Edisi Sabtu, 20 Januari 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 20 JANUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 259 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

59 Tahun Kabupaten Sumbawa

Husni-Mo Terus Berpacu Penuhi Janji Politik MOMENTUM 59 tahun usia Kabupaten Sumbawa, menjelang dua tahun perjalanan pemerintahan Bupati H. M. Husni Djibril B.Sc dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Adullah (Husni-Mo) terus berpacu memenuhi janji-janji politiknya. Beberapa capaian mulai terlihat hasilnya. Namun dirasakannya belum cukup. Kekurangan di sana sini mesti dibenahi. Dengan mengevaluasi kinerja para perangkat daerah. Inovasi daerah harus terus digenjot untuk melompat lebih jauh. Agar cita-cita Sumbawa Hebat dan Bermartabat dapat digapai. Bupati dan Wakil Bupati terus mengevaluasi kinerja seluruh OPD. Untuk mengetahui sejauhmana capaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Pembangunan yang berproses secara simultan terus menunjukkan peningkatan output, outcome dan benefit secara gradual. Data sementara ini menunjukkan, produktivitas di sektor pertanian pada 2017, padi meningkat 3,56%, jagung meningkat 12,94% dan kedelai meningkat 1,29% dari tahun 2016. Sementara itu sektor peter-

nakan, juga mencatat perkembangan, yaitu Sapi Bali sebanyak 223.864 ekor, sapi Sumbawa sebanyak 6.822 ekor, Kerbau Sumbawa sebanyak 37.281 ekor dan Kuda Sumbawa sebanyak 21.361 ekor. Dipacu dengan program “Sumbawa Beef” dan Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Integrasi Sapi (GEMAJIPI) diharapkan pada 2018 dan seterusnya Kabupaten Sumbawa mampu mencapai target 1 juta ton produksi jagung. Selain itu pemanfaatan limbah jagung maupun lamtoro akan potensial menjadi pakan ternak. Pemerintahan Husni-Mo juga telah menyuntik keuangan petani dengan menyalurkan Rp 12,4 miliar dana KRABAT. Upaya memudahkan masyarakat terutama petani miskin mengakses modal kerja dan lepas dari jeratan rentenir. Tercatat dana yang disalurkan kepada 5.071 orang / KK petani miskin melalui 75 BUMDesa pada 10 Kecamatan se Kabupaten Sumbawa telah mengalami pengembalian sebesar 14,11 % atau Rp 1,75 miliar. Infrastruktur

pendukung pertanian terus diperkuat. Dengan keberadaan 128 bendung, 4 bendungan, 26 embung dan 77 sumur bor. Infrastuktur jalan, dengan semakin mantapnya jalan Kabupaten Sumbawa yang telah mencapai 63,74%. Diikuti pembukaan jalan-jalan baru membuka akses daerah pedalaman dan terisolir di Batulanteh dan Ropang. Begitu pula, akses komunikasi masyarakat dengan terbangunnya menara telekomunikasi BTS USO Kementerian Kominfo di 11 titik blankspot menjadi salah satu poin penting membangun konektivitas antar wilayah. Bersambung ke hal 15

Luas Areal Tanam Tebu Ditambah 3.000 Hektare

Operasional Pabrik Gula Dompu Terancam Berhenti Mataram (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, pabrik gula milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terancam mati atau berhenti beroperasi lantaran kekurangan bahan baku. Pasalnya, banyak petani mitra yang beralih menanam jagung daripada tebu.

TO K O H Tunggu Laporan Masyarakat

Feri Mupahir

KEJARI Lombok Tengah bergeming. Sampai saat ini, lembaga Adyaksa ini belum menelisik dugaan penyimpangan pada pembangunan proyek dermaga apung di kawasan wisata Kuta, Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Alasannya, masih menunggu laporan masyarakat. Kajari Lombok Tengah Feri Mupahir, SH mengaku sejauh ini belum menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait proyek itu. ‘’Tapi kalau ada laporan masyarakat, kita langsung proses. Dengan dasar itu (Laporan, red) kita mulai penyelidikan,” kata Feri Mupahir kepada Suara NTB. Bersambung ke hal 15

Menyikapi persoalan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan Bansos untuk perluasan areal tanam tebu seluas 3.000 hektare pada 2018 ini. Penanaman tebu ini akan dilakukan selama dua tahap, masing-masing seluas 1.500 hektare. “Itu untuk membantu PT. SMS,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/1) siang. Husnul membenarkan persoalan yang dihadapi di lapangan mengenai banyaknya petani tebu yang berlaih menanam jagung. Namun, sudah ada Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) penerima Bansos perluasan areal tanam tebu seluas 3.000 hektare tersebut.

Jika ada CPCL yang sudah terdaftar penerima Bansos untuk tanaman tebu. Maka tidak boleh mereka menanam jagung, begitu juga sebaliknya. Pasalnya, jika ada CPCL yang memperoleh Bansos tanaman tebu kemudian menanam jagung itu tidak boleh. “Itu harus clear. Kalau mitra inti dari perusahaan nggak boleh sembarangan nanam. Dia nanam yang diinstruksikan oleh perusahaan,’’ katanya. Persoalan petani mau menanam tebu atau jagung, katanya memang hak prerogatif mereka. Namun, untuk petani dan lahan yang sudah ditetapkan menanam tebu (penerima Bansos), maka mereka harus menanam komoditas tersebut. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

TERANCAM BERHENTI OPERASI - Pabrik gula di Dompu yang dioperasionalkan PT.SMS terancam berhenti operasi. Pasalnya, petani di Dompu enggan menanam tebu dan memilih menanam jagung yang membuat pasokan bahan baku gula (tebu) berkurang.

Diduga Berpolitik Praktis

Dua Oknum ASN Diklarifikasi Bawaslu

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Dialokasikan Rp 166,9 Miliar PEMERINTAH pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 166,9 miliar untuk memperbaiki rumah warga korban banjir bandang di Kota Bima, akhir 2016 lalu. Sementara itu, untuk perbaikan rumah korban banjir bandang pada akhir 2017 di Lombok Timur (Lotim), belum ada kejelasan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/1) siang. Rum mengatakan Walikota Bima sudah menandatangani MemorandumofUnderstanding (MoU) dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Ke(Suara NTB/dok) menterian Keuangan untuk Mohammad Rum perbaikan rumah korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 lalu sebesar Rp 166,9 miliar. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/arn)

TERUS BERPACU - Pemkab Sumbawa di bawah pemerintahan Bupati H. M. Husni Djibril B.Sc dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo) terus berpacu memenuhi janji politiknya. Memasuki tahun ke dua pasangan ini memimpin Kabupaten Sumbawa, berbagai perubahan positif mulai tampak. Salah satunya perbaikan infrastruktur jalan. Seperti halnya ruas jalan hotmix Batudulang-Punik, Kecamatan Batulante yang berhasil diselesaikan tahun 2017. Ruas jalan ini, telah mampu membuka akses keterisoliran di wilayah tersebut.

Tolak Masuk NTB

KSOP Diminta Tak Menerima Bongkar Muat Beras Impor Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku belum menyurati pemerintah pusat terkait dengan penolakan beras impor masuk ke daerah ini. Namun, Pemprov akan memberikan surat permakluman kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar agar tidak menerima bongkar muat kapal pengangkut beras impor. ‘’Pasti (akan dibuat surat permakluman). Itu pasti. Supaya tidak menerima bongkar muat (kapal pengangkut beras impor),’’ ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/ 1) siang.

(Suara NTB/nas)

Husnul Fauzi Menurutnya, jika ada beras impor yang akan masuk ke

NTB maka tentu ada konfirmasi terlebih dahulu dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya, Bulog yang akan menerima beras jika ada yang akan dimasukkan ke NTB. Terkait dengan rencana Pemprov yang akan menyurati pemerintah pusat mengenai penolakan terhadap masuknya beras impor ke daerah ini. Husnul menyatakan hingga saat ini belum ada surat yang dikirim ke pemerintah pusat. Ia mengatakan, perlu bertemu dengan Bulog Divre NTB. Perlu konsolidasi dengan semua pihak. Menurut Husnul, tanpa adanya surat resmi Pemprov ke pemerintah pusat, tidak ada alasan masuknya beras impor ke NTB. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dipanggil Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB. Mereka diklarifikasi terkait dugaan keterlibatannya secara aktif dalam politik praktis pada tahapan Pilkada serentak NTB 2018 ini. Kedua oknum ASN itu yakni satu orang berasal dari Pemkab Lombok Tengah dan satu orang lagi pejabat penting lingkup Pemprov NTB. Kedua orang itu dimintai keterangan oleh Bawaslu karena ditemukan ikut berpartisipasi saat pendaftaran bakal pasangan calon. Bersambung ke hal 15

Rastra Masih Salah Sasaran Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir.Hj. Budi Septiani mengatakan, masih dijumpai penerima bantuan beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) yang salah sasaran. Harusnya, calon penerima bantuan sosial pemerintah ini diverifikasi secara rutin. Hal tersebut disampaikan Budi Septiani saat pendistribusian perdana Rastra tahun 2018 di Gudang Bulog Dasan Cermen Mataram, Jumat (19/ 1) kemarin. ‘’Kita lakukan verifikasi kembali, ternyata ada yang seharunya keluar, tapi masih terima Rastra,’’ katanya. Budi Septiani tidak merinci lokasi dan jumlah penerima Rastra yang salah

sasaran. Tetapi ia berharap, penerima Rastra benar-benar terverifikasi dengan baik. Ia baru saja pulang mengikuti pertemuan di Jakarta. Kementerian Pertanian kata Budi Septiani, secara nasional akan menyiapkan ribuan bahkan jutaan gerai atau tempat penyaluran Rastra, termasuk di NTB. Menurutnya, rencana ini untuk memudahkan keluarga penerima manfaat untuk memperoleh Rastra. Apakah tak mempengaruhi ketersediaan pangan di masyarakat, setelah pemerintah memutuskan menurunkan besaran Rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari 15 Kg menjadi 10 Kg? Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

KAMERA CCTV - Simpang empat dekat GOR 17 Desember ini direncanakan dipasang kamera CCTV. Kamera CCTV akan terpantau melalui areal traffic control system (ATCS) merupakan bantuan Kementerian Perhubungan.

Sampah Pasar Kebon Roek TERGENANGNYA kawasan Kebon Roek beberapa hari lalu, menurut lurah Ampenan Utara, Saharudin, dikarenakan akibat penumpukan sampah yang mengalir di sekitar kawasan tersebut. “Ditambah dengan musim hujan menyebabkan sungai Meninting meluap,” jelasnya, Jumat (19/1). Dengan kondisi itulah yang menyebabkan kawasan tersebut tergenang air yang cukup tinggi. “Kemarin ketinggiannya sampai 30 cm, tapi airnya itu mengalir. Cuma karena banyak, jadinya tidak terkendali,” terangnya. Kondisi ini disebabkan saluran air yang berada di (Suara NTB/uul) depan pasar Kebon Roek Saharudin tersebut banyak sampah yang tersangkut di sana. “Ini sebagai dampak dari proyek sejak tahun 2015 lalu sehingga salurannya ditutup sepenuhnya,” kata Saharudin. Sampah kiriman dari hulu juga memperparah kondisi itu. “Tergenangnya lumayan, sampai sehari semalam yang membuat kita dari kelurahan tetap memantau kondisinya kemarin,” tukasnya. Menurutnya, solusinya adalah dengan mengangkat sampah dari saluran yang ada di depan kantor cabang Bank Mandiri Kebon Roek. “Kalau sudah di sana, baru bisa diatasi yang lainnya,” jelasnya. Saharudin mengatakan, adanya kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada instansi terkait untuk segera dilakukan penanganan. “Kita koordinasi dengan Dinas PU yang nantinya akan membersihkan saluran itu sampai Meninting sana,” imbuhnya. Meski genangan air itu cukup besar, ia menambahkan genangan tidak sampai ke pemukiman warga yang dekat dengan warga. “Hanya di bagian pasar saja yang banjir, sedangkan yang sebelah timur itu tidak kena,” tukasnya. Jika genangan itu sampai pemukiman warga, dirinya akan segera langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani bencana itu. “Kita akan segera koordinasi dengan BPBD untuk langsung membantu warga,” kata Syaharudin. (uul)

Pembangunan Rusunawa Nelayan di Ampenan Terancam Gagal Mataram (Suara NTB) Wacana pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) khusus nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, terancam gagal. Pemkot Mataram hingga kini belum memberikan kepastian terkait kesiapan lahan. Pembangunan rumah nelayan bergulir sejak 2016 lalu. Ini bermula dari buntut diperkarakan 56 warga Bintaro di Pengadilan Tinggi terhadap status tanah. Putusan pengadilan memenangkan pemohon. Proses eksekusi berulangkali ingin dilakukan oleh pemilik lahan. Namun demikian, Pemkot meminta keringanan agar menunda eksekusi sembari menunggu pembangunan rusunawa. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam, Jumat (19/1) mengatakan, pihaknya tidak mengetahui sejauh mana proses pembebasan lahan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Sejauh ini, pihaknya sudah menyelesaikan perencanaan bahkan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahkan, pihak Kementerian PUPR datang ke Mataram memastikan hal tersebut. Tetapi persoalan pembebasan tanah jadi kendala. “Jangan tanya saya, dong. Coba tanya BKD. Kalau saya dari perencanaan dan pembicaraan ke Pemerintah Pusat sudah selesai,” kata Kemal. Pemerintah Pusat masih menunggu kesiapan lahan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Kemal mengatakan, konsep rumah nelayan akan dibangun tetap yakni perumahan vertikal atau rumah susun. Dari hasil pendataan kelurahan, masyarakat harus direlokasi sejumlah 400 kepala keluarga. Artinya, pemerintah harus menyiapkan 400 unit rumah dengan konsep rumah tapak. Berarti pemerintah harus menyiapkan tanah lima hektar dengan luas masing - masing bangunan satu are. Ditambah dengan fasilitas umum dan fasilitas khusus. “Pemerintah tidak mungkin menyiapkan lahan lima hektar,” ucapnya. Dijelaskan, pembangunan rusunawa dengan konsep umum seperti di Selagalas dan Mandalika. Jumlah kamar umumnya sebanyak 99 unit. Kalau di rusunawa Selagalas tipe kamarnya tipe 21. Kalau terbaru di Montong Are tipe 24. Kemungkinan rusunawa nelayanan tipe 36. Ada konsep tersendiri dan tidak lima lantai atau maksimal empat lantai. Di bawahnya itu nanti konsepnya tempat kerja dan gudang penyimpanan barang - barang nelayan. “Tempat tinggal itu nanti di lantai 2,3 dan 4. Jadi sangat berbeda dengan konsep rusunawa umum,” jelasnya. Kalaupun rusunawa ini dieksekusi lanjut dia, anggaran sepenuhnya berasal dari Pemerintah Pusat. Satu twin blok membutuhkan dana Rp 17,5 - Rp 20 miliar. (cem)

Simpang Empat di Mataram akan Dipasangi Kamera CCTV Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan akan memberikan bantuan pemasangan areal traffic control system (ATCS) di sejumlah titik lampu merah atau simpang empat di Mataram. Pemasangan kamera CCTV tersebut, mempermudah pengontrolan lalu lintas serta antisipasi kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid didampingi Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Lalu Suryajagat, JUmat (19/1) mengatakan, areal traffic control system direncanakan sudah mulai beroperasi awal triwulan kedua tahun ini.

Pihak dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub berungkali meminta persyaratan. Termasuk persiapan ruang control system. Untuk sumber daya manusia (SDM), Kemenhub memiliki tugas memberikan pembekalan maupun pelatihan. “ Pihak Kementerian

parkir mencapai Rp 7 miliar. “Itu bersihnya. Kalau dikalkulasikan menjadi Rp 7 miliar. Karena, 70 persen sudah diambil jukir,” jelas Khalid. Akan tetapi yang menjadi permasalahan kata Khalid, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tercatat capaian retribusi parkir 42 persen. Persoalan ini karena tidak dilakukan bruto atau uang parkir belum masuk kas daerah. “Itu jadi permasalahan. UPTD parkir belum membrutokan,” ujarnya. Pembrutoan retribusi parkir sedang dicarikan pola. Langkah awal yang bisa dimaksimalkan mengejar target retribusi parkir dengan mengerahkan ASN menjadidebt collector. Mereka dibebankanmelakukanpenagihankejukir. Khalid menyebutkan, dari

sana saja,” ucapnya. Berikutnya, pengaturan ritme kendaraan lebih gampang. Artinya, petugas di ruang ATCS bisa mempercepat dan memperlambat kinerja waktu dengan melihat kondisi arus lalu lintas. Dan paling penting menurut dia, aparat kepolisian lebih gampang mendeteksi pelaku kejahatan dan kecelakaan kendaraan di jalan. “Jadi gampang tinggal kita berkoordinasi dengan aparat kepolisian kalau ada kecelakaan dan lain sebagainya,” tambahnya. (cem)

Lapak Pedagang di Eks Pelabuhan Ampenan Masih Semrawut Mataram (Suara NTB) Pascapenataan lapak di eks Pelabuhan Ampenan, bukannya tambah memberikan kesan menarik, namun terkesan semrawut. Hal itu dipicu lapak pedagang yang tak tertata dengan baik. Pemantauan Suara NTB, Jumat (19/1) menunjukkan, meja serta kursi milik pedagang berada di atas trotoar pinggir pantai. Bagian belakang lapak tak tertata. Terpal serta baliho menutupi lapak meninggalkan kesan kumuh. Sementara lapak yang telah rampung dikerjakan tak sepenuhnya menampung pedagang. Camat Ampenan, Zarkasy tak menampik kondisi demikian. Masih semrawutannya di eks Pelabuhan Ampenan. Pertama, bangunan lapak baru rampung dan masih dalam proses mengembalikan pedagang ke tempat baru. Pengun-

dian pembagian lapak saja dilakukan Rabu (17/1). Akan tetapi, pedagang diberikan batas waktu sepekan sejak pengundian di samping menunggu pemasangan instalasi listrik dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. “Kondisi ini memang karena belum semua pedagang kita pindah ke atas,” kata Zarkasy. Kedua, dari seluruh pedagang ada sebagian yang tidak mendapatkan jatah lapak totalnya 26 orang. Padahal dari data awal sebanyak 42 pedagang, kemudian setelah didata ulang membengkak menjadi 68. Pemkot Mataram tidak bisa mentorerir penambahan pedagang, karena pedagang lama saja bersyukur bisa terakomodir meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena dibuat pemerintah itu ukuran 2x2,5 meter. “Jadi,

Libatkan ASN Jadi Juru Tagih Utang Parkir Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan telah mengevaluasi realisasi retribusi parkir pada 2017. Realisasi hingga akhir tahun hampir Rp 2 miliar. Demi memaksimalkan capaian di 2018 sesuai target Rp 5 miliar, dilibatkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi penagih utang (debt collector) juru parkir . Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Jumat (19/1) mengatakan, capaian retribusi parkir sekitar Rp 2 miliar. Realisasi itu sesungguhnya telah melampui target. Realisasi Rp 2 miliar itu merupakan pendapatan bersih yang disetor ke kas daerah. Artinya, jika dikalkulasi dari perhitungan brutto sesuai Perda yakni 70 : 30 persen. Maka secara total capaian retribusi

berulang kali meminta persyaratan dan sudah diselesaikan,” kata Khalid. ATCS secara bersama sama dengan kepolisian akan menata traffic light dengan baik, sehingga kontrol akan lebih mudah. Suryajagat menyebutkan, titik - titik yang bakal di-

pasangan kamera CCTV yakni di persimpangan Sweta, Safari dan simpang empat dekat lapangan GOR 17 Desember. Tujuan pemasangan kamera pengintai tersebut, disebutkan Suryajagat, mempermudah pengawasan terhadap arus lalu lintas. Artinya, jika terjadi kemacetan lebih mudah diatur dan lebih cepat dilakukan pengalihan arus lalu lintas. “Pemasangan kamera CCTV ini di jalan nasional dan kota saja. Semua terkonsentrasi di

(Suara NTB/cem)

JURU PARKIR - Dishub Kota Mataram memaksimalkan ASN menjadi penagih utang untuk menarik retribusi parkir dari juru parkir tahun 2018 ini. Salah seorang jukir di salah satu retail modern di Mandalika mengambil uang parkir dari pengendara, Jumat (19/1). delapan petugas pungut menja- Belum ada pola jitu dilakukan di 18 orang. Petugas notabene oleh Dinas Perhubungan mengASN dilibatkan penagihan atur uang parkir terlebih dahupada parkir akan lebih me- lu masuk ke kas daerah. Penerapan sistem bruto dimudahkan pengontrolan. Pihaknya juga akan lebih enak akui Khalid, tidak gampang. memberikan sanksi bilamana Uang parkir selama ini mensi penagih utang nakal. “Kalau gendap di jukir. Jukir merasa dia ASN lebih enak kita beri- nyaman dengan pola konvensional seperti itu. Selain itu, jumlah kan sanksi,” tuturnya. Tahun ini, Dishub menetapkan jukir mencapai 1.000 orang akan target retribusi parkir Rp 5 mil- kesulitan sistem pembayaran iar. Terkait dengan penindakan setiap bulan. Sementara, proses jukir liar akan tetap dilaksana- pencairan keuangan daerah kan bersama Polres Mataram. tidak segampang dipikirkan. Pelaksanaan Perda mengamKhalid berjanji menyisir seluruh anatkan pembayaran bruto perlu titik - titik parkir di Mataram. Dia menambahkan, penera- dikaji kembali. “Seluruh staf saya pan sistem bruto dalam penari- kumpulkan memikirkan pola ini. kan retribusi parkir belum bisa Ini tidak gampang. Belum mengdilaksanakan meskipun telah atur jukir dan sebagainya,” demikimenjadi amanat dalam Perda. an kata Khalid. (cem)

dagangan mereka yang menyesuaikan, bukan kita yang menyesuaikan,” tambah dia. Pemerintah memiliki niat yang bagus dengan menata lapak eks Pelabuhan Ampenan. Kedepan, ada rencana diseragamkan meja, etalase dan kursi. Secara keseluruhan perlengkapannya nanti disiapkan oleh pemerintah. Terhadap nasib 26 pedagang yang tak terakomodir, Camat menambahkan, pihaknya tetap tidak bisa mentoleril mereka. Kesemrawutan pedagang di eks Pelabuhan Ampenan sangat berat dan jadi beban tanggungjawab kecamatan dan Baloq Tuan selaku pengelola. Zarkasy memiliki keyakninan dengan terus melakukan pemantauan dan pendekatan persuasif dengan masyarakat akan ada perubahan. Kebijakan dilakukan pemerintah demi kepentingan mereka. “Kalau masih seperti ini masih ada kecemburuan. Justru ingin dijaga harmonisasi mereka. Kalau ada pedagang di

(Suara NTB/cem)

SEMRAWUT - Lapak pedagang di eks Pelabuhan Ampenan yang terkesan semrawut. Padahal, Pemkot Mataram telah berupaya menata eks Pelabuhan Ampenan yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat. dalam dan luar. Benturan itu bukan dengan kami dan pedagang. Tapi pedagang dengan pedagang,” paparnya. Secara perlahan dengan menggunakan pendekatan humanis serta memberikan pema-

haman diyakini bisa dilakukan. Bahkan, pengelola dibantu relawan akan membantu pedagang menaikkan meja mereka jika dirasa mereka tidak mampu memindahkan barang barang miliknya. (cem)

BPIH Diprediksi Naik Mataram (Suara NTB) Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 diprediksi akan naik, menyusul rencana pemerintah kerajaan Arab Saudi yang akan mengenakan pajak lima persen. ONH tahun 2017 lalu sekitar Rp 38 juta lebih. Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam dikonfirmasi, Jumat (19/1) menyebutkan, dia belum bias memprediksikan berapa penambahan biaya haji tahun ini. Pihaknya akan menunggu Keputusan Presiden (Keppres) keluar. ‘’Ada Keppres yang akan keluar tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Mudah - mudahan tidak jauh dengan tahun kemarin,” kata dia. Estimasi jemaah calon haji Kota Mataram dijadwalkan berangkat di 2018 sekitar 777 orang. Kemudian ditambah 24 jemaah cadangan dan tertunda berangkat di 2017, sehingga totalnya sekitar 800 jemaah. Penambahan jumlah ini diharapkan khusus Kota Mataram, bisa mendapatkan jatah dua kloter. Burhanul menambahkan,

(Suara NTB/dok)

H. Burhanul Islam estimasi JCH berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi, Raja Arab Saudi memberikan tambahan kuota jemaah haji bagi Indonesia. “Estimasi meningkat dan berharap menjadi tanda cerah bagi Kota Mataram,” tandasnya. Telah diinformasikan kepada JCH berkoordinasi dengan pihaknya melengkapi persyaratan - persyaratan dimu-

ngkinkan perlu diperbaiki. Seperti kesalahan masalah tanggal lahir, alamat dan lainnya. Termasuk JCH diminta segera mengurus paspor mereka, agar tidak sibuk menjelang pemberangkatan. Ditambahkan, data - data JCH sudah harus dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB. Kakanwil Kemenag NTB akan mengirim ke Kementerian Agama. “Tinggal menunggu bukti setor merah diserahkan Kanwil Kemenag NTB ke Pemerintah Pusat. Baru datanya valid,” ujarnya. Pelaksanaan Manasik Haji masih menunggu penjadwalan lebih lanjut. Pihaknya sudah melakukan persiapan - persiapan dengan inventaris dan bersurat ke seluruh jemaah. Disinggung soal kondisi Hj. Srikuati, jemaah haji yang sakit dan dirawat di Mekkah, akhirnya meninggal dunia. Hj. Srikuati meninggal di rumah sakit asrama haji di Jakarta. “Rupanya beliau tidak mau meninggal di Mekkah. Beliau dipulangkan bersama rombongan lainnya dan meninggal di rumah sakit asrama haji di Jakarta,” demikian kata dia. (cem)

SUARA NTB

Sabtu, 20 Januari 2018

Halaman 3

PLN NTB Mulai Peringati Bulan K3 2018

(Suara NTB/bul)

DISTRIBUSI - Pemberangkatan perdana rastra tahun 2018. Untuk sementara distribusi rastra untuk empat kabupaten di NTB.

Molor, Penyaluran Rastra ke Lima Daerah

Mataram (Suara NTB) Jatah beras sejahtera (rastra) untuk lima kabupaten/kota di NTB tertahan. Persoalannya karena koordinasi. Padahal, Presiden Joko Widodo meminta, tanggal 25 Januari ini jatah Rastra harus terdistribusi. Perum Bulog dan Stakeholder Jumat (19/1) kemarin, melakukan penyaluran perdana rastra. Hanya saja, yang didistribusikan hanya untuk empat kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah. Sementara lima kabupaten kota lainnya, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, jatahnya belum dapat didistribusikan, sampai kelima kabupaten/kota itu betul-betul siap. Sementara Kota Mataram khusus, penyaluran Rastra dikonversi menjadi bantuan pangan non tunai. “Sedang penyesuaian data (penerima), ada yang sosialisasi. Tergantung dinasnya masing-masing,” kata Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma`mun pada penyaluran perdana Rastra di Gudang Bulog Dasan Cermen Mataram. Hadir langsung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB,

Hj. Budi Septiani, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyu Ningsih dan Kepala Bidang Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial NTB, Subhan Hasan. “Yang menjadi persoalan, penerimanya yang telat dapat jatahnya,” demikian Achmad Ma`mun. Sementara Subhan Hasan menyebutkan tahun 2018 ini, penerima Rastra jumlahnya tak berbeda dengan penerima tahun 2017 lalu. Jumlahnya sebanyak 447.369 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM dijatah 10 Kg, yang tahun lalu dijatah 15 Kg. Hanya saja lebihnya, KPM tidak menembus seperti tahun lalu. Jatahnya diterima gratis. Pemerintah akan menggalakkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada 2018 mendatang, penerima manfaat seluruhnya akan tak lagi akan dijatah dalam bentuk beras langsung. Melainkan produk pangan yang diambil lang-

sung di agen-agen yang ditunjuk pemerintah. Rincian jumlah penerima rastra di NTB tahun 2018, yakni Lombok Barat 66.996 KPM, Lombok Tengah 96.375 KPM, Lombok Timur 138.148 KPM, Kabupaten Sumbawa 34.040 KPM, Dompu 19.356 KPM, Kabupaten Bima 39.995 KPM. Selanjutnya, Sumbawa Barat 10.096 KPM, Kabupaten Lombok Utara 33.755 KPM dan Kota Bima 8.393 KPM. Untuk mencapai zero complain, dalam pelaksanaan penyaluran rastra, sesuai surat Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat yang ditembuskan ke Disos, Bulog di daerah diminta melakukan pengecekan dan monitoring rutin terhadap kualitas dan kuantitas secara intensif sesuai ketentuan yang berlaku. Beras yang disalurkan tidak berhama, tidak berkutu dan tidak berdebu. Serta melakukan tindakan perawatan melalui fumigasi dan sprying sesuai ketentuan yang berlaku. (bul)

ACC Finance Perkuat Layanan Nasabah dari Genggaman Mataram (Suara NTB) PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance akan memperkuat pelayanan kepada nasabahnya, cukup melalui genggaman. Semua layanan produk, akan didigitalisasi. ACC Finance rencananya pada semester I tahun 2018 ini akan meluncurkan produk layanan ACC-me. Terobosan ini, untuk memudahkan masyarakat mengakses seluruh kebutuhan informasi keuangannya melalui satu sistem, dengan memanfaatkan aplikasi di masingmasing ponsel cerdasnya. ACC-me ini, kata Thomy Arga Budhi Pratomo, Branch Manager ACC Finance Mataram, merup a k a n penyempuranaan

dari aplikasi yang sebelumnya diluncurkan, ACC yes. “Sekarang ini perang digitalisasi. ACC Finance mau tidak mau harus memenuhi tuntutan kebutuhan saat ini,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (19/1) kemarin. Fitur-fitur layanan yang akan diluncurkan ini lebih lengkap. Thomy mengatakan, masyarakat dapat mengakses layanan di aplikasi tersebut, baik untuk pengajuan kredit, status kredit yang sedang diajukan, menghitung sendiri besaran setorannya, serta memantau pekembangan terakhir kewajiban yang harus diselesaikan, seumpamanya nasabah bersangkutan, sudah mendapatkan kredit. “Semua bisa dicek sendiri di aplikasi ini. Dari pengajuan kredit, sampai sejauh mana progress kredit yang diajukan. Dan setorannya berapa, tinggal cek sendiri, tanpa harus mendatangi kantor pelayanan kami,” terangnya. Pemanfaatan aplikasi ini, sudah seharusnya dikembangkan juga di NTB. Mengingat, infrastrutur pendukung internet telah menjangkau hampir sampai pelosok-pelosok wilayah provinsi ini. Komunikasi dengan petugas, dapat dilakukan melalui aplikasi dan telepon. Selanjutnya, pada bagian-bagian tertentu, petugas dari ACC Finance yang akan jemput bola, mendatangi langsung calon nasabah. Ada empat produk pembiayaan yang dilayani ACC Finance. Diantaranya, pembiayaan untuk

pembelian mobil baru, pembiayaan untuk pembelian mobil bekas, pembiayaan multi guna (dana tunai) dan pembiayaan customer to customer (pembelian dari orang perorang, ACC Finance yang menyiapkan dananya). Bagaimana prospek pembiayaan tahun ini? Thomy mengatakan target pertumbuhan bisnis ACC Finance di NTB mencapai 10 persen dari capaian pertumbuhan tahun 2017 lalu. Target ini, disesuaikan dengan data Gaikindo. Dimana tahun 2017 lalu, pertumbuhan pembiayaan finance secara nasional mencapai 10 persen. “Kita ikuti proyeksi itu sebagai target kita di daerah,” ujarnya. Hanya saja. Tantangan yang dihadapi di tahun politik ini, kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Karenanya, tetap diantisipasi dengan lebih hatihati menyalurkan kreditnya. (bul)

Thomy Arga Budhi Pratomo (Suara NTB/bul)

AHASS Siapkan Layanan ”Emergency” Mataram (Suara NTB) AHASS akan menerapkan layanan khusus bagi pelanggan yang mengalami situasi emergency. Layanan ini sekaligus terintegrasi dengan layanan boking service sepeda motor. Cukup hanya dengan menghubungi no. telp bengkel AHASS terdekat, atau menghubungi Honda Customer Care Center di no. 081-91790-8000. Layanan ini lebih praktis, dan efisien. “Boking servis bisa dilakukan, konsumen bisa mengatur jadwal kedatangannya ke bengkel AHASS. Layanan ini juga bermanfaat bagi konsumen jika sewaktu waktu mengalami situasi emergency terkait masalah di sepeda motor Honda, seperti pecah ban, motor macet, “ kata AA Made Surya Adicipta, Technical Service Sub Dept Head Astra Motor. AHASS (Astra Honda Authorized Service Station ) sebagai jaringan bengkel resmi Honda siap melayani perawatan, perbaikan dan penjualan suku cadang asli sepeda motor Honda. Seluruh NTB jaringannya tersebar sebanyak

76 outlet di kabupaten/kota. Melewati tahun 2017, bengkel AHASS mencatat 783.261 Unit sepeda motor Honda telah merasakan layanan service dengan standarisasi PT. Astra Honda Motor, yang memiliki jaminan kualitas servis bergaransi. Selain itu, AHASS kini memiliki layanan extra cepat, yang diberi nama Layanan PIT Express, sebagai langkah memenuhi kebutuhan konsumen Honda yang hanya memiliki waktu singkat untuk merawat motor Honda kesayangannya. Dimana Layanan PIT express memberikan fasilitas ganti oli tanpa antri, serta ganti spare part fast moving, sehingga konsumen tidak perlu mengantre lama. “Kami selalu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan demi kepuasan pelanggan setia Honda yang telah percaya menjadikan Honda sebagai alat transportasi yang mendukung aktivitas konsumen sehari-hari, maka kami hadir memberikan kemudahan bagi konsumen untuk merawat ataupun memperbaiki sepeda motor Honda kesayangannya

secara periodik, demi menjaga agar sepeda motor tetap dalam kondisi prima,” terangnya. Layanan konsultasi bagi pengguna sepeda motor Honda terkait keluhan, harga spare part, biaya jasa service, maupun analisa teknik, bengkel AHASS siap melayani sepenuh hati tanpa dipungut biaya (gratis). Karenanya, konsumen tidak perlu ragu untuk berkunjung ke AHASS jika membutuhkan penjelasan mengenai hal teknis yang ada di sepeda motor Honda. Sepanjang 2017, perawatan sepeda motor Honda didominasi oleh konsumen perkotaan di wilayah Mataram, tercatat 316.210 konsumen berkunjung ke AHASS untuk melakukan perawatan sepeda motor Hondanya, terbukti bahwa wilayah perkotaan kini sudah teredukasi untuk menjalankan perawatan secara rutin demi menjaga performance guna menghindari keluarnya biaya penggantian parts terkait disebabkan konsumen tidak merawat motor secara periodik yang menimbulkan kerusakan parts di sepeda motor secara berlebihan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Sirine keras berbunyi di kantor PLN Wilayah NTB, tepat pada pukul 07.32 Wita Jumat (19/1) kemarin. Itulah simbol peringatan Bulan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), di lingkungan PLN tahun 2018 ini. Tombol sirine ditekan bersama, oleh Pelaksana Harian (PLH) GM PLN Wilayah NTB, Suprianto, dan jajaran PLN di bawahnya, usai apel. Hadir seluruh unsur yang ada di jajaran PLN Wilayah NTB dari Pulau Lombok, hingga Pulau Sumbawa, serta stakeholders. Peringatan Bulan K3 disiplin dilaksanakan setiap tahun. PLN telah membudayakannya. Momen ini berkaitan erat dengan upaya meminimalisir kecelakaan kerja. Baik di internal PLN, maupun masyarakat. PLN NTB termasuk satu-satunya perusahaan yang mulai melaksanakan peringatan bulan K3 yang berlangsung pada 12 Januari-12 Ferbuari setiap tahun. Apel dilaksanakan di Halaman Kantor PLN Wilayah NTB. Mukhtar melalui sambutan yang dibacakan langsung oleh Plh GM PLN Wilayah NTB menyampaikan beberapa hal. Bahwa peringatan Bulan K3 merupakan komitmen PLN untuk terus meningkatkan perhatian kita terhadap aspek K3. Momentum peringatan bulan K3 menurutnya sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3. Semua pihak diajak harus turun tangan untuk secara kolektif, bekerja sama, agar budaya K3 benarbenar terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum di seluruh tanah air. Seperti diketahui, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah di sektor kelistrikan. Presiden Jokowi meyakini, kelistrikan menjadi salah satu akselerator untuk mempercepat peningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk merealisasikan tugas ini tentu dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bekerja, meskipun demikian yang paling utama adalah tetap keselamatan. Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan aspek K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.Bukan hanya diproses pembangunan, namun juga di bagian pelayanan dan pemeliharaan. K3 harus menjadi aspek utama yang harus dipenuhi dalam bekerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kata Supriyanto bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

Salah satu penyebab kecelakaan kerja yang biasanya terjadi adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara berlebihan. Berbagai upaya perlu PLN lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun munculnya penyakit akibat kerja berlebihan. Pertama, meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM terhadap K3. Sosialisasi, baik kepada internal pegawai, mitra kerja, hingga masyarakat. Kedua, kita harus bisa meminimalisir risiko terhadap peralatan kerja dan aset, sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pelaksanaan kegiatan K3 tidak hanya menjamin Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja, tetapi juga bagaimana kita harus dapat mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien

agar terhidar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. “Tujuan tersebut dapat terlaksana apabila seluruh manajemen, serikat pekerja, mitra kerja, tenaga alih daya bersama-sama berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan dengan memperhatikan komitmen K3,” serunya. Di sisi lain, masih terdapat kecelakaan umum di tahun 2017 tentu menjadi sebuah keprihatinan. Hal ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi semua. PLN harus ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan instalasi kelistrikan. Apabila K3 terlaksana dengan baik, maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu akibat adanya kasus-kasus tersebut dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan tercipta produktivitas. Apabila produktivitas meningkat, saya meyakini target-target yang ada dapat kita capai. “Safety, Safety, Safety, Yes!,” demikian yel-yel penutup pembukaan pelaksanaan bulan K3 2018, lingkup PLN NTB. (bul/*)

Pelaksana Harian (PLH) GM PLN Wilayah NTB, Suprianto, dan jajaran PLN menekan tombol sirine, tanda dimulainya peringatan bulan K3 2018 PLN Wilayah NTB

Karyawan/karyawati PLN Wilayah NTB, dan perwakilan dari masingmasing rayon di NTB mengikuti apel pembukaan K3 2018

Suprianto, PLH GM PLN Wilayah NTB, memimpin pelaksanaan Apel Bulan K3 2018

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

Halaman 4

BPKP akan Audit Kawasan Pusuk

Polres Lotim Segera Tetapkan Tersangka “BPKP Rencananya minggu depan akan datang ke Lotim. Jika menginap di sini, kemudian dilanjutkan untuk melakukan cek lapangan,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK., kepada Suara NTB, Jumat (19/1). Diakuinya, kedatangan BPKP sangat ditunggu sejak tahun 2017 lalu. Hal ini disebabkan penyidik dari unit Tipikor Satreskrim Polres Lotim tidak bisa melakukan penetapan tersangka jika belum ada hasil audit PKKN. Dalam cek lapangan itu, akan mengecek terkati pasal 2 dan pasal 3 undang-undang korupsi. Untuk penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat di tahun 2018, apabila sudah ada hasil PKKN itu. Diketahui sebelumnya, dalam kasus Pusuk Sembalun ini, BPKP

sendiri sudah melakukan audit investigatif terhadap proyek senilai Rp 2 miliar dan Rp 1,6 miliar untuk pembangunan fisik. Dalam audit investigatif itu, ditemukan kerugian negara yang nilainya cukup fantastis. Untuk siapa tersangka dalam kasus ini, disebutkan Joko Tamtomo sudah jelas. “Tersangkanya sudah jelas, bila perlu kita tahan dulu. Rencananya ada dua orang,” ungkapnya. Dalam kasus ini, penyidik dati Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa sejumlah pihak terkait diantaranya, ULP, tukang beserta para pekerja, serta instansi terkait. Termasuk yang tidak kalah penting untuk dimintai keterangan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (yon)

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB minggu depan akan turun ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan audit terhadap dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. Turunnya lembaga auditor ini untuk melakukan audit terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

KAWASAN PUSUK - Kawasan Pusuk Sembalun yang akan dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan NTB terkait PKKN. Dalam proyek ini, dua nama calon tersangka sudah dikantongi oleh penyidik Tipikor.

2017, BKPSDM Tangani 24 Laporan Pelanggaran Disiplin SUKU Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) berlaku tahun 2018 ini menurun dibandingkan tahun 2017. Sebelumnya efektif setahun 9 persen atau 0,48 persen per bulan menurun menjadi 0,32 persen atau efektif 7 persen per tahun. Demikian penjelasan Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun. Menjawab Suara NTB, Tasurun mendefinisikan jika debitur meminjam Rp 1 juta dengan jangka waktu setahun, Tasurun maka pembayarannya Rp 83.400 ditambah suku bunganya Rp 3,200 sehingga total dibayar perbulan Rp 86.600. Penurunan suku bunga KUR ini jelas sangat besar pengaruhnya. Di mana jumlah angsuran per bulan lebih rendah. Atau jika dikalkulasi untuk pinjaman Rp 10 juta, maka tinggal dihitung Rp 86.600 dikalikan 10. Bagi BRI, lanjut Tasurun, penurunan suku bunga tidak akan berubah. Pasalnya tetap ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah secara nasional ditambah sebagai konsekuensi penurunan suku bunga. “Jadi bunga KUR sangat murah,” paparnya. Mengenai penyerapan KUR selama ini BRI memastikan selalu melampaui target. Realisasi sampai tembus 111 persen. Dari target Rp 229 miliar terealisasi Rp 254 miliar. Besarnya realisasi KUR di Lotim ini, karena potensinya yang sangat besar. Lotim katanya beda dengan Praya dan Mataram. Untuk tahun 2018, diperkirakan Rp 219 miliar plafon. Secara detail masih menunggu ketetapan dari pusat. KUR mikro paling tinggi Rp 25 juta. Sedangkan KUR kecil dari Rp 25 juta dan maksimal Rp 500 juta. Mengenai pesyaratan sama dengan sebelumnya. Agunan untuk mikro, tidak wajib agunan, sedangkan untuk yang KUR kecil baru diwajibkan agunan. (rus)

Soal Kontrak TCN, Komisi II Panggil PDAM dan Pemerintah Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memanggil manajemen PDAM dan eksekutif Pemerintah Lombok Utara untuk mengetahui keberadaan investasi PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN). Pemanggilan itu tidak lepas dari tidak dihadirkannya DPRD selaku pengawas pemerintah dalam penandatanganan kontrak kerjasama, Selasa (16/1) lalu. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Tusen Lasima, SH., Jumat (19/1). Menurutnya, DPRD Lombok Utara sebagai lembaga kontrol pemerintah berkewajiban mengetahui investasi yang dilakukan PDAM dengan pihak ketiga – PT. TCN. Sayangnya, dari mulai ekspose, tender, hingga dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama, DPRD tidak memperoleh informasi. “Soal kontrak investasi dengan pihak ketiga, kita tidak tahu. Seharusnya kita diberitahu. Untuk itu, pada rapat kerja Komisi II nanti kita akan panggil PDAM dan pemerintah. Kita ingin mengerti utuh seperti apa konsepnya,” ungkap Tusen. Terlebih lagi, diterimanya TCN kali ini, akan “mengorbankan” investor lain yang lebih dulu berdiri di Gili Trawangan, yakni PT. Berkat Air Laut (BAL). Hal ini pun harus diperjelas menurut Komisi II DPRD KLU. “Terhadap PT. BAL kita harus lihat dan pelajari, itu menakutkan buat investasi. Persoalan bahwa izin belum keluar, adanya kasus hukum juga jadi pertimbangan. Tetapi pertimbangan utama di sini investasi itu harus menguntungkan masyarakat, menguntungkan pemerintah dan menguntungkan perusahaan, dan terutama sekali lingkungan tidak dirusak,” tegasnya. Komisi II DPRD KLU, sambung dia, sudah sejak lama meminta PDAM bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mendistribusikan air bersih di 3 Gili. Kebutuhan dana yang besar tidak akan mampu dipenuhi oleh PDAM maupun pemerintah melalui penyertaan modal. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Lombok Utara, PDAM Lombok Utara, dan PT. Tiara Cipta Nirwana, menandatangani kontrak kerjasama senilai Rp 300 miliar untuk jangka waktu 30 tahun. Sebelum diterimanya TCN oleh manajemen PDAM (Direktur dan Dewan Pengawas PDAM) saat ini, manajemen lama PDAM telah 2 kali menolak tawaran kerjasama pihak ketiga. Pertama pada kurun waktu 2015, di mana PDAM menolak PT. Berjaya Lombok Tirta (BLT) dengan tawaran investasi senilai Rp 222 miliar. Berikutnya, di akhir masa jabatan Direktur (lama) PDAM, PT. Tiara Cipta Nirwana juga ditolak. Penolakan PDAM kala itu, berangkat dari permintaan PDAM kepada Deputi Bidang Akuntan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil review PT. TCN yang diterima PDAM pada 18 April 2017, dengan surat nomor: SP-39/D4/05/2017, perihal Laporan Hasil review atas Rencana KPBU, PDAM disarankan untuk mempertimbangkan kembali untuk merealisasikan rencana kerjasama dengan teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). Saran BPKP RI itu, dikuatkan oleh hasil review BPKP terhadap PT. TCN menjawab permintaan PDAM. Dimana dari 11 indikator, dari Pendahuluan (3 sub bagian), Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan (2 sub bagian), Kajian Hukum dan Kelembagaan (2 sub bagian dengan masing-masing 4 poin pertimbangan), Kajian Teknis (8 sub bagian), Kajian Ekonomi dan Komersil (6 sub bagian), Kajian Lingkungan dan Sosial (2 sub bagian), Kajian Bentuk KPBU, Kajian Risiko, Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan pemerintah, Kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindajalnjuti dan kajian pengadaan, tidak satu pun memenuhi syarat. (ari)

(Suara NTB/rus)

Suku Bunga KUR Menurun

Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2017 lalu menangani sebanyak 24 laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain pelanggaran disiplin, beberapa laporan lainnya yakni 26 permohonan izin cerai, 3 permohonan mediasi atau fasilitasi. Dikonfirmasi Suara NTB di

ruang kerjanya, Jumat (19/1), Kepala Bidang Disiplin pada BKPSDM Lotim, Moh. Zarkasy mengungkapkan, dari 24 laporan ke pihaknya, yang sudah diselesaikan sebanyak 10 kasus, sedangkan 14 di antaranya masih dalam proses. Di antara yang sudah selesai, dua orang dihukum ringan, 7 orang dihukum sedang dan satu orang dapat hukuman tingkat berat. Adapun laporan terkait sejumlah kasus ini, mulai dari pelanggaran disiplin masuk

kerja, laporan mengenai perceraian. Seperti adanya laporan izin perceraian, namun setelah didalami terdapat unsur pelanggaran, sehingga bisa jadi timbul dua tanggapan dari pimpinan bisa diizinkan atau bisa ditolak dan bisa juga disertai dengan hukuman disiplin apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan untuk permohonan izin poligami nihil untuk tahun 2017, untuk tahun 2016 terdapat satu orang dan

Hadiri Jubah, Bupati Ingatkan Pentingnya Gotong Royong Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun. Semangat kebersamaan akan mendorong tercapainya pembangunan sebagaimana dicita-citakan. Hal itu disampaikan bupati saat menghadiri peletakan batu pertama program Jumat Bedah Rumah (Jubah) di Dusun Cempaka, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Jumat (19/1). Program jubah kali ini merupakan program kedua di tahun 2018, setelah sebelumnya di gelar di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan. Untuk diketahui, penerima Jubah kali ini, adalah Amaq Wahab. Bantuan fisik perumahan melalui Jubah ini merupakan program kedua di tahun 2018 setelah sebelumnya menyasar salah satu warga di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan. Menurut bupati, program Jubah merupakan salah satu program inovasi bidang infrastruktur perumahan yang dilakukan Pemkab mulai bulan April 2017 lalu. Program ini dihajatkan untuk mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni yang ada di masyarakat Lombok Utara. Sementara itu, Amaq Wahab selaku penerima program

uran tertulis dan paling berat yakni pernyataan tidak puas dari atasannya atau pejabat yang berwenang. Artinya, terdapat pelanggaran-pelanggaran tertentu yang misalnya tidak masuk lima hari kerja. Dalam satu tahun berjalan itu sudah bisa dipanggil dan diperiksa oleh atasannya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan itu dilaporkan ke pejabat yang berwenang dan bisa dijatuhkan hukuman sesuai tingkat pelanggarannya. (yon)

Halangi Akses Publik, Tembok Vila Pribadi akan Dirobohkan

(Suara NTB/ist)

BATU PERTAMA - Peletakan batu pertama rumah salah satu penerima bantuan rumah kumuh dari pemerintah di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Jumat (19/1). Jubah mengaku sangat bersyukur atas pemberian program ini. Ia tak menyangkal, sarana perumahan yang dimilikinya jauh dari kata layak huni. Secara ekonomi, ia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kediamannya. Sebaliknya, program rumah tidak layak huni yang bergulir pada tahun-tahun sebelumnya belum mengarah kepada ia dan sang istri. “Dengan adanya bantuan ini, saya sekeluarga merasa sangat bersyukur karena ada perhatian dari pemerintah.

itu diizinkan karena sudah menempuh prosedur dan memenuhi syarat setelah ditetapkan oleh bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Untuk jumlah kasus antara tahun 2017 dibandingkan dengan 2016 hampir sama. Artinya, perbedaan tidak terlalu signifikan. Untuk hukuman ringan berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, terdapat tiga jenis berupa hukuman disiplin berupa teguran lisan, teg-

Terkait rumah ini sudah sejak lama saya harapkan,” kata Amaq Wahab singkat. A sisten III Setda KLU, Ir. L. Mustain, MM., menambahkan program Jumat bedah rumah ini telah dimulai dari bulan April tahun 2017. Hingga Januari 2018 program masih terus berjalan dengan penyelesaian perbaikan rumah kumuh warga sesuai dengan yang dihajatkan. Setelah peletakan batu pertama oleh bupati dilanjutkan dengan pemberian bantuan dana yang diterima oleh Kepala Desa Santong. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Keberadaan vila pribadi yang ada di Pantai Sorong Jukung, Desa Tanjung, akan dirobohkan oleh Pemkab Lombok Utara. Alasannya jelas, keberadaan tembok vila itu menghalangi akses publik untuk menikmati kawasan pantai tersebut. Ketua Tim Penertiban sekaligus Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto, Jumat (19/1) tak menyangkal, keberadaan tembok tersebut melanggar kepentingan masyarakat banyak. Di mana tembok vila menutup seluruh akses menuju kawasan pantai. Pemilik vila hanya menyediakan jalan masuk berupa pagar besi yang sewaktuwaktu bisa dibuka tutup. “Kami akan bertindak dan mengecek lokasi. Persoalan ini sudah kami bahas dengan seluruh SKPD,” ungkap Hermanto kepada wartawan. Hermanto menyatakan, telah menjadwalkan survei lokasi pada Senin (pekan depan). Dari sana akan diambil kesimpulan langkah apa yang akan diambil Pemkab. Kendati demikian, merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) maka penindakan harus melalui sejumlah mekanisme. “Pertama, kita datang ke lokasi. Setelah itu memberikan surat teguran sampai 3 kali. Setelah di-

surati dan tidak ada hasil, baru diambil langkah tegas,” ujarnya. Terpisah, Kepala Desa Tanjung, Budiawan, SH., membenarkan adanya keluhan masyarakat terkait tembok vila pribadi itu. Menindaklanjuti keluhan warganya, ia menyampaikan keluhan senada pada momen rapat yang membahas pariwisata pada tahun 2016 lalu. Sayangnya, sejak saat itu Pemkab tidak juga mengambil langkah tegas. “Kalau tidak salah, vila itu dibangun tahun 2003. Dulu nelayan pernah ribut, karena menambat perahu di depannya saja dilarang. Itu laporan warga yang sempat kita terima,” kata Budiawan. Untuk diketahui, penertiban di wilayah sempadan pantai yang ada di daratan Lombok Utara sejatinya akan ditertibkan. Sebab tidak hanya di Sorong Jukung, di tempat lain juga mulai banyak dibangun tempat penginapan baik oleh hotel maupun warga. Salah satunya di kawasan Pantai Ketapang, Tampes. Di kawasan roi pantai yang berada dekat dengan jalan raya, sejumlah bangunan warga bahkan dibangun dengan konstruksi beton. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan protes berlebih dari warga saat Pemkab menertibkan nantinya. (ari)

Rekrutmen CPNS, Lotim Tunggu Informasi Pusat Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tahun 2018 ini kembali akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun untuk lowongan serta formasi apa saja yang dibuka belum diketahui. Terkait hal itupun, Pemkab Lotim melalui BKPSDM masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. “Saat ini masih menunggu kuota maupun informasi dari pemerintah pusat,”ungkap Kepala Bidang Data dan Informasi pada BKPSDM Lotim, Muhammad Bahrain, Jumat (19/1). Ditambahkannya, pihaknya saat ini sudah mulai mengusul terkait rekrutmen CPNS di tahun 2018, di mana untuk tahun ini analisa yang dibutuhkan di atas 2.000 khusus untuk tenaga guru, medis dan tenaga teknis lainnya. “Inilah yang kita usulkan ke pemerintah pusat. Kita masih menunggu jawaban yang insya Allah keluar pada bulan Februari. Namun hing-

Muhammad Bahrain (Suara NTB/yon)

ga hari ini belum ada informasinya,” ujarnya. Diakuinya, Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamudin saat ini masih berada di Sekretariat Negara di Jakarta. Diharapkan ketika kembali ke Lotim didapat informasi yang jelas terkait rekrutmen maupun kuota CPNS untuk Kabupaten Lotim. Ditegaskannya, melihat kebutuhan dan kekurangan PNS Lotim, maka kuota Lotim tidak boleh tidak ada. Adapun rasio untuk jumlah ASN di Lotim antara yang pensiun setiap tahun dengan

kebutuhan sangat tidak berimbang.”Jadi kita sebetulnya minus di kepegawaian ini, melihat sudah berapa tahun terakhir tidak ada pengangkatan CPNS. Sementara yang pensiun tetap terjadi setiap tahun,” ujarnya. Disebutkan dari sekitar 2.000 lebih yang dibutuhkan, didominasi oleh tenaga pendidik yakni guru. Dicontohkannya, apabila masuk ke sekolah-sekolah terdapat satu kepala sekolah dan satu PNS. Sehingga adanya guru honorer berupa GTT baik yang memegang SK bupati maupun SK kepala sekolah. Adapun, kondisi jumlah PNS di Lotim hingga bulan Desember 2017 sebanyak 10.946 orang, dari jumlah itu yang sudah pensiun untuk Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 324 orang. Sedangkan untuk pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 7 orang dan pensiun meninggal sebanyak 25 orang. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 446 orang. Disebutkan, efektifnya jumlah PNS yang dibutuhkan sekitar 14.000 orang. (yon)

(Suara NTB/ist)

DOA BERSAMA - Doa bersama antara jajaran Polri dan TNI di Masjid Al Islah Polres Lotim, Jumat (19/1).

TNI-Polri Perkuat Sinergitas Jelang Pilkada Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan pilkada serentak bulan Juni 2018 mendatang, TNI-Polri terus memperkuat sinergitas. Diharapkan, dengan sinergitas yang, segala kegiatan pemerintah maupun masyarakat, terutama pesta demokrasi dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Untuk peningkatan silaturahmi antara TNI-Polri untuk terciptanya sinergitas dan solidaritas dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2018. Jajaran Polres Lotim bersama Kodim 1615 Lotim, Jumat (19/1), melaksanakan doa bersama bertempat di Masjis Al Islah Polres Lotim dengan menghadirkan tokoh agama dan masyarakat.

Kapolres Lotim AKBP M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, menjelaskan, kegiatan silaturahmi dan doa bersama diadakan dalam bentuk kegiatan pengajian dan ke depan rencananya akan dilaksanakan kegiatan sinergitas dalam kegiatan apa saja. “Ke depan akan dilaksanakan kegiatan olahraga bersama dengan melibatkan ibuibu Bhayangkari dan ibu-ibu Persit Candra Kirana,”ujarnya. Kapolres berharap dengan kegiatan ini akan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan Polri. Menurutnya, selama ini Kodim telah berkerja sama dengan baik mendukung Polri dalam pelaksanaan tugas, yakni menjaga situasi kamtibmas di tengah masyarakat. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

LHKPN Bakal Calon Kepala Daerah Lobar Ada Penambahan Pemilih JUMLAH pemilih di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, berpotensi naik. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah pemilih yang terdata dalam Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) yang mencapai lebih dari 50 ribu lebih dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Loteng tahun 2015 lalu. Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt.M.M., kepada Suara NTB, Jumat (19/1), mengatakan, sesuai dengan DP4 yang diterima pihaknya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), jumlah pemi(Suara NTB/kir) lih Loteng saat ini mencaSansuri pai 809 ribu lebih. Data tersebut merupakan data hasil sinkronisasi antara data DPT yang dimiliki KPU dengan data wajib KTP yang ada di Kemendagri. Hal ini sesuai dari laporan yang disampaikan Pemkab Loteng. “DP4 ini merupakan data jumlah pemilih yang masih mentah. Yang selanjutkan akan kita lakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kembali. Sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh jumlah pemilih yang benar-benar valid,” terangnya. Jika melihat DP4 yang ada, maka besar potensinya jumlah pemilih pada Pilkada NTB mendatang bertambah dari jumlah pemilih pada Pilkada Loteng sebelumnya yang mencapai 746 ribu lebih. Karena memang tren pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi di daerah ini. Di mana hanya dalam jangka waktu sekitar dua tahun saja, terjadi pertambahan jumlah pemilih sampai 50 ribu lebih. “Tapi sekali lagi ini masih data awal yang akan dicross cek kembali validasinya. Jadi ada kemungkinan bertambah atau berkurang,” ujarnya. Proses coklit akan dilaksanakan selama 30 hari, mulai pada hari Sabtu (20/1) hari ini sampai tanggal 18 Februari mendatang. Coklit melibatkan tidak kurang dari 1.500 Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang tersebar di seluruh wilayah di Loteng. Coklit dilakukan untuk memastikan kalau data pemilih yang sudah masuk dalam DP4 benar adanya, sehingga dalam proses coklit ini, petugas bisa langsung mencoret data pemilih jika tidak sesuai dengan data di lapangan. “Sumber data pada proses coklit ini ialah kartu keluarga serta KTP pemilih,” jelasnya. Selain itu, petugas juga akan mendata calon pemilih pemula yang belum terdata dalam DP4. Dengan persyaratan, calon pemilih tersebut bakal genap berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara berlangsung nantinya. Jadi kalau kemudian ada calon pemilih yang pada saat pendataan belum berusia 17 tahun, tetapi bakal genap berusia pada tanggal 27 Juni saat pencoblosan, maka calon pemilih tersebut sudah bisa didata sebagai calon pemilih pemula. Dengan begitu, maka diharapkan tidak ada satupun pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada NTB mendatang. Hanya karena tidak terdata dalam data pemilih. (kir)

Zul - Khair Terkaya, Fauzan Paling Sedikit

Giri Menang (Suara NTB) Pasangan H. M. Izzul Islam dan TGH. Khudori Ibrahim (Zul-Khair) merupakan bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah Lombok Barat (Lobar) yang paling kaya dari dua pasangan lainnya. Berdasarkan data sementara yang dirilis KPK melalui situs resminya www.kpk.go.id, Jumat (19/1), Bakal Calon Bupati Lobar H. M. Izzul Islam memiliki kekayaan sebesar Rp 28.898.737.436. Izzul Islam melaporkan harta kekayaannya ke KPK tanggal 17 Januari 2018. Bakal calon wakilnya, TGH. Khudari Ibrahim juga memiliki kekayaan sebesar Rp 8.787.009.683. Anggota DPRD NTB ini melaporkan harta kekayaannya ke KPK tanggal 16 Januari 2018. Sementara Nauvar F. Farinduan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 6.607.000.000. Laporan terakhir jumlah kekayaan putra mantan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, ini ke KPK tanggal 8 Januari 2018 lalu. Sedangkan kekayaan Bakal Calon Wakil Bupati TGH. Muammar Arafat saat melaporkan hartanya 11 Januari 2018 sebesar Rp 3.165.563.754. Lain halnya dengan petaha-

Praya (Suara NTB) Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih lamban. Lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, diperparah dengan masih adanya ego sentris antar instansi membuat program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan belum mampu berjalan maksimal. Hal itu diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, Jumat (19/1). Suhaili tidak mengingkari, jika masih ada soal ego sentris antara instansi. Hal itu menjadi salah satu pekerjaan cukup berat untuk diminimal-

(Suara NTB/kir)

RAPIKAN - Petugas Disdukcapil Loteng sedang merapikan KTP elektronik yang baru dicetak. Saat ini belum seluruh penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik bisa dicetak KTP elektroniknya, karena keterbatasan alokasi blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat. dilakukan oleh kabupaten saja. Belum termasuk perekaman yang dilakukan oleh pihak kecamatan,” tambahnya. Sehingga bisa dikatakan, alokasi blangko yang diterima belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. Tapi pihaknya optimis, sisi utang cetak KTP elektronik tersebut bisa diselesaikan tahun ini. dengan catatan tentunya, alokasi blangko KTP dari pemerintah pusat tetap tersedia. “Dengan pola sekarang, di mana blangko KTP sudah bisa diambil di provinsi cukup meringankan beban kami. Karena kami tidak perlu harus ke Jakarta untuk sekedar mengambil jatah blangko KTP elektronik seperti sebelumnya,” tandas Zaenudin. Tinggal sekarang, harapn-

ya, alokasi blangko KTP yang diberikan pemerintah pusat ke Loteng bisa ditambah untuk bisa menutupi kebutuhan yang ada, sehingga utang cetak KTP yang masih tersisa bisa segera dituntaskan. Untuk mensiasati keterbatasan jumlah blangko KTP tersebut, pihaknya tetap mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP bagi masyarakat yang KTP-nya belum dicetak tersebut. Dan, status surat keterangan pengganti KTP tersebut sama dengan KTP. Hanya soal masa berlaku saja yang berbeda. Karena surat keterangan pengganti KTP hanya berlaku selama 6 bulan. Tapi tetap bisa diperpanjang. Jika KTP elektronik belum juga tercetak. (kir)

Jumlah TPS di Loteng Tak Berubah

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) menyiapkan sebanyak 1.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, 27 Juni mendatang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah TPS yang disiapkan pada penyelenggaraan Pilkada Loteng tahun 2015 lalu. Demikian diungkapkan Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt.M.M., kepada Suara NTB, Jumat (19/1) kemarin. Meski ada penambahan jumlah pemilih, ujarnya, secara umum tidak sampai membebani TPS. Menurutnya, penambahan TPS memungkinkan dilakukan jika kalkulasi beban pemilih di masing-masing TPS di atas 800 pemilih. Sementa-

ra dengan kondisi jumlah pemilih Loteng sekarang ini, beban masing-masing TPS antara 500 sampai 600 pemilih. “Beban tugas untuk Pilkada itu lebih ringan. Jika dibandingkan dengan Pileg. Sehingga kalau untuk Pileg dan Pilpres mendatang, jumlah TPS bisa lebih banyak lagi ,” tambah L. Puji Hartono, Komisioner KPU Loteng lainnya. Sebelumnya, Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., mengaku, untuk pengamanan gelaran Pilkada NTB di Loteng, pihaknya sudah menyiapkan 900 personel, termasuk personel pengamanan TPS. Namun karena jumlah personel lebih sedikit dari jumlah TPS, maka tidak semua TPS dijaga oleh satu personel.

Sumber : www.kpk.go.id

selama kurang lima tahun menjabat wakil bupati lalu naik menjadi bupati, Fauzan mengaku, karena hibah dari istri dari orang tuanya. “Mau bilang apa? Ya nilainya segitu. Bertambahnya pun lebih banyak, karena hibah istri dari orangtuanya,” kata Fauzan. Sementara Komisioner KPU Lobar Suhardi yang dikonfirmasi terkait LHKPN ini mengaku belum memperoleh data resmi, namun persoalan adanya pengumuman

Ego Sentris Hambat Pengentasan Kemiskinan

Blangko Terbatas, Pencetakan KTP Elektronik Terkendala Praya (Suara NTB) Proses pencetakan KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih tersendat-sendat. Mengingat, alokasi blangko KTP elektronik yang sangat terbatas. Akibatnya, sebanyak 76 ribu lebih penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik masih belum bisa dicetak KTP elektroniknya hingga sekarang ini. “Kita masih punya utang cetak KTP elektronik sekitar 76 ribu lebih sampai sekarang ini,” aku Kabid Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng, M. Zaenudin, kepada Suara NTB, Jumat (19/1). Sebelumnya, pihaknya punya utang pencetakan KTP elektronik sebanyak 90 ribu lebih. Namun begitu alokasi blangko KTP mulai diterima dari pemerintah pusat, sisanya utang cetak KTP sudah berkurang. Walaupun masih banyak yang belum bisa dicetak dari pada yang sudah dicetak. Terbatasnya alokasi blangko KTP yang diterima pihaknya jadi salah satu penyebab. Di mana pihaknya rata-rata hanya menerima 2.000 blangko KTP setiap kali mengambil jatah blangko. Sementara jumlah KTP yang harus dicetat cukup banyak. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP setiap harinya bisa mencapai hingga 500 setiap hari. “Itu hasil perekaman yang

na yang kembali maju di pilkada kali ini, H. Fauzan Khalid, justru memiliki kekayaan paling sedikit. Total harta yang dilaporkan Fauzan Khalid per 11 Januari 2018, sebesar Rp 2.262.711.404, namun harta kekayaan petahana tercatat mengalami kenaikan dibandingkan LHKPN 2013 sebesar Rp 438,925 juta. Sedangkan bakal calon pendampingnya, Hj. Sumiatun memiliki kekayaan sebesar Rp 5.238.367.042. Ketua DPRD Lobar ini melaporkan harta kekayaannya tanggal 12 Januari 2018 lalu. Dikonfirmasi terkait harta kekayaannya, salah satu bakal calon Nauvar F. Farinduan, mengaku terdapat kesalahan dirinya dalam menentukan harga NJOP.”Itu terlalu besar, salah saya dalam harga NJOP,” jelasnya. Pihaknya sudah melakukan perbaikan laporan dan sudah diperbaiki. Sementara itu Petahana H Fauzan Khalid mengakui jumlah hartanya segitu. Ditanya terkait penambahan hartanya

Pola penempatan personel pengamanan TPS nantinya akan ditentukan sesuai kadar dan potensi gangguan di masing-masing wilayah. Untuk wilayah yang masuk kategori aman, satu personel kepolisian bisa mengamankan empat TPS sekaligus. Sedangkan untuk wilayah yang masuk kategori rawan, satu personel kepolisian akan menjaga sampai dua TPS sekaligus. “Tapi secara umum, untuk Loteng hampir semua wilayahnya masuk kategori aman. Ada memang yang masuk kategori rawan. Tetapi lebih dikarenakan persoalan jarak tempuh saja. Bukan karena ada potensi gangguan keamanan maupun potensi konflik,” ujar mantan Kasubdit III Direskrium Polda NTB ini. (kir)

isir. Untuk itu, secara perlahan pihaknya terus berupaya mengikis persoalan ini dengan terus membangun pola pikir serta persepsi yang sama terkait upaya pengentasan kemiskinan. “Semua SKPD programnya sekarang kita arahkan untuk bagaimana mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Supaya pengentasan kemiskinan ini benar-benar terpadu. Melibatkan semua elemen yang ada. Terutama di pemerintah daerah,” tandas Suhaili. Diakuinya, sekarang ini dengan perubahan kebijakan di tingkat pusat, program-pro-

gram pengentasan kemiskinan difokuskan di Dinas Sosial, baik itu program bantuan langsung maupun program pendukung. Instansi yang lain posisinya mendukung dan mem-back up program di Dinas Sosial melalui programnya sendiri. “Fungsi koordinasi terkait program pengentasan kemiskinan, sekarang ada ada Dinas Sosial. Karenanya perlu dukungan instansi lain. Di sinilah kemudian, perlunya ego sentris dihilangkan. Supaya program pengentasan kemiskinan bisa berjalan maksimal,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

LHKPN kandidat melalui web KPK itu bisa diakses publik. Sejauh ini, dari tiga bakal paslon, baru satu bakal paslon yang telah menyerahkan tanda bukti LHKPN dari KPK ke KPU. “Resminya belum kami peroleh, sejauh ini baru satu bakal paslon yang sudah menyerahkan tanda bukti LHKPN,”kata Suhardi. Terkait kebenaran data harta kekayaan bakal calon yang tertuang dalam LHKPN tersebut tentunya dirinya belum berani memastikan, hanya saja jika telah diumumkan

melalui web resmi KPK, maka tentu itu bisa dipertanggungjawabkan. Bakal paslon juga diwajibkan mengumumkan harga kekayaan ke publik, meski tidak ada sanksi bagi bakal paslon yang tak mengumumkan namun KPU mengharuskan bakal paslon mengumumkan secara terbuka. Suhardi mengaku baru satu paslon yang menyerahkan bukti LHKPN. “Baru satu bakal calon, ini kan enam orang kan yang harus serahkan. Artinya empat orang belum serahkan,” akunya. (her)

Kontraktor Penggali Akses Jalan Merembu-Bengkel Dipanggil Giri Menang (Suara NTB) Kontraktor yang menggali akses jalan Merembu-Bengkel Kecamatan Labuapi telah dipanggil oleh pihak Forum LLAJ Lombok Barat (Lobar) guna mengklarifikasi terkait pembangunan kembali akses jalan tersebut seperti semula. Pasalnya akibat penggalian akses jalan, selain merusak setengah badan jalan, marka jalan yang telah dibangun Dinas Perhubungan baru-baru ini juga ikut rusak. Demikian ditegaskan Ketua Pokja Forum LLAJ Lobar yang juga Kepala Dishub Lobar Ahmad Saikhu, Jumat (19/1). Sesuai penjelasan kontraktor, ujarnya, bahwa pembangunan akses jalan agar dikembalikan seperti semula akan dilakukan

setelah penggalian dan pemasangan pipa dituntaskan. Tahap awal akses jalan yang sebelumnya dibongkar di Merembu telah ditambal, namun tetap dikembalikan dalam bentuk semula. Sementara, akses jalan yang belum ditambal baru 300 meter. Diakuinya, di akses jalan tersebut baru selesai dipasang marka jalan, ini jelasnya menjadi salah satu persoalan. Pihak kontraktor juga, jelasnya, bersedia mengembalikan marka jalan seperti semula, setelah tuntas pembongkaran dan penggalian akses jalan. Di samping pihaknya, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah melakukan langkah dengan bersurat ke satuan kerja provinsi yang menangani proyek pipa tersebut.(her)

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

Menuju Tipe B, RSMA Dilengkapi Alat CT-Scan dan Ruangan Cuci Darah Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. Lalu Manambai Abdulkadir (RSMA) terus berbenah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), rumah sakit setempat juga terus melengkapi fasilitas kesehatannya. Diantaranya segera memiliki alat CT-Scan dan ruangan cuci darah (hemodialisis). Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat yang didampingi Kabid Pelayanan, dr. Arindra Kurniawan dan Kabid Penunjang Surgawanto, S.Sos menyampaikan, tahun 2018 ini pihaknya tengah berupaya untuk mendapatkan akreditasi. Selain itu pihaknya juga menargetkan supaya menjadi rumah sakit tipe B. Dimana salah satu persyaratan untuk menjadi rumah sakit rujukan regional seperti yang dihajatkan yakni harus menjadi Tipe B. “Selain kita program untuk akreditasi di tahun ini, kita juga menargetkan Insya Allah tahun 2019 sudah harus menjadi Tipe B. Sesuai dengan dengan persetujuan Kementerian Kesehatan mendirikan rumah sakit ini bisa menjadi tipe B,” ujarnya, Jumat (19/1). Dijelaskannya, hajat rumah sakit rujukan regional ini tentunya planning kedepan bagaimana menghandle seluruh rumah sakit yang ada di Pulau Sumbawa. Mulai dari Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, KSB dan Sumbawa. Tentunya sebelum hajat tersebut tercapai, pihaknya juga akan terus berbenah mengejar ketertinggalan. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus diupayakan dan peralatan rumah sakit yang terus ditambah. “Insya Allah yang masih kurang itu akan terus kita penuhi. Untuk dokter spesialis, kita terus mencari informasi Begitupula juga dari segi peralatan,” terangnya. Diinformasikannya, di tahun 2018 ini pihaknya akan memiliki alat CT-Scan. Dalam minggu ini akan mulai dilakukan pelelangan dengan sistim ekatalog. Setelah nantinya kontrak berjalan, alat tersebut ditargetkan didatangkan sekitar bulan Maret atau paling lambat April mendatang. Sehingga di tahun 2018 ini langsung dioperasionalkan. Dengan adanya alat ini nantinya, masyarakat umum sepulau Sumbawa tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di Mataram ketika membutu-

Halaman 6

LTSP di Sumbawa Mulai Berjalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun dua fungsi masih dalam proses, namun keberadaan Layanan Terpadu Satu Pintu/Atap (LTSP/A) Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI) di Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur kepada wartawan baru-baru ini.

(Suara NTB/arn)

Direktur RSMA dr. H. Syamsul Hidayat (tengah) yang didampingi Kabid Pelayanan dr. Arindra Kurniawan (kiri) dan Kabid Penunjang Surgawanto, S.Sos.

“LTSP-P2TKI kita sudah berjalan dengan baik. Kami mencoba dengan CTKI dan PPTKIS, dalam wawancara sangat bersyukur mereka. Bahwa banyak sekali keuntungan dan kelebihan. Pertama dari sisi waktu relative singkat karena di satu tempat. Dari segi biaya dan tenaga dapat dirasakan manfaatnya,” ujar Syafruddin.

Dijelaskannya, di LTSP ada sejumlah delapan fungsi, seperti Disnakertrans, Disdukcapil, Imigrasi hingga perbankan. Hampir semua fungsi itu sudah berjalan, kecuali medical ceckup dan pengurusan SKCK. Dimana untuk medical check up pihak RSUD belum mendapatkan izin dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Meskipun demikian, dalam tahun ini

sudah bisa mendapatkan izin tersebut. Sementara untuk SKCK kewenangannya di Polda. Tinggal menunggu pelimpahan dari Mabes Polri untuk kewenangan ke Polres. “Untuk medical check up insyaallah dalam tahun ini. Masih menunggu mendapatkan izin dari Kemenkes. Sedangkan untuk SKCK ini khusus untuk pekerja yang ke Taiwan. Tinggal

menunggu pelimpahan dari Mabes Polri,” terangnya. Disampaikannya, semua yang berkaitan dengan layanan di LTSP ini akan dilimpahkan ke Kabupaten. Yang jelas akan dimudahkan para CTKI dalam berurusan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun pihaknya juga membutuhkan ruang tunggu dan tambahan tenaga satpam. “Sekarang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Cuma kami masih butuh ruang tunggu dan tambahan tenaga satpam. Kita pun sudah mengusulkan tenaga satpam, supaya bisa menjaga peralatan serta server yang ada,” pungkasnya. (ind)

Pemerintahan Husni-Mo Ingin Wariskan Tradisi Inovasi dalam Pemerintahan Sumbawa (Suara NTB/ind)

Ruangan cuci darah RSMA yang sedang dalam proses pembangunan. hkan penanganan alat Scan. Dimana penanganan yang tidak fatal yang tidak memerlukan tindakan bedah saraf bisa dilakukan di RSMA. “Insya Allah di tahun 2018 ini kita operasionalkan alat CTScan. Dan kita informasikan dengan adanya alat ini nantinya masyarakat sepulau Sumbawa tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di Mataram yang membutuhkan alat Scan. Salah satunya alat struk maupun kecelakaan pada kepala dan lainnya. Sehingga penanganannya yang tidak fatal yang tidak memerlukan tindakan pembedahan, bedah saraf bisa dilakukan di kita,” kata dr. Dayat. Selain itu, sambungnya, pihaknya juga sedang membangun gedung cuci darah (hemodialisis). Informasi dari kontraktor, pembangunannya akan selesai sekitar dua bulan kedepan. Setelah itu alatnya akan didatangkan, dan pertengahan tahun 2018 ini akan bisa dioperasionalkan. Adapun kapasitas ruangan sebanyak 60 unit tempat tidur. Tentunya dengan kapasitas tersebut, akan bisa mencukupi untuk pelayanan cuci darah bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. “Pasien cuci darah dari pulau Sumbawa terlalu banyak yang

ke Pulau Lombok. Notabene persentasenya sampai 60. Sehingga solusi untuk mengantisipasinya, makanya kita sudah mengupayakan untuk yang kapasitas 60 bed. Dengan demikian, kalau ini beroperasional tahun 2018 tentunya nanti semua pasien dari Bima, Dompu, KSB dan Sumbawa sendiri akan ke sini,” tandasnya. Dengan beroperasinya Hemodalisis dan CT-Scan nantinya, akan menjadi layanan unggulan pihaknya di RSMA. Mengenai kekurangan alat lainnya juga pengadaannya sudah direncanakan melalui DAK. Seperti alat laboratorium, PICCU/NICU dan lainnya. Kemudian juga alat kesehatan endoscopy untuk memeriksa penyakit dalam tubuh juga akan diuayakan melalui anggaran perubahan. Kedepannya apa yang masih kurang akan terus dilengkapi guna meningkatkan pelayanan yang ada. “Dalam tahap mengejar tipe B kita akan terus berbenah baik dari segi SDM maupun peralatan. Paling tidak kita terus mengejar ketertinggalan. Mudahmudahan anggaran yang diperuntukkan baik dari APBD Provinsi maupun APBN mencukupi,” pungkasnya.(ind/arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu makna HUT Kabupaten Sumbawa ke59 adalah sebagai ajang yang prospektif. Artinya, melalui momen HUT untuk membangun narasi bagi masa depan yang hendak diwujudkan bagi kabupaten Sumbawa. Narasi yang didesain berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilainilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Demikian ditegaskan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D., M.Ec. Dev. Pemerintahan Husni-Mo ingin mengajak semuanya untuk membuat prospektus masa depan kabupaten sumbawa berbasiskan inovasi. Bangkitnya kekuatan inovasi melalui kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak terelakkan saat ini. Kemajuan ekonomi tidak lagi ditentukan oleh kekuatan sumberdaya konvensional seperti sumber daya alam yang melimpah, lokasi yang strategis atau jumlah penduduk. Sudah terbukti, negara atau daerah menjadi lebih maju dan berkembang bukan karena memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Bahkan tidak sedikit daerah yang kaya sum-

ber daya alam, justru mengalami keterpurukan dan keterbelakangan. Daerah yang kaya tersebut mengalami kutukan sumberdaya. Saat ini, betapa inovasi melalui kekuatan ekonomi kreatif telah merubah lanskap persaingan bisnis dan tata kelola pelayanan publik. Bagaimana sebuah perusahaan aplikasi dalam waktu singkat, berhasil memiliki kekuatan pasar mengalahkan perusahaan konvensional dengan ribuan armada taksi, ratusan kamar hotel atau ratusan gerai ritel. Juga bisa disaksikan bagaimana kekuatan inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuat pelayanan publik semakin mudah, murah dan cepat. Mengantisipasi dan menyiapkan diri untuk menjadi pelaku dalam perubahan perubahan zaman adalah wajib hukumnya. “Kami sampai pada suatu kesadaran bahwa inovasi adalah kunci untuk mewujudkan kabupaten Sumbawa yang hebat dan bermartabat,” terang H. Kendo, panggilan akrabnya. Oleh sebab itu, Pemda Sumbawa saat ini tengah merancang dan mengimplementasikan suatu sistem inovasi daerah. Sebuah sistem yang dihajatkan untuk membangun dan mengembangkan inovasi di daerah kita ini. Dalam sistem tersebut, kita akan se-

(Suara NTB/arn)

H. Iskandar makin mendorong keterlibatan perguruan tinggi seperti universitas samawa, universitas teknologi sumbawa, STKIP para cendekia dan perguruan tinggi lainnya sebagai wadah mengembangkan tradisi inovasi kehidupan masyarakat kita. Sehingga lulusan perguruan tinggi akan menjadi wirausahawan baru yang mampu menjadi pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Makanya pada 2018 ini, Pemerintahan Husni Mo menetapkanya sebagai tahun inovasi. Melalui tahun inovasi ini, pihaknya ingin agar pemerintah daerah menjadi contoh dalam

hal mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, telah ditetapkan kebijakan “satu organisasi perangkat daerah, minimal satu inovasi”. “Untuk itu, kami telah menyediakan kanalisasi agar setiap organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara untuk dapat menyalurkan gagasan kreatif dan inovasinya melalui ajang lomba inovasi daerah bidang pemerintahan daerah,” jelas H. Kendo. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara H., S.Sos., MT., M.Sc, menambahkan, tahun ini diperlukan inovasi dalam mengakselerasi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat. Makanya, inovasi diangkat menjadi tema sentral. Tema ini bertepatan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Tahun 2018 sebagai Tahun Inovasi. HUT Kabupaten Sumbawa menjadi kesempatan berharga untuk menjadikan inovasi sebagai semangat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LIDDA 2018 sebagai kanalisasi mengaktualkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (arn/*)

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kades Mangge Asi Kembali Dilaporkan Soal APBDes 2017

Dompu (Suara NTB) Kepala Desa Mangge Asi kembali dilaporkan terkait pengelolaan APBDes tahun 2017 ke Inspektorat. Diduga, oknum Kades menggelapkan sejumlah anggaran Desa, termasuk anggaran untuk BUMDes sebesar Rp 40 juta yang diduga digunakan secara pribadi. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh. Syaiful HS, M.Si kepada Suara NTB di Dompu mengakui adanya laporan warga terhadap penggunaan APBDes Mangge

Asi. Tidak hanya 1 – 2 orang yang melaporkan dugaan penyelewengan oknum Kepala Desa dan bukan hanya pada 1 – 2 kasus, tapi ada beberapa masalah. Pihaknya pun sudah

berulang kali memeriksa terkait penyelenggaraan pemerintah dan keuangan di Desa Mangge Asi. Kasusnya terus berulang dari tahun ke tahun. “Laporan tentang Desa

Mangge Asi ini tetap masuk ke kami. Yang dulu (tahun 2016), sudah kami kirimkan ke Polres hasil pemeriksaannya,” kata H. Syaiful. Jika dalam pemeriksaan kedua kembali ditemukan kerugian negara atas aduan masyarakat, dikatakan H. Syaiful, pihaknya akan melanjutkannya ke Kejaksaan untuk menelusurinya secara pidana. “Biar ada efek jera,” ungkapnya.

takan Suharlan, terkait pemekaran Dusun dari 3 Dusun menjadi 10 Dusun di Desa Mangge Asi. Pemekaran ini tidak disetujui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu karena dinilai melanggar ketentuan syarat warga dalam pemekaran Dusun, tapi pemekaran Dusun ini sudah disetujui oleh Camat. Sehingga dirinya

Kepala Desa Mangge Asi, Suharlan yang dikonfirmasi terpisah, kemarin mengakui telah mengambil uang milik BUMDes sebanyak Rp 40 juta. Tapi uang tersebut dipinjamnya sementara untuk bayar pajak dan uang tersebut sudah dikembalikan. “Sudah saya kembalikan. Itu (uang), saya pinjam sementara untuk bayar pajak,” akunya. Terkait dugaan menggelapkan gaji aparatur Desa, dika-

Disperindag Waspadai Pengiriman Beras Keluar Daerah

Soal Pupuk, Wabup Soroti Kinerja Distributor Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima tidak ingin dikambinghitamkan terkait adanya polemik kelangkaan pupuk. Hingga adanya aksi dan reaksi spontanitas warga yang menghadang dan melakukan penjarahan di wilayah Kecamatan Bolo, beberapa waktu lalu. Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, mengaku bingung adanya insiden penghadangan hingga penjarahan tersebut. Padahal jika melihat kuota kebutuhanya sesuai ketentuan. “Meski demikian kami akan tetap mengevaluasi semua pihak terkait persoalan pupuk ini,” katanya kepada Suara NTB. Diakuinya, langkah awal yang dilakukan dengan mengganti Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun). Kepala Dinas yang baru saja dilantik belum lama itu diharapkan dapat mengambil langkah cepat. “Selain itu Ibu Bupati juga telah menelpon Dirjen di Kementan agar menambah kuota

(Suara NTB/jun)

DITEMUKAN - Korban tenggelam yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan diangkut warga.

Korban Tenggelam di Muara Fanda Ditemukan Tewas

Dompu (Suara NTB) Syarifudin Muhammad (21) korban tenggelam di Muara Fanda Desa Mumbu, Kamis (18/ 1) kemarin akhirnya ditemukan. Ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Penemuan jenazah remaja asal Dusun Wodi Desa Bakajaya ini setelah melalui pencarian sekitar enam jam. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengungkapkan, Syafrudin Muhammad dikabarkan tenggelam saat mancing bersama rekannya, Rudiansyah (21). “Belum diketahui pasti penyebab tenggelamnya korban, apakah terseret arus atau faktor lain,” kata dia kepada Suara NTB, Jumat (19/1). Berdasarkan keterangan rekannya, sekitar pukul 08.00 Wita keduanya datang ke lokasi untuk memancing. Tempat

korban berdiri pun tak jauh dari rekanya, jaraknya sekitar delapan meter. Setelah beberapa jam memancing, Rudiansyah mendatangi korban dengan maksud mengajaknya makan siang dan pulang. Sayangnya, korban tak ditemukan di tempat awalnya. Rudiansyah lantas mencari korban dan sempat menyelam ke muara untuk memastikan keberadaan temannya. “Setelah melakukan pencarian dan menyelam, Syafrudin tidak menemukan rekannya. Ia lantas lari ke perkampungan untuk meminta pertolongan warga,”ujarnya. Oleh beberapa orang warga langsung diinformasi kepada Babin dan Babikamtibmas setempat, hingga dilakukan proses pencarian. Tak terkecuali petugas BPBD dan anggota penyelam Dusun Ria. Meski

kesulitan karena air Muara Fanda yang dalam enam jam kemudian korban berhasil ditemukan, ia terbujur kaku dalam kondisi tak bernyawa. “Langsung dibawa ke RSUD untuk dilakukan autopsi, hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sedangkanbukti yang kita temukan ada pancing dan tas hitam milik korban,” ungkapnya. Setelah melalui proses autopsi tim dokter korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan, pihak keluarga pun tidak merasa keberatan dan sudah bisa menerima musibah tersebut. Terlebih bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak mengungkit kematian anggota keluarganya. “Dan informasi lain bahwa korban ini memiliki riwayat penyakit kejang-kejang,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu tengah mewaspadai aktifitas pengiriman beras keluar daerah, menyusul kekhawatiran akan mengganggu persediaan stok beras di wilayah ini yang diklaim aman untuk tiga bulan kedepan. “Tidak menutup kemungkinan ada oknum yang bermain, dan itu akan mengganggu stok karena kebutuhan kita dibawa keluar,” kata Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar. Ia mengatakan, aksi semacam itu tak menutup kemungkinan terjadi di wilayah ini, baik oleh oknum pengepul maupun pengusaha lainya. Sebab pedagang tentunya akan mencari konsumen yang mau membeli beras dengan harga yang tinggi. “Mau kita makan atau tidak mereka ndak urus, kalau kita pemerintah kan mengantisipasi itu demi kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Untuk saat ini pembelian beras dengan harga tinggi baru wilayah NTT, sementara Bima dan Sumbawa harga perkilogramnya tak jauh berbeda dengan Dompu. Disinggung upaya mengantisipasi aktivitas pengiriman beras keluar daerah, H. Iskandar mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh. Disperindag hanya mengontrol soal harga di pasar dan ketersediaan stok bahan pokok tersebut di gudang. Iskandar menegaskan, dari sekian jumlah penyedia stok beras di wilayah ini hanya Bulog yang berwenang mengirim beras keluar daerah. “Kalau Sumbawa kekurangan beras kewajiban dia (Bulog, red) mendrop barang ke sana. Itupun ketentuannya harus tetap stabil untuk kebutuhan Dompu. Dan Bulog juga harus mengontrol mitra-mitranya itu,” ujarnya. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi terkait kekhawatiran Disperindag akan pengiriman beras keluar daerah ini mengaku tetap melakukan pengawasan. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama pihak terkait untuk sama-sama menekan penyimpangan. Atau aktivitas pengiriman berlebihan keluar daerah. “Ini kan akan merugikan masyarakat lokal setempat,” jelasnya. Untuk penjagaan di wilayah perbatasan sejauh ini memang belum dilakukan pihaknya, anggota masih fokus memantau di area-area penyimpanan stok beras diwilayah ini. Kalaupun ditemukan adanya penyimpangan polisi tak akan segan-segan menindak dan memproses hukum para pelaku. (jun)

tidak bayarkan gajinya. Anehnya, para kepala Dusun hasil pemekaran ini sudah menerima SK sebagai kepala dusun. SK sebagai kepala dusun tersebut tidak ditandatangan langsung oleh Kepala Desa. Namun, tandatangan Kepala Desa dibubuhkan melalui teknik pemindaian komputer yang melibatkan oknum warga di luar pemerintahan Desa. (ula)

Dahlan M. Noer

pupuk dan Alhamdulillah langsung direspon,” ujarnya. Diakuinya jika melihat kuota, kebutuhan pupuk tidak langka bahkan melebihi. Hanya saja, dilapangan terus terjadi reaksi dari warga atau para petani yang sangat membutuhkan pupuk. Karena mengeluhkan keterlambatan penyaluran pupuk. “Ini yang sudah seringkali saya bilang. Saya kira soal ini tidak perlu dibicarakan berulang kali. kinerja disributor banyak dikeluhan warga, makanya masih dicari tahu,” katanya. Dahlan menilai proses penyaluran pupuk di lapangan yang dilakukan distributor ada sedikit kejanggalan dan bermasalah. Jika menyorot pemerintah itu sangat tidak elegan, karena pemerintah dan masyarakat atau petani bukanlah pedagang pupuk. “Teman-teman bisa disimpulkan siapa dibalik ini. Saya kira semua sudah tahu lah,” ujarnya. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima, ada salahsatu distributor yang menangani sembilan wilayah penyaluran pupuk. Sehingga tidak heran membuat penyalurannya tersendat. “Tapi mengenai hal ini sebaiknya bisa ditanyakan ke Pupuk Kaltim,” katanya. Mengapa Pupuk Kaltim ? Dahlan mengaku, pupuk Kaltim sebagai pihak mengeluarkan izin operasoinal distributor dan pengecer. Sementara pemerintah bertugas hanya merekemondasi. “Termasuk rekomendasi penghentian terhadap distributor yang diduga nakal,” pungkasnya. (uki)

Proyek Dam Tanju

Pemilik Tanaman Jagung di Daerah Genangan Masih Didekati Dompu (Suara NTB) Mega proyek sistem irigasi Rababaka Kompleks (SIRK) yang mengalihkan air banjir dari sungai Rababaka ke sungai Tanju dan sungai Mila dalam waktu dekat akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Kendati semua proyek belum rampung, pengisian awal air di Dam Tanju menjadi titik awal diresmikan pemanfaatan proyek yang bisa mengairi sawah irigasi teknis baru di Kecamatan Manggelewa dan Kempo hingga 2.350 ha. Dam Tanju di Kecamatan Manggelewa yang akan menampung air hingga 18,4 juta meter kubik dengan daerah genangan seluas 470 ha ini masih dalam tahap penyelesaian beberapa pekerjaan pendukung seperti menyelesaikan beton tebing un-

tuk menghindari longsor dan pengaspalan jalan sekitar area dam. “Sekarang tinggal penyelesaian beberapa pekerjaan pendukung seperti pengaspalan jalan di sekitar area dam,” kata Plt Camat Manggelewa, Imran, S.Pt kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (19/1). Ia pun mengungkapkan terkait kerisauan soal keberadaan tanaman jagung warga di daerah genangan air dam Tanju, sudah dilakukan pendekatan kepada warga. Namun pemilik tanaman jagung tersebut justru banyak warga di luar Desa Tanju itu sendiri. “Kita sudah ingatkan mereka, karena lahan tersebut sudah dibebaskan pemerintah sebagai daerah genangan air,” katanya. Namun, diakui Imran, para warga tersebut meminta ganti rugi bila

tanaman jagungnya ikut terendam saat pengisian air. Hal itu sudah diingatkan, tidak mungkin pemerintah mengganti rugi. Apalagi tanaman tersebut di atas lahan pemerintah dan sudah diingatkan jauh hari sebelum ditanam. Karena rencana pengisian air untuk Dam Tanju ini akan dilakukan mulai Januari 2018. “Kita sudah ingatkan itu. Bahkan aparat kepolisian siap mengamankan,” jelasnya. Upaya persuasif pemerintah daerah (Pemda) maupun aparat keamanan kepada warga pemilik tanaman jagung di daerah genangan Dam Tanju terus dilakukan. Karena akhir Januari 2018 ini, sesuai janji Mentri PUPR RI bahwa Presiden Joko Widodo akan meresmikan pengisian air perdana di Dam Tanju. (ula)

DLH Imbau Puskesmas Lengkapi Dokumen Lingkungan Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Dompu menghimbau sembilan puskesmas yang ada diwilayah ini untuk segera mengurus dokumen lingkungan, terutama berkaitan dengan pengelolaan limbah medisnya. Hal ini penting mengingat berhubungan langsung dengan tata cara pengolahan guna menghindari terjadinya pencemaran. “Semua puskemas belum ada dokumen lingkungannya, kecuali rumah sakit,” kata Kabid Lingkungan Hidup DLH Dompu, Andi Bahtiar, ST., MT., di ruang kerjanya. Ia menegaskan, dokumen lingkungan tersebut merupakan syarat utama dalam pengolahan limbah medis, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009. Sejauh pantau pihaknya di lapangan, bahwa pengolahan limbah medis oleh tiap puskesmas masih secara manual, seperti pembakaran dan penanaman. Dan ini berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan air di wilayah setempat. “Kalau ada pembakaran tidak sempurna kan mesti larinya di warga sekitar, begitu juga kalau ditanam akan mempengaruhi kondisi air,” jelasnya. Dari sembilan puskesmas yang ada tak ada satupun yang mengantongi dokumen lingkungan. Dan rata-rata sudah diberi pembinaan berikut surat peringatan. Namun demikian, sesal Andi Bahtiar, hingga saat ini belum ada respon apa-apa yang diterima DLH. Menurutnya, untuk mengatasi persoalan ini tidak semata-mata dengan meminta langkah tegas DLH, tetapi sebetulnya ini juga menggambarkan bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat akan kondisi lingkungan. ”Pengontrolan itu harus dari masyarakat juga, seperti melarang pembakaran disitu misalnya. Tapi karena kesadaran tidak ada

ya dikira seperti sampah biasa. Kalau di kota-kota besar masyarakat pasti marah, termasuk pegawai disitu harus marah karena dia akan mencemari udara. Jadi pemahaman itu masih kurang di Dompu tentang bahaya limbah medis,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, Skm., MMkes selaku pihak yang menaungi puskesmas yang berusaha dikonfirmasi tak dapat ditemui di kantornya. Ia juga belum bisa dihubungi Suara NTB. (jun)

Sabtu, 20 Januari 2018

SUARA NTB

Halaman 8

Sabtu, 20 Januari 2018

SUARA NTB

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

Halaman 10

Kembali Ditunda Tingkatkan Nilai UNBK SMPN 19 Mataram menargetkan peningkatan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 ini. Berbagai cara dilakukan sekolah, antara lain melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas IX serta simulasi dalam bentu ujian semester menggunakan komputer. Hal itu disampaikan Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., belum lama ini. Sebagai upaya pengingkatan mutu sekolah, pihaknya menargetkan peningkatan nilai UNBK di tahun 2018 ini, agar bisa lebih tinggi diband(Suara NTB/ron) ingkan tahun 2017 lalu. Hj. Aminah “Upaya Sekolah mempersiapkan pengayaan, karena ke depan ujian bersama menggunakan komputer, dengan harapan nilai UNBK semoga lebih baik dari tahun kemarin,” harap Aminah. Selain pengayaan, simulasi UNBK juga dilakukan pihaknya. Ia menekankan, cara ini dilakukan untuk melatih mental anak-anak SMPN 19 Mataram. menurutnya, masalah mental masih menjadi kenadal bagi siswanya. Dengan melakukan ujian bersama dengan CBT, diyakininya bisa mengatasi masalah mental siswa SMPN 19 Mataram. Pihaknya menyiapkan dua ruang untuk simulasi UNBK. Bantuan komputer dari pemerintah pusat juga sudah datang sebanyak 21 unit bersama satu LCD dan kelengkapan yang lain. Ditambah dengan 22 unit komputer yang sudah ada di sekolah sebelumnya. Pihaknya masih membutuhkan satu ruang lagi dengan meminjam laptop milik siswa. “Ada 170 siswa kelas IX mengikuti ujian, sehingga kita menggunakan tiga laboratorium komputer, untuk simulasi kita gunakan dua ruangan,” kata Aminah. (ron)

Pilrek Unram Belum Jelas

Mataram (Suara NTB) Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mataram (Unram) kembali ditunda. Penundaan untuk kedua kalinya tersebut semakin membingungkan keluarga besar Unram, lantaran menilai tidak alasan kuat dilakukan penundaan. Penundaan dari jadwal yang telah disepakati dalam rapat senat tanggal 20 Januari otomatis batal digelar, setelah keluar surat balasan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Kepada Suara NTB, Jumat (19/1), Ketua Senat Unram Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, menyebut berdasarkan surat Sekjen Menteri Riset dan

Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 286/A.A2/KP/2018 tanggal 18 Januari 2018, menyatakan pemilihan lanjutan Rektor Unram ditunda, karena ada permasalahan yang harus diselesaikan. Tidak dijelaskan secara detail permasalahan apa yang harus diselesaikan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, sehingga harus menunda dua kali pemilihan

yang kini berimbas pada Unram secara institusi. Wakil Rektor III Unram Dr. Mohammad Natsir, yang sebelumnya blak-blakkan saat diwawancarai wartawan, kini mendadak irit bicara. Bahkan ia enggan berkomentar banyak perihal adanya penundaan ini. “Pemilihan ditunda. Belum (kelanjutan), tunggu sampai ada perintah menteri,” ujarnya.

Simulasi UNBK di SMP Kota Mataram akan Diperbanyak

H. Lalu Mohammad Sidik

(Suara NTB/dys)

PIAGAM - Wakil Rektor III UIN Mataram Hj. Nurul Yakin memberikan piagam penghargaan kepada salah seorang mahasiswi terbaik FTK dalam acara yudisium, Jumat (19/1).

FTK UIN Mataram Yudisium 445 Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Mataram (UIN) kembali menggelar yudisium pada Jumat (19/1). Yudisium Sarjana Strata Satu FTK Universitas Islam Negeri Mataram diikuti 445 mahasiswa dari enam program studi yang ada di FTK. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Dr. Hj. Lubna, menyampaikan momentum yudisium merupakan momentum alih status sebagai mahasiswa menjadi wisudawan. Ada yang menempuhnya kurang dari empat tahun, ada yang menempuh selama tujun tahun. Namun yang terpenting mulai hari ini, sebagai alumni lembaga berharap besar kepada para peserta yudisium agar menyadari keberadaan diri mereka sebagai duta lembaga ke tengah masyarakat. “Sebagai alumni FTK, diharapkan memberikam pencitraan terhadap lembaga,” ujar Lubna. Sementara dalam sambutannya, Wakil Rektor III Hj. Nurul Yakin, M.Pd., bangga dengan pelaksanaan yudisium dilakukan FTK, mengingat ada salah seorang peserta yudisium yang juga hafiz 30 juz Alquran. Selain itu, ia mengingatkan bahwa yudisium adalah puncak dari semua proses yang telah dilakukan mahasiswa selama ini. Meski tidak semua berhasil melalui puncak itu. Namun dengan telah melalui yudisium, satu tahap proses pembelajaran sudah dilalui. Nurul menyebut, pengabdian sepenuhnya ada di tengah masyarakat. Untuk itu, ilmu yang diperoleh di kampus, harus diimplementasikan di masyarakat. Dia meminta agar alumni mampu menunjukkan akhlaknya sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Karena sukses tidak saja ditentukan oleh kecerdasan intelektual, melainkan oleh kecerdasan emosional. “Ketika keluar dari lembaga, ambil yang positif. Karena menjadi duta di tengah masyarakat,” urainya. Sebelumnya, Wakil Dekan I FTK Dr. Abdul Quddus, dalam laporannya mengemukakan pelaksanaan yudisium mulai tahun ini diperketat. Bahkan ada 12 orang mahasiswa yang sudah ujian skripsi tapi tidak bisa mengikuti yudisium lantaran belum mampu menyelesaikan tugas re-

(Suara NTB/dok)

Guru SD Negeri di Lotim Minim PNS Selong (Suara NTB) Jumlah guru di 620 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN) se Kabupaten Lombok Timur (Lotim)masih bermasalah. Jumlah guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut kekurangan hingga 2.500 orang. Namun jika disebut keberadaan para honorer, jumlah tenaga pendidik di SD ini justru mengalami overload. Demikian pengakuan Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lotim, Muhir. Kepada Suara NTB, mantan Guru SD ini menuturkan yang paling banyak disiplin ilmu yang mengajar di SD ini katanya adalah guru agama dan guru olahraga. Untuk tenaga PNS, katanya kekurangan 2.500 itu tersebar merata di semua sekolah. Ratarata sekolah ada kekurangan tiga sampai empat orang guru. Me-

(Suara NTB/dok)

H. Mansur Ma’shum

Guru Harus Kuasai Empat Kompetensi

Disinyalir Nilai UNBK Rendah

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan memperbanyak simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK) untuk SMP sederajat yang akan melaksanakan UNBK di tahun 2018 ini. Hal itu dilakukan karena ada penambahan jumlah sekolah yang melaksanakan UNBK dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, selama dua tahun terakhir nilai UNBK dirasa lebih rendah dibanding UN Kertas Pensil (UNKP). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Jumat (19/1). Menurutnya, di tahun 2018 ini, ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah. Dari pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), disepakati Disdik Kota Mataram hanya melakukan try out satu kali di bulan Februari nanti. Sementara MKKS SMP Kota Mataram akan melaksanakannya satu kali pada bulan Maret mendatang. “Satu kali dari MKKS, sambil mempersiapkan simulasi,” kata Sidik. Mantan Kepala SMPN 5 Mataram itu menjelaskan, simulasi UNBK akan lebih sering dilakukan. Alasannya, karena banyak sekolah yang baru pertama kali melaksanakan UNBK. Selain itu, di dua tahun terakhir, nilai hasil UNBK dirasa lebih rendah. Disinyalir rendahnya nilai itu, karena siswa grogi dalam menghadapi UNBK. Oleh karena itu, Sidik menekankan, perlu dilakukan simulasi sesering mungkin agar siswa terbiasa dalam menghadapi UNBK. “Perlu simulasi sesering mungkin agar siswa terbiasa menjawab soal seacara online,” katanya. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan,paket berupa 20 unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram, dan SMPN 7 Mataram. “Kami berupaya bagaimana memberikan penguatan dan motivasi kepada orang tua dan sekolah, supaya menghasilkan produk atau nilai yang maksimal,” katanya. (ron)

Ditanya lebih jauh dinamika termasuk alasan lain penundaan pemilihan, Natsir tidak banyak berkomentar. “Jangan saya, coba ketua senat. Nggak berani saya komentari. Mohon maaf kali ini. Saya dapat surat dari senat perihal penundaan,” tuturnya. Sebelumnya, Senat Unram melalui Rapat Senat telah memutuskan kelanjutan jadwal pelaksanaan pemilihan Calon Rektor Unram tahap kedua. Hasil rapat bersama Plt. Rektor Patdono Suwignjo memutuskan, pemilihan Calon Rektor Unram dilanjutkan tanggal 20 Januari hari ini. (dys)

nyikapi kekurangan tersebut, Dikbud mencoba melakukan pemerataan kekurangan, sehingga tidak terlalu timpang antara sekolah yang satu dengan yang lain. Disebut honorer kelebihan karena ada juga kebijakan yang diambil kepala sekolah setempat mengangkat tenaga pengajar. Pengangkatan itu beralasan, karena memang terjadi kekurangan. Namun kondisi saat ini untuk tenaga pengajar non PNS ini sudah cukup besar. Meski sejumlah pihak menyebut kini lebih mudah mencari guru dibanding mencari murid dibantah Muhir. Menurutnya, banyak juga sekolah yang diburu banyak siswa. Soal perbandingan siswa dengan murid sudah pasti katanya lebih banyak murid. Jumlah siswa tercatat di Lotim 118 ribu siswa dari kelas 1-6. Sedangkan jumlah gurunya se Kabupaten Lotim untuk negeri sebanyak 3000 orang..

Salah satu kelemahan akuinya di sejumlah sekolah, para kepala sekolahnya kurang berinovasi dan berkreasi agar bisa menampilkan mutu. Sekolah sekolah dengan kualitas belajar mengajarnya baik, banyak diburu orang. Sehingga salah satu kuncinya, semua kepala sekolah agar lebih cerdas. “Lakukan inovasi,” sarannya. Sekolah, katanya, ibarat barang pajangan. Sekolah ibarat gadis. Jika tampilannya sopan dan baik maka banyak yang akan datang. Kepala sekolah memeng harus memiliki kreasi untuk kembangkan sekolah agar bisa menarik minat siswa. Sekolah kemudian bisa mempunyai daya tarik. Mampu buat branding. “Kalau kepala sekolahnya punya wawasan terbatas, silakan mengundurkan diri saja jadi kepala sekolah,” ujarnya. (rus)

visi yang diminta dosen pembimbing. “Ini agak ketat kita seleksi mulai tahun ini secara akademis dan ilmiah tanpa mengurangi rasa kemanusiaan,” sebutnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Baik buruknya dunia pendidikan tergantung dari kualitas tenaga pendidik atau guru. Jika mereka berkualitas dalam artian memiliki semua kompetensi yang dibutuhkan sebagai pendidik, tentu ini menjadi prasyarat lahirnya peserta didik berkualitas. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Mataram Dr. Hj. Lubna, menyebut guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melahirkan generasi berkualitas. Di tengah peserta didik, seorang guru tidak saja mampu mengajar, melainkan juga mampu sebagai pendidik. “Ketika menjadi guru di tengah siswa, kami sangat berharap tidak saja mengajar tapi juga mendidik,” ujar Lubna, Jumat (19/1). Menurutnya, guru yang mampu berperan tidak saja sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik merupakan ruhnya dunia pendidikan. Untuk itu, setiap guru maupun calon guru

harus membekali diri mereka dengan kompetensi sebagai seorang guru. Lubna menyebut, sebagai guru ada empat kompetensi yang harus dimiliki. Yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi keperibadian atau personal. Ke empat kompetensi tersebut haruslah dimiliki seorang guru. “Ke empat kompetensi ini harus mampu diintegrasikan sebagai perilaku kerrja saat mengajar, sehingga menjadi guru profesional,” terang Lubna. Karena kata dia, banyak guru profesional tapi tidak menunjukkan kinerja profesional. Hal itu menunjukkan belum seimbangnya pengetahuan teoro dengan implementasinya. Teorinya mungkin dingat tapi implementasinya kurang. Tunjukkan ke masyarakat sebagai guru profesional. Lebih-lebih tuntutan guru saat ini. Semua toeri yang diperoleh harus ditempa di semua tempat,” harapnya. (dys)

SUARA NTB Sabtu 20 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 11

Pilkada NTB

Bawaslu Panggil KPU NTB Klarifikasi Perbedaan Indentitas Tiga Balon Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB, memanggil komisioner KPU, Jumat (19/1) kemarin, untuk mengklarifikasi temuannya dalam berkas pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur NTB. Bawaslu menemukan perbedaan identitas tiga bakal calon Gubernur. Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, menyampaikan, pihaknya memanggil komisioner KPU untuk mengklarifikasi temuannya terhadap perbedaan identitas nama tiga bakal calon Gubernur. Karena, yang tertera dalam ijazah ternyata berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Kependudukan (KTP). “Nama di KTP berbeda dengan nama di Ijazah, sehingga ini perlu diklarifikasi. Terlebih, KPU sudah menyatakan persyaratan Balon sudah tidak ada masalah alias lengkap,” ungkapnya di selasela klarifikasi KPU.

Dia membeberkan, tiga nama Balon tersebut yakni pertama Ahyar Abduh. Didalam ijazahnya, tertulis nama Ahyar, namun pada KTP ditulis nama TGH Ahyar Abduh. Kedua yakni Suhaili FT, dan didalam ijazahnya tertulis hanya nama Suhaili, namun di KTP-nya tertera nama H. Moh Suhaili FT. Begitu juga halnya dengan bakal calon dari independen, Moch Ali BD. Di dalam ijazahnya tertulis Much. Ali. Sementara pada KTP-nya tertulis Moch Ali Bin Dachlan. Hal itu itulah yang diklarifikasi oleh Bawaslu. Karena menurut pandangan Bawaslu, identitas seseorang tidak

Harus diakui bahwa pesona dan daya tarik Pilkada Lombok Timur justru terletak pada figur papan dua (Bakal Calon Wakil Bupati) pada tiga Paslon yang diusung koalisi parpol masing masing itu.

narwanto, SH memberikan analisisnya. Selanjutnya, Didu panggilan karib Direktur Mi6 mengatakan, para cawabup yang berbeda maqom dan fatsun politiknya tersebut memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni di mata konstituen. Paket H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestafa (Fiddin) yang merepresentasikan kekuatan Jamaah NW dan kaum Nahdliyin ini dipandang sebagai kuda hitam dalam Pilkada Lombok Timur. Hal ini Bakal Cawabupnya H. Najamuddin sebagai mantan Ketua DPW PKB NTB maupun mantan anggota DPRD NTB memiliki jejaring yang tetap terawat baik di kalangan jamaah NU Lombok Timur. “Pesona paket Fiddin ini justru terletak pada figur cawabupnya yang dapat mendongkrak elektabilitas Fiddin,” lanjut Didu. Kisah kekalahan Syamsul Luthfi dalam Pilkada Lotim tahun 2013 silam, lanjut Direktur Mi6, dijadikan pelajaran penting agar tidak terulang kembali. Konon saat itu jamaah NW menginginkan agar Lutfhi menjadi papan satu. “Sekarang Syamsul Luthfi pa-

boleh berbeda antara dokumen identitas yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun terjadi perubahan, mesti harus melampirkan surat keterangan dari pengadilan, tentang telah terjadi perubahan nama, ungkapnya. “Sebenarnya tidak bermasalah ada perubahan identitas. Tapi, harus ada surat keterangan penetapan dari Pengadilan dan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” jelasnya. Khuwailid memaparkan, syarat pendaftaran Balon dalam aturan menyebutkan ijazah. Sehingga, nama itu harus konsisten, jika ada tambahan nama

harus ada surat keterangan lainnya. “Ini pengalaman, banyak yang berbeda, dokumen yang diserahkan ke KPU dengan ke Bawaslu,” tuturnya. Dia mengaku, Bawaslu baru menemukan perbedaan tersebut, karena pihaknya baru saja mendapat salinan persyaratan pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dari KPU. Bawaslu pun langsung melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut, hingga akhirnya menemukan perbedaan itu. Menurut Khuwaild, klarifikasi sangat penting untuk memastikan nama dalam ijazah dan KTP tersebut apakah orang yang berbeda atau orangnya sama. “Ketika ada perbedaan seperti apa sikap KPU. Sementara, KPU sudah sampaikan hasil penelitian, terhadap paslon,” terangnya. Ditambahkannya, pas-

(Suara NTB/ndi)

PENUHI PANGGILAN - Dua Komisioner KPU, yakni Suhardi Soud dan Ilyas Sarbini, memenuhi panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi perbedaan identitas bakal calon Gubernur. camemanggil KPU, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan memanggil Balon bersangkutan untuk diklarifikasi. “Bisa saja akan panggil balon untuk klarifikasi, karena ini menyangkut

identitas,” pungkasnya. Adapun dari KPU NTB yang memenuhi panggilan Bawaslu tersebut, yakni Suhardi Soud, SE bidang teknis dan Ilyas Sarbini, SH, MH bidang hukum. Suhardi Soud yang coba

dikonfirmasi tidak memberikan pernyataan banyak, karena harus segera masuk memenuhi panggilan Bawaslu. “Nanti kita berikan klarifikasi ke Bawaslu,” cetusnya. (ndi)

Pesona dan Daya Tarik Papan Dua di Pilkada Lotim

KEBERADAAN para Cawabup Lotim ini menarik diamati karena ketokohan dan latarbelakang afiliasi politiknya. Dus, tentu para cawagub memiliki peran penting dan strategis dalam memenangkan Pilkada Lotim. Maka, eksistensi mereka dalam mendukung para Bakal Cabup tidak boleh dipandang sebelah mata. Demikian siaran pers Mi6, Jumat, 19 Januari 2018 yang diterima Suara NTB, Jumat (19/1). Mi6 menilai keberadaan Calon Wakil Bupati (Cawabup) pendatang baru dalam pilkada Lombok Timur tentu dihajatkan untuk mendukung pergerakan para cabup guna meraih suara pemilih. “Para cawabup ini ibarat votegetter untuk mendulang suara pemilih,” ujar direktur Mi6, Bambang Mei Fi-

(Suara NTB/ist)

H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestafa (Fiddin) pan satu Pilkada Lotim, jadi tidak ada lagi buat alasan NW untuk tidak kompak dan bersatu,” ungkap Didu. Perpaduan kekuatan Jamaah NU dan NW dalam paket Fiddin, lanjut Didu merupakan sejarah baru dalam konstelasi pilkada Lombok Timur. “Inilah cerminan power politik yang sanggup meraih simpati publik

Lombok Timur,” jelas Didu sembari menambahkan H. Najamuddin dan warga Nahdliyin memiliki posisi sentral dalam melapis meraih simpati rakyat Lombok Timur. Direktur Mi6 menambahkan dengan tagline muda dan merakyat, paket Fiddin tentu dihajatkan untuk meraup suara pemilih yang segmentasinya rakyat biasa dan pemilih pemu-

la Lombok Timur. Maka branding dan taktik meraih simpati konstituen akan berkaitan kebutuhan rakyat pada umumnya (jamaah) dan ekspektasi kaum muda Lombok Timur. “Disinilah ujian paket Fiddin membuktikan jargon politik agar bisa membumi di kalangan rakyat dan kaum muda lintas kepentingan,” tambahnya. Paket SuKMa yang

cawabupnya H. Rumaksi dengan segudang pengalaman malang melintang sebagai politisi dan anggota DPRD beberapa periode baik di kabupaten propinsi yang representasi figur dari utara tentu memiliki pengalaman dan tahu medan loyalis pemilihmya. “Haji Rumaksi saat ini sudah diidentikkan mewakili masyarakat pemilih wilayah utara,” kata Didu. Kata Didu menambahkan, bagi sebagian warga Lotim bagian utara, H. Rumaksi yang sekarang anggota DPRD NTB dari partai hanura, dikenal sebagai politisi tua yang merakyat dan senantiasa memahami maksud rakyat. “H. Rumaksi tipologi politisi yang bersahaja dengan konstituennya,” ungkap Direktur Mi6 ini. Sementara, Paket Haerul Warisin H. Machsun (HaRum) yang di usung Gerindra, PKS dan PAN tidak boleh diremehkan. Selain incumbent, juga cawabupnya, H. Machsun memiliki kapasitas, resources dan jaringan yang cukup baik. Sebagai politisi udayana yang juga pengusaha sukses Lombok Timur, H Machsun tentu memiliki kelebihan dalam menarik dukungan dari pemilih

Lombok Timur, khususnya melalui jejaring bisnisnya. “Sebagai incumbent, Hairul Warisin tentu memiliki kalkulasi politik sendiri dengan berpasangan dengan H Machsun,” lanjut Didu. Geliat Mesin Partai Sementara itu, Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathulah, SE mengatakan, dalam pentas Pilkada Lombok Timur ini mesin politik parpol akan bergerak dengan pasti untuk memenangkan para kandidat yang diusung. Pilkada Lombok Timur merupakan barometer utama untuk melihat kecenderungan pilihan politik rakyat. “Pilkada Lotim menjadi indikator penting partisipasi politik rakyat dan sampai sejauh mana mesin partai politik bergerak secara efektif,” sambung Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadlulah. Kata Athari, pilkada Lotim bagi kalangan parpol merupakan ajang pemanasan politik untuk menyambut tahun politik 2019 yakni pemilihan legislatif dan Pilpres. Maka capaian kerja politik dalam Pilkada Lotim nanti dijadikan rangkaian harapan politik bagi para politisi yang mengusung paslonnya. (aan)

SUARA NTB

Sabtu, 20 Januari 2018

Halaman 12

NTB Berpotensi Dikunjungi Wisatawan Minat Khusus Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki banyak potensi wisata. Tidak saja gunung dan pantai, namun lingkungan di sekitarnya pun tidak kalah menarik sebagai destinasi wisata. Kondisi ini membuat NTB cocok dikunjungi oleh wisatawan minat khusus.

(Suara NTB/lin)

BERSIHKAN PANTAI - Warga di Pondok Prasi, Ampenan, bersama Dispar NTB saat melakukan aksi bersih pantai, Jumat (19/1).

Warga dan Dispar NTB Bersihkan Pantai Pondok Prasi

Mataram (Suara NTB) Pantai Pondok Prasi merupakan salah satu pantai yang berada di Kota Mataram. Di pantai ini banyak perahu nelayan ditambatkan. Karena memang pekerjaan utama warga dekat pantai ini adalah melaut. Warga bersama Dinas Pariwisata Provinsi NTB pada Jumat (19/1) pagi telah melakukan aksi bersih di pantai ini. “Kalau lagi pasang, memang sampahnya banyak. Ini kan sampah yang dari muara sungai, kami asumsikan ini dari sungai Jangkok. Antusiasme warga cukup tinggi saat kita katakana akan lakukan aksi bersih di sekitar pantai,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya di Mataram, Jumat (19/1). Ia mengatakan bahwa ini juga merupakan bentuk silaturahmi antara warga dengan Dispar NTB. Sebelumnya, warga juga sudah mendatangi Dispar NTB untuk meminta bantuan sejumlah fasilitas.

Pihaknya bekerjasama dengan berbagai instansi saat ini sudah merancang untuk menata Pantai Pondok Prasi agar menjadi lebih baik. “Kami sudah bicara dengan BWS, mereka sudah punya desainnya. Nanti akan dibuatkan kendali gelombang setelah itu akan dibuatkan semacam tanggul. Jadi air atau ombak pantai itu tidak sampai ke rumah warga,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa Pemda NTB akan melakukan berbagai upaya agar pantai ini tetap bersih dan warga sekitar tetap bisa melaut. Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat tidak membuang sampah ke kali atau sungai. Sebab sampah itu akan terbawa arus hingga muara dan menjadi sampah di pantai. “Kan kasihan warga yang tinggal di pinggir pantai kalau banyak sampahnya,” ujarnya. Program aksi bersih ini sangat diapresiasi oleh warga sekitar. Indah misalnya, ia mengaku aksi bersih ini membuat pantai yang tadinya ban-

yak sampah menjadi pantai yang bersih. Menurutnya kebersihan sangat penting untuk membuat semuanya menjadi terlihat indah dan lebih baik. “Setelah tahu kalau Dinas Pariwisata akan melakukan aksi bersih. Saya langsung ke pantai, saya senang kalau ada aksi bersih. Karena kita tidak sendirian, warga juga ikut bersih-bersih. Ini jadinya gotong royong,” ujarnya. Ia berharap volume sampah yang dibawa ombak ke pantai ini dapat berkurang. Sebab sampah yang datang membuat pemandangan pantai ini menjadi tidak elok. (lin)

Salah satu yang menjadi tujuan utama wisatawan minat khusus ini adalah Rinjani. Namun belakangan kerapkali dilakukan event lari dan balap sepeda. Ini menandakan kondisi sekitar Rinjani cocok untuk wisatawan yang suka melakukan olahraga lari dan sepeda. Bukan itu saja, berselancar juga menjadi aktivitas yang tidak kalah menarik untuk dilakukan. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata PRrovinsi NTB, H.L. Moh Faozal mengakatan bahwa NTB ini seperti paket komplet. Wisatawan penyuka jenis wisata apa saja dapat berkunjung. Baik itu berselancar, bersepeda, trekking, lari, hingga menyelam. Semuanya dapat dilakukan di NTB. “Kita punya banyak spot yang bisa mereka kunjungi. Tinggal pilih saja, kalau menyelam, kita punya Trawangan. Trekking, kita punya Rinjani dan Tambora. Berselancar juga, sepeda dan lari juga, semualah

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR5204CK NOKA/NOSIN: MH31PA004FK838674/ 1PA-838558 AN. ROMI SUSANTO HLG DSKTR GOMONG MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

kita punya,” ujarnya. Selama ini memang beberapa pelaku pariwisata menawarkan berbagai paket khusus. Salah satunya paket trekking, menyelam hingga berselancar. Sebab terdapat beberapa pantai dan destinasi yang sangat cocok untuk paket itu. “Kalau menyelam bisa di kawasan tiga gili, bisa juga di Sekotong. Kalau trekking biasanya saya buatkan paket ke Rinjani . Kalau Tambora be-

lum, karena belum ada permintaan juga untuk kesana. Semoga kedepannya ada,” ujar pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra. Ia mengatakan bahwa saat ini karakteristik wisatawan yang berkunjung ke NTB mengalami pergeseran. Sebelumnya mereka hanya datang dan menikmati keindahan pantai saja. Namun saat ini mereka lebih banyak ingin menyelam hingga berselancar.(lin)

LOWONGAN

LOWONGAN

DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only) LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 20 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

Halaman 14

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Husni – Mo Pastikan Rastra Tak Salah Sasaran BERAS SEJAHTERA adalah salah satu komponen dari paket kebijakan ekonomi yang memiliki fungsi pengaman bagi kaum yang lemah secara ekonomi. Namun, dengan masih adanya temuan soal Rastra yang tidak tepat sasaran, maka kebijakan ini harus terus menerus dievaluasi untuk memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Seperti diketahui, berdasarkan pengakuan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani, saat ini masih ada dijumpai penerima bantuan rastra yang salah sasaran. Hal ini disebabkan karena adanya sejumlah penerima yang masih tercantum dalam daftar penerima. Padahal, nama mereka seharusnya sudah dikeluarkan dari daftar penerima. Temuan itu terungkap setelah pihak Pemprov NTB melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima Rastra tersebut. Dengan adanya temuan ini, maka sudah seharusnya upaya pembenahan terhadap data penerima program bantuan dari pemerintah terus menerus diperbaiki. Perbaikan demi perbaikan mutlak ditempuh agar program Rastra ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai, Rastra ini justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi yang sudah lebih baik. Sementara, mereka yang membutuhkan justru tidak kebagian. Selain perbaikan data, kualitas Rastra yang disalurkan untuk masyarakat miskin juga harus benar-benar diperhatikan. Kualitas Rastra yang disalurkan harus benar-benar baik. Meskipun masyarakat penerimanya adalah mereka yang memiliki ekonomi lemah, mereka tetap harus mendapatkan yang terbaik dari pemerintah. Dalam hal ini, alur distribusi Rastra, mulai dari penyerapan, hingga pengantaran ke warga penerima harus benar-benar dipastikan berada dalam rantai yang benar. Untuk itulah, perbaikan demi perbaikan harus terus diupayakan, bersamaan dengan pengintegrasian program Rastra ini dengan program-program lainnya. Seperti diketahui bersama, saat ini, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota, terus menggeber program pengentasan kemiskinan. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini juga mesti diarahkan benar-benar kepada segmen tertentu dari masyarakat NTB yang saat ini masih berada di level kemiskinan yang cukup parah. Karenanya, BPS NTB, beberapa waktu lalu menyerukan agar program-program pengentasan kemiskinan harus difokuskan untuk menyentuh 13 persen masyarakat miskin dan sangat miskin di NTB. Dengan kata lain, ada kerak kemiskinan di NTB yang mencapai 13 persen, yang butuh sentuhan program-program jaring pengaman yang salah satunya adalah Rastra. Bersama dengan Rastra, ada pula berbagai program lain, seperti bedah rumah, Kartu Indonesia Sejahtera dan berbagai program bantuan dari berbagai level pemerintahan yang saat ini bisa disinergikan. Upaya mensinergikan berbagai program ini dengan Rastra adalah terobosan lain yang perlu dilakukan beriringan dengan upaya membenahi data penerima program yang saat ini terus dilakukan. Upaya mensinergikan program-program itu menjadi penting agar program tidak menjadi tumpang tindih dan menjadi tidak efektif serta efisien. Jika program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak sinergi maka akan sulit mengentaskan 13 persen warga NTB yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin tersebut. (*)

“Sumbawa Hebat dan Bermartabat adalah sebuah ihktiar dan daya juang bersama yang saat ini menjadi marwah pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang terus digelorakan dan diwujudkan dalam sebuah proses yang berkesinambungan” IDAK terasa waktu terus berjalan, seiring dengan derap langkah perjalanan Pemerintahan Husni-Mo. Sebagai perpaduan dua sisi yang saling melengkapi seorang politisi senior, yang terlahir dari orang tua yang merupakan tetua masyarakat Samawa. Berpadu dengan birokrat yang mengakhiri karier birokrasi tertinggi dalam Aparatur Sipil Negara dan anak seorang ulama besar menerima amanat rakyat sejak 17 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2021. Kini perjalanan usia pemerintahannya akan memasuki usia 2 ( dua ) tahun pada tanggal 17 Februari 2018 mendatang. Berbagai prestasi telah terukir dengan jelas di hati masyarakat Sumbawa. Ketika coretan sederhana ini saya tulis kedua tokoh ini dengan bijak mengatakan bahwa apa yang kita hasilkan adalah buah dari kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat. Bukan hanya raihan berbagai penghargaan di level nasional maupun regional semata yang menghiasi perjalanan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan. Namun juga secara nyata, secara gradual proses dan juga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat Sumbawa. Beberapa catatan singkat yang berhasil terekam oleh penulis, antara lain di bidang infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur jalan yang merupakan sarana trasportasi yang amat vital. Karena selain membuka akses wilayah yang memungkinkan untuk menghindari ekonomi biaya tinggi terutama bagi daerah-daerah yang berada di wilayah selatan. Seperti Lantung, Ropang dan Batulanteh telah dimulai dan diharapkan tuntas sebagai bagian dari program jalan mantap. Melalui upaya sinergi yang dibangun dengan Pemerintah Pusat, jumlah anggaran yang telah diluncurkan untuk infrastruktur jalan dengan DAK 2016 dan 2017 adalah sekitar Rp 191 miliar. Selain itu juga, dalam upaya penataan Kota Sumbawa Besar melalui program Pelebaran Jalan Garuda sepanjang 1,5 Km telah dilakukan pembebasan lahan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29,5 miliar. Pelebaran ini dimaksudkan untuk mempermudah akses transportasi dalam kota, memperkecil kecelakaan lalu lintas serta memperindah tata Kota Sumbawa Besar. Mendukung transportasi udara sebagai akses yang berdimensi nasional dan internasional, pemerintahan Husni-Mo terus berupaya melalukan upaya sinergi guna mewujudkan perpanjangan runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin

Oleh : Ir. H. IBRAHIM, M.Si ( Kadis Kominfotik Kabupaten Sumbawa ) Sumbawa Besar (SWQ). Pembebasan lahan warga untuk perpanjangan runway dialokasikan sebesar Rp 52,6 miliar. Hal ini sebagai prasyarat bagi Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya. Flight pesawat dari dan ke Sumbawa 3 kali sehari dengan pesawat Wings Air dan Garuda Indonesia. Saat ini penerbangan dari dan ke Sumbawa Besar selalu penuh sehingga bupati telah bersurat dan meminta pihak Angkasa Pura dan maskapai untuk menambah flight slot ke Sumbawa Besar. Hal ini akan lebih memperlancar arus trasnportasi udara sekaligus sebagai salah satu bukti bahwa ekonomi masyarakat Sumbawa semakin membaik. Salah satu infrastruktur wilayah yang prestisius adalah pembangunan megaproyek nasional Bendungan Beringin Sila yang rencananya akan dimulai pada tahun 2018 ini. Diawali dengan pembebasan lahan milik masyarakat seluas 36,15 Ha dengan anggaran sekitar Rp 16,6 miliar menjadi stimulan bagi pembangunan bendungan yang diperkirakan senilai Rp 1,5 triliun. Kondisi ini merupakan jawaban terhadap keinginan dan hasrat masyarakat untuk memiliki bendungan di wilayah barat/Kabupaten Sumbawa yang akan mampu menjadi supply peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sumbawa khusus wilayah Utan dan sekitarnya. Selain itu, salah satu program prioritas lainnya yang berhasil diwujudkan adalah membangun interkoneksi wilayah melalui pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika. Selama 2 (dua) tahun terakhir daerah-daerah blankspot (yang tidak memiliki sinyal) yaitu di 2 Kecamatan yaitu Ropang, Tarano dan Batulanteh telah dapat menikmati layanan telekomunikasi. Sebanyak 24 titik pada Kantor Camat dan 28 titik pada Kantor Desa se Kabupaten Sumbawa telah mampu menjadi pusat pelayaan akses internet masyarakat, maupun aktivitas pemerintahan lainnya. Hal ini merupakan upaya sinergi dan kerja keras seluruh ASN yang berada dibawah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa telah berhasil membangun 7 Tower pada tahun 2016 dan 4 (empat) Tower pada tahun 2017 sedangkan tahun 2018 di alokasi pembangunan 12 Tower sehingga dengan demikian pada tahun 2019 diharapkan seluruh Desa sudah terlayani Internet. Program ini disambut sangat positif oleh seluruh masyarakat di pedesaan, bahkan berkat kemajuan di bidang IT telah membuka era baru dalam bidang komunikasi informatika. Untuk mengurangi dampak negatif dari kemajuan IT, Diskominfotik telah memprakarsai pemilihan Duta Incakap (Berinternet Kreatif Dan Produktif) dengan tema melalui Incakap Kita Bangun Generasi Digital Yang Bersahabat Dan Bermartabat.

Selanjutnya dalam mewujudkan “Sumbawa Smart City” Pemkab Sumbawa telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Bandung yang kemudian ditindaklanjuti penandatanganan kerja sama antara Kadis Kominfotik Kab. Sumbawa dengan Diskominfo Kota Bandung. Program Sumbawa Smart City dihajatkan, agar tata kelola pemerintahan lebih terukur dan terkendali, serta sesuai azas keterbukaan (transparansi) dan akuntable. Pemerintahan Husni-Mo dalam upaya menggeliatkan sektor ekonomi masyarakat melalui penguatan simpul perdagangan telah membangun maupun merevitalisasi beberapa pasar di Kabupaten Sumbawa. Ini ditandai dengan pembangunan pasar di pusat-pusat ekonomi pedesaan seperti pasar Langam, pasar Brang bara, pasar Utan, pasar Labuhan, pasar Empang dan rencana revitalisasi pasar Seketeng serta pasar grosir terbesar di Kecamatan Labuhan Badas. Pembangunan pasar Brang Bara dengan menggunakan dana APBN Tahun 2017 dari Kementerian Perdagangan RI telah selesai dibangun dan akan dimanfaatkan kembali agar roda ekonomi berpadu dan bergerak cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kian membaik. Guna mengurangi angka kemiskinan, Pemkab membangun basis data yang lebih konkrit. Program SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) merupakan program pemerintahan pusat yang merupakan mekanisme pemberian layanan terpadu kepada penduduk miskin secara terintegrasi dan komferenhenship dalam mengakses program perlindungan social dan bantuan social. Jumlah penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu Tahun 2017 adalah 211.160 Jiwa. Program ini bertujuan agar penanganan penduduk miskin menjadi tanggungjawab bersama seluruh strata pemerintahan dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam memberdayakan warga miskin dari penerima zakat menjadi wajib zakat. Untuk memacu aktivitas ekonomi di pedasaan dan juga dihajatkan untuk mengurangi rentenir pemerintah Husni - Mo meluncurkan Program Kredit Sahabat. Sejak 2 (dua) tahun terakhir respon masyarakat pedesaan sangat positif, karena selain dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap para rentenir, juga telah berkorelasi positif dengan pergerakan dan denyut nadi ekonomi rakyat. Dana KRABAT kepada para Petani Miskin sebagai upaya memudahkan masyarakat mengakses modal kerja serta terbebas dari jeratan rentenir. Dana yang disalurkan kepada 5.071 orang / KK petani miskin melalui 75 BUMDesa pada 10 Kecamatan se Kabupaten Sumbawa telah mengalami pengembalian sebesar 14,11 % atau Rp 1,75 miliar. Anak adalah generasi emas yang akan

menjadi penerus pembangunan Kabupaten Sumbawa. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita oleh karena itulah pemerintahan Husni - Mo menaruh perhatian lebih terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Pembangunan sarana bermain dan sarana olah raga seperti apa yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya perlu terus ditingkatkan sarana dan fasilitasnya. Sebagai salah satu bukti keseriusan permerintahan Husni - Mo telah ditetapkan Dusun Batu Nisung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas sebagai Desa Model “Kampung KB”. Akhir kata, mencermati akselerasi pembangunan daerah, Pemerintahan HUSNI – MO terus berihtiar, terus berpacu dalam mencari sumber - sumber dana pembangunan ditingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kunjungan Petinggi Negara ke Daerah ini, Situasi ini membawa pengaruh yang signifikan dengan percepatan pembangunan Daerah. Adalah sebuah kondisi yang menguntungkan terjadinya Benang Merah antara Pemkab Sumbawa dengan Pemerintah Pusat saat ini, sehingga kucuran anggaran cukup besar bagi Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Husni – Mo sangat mengapresiasi bahwa apa yang telah dihasilkan oleh Pemerintahan sebelumnya, terus membenahi kekurangan dan menggenjot inovasi serta kolaburasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk semakin bangkit dan berjuang bersama rakyat Sumbawa, Dan muara dari semua ini adalah bekerja, membangun dan mewujudkan Sumbawa HEBAT DAN BERMARTABAT. Dirgahayu ke-59 Kabupaten Sumbawa. (*)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 20 Januari 2018

Rapikan Data Pemilih

Masyarakat Diharapkan Dukung Gerakan Coklit Serentak Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB, akan menggelar gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit), terhadap data pemilih secara serentak mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari nanti. Coklit ini dilakukan untuk merapikan data pemilih, dan menyusun daftar pemilih untuk digunakan dalam pilkada serentak 2018 digelar pada tanggal 27 Juni mendatang. Dalam rangka itulah, KPU NTB menyerukan kepada masyarakat untuk turut membantu mensukseskan gerakan coklit tersebut. Sehingga dari coklit itu diharapkan didapatkan data pemilih yang benar-benar akurat dan valid. Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP dalam jumpa pers Jumat (19/1) kemarin. “DPT terakhir kita tidak valid, begitu juga dengan data DP4 dari pemerintah masih belum valid,” sebutnya. “Dengan coklit ini, kita akan tahu berapa penduduk meninggal, berapa pemilih pemula, berapa penduduk yang pindah domisili. Jadi dengan coklit ini kita tidak hanya tergantung pada DP4 yang diberikan pemerintah, kami juga akan temukan datadata kekurangan dalam DP4 itu, seperti berapa yang belum punya e-KTP, sehingga ini diselesaikan,” sambungnya. Menurut Aksar, data yang dimiliki oleh pemerintah masih perlu dilakukan validasi. Sebab misalnya data dari Dukcapil, ditemukan ternyata masih banyak orang meninggal belum dicoret. Sebab Dukcapil tidak langsung bekerja di lapangan. Sehingga dengan coklit ini nanti akan kelihatan perkembangan data pemilih. “Justru dengan coklit ini kita membantu pemerintah untuk merapikan data penduduknya. Karena kita turun melakukan coklit ini dasarnya juga data pemerintah,” ucapnya. Adapun mamfaat lain dari gerakan coklit ini, yakni pemerintah khususnya Dinas Sosial akan terbantu terkiat dengan data penyandang disabilitas. Menurutnya sampai saat ini, Dinas Sosial belum memiliki data yang utuh terhadap penyandang disabilitas. “Sehingga dengan coklit yang baik ini, akan membantu Dinas Sosial punya data disabilitas. Selain itu kami juga tentu agar kami bisa membuat TPS akses dan faslitas yang tepat, alat-alat sosialisasi yang tepat terhadap penyandang disabilitas ini,” ungkapnya. Dalam gerakan coklit ini, KPU akan menurunkan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 8.336 petugas. Mereka akan melakukan pendataan setiap rumah penduduk untuk melakukan pendataan. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat untuk mendukung gerakan coklit ini, sehingga petugas PPDP dapat mengambil data yang benar-benar akurat. “Kami sudah sediakan 15 ribu spanduk dan poster agar masyarakat benar-benar tahu bahwa akan ada coklit. Masyarakat cukup menunjukkan e-KTPnya dan KK-nya,” pungkasnya. (ndi)

Karya Bakti Koramil Labuan Haji Libatkan Ratusan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Koramil 1615-08/Labuan Haji menggelar Karya Bakti pelebaran jalan yang melibatkan ratusan masyarakat. Kegiatan berlangsung di Desa Korleko Selatan dan Kelurahan Geres Kecamatan Labuan Haji Lombok Timur, Jumat (19/1). Menurut Danramil 161508/Labuan Haji, Lettu Inf Daeng Agil, ia dan anggotanya bersama masyarakat di dua tempat melaksanakan Karya Bakti pelebaran jalan sepanjang 1 kilometer dengan lebar 6 meter. Pelebaran jalan ini dilaksanakan di dua lokasi, di Dusun

(Suara NTB/ndi)

Husni-Mo Terus Berpacu Penuhi Janji Politik Dari Hal. 1 Komunikasi antarmasyarakat yang secara umum telah terpenuhi hampir 100 persen disemua Kecamatan. Disusul akses internet yang telah menjangkau ke sebagian desa akan terus diupayakan pemerataan secara keseluruhan pada tahun 2018 dan berikutnya. Tercatat selama 2017 beberapa penghargaan tingkat nasional dan regional mewarnai perjalanan menyongsong usia ke 59 tahun Kabupaten Sumbawa. Tradisi Opini WTP oleh BPK RI dari era pemerintahan sebelumnya mampu dipertahankan untuk ke-5 kalinya. Demikian pula Kabupaten Peduli HAM ke-5 kalinya pula disematkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2018, Pemkab telah mencanangkan tema pembangunan sesuai tahapan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan dan inovasi daerah. Yang diterjemahkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam kondisi makro ekonomi daerah yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,94%, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 5,85-6,30%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 4% dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 12,73% menjadi 10,73%. Selain itu, beberapa program unggulan dipacu guna semakin mengakselerasi terwujudnya Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Mega Proyek Bendungan Beringin Sila senilai Rp. 1,5 triliun dimulai. Pembangunan kawasan Samota akan terus dilanjutkan untuk mendorong tumbuhnya kawasan strategis baru di sekitar Teluk Saleh, jalan-jalan akses daerah terisolir terus akan diupayakan pelaksanaannya. Program GEMAJIPI, Sumbawa Beef, Sail Indonesia 2018, pembangunan dan revitalisasi pasarpasar rakyat maupun pasar besar akan terus dipacu. Pembangunan RSUD melalui relokasi, pasar induk, stadion olahraga, dan beberapa program lainnya akan selalu dikolaborasikan dengan Pemerintah Pusat maupun provinsi. Demikian pula pelayanan publik yang merata sampai ke tingkat kecamatan dan desa akan selalu dikembangkan den-

gan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Namun bupati masih belum puas. Masih ada koreksi dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah saat ini. Untuk kemudian menjadi catatan perbaikan kedepan. Perjalanan dinas para pejabat dalam menjemput dana dan program pusat untuk dibawa ke daerah mesti efektif dan efisien. Sebab mustahil program itu akan datang sendiri tanpa pro aktif OPD ke pusat. “Dari evaluasi kami sementara ini, pendekatan Kepala OPD tertentu dan perangkatnya ke pusat hasilnya cukup bagus. Namun, mesti lebih efektif. Gunakanlah SPPD sebaik baiknya, untuk mendatangkan program sebanyak mungkin,”harap Bupati Husni. Makanya, memasuki tahun ketiga ini, kinerja terus dipacu. Inovasi harus terus dibangun, agar loncatannya lebih jauh lagi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, percepatan pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pengembangan agribisnis dan peningkatan produksi pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan investasi. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kearifan lokal dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata adalah sembilan prioritas pembangunan daerah yang mestinya dicapai di tahun 2018. ‘’Semuanya bisa dicapai, janji politik bisa dipenuhi. Tinggal jalannya saja yang diluruskan. Bergerak bersama masyarakat terus mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat,’’ pungkas H. Husni Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, mendukung langkah yang dilakukan Husni-Mo, terutama dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja OPD. Pihaknya juga berharap kemitraan, koordinasi dan sinergisitas antara Pemkab dan DPRD juga terus dibangun. Dalam memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing. Termasuk bersama-sama menjemput program ke pusat. Untuk Sumbawa Hebat dan Bermartabat. (arn/*)

Dasan Baru Desa Karleko Selatan sepanjang 500 metar dan pelebaran 6 meter. Lokasi kedua, di Dusun Bagek Elen Kelurahan Geres sepanjang 650 meter dengan lebar sama 6 meter. “Dalam pelaksanaan karya bakti ini masyarakat sangat antusias bahu membahu dengan anggota untuk menyelesaikan pelebaran. Tujuannya, agar segera bisa digunakan oleh masyarakat,” jelasnya. Sementara Dandim 1615/ Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP., berterimakasih kepada Danramil Labuan Haji dan anggotanya yang telah

peka melihat kebutuhan masyarakat desa binaannya. “Sehingga bisa dilaksanakan karya bakti bersama ratusan masyarakat dalam dua tempat yang berbeda,” jelasnya. Bang Agus, sapaan Dandim Lotim berharap kepada para Babinsanya untuk terus menjalin komunikasi yang aktif dengan masyarakat binaannya, sehingga setiap permasalahan yang ada di desa diketahui. “Sekaligus berusaha untuk membantu menemukan solusi yang terbaik bagi desa maupun masyarakatnya,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/Penrem)

KARYA BAKTI - Koramil 1615-08/Labuan Haji saat menggelar karya bakti pelebaran jalan yang melibatkan ratusan masyarakat.

Kasus Enam TKI Turki

Polda NTB Gandeng Bareskrim-BP3TKI Mataram (Suara NTB) Bareskrim Polri dan BP3TKI serta Kemenakertrans RI dilibatkan dalam bagian penyelidikan dugaan perdagangan orang enam TKI NTB ke Turki. Para korban diberi penanganan di rumah perlindungan BP3TKI di Jakarta. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji, Jumat (19/ 1) menjelaskan, tim gabungan Bareskrim dan BP3TKI itu juga mengambil keterangan para korban untuk keperluan perlindungan. “Penyelidikan tetap di kita (Polda NTB). Bareskrim dan BP3TKI itu penanganan pasca mereka dipulangkan ke Indonesia. Jadi tidak langsung

dibawa ke sini, ditangani di sana dulu,” jelasnya. Setelah dari Jakarta, para korban kemudian akan dipulangkan ke NTB. Tetapi sebelum kembali ke rumah masingmasing, mereka akan diambil keterangannya terlebih dulu. Dari hasil penyelidikan sementara, para korban itu diberangkatkan ke Turki melalui Jakarta. Para korban berangkat pada 2017 lalu menggunakan paspor Indonesia dengan visa wisata. “Di Turki sana ada kemudahan, mengurus visa bisa online. Mereka urusnya visa wisata tetapi di sana mereka dipekerjakan,” ungkap Kristiaji.

Selama di Turki enam korban tersebut kembali masuk penampungan sebelum disebar ke para majikan. Enam korban tersebut kemudian kabur dari penampungan untuk berlindung ke Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki di Istanbul. Dalam kasus itu, penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menemukan indikasi dugaan pidana TPPO dalam kasus tersebut. Sejumlah Keterangan yang dikumpulkan tersebut antara lain, sponsor pemberangkatan BMI, jalur pemberangkatan, dan administrasi pemberangkatan. Para korban, enam TKW asal Pulau Lombok dan Sumbawa

KSOP Diminta Tak Menerima Bongkar Muat Beras Impor Dari Hal. 1

KETERANGAN PERS - Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, didampingi Komisioner Bidang Teknis, Suhardi Soud dan Komisioner Bidang Logistik, Hesti Rahayu, memberikan keterangan pers terkait gerakan coklit serentak, Jumat (19/1).

Halaman 15

Pasalnya, seluruh Pokja Pangan sudah sepakat bahwa tidak perlu adanya beras impor masuk NTB. ‘’Kalaupun tak ada surat itu, tetap berlaku bahwa NTB itu akan menolak impor. Karena semua Pokja Pangan itu mengetahui keberadaan beras di dalam daerah kita surplus dan tidak ada gejolak harga. Adapun turun naiknya itu masih berada di bawah HET,’’ jelasnya. Ia mencontohkan pada 2016 lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.

Zainul Majdi secara tegas menolak masuknya beras impor. Meskipun pada waktu itu Bulog berasalan untuk disimpan sementara di gudang, bukan untuk disebar ke NTB. ‘’Tetapi kita tegas menolak itu. Apapun namanya tak boleh,’’ tandasnya. Penolakan masuknya beras impor ke NTB dengan alasan pada Januari hingga Maret mendatang memasuki musim panen yang jumlahnya diperkirakan hampir mencapai satu juta ton gabah kering giling setara 500 ribu ton lebih beras.

Mulai Januari ini sudah ada panen padi di sejumlah daerah di NTB. Luas areal panen pada Januari ini sekitar 8.000 – 9.000 hektare. Kemudian pada bulan Februari sekitar Februari 45 ribu hektare dan Maret - April mencapai 100 - 200 ribu hektare. Dengan jumlah produksi hampir satu juta ton GKG atau setara 500 ribu ton beras. Selain itu, stok berasyangadadigudangBulogsaat ini sebanyak 25 ribu ton. Jumlah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB selama lima bulan ke depan. (nas)

berangkat ke Turki lalu diinapkan di penampungan, beberapa diantaranya sudah bekerja kepada majikan. Dalam satu hari, mereka hanya diberi makan roti dengan minum air keran. Mereka kemudian kabur untuk mendapatkan perlindungan di kedutaan besar Indonesia

untuk Turki di Istanbul Desember 2017 lalu. Tiga korban berhasil membawa paspornya, sementara tiga korban lain paspornya masih tertinggal saat kabur. Selain penahanan paspor, gaji korban yang sudah bekerja selama satu bulan juga ditahan. (why)

Operasional Pabrik Gula Dompu Terancam Berhenti Dari Hal. 1 Sementara itu, luas areal tanaman tebu yang ditanam masyarakat pada 2017 lalu sudah mencapai 4.037 hektare. Sehingga, pada 2018, total areal tanaman tebu yang ditanam masyarakat seluas 7.000 hektare dengan adanya tambahan seluas 3.000 hektare. Belum lagi lahan tebu yang ditanami oleh PT.SMS seluas 2.300 hektare dari Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh seluas 5.700 hektare. Untuk itu, pada 2018, luas areal tanaman tebu sudah mencapai 10 ribu hektare. Seperti diketahui, pabrik gula milik PT SMS di Doropeti Kecamatan Pekat terancam tidak beroperasi akibat keterbasan tebu sebagai bahan baku gula. Petani sebagai mitra perusahaan memasok tebu bagi

perusahaan banyak beralih menanam jagung. Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat deklarasi 5 pilar STBM di Kelurahan Dorotangga Dompu, Rabu (17/1). “Pabrik gula mau mati karena tidak ada tebu. Orang Dompu mengganti tanaman tebu dengan jagung. Ternyata lebih manis uang jagung dari uang tebu,” kata Bambang. Menurutnya, selama 2 tahun terakhir terjadi penurunan luas area tanam tebu rakyat sebagai mitra perusahaan di Kecamatan Pekat sangat signifikan. Sehingga menjadi tugas beratnya untuk mendapatkan tambahan ijin bagi perusahaan dalam memperluas lahan tebunya. “Jadi saya harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan izin supaya lahan tebu itu bisa terus diperluas,” terangnya. (nas)

Tunggu Laporan Masyarakat Dari Hal. 1 Ditanya kemungkinan diusut tanpa laporan masyarakat atau sesuai temuan Kejaksaan, belum terpikirkan pihaknya. Didampingi Kasi Intel Feby Rudi, SH, masalah pada dermaga apung itu sebenarnya

sudah diketahui pihaknya. Ditandai dengan diputusnya kontrak rekanan pelaksana, PT. Cipta Cahaya Aqillah. ‘’Kan itu sudah diputus kontraknya,’’ katanya. Ditanya lagi soal kemungkinan diusut proyek ini tanpa laporan masyarakat? Ia hanya menjawab normatif. ‘’Ya nanti lah

kita lihat,’’ ujarnya singkat. Bagaimana dengan proses pendampingan di TP4D? Kajari membantah ada pendampingan. ‘’Tidak ada kok pendampingan,’’ tegasnya. Proyek tersebut diketahui menjadigaweDinasPerhubunganLombokTengah,dengananggarantahun 2017. Seharusnya proyek selesai

November 2017 sesuai kontrak, namun di lapangan hanya berdiri 15 tiang pancang. Sebelumnya, Ketua TP4D Kejari Lombok Tengah, Febi Rudy, SH mengakui ada indikasi masalah pada proyek itu. Di mana, sejak awal pihaknya sudah sempat menyarankan agar kontrak dengan

rekanan diputus. Kini masalah itu dilihatnya sudah terjadi, ditandai belum beresnya pekerjaan sementara kontrak sudah berakhir. Hanya saja, Febi mengaku belum bisa melakukan proses hukum karena belum bertemu dengan PPK, KPA dan kontraktor pelaksana. (ars)

Rastra Masih Salah Sasaran Dari Hal. 1 Iamenegaskan,padadasarnyaketersediaan pangan di masyarakat masih cukup aman. Berdasarkan prognosa, yang dihitung oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB setiap bulan dan hasil realisasi komulatif Produksi Desember 2017. Untuk sèmentara produksi gabah bersih 2.054.556 ton. Dengan konver-

si menjadi beras, 62,74%, maka ditemukan produksi beras menjadi 1.289.029. Sedangkan kebutuhan beras di NTB sebanyak 484.408 kg/kapita/tahun dengan proyeksi penduduk 4.955.578 jiwa, ditambah kebutuhan 3 juta wisatawan, maka kebutuhan setahun hanya 560.000 ton/tahun. Sehingga NTB masih surplus 756.096 ton. Sedangkan yang dikeluarkan

dari NTB 15.626 ton, dan yang masuk hanya 13 ton untuk memenuhi kebutuhan beras khusus. “Kesimpulannya, NTB masih surplus 739. 617 ton, cukup untuk beberapa bulan ke depan. Sehingga pengurangan tak terlalu bermasalah. Yang terpenting tepat sasaran,” paparnya. Di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih juga mengin-

gatkan pentingnya penyaluran Rastra tepat sasaran. Karena berkaitan erat dengan capaian penurunan angka kemiskinan. ‘’Paling penting, pemantuan harus tetap dilakukan. Pastikan penerimanya. Karena bisa jadi ada orang miskin yang sudah tidak miskin, atau sebaliknya. Karenanya, perlu dipastikan sasarannya,’’ saran Kepala BPS. Beras berkaitan erat dengan

inflasi. Perhitungan terakhir, komoditas pangan, beras di dalamnya. Memberikan andil cukup besar terhadap total inflasi NTB. Sekitar 73 persen pengaruhnya di desa, dan 76 persen pengaruhnya di perkotaan. ‘’Karenanya, selain itu, pendistribusiannya juga harus tepat waktu, agar garis kemiskinan tak naik,’’ demikian Endang. (bul)

Dialokasikan Rp 166,9 Miliar Dari Hal. 1 “Itu untuk perbaikan 1.200 rumah di Kota Bima saja. Tahun 2018 ini pelaksanaannya,” kata Rum. Sementara untuk perbaikan rumah warga korban banjir bandang di Kecamatan Keruak dan Jerowaru Lotim, masih belum ada kejelasan dari pusat. Na-

mun, Rum menyatakan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat banjir sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ‘’Tapi kita belum tahu apakah (akan dialokasikan), yang jelas sudah diusulkan. Tapi jika dana itu ada, insya Allah akan ditindaklanjuti seperti di Bima,” katanya.

Berdasarkan data, sekitar 197 rumah warga rusak berat dan hanyut akibat banjir bandang yang melanda empat kecamatan di Lombok Timur (Lotim) November lalu. BNPB sebelumnya menyatakan siap memperbaiki rumah warga tersebut. Namun, BNPB meminta Pemkab Lotim untuk menyiapkan lahan relokasi se-

Dua Oknum ASN Diklarifikasi Bawaslu Dari Hal. 1 Oknum ASN dari Pemkab Lombok Tengah, diduga ikut hadir mengantar pendaftaran satu bakal pasangan calon. Oknum pejabat Pemprov NTB dimintai keterangan terkait bus milik Pemda yang digunakan mengangkut massa saat pendaftaran salah satu bakal pasangan calon gubernur ke KPU beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid yang dikonfirmasi menyampaikan, bahwa klarifikasi yang dilakukan itu dalam rangka mengecek dan mendalami peristiwa yang ditemukan Bawaslu secara langsung. Namun demikian Bawaslu belum bisa memberikan keterangan hasil dari klarifikasinya. Mengingat hal itu masih bersifat rahasia dan akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi. ‘’Nanti kalau sudah ada hasilnya (kesimpulannya) kita sampaikan,’’ ujar dia ditemui di ruang kerjanya kemarin. Khuwailid juga menjelaskan, klarifikasi terhadap kedua pejabat itu berlangsung selama dua jam. ASN itu dice-

car dengan puluhan pertanyaan terkait peristiwa yang terjadi. Dalam konteks penanganan pelanggaran sesuai ketentuan akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu lima hari ke depan. ‘’Ketika sudah ditemukan bukti lebih apalagi mengarah kepada pelanggaran ASN, tentu hal itu akan direkomendasikan kepada Komisi ASN,’’ katanya. Di tempat yang sama, anggota Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahcmad Seth menambahkan, bagi ASN yang diketahui terlibat langsung, apalagi setelah dilakukan pendalaman diduga ada pelanggaran. Maka Bawaslu akan langsung meminta kepada atasannya untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap ASN Pemkab Lombok Tengah, kata dia Bawaslu akan menyampaikan hasil laporannya kepada Sekda setempat. Sementara mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan pada oknum ASN yang terbukti terlibat aktif berpolitik praktis, tentu mengacu kepada taraf jenis pelanggaran yang dilakukan. ‘’Nanti atasannya yang akan memberi sanksi. Sanksinya kan jelas sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Mendagri dan SE dari Menpan RB,’’ jelas Umar. Sementara klarifikasi terhada oknum pejabat Pemprov NTB, Bawaslu meminta keterangan terkait keberadaan fasilitas negara yang ditemukan digunakan untuk mengangkut massa pendukung pada saat pendaftaraan salah satu pasangan calon. Dijelaskan sesaui temuan Bawaslu, bahwa bus plat merah tersebut, ditumpangi massa pendukung salah satu pasangan calon. ‘’Ke dua orang itu tentu belum bisa disebut bersalah. Mereka juga pastinya punya argumen sendiri. Nanti ada saatnya kita publikasikan hasil kajiannya,’’ kata Umar Seth, tanpa mau menyebutkan identitas kedua oknum ASN tersebut. (ndi)

bagai tempat pembangunan rumah bagi korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra dan Sakra Barat tersebut. Relokasi perlu dilakukan karena lokasi semula sangat rawan jika terjadi banjir. Rumahrumah warga yang semula ber-

diri di bantaran sungai, tidak memungkinkan lagi dibangun di situ. Karena kapasitas sungai sendiri juga sudah berkurang, terjadi penyempitan dan pendangkalan. “Memang harus ada lahan untuk relokasi harus disiapkan oleh pemerintah daerah lokasinya,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 20 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Perumahan di BIL II Tak Langgar Aturan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) dan pengembang The Granada Residence menga-

takan, pembangunan proyek perumahan bersubsidi sepanjang jalur bebas hambatan BIL II tak melanggar aturan. Baik untuk Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Itu tidak melanggar, sebab bagaimana mau melanggar sementara RTRW sama RDTR

saja belum ada,” tegas Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan (Disperkim) Lobar, H. Lalu Winengan, Jumat (19/1). Ia mengakui, dalam pemban-

gunan investasi apa pun termasuk perumahan harus disesuaikan dengan aturan. Namun untuk pembangunan di jalur tersebut, RTRW dan RDTR memang belum ada. Meski demikian, pembangunan tersebut tetap harus memperhatikan batas roi jalan. Karena By Pass ini jalan nasional, maka batasnya minimal 30 meter, dan yang bangun perumahan tersebut melebihi 10 meter, hingga 40 meter Seperti diketahui, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar menyatakan pembangunan proyek perumahan di jalur itu tidak dibolehkan, sebab belum diterbitkannya RTRW dan RDTR. Tetapi jika akhirnya telah keluar, sambungnya, tidak serta merta membatalkan pembangunan tersebut. “Kalau keluar (RTRW dan RDTR), tidak bisa berlaku surut (pembatalan),” kata Winengan. Lantas bagaimana keberadaan perumahan bersubsidi yang dinilai berada di lahan produktif atau di ruang terbuka hijau? Menurutnya hal itu tak dapat dijadikan alasan dilarang-

nya pembangunan. Sebab, salah satu pengentasan kemiskinan di daerah adalah membuka investasi sebesar-besarnya. Dengan adanya investasi, maka lapangan pekerjaan ikut terbuka. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan, mereka mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarga. “Investasi juga akan mempengaruhi atau menambah PAD Lobar,” tambahnya. Winengan juga balik mempertanyakan, mengapa hanya pembangunan di jalur By Pass BIL II yang menjadi sorotan publik. Sementara, kondisi paling parah terjadi juga terjadi di By Pass BIL I. Di sana, kata dia, cukup banyak pembangunan ritel modern, restoran dan lainnya yang justru melanggar roi jalan. “Kenapa semua orang berbicara yang dua, tapi yang satu gak diperhatikan,” tanyanya. Pemilik The Granada Residence, Heri Susanto mengatakan, pada prinsipnya pengembang perumahan justru paling takut melanggar aturan. Sehingga dalam pembangunan, mereka tentu sudah memilah betul lokasi yang akan digunakan.

Karena ini menyangkut investasi yang tak sedikit. Adanya tudingan lokasi perumahannya maupun berapa perumahan lain yang melanggar, adalah tidak benar. Meski diakui, untuk RTRW dan RDTR belum ada dikantongi pemda setempat. “Itu jadi tugas Bappeda dong, untuk mempercepat RTRW dan RDTR jika ini menjadi acuan,” katanya. Artinya, pengembang saat ini menggunakan acuan pembangunan berdasarkan batas roi jalan dan Permen PU Nomor 20/2010 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan. “Lantas, apakah investasi harus ditunda sampai RTRW/RDTR itu ada. Kalau iya, sekalian saja moratorium semua perizinan pembangunan,” kata Heri. Ketika lahan yang digunakan dinilai masih produktif, dinilai mengganggu pangan. Padahal kebutuhan rumah atau papan juga kebutuhan pokok manusia. “Presiden pun sudah hapus empat aturan yang terkait rumah MBR. Bahkan, Badan Pertanahan Nasional menghapus Pertek (peraturan teknis). Instansi lain saja dukung, ini kenapa kita tidak,” jelasnya. (her)