Edisi Sabtu,19 Mei 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 19 MEI 2018

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Zul-Rohmi Berkomitmen Kembangkan Energi Terbarukan di NTB PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah dan Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) bertekad mempercepat pemakaian energi terbarukan untuk masyarakat di provinsi ini. ‘’Mengantisipasi dampak lingkungan yang tidak baik karena pemakaian energi fossil maupun effect pemanasan global, kami bertekad mempercepat pemakaian energi terbarukan untuk masyarakat NTB seperti panas bumi/geotermal, solar cell, tekhnologi kincir maupun intensifikasi dan modernisasi tekhnologi pangan,’’ ujar Hj. Sitti Rohmi di Mataram, Jumat (18/5), terkait komitmen ZulRohmi terhadap isu pelestarian lingkungan dan energi terbarukan.

Ia mengatakan, semua teknologi tersebut ramah lingkungan dan lebih efisien jika dikonsumsi untuk kepentingan massal. Sehingga, percepatan pemakaian energi terbarukan harus segera disosialisasikan dan dipraktikkan untuk masyarakat NTB agar dipahami secara holistik. Misalnya listrik, masyarakat NTB di wilayah terpencil perlu difasilitasi atau dibuatkan tenaga surya/solar cell, tekhnologi urbin kincir ataupun panas bumi.

Ia memastikan penggalakkan pemakaian energi terbarukan untuk warga di NTB sebagai respons makin lemahnya daya dukung lingkungan akibat pemakaian energi yang tidak ramah lingkungan. Selain boros dan tidak ramah lingkungan, energi fossil sudah tidak baik lagi untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat residu ataupun gas buang CO2 yang berbahaya tersebut.

Menurut Sitti Rohmi, pemakaian energi terbarukan sebagai salah satu

(Suara NTB/ist)

Pasangan Cagub-Cawagub NTB, Zul-Rohmi bersama pasangan CabubCawabub Lotim, Fiddin dalam kampanye dialogis di Lotim beberapa hari lalu. cara mengurangi beban ekonomi warga NTB akibat lonjakan kebutuhan hidup semua sektor kehidupan.

“Sebagai salah satu solusi energi alternatif, Zul Rohmi akan membuat roadmap pemakaian/percontohan energi terbarukan, khususnya listrik di desa terpencil yang tidak ada jaringan Listrik PLN,” ujarnya.

Untuk isu bio diversity atau keanekaragaman hayati, Sitti Rohmi menambahkan di wilayah NTB akan memberikan perhatian khusus dan bertekad melindungi kawasan endemik yang tingkat keanekaragaman hayati nya tinggi. ‘’Kawasan Geo Park Rinjani harus tetap dijaga kelestarian ekosistemnya. Tujuannya untuk kesinambungan dan mempertahankan ekosistem wilayah tersebut,’’ terangnya.

Sementara itu untuk isu intensifikasi dan modernisasi teknologi pangan , ungkap Sitti Rohmi, pihaknya akan memberikan bukti kepada masyarakat NTB tentang pentingnya mengembangkan vari-

etas unggul melalui rekayasa teknologi yang berdampak positif. ‘’Untuk itu Zul Rohmi akan menggandeng pakar pakar teknologi pangan dan pertanian di NTB untuk mengembangkan budi daya tanaman unggul,’’ tegasnya.

Untuk diketahui bahwa saat ini Dr Zul bersama tim dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) telah melakukan uji coba penanaman bibit kurma varietas unggul di kawasan bukit di lingkungan UTS beberapa waktu lalu.

Diprediksi tiga tahun ke depan, Kabupaten Sumbawa bakal memiliki kebun kurma yang berbuah ranum. Selain kurma, Sumbawa juga memiliki kebun zaitun dan tin yang berbuah lebat. Harapan tersebut ditandai dengan penanaman bibit kurma, tin dan zaitun di lahan seluas satu hektare yang berlokasi di kaki Bukit Olat Maras tepatnya antara Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM) dan SMK Al-Kahfi, atau lokasi yang disebut dengan Taman Al-Quran. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

SATYA LENCANA PEMBANGUNAN - Presiden RI Joko Widodo menyematkan pin Satya Lencana Pembangunan ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, 2015 lalu. Ahyar adalah satu dari empat walikota yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan pada kesempatan tersebut.

Dipimpin TGA, Kota Mataram Menuju Pentas Dunia

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram kini telah berkembang menjadi kota yang terkenal sebagai MICE City. Dari sebuah kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil, kini Kota Mataram telah menjelma kota yang berstandar internasional.

Selama delapan tahun kepemimpinannya, TGH. Ahyar Abduh alias TGA telah mendorong kemajuan Kota Mataram dalam berbagai sektor. Dalam hal PAD, kemajuan yang dicapai Kota Mataram dalam delapan tahun itu tampak sangat menggembirakan.

“Pertumbuhan Kota Mataram bisa kita lihat dari PAD. PAD itu kan dari pajak restoran, hotel. Dulu, (awal) Pak Ahyar memimpin, hanya sekitar Rp112 miliar(pertahun).SekarangsudahRp370 miliar lebih dan itu semua ditopang dengan PAD di sektor hotel dan restauran,” ujar H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Calon Wakil Gubernur NTB yang mendampingi TGH. Ahyar Abduh di Pilkada NTB. Mori mengemukakan, saat ini, di Indonesia terdapat delapan MICE City, salah satunya adalah Kota Mataram.

Menurut Mori, Kota Mataram tidak hanya berkembang dari aspek pencapaian pemerintahannya. Sektor swasta, selama kepemimpinan TGA, juga tumbuh dengan cukup nyaman. “Ini menunjukkan bahwa investasi di Kota Mataram berjalan dengan baik. Nah, kita juga bisa lihat, bahwa Kota Mataram juga salah satu kota yang hidup selama 24 jam. Kota Mataram juga telah tumbuh menjadi kota yang berstandar internasional,” tandas Mori Hanafi.

Mori memaklumi kalau dengan tumbuhnya sektor investasi, hotel, restauran,

jasadanperdaganganiniakanmenghasilkan tantangan di sektor lain. Misalnya saja sektor agribisnis. Sebagai sebuah kota yang fokus pada investasi dan pembangunan fisik, memang sulit bagi Kota Mataram untuk mengembangkan agribisnis. Karena itulah, Mori menilai adalah hal yang wajar jika sektor agribisnis kurang berkembang di Kota Mataram.

“Memang kalau sesuai RTRW, ada bagian-bagian yang harus dilakukan oleh Kota Mataram, dalam rangka pengembangan agribisnis. Tapi seperti kita ketahuibersama,sebagaipusatibukota,yang disini bukan cuma pemerintah kota, tapi juga ada pemerintah provinsi. Ada perumahan baru, kantor baru, usaha baru. SehinggaMataraminiharusdikembangkan menjadi capital city,” ujarnya.

Menurut Mori, jika pasangan AhyarMori diberikan kesempatan memimpin NTB, maka pihaknya akan menerapkan kebijakan pemusatan pembangunan sektor agribisnis di Pulau Sumbawa. “Kalau kami menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka akan kami pindahkan ke Pulau Sumbawa. Karena Pulau Lombok ini kecil. Insya Allah Kota Mataram akan menjadi capital city berstandar international, sehingga kami akan meninggalkan agro industri,” ujarnya.

Mori menilai, sektor pertanian dan agro industri memang harus dikembangkan di NTB, demi mencapai tahapan kemajuan baru.

Selama ini, sektor pertanian memang telah lama menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi NTB. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 saja sektor pertanian telah menyumbang sebesar 22,86 persen untuk NTB.

Sementara, jika dilihat dari data terbaru pertumbuhan ekonomi hingga triwulan ke II pada tahun 2017 kemarin, sektor pertanian ternyata memberikan kontribusi yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yakni sebesar 23,16 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,3 persen.

“Sehingga, dari berbagai potensi alam yang dimiliki oleh NTB terutama pada bidang pertanian maka sudah seharusnya tren positif ini bisa terus kita pertahankan dengan baik bahkan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya,” demikian Mori mengemukakan.

Pasangan Ahyar-Mori meyakini, investasi di sektor pertanian adalah investasi yang riil dan banyak menyerap tenaga kerja. Dengan cara terus memanfaatkan berbagai peluang-peluang investasi sektor pertanian yang akan mampu digarap dengan baik dan lebih kreatif melalui inovasi-inovasi yang akan diciptakan kedepannya, demi kesejahteraan bersama seluruh masyarakat NTB. Oleh karena itu, pasangan AhyarMori telah mencanangkan berbagai program pada bidang pertanian dan peternakan, dengan tujuan untuk mewujudkan masa depan NTB sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang unggul di masa depan.

Adapun program dimaksud antara lain ; pertama, kartu petani bersubsidi; kedua bantuan teknologi pertanian modern; ketiga, menyediakan fasilitas alat tangkap modern untuk nelayan; keempat, mengembangkan industri pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan; dan kelima, menjamin pembelian hasil produksi pertanian (padi dan gabah) saat musim panen. (tim)

16 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sabtu, 19 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 2

KPID Larang Paslon Beriklan Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, menegaskan bahwa pihak lembaga penyiaran melarang menayangkan atau menyiarkan iklan ucapan selamat berbuka puasa yang berasal dari pasangan calon (Paslon) kepala daerah. da 2018 sebagai bagian dari program siaran. Kehadiran itu baik sebagai narasumber, bintang iklan, main film, main drama, atau bentuk lainnya. KPI juga meminta lembaga penyiaran mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran.

“Jangan karena kebetulan salah satu paslon punya hubungan dengan media, lalu media itu tak pernah memberitakan kandidat lain,” katanya.

Begitu juga dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang bisa diproduksi oleh pemerintah. Beberapa kandidat yang bertarung di Pilkada NTB yang berposisi sebagai kepala daerah, jangan sampai memanfaatkan dana APBD untuk membuat ILM. Yusron mewanti-wanti, agar lembaga penyiaran lebih selektif dalam menayangkan ILM yang kebetulan terkait dengan salah satu kandidat.

Sementara itu, selama masa tenang, KPI Pusat juga memberikan rambu-rambu bagi lembaga penyiaran.

Lembaga penyiaran dilarang untuk menayangkan kembali debat terbuka. Lembaga penyiaran dilarang menaya n g k a n kembali liputan kampanye. “Termasuk juga

dilarang menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon,” katanya.

Pada hari pemilihan 27 Juni, lembaga penyiaran dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil jajak pendapat. Lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil hitung cepat (quick qount) sebelum penutupan tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 13:00 Wita. (ndi)

Yusron Saudi

Ridwan : Persiapan Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Ridwan mengaku belum bisa tampil maksimal di Kejurnas Atletik yang berlangsung di Stadion Atletik Madya Senayan Jakarta, Sabtu (12/5) lalu.

Alasannya persiapan belum maksimal. Dan dia minta maaf karena belum mampu sumbang medali di singel event nasional itu.

“Persiapan saya mengikuti kejurnas belum maksimal. Makanya saya belum bisa menyubang medali,” ucapnya saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (18/5) kemarin.

Ridwan yang merupakan peraih medali emas di nomor 1.500 PON/ 2016 mengatakan bahwa tampil di nomor 5.000 meter pada kejurnas belum lama ini merupakan babak

baru. Pasalnya nomor spesialisnya ada di nomor 1.500 meter.

Namun atlet asal Sumbawa ini ngotot ingin turun di nomor 5.000 meter karena dia ingin mengevaluasi kemampuannya di nomor tersebut. Sayangnya dia belum bisa memberikan medali untuk NTB karena Ridwan menyentuh finish di peringkat lima di event nasional itu.

Meski gagal menyubang medali di nomor jarak jauh, namun Ridwan tak patah semangat. Dalam hal ini dia akan mengevaluasi kemampuannya di nomor tersebut. Dan dia masih akan menekuni nomor tersebut hingga persiapan mengikuti PON tahun 2020.

Ditanya kenapa Ridwan tak turun di nomor 1.500 meter? Alasannya karena dia tak ingin menunjukan

prestasinya di nomor andalannya tersebut. Hal itu bagian dari strateginya untuk bisa tampil maksimal di PON 2020. “Saya sengaja tak ikut di nomor 1.500 karena saya tak ingin lawan saya mengetahui kemampuan saya di nomor tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Ridwan adalah atlet andalan NTB yang diharapkan mampu mempersembahkan medali emas di PON/2020.

Pasalnya mantan atlet PPLP NTB merupakan atlet peraih medali emas di nomor 1.500 meter dan meraih medali perak di nomor 800 meter di PON/2016. Namun menatap PON 2020, Ridwan juga ingin turun di nomor 5.000 meter, sehingga dari sekarang Ridwan tengah mempersiapkan diri di nomor jarak jauh tersebut. (fan)

Satgas Pangan Turun Tangan Cek Kenaikan Harga Sembako Mataram (Suara NTB) Satgas Pangan NTB berani sesumbar tentang stabilitas harga bahan pokok selama bulan Ramadhan 1439 H ini. Dari penelusuran pasar di Mataram sampai Bima harga-harga masih wajar.

Penindakan diberlakukan saat ada indikasi permainan harga dan ketersediaan stok.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, Jumat (18/5) menjelaskan, tim Satgas Pangan menemukan harga yang masih stabil. Berikut juga ketersediaan stoknya.

Sejumlah komoditi yang rentan permainan stok dan harga antara lain, beras, telur, dan ayam. Sejauh

ini, kata dia, harganya masih wajar.

“Tidak ada kok kenaikan. Kita sudah cek ke pasar-pasar. Kita pantau langsung di lokasi, ibu Kadis (Perindag) malahan langsung turun ke Bima. Tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Bentuk kerja lainnya, sambung dia, yakni dengan mendata pedagang besar, distributor, atau penyalur. Bahwa, tim satgas pangan mengingatkan soal ancaman pelanggaran atau pidana.

Syamsudin menerangkan, penindakannya dapat berupa administratif berupa teguran sampai pencabutan izin usaha perdagangan.

“Sanksinya mungkin administrasi dulu dari Disperindag. Kita beri

pelaku usaha ini pemahaman, kita ingatkan,” ujarnya.

Pengecekan stok ataupun distribusi dilakukan ketika ada gejala kenaikan harga yang tidak wajar.

Sembilan bahan pokok merupakan sasaran pengawasan tim Satgas Pangan.

Pengecekan dan pengawasan meliputi kenaikan harga, permainan kartel, penimbunan suplai, penggunaan pestisida, dan masa kedaluwarsa makanan.

Pengawasan itu bakal terus dilakukan selama bulan puasa. Terlebih saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Syamsudin menyebut, kerja tim Satgas Pangan juga jangan sampai membuat pelaku usaha khawatir. (why)

Makam Loang Baloq, Bukti Penyebaran Agama Islam di Mataram Mataram (Suara NTB) Nama makam Loang Baloq di masyarakat Lombok sama populernya dengan makam Ketak, Makam Nyatuk, maupun makam keramat lainnya. Seperti makam lainnya, makam Loang Baloq yang terletak di Tanjung Karang, Sekarbela ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari wali yang menyebarkan agama islam di Lombok yaitu Syaikh Gaus Abdurrazak beserta pengiringnya, Datuk Laut.

“Beliau merupakan orang kepercayaan dari Syaikh Gaus Abdurrazak yang membawa beliau ke Lombok dari Palembang sana,” cerita Tarmizi, penjaga makam Loang Baloq kepada Suara NTB. Syaikh Gaus Abdurrazak adalah seorang ulama dan pendakwah agama Islam yang berasal dari Baghdad, Irak yang menyebarkan Agama Islam di Palembang lalu kemudian singgah di Lombok sekitar 18 abad lalu. Makam ini, ujarnya, sudah berumur ratusan tahun bahkan jauh sebelum pemerintahan kerajaan Karangasem di Lombok.

Nama Loang Baloq sendiri dalam bahasa Sasak berarti Lubang Buaya yang dulu dimungkinkan

mengingat lokasi makam ini dekat dengan sungai maupun laut.

“Di dalam makam ini selain adanya makam Syaikh Gaus Abdurrazak dan Datuk Laut, juga terdapat makam Anak Iwok yang tidak diketahui siapa orangtuanya,” ujar Tarmizi.

Makam Syaikh Gaus Abdurrazak sendiri terletak di sebuah lubang tepat di bawah pohon beringin sehingga terkesan makamnya sangat terlindungi. Pohon beringin inilah yang menjadi ciri utama dari Makam Loang Baloq karena ukurannya relatif besar dengan akar gantung menghiasinya.

Menurut kepercayaan masyarakat dulu, jika menginginkan suatu nazar atau keinginan dapat mengikatkan tali atau plastik di akar gantung pohon beringin ini. “Itu hanya sebagai sebuah tanda janji jika sudah berhasil, mereka akan kembali lagi ke sini untuk melepaskannya. Tetapi sekarang sudah sedikit yang melakukannya,” kata Tarmizi. Larangan menggantungkan plastik atau tali di akar beringin juga cukup nyata terpampang saat memasuki areal makam. Tetapi di bagian dalam makam, masih terlihat bekas plastik dan tali yang digantungkan warga saat berkunjung ke sini.

Dalam mengunjungi makam, ada

beberapa hal yang harus diketahui masyarakat yang datang berziarah.

Misalnya tidak lupa mengucapkan salam sampai tata cara berdoa di dalam makam yang nantinya akan dipandu oleh penjaga makam. “Soalnya banyak juga yang tidak tahu bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar di sini. Yang penting datang, kemudian doa terus pulang,” jelasnya.

Tarmizi menjelaskan Makam Loang Baloq ini ramai dikunjungi setiap harinya oleh masyarakat yang datang dari seluruh penjuru Lombok untuk berziarah. “Terutama saat hari besar keagamaan pasti ramai di sini.

Sampai berbis-bis mereka datang,” ceritanya. Apalagi sebelum puasa, tingkat kunjungan masyarakat ke Makam Loang Baloq juga tinggi sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadhan yang diisi masyarakat dengan ziarah kubur.

“Kalau saat puasa seperti sekarang, kunjungan sepi. Tetapi masih ada satu dua yang datang untuk ziarah,” ujarnya. Bahkan di tahun kemarin, ada satu rombongan yang jauh-jauh datang dari Lombok Timur ke sini untuk ziarah kubur sekaligus berbuka puasa di makam Loang Baloq. (uul)

(Suara NTB/ist)

Hal itu disampaikan Ketua KPID NTB, Yusron Saudi. Ia mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan KPI Pusat untuk menjamin pesta demokrasi lima tahunan berjalan demokratis. KPI menilai, lembaga penyiaran harus menjaga netralitas dengan tidak memberikan ruang khusus bagi paslon tertentu.

“Kami sudah edarkan surat pemberitahuan ini kepada seluruh lembaga penyiaran di NTB. Begitu juga KPI Pusat sudah menyampaikan ke seluruh lembaga penyiaran nasional,” kata Yusron, Jumat (18/5).

Dibeberkan Yusron, beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye. Begitu juga bagi paslon untuk tampil dalam acara TV dan radio di luar yang diperbolehkan, juga dilarang.

Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah memfasilitasi semua pasangan calon untuk beriklan di media penyiaran maupun media cetak. KPU memberikan jatah iklan semua paslon di satu media selama 14 hari.

Dalam satu hari, intensitas penayangan iklan sebanyak 10 kali. Sehingga selama masa kampanye tiap paslon mendapat jatah 140 kali.

“Itu baru di satu media penyiaran, kalau banyak media penyiaran dipakai, tinggal kalikan 140 kali itu saja dengan jumlah media. Ini sudah sangat banyak,” kata Yusron.

Selain itu, KPI Pusat juga melarang kehadiran peserta Pilka-

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 19 MEI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 64 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Gubernur Tidak Boleh Buta tentang Daerahnya MENJADI gubernur itu tidak boleh buta daerah yang dipimpinnya. Ketika pemimpin buta dan banyak tidak mengerti daerahnya, diyakini tidak akan bisa membangun.

Salah satu kunci agar bisa membangun secara lebih berkeadilan adalah mengetahui seluruh daerah.

Demikian pandangan Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Sangat Pendobrak ini mengatakan, semua daerah terpencil di seluruh pelosok NTB ini harus diketahui sehingga kebijakan pembangunan yang dilahirkan bisa tepat sasaran.

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

(Suara NTB/ist)

TGH. Abdul Wahab: Pantas Pimpin Masyarakat Lebih Luas PIMPINAN Pondok Pesantren Daul Khaer, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, TGH. Abdul Wahab menyebut Ali BD pantas memimpin masyarakat yang lebih luas.

Tidak saja menjad Bupati Lombok Timur, tapi bisa menjadi pemimpin NTB. Bersambung ke hal 15

Ancaman Kekeringan di 381 Desa

Dikhawatirkan Angka Kemiskinan Meningkat Mataram (Suara NTB) Memasuki musim kemarau, kekeringan mengancam 381 desa di NTB. Bencana kekeringan ini, dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini yang angkanya masih cukup tinggi.

TO K O H

‘’Paling diwaspadai dampaknya pada (meningkatnya) angka kemiskinan. Karena korban bencana sudah pasti akan jadi miskin,’’ jelas Kepala Pelaksana BPBD

Silakan Melapor KELOMPOK tani yang merasa dirugikan dalam pengadaan bibit bawang putih Sembalun, Lombok Timur disarankan melapor ke aparat penegak hukum. Dengan dasar laporan itu, akan ditindaklanjuti ke penyelidikan. ‘’Silakan, buat laporan saja. Nanti kita tindaklanjuti,’’ jawab Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin saat ditanya soal keinginan kelompok tani di Sembalun mengadukan persoalan itu ke penegak hukum.

Bersambung ke hal 15

NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Jumat (18/5).

Ia menegaskan, kekeringan memang belum berstatus sebagai bencana. Namun tak dinafikan langkah antisipasi

menurut Rum, harus dilakukan. Bencana dipastikan berdampak pada kemiskinan, termasuk kekeringan yang berpotensi melanda 381 desa. ‘’Sebab, aktivitas masya-

rakat mencari nafkah terhalang lantaran jadi korban bencana. Untuk itu tanggung jawab ini tidak saja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga instansi teknis lain,’’ katanya.

Bencana kekeringan berdampak pada sulitnya pasokan air bersih. Potensi kemiskinan terjadi jika masyarakat sebagai korban disibukkan men-

Diimami Syeikh Izzat Sayyid Rasyid, Jemaah Salat Jumat di IC Membeludak (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

DAK Fisik Tuntas Lelang KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) masih menahan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahap I bagi Pemda di NTB selain Kota Bima dan Lombok Timur. DAK Fisik tahap I belum ditransfer atau dicairkan pemerintah pusat lantaran Pemda belum memenuhi persyaratan, salah satunya mengenai penandatangan kontrak proyek DAK Fisik.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Jemaah salat Jumat pada minggu pertama Ramadhan di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC), Jumat (18/5) membeludak.

Membeludaknya jemaah salat Jumat ini lantaran jauh sebelumnya telah dinformasikan bahwa imam salat adalah Syeikh Izzat Sayyid Rasyid dari Mesir.

Pantauan Suara NTB, areal masjid Hubbul Wathan IC di lantai I dan II disesaki jemaah.

Bahkan sampai lantai dasar, penuh dengan jemaah yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Areal bazar buku murah yang berada di depan Ballroom IC NTB juga disesaki jemaah.

Sebelumnya beredar informasi bahwa salat Jumat pada minggu pertama Ramadhan di IC diimami Syeikh Izzat Sayyid Rasyid. Kemudian akan hadir juga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) rencananya akan menjadi khatib salat Jumat.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

PADAT - Suasana salat Jumat di Masjid Hubbul Wathan IC NTB yang dipadati jemaah.

Swahip

SK Pemberhentian Belum Turun

Nasib Dua Calon WakilKepala Daerah Terancam Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H/2018 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:06

19:19

Mataram (Suara NTB) – Surat Keputusan (SK) pemberhentian dua anggota DPRD NTB yang menjadi calon wakil kepala daerah hingga saat ini belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua calon itu, H. Rumaksi SJ, SH yang menjadi Calon Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) dan TGH. Khudori Ibrahim, Lc, MH yang menjadi Calon Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batas waktu sampai 27 Mei mendatang bagi calon kepala daerah yang sebelumnya menjadi anggota dewan untuk menunjukkan SK pemberhentian dari Mendagri. Jika sampai batas waktu tersebut tak dapat dipenuhi, maka keduanya terancam didiskualifikasi menjadi calon kepala daerah.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikon-

{

’’

Karena memang banyak sekali berkas-berkas yang diselesaikan dan waktunya bersamaan

{

H. Wirajaya Kusuma firmasi Suara NTB, Jumat (18/5) mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri.

SK pemberhentian dua anggota DPRD NTB itu sedang berproses. ‘’Karena memang banyak sekali berkas-berkas yang diselesaikan dan waktunya bersamaan,’’ terangnya.

Wirajaya menjelaskan, usulan pemberhentian lima anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilkada 2018 dilakukan secara bersamaan kecuali H. Rumaksi karena persoalan internal partai. Namun berkas usulan pemberhentian Rumaksi sudah berada di Kemendagri.

Bersambung ke hal 15

cari sumber air dan tidak sempat mencari nafkah. Demikian juga bencana lain, bisa dipastikan memicu kemiskinan baru karena harta bendanya rusak karena bencana.

Perlu kolaborasi dengan instansi lain, karena tanggung jawab antisipasi tidak pada instansinya. Kecuali pada fase kesiapsiagaan.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

Awasi Penggunaan Petasan AGAR memberikan rasa nyaman untuk beribadah bagi warga, kelurahan Karang Pule sejak awal Ramadhan sudah mulai melakukan pengawasan dan kontroling. Seperti yang disampaikan lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman, bahwa pihaknya beserta Babinkamtibmas setiap malamnya sering patroli untuk kontrol lingkungan. “Terutama sejak banyak isu-isu seperti sekarang ini, makanya kami waspada,” terangnya.

Patroli dilakukan setelah selesai ibadah tarawih dilakukan untuk menja(Suara NTB/uul) ga lingkungan tetap konH. Taufiqurrahman dusif. Selain kontrol, pihaknya juga berupaya menjaga wilayah Karang Pule dari beredarnya petasan atau mercon yang setiap tahunnya selalu bermunculan. “Padahal di sini belum kita temukan ada penjual petasan atau mercon. Tidak tahu mereka beli di mana,” katanya.

Petasan atau mercon ini, kata Taufiq, banyak dimainkan oleh anak-anak usia sekolah, tanpa memandang waktu.

Tentunya bunyi petasan sangat mengganggu masyarakat, makanya pihak sudah turun ke lapangan untuk menegur anak-anak dan remaja tersebut. “Kita sudah tegur mereka, dengan cara pura-pura ada yang ditangkap meski baru dua hari puasa. Biar mereka jera,” ujarnya.

Cara itu menurutnya efektif menghentikan anak-anak untuk bermain petasan. “Mungkin karena waktunya yang pas karena mereka sedang libur. Besok kalau sudah masuk sekolah, kita harapkan tidak ada lagi,” jawab Taufiq.

Selain petasan, jalur Karang Pule yang mulai ramai dipenuhi pedagang dadakan menjelang berbuka puasa juga menjadi perhatiannya.

“Kemarin sudah kami tinjau sampai dekat Panjitilar itu, tetapi masih aman-aman saja. Di sini juga tidak seramai di Panjitilar keadaannya,” kata Taufiq. Berkaca dari pengalaman tahun kemarin, kondisi di Karang Pule bisa dibilang bebas dari kemacetan. Tetapi pihaknya akan tetap mengontrol, agar masyarakat tetap nyaman saat menghabiskan waktunya untuk ngabuburit. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 4

Dua OPD di Mataram Diminta Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan indikasi kelebihan pembayaran volume pekerjaan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram. Dua OPD ini diminta segera mengembalikan kerugian negara akibat kelebihan pembayaran sebelum dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Denny Nizar Cahyadi, Jumat (18/5) menyebutkn, dua OPD dimaksud yakni Bagian Umum dan Dinas Pariwisata.

Secara keseluruhan Denny, tidak mengetahui total kerugian yang harus dikembalikan ke kas negara. Yang jelas, rekanan bersedia mengembali-

kan kerugian kelebihan pembayaran tersebut.

Ditambahkan, BPK memberikan batas waktu penyelesaian ganti rugi siang kemarin.

Jika tidak, akan berpengaruh terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Suratnya sudah selesai, tinggal ditanda tangani saja,” ucapnya.

Sementara, tunggakan aset

Dewan secara keseluruhan telah selesai. Baik dugaan penguasaan kendaraan dinas dan laptop serta ipad telah dikembalikan. Sebagian tengah menunggu penghitungan penggantian aset oleh tim penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah. Karena beberapa Randis ada yang hilang. “Berita acara kehilangan dari kepolisian sudah ada. Ting-

Herman (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

H. Denny Nizar Cahyadi

400 Potensi Wajib Pajak di Mataram Belum Digarap Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sedang menyelesaikan persoalan surat pemberitahuan pajak terhutang satu pengembang perumahan. Pasalnya, sejak 2012 hingga 2017 pajak bumi dan bangunan 400 wajib pajak belum tergarap dan jadi hutang.

Sekretaris BKD Kota Mataram, H. Denny Nizar Cahyadi menyampaikan, pihaknya sedang menyelesaikan pemecahan SPPTsalah satu pengembang di Kota Mataram. Sejak 2012-2017 pembayaran PBB satu kompleks perumahan tersebut belum terbayarkan.

Belum dikalkulasikan jumlah pajak yang belum masuk dalam daftar wajib pajak. Secara keseluruhan ada 400 WP di satu perumahan itu belum tergarap. “Bayangkan kalau Rp 100 ribu pajaknya dikali sekian WP sudah puluhan juta.

Dikali berapa tahun belum bayar,” bebernya, Jumat (18/5).

Dari segi pendapatan tidak

Jangan hanya Bersurat BADAN Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram diminta menggarap maksimal potensi pajak parkir. Padahal sebetulnya potensi pajak parkir cukup tinggi. Apalagi saat ini terdapat sekitar 73 titik pajak parkir. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengaku heran kalau target pajak parkir tahun 2017 lalu tidak tercapai, di tengah semakin banyaknya bermunculan potensi pajak parkir. ‘’Makanya di sini pemerintah harus proaktif. Jangan sampai itu menjadi pembenaran terkait penurunan realisasi pajak parkir,’’ sesalnya. Seperti diketahui, tidak tercapainya target pajak parkir menurut BKD karena tidak sedikit sasaran pajak parkir, justru tidak memungut parkir. Sehingga tidak ada dasar bagi Pemkot Mataram untuk menetapkan pajaknya.

Menurut Herman, sebelum dilimpahkan ke BKD, realisasi pajak parkir cukup tinggi. ‘’Ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa menurun,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Herman menilai, alasan yang diungkapkan BKD Kota Mataram atas menurunnya realisasi pajak parkir, kurang tepat.

Politisi Gerindra ini, banyak potensi pajak parkir yang akhirnya menguap begitu saja akibat ketidaktegasan BKD. ‘’Pemerintah harus tegas dalam hal ini BKD jangan hanya bersurat saja,’’ katanya. Justru BKD diharapkan proaktif turun ke lapangan. Dikatakan Herman, aturan main mengenai pemberlakuan pajak parkir, sudah jelas. ‘’Kalau di satu objek itu bisa kenapa di objek yang lain tidak bisa,’’ tanyanya.

Anggota Dewan dari Dapil Sandubaya menyerukan harus ada azas keadilan bagi objek pajak yang lain. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk karena tidak menegakkan aturan. Kalau saja BKD Kota Mataram lebih aktif turun ke lapangan, Herman yakin, itu bisa memberikan efek jera bagi pihak yang menolak pengenaan pajak parkir. ‘’Jangan hanya administrasi saja. Turun. Bila perlu dengan analisanya jelaskan kepada ownernya,’’ saran Herman. Dia mengatakan, untuk penarikan pajak parkir aturannya sudah jelas. Di mana 30 persen menjadi bagian pemerintah dan 70 persen menjadi hak pengelola pajak parkir. ‘’Artinya, tidak ada alasan juga pihak pengelola itu tidak mau. Toh mereka juga diuntungkan dalam hal pengelolaanparkir itu,’’ demikian Herman. (fit)

gal diproses saja,” tambahnya.

Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana membenarkan adanya sejumlah catatan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Mataram tahun 2017.

Dan ini sedang dikerjakan oleh BKD untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

“Iya, BKD sedang menyelesaikan itu,” jawab Mohan.

Penyelesaian berkaitan dengan tunggakan aset diduga dikuasai oleh Anggota Dewan telah purnatugas.

Termasuk pengembalian keuangan daerah. (cem)

mengurangi, karena 400 WP belum masuk daftar. Jika ini terakomodir justru akan menambah pendapatan. Denny menyebutkan, target PBB tahun ini Rp 27 miliar. Hasil evaluasi tahap pertama dari target 18 persen capaian kurang 1 persen saja.

Artinya, progresivitas penagihan pajak cukup maksimal. “Biasanya capaian kencang itu saat gebyar PBB bulan Agustus,” ucapnya. Lalu bagaimana dengan WP kecil pada tahun sebelumnya tak tertagih? Dikatakan, pihaknya sedang intens turun penagihan tiap hari ke lingkungan menggunakan mobil keliling.

Empat kendaraan operasional dimaksimalkan agar capaian PBB memuaskan.

“Kita ndak ada hari libur. Sabtu - Minggu tetap turun,” tambahnya. Diakui, belum ditemukan SPPT ganda. Di tahun sebelumnya dilakukan evaluasi dan koreksi terhadap seluruh wajib pajak. (cem)

Proyek Fisik Jangan Ada Bersentuhan dengan Hukum (Suara NTB/ist)

AMANKAN TEMPAT NASI - Petugas Satpol PP Kota Mataram mengamankan peralatan dan makanan milik pedagang nasi di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen, Jumat (18/5).

Petugas mengambil tindakan tegas karena pedagang disinyalir tak mentaati aturan pemerintah.

Berjualan di Siang Hari

Pol PP Sita Makanan Pedagang Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, mengambil tindakan tegas kepada pedagang yang nekad melayani pedagang siang hari, Jumat (18/5). Aparat penegak Perda ini menyita makanan miliki warung nasi di lingkungan Karang Tapen.

Dua peleton personel Pol PP turun melakukan penertiban sekitar pukul 10.30 Wita. Tim bergerak menyisir warung di Jalan Ismail Marzuki itu. Alhasil, petugas menemukan sejumlah warga melayani pembeli untuk makan di tempat.

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati menjelaskan, tindakan tegas itu sebagai terapi kejut bagi pedagang. Pemerintah sudah memberikan toleransi agar mereka tetap berjualan, tapi tidak melayani di tempat.

Justru, mereka melanggar dan seolah menantang petugas.

“Kita (pemerintah) sudah

berikan toleransi karena alasan mereka itu mata pencarian. Oke kita maklumi. Tapi kita sampaikan jangan melayani di tempat. Kok tetap dilanggar,” kata Bayu dikonfirmasi, Jumat (18/5).

Karena dianggap tak kooperatif, petugas menyita makanan milik pedagang. Disesalkan Bayu, para pedagang memanfaatkan tukang parkir untuk menarik pelanggan.

Pengendara yang lewat di Jalan Ismail Marzuki dipanggil dan diarahkan untuk makan. “Mereka jamaq (biasa) saja manggil orang,” sesalnya.

Tindakan tegas aparat ini justru mendapat protes dari pedagang. Sriamin tidak terima langkah Pol PP menyita makanan dan alat- alat berjualan milik pedagang. Menurut dia, dengan cara begini pedagang tidak bisa membayar hutang dan menghidupi keluarga mereka. “Terus nasi itu mau diapakan. Harganya itu ratusan ribu,” protesnya.

Barang dagang miliknya yang disita seperti alat menanak nasi, termos nasi, piring dan lain sebagainya. Sriamin memahami peraturan pemerintah. Tapi pemerintah diminta juga memahami kondisi ekonomi masyarakat. “Lauk ndak diambil. Tapi mau diapakan nasi itu. Kan jadi mubazir,” ucapnya.

Pedagang lainnya, Ani juga menyesalkan tindakan petugas. Tahun sebelumnya tidak ada penertiban seperti itu. Petugas hanya memberikan peringatan agar tidak vulgar melayani pembeli. “Kalau dulu ndak ada yang begini,” akunya.

Dia meminta kebijaksanaan pemerintah memberikan toleransi ke pedagang. Karena kebutuhan besar saat puasa Ramadhan maupun menjelang lebaran. Pantauan Suara NTB, pedagang bukannya kapok melayani pembeli. Sekitar 10 menit petugas meninggalkan lokasi, mereka kembali melayani pembeli. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sejak dini mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), agar melakukan akselarasi terhadap program fisik yang mereka miliki. Dia tidak menginginkan ada pekerjaan kejar tayang.

Dikhawatirkan ketika dipaksakan terjadi mal administrasi. Dan, capaian serapan fisik yang tak maksimal akan berimbas terhadap persoalan hukum. “Ini kultur yang harus diubah. Saya melihat setiap tahun terjadi pengulangan kasus yang sama,” kata Mohan, Kamis (17/5).

Seharusnya, program setiap tahun harus dilakukan pemetaan administrasi.

Maka ini lebih mudah dikontrol dan pengawasan akan lebih baik. Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram menambahkan, ada pola pelaporan serapan fisik maupun keuangan. Yang sebelumnya dilakukan per triwulan diubah menjadi setiap bulan.

Ini dimaksudkan agar capaian fisik dan keuangan terkontrol dari waktu ke waktu. “Saya tidak mau ada masalah tidak dikemukan dan jadi persoalan besar,” katanya mengingatkan. Pertemuan rutin bulanan di bulan April dan Mei diakui, belum bisa dilaksanakan. Rencananya menunggu Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana Saswito cuti umrah kemudian dilakukan evaluasi berkala.

Cara - cara seperti ini dengan sendirinya memberikan motivasi daerah untuk mempercepat realisasi anggaran daerah. Realisasi keuangan dan fisik Kota Mataram pada posisi April belum mencapai target. Dari target 29 persen realisasi keuangan mencapai 17,99 persen. Progres signifikan pada serapan fisik mencapai 20 persen.

Ditargetkan Mohan, paling tidak di triwulan ketiga nantinya progres fisik maupun keuangan mencapai 70 persen. “Standar diharapkan 70 persen. Dan, ini jadi ekspektasi tinggi di triwulan ketiga,” demikian kata dia. (cem)

Mataram Butuh Tambahan Truk Sampah Mataram (Suara NTB) Permasalahan sampah tidak lagi di hilir. Armada yang ada saat ini hanya mampu mengurai 85 persen dari total produksi sampah warga Kota Mataram. Agar penanganan maksimal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berharap ada penambahan 10 atau 15 armada.

Menurut Kepala DLH Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Jumat (18/5) bahwa wacana pengadaan satu truk untuk satu lingkungan sesuai arahan Dewan dinilai sangat positif. Tetapi ini akan dikembalikan dengan kemampuan penganggaran apakah memungkinkan atau tidak. “Kalau ada wacana begitu. Iya, kita berterima kasih sekali,” katanya.

Selama ini, pengaturan kendaraan pengangkut sampah menggunakan sistem zonasi sudah cukup efektif. Ada beberapa titik yang meng-

gunakan dump truck dan amrol. Dengan ketersediaan armada pihaknya memaksimalkan paling tidak dua atau tiga kali rotasi dalam sehari. Walaupun beberapa kendaraan kondisinya tak memungkinkan tapi tetap dipaksa untuk memaksimalkan sampah terbuang langsung ke TPA. Diakui Irwan, selama ini sampah harus mengendap dua - tiga hari di depo. Ini yang sering memunculkan persoalan. “Kalau satu kelurahan satu truk, maka selesai semua persoalan,” pungkasnya.

Mantan Camat Selaparang ini tidak mau muluk - muluk.

Seandainya ada penambahan 15 armada baik truk sampah dan amrol dipastikan dapat menyelesaikan masalah sampah di Kota Mataram.

Diberikan gambaran bahwa dengan ketersedian armada saat ini, mampu mengangkut 300-350 ton per hari.

Belum termasuk yang tersisa

di depo Lawata, Karang Pule, Sandubaya dan Karang Baru.

Jika diestimasi sekitar 15 persen sampah mengendap.

Sampah yang mengendap di depo akan tertangani bilamana ada penambahan armada.

“Regulasi dari lingkungan berjalan bagus,” tambahnya.

Artinya, jika efektivitas anggaran memungkinkan pengadaan armada bisa difokuskan untuk penanganan di depo dan sweeping sampah. Dikonfirmasi sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska S.Pt., menyampaikan selama ini persoalan dihadapi oleh dinas teknis dalam penanganan sampah yakni keluhan armada.

Kekurangan armada ini tak maksimal menangani sampah, sehingga terjadi penumpukan di depo dan TPS. Untuk itu, ia mendorong agar satu lingkungan disediakan satu truk sampah. Agar ken-

(Suara NTB/cem)

TAK DIOPERASIKAN - Dua truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram diparkir di halaman kantor.

Kendaraan ini usianya belasan tahun, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk dioperasikan. daraan roda tiga tidak lagi membuang sampah ke TPS,

melainkan langsung ke truk pengangkut sampah. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 5

Okupansi hanya 45 Persen

Hotel Berlomba Tawarkan Paket Ramadhan hingga Diskon Mataram (Suara NTB) Memasuki bulan puasa, okupansi (tingkat hunian kamar) mengalami penurunan. Berbagai siasat dilakukan untuk mengkonversi minimnya okupansi ini. Diantaranya dengan menawarkan paket-paket ramadhan.

Senggigi menjadi barometer. Keadaan saat ramadhan, lalu lalang wisatawan berkurang. Apalagi pemerintah memberlakukan kegiatan hiburan dibatasi. Para penyedia jasa perhotelan menyebut penurunan okupansi di atas 50 persen. Disituasi inilah pentingnya kreatifitas.

CoreHotel Premier Senggigi, adalah Hotel bintang 3 yang ikut meramaikan bisnis perhotelan di Lombok. Lokasinya di Jalan Raya Senggigi KM.12 CoreHotel Premier Senggigi merupakan salah satu hotel yang dikelola dan masuk dalam jaringan Core Hotels.

Memiliki 92 kamar yang terdiri dari dua tipe kamar yakni superior dan junior suites. CoreHotel Premier Senggigi yang memiliki ciri khas perpaduan warna yang sangat unik dengan gaya interior yang berbeda sehingga saat berada di kamar semakin terasa kenyamanannya. Dalam hal fasilitas CoreHotel Premier Senggigi sangat mengerti akan kebutuhan tamu.

Fasilitas yang disediakan adalah Clove Restaurant sebuah tempat untuk bersantai sambil menikmati hidangan menu makanan dan minuman yang beragam dari Chef yang berpengalaman. Tersedia juga ruang rapat dengan kapasitas mulai dari 70 - 150 orang, Laundry,FreeWi-Fidisemuaarea,multichanneltelevisiondanlounge.

Memasuki bulan Ramadhan Mei ini, CoreHotel Premier Senggigi memberikan promo menarik. Dimana harga untuk kamar Superior yaitu Rp 500.000.-nett termasuk sahur atau sarapan untuk 2 orang dan ta’jil.

Tidak hanya promo harga kamar saja, tetapi masih ada lagi promo yang akan diberikan seperti Bukber Ramadhan Package seharga Rp 85.000/Pax. untuk bersantap malam atau buka puasa bersama di Clove Restaurant. Untuk periode booking di tanggal 15-23 Mei 2018, akan diberikan tambahan diskon special sebesar 20% menjadi 68.000/Pax/Nett.

“Okupansi menurun, iya. Pemberlakukan diskon termasuk salah satu marketing strategi kita untuk meningkatkan revenue hotel. Cara kita dongkrak revenue ya dengan selling food & beveragesnya,” terang Amalia Kusumasari, GM Secretary CoreHotel Premier Senggigi. Hal serupa juga dilakukan Aruna, Hotel Bintang 5 yang ada di Senggigi.

Aruna Senggigi Resort and Convention juga melakukan hal yang sama menghadapi bulan Ramadhan. Humasnya, Indah Puritiara menyebut, okupansi hotel saat ini memang berkurang.

Strateginya, Aruna menawarkan paket promo dan bundling, baik di offline maupun online booking.

“Promo kamar kami menjadi 700rb/room/night dengang benefit free sahur/breakfast dan free buka puasa/dinner plus takjil untuk 2 orang,” kata Puri.

JugauntukmeningkatkanrevenueFB,Arunabukabeberapapaket untukramadhan.Diantaranya,pakettakjil,paketbukber,dimanaAruna menjual jajan buka puasa mulai dari Rp 10 ribu – Rp 150 ribu.

“Semacam angkringan kecil, tapi jumlah pcs yang dijual juga terbatas, meski variannya cukup beragam,” imbuhnya.

Untuk dua hari puasa, penurunan okupansi belum terlihat signifikan. Dalam seminggu kedepan, menurut Puri gambarannya dapat diangkakan.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, L. Hadi Faisal juga tidak menampiknya. Okupansi hotel dalam kota hanya 40 persen, sementara resort bisa mencapai 50 persen.

Penurunan okupansi, lebih dipengaruhi kebiasaan tamu-tamu dalam negeri yang enggan bepergian sepekan awal puasa. Kenaikan okupansi akan terjadi minggu ketiga dan keempat puasa.

“Karakteristik pelancong dan meeting biasanya di awal ramadhan tidak keluar rumah.

Itu juga mempengaruhi, sehingga okupansi hotel di Kota Mataram bisa di bawah 40 persen.

Kalau resort lebih bagus, 50 persen. Tetapi angka inipun masih cukup bagus, karena ramadhan adalah bulan low seassion,” demikian Hadi Faisal. Karena itulah, beragam program hotel lakukan untuk menyiasatinya. (bul)

(Suara NTB/bul)

PLN melakukan pemeliharaan jaringan.

PLN Tak Menjamin Ramadhan Bebas Pemadaman Mataram (Suara NTB) Meski bulan Ramadhan, tidak ada jaminan dari PLN untuk tidak melakukan pemadaman listrik. Meski begitu, perusahaan listrik milik negara ini berusaha agar pemadaman tidak dilakukan. Terutama saat penerangan sangat dibutuhkan.

Sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 250 Mega Watt (MW), dengan beban puncak (saat penggunaan listrik serempak) mencapai 233 MW. Artinya, cadangan listrik tersedia 17 MW. Demikian juga sistem kelistrikan Sumbawa, memiliki daya mampu sebesar 54 MW, dengan beban puncak mencapai 44 MW, tersisa 6 MW. Sementara untuk Sistem Kelistrikan Bima memiliki daya mampu 53 MW, dengan beban puncak mencapai 46 MW, tersisa 7 MW. Secara total, sistem kelis-

trikan di NTB memiliki cadangan daya sebesar 30 MW. Diatas standar cadangan ideal 25 MW. “Yang bisa menjamin itu cuma Allah. Kita gak mau takabbur. Kita berkomitmen untuk menjaga keandalan listrik,” demikian Rachmawan Primadya Setyawan, tim Humas PLN Wilayah NTB. Jika terjadi pemadaman, secara teknis masih memungkinkan dilakukan. Yang rutin dilakukan PLN adalah pemeliharaan jaringan. Beragam jenis pemeliharaan ini diantaranya, bisa pemotongan pohon yang

sudah mendekati jaringan, penambahan kapasitas trafo, atau penambahan jaringan.

“Ibarat motor. Kalau motor baru apa gak perlu dipelihara? Perlu dipelihara rutin juga kan? Nah, kenapa keliatan pemeliharaan sering? Karena lokasinya bergantian,” jelas Prima, panggilan akrabnya.

Kepada Suara NTB, Jumat (18/5), Prima menambahkan, pemadaman bisa terjadi kalau pemeliharaan jaringan, tapi ini biasanya dilakukan siang hari.

Itupun jika diperlukan saja sifatnya dan rutin dilakukan.

Untuk bulan puasa, biasanya

Pertamina akan Kerahkan Satgas BBM dan Elpiji Mataram (Suara NTB) PT Pertamina (Persero) telah mempersiapkan diri menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan elpiji Idul Fitri 2018.

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menyambut baik dan memastikan distribusi bahan bakar akan kondusif.

Keterangan resmi Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito melalui Pertamina Depo Ampenan, Jumat (18/5) dinyatakan, Satgas BBM ini bertugas mengawal ketersediaan dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah NKRI serta melayani kebutuhan BBM dan elpiji bagi masyarakat khususnya pemudik selama Puasa dan Idul Fitri 2018. Satgas BBM akan mulai aktif bekerja pada H-15 hingga H+15 Idul Fitri.

Pertamina sendiri telah melakukan evaluasi adanya peningkatan konsumsi BBM dan elpiji, serta memastikan ketersediaan BBM dan elpiji

bagi masyarakat selama puasa, arus mudik maupun arus balik.

“Kenaikan tertinggi diperkirakan terjadi pada puncak arus mudik, 9 dan 13 Juni 2018 dengan kenaikan 32% dan 29% dari konsumsi normal. Sedangkan arus balik pada 19 Juni 2018 yang diperkirakan mencapai 28%,” ujar Adiatma.

Pertamina, lanjut Adiatma telah mengantisipasi secara nasional jumlah pemudik tahun 2018 yang diperkirakan meningkat 11 – 13 persen dari tahun lalu. Menurutnya jumlah pemudik menggunakan roda dua diperkirakan mencapai 7,67 juta naik dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,8 juta.

Sementara jumlah pemudik yang menggunakan roda empat diperkirakan mencapai 3,46 juta, naik dari tahun 2017 yang mencapai 3,1 juta.

Untuk itu, Adiatma menguraikan rincian kenaikan penyaluran harian untuk tiaptiap jenis BBM. Kenaikan tertinggi terjadi pada BBM jenis pertalite dari 46 ribu kiloliter menjadi 55 ribu kiloliter (20%), disusul Pertamax dari 15 ribu kiloliter menjadi 18 ribu kiloliter (15%), Premium dari 24 ribu kiloliter menjadi 26 ribu kiloliter (7%), Pertamax Turbo dari 787 kiloliter menjadi 820 kiloliter (5%), Dexlite dari 1.598 kiloliter menjadi 1.678 Kiloliter (5%), Dex dari 485 kiloliter menjadi 504 kiloliter (4%) serta Avtur meningkat dari 15 ribu kiloliter menjadi 16 ribu kiloliter (5%). Sementara kebutuhan solar diperkirakan turun dari 35 ribu kiloliter rata-rata harian menjadi 30 ribu kiloliter.

Pertamina juga akan meningkatkan penyaluran elpiji pada Puasa dan Idul Fitri 2018 yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada minggu terakhir menjelang Idul Fitri, dengan kenaikan sekitar 17% dari rata-rata harian 23.124 metrik ton menjadi 27.000 metrik ton. Pertamina juga telah meningkatkan ketahanan stok elpiji menjadi ratarata 17,6 hari.

Untuk Pulau Lombok, Pertamina telah menambah pasokan sebesar 14 persen dari kebutuhan normalnya.

Khusus kebutuhan elpiji sub-

sidi. Sebanyak 275.520 tabung melon disediakan untuk memperkuat stok dalam daerah. Jumlah yang disediakan ini, dua kali lipat dari tren histori kenaikan permintaan tahun sebelumnya.

Keadaan normal, kebutuhan elpiji, khususnya elpiji subsidi di Pulau Lombok dalam sebulannya mencapai 2.084.320 tabung. Dengan penambahan sebesar 14 persen ini, kata Firdaus, total Pertamina mempersiapkan 2.359.840 tabung.

Dari sisi distribusi, secara nasional Pertamina akan menyiagakan 3.094 agen elpiji PSO dan NPSO serta 31.612 pangkalan elpiji PSO di seluruh Indonesia. Membuka Posko Pengaduan melalui Contact Pertamina 1 500 000 serta Posko Pengaduan di tiap Marketing Operation Region (MOR) di seluruh Indonesia.

Masyarakat dapat menyampaikan kondisi ketersediaan BBM dan elpiji di wilayahnya, termasuk jika adanya pelanggaran di Agen dan SPBU. Selama Puasa dan Idul Fitri 2018 konsumsi BBM harian secara nasional diperkirakan naik rata-rata 15 persen. Mengantasipasi hal tersebut, Pertamina akan meningkatkan stok dan penyaluran BBM selama Puasa dan Idul Fitri dari rata-rata harian normal gasoline 90 ribu kiloliter menjadi 104 ribu kiloliter per hari.

Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, I Komang Gandhi menyatakan, tahun ini pengamanan distribusi BBM dan LPG lebih ketat. Antisipasi telah dilakukan Pertamina untuk menjaga berbagai kemungkinan-kemungkinan gangguan pendistribusian.

“Biasanya ramadhan dan lebaran, permintaan bahan bakar melonjak. Oleh karena itu, selayaknya dilakukan antisipasi, Dimana ada kesulitan bisa dilaporkan,” kata Gandhi.

Dengan peran Satgas ini, anggota Hiswana Migas menurutnya akan lebih nyaman, dan aman. Biasanya ketika permintaan tinggi, recoverynya lambat. Sebagai ujung tombak, anggotanya akan memanfaatkan tugas dan fungsi tim ini dalam rangka menjaga kondusifitas saat hari besar keagamaan. (bul)

pemeliharaan ditiadakan H-7 hingga H+7 lebaran.

“Petugas kami 24 jam juga siap memberikan layanan jika ada gangguan,” demikian Prima.

Dibagian lain, Fitriah Adriana, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah NTB menyampaikan, menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, PLN memberikan diskon Biaya Penyambungan (BP) tambah daya listrik sebesar 50% dengan maksimum potongan Rp 10 juta. Khusus rumah ibadah, potongan yang diberikan sebesar 100% atau gratis biaya penyambungan.

Pelanggan dapat mengajukan tambah daya mulai dari 220 VA (Volt Ampere) – 197 kVA (kilo Volt Ampere). Selain lebih murah, kata Fitriah, pelanggan bisa mendapatkan tambahan

daya listrik dengan cepat karena waktu Penambahan Daya (PD) tidak lebih dari 24 jam dan tanpa merubah kWh meter paskabayar menjadi prabayar ataupun sebaliknya.

Selama Ramadhan, pemakaian listrik masyarakat cenderung meningkat. Untuk itu PLN ingin memberikan kenyamanan melalui promo ini, dimana mereka dapat mencukupi kebutuhan daya listrik dengan biaya yang lebih murah.

Promo berlaku mulai 17 Mei 2018 hingga 30 Juni 2018. Untuk mendapatkan kesempatan ini, pelanggan dapat langsung mendaftar ke Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, email pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, danwebsite www.pln.co.id.(bul)

Pemprov Prediksi 2018 Jadi Tahun Emas Petani Tembakau

Mataram (Suara NTB) Tahun ini diprediksi menjadi tahun emas bagi para petani tembakau, terutama tembakau virginia. Cuaca yang mendukung dan kebijakan pemerintah pusat menjadi kabar gembira.

Musim kering datang lebih awal. Para petani tembakau Virginia mulai mengeluhkan terbatasnya pasokan air. Bahkan untuk kebutuhan penyediaan benih tembakaupun, petani harus berjuang keras mencari sumber-sumber air.

Ketersediaan air sangat dibutuhkan, terutama untuk penyiaraman benih dua kali dalam sehari.

Di jaringan-jaringan irigasi teknis, kita bisa menjumpai keadaannya mengering. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Saminuddin tidak menampikkannya. Akibatnya, masih minim petani yang melakukan penyemaian.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan, bahwa keadaan cuaca masih normal-normal saja.

Bahkan diproyeksikan tahun ini cuacanya sangat mendukung untuk kegiatan produksi tembakau virginia.

Persoalan cuaca adalah non teknis. Tahun 2018 ini panas akan cukup mendukung untuk penanaman tembakau virginia.

Komoditas perkebunan ini adalah jenis tanaman yang tak terlalu banyak membutuhkan air.

Jika hujan intens, justru emas hijau ini warna dan aroma daun keringnya setelah dioven (dikeringkan) akan berpengaruh kepada kualitasnya.

“Tahun ini panasnya bagus, kualitas tembakau Virginia pasti bagus. Kebijakan pemerintah juga bagus,” kata kepala dinas ditemui di ruang kerja-

nya, Jumat (18/5) kemarin.

Kebijakan dimaksud, bahwa pemerintah memperketat masuknya tembakau impor. Artinya, perusahaan akan memaksimalkan serapan tembakau di dalam negeri. Atas kebijakan ini, pemerintah daerah nantinya akan meminta kepada perusahaan mitra. Terdapat 18 perusahaan aktif yang melakukan pembelian tembakau agar meningkatkan jumlah pembeliannya.

Misalnya, satu perusahaan yang dulunya kuotanya 10.000 ton, lalu yang diserap hanya 5.000 ton, akan diminta untuk memaksimalkan serapannya.

“18 perusahaan ini kami akan minta menaikkan target pembeliannya. Tentu ketika target pembelian dinaikkan, makin banyak jumlah petani yang dibina untuk mendongkrak produksi,” jelas kepala dinas.

Husnul Fauzi mengatakan, dengan cara ini diyakini produksi petani akan terserap. Harganya?

Tahun lalu pembelian perusahaan mencapai 44.000/Kg untuk kualitas daun tembakau terbaik. Dengan cuaca yang mendukung, serta kebijakan pemerintah tahun ini, Husnul yakin petani tembakau di Lombok akan memiliki nilai tawar yang semakin baik.

Tahun ini pemerintah daerah berhasrat ingin mendongrak penanaman hingga 20.000 hektar dengan produksi tetap di atas 30.000 ton, dengan menghitung rata-rata produksi 1,7 kuintal/hektar. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB bahkan mengucurkan anggaran Rp 1,6 miliar untuk penyediaan benih kepada petani.

“Kepada petani swadaya kita sediakan benih gratis. Setiap petani mendapatkan 6 gram benih perhektar, untuk ditebar,” demikian Husnul Fauzi. (bul)

(Suara NTB/dok)

Tembakau Virginia

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 6

DPT Ganda Rawan Disalahgunakan Dibiayai Sponsor

(Suara NTB/ari)

Muhammad

KUNJUNGAN 2 pejabat Lombok Utara ke Austalia, masing-masing Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto dan Kepala Disbudpar KLU, H. Muhammad, S.Pd., – pekan lalu, diharapkan berimbas positif bagi perkembangan pariwisata KLU. Kunjungan itu sekaligus sebagai respons Pemda KLU atas undangan yang dikirimkan oleh travel agent asal Australia.

“Di Australia itu adalah bentuk kerjasama, dan yang memberangkatkan kita adalah sponsor. Tiket pulang pergi, hotel dan makan minum dia yang membiayai,” aku Muhammad, kepada

Suara NTB, Kamis (17/5) lalu.

Kunjungan ke Australia itu sendiri berlangsung selama 5 hari. Pejabat KLU yang berangkat ke negeri Kanguru itu tanpa keikutsertaan bupati dikarenakan belum mengajukan permohonan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Selama berada di Australia, pihak ketiga yang notabene bergerak di persoalan lingkungan hidup memfasilitasi Pemda KLU dalam melakukan promosi di sejumlah tempat. Di sana, pejabat KLU berkesempatan melihat destinasi wisata buatan yang telah dikembangkan dan mampu menarik minat wisatawan dari berbagai negara di dunia.

“Kalau MoU tidak ada, karena kita dibiayai. Makanya yang saya bawa, saya tampilkan di situ video-video tentang destinasi wisata, brosur dan (cinderamata) slempang khas Bayan,” sebutnya.

Muhammad mengakui, dari promosi di beberapa tempat di Australia pihaknya bertemu dengan warga Australia yang rata-rata pernah berkunjung ke tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) dan pernah pula berkunjung ke objek Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sampai saat ini, arus kunjungan wisatawan mancanegara khususnya Australia ke tiga gili masih dominan dibandingkan wisatawan asal negara lain. Muhammad meyakini bahwa dari dominasi kunjungan itu, masih banyak warga Australia yang memiliki potensi kunjungan ke Lombok Utara. Sehingga promosi yang dilakukan itu diharapkan berdampak dalam jangka panjang.

“Apalagi ke depannya kalau dibuka penerbangan langsung, misalnya Brisbane – Lombok, akan lebih bagus. Selama ini yang ada ke Bali saja, baru ke Lombok,” imbuhnya.

Dari kunjungan ke Australia itu pula, Disbudpar Lombok Utara menangkap beberapa persoalan yang masih dirasakan oleh warga Australia yang pernah berkunjung ke Lombok.

Di antaranya, persoalan kebersihan, prasarana pendukung di kawasan objek wisata hingga keanekaragaman biota laut.

“Toilet di tempat-tempat wisata kita akui memang masih kurang, itu juga perlu kita benahi karena bergantung dari anggaran kita. Tetapi prioritas ke depan kita perbaiki fasilitas di tempattempat yang ramai dikunjungi wisatawan,” tandasnya. (ari)

KPU Diingatkan Hati-hati Terbitkan Surat Suara

Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) diingatkan terkait temuan masih banyaknya DPT ganda yang belum dibereskan. Banyaknya DPT ganda ini rawan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan suara. Untuk itu, KPU perlu perlu selektif dan ketat dalam memberikan surat suara kepada wajib pilih.

“DPT ganda ini rawan disalahgunakan dan dimainkan untuk menjadi lumbung suara. Makanya nanti kami akan koordinasi dengan KPU agar hati-hati menerbitkan surat suara, dicek betul orang sesuai DPT,” harap Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar Abrar, M.Pd., Jumat (18/5).

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diberikan KPU ke Panwaslu, jumlah DPT di pilkada Lobar mencapai 463.493 orang. Dari jumlah ini pemilih perem-

puan paling banyak mencapai 232.919 orang, sedangkan lakilaki sebanyak 230.574 orang.

Mengacu data itu, setelah dicek ternyata terdapat 938 sampel DPT yang ganda, 938 sampel DPT yang ditemukan ganda, terbanyak di Kecamatan Sekotong sebanyak 388 orang, Gerung 139 orang, Batulayar 129 orang, Gunungsari 125 orang, Narmada 56 orang, Kediri 39 orang, Lembar 36 orang, Labuapi 22 orang, Lingsar 4. Data ini belum termasuk dari Kecama-

tan Kuripan.

Pihaknya berharap agar temuan DPT ganda ini dijadikan atensi oleh KPU, sebab dari temuan tersebut KPU harus turun melakukan pengecekan di lapangan. Meskipun dari temuan ini ada saja yang keliru, artinya tidak bermasalah, namun di sinilah perlu koordinasi.

Rencananya pihak Panwaslu akan mengundang pihak KPU untuk mempertanyakan terkait tindak lanjut temuan ini.

Kenapa rekomendasi setelah DPT ditetapkan baru diribut-

kan? Menurutnya sebelumnya pihaknya sudah merekomendasikan pada saat Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), selanjutnya pihaknya kembali merekomendasikan hasil temuan setelah penetapan DPT. “Kan rekomendasi sudah juga sebelumnya, bukan setelah penetapan DPT saja,” jelas Abrar.

Menanggapi hal ini, Divisi Hukum KPU Lobar M. Suhardi, SH., MH., menyatakan terkait logistik pemungutan suara pihak KPU sedang menyiapkan. Selain kotak suara, bilik suara hingga asesoris pencoblosan juga disiapkan.

Apalagi, Lobar melaksanakan dua pemilihan, Pilbup Lobar dan Pilgub NTB, maka jumlah kebutuhan kotak suara dikalikan dua. Dari jumlah

1.180 kotak menjadi 2.360 kotak suara. “Kotak dan bilik suara ini masih kita pakai,” imbuhnya.

Menurutnya, jumlah ini pun masih lebih karena menggunakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014 lalu sebanyak dua ribuan lebih. “Sekarang lebih sedikit, karena jumlah pemilih di TPS paling banyak 800 pemilih,” ujar Suhardi. Selain kotak suara, hal terpenting yang disiapkan yaitu surat suara.

Pada kesempatan itu, Suhardi menunjukkan pada wartawan contoh surat suara Pilbup Lobar 2018 yang akan digunakan pada pencoblosan 27 Juni mendatang. “Kami tentu akan droping surat suara sesuai DPT kami hati-hati juga,”imbuhnya. (her)

2018, Semua SD/SMP Ditarget Terapkan Kurikulum 2013 Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menargetkan semua sekolah di Lotim, baik SD maupun SMP pada tahun 2018 ini menerapkan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum ini, karena lebih kepada pendidikan karakter, sikap dan perilaku peserta didik. ‘’Selain dari pendidikan karakter, sikap dan perilaku.

Kurikulum 2013 juga lebih menekankan kepada keterampilan, sehingga siswa tidak bisa hanya memiliki (Suara NTB/dok) kecerdasan saja, melainkan Lalu Suandi harus ada beberapa faktor yang sudah disebutkan tersebut,’’ ujar Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, kepada Suara NTB, Jumat (18/5).

Di Kabupaten Lotim, kata dia, yang sudah menerapkan kurikulum 2013 belum semua sekolah terutama di tingkat SD, namun ditargetkan ke depan semuanya akan menerapkan kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara bertahap. Adapun sejauh ini, tahapan sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, yakni untuk tahap pertama sebanyak 103 sekolah, tahap kedua, 252 sekolah dan untuk ajaran baru di tahun 2018 ditargetkan seluruh sekolah menggunakan kurikulum 2013.

Menurutnya, penerapan kurikulum 2013 sangat penting untuk siswa itu sendiri, karena lebih menekankan pada penilaian sikap dan perilaku dari peserta didik. (yon)

Tarif PDAM KLU Terendah Se NTB

Tanjung (Suara NTB) Keberadaan tarif air bersih PDAM Lombok Utara diketahui adalah yang terendah se NTB, bahkan juga se Indonesia. Sejak diserahterimakan dari PDAM Giri Menang ke PDAM KLU tahun 2013 lalu, PDAM belum pernah merevisi tarif.

Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., Jumat (18/5) mengakui, Perusda air minum dengan harga jual paling rendah memang disandang oleh PDAM Lombok Utara. Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB juga menyarankan agar PDAM merevisi tarif disesuaikan dengan kondisi terkini.

“BPKP juga heran, tarif air minum kita di KLU sangat rendah dibanding PDAM daerah lain. Mereka sampai menyarankan ke kita untuk menaikkan tarif,” ujar Waliadin.

Saran tersebut cukup positif bagi kelangsungan bisnis PDAM di masa depan. Pihaknya pun berharap dalam jangka panjang, PDAM dapat menyesuaikan tarif. Hanya saja, tarif pelanggan bisnis PDAM di Gili Air dinilai masih sangat rendah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PDAM berpandangan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif karena investasi sarana dan prasarana belum maksimal di berbagai wilayah.

Tarif air bersih ke depan akan dinaikkan, apabila beberapa pertimbangan telah terpenuhi. Misalnya jaringan perpipaan telah menyentuh sebagian besar wilayah di KLU. Hingga PDAM bisa menjamin pasokan air bersih dalam jumlah dan kualitas yang terjaga dan berkelanjutan.

Waliadin menyebut, PDAM Lombok Utara saat ini masih fokus pada pengembangan jaringan perpipaan di berbagai desa, termasuk menambah perpipaan dari Sire ke Gili Air sebesar 4 inchi. Saat ini, PDAM Lombok Utara masih menunggu keluarnya rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan (AMDAL) dari BLHP Provinsi NTB. “Tahun ini kita menargetkan penambahan jumlah pelanggan sebanyak 3.500 orang, terdiri dari 2.000 pelanggan MBR dan 1.500 orang pelanggan umum. Kalau tahun 2017 lalu, pelanggan bertambah lebih dari 1.000 orang,” paparnya.

Pihaknya berharap, ekspansi pelanggan dapat dilakukan lebih cepat dari rencana tahun ini. Pasalnya dukungan anggaran untuk pemasangan meter listrik bagi warga MBR tinggal menunggu transfer data dari pusat. Namun sementara memperoleh penggantian dana dari pusat, maka pembiayaan untuk MBR akan menggunakan dana dari penyertaan modal daerah. (ari)

(Suara NTB/yon)

SURAT SUARA - Surat suara Pilkada Lotim yang baru tiba disimpan di Gedung Wanita Selong dan dikawal ketat aparat kepolisian.

Logistik Surat Suara Pilkada Tiba di Lotim

Selong (Suara NTB) Logistik surat suara untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Lombok Timur (Lotim) sudah tiba di Lotim.

Logistik surat suara tersebut tiba sekitar pukul 20:22 wita dengan total 900.124 ribu buah surat suara. Kepada wartawan di kantornya, Jumat (18/5), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, M. Saleh, mengungkapkan, surat surat cabup

dan cawabup yang sudah tiba di Lotim langsung disimpan di Gedung Wanita Selong dan dijaga ketat aparat keamanan.

900.124 surat suara yang tiba itu, dengan rincian yakni DPT 875 orang lebih dan cadangan 22 ribu lebih serta untuk persiapan pemilihan ulang sekitar 2000 surat suara.

“Suara suara untuk Pilkada Lotim kedatangan langsung dari tempat pencetakan di Surabaya,

untuk surat suara pilgub tunggu KPU Provinsi,” terangnya.

Surat suara yang sudah tiba itu, nantinya akan dilakukan pensortiran dan pelipatan dengan merekrut sebanyak 150 orang dengan didampingi oleh pengawas. Setiap pengawas akan mendampingi 10 orang yang rencana proses pelipatan dilakukan selama 6 hari dengan jumlah yang dilipat sebanyak 1.000 surat suara

per orang sehari. “Pengecekan langsung dilakukan dikuti pelipatan. Sehingga dalam satu menit satu orang bisa melipat 3 surat suara,” ujarnya.

Adapun masyarakat yang direktur untuk melakukan pelipatan surat suara harus bersikap netral meski dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Untuk itu, petugas pelipatan yang direkrut nantinya berasal dari keluarga petugas di

Sekretariat KPU Lotim dari berbagai kecamatan. Untuk penyalurannya sendiri dilakukan tiga hari sebelum hari H. “Jadi tiga hari sebelum pencoblosan, surat suara sudah ada di PPS. Kecuali beberapa item logistik lainnya seperti tabel maupun daftardaftar pengumuman, karena itu terlebih dahulu harus dipasang untuk diketahui oleh masyarakat,” ujarnya. (yon)

Paket Proyek KLU Jajaki Peluang Magang Dilelang, Kontraktor Tenaga Kerja ke Jepang

Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan angka pengangguran di KLU. Selain optimalisasi penyerapan tenaga kerja oleh perhotelan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga menjadi alternatif.

Kepala Disnaker PM, PTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Jumat (18/5) mengungkapkan, berdasarkan angka BPS, jumlah pengangguran di KLU masih tercatat sebanyak 2,15 persen. Walauapun terlihat rendah, namun perlu diantisipasi adanya tambahan jumlah pengangguran setiap tahun akibat persaingan lapangan kerja.

“Kita akan lihat di usia mana pengangguran itu lebih dominan, kalau di usia produktif maka kita punya terobosan, antara lain menjajaki kerjasama dengan pemerintah NTB dan Kemenaker untuk magang ke Jepang. Kita lihat peluangnya ada di Direktorat Pemagangan di Depnaker pusat,” kata Vidi.

Dalam proses pemagangan tenaga kerja ke Jepang itu, terdapat dua konsep yang bisa dilakukan. Pertama dengan sistem kerjasama Business to Business (B to B). Kerjasama ini melibatkan antar korporat di Jepang dengan di Indonesia.

Kedua, peluang kerjasama

melalui IM Japan, yang mana Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus memperoleh persetujuan dari pemerintah Provinsi NTB untuk memperoleh kerjasama B to G. Kerjasama ini didahului dengan melalukan penandatanganan kontrak B to G antara perusahaan Jepang dengan Pemerintah Lombok Utara dengan disaksikan oleh pemerintah pusat.

“Jika berjalan mulus, maka setidaknya akan ada 160 orang di KLU akan diseleksi oleh perusahaan Jepang di daerah.

Mereka yang dimagangkan ke sana akan diberi 3 hal, yaitu bahasa, budaya dan keahlian teknik,” ujarnya.

Vidi menambahkan sumber daya manusia yang disasar untuk pemagangan ke Jepang itu adalah yang mempunya latar belakang teknik, misalnya alumni SMK teknik atau Sarjana teknik yang berminat. Bisa pula dari kalangan sekolah umum (SMA). Sebelum didaftarkan, lebih dahulu akan dimagangkan di daerah.

“Penyerapan tenaga kerja masih murni dari swasta, yang bisa kita lakukan adalah mem-

beri pelatihan berorientasi pariwisata. Kita berpeluang mendapat bantuan dari pusat untuk meningkatkan SDM. Sektor pariwisata ini utamanya adalah pariwisata, sebesar Rp 600 juta dan PHP (Pengolahan Hasil Pertanian) untuk mendukung pariwisata,” kata Vidi.

Selain itu, pihaknya berharap alumni SMK khususnya SMK Pariwisata dapat tertampung di hotel dan restoran yang ada di KLU. Terlebih lagi, para alumni SMK pariwisata telah memiliki bekal keterampilan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perhotelan. (ari)

Vidi Ekakusuma (Suara NTB/dok)

Lokal Diutamakan

Selong (Suara NTB) Hingga pertengahan tahun 2018 ini, tercatat sebanyak 97 paket proyek di Lombok Timur (Lotim) yang mengajukan permohonan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lotim. Dari jumlah, sebagian besar di antaranya sudah ditentukan pemenang tender. Bahkan beberapa proyek sudah jalan pengerjaannya.

Kepala Administrasi Pembangunan-Unit Layanan Pengadaan (Adpem-ULP) Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi, dikonfirmasi, Jumat (18/5), menegaskan, proyek di Lotim yang sudah rampung proses tendernya. Seperti 9 paket proyek puskesmas dari 14 paket proyek di Dinas Kesehatan sudah dilakukan penetapan pemenangnya. Dan saat ini sedang dipersiapkan pelelangan untuk rehabilitasi.

“Tahap pelelangan untuk Dikes semua sudah selesai,” ujarnya.

Termasuk untuk proyek pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pengerjaan sedang berjalan. Sedangkan proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pembangunan sejumlah pasar di Lotim yang saat ini mencapai 65 persen pengerjaan.

Untuk kontraktor, ULP memastikan tidak ada rekanan yang dimenangkan terutama yang sudah di-blacklist. Proses penentuan pemenang tender terhadap kontraktor, katanya, pihaknya melakukan evaluasi dan

(Suara NTB/yon)

Lalu Mulyadi menelusuri rekam jejak dari rekanan itu. “Kita prioritaskan kontraktor lokal. Kalaupun kontraktor itu di-blacklist selama 3 tahun, maka tidak boleh lagi dia ikut. Karena sudah diketahui berdasarkan surat dari BPK mana-mana kontraktor yang sudah di-blacklist,” tegasnya.

Sementara beberapa paket proyek di Lotim yang belum yakni Dinas Pariwisata terkait proyek wisata bahari dan pengerukan taman wisata Labuhan Haji. Untuk kolam labuh dermaga Labuhan Haji ditargetkan bisa dilakukan pelelangan akhir Mei 2018 dan posisi saat ini masih menunggu UKLUPL dari persyaratan administrasinya. “Awal Juni kita targetkan semua sudah tuntas pelelangan,” harapnya. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 7

Pantau Keamanan Selama Puasa PEMERINTAH Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) memprioritaskan pembangunan infrastruktur di desa yang dibiayai dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Dari total termin pertama DD dialokasikan untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum, pemdes memasang sekitar 42 titik PJU. Puluhan Titik PJU ini dipasang di jalan dusundusun yang dinilai masih gelap. Selain itu pemdes setempat memasang CCTV di sejumlah titik. Pemasangan PJU dan CCTV untuk memantau keamanan di desa setempat.

(Suara NTB/her) Prasino Ilman “Kami prioritas kelancaran keamanan dan ketertiban di bulan Ramadhan. Apapun itu, tetap kami prioritaskan dulu titik yang gelap di sejumlah dusun di sini dengan pemasangan 42 titik PJU,” kata Kepala Desa Ombe Baru Prasino Ilman, Jumat (18/5).

DD termin I juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan insentif. Selanjutnya tahapan infrastruktur pembangunan anggaran DD dan ADD digunakan untuk meningkatan Infrastruktur bale zikir, jalan, irigasi, lampu penerangan jalan dan lainnya. Sebagai kepala desa pihaknya melaksanakan berbagai item program pemerintah sebaik mungkin agar hasil dari pekerjaan yang dikerjakan menggunakan ADD sebesar Rp248 juta dan DD sebesar Rp291,106 juta untuk termin pertama dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.”Sudah tentu harapannya dari hasil pembangunan tersebut akan memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan dapat dinikmati sebagai sebuah keberhasilan,” katanya.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan dalam pencairan pertama lanjut Prasino, diprioritaskan di bidang insentif. seperti posyandu, untuk pengurus RT, RW, marbot, guru ngaji dan lainnya. (her)

Disperkim Loteng Sortir Kembali Data RTLH

Praya (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini akan melakukan pensortiran kembali data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di daerah ini. Mengingat, adanya perbedaan data jumlah RTLH antara data dari TNP2K dengan data terpadu yang dimiliki Pemkab Loteng.

Hal itu diungkapkan Kepala Disperkim Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., saat dihubungi Suara NTB, Jumat (18/5).

Ia menjelaskan, data dari TNP2K menyebutkan jumlah RTLH Loteng saat ini sebanyak 16 ribu lebih. Adapun data terpadu yang dimiliki Pemkab Loteng jauh lebih banyak, mencapai lebih 127 ribu rumah. “Data inilah yang akan kita sortir. Mana rumah yang memang benar-benar dikatakan sebagai RTLH. Itulah yang nantinya akan ditangani melalui program pemerintah,” ujarnya.

Adapun untuk program penanganan RTLH tahun ini, sumber anggarannya ada yang dari pemerintah provinsi dan ada juga yang bersumber dari APBD Loteng. Di mana untuk yang dari APBD Loteng, sebanyak 298 rumah yang akan ditangani dengan alokasi dana sebesar Rp15 juta per unit.

Sementara pembangunan RTLH di Desa Batujai dan Desa Prai Make, ujarnya, sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan pembangunan RTLH dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan di Kelurahan Prapen, Serengan serta Panji Sari. “Jadi untuk anggaran yang bersumber dari DAU, fokus kegiatan di wilayah Kota Praya. Sedangkan yang dari DAK baru di luar Kota Praya,” jelasnya.

Khusus untuk yang didanai dari APBD Loteng, itu bentuknya berupa program stimulan. Di mana pemilih RTLH juga ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi tidak dibiayai seluruh. Hanya beberapa saja yang dibiayai. Sisanya ditanggung oleh pemilik rumah, jika biaya perbaikan melebih pagu anggaran yang ada. “Kalau untuk perbaikan total itu butuh anggaran Rp30 sampai Rp35 juta,” terangnya.

Diakuinya, keberadaan RTLH secara tidak langsung berdampak pada indek kemiskinan di daerah ini. Mengingat, RTLH juga merupakan salah satu indikator penilaian kemiskinan. Dengan kata lain, dengan semakin kecil jumlah RTLH didaerah ini maka angka kemiskinan juga bisa ditekan. (kir)

Kesbangpol Tegaskan Ormas Tidak Boleh ’’Sweeping’’ Giri Menang (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Barat (Lobar) mengimbau kepada seluruh organisasi masyarakat (ormas) untuk tidak melakukan aksi sweeping selama bulan Ramadhan. Pasalnya aksi ini tidak dibolehkan oleh aturan, termasuk pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melarang adanya aksi semacam ini.

“Kita imbau untuk tidak melakukan aksi sweeping.

Tidak boleh,” tegas Kepala Bakesbangpol Lobar Fajar (Suara NTB/her) Taufiq yang dikonfirmasi, Fajar Taufiq Jumat (18/5).

Diakuinya cukup banyak ormas yang terdapat di Lobar.

Hanya saja sejauh ini belum ada ormas yang masuk dalam kategori ormas garis keras.

Saat disinggung terkait pengawasan ormas terkait kemungkinan ancaman terorisme, Taufik mengharapkan momentum bulan Ramadhan ini bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dapat berbuat lebih baik. Di samping pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI/Polri.”Momentum Ramadhan ini kita semua diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT untuk berbuat lebih baik bagi bangsa kita, itu saja yang kita harapkan,” ungkapnya.

Sebelumnya pihak Pemkab Lobar sudah mendapatkan masukan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lobar, untuk mencatat atau mendata setiap ormas di Lobar. Termasuk juga memantau setiap pendatang yang masuk dan keluar di setiap perumahan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan masuknya teroris ke wilayah Lobar.

Atas kondisi ini, pihaknya sudah merapatkan masukan dari FKUB itu. Bahkan dirinya sudah meminta kepada kepala bidangnya untuk mengkaji saran itu untuk coba masuk di sekolah hingga pondok pesantren.”Sudah saya minta mengkaji semua (ormas –ormas yang ada), tapi sampai sekarang belum ada laporan bagaimana hasil pemantauannya, kita tunggu bersama,” jelasnya.

Kendati demikian Ia memastikan bahwa pihaknya tetap melakukan pemantauan kepada ormas yang ada. Sebab ormas yang terdaftar di pihaknya, pastinya memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART).”Kalau yang tidak terdaftar (di pihaknya), kita tidak tahu,” pungkasnya. (her)

(Suara NTB/dok)

BAGIKAN - Kepala Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Fuad Abdul Rahman membagikan SE pada pengelola restoran dan hiburan malam di Senteluk untuk menaati jadwal waktu operasional selama Ramadhan.

Selama Puasa, Satpol PP Awasi Hiburan Malam dan Rumah Makan Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menggelar patroli rutin untuk mengawasi operasional hiburan malam di wilayah Senggigi dan warung makan yang buka selama puasa. Selain patroli rutin, Satpol PP juga melakukan patroli atau razia dadakan jika memperoleh temuan dan laporan dari masyarakat.

Kepala Satpol PP Lobar Mahnan, SSTP., kegiatan patroli rutin terhadap hiburan malam

dan warung makan sudah disusun. Sesuai jadwal yang disusun kegiatan patroli dilaksanakan dua kali, yakni pada siang hari dengan sasaran rumah makan, sedangkan malam hari hiburan malam. Hal ini, ujarnya, mengacu Surat Edaran (SE) dari Pejabat Sementara Bupati.

Salah satu sasaran patroli rumah makan, ujarnya, mulai dari simpang lima Gerung yang menjadi tempat transit sopir truk. Lokasi-lokasi ini menjadi sasaran tiap tahun. Ia men-

gaku beberapa waktu ia melewati jalur tersebut, rumah makan masih tutup. Namun sesuai SE, rumah makan tidak ditutup total, karena di Lombok ini ada pemeluk agama lain. Apalagi di sejumlah lokasi rumah makan ini yang berjualan warga Muslim. Namun, yang perlu diperhatikan, jangan sampai para warga non Muslim vulgar makan di depan umum, sehingga mengundang reaksi warga Muslim.

Sementara itu Kepala Desa

(Kades) Senteluk, Fuad Abdul Rahman, menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan SE imbauan penyesuaian jam kerja selama bulan puasa. Surat edaran itu sudah disampaikan langsung Pemdes Senteluk bersama pihak keamanan kepada para pemilik atau pengelola tempat hiburan, kafe, restoran, spa hingga warung yang ada di wilayah desa setempat.

Diakuinya, para pengelola tempat hiburan maupun tempat makan di kawasan itu meneri-

ma dengan baik. Kendati demikan pihaknya tetap akan mengontrol kepatuhan dari para tempat hiburan dan tempat makan atas edaran itu selama bulan puasa nantinya. “Betul atau tidak dia indahkan imbauan itu,” ujarnya. Tentunya akan ada sanksi yang diberikan bagi yang tidak mengindahkan imbauan pembatasan waktu itu. Mulai dari memberikan teguran dalam bentuk surat, hingga penutupan jika teguran tidak pula diindahkan. (her)

Pelanggaran Pola Tanam Tinggi

5.413 Hektar Terancam Kekeringan Praya (Suara NTB) Pelanggaran pola tanam di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memasuki musim kemarau (MK) pertama tahun ini tercatat cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian (Distan) Loteng, Jumat (18/5), menyebutkan ada 14.307 hektar lahan pertanian di daerah ini yang melanggar pola tanam dengan tetap menanam padi. Padahal menanam padi tidak direkomendasikan oleh Pemkab Loteng. ‘’Sesuai ketersediaan air baku yang ada, total luas tanam yang direkomendasikan untuk menanam pada pada MK1 ini seluas 21.119 hektar.

Namun pada kenyataannya, hingga bulan April kemarin tercatat luas tanam padi di Loteng sudah mencapai 35 ribu hektar lebih, sehingga ada kelebihan luas tanam sebesar 14 ribu hektar lebih,’’ ungkap Sekda Loteng H. M. Nursiah,

S.Sos., MSi., Jumat (18/5).

Dari jumlah ini, ujarnya, sekitar 5.413 hektar di antaranya, kini terancam gagal tanam, karena mengalami kekeringan. Sekda menyebut, petani di Loteng banyak yang berspekulasi dengan menanam padi. Padahal pemerintah daerah, petani di daerah tersebut tidak direkomendasikan untuk menanam padi.

Selain itu, sebaran lahan

pertanian yang terancam gagal tanam akibat kekeringan tersebar di tujuh kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Praya Tengah, Pujut, Praya Timur, Praya Barat Daya dan Praya Barat. Kekeringan juga ada di Kecamatan Janapria serta Kecamatan Jonggat.

Nursiah menjelaskan, dalam hal ini pemerintah daerah tidak bisa melarang petani untuk menanam padi, sehingga

pemerintah daerah hanya bisa sebatas mengimbau. Kalau petani tetap ngotot untuk menanam padi, maka risiko sepenuhnya ada di tangan petani.

Meski demikian, pemerintah daerah dalam hal ini tidak lepas tangan begitu saja. Tetap ada upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap lahan pertanian yang terancam gagal tanam, karena kalau sampai petani gagal tanam dan merugi, imbasnya juga tetap kembali ke pemerintah daerah.

Ke depan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap petani akibat kekeringan, Pemkab Loteng akan lebih mengintensifkan sosialisasi kepada petani. Bahkan bila per-

lu, sebelum dibuat pernyataan tertulis oleh petani supaya tidak menanam padi di areaarea yang tidak direkomendasikan untuk menanam padi.

Kalau kemudian petani tetap ngotot untuk menanam padi, petani sanggup menanggung sendiri risiko yang timbul tanpa menyalahkan pemerintah daerah. “Selama ini itu yang terjadi. pemerintah daerah sudah mengimbau dan mengintruksi supaya petani tidak menanam padi di area tertentu. Tapi ada saja petani yang bersikeras menanam padi.

Ketika muncul persoalan karena kekeringan, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga yang disalahkan,” imbuhnya. (kir)

Minim, Pemanfaatan Asuransi SK Pemberhentian Hj. Sumiatun Keluar Pertanian di Loteng Praya (Suara NTB) Pemanfaatan asuransi pertanian di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih sangat minim. Padahal asuransi pertanian yang dikelola PT. Jasindo sangat besar manfaatnya dalam membantu petani. Terutama dalam membantu mengurangi kerugian yang dialami petani, jika terjadi gagal tanam atau gagal panen yang disebabkan oleh faktor luar.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pertanian (Distan) Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Jumat (18/5).

Dikatakan, jumlah petani di Loteng yang memanfaatkan asuransi pertanian masih di bawah 5 persen. Di satu sisi ancaman gagal tanam maupun gagal panen cukup besar.

“Terutama pada saat-saat sekarang ini. Di mana ancaman kekeringan sangat mungkin terjadi. Dengan kondisi musim dan cuaca yang seperti saat ini. Sayangnya kemudian program tersebut tidak banyak yang memanfaatkannya ,” terangnya.

Asuransi pertanian merupakan program pemerintah pusat dan merupakan salah satu upaya melindungi petani

(Suara NTB/dok)

L. Iskandar dari potensi kerugian saat musim tanam akibat gagal tanam ataupun gagal panen.

Asuransi ini berupa pemberian subsidi premi bagi setiap petani yang ikut program tanpa memandang status ekonomi petani bersangkutan.

Dalam program ini, petani cukup membayar premi sebesar Rp36 ribu per hektar untuk satu musim tanam. Di mana nantinya, ketika terjadi gagal tanam ataupun gagal panen akibat bencana alam dan hal-hal di luar kendali, pet-

ani berhak memperoleh santunan sebesar Rp 6 juta untuk satu premi yang dibayar.

Tanaman yang bisa diasuransikan dalam hal ini ialah tanam padi usia tanamnya di bawah 14 hari. Kalau sudah lebih dari batas waktu 14 hari tersebut, maka tanaman tersebut tidak bisa diikut sertakan dalam program asuransi petanian ini.

“Jadi kalau petani ikut program asuransi petani ini, ketika terjadi gagal tanam atau gagal panen, maka petani tidak terlalu rugi. Karena petani akan memperoleh santunan dari pihak asuransi,” sebutnya.

Sejak diluncurkan tahun lalu, pihaknya sudah melalui sosialisasi ke bawah dengan melibatkan penyuluh dan pihak terkait lainnya. Meski diakui hasilnya belum maksimal. “Ke depan kita akan terus berupaya melakukan sosialisasi semakisimal mungkin supaya semakin banyak petani di daerah ini yang ikut program asuransi petani, sehingga ancaman kerugian yang dialami petani, ketika ada kasus gagal tanam maupun gagal panen bisa diminimalisir,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) pemberhentian mantan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun sudah selesai diproses di tingkat provinsi. SK ini sudah keluar Jumat (18/5) kemarin, bahkan dijemput oleh pejabat terkait di Pemda Lobar ke Biro Pemerintahan Setda NTB. Sektretaris DPRD (Sekwan) Lobar, H. Isnanto Karyawan saat dikonfirmasi kemarin mengakui telah mendapatkan kepastian informasi bahwa SK pemberhentian Hj. Sumiatun dari jabatan anggota DPRD sudah keluar dari provinsi. Pihaknya memproleh informasi langsung dari pihak Biro Pemerintahan Setda NTB. Bahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kabag Pemerintahan Setda Lobar untuk menjemput SK tersebut ke provinsi. “Sudah saya kontak Kabag Pemerintahan, H. Hamka, hari ini (kemarin, red) akan diambil untuk SK pemberhentian ibu Hj. Sumiatun,” ungkap Isnanto yang ditemui di ruang kerjanya.

Ia menyampaikan sebelumnya rencananya pengambilan SK pemberhentian itu akan diambil oleh pihak kader Golkar. Hanya saja dari pihak Biro Pemerintahan Setda NTB meminta untuk pengam-

(Suara NTB/dok)

H. Isnanto Karyawan bilan harus dari Bagian Pemerintahan Setda Lobar.

Diakuinya pengambilan SK pemberhentian itu juga satu paket dengan SK Pengantian Antarwaktu (PAW) H. Sadli (pengganti Hj. Sumiatun).

“Tinggal kita jadwalkan saja di Banmus nantinya. Nanti kita ketemu sama pimpinan kapan kita rapatkan untuk itu,” sambungnya.

Namun ia mengatakan, ada kemungkinan pelantikan dari H. Sadli bisa dilakukan pada bulan ini. Namun itu kembali lagi menunggu hasil rapat dengan unsur pimpinan untuk selanjutnya dibahas dalam rapat gabungan pimpinan. (her)

Pemkab Loteng Berencana Lelang Sejumlah Aset

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tengah mempertimbangkan melelang sejumlah aset daerah, terutama kendaraan dinas (randis), baik roda dua maupun roda empat. Pelelangan dilakukan, karena besarnya biaya operasional atas aset yang dinilai cukup tinggi, sehingga memberatkan anggaran daerah.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Kamis (17/5). Han-

ya saja, akunya, aset daerah mana saja yang akan dilelang masih belum bisa dipastikan, karena tengah dilakukan inventarisasi aset-aset daerah sudah waktunya untuk dilelang.

Diakuinya, hampir setiap tahun Pemkab Loteng melelang aset-aset daerah yang dinilai sudah tidak produktif serta punya beban operasional tinggi. Seperti tahun lalu, pihaknya melelang puluhan kendaraan dinas roda dua. Kendati pun agak sedikit mengecewakan. Lantaran

dari sekian banyak aset yang dilelang, hanya beberapa saja yang dimenangkan oleh pemegang aset tersebut sebelumnya.

Padahal Pemkab Loteng sebenarnya berharap, dalam proses lelang pemegang aset sebelumnya bisa jadi pemenang lelang. Tapi yang banyak dapat pelelangan justru adalah orang lain. “Ini memang risiko dari sistem pelelangan terbuka. Di mana semua orang punya peluang yang sama untuk bisa memperoleh aset daer-

ah dalam proses lelang tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, ujarnya, pada lelang aset tahun ini, Pemkab Loteng akan lebih selektif.

Dalam arti, mana aset yang sudah seharusnya dilelang itulah yang akan dilelang. Kalau sekiranya aset tersebut masih bisa digunakan, kemungkinan tidak akan dilelang.

Kecuali kalau pemerintah pusat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan lelang aset daerah

dengan pola terbatas. Di mana aset daerah tersebut akan dilelang dengan ditawarkan kepada pemeganganya terlebih dahulu. Kalau pemegang aset daerah tidak berkenan, barulah aset daerah akan dilelang melalui lelang terbuka. “Soal ini kita akan bersurat ke pemerintah pusat. Siapa tahu, pemerintah pusat memberikan peluang untuk dilakukan lelang aset secara terbatas.

Khusus untuk aset-aset daerah saja,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

Halaman 8

Harga Daging di Pasar Tana Mirah Mulai Merangkak Naik Taliwang (Suara NTB) Sejumlah kebutuhan pokok (Bapok) di Pasar Tana Mirah, Kecamatan Taliwang mulai merangkak naik. Terutama, harga daging serta kebutuhan dapur lainnya, seperti bawang merah, bawang putih dan minyak goreng.

Bahkan kenaikan harga ini berkisar pada angka Rp5000 hingga Rp10. 000 perkilogram untuk daging (ayam dan sapi).

Sementara itu untuk Bapok lain kenaikannya hanya sekitar dua persen saja dari bulan lain.

“Khusus untuk daging sapi sekarang harganya berada pada angka Rp120- 125 ribu per kilogram dari harga normal sekitar Rp100-110 ribu. Harga ini juga kita prediksikan akan terus meningkat hingga lebaran nanti. Sementara untuk Bapok lainya kenaikanya tidak begitu signifikan hanya dua persen saja dari harga normal,” ujar Kepala Pasar Tanah Mirah Muhammad Ali, S. Ap, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Jumat (18/5).

Dikatakannya, sementara untuk harga daging ayam dari hari biasa seharga Rp40 ribu perkilogram kini sudah naik menjadi Rp45-50 ribu. Harga ini juga akan terus, seiring minimnya pasokan daging ayam ke pasar-pasar yang ada di Sumbawa Barat.

Terlebih lagi, saat ini ada fenomena “mengintip” pembeli juga terjadi di pasar ini. Artinya Bapok yang tersedia di pasar akan dibatasi, jika sudah banyak pembeli dan terjadi kelangkaan baru akan dikeluarkan ke pasar dengan harga yang tinggi. Hal itu terjadi untuk bawang merah dan putih, dimana barang yang di drop ke KSB, akan diendapkan dulu hanya sebagian kecil yang berada di pasar. Ketika H-7 lebaran baru akan dikeluarkan ke pasar dengan harga yang meningkat.

“Ada permainan harga di sini, dimana barang kebutuhan pokok, sangat dibatasi ada di pasar. Ketika sudah H-7 serta H-3 Bapok tersebut baru akan dikeluarkan dengan harga yang tinggi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Bapok lainnya yang diindikasi ada permainan yakni ketersediaan telor di pasar. Karena rata -rata para pedagang ini diduga menumpuk pasokan di tempatnya masing-masing tidak langsung masuk ke pasar tanah mirah.

Hal ini terindikasi terjadi, pasalnya telor ini setiap hari datang ke pasar, tetapi fakta di lapangan telur ini justru langka di masyarakat. Upaya penyetokan ini terjadi untuk menunggu harga telur ini tinggi, karena telor pasti dibutuhkan oleh masyarakat.

Kendati demikian, pihaknya juga tetap intens, melakukan pemantauan harga untuk bisa dilakukan antisipasi, sekilagus melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait dan satga pangan untuk disikapi secara serius.

“Kita akui permainan harga masih terjadi pasar, tapi hal itu tidak bisa dihalang-halangi karena mekanisme pasar memang begitu. Tapi yang kita minta disini, satgas pangan untuk bisa lebih berperan. Jangan jangan sampai masyarakat kesulitan karena stok terbatas,” tandasnya.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Drs. Syafruddin M. Si, menampik adanya kenaikan harga di pasar. Karena harga daging yang saat ini berada diangka Rp120-125 ribu perkilogram masih cukup stabil.

Kendati demikian, pihaknya juga akan tetap melakukan operasi pasar untuk bisa menekan harga tersebut. Sementara terkait dengan adanya permainan harga, pihaknya juga akan segera melakukan kordinasi dengan satgas pangan untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis.

“Terkait adanya dugaan permainan harga kita tetap akan berkoordinasi dengan satgas pangan terkait langkah yang akan kita ambil. Sementara untuk harga masih aman meskipun harganya sudah naik,” singkatnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Penyaluran Air Bersih kepada masyarakat di Pulau Bungin oleh BPBD Sumbawa, tahun 2017 lalu. Saat ini, masyarakat di sejumlah desa di Sumbawa mulai membutuhkan penyaluran air bersih seperti ini.

Sejumlah Desa di Sumbawa Mulai Kekurangan Air Bersih

Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski baru bulan Mei, namun sejumlah desa, terutama di pesisir Kabupaten Sumbawa sudah mulai kekurangan air bersih. Mereka mengajukan bantuan pendistribusian air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa.

Seperti disebutkan Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, didampingi Kabid Kedaruratan M.Nur Hidayat, Jumat (18/5) kemarin. Seperti laporan beberapa desa, yang tampaknya mulai mengalami kekurangan air bersih. Meski tetap harus

menunggu laporan resmi dari desa bersangkutan. Beberapa desa dimaksud yang minta pasokan air bersih, yakni desa Pulau Kaung Buer, Pulau Bungin Alas, Labu Jontal Pelampang dan Seminar Moyo Hulu.

Untuk untuk menurunkan bantuan air bersih, piihaknya

mesti mengusulkan terlebih dahulu dikeluarkannya SK Bupati tentang darurat kekeringan. Salah satu dasarnya selain permintaan tertulis dari desa juga ada pernyataan resmi BMKG tentang cuaca terbaru. Atas dasar SK inilah nantinya sebagai acuan dalam meminta bantuan ke BPBD

Provinsi maupun ke BNPB. “Sementara sekarang ini menurut BMKG, memang sudah masuk musim kemarau. Tetapi belum mencapai puncaknya. Jadi wajar jika kemungkinan masih ada hujan,” kata Zainal.

Hal ini, menurut Zainal mengingat anggaran untuk bantuan distribusi air bersih dari PABD Sumbawa juga cukup tebatas. Hanya dialokasikan untuk 100 tangki selama setahun. Sehinga masih mengandalkan bantuan dari provinsi

dan pusat, seperti tahun lalu, bantuan air bersih dari BPBD Provinsi maupun BNPB. Tahun ini, juga ada bantuan melalui APBD Provinsi untuk pembangunan satu unit sumur bor. Calon lokasinya berada di Ai Puntuk Moyo Hilir atau di desa Seminar Moyo Hulu. Tergatung hasil survei dari Provinsi nantinya mana lokasi yang dianggap layak. Harapannya, krisis air bersih ini bisa ditangani secara masif. Agar wilayah wilayah kekeringan bisa berkurang setiap tahunnya.(arn)

Oknum PNS Belum Lengkap, Lima Paket Dokumen Bapenda Tersangka Tipilu Mulai Disidangkan Sumbawa Dikembalikan (Suara NTB/bug)

Ansyarullah

(Suara NTB/bug)

Mulyadi

Pembahasan APBDes Desa Labuhan Lalar Sampai Difasilitasi DMPD Taliwang (Suara NTB) Ungkapan kata “terlalu” tampaknya pas diucapkan jika melihat proses pembahasan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) desa Labuhan Lalar, kecamatan Taliwang.

Betapa tidak, mulai dibahas sejak awal tahun sampai sekarang, alih-alih ditetapkan, prosesnya terus alot sampai harus difasilitasi di tingkat kabupaten.

Fasilitasi penyusunan ABDes desa Labuhan Lalar tingkat kabupaten itupun berlangsung di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Jumat (18/5).

Dalam pertemuan itu, hingga waktu istirahat siang, baik kepala desa maupun para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum juga menyepakati seluruh agenda kegiatan desa yang akan diprogramkan dalam dokumen belanja desanya tersebut. Meski dalam pertemuan hadir langsung kepala DPMD, Drs. Mulyadi, M.Si, Camat Taliwang Suryaman dan sejumlah tenaga pendamping desa.

Kepada sejumlah wartawan, kades Labuhan Lalar, Ansyarullah mengaku, pihaknya terpaksa meminta fasilitasi ke kabupaten untuk menyelesaikan penyusunan APBDesnya itu. Pasalnya sejak pembahasan di tingkat desa hingga difasilitasi oleh kecamatan, tidak ada kesepakatan antara pihaknya dengan BPD mengenai sejumlah program.

“Saya sebenarnya no comment. Tapi seperti itulah kondisinya sampai harus difasilitasi ke sini (DPMD),” cetusnya.

Ia mengklaim, tidak ada persoalan prinsip yang membuat proses penyusunan APBDes-nya harus molor selama ini. Hanya saja ada perbedaan pandangan terhadap alur proses penyusunan anngaran antara dirinya dengan para anggota BPD. “Itu saja kok,” kilahnya.

Menurutnya, dirinya selaku kepala desa siap menyelesaikan penyusunan dan penetapan APBDes di bawah fasilitasi DPMD hari ini. Sebab di sisi lain dokumen anggaran itu juga dibutuhkan untuk proses pencairan anggaran desa. “Yah intinya kami akan selesaikan secepatnya,” janji Ansyarulah.

Sementara itu, Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, MSi menyatakan, fasilitasi penyusunan APBDes desa Labuhan Lalar ini diupayakan pihaknya dapat selesai hari ini. “Kemarin di kecamatan tidak bisa selesai makanya dibawa ke sini. Dan hari ini harus selesai di sini karena memang tinggal sedikit lagi mereka bersepakat,” terangnya.

Ditanya mengenai, perbedaan para pihak (kades dan anggota BPD) sehingga membuat proses penyusunan APBDes berlarut-larut? Mulyadi mengatakan, adanya beberapa item program yang belum disepakati oleh keduanya untuk masuk dalam kegiatan anggaran. “Alasannya banyak misalnya BPD bilang belum prioritas, tapi desa sebaliknya. Tapi ini akan kita selesaikan hari ini juga,” tegasnya.

Selain desa Labuhan Lalar, diungkapkan Mulyadi masih ada 3 desa lain yang APBDes-nya belum selesai. Ketiga desa itu diantaranya, Seminar - Salit, Kemuning dan Dasan Anyar. “Memang paling telat Labuhan Lalar karena yang tiga sudah masuk siskeudes tinggal ditetapkan hasil evaluasinya setelah itu bisa cair anggarannya,” urainya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) segera memperbaiki kelima dokumen paket Lima dokumen paket milik Badan Pendapa- tersebut. Dalam hal ini diharapkan kelima dotan Daerah (Bapenda) Sumbawa dikembalikan kumen sudah dikembalikan atau dimasukkan pihak Bagian Layanan Pengadaan Barang dan ke LPBJP pada Senin mendatang. “Saya harapJasa Pemerintah (LPBJP), Jumat (18/5) kemar- kan kepada PPKnya hari Senin harus sudah in. Dokumen paket pasar tersebut dikembalikan masuk kelima dokumennya,” tandas Malik. karena masih ada yang belum dilengkapi.

Sementara, Kabid Pasar Bapenda SumbaKabag LPBJP Setda Sumbawa, Abdul Ma- wa, Arif Alamsyah, S.STP mengakui lik, S.Sos kepada wartawan membenarkan dikembalikannya dokumen paket pasar tersedikembalikannya lima dokumen paket milik but. Dari kelima dokumen dua diBapenda tersebut. Yakni paket Pasar Plamantaranya dari paket DAK dan pang, Pasar Langam, Pasar Brang Biji, Pasar tiga lainnya dari paket APBD. Utan dan tanah urug pasar Induk Karang Dari ferivikasi yang dilakukan Dima. Dimana dokumen yang masuk belum ULP, dokumen masih ada yang ditandatangani oleh PPK dan yang tertulis di masih kurang sehingga dimindokumen adalah PPK lama. Selain itu masih ta untuk dilengkapi. ada yang belum lengkap.

Rencananya, hari Senin “Dokumennya itu belum ditandatanmendatang dokumen tersegani oleh PPK dan masih tertulis but akan dimasukkan PPK lama. Kemudian masih ada kembali ke ULP, kareyang belum lengkap dalam dona dokumen yang kumen. Contohnya seperti masih kurang berupa tanah urug saat kita kaji, seformat yang belum harusnya menggunakan terisi. “KekuranSI003, tetapi dituliskan gan dokumen SI004. Itu kami minta ada beberapa ubah dan perbaiki. Maformat isian Abdul Malik kanya saya kembalikan yang belum dokumennya,” ujarnya. dilengkapi,” Pihaknya sudah mempungkasnya. inta kepada PPK supaya (ind) (Suara NTB/ind)

Izin Operasional Dermaga Labuhan Lalar di Tangan Bupati Taliwang (Suara NTB) Untuk urusan perizinan, dermaga Labuhan Lalar sepertinya sudah tidak ada persoalan lagi dalam rangka menyambut pemanfaatannya untuk kegiatan bongkar batubara PLTU Kertasari. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. H. Muslimin, M.Si, menyatakan, perizinan operasional dermaga Labuhan Lalar cukup diterbitkan oleh bupati karena status dermaga tersebut hanya sebagai dermaga pengumpan lokal.

“Kalau soal izin cukup bupati karena dermaga kita itu statusnya lokal. Nah kalau izinnya sekarang mati tinggal diperpanjang saja supaya bisa digunakan untuk bongkar batubara PLTU,” terang H. Muslimin kepada wartawan, Jumat (18/5).

Ia mengakui, saat ini pihaknya bersama Dinas Peker-

jaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) tengah ditugaskan untuk melengkapi sejumlah fasilitas dermaga untuk pemanfaatan bongkar batubara PLTU Kertasari. Berdasarkan permintaan pihak PLN, beberapa fasilitas yang perlu ditambah di dermaga adalah lampu penerangan, penambat (dolphin), akses masuk peralatan bongkar serta hal non teknis berupa keamanan dermaga.

“Sebelumnya ada kunjungan orang PLN dan mereka bilang bagus. Tapi tadi kita harus lengkapi beberapa fasilitasnya, makanya sekarang kami bersama PU sedang menyiapkannya,” timpal Muslimin.

Dikatakannya, kelengakapan yang diminta PLN itu dikebut pengerjaannya. Sebab sesuai rencana pada awal bulan Juni mendatang, pihak PLN akan memulai pengiriman per-

dana batubara PLTU Kertasari menuju KSB. “Kalau PU untuk urukannya ditarget 2 minggu ke depan selesai. Harapan saya yang lainnya juga bisa diselesaikan,” harapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, ada kekawatiran terbesar pihaknya terkait pemanfaatan dermaga untuk aktivitas bongkar batubara PLTU Kertasari. Yakni soal kedalaman perairan sekitar dermaga apakah dapat dilalui kapal pengangkut nantinya. Tapi kekawatiran itu tidak terjadi karena berdasarkan hasil survei pihak PLN kedalaman laut sekitar demaga cukup memadai.

“Dua hari mereka pantau kedalamannya ternyata kalau surut kedalaman depan dermaga itu sekitar 3,5 meter dan itu cukup dengan kapal yang akan mereka gunakan,” imbuhnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Salah seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumbawa Barat terpaksa harus duduk di kursi pesakitan karena diduga terlibat Tindak Pidana Pemilu (Tipilu). Oknum PNS berinisial AB (38) salah seorang guru di SMP Negeri 3 Poto Tano, disangka melakukan tindak pidana pemilu karena dianggap tidak netral. Bahkan saat ini tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa untuk diproses lebih lanjut.

“Tersangka serta barang bukti sudah kita serahkan ke Kejaksaan untuk bisa diproses lebih lanjut. Bahkan informasi yang ada, hari ini (kemarin) tersangka ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar, tinggal menunggu putusannya saja. Tindakan untuk tetap melanjutkan kasus Tipilu tersebut guna memberikan efek jerah bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama,” ungkap Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim, Iptu Putu Agus Indra SIK, kepada Suara NTB, Jumat (18/5 ).

Dikatakannya, terhadap tersangka ini, dijerat dengan pasal 188 UU Nomor 1 (satu) tahun 2015 tentang pengesahan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil gubernur.

Adapun hukuman bagi tersangka ini yakni pidana kurungan sekitar 6 bulan dan maksimal 9 bulan dan denda Rp600 ribu hingga Rp6 juta rupiah.

Sementara untuk

Putu Agus Indra

vonisnya hingga saat ini belum diketahui, karena proses sidangnya masih berlangsung di PN Sumbawa. Tetapi yang jelas upaya ini, sengaja dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada PNS lain yang tidak netral untuk tetap netral.

Apalagi PNS sudah disumpah untuk netral dalam setiap pemilihan di daerah baik itu Bupati/ walikota, maupun gubernur. Jika ada yang menyimpang sanksinya juga sudah sangat jelas dan tidak bisa diganggu gugat lagi.

“Kasus ini kita lanjutkan untuk memberikan efek jerah bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Ia mengatakan, untuk diketahui kasus ini terjadi sekitar bulan April lalu dimana tersangka dengan secara terang terangan menyuarakan untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon yang maju di Pilgub 2018 NTB. Tidak hanya menyuarakan untuk mendukung salah satu calon tersangka juga mengajak semua warga yang ada di desa Kokarlian untuk memenangi salah satu calon tersebut.

Ternyata hal yang disuarakan tersebut, didengar oleh Panwas kecamatan Poto Tano dan pengawas lapangan memproses oknum guru bersangkutan. Tersangka ini sudah juga mengakui perbuatannya dan langsung diproses secara hukum.

Dan saat ini t i n g g a l menunggu keputusan hasil sidangnya saja. (ils)

(Suara NTB/ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

Halaman 9

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB

Fisioterapi RSUD Dompu Siap Layani Pasien Syaraf dan Penyakit Dalam Dompu (Suara NTB) Rumah sakit umum daerah (RSUD) Dompu ditargetkan menjadi pusat rujukan sarana kesehatan di Kabupaten Dompu. Daya dukung sarana, prasarana serta sumber

daya manusia (SDM) menjadi penentu sebagai pusat rujukan. Dengan didukung dokter spesialis syaraf dan penyakit dalam, instalasi fisioterapi menjadi andalan RSUD Dompu dalam melayani

(Suara NTB/ula)

Pelayanan di instalasi fisioterapi RSUD Dompu. Tampak para pasien fisioterapi menunggu giliran untuk diterapi, Jumat (18/5).

pasien syaraf dan penyakit dalam.

Direktur RSUD Dompu, dr.

H. Syafruddin melalui Humasnya, Gunawan, A.Md, PIK kepada Suara NTB, Jumat (18/5), mengakui, layanan di instalasi fisioterapi menjadi salah satu andalan di RSUD Dompu. Terlebih instalasi ini selalu ramai dikunjungi pasien syaraf dan penyakit dalam. Sehingga berbagai peralatan medis dan tenaga terus disuport untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.

Untuk memberikan pelayanan prima dan profesional, Gunawan menyampaikan alur pelayanan di instalasi fisioterapi RSUD Dompu bagi setiap pasien. Sebelum ke instalasi fisioterapi, pastikan pasien didaftarkan di loket pendaftaran dengan mengambil nomor antrian. Untuk pasien yang baru pertama,

harus dilakukan pemeriksaan di dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis syarat yang ada di poli untuk memastikan penyakit yang diderita pasien serta rekomendasi pengobatannya.

Bagi pasien yang sudah mendapat rekomendasi dokter spesialis, dokter pribadi, puskesmas dan atau pasien lanjutan, bisa langsung ke poli fisioterapi setelah mendaftarkan diri di loket. Setelah dipanggil di poli fisioterapi, petugas akan melakukan asesman fisioterapi untuk mengkaji kondisi pasien. Hasil kajian dan berdasarkan indikasi fisioterapis, baru dilakukan terapi oleh terapis. “Sesuai indikasi kondisi pasien, akan dijadwalkan,” terangnya.

Ada beberapa kasus yang dapat ditangani fisioterapi, diantaranya nyeri pinggang (LBP), osteoarthitis (OA) /pengapuran sendi, trigger finger,

kaku sendi bahu (Frozen Shoulder), nyeri tengkuk, plantar fascitis/ tendo fascitis, rematik /rhematoid arthristik, vertigo, bell’s palsy (mulut dan wajah merot), stroke (lumpuh separo), fraktur (patah tulang).

Ischialgia (semper), hernia nukleus pulposus (syaraf terjepit), de quervain syndrome.

Paraesthesia akibat kondisi nyeri menjalar dan kesemutan, rasa seperti terbakar.

Asthma, Myalgia (nyeri otot) hingga batuk pilek yang menahun juga bisa ditangani di fisioterapi.

Stroke, nyeri pinggang, tulang belakang, astmah, pengapuran sendi lutut, tumbuh kembang anak menjadi kasus yang banyak ditangani di fisioterapi RSUD Dompu. Terapi ini tidak dilakukan sekali atau dua kali, tapi para pasien dijadwalkan hingga 3 kali sepekan atau sekali sepekan.

Namun pasien yang diterapis RSUD Dompu saat akreditajuga didorong untuk melaku- si rumah sakit. Walaupun kan tindakan serupa saat di mendapat akreditasi dasar rumah. “Upaya ini untuk bintang dua, namun ada bemempercepat proses penyem- berapa pokja penilaian yang buhan pasien,” kata Gunawan. bisa ditinjau sehingga bisa Instalasi fisioterapi meru- ditingkatkan ke akreditasi pakan sarana pendukung lay- m a d y a anan di RSUD Dompu. Sebel- a t a u umnya, fisioterapi ditempat- b i n kan di ruangan dekat ruang tang 4. rawat inap zal bedah. Seiring (ula/*) ketersediaan tenaga medis dan para medisnya serta sarana prasarananya, instalasi fisioterapi dijejerkan di ruang layanan rawat jalan poli di gedung depan. Setiap pasien yang berobat, bisa langsung masuk di ruang pelayanan.

Keberadaan fisioterapi juga menjadi nilai tambah Humas RSUD Dompu, Gunawan, A.Md.PIK. bagi (Suara NTB/ula)

Disperindag Temukan Kerupuk Mengandung Boraks Dompu (Suara NTB) Operasi pasar yang digelar Disperindag baru-baru ini di pasar Dompu berhasil menemukan kerupuk mengandung boraks. Kerupuk produksi rumahan tersebut diduga berasal dari luar daerah dan sudah beredar lama di wilayah ini. Kendati dipastikan mengandung bahan berbahaya Disperindag tidak menyita barang bukti dengan alasan tak memiliki kewenangan.

Kabid Pengawasan Pengendalian Industri dan Perdagangan Disperindag setempat, Amirudin, S. Tp., mengaku hanya memberi teguran pada pedagang agar tidak lagi menjual kerupuk berbahaya itu, sementara penyitaan bukan kewenangannya melainkan tanggung jawab kepolisian.

“Penyitaan tidak bisa kami lakukan karena kami tidak punya hak, yang bisa melakukan itu pihak kepolisian,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (18/5).

Selain melarang penjualan kerupuk mengandung boraks pihaknya bersama pemerintah provinsi berencana menindak lanjuti persoalan ini dengan mendatangi pengusahanya. Harapannya, aktivitas pencampuran bahan makanan dengan pembasmi kecoak itu dapat dihentikan kerena membahayakan kesehatan masyarakat.

Sementara untuk jenis makanan lain yang juga menjadi sasaran operasi dipastikan sejauh ini masih cukup aman,

tak satupun makanan kaleng maupun kemasan yang ditemukan kedaluwarsa. “Untuk barang lain baik yang kedaluwarsa dan sebagainya kita ini masih aman-aman saja. Bahkan sampai ibadah puasa ini berakhir,” ujarnya.

Amirudin mengatakan, operasi pasar ini akan rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada gejolak berarti terkait bahan pokok di lapangan selama pelaksanaan ibadah pusa, baik menyangkut harga maupun ketersedian

stoknya. Sedeangkan untuk penggunaan bahan pengawet pada takjil yang kini ramai dijajakan, Disperidag telah melakukaan upaya pencegahan dengan sosialisasi dini pada sejumlah pedagag, dan ketika nanti ditemukan adanya penggunaan bahan pengawet pihaknya tak segansegan memberi peringatan dan meminta aparat berwajib menindaknya.

“Kami sudah sosialisasi untuk makanan-makanan ringan untuk berbuka puasa agar tidak mengguna bahan berbahaya, seperti pewarna, pengawet dan sebagainya. Dan insyaAllah kami sangat yakin dengan kesadaran masyarakat kita di bulan ini tidak akan ada penggunaan pengawet seperti itu,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

PASAR RAMADHAN - Nampak warga berkunjung di Pasar Ramadhan, di lapangan Serasuba Kota Bima yang dibuka Kamis (17/5) sore.

116 Pedagang Kuliner Ramaikan Asi Mbojo Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima kembali menggelar Pasar Ramadhan. Tahun 2018 ini tercatat ada sebanyak 116 pedagang kuliner dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ikut meramaikan pasar tersebut.

Pasar Ramadhan 1439 Hijriah yang dipusatkan di lapangan Sera Suba atau disekitar Museum Asi Mbojo tersebut, dibuka resmi oleh Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, Kamis (17/5) sore. Pada hari pertama pembukaan saja pengunjungnya sudah membeludak.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Nurjanah S.Sos mengatakan pasar Ramadhan ini merupakan agenda rutin setiap tahun di Kota Bima. “Pasar Ramadhan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan kedepan. Mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni 2018 mendatang,” katanya.

Dikatakannya pasar Ramadhan tahun ini. Selain melibatkan UKM yang tercatat di Dinas setempat, juga melibatkan ratusan pedagang kuliner musiman. Mereka hanya membayar Rp70.000 untuk menyewa lapak. “Uang pendaftaran ini disetorkan ke Bank dan kami tegaskan tidak ada penarikan retribusi kepada pengguna lapak,” katanya.

Ia menamabhkan, dalam menjaga terjaminnya makanan para pedagang juga diwajibkan men-

genakancelemekdan kaos tangan.

Yang secara khusus disiapkan oleh pihaknya dan dibagikan serta dibagikan secara gratis.

“Kami juga melibatkan Satgas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin mengingatkan para pedagang untuk menyajikan makanan siap saji yang bersih dan higienis serta seluruh elemen masyarakat agar mendukung upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

“Pasar Ramadhan merupakan kegiatan rutin tahunan Pemerintah Kota Bima yang digelar selama bulan puasa. Tujuannta untuk menghidupkan UKM kuliner serta memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan lauk pauk untuk berbuka puasa,” pungkasnya. (uki)

Pol PP Intesifkan Operasi Miras dan Petasan Selama Puasa Bima (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dansat Pol PP) Kabupaten Bima terus mengintensifkan operasi selama bulan Ramadhan.

Dengan menyasar peredaran Minuman keras (Miras) dan petasan atau mercon.

Kepala Dansat Pol PP Kabupaten Bima, H. Sumarsono SH. MH, mengatakan operasi tersebut digelar untuk menjaga kelancaran masyarakat yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

“Tempat yang dianggap rawan peredaran miras kita sasar. Begitu juga petasan dan warung makan yang buka di siang hari,” katanya, Jum’at (18/5).

Sumarsono mengatakan, pihaknya sudah jauh hari terus melakukan pengintaian para pedagang petasan dan miras.

Apabila ditemukan mereka masih nekad menjual maka akan ditindak.

“Kita bisa menyita barang-barangnya, karena miras dan petasan bisa mengganggu dan meresahkan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah,” tuturnya.

Dijelaskannya, peredaran petasan atau mercon sangat dirasakan sangat mengganggu masyarakat. Seperti yang terdengar diantara waktu salat Magrib hingga usai shalat taraweh.

“Ini sering dikeluhkan masyarakat,”

katanya.

Menurut dia, Pol PP sudah berupaya meminimalisir peredaran petasan atau mercon yang dijual di pasar di Kabupaten Bima. Itu dilakukan sejak awal puasa dengan melakukan sosialisasi larangan menjual petasan.

“Kita sudah bergerak sebelum bulan puasa. Kita minta baik-baik agar petasan tidak dijual,” katanya.

Sumarsono mengaku larangan menjual petasan itu sejauh ini diterima baik oleh para pedagang. Terbukti dengan tidak adanya keluhan masyarakat terhadap suara petasan. Tapi pihaknya akan tetap mengantisipasi.

“Kami juga meminta masyarakat bisa membantu agar bisa menginfomasikan setiap ada peredaran petasan dan miras,” katanya.

Dia menegaskan, pengawasan terhadapat petasan dan miras dilakukan bersama pihak kepolisian. Langka tegas itu agar menjamin rasa aman dan kelancaran masyarakat melakukan ibadah puasa “Selain itu kami juga menghimbau kepada pemilik warung agar tidak membuka pada pada pagi dan siang hari. Warung dibuka sore hari. Kami berharap semua pihak bisa bekerjasama,” pungkasnya. (uki)

Dinsos akan Perbaiki BDT Dompu (Suara NTB) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejehtera (Rastra) belum sepenuhnya dirasakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang betul-betul membutuhkan. Tak sedikit mereka yang mapan secara ekonomi justru menerima bantuan ini, pun demikian sebaliknya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu,Ir.Fahrurrozimengungkapkan,banyaknyaketimpangandalampenyaluranbantuan sosial itu disebabkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dipakai merupakan hasil pendataan tahun 2015 lalu. Belum termasukperubahanditingkatdesatiaptahunyang biasanya syarat kepentingan.

“Makanya sekarang kita perbaiki BDT ini yang nantinya penyaluran bantuan kedepan akan fokus pada BDT tersebut,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (18/5).

Mengingat BDT acuannya merupakan hasil pendataan tahun 2015, Ir. Fahrurrozi mengaku, wajar akan terjadi ketimpangan ditengah masyarakat, seperti mereka yang

sudah berhasil mengubah hidupnya dengan modal bantuan namun masih tetap menerima bantuan. Karenanya tak heran banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan ini, termasuk terhadap mereka yang masuk BDT dan menerima bantuan atas dasar hasil verifikasi pihak desa yang biasanya syarat kepentingan politik dan kekeluargaan.

Hasil BDT ini, tegas dia, selanjutnya akan menjadi dasar semua pihak untuk menyalurkan bantuan pada KPM, baik yang menyangkut sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya. “Ini juga nanti akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan itu.

Dan BDT ini tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan dinas sosial tetapi semuanya akan mengacu pada BDT ini,” jelasnya.

Perbaikan BDT akan dilakukan pihaknya dengan memverifikasi kembali BDT sebelumnya, jika terdapat perubahan atau ketimpangan KPM Dinsos akan langsung menghapus dan menggatinya dengan rumah tangga lain betul-betul membutuhkan. “Hal ini juga sudah kita surati desa agar memperbaharui data-data tersebut,” pungkasnya. (jun)

Halaman 10

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu.

Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 183 – 184)

Ramadhan dan Keimanan Mukhlishin, S.Sy., MSi (Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Mataram) Dalam surat AlBaqarah ayat 183 Allah SWT memanggil pada dengan kata: yaa ayyuhall a d z i i n a aamanuu (hai orangorang yang beriman), ini bukan sembarang panggilan, sebab yang memanggil adalah Allah SWT Sang Pencipta alam semesta. Semua makhluk bergantung kepada-Nya. Tidak ada yang bisa independen dari-Nya. Maka siapa yang mengaku diri sebagai hamba-Nya hendaknya segera bergerak memenuhi panggilan ini.

Allah SWT dalam panggilan tersebut tidak menyebutkan kriteria yang bersifat duniawi, dengan kata lain Allah tidak berfirman: yaa ayyuhal aghniyaa’ (hai orang-orang yang kaya), hai orang-orang yang berkedudukan tinggi dan lain sebagainya, melainkan yang Allah SWT panggil adalah mereka yang beriman saja.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Barangsiapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari). Yang dimaksud berpuasa atas dasar iman yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Sedangkan yang dimaksud ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah SWT. Al-Khattabi berkata, “Yang dimaksud ihtisab adalah terkait niat yaitu berpuasa dengan niat untuk mengharap balasan baik dari Allah. Jika seseorang berniat demikian, ia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani puasa.” Hadits yang kita kaji di atas menunjukkan itulah orang yang berpuasa dengan benar. Benarnya puasanya jika didasari atas iman dan puasa tersebut dilakukan ikhlas karena Allah, mengharap pahala-Nya, mengagungkan syari’at-Nya, bukan melakukannya atas dasar riya’, cari pujian atau hanya sekedar mengikuti kebiasaan orang sekitar.

Kalau seseorang mendasari puasanya karena dasar iman, mengharap pahala dan ridha, maka tentu hatinya semakin tenang, lapang dan bahagia. Ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadhan yang ia dapati tahun ini. Hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa. Sehingga ia pun terlihat berhati ceria dan berakhlak yang baik. Sehingga siapa saja yang berpuasa kala itu, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni, walaupun banyak seperti buih di lautan.

Di antara hikmah ayat surat al-Baqarah pada ayat 183 terhadap seruan bagi orang yang beriman adalah bahwa dengan menyatakan keimanannya seseorang mampunyai posisi tersendiri dari sisi Allah SWT. Allah SWT sangat bangga dengan hamba-Nya yang beriman. Karenanya Allah SWT undang mereka secara khusus. Di dalam Al-Qur’an undangan yaa ayyuhal ladziina aamanuu selalu Allah SWT ulang. Menggambarkan betapa yang Allah SWT anggap sebagai hamba-Nya hanya mereka yang beriman. Yang tidak beriman tidak termasuk sebagai hamba-Nya. Posisi keduniaan apapun megahnya bila tidak disertai iman, Allah swt tidak bangga dengannya. Bahkan Allah SWT sangat benci kepada seseorang yang setelah diberi kenikmatan dunia, ia malah berbuat maksiat kepada-Nya. Ingat Allah SWT berfirman: “Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka dia akan berkata, “Tuhanku Telah memuliakanku”.

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka dia berkata, “Tuhanku menghinakanku”. (Al-Fajr:15-16) Di sini nampak bahwa ukuran berhasil tidaknya seseorang bukan terletak pada kekayaan atau kemiskinannya, melainkan terletak pada keimanannya.

Karenanya yang Allah SWT panggil pada ayat di atas adalah mereka yang beriman. Sebab kaya dan miskin di mata Allah SWT adalah ujian. Apalah arti seorang kaya jika ia tidak beriman dan mentaati Allah SWT, semua itu hanya kesia-siaan. Sebaliknya sungguh sangat mulia seseorang sekalipun dalam posisi yang sangat miskin tetapi ia beriman dan mentaati-Nya, dan ia akan tergolong mereka yang Allah SWT panggil dalam ayat di atas.

PKR, Ikhtiar Bumikan Alquran di Bulan Ramadhan Mataram (Suara NTB) Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc, PhD., resmi membuka Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) 2018 di Kompleks Islamic Center NTB, Kamis (17/5) malam. Pembukaan PKR 2018 dilakukan usai Salat Tarawih yang diimami Imam dari Mesir, Syekh Ezzat Sayyid.

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

PUKUL BEDUK - Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti memukul beduk sebagai tanda pembukaan PKR di Kompleks Islamic Center, Kamis (17/5) malam.

Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk yang dilakukan oleh Syeikh Ezzat Sayyid, Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti, Kepala Dinas Pariwisata NTB H. Lalu M. Faozal dan Muhammad Ustman Ansori atau yang biasa disapa Koko Liem.

Dalam sambutannya, Sekda NTB mengatakan, PKR merupakan salah satu ikhtiar dari Pemprov NTB dalam upaya memakmurkan Masjid Hubbul Wathan dan juga membumikan Alquran di bulan Ramadhan.

PKR 2018, merupakan ajang yang kedua setelah sukses digelar pada PKR 2017.

“Harapan kita mudahmudahan melalui Pesona Khazanah Ramadhan akan semakin menambah kecin-

taan kita kepada Masjid Hubbul Wathan,” ujarnya.

Rosiady mengharapkan ajang PKR 2018 bisa lebih sukses dibanding tahun sebelumnya. Ia meyakini, PKR 2018 menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Lombok dan menikmati suasana Ramadhan di Pulau Seribu Masjid.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan oleh Koko Liem. PKR 2018 sendiri menyajikan sejumlah rangkaian acara menarik, mulai dari Lombok Umrah dan Haji Expo 2018 yang diikuti 18 travel agent haji dan umrah pada 17 Mei sampai 21 Mei serta pameran buku Islami yang diikuti 25 penerbit pada 17 Mei sampai 10 Juni. (dys)

Awal Ramadhan, Sekolah Mulai Gelar Kegiatan Keagamaan Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah di Kota Mataram langsung melaksanakan kegiatan keagamaan pada hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadhan, Jumat (18/5).

Kegiatan keagamaan itu bertepatan dengan kegiatan iman dan takwa (imtak) di SD dan SMP di Mataram.

Seperti yang dilaksanakan di SMPN 16 Mataram, kegiatan dipusatkan di musala sekolah dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., mengatakan, kegiatan itu dimulai dengan pembacaan amalan-amalan, salawat, istighfar ,dan amalan lainnya.

“Acara berikutnya ceramah agama berturut-turut dari wakil siswa, ibu wali kelas,

guru pembina imtaq, kepala sekolah. Ketiga Salat Duha,” kata Suraji.

Dilanjutkan dengan kegiatan membaca Alquran yang dipandu oleh guru pembina dan siswa-siswa yang akan mewakili sekolah pada kegiatan Tadarusan di Musala Siti Aisyah Kantor Wali Kota Mataram mulai Senin (21/5).

Suraji menambahkan, selama pelaksanaan ulangan umum bersama pada 21 sampai 25 Mei 2018, kegiatan Ramadhan akan diistirahatkan. Kegiatan keagamaan SMPN 16 Mataram dilanjutkan kembali pada 26 Mei sampai dengan 8 Juni 2018.

Kegiatan yang hampir sama dilaksanakan di sejumlah sekolah. Seperti juga di SMPN 19 Mataram, Kepala

SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., mengatakan kegiatan keagamaan langsung dipimpin pengawas, H. Nasrudin S.Pd., yang didampingi Kepala SMPN 19 Mataram.

Sementara di SMPN 17 Mataram, pada Jumat (18/5) dan Sabtu (19/5) dilaksanakan kegiatan imtaq dan tadarus. “Hari ini (kemarin) dan besok (hari ini) anak-anak imtak dan tadarus,” ujar Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Hexana, S.Pd., pada Jumat (18/5).

Setelah itu, menurut Woody pada Senin pekan depan sampai dengan 25 Mei akan dilaksanakan ulangan umum bersama. Setelah itu kegiatan siswa di SMPN 17 Mataram kembali diisi dengan kegiatan imtaq. (ron)

Dewan Minta Gedung Baru SDN 10 Mataram Segera Dilanjutkan

Mataram (Suara NTB) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram meminta proses pembangunan gedung baru SDN 10 Mataram harus dan segera dilanjutkan. Lantaran, beberapa peristiwa serta kondisi fasilitas bangunan yang dianggapnya cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, karena tidak maksimalnya pembangunan gedung, belakangan beberapa persitiwa yang kurang sedap kerap terjadi.

“Pada prinsipnya proyek pembangunan gedung itu memang sudah semestinya harus dilanjutkan, “ Kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram I Gusti Bagus Hari Sudana Putra pada Suara NTB, Jumat (18/5).

Baginya kondisi ini merupakan masalah yang cukup serius.

Tapi ia sayangkan karena belum

tahu akar masalahnya secara detail. Adapun kaitannya dengan beberapa pihak yang mengaku sudah bersurat dengan tembusan ke DPRD Kota Mataram. Sejauh ini pihaknya belum menerima informasinya, apalagi isi surat tersebut.

Adapun selain memaksimalkan gedung, kaitannya dengan masalah sarana dan prasarana dasar seperti meubel, listrik, air, buku perpustakaan, pagar pembatas, dan sejenisnya harus segera dipenuhi. Dengan begitu kondisi bangunan tidak lagi menjadi bulan bulanan orang yang tak dikenal mencoret atau mengotori gedung itu.

Menurut politisi Demokrat itu, gedung sekolah tersebut sejatinya sudah hampir rampung, sehingga sudah terbilang bisa menampung cukup banyak siswa. Namun pada persoalan

tersebut, pihaknya melihat seperti terkesan kekurangan anggaran. Sehingga di satu sisi, dia melihat mandeknya proyek pembangunan itu dianggapnya cukup wajar.

“Kalau misalnya anggaran yang menjadi persoalan, nanti kita dorong pihak terkait untuk membahas anggarannya pada APBD Perubahan,” lanjutnya.

Supaya pembangunannya cepat rampung jelasnya, tentu pihak Pemerintah Kota Mataram dan perusahaan melalui Corporate Social Responsibilitynya harus duduk bersama dalam merundingkan persoalan tersebut. Begitu juga di antaranya dengan melakukan pembahasan yang serius lewat penganggaran APBD Perubahan.

“Semua pihak memang harus turun tangan, jika masalah anggaran yang menjadi persoalannya,” tutup Gusti. (dys)

(Suara NTB/dys)

BELUM RAMPUNG - Bangunan SDN 10 Mataram yang belum rampung. DPRD Kota Mataram mendesak Pemkot Mataram menyelesaikan pembangunan gedung sekolah ini.

(Suara NTB/ist)

IMTAK - Siswa SMPN 19 Mataram saat mengikuti kegiatan imtak di sekolah, Jumat (18/5).

Tingkatkan Pendidikan Karakter

Dikbud Dorong Sekolah Perbanyak Kegiatan Keagamaan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram mendorong sekolah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan. Kegiatan keagamaan itu untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa. Selain itu, pada bulan Ramadhan kali ini sekolah juga fokus pada kegiatan Ulangan Umum Bersama (UUB).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dihubungi Jumat (18/5) mengatakan, pihaknya sudah membuat surat kepada pihak sekolah berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sekolah selama Ramadhan.

Jumat (18/5) merupakan hari pertama masuk bagi SD dan SMP di Kota Mataram.

Menurutnya sekolah melaksanakan kegiatan keagamaan berupa kegiatan imtak.

“Hari ini ada kegiatan keagamaan juga sambil mempersiapkan kegiatan hari Senin,” ujarnya.

Pada Senin (21/5) pekan depan dimulai pelaksanaan UUB di SD dan SMP di Kota Mataram. Karena itu, pada Jumat dan Sabtu besok sekolah menyiapkan pelaksanaan UUB sekaligus melaksanakan kegiatan keagamaan. UUB

sendiri akan diformat seperti ujian sekolah, akan ada soal yang sama pada mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional.

Nantinya setelah pelaksanaan UUB, akan diisi kegiatan keagaaman lagi sampai dengan pembagian rapor pada 9 Juni mendatang.

“Kita sudah buat surat, itu intinya ada kita mau ulangan, jadi nanti sisa-siswa waktu setelah ulangan, ada kegiatan imtak sampai dengan 9 Juni pembagian rapor,” jelas Sidik.

Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menjelaskan, kegiatan keagamaan tidak hanya bagi siswa muslim, tapi juga bagi siswa non muslim.

Kegiatan keagamaan di sekolah diarahkan pada pendidikan karakter. Terutama pada beberapa poin pendidikan karakter, seperti gotong royong, tolong menolong, dan lainnya. “Saya harapkan puasa ini melatih kesabaran. Selama Ramadhan siswa diorientasikan pada kegiatan yang membangun empati dan karakter anak-anak,” ujarnya.

Nantinya menjelang lebaran akan ada juga pengumpulan zakat fitrah dan dilakukan pembagian zakat fitrah oleh sekolah. Di situlah akan tersampaikan sikap tolong menolong di diri siswa. “Ada zakat fitrah juga di sekolah,” pungkasnya.(ron)

372 Mahasiswa UIN Mataram Raih Beasiswa Mataram (Suara NTB) Sebanyak 372 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerima beasiswa tahun ini. Beasiswa yang diterima mahasiswa terdiri dari empat jenis beasiswa, yaitu beasiswa layanan umum, beasiswa prestasi, beasiswa tahfiz dan, beasiswa langka minat.

Penyerahan beasiswa berlang-

sung di auditorium pada tanggal 16 Mei lalu dan diserahkan langsung Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawalli.

Dalam sambutannya, Mutawalli sangat mengapresiasi kinerja Wakli Rektor III dan Bagian Kemahasiswaan yang telah bekerja keras dan objektif mulai dari proses seleksi hingga sampai pada tahap pen-

andatanganan pakta integritas para penerima beasiswa.

Dikatakan, jumlah keseluruhan mahasiswa UIN Mataram saat ini sebanyak 13. 217 orang.

Dari jumlah itu, yang mengajukan beasiswa keseluruhanya adalah 3.231 orang. Sementara yang terpilih sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 372 orang untuk tahun ini.

Lebih lanjut Mutawalli menegaskan upaya lembaga kian hari semakin menunjukkan geliat berkembang ke arah yang lebih baik, pengembangan mahasiswa adalah menjadi salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan kemajuan lembaga.

Rektor berharap agar dana beasiswa yang diterima tahun ini

dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan prestasi, kembangkan minat dan keteramapilan baik dibidang tahfiz, olahraga dan lainnya.

“Lembaga tahun ini mengeluarkan 849 juta khusus untuk beasiswa internal, sedangkan banyak lagi beasiswa lainnya seperti beasiswa Bank Indonesia dan PLN,” urainya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

Halaman 11

Rawan Jadi Celah Gugatan

KPU dan Bawaslu Diminta Tuntaskan DPT Bermasalah Mataram (Suara NTB) Kisruh data daftar pemilih tetap (DPT) pilkada serentak NTB periode 20182023 antara Bawaslu dan KPU NTB, mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Terutama dari para tim pemenangan paslon Cagub/Cawagub. Para tim Paslon menghawatirkan hal ini bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada, jika kedua lembaga penyelenggara tersebut tidak sinkron.

(Suara NTB/why)

PLEDOI - Mantan Direktur PT LTB, Lalu Martadinata menyampaikan pledoi secara lisan, Jumat (18/5) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Terdakwa Korupsi Penyertaan Modal PT LTB Minta Bebas Mataram (Suara NTB) Tiga terdakwa perkara korupsi penyertaan modal PT Lombok Tengah Bersatu menyerahkan nota pembelaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (18/5). Masing-masing ingin dibebaskan dari segala tuntutannya terkait korupsi penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar.

Para terdakwa itu antara lain mantan Direktur Utama PT LTB, Lalu Martadinata, mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Zahrun Arbaidi dan Direktur Keuangan Abdul Karim.

“Pada intinya kami meminta klien kami dibebaskan dari segala tuntutan,” kata Hadi.

Zahrun, kliennya sebelumnya dituntut penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta. Kemudian, dituntut mengganti kerugian negara sebesar Rp 552 juta.

Menurut jaksa, Zahrun terbukti mencuci uang hasil korupsinya sebesar Rp 700 juta tersebut. Modusnya, uang itu dikirimkan ke rekening orang lain terlebih dulu baru dikirimkan ke rekening pribadinya.

Sementara Martadinata menyampaikan sendiri nota pembelaannya. Dia menyinggung soal nilai transfer sebesar Rp 15 juta ke rekening BNI milik PT LTB dari Zahrun.

Sembari memohon kebijaksanaan hakim, dia mengaku pasrah atas apapun vonis hakim nantinya.

“Tapi saya tidak bisa langsung menerima (vonis hakim), saya tidak perlu mengakui kesalahan yang memang tidak pernah saya lakukan,” ujarnya.

Ketiga terdakwa dinilai penuntut umum terbukti bersalah di dakwaan ke satu primair. Yakni, Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mereka juga dituntut bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara berlanjut. Ini sesuai dengan dakwaan kedua dari penuntut umum.

Untuk terdakwa Zahrun, perbuatan TPPU yang dilakukan diancam dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 64 ayat 1. Sedangkan Martadinata dan Karim, diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 di undang-undang yang sama.

Martadinata dituntut penjara selama enam tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 36,5 juta. Sementara penjara lima tahun untuk Abdul Karim berikut denda Rp 200 juta. Karim sudah menitipkan uang pengganti kerugian sebesar Rp 100,4 juta.

Bentuk penyimpangan dalam kasus, menurut BPK RI antara lain, tahap perencanaan dan persetujuan kerja sama penyertaan modal, tahap pencairan modal, dan pelaksanaan dan penggunaan dana. (why)

Kodim 1615/Lotim Tes Urine Mendadak Mataram (Suara NTB) Kodim 1615/Lotim menggelar sosialisasi dan tes urine dipimpin langsung Pasi Inteldim 1615/Lotim Kapten Inf I Nengah Seneng di Aula Makodim 1615/Lotim Selong, Kamis (17/5). Tujuannya untuk memastikan jajaran internal Kodim bebas narkoba.

Sosialisasi dan tes urine yang dihadiri Kasat Binmas Polres Lotim Iptu Sigit S., dan KBO Sat Binmas Polres Lotim Aiptu Lalu Kusmayadi Artaatusa dan ratusan personel baik Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Kodim 1615/Lotim.

Pada kesempatan tersebut, Pasi Intel menyampaikan kegiatan sosialisasi dan tes urine sebagai salah satu upaya untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan prajurit khususnya Kodim Lotim.

Ia berharap, agar seluruh keluarga besar Kodim 1615/ Lotim senantiasa melakukan pengawasan yang ekstra terhadap anak-anaknya dari pengaruh narkoba.

“Terutama penggunaan media sosial sehingga terhindar dari hal yang bersifat negatif,” tegasnya.

Sementara Kasat Binmas Polres Lotim mengungkapkan, negara sudah termasuk kedalam darurat narkoba. Untuk itu harap dia, bersama-sama untuk melawan dan memerangi narkoba demi generasi penerus bangsa.

Menurutnya, narkoba juga sudah diedarkan dalam bentuk kemasan makanan dan permen untuk menimbulkan kecanduan pada anak-anak. Maka dari itu lanjutnya, perlu adanya pengawasan dan kewaspadaan terhadap anak-anak kita jangan sampai jadi korban.

Terpisah Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP., di sela-disela kesibukannya mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan tes urine kepada ratusan peserta sosialisasi dengan hasil negatif. “Alhamdulillah hasil tes urine anggota negatif atau nihil,’’ kata Agus.

Dijelaskannya, program P4GN ini merupakan program dari pusat hingga ke satuan-satuan Komando Kewilayahan yang harus dilaksanakan setiap triwulan. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba terhadap anggota, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan militer. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Proses tes urine di Kodim Lotim.

Raihan Anwar, tim pemenangan dari paslon nomor urut 1, H. Suhaili FT - H. Moh. Amin (Suhaili-Amin), mengatakan pemilih 54 ribu lebih yang diduga bermasalah versi Bawaslu yang diplenokan oleh KPU NTB, harus segera diperbaiki. Jika tidak, akan ada indikasi kuat pelanggaran pemi-

lu yang disengaja.

“Masak ada TNI/Polri masuk DPT, pleno KPU itu tidak lebih tinggi dari undang-undang, harus mengacu pada proses dalam menetapkan daftar pemilih. Jangan asal pleno dan masih bisa diperbaiki, “ungkapnya, Jumat (18/5).

Dia mengatakan, jika meli-

hat informasi dari media, kesalahan ada di tangan KPU, karena tugas Bawaslu adalah mengoreksi data yang disampaikan oleh KPU disesuaikan dengan lapangan. Ketika ada hasil koreksi dari Bawaslu, tugas KPU yaitu melakukan kroscek berdasarkanby name by address.

“Kalau mengatakan pemilih

ganda bisa dihitung dengan jari, anak kecil aja bisa hitung, kenapa diperdebatkan. Lebih baik turun data ulang,” tegasnya.

Menurut Raihan, angka 54 ribu tersebut sangat signifikan mempengaruhi kemenangan pada pemilu. Wajar seandainya tim paslon mempertanyakan data itu.

“Kalau betul faktanya, koreksi, masih ada waktu, kerja yang benar. Jangan berpolemik, mereka digaji untuk kerja bukan berpolemik,” tegasnya.

Sementara itu, tim paslon dari pasangan nomor urut 2, Ahyar Abduh - Mori Hanafi,

Made Slamet menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus segera menyelesaikan persoalan DPT bermasalah tersebut sebelum Pilkada digelar. Dan penyelesaiannya harus benar-benar transparan, sebab hal itu sangat sensitif.

Persolan DPT ini dikatakan politisi PDIP itu sangat rentan untuk dipolitisasi, oleh paslon yang kalah. Sehingga dijadikan pintu masuk untuk menggugat hasil Pilkada. “Data ini akan dijadikan senjata oleh paslon yang kalah untuk menggugat, sehingga harus segera diperbaiki masalah DPT ini,’’ tutupnya (ndi)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI PASPOR - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar (tengah) menunjukkan barang bukti paspor yang disita dari pelaku MR, WNA asal Malaysia, Jumat (18/5).

Imigrasi Mataram Tangkap WNA Malaysia Tekong TKI Ilegal Mataram (Suara NTB) Seorang warga negara asing asal Malaysia, MR diciduk petugas Imigrasi Mataram.

Pelaku awalnya digerebek karena menahan paspor Indonesia warga Sumbawa dan Lombok Timur. Namun berdasarkan bukti-bukti, penyidik kemudian mendalami dugaan pidana

penyelundupan orang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menjelaskan, MR yang di Malaysia bekerja di pabrik kelapa sawit kerap keluar masuk Indonesia selama 15 tahun belakangan ini.

MR pun juga sudah dua kali menikahi warga Lombok.

MR terakhir tercatat ma-

suk ke Indonesia 16 Februari 2018, menggunakan visa kunjungan. Dalam hal itu MR melebihi ketentuan, yakni visa kunjungan berlaku total selama 60 hari.

“Yang bersangkutan ini sering keluar masuk. Dari bukti yang kita dapat, patut diduga dia ini perekrut TKI nonprosedural,” ujarnya Jumat (18/5) didampingi Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi, Azhan Mirza.

MR dia-

(Suara NTB/ist_penrem)

Aksi bersih bersih Pantai Goa oleh anggota Dandim Sumbawa, sebagai rangkaian aksi Karbak sambut HUT Kodam.

Labuan Badas Sasaran Aksi ”Karbak” Kodim Sumbawa Mataram (Suara NTB) Sejak pagi personel Kodim 1607/ Sumbawa berkumpul di Pantai goa Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Sumbawa, Jumat (18/ 5). Mereka melaksanakan karya bakti (Karbak) bersama anggota Kepolisian, Kompi B Yonif 742/SY, Pegawai Camat Labuan Badas dan ratusan masyarakat setempat.

Karbak dipimpin langsung Dandim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, SE. Mereka melakukan pembersihan dengan menyisir sepantai Pantai Goa dari tumpukan sampah.

Samsul sapaan akrab Dandim Sumbawa menyampaikan, kegiatan karbak ini sebagai rangkaian menyambut HUT Kodam IX/Uday-

ana ke 61 tahun 2018 tanggal 27 Mei mendatang.

Selain itu sambungnya, kegiatan ini juga sebagai salah satu wujud kepedulian Kodim bersama masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kebersihan lingkungan serta keasrian sehingga akan memberikan manfaat kepada kita.

“Semoga kegiatan karya bakti ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua terutama masyarakat di sekitar pesisir pantai Goa,” katanya.

Kegiatan karya bakti yang dihadiri Camat Labuan Badas, dibagi menjadi beberapa sektor untuk mempermudah dan mempercepat pembersihan dengan mengutamakan hasil yang optimal. (ars/*)

mankan dari kamar kosnya di Seganteng, Cakranegara, Mataram. Di kamarnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti paspor Indonesia, paspor Malaysia, dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan rekapitulasi nama-nama kandidat pemberangkatan ke luar negeri.

“Total ada delapan paspor yang kita sita. Ada yang miliknya yang bersangkutan, sisanya paspor Indonesia milik warga Sumbawa dan Lombok Timur,” sebut Dudi.

Perbuatan MR itu diduga melanggar pasal 130 UU RI No 6/2011 tentang Keimigra-

sian. Poinnya tentang menguasai dokumen perjalanan paspor Indonesia.

Dudi menjelaskan, berdasarkan sejumlah bukti tersebut pihaknya akan mendalami lagi unsur pidananya. Seperti soal dugaan penyelundupan orang seperti diatur dalam pasal 120 ayat 1 UU RI No 6/2011 tentang Keimigrasian.

“Masih akan kita panggil saksi-saksi lagi, apakah si pemilik paspor ini hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri atau bagaimana. Itu yang masih kita kembangkan,” tutup Dudi. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 19 Mei 2018

Semua Sekolah di Mataram Harus Terapkan Kurikulum 2013 Mataram (Suara NTB) – Semua sekolah, baik SD dan SMP di Kota Maaram harus terapkan Kurikulum 2013 pada 1 Juli 2018 nanti.

Dengan begitu pada tahun ajaran 2018/2019 seluruh sekolah di Mataram menerapkan kurikulum 2013. Pada pekan ini, sekolah yang belum menerapkan Kurikulum 2013 mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., Jumat (18/5). Menurutnya 13 SMP dan 65 SD di Kota Mataram belum menerapkan Kurikulum 2013. Sekolahsekolah itu mengikuti Bimtek sejak Senin (14/5)

sampai dengan Sabtu (19/5).

“Sekolah yang masih menerapkan kurikulum sebelumnya harus off (berhenti menerapkannya) pada 30 Juni. Mulai 1 Juli semua sekolah di Kota Mataram harus menerapkan kurikulum 2013,” jelas Sidik.

Bimtek kurikulum 2013, kata Sidik merupakan kerjasama antara pihaknya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Malang.

Saat ini sebanyak 65 SD negeri dan swasta yang belum menerapkan kurikulum 2013.

Sementara SMP sebanyak 13 sekolah, SMP negeri hanya tinggal satu sekolah yaitu SMPN 23 Mataram yang belum menerapkan Kurikulum

2013, sisanya SMP swasta.

Ia menegaskan, memang berdasarkan program pemerintah di tahun ajaran 2018/2019 nanti semua sekolah menerapkan kurikulum 2013. “Akhir tahun ajaran ini harus tuntas. Tahun ajaran baru semua sekolah menerapkan kurikulum 2013,” kata mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Sebelumnya ia mengatakan, secara prinsip tidak ada kendala berarti dari penerapan Kurikulum 2013. Hanya perlu penguatan dan pemantapan. Selain itu juga perlu penambahan waktu untuk Kurikulum 2013. Di mana jam belajar kurikulum 2013 lebih banyak dibanding Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. (ron)

Halaman 12

Bulan Suci Ramadhan

Sekolah di Lotim Gelar Pesantren Kilat

Selong (Suara NTB) Sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sejak awal Ramadhan sudah melaksanakan pesantren kilat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memupuk akhlak dan keimanan siswa, baik di SD maupun SMP. Pesantren kilat juga diharapkan dapat membentuk manusia yang berkarakter.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Suandi, S.Sos, Jumat (18/5) menjelaskan, pelaksanaan pesantren kilat bagi para siswa jenjang SD maupun SMP merupakan agenda rutin dilaksanakan ketika memasuki bulan Ramadhan. Menurutnya, melalui pesantren kita itu kepribadian, akhlak serta keimanan para siswa terus mengalami peningkatan di bulan yang penuh berkah ini.

Ditambahkannya, momen-

tum bulan Ramadhan sangat tepat dilaksanakan pesantren kilat untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas ibadah para santri, seperti shalat tarawih, tadarusan serta memperbanyak ibadah sunnah lainnya. Selain itu, bulan Ramadhan diharapkan para santri dapat menjaga perkataan dan perbuatannya yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa yang sedang dijalankan.

“Melalui pesantren kilat itu, kita harapkan para siswa dapat memahami agama Islam dengan benar serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren kilat juga kita harapkan dapat membentuk manusia yang berkarakter,” ujarnya.

Usai pelaksanaan pesant-

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

ren kilat, nantinya pada, Senin, (21/5) akan dilaksanakan ujian semester genap yang dilaksanakan secara bersama baik SD dan SMP. Maka dari itu, Lalu Suandi mengingatkan kepada para siswa untuk tetap fokus belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian semester kenaikan kelas.

Termasuk usai pelaksanaan ujian semester, nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya untuk pembinaanpembinaan peserta didik, mental supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan fisik. Untuk kegiatan ekstrakurikuler nanti, Dinas Dikbud mengimbau kepada sekolahsekolah baik SD maupun SMP supaya menghindari kegiatankegiatan fisik mengingat bulan Ramadhan. Melainkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lebih kepada pembinaan-pembinaan. (yon)

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4839CP NOKA/NOSIN:MH1JFX117GK082062/ JFX1E-1081535 AN. I KETUT EKA ADNYANA HLG DSKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR6977CI NOKA/NOSIN:MH1JFX114HK276081/ JFX1E-1272882 AN. I NENGAH WIRNA HLG DSKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR4838CP NOKA/NOSIN:MH1JFX119GKO76120/ JFX1E-1074198 AN. I KETUT EKA ADNYANA HLG SKTR JL. RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR2563BE NOKA/NOSIN:MH1HB62147K-086296/ HB62E-1086624 AN.MURA NUR ATRIYANTI,SPD HLG DSKTR KODAYA ASRI JEMPONG HLG STNK R2 HONDA DR6381TM NOKA/ NOSIN:MH1JEP11SEK151459/ JEP1E-1146928 AN. FITRIA MAELANI HLG DSKTR SELAGALAS HLG STNK TRUK FUSO DR8021HD NOKA/NOSIN:FM17H041128/6D16C693013 AN. PT. NARMADA AWET MUDA HLG DALAM PERJALANAN KE JAWA

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 19 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 19 Mei 2018

Mengantisipasi Desa dari Kekeringan SETIAP tahunnya, ada ratusan desa yang terancam kekeringan. Di musim seperti sekarang ini, warga di ratusan desa ini, terancam merasakan dahaga berkepanjangan karena minimnya pasokan air. Pemerintah daerah, seharusnya menyiapkan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk mengayomi desa-desa ini dari potensi kekeringan.

Seperti disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, saat ini, kekeringan memang belum berstatus bencana. Namun, bukan berarti situasinya tidak bisa bertambah buruk. Ia menegaskan, warga korban kekeringan, hampir dipastikan hidupnya akan lebih susah. Dalam perspektif ekonomi, ia bisa saja menjadi lebih miskin dari sebelumnya.

Untuk memetakan potensi ancaman kekeringan di desa-desa, Rum mengemukakan, data yang digunakan Pemprov NTB sejauh ini masih merupakan data tahun lalu. Kondisinya juga diyakini belum jauh berubah.

Menurut Mohammad Rum, berdasarkan data tahun 2017, terdapat 381 desa yang terdampak. Tentu saja, diharapkan akan ada perubahan berupa penyusutan desa yang mengalami kekeringan. Sebab, sebelumnya Pemprov NTB sudah mengerjakan puluhan titik proyek sumur bor. Proyek-proyek ini tentu saja diharapkan akan menekan dampak kemarau di daerah tersebut.

Tahun ini saja, ada lima titik baru akan dibangun sumur bor. Akan dipilih desa yang benar benar mengalami krisis air jika terjadi kekeringan.

Namun, menyikapi kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan sumur bor. Diperlukan desain kebijakan yang lebih komprehensif, yang bisa menjawab persoalan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam jangka pendek, warga yang berada di daerah kering tentu harus mendapatkan pasokan air bersih. Untuk menjawab problematika ini, mau tidak mau Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya seperti TNI/Polri harus bekerjasama, memastikan seluruh titik “merah” yang butuh air benar-benar terlayani.

Dalam jangka panjang, strategi memulihkan keseimbangan lingkungan tentu harus menjadi fokus bersama. Pemprov NTB bersama semua pemangku kepentingan harus bahu-membahu memulihkan kerusakan hutan yang saat ini sudah berada dalam titik menghawatirkan.

Hutan adalah elemen penting dalam lingkungan kita yang harus dipulihkan fungsi ekologisnya jika kita ingin air kembali memenuhi ruangruang di dalam maupun di atas tanah. Hutan yang rusak oleh keserakahan dan kebodohan manusia, adalah resep sempurna untuk menciptakan kemarau yang mengancam banyak jiwa.

Memulihkan fungsi hutan tentu saja bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan kerjasama lintas sektor, pelibatan masyarakat lingkar hutan sebagai elemen kunci juga mutlak dilakukan.

Selain pemulihan fungsi hutan, infrastruktur untuk menjaga kualitas dan aliran air juga perlu dibenahi. Ada begitu banyak proyek di wilayah ini yang dikerjakan dengan kualitas sangat buruk. Di sejumlah daerah, proyek irigasi, proyek bronjong, bendung dan proyek sejenis sudah mengalami kerusakan meski baru saja selesai dikerjakan.

Di sini, persoalannya menjadi pelik karena kerusakan proyek semacam ini juga memerlukan komitmen dan kemurnian tekad dari berbagai pihak.

Khususnya, instansi yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Kita tidak menginginkan proyek yang seharusnya menangkal bencana, justru berbalik menjadi muasal bencana itu sendiri.

Air, adalah kebutuhan paling pokok manusia. Tanpa air, manusia akan mati. Dan jika kekurangan air, manusia akan sakit. Hal ini adalah rumusan sederhana, mengingat komposisi tubuh manusia memang didominasi oleh elemen pembentuk kehidupan ini.

Pemahaman terhadap pentingnya fungsi air bagi kehidupan di muka bumi ini tampaknya memang perlu benar-benar ditanamkan secara berulang. Tujuannya, agar semua pemangku kebijakan bisa menyadari bahwa di sektor inilah, pemerintah meletakkan titik mula pelayanan terhadap warganya. Sebab, semua kebutuhan lain bisa menunggu. Tapi untuk air, manusia tidak bisa menunggu. Mereka harus mendapatkannya. (*)

Halaman 14

Mengutuk Kekerasan, Membumikan Kedamaian Marhaban Yaa Ramadhan.

Nuansa damai jelang bulan suci sayang ternodai oleh oknum yang melakukan kekerasan. Kerusuhan di Rutan Mako Brimob dilakukan napi terorisme yang mayoritas muslim pada selasa (8/5) hingga Kamis (10/5). Apapun dalihnya, jatuhnya korban jiwa menjadi indikasi insiden tersebut patut dikutuk.

ANYA selang tiga hari, bom bunuh diri mengguncang Kota Surabaya pada Minggu pagi (13/5). Tidak mainmain, dalam waktu hampir bersamaan langsung terjadi di tiga lokasi, yaitu Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela (SMTB), Gereja Kristen Indonesia (GKI), dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Sawahan. Korban tewas dan lukaluka dilaporkan berjatuhan. Kejadian ini kembali patut dikutuk, apalagi terjadi jelang bulan suci Ramadhan.

Ajaran Tarhib Ramadhan atau bulan puasa adalah sarana latihan mengendalikan diri. Bulan latihan juga penting dilakukan dengan latihan pula. Dengan demikian latihan pengendalian sudah penting dilakukan jelang Ramadhan. Rasulullah SAW memberikan teladan menyambut Ramadhan sejak tiga bulan sebelumnya dan semakin meningkat hingga sebulan sebelum Ramadhan.

Irhamullah (2015) menyampaikan setidaknya ada tujuh hal yang dituntunkan dalam tarhib Ramadhan. Pertama adalah do’a. Do’a yang masyhur diajarkan Salafushshalih adalah “Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya’bana, wa ballighna Ramadhan”. Artinya, Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan sya’ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan.

Kedua, bergembira dengan kedatangan Ramadhan. Rasulullah SAW selalu menyampaikan kabar

Oleh : Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)) gembira kepada para sahabat bila Ramadhan datang. Ketiga, berazam (tekad kuat) dan niat yang tulus.

Perasaan senang akan kedatangan Ramadhan dapat melahirkan tekad yang kuat (azam) serta niyat yang tulus dan jujur untuk memanfaatkan Ramadhan. Selanjutnya tekad yang kuat (azam) dan niat yang tulus tersebut akan membuat seseorang produktif dalam mengisi Ramadhan dengan berbagai ibadah dan amal shaleh.

Keempat denfan bertaubat. Dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang dari ketaatan. Sebab, dosa dan maksiat dapat mengotori dan menutupi hati. Pemilik hati yang tertutupi oleh karat dosa dan maksiat biasanya berat melakukan ibadah dan amal shaleh. Untuk itu mesti dilakukan taubat dalam meyambut dan menyongsong Ramadhan karena pada bulan Ramadhan nanti, kita akan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah.

Kelima,persiapan dan perencanaan target. Gagal menyiapkan dan merencanakan sama dengan menyiapkan dan merencanakan untuk gagal. Agenda ibadah dan amal shaleh pada bulan Ramadhan semisal puasa, shalat tarwih, tilawah alQur’an, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya perlu disiapkan dan direncanakan dengan matang dengan target kualitatif hingga kuantitatif.

Keenam, iIlmu dan pemahaman tentang Fiqh Ramadhan. Amalan Ramadhan harus benar dan bersesuaian dengan syari’at dan sunnah.

Oleh karena itu guna menyambut Ramadhan dengan ilmu, perlu kiranya menyegarkan kembali pelajaran tentang fiqh ibadah pada bulan Ramadhan. Semisal fiqh puasa, shalat tarwih, zakat, sedekah, dan iabadah-ibadah lainnya.

Ketujuh, membersihkan hati dari sifat jahat dan buruk terhadap sesama muslim. Dendam dan dengki (hasad) merupakan sifat tercela. Sementara terbebas dari sifat tercela tersebut merupakan ciri orang beriman

dan bertakwa. Muslim hendaknya membersihkan dirinya dari sifat buruk ini sebelum memasuki bulan Ramadhan. Agar ia memasuki bulan mulia tersebut dengan hati yang bersih dan dada yang lapang. Agar dapat melaksanakan amaliah Ramadhan dengan hati tenang. Jangan sampai berbagai kebaikan yang dilakukan berupa shiyam, qiyam, sedekah, tilawah, dan ibadah lainnya menjadi sia-sia karena sifat dengki (hasad). Sebab hasad dapat melahap kebaikan seperti api yang menghanguskan kayu bakar.

Anjuran Kedamaian Esensi puasa adalah menahan nafsu dari perbuatan yang buruk. Diantara perbuatan buruk adalah kebencian dan kekerasan. Benci yang dianjurkan adalah benci terhadap kemunkaran dan perbuatan buruk lainnya. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim). Kemungkaran yang dibenci dalam hati masih selemah Iman. Naik sedikit adalah melawan dengan ujaran perbaikan.

Kebencian yang serampangan apalagi hanya berdasarkan unsur SARA semata jelas tidak dianjurkan agama. Benci menjadi pintu masuknya dendam dan dengki. Sebagaimana diuraiakan di atas kedua sifat ini adala tercela. Selama Ramadhan tentunya benci semacam ini harus dijauhkan dari diri umat Islam.

Sebaliknya Ramadhan harus dihiasi dengan sifat dan aktualisasi kedamaian dan welas asih. Kekerasan hingga menimbulkan korban pasti ditolak ajaran agama. Untuk itu mesti lahir dalam setiap diri ini kutukan terhadap kekerasan. Kutukan dalam hati masih lumayan meski selemah-lemah iman. Lebih baik jika kutukan digaungkan sebagai bentuk perlawanan.

Kutukan terhadap kekerasan mesti dibuktikan dan diwujudkan dengan laku kedamaian. Ajaran Islam yang penuh kedamaian mesti dibumikan. Pembumian ajaran berkedamaian yang gencar sejak dini merupakan upaya efektif mencehak radikalisme dan terorisme.

Upaya di atas sejalan dengan pendekatan terbaru BNPT yaitu soft approach atau pendelatan lunak.

Berbeda dengan penindakan yang hanya bida dilakukan pihak berwenang, pendekatan lunak dapat bahkan wajib melibatkan semua pihak.

Termasuk di dalamnya adalah umat Islam yang mayoritas di negeri ini.

Salah satunya melakukan persiapan Ramadhan dengan mengutuk kekerasan dan membumikan kedamaian. Aktualisasi ini mesti dilanjutkan dan ditingkatkan hingga Ramadhan dan pascaRamadhan.

Dua OPD di Mataram diminta kembalikan kerugian negara Seharusnya proses hukum tidak diabaikan

*** Pemprov prediksi, 2018 jadi tahun “emas” petani tembakau Semoga prediksi tak hanya di atas kertas

RADIO

RADIO

***

SUARA NTB

Sabtu, 19 Mei 2018

Penggunaan Pangan Lokal di OPD dan Perhotelan Terkendala Kesiapan IKM

Nasib Dua Calon Wakil Kepala Daerah Terancam SK pemberhentian anggota DPRD NTB baru tiga orang yang turun.

Yakni SK pemberhentian Mori Hanafi, SE, M. Comm, H. Muammar Arafat dan H. Mahsun Ridwainy. Sementara, SK pemberhentian TGH. Khudori Ibrahim dan H. Rumaksi belum turun hingga Jumat kemarin. “Kenapa tak bersamaan. Karena saat memprosesnya naik ke Sesditjen tak bersamaan, ada yang duluan dan belakangan,” jelasnya.

Wirajaya mengatakan, pihak Kemendagri menjanjikan SK pemberhentian dua anggota DPRD NTB yang maju Pilkada itu akan turun sebelum 27 Mei mendatang. Wirajaya meminta supaya SK pemberhentian tersebut bisa keluar pada 25 Mei mendatang.

Pihak KPU mengatakan, harus ada SK pemberhentian secara fisik yang ditunjukkan oleh calon kepala daerah. Jika tidak mampu menunjukkan SK pemberhentian secara fisik, maka calon kepala daerah akan didiskualifikasi. Untuk itu, pihaknya meminta Kemendagri jika SK pemberhentian tersebut terlambat keluar, maka harus ada surat pemberitahuan atau permakluman kepada KPU bahwa SK tersebut sedang dalam proses.

Wirajaya mengatakan, keterlambatan menunjukkan SK pemberhentian secara fisik itu bukan kesalahan ca-

lon kepala daerah. Pasalnya, draf SK pemberhentian itu sudah berada di Kemendagri. “Bukan kesalahan siapa-siapa. Murni karena proses waktu saja,” imbuhnya.

Apakah usulan SK pemberhentian tersebut terlambat diajukan Pemda? Wirajaya mengatakan usulan pemberhentian itu sudah dikirim sejak sebulan yang lalu. Berkas usulan pemberhentian itu bersamaan dikirim dengan usulan empat anggota DPRD yang lainnya.

“Jadi berkasnya dikirim bersamaan. Bukan kita telat mengirim. Bersamaan semua kita kirim,” terangnya.

Pihaknya meminta perhatian khusus dari Direktorat FKDH dan DPRD agar SK pemberhentian dua anggota dewan ini segera keluar. Karena KPU sudah mengisyaratkan bahwa harus ada SK fisik yang ditunjukkan oleh calon kepala daerah agar tak didiskualifikasi.

“Bagaimana seandainya kalau ini telat. Karena bola sudah di Kemendagri, selama sudah kita kirimkan bersama yang tiga. Dia harus ada tanggung jawab menyampaikan ke KPU kenapa telat seperti itu.

Supaya KPU bisa mengambil langkah yang tidak merugikan paslon,” tandas mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini. (nas)

Silakan Melapor Dari Hal. 1 Jika berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara atau daerah, maka akan jadi kewenangan teknis di Subdit III Tipikor. Jika berkaitan dengan masalah pada bibit, maka menurutnya bisa jadi kewenangan ada di Subdit I Industri dan Perdagangan. ‘’Tapi khusus kalau menyangkut indikasi pidana korupsi, nanti Subdit III yang akan memproses,’’ jelasnya.

Dikonfirmasi soal ada tim yang turun melakukan penyelidikan, Dirkrimsus belum mengetahui persis. ‘’Saya belum tahu, saya belum cek. Coba saya cek nanti,’’ jawabnya singkat.

Harapan agar penegak hukum turun tangan tidak lepas dari kekecewaan kelompok tani, lantaran mereka merasa ada yang tidak beres dari proses distribusi bibit bawang.

Menurut Ketua SMPS (Soliditas Masyarakat Peduli Sembalun) Handanil, sebenarnya tim penyidik Polda NTB pernah turun. Beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan di Polsek Sembalun, namun kejelasan perkembangan tidak diketahui sampai saat ini. ‘’Kemudian kita mengadakan hearing bersama DPRD Lotim dan Dinas Pertanian, hasilnya juga nihil,’’ ujarnya kecewa.

Akhirnya pekan lalu mereka bersurat ke DPRD Provinsi NTB hingga DPR-RI, agar masalah ini direspons. ‘’Kita juga sedang upayakan bisa masuk ke Kejaksaan,’’ katanya.

Berdasarkan data diperoleh Suara NTB Senin (14/5) lalu, disebutkan pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp100 miliar dari dana APBNP 2017 untuk penyerapan benih bawang putih lokal di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Anggaran untuk menyerap benih bawang putih produksi petani Kecamatan Sembalun itu dipercayakan pemerintah kepada sebuah BUMN. Namun karena ketersediaan benih bawang putih produki petani di Kecamatan Sembalun terbatas, BUMN tersebut hanya mampu menampung sebanyak 350 ton dari kuota 1.500 ton.

Dari 350 ton benih bawang putih yang berhasil diserap, BUMN itu telah menghabiskan anggaran APBN-P 2017 sebesar Rp30 miliar. Sisa anggaran senilai Rp70 miliar, telah dikembalikan ke negara.

Selanjutnya pada pertengahan Desember 2017, BUMN yang berperan sebagai penangkar benih, menyalurkan 350 ton benih bawang putih lokal kepada para petani yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Data yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, 350 ton dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Namun dalam realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh BUMN itu diduga tidak sesuai dengan data. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah tersebut. (ars)

DAK Fisik Tuntas Lelang Dari Hal. 1 (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT menjelaskan seluruh proyek DAK Fisik tahun 2018 sudah selesai dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Ia mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan proyek DAK Fisik sudah diuber-uber sejak Februari lalu. ‘’Kalau (proyek) DAK Fisik yang lelang lewat ULP sudah habis,’’ kata Swahip ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/5) siang.

Ia mengatakan, lelang proyek DAK Fisik seperti di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan OPD lainnya sudah tuntas. Ia mengaku sejak awal tahun, tepatnya Februari lalu, seluruh OPD yang melaksanakan proyek DAK Fisik terus didesak menyampaikan dokumen lelang ke ULP. Berdasarkan data LPSE NTB, beberapa proyek DAK yang tuntas lelang untuk bidang infrastruktur, kesehatan dan jasa konsultan pengawas. Yakni tiga paket pengadaan alat kedokteran di RSUP NTB masing-masing dengan pagu Rp 2,6 miliar, Rp 1,4 miliar dan Rp 787,7 juta.

Kemudian paket proyek DAK infrastruktur jalan di Dinas PUPR NTB. Masing-masing peningkatan jalan Kuta – Keruak II Rp 14 miliar, pen-

ingkatan jalan Kuta – Keruak I Rp 18 miliar, Peningkatan Jalan Kawinda To’i – Piong Rp 15 miliar, Peningkatan jalan Kiwu – Sampungu Rp 15 miliar dan peningkatan Jalan Sejorong – Tetar Rp 16,2 miliar.

Untuk pekerjaan pengawasan ada tiga paket yang sudah tuntas lelang. Yakni pengawasan teknis peningkatan jalan Sumbawa I Rp 350 juta, pengawasan teknis peningkatan jalan Lombok Rp 600 juta dan pengawasan teknis peningkatan jalan Sumbawa II Rp 600 juta.

Terkait dengan serapan fisik proyek DAK tersebut, Swahip menyarankan ditanyakan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). “Saya ndak bisa menjelaskan kaitan dengan peraturan menteri keuangan yang terbaru, apa namanya nggak ngerti saya,” katanya.

Terkait dengan DAK Fisik 2018, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan deadline atau batas waktu kepada seluruh pemda di NTB, baik porvinsi dan kabupaten/ kota untuk segera menuntaskan kontrak proyek tersebut. Semua Pemda dideadline sampai 21 Juli untuk menuntaskan seluruh penandatangan kontrak DAK Fisik yang dilaksanakan tahun ini. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Penggunaan pangan lokal di seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan perhotelan masih terkendala kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM). Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB mengatakan telah memfasilitasi IKM dengan perhotelan produk pangan lokal dalam masuk di industri perhotelan dan OPD. Kepala DKP NTB, Ir. Hj. Budi Septiani yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/5) siang mengatakan sepanjang produk pangan lokal memenuhi standar maka akan diterima oleh perhotelan maupun ritel modern yang ada. Untuk itu, pihkanya mendorong pangan lokal yang diproduksi oleh IKM di NTB memenuhi standar agar dapat masuk ritel modern dan perhotelan.

Terkait dengan penggunaan pangan lokal di OPD, Pemprov telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Im-

(Suara NTB/dok)

Dari Hal. 1

Halaman 15

plementasi dari Pergub ini maish belum maksimal karean beberapa masalah.

“Kita mengimbau masyarakat untuk menggunakan pangan lokal. Sementara IKM-IKM yang menyediakan itu belum ada. Untuk itu, kemarin kami sudah membentuk asosasi pangan lokal dalam rangka bisa menyediakan,” tutur Budi.

Budi mengatakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB sudah diimbau untuk menggunakan pangan lokal. Namun, OPD mengalami kesulitan dalam membuat Surat pertanggung Jawaban (SPJ).

Karena IKM yang bergerak khusus dalam penyediaan pangan lokal tidak ada.

“Karena pengusaha-pengusaha IKM ini kalau menyediakan pangan lokal, itu kan cepat rusak. Kalau ndak dibeli. Jadi rugi juga mereka,” terangnya.

Sehingga, DKP memfasilita-

SSB Neo Selaparang Terus Mantapkan Latihan Mataram (Suara NTB) Puasa tidak mematahkan semangat anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) Neo Selaparang Mataram untuk tidak latihan. Tim usia 14 tahun itu tetap semangat latihan guna memantapkan persiapan menghadapi kompetisi sepak bola Piala Menpora yang akan berlangsung di Mataram akhir bulan Juni mendatang.

“Anak-anak sepak bola Neo Selaparang tetap latihan.

Meskipun puasa, namun anak-anak tidak pernah patah semangat,” ucap Pelatih SSB Neo Selaparang, M.Jaelani kepada Suara NTB, usai melatih timnya di Lapangan Sepak Bola Lawa-

tan Mataram, Jumat (18/5).

Dikatakannnya, latihan yang dijalani oleh pemain sepak bola Neo Selaparang tersebut dalam rangka menghadapi turnamen sepak bola Piala Menpora yang akan berlangsung di Mataram, Juni 2018.

“Anak-anak tetap latihan karena mereka akan menghadapi turnamen sepak bola Piala Menpora bulan Juni,” ucapnya.

Dikatakannya, turnamen sepak bola Piala Menpora yang akan berlangsung di Mataram bulan Juni 2018 merupakan ajang seleksi tim sepak bola NTB yang akan mewakili Wilayah Nusra di level nasional. Event itu akan meli-

batkan puluhan atlet yang tersebar di seluruh SSB sepak bola di NTB. Dia selaku pemilik tim Neo Selaparang Mataram menginginkan tim sepak bola binaanya dapat tampil maksimal. Dalam hal ini untuk dapat mewakili tim NTB di level nasional timnya harus bisa keluar sebagai tim juara. Untuk itu dia bersama pemain Neo Selaparang tetap menjalani latihan meskipun di bulan puasa.

“Saya berharap anak-anak bisa tampil maksimal di turnamen sepak bola Piala Menpora. Sehingga tim Neo Selaparang bisa tampil di level nasional,” harapnya. (fan)

si IKM yang ada untuk membuat Asosiasi Pangan Lokal.

Asosiasi inilah yang nantinya akan menyediakan pangan lokal untuk OPD maupun perhotelan yang ada. Setelah asosiasi ini siap, lanjut Budi, maka pihaknya akan memfasilitasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Pada acara Munas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) beberapa waktu lalu, kata Budi, pihaknya mencoba melibatkan asosiasi pangan lokal untuk masuk. Tetapi rupanya tak bisa masuk. Pihaknya mencari penyebab kenapa pangan lokal tak dapat masuk dalam kegiatan skala nasional tersebut.

“Karena dari asosasinya sendiri belum ketemu saya.

Kenapa dia tidak berlanjut.

Padahal pada saat yang kita gelar di kantor gubernur, ruang pak Sekda. Dari perhotelan sudah siap. Saya kasi nomer kontak asosiasi supaya lebih enak komunikasinya.

Karena kita hanya memfasilitasi. Cuma kemarin saya ndak tahu mentoknya dimana. Kenapa tidak berlanjut,” imbuhnya.

Budi menmabahkan pi-

haknya sudah berupaya memfasilitasi asosiasi pangan lokal dengan perhotelan. Tinggal sekarang, bagaimana asosiasi pangan lokal ini dapat menjalin komunikasi dengan perhotelan. Ia menjelaskan, dalam rangka diversifikasi pangan, Pemprov terus menggerakkan penggunaan/konsumsi pangan lokal. “Karena memang konsumsi pangan kita belum ideal. Sudah mencapai target tapi belum ideal,” ujarnya.

Untuk itu, terus didorong masyarakat supaya dapat menanam pangan lokal di pekarangan rumahnya. Salah satu program yang dilakukan selama ini adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Mneurut Budi, program KRPL merupakan salah satu dari tujuh program prioritas penurunan kemiskinan.

Hasil evaluasi dan pemantauan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), KRPL layak menjadi program prioritas penurunan kemiskinan. Sehingga, sekarang pemerintah pusat menurunkan program.

Program pusat itu lokasinya di daerah yang dikembnagkan program KRPL. (nas)

Dikhawatirkan Angka Kemiskinan Meningkat Dari Hal. 1 Instansi lain yang menurutnya penting diajak berkoordinasi, seperti Dinas Sosial,Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas ESDM. ‘’Jika kita sudah keluarkan status siaga darurat kekeringan, maka akan ada rapat koordinasi di Pemprov NTB membahas dan mengantisipasi ini,’’ kata Rum. Diakuinya, memang belum ada langkah taktis karena kekeringan belum banyak terdampak pada kurangnya ketersediaan air bersih. Informasi saat ini baru Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat yang sudah mengeluarkan instruksi pendataan wilayah kekeringan di tingkat kecamatan sampai desa. Jika dampaknya signifikan, maka kepala daerah setempat akan menerbitkan status siaga kekeringan. Selain itu Kabupaten Lombok Utara (KLU), bupati setempat sudah menyiapkan water tank untuk mengantisipasi dampak kekurangan air bersih.

Menurut Rum, data keker-

ingan sejauh ini belum terdata rinci. Data yang digunakan masih menggunakan angka tahun 2017, ada 381 desa yang terdampak. Namun, diperkirakannya tidak berubah signifikan. Perubahan diharapkan, berupa penyusutan desa yang mengalami kekeringan. Karena sebelumnya sudah ada puluhan titik proyek sumur bor dibangun. Dengan berfungsinya sumur bor tersebut, dampak kekeringan bisa diminimalisir.

Tahun ini ada lima titik baru akan dibangun sumur bor. Akan dipilih desa yang benar benar mengalami krisis air jika terjadi kekeringan.

Mohammad Rum berkesimpulan, NTB belum bisa ditetapkan siaga darurat kekeringan. Status itu diterbitkan, jika setidaknya ada lima daerah kabupaten/kota menerbitkan SK siaga darurat kekeringan. ‘’Baru kita rakor tingkat provinsi. Kalau dipandang darurat, kita akan tetapkan di tingkat provinsi siaga darurat kekeringan melalui SK Gubernur,’’ pungkasnya. (ars)

TGH. Abdul Wahab: Pantas Pimpin Masyarakat Lebih Luas Dari Hal. 1

(Suara NTB/fan)

Terlihat tim sepak bola U-14 tahun Neo Selaparang menjalani latihan di Lapangan Sepak Bola Lawata Mataram, Jumat (18/5) kemarin. Latihan itu dalam rangka persiapan menghadapi turnamen sepak bola Piala Menpora di Mataram akhir Juni 2018.

Gubernur Tidak Boleh Buta tentang Daerahnya Dari Hal. 1 Prinsip ini dipegang Ali BD, sebelum menjadi pemimpin semua daerah yang akan dipimpinnya itu harus diketahui.

Seperti di Sumbawa misalnya, ada banyak desa terpencil.

Diantaranya, Tepal, Semongkat, Batu Rotok, Labangka, Talonang, dan beberapa tempat lainnya yang dengan fasih disebut Ali BD itu sudah didatangi semua. Seperti tiada tempat yang asing bagi Ali BD. Khususnya Sumbawa, disebut sudah 25 tahun yang lalu ia melanglang buana memasuki pelosok-pelosok kampung tanah Samawa.

Begitupula Dompu dan Bima. Bagi Ali BD, semua wilayah sebagian besar sudah dikelilingi. Tidak jarang masuk keluar hutan. Jalan-jalan yang belum diaspal pun sudah ada dalam catatan Ali Dachlan.

Bukti nyata penelusuran Ali Dachlan ini adalah adanya

kantor-kantor bank miliknya di Pulau Sumbawa. Bank Samawa Kencana di Sumbawa dan Sumbawa Barat dan Bank Bima Adhiswadaya atau Bias di Dompu dan Bima.

Potensi alam Sumbawa pun sudah sangat dihafal Ali BD. Mulai dari tanaman jagung, tebu, padi hingga potensi pertambangan. ‘’Saya sudah kelilingi seluruh Sumbawa, bahkan sebelum ada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), saya sudah masuk ke hutanhutan itu,’’ ungkap Ali BD saat berdialog dengan masyarakat Samawa beberapa waktu lalu.

Sumbawa menurutnya, merupakan daerah yang kaya.

Karena itu, saat menjadi Provinsi Pulau Sumbawa nantinya, Sumbawa akan bisa dengan cepat pertumbuhannya.

Lebih jauh soal pemahaman atas kondisi daerah, merupakan salah satu kunci untuk bisa menjalankan roda pembangunan. Keyakinan Ali

BD, belum tentu calon-calon gubernur lainnya ini pernah mengunjungi daerah-daerah yang sudah kunjunginya. ‘’Kalau buta daerah, bagaimana bisa membangun,’’ katanya.

Jalan-jalan yang rusak semua sudah diterobos. Tidak jarang, Ali BD ini berjalan kaki menyisiri langsung ruasruas jalan dan gang-gang kecil di perkampungan. Jalan kaki bagi pria yang juga akrab disapa Amaq Kake ini salah satu kebiasaannya.

Sehingga salah besar jika ada yang menyebutnya akan lemah kurang kuat karena alasan usia. Sebaliknya, Amaq Kake ini terlihat seperti tidak pernah mengenal lelah. Apalagi berjalan keliling desa baik yang ada di Sumbawa maupun di Lombok. Bahkan sengaja setiap menghadiri acara kampanye dialogis di beberapa tempat, Ali BD selalu berjalan kaki menyapa dengan senyum semua warga yang dilewatinya. (rus)

Hal ini dikakatan TGH. Abdul Wahab dalam buku karya TGH, Abdul Latief yang berjudul Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat. Tuan guru ini mengaku mengenal Bupati Lotim yang akrab disapa Amaq Asrul itu sejak tahun 2015 lalu.

Kesan pertama bertemu Ali BD, ia memandang sebagai sosok bupati dan pemimpin yang mirip dengan masa khulafaurrasyidin. Selama menjadi Bupati Lotim, Ali BD diketahui tidak pernah memihak pada satu kelompok. Tetapi mengayomi semua elemen masyarakat.

Bahkan Ali BD bisa menyatukan satu kelompok yang satu dengan yang lainnya. ‘’Intinya Ali BD ini adalah sosok yang netral,’’ ungkapnya.

Dalam perspektif TGH. Abdul Wahab, penegakan peraturan daerah tentang zakat di Lombok Timur sangat positif. Cara Ali BD menegakkan syariat Islam didukungnya. Demikianlah, ajaran Islam yang tidak sekadar ucapan, tapi benarbenar dilaksanakan.

Menjadi seorang pemimpin itu wajib memperhatikan nasib rakyatnya. Perhatian terhadap rakyat ini sudah nyata dilakukan Ali BD selama memimpin Lotim. Zakat yang terkumpul benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin.

Sangat beruntung warga Lotim. Kebijakan Ali BD yang berpihak pada rakyat ini tidak ingin hanya sebatas bagi rakyat Lotim. Namun bisa lebih luas. Menjadi Gubernur NTB sehingga kebijakannya bisa dirasakan masyarakat di

kabupaten lain.

Khusus zakat, selama ini tidak semua pemimpin yang bisa menerapkannya. Ali BD terbilang sebagai bupati yang pertama kali menerapkannya. ‘’’Inilah salah satu keunikan Ali BD,’’ imbuhnya.

Melihat gaya kepemimpinannya di Lotim, TGH Abdul Wahab ini memandang sosok Sang Pendobrak itu sangat amanah dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

Menjadi pemimpin di suatu daerah itu bukanlah sesuatu yang mudah, justru sebuah tanggung jawab yang besar.

Kepala daerah bukanlah seperti memimpin rumah tangga. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana keberlangsungan dari kehidupan masyarakat banyak yang dipimpinnya. ‘’Alhamdulillah, Ali BD adalah sosok pemimpin yang tepat,’’ katanya.

Perhatian Ali BD terhadap nilai-nilai agama sangat besar.

Selain sudah mampu menerapkan zakat, perhatiannya terhadap tumbuh kembang dunia pendidikan agama ini sangat besar. Tergambar dari bantuan-bantuannya ke pondok-pondok pesantren. Sikap kedermawanan Ali BD diketahui sudah sangat lama. Kedekatannya dengan para alim ulama juga luar biasa.

Menjadi Gubernur NTB ke depan diharapkan Ali BD bisa lebih baik. ‘’Setiap subuh kita doakan Pak Ali, kita serahkan kepada yang Maha Kuasa, semoga dengan izin Allah SWT, Pak Ali ini bisa memimpin NTB. Saya berharap Pak Ali BD sukses menuju NTB 1,’’ katanya. (rus)

Diimami Syeikh Izzat Sayyid Rasyid, Jemaah Salat Jumat di IC Membeludak Dari Hal. 1 Namun, TGB berhalangan hadir dan digantikan oleh Dr. KH. M. Zaidi Abdad, MA. Kehadiran Syeikh Izzat Sayyid Rasyid menjadi imam salat Jumat menjadi daya tarik tersendiri. Syeikh kelahiran 31 Agustus 1985 itu juga mengimami salat tarawih di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center 10 malam pertama Ramadhan.

Imam besar yang telah mengimami salat tarawih di berbagai negara itu, merupakan Alumnus Ilmu Kimia dan Alam Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia merupakan qari pertama Mesir yang sukses menyabet lima gelar juara tilawah Alquran tingkat internasional, antara lain di Bahrain, Irak, Iran, dan Libya. Syaikh Izzat Sayyid Rasyid menguasai tilawah Alquran dengan beragam

riwayat qiraat.

Pemprov NTB mengundang tiga imam besar dari Timur Tengah (Timteng) untuk menjadi imam salat tarawih selama bulan Ramadhan 1439 H di Masjid Hubbul Wathan IC. Hadirnya tiga imam besar ini akan membuat suasana beribadah salat tarawih seperti di Timteng, misalnya di Masjid Nabawi Madinah Saudi Arabia.

Kepala Dinas Pariwisata

NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menyebutkan tiga imam besar yang diundang menjadi imam selama bulan Ramadhan di Masjid Hubbul Wathan merupakan qori tingkat dunia yang berasal dari Timteng. Mereka adalah Syeikh Izzat Rasyid (Mesir), Syeikh Ahmad Jalal Abdullah Yahya (Yordania) dan Syeikh Mahmud Abdul Basith (Mesir). Ketiganya akan menjadi imam salat tarawih masing-

masing selama 10 hari.

Tahun lalu, Pemprov NTB juga mengundang beberapa imam besar dari beberapa negara di Timteng seperti Lebanon, Yordania, Maroko dan Mesir. Yakni Prof. Dr. Syeikh Khalid Barakat asal Lebanon, Syeikh Ezzat El-Sayyed asal Mesir, Syeikh Mouad Douaik asal Maroko dan Syeikh Ahmad Jalal Abdullah Yahya asal Yordania. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 19 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ramadhan Promo

Selama Bulan Puasa di Golden Palace Hotel Lombok

Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok turut serta merayakan datangnya bulan Suci Ramadhan dengan meluncurkan Ramadhan Promo yang terdiri dari Promo Kamar dan Paket Sahur/ Buka Puasa. Promo Kamar yaitu paket menginap di Golden Palace Hotel Lombok yang meliputi menginap selama satu malam dan mendapatkan sahur/ sarapan untuk dua orang dibandrol dengan harga mulai dari Rp550.000 nett.

Untuk Paket Buka Puasa yang dibandrol dengan harga hanya Rp75.000 nett/pax, para pengunjung dap-

at menikmati aneka hidangan Khas Nusantara dimulai dari berbagai macam Ta’jil kemudian hidangan pembuka hingga penutup yang disajikan secara prasmanan dan dapat dinikmati sepuasnya. Menu yang disajikan akan selalu berbeda di setiap harinya selama 30 hari di Bulan Ramadhan, untuk Paket Buka Puasa mulai dibuka saat waktu berbuka puasa telah tiba dan bertempat di Cendrawasih Restaurant.

Ramadhan promo dimulai dari 17 Mei 2018 hingga 16 Juni 2018. “Bulan suci Ramadhan kali ini menjadi kesempatan kami selaku manajement Golden Palace Hotel Lombok untuk saling berbagi dengan memberikan harga Ramadhan Promo yang sangat terjangkau, karena memang setahun belakangan ini Golden Palace Hotel Lombok sudah mendapat berkah dengan ramainya pengunjung yang datang baik untuk menginap walaupun sekadar melangsungkan acara,” tutur Ernanda Agung D. selaku General Manager. Dia juga yakin jumlah tamu yang berkunjung maupun menginap saat bulan Ramadhan tahun ini mampu melebihi tahun – tahun sebelumnya yang selalu ramai.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menik Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com (r)

Panwaslu Lobar Bantah Tudingan KPU

Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) mengklarifikasi tudingan KPU provinsi NTB yang menganggap temuan data DPT ganda oleh panwaslu tidak valid. Salah satu temuan data sampel yang disebutkan KPU provinsi berlokasi di desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Lobar.

Pihak Panwaslu sudah melakukan audit lapangan untuk mengecek langsung data yang dimaksud KPU tidak valid tersebut. Alhasil, memang ditemukan ada data DPT ganda. Panwaslu pun siap menantang KPU beradu data untuk membuktikan kebenaran data temuan yang direkomendasikan Panwaslu.

Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abrar k e p a d a wartawan, kemarin di kantornya menyebutkan, pihaknya sudah mere k o mendasikan temuan pada saat Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Lalu setelah penetapan DPT pun hasil pengecekan ternyata masih ada

data yang bermasalah sehingga pihaknya kembali merekomendasikan ke KPU sedikitnya 938 DPT bermasalah baik DPT yang ganda. Namun oleh KPU provinsi menganggap bahwa temuan Bawaslu, termasuk data temuan panwaslu Lobar tidak valid dicontohkan antara lain di desa Bengkel kecamatan Labuapi atas nama Hasan Basri. Menurut temuan Panwaslu bahwa nama bersangkutan ada di nomor 212 dan 545, namun pengakuan dari KPU bahwa nama bersangkutan bukan ganda, sebab hanya satu nama.

Pihaknya pun turun mengecek langsung bersama Panwascam di mana titik yang disebutkan oleh KPU tersebut. Pihaknya mengecek di data DPT yang ditempel, ditemukan persis sama

dengan yang direkomendasikan bahwa nama Hasan Basri dobel.

Pihaknya memperkuat lagi ke PPS, pihak PPS sendiri mengaku jika data itu ganda. Bahkan hingga di PPDP juga mengakui kalau data tersebut ganda.

“Kami ingin mengklarifikasi tudingan KPU provinsi terkait data temuan DPT yang tidak valid. Salah satu dicontohkan Hasan Basri menurut KPU tidak valid setelah kami turun cek ternyata benar ganda,” tukasnya. Dari 938 DPT yang direkomendasikan ke KPU, setelah ada pernyataan dari KPU provinsi pihaknya meminta seluruh petugas panwascam turun melakukan audit lapangan langsungmenemuiorangdanKTP-nya.

Dari ratusan temuan ini, tidak semua dicek namun sebagian.

Lebih jauh kata Abrar, pihaknya turun mengaudit per desa dan TPS untuk memastikan apakah betulDPTtersebutgandaatausekedar Isu. Setelah dipastikan dengan turun ke lapangan tersebut, ternyatamemangditemukanganda.Data di dokumen sendiri berdasarkan data yang diberikan KPU ke Panwaslu. Lantas ia mempertanyakan kenapa data yang dicetak (ditempelkan)dandiberikankePanwaslu, berbeda dengan data yang disimpan oleh KPU. Menurutnya, kemungkinan besar KPU provinsi belum turun melakukan pengecekan lapangan terkait data DPT yang direkomendasikan oleh panwaslu.

Kemungkinan KPU sebatas menggunakan data online sehingga memang kalau data nama sama itu pastimunculsatuorangsaja. (her)