihandel oleh Sekda. Karena kepemimpinan kita ini transformatif,” jelasnya.

Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP yang dihubungi terpisah, mengatakan, KUA/PPAS sebenarnya tidak ada perubahan dari dokumen yan telah diserahkan Juli 2017 lalu. Penyesuaian yang dibahas bersama SKPD dan Bupati untuk menyesuaikan alokasi anggaran. “Kalau isi (KUA/PPAS) tidak ada perubahan, cuma disesuaikan dengan surat penetapan (DAU dan DAK untuk tahun 2018),” katanya.

Berdasarkan penetapan DAU dan DAK untuk tahun 2018, anggaran DAU berkuran puluhan milyar dibandingkan tahun 2017.

DAK mengalami penambahan, tetapi beberapa urusan yang tidak ada DAK seperti Perumahan dan Pemukiman Wilayah.

“Mudah – mudahan Senin besok bisa dijadwalkan pembahasannya,” ungkapnya.(ula)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid kembali akan menghidupkan gerakan pohon pengantin. Di mana pasangan pengantin wajib menanam bibit pohon.

Gerakan ini dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Bupati juga telah menandatangani semacam gerakan Penanaman 25 bibit pohon seumur hidup.

“Kita galakkan lagi pohon pengantin, ini kami segera mulai karena saya sudah tandatangani gerakan tanam 25 bibit pohon seumur hidup juga,” jelas bupati belum lama ini. Dalam implementasi gerakan ini, Pemkab Lobar akan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lobar.

Merespons hal ini, Kepala Kantor Kemenag Lobar H. Muslim siap mendukung rencana Pemkab Lobar mencanangkan program pohon pengantin. Hal ini menyusul instruksi bupati untuk mengembalikan program tersebut demi penghijauan.

Bahkan pihaknya berharap setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Lobar sudah menye-

diakan bibit pohon untuk diberikan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

“Sehingga begitu selesai pernikahan langsung diberikan dua bibit pohon itu untuk ditanam,” terangnya saat ditemui di Kantor Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, Jumat (17/11).

Kendati demikian pihaknya masih terkendala untuk pengadaan bibit pohon. Pasalnya jika pengadaan itu berasal dari Kemenag, akan dirasa susah dilakukan, sehingga pihaknya mengharapkan untuk pengadaan tersebut dari Dinas Perkebunan. ‘’Supaya begitu selesai acara pernikahan di KUA, bibit bisa dibawa langsung,” ujarnya.

Diakuinya program pohon pengantin pernah sempat dilakukan pada tahun sebelumnya. Bahkan tidak hanya sebatas pernikahan saja, namun pihaknya pernah mengelar penanaman pohon massal.

“Kita lakukan di Gunungsari waktu itu, kemudian di Gunung Sasak, bahkan dalam menyambut Hari Amal Bakti kita menanam pohon di beberapa tempat,” sambungnya.

Menurutnya jika dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perkebunan, kemungkinan akan mendukung.

Di mana nantinya pihaknya

berharap melalui dinas perkebunan dapat memberikan jatah bibit pohon di masing-masing KUA yang ada di Lobar. (her)