Edisi Jumat, 20 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

16 HALAMAN

SUARA NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 20 APRIL 2018

NOMOR 42 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH. Ahmad Rifai: Tidak akan Salah Pilih Ali BD: Jaga Silaturahim Kita PENDIRI dan Pengasuh

CALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga silaturahim. Jaga tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Dikatakan, yang dibawa mati adalah hubungan persaudaran yang kuat. Tidak terpecah belah. Apalagi

dengan alasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pesan ini selalu dikemukakan Ali Dachlan alias Amaq Asrul alias Ali BD alias Papuk Abada, Sang Pendobrak dalam setiap kesempatan bersilaturahmi dengan warga. Baik dalam masa kampanye maupun maupun masa di luar kampanye.

Bersambung ke hal 15

Pondok Pesantren Ibadurrahman, Dusun Tibu Sisok Desa Longkame, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memiliki kesan yang sangat luar biasa pada sosok Ali Bin Dachlan.

Terungkap dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, karya TGH Abdul Latief, Bersambung ke hal 15

Selain Proyek Penyulingan Air

Empat PLTS di NTB Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB mencatat sebanyak empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB dalam kondisi rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat alias mangkrak. Empat PLTS yang mangkrak tersebut dibangun Kementerian ESDM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TO K O H

Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si menyebutkan PLTS yang sudah lama rusak dan tak dapat difungsikan itu berada di empat lokasi. Yakni, PLTS Pusu kapasitas 15 kWp di Bima, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Sumbawa, PLTS Kidang 5 kWp di Lombok Tengah dan PLTS Batu Jangkih 15 kWp di Lombok Tengah.

Bersambung ke hal 15

Malas Lapor Harta Kekayaan BERDASARKAN data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, sebanyak 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak ditemukan pejabat yang malas melaporkan harta kekayaannya. Secara keseluruhan, jumlah pejabat yang kurang patuh dan belum melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 412 orang, tersebar di 38 SKPD. Bersambung H. Fathurahman ke hal 15

(Suara NTB/ars)

MANGKRAK - PLTS Komunal di Dusun Wadunggapi Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang mangkrak sejak 2014 lalu.

Achmat Juri, Kapolda NTB yang Baru

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) – Brigjen Pol Achmat Juri dilantik sebagai Kapolda NTB, Kamis (19/4). Perwira tinggi mantan Kapolda Maluku Utara itu menggantikan Brigjen Pol Firli yang pindah tugas ke KPK. Bersamaan dengan pelantikan, yakni upacara serah terima jabatan (Sertijab) kedua jenderal bintang satu itu dipimpin Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta.

Bersambung ke hal 15

Hindari Penalti SERAPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi atensi khusus Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemprov NTB. Pasalnya, jika realisasinya tidak sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka DAK tahap berikutnya akan hangus.

Artinya, SKPD yang melaksanakan proyek DAK Fisik kena penalti dari pemerintah pusat. ‘’Iya, ini jadi atensi. DAK itu kalau ndak sesuai (realisasinya) bisa kita dipenalti oleh pusat,” Bersambung ke hal 15

Usut Infrastruktur Rusak

Kejati dan Polda NTB Jangan Tunggu Laporan

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB didorong punya inisiatif untuk mengusut proyek - proyek infrastruktur yang cepat rusak di NTB. Tidak saja berpangku menunggu laporan dari masyarakat, tapi temuan lapangan dan informasi dari media disebut bisa jadi bahan penyelidikan awal.

SIKAP Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih berpangku tangan menunggu laporan masyarakat tersebut dikritik Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB. Penegak hukum didorong harus punya inisiatif untuk membuat skala prioritas penanganan kasus berskala besar. ‘’Jangan cuma menunggu laporan dari masyarakat. APH harus ada ini-

siatif, karena memang itu tugasnya,’’ kata peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH, Rabu (18/4).

Memang kajian secara yuridis menurutnya, peristiwa pidana memang harus ada laporan sesuai penjelasan Pasal 31 ayat 1 UU Tipikor. Ketentuan ini sinkron dengan Pasal 1 angka 4 UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Akan tetapi menurutnya, paradigma itu harus berani diterobos oleh penegak hukum. ‘’Ambil inisiatif dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi. Lebihlebih pada pengerjaan proyekproyek tersebut,’’ tandasnya.

Kenapa harus berinisiatif?

Menurutnya, jika terlalu mengandalkan laporan perorangan atau kelompok masyarakat, akan dipaksa membawa bukti-bukti dan data-data yang mengarah adanya peristiwa pidana tersebut.

Sementara pelapor akan terkenda-

la akses mendapatkan bahanbahan itu, kecuali dilakukan APH. Sebab itu, terkait dugaan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, didorong cara berpikir penegak hukum dengan semangat pemberantasan korupsi.

Bahwa semua kita ini adalah bagian dari orang yang aktif untuk memberantas korupsi. Lebih-lebih penegak hukum kita.

Jika ada informasi dari media massa misalnya, ambil saja inisiatif untuk mencoba dimintakan klarifikasi dan proses-proses lainnya secara hukum,’’ sarannya.

Dalam catatan tim Liputan Khusus (Lipsus) Suara NTB, proyek patut diduga bermasalah sesuai temuan lapangan dan informasi masyarakat, seperti Bendungan Kamudi di Kecamatan Woja, Dompu salah satu proyek kakap yang dibangun tahun 2017 lalu ini sudah dua kali jebol akibat banjir pada Maret 2018 dan April 2017.

Bersambung ke hal 15

SALAM - Kapolda NTB, Achmat Juri (kiri) bersalam komando dengan Deputi Penindakan KPK, Firli usai serah terima jabatan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/4).

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Indikasi Hotel Bintang Sediakan PSK Jadi Tujuan Studi Banding SETELAH mendapatkan penghargaan Kelurahan Inovatif Nasional pada tahun 2017 kemarin, kelurahan Banjar mulai dilirik sebagai lokasi studi banding terutama untuk masalah pengelolaan sampah. Dimana di kelurahan Banjar, masyarakatnya secara aktif mengelola sampahnya sendiri dan diubah menjadi berbagai kerajinan berdaya ekonomi tinggi. Seperti pada Kamis (19/4), Banjar kedatangan tamu studi banding dari pemerintah kecamatan dan kelurahan Balikpapan yang datang untuk belajar serta berbagi ilmu.

(Suara NTB/uul) “Mereka datang untuk beM. Saleh lajar terutama untuk masalah pengelolaan sampah yang disini dilihat sangat aktif kegiatannya,” terang Sekretaris Lurah Banjar, M. Saleh, M.Ling pada Suara NTB, Kamis (19/4). Ia menerangkan mereka tertarik dengan inovasi pengelolaan sampah yang diterapkan di Banjar dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat yang berperan aktif. Hal ini berbeda dengan disana dimana masyarakat cenderung individu saat diajak melakukan kegiatan gotong royong lingkungan.

“Kalau di sini kan rasa kekeluargaan masyarakat masih tinggi sehingga mudah untuk diajak berkegiatan, beda dengan disana mereka lebih memilih untuk sumbang uang ketimbang tenaga, cerita mereka,” kata Saleh. Peserta studi banding, imbuhnya, juga sangat banyak bertanya terkait program-program yang dilakukan di Banjar yang sekiranya bisa diaplikasikan di daerahnya. Makanya mereka diajak ke kelompok pengelolaan sampah Kawis Krisant untuk melihat lebih dekat cara pengelolaan sampah serta kerajinan yang dibuat dari sampah.

Saleh sangat mengapresiasi kedatangan tamu studi banding ini meski terbilang singkat. “Setidaknya mereka di sini mendapatkan ilmu yang lumayan dan mudahan bisa diterapkan disana,” jelasnya. Ia menceritakan memang sekarang wilayahnya sering dikunjungi berbagai wilayah di Indonesia sebagai tempat studi banding. Seperti beberapa waktu lalu studi banding para lurah dari Sumbawa yang belajar tentang penanganan sampah.

“Tugas kita hanya menemani mereka saja sekaligus menjelaskan apa saja yang belum dipahami,” kata Saleh. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menerima kunjungan studi banding dari Tulungagung dan Tasikmalaya serta dari Kudus yang belum ditentukan waktunya. (uul)

Pemkot Siapkan Sanksi Tegas

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H.Abdul Latif Najib menyayangkan hotel bintang di Mataram, disinyalir menyiapkan pekerja seks komersil (PSK) bagi tamunya. Jika hasil investigasi Satpol PP terbukti, pihaknya menyiapkan sanksi tegas, tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

“Kalaupun mengajukan izin, tidak direkomendasikan lagi. Ini dijadikan acuan oleh bagian perizinan,” kata Latief dikonfirmasi, Kamis (19/4).

Kewenangan menutup atau mencabut izin hotel bukan menjadi tugas Dinas Pariwisata. Karena izin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pihaknya kata Latief, sesuai tupoksi, berkaitan pengecekan standarisasi fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restauran.

Jauh sebelumnya manajemen hotel diingatkan agar memahami visi - misi Kota

Mataram. Ini yang selalu dikomunikasikan lewat Àsosiasi Hotel Mataram (AHM).

Kalaupun ada disinyalir hotel atau para pemilik melakukan ini harus dikuatkan komitmen bersama.

“Karena, satu yang berbuat semua kena getahnya,” katanya mengingatkan.

Praktik haram ini dinilai memiliki konsekuensi. Tidak saja bagi hotel, tapi citra pariwisata daerah akan rusak.

Latief mengingatkan pelaku pariwisata diminta tidak mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan sendiri.

Sementara di satu sisi merugi-

kan orang lain.

Pengakuan diperoleh NTB sebagai pariwisata halal harus dihargai. Seluruh elemen harus komitmen terhadap predikat halal tourism tersebut. “Ini sangat berat. Bukan saja fasilitasnya yang halal.

Mulai cara memasak dan alat dapurnya juga harus halal,” tambahnya.

Latief mengelak hotel bintang disinyalir menyiapkan PSK sebagai dampak perkembangan pariwisata di Mataram. Menurut dia, ini ulah oknum yang bekerjasama dengan sopir atau jaringan luar lainnya. Meskipun

(Suara NTB/cem)

KANGKUNG - Petani kangkung di Kelurahan Jempong, Lingkar Selatan Kota Mataram, membersihkan kangkung yang baru saja dipetik, Kamis (19/4). Selanjutnya kangkung ini akan dijual di pasar tradisional dan supermarket di Kota Mataram. Terkenalnya kangkung Lombok di luar daerah, salah satunya berasal dari daerah ini.

DPPKB Gelar Lokakarya Mini dan Musyawarah Kampung KB Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menggelar lokakarya mini dan musyawarah kampung KB di Kecamatan Sekarbela.

Lokakarya yang dihadiri unsur Pokja Kampung KB kecamatan dan kelurahan, menurut Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno, Kamis (19/4) sebagai bentuk penguatan jejaring dengan mitra masyarakat.

Pelibatan jejaring ini dimaksudkan untuk memberi informasi program yang harus dilakukan oleh setiap Pokja.

Sehingga, masing - masing Pokja dapat mengadvokasi masyarakat serta mencari solusi atas permasalahan timbul di masyarakat. “ Ini juga untuk mengetahui progres pelaksanaan program kampung KB di masyarakat,” kata Sutrisno.

Dijelaskan, kampung KB merupakan program inovatif yang strategis sekaligus model atau miniatur pembangunan yang melibatkan sektor secara terpadu.

Tidak saja dari sisi pelayanan KB diperoleh masyarakat. Data diperoleh oleh kader baik berupa rumah tidak layak huni, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan serta infrastruktur lainnya secara terintegrasi ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Keterpaduan ini kata dia,

15 Pengajuan Izin Usaha di Mataram Ditolak Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menolak 15 pengajuan izin usaha masyarakat. Izin ditolak ini tergantung hasil survei tim.

Contohnya, ada yang menyangkut lokasi tempat usaha yang mengganggu arus lalu lintas, pemilik tidak berada ditempat dan lain sebagainya.

“Ada yang pemiliknya tidak ditemukan di lapangan. SOP nya kita harus tolak, karena tim tidak bisa mengklarifikasi izin yang diajukan,” kata Sekretaris DPMPTSP Kota Mataram, Bambang J.W, Kamis (19/4). Proses pelayanan perizinan saat ini berbeda dari sebelumnya. Dokumen yang

diajukan pemohon (warga) langsung dibahas bersama tim teknis. Tim yang terdiri dari instansi teknis melakukan proses verifikasi di lapangan.

Dua pekan tim turun mensurvei 32 pengajuan izin di Mataram. Ada 15 permohonan izin yang ditolak. Pelayanan perizinaan saat ini kata Bambang, tidak lagi ada istilah menunda. Jika dari persyaratan tidak lengkap atau hasil survei ada permasalahan, Tim langsung memutuskan pengajuan izin itu ditolak sambil memberikan saran masukan.

Seperti pengajuan investasi modal asing. Pemohon melampirkan dahulu tanda daftar usaha pariwisata dari BKPM Pusat untuk mengeluarkan tanda

Pengakuan diperoleh NTB sebagai pariwisata halal harus dihargai. Seluruh elemen harus komitmen terhadap predikat halal tourism tersebut

demikian, ia akan tetap memberikan pembinaan melalui asosiasi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati mengklarifikasi statemen sebelumnya. Pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan

(Suara NTB/cem)

H. A. Latief Najib langkah selanjutnya. “Saya mengajak mari kita sama sama menghargai. Taati aturan dan menjaga nama baik Kota Mataram,” demikian kata Bayu. (cem)

Hati - hati Pilih Biro Perjalanan Umroh

Awasi hingga ke Pengecer ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE meminta Pertamina melakukan pengawasan elpiji hingga ke tingkat bawah.

Misban kepada Suara NTB mengakui bahwa, pihaknya menemukan adanya penjualan elpiji 12 kg, kurang takarannya. Hal ini, tentu saja merugikan masyarakat konsumen pengguna tabung elpiji dengan kapasitas 12 kg. ‘’Mestinya tekanan elpiji menurut Pertamina, 1 - 10, tapi kenyataan yang ada adalah, itu tekanannya 1 - 7. Berarti kan ada 0,3 yang tidak ada,’’ katanya.

Misban mengaku sudah (Suara NTB/fit) melaporkan temuan ini kepaMisban Ratmaji da pihak Pertamina. Dalam laporan itu, lanjut dia, Pertamina menyarankan agar setiap pembelian elpiji, konsumen menimbang terlebih dahulu. ‘’Beratnya 12 kg bersih. Ditambah dengan berat tabung. Jadi berat elpiji ditambah dengan tabungnya itu beratnya 27 kg rata-rata. Jadi 12 kg berat elpijinya dan 15 kg berat tabungnya. Jadi pas 27 kg,’’ terangnya.

Misban menilai, saran Pertamina sulit dilaksanakan oleh masyarakat.

Banyak hal yang membuat saran Pertamina itu sulit terlaksana. Pertama, masyarakat tidak mempunyai timbangan untuk menimbang elpiji yang dibeli. Tidak hanya konsumen, warung tempat masyarakat membeli juga tidak mempunyai timbangan. ‘’Kalau ditimbang di rumah, terus timbangannya kurang, kemudian dikembalikan, jelas yang punya warung tidak percaya,’’ katanya. Selain itu, sambung politisi PKPI ini, masyarakat tidak mau repot melakukan penimbangan.

Tetapi pada akhirnya, masyarakat tetap menjadi korban.

Oleh karena itu, Misban meminta Pertamina melakukan pengawasan hingga ke tingkat pengecer. ‘’Jadi pengawasan pertamina itu, kita harapkan jangan hanya sampai di tingkat agen.

Karena kalau di tingkat agen, timbangannya pasti pas,’’ demikian Misban. Takaran elpiji di tingkat agen dipastikan pas, karena mereka memiki alat penimbangan dan fasilitas penunjang lainnya. ‘’Kan bisa saja Pertamina melakukan pengawasan sampai ke tingkat terakhir, yakni di pengecer yang langsung berhadapan dengan konsumen,’’ saran Misban.

Menurut dia, kalau di tingkat pengecer takarannya tepat, anggota Dewan dari Dapil Mataram - Sekarbela ini yakin, di tingkat atas seperti pangkalan dan agen, pasti benar. Misban menyayangkan pengawasan oleh Pertamina dilakukan hanya sampai tingkat agen. Dia berharap ada inisiatif dari Pertamina untuk melakukan sidak elpiji secara acak di tingkat pengecer.

Tidak hanya pengecer LPG 12 kg tapi juga elpiji 3 kg. ‘’Kalau setiap beli kita disuruh nimbang, kan repot,’’ keluhnya.

Dikatakan Misban, rantai prosedur pengawasan elpiji sangat berbelit-belit. Ketika konsumen menemukan masalah dengan volume elpiji, maka harus melapor kepada toko atau warung di mana konsumen membeli. Nantinya, oleh pengecer, akan dilakukan komplain lanjutan ke tingkat agen. (fit)

”

daftar perusahaan. Ini yang harus dipelajari regulasinya.

Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Kesra, H. Novian Rosmana menambahkan, tidak saja izin usaha, termasuk izin reklame juga dicek.

Pihaknya turun bersama tim untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan pelayanan perizinan ke masyarakat. Warga tidak perlu lama - lama menunggu, sehingga lebih cepat tahu alasan diterima atau ditolak pengajuan izinnya. “Ini akan lebih efektif,” tambahnya.

Pengajuan 15 izin yang ditolak ini, selama pemohon melaksanakan rekomendasi atau saran masukan tim. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan izin mereka. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, belum menerima keputusan resmi dari Kementerian Agama terkait wacana moratorium umroh. Wacana yang bergulir ini dinilai sebagai dampak dari maraknya penipuan ibadah umroh oleh pengusaha. Warga diingatkan agar lebih berhati hati memilih travel umroh.

“Sampai saat ini kita belum keluar keputusan resmi dari Pemerintah Pusat,” kata Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam dikonfirmasi, Kamis (19/4).

Pemerintah Pusat kata dia, hanya mengirimkan keputusan penetapan biaya perjalanan umroh Rp 20 juta untuk satu jamaah. Kenyataannya pengusaha memberikan harga ke masyarakat bervariasi.

Semestinya, masyarakat harus selektif. Kalau tawaran perusahaan lebih murah, maka harus berpikir ulang.

Kemenag tidak bisa mengintervensi lebih jauh penetapan harga oleh pengusaha. Kewenangannya hanya sebatas memberikan izin operasional biro perjalanan umroh. “Ya namanya travel kan pasti begitu,” jawabnya.

Perusahaan travel umroh resmi di NTB hanya delapan.

Yang lebih banyak adalah cabang - cabang travel umroh dari luar yang memilih usaha di NTB. Menurut dia, alasan moratorium yang bergulir di Pemerintah Pusat melihat

(Suara NTB/dok)

H. Burhanul Islam banyaknya kasus penelantaran jamaah oleh biro perjalanan umroh. Kemungkinan ini jadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.

Wacana Pemerintah Pusat melakukan moratorium justru menuai protes dari masyarakat. Zulaeha misalnya, tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Dia menilai akan merugikan masyarakat yang memiliki niat menuaikan ibadah ke Tanah Suci Mekkah.

Kasus penelantaran dan penipuan jemaah umroh tidak bisa dijadikan patokan. Sehingga, pemerintah perlu memberikan solusi dan sikap tegas terhadap biro perjalanan yang merugikan masyarakat. “Jangan gara - gara satu kasus kemudian semua kena getahnya,” kritiknya. (cem)

Tidak Ada Kepsek

(Suara NTB/ist)

MUSYAWARAH - Kepala DPPKB, Sutrisno, menghadiri lokakarya mini dan musyawarah kampung KB Kecamatan Sekarbela, Kamis (19/4). mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas. Di samping itu, keberadaan kampung KB membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahtrakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. “Pelaksanan program melalui pelaksanaan integrasi lintas sektoral dan kemitraan baik swasta, provider dan pemangku kebijakan,” tambahnya.

Keberadaan kampung KB dinilai memberikan efek posi-

tif bagi masyarakat. Disebutkan, telah dibentuk enam kampung KB di enam kecamatan.

Tahun ini, akan diresmikan 12 kampung KB, sehingga dapat mempercepat meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Di satu sisi, kemandirian masyarakat di kampung KB memberikan manfaat terhadap peluang usaha dan tumbuhnya usaha ekonomi kecil menengah. (cem/*)

Pol PP Awasi Peredaran Miras Oplosan Mataram (Suara NTB) Insiden belasan warga di Pulau Jawa meninggal usai menenggak minumas keras oplosan menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Aparat penegak Perda ini, memperketat pengawasan peredaran miras oplosan tersebut.

Peredaran miras oplosan menurut Kasat Pol PP, Bayu Pancapati, belum terdeteksi di Kota Mataram. Namun, ini tetap menjadi atensi untuk mengawasi minuman haram tersebut.

Umumnya masyarakat mengkonsumsi miras sekadar mencari senang. Faktanya, ada pergeseran dan justru terjadi warga mencampur minuman dengan obat anti nyamuk, obat penahan sakit kepala dan lain sebagainya. “Awalnya mereka minum buat enak,” kata Bayu ditemui, Rabu (18/4).

Salah seorang warga di Kecamatan Sandubaya diduga meninggal usai mengkonsumsi miras oplosan. Kasus ini tidak diketahui persis oleh Bayu. Informasi itu baru diperoleh dari

media. “Baru sekarang saya tahu ini,” akunya.

Diterangkan Bayu, mengkonsumsi miras saja akan mengganggu kinerja organ dalam tubuh. Apalagi dicampur dengan yang macam - macam tentu membahayakan. Menjelang Ramadhan ini, ia bersama aparat kepolisian dan TNI akan turun menertibkan pedagang miras di Kota Mataram.

“Dalam waktu dekat kita turun penertiban,” kata dia.

Tim tidak saja menyentuh miras. Termasuk hotel, warnet dan tempat - tempat hiburan playstation jadi sasaran razia.

Prioritas penertiban pada pedagang miras secara demonstratif berjualan di pinggir jalan. “Terutama pinggir jalan protokol ini sudah kita ingatkan mereka agar tidak berjualan lagi. Sudah ditertibkan bukan berjualan saja. Di situ tempatnya minum,” sesalnya. Pengendalian peredaran miras berulangkali dilakukan bersama camat, lurah serta aparat kepolisian dan TNI. Rupanya, sanksi itu tidak memberi efek jera. (cem)

Siswa di Lima Sekolah Terancam Tak Miliki Ijazah Mataram (Suara NTB) Kekosongan jabatan kepala sekolah (Kepsek) di tingkat SD dan SMP di Kota Mataram berimplikasi terhadap ratusan, bahkan ribuan siswa.

Mereka terancam tidak memiliki ijazah karena belum ada pejabat definitif ditunjuk menandatangani ijazah siswa.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (18/4) menjelaskan, tidak saja jabatan struktural yang kosong.

Jabatan fungsional dinilai sangat penting dan harus segera diisi yaitu kekosongan lima jabatan kepala sekolah. Paling tidak sebelum 16 Juni harus terisi, karena kepala sekolah definitif harus menandatangani ijazah siswa. “Plt kan ndak bisa tanda tangani ijazah siswa. Makanya ini yang urgen harus kita isi,” jawab Nelly.

Prioritas pengisian jabatan kepala sekolah sudah disampaikan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram. Ini berdampak kepemilikan ijazah siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke sekolah lebih tinggi.

Baperjakat kata Nelly, sudah memproses dan tahap verifikasi. Sebab, tidak saja pengisian, tapi akan ada pergeseran dan promosi kepala sekolah. “Siapa yang bisa dipromosi akan ada penggantian yang pensiun,” ujarnya.

Kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks pengangkatan kepala

sekolah pada proses pengawasan sekaligus pengkajian.

Hasil kajiannya itu disampaikan ke Baperjakat dan nantinya jadi bahan pertimbangan.

Nelly mengaku, pengangkatan kepala sekolah tahap finalisasi. Dalam waktu dekat akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera dilakukan pengisian. Kemendagri tambah Nelly, juga sudah memberikan lampu hijau. “Insya Allah, kalau Pak Menteri tidak sibuk. Dua atau tiga hari bisa selesai kok,” imbuhnya.

Bagaimanapun juga nantinya, Kemendagri akan memproses dan menelaah kelengkapan berkas. Termasuk mengecek sertifikasi guru yang diajukan Pemkot Mataram. Disampaikan Nelly, terdapat kekurangan pegawai dialami tahun ini. Sekitar 500 guru termasuk kepala sekolah pensiun. Kekosongan ini digantikan oleh guru kontrak yang diangkat serta proses penggajiannya melalui pembiayaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penerimaan calon pegawai negeri tahun ini, Pemerintah Pusat memberikan formasi seimbang antara guru yang pensiun dan rekrutmen.

Strategi lainnya untuk pengisian guru kelas, Pemkot Mataram terbuka menerima guru pindahan dari kabupaten/kota lainnya. Ini dipahami bahkan direspon baik oleh kepala daerah untuk mengisi kebutuhan guru di sekolah.

“Kalau ada guru kelas pindahan langsung diterima,” demikian kata Nelly. (cem)

SUARA NTB

Jumat, 20 April 2018

Halaman 3

Nanang Samodra Dengar Pendapat dengan Mabes TNI Cek Fisik Pelaksanaan TMMD di KSB Tokoh Masyarakat NTB Mataram (Suara NTB) Anggota DPR/MPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi NTB, Nanang Samodra KA, mengundang sejumlah tokoh masyarakat di NTB, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dalam sebuah forum dengar pendapat dengan masyarakat dapil NTB. Kegiatan dengar pendapat tersebut digelar di aula rapat utama, Universitas Islam AlAzhar Mataram, Kamis (19/4) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Nanang Samodra banyak menerima masukan dari para tokoh masyarakat Salah satunya yang mencuat yakni soal penyediaan lapangan pekerjaan.

Diakui dalam kegiatan dengar pendapat tersebut, salah satu persoalan di NTB yang sampai saat ini masih cukup sulit diatasi yakni penyediaan lapangan pekerjaan. Karena minimnya lapangan pekerjaan, tak heran kemudian masyarakat NTB banyak yang menjadi buruh migran ke luar negeri dan NTB pun tercatat sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja tertinggi ke luar negeri.

Kondisi tersebut kini diperburuk oleh kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan tenaga kerja asing masuk bekerja ke Indonesia, dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Nanang Samodra berpose bersama sejumlah tokoh masyarakat usai dengar pendapat. diberikan lewat regulasi yang Jadi DPR RI juga sudah mendikeluarkan oleh presiden gantisipasi hal ini,” jelasnya.

Selain itu, wakil rakyat Joko Widodo, baru-baru ini.

“Kita (DPR RI) sedang dapil NTB dari Fraksi Partai mendesak untuk dibuatkan Demorat ini juga menyoroti pansus guna terkait dengan masih tingginmempertany- ya angka pernikahan dini di akan apa ala- NTB. Hal itulah yang menjasan pemerin- di salah satu penyumbang tingtah membuat ginya angka pengangguran. k e b i j a k a n Oleh karena itu, ia menyarant e r s e b u t . kan kepada masyarakat unKarena kita tuk menerapkan proteksi insadari betul ternal yang kuat dalam kelubahwa san- arga guna mencegah pernikag a t - s a n g a t han dini. Sebab dengan regud i r u g i k a n . lasi saja tidak cukup. (ndi/*)

Mataram (Suara NTB) Mabes TNI AD melalui Tim pengawasan dan evaluasi (Wasev) Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 101, melakukan kunjungan ke lokasi di Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (18/4). Tim dipimpin langsung Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah bersama rombongan, didampingi Pasi Bhakti Korem 162/WB Mayor Inf I Made Darma. Tim melakukan tatap muka dengan ratusan masyarakat desa setempat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati KSB diwakili Sekda, H. Abdul Azis SH, MH menyampaikan, daerahnya tergolong penduduk yang sangat sedikit dengan pendapatan daerah terbatas. Sehingga pembangunan infrastruktur tentunya tidak bisa diakomodir oleh anggaran daerah saja.

“Sehingga kami menggandeng TNI melalui program TMMD ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur disemua wilayah KSB,” kata Sekda.

Meski dengan anggaran yang minim, katanya program TMMD bisa berjalan dengan baik. Tim dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang berkualitas. “Program ini kita tidak membicarakan nilai rupiahnya,namunnilaiataumanfaat-

(Suara NTB/penrem)

CEK FISIK - Ketua Tim Wasev TMMD Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah saat berkunjung ke lokasi TMMD Desa Ai’ Kangkung Kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat, Rabu (18/4). up banyak yang telah dibangun di nyayangcukupbesar,”ujarnya.

Dandim 1607/Sumbawa Let- semua wilayah di seluruh Indonekol Arm Sumanto S Sos., menyam- sia dan dalam pelaksanaannya. paikan laporan kegiatan TMMD Para anggota Satgas TMMD, tingyang meliputi sasaran fisik dan gal bersama masyarakat dengan non fisik. Kegiatan menggandeng harapan untuk saling kenal mensemua instansi untuk memberi- genal dan menjalin ikatan batin. kan penyuluhan yang dilaksana- Dengan begitu, terjalin komunikakan pada malam hari selama keg- si dan silaturrahmi yang baik.

Sebelum mengakhiri sambuiatan TMMD berlangsung.

Sementara Mayor Jenderal tannya, Ilyas juga menyampaikan TNI Ilyas Alamsyah menyam- permohonan maaf jika ada kesalapaikan, manfaat program san- han yang dilakukan oleh anggota gat besar dan daerah yang per- Satgas. “Atas nama pimpinan nah dijadikan sasaran TMMD TNI kami menyampaikan permohonan maaf bila ada anggota Satdiyakininya akan maju.

“Untuk itu, kita melaksanakan gas yang berbuat salah atau kelaprogram TMMD ini untuk mem- laian selama kegiatan TMMD ini percepat pembangunan infrastruk- berlangsung,” ujarnya.

Tatap muka yang dihadiri tur di wilayah tersebut,” jelasnya.

Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Manajemen HRD PT. AMNT Ahjuga membeberkan maksud keda- mad Salim, Kadis PU KSB Amar tangannya dilokasi TMMD. “Ke- Nurmansyah, ST., MM., Kapolsek datangan saya di Desa Ai Maluk Kompol Bahktiar, Camat Kangkung ini atas perintah Bapak Sekongkang, Danramil 1607-10/ Kasad untuk mengecek pelaksan- Sekongkang, Kapolsek Sekongaan TMMD ini, karena program kang, Danki Brimob Polda NTB TMMD ini merupakan program dan Kades Ai’ Kangkung tersebut terpadu dan terpusat yang dilak- diakhiri dengan sesi tanya jawab sanakanTNIdenganmenggandeng seputaran permasalahan pembangunan di Desa Ai’ Kangkung dan Kementerian terkait,” jelasnya.

Ilyas menambahkan selama ini, peninjauan ke lokasi-lokasi sasapelaksanaan program TMMD cuk- ran fisik TMMD. (ars/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Jatah Transmigran Dikurangi KUOTA program transmigras untuk warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun ini mengalami pengurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, untuk lokasi transmigrasi di Mamasa Sulawesi Barat, Pemkab Lotim hanya dapat kuota untuk tiga kepala keluarga (KK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Andika Istujaya, menjelaskan, untuk jatah NTB tahun 2018 sebanyak 15 KK, dari jumlah itu Kabupaten Lotim mendapatkan jatah sebanyak tiga (Suara NTB/yon) KK dengan tujuan transmigrasi ke Andika Istujaya Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Dijelaskan bahwa jumlah kuota itu tentu sangat sedikit yang terpenuhi dari daftar tunggu hampir masyarakat yang mendaftar dalam program ini sebanyak 66 kepala keluarga.

Syarat untuk mengikuti program transmigrasi, keluarga tersebut harus mendaftar dengan membawa KTP dan KK dan tanpa adanya kriteria khusus. Namun bagi yang sudah mendaftar tetap dilakukan seleksi oleh tim dari provinsi untuk melihat sejauhmana minat dari masyarakat itu untuk mengikuti program transmigrasi yang dihubungkan dengan kemauan masyarakat itu untuk berubah. Bagi yang daftar tunggu ada daftar tulis dan tes wawancara.

Keinginan untuk berubah itu sendiri dapat ditemukan dari keterampilan yang ia miliki. Misalnya berhubungan dengan lahan sebagaimana besar kemauannya untuk mengerjakan lahan tersebut. Adapun bagi yang terpilih nantinya ditempati transmigran akan diberikan lahan seluas 2 hektar, rumah dan jatah hidup (jadup) hingga lima tahun. (yon)

Halaman 4

Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lotim Dikritik

Selong (Suara NTB) Debat publik pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim)yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Rabu (18/4) malam dikritik. Pasalnya, banyak pihak yang kecewa dalam penyelenggaraan acara debat. Persiapan pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim kurang begitu matang, termasuk dengan pihak dari event organizer (EO).

Kritikan pertama disampaikan Ketua Japda NTB, Lalu Syaparudin Aldi melihat KPU belum siap menyelenggarakan debat. Menurutnya, debat publik tidak usah dilakukan daripada akan membuat malu semua pihak, termasuk dari pasangan calon itu sendiri. “Kalau tidak siap jangan noak ngadakan debat, ini hanya bikin malu,’’ kritiknya.

Sementara moderator debat, Roma Hidayat, mengaku, pelaksanaan debat hampir seperempatnya adalah perjudian. Hal itu dikarenakan set-

ting ruangan baru final 30 menit sebelum debat, tidak ada briefing dan gladi resik serta untuk dukungan teknis.

Selain itu, tidak ada bahan bacaan moderator, kursi, mikropon dan lain sebagainya.

Penertiban dan pengamanan oleh panitia terhadap audiens tidak dilakukan serta tidak adanya ruang improvisasi oleh moderator.

“Nyaris kami hanya jadi tukang baca soal. Aturan KPU sangat ketat, pilihan kata dan warna saja diatur. Saya mohon maaf jika tidak optimal,”

terangnya.

Sementara, Komisioner KPU Lotim Divisi SDM dan Patmas, Musa Al Hadi menjelaskan, terlepas dari kecewa berat yang didapatkan pelaksanaan yang tidak maksimal, pihaknya tetap melaksanakan debat. Dalam hal ini, ujarnya, pelaksanaan debat persiapannya sudah ready for us. Namun pada detik-detik acara akan dimulai salah seorang dari EO menyampaikan ada sesuatu yang masih kurang, yakni dirigen.

Meski demikian, pelaksan-

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim bergandengan tangan usai debat publik yang digelar di Ballroom lantai II Kantor Bupati Lotim, Rabu (18/4) malam. aan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur (Lotim) berjalan lancar dan aman sebagaimana yang diharapkan. Pada kesem-

patan itu, paslon menyampaikan visi dan misi dan menyindir kebijakan dari paslon yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya. (yon)

PKK Tekankan Peningkatan Kualitas SDM Perempuan Tanjung (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hj. Rohani, S.Pd.I., menekankan pentingnya program pemberdayaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya perempuan di KLU. Pasalnya, PKK secara kelembagaan tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi beragam persoalan yang ada di masyarakat.

“PKK tak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Mulai dari pelecehan seksual, drop out, anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi yang perlu ditingkatkan, kualitas sumber daya perempuan,” tegas Rohani saat berlangsungnya sosialisasi HKG PKK ke 46 di Aula Kantor Bupati, Rabu (18/4).

Menurut istri Bupati Lombok Utara ini, kalangan perempuan di tengah masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu dengan beragam kegiatan yang tidak bermanfaat. Sebut saja bergosip, saling sindir, bahkan saling mencaci yang dapat merusak harmonisasi dalam bermasyarakat.

“Tak perlu menghabiskan waktu sering bergosip, saling sindir, saling caci. Ketua PKK mengajak elemen perempuan bersatu-padu, bahu-membahu membangun daerah,” ajaknya.

Rohani melanjutkan, penting bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus membina dan mensosialisasikan beragam program yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan perempuan. Pasalnya, pemerintah sudah menjamin kesetaraan gender sebagai ruang bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun daerah, bangsa dan negara.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTB, yang diwakili Ir. Hj. Hesra Batubara, M.Si., menyampaikan TP PKK Provinsi NTB akan melakukan pembinaan PKK melalui 10 program pokok PKK. Terlebih lagi, hasil rapat PKK tingkat pusat serta keluarnya Perpres No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK, menjadi payung hukum yang kuat terhadap operasionalisasi PKK dari tingkat pusat sampai daerah.

“Hari Kesatuan Gerakan PKK (HKG PKK) untuk meningkatkan peran dan fungsi jajaran PKK secara terpadu bersama OPD dan organisasi lainnya. Kita tak bisa bergerak sendiri tapi sebagai mitra pemerintah harus seirama dengan pemerintah. Oleh karena itu kita harus peka melihat permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Hesra mengajak agar kaum perempuan maupun PKK berkonsentrasi kepada program pola asuh anak, meningkatkan ekonomi keluarga, memantapkan PKK, pencegahan penyakit menular khususnya TBC dan Himpatex. Tidak hanya itu, sebagai lembaga mitra pemerintah, PKK diingatkan tidak terlibat politik praktis.

Sementara itu, Asisten I Setda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa perempuan KLU dan PKK telah berkolaborasi dalam pembangunan. Baik dalam menyampaikan pendapat maupun dalam mengusulkan program yang bermanfaat.

“Gerakan PKK di KLU sudah mengiringi program dan misi pemerintah daerah. Perempuan diberdayakan, mulai dari hakhak perencanaan pembangunan, lewat musrenbang khusus perempuan, anak dan pemuda,” ujarnya.

Sebaliknya, Pemda KLU juga ikut mendorong inovasi yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat, baik kelompok perempuan, pemuda dan kelompok masyarakat lainnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Ketua TP PKK KLU Hj. Rohani Najmul Akhyar menyerahkan bibit cabai sebagai bentuk dorongan bagi anggota untuk memanfaatkan pekarangan secara produktif

(Suara NTB/ist)

LINTASI JURANG - Petani jagung Desa Loloan, Kecamatan Bayan melintasi jurang untuk mengangkut hasil pertanian, termasuk jagung ke lokasi yang bisa diakses warga. Potensi jagung di KLU sekarang ini mendapat perhatian investor dan tertarik mengembangkan komoditi ini.

Investor Butuh 6.000 Hektar Diplenokan, Lahan Jagung di KLU Data Pemilih KLU Menurun

Tanjung (Suara NTB) Salah seorang investor Singapura yang berafiliasi dengan PT. Luwung Jaya Abadi, Kuningan - Jawa Barat, saat ini tengah mencari lahan seluas 6.000 hektar di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Areal tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk mendukung suplai jagung yang dibutuhkan investor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Kamis (19/4) mengungkapkan, minat berinvestasi jagung di Lombok Utara disampaikan langsung oleh pengusaha kepadanya via telepon.

Namun sebagaimana investasi, ia menyarankan agar pengusaha bersangkutan turun langsung ke Lombok Utara dan menjajaki pola kerjasama yang diinginkan.

Vidi mengatakan, investor jagung tersebut saat ini tengah berada di Lombok. Pihaknya pun akan menjadwalkan pertemuan antara investor dengan Pemda KLU yang diwakili oleh instansi teknis, seperti Disnaker, Bidang Aset - BPKAD, dinas pertanian serta sejumlah instansi teknis lainnya.

“Kita tidak tahu apakah investor akan membangun pabrik di sini, tetapi saat ini mereka menjajaki ketersediaan lahan 6.00 hektar ini dengan sistem sewa. Kalau 6.000 hektar ini tidak tersedia di KLU, dia akan mencari lahan se NTB,” ujar Vidi.

PT. Luwung Jaya Abadi, disebutkan membutuhkan bahan baku jagung setiap bulannya sebesar 200.000 ton per bulan. Mengacu pada jumlah tersebut, maka produksi KLU selama setahun tidak akan mampu memenuhi per-

mintaan investor. Mengingat pada tahun 2017 lalu, KLU hanya mampu memproduksi jagung sebesar 63.232 ton.

Namun demikian dengan minat buidaya yang dilakukan perusahaan, maka potensi lahan seluas 6.000 hektar tersebut diyakini Vidi tersedia di Lombok Utara. Terlebih lagi, investor memprioritaskan areal lahan kering dengan potensi air yang tersedia. Budidaya yang diterapkan dapat diterapkan dengan manggandeng petani dengan dukungan pola pengairan yang melibatkan teknologi milik investor.

“Kemungkinan pola kerjasama yang kita anjurkan dengan sistem sewa lahan milik petani, karena kalau harus membeli lahan butuh proses dan waktu yang lama,” imbuhnya.

Dinas Tenaga Kerja akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian selaku pembina dari kelompok tani yang menanam jagung. Demikian pula dengan BKPAD, melalui Bidang Aset akan diminta untuk memfasilitasi lahan-lahan milik masyarakat yang nantinya akan dikerjasamakan.

Hanya saja menurut Vidi, minat investor jagung ini akan sangat tergantung dari respon masyarakat selaku pemilik lahan. Pasalnya, tidak semua masyarakat (petani) pemilik lahan memiliki persepsi yang sama dalam hal kerjasama tersebut.

“Apalagi jagung termasuk salah satu komoditas yang harganya dikendalikan melalui Harga Pokok Pembelian (HPP), sama seperti gabah/ beras. Setidaknya kita bisa mengambil manfaat dari rencana kerjasama ini, baik dari pemberdayaan kepada petani maupun penyerapan tenaga kerjanya,” demikian Vidi. (ari)

Wisatawan Keluhkan Keberadaan Peminta Uang di Bukit Selong Sembalun Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah yang kaya akan potensi pariwisata. Hanya saja, persoalan klasik masih mewarnai pengembangan sejumlah pariwisata di Gumi Selaparang ini. Seperti di Bukit Selong Sembalun, pengunjung kerap mengeluhkan keberadaan sejumlah anak-anak yang meminta uang terhadap pengunjung yang datang.

Seperti disampaikan Novi, kepada koran ini, saat ia berkunjung ke Bukit Selong Sembalun yang berdekatan dengan Rumah Adat Sembalun yang terletak di Sembalun Bumbung. Sedikitnya delapan anak-anak usia SD dan SMP menghampirinya. Tanpa rasa malu, anak-anak dengan muka polosnya meminta uang terhadapnya saat mendaki salah satu bukit andalan wisatawan tersebut. “Kak,

minta uang seribu,” tutur Novi.

Novi yang mendengar permintaan anak-anak itu mengaku hatinya tersentuh dan prihatin terhadap tindakan para anak-anak itu. Akan tetapi, menurutnya, keberadaan anak-anak itu harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah terutama dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Adanya anak-anak yang meminta uang terhadap pengunjung sudah merusak mental dan karakter dari anak itu sendiri. Pasalnya, di usianya yang beliau itu harus fokus bergaul dengan buku dan bukan dibiarkan meminta-minta.

“Ini tidak boleh dibiarkan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap fenomena ini. Ini mencakup masa depan anakanak yang merupakan generasi penerus bangsa. Hak-hak mere-

ka untuk bersekolah, belajar harus tetap didapatkan dari sejak kecil. Bukan dibiarkan mengemis seperti itu,” sesalnya.

Wisatawan asal Selong ini meyakini jika fenomena seperti itu tidak menutup kemungkinan terjadi pula di sejumlah tempat wisata di Kabupaten Lotim, terutama wisata alam. Maka dari itu, ia berharap pemerintah daerah harus intens melakukan koordinasi dengan pemerintah desa hingga ke tingkat dusun maupun dengan Pokdarwis yang ada. “Ini perlu menjadi perhatian, jangan sampai anak-anak sejak kecil dijadikan pengemis dan dibiarkan berkembang selamanya. Pemerintah harus bergerak. pendidikan dari keluarga perlu dibenahi,” harapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Drs. H. M. Juhad saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar panjang ter-

kait keberadaan anak-anak di tempat wisata yang meminta uang terhadap para pengunjung. Dikatakannya bahwa informasi itu belum didapatkan, namun akan ditelusuri. Mes-

ki demikian, ia menyebut bahwa Dispar sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memberantas pungutan-pungutan liar yang ada di tempat wisata. (yon)

(Suara NTB/yon)

PERLU DITERTIBKAN - Sejumlah anak-anak usia sekolah mangkal di jalur pendakian Bukit Selong-Sembalun. Mereka secara terang-terangan meminta uang terhadap wisatawan yang datang ke tempat wisata ini.

Tanjung (Suara NTB) KPUD Lombok Utara memplenokan Data Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pilkada NTB tahun 2018, pada Kamis (19/4) di gedung Serbaguna, Gondang. Tercatat, jumlah DPT Pilkada NTB dan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden sebanyak 158.880 orang. Jumlah ini terdiri dari pemilih lakilaki sebanyak 79.328 orang dan pemilih perempuan sebanyak 79.552 orang.

Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., usai pleno mengatakan jumlah DPT Pilkada di Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pilkada 2015. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pemilih yang meninggal, pindah dan ada pula pemilih yang sudah terdaftar tetapi belum perekaman KTP yang harus dihapus oleh KPUD. “Jumlahnya menurun, dari 159.464 orang DPT Pilbup 2015 turun menjadi 158.880 orang untuk DPT Pilpres dan Pilgub 2018,” kata Fajar.

Jumlah DPT yang diplenokan KPUD Lombok Utara, terangkum dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di 33 desa dan 5 kecamatan. Kecamatan Tanjung masih menjadi kantong DPT terbanyak di KLU. Dari 7 desa yang ada, jumlah pemilih di Tanjung sebanyak 36.389 orang dengan rincian laki-laki dan perempuan masing-masing 17.924 orang dan 18.465 orang. Selanjutnya DPT terbanyak kedua di Kecamatan Bayan dengan 33.873 orang yang tersebar di 9 desa. Rincian pemilih laki-laki dan perempuannya masing-masing, 16.

812 orang dan 17.061 orang.

Selanjutnya Kecamatan Gangga dengan 5 desa, terdapat DPT sebanyak 33.404 orang dengan rincian laki-laki sejumlah 16.511 orang dan pemilih perempuan sebanyak 16.

893 orang. Di Kecamatan Kayangan dengan desa, jumlah DPT tercatat sebanyak 30.046 orang dengan sebaran pemilih laki-laki dan perempuan berturutturut, 15.077 orang dan 14.969 orang. Serta pemilih Kecamatan Pemenang dengan 4 desa, mencatatkan jumlah DPT sebanyak 25.168 orang dengan rincian, 13.004 laki-laki dan 12.164 pemilih perempuan.

Rekapitulasi DPT tersebut dituangkan dalam Berita Acara No. 22/PP.03.1BA/5208/KPU-Kab/IV/ 2018. Rekapitulasi itu selanjutnya dikirim ke KPUD NTB, Panwas Kabupaten dan pasangan calon Pilgub, serta ke instansi terkait.

Sementara itu, pada pelaksanaan Pilgub mendatang, KPUD Lombok Utara tidak mengubah jumlah Tempat Pemungutan Suara.

Dimana jumlah TPS tetap yakni sebanyak 518 TPS. Sebelumnya, Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, SE., menyebutkan pleno DPT Pilkada NTB 2018 yang dilakukan pada Rabu (18/4) lalu sempat diskors untuk diplenokan pada Kamis kemarin. Alasan skors ketika itu agar pembahasan dan pengambilan keputusan DPT lebih rapi, dan menghindari adanya pemilih bodong. “Ini sebenarnya menjadi urusan Timses juga, tapi Timses di KLU tidak memiliki data dan menyerahkannya ke Panwas KLU,” demikian Adi Purmanto. (ari)

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Pansus LKPJ DPRD Loteng Cek Fisik Hasil Program 2017 Praya (Suara NTB) Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (19/4) mulai turun lapangan. Pansus turun guna melakukan cek fisik terhadap hasil pelaksanaan programprogram pembangunan yang dilaksanakan tahun 2017 lalu. Setelah sebelumnya, pansus menggelar pertemuan dengan semua SKPD lingkup Pemkab Loteng.

Pansus turun dipimpin langsung Ketua Pansus LKPJ,

M. Humaidi, S.T. “Ini (turun lapangan,red) merupakan bagian dari tahapan proses pembahasan LKPJ kepala daerah,” ungkap anggota Pansus LKPJ DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Kamis siang.

Turun lapangan dilakukan untuk melihat langsung hasil pekerjaan proyek-proyek yang ada, apakah sudah sesuai dengan laporan yang masuk dari masing-masing SKPD atau belum. “Ada beberapa obyek yang kita cek. Diantaranya Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Pemepek serta BBI Gerunung Praya,” jelasnya.

Selain itu, proyek penataan taman kota serta pembangunan

lahan parkir di belakang kompleks pertokoan Kota Praya.

Termasuk penataan Taman Tonjeng Beru dan beberapa kegiatan fisik di dalam Kota Praya. Hasilnya, masih banyak persoalan yang harus dibenahi.

Lebih lanjut, Qomar menjelaskan, setelah ini pihaknya akan turun lapangan lagi untuk mengecek beberapa kegiatan lagi. Di antaranya proyek bantuan kapal bagi nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, proyek dermaga apung serta proyek bantuan genset bagi masjid di seluruh Loteng.

Pihaknya juga masih akan bertemu lagi dengan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Sekretariat Daerah (Setda) untuk membahas pelaksanaan program di dua SKPD tersebut.

“Khusus untuk Dinas PUPR dan Setda, kita sengaja siapkan waktu khusus. Supaya proses pembahasannya dengan dua SKPD ini benar-benar maksimal,” tambahnya.

Diakuinya, ada beberapa persoalan yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi dari dua SKPD. Mengingat, banyaknya laporan terkait pelaksanaan program di dua SKPD yang bermasalah, sehingga butuh waktu pembahasan yang lebih panjang agar hasilnya be-

nar-benar maksimal.

“Setelah bertemu dengan Dinas PUPR dan Setda Loteng, pansus juga akan turun kembali. Untuk memastikan, apakah hasil kerja kedua SKPD tersebut sesuai target atau tidak,” imbuh politisi asal Partai Demokrat Loteng ini.

Pansus baru akan selesai bekerja pada Rabu (25/4) mendatang dan semua hasil pembahasan dengan SKPD maupun hasil cek lapangan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Loteng. Bersamaan dengan itu, Pansus LKPJ akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. (kir)

(Suara NTB/kir)

TURUN LAPANGAN - Pansus LKPJ DPRD Loteng turun lapangan, untuk mengecek hasil pekerjaan program tahun 2017, Kamis (19/4).

Pjs Bupati Lobar Kecewa

OPD Tak Capai Target

Dukung ’’By Pass’’ LIA-Mandalika PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar sebagai dana awal untuk mendukung pembangunan jalan dari Lombok International Airport (LIA) menuju kawasan Mandalika. Dana ini nantinya diarahkan untuk membiayai proses appraisal harga lahan-lahan yang akan dibebaskan serta kegiatan pendukung lainnya.

Demikian disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara (Suara NTB/dok) NTB, Rabu (18/4). Ia meneH. M. Nursiah gaskan, pembangunan ruas jalan tersebut dipastikan tetap akan berjalan. Meski pemerintah pusat telah mengalihkan anggaran pembangunan jalan sebesar Rp50 miliar ke tempat lain. “Wajar pemerintah pusat mengalihkan anggaran tersebut. Karena anggaran itukan untuk pembangunan fisik jalan. Sementara lahan untuk lokasi pembangunan jalan sendiri belum dibebaskan,” jelasnya.

Tapi bukan berarti, anggaran dipindah kemudian pembangunan jalan tersebut tidak jadi dilaksanakan, tapi akan dilaksanakan sembari menunggu kesiapan lahannya terlebih dahulu. ‘’Kalau lahan sudah tersedia, maka proses pembangunan jalan LIA-Mandalika bisa berjalan,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak salah. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran, karena mengira lahan sudah tersedia. Sedangkan pemerintah daerah baru akan memulai proses pembebasan lahan tahun ini, karena baru dapat perintah di akhir tahun anggaran 2017 lalu.

Sementara pembahasan APBD Loteng 2018 sudah selesai jauh sebelum surat perintah pembebasan lahan oleh pemerintah pusat. “Jadi pada tahun ini kita hanya bisa menyiapkan anggaran untuk persiapan pembebasan lahan saja. Kalau anggaran untuk pembebasan lahan, kita masih menunggu hasil appraisal,” jelasnya.

Hasil appraisal akan menjadi dasar bagi Pemkab Loteng dalam menyiapkan besaran alokasi anggaran pembebasan lahan. Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Loteng masih menunggu bagaimana pola pembebasan lahannya nantinya. Apakah nantinya seluruh kebutuhan pembebasan lahan ditanggung Pemkab Loteng atau ada sharing anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Pasalnya, kalau seluruh beban anggaran pembebasan lahan diserahkan ke Pemkab Loteng agak berat juga, mengingat, luas lahan yang harus dibebaskan tidak sedikit. Di mana hitunghitungan kasarnya, jalan yang akan dibangun panjangnya sekitar 17 km dengan lebar 100 meter, maka luas lahan yang harus dibebaskan sekitar 170 hektar. Nursiah menggambarkan, jika satu hektar lahan butuh dana pembebasan sekitar Rp2 miliar.

Sementara jika pihaknya harus membebaskan lahan dari LIA hingga Mandalika, butuh dana sebesar Rp340 miliar. (kir)

Tata Kawasan Pesisir

Desa Senteluk Bangun Pusat Wisata Kuliner Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) berencana membangun lokasi wisata kuliner di pinggir Pantai Dusun Karang Telaga. Pusat kuliner yang dibangun ini telah dirancang jauh sebelumnya dianggarkan dari DD sebesar Rp 100 juta. Model kuliner ini akan dibangun semacam lapak. Selain itu desain untuk tempat ganti dan parkir bagi pengunjung yang berminat ke lokasi tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman kepada Suara NTB, Kamis (19/4). Menurutnya, pembangunan pusat wisata kuliner ini telah lama direncanakan, bahkan jauh sebelumnya sudah ada. Untuk itu, pihaknya melanjutkan rencana ini dengan membuat desain pusat kuliner.

Sarana penunjang seperti jalan pun sudah tersedia, sebab Pemda sudah membangun akses jalan rabat sepanjang 2 kilometer penghubung dengan Desa Meninting. Terkait program ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Desa Meninting. Ke depan pusat kuliner ini diharapkan bisa dikunjungi masyarakat menengah ke bawah dan ke atas, termasuk wisatawan domestik dan lokal.

Terkait persoalan lahan dimana kuliner ini dibangun menurutnya sudah tidak ada masalah sebab sesuai ketentuan Permendagri yang memberikan kewenangan bagi desa untuk memanfaatkan kawasan pesisir. Terkait persoalan roi pantai, menurutnya tidak ada masalah, sebab desa diberikan kewenangan untuk mengelola. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait rencana ini. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pjs Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Saswadi didampingi Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengelar rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga memasuki triwulan II ini. Dibandingkan hasil rapim lalu, pencapaian realisasi baik keuangan dan fisik tidak terlalu signifikan. Pasalnya, masih banyak OPD yang rapor merah lantaran tak mencapai target.

Kepala Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si., menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari laporan OPD dari 33 OPD termasuk kecamatan terdapat 22 OPD yang rapor merah, lantaran hasil capaian di bawah target. OPD yang paling rendah realisasinya (di bawah 10 persen) jelas Heri, terdapat 8 OPD di antaranya Dinas PUTR sebesar 2,5 persen, Dinas Pertanian 4,7 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 5,6 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) 6,1 persen dan Dinas Pariwisata 6,8 persen. Selain itu ada Dinas Perhubungan 7 persen, Dinas Kesehatan 9,5 persen. ‘’OPD-OPD ini termasuk yang pencapaiannya rendah berdasarkan hasil rapim lalu,’’ ungkapnya.

Sedangkan OPD yang capaiannya di atas 10 persen hingga 19 persen lebih terdapat 14 OPD. Sedangkan OPD yang capaiannya kuning dengan ratarata di atas 20 persen hingga 29 persen lebih terdapat 15 OPD. Sementara OPD yang capaiannya hijau dengan capaian rata-rata di atas 30 persen hingga 41 persen hanya terdapat 6 OPD. Seharusnya, kata Heri capaian yang dicapai OPD memasuki triwulan II ini sebesar 30 persen ke atas. “Secara umum capaian dibandingkan tahun lalu lebih tinggi saat ini namun secara umum masih belum mencapai target. Pjs bupati pun dari ucapan beliau agak sedikit lebih keras dibandingkan rapim lalu,” ungkapnya.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mela-

(Suara NTB/ist)

PIMPIN - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi dan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat memimpin rapim di Kantor Bupati, Kamis (19/4). lui ULP dari jumlah paket 97 paket belum masuk ULP 52 paket, sudah masuk ULP 7 paket dan sedang proses lelang 36 paket. Sementara baru 2 paket yang sudah selesai lelang. Penekanan Pjs Bupati, jelasnya, menargetkan ke OPD harus mencapai target 50 persen hingga bulan Juni mendatang.

Ia menekankan ke OPD

agar target ini dicapai, sebab pada waktu itu Pjs Bupati sudah berakhir masa jabatan.

Hal ini akan menjadi pertanggungjawaban Pjs Bupati ke masyarakat dan ke gubernur.

Sesuai janji OPD, mereka sanggup mencapai target tersebut. Namun biasanya mereka selalu berjanji mencapai target pada saat rapim, namun sete-

lah dievaluasi tidak mencapai target sesuai target yang dipasang saat digelar evaluasi. Ia menambahkan selain masalah progres fisik dan keuangan yang menjadi sorotan, Pjs bupati juga menyoroti capaian PAD. Bahkan Dinas Perizinan menjadi sorotan karena terkesan menunggu tanpa melakukan inovasi. (her)

Sertifikat Tanah Pengklaim Lahan Desa Meninting Kembangkan Sayap Unit BUMDes ITDC Diduga Palsu Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mensinyalir kalau sertifikat tanah yang dijadikan dasar oleh salah satu warga untuk mengklaim lahan di lokasi rencana pembangunan Hotel X2 Kuta, palsu. Hal itu didasari adanya surat yang diterima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah (Loteng), yang mengatakan kalau sertifikat tanah dengan nomor 764 tidak terdaftar didaftar registrasi tanah BPN Loteng.

Pernyatakan tersebut disampaikan General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, menyikapi munculnya klaim lahan oleh pihak warga di kantornya, Kamis (19/4). Ia menjelaskan, dalam salinan surat BPN Praya disebutkan sertifikat nomor 764 tidak terdaftar dan teregistrasi tanah BPN Loteng.

Selain itu, luas lahan yang tertera hanya 600 meter persegi atau sekitar 60 are. Sementara luas lahan yang diklaim luasnya 1,7 hektar. “Lokasi lahan di sertifikat tersebut juga tidak sesuai dengan kenyataan,” terangnya.

Berdasar hal tersebut, maka patut diduga kalau sertifikat tersebut merupakan sertifikat palsu. Atas dasar itu pula, pihaknya kemudian memutuskan untuk melapor ke Polres Loteng, terkait kasus perusakan pagar proyek ITDC di lokasi tersebut, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, M bersama beberapa warga datang melakukan perusakan pagar proyek ITDC di lokasi rencana pembangunan Hotel X2. Di mana lokasi tersebut sebelumnya merupakan lokasi berdirinya hotel Lombok

TUNJUKKAN - General Affair KEK Mandalika ITDC I Gusti Lanang Bratasuta (tengah) bersama Deputi Project Director KEK Mandalika ITDC, H. Adi Sujono, menunjukkan surat dari BPN Praya soal status sertifikat lahan milik warga pengklaim lahan ITDC, Kamis (19/4).

Baru, namun dirobohkan oleh Pemkab Loteng, beberapa tahun yang lalu, lantaran melanggar aturan sempadan pantai.

Menurut Brata, terkait persoalan lahan tersebut pihaknya sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan pihak warga yang mengklaim dan memberikan dua opsi. Pertama, dipersilakan mengajukan tawaran harga lahan dengan syarat menyertakan sertifikat lahan yang sah.

Kedua, dipersilakan mengajukan keberatan atas surat BPN Praya terkait status sertifikat yang dipegang pihak ITDC. Namun ternyata pihak pengklaim tidak melakukan upaya apapun. Justru kemudian melakukan perusakan pagar proyek ITDC. “Kita sudah berusaha membuka komunikasi

dengan baik-baik. Tapi justru melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tandasnya.

Pihaknya dalam hal ini pada prinsipnya tidak mempermasalahkan kalau sampai ada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Asalnya, dasar klaim jelas dan sah.

Tidak kemudian asal klaim saja tanpa alas hak yang sah.

“Kalau memang alas haknya sah sesuai hukum, kita siap buka ruang negosiasi. Tapi kalau alas haknya tidak jelas apalagi palsu, bagaimana kami mau bernegosiasi,” imbuh Brata.

Kalaupun kemudian masyarakat masih ngotot, ada jalur hukum yang bisa diambil. Dan, itu hak semua masyarakat untuk mengambil langkah hukum. Jika merasa dirugikan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Desa Meninting Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) konsen mengembang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai arahan dari pemerintah pusat.

Untuk mengembangkan usaha BUMDes, Pemdes Meninting memperlebar sayap unit usaha bisnisnya. Beberapa Unit usaha yang dibuka seperti penyewaan alat molen, kos-kosan atau wisma, studio musik, penyewaan kano dan rumah makan.

Demikian disampaikan Kades Meninting H. Iskandar Zulkarnain pada Suara NTB ditemui di kantornya, Kamis (19/4). “Insya Allah ke depan kita akan lebarkan sayap usaha untuk usaha pasar kuliner malam. Namun, melebarkan sayap unit usaha yang baru dan unik tidak menyiangi usaha masyarakat sekitar,’’ ujarnya.

Ke depan untuk pengadaan lapak pasar kuliner malam rencananya didukung bantuan provinsi. Bantuan dari provinsi ini atas usulan dari desa ke provinsi awal tahun ini. Bahkan sudah direspons, di mana pihak provinsi turun meninjau

BUMDes. Sejauh ini, pihaknya mendukung BUMDes dari anggaran Dana Desa (DD), sedangkan dari pemda belum. Pihaknya menganggarkan dari DD tahun ini sebanyak Rp 43 juta. Terkait perkembangan unit usahanya cukup bagus, sehingga pihaknya akan terus berupaya mengembangkan BUMDes. Ke depan arah BUMDes ini untuk usaha yang bisa disewakan dan membantu masyarakat agar dirasakan manfaatnya bagi warganya.

Sementara jumlah kano yang disewakan sebanyak 9 unit, sedangkan untuk kos-kosan sebanyak 20 kamar dan alat molen sebanyak 9 unit. Unit BUMDes ini dikelola oleh para pemuda, masing-masing unit dua orang.

Pihaknya sejauh ini menyewakan molen untuk desanya sendiri sebab dari pada menyewa molen lebih baik dibeli menggunakan DD. Sejauh ini alat ini sudah disewakan ke para pengusaha dan warga. Pihaknya juga sudah komunikasi ke para kades agar menyewa alat molen milik BUMDes. (her)

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Kades Meninting H. Iskandar Zulkarnain dan Ketua Unit Usaha BUMDes Sahnan dan bendahara Jumaidi di Kantor Desa Meninting, Kamis (19/4).

Dukung Proyek Bendungan Meninting

Warga Berharap Ganti Rugi Lahan yang Berkeadilan Giri Menang (Suara NTB) Warga terdampak pembangunan proyek Bendungan Meninting mendukung penuh terlaksananya mega proyek triliun rupiah tersebut. Namun warga terdampak yang lahannya terkena pebebasan berharap agar ganti rugi lahan berkeadilan tidak merugikan warga setempat. Pasalnya lahan mereka yang terkena pebebasan merupakan lahan produktif tempat mereka bercocok tanam. ‘’Mereka berharap selain Pemda menjamin keadilan ganti rugi lahan, warga juga berharap Pemda memastikan konversi mata pencaharian mere-

ka yang hilang akibat lahan bercocok tanan dibebaskan untuk proyek bendungan tersebut,’’ ujar Kades Dasan Geria Kecamatan Lingsar Lombok Barat Muh. Nawa Komtaresa, S. S., kepada Suara NTB saat dikonfirmasi mengenai proyek Bendungan Meninting yang rencananya dibangun pemerintah di daerahnya, Kamis (19/4).

Diakuinya, rencana pembangunan proyek bendungan ini telah lama digagas oleh pemerintah, mulai sejak tahun 1990-an silam. Namun pemantapan perencanaan baru dimulai tahun 2014, hingga baru tahun 2017 ada kejelasan dilakukan sosialisasi

pembebasan lahan bendungan.

Sosialisasi sudah dilaksanakan beberapa kali oleh Pemda Lobar melalui Bagian Aset.

Hasil kesepakatan dalam sosialisasi tersebut pada intinya masyarakat tidak ada masalah dan mendukung pelaksanaan proyek ini. “Cuma yang masih dibicarakan terkait nilai konvensasi (ganti rugi) pembebasan lahan warga, dan permintaan warga untuk penyediaan lahan kerja sebab lahan tempat mereka bercocok tanam dan berkebun dibebaskan, ini harus diperjelas oleh warga nanti saat appraisal,” jelasnya.

Dari hasil sosialisasi terse-

but terkait harga atau nilai lahan warga nanti akan diserahkan ke pihak ketiga untuk pembayaran. Mengantisipasi gejolak di bawah, pihak desa menginginkan agar pemda menekan pihak yang melakukan appraisal agar nilai lahan layak dan adil. Permintaan warga juga, jelasnya, agar lahan untuk relokasi pemukiman warga yang terkena lahannya di satu lokasi. Pemda diharapkan mampu mengarahkan tim appraisal, sebab ada dua lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi relokasi. Bahkan ada warga sendiri mendukung dengan bersedia menghibahkan lahannya dipakai un-

tuk pembangunan masjid.

Selain masalah relokasi lahan tempat tinggal warga terdampak, mereka juga meminta kejelasan penggantian kebun. Karena pekerjaan warga rata-rata berkebun dan bertani. Jika diganti rugi dengan uang, maka perkiraan uang akan habis dalam waktu 2-3 tahun ke depan, setelah itu mereka menganggur.

Sehingga warga berharap minta agar diberikan lahan dengan pola utang kontrak untuk menjadi lahan garapan warga mengganti mata pencaharian mereka.

Hal ini agar mata pencaharian mereka tak terputus atau berkesinambungan. Namun re-

spons Pemda sendiri sepertinya sulit merealisasikan keinginan warga, sehingga warga pun menawarkan beberapa solusi salah satunya harus menyediakan fasilitas umum seperti pasar di daerah setempat. Sebab di daerah ini sendiri penghasil buah, sebagai ladang pencairan warga yang lahannya dibebaskan.

Menurutnya pemda harus lebih memfasilitasi suara masyarakat setempat. Luas lahan milik warganya yang terkena dibebaskan seluas 39 hektar, terdiri dari 18 hektar sawah sisanya kebun dan permukiman warga. Lahan ini sendiri dimiliki 87 orang dengan luas bervariasi. Per-

mintaan warga ini, jelasnya, harga mati tuntutan masyarakat.

Sebab jangan sampai proyek ini justru menambah pengangguran karena tergerus lahannya, terdapat 35 KK atau sekitar 100 lebih warga terancam menganggur jika tidak dicarikan solusi konversi mata pencaharian warga.

Terkait dampak positif bendungan ini menurutnya, jika melihat beberapa bendungan seperti Pandanduri, Pengga, Batujai yang dibangun belum ada yang sukses.

Untuk masyarakat setempat ukuran suksesnya apa, hal inilah yang perlu dipikirkan pemda lebih-lebih lokasi Bendungan Meninting ini di atas. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penjelasan Komisi IV Terhadap Raperda Inisiatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi Komisi Dewan telah memberikan penjelasan terhadap 8 Raperda inisiatif dalam Paripurna pertama DPRD Sumbawa Kamis 12 April lalu. Khusus Komisi IV DPRD Sumbawa menginisiasi 2 buah Raperda yaitu Raperda tentang kepariwisataan daerah dan Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Juru bicara Komisi IV DPRD Sumbawa, Khaeruddin S.E, menjelaskan Pertama Raperda tentang kepariwisataan daerah. Pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu. Sejak sebelum pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, sampai ke hilir, yaitu pada fase kepariwisataan tersebut sudah berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan kepariwisataan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan ke-

pariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Melalui penetapan Raperda kepariwisataan diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di kabupaten Sumbawa yang berlandaskan prinsip Sabalong Samalewa. Tujuan pengelolaan kepariwisataan untuk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan yang beretika, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air dan lainnya.

Kepariwisataan diselenggarakan dengan asas manfaat, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, kesatuan, profesionalisme, berbudaya, kenyamanan lingkungan. Diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara manusia dan

Pilkada NTB

Jumlah Pemilih di Sumbawa 322.465 Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub NTB 2018 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi, Kamis (19/4) kemarin, di Hotel Sernu Raya. Yang juga dihadiri Panwaslu dan jajaran Panwascam, tim Paslon (Suara NTB/arn) dan unsur lainnya.

Syukri Rakhmat Hasil rekapitulasi ditetapkan total, jumlah DPT sebanyak 322.465 pemilh. Terdiri dari 159.762 laki laki dan 162.703 perempuan pada 24 kecamatan, 165 desa/kelurahan dan 861 TPS. Pada kesempatan tersebut sekaligus juga dilakukan uji petik, sampel pemilih di sejumlah kecamatan, seperti Utan, Lunyuk, Alas Barat dan lainnya.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menjelaskan, proses rekapitulasi berjalan dinamis. Dimana banyak masukan dan koreksi yang disampaikan Panwaslu dan jajarannya. Semuanya terdeteksi dari apa yang dismpaikan KPU. Seluruh jajaran KPU, PPK, PPS telah melaksnakan tugas dengan baik. Yang dihadiri juga Panwaslu Kabupaten dan 24 Panwascam, serta unsur dari tim Pasangan Calon peserta Pilgub 2018.

“Proses panjang pemuktahiran data pemilih telah kita tuntaskan hari ini, mulai pencoklitan, DPS, DPH HP dan DPT. Mudah mudahan nanti Pleno di tingkat KPU provinsi tidak ada masalah,” terangnya.

Lalu bagaimana kalau ternyata ada pemilih yang masih belum terdaftar setelah DPT ditetapkan? Menurut Syukri kalau masih ada pemilih yang terlewatkan, maka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa identitas kependudukan, e KTP atau Surat Keterangan (Suket).

Mereka nantinya akan masuk dalam DPT Tambahan (DPT TB). Sebab pada prinsipnya, selama menjadi warga NTB dan telah memenuhi syarat maka wajib diakomodir agar bisa menggunakan hak pilihnya. “Bagi wajib pilih yang belum melakukan perekamana e KTP, kita terus intensifkan koordinasi dengan Dinas Dukcapil,” sebut Syukri.

Syukri menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK PPS. Kepada Panwaslu dan jajarannya yang telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.

Diharapkan tetap menjaga sinergisitas dalam mengawal seluruh proses tahapan Pilgub sampai pada puncaknya nanti penetapan Paslon terpilih.

“Data DPT telah kami sampaikan ke Panwaslu, Tim Paslon dan selanjutnya dibawa ke KPU NTB untuk pleno tingkat Provinsi,” pungkas Syukri. (arn)

Satpol PP Tunggu Instruksi Penertiban Kafe Taliwang (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat (KSB) masih menunggu instruksi, terkait rencana penertiban beberapa unit kafe di wilayah setempat. Terutama pemberitahuan terhadap kafe-kafe yang diduga tidak melengkapi izin yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Satpol PP Sihabuddin AP kepada Suara NTB, Kamis (19/4) tidak menampik rencana penutupan kafe-kafe yang ada di wilayah setempat. Tentu bukan hanya di Balat saja, kafe di wilayah Maluk juga tetap dilakukan hal yang sama.

Hanya saja untuk saat ini, pihaknya masih menunggu adanya pemberitahuan dari DPM-PTSP untuk dilakukan penertiban secara bersama-sama. Karena dalam pola penertiban yang ada, pihaknya tidak bisa bergerak sendiri melainkan ada permintaaan dari DPM-PTSP yang mengeluarkan izin. Jika hasil laporan dari DPM bahwa ada kafe yang tidak mengantongi izin, maka baru akan dilakukan penertiban. “Kita tetap menunggu pemberitahuan dari dinas perizinan, jika diminta untuk ditertibkan maka kita akan siapkan personel,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebenaranya untuk upaya penertiban merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan. Sebelum dilakukan penertiban, maka DPM harus bisa melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap perizinan yang dimiliki oleh kafe-kafe tersebut.

Jika setelah dilakukan pembinaan tidak ada itikad baik untuk mengurus izin-izinya maka pihaknya akan langsung mengambil sikap. Hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu kordinasi dari dinas terkait untuk memberikan data-data semua kafe yang ada di KSB. Baik itu yang sudah memiliki izin maupun yang belum, jangan sampai ketika dilakukan penertiban menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami siap mem back up dinas terkait (DPM-PTSP) jika ada penertiban. Kita juga tetap menunggu jika kami diminta untuk bersama-sama melakukan penertiban,” tandasnya. (ils)

sesama manusia dan hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dan lingkungan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraa secara proporsional. Memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional dan memperkukuh keutuhan NKRI. Pembangunan kepariwisataan terbagi dalam 5 bagian yaitu, jenis pembangunan kepariwisataan, industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan kepariwisataan.

Usaha pariwisata terdiri dari usaha daya tarik wisata, usaha kawasan wisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata,

usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi , usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan/seminar pariwisata, pengembangan jaringan pariwisata, konferensi, festival dan pameran. Kemudian usaha jasa informasi, usaha jasa konsultasi pariwisata, usaha jasa pariwisata.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.

Dalam hal inni, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP kepada pejabat yang ditunjuk. TDUP diterbitkan sesuai jenis usaha, terkecuali pada usaha pariwisata yang dikelola pemerintah dan usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil. Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.

Raperda kedua yang menjadi insiaasi Komisi IV, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

narkotika. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah pariwisata, yang mengalami kemajuan di bidang pembangunan, berimplikasi pada juga pada peningkatan peredaran narkotika. Hal ini menjadikan Sumbawa sebagai pasar yang potensial bagi peredaran narkotika.

Pada akhirnya peredaran narkotika tidak hanya beredar di perkotaan, namun telah merambah hingga ke desadesa. Dibuktikan dengan berbagai realitas tertangkapnya pengedar maupun pengguna.

Dikarenakan banyaknya permintaan dan peredaran narkotika, maka kondisi Sumbawa sudah sangat menghawatirkan dari ancaman narkotika.

Berdasarkan data BNNK Sumbawa, jumlah pasien penyalahgunaan narkotika per September 2016 hingga Maret 2018 sebanyak 104 orang.

Jumlah pasien ini tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Sumbawa pada kelompok usia

14 – 59 tahun.

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi kewajiban para pihak. Yaitu, penanggung jawab tempat hiburan, penanggungjawab hotel/penginapan, penanggungjawab lembaga pendidikan. Selanjutnya, penanggungjawab perusahaan, pimpinan instansi pemerintah daerah, DPRD dan calon anggota DPRD. Serta yang menyangkut sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis Agar pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan secara komprehensif perlu adanya peran serta masyarakat dalam bentuk satuan tugas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu pemerintah daerah dapat membentuk tim/ kelompok satuan tugas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat kelurahan/desa. Satuan Tugas nantinya mempunyai tugas pokok, ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya pen-

yalahgunaan narkotika.

Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Berkoordinasi dengan kepolisian dan BNN jika ada indikasi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Satuan tugas beranggotakan, pemerintah desa/dusun, bintara pembina desa, bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat , RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Raperda ini juga mengatur rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan penyalahgunaan narkotika. Lembaga pendidikan dapat menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan narkotika setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang. (arn/*)

Ratusan Pemilih Potensial Tidak Masuk DPT di KSB Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat setidaknya ada sekitar 675 data pemilih potensial yang belum terakomodir dalam daftar pemilih tetap (DPT) tahun 2018. Jumlah ini merupakan hasil rapat pleno yang dilakukan KPU KSB bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Alasan dari ratusan data ini tidak masuk DPT, karena hasil verifikasi oleh Disdukcapil data-data ini belum masuk ke sistem kependudukan dan tidak ditemukan saat dilakukan perbaikan data yang ada.

“Dari 6. 648 pemilih potensial, tersaring ada sekitar 675 data pemilih yang tidak terlacak di basis data kependudukan. Selain dari jumlah tersebut, kita sudah tetapkan sebagai DPT di tahun 2018. Karena menurut Dukcapil, yang sudah ditetapkan dalam DPT, sudah terdata dalam basis data kependudukan yang ada meskipun belum memiliki Kar-

tu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP),” ungkap Divisi Tekhnis KPU Sumbawa Barat Fahroni SH, Kepada Suara NTB, Kamis (19/4).

Dikatakannya, selain data pemilih yang tidak terlacak, Disdukcapil memastikan dalam waktu dekat segera menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagi ganti KTP-Elektronik. Artinya, para pemilih tersebut sudah dianggap masuk dalam DPT dan berkesempatan untuk bisa melakukan pencoklitan.

Tentu pihaknya tidak hanya berhenti disitu, melainkan tetap akan melakukan perbaikan datadata yang ada saat ini. Sehingga

data-data yang dimiliki tetap valid dan salah satu upaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pihaknya juga akan segera melakukan sinkronisasi data pasca ditetapkannya DPT tahun 2018 ini.

“Kita tetap akan validasi dan croscek data-data yang ada saat ini meskipun kita sudah tetapkan DPT. Janganjangan masih ada yang belum terdata dan terperiksa dengan baik untuk kita plenokan ditingkat provinsi,” ujarnya.

Disinggung mengenai nasib 675 data pemilih potensial yang tidak terlacak, dia mengatakan, pihaknya tetap akan mengupay-

akan supaya data-data ini bisa masuk kedalam DPT. Pihaknya juga akan membawa data tersebut ke KPU RI untuk dilakukan pengecekan data bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri). Jangan-jangan data tersebut sudah tercatat dalam data base Kemendagri.

Jika di data base Kemendagri tercatat, maka pihaknya akan langsungmemasukkandatanyake DPT. Itu artinya, masih ada peluang bagi data pemilih yang tidak terlacak untuk bisa memberikan hak pilihnya. “Kita tetap akan memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak terlacak untuk dimasukkan kedalam DPT. Hanya saja prosesnya cukup panjang, meskipun demikian kita tetap akan berupaya maksimal,” tukasnya. (ils)

Fahroni (Suara NTB/ils)

Perkara Perlindungan Anak di Sumbawa Cukup Tinggi

(Suara NTB/ils)

RUSAK - APK pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB di Pilkada 2018 yang rusak setelah diguyur hujan dan angin kencang belum lama ini di Alun-Alun Kota Taliwang.

Sejumlah APK Paslon di KSB Rusak Berat Taliwang (Suara NTB) Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon (Paslon) yang maju di Pilgub NTB rusak berat dan tidak bisa digunakan. Hal tersebut terjadi setelah Sumbawa Barat dilanda hujan lebat beberapa hari lalu. Bahkan hingga saat ini, APK berupa Baliho pasangan calon tersebut belum juga diganti oleh pihak yang berwenang.

“Memang benar APK yang kita pasang kemarin rusak berat bahkan tidak bisa digunakan lagi. Hal ini terjadi karena faktor alam bukan adanya kesengajaan dari kami (KPU). Kita juga belum bisa mengganti APK tersebut karena tidak ada anggaran khusus yang disiapkan untuk mengganti,” ungkap Komisioner KPU KSB, Divisi SDM serta Partisipasi Masyarakat, Supriadi, S.Pd, kepada Suara NTB, Kamis (19/4) kemarin.

Dikatakannya, kerusakan APK di lokasi yang sama (Alun-Alun Kota Taliwang) merupakan kasus kedua kalinya terjadi. Tetapi untuk kerusakan yang kedua ini, sangat parah bahkan APK yang sudah terpasang robek di beberap sudutnya. Terhadap APK yang sudah rusak, pihak terkait tidak bisa langsung mengganti begitu saja melainkan ada mekanisme yang harus diambil.

APK yang sudah rusak kini juga dibebankan kepada tim kampanye untuk menggantinya bukan lagi ranah KPU. Hal ini diatur dalam PKPU Nomor 4 tentang kampanye, maka perawatan dari APK diserahkan kepada tim kampanye dari pasangan calon.

“Kita sudah tidak ada wewenang lagi untuk bisa memperbaiki APK yang sudah rusak. Karena aturannya sudah jelas bahwa tim kampanye

masing-masing Paslon yang bertanggung jawab terkait kondisi tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam penggantian APK yang rusak, pihaknya tetap akan meminta dari tim kampanye pasangan calon. Bahkan sampai dengan saat ini, masih ada tim kampanye yang belum memenuhi bahan kampanye yeng telah diminta untuk disiapkan. Sehingga untuk mengganti APK yang rusakpun, pihaknya tidak menyediakan stok APK dari KPU provinsi. Jika APK tersedia, maka pihaknya lah (KPU) yang akan mengganti, meskipun tanggung jawab berada di tim kampanye pasangan calon.

“Perawatannya kembali kepada mereka (tim kampanye) tidak ada urusan kami (KPU) untuk memilihara dan mengganti APK yang sudah rusak saat ini,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Perkara Perlindungan anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tahun 2018 ini cukup tinggi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima dari Polres Sumbawa dan KSB, dari Januari hingga April tercatat sebanyak 16 perkara.

Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Lalu Mohamad Rasyidi, S.H, kepada wartawan, Kamis (19/4) kemarin menyampaikan, dari SPDP yang diterima 10 perkara dari Polres Sumbawa dan 6 perkara dari Polres KSB. Perkara ini ada yang masih dilakukan pemberkasan di kepolisian dan ada juga yang sudah disidangkan bahkan sudah ada putusan.

“Untuk SPDP yang masuk di bulan Januari dan Februari jelas sudah ada sidang putusan. Sedangkan yang masuk di bulan Maret ada yang masih pemberkasan, ada juga yang lagi proses sidang,” ujarnya.

Dipaparkannya, untuk perkara perlindungan anak di tahun 2017 lalu jumlahnya sebanyak 55 perkara. Dimana di

bulan Januari hingga April jumlahnya sebanyak 17 perkara.

Rinciannya, sebanyak 7 perkara di bulan Januari, 7 perkara di bulan Februari, 2 perkara di bulan Maret dan 1 perkara di bulan April. Sementara untuk tahun 2018 ini ada 16 perkara. Di bulan Januari 5 perkara, Februari 5 perkara, Maret 6 perkara dan bulan April belum ada.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya potensi peningkatan perkara. Karena dari SPDP yang sudah masuk lumayan banyak sampai bulan Maret.

“Tidak menutup kemungkinan akan bertambah di bulan April ini,” terangnya.

Dari perkara yang terjadi, pelakunya rata-rata orang dewasa dan motifnya rata-rata karena berpacaran. Untuk itu, peran semua pihak diharapkan untuk mengantisipasi terjadinya perkara perlindungan anak ini. Termasuk kewaspadaan dari orang tua untuk lebih menjaga anaknya.

“Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan peran serta semua pihak. Terutama peran penting kewaspadaan orang tua untuk lebih menjaga anaknya,” pungkasnya. (ind)

Lalu Mohamad Rasyidi

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Halaman 7

APH Didesak Usut SPPD Diduga ”Bodong”, Sekda Sebut Audit Belum Final Kota Bima (Suara NTB) – Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk menelusuri dan mengusut penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sah pada salahsatu OPD ruang lingkup Pemerintah Kota Bima, yang menjadi temuan BPKP. (Suara NTB/uki)

BANK DUNIA - Sekda Kota Bima (kiri) Mukhtar. MH dengan perwakilan Tim Bank Dunia (kanan).

Dikunjungi Tim Bank Dunia, Pemkot Harap Kondisi Hutan Dipulihkan Kota Bima (Suara NTB) – Perwakilan Bank Dunia mengunjungi Pemerintah Kota Bima untuk mengidentifikasi penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir. Hasil identifikasi itu akan menjadi landasan untuk dikucurkan bantuan.

Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar. MH, berharap kunjungan dari tim Bank Dunia tersebut dapat memberikan angin segar bagi Kota Bima dalam menangani masalah yang memicu terjadinya banjir.

“Ada 4 orang tim Bank Dunia yang datang dan satu orang konsultan dari BAPPENAS RI. Mudah-mudahan kunjungan ini ada nilai positifnya,” kata Sekda, Kamis (19/4).

Di hadapan tim Bank Dunia, Sekda mengaku memaparkan sejumlah masalah, penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir yang melanda Kota Bima 2016 silam. Mulai dari hulu, hilir hingga normalisasi sungai.

“Intinya mereka hanya identifikasi saja pemulihan bencana banjir Kota Bima dan kita sampaikan kondisi yang terjadi,” katanya.

Selain itu, Sekda juga mengaku pada saat ini, Pemkot Bima tengah melakukan pemulihan dan penanganan banjir.

Bantuan anggarannya dari BNPB dan Pemerintah Jepang melalui JICA. “Meski belum pasti mendapat bantuan. Kita berharap kedatangan Bank Dunia ini memberikan dampak untuk pemulihan bencana banjir Kota Bima,” katanya.

Menurutnya, ketidakpastian mendapat bantuan tersebut karena target Bank Dunia dalam mengucurkan bantuan dana untuk pemulihan bencana, tidak hanya di Kota Bima. Di Indonesia ada lima Kabupaten/Kota yang disasar.

“Intinya bantuan yang hendak dikucurkan ada syarat yang dipenuhi. Dan syarat-syarat itu hanya tim Bank Dunia yang tahu,” katanya.

Jika memenuhi persyaratan nantinya, pihaknya berharap pemulihan dan penangangan bencana di Kota Bima lebih difokuskan pada hulu. Yakni perbaikan kondisi hutan yang berada diwilayah dan pengawasan Pemprov.

“Kami berharap kondisi hutan yang dipulihkan karena percuma memperbaiki hilir dan normalisasi sungai sementara hulu tidak disentuh,” pungkasnya. (uki)

Desakan itu disampaikan Ketua LSM Komisi Anti Korupsi (LSM KAKI) Cabang Bima, Fery Irham, Kamis (19/ 4). Kata dia temuan tersebut sudah jelas-jelas menyebabkan kerugian negara. “Kami mendesak APH agar mengusut dan menelusuri, karena ini murni merugikan negara,” katanya.

Dikatakannya, proses penelusuran dan pengusutan tidak mesti harus dilaporkan karena temuan BPKP tersebut bisa dijadikan dasar hukumnya. Lagipula pengusutan memberikan efek jera terhadap penyelenggara negara.

“Harus diberikan efek jera, besar dan kecil anggaran tidak bisa disalahgunakan,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar MH membenarkan

adanya temuan tersebut. Hanya saja, temuan itu belum dinyatakan final lantara audit masih berjalan hingga saat ini.

Menurutnya, audit yang menjadi temuan tersebut merupakan hasil penggunaan anggaran tahun 2017 yang dimintai kepada bendahara pada setiap OPD karena masih belum menyerahkan lengkap bukti pengunaan.

“Kan masih diproses. Auditnya akan selesai pada 2 Mei. Batas keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 31 Mei 2018 mendatang,” katanya.

Diakuinya jika ada temuan berdasarkan LHP tersebut akan dilakukan pengembalian atau menyelesaikan temuan kurang lebih selama 60 hari.

Tapi jika tidak bisa diselesaikan, maka akan dilakukan

penelusuran lebih lanjut.

“Penyalahgunaan SPPD akan ditanggung sendiri oleh orang atau pejabat. Tidak semerta-merta ditanggung oleh OPD secara langsung,” katanya.

Sekda menambahkan, berdasarkan acuan Peraturan Walikota (Perwali), SPPD pejabat eselon II (Kepala OPD.red) akan diteken oleh Walikota. Sementara Sekda hanya meneken SPPD pejabat eselon III dan IV. “Soal SPPD jika ada kewenangan Kepala OPD untuk meneken. Kita memang hatihati soal penggunaan SPPD ini,” terangnya.

Seperti diketahui Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB tengah melakukan audit kinerja Pemerintah Daerah Kota

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Mukhtar

Fery Irham

Bima. Dari audit awal ditemukan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak sah, senilai ratusan juta rupiah pada salahsatu OPD. Hal itu dikatakan Plt. Kepala Inspektorat Kota Bima, Drs. Alimudin. Kata dia, audit penggunaan anggaran daerah tahun 2017 tersebut, bahkan sudah berjalan selama sebulan lebih. “Masih ber-

jalan sampai saat ini. Kita juga belum mengetahui pasti kapan selesainya,” kata Alimudin, kepada Suara NTB, Rabu (18/4).

Ia menyebutkan, ada sejumlah OPD seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dikbud yang dilirik. OPD-OPD tersebut lanjutnya, diaudit terkait penggunaan SPPD serta pengadaan barang dan jasa. (uki)

Banyak Warga Dompu Nunggak Iuran BPJS

Desa Diminta Laporkan Keluarga yang Belum Tersentuh Bantuan

ORASI – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI cabang Dompu saat berorasi di halaman kantor DPRD, Kamis (19/4).

Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Ir. Fahrurrozi mengakui banyak keluarga di wilayah ini yang luput dari pendataan. Karenanya, tak heran masih ada warga miskin yang menderita berbagai penyakit justru belum sama sekali tersentuh bantuan pemerintah. Untuk itu, mantan Kadistanbun ini meminta aparatur desa proaktif melaporkan keberadaan mereka.

“Satu harapan kita ya desa ini lebih proaktif terkait dengan kondisi dan kejadian yang ada di desa, sehingga langkah penanganan cepat dilakukan,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/4).

Akhir-akhir ini muncul beragam persoalan di lapangan, seperti warga penderita kanker, cacat, lumpuh dan sebagainya yang belum tersentuh bantuan. Ironisnya, keberadaan mereka terungkap setelah mengidap penyakit itu bertahun-tahun.

Keterbatasan tenaga yang dimiliki diakui jadi penyebab luputnya pendataan warga yang membutuhkan tersebut.

Salah satunya penyandang disablitas asal Potu yang baru diketahui informasinya hari ini (kemarin), pun demikian dengan warga Maulana yang menderita kanker. “Tenaga kita di lapangan sangat terbatas maka dari itu mari kita saling mengisi, terutama dari pihak desa,” ujarnya.

Harapan besarnya agar aparatur desa terlibat aktif dalam menangani persoalan sosial ini mengingat posisi mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, terlebih paham bagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Terpenting ialah informasi keberadaan mereka dilaporkan agar upaya penanganan awal dapat segera dilakukan dan dikoordinasikan dengan intansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan RSUD Dompu. “Akan tetap kita upayakan nanti dengan anggaran yang kita miliki,” ungkapnya.

Disinggung data pasti masyarakat kurang mampu yang menderita penyakit dan kondisinya sangat memperihatinkan, Fahrurrozi mengaku, belum bisa memastikannya karena masih dalam proses validasi data. “Kita sekarang sedang memvalidasi data, kita mendata ulang semuanya karena memang data itu sangat penting,” pungkanya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Perusahaan besar telah dibangun dan beroperasi di wilayah ini, seperti PT. STM, PT. SMS dan PT. BMI. Keberadaan mereka terus dibanggakan pemerintah kerena dianggap mendukung pembangunan daerah.

Namun sayangnya, tak sedikit pihak yang beranggapan bahwa perusahan tersebut belum memberikan kontribusi, khusus dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Melihat persoalan itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Dompu lantas menggelar aksi demontrasi ke Kantor DPRD, Kamis (19/4). Mereka menuntut dikeluarkannya rekomendasi penerbitan Perda CSR. “Satu saja tuntutan kami kepada DPRD yaitu segera mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan Perda CSR,” ungkap Katua HMI cabang Dompu, Herdiawan.

Proyek Tanah Urug Pasar Brang Bara

Pejabat Pengadaan dan PPTK Diperiksa Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah Saksi terus dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa guna melakukan penyidikan dalam kasus proyek tanah urug Pasar Brang Bara. Kamis (19/4) kemarin, giliran pejabat pengadaan dan PPTK dari Bapenda Sumbawa yang diperiksa.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut terkait tupoksinya masing-masing terkait proyek tanah urug. Pihaknya masih akan memeriksa beberapa saksi lainnya dalam penyidikan ini. “Ada dua saksi diperiksa. Pejabat pengadaan dan PPTK,” ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dimana untuk penetapan tersangka ini bukanlah hal yang mudah, karena harus didukung minimal dua alat bukti. Selain itu penetapannya berdasarkan hasil ekspose yang dipimpin langsung Kajari Sumbawa.

Rencananya, ekspose akan dilaksanakan pekan depan jika semua saksi yang direncanakan untuk diperiksa hadir sesuai jadwal. Disinggung mengenai berapa orang yang berpotensi menjadi tersangka, pihaknya enggan menyebutkannya. (ind)

(Suara NTB/jun)

HMI Minta Rekomendasi DPRD Terbitkan Perda CSR Dalam analisa pihaknya, keberadaan Perda CSR sangatlah penting untuk membantu pendapatan daerah, apalagi dengan potensi yang cukup besar saat ini.

Hal itu pun telah diterapkan dan berhasil dibuktikan daerahdaerah lain di NTB. “Lalu kenapa tidak di Dompu, ketika Perda CSR ini diterbitkan ada banyak masyarakat Dompu yang bisa diselamatkan,” tegasnya.

Setelah berorasi sekitar satu jam lebih di halaman DPRD Dompu puluhan massa aksi diterima anggota dewan, salah satunya Ketua Komisi I, Andi Bahtiar. Menyikapi tuntutan tersebut ia menjelaskan, dalam penerbitan Perda CSR tidak diperlukan rekomendasi dari DPRD, cukup eksekutif mengajukan Raperda agar masuk dalam agenda pembahasan pihaknya tahun ini.

“Jadi tidak harus DPR itu mengeluarkan rekomendasi kepada mereka (eksekutif, red) untuk menyampaikan, cukup kita ber-

surat saja,” ujarnya.

Dengan diupayakan lahirnya Perda CSR ini ia berharap nantinya tidak akan mengaburkan Perda Ketenagakerjaan, melainkan bisa berjalan bersama agar masyarakat mampu mengambil peluang kerja di perusahaan-perusahaan yang ada.

Sementara anggota Komisi II, Abdullah yang juga turut menerima kehadiran massa aksi siang itu menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya pengaturan yang formal terkait sumber CSR dan penanggung jawab pengelolaannya. Meski demikian, jika memang ada keinginan bersama untuk mengatur persoalan ini pada prinsipnya ia sangat mendukung dan setuju Perda CSR tersebut dilahirkan.

“Kata kuncinya kami setuju perda itu dilahirkan, tujuannya untuk penertiban, jangan disebut tiga perusahaan itu saja, tapi semuanya termausk bank juga karena dia ada di Dompu,” pungakasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Dari 14.000 lebih warga Dompu yang memegang kartu BPJS kesehatan, terutama kategori mandiri hanya 24 persen yang rutin membayar iuran, sisanya menghindar dengan berbagai alasan.

Akibatnya, ribuan kartu jaminan kesehatan tersebut dinonaktifkan untuk sementara waktu.

Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zainuddin mengaku, hanya 24 persen masyarakat diwilayah ini yang rutin membayar iuran BPJS tiap bulan, sisanya tak mau membayar dengan alasan tidak pernah memafaatkan pusat pelayanan kesehatan, tidak mampu membayar dan membayar hanya pada saat berobat saja.

“Alasan mereka ada yang mengatakan karena tidak sakit ya tidak membayar, ada juga yang tidak mampu membayar dan hanya membayar pada saat sakit saja,” ungkap dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (19/4).

Dalam ketentuannya, jelas Zainuddin, pemenggang kartu BPJS tersebut wajib membayar iuran perbulan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pada kategori mandiri misalnya, untuk kelas I Rp 80 ribu/ orang, kelas II Rp51 ribu/orang dan kelas III Rp25.500/orang.

Sebelum kartu tersebut dicetak dan diberikan pada pemohon, tegas dia, BPJS tetap menghimbau agar masyarakat mengambil kelas sesuai dengan kemampuan, kalau betul-betul tidak mampu disarankan agar melaporkan dirinya ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat. “Kalau memang benarbenar tidak mampu silakan lapor ke Dinsos itu sistemnya sekarang,” ujar dia.

Mengingat banyaknya masyarakat yang belum menunaikan kewajiban tersebut membuat pihaknya terpaksa menonaktifikan kartu BPJS penunggak untuk sementara waktu. Akan dapat digunakan kembali ketika iuran tersebut sudah dilunasi. Dalam aturan baru saat ini, kata Zainuddin, meski masyarakat menunggak iuran 1-2 tahun mereka hanya akan dibebani iuran maksimal untuk 13 bulan saja.

Dan bagi mereka yang membayar biaya rawat inap di RSUD setempat pada saat kartu BPJS-nya terblokir dipastikan akan dikenakan denda, terkecuali ditangani oleh pihak puskesmas atau dirawat jalan. “Kalau posisi kartunya terblokir dia masuk rumah sakit dia bayar saat itu juga kena denda. Dia bayar dulu tunggakannya baru dihitung dendanya,” jelas dia. (jun)

Lakey Siap ”Go International” di Tangan Ahyar-Mori Dompu (Suara NTB) – Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menilai, Pantai Lakey di Dompu memiliki potensi yang luar biasa. Selain indah, pantai ini juga merupakan magnet bagi banyak peselancar dari berbagai belahan dunia.

Karena itulah, Mori yang tampil bersama Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh di Pilkada NTB, berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan pantai ini. Mori meyakini, dengan dukungan dari berbagai pihak, Lakey bisa berkembang menjadi destinasi yang memakmurkan rakyat Dompu.

Komitmen itulah yang ditegaskan Mori saat menyapa ribuan warga Dompu di Kecamatan Huu Rabu (18/4).

Dalam kunjungannya, Mori mendapatkan sambutan bahagia dan antusias dari warga setempat. Yel-yel kemenangan dikumandangkan sambil mengangkat poster bergambarkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 ini.

Fokus kunjungan kali ini adalah silaturahmi kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda setempat sekaligus mendengar-

kan masukan dari para tokoh untuk strategi kemenangan pasangan Ahyar - Mori.

Selain itu, Mori Hanafi juga memohon dukungan semua lapisan masyarakat Kecamatan Kilo dan Kecamatan Huu, agar pada tanggal 27 Juni 2018, mencoblos nomer 2 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023.

Tidak lupa pada kesempatan kampanye kali ini, Mori mengalungkan sorban hitam putih kepada beberapa tokoh yang berada di desa tersebut, sebagai tanda suci perjuangan NTB Untuk Semua.

Dalam perbincangan dengan warga Lakey, Mori Hanafi menegaskan komitmennya untuk membuat Lakey, pantai yang diincar para peselancar dunia, menjadi salah satu destinasi wisata bertaraf Internasional.

Selama ini perhatian Pemprov NTB terhadap Lakey memang masih perlu ditingkatkan. Mori sendiri menilai pantai ini memiliki sejumlah keunggulan yang tidak ditemukan di pantai lain.

“Di Pantai Lakey ini pengunjung bisa melakukan beberapa aktivitas olahraga air seperti berselancar (surfing), wind surfing ataupun kite surf-

ing. Dan dengan kestabilan ombak yang termasuk dalam salah satu ombak tertinggi di dunia, Pantai Lakey juga sering dipilih sebagai tempat perlombaan atau kompetisi selancar tingkat dunia. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi,” demikian ucap Mori Hanafi sambil menutup pidatonya.

Agustus 2017 lalu, Lakey diserbu oleh tamu wisatawan mancanegara pecinta kite surfing. Di bulan Agustus, para peselancar memang senang mendatangi Lakey karena angin sedang bagus untuk kite surfing hingga tiga bulan berikutnya. Selama bulan-bulan tersebut, penginapan warga akan dipenuhi para wisatawan yang datang untuk bermain kite surfing.

Pantai Nangas yang berada di jalan kembar Lakey menjadi tempat bermain kite surfing, sehingga para pencinta kite surfing memilih menginap di penginapan sekitar daerah setempat. Tingginya kunjungan pencinta kite surfing menjadi berkah bagi pelaku wisata di Lakey, karena rata – rata masa nginapnya antara 2 pekan hingga 1 bulan lebih.

“Mereka menginap sampai 1 bulan. Paling cepat 2 pekan

(Suara NTB/Photo by FaniHanifa Photography)

WARGA HU’U - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi berpose bersama warga di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, dalam agenda kunjungannya, Rabu (18/4). mereka tinggal,” aku M. Ali, salah seorang pelaku wisata setempat.

Baik olah raga surfing maupun kite surfing yang menjadi andalan destinasi pariwisata Lakey, M Ali berharap, pemerintah memperhatikan petugas penyelamat pantai. Di Lakey, tenaga Lifeguard tidak banyak karena kurangnya perhatian dari pemerintah. “Lifeguard di sini, mereka digaji Rp400 ribu

per triwulan. Bagaimana mereka betah? Makanya kita sangat berharap agar petugas Lifeguard bisa dinaikan insentifnya,” ungkapnya.

Selain itu, Ali juga berharap pemerintah juga memperhatikan kenyamanan infrastruktur tamu yang berkunjung ke Lakey, penataan drainase dan akses jalan juga sedianya dapat ditata dengan baik oleh pemerintah. (tim)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

LIPI Rekomendasikan Tumbuhan Khusus Penghijauan di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan penelitian efektif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta Lombok Tengah. Kesimpulan sementara, direkomendasikan perlunya penanaman intensif di dalam kawasan.

KEK Mandalika adalah salah satu dari tiga KEK yang dimandatkan oleh Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) – Bappenas kepada LIPI untuk dikaji, selain Danau Toba dan Borobudur. Untuk KEK Mandalika, LIPI lebih fokus melakukan penelitian spesifik kepada komposisi tumbuhannya.

KEK Mandalika seperti diketahui berada pada kawasan yang sangat terik. Alamnya diakui sangat indah, hanya saja, terik matahari yang membuatnya berpotensi mengurangi tingkat kebetahan pengunjung/wisatawan.

“Bisa dirasakan, panas teriknya cukup tinggi, sehingga dapat mengurangi kepuasan wisatawan terhadap KEK,” kata Ketua Kelompok Peneliti LIPI, Dr. Wawan Sujarwo. Ia didampingi dua anggota peneliti, Ir. Nyoman Lugrayasa, dan Dedy Wirawan, SST.Par. Keadaan alam di sana disadari bukan persoalan teknis.

Meskipun begitu, masih bisa dilakukan rekayasa lingkungan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan. Tim ini kemudian merekomendasikan beberapa jenis tumbuhan/pohon pengarah jalan dan peneduh untuk kegiatan penanaman.

Diantaranya, untuk kawasan pinggir pantai, paling cocok Ketapang (Terminalia catappa) dengan ciri tajuk dan daun lebar dan pohon tidak mudah patah. Spesies ini menurut Sujarwo dapat memecah angin laut yang menuju ke darat. Sehingga pengunjung tak langsung diterpa angin laut.

Selanjutnya sebagai lapis kedua di dalam kawasan. Spesies yang cocok adalah Waru (Hibiscus tiliaceus). Ditambah dengan tumbuhan Glodokan Tiang (Palyalthia longifolia) sebagai tumbuhan pengarah jalan di pinggir pantai. Tumbuhan yang dikomendasikan ini lebih cepat tumbuh dan lebih murah. Tetapi asas manfaatnya terhadap kawasan tidak kecil.

“Ketapang jadi tumbuhan pinggir pantainya. Sehingga angin lautnya tidak langsung nembak glodokan tiang ini. Dengan begitu, dalam kawasan akan lebih sejuk dan asri,” imbuhnya.

Selain itu, tim ini juga merekomendasikan penanaman spesies tumbuhan yang sesuai dengan habitat wilayah. Misalnya, Pandan Pudak (Pandanus tectorius) dan Pohon Asam (Tamarindus indica) untuk rekayasa iklim yang lebih sejuk. Untuk pengisian taman, tim ini merekomendasikan penaman Kamboja (Plumeria spp.).

Pengelola KEK Mandalika, Indonesian Tourism Devlopmen Corporation (ITDC) terlihat mulai melakukan penanaman. Jenis tumbuhan yang digunakan, Palem Bismarkia. Tumbuhan spesies ini menurutnya agak mahal. Meski begitu, tim bukan lantas melarang penanamannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

REKOMENDASI - Sujarwo dan dua angota peneliti di KEK Mandalika, saat berkoordinasi dan menyampaikan rekomendasi kepada Head of Project Engineering, Putu Trisna Wijaya, di Kantor ITDC Kawasan Kuta Mandalika Lombok pada 16 April 2018.

AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018 Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pilihan sarana berkendara terbaik yang mewakili beragam gaya hidup dalam berkendara di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Pada ajang ini, booth AHM memberi suguhan produk-produk terkini yang berada di Hall C dan Hall D JIEXPO Kemayoran sepanjang 19-29 April 2018.

Pada IIMS 2018 ini, AHM meluncurkan dan memasarkan dua produk teranyar yaitu Honda Gold Wing dan All New Honda PCX Hybrid untuk pertama kalinya bagi pecinta sepeda motor di Tanah Air. AHM menyuguhkan beragam produk big bike dan premium yang sesuai dengan gaya hidup pengendara melalui lima area yaitu Luxury Cruiser, Total Control, Adventure, Urban dan Premium Commuter.

Pada area Luxury Cruiser, Honda Gold Wing yang merupakan varian tertinggi dari motor Honda hadir merepresentasikan motor turing dengan performa, kenyamanan serta beragam fitur canggih yang melimpah.

Mengusung DNA Total Control, big bike Honda RC213V-S, Honda CBR1000RR serta supersport produksi anak bangsa Honda CBR250RR Racing Machine hadir di area Total Control untuk memenuhi hasrat para pecinta kebebasan dalam berkendara. Sementara itu, di Urban area big bike terlaris Honda CMX500 Rebel dihadirkan bagi para pecinta imajinasi, gaya hidup, dan jati diri pengendara.

Bagiparapecintaadventure,AHMmenghadirkanHondaCRF1000L AfricaTwin,HondaCRF250RALLYdanHondaCRF150L.Motor-motor ini melengkapi pilihan bagi konsumen yang hobi berpetualang di berbagaikondisijalanberliku,turing,hinggaberkendaradiperkotaan.AHM juga menghadirkan Honda X-ADV yang dapat memuaskan para pecinta adventure bertransmisi otomatis.

Pada area Commuter AHM menghadirkan dua produk skutik teranyar berkapasitas 150cc, All New Honda PCX Hybrid sebagai pilihan alat transportasi yang mewakili gaya hidup pengendara. Sebagai kendaraan roda dua hybrid pertama di dunia produksi anak bangsa, All New Honda PCX Hybrid hadir bagi para pecinta skutik dengan teknologi tinggi, kenyamanan, dan tampilan mewah yang membuat pengendaranya semakin bangga dalam berkendara. Sedangkan produk teranyar lainnya yaitu All New Honda Vario 150 juga dihadirkan sebagai pilihan skutik eksklusif bagi pecintanya di kalangan anak muda dengan desain canggih dan sporty.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya dalam keterangan resminya, Kamis (19/4) kepada media ini menyampaikan, melalui ajang IIMS 2018 ini AHM ingin menjawab kebutuhan konsumen terhadap pilihan sepeda motor tidak hanya sebagai suatu alat mobilitas melainkan juga mencerminkan gaya hidup bagi para pecinta otomotif di Tanah Air. “Kami ingin masyarakat dapat melihat langsung jajaran sepeda motor Honda di berbagai segmen dengan berbagai karakter dan teknologinya. Kami ingin masyarakat dapat semakin dekat dengan produk sepeda motor Honda yang saat ini bukan hanya sebagai sarana mobilitas tetapi juga sudah menjadi teman berkendara yang menyenangkan sekaligus pelengkap gaya hidup dalam beraktifitas sehari-hari,” ujar Thomas. (bul)

(Suara NTB/ist)

HONDA PCX HYBRID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto menyaksikan kendaraan roda dua hybrid pertama di dunia produksi PT Astra Honda Motor, Honda PCX Hybrid, didampingi Presdir PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto dan President Director AHM Toshiyuki Inuma dan Executive Vice President Director AHM Johannes Loman

Halaman 8

Dari Program 4G

Bank Mandiri Apresiasi Pelaku Bisnis Horeca di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Sebagai salah satu Bank BUMN terbesar di Indonesia, PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk terus melakukan inovasi yang ditujukan bagi para nasabahnya. Salah satunya kepada nasabah yang bergerak di bisnis Hotel, Restoran dan Cafe atau Horeca yang berada di tiga gili, Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air melalui Program “Gebyar Gemilang Gugusan Gili” atau di singkat 4G. Program Horeca 4G merupakan apresiasi dan benefit yang bisa didapatkan oleh merchant atau tenant atas aktivitas perbankan yang dilakukan melalui transaksi antara lain, transaksi setoran, transfer masuk/keluar (RTGS, kliring, warkat), dan transaksi EDC. Pada setiap transaksi, nasabah merchant akan mendapatkan poin yang dihitung satu periode. Kemudian Nasabah yang memiliki akumulasi point tertinggi dalam satu periode, akan mendapat hadiah.

Diantaranya, TV, Laptop, Proyektor, Sepeda gunung, Home Theater, Logam Mulia dan Handphone. Penyerahan hadiah yang dikemas dalam acara awarding final 4G Periode 2017 tersebut di laksanakan Kamis (19/4) di Natys Restoran Gili Trawangan.

Gunawan Edi Sasongko Vice President Mandiri Area Mataram dalam kesempatan kemarin menjelaskan bahwa bisnis pariwisata di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air merupakan salah satu bisnis utama di Lombok. Melihat hal

tersebut Bank Mandiri berkomitmen terus berpartisipasi aktif dalam memberikan solusi perbankan bagi nasabah.

Dengan program ini di harapkan transaksi bisnis Horeca dapat meningkat pesat harapnya.

“Program 4G ini bagi kami sangat sukses karena berhasil meningkatkan jumlah merchant yang berpartisipasi terhadap progam tersebut secara YoY dibanding 2016 sebesar 88%, dampaknya peningkatan sales volume transaksi EDC di tahun 2017 meningkat sebesar 25% dan dari sisi penghimpunan dana murah (tabungan dan giro) mengalami pertumbuhan 151% dibanding tahun 2016,” ungkap Gunawan.

Dalam Awarding Final 4G Periode 2017 tersebut. Diserahkan 10 Hadiah Utama dan 30 hadiah hiburan kepada merchant yang memiliki point tertinggi yang merupakan point yang telah terakumulasi sepanjang tahun 2017.

Pemberian hadiah dalam program 4G ini merupakan kali kedua dilakukan, setelah sebelumnya telah diserahkan

(Suara NTB/bul)

APRESIASI - Gunawan Edi Sasongko Vice President Mandiri Area Mataram menyerahkan apresiasi Program 4G kepada salah satu pengusaha Horeca di Gili Matra hadiah pada Bulan Juli 2017 untuk merchant yang memiliki point tertinggi pada saat itu. Di Tahun 2018 dan tahuntahun selanjutnya Bank Mandiri berencana untuk menggelar program serupa dengan menjangkau lebih banyak peserta dan tentunya hadiah yang lebih banyak dari sisi kualitas dan kuantitas.

“Untuk itu kami mengajak para nasabah untuk terus men-

ingkatkan transaksi di Bank Mandiri agar bisa mendapatkan poin lebih yang nantinya berkesempatan untuk mendapat hadiah yang kami siapkan” imbuh Gunawan.

Ditambahkan, dalam memperkuat bisnis di tiga gili, pihaknya juga menggelar beberapa program khusus bagi nasabah seperti program insentive owner, insentive cashier, cashier class, e-commerce,

MDR review, settlement day serta baru-baru ini telah dimulai pembayaran transportasi dari dan menuju 3 (tiga) Gili dapat menggunakan kartu Emoney Bank Mandiri.

“Program ini sesuai dengan perkembangan zaman yang serba digital serta salah satu upaya Bank Mandiri untuk mensukseskan program GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai),” tutup Gunawan. (bul/*)

BPTP Balitbangtan Sukses Kembangkan Benih Bawang Putih di Luar Musim Selong (Suara NTB) BPTP Balitbangtan sukses mengembangkan benih bawang putih di luar musim.

Ujicoba yang dilakukan di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sekaligus menjadi harapan baru mengembalikan kejayaan bawang putih NTB saat masa orde baru.

Panen pedana dilakukan Kamis (19/4) kemarin. Seluruh unsur terkait hadir. Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian, Haris Sahabuddin, Kepala BPTP NTB, M. Saleh Mockhtar, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Husnul Fauzi.

Dan hadir langsung, Pjs. Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Khalik. Panen perdana dilakukan sekaligus temu lapang dengan para petani bawang Sembalun, Lombok Timur.

BPTP NTB program perdana ini mengembangkan empat hektar. penyediaan benih saat musim hujan ini telah mampu menghasilan produksi mencapai 5 ton perhektar.

Penyediaan benih bawang putih ini, selanjutnya akan disebarkan untuk memenuhi kebutuhan petani setiap saat.

Disaat musim, produksi mampu mencapai 8 ton, bahkan lebih.

“Alhamdulillah, dengan segala perjuangan, Kementan

bisa melakukannya melalui anggaran APBNP. Dari rencana 20 hektar ditugasi, tapi karena keterbatasan mendapatkan benih, kami hanya bisa merealisasikan 4 hektar, 14 hektarnya dananya dikembalikan lagi,” ujarnya.

Didalam pengembangan bawang putih ini, benih adalah masalah utama dan strategis.

Karena itu, dengan segala risiko, BPTP NTB mencoba melakukan terobosan menanam benih bawang putih tidak pada musimnya.

Hasilnya, cukup memuaskan untuk tahap uji coba ini.

Karena itu, ke depan akan dikembangkan perbenihannya menjadi 10 hektar. Dengan kegiatan temu lapang tersebut, petani diharapkan dapat menerima transfer pengetahuan untuk dapat melakukan sendiri. Sehingga, pengembangan benih di luar musim dapat dilakukan massif oleh petani, khususnya petani Sembalun.

Pjs. Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Khalik dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Lombok Timur sangat siap mendukung pengembangan bawang putih di Sembalun, untuk memenuhi kebutuhan di daerah, maupun nasional.

Untuk menjaga ketahanan stok dan harga, Khalik juga

menyarankan pengembangan bawang putih, sejalan dengan penyediaan fasilitas resi gudang. Pola syariah yang ia sarankan, agar resi gudang syariah ini sejalan dengan pengembangan ekonomi syariah yang digiatkan oleh pemerintah daerah.

“Insya Allah NTB dengan kabupaten Lotim, siap dijadikan wilayah utama pelaksanaan program Kementan ke depan.

Apalagi kalau dikembangkan sekaligus dengan peternakan unggas,” harapnya.

Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian, Haris Sahabuddin dalam kesempatan ini sekaligus menyampaikan bahwa dilihat dari bisnisnya, setiap tahun konsumsi bawang putih nasional 500.000 ton. Jika dikalikan dengan harga perkilo Rp 40.000, maka nilai bisnisnya mencapai Rp 20 trliun setahun.

“Jadi itu tidak main-main.

Bisa dibayangkan potensi bisnisnya. Karena itu, pak menteri (Mentan : Andi Amran Sulaiman) memberikan respon yang sangat besar. Mari kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing petani,” ajakannya.

Tentu dengan nilai bisnis besar itu memelukan benih tidak sedikit. Kalau konsumsi setahun 500.000 ton, artinya harus tersedia penanaman

benih 50.000 hektar kalau rata-rata produksinya 10 ton.

Jika targetnya ekspor, penanaman benih bisa dilakukan sampai 600.000 ton - 700.000 ton. Karenanya, peluang besar itu juga yang dikejar oleh beberapa negara penghasil bawang putih, Cina, India, Pakistan. Dan ketersediaan benihnya di luar negeri juga terbatas didapat.

Jika dipetakan lagi di Indonesia, tidak banyak daerah yang memiliki suhu yang sesuai untuk mengembangkan bawang putih. Hanya 10 pers-

en wilayah Indonesia. Termasuk Sembalun. Ini artinya, kesempatan bisnisnya semakin besar.

“Karena itu, kehadiran teknologi ini sangat penting.

Dengan ini bisa menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan negara lain. Kami di Balitbangtan kami tidak berhenti, kita coba melakukan penanaman di luar musim, di luar yang tidak biasa. Saya yakin, melalui ini kita dapat mengembangkan bawang putih ke depannya, “ demikian Haris. (bul)

(Suara NTB/ist)

PANEN - Panen Perdana Benih bawang putih sembalun di luar musim

Isu Penyekapan CTKI PT. CKS di Malang Tak Terbukti Mataram (Suara NTB) Isu penelantaran dan penyekapan yang dihembuskan oleh salah satu Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) PT. Citra Karya Sejati (PT.CKS) di Malang, Jawa Timur tak terbukti. Setelah adanya pembuktian dokumen-dokumen kegiatan di Training Center Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut juga diperkuat oleh hasil kunjungan langsung tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB ke lokasi.

Salah satu CTKW asal Sumbawa, Titin Sumarni sebelumnya mengabarkan adanya indikasi penyekapan dan penelantaran yang dilakukan oleh pihak PT. CKS di training centernya di Malang.

CTKW ini bersurat langsung ke DPRD Sumbawa, bahkan menghubungi wartawan di NTB melalui sambungan telepon, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS dimaksud. Bahkan dikabarkan, lebih dari 10 CTKW mengalami tekanan yang sama.

Persoalan ini dinilai di dramatisir oleh CTKW ber-

sangkutan. Bahkan diviralkan melalui jejaring sosial. Dengan harapan, agar ia dipulangkan secara gratis dan terhindar dari jeratan tandatangan kontrak dengan PT. CKS yang dalam aturan tidak boleh lagi dilanggar, kecuali dengan sebab tertentu. Padahal, CTKW tersebut nyatanya ada persoalan pribadi yang menjerat langkahnya tak bisa mulus menjadi TKW. “Ini benar-benar merugikan dan merusak nama baik perusahaan,” tegas Sondakh, Manager Pengelola Training Center PT. CKS Cabang Malang di Mataram, Kamis (19/4) kemarin.

Ia didampingi Ahmad, Perwakilan PT. CKS cabang NTB, dan Penasihat Hukum PT. CKS, I Gede Sukarmo, S.H. M.H dan Abdul Kasim, S.H. Informasi yang disampaikan CTKW tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak beralasan. Soal penyekapan, berbeda dengan fakta bahwa Training Center PT. CKS di Malang terdiri dari ruang-ruang yang mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, bahkan tersedia sarana olahraga.

Dikuatkan lagi, setiap calon TKI mendapatkan makanan yang cukup dalam sehari tiga kali dengan menu 4 Sehat 5 sempurna, fasilitas

tempat tidur masing-masing, juga fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan proses pelatihan peningkatan keahlian yang menunjang persiapan calon TKI untuk bekerja sesuai dengan negara penempatannya masing-masing.

Demikian juga mengenai informasi biaya sebesar Rp 25 juta yang harus dikeluarkan oleh CTKW apabila mengundurkan diri, Sondakh juga menyebutnya sebagai informasi hoax. Sebab jelas, bahwa acuannya adalah perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan CTKI yang ditandatangani oleh CTKI dan mengetahui Disnaker setempat.

“Pada Bab IV Pasal 16 dis-

ebutkan apabila pihak kedua (CTKI) mengundurkan diri atau melarikan diri dari penampungan, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama (PPTKIS),” jelas Sondakh.

Deketahui, CTKW atas nama Titin telah melakukan proses ID di Disnaker Sumbawa Pada 9 Januari 2018 dan sudah melakukan medical online pada tanggal 18 Januari 2018, dan telah menandatangani job offer pada tanggal 24 Januari 2018.

Visa kerja telah dikirimkan oleh pihak Negara penempatan pada tanggal 11 April 2018. Pada intinya CTKW ini

sudah siap untuk proses pemberangkatan ke Negara penempatan, hanya menyisakan proses Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta dari Penegak Hukum di Malang, hasilnya tidak ditemukan fakta penyekapan dan penelantaran, seperti pemberitaan yang beredar. Beberapa CTKI yang sedang PAP, termasuk Titin telah diperiksa dan interogasi oleh tim P4TKI. (bul)

(Suara NTB/bul)

TUNJUKKAN DOKUMEN - Sondakh dan beberapa tim penasihat hukumnya menunjukkan dokumen-dokumen kegiatan CTKI di training center milik PT. CKS

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Pemandu Wisata Harus Be Berrlisensi

PHRI NTB Tindaklanjuti Dugaan Hotel Sediakan PSK

Mataram (Suara NTB) – Bekerja pada bidang pariwisata harus disertai dengan kemampuan pada bidang tersebut. Salah satunya harus menguasai salah satu bahasa asing bagi pemandu wisata. Tidak hanya menguasai bahasa, namun harus berlisensi pula.

Sebab hal ini menandakan bahwa orang tersebut dianggap kompeten dan layak melayani wisatawan yang datang ke NTB.

Mataram (Suara NTB) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB sedang menindaklanjuti adanya dugaan hotel yang menyediakan wanita penghibur. Sebab hal ini dianggap dapat merusak citra wisata halal yang disematkan pada pariwisata NTB, khususnya Lombok.

“Kami akan melakukan pertemuan dan akan membahas persoalan ini. Nanti hasil dari pertemuan itu akan kita tindaklanjuti tentunya,” kata Ketua PHRI NTB Lalu Hadi (Suara NTB/lin) Faishal yang juga menjabat Lalu Hadi Faishal sebagai salah satu tim penentu kebijakan BPPD NTB ini, di Mataram, Kamis (19/4).

Ia mengimbau pihak hotel agar menjalankan bisnis dengan cara yang baik. Namun demikian, ia belum bisa memastikan apakah betul ada atau tidak hotel di NTB yang menyediakan wanita penghibur. Sebab ia dan anggota PHRI lainnya belum melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Nanti akan kami informasikan hasil pertemuan dari rencana tindak lanjut kita ini. Tentu saja ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan norma sosial di hotel berbintang menurut Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati tidak bisa dilakukan. Penertiban itu dianggap membuat kegaduhan di tengah upaya pengelola hotel mempromosikan pariwisata.

Tameng - tameng seperti ini dianggap cara pengelola hotel untuk melegalkan praktik haram tersebut. Dia meminta Pemkot Mataram membuatkan regulasi khusus memberikan kewenangan Pol PP masuk ke hotel bintang.

“Kita tindak ada saja alasan. Mereka bilang Pol PP ini bikin sepi pariwisata saja,” kata Bayu, Rabu (18/4).

Fakta bahwa manajemen hotel menyiapkan wanita penghibur bukan rahasia umum lagi. Ini mencoreng dan merusak visi misi Kota Mataram. Keterbatasan kewenangan penertiban hotel bintang membuat aparat penegak Perda ini dilema.

“Yang bisa dilakukan memberikan imbauan manajemen hotel. Ini disayangkan manajemen hotel terlalu menggampangkan Pol PP,” sesalnya.

Bayu tidak detail mengungkapkan hasil investigasinya terhadap prostitusi di hotel bintang di Mataram. Baik tarif, modus, siapa yang bermain serta proses transaksinya. Dia hanya menyebut lengkap satu hotel bintang di wilayah Cakranegara menonjol menyiapkan perempuan.

Sementara itu, Hadi Faishal mengatakan bahwa hingga berita ini ditulis belum mendapatkan nama-nama hotel yang menyediakan wanita penghibur. Ia akan melakukan tindak lanjut terlebih dahulu. Kemudian akan mengumpulkan informasi.

Jika memang ada, maka pihaknya akan mengambil tindakan.

“Kita akan kumpulkan dulu informasinya. Setelah itu baru kita tindak. Karena ini berkaitan dengan pariwisata kita,” ujarnya. (lin)

“Untuk pramuwisata itu sudah ada ketentuannya dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016. Tata cara dan prosedur serta persyaratan menjadi pramuwisata itu sudah jelas,” kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB Dr. Ainuddin, SH., MH, di Mataram, Kamis (19/4).

Ia menegaskan untuk pemandu wisata yang dapat beroperasi adalah yang sudah berlisensi. Sehingga dapat dikatakan sebagai pramuwisata sesunggunya. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan. jika sudah mendapatkan lisensi tentu saja yang bersangkutan sudah dianggap mampu untuk memandu wisatawan. Sebab untuk mendapatkan lisensi itu harus dilalui dengan banyak tahap.

Untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perda Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pramuwisata yaitu harus lulus ujian Pramuwisata.

Sementara itu, persyaratan untuk dapat mengikuti ujian Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tertentu.

Beberapa syarat itu diantaranya, bertempat tinggal di kabupaten atau kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Kemudian berumur paling kurang 22 tahun. Melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian. Yang paling penting adalah menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar. Selain itu juga harus menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan daerah NTB, Indonesia dan dunia. Setelah itu harus memiliki SP3 dan pendidikan paling rendah Strata-1 atau sederajat atau memiliki penge-

(Suara NTB/dok)

DISKUSI - Ketua HPI, Ainuddin saat berdiskusi dengan pramuwisata di Sembalun belum lama ini.

“Tidak ada urusan sama Asita, karena itu kewenangan HPI. Kalau kita urusannya sama travel, mungkin yang bersangkutan mau masukin travelnya dalam keanggotaan Asita. Kalau yang itu tentu sangat bisa, tapi kalau urusannya sama pramuwisata itu bukan kita (Asita, red),” ujarnya.

Pihaknya menyayangkan tindakan oknum tersebut dan

akan segera mengambil tindakan tegas. Pihaknya akan menyelidiki siapa oknum tersebut dan akan diberikan sanksi.

Sebab hal semacam itu semestinya tidak terjadi. Apalagi Asita selama ini tidak pernah mengurus tentang pramuwisata.

“Kami akan segera mencari tahu siapa oknum itu dan segera melakukan tindak lanjut,” tandasnya. (lin)

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Daya Tarik UGG Rinjani

mosi yang akan dilakukan BPPD. Meskipun pihaknya juga sedang menunggu suara dan arahan dari Gubernur NTB. Ia berharap Gubernur bisa segera memberikan arahannya berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh tim penentu kebijakan.

Dalam berita acara hasil rapat pemilihan kepengurusan BPPD NTB periode 2018-2022 tertera nama Lalu Abdul Hadi Hadi Faishal sebagai Ketua BPPD. Kemudian Wakil Ketua BPPD ialah Fauzan Zakaria dan M. Nur Haedin sebagai sekretaris. Sedangkan anggotanya terdiri dari Jaswandi Wirajagat, Sahnan M. Rawiya, M. Yansverio, Alfian, Farid Said dan H. Gufranuddin. Berita acara itu ditandatangani oleh semua anggota, kecuali Fauzan Zakaria dan Jaswandi Wirajagat.

Pemilihan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 556-215 tahun 2018 yang menentukan tim penentu kebijakan yang berjumlah Sembilan orang. Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Ment-

eri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang.

Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur.

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang yang sama. (lin)

Bali, Gunung Sewu di Jawa Tengah, Rinjani di Lombok NTB dan Ciletuh-Palabuhan Ratu di Jawa Barat,’’ kata Elvi dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (19/4).

Gunung Rinjani (3.726 mdpl) merupakan gunung vulkanik tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci (3.800 m). Juga merupakan salah satu dari tiga gunung api aktif di NTB yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Geopark dalam konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan mulia yaitu merubah pola pikir pemanfaatan sumber daya alam.

Khususnya warisan geologi yang selama ini baru dimanfaatkan melalui kegiatan ekstraktif yang diubah menjadi upaya konservasi untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun regional. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik Rinjani sebagai UGG. Konsep geopark adalah menyatukan perlindungan warisan geologi ke dalam strategi pengembangan sosiobudaya dan ekonomi yang harmonis dengan konservasi lingkungan alam. Sebuah kawasan dapat dikatakan geopark ketika mempunyai unsur atau nilai warisan geologi, keanekaragaman hayati dan warisan budaya.

Konsep geopark tersebut dirasakan sangat cocok untuk

Fasilitas di Pantai Lawar Perlu Dilengkapi Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah yang aktif mempromosikan destinasi wisatanya. Salah satunya Pantai Lawar yang ada di Desa Sekongkang Kecamatan Taliwang. Pantai yang indah ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. sayangnya, fasilitas pendukung di pantai ini masih minim, sehingga perlu dilengkapi.

“Pantainya bagus, tapi fasilitasnya yang kurang. Semoga kedepannya semakin banyak fasilitas yang dibangun oleh Pemda,” kata warga Sekongkang, Boden, Rabu (19/4).

Bagi wisatawan yang memiliki hobi memancing, tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat memancing.

Banyak jenis ikan di pinggirpinggir pantai, misalnya ikan kerapu, mengali, tenggiri dan lainnya. Wisatawan juga bisa menghabiskan waktunya dengan mandi di pinggir pantai.

Dari Sekongkang ke Pantai Lawar bisa ditempuh mengunakan kendaraan pribadi atau ojek. Dari Desa Sekongkang, melewati kebun penduduk dan semak belukar.

Pantai ini berpasir halus, sepi dan diapit oleh dua buah tebing yang lumayan tinggi.

tahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata. Pernah magang paling singkat enam bulan di biro perjalanan wisata.

“Banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mendapatkan lisensi,” ujarnya.

Sebelumnya ada pemandu wisata berinisial IA yang ingin mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan lisensi sebagai pramiwisata. Namun ia mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum dari Asita NTB. Kabarnya, oknum tersebut akan memfasilitas untuk mendapatkan lisensi.

Mendengar kabar itu, Ainuddin mengatakan bahwa Asita tidak ada hubungannya dengan lisensi pramuwisata.

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Asita NTB, Agustin Sasongko. Ia mengaku tidak tahu jika ada oknum yang melakukan hal demikian. Ia menegaskan bahwa urusan pramuwisata dan lisensi pramuwisata itu ada pada HPI.

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Elvi Wijayanti mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengabarkan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu dan Geopark Rinjani telah resmi mendapat peringkat Unesco Global Geopark (UGG. Penetapan ini secara resmi dilakukan pada Sidang Executive Board Unesco ke 204 pada 17 April waktu Paris, Perancis.

“Syukur Alhamdulillah karena keberhasilan ini tentunya akan semakin meningkatkan pamor wisata alam kita di mata dunia. Saat ini berarti Indonesia memiliki empat UGG yaitu Geopark Batur di

Kepengurusan BPPD NTB Tunggu Arahan Gubernur Mataram (Suara NTB) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB pada 28 Maret lalu telah menentukan anggota kepengurusan periode 2018-2022. Hanya saja, persoalan dua kubu kepengurusan belum dapat terselesaikan. Hingga saat ini, tim penentu kebijakan BPPD NTB masih menunggu arahan dari Gubernur NTB. Meskipun sebagian besar anggota sudah menandatangani berita acara kepengurusan BPPD NTB ini.

“Secara de facto pemilihan sudah jelas dan kepengurusan juga sudah jelas.

Pemilihan itu sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan di dalam undang-undang.

Namun demikian, saat ini kita masih menunggu arahan dari Pak Gubernur. Sembari menunggu, kita jalankan dulu program yang sudah ada,” kata anggota tim penentu kebijakan BPPD NTB Lalu Hadi Faishal, di Mataram, Kamis (19/4).

Ia mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus pada berbagai program pro-

Halaman 9

Wisatawan yang berkunjung ke sini biasanya untuk menikmati kesunyian suasana pantai yang hanya ditemani debur ombak laut Hindia. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan jauh dari keramaian warga.

“Hanya warga yang mencari ikan saja yang datang kalau hari biasa. Kalau akhir pekan biasanya ada wisatawan yang datang,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya Pemkab Sumbawa Barat dapat melengkapi fasilitas pendukung di pantai ini. Sehingga wisatawan yang datang benar-benar bisa merasa nyaman. Wisatawan juga bisa menghabiskan waktunya lebih lama untuk menikmati keindahan Pantai Lawar.

“Yang paling penting tetap jaga kebersihan. Karena warga sendiri sangat menjaga kebersihan di pantai ini. Kalau ada sampah, dibawa pulang saja. Karena belum ada petugas kebersihannya,” ujarnya.

Pemda KSB sebelumnya telah menyatakan diri sebagai salah satu daerah yang fokus pada pengembangan

destinasi wisata. Tidak hanya Kenawa, tapi Mantar juga saat ini sedang gencar dipromosikan. Selain itu, beberapa pantai di Kawasan Sekongkang juga turut dipromosikan. Karena di Sekongkang memiliki ombak yang kabarnya sangat bagus bagi peselencar. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI LAWAR - Pantai Lawar yang ada di Sumbawa Barat.

(Suara NTB/dok)

PENDAKIAN - Suasana pada pendakian di UGG Rinjani.

Berbagai program kegiatan juti. Hal ini berkaitan dengan dikembangkan sebagai bagian harus terus pengembangan Rinjani sedari pariwisata yang lestari tentunya dan berkelanjutan. Terbukti dikembangkan untuk dua UGG bagai geopark dunia. Apalagi dengan perkembangan yang baru ini. Misalnya promosi dan dalam empat tahun ke depan, cukup pesat di Indonesia pengelolaan kawasan geopark semua yang terjadi di Rinjani dibandingkan dengan negara – secara serius dengan mengede- akan dievaluasi. Sehingga, unpankan keberlanjutan. Selain tuk mendapatkan predikat negara asia tenggara lainnya.

Hingga saat ini, Indonesia itu, permasalahan pelestarian UGG itu pada periode berikutmemiliki 4 kawasan UGG (Ba- lingkungan khususnya masalah nya, Rinjani harus bisa memtur, Gunung Sewu, Rinjani dan sampah juga harus teratasi. berikan banyak manfaat bagi Palabuhan-ratu) dan 7 (tujuh) Keragaman geologi, hayati, dan warga sekitar. kawasan Geopark Nasional budaya di kawasan geopark in“Sudah jelas apa saja yang (Merangin Jambi, Kaldera ipun harus dimanfaatkan dan menjadi poin penting dan cataToba, Pulau Belitong, Raja diolah untuk pemberdayaan dan tan dari Unesco. Semua sudah Ampat, Tambora, Maros- kesejahteraan masyarakat. kita tindaklanjuti, sekarang Sebelumnya, Kepala Dinas tinggal bagaimana kita mePangkep dan Bojonegoro. Serta setidaknya terdapat 80 ka- Pariwisata Provinsi NTB men- maksimalkannya saja. Sehingwasan yang dapat dijadikan gatakan bahwa banyak masu- ga Rinjani ini betul-betul memgeopark nasional karena mem- kan dari Unesco yang kini berikan banyak manfaat bagi punyai potensi warisan geologi. sudah dan sedang ditindaklan- warga sekitar,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Halaman 10

Disdik Mataram Bagi PPDB SMP Dua Zonasi Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Kota Mataram dipastikan akan menggunakan sistem zonasi. Direncanakan akan ada pembagian dua wilayah Kota Mataram untuk zonasi SMP, yaitu Kota Mataram bagian Utara dan Kota Mataram bagian selatan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom, kepada Suara NTB, kemarin. Ia menegaskan pihaknya akan tetap menggunakan PPDB sistem zonasi, karena aturan itu merupakan aturan dari

pemerintah pusat.

“Nanti bagaimana caranya dibagi antara wilayah utara dan selatan Kota Mataram.

Bagian utara akan masuk ke SMP mana, bagian selatan akan masuk ke SMP mana.

Nanti kita akan bagi sekolah-

nya,” ujar Sudenom.

Sudenom mengatakan, jika zonasi SMP dibagi menjadi radius wilayah tertentu akan sulit dilakukan, karena wilayah Kota Mataram tidak terlalu luas.

Dikhawatirkan jika zona dibagi sesuai radius tertentu, akan ada

sekolah yang tidak mendapatkan siswa, dan pendaftar sekolah tertentu menjadi membeludak. “Itu tidak menjamin semakin baik,” katanya.

Ia menekankan, pihaknya sudah merencanakan membagi dua wilayah zona di Kota Mataram. Setelah siswa melaksanakan ujian nasional, aturan itu akan disosialiasikan. PPDB sistem zonasi mensyaratkan siswa hanya bisa memilih sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya.

Secepatnya aturan itu disosialiasikan agar orang tua siswa maupun siswa bisa memilih sekolah yang akan dituju.

Sudah ada kuota setiap sekolah, Sudenom menegaskan jika kuota sudah terpenuhi, tidak bisa lagi menerima siswa.

“Sosialisasi agar masyarakat tahu untuk mempersiapkan diri ke mana sekolah mereka, kalau tidak disosialiasikan nanti ngambang. Masyarakat juga harus siap dan mau mendukung,” ujar sudenom.

Sudenom menegaskan, tidak akan lagi ada sekolah yang menerima siswa melebihi kapasitas, karena akan ada sanksi, bahkan sampai tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terlebih lagi adanya aturan cukup ketat di Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ketentuan untuk rom-

bel di jenjang pendidikan SMP yaitu di dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Sekolah yang melanggar aturan itu sendiri akan dikenakan sanksi, seperti data PTKdan jam mengajar guru tidak bisa disinkronisasi. Dampaknya guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, siswa tidak akan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), dan sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS. (ron)

Bangun Kekuatan Iman

Siswa SMPN 2 Mataram Kunjungi Musala Ridwan

Tolak Rencana Impor Dosen PEMERINTAH mewacanakan akan mengimpor tenaga pengajar untuk perguruan tinggi di Tanah Air. Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) Prof.

Mohammad Natsir dalam sejumlah pemberitaan mengatakan, Indonesia memerlukan 200 tenaga dosen asing agar masuk reputasi dunia di bidang pendidikan.

Salah satu indikator pengukurannya (reputasi dunia) adalah staf mobility. Staf mobility ini adalah dosen asing masuk ke Indonesia, (Suara NTB/dys) Muhammad Tadjuddin demikian pula sebaliknya Indonesia di luar negeri.

Kini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret lalu, dinilai akan sangat membantu memuluskan rencana Kemenristek Dikti. Aturan ini bisa memfasilitasi dan mempermudah dosen-dosen asing mengajar di Indonesia.

Guru Besar STMIK Bumi Gora Mataram Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, menilai rencana pemerintah kali ini dinilai kurang tepat, di tengah banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki saat ini.

Termasuk banyaknya tamatan magister dan doktor yang belum mendapat tempat pengabdian.

Menurutnya, pemerintah lebih baik memanfaatkan mereka para tamatan magister dan doktor yang tersedia saat ini dari pada mengeluarkan anggaran untuk dosen luar negeri, lebih baik dipergunakan bagi pemberdayaan mereka para tamatan magister dan doktor yang belum memiliki tempat pengabdian. “Dosen kita banyak disini. Kalau saya kebijakan kurang tepat. Berdayakan yang sudah ada lah, manfaatkan yang sudah ada,” ungkap Tajuddin, ditemui Kamis (19/4).

Jika itu dilakukan, maka yang perlu dilakukan pemerintah hanya soal memberikan kesempatan berupa perlunya dilakukan peningkatan kompetensi bagi para dosen dalam negeri. Tujuannya agar mereka bisa bersaing.

Sebagai informasi kata Tajuddin, pemerintah juga terlihat masih bingung dengan rencana kebijakan impor dosen ini. Berhembus kabar, sebagai alternatif lainnya ialah pemerintah nerencana memulangkan para ekspatriat yang telah menetap ke berbagai negara dunia.

Para ekspatriat ini merupakan warga negara Indonesia yang belajar di luar negeri, namun enggan pulang ke Indonesia. Alasan mereka banyak. Selain penghasilan di luar negeri sangat tinggi, juga akses yang mereka terima di luar negeri dengan di Indonesia masih timpang.

Jika pilihan tersebut diambil, pemerintah sebut Tajuddin, harus juga berpikir bagaimana memberikan gaji tinggi kepada para ekspatriat seandainya dipulangkan. Termasuk memberikan banyak ruang berekspresi sebagaimana yang mereka dapat di luar negeri.

Saat ini total dosen asing yang tercatat mengajar pada perguruan tinggi di Indonesia baru sekitar 30 orang. Kemenristek Dikti mengklaim masih membutuhkan lebih dari 1.000 orang. Tahun ini, Kemenristekdikti berencana hanya bisa menganggarkan untuk kebutuhan 200 dosen asing. Adapun bidang dosen asing yang dikonsentrasikan untuk didatangkan oleh Kemenristek Dikti tahun ini yaitu sains dan teknologi. Kedua bidang tersebut dirasa perlu, karena perguruan-perguruan tinggi Indonesia banyak mencontoh riset-riset kedua bidang itu dari luar negeri, seperti Finlandia dan Jerman. (dys)

Alumni LPDPAjak Ribuan Pelajar NTB Berani Raih Cita-cita Mataram (Suara NTB) Sejumlah alumni penerima beasiswa LPDP NTB yang tergabung dalam organisasi Mata Garuda menggelar kegiatan Massive Action di sejumlah sekolah di Lombok Timur, pada Kamis (19/4). Di antara sekolah yang disasar ialah SMAN 1 Sikur dan MA NW Perian.

Ribuan pelajar sekolah tersebut antusias mengikuti kegiatan Massive action yang merupakan gerakan pembuatan peta mimpi oleh para pelajar SMA, yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Selama kegiatan, para pelajar diberikan motivasi dan inspirasi dari Awardee/Alumni LPDP dan berani menuliskan mimpinya, serta bersiap untuk mewujudkannya.

Ketua Mata Garuda NTB Soni Ariawan, menyebut kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat para pelajar agar berani bermimpi meraih cita-cita mereka. KEgiatan ini mengambil tema Toreh Cita 1000 Anak Bangsa.

Dalam kesempatan ini, ribuan pelajar dibantu menuliskan peta mimpi dan memberikan inspirasi meraih mimpi dengan harapan agar mereka berani bermimpi mewujudkan cita-cita mereka.

Sri Hastuti Novila Anggraini S, salah seorang alumnus Monash University, mendapat kesempatan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada para pelajar di MA NW Perian, Lotim.

Pada kesempatan itu, bersama alumnus LPDP lainnya membantu pelajar menuliskan mimpinya, berupa mimpi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Torehan 1.000 mimpi tersebut ditulis sendiri oleh siswa secara bebas dan siswa yang bersangkutan diharapkan mampu mendeskripsikan serta merencanakan bagaimana caranya nanti untuk meraih mimpi tersebut.

Sri Hastuti berharap, motivasi dan inspirasi yang diberikan alumnus LPDP dapat memberikan jalan kesuksesan bagi para pelajar di NTB. “Tujuannya agar para siswa berbagai sekolah di NTB dapat berani bermimpi setinggi-tingginya, menanamkan mimpi sejak dini, dan membuat strategi untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut,” urainya. (dys)

(Suara NTB/ist)

MASSIVE ACTION - Kegiatan Massive Action yang digelar di MA NW Perian Lotim, Kamis (19/4).

(Suara NTB/ist)

USBN - Siswa SMPN 6 Mataram sebelum mengikuti USBN. USBN ini merupakan ajang persiapan bagi siswa menghadapi UN.

Selain Pertimbangan Kelulusan

USBN Dijadikan Persiapan Akhir Jelang UN Mataram (Suara NTB) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UBSN) SMP dilaksanakan sejak Senin (16/4) sampai Jumat (20/4) ini. Selain sebagai salah satu pertimbangan kelulusan siswa, USBN juga dijadikan persiapan akhir menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP awal pekan depan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., Kamis (19/4) mengatakan, USBN ini secara tidak langsung sebagai latihan untuk anak-anak menjelang UN pada minggu depan. “Katakanlah sebagai pra UN, sehingga

nanti UN itu sudah siap melaksanakan itu,” ujarnya.

USBN SMP mengujikan semua mata pelajaran. Menurut Sidik, komposisi soal terdiri dari 75 persen dari daerah dan 25 persen dari pemerintah pusat. Tim pembuat soal dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan guru mata pelajaran yang memiliki sertifikat dan memiliki kompetensi menyusun soal.

“Kita panggil mereka untuk membuat soal USBN. Dengan memasukkan 25 persen kisikisi yang diberikan dari pusat.” ujarnya.

Setiap harinya ada dua mata pelajaran yang diujikan pada

USBN sampai dengan hari Jumat (20/4). Sidik mengatakan belum menemukan masalah selama pelaksanaan USBN. Terpisah Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, mengatakan pelaksanaan USBN berjalan dengan lancar. Pelaksanaan USBN menggunakan kertas pensil dengan metode menyilang jawaban dan esai. “USBN berjalan lancar,” ujarnya.

Pihaknya sudah menyiapkan siswa sejak beberapa waktu sebelumnya. Penyiapan siswa itu melalui jam pelajaran tambahan, termasuk uji coba USBN. “USBN kita siapkan melalui jam tambahan dan try out,” ujarnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Remaja Musala (Remus) SMPN 2 Mataram mengadakan acara Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 2018 di Musala Ridwan di Desa Pakuan, Narmada, Lombok Barat (Lobar), Jumat (13/4) lalu. Kegiatan itu bertujuan untuk membangun kekuatan iman dan karakter siswa.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke Musala Ridwan yang berasitektur menyerupai wihara atau klenteng dan kerap juga disebut Masjid Cheng Ho, dengan tujuan untuk membangun kekuatan iman dan karakter dalam kebersamaan dengan masyarakat sekitar. “Sambil melalui rekreasi religi di musala yang kental ala Tionghoa,” katanya.

Kegiatan wisata religi itu diikuti oleh Remus Spendu, singkatan dari SMPN 2, diikuti 19

siswa didampingi delapan guru pembina. Acara diawali dengan pengajian dalam rangka Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW oleh TGH. Muammar, M.Pd.I., dilanjutkan dengan dzikir dan doa bagi siswa kelas IX yang akan menghadapi USBN, pada 16 April dan UNBK pada 23 April.

Dilanjutkan juga dengan perjalana dari Musala Ridwan ke air terjun sebagai bagian dari kegiatan rekreasi. Diharapkannya melalui kegiatan itu bisa membangun kegiatan iman para siswa.

Sementara pada 14 April lalu juga dilaksanakan kegiatan English Club Spendu bertajuk hunting tourist ke Gili Trawangan yang diikuti oleh 15 siswa dengan didampingi tujuh orang pembina. Tujuannya untuk mengasah kemampuan Bahasa Inggris bagi siswa yang memilih ekskul English Club. (ron)

(Suara NTB/ist)

ISRA’ MI’RAJ - Remaja Musala (Remus) SMPN 2 Mataram saat mengadakan acara Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 2018 di Musala Ridwan di Desa Pakuan, Narmada belum lama ini.

Siswa SMPN 2 Mataram Raih Prestasi di Bidang Musik Mataram (Suara NTB) SMPN 2 Mataram terus menunjukkan diri sebagai sekolah dengan segudang prestasi. Tidak saja dalam bidang akademik, namun juga bidang non akademik.

Kepala SMPN 2 Mataram H. L. Suwarno menyebut, terbaru prestasi diraih SMPN 2 Mataram dalam bidang musik. Siswasiswi Spendu sebutan SMPN 2 Mataram yang tergabung dalam Anuradha Band keluar sebagai juara band terfavorit Sketsa Band Competition Smansa tahun 2018.

Menurutnya, band ini terbentuk berawal dari perkenalan para siswa SMPN 2 Mataram yang mempunyai hobi yang sama di bidang musik. Maka terbentuklah band kelas dengan nama Voldemort yang beranggotakan Naufal (bass), Sultan (gitar), Reza

(drum) dan Stevani (vocal).

Prestasi pertama yang diraih pasca-Voldemort Band terbentuk adalah sebagai juara 3 Lomba Akuistic Transmart pada bulan September tahun 2017. Sejak saat itu, Voldemort Band rutin mengikuti beberapa ajang lomba seperti GATF (Garuda Indonesia Travel Fair) dan Modern Music Fest Unram.

Seiring dengan waktu, pada bulan Desember 201, Voldemort Band menambah jumlah personel. Saat itu bergabunglah personel baru Taufik yang mengisi posisi keyboard. Voldemort Band pun berganti nama menjadi Chosen One Band.

Prestasi yang diraih oleh Chosen One Band adalah sebagai juara 2 Varindo BTN Fun Run dan The Best Drummer.

Selain itu, pada ulang tahun STIKES YARSI yang ke 12 Chosen One Band juga meraih prestasi sebagai band terfavorit. Raihan tersebut semakin menambah koleksi prestasi siswa-siswi Spendu ini.

Di tengah jalan, Stevani sebagai vokalis mengundurkan diri.

Maka bergabunglah Tsaniya sebagai vocalis band. Dengan bergabungnya Tsaniya, band kembali berganti nama menjadi Anuradha Band. “Prestasi terbaru yang diraih oleh Anuradha adalah band terfavorit Sketsa Band Competition Smansa 2018,” ungkapnya bangga.

Selain kompak bersama tim, prestasi masing-masing personel juga luar biasa. Untuk diketahui pula pemain keybord Anuradha Band Taufik dalam ajang sketsa

STIKES Yarsi Dikunjungi Negara Calon Pengguna Lulusan Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram dikunjungi perwakilan enam negara dalam rangkaian Employment Business Meeting (EBM) of Indonesian Overseas Worker, pada Rabu (18/4) lalu. Mereka melakukan kunjungan lapangan untuk melihat sarana dan prasarana termasuk proses pembelajaran yang dijalankan STIKES Yarsi.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., (Suara NTB/ron) M.Kes., ditemui di sela-sela menerima kunjungan itu mengata- FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Matkan, perwakilan enam negara itu aram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., berfoterdiri dari pejabat perwakilan to bersama pejabat perwakilan RI dan prosRI dan prospektif buyer atau ca- pektif buyer atau calon pengguna lulusan lon pengguna lulusan dari beber- perwakilan negara dalam rangkaian Employapa negara. “Sebenarnya ada 18 ment Business Meeting (EBM) of Indonesian negara yang tergabung, tapi yang Overseas Worker, yang mengunjungi STIKE bisa datang hanya enam nega- Yarsi, Rabu (18/4) lalu. ra,” ujarnya.

Ada 18 negara yang tergabung, antara Kegiatan ini melalui BNP2TKI bekerja lain Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Ma- sama dengan BNP3TKI. “Ada beberapa laysia, Turki, Uni Emirat Arab, Jepang, peserta yang sudah berangkat ke Kawai, dan beberapa negara lainnya. Seusai pen- Turki, Jepang, dan Thailand,” katanya. yambutan di ruang pertemuan STIKES Zulkahfi mengatakan, dengan adanya Yarsi, perwakilan negara dan calon peng- kunjungan ke STIKES Yarsi membuka peguna lulusan berkeliling melihat sarana luang alumni lulusan STIKES Yarsi bekerdan prasarana di STIKES Yarsi. ja ke luar negeri. “Mereka akan buka peluDiawali di Perpustakaan, perwakilan ang kesempatan bagi alumni untuk bekermengelilingi sejumlah fasilitas yang di- ja di negara yang datang ini,” kata Zulkahfi. miliki STIKES Yarsi. Zulkahfi mengataKedatangan calon pengguna lulusan ke kan, tujuan dari kunjungan itu untuk STIKES Yarsi Mataram menurutnya akan melihat kondisi riil di lapangan, teruta- memberikanpengaruhkepadakampus.Denma kesiapan STIKES Yarsi untuk bisa gan kunjungan itu, memberikan motivasi bekerja di luar negeri. dan semangat bagi mahasiswa untuk memKunjungan itu merupakan tindak lan- persiapkan diri, kemampuan atau skill, dan jut dari pelatihan yang sebelumnya per- bahasa negara tujuan. nah dibuat oleh pemerintah terkait pelatiTerlebih lagi dengan semakin ketathan program Wanita Indonesia Hebat. nya persaingan di dalam negeri, bekerja Kegiatan itu dilakukan selama tiga bulan, di luar negeri bisa menjadi pilihan yang sebagai program pelatihan, peningkatan menarik. Zulkahfi mengatakan, selain skill, dan bahasa para lulusan untuk siap itu sistem penggajian bagi perawat honmenghadapi peluang kerja di luar negeri. orer juga masih belum baik. (ron)

2018 juga meraih prestasi juara 2 vocal solo. Kini Anuradha Band dengan prestasi-prestasi yang diraihnya,selainkarenabakatyang

dimiliki oleh personel-personelnya juga mendapat dukungan penuh dari orang tua, dan pihak sekolah. (dys)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Personel Anuradha Band SMPN 2 Mataram pose bersama usai menerima hadiah saat mengikuti sebuah kompetisi belum lama ini.

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Halaman 11

Alonso Diskors Tiga Pertandingan London Bek Chelsea Marcos Alonso bakal absen di babak seminal Piala FA pada Minggu melawan Southampton setelah dijatuhi hukuman skorsing tiga pertandingan karena melakukan kekerasan, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengatakan pada Kamis (19/4).

Pemain berusia 27 tahun itu dituntut atas pelanggarannya kepada striker Southampton Shane Long saat Chelsea menang 3-2 di St Mary‘s Stadium akhir pekan lalu.

“Alonso membantah tuduhan itu dan lebih lanjut mengajukan bahwa jika terbukti skorsing itu juga akan berlebihan. Namun, bantahan itu ditolak setelah sidang hari Rabu,” kata FA dalam sebuah pernyataan.

Pemain belakang asal Spanyol Alonso, yang turut masuk dalam susunan tim terbaik tahun ini versi PFA pada awal pekan ini, akan kehilangan kesempatan laga tandang di liga Inggris Chelsea ke Burnley pada Kamis, semifinal Piala FA, dan pertandingan liga melawan Swansea City akhir bulan ini.

Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

Marcos Alonso (Suara NTB/ist)

FIFA Tolak Protes Inggris Soal Rasisme di Piala Dunia U-17 Manchester FIFA telah menolak protes dari Asosiasi Sepak Bola (FA) Inggris tentang dugaan insiden rasis di Piala Dunia U-17 karena “kurangnya bukti yang cukup”. Pemain Inggris Rhian Brewster menceritakan dalam wawancara di surat kabar terkait penghinaan yang dibuat pemain Spanyol terhadap rekan setimnya, Morgan Gibbs-White, selama putaran final di India, dimana Inggris menang dengan skor 5-2.

FA kemudian mengajukan pengaduan resmi kepada FIFA tentang insiden itu, tetapi badan sepak bola dunia tersebut mengatakan telah mengesampingkan semua tuduhan “Setelah melakukan penyelidikan menyeluruh, Komite Disiplin telah memutuskan untuk mengabaikan semua tuduhan mengingat kurangnya bukti yang cukup yang dapat menguatkan klaim pemain Inggris,” kata FIFA dalam sebuah pernyataan pada Kamis kemarin.

“Meskipun tidak ada sanksi yang hanya dapat dikenakan atas dasar bukti yang jelas, Komite Disiplin ingin menyatakan kembali sikap tegas FIFA, toleransi nol terhadap segala bentuk diskriminasi, seperti yang tercantum dalam Statuta FIFA.” Pemain Liverpool Brewster telah menyoroti insiden lain dugaan pelecehan rasial dan bulan lalu badan sepak bola Eropa UEFA, menolak kasus yang berkaitan dengan pertandingan Liga Champions UEFA melawan Spartak Moscow.

UEFA mengatakan mereka tidak menemukan bukti untuk menguatkan klaim Brewster terhadap pemain Spartak, tetapi mengatakan bahwa mereka percaya pengaduannya itu dibuat dengan itikad baik.

Demikian laporan Reuters. (ant/bali post) Morgan Gibbs-White (Suara NTB/ist)

NTB Kirim 19 Atlet di Kejurnas Antar PPLP Mataram (Suara NTB) Atlet atletik PPLP NTB tidak akan absen di Kejurnas Atletik AntarPPLP yang akan berlangsung di Gorontalo, 28 April- 1 Mei 2018. Sebanyak 19 atlet atletik PPLP NTB akan ambil bagian di event tingkat pelajar nasional itu.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (19/4) kemarin mengatakan pihaknya sudah sepakat akan menurunkan sebanyak 19 atlet pada kejurnas tingkat pelajar PPLP nasional itu. Belasan atlet yang akan di kirim di event nasional itu merupakan atlet

pelajar binaan PPLP NTB. “Kita akan mengirim sebanyak 19 atlet di kejurnas atletik antarPPLP di Gorontalo. Rencananya kontingen atletik NTB akan berangkat tanggal 27 April,” ucapnya.

Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni menjelaskan bahwa kejurnas antar PPLP di Gorontalo merupakan

Simeone Berharap Pertahankan Griezmann

event nasional yang melibatkan atlet binaan PPLP sebagai Indonesia. PPLP NTB sendiri telah menyiapkan sebanyak 19 atlet untuk mengikuti ajang nasional itu.

Eni mengaku tidak memasang target medali di event tersebut, karena memang event itu sebagai ajang evaluasi atlet atletik PPLP yang

sudah menjalani program latihan di PPLP NTB. Meski demikian dia berharap atlet NTB dapat mempertajam limit waktunya masing-masing. Pasalnya dengan peningkatan limit waktu atlet masing-masing akan menjadi ukuran keberhasilan atau tidaknya program latihan atlet PPLP NTB. “Saya tidak memasang target medali di kejurnas nanti. Saya ingin anak-anak bisa memperbaiki catatan waktunya, karena ukuran atlet berprestasi dilihat dari

catatan waktunya. Kalau catatan waktunya meningkat maka progran latihan atlet PPLP dinyatakan sukses,” jelasnya.

Ditambahkannya, dia berharap lewat kejuaraan tersebut akan lahir atlet atletik NTB yang berprestasi nasional. Seperti yang ditorehkan PPLP NTB tahun lalu dengan berhasil menelurkan atlet juara nasional, Lalu Mohammad Zohri yang saat ini dipersiapkan mewakili Indonesia di Asian Games 2018. (fan)

Liga Mahasiswa U-21 NTB akan Digelar Mataram (Suara NTB) Liga sepak bola Mahasiswa NTB akan digelar di Mataram, 30 Juni hingga 8 Juli mendatang.

Event sepak bola yang melibatkan mahasiswa usia di bawah 21 tahun itu akan melibatkan puluhan tim sepak bola dari 56 perguruan tinggi di NTB. Koordinator Liga Sepak Bola Mahasiswa U-21 NTB, M. Jaelani yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis (19/4) kemarin mengatakan bahwa liga mahasiswa NTB bulan Juli mendatang merupakan ajang seleksi tim perguruan tinggi yang akan mewakili NTB di tingkat regional Bali, NTT dan NTB pada bulan Juli mendatang.

Dalam hal ini bagi atlet yang juara di tingkat provinsi akan membela marwah NTB di level regional hingga nasional.

“Tim yang juara di tingkat provinsi akan mewakili NTB di tingkat regional. Mereka akan bertanding

Madrid Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, masih berharap dapat mempertahankan penyerang Antoine Griezmann di klub asuhannya untuk musim depan.

Penyerang Prancis itu memiliki klausa pelepasan senilai 100 juta euro di kontraknya dan mengatakan kepada media Prancis bahwa ia ingin memutuskan masa depannya sebelum Piala Dunia.

“Kami menginginkan yang terbaik untuk Griezmann,” kata Simeone pada konferensi pers Antoine Griezmann yang berlangsung pada Rabu.

Simeone menginginkan Atletico sebagai sebuah tim dapat terus tumbuh dengan adanya Griezmann di tim tersebut.

“Saya berharap dapat membuat dia melihat bahwa tim ini akan tetap tumbuh, hal terhebat untuk seorang pemain adalah untuk melihat beberapa hal berkembang, dan ini nyata, bukan sekedar kata-kata.”

“Kami bertarung dengan Barcelona (untuk gelar Liga Spanyol), kami memiliki kesempatan untuk mencapai nal Liga Europa, hal-hal bagus terjadi setiap tahun,” tambah Simeone.

“Kami harus memberikan segalanya kepada dia maka ia Mataram (Suara NTB) merasa kenaikan Kadispora NTB, Hj. untuk berkembang Husnanidiaty Nurdin tak di sini, ketika ia ingin ketinggalan mendukung harus memutuskan KONI Bali dan KONI NTB masa depannya.” untuk menjadi tuan rumah Saat ini, Atletico Pekan Olahraga Nasional (Suara NTB/ist) (PON) XXI tahun 2024. Ia menghuni peringkat terus menggalakan dukukedua di klasemen, ngannya untuk metertinggal 12 poin dari mudahkan Bali-NTB pemuncak klasemen memenangkan BidBarcelona, dan akan ding (pemilihan) berhadapan dengan tuan rumah PON Arsenal di seminal tahun 2024 yang diLiga Europa. Griezhelat di Jakarta, 23mann (27) merupakan 26 April 2018. pemain kunci untuk Sebagaimana diberiAtletico setelah didatakan sebelumnya Bidtangkan dari Real Soding tuan rumah PON keciedad pada 2014 dan 21 itu akan dihelat dalam akan menjadi ujung Musyawarah Olahraga Natombak serangan sional Luar Biasa (MusorPrancis pada Piala naslub) KONI Pusat di JakarDunia di Rusia. ta, 23-24 April. Usai Musor(ant/bali naslub, dilanjutkan dengan rapost) pat anggota KONI Se-Indonesia

melawan Bali, NTT di tingkat regional,” ucapnya.

Untuk menjaring tim terbaik NTB, panitia penyelenggara liga mahasiswa NTB akan melibatkan semua tim sepak bola dari perguruan tinggi swasta dan negeri di NTB. Hasil pendataan pihak panitia bahwa terdapat sebanyak 56 perguruan tinggi swasta dan negeri di NTB. Dari puluhan perguruan tinggi yang ada di NTB hingga saat ini sudah ada sebanyak 12 perguruan tinggi yang mengatakan siap untuk ambil bagian di event itu.

Diantara 12 perguruan tinggi itu antara lain Universitas Mataram (Unram), Hamzanwadi Lotim, IKIP Mataram, STIE 45 Mataram dan Universita Al-Azhar Mataram. Kemudian ada juga perguruan tinggi swasta lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu oleh Jaelani.

Terkait jumlah perguruan tinggi di NTB yang relatif banyak, pihak panitia akan membatasi tim yang di kirim oleh perguruan tinggi. Dalam hal inisetiap perguruan tinggi tidak diperbolehkan menurunkan lebih dari dua tim.

“Karena tujuannya untuk mencari bibit, diizinkan perguruan bisa mengirim dua tim. Namun tidak boleh mengirim lebih dari dua tim,” jelasnya.

Dijelaskan Jaelani, liga mahasiswa U-21 Piala Menpora tahun 2018 ini akan menjadi yang ketiga kalinya digelar di level nasional.

Sementara untuk tingkat provinsi NTB akan menjadi yang pertamakali digelar.

Bagi tim yang juara akan mewakili NTB di tingkat regional, kemudian bila sukses menjuarai tingkat regional akan mewakili regional ke level nasional. “Di tingkat regional akan diikuti tiga tim wakil Wilayah Nusa Tenggara, yakni NTB, Bali dan NTT,” jelasnya. (fan)

Dispora NTB Dukung Penuh Bali-NTB Jadi Tuan Rumah PON 2024

pada 25-26 April 2018.

Kurang sepekan jelang pemilihan tuan rumah pesta olahraga empat tahunan itu, segala persiapan teknis maupun non teknis telah dipersiapkan tim pemenangan tuan rumah bersama Bali-NTB. Demikian halnya Dispora NTB ikut memberikan kontribusi untuk mendukung BaliNTB jadi tuan rumah PON. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (19/4) kemarin mengatakan bahwa bentuk dukungan nyata Dispora NTB untuk memenangkan Bali-NTB di Bidding PON yakni dengan membuat MoU (nota kesepahaman) antara Gubernur Bali dan Gubernur NTB untuk mendukung program KONI Bali dan KONI NTB menjadi tuan rumah PON. “Memenangkan Bidding PON Ini adalah kegiatan penuh dari

KONI Bali dan KONI NTB. Namun kita semua juga ikut mendukung dengan cara kita masingmasing. Kami juga sudah memfasilitasi pembuatan MoU antara Gubernur Bali dengan Gubernur NTB terkait tuan rumah PON, serta melakukan koordinasi dengan pihak Dispora hingga Kemenpora,” jelasnya.

Selain itu Dispora NTB juga memfasilitasi pertemuan antara KONI Bali dengan KONI NTB untuk rapat dengan pihak Pemprov NTB. Termasuk rapat dengan pihak Didapar NTB belum lama ini.

Melihat dukungan semua pihak sudah bermunculan, Eni berharap kepada KONI Bali dan KONO NTB untuk berjuang dengan segala kemampuan yang ada untuk memenangkan Bidding PON. “Semua sudah merapatkan barisan. Kita berharap Gubernur NTB bisa mengekspose di Jakarta,” harapnya. (fan)

Bendera Unifikasi Korea Kemungkinan Berkibar di Asian Games Jakarta (Suara NTB) Dubes Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom mengatakan, tidak tertutup kemungkinan Korea Selatan dan Korea Utara bergabung di bawah bendera unifikasi Korea di ajang Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

“Kemungkinan itu ada,” kata Duta Besar Kim dalam jamuan makan siang dengan awak media di Jakarta, Kamis (19/4).

Pada awal April, Menteri Olahraga Korsel berkunjung ke Korut bersama rombongan pertunjukan budaya dan bertemu dengan menteri olahraga Korut. “Mereka bertukar pandangan jika mereka bisa melakukan sesuatu yang bagus ketika Asian Games nanti di Jakarta dan Palembang,” kata Kim. Namun demikian kedua menteri belum membahas lebih rinci atau detail tentang rencana tersebut. “Tentunya

ada kemungkinan-kemungkinan untuk melihat dele bersama di bawah bendera unifikasi atlit Korsel dan Korut di pembukaan dan bahkan di penutupan Asian Games,” kata Kim. Kemudian atlet Korsel dan Korut bergabung dalam tim yang sama di bawah bendera unifikasi juga memungkinkan. Akan tetapi menyiapkan tim unifikasi Korea tidaklah mudah karena harus mendapatkan izin dan dukungan dari Komite Olimpiade Asia (OCA) dan INASGCOC. Dubes Kim telah bertemu dengan Ketua INASGOC Erick Thohir dan mengatakan bahwa ketua panitia penyelenggara Asian Games 2018 itu menyambut dengan baik “suasana hati” dari kedua negara di Semenanjung Korea itu.

“Saya kira kuncinya adalah pertemuan tingkat tinggi antara Korsel dan Korut nanti. Jika pertemuan itu berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil

dan kemajuan yang nyata maka kita mungkin bisa melihat aksi bersama atlet Korsel dan Korut pada Asian Games nanti,” lanjut Dubes Kim. Sebelumnya, pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, atlit Korsel dan Korut berdampingan dalam dele upacara pembukaan di bawah satu bendera Unifikasi Korea. Selain itu, tim hoki es perempuan Korsel bergabung dengan tim Korut dalam Olimpiade Musim Dingin tersebut untuk berlaga di bawah satu bendera unifikasi.

Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang pun menyajikan harapan dan kemajuan dalam upaya mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.

Kedua pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara dijadwalkan akan bertemu di Peace House, di desa gencatan senjata, Panmunjeom pada 27 April 2018 untuk pertama kalinya sejak 2007.

Pertemuan antar-Korea itu akan menjadi dialog tingkat tinggi pertama antara Korsel

dan Korut setelah delegasi Korsel kembali dari Pyongyang. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RATAS - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) memimpin rapat kerja persiapan Asian Games XVIII di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4). Ratas tersebut untuk membahas detail persiapan serta meminta promosi perhelatan Asian Games lebih digencarkan.

SUARA NTB FIDDIN akan Maksimalkan Pengembangan Pariwisata Lotim

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

Selong (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestafa (FIDDIN) akan memaksimalkan potensi dan sumberdaya pariwisata di daerah itu. FIDDIN membagi pengembangan pariwisata tersebut ke dalam tiga zona, yakni zona alam pegunungan berupa trekking Rinjani, wisata view, ecotourism dan air terjun. ‘’Ini dikembangkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Lotim yang hidup di daerah pegunungan,’’ kata H.MN. Syamsul Luthfi kepada Suara NTB, kemarin.

Kemudian zona dataran rendah meliputi pelestarian dan pengembangan adat, seni budaya, kuliner dan religi. Senin tradisional yang hidup di tengah masyarakat mesti tetap dilestarikan, sebab itu bagian dari peningkatan kualitas budaya. ‘’Kita akan siapkan alokasi anggaran khusus untuk pengembanganseni dan budaya tersebut,’’ kata H.M. Syamsul Luthfi yang juga saudara kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini.

Sedangkan arah pengembangan pariwisata zona bahari, menurut FIDDIN yang bernomor urut 4 dalam pilkada Lotim 2018 ini, yakni pengembangan gili atau pulau-pulau kecil, pantai dan wisata air lainnya. Ketiga zona pengembangan tersebut akan dikemas dengan kalender event, akan dikembangkan dengan tata kelola secara maksimal. ‘’Tentunya pengembangan destinasi tersebut akan diikuti oleh pengembangan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri,’’ lanjut mantan anggota DPR RI ini.

Dalam ikhtiar memaksimalkan pariwisata Lotim, kata cucu pahlawan nasional, Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini, sumberdaya manusia (SDM) tidak kalau penting dibandingkan dengan SDM dari luar. ‘’Justru peran paling besar nanti kita berikan kepada SDM yang akan mengelola semua destinasi wisata yang ada,’’ ujarnya. Hal itu pada gilirannya bermuara kepada peningkatan ekonomi masyarakat.

Terhadap pengembangan

sektor pariwisata, kata Syamsul Luthfi, pihaknya menyiapkan regulasi dengan perizinan yang cepat dan murah. Masalahnya, pengembangan destinasi pariwisata tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan memiliki dampak positif yang luas, misalnya industri kerajinan rumahan yang juga tumbuh mengikutinya. ‘’Pada akhirnya kalau ekonomi masyarakat di daerah pegunungan, di dataran rendah dan di tepi pantai makin tumbuh dan menguat, maka masalah-masalah klasik seperti biaya pendidikan dan kesehatan yang selama ini tak terjangkau, kelak akan bisa ditanggulangi dengan kemandirian masyarakat,’’ ucapnya.

Semua program pengembangan atau memaksimalkan potensi wisata di Lotim tersebut dikemas oleh pasangan FIDDIN dengan program ‘’Sunrise of Lombok’’, sebuah program yang juga disebutnya sebagai East Lombok Moslem Friendly Tourism. ‘’Kami yakin program kepariwisataan ini akan dapat menumbuhkan pula wirausaha baru (WUB) di setiap destinasi,’’ tandasnya. (038/*)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Suasana rapat terakhir sebelum acara tabligh akbar Ramadhan dan malam amal yang diikuti oleh perwakilan tim LAZ DASI NTB dan Hijabersmom. ‘’Kami rapat hari ini untuk persiapan hari H, dan siapa yang bertugas dan bertanggungjawab pada posisinya, dan alhamdullilah sudah fix hari ini,’’ katanya.

Saat ini, kata Hanan, persiapan sudah 80%. Dalam rundown acara yang akan banyak diberikan waktu adalah lelang donasi. ‘’Karena yang terpenting kan nanti donasi yang akan terkumpul,’’ katanya. Bagian terakhir yakni koordinasi dengan pengisi acaranya, Tommy Kurniawan yang direncanakan akan tiba di Mataram pada Sabtu (21/4).

Hanan menambahkan jika

kerjasamanya dengan hijabersmom ini baru pertama kali. “Ini kali pertama kami bekerjasama denganhijabersmom, karena kan yang kita ketahui hijabersmom memang komunitas yang sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan social. Mereka ini bergerak di bidang sosial dan keagam-

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

(Suara NTB/038)

PERKUAT BARISAN - H.M. Syamsul Luthfi di antara para pendukungnya dalam suatu pertemuan memperkuat barisan menyamakan persepsi untuk perubahan Lotim yang lebih maju.

LAZ DASI NTB akan Gelar Tablig Akbar Ramadhan dan Malam Amal Mataram (Suara NTB) Acara tablig akbar sekaligus malam amal dalam rangka pengadaan Ambulans gratis untuk Sumbawa yang diadakan oleh LAZ DASI NTB sudah memasuki persiapan terakhir.

Panitia acara sudah melakukan rapat terakhir yang juga dihadiri oleh pengurus hijabersmom Mataram pada Rabu (18/ 4) yang di Mataram.

Rapat membahas tentang rundown acara malam amal ambulans DASI Sumbawa serta pembagian tugas oleh panitia.

Menurut ketua panitia acara tabligh akbar dan malam amal LAZ DASI NTB, Hanan Yusron, pihaknya membagi tugas panitia untuk pelaksanaan acara.

Halaman 12

aan. Kemarin kami kan menawarkan kerjasama dengan hijabersmom dan disambut baik,’’ lanjutnya. Dikatakan, sebagian besar anggota hijabersmom ini dari Sumbawa, sehingga nyambung dengan tema mengenai donasi ambulans untuk Sumbawa. ‘’Bantuan yang mereka berikan banyak, terutama untuk back up acara,”jelasnya Lelang donasi itu akan ada empat paket, yang pertama baju dari Dr.TGH.Muhammad Zainul Majdi, paket kedua dari Hj.Erica Zainul Majdi, paket ketiga dari Ibu Noviani Danar Kinnastri (Istri H. Mohan Roliskana), dan paket keempat dari Ibu-Ibu Ko-

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

munitas Hijabersmom. ‘’Jadi Insya Allah akan terkumpul donasi yang memang dibutuhkan,’’ tambahnya. Selain akan ada acara lelang donasi, akan ditampilkan salah satu kesenian dari Sumbawa, yaitu Hadrah, agar semakin terasa suasana sumbawanya,” tuturnya.

Hanan berharap acara ini akan sukses dan terkumpul donasi yang memang dibutuhkan.

“Saya beserta seluruh tim baik dari LAZ DASI NTB maupun Hijabersmom dan seluruh tim yang ikut terlibat selalu optimis kegiatan ini akan berlangsung lancar,’’ katanya. Harapannya semua pejabat dan undangan dapat hadir dan ikut terlibat dalam acara ini. (r)

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 20 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 20 April 2018

OPINI

Halaman 14

Sastra dan Polemik Puisi Sukmawati Tindak Tegas Hotel Penyedia PSK PEMERINTAH daerah sudah menjadikan daerah ini sebagai salah satu tujuan wisata halal atau wisata syariah. Itu artinya, pengembangan pariwisata berbasis syariah dan sesuai dengan norma-norma agama Islam. Tentunya dalam pengembangan wisata ini, elemen-elemen yang mendukung pelaksanaan wisata halal ini juga tersedia.

Sebagai contoh, hotel, rumah makan dan elemen lain yang mendukung wisata halal sudah tidak ada masalah. Misalnya, hotel menyediakan fasilitas untuk ibadah, makanan dan minuman yang dikonsumsi juga halal. Termasuk hotel yang ada bebas dari transaksi maksiat atau menyediakan pekerja seks komersial (PSK) bagi tamu yang menginap. Inilah yang menjadi konsekuensi dari penerapan wisata halal di NTB. Bahkan, dengan penerapan wisata halal di NTB ini menjadi referensi bagi banyak daerah di Indonesia untuk menerapkan program serupa. Termasuk daerah dengan minoritas Muslim. Tidak hanya itu, sejumlah negara di dunia, seperti Thailand, Vietnam, Jepang dan beberapa negara lainnya sudah mulai menerapkan wisata halal di negaranya dengan sasaran wisatawan dari kawasan Timur Tengah dan negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Namun, kita cukup terkejut dengan apa yang diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram Bayu Pancapati, jika sejumlah hotel berbintang di Mataram disinyalir menyediakan PSK di hotelnya. Jika ini terbukti, tentu ini sangat menciderai program-program pemerintah, baik untuk wisata halalnya atau daerah yang maju dan religius. Sementara kita tahu, menyediakan wanita penghibur bagi tamunya sudah menodai kebijakan dari pemerintah daerah. Hal-hal inilah yang mesti diperhatikan oleh manajemen hotel di Kota Mataram, khususnya untuk memperhatikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Jika melihat kasus ini dan belajar dari kasus Hotel Alexis Jakarta yang ditutup Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu, setidaknya ini menjadi pelajaran bagi manajemen hotel di daerah, termasuk di NTB untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah.

Manajemen hotel yang selama ini berada di daerah yang menerapkan program wisata halal setidaknya mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan dalam proses pembangunan hotel. Terutama menghindari perbuatan asusila dan tidak sesuai dengan etika daerah tempat hotel itu beroperasi.

Namun, jika kesepakatan sudah dilanggar, maka tindakan tegas pemerintah sangat diharapkan. Tindakan tegas ini dimulai setelah diberikan teguran, peringatan tertulis hingga tindakan tegas, jika pihak manajemen hotel mengulangi tindakan yang sama. Meski demikian, semua ini sangat tergantung dari pendekatan pemerintah terhadap para pengusaha hotel untuk mengedepankan musyawarah dan tidak kompromi jika ditemukan ada hotel yang secara sengaja menyediakan PSK bagi tamu yang membutuhkan.

Bahkan, ancaman tegas Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata terhadap pihak manajemen hotel yang disinyalir menyiapkan PSK bagi tamunya siap dilakukan. Tindakan tegas ini akan dilakukan, jika hasil investigasi Satpol PP Kota Mataram terhadap hotel yang menyediakan PSK bagi tamunya terbukti. Pihak Dinas Pariwisata mengancam tidak mengeluarkan rekomendasi izin tanda daftar usaha pariwisata. Jika sudah begini, maka operasional hotel akan terganggu dan akan menimbulkan pengangguran baru. Untuk itu, kita berharap, pihak manajemen hotel di Mataram dan daerah lain di NTB kooperatif dan berkomitmen terhadap kebijakan pemerintah, sehingga tidak ada yang dirugikan. (*)

RADIO

OLEMIK Puisi Sukmawati yang berjudul “Ibu Indonesia” ini mengingatkan saya pada Polemik2 Sastra sebelumnya: Polemik Cerpen “Langit Makin Mendung” karya Kipandjikusmin, Puisi “Malam Lebaran” karya Sitor Situmorang, novel “The Satanic Verses” karya Salman Rushdie, novel “The Da Vinci Code” karya Dan Brown, dan sebagainya.

Sungguh! Saya semakin meyakini bahwa sastra itu tak ubahnya sebagai “senjata” yang bisa menjadi “Si Cermin dan Si Lampu” (the Mirror and the Lamp”) zamannya.

Karena ia membawa kebenaran meski relatif dan kadang dengan cara yang subtil pula. Karena ia menyuguhkan kejujuran yang genuin. Karena ia menawarkan sisi yang lain dari sisi-sisi mainstream.

Hanya saja, kontroversi tak bisa dielakkan. Kontroversi itu, tak ubahnya, sebagai bumbu. Bumbu yang bisa jadi menasbihkan suatu karya mempunyai keunikan. Bumbu yang boleh jadi memantik refleksi intelektual yang panjang dan khitmad.

Bumbu yang bisa menjadi “pedang” yang langsung menohok si penciptanya sendiri. Dan itulah dunia karya seni, tak akan lepas dari sisi pujipuji dan sumpah serapah.

Hanya saja, sebagai pencipta karya hendaklah bersikap arif dalam membaca momentum. Jika engkau mengharap pembaca/ masyarakat bersikap arif dan holistis dalam menanggapi karyakaryamu, maka terlebih dahulu engkau harus berolah rasa dalam konteks kearifan. Karena sejatinya karya sastra itu memberi pelajaran di dalam karya (afeksi evokatif), tidak hanya sebatas ungkapan rasa (expresif), pun tidak hanya sekedar untuk menghibur (dulce). Maka itu, lantaran karyamu itu, engkau bisa menjadi tokoh masyarakat (yang pantas diidolakan).

Artistik vs Estetik Dalam dunia seni, khususnya dunia seni sastra, ada dua istilah yang menjadi “pemisah” antara ranah pencipta/pengarang dengan ranah pembaca/audiens. Dua istilah itu adalah “artistik” dan “estetik”.

Kedua istilah sejatinya mengacu pada keindahan obyek. Akan tetapi, istilah yang pertama identik dengan keindahan yang dimiliki pengarang atau pencipta seni lengkap dengan kebebasan, hasrat, dan visi personalnya. Dalam konteks inilah dikenal istilan “lisensia poetika” (poetic lisence) yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Apapun bentuk dan isi yang diungkap pengarang adalah murni hasil oleh cipta, karsa, dan rasa si pengarang. Dan itulah esensi dari keindahan artistiknya.

Sementara itu, istilah yang kedua mengacu pada espek keindahan yang dirasai dan ditemui oleh pembaca/audiens ketika melakukan apresiasi, pemaknaan, konkretisasi, interpretasi, ataupun kritik mendalam terhadap sebuah karya sastra. Aspek keindahan (estetis) ini hadir diawali oleh konsep Roland Barthes yang mengungkap bahwa matinya sang pengarang tatkala

Oleh: Dr. H. Nuriadi Sayip ( Dosen Universitas Mataram) karyamya sudah dipubikasi atau dilempar ke publik. Dalam konteks ini, adalah masyarakat luaslah yang hidup atau yang mempunyai hak penuh terhadap pemaknaan karya tersebut. Pengarang dianggap mati, karena sejatinya dia tidak berhak secara formal melakukan pledoi atau pembelaan atas karyanya.

Kalaupun ia berusaha membela seperti yang pernah dilakukan oleh Sitor Situmorang saat puisinya “Malam Lebaran” terpublikasi, maka pledoinya itu justru tidak bisa berbuat banyak atas pemaknaan karyanya sendiri. Justru dia dicibir dan semakin membuka polemik dan perdebatan yang lebih luas.

Dan itulah yang diungkap oleh Prof.

Sapardi Djoko Damono tatkala ia berpolemik dengan sang pengarang.

Untuk ini, maka sebaiknya pengarang berdiam saja dan memposisikan diri sebagai “penonton” sembari menikmati ketenaran dan kebesaran yang diperolehnya atas karyanya. Masalahnya apa bisa begitu?

Memang harus begitu, hingga waktu yang membuktikan seberapa bernilai pemikiran atau gagasan yang disampaikannya bagi jaman dan masyarakatnya. Pengarang haruslah sejak awal menyadari bahwa sastra itu fungsinya sebagai “bukti mental” (mental evidence), cermin dan lampu jamannya seperti yang diungkap oleh M.H. Abrams, seperti diungkap di awal tulisan ini. Jika tidak kuat menghadapi kontroversi atas karyanya, maka sebaiknya pengarang merefleksi diri atas gagasan yang dinyatakannya lewat karya sastra.

Pun, dia sedari awal sebaiknya berpikir ulang dalam konteks kearifan dan kebijaksanaan personal terkait dampak dan imbas dari terbitnya karya dimaksud. Penerbitan sebuah karya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan akal sehat yang bening, bukan dalam konteks emosional dan spontan, lebih-lebih dibumbui kepentingan politis tertentu.

Sisi “Kontroversi” Puisi Sukmawati Pada dasarnya, puisi “Ibu Indonesia” bisa dikatakan cukup bagus, terlebih ketika dibaca oleh Bu Sukmawati sendiri dengan suara yang begitu anggun dan menyentuh. Tampak sekali, bu Sukmawati mempunyai “bakat” dalam bidang seni (lepas dari sinyalemen kalau karyanya itu adalah hasil jiplakan dari puisi “Ibu Muslimah”). Wallohualam bissowab. Selain itu, puisi ini bisa diketogerikan sebagai “Puisi Bebas” (Free Verse) yang menjadi ciri khas dari puisi modern. Jadi tidaklah menjadi soal, apakah sebaiknya berima atau bertopografi model puisipuisi angkatan sebelumnya.

Dari segi isi atau pesan, puisi ini juga mempunyai nalar narasi yang cukup jelas yaitu menyaran minimal pada dua hal sebagai pesannya, yakni: pertama, puisi ini ingin mengajak kaum perempuan Indonesia untuk melihat sisi-sisi kultural yang telah dimilikinya bahwa halhal itu cukuplah penting dan lebih bermakna untuk menjadi manusia bermartabat ketimbang mengadop-

si anasir-anasir dari luar yang notabene boleh jadi milik bangsa lain.

Kedua, puisi ini secara tersirat tapi kuat hendak menegaskan sisi nasionalisme yang sangat kuat yang dimiliki/diyakini pengarangnya yaitu Sukmawati sendiri. Nasionalisme itu menjadi sebuah keharusan bagi anak bangsa Indonesia terutama kaum perempuan untuk terus dipupuk dan dihidup-kembangkan sehingga rasa kebanggaan atas apa yang sudah domiliki dan diwariskan harus dilestarikan. Dengan demikian, anak bangsa ini tidak mudah terpengaruhi oleh halhal yang datang dari luar. Iya! Sampai di situ, puisi “Ibu Indonesia” tersebut cukup baguslah.

Yang menarik, yang menimbulkan kontroversi luas, adalah puisi ini menggunakan “kalimat perbandingan” dalam arti dan konteks yang sangat heuristik (linguistik), bukan “perbandingan” dalam konteks sastra. Dalam dunia sastra, ungkapan perbandingan itu sangat jamak ditemukan. Ia dikenal dengan istilah “majas” (figurative languages).

Dalam hal ini kita mengenal istilah-istilah seperti simile, asosiasi, metafora, sinekdok, apostrop, personifikasi, imajeri, alegori dan sebagainya, yang kesemuanya itu. menyaran pada perbandingan dua hal, baik tersurat maupun tersirat, secara asosiatif dengan membandingkan sisi kualitas, karakteristik, maupun manfaatnya.

Akan tetapi, dalam puisi ini ekspresi perbandingan yang serupa ditemui umum di dalam dunia sastra tidaklah mencolok. Justru, yang ditemui kuat adalah bahasa perbandingan dengan menggunakan frase “lebih dari” seperti terlihat pada larik: “Yang kutahu sari konde Ibu Indonesia/LEBIH cantik DARI cadar dirimu” (bait ke-1) dan larik: “Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok/LEBIH merdu DARI alunan azanmu” (bait ke-3). Penggunaan kalimat perbandingan yang terlihat pada dua larik di atas tidak tepat karena dua hal yang dibandingkan tidaklah seimbang. Hal ini disebabkan diksi “sari konde” dan “suara kidung” itu hanyalah bermuatan budaya saja, sementara diksi “cadar” dan “alunan azan” mengandung esensi shariat dan/atau keyakinan agama Islam, meskipun juga sedikit menyiratkan anasir budaya Timur Tengah.

Atas dasar inilah maka puisi ini menjadi persoalan masif. Persoalan yang sungguh menyinggung “darah daging”, ideologi dan jalan hidup serta martabat publik terutama kaum muslimin. Karena ini tidaklah sebanding dan tidak pula pula asosiatif dalam segi makna, nilai, dan fungsi. Justru dengan membandingkan kedua hal yang tak sebanding tersebut dapat berimplikasi pada degradasi makna dan fungsi yang dimiliki dalam diksi “cadar” dan “azan” itu.

Terlebih lagi, kalimat perbandingan (lebih dari) itu ditambah pula dengan larik-larik berikutnya yang mempertegas “kelebihan” yang dimiliki oleh diksi-diksi “sari konde”

RADIO

dan “suara kidung”, seperti: “Gerai tekukan rambutmu suci/Sesuci kain pembungkus ujudmu” (bait ke-1) dan “Gemulai gerak tarinya adalah ibadah/Semurni irama puja kepada Ilahi” (baik ke-3). Sekali lagi, larik-larik puisi ini berfungsi sebagai penegasan dari maksud atau pesan yang dikandung dalam dua diksi “konde” dan “kidung” tersebut. Hal ini semakin memperkuat kuat maksud bahwa konde dan kidung itu sama suci dan murninya dengan “cadar” dan “azan”.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan betapa umat Muslim seantero negeri marah dan tidak terima. Lepas dari ini karya seni, yang mereka lihat adalah ungkapan dalam puisi ini adalah sebuah penghinaan dan penistaan terhadap ajaran agama Islam. Demikianlah cerapan estetik mereka sebagai audiens puisi tersebut, yang mungkin tidak disadari Sukmawati ketika menciptanya secara artistik. Maka itu bagi mereka, tidaklah cukup hanya sekadar minta maaf ke publik ataupun menemui dan meminta maaf kepada representasi tokoh agama di Indonesia. Bagi mereka, jalan satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah “penjara” seperti yang dialami oleh Ahok pada masa sebelumnya. Jika demikian adanya, maka polemik puisi Sukmawati ini akan jauh lebih dahsyat daripada hal serupa yang terjadi pada polemik karya-karya sastra sebelumnya seperti yang dialami oleh Kipandjikusmin, Sitor Situmorang, Salman Rushdie, ataupun Dan Brown. Kasus mereka ini hilang seiring berjalannya roda masa dan tren kehidupan masyarakat.

Dan semakin dipolemikkan, karya mereka semakin dicari hingga mereka benar-benar diakui sebagai sastrawan kenamaan.

Selain proyek penyulingan air, empat PLTS di NTB mangkrak Harus diusut tuntas

*** 15 pengajuan izin usaha di Mataram ditolak Langkah bijak menghindari masalah

***

SUARA NTB

Jumat, 20 April 2018

Ali BD: Jaga Silaturahim Dari Hal. 1 Seperti dikemukakan saat silaturahminya dengan jemaah Az-Zikro di Labuapi Lombok Barat belum lama ini. Ali BD, selalu mengajak masyarakat untuk menguatkan silaturahmi sebagai bagian dari implementasi nilai agama.

Terlebih melalui momentum peringatanperingatan Isra’ Mi’raj. Baginya, dukungan masyarakat kepadanya adalah nomor sekian. Lebih penting masyarakat menjaga silaturahmi sebagai wujud menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan seharihari.

Menurutnya, kekuatan agama akan menjadi salah satu modal penting yang dimiliki masyarakat di tengah banyaknya persoalan kehidupan. Ia juga meminta masyarakat tidak boleh mencela, menyebarkan fitnah kepada siapapun.

Apalagi saat menghadapi tahun politikPilkada. Pilkada marak terjadi berita hoaks atau fitnah.Semua pendukung Ali- Sakti diminta tidak ikut-

ikutan menyebar berita fitnah. Sebagai calon yang maju bersama rakyat, calon independen, non partai dan non blok, maka harus tetap berada pada garis yang benar.Hanya dengan jalan kebenaran, kemajuan yang hakiki bias didapatkan. Kemajuan dikatakannya juga tidak akan bias diraih jika masyarakat terpecah belah.

Mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, tidak akan pernah selesai dengan perpecahan.

Segala persoalan bangsa yang melanda dewasa ini hanya bisa diatasi dengan bersatu dan bekerja keras.

Bekerja keras mengejar ketertinggalan.

Sang Pendobrak tersebut menegaskan tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai persoalan.

Justru dengan adanya perbedaan, masyarakat harus saling menghargai dan saling menghormati. Karena perbedaan ditegaskannya adalah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT. (rus)

Halaman 15

Mabes TNI Cek Fisik Pelaksanaan TMMD di KSB Mataram (Suara NTB) Mabes TNI AD melalui Tim pengawasan dan evaluasi (Wasev) Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 101, melakukan kunjungan ke lokasi di Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (18/ 4). Tim dipimpin langsung Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah bersama rombongan, didampingi Pasi Bhakti Korem 162/WB Mayor Inf I Made Darma. Tim melakukan tatap muka dengan ratusan masyarakat desa setempat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati KSB diwakili Sekda, H. Abdul Azis SH, MH menyampaikan, daerahnya tergolong penduduk yang sangat sedikit dengan pendapatan daerah terbatas. Sehingga pembangunan infrastruktur tentunya tidak bisa diakomodir oleh anggaran daerah saja. “Sehingga kami menggandeng TNI melalui program TMMD ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur disemua wilayah KSB,” kata Sekda.

Meski dengan anggaran yang minim, katanya program TMMD bisa berjalan dengan baik. Tim dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang berkualitas. “Program ini kita tidak membicarakan nilai rupiahnya, namun nilai atau manfaatnya yang cukup besar,” ujarnya.

Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arm Sumanto S Sos., menyampaikan laporan kegiatan TMMD yang meliputi sasaran fisik dan non fisik.

Kegiatan menggandeng semua instansi untuk memberikan penyuluhan yang dilaksanakan pada malam hari selama kegiatan TMMD berlangsung.

Sementara Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah menyampaikan, manfaat program sangat besar dan daerah yang pernah dijadikan sasaran TMMD diyakininya akan maju.

“Untuk itu, kita melaksanakan program TMMD ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut,” jelasnya.

Mayjen TNI Ilyas Alamsyah juga membeberkan mak-

(Suara NTB/penrem)

CEK FISIK - Ketua Tim Wasev TMMD Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah saat berkunjung ke lokasi TMMD Desa Ai’ Kangkung Kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat, Rabu (18/4). sud kedatangannya dilokasi TMMD. “Kedatangan saya di

Malas Lapor Harta Kekayaan Dari Hal. 1 Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/4) kemarin menyebutkan jumlah pejabat yang wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lingkup Pemprov NTB sebanyak 1.680 orang. Sampai akhir Maret lalu, baru 1.268 orang yang sudah menyerahkan laporan harta kekayaan.

Fathurahman menyebutkan, 412 pejabat yang tidak patuh dan belum melaporkan LHKPN itu tersebar di 38 SKPD lingkup Pemprov NTB. Dari 45 SKPD Pemprov, hanya tujuh SKPD yang pejabatnya patuh menyerahkan LHKPN seratus persen sampai 31 Maret. Yakni, BKD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bakesbangpoldagri, Biro Umum serta Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Sementara itu, 18 SKPD yang paling banyak pejabat malas menyerahkan LHKPN antara lain Sekretariat Dewan 13 pejabat, Inspektorat 13 pejabat, Dinas Kelautan dan Perikanan 20 pejabat. Kemudian, Dinas Kesehatan 12 pejabat, Diskominfotik 16 pejabat, Diskop UMKM 26 pejabat, Dinas LHK 24 pejabat, Dinas PUPR 30 pejabat, DPMPD Dukcapil 24 pejabat.

Selanjutnya, DP3AP2KB 25

pejabat, Dispora 12 pejabat, Dinas Dikbud 55 pejabat, Distanbun 50 pejabat, Disperkim 17 pejabat, Disnakeswan 11 pejabat dan Disnakertrans 33 pejabat.

Selain itu, Bappenda 26 pejabat, Bappeda 16 pejabat.

Fathurahman menjelaskan pelaporan LHKPN ini menjadi atensi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Sehingga gubernur telah mengeluarkan Pergub tentang LHKPN. Bagi SKPD yang masih banyak pejabat belum melaporkan LHKPN, pimpinan institusi bersangkutan diminta mendorong bawahannya segera menuntaskan.

KPK masih memberikan waktu kepada pejabat menyerahkan LHKPN hingga akhir April ini. Jika lewat sampai batas waktu tersebut maka pejabat akan terancam kena sanksi. Jika ada yang tidak menyerahkan LHKPN maka akan diberikan surat teguran sampai tiga kali. ‘’Penekanannya Pak Gubernur, pejabat menyelesaikan apa yang diamanahkan UU. Untuk ditindaklanjuti sebaik-baiknya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Sekda. Bahwa akan ada sanksi yang diberikan (kepada pejabat). Bagi kepala SKPD juga, jadi bahan penilaian pimpinan,” ujarnya. (nas)

Hindari Penalti Dari Hal. 1 kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Untuk pencairan DAK Fisik Dinas PUPR NTB, kata Ardhi, pihaknya sudah mengajukan usulan pencairan untuk tahap I, khususnya Bidang Bina Marga. Ia mengaku sudah menandatangani usulan pencairan DAK Fisik tahap I khusus bidang Bina Marga atau proyek jalan.

“Saya sudah bisa ngambil uang muka untuk Bina Marga. Sudah saya teken untuk pengajuannya. Berarti sudah bisa dicairkan,” ucapnya.

Penyerapan DAK Fisik yang rendah dapat mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika DAK Fisik tak diserap maksimal sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbaru, maka Pemda dapat kena sanksi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak akan mencairkan DAK Fisik tahap berikutnya, jika pada tahap I realisasinya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PMK. Untuk itu, Pemda kabupaten/ kota, khususnya Dinas PUPR yang mengelola DAK infrastruktur agar peka terhadap aturan yang ada. ‘’Mereka kadang-kadang tak cepat berubah. Dikira peraturan itu tetap saja seperti dulu. Padahal sekarang PMK terus berubah. Ketika tak bisa menyerap anggaran sesuai PMK, maka tidak ada lagi transfer berikutnya,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM, menambahkan.

Menurutnya, sanksi dari Kemenkeu harus diantisipasi oleh masing-masing Pemda atau SKPD yang menerima DAK Fisik. Ia mengatakan, Pemprov NTB sangat memperhatikan realisasi DAK Fisik. Namun, untuk beberapa kabupaten/kota kadangkadang ada hal lain yang lebih dikonsentrasikan. Sehingga, penyerapan DAK Fisik menjadi rendah.

‘’Padahal ada yang mengancam kita, ketika tak melakukan penyerapan, kena sanksi tak ditransfer DAK tahap berikutnya. Sehingga nanti ditanggung APBD,’’ terangnya.

Jika kena sanksi, kata Syahdan maka untuk melanjutnya proyek DAK yang sudah ditender maka akan menjadi beban APBD. Bisa dibayangkan, lanjut Syahdan, Pemda akan rugi.

Untuk melanjutkan proyek maka harus dianggarkan dalam APBD. Ia menjelaskan DAK Fisik merupakan uang dari APBN yang masuk ke APBD. Dalam eksekusinya berpedoman pada aturan yang sangat ketat.

DAK Fisik untuk Pemprov NTB bidang Bina Marga, kata Syahdan nilainya sekitar Rp 80 miliar tahun ini. Ia menyebut DAK infrastruktur jalan tahun ini sebanyak lima paket. Lima paket proyek DAK infrastruktur jalan itu telah tuntas lelang dan akan dilakukan penandatangan kontrak dengan pemenang tender.

Diketahui, hingga memasuki triwulan II, realisasi DAK Fisik di NTB masih nol persen. Kemeneku belum mentransfer DAK Fisik tahap I lantaran belum adanya pengajuan dari 11 entitas pemerintahan di NTB. Namun, ada dua Pemda yang akan segera mengajukan, yakni Pemprov NTB dan Lombok Barat.

Pada 201 ini, jumlah DAK Fisik yang digelontorkan pusat ke NTB sebesar Rp 2,01 triliun lebih untuk 11 Pemda. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp 362,4 miliar, Bima Rp 172,2 miliar, Dompu Rp 97,2 miliar, Lombok Barat Rp 181,2 miliar, Lombok Tengah Rp 165 miliar lebih.

Kemudian Lombok Timur Rp 280,3 miliar, Sumbawa Rp 205 miliar, Kota Mataram Rp 154,9 miliar, Kota Bima Rp 43,5 miliar, Sumbawa Barat Rp 129,6 dan Lombok Utara Rp122,1 miliar lebih. (nas)

Desa Ai Kangkung ini atas perintah Bapak Kasad untuk mengecek pelaksanaan TMMD ini, karena program TMMD ini merupakan program terpadu dan terpusat yang dilaksanakan TNI dengan menggandeng Kementerian terkait,” jelasnya.

Ilyas menambahkan selama ini, pelaksanaan program TMMD cukup banyak yang telah dibangun di semua wilayah di seluruh Indonesia dan dalam pelaksanaannya.

Para anggota Satgas TMMD, tinggal bersama masyarakat dengan harapan untuk saling kenal mengenal dan menjalin ikatan batin. Dengan begitu, terjalin komunikasi dan silaturrahmi yang baik.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ilyas juga menyampaikan permohonan maaf jika

ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota Satgas.

“Atas nama pimpinan TNI kami menyampaikan permohonan maaf bila ada anggota Satgas yang berbuat salah atau kelalaian selama kegiatan TMMD ini berlangsung,” ujarnya.

Tatap muka yang dihadiri Manajemen HRD PT. AMNT Ahmad Salim, Kadis PU KSB Amar Nurmansyah, ST., MM., Kapolsek Maluk Kompol Bahktiar, Camat Sekongkang, Danramil 1607-10/Sekongkang, Kapolsek Sekongkang, Danki Brimob Polda NTB dan Kades Ai’ Kangkung tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab seputaran permasalahan pembangunan di Desa Ai’ Kangkung dan peninjauan ke lokasi-lokasi sasaran fisik TMMD. (ars/*)

Empat PLTS di NTB Mangkrak Dari Hal. 1 (Suara NTB/aan)

SILATURAHMI – Sejumlah pegiat program Persaudaraan Perempuan Korban Napza Indonesia (PPKNI), bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Kamis (19/4).

Tampak perwakilan program PPKNI, Christin Eka Wedhayanti menyerahkan cinderamata kepada Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

TGH. Ahmad Rifai: Kita Tidak akan Salah Pilih Dari Hal. 1 TGH Ahmad Rifai mengatakan, pilihan mendukung Ali BD sebagai Gubernur NTB tidak akan salah pilih. Sang Pendobrak itu katanya, memiliki banyak keistimewaan. Utamanya perhatiannya yang sangat besar terhadap para ulama. ‘’Dengan para alim ulama se Pulau Lombok, beliau (Ali BDred) sangat dekat,’’ ungkapnya. Selaku pemimpin, Ali BD sangat memperhatikan nasihat para ulama. Keyakinan TGH Ahmad Rifai, Ali BD yang juga akrab disapa Amaq Asrul ini bisa menjadi Gubernur NTB. ‘’Semoga Allah meridhai,’’ doanya.

Ali BD merupakan orang yang sangat dermawan. Memberikan bantuan tanpa alasan apapun. Pengalaman pribadi TGH. Ahmad Rifai, ia tidak pernah berharap dan meminta un-

tuk diberikan bantuan. Namun secara tiba-tiba, Ali BD memberikan bantuan Rp 35 juta.

Waktu itu, saat Ali BD berkunjung ke Ponpes Ibadurrahman dan melihat langsung keadaan Ponpes. Bantuan kembali ke luar hingga nilainya hitungan TGH Ahmad Rifai tembus Rp 75 juta.

Dukungan terhadap Ali BD dinyatakan tuan guru, bukanlah karena alasan bantuan yang telah diberikan. Akan tetapi karena memang sosoknya yang memiliki kepribadian luar biasa dan pantas memimpin NTB. ‘’Saya akan selalu berdoa dan berupaya serta berjuang untuk mendapatkan suara dukungan bagi Ali BD,’’ ucapnya.

Harapannya, mudah-mudahan Allah menjadikan Ali BD sebagai Gubernur NTB ke depan. Ali BD orang yang tegas, berpengalaman sebagai

pemimpin. Kedekatannya dengan masyarakat membuat kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sangat pro terhadap masyarakat.

Ali BD orang yang sangat agamis. Penerapan Perda Zakat dan perayaan Tahun Baru Islam tiap tahun memiliki nilai tersendiri. ‘’Andai saja saya punya kekuasaan di Lombok Tengah, saya akan ikuti cara Ali BD,” ungkapnya.

TGH Ahmad Rifai mengaku sangat tertarik dengan cara Ali BD memimpin. Rasa syukurnya yang mendalam, penerapan Perda Zakat bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Kabupaten Loteng dan daerah-daerah lainnya bisa meniru penerapan penarikan zakat. ‘’Kalau Pak Ali BD jadi gubernur, pasti Lombok Tengah juga akan melaksanakan zakat itu sebagaimana yang sudah dilakukan di Lotim,’’ katanya. (*)

Achmat Juri, Kapolda NTB yang Baru Dari Hal. 1 Dilantik pula, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Ermi Widyatno dan Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Naufal Yahya.

Dalam upacara tersebut, masing-masing disumpah untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Demikian juga sumpah bertindak profesional, bertanggung jawab, tidak melaku-

kan KKN, dan gratifikasi.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menjelaskan, pelantikan tersebut menandai dimulainya Achmat Juri memimpin Korps Bhayangkara di NTB. ‘’Selanjutnya akan dilaksanakan upacara pisah sambut di Mapolda NTB. Kemudian parade perpisahan besok (hari ini Jumat, 20/4),’’ ujarnya.

Brigjen Pol Firli menuntas-

kan masa tugasnya sebagai Kapolda NTB selama satu tahun dua bulan. Firli yang lulus dari Akpol tahun 1990 kemudian dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK dua pekan lalu.

Sementara Achmat Juri sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Maluku Utara selama 10 bulan. Achmat merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman di bidang reserse. (why)

Kejati dan Polda NTB Jangan Tunggu Laporan Dari Hal. 1 Jebolnya bendungan ini mengancam sumber air bagi PDAM Dompu, karena berdampak pada pasokan air bersih.

Selain Bendungan Kamudi, Bendungan Rababaka juga rusak diterjang banjir Maret 2018.

Proyek bermasalah lainnya, terkait dugaan penyimpangan rehabilitasi saluran irigasi Bendungan Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu bersumber dari APBN dengan nilai Rp 9,1 miliar lebih tersebut belum juga selesai dikerjakan.

Temuan lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Proyek pengamanan banjir Kota Taliwang senilai Rp. 19,669 miliar tahun 2017 lalu belum beres. Proyek ruas jalan di Desa Seminar Salit - Batu Melik, ruas Jalan Seloto - Taliwang, serta ruas jalan Taliwang – Fajar juga bermasalah. Baru tuntas dibangun beberapa bulan, ruas jalan sudah rusak sehingga dilakukan tambal sulam. Padahal Pemkab setempat sudah menggelontorkan

anggaran sekitar Rp 20 miliar. ‘’Segala kemungkinan bisa kami lakukan. Yang pasti, saya akan fokus sama pekerjaan penyelidikan saya,” kata Kasubdit III Tipikor Polda NTB, AKBP Wahyudi kepada Suara NTB, Rabu (18/4).

Perwira melati dua ini baru sepekan didapuk sebagai Kasubdit III Tipikor, sehingga merasa butuh waktu untuk mempelajari kasus kasus yang sedang ditangani, kasus tunggakan dan laporan masyarakat yang masuk. “Saya pelajari dulu semua, laporan laporan masuk dari mana,” ujarnya singkat.

Bagaimana sikap Kejati NTB? Pandangan Kejaksaan lebih kepada pendekatan persuasif. Tidak semua proyek harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Apalagi menurut Kajati NTB, Mohamad Dofir, SH.,MH ketika proyek itu didampingi oleh TP4D. Namun kalau pun ada kerusakan katanya, setelah proses pembangunan dan pendampingan TP4D selesai, tetap dilakukan upaya persuasif.

‘’Kalau kita TP4D sebenarnya sudah maksimal, sudah diawasi, sudah didapingi. Namun karena bencana, ini kan kondisi force majeure. Tidak diduga duga,” jelasnya. Bencana bisa menjadi pemicu kerusakan, salah satunya akibat debit air yang keras dan tak mampu dibendung oleh bangunan proyek tersebut. ‘’Tapi dari awal perencanaan sudah kita ingatkan, agar perancanaan dan pelaksanaan semaksimal mungkin.

Agar ketika ada bencana sekalipun, setidaknya tidak rusak parah,’’ tandas Kajati.

TP4D mendorong komitmen pembangunan maksimal.

Namun ketika ada penyimpangan, bisa saja berpeluang diusut pihaknya. ‘’Bisa saja (diusut), tapi biasanya kita ingatkan dulu. Kita minta lakukan perbaikan semaksimal mungkin,’’ tandasnya. Artinya bisa dilakukan penindakan walaupun didampingi TP4D? “Bisa saja, tapi kita biasanya ingatkan agar dilakukan perbaikan dulu,” pungkasnya. (ars)

Husni mengatakan, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi PLTS yang rusak di daerah ini. Seperti PLTS Pusu di Kabupaten Bima dengan kapasitas 15 kWp atau 15.000 Watt. PLTS tersebut dibangun pada tahun 2013 oleh Kementerian ESDM. ‘’Itu memang kondisinya rusak. Selanjutnya, belum diserahterimakan dari kementerian ke pemerintah daerah.

Kementerian sudah mengidentifikasi kerusakan itu. Cuma belum ada kepastian kapan diperbaiki,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/4) siang.

Husni mengatakan, pihaknya tak mengetahui secara pasti sejak kapan PLTS tersebut rusak. Yang jelas, katanya, PLTS itu dibangun pada 2013 lalu. Kemungkinan PLTS ini sudah digunakan sekitar 1 – 2 tahun, setelah itu rusak. Ia mengatakan, persoalan PLTS Pusu ini pernah dibahas bersama Kementerian ESDM, termasuk PLTS Labangka di Sumbawa dengan kapasitas 1 MW, yang hingga kini belum dimanfaatkan.

Apakah Kementerian ESDM tak punya anggaran untuk memperbaiki PLTS yang rusak tersebut? Husni mengatakan, permasalahannya bukan hanya masalah anggaran.

Permasalahannya juga terletak pada prioritas Kementerian ESDM. Pasalnya, banyak juga PLTS yang dibangun di daerah lain di Indonesia mengalami kerusakan. ‘’Bukan cuma masalah anggaran saja ini. Mana yang prioritas, mana yang duluan diperbaiki. Dia menangani seluruh Indonesia yang pernah dibangun,’’ katanya.

Dikatakan, Kementerian ESDM akan menyerahkan PLTS-PLTS yang dibangun tersebut ke pemerintah daerah. Tetapi, mereka harus memperbaiki dulu PLTS yang rusak tersebut. ‘’Makanya sudah diidentifikasi barangnya itu untuk bahan penganggaran perbaikan. Belum kita dapat infonya kapan diperbaiki. Insya Allah nanti dalam Musrenbang Nasional kita tanyakan,” katanya.

Selain itu, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Kabupaten Sumbawa juga belum diserahterimakan. PLTS Labangka dibangun pada tahun 2012/ 2013 dengan nilai anggaran keseluruhan Rp 31,8 miliar dan dibangun 70 unit pembangkit.

Proyek ini dibangun pada lahan sekitar 3 hektare.

Dua PLTS lainnya yang dalam kondisi mangkrak berada di Lombok Tengah. Yakni di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, kapaistas 5 kWp dibangun pada 2008 silam.

Satu lagi dibangun di Dusun Semper, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah kapasitas 15 kWp dibangun pada 2012. ‘’Ini belum serahterima juga dari Kementerian. Empat itu saja PLTS dari kementeri-

an yang kondisi rusak. Banyak yang dibangun kementerian, tapi yang rusak itu saja,” kata Husni.

Husni menyebutkan, jumlah PLTS yang dibangun di NTB dari 2008 – 2016 sebanyak 58 unit. Pembangunan PLTS ini bukan hanya dari Kementerian ESDM, namun juga Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), CSR PLN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung ke pemerintah kabupaten.

Rata-rata kapasitas PLTS yang dibangun sebesar 15 kWp. PLTS dengan kapasitas paling besar berada di Labangka sebesar 1 MW. “Mereka (Kementerian ESDM) kan rencana mau menyerahkan ke daerah. Jadi, turunlah dia mendata yang rusak kemudian direncanakan pembiayaannya berapa. Persoalan kapan dia perbiaki kita belum dapat info. Karena mereka ndak mau menyerahkan barang rusak,” terang Husni.

Apakah ada kesalahan perencanaan sehingga ada beberapa PLTS yang mangkrak?

Husni mengatakan alat-alat dalam PLTS tersebut barang yang canggih. Kadang ada kerusakan kecil saja, berpengaruh terhadap semuanya. Seperti inventer dan baterai. Jika baterainya yang rusak, maka biayanya agak mahal.

Mengenai berapa jumlah masyarakat yang tidak dapat menikmati listrik akibat kerusakan empat PLTS ini? Husni mengaku belum melakukan pendataan. Ia mengatakan, bisa saja lokasi pembangunan PLTS ini sudah masuk jaringan PLN. Namun, pihaknya akan turun melakukan pendataan setelah penetapan APBD Perubahan mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi PLTS yang ada. Apakah sudah masuk jaringan PLN atau tidak. ‘’Kalaupun PLN masuk harus tetap diperbaiki. Energi baru terbarukan ini jangan dimatikan.

Kalau PLTS komunal ini bisa digunakan untuk PJU. Itu saya sarankan ke masyarakat yang pernah datang ke sini dari Sekaroh. Jangan dimatikan walaupun jaringan PLN sudah masuk,’’ pungkasnya.

Selain proyek PLTS mangkrak. Sebelumnya juga ditemukan belasan mesin penyulingan air bantuan pemerintah pusat yang mangkrak. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si, Rabu (18/4), mesin desalinasi yang telah didistribusi KKP di NTB sebanyak 22 unit. Tersebar di 1 unit di Kabupaten Lombok Utara, 2 unit di Kabupaten Lombok Barat, 4 unit di Kabupaten Lombok Tengah, 4 unit di Kabupaten Lombok Timur, 1 unit di Kabupaten Sumbawa Barat, 6 unit di Kabupaten Sumbawa dan 4 unit di Kabupaten Bima.

Satu unit di Serewe Lotim dari bantuan Universits Darma Persada Jakarta. Kondisi mesin kebanyakan rusak.

Yang masih berfungsi sebanyak 6 unit. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 20 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Masyarakat Waspada

Investasi Bodong Masih Mengancam Praya (Suara NTB) Keberadaan investasi bodong di tengah-tengah masyarakat masih ada. Untuk itu, masyarakat diingatkan supaya tetap waspada. Dengan tidak cepat terpengaruh jika ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa investasi dengan keuntungan yang menggiurkan. Demikian disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan kepada Suara NTB, Kamis (19/4).

Usai bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Farid mengaku masyarakat dengan pengetahuan akan lembaga keuangan yang minim, merupakan sasaran empuk bagi masuknya investasi bodong.

Terutama masyarakat di wilayah pinggiran. Sangat rentan menjadi sasaran investasi bodong.

Termasuk di Loteng sendiri, masih banyak masyarakatnya yang belum melek lembaga keuangan. Sehingga ketika ada yang menawarkan investasi dengan modal kecil namun dengan keuntungan besar, masyarakat akan dengan cepat terpengaruh. Jangankan masyarakat yang kurang berpendidikan, masyarakat yang berpendidikan juga terkadang itu terpengaruh.

Untuk menangkal hal-hal tersebut, maka perlu ada pen-

guatan pemahaman kepada masyarakat. Seperti apa lembaga keuangan yang resmi serta produk-produknya. Sehingga masyarakat tahu, lembaga keuangan yang resmi dan bisa dipercaya itu seperti apa.

Tidak kemudian malah terjerumus kepada investasi-investasi bodong.

“Nah hari ini (Kamis kemarin,red) kita sudah ada komitmen serta kesepakatan dengan Pemkab Loteng untuk membentuk yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” ungkapnya. Di mana tim ini nantinya akan bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produkproduk lembaga keuangan yang resmi.

Sehingga masyarakat di daerah ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk lembaga keuangan yang

tersedia. Yang bisa dipilih dan diakses oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak salah pilih dalam menentukan produk lembaga keuangan yang mau diambil.

Selain itu, TPAKD tersebut diharapkan juga bisa menjadi fasilitator antara masyarakat dengan lembaga keuangan yang ada. Mengingat, banyak juga masyarakat di daerah ini yang belum bisa mengakses berbagai produk lembaga keuangan. Padahal masyarakat ingin bisa mengakses produks lembaga keuangan tersebut.

Misalnya, jasa layanan kredit. Ada juga asuransi pertanian, peternakan serta asuransi keluarga. Masyarakat banyak yang belum bisa mengaksesnya. Baik itu karena ketidakpahaman masyarakat akan produk lembaga keuangan tersebut atau karena

masyarakat masih takut untuk menggunakan layanan lembaga keuangan tersebut.

“Dengan adanya TPAKD ini, akses masyarakat terhadap produk lembaga keuangan di daerah ini bisa lebih cepat,” timpalnya. Sehingga masyarakat bisa segera menikmati manfaat dari keberadaan produk-produk lembaga keuangan tersebut.

Disinggung kapan TPAKD tersebut akan dibentuk, Farid menegaskan tahun ini diharapkan sudah bisa terbentuk.

Nantinya, soal pembentukan tim akan menjadi tanggung jawab Pemkab Loteng. Dengan tetap dikawal oleh pihak OJK. “Setelah ini akan ada pembahasanpembahasan lebih lanjut, sampai kepada pembentukan tim serta program kerja yang akan dilaksanakan,” imbuhnya. (kir)

(Suara NTB/Uki)

SILATURAHMI - Dandim 1608 Bima silahturahmi dengan awak media dan LSM membahas masalah sosial di Bima, di Makodim setempat, Kamis (19/4).

Eliminir Konflik

Kodim Bima Intens Serap Aspirasi Warga Bima (Suara NTB) – Konflik sosial atau perang kampung kerap terjadi di wilayah Bima dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk meretas dan mengeliminirnya diperlukan kerjasama semua pihak. Termasuk peran media dan LSM. Demikian dikatakan Dandim 1608 Bima, Lektol Inf. Kurnia Eka Putra, saat silaturahmi dan bertatap muka dengan sejumlah awak media dan LSM di kantor Kodim setempat, Kamis (19/4).

Di hadapan para insan pers dan pegiat sosial itu, Dandim yang baru bertugas dua bulan ini mengajak semua pihak bekerjasama membantu TNI untuk meredam dan meretas konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kami sangat meyakini media dan LSM punya visi-misi sama untuk Bima ini. Terciptanya Bima yang kondusif, aman dan tidak lagi disebut daerah konflik,” katanya.

Diakuinya dalam mengatasi konflik sosial, pihaknya juga terus intens turun ke di tengah masyarakat.

Tujuannya untuk mengetahui dan menyerap aspirasi masyarakat yang memicu terjadinya konflik. “Kami ingin mencarikan formulasi untuk mengeliminir konflik di tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya frekuensi pertemuan dan silaturahmi dengan masyarakat terus ditingkatkan. Ia berpendapat langkah itu sangat efektif suapaya lebih mengetahui persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, konflik yang terjadi di Bima tidak semata karena persoalan dendam atau yang mengarah ke hal yang negative. Karena ada konflik karena dipengaruhi budaya dan turun temurun yang mengandung nilai filosofis, salahsatunya Ndempa.

“Ndempa ini disebut tradisi perkelahian kelompok masyarakat. Biasanya traisi ndempa ini dilakukan usai masa panen,” pungkasnya. (uki)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pejabat Daerah Jateng Belajar ke Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali menerima kunjungan dari daerah lain. Pada Kamis (19/4), sebanyak 46 orang yang tergabung dari Pejabat kabupaten/ kota se-Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tiba di Kantor Bupati Lobar. Rencananya rombongan akan melakukan kunjungan selama tiga hari dengan sasaran objek pada Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus).

Rombongan yang merupakan peserta Diklatpim tingkat III angkatan II tahun 2018 itu diterima oleh Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq di dampingi Kepala Dinas Pariwisata, Ispan Junaidi, Kepala Dinas Arpus H. M. Yamil, Sekretaris Dinas Dukcapil Fathurrahman dan pejabat lainnya di ruang Jayengrane Kantor Bupati Lobar. “Diklatpim menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah sukses dan berhasil berinovasi dalam membangun daerahnya. Untuk itu peserta

Diklat sebelum memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Lombok Barat, para peserta telah mempelajari beberapa perkembangan tentang Lombok Barat sehingga tertarik dengan keberhasilan Lombok Barat. Selain itu kami ingin menemukan rahasia sukses Lombok Barat dalam melakukan perubahan termasuk pelayanannya,” kata Andy Suryanto, pimpinan rombongan.

Andy berharap, usai melakukan kunjungan ini para peserta dapat mengadopsi dan mengimplementasikannya di lingkungan masing-masing dengan data dan dokumen yang sudah dipelajari. Sementara itu Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq mengapresiasi peserta Diklatpim yang telah menjadikan Pemkab Lobar sebagai lokasi belajarnya. Usai memaparkan kondisi dan prestasi Pemkab Lobar, Taufiq kemudian meminta para kepala dinas untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan peserta Diklatpim. (her)