Edisi Sabtu, 17 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 17 FEBRUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 282 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Surat kepada Rakyat (1) KEPADA seluruh rakyat yang ada di Nusa Tenggara Barat, kukirimkan surat pribadiku ini.

Bagi yang belum kenal denganku, kali ini kusebutkan namaku. Sering dipanggil Ali BD, sebenarnya namaku Ali, atau Moch. Ali atau Ali Dachlan atau Ali Bin Dachlan atau Amaq Asrul menurut panggilan Sasak sesuai nama anak yang pertama.

Lahir sebagai anak desa, pada tanggal 30 Desember 1948. Sepuluh bulan lagi usiaku memasuki tujuh puluh tahun. Tinggi badanku 165 cm, berat badanku 72 kg.

H. Moch Ali Bin Dachlan

Bersambung ke hal 15

Silaturahim dengan Pimpinan Ponpes di KSB

Amaq Asrul : Salah Besar Kalau Pemerintah Mengabaikan Pendidikan Swasta

Surat kepada Rakyat (2)

Taliwang (Suara NTB) Rabu (14/2), Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan yang juga calon Gubernur NTB bersilaturahim dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes)

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh WAHAI saudara-saudaraku yang kucintai. Inaq-inaq, amaq-amaq, semeton jari di pelosok desa, di pegunungan maupun di pesisir pantai, di keramaian kota dan di mana pun berada. Apa kabar kalian hari ini?

Himmatul Ummah Sapugara, Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pandangan Ali Dachlan disampaikannya di hadapan Pimpinan Ponpes dan para dewan guru, salah

besar kalau pemerintah ini mengabaikan pendidikan swasta.

Dikatakan, jika sekolah swasta ini tidak ada maka gelap gulita negeri ini.

Bersambung ke hal 15

Semoga hari-harimu senantiasa menghamparkan harapan. Harapan untuk menemukan impian laksana merindu sesuatu yang datang.

Hari ini tentu menjadi waktu yang menyenangkan untuk berikhtiar. Ada jejak langkah pasti menjelajah sawah berlumpur, mengayunkan cangkul, menabur benih. Setiap gerakan itu adalah ibadah kepada Allah, saudaraku.

Tetaplah menjalani dengan tekad dan semangat. Karena waktu selalu berputar dan kian lama menyisakan sedikit saja laksana sajian di atas meja.

Ada yang menyunggi dagangan ke pasar menjemput rezeki, menjadi petani, guru ngaji maupun pegawai negeri.

Bersambung ke hal 15 SILATURAHMI-Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan saat bersilaturahmi di Ponpes Himmatul Ummah KSB, Rabu (14/2).

Data Laporan Dana Kampanye Paslon Cagub -Cawagub NTB JUMLAH PENERIMAAN Rp.912.300.000,- (s/d 12 Feb 2018)

JUMLAH PENGELUARAN

TO K O H

Rp.100.000.000,- (s/d 12 Feb 2018)

SALDO REKENING

Peluang Tarik Investasi

Rp.812.300.000,- (s/d 12 Feb 2018)

PEMPROV NTB akan memanfaatkan pertemuan tahunan Bank Dunia di Nusa Dua Bali, Oktober mendatang untuk menarik kunjungan wisatawan dan investasi. Setelah kunjungan panitia nasional ke NTB, Rabu (15/2), Pemprov akan segera membentuk panitia daerah menangkap peluang dari pertemuan yang akan dihadiri 18.000 orang dari 189 negara tersebut. ‘’Pak Sekda segera akan membentuk tim panitia di daerah.

Bersambung ke hal 15

JUMLAH PENERIMAAN Rp.40.000.000,- (s/d 12 Feb 2018)

JUMLAH PENGELUARAN Rp. 0,- (s/d 12 Feb 2018)

Laporan Awal Dana Kampanye

Ali-Sakti Terbesar, Ahyar-Mori Terkecil

Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB telah menerbitkan SK KPU nomor 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018, menetapkan pembatasan dana kampanye masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub NTB, paling maksimal sampai Rp 75 miliar lebih. Laporan awal dana kampanya ke empat pasangan calon yang sudah masuk ke KPU NTB, terbesar dana kampanye Ali-Sakti, sebesar Rp 10 miliar. Sementara terkecil dana kampanye pasangan Ahyar-Mori hanya Rp 40 juta.

SALDO REKENING Rp. 40.000.000,- (s/d 12 Feb 2018)

JUMLAH PENERIMAAN Rp. 100.000.000,- (s/d 12 Feb 2018)

Sementara untuk dua pasangan calon lainnya, masing-masing Suhaili-Amin sebesar Rp. 812,3 juta dan pasangan calon ZulRohmi sebesar Rp 100 juta.

Pasangan calon diwajibkan menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye (Reksus) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 , paling lambat 14 Februari lalu.

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksara Ansori yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan bahwa empat pasangan calon sudah menyerahkan Reksus dan LADK-nya masing-masing. Pada tanggal 14 Februari lalu, masingmasing Tim Penghubung Pasangan Cagub dan Cawagub telah mendatangi Help Desk dana Kampanye di Kantor KPU Provinsi NTB. Jika tidak dipenuhi, maka pasangan calon berpotensi pencalonannya dibatalkan.

Bersambung ke hal 15

JUMLAH PENGELUARAN Rp. 0 (s/d 12 Feb 2018) SALDO REKENING Rp.100.000.000,- (s/d 12 Feb 2018)

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

JUMLAH PENERIMAAN Rp.10.000.000.000,- (s/d 12 Feb 2018)

Gagal Penuhi ’’Deadline’’ Gubernur RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) gagal terlaksana, Kamis (15/2) lalu. Pasalnya, dua pemegang saham tidak menghadiri RUPS-LB tersebut.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan RUPS LB tak dapat dilaksanakan lantaran Pemda Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak hadir.

Bersambung ke hal 15

JUMLAH PENGELUARAN Rp. 0 (s/d 12 Feb 2018) SALDO REKENING Rp.10.000.000.000,- (s/d 12 Feb 2018) (sumber KPU NTB)

Khidmat Perayaan Imlek di Mataram Mataram (Suara NTB) – Perayaan Imlek 2018 yang berlangsung Jumat (16/2) kemarin berlangsung khidmat. Imlek yang dirayakan tahun ini bertepatan dengan tahun Anjing Tanah. Perayaan kali ini dilakukan dengan harapan kehidupan umat penuh dengan kedamaian.

Bersambung ke hal 15 SEMBAHYANG - Warga saat melakukan sembahyang di Klenteng Ampenan, Mataram, Jumat (16/2).

Pertemuan Bank Dunia

Delegasi 57 Negara OKI akan Diarahkan ke NTB Mataram (Suara NTB) Panitia nasional pertemuan tahunan International Monetary Fund – World Bank Group (IMF-WBG) 2018 akan mengarahkan delegasi dari 57 negara Organisasi Konjasama Islam (OKI) berwisata ke NTB. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Harian yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan RI, Susiwijono Moegiarso usai pertemuan di Ruang Rapat Sek-

da NTB, Kamis (15/2).

Ia menyebut pertemuan tahunan IMF - WBG pada 8 14 Oktober 2018 di Nusa Dua Bali itu merupakan pertemuan terbesar pelaku keuangan dan ekonomi. Sebagai daerah yang dekat dengan Bali, panitia nasional berkomunikasi dengan Pemprov NTB dan Pemda Banyuwangi, yang terkenal sebagai daerah wisata. ‘’Supaya kita sama-sama

siapkan event ini. Jadi eventnya sangat besar sekali. Kirakira yang hadir di atas 18 ribu orang, yang hadir juga high profile karena pelaku keuangan dan ekonomi dunia,’’ katanya.

Selain harus sukses penyelenggaraan, kegiatan itu, kata Susiwijono juga harus bermanfaat dari sisi ekonomi.

Artinya, NTB perlu memanfaatkan momentum pertemuan tersebut dalam bidang

pariwisata maupun investasi.

Pasalnya, delegasi yang hadir merupakan para pemilik sektor keuangan Dari 189 negara, minimal yang hadir menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Kemudian ada 22 kepala negara, CEO perusahaan besar dunia, pemilik bank internasional dan investor.

Susiwijono Moegiarso Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

Halaman 2

Prioritaskan Pembangunan Fisik UNTUK penyusunan MPBM tahun 2019 mendatang, kelurahan Pagutan Barat lebih mengutamakan pada pembangunan fisik seperti pembangunan drainase dan jalan raya. Lurah Pagutan Barat, Drs. Nasrullah, menjelaskan pembangunan drainase dirasa penting terutama di daerah BTN Batu Bolong, dekat kantor lurah. “Sering banjir di situ, jika hujan deras maka drainase di sana akan meluap dan menggenangi jalan raya,” terangnya.

(Suara NTB/uul) Ia menerangkan jika di Nasrullah dalam saluran tersebut juga terdapat pipa PDAM, sehingga jika ada sampah berukuran besar seperti batang pisang tersangkut akan menyebabkan air menjadi terhambat. “Makanya diperlukan normalisasi dengan menggali saluran itu agar tidak terjadi genangan lagi,” tambahnya. Kejadian itu selalu berulang kali setiap tahunnya, meski selalu dibersihkan terutama menjelang musim hujan.

“Tetap dari PU yang bersihkan tetapi namanya masyarakat banyak yang belum sadar buang sampah ke sana, makanya terus terulang,” kata Nasrul. Selain normalisasi drainase, yang menjadi program prioritas adalah pembangunan jalan raya yang berada di Sapta Pesona terutama jalan tikungan yang kondisi jalannya banyak berlubang. “Jalan berlubang itu sering sebenarnya ditambal, tetapi kembali lagi berlubang meski bolak-balik ditambal,” jelasnya.

Hal ini dikarenakan posisi jalan yang rendah sehingga saat hujan sering tergenang air. “Musuh aspal kan air, sehingga posisi jalan yang lebih rendah membuatnya sering terendam, makanya berlubang,” imbuh Nasrul. Masyarakat juga banyak yang meminta untuk penambahan lampu jalan terutama di jalan dan gang masuk lingkungan yang gelap saat malam.

“Kalau yang dekat jalan sudah ada lampunya, tapi yang masuk gang itu banyak yang belum terpasangi lampu,” jelasnya.

Nasrul berharap usulan prioritas tersebut nantinya bisa tembus sampai tingkat kota. “Soalnya sekarang kan kita berebut dengan semua kelurahan untuk programnya, tetapi mudahan kita bisa dapat,” imbuhnya. (uul)

(Suara NTB/cem)

LAMPION - Warga memasang hiasan lampion sebagai salah satu simbol Perayaan Tahun Baru Imlek 2569. Lampion-lampion ini menyala saat malam hari, sehingga mempercantik suasana Kota Mataram pada malam hari.

Mataram Kekurangan 24 Ribu Ton Produksi Pertanian

Mataram (Suara NTB) Alih fungsi lahan yang begitu masif di Kota Mataram, kini mulai dirasakan.

Dampaknya, terjadi kekurangan 24 ribu ton produksi pertanian per tahun.

Menurut Kadis Pertanian, Ir. Mutawalli, Kamis (15/2), volume produksi pertanian dihasilkan dari lahan pertanian 21 ribu ton per tahun. Sedangkan, kebutuhan masyarakat Kota Mataram produksi pertanian sekitar 45 ribu ton per tahun.

Terjadi defisit kebutuhan pertanian mencapai 24 ribu ton hasil pertanian.

Turun ke Sekolah ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram mengintensifkan perekaman E-KTP bagi 10 ribu lebih warga Mataram yang belum melakukan perekaman data E-KTP. Karena belum terekamnya warga wajib KTP, jelas akan berpotensi membuat mereka kehilangan hak pilih pada Pilkada serentak. ‘’Kan ada surat sejenis surat keterangan domisili. Itu bisa digunakan. Nanti dari kartu keluarga akan diketahui warga yang belum melakukan perekaman atau sebaliknya,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (15/2). Informasi yang diperoleh pihaknya, bahwa blangko E-KTP sudah tersedia. Yoga, demikian sapaan akrabnya, mempertanyakan apa yang menjadi hambatan sehingga masih banyak warga Mataram belum melakukan perekaman E-KTP. ‘’Apakah masyarakat yang belum mendaftarkan diri ataukah ada permasalahan di Dukcapilnya,’’ tanya Yoga. Apalagi, warga yang notabene wajib KTP, pasti akan bertambah setiap saat. Otomatis, pemilih pada Pilkada nanti juga bertambah.

Seperti diketahui, pemilih pemula banyak terdapat di sekolahsekolah. Untuk itu, dia menyarankan Disdukcapil segera berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Baik pihak kecamatan, kelurahan, lingkungan dan juga pihak sekolah. Tiap-tiap lingkungan, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, harus mengetahui berapa sesungguhnya jumlah pemilih. ‘’Sehingga mereka tahun ketika terjadi penggelembungan suara di lingkungannya masing-masing,’’ pungkasnya.

Untuk itu, data pemilih, terlebih pemilih pemula harus dideteksi sedini mungkin. ‘’Sehingga diketahui mana pemilih lama dan mana pemilih baru,’’ imbuhnya.

Dalam hal ini, dibutuhkan kesiapan dari aparat pemerintahan. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini tidak menampik perekaman E-KTP juga kerap terkendala sikap masyarakat. Masih ada masyarakat yang terkesan enggan melakukan perekaman. Apalagi anak sekolah yang baru menginjak usia 17 tahun. Yoga mengaku sangat memahami bagaimana karakter anak sekolah.

Untuk itu Disdukcapil dituntut kreatif, melakukan jemput bola perekaman ke sekolah-sekolah. Disdukcapil dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengatur jadwal perekaman. ‘’Jadi harus didatangi satu satu sekolahnya,’’ pintanya. Hal ini harus dilakukan secara berkesinambungan ke semua SMA/SMK sederajat di Kota Mataram. Jika ini dilakukan mulai sekarang, Yoga yakin pemilih pemula akan mendapatkan haknya untuk memilih pada Pilkada nanti. (fit) I Nyoman Yogantara (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

PANEN PADI - Petani di Kelurahan Mandalika tengah memanen padi, Jumat (16/2). Masyarakat di Kota Mataram kekurangan produksi pertanian mencapai 24 ribu ton per tahun.

Kekurangan ini kemungkinan menjadi alasan Pemprov NTB, mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 800 hektar pasca revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah. “Iya, setiap tahun kita kekurangan 24 ribu ton,” sebut Mutawalli.

Kekurangan kebutuhan ini, masyarakat di Kota Mataram ditopang oleh daerah lain. Jika mengandalkan karakteristik sebagai daerah yang mengandalkan jasa dan perdagangan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Muttawali

Walikota Cuti

Mohan Tak Ingin Kinerja Pejabat Kendor Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Walikota lantaran H. Ahyar Abduh cuti untuk mengikuti Pilkada NTB. Selama empat bulan menjabat, ia tak ingin aktivitas dan kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) kendor.

“Empat bulan ini saya ingin memastikan kinerja pejabat tidak boleh kendor,” kata Mohan, Kamis (15/2). Mohan merasa melaksanakan tugas sebagai Plt Walikota dianggap seperti melaksanakan rutinitas saja. Apa yang dilaksanakan pertama kali sesungguhnya secara moril sudah siap.

Karena memang jauh sebelumnya, ia telah melaksanakan rutinitas di pemerintahan tanpa pendampingnya. Sebelum penetapan, Walikota berkurang aktivitasnya dengan berbagai kesibukan - kesibukan persiapan Pilkada. “Saya pikir ini biasa seperti melaksanakan rutinitas sehari - hari saja,” jawabnya santai.

Empat bulan ke depan kata Mohan, akan akan fokus utamanya adalah memotivasi OPD untuk komitmen melaksanakan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun, ia tidak mengetahui pasti apakah jabatan sebagai Plt Walikota berlanjut hingga definitif. “Saya tidak mau mendahului kehendak Allah.

Yang penting saya bekerja dulu,” pungkasnya.

Yang pasti kata dia, akan

dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. Terutama akselarasi program. Menurut dia, paling mendesak dilakukan pengisian jabatan kosong supaya mengefektifkan fungsi di dinas. “Saya fokus dulu pengisian jabatan,” ucapnya.

Tak luput dari perhatian yakni tender pengadaan barang dan jasa. Dia memastikan akan mengawal betul proses tender, sehingga tidak terjadi keterlambatan dan lainnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERBINCANG - Sejumlah pejabat berbincang di halaman Kantor Walikota Mataram usai menyaksikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meninggalkan pendopo untuk menjalani masa kampanye mulai 15 Februari - 23 Juni.

pesimis mengandalkan sektor produksi pertanian sebagai sumber PAD. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan IV tahun 2017 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Mataram 20,18 persen. “Ndak mungkin mengandalkan hasil pertanian. Sementara, sistem perkotaan ini mengandalkan investasi dari jasa dan perdagangan,” paparnya.

Memenuhi kebutuhan pangan ini, pihaknya mengubah kebijakan tidak lagi mengandalkan komoditi padi dan

palawija sebagai sumber produksi pertanian. Melainkan mendorong masyarakat bercocok tanam menggunakan hortikultura. Dan, ini menarik minat masyarakat.

Sayangnya kata dia, generasi muda yang melanjutkan profesi sebagai petani di Mataram tidak ada. Bahkan, rumah tangga petani rata - rata berkurang dua persen per tahun. “Bapak petani, anak ndak mau jadi petani,” keluhnya. Padahal jika dicermati dan ditekuni, maka bisnis pertanian sangat menjanjikan. (cem)

Aset yang Dikuasai Mantan Dewan Segera Diselesaikan Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mendesak Sekretariat Dewan harus segera menyelesaikan aset diduga dikuasai oleh mantan Anggota DPRD sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyelesaikan audit pendahuluan. “Sebelum audit selesai pokoknya harus selesai,” tegas Eko, Kamis (15/2).

Selain ipad dan laptop diduga masih dikuasai anggota Dewan telah purnatugas, sepuluh kendaraan dinas (Randis) lainnya juga belum dikembalikan. Randis itu berupa sembilan kendaraan roda dua dan satu kendaraan roda empat.

Bahkan, satu randis ditemukan di Kabupaten Lombok Utara.

Untuk menelusuri keberadaan aset tersebut kata Eko, telah dibentuk tim terdiri dari Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Dewan.

Tiga OPD tersebut diminta segera mencari solusi. Saat rapat, Sekwan melaporkan enam randis sudah ada titik terang. Pengakuannya kendaraan digunakan mantan Dewan hilang.

Dan, ini akan diperkuat dengan berita kehilangan dari Kepolisian.

Terhadap aset ditemukan di

(Suara NTB/dok)

H. Effendi Eko Saswito KLU, Sekda mengaku belum menerima laporan. Ia juga tidak mengetahui kronologis randis itu, sehingga bisa berada di luar Kota Mataram. “Belum dapat laporan soal itu,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan laptop dan ipad yang sudah dua periode jadi temuan BPK? Termasuk aset itu jawab Eko, harus diselesaikan sebelum BPK menyelesaikan audit pendahuluan. Sebagai tambahan informasi, auditor negara mulai melakukan audit pendahuluan 5 Februari lalu.

Dan, akan berakhir pada 5 Maret mendatang. Selanjutnya, BPK kembali melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap pengelolaan keuangan dan aset milik Pemkot Mataram. (cem)

Soal LP2B, Pemprov dan Pemkot Berbeda Pandangan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkot Mataram, berbeda pandangan mengenai ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kota Mataram. Perbedaan pandangan ini menyangkut luas lahan abadi perlu dipertahankan.

Dalam Perda Pemprov NTB, telah dicantumkan LP2B seluas 1.833 hektar. Sedangkan, Pemkot Mataram hanya sanggup menyiapkan 500 hektar. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli, Kamis (15/2), mengubah Perda terkait luasan lahan abadi milik Pemprov NTB akan susah.

Karena, luas lahan pangan pertanian berkelanjutan di tahun 2013 dimasukkan 1.833 hektar.

Mempertahankan luas lahan

pertanian di tengah pertumbuhan ekonomi kota cukup susah. Oleh karena itu, ada beberapa solusi ditindaklanjuti oleh para perumus Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pertama, menginventarisias pelanggaran. Dari data Bappeda luasan LP2B 1.609 hektar. Sementara, data Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pemotretan melalu satelit seluas 1.973 hektar.

“Dari total itu Kementerian ATR/BPN mempersilakan diubah. Karena tidak mesti 1. 800 hektar. Dengan catatan seberapa penyimpangan di Mataram dihitung,” kata Mutawali.

Revisi Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram, yang disetujui LP2B seluas 509

hektar. Sedangkan, Pemprov bertahan pada posisi 1.833 hektar.

Dengan asumsi data digunakan tahun 2012 dengan luas LP2B 2.200 hektar.

Sementara, rillnya LP2B berada di Kota Mataram 1.973 hektar. Dan, sekarang berkurang 19 hektar. Oleh karena itu, pihaknya menunggu inventarisasi penyimpangan oleh Bappeda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bukan berarti kata Mutawalli, RTRW tertib kemudian tidak ada pemutihan. Jika ada satu lahan terjadi penyimpangan maka dikenakan sanksi seluas pelanggarannya. “Mereka boleh menyiapkan LP2B di luar Kota Mataram,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepa-

la Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, LP2B sudah masuk Perda Provinsi NTB yang diwujudkan dalam implementasi pola ruang. Penentuan luas lahan abadi belum ada kajian. Dari perumusan RTRW disepakati 400 hektar LP2B dari 800 hektar diminta Pemprov NTB. Dalam konteks fungsi perkotaan harusnya ditinjau kembali 800 hektar. “Kalau 400 hektar oke. Apalagi kawasan kota tuntutannya berbeda,” kata dia.

Seharusnya kata dia, Pemprov NTB memahami fungsi perkotaan berbeda dengan kabupaten. Sektor dikembangkan di Kota Mataram yakni jasa dan perdagangan. Konsep

pertanian perkotaan berbeda dengan kabupaten. Lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupatenlah jadi penopang.

Konsep LP2B tidak bisa dipaksakan di perkotaan dengan kesiapan penduduk, aktivitas ekonomi serta lainnya. Sebab,pertumbuhan penduduk pesat membutuhkan pemukiman. “Mau tidak mau akan tumbuh rumah tapak,” ujarnya.

Berbeda lagi demikian kata Miftah, jika dikembangkan Mataram Metro. LP2B sebelumnya 400 hektar bisa ditinjau kembali. Sebab, ada konsekuensi logis akan muncul baik bersifat alami dan non alami. Tekanan non alami seperti urbanisasi tidak bisa dihindari sebagai pusat ekonomi dan pemerintah. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BSS Masih Jadi Prioritas Dukung Pembangunan KEK Mandalika KETUA DPP Real Estate Indonesia, Soelaeman Soemawinata mengatakan masih berkomitmen mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Lombok Tengah. Komitmen ini ia sampaikan usai pelantikan pengurus REI Provinsi NTB 2017-2020.

Soelaeman menyebut NTB adalah daerah yang strategis, dan memiliki potensi alam luar biasa. Beberapa waktu lalu rombongan REI secara nasional juga sempat mengunjungi langsung KEK Mandalika yang kini menjadi perhatian pemerintah dan dunia.

Meraka yang datang menyaksikan langsung keindahan pantai sekitar dari atas bukit Merese. Soelaeman mengatakan, sudah ada beberapa pengembang besar yang tertarik ingin ikut membangun di KEK Mandalika.

“Karena banyak hal yang menjadi konsen saya, makanya belum fokus ke Mandalika. Tapi saya akan review kembali rencana mendukung pembangunan KEK Mandalika,” demikian Soelaeman pada Suara NTB. Yang paling penting ingin dilakukan, meminta kepastian dari operatornya. Dalam hal ini, Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), apakah masih akan memberikan kesempatan kepada pengembang nasional. Belum disebut rencana pembagunan yang akan didukung.

“Yang jelas, yang sudah tertarik ini adalah pengembang.

Mereka ingin datang melihat Mandalika. Dan kami akan pastikan apakah ITDC masih siapkan space,” jelasnya.

Selain itu, Soelaeman juga mengingatkan kepada anggotanya yang ada di NTB untuk mengambil peran memperkuat pembangunan di dalam daerah. Jangan sampai kemudian investasinya didominasi oleh investor luar. Otomatis yang didapat ke daerah tidak sebesar yang diharapkan. Karena itu, pengembang lokal harus ambil bagian.

Lebih jauh, setiap pembangunan/investor yang masuk di provinsi ini, seharusnya melalui para pengusaha lokal. Artinya, pengusaha lokal menjadi mitra pemerintah untuk memastikan calon-calon investor yang masuk.

“Bagaiamanapun, orang lokal yang tahu daerahnya. Orang lokal yang tau bagaimana cara-cara pengurusan izin. Dan orang lokal yang tahu bagaimana caranya berinvestasi di daerah. Seharusnyalah bermitra kuat dengan pemerintah. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan pengusaha lokal untuk memastikan dan mencaritau track record investor yang masuk,” sarannya.

Bila kemitraan antara pemerintah daerah dan pengusaha lokalnya kuat, Soelaeman meyakini multiflier efek dari berbagai aktivitas investasi di daerah akan jauh lebih besar diterima. Terkait KEK Mandalika, Komisaris ITDC, Drs. L. Gita Ariyadi, M.Si menggambarkan kembali tentang KEK Mandalika, yang ditetapkan dengan PP Nomor 52 tahun 2014 tentang KEK Mandalika.

Luas lahannya mencapai 1.250 hektar. Dengan pantai berpasir putih sepanjang 7,5 kilometer menghadap Samudera India.

Infrastruktur dasar KEK Mandalika terus dikebut. Beberapa investor yang akan masuk di sana juga telah siap-siap memulai aktivitas investasinya. Diantaranya, Vinci, investor Prancis yang akan menginvestasikan Rp 7 triliun utuk membangun 6 hotel, 1 convention hall, serta sirkuit MotoGP. Selain itu, ITDC juga telah mendapat dukungan dari Asian Infrastructur International Bank (AIIB) di Cina, yang merupakan saingan bank dunia yang siap mendukung pendanaan hingga di atas Rp 1 triliun. (bul) Soelaeman (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB akan memfasilitasi 85.000 aksepor (sapi betina siap bunting) untuk di Insemiasi Buatan (IB) secara cuma-cuma, dalam rangka mendongkrak tingkat populasi sapi.

Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) masih menjadi prioritas.

Target populasi dalam program strategis sudah terpenuhi. Tinggal menjaga dan meningkatkannya. Kata Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si. Sebanyak 85.000 fcs sperma beku dari pejantan unggulan yang ada di Balai IB, Banyumulek, Lombok Barat secepatnya akan didistribusikan kepada kelompok-kelompok ternak. Petugas IB juga telah disiagakan.

Program BSS yang ada di daerah, selaras dengan program yang telah dicanangkan oleh Kemente-

rian Pertanian melalui Upsus Siwab (Sapi Induk Wajib Bunting).

H. Aminurrahman mengatakan, dengan sentuhan teknologi peternakan ini, diharapkan angka kelahirannya mencapai 70 persen, atau sekitar 60.000 penambahan populasi dari program ini.

“Kita ambil saja 70 persen perkiraan hidup. Itu sudah standar minimal. Biasanya mentok 20 persen tingkat kelahiran,” jelasnya.

Dengan demikian, telah diproyeksikan akan terjadi penambahan populasi sebanyak 60.000 ekor sapi, dari total populasi saat ini sebanyak 1.149.719

ekor. Dengan ketersediaan stok sapi di dalam daerah yang dianggap cukup besar ini. Pemerintah daerah kemudian memberikan rekomendasi pengiriman sapi potong dan bibit sebanyak 45.000 ekor tahun 2018 ini.

Seperti yang ia sebutkan sebelumnya. Pemprov NTB tahun 2018 ini menyediakan kuota pengiriman sapi ke luar daerah sebanyak 45.000 ekor. Masingmasing untuk sapi potong dan bibit. Terbagi 35.000 ekor sapi potong, dan 10.000 ekor sapi bibit. Beberapa daerah yang kemungkinan menjadi tujuan pengiriman, Kalimantan, Sulawesi

dan Jabodetabek.

Lantas bagaimana dengan ketersediaan stok di dalam daerah? Kepala dinas menjelaskan, kuota kirim sapi yang diberikan oleh pemerintah daerah, telah dihitung prognosanya. Saat ini jumlah populasi sapi di NTB mencapai 1.149.719 ekor dengan komposisi 65 persen berita, dan 35 persen jantan. Naik dari populasi tahun sebelumnya sebanyak 1.092.719 ekor. Populasi sebanyak 1.149.719 itu, setelah dikurangi dengan kuota sebanyak 45.000 ekor dimaksud. Stok masih sangat berkecukupan.

Tidak saja mendukung penguatan populasi, H. Aminurrahman menambahkan benmtuk lain dukungannya, dengan tidak mengabaikan sisi hilirisasi.

Ada sebanyak 112 kelompok yang telah dilatih dalam tiga

(Suara NTB/dok)

H. Aminurrahman tahun terakhir. pelatihan mencakup produksi produk-produk turunan dari bahan baku daging. “Kelompok-kelompok ini masih eksis dan menghasilkan produk sampai sekarang,” demikian kepala dinas. (bul)

Lahan untuk Bendungan Meninting Mulai Dibebaskan Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan Bendungan Meninting bukan isapan jempol. Tahapannya terus berproses. Sesuai rencana, pembangunan bendungan ini akan dilakukan konstruksi pada 2019 mendatang. Saat ini prosesnya dalam tahap pembebasan lahan, kata Fitria Ulfah, PPK Perencanaan Bendungan, bersama Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Abdul Hanan.

Pembangunan bendungan idealnya dilaksanakan selama lima tahun. Harapannya, pembangunan proyek infrastruktur strategis ini akan berjalan sesuai rencana. Ulfah dan Hanan memastikan rencana ini nyaris tak menuai penolakan dari warga.

“Soal lahan intinya tidak ada masalah. Sekarang dalam proses pembebasan lahan,” demikian Hanan.

Bendungan Meninting ini membutuhkan lahan seluas 300 hektar. Lokasi pembangunannya di hulu Sungai Meninting. Dalam proses pembebasan lahan, BWS sharing bersama pemerintah daerah Lombok Barat.

“Pemkab setengah, BWS setengah. Dalam proses pembangunan ini, ada juga sharing pemerintah provinsi” jelas Ulfah.

Pembangunan infrastruktur, tidak bisa dilaksanakan seperti membalik telapak tangan.

Butuh waktu dan proses. Misalnya untuk membangun bendun-

gan, terlebih dahulu harus mengantongi sertifikat desain.

Penerbitan selembar kertas sertifikat desain inipun membutuhkan proses yang panjang. Diantaranya sidang pleno, kunjungan lapangan, lalu sidang teknis. Melibatkan stakeholders terkait. Dari Komisi Keamanan Bendungan, Lingkungan Hidup, hingga Dinas Pertanian.

Secara teknis juga dilakukan kajian-kajian mendalam dan komprehensif. Misalnya tentang sumber airnya, daya tampungnya, hingga kebermanfaatannya.

“Cuma selembar kertas itu, sidangnya lama. Tapi 2018 ini proses pembangunan sudah jalan sesuai anggaran,” imbuhnya.

Pada 2018 ini, BWS Nusa Tenggara I mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengelola anggaran sebesar Rp 1 triliunan untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk penguatan ketersediaan air baku.

Anggaran tersebut akan dialokasikan, salah satunya untuk mendukung progres pembangunan bendungan Meninting ini. beberapa sasaran program yang telah direncanakan diantaranya, peningkatan layanan dan sarana prasarana air baku, meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air, meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air, peningkatan konservasi sumber air, dan meningkatkan potensi sumber energi dari sumber energi air. (bul)

(Suara NTB/bul)

AYAM PETELUR - NTB masih kekurangan telur. Untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, pengusaha masih mendatangkan dari luar daerah. Harga telur ayam relatif menjanjikan, Rp 1.150 dari peternak. Bisnis ternak ayam petelur ini masih menggiurkan. Edi, salah seorang peternak ayam petelur di Sukamulya Lombok Timur sedang memanen telur dari peternakan ayam miliknya.

Surplus Daya

PLN Minta Perizinan Tak Terlalu Longgar Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah diharapkan tak terlalu longgar menerbitkan izin-izin pembangunan pembangkit listrik, terutama milik industri. PT.

PLN (Persero) Wilayah NTB cukup percaya diri dan kuat memenuhi permintaan daya.

PLN Wilayah NTB masih progresif mewujudkan program strategis nasional 35.000 Megawatt. Jatah untuk NTB sebesar 500 MW. Pelbagai jenis pembangkit listrik alternatif, sedang dan akan dibangun. Baik di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa.

Ada beberapa investasi dan proyek strategis sedang dalam tahap pelaksanaan.

Ada juga proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan. Beberapa proyek dan investasi itu diantaranya, KEK Mandalika di Kuta Lombok Tengah, PLN memperkirakan kebutuhan listriknya 50 MW. Proyek nasional ini sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar.

Global Hub membutuhkan 200 MW, perusahaan tambang emas yang akan beroperasi di Sekotong, Lombok Barat juga telah mengajukan kebutuhan listrik sebesar 20 MW. Demikian juga kawasan Strategis Samota, di Pulau Sumbawa membutukan 150 MW. Satu lagi, rencana pembangunan smelter perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, kebutuhan dayanya sebesar 500 MW, kebutuhan listrik paling besar.

Semua kebutuhan-kebutuhan proyek dan investasi strategis itu, kata General Manajer PLN Wilayah NTB, Muhtar.

“Total yang besar-besar se-

kitar 720 megawatt kebutuhannya. Sementara hingga 2020 mendatang, PLN sudah mampu menyiapkan daya sampai 850 megawatt. Industri ndak usah pikirkan soal pembangkit listrik, PLN yang siap memfasilitasi kebutuhan dayanya,” demikian Muhtar.

Negara mengeluarkan anggaran tak kecil untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan. Jika kemudian industri membangun sendiri pembangkit listriknya, otomatis anggaran yang digelontorkan oleh negara menjadi mubazir.

“Siapa yang akan gunakan daya yang telah disiapkan PLN dengan anggaran negara yang tidak kecil. Karena itu, kita mengharapkan pemerintah daerah tidak dengan mudah mengeluarkan izin pembangkit listrik milik industri. Karena akan berakibat merugikan negara,” imbuhnya.

PLN sedang melaksanakan proyek strategis nasional. Sebaran pembangkit 500 MW diantaranya, PLTGU Lombok Peaker di Tanjung Karang Mataram 150 MW masih dalam konstruksi.

Mobile Power Plant, Jeranjang Lombok Barat 50 MW telah beroperasi.

PLTMG Sumbawa di Badas, Sumbawa 50 MW sedang konstruksi. PLTMG Bima di Bonto 2x50 sedang konstruksi. PLTU Lombok (FPTP2) Sambelia, Lombok Timur 2x50 dalam proses pengadaan. Dan Lombok 2 di Sambelia kapasitas 2x50 sedang dalam perencanaan. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

Tidak Ada Kepentingan Politik PEJABAT sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, S.Sos,. menyatakan dirinya dikirim Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ke Lotim tidak ada kepentingan politik. Gubernur katanya, tidak memintanya melakukan tugas tambahan. Sebagai Pjs Bupati, dirinya memastikan tetap menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara. Bahkan, pada para Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) dipersilakan untuk mengawasinya.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/2) lalu, Ahsanul Khalik menerangkan, menjadi Pjs tidak ada beban (Suara NTB/rus) baginya. Netralitas katanya H. Ahsanul Khalik tetap dijunjung tinggi. Pada hari pertama masuk di kantor Bupati Lotim, Kepala Dinas Sosial NTB ini pun langsung melakukan sejumlah kegiatan.

ASN termasuk para honorer sudah ditegaskan dalam aturan tidak diperkenankan untuk ikut dalam politik praktis.Jika melakukan praktik politik praktis ini, maka akan dihadapkan dengan pengawas. Garis kerja yang dilakukan adalah berada pada upaya menjalankan aturan. Kepada awak media dipersilakan untuk mengungkap siapa saja ASN yang tidak netral. “Mari kita sama-sama mengawasinya,” ungkapnya.

Pada momentum kampanye ini, ASN memang menjadi sorotan. Hadir di kampanye katanya tidaklah menjadi masalah, asalkan hanya hadir dan bukan sebagai panitia kampanye dari pasangan calon tertentu. Kehadiran di areal kampanye pasangan calon semata hanya untuk mendengarkan visi misi dari pasangan calon. “Yang tidak boleh itu ngatur-ngatur acara,” demikian paparnya.

Pada hari pertama masuk, dituturkan Ahsanul Khalik ia sudah berkomunikasi dengan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan yang sedang cuti untuk mengikuti Pilkada NTB. Diakuinya, dirinya telah menyampaikan akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan Ali BD – sapaan akrab Calon Gubernur NTB dari calon perseorangan yang baik-baik.

Tidak hanya itu, dirinya siap melakukan pengawalan dan bila perlu membenahi sesuai kewenangan dan aturan yang ada. “Komunikasi saya dengan Pak Ali BD juga sangat bersahabat antara bapak dengan anak,” tuturnya.

Penekanannya, ikhtiar menjamin keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Lotim sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan tugas serta tanggung jawab dirinya selaku Pjs. Bupati sesuai yang diamanatkan dalam SK Mendagri. Secara umum semua kepala OPD, para lurah, camat, asisten dan Staf ahli sampai Sekda berkomitmen bersama Pjs Bupati untuk melaksanakan apa yang menjadi penekanan tersebut dan terus melakukan evaluasi secara berkala. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Paslon Bupati Lotim Sepakati Kampanye Damai Selong (Suara NTB) Seluruh pasangan calon (paslon) mulai dari nomor Urut 1 H. Haerul Warisin dan H.Machsun Ridwainy (Harum), Ali Masadi dan Putrawan Habibi (Alhabib) pada urutan 2, H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) nomor urut 3 dan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamudin Moestafa (Fiddin) nomor urut 4 sepakat kampanye damai.

Kesepakatan kampanye damai ini digelar KPU Lombok Timur (Lotim) di Lapangan Nasional Selong, Kamis (15/2) lalu. Acara dilangsungkan dengan berkeliling mulai dari Selong menuju Masbagik, Masbagik ke Aikmel menuju ke arah wilayah Kecamatan Pringgabaya. Dari Kecamatan Pringgabaya bergerak menuju Kecamatan Labuhan Haji dan kembali ke Selong.

Ketua KPU Lotim Muhammad Saleh, menjelaskan, kampanye damai dan penandatanganan kesepakatan kampanye damai ini dilakukan untuk mengawali dimulainya kampanye mulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 23 juni 2018.

Asyik Konsumsi Sabu

Pembobol Kantor Desa Ekas Buana Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menangkap pelaku pembobol Kantor Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Pelaku, Rah alias Man (26) alamat Desa Kuang Rundun, Jerowaru ditangkap usai mengkonsumi sabu, Kamis (15/2).

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, sebelumnya pelaku menjalankan aksinya pada malam hari dengan cara mendobrak pintu kantor desa. Kemudian pelaku mengambil barang-barang yang tidak lain inventaris Kantor Desa Ekas Buana berupa satu buah printer dan satu mesin wi-fi.

Pelaku, merupakan residivis dalam kasus yang sama.

Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, menjelaskan penangkapan terhadap pelaku sesaat setelah menggunakan narkoba jenis sabu di Kuang Rundun. Saat dilakukan pengembangan ke beberapa TKP lainnya yang diduga dilakukan oleh pelaku. Pelaku berontak dan melakukan perlawanan terhadap petugas untuk berusaha melarikan diri. Bahkan petugas yang beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara tidak diindahkan oleh pelaku, sehingga dilakukan tindakan lurus ke kaki pelaku hingga tembus pada betis sebelah kanan pelaku.

“Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Dari tangan pelaku barang bukti hasil curian berhasil kita amankan,” ujarnya. Untuk mencari indikasi pelaku lainnya, pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Lotim beserta barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

“Semoga dapat berjalan damai tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” harapnya.

Kampanye, katanya, bukan suatu yang menakutkan.

Damai dalam berpolitik diharapkan bisa ditunjukkan kepada masyarakat, karena kampanye ditujukan pada masyarakat.

Kapolres Lotim, AKBP Eka Fathurrahman menegaskan, saat ini situasi Keamanan sangat kondusif. Situasi aman dan terkendali itu tentunya tercipta atas kerja sama TNIPolri dan semua pihak terkait.

“Semoga kita diberikan kekuatan, sehingga pemilihan dapat berjalan dengan aman,” demikian imbuhnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

KAMPANYE DAMAI - Kegiatan deklarasi kampanye damai yang dibacakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di Lapangan Nasional Selong, Kamis (15/2).

’’Smart’’ PJU di Tiga Gili, Masih Menunggak, KLU Usulkan ke Kementerian 200 STNK Belum Diambil Pemilik

Lotim Konsentrasi Tangani Kasus Gizi Buruk Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus konsentrasi menangani kasus gizi buruk. Catatan tim penanggulangan gizi buruk, sepanjang tahun 2017 lalu terdapat 72 kasus gizi buruk di daerah ini. Jumlah itu turun dari 112 kasus pada tahun 2016 lalu.

Secara umum kasus gizi buruk terus menurun sejak 2013.

Namun, ujar Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Lotim Drs. H. Sahabuddin, MM., hal itu tidak lantas membuat Lotim tidak waspada. Disadari, angka tersebut masih tinggi bila dibanding daerah lain di NTB. Terlebih kualitas gizi balita saat ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa-masa mendatang. ‘’Gizi kurang dan gizi buruk dalam jangka panjang juga menyebabkan stunting sebagai salah satu kondisi gizi kronis. Lebih jauh kondisi tersebut juga dapat mengganggu perkembangan otak,’’ ujarnya dalam pertemuan membahas gizi buruk dan gizi kurang, Kamis (15/2) lalu.

Diakuinya, tim penanganan gizi buruk terus bekerja bersama dengan tim penanganan gizi puskesmas, termasuk organisasi wanita, melakukan pemetaan dan intervensi untuk menurunkan kasus gizi buruk. Pemerintah telah menggratiskan perawatan penderita di seluruh pusat layanan kesehatan pemerintah seperti RSUD dr. R. Soedjono dan seluruh Puskesmas di Lotim.

Langkah pencegahan dengan penjaringan kasus gizi buruk juga dilakukan melalui tim kecamatan yang melibatkan kader.

Selain itu kegiatan Posyandu juga menjadi langkah penjaringan di samping pemberian makanan tambahan, banyak faktor yang menyebabkan munculnya gizi buruk, antara lain pola asuh, penyakit penyerta, dan sanitasi. Tidak ketinggalan pula ketahanan keluarga. Karenanya dibutuhkan kebijakan lintas sektor yang dapat menjawab persoalan ini secara terintegrasi.

Selain itu pendampingan dan pemantauan secara intensif dibutuhkan untuk penderita dengan penyakit penyerta. Pengobatan secara teratur dan tuntas dibutuhkan agar status gizinya juga dapat diperbaiki. Sahabuddin berharap sebagai aparat pemerintah maupun anggota masyarakat dibutuhkan pula untuk menyebarluaskan pemahaman dan pengetahuan guna mencegah munculnya kembali kasus gizi buruk.

Sebelumnya Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lotim, Aminah, S. Sos., dalam laporannya menyampaikan pada prinsipnya menindaklanjuti program penanggulangan gizi buruk pada tahun sebelumnya yang dilakukan secara kesinambungan dan komprehensif. Upaya penanganan ini bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan strategis Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan status gizi buruk atau berkelainan. Termasuk, memaksimalkan pemantauan dan evaluasi pelayanan balita gizi buruk secara rutin. Selain itu, melakukan pendampingan perawatan serta melakukan penanganan secara terintegrasi dengan unit kerja terkait dengan memberikan pelayanan secara cepat dan efektif. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/ari)

Abdul Aziz Tanjung (Suara NTB) Angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih cukup tinggi. Secara jumlah, tunggakan pajak kendaraan sepanjang tahun 2017 sebanyak 25.771 unit (47,68 persen) dari potensi pajak kendaraan sebanyak 54.045 unit se KLU. Namun demikian, dari beberapa upaya Kantor UPTB UPPD Samsat Tanjung, seperti menggelar razia dan menahan STNK, diketahui masih ada pemilik kendaraan yang belum mengambil STNKnya dari Samsat.

Kepala UPTB UPPD Samsat Tanjung, H. Abdul Aziz, SH., di sela-sela Opgab belum lama ini mengakui masih ada pemilik kendaraan yang STNKnya ditahan oleh petugas, hingga kini belum mengambil atau membayar kewajibannya.

“Sejak Samsat berdiri tahun 2013, masih ada STNK yang ditahan, tidak diambil oleh pemiliknya. Jumlah sekitar 200an STNK,” ungkap Abdul Aziz.

Tidak diambilnya STNK oleh pemilik kendaraan, menandakan bahwa pemilik belum juga memenuhi kewajibannya kepada negara. Dalam hal ini, pajak kendaraan bermotor yang ditahan tidak dibayarkan pemiliknya.

Ia menyebut, potensi jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sejumlah 54.045 unit.

Dari jumlah itu, yang aktif melakukan daftar ulang (membayar pajak) sebanyak 28.274 unit atau sebesar 52,32 persen. Angka tersebut setara dengan penerimaan pajak sebesar Rp 9,528 miliar. Sedangkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 di KLU sebesar Rp 11,088 miliar lebih, atau lebih tinggi Rp 1,56 miliar dari tahun 2017.

Untuk diketahui pula, Kantor UPTB UPPD Samsat Tanjung telah resmi berstatus kantor pelayanan penuh sejak 1 Februari lalu. Di sela-sela launching itu, dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak di KLU. Kerjasama ini sendiri merupakan yang kedua kalinya, di mana Pemda KLU menyiapkan tenaga petugas pendamping Samsat sebanyak 34 orang yang ditempatkan di tiap desa.

“Mudah-mudahan melalui penguatan kerjasama yang telah terbangun, dengan ket-

erlibatan stakeholder, baik dari Bappenda Provinsi NTB, Polda NTB, Pemda KLU, dan Jasaraharja, dan Polres Lombok Utara, sama-sama bergerak memacu dan meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KLU,” ucapnya.

Adapun petugas pendamping pajak yang disiapkan Pemda KLU, bertugas dan dibayar jasanya oleh Pemda KLU. Para petugas itu akan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak dengan mendatangi ke rumah warga. Langkah ini untuk mendukung program rutin dalam bentuk Opgab yang dilakukan dengan lintas instansi.

Pada Opgab beberapa waktu lalu, Samsat Tanjung mencatat jumlah kendaraan yang terjaring sebanyak 18 unit, dengan rincian 16 unit kendaraan roda dua, dan 2 unit kendaraan roda empat. Kendaraan yang membayar di tempat sebanyak 12 unit, terdiri dari 10 unit roda dua, dan 2 unit roda empat. Jumlah pajak yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 6,59 juta, dengan sisa 6 unit kendaraan roda 2 langsung ditahan pada hari itu juga.

“Terlambat satu hari pun akan dilakukan penindakan langsung oleh Kepolisian. Jangka waktu penahanan diberikan batas waktu 21 hari, dan bergantung pada cepat tidaknya masyarakat melunasi kewajibannya. Apabila setelah 21 hari kendaraan tidak juga dibayarkan, maka kendaraan bersangkutan akan diserahkan ke Kepolisian untuk diamankan,” kata Abdul Aziz. (ari)

Maret, Penertiban Bangunan di Dua Gili Tanjung (Suara NTB) Rencana Pemkab Lombok Utara untuk menertibkan bangunan di sepanjang roi pantai Gili Meno dan Gili Air, Kecamatan Pemenang akan tetap dilakukan. Dari ancangancang Pemerintah Lombok Utara, penertiban itu akan dilakukan pada pertengahan Maret mendatang.

Kabag Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk, Rabu (15/2), mengemukakan rencana penertiban pada pertengahan Maret itu mempertimbangkan kondusivitas dan kenyamanan berwisata para pelancong. Pada momen itu, arus kunjungan diperkirakan akan memasuki low season, sehingga aktivitas penertiban tidak akan mengganggu para wisatawan selama berkunjung.

“Kenapa kami lakukan pada pertengahan Maret, antara minggu kedua atau ketiga, karena di sana sudah low season,” kata Majemuk.

Tim penertiban setidaknya belajar dari pengalaman penertiban di Gili Trawangan sebelumnya. Di mana pada saat arus kunjungan sedang rendah, penertiban bangunan mulai dilangsungkan tim. Hal itu diakui oleh Majemuk, manakala penertiban berlangsung tidak berdampak terhadap kenyamanan berwisata para tamu.

Pengalaman lainnya, sisasisa pembongkaran pada saat penertiban akan dapat ditangani saat itu juga. Di Gili Meno dan Gili Air nantinya, sampah dari bangunan tidak akan diangkut ke daratan Lombok sebagaimana yang dilakukan di Gili Trawangan. Melainkan material bekas bangunan

Tanjung (Suara NTB) Sarana dan prasarana lampu penerangan di wilayah objek wisata 3 Gili, Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui masih minim. Guna mendukung penambahan infrastruktur itulah, Pemda KLU mengajukan usulan anggaran pemasangan smart penerangan jalan umum (PJU) ke Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (KPDT).

Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishub KP) Lombok Utara, Agus Tisno, Kamis (15/2) mengungkapkan, usulan pemasangan smart PJU ke pusat akan diajukan tahun ini juga. Diharapkan, Pemerintah pusat melalui KPDT dapat mengakomodir usulan tersebut pada APBN perubahan 2018 mendatang.

Ia menyebutkan, wilayah 3 Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan diprioritaskan dalam usulan ke pusat. Pasalnya, keberaaan PJU akan sangat mendukung layanan sarpras penerangan jalan yang mendukung objek pariwisata.

PJU yang akan diusulkan saat ini adalah PJU sejenis seperti yang ada di darat. Di mana pada tahun 2017 lalu, sejauh 4 km di wilayah Kecamatan Tanjung telah terpasang smart PJU. Dari pemasangan itu, gambaran alokasi anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 4 miliar. Artinya, jika menghitung wilayah 3 pulau tujuan wisata dunia itu, anggaran APBD KLU tidak akan mampu untuk mendukung pemasangan smart PJU tersebut.

“Kita akan koordinasikan terlebih dahulu bersama instansi terkait, tapi diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 10 miliar untuk 3 Gili,” tambahnya.

Agus Tisno menyambung, usulan smart PJU yang diajukan ke pusat akan disertai dengan gambar perencanaan, lokasi pemasangan serta kebutuhan biayanya. Pihaknya berharap, melalui komunikasi yang telah dibangun dengan pusat, usulan ini akan masuk ke dalam prioritas penganggaran pada APBN Perubahan.

Kendati sebelumnya, pihaknya juga sudah mengusulkan penambahan sarpras kepelabuhanan di Gili Meno dan Gili Trawangan. Hanya saja, usulan pembangunan dermaga jetty di kedua Gili itu ditolak.

Untuk diketahui, Dishub saat ini tengah menghadapi beragam gangguan menyangkut PJU. Tidak hanya kekurangan unit PJU, tetapi pencurian PJU sebagaimana yang terjadi di wilayah Desa Malaka, Kecamatan Pemenang beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran listrik PJU, Dishub KP Lombok Utara tengah berupaya mengalihkan tagihan beban PJU dari sebelumnya yang menggunakan kontrak daya menjadi kontrak Kwh, dengan pertimbangan tagihan listrik lebih efisien. Tagihan PJU tahun 2016 lalu, berada di kisaran Rp 210 jutaan, sementara di tahun 2017 (setelah PJU di Dishub), tagihan PJU berkurang drastis menjadi Rp 85 jutaan.

“Dengan kontrak daya, pakai tidak pakai tetap kita bayar. Beda dengan Kontrak Kwh, hanya Kwh yang terpakai saja yang dibayarkan. Untuk di KLU kapasitas Kwh yang kita butuhkan 17 Kwh, yang baru terpenuhi 8 Kwh. Jadi beberapa PJU yang ditemukan belum menyala lebih disebabkan karena belum terpasangnya Kwh,” tandasnya. (ari)

Terlibat Politik Praktis, Kades Dapat Dipidana

(Suara NTB/ari)

GANGGU WISATAWAN - Roi pantai di Gili Trawangan yang sudah ditertibkan kembali dimanfaatkan para pengusaha untuk menempatkan kursi bagi para tamu. Hal ini mengganggu wisatawan yang ingin menikmati pantai secara langsung di roi pantai. akan langsung dikubur di lahan milik Pemkab yang ada di sana. Penimbunan eks material akan lebih cepat dilakukan dan tanpa mengeluarkan banyak biaya pengangkutan seperti sebelumnya.

“Pengalaman sebelumnya menimbulkan kesan kumuh, karena sisa pembongkaran dikumpulkan di pinggir pantai sebelum diangkut ke darat.

Karena itu sisa penertiban di Air dan Meno kita akan langsung kubur di lahan Pemda,” paparnya.

Pada proses penertiban nantinya, Tim Penertiban Pemda KLU akan tetap menggunakan alat berat. Selain untuk mempercepat proses, alat berat juga diperlukan untuk membongkar bangunan permanen yang sengaja dibiarkan oleh pemiliknya.

Perihal alat berat ini, tim penertiban sudah mensosialisasikannya ke warga dan pemilik bangunan.

Sebagai persiapan penert-

iban, tim sudah turun ke Gili Air dan Gili Meno beberapa waktu lalu secara bertahap.

Permintaan warga pada pertemuannya dengan pemerintah seperti keberadaan papan informasi sudah diakomodir.

Hanya saja, dari permintaan warga terkait dengan penataan kembali di areal yang ditertibkan belum dapat dipenuhi. Pasalnya, langkah tersebut masih harus menunggu proses penganggaran di APBD dan APBDP tahun berjalan. Dalam prosesnya, penganggaran penataan butuh proses, pembahasan serta persetujuan dari wakil rakyat di DPRD. “Untuk penganggaran, harus ada usulan dan pembahasan dulu, kalau dewan tidak menyetujui percuma maka penataan bisa lebih lama. Terkait hal ini, sudah dipermaklumkan kepada warga saat berlangsungnya sosialisasi,” demikian Majemuk. (ari)

Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pilkada 2018, aroma keterlibatan dan keberpihakan pejabat di desa, khususnya kepala desa (kades) mulai tercium.

Apabila ada kades terbukti terlibat politik praktis, maka kades bersangkutan dapat kena hukum pidana.

Demikian ditegaskan Kepala Divisi dan Hukum pada Panwaslu Lotim, Sahnam, SH, Kamis (15/2).

Sahnam mengingatkan kepada para kades di Lotim tidak terlibat dalam politik praktis. Pasalnya, kades yang terbukti terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat, sebagaimana pasal 70 ayat (1) butir a, b dan c, bisa dipidana.

“Berdasarkan ketentuan, apabila ada kepala desa terlibat politik praktis. Maka bisa dipidana kurungan minimal 3 bulan. Untuk itu, diharapkan semua kepala desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” ujarnya mengingatkan.

Adapun mekanisme penanganan penindakan berbeda dengan tahun sebelumnya, dulunya Panwaslu yang lebih dahulu memproses. Sekarang didampingi polisi dan Jaksa. Dengan bergandengnya tiga unsur ini, maka penanganan akan lebih ketat terhadap kades yang terlibat dalam politik praktis. “Dari awal kita sudah mengingatkan kepada seluruh kades supaya bersikap netral,” ujarnya.

Adanya larangan itu, maka tidak membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Termasuk kampanye dengan mengerahkan massa, membuat pertemuan di kantor desa dan lainnya. Dalam hal ini, ujarnya, tugas kades turun langsung dan mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan mensukseskan pilkada yang aman dan damai.

Untuk mencegah itu terjadi, Panwaslu sudah meminta kepada PPL agar intens melakukan silaturahmi kepada seluruh kades, supaya tidak ada kades terlibat politik praktis.

Sementara, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., menegaskan kepada Panwaslu Lotim supaya tegas dalam bersikap apabila ada kades yang terlibat dalam politik praktis. Jika ada ditemukan, ia meminta kepada Panwaslu untuk dilakukan tindakan tegas berupa memberikan hukuman pidana.

“Seperti di Kota Mataram, dulu ada guru negeri yang terlibat politik praktis. Tidak apaapa jika itu kita terapkan di sini untuk menjamin netralitas ASN kita,” tegasnya.

Diungkapkannya, ia ditugaskan oleh Gubernur NTB menjadi Pjs Bupati Lotim tidak untuk kepentingan politik, tapi menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Lotim. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

Halaman 5

Deklarasi Tolak Politik Uang

Semua Paslon Kompak Tak Hadir

Dilarang Tambah Bahan Kampanye

Deklarasi menolak adanya politik uang atau money politic dan politisasi SARA diawali dengan pembacaan surat pernyataan yang dilakukan perwakilan partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta juga dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Usai pembacaan pernyataan itu, dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan pada spanduk sebagai bentuk dukungan kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan long march dari Kantor Panwaslu Lobar

di Dasan Geres menuju Bundaran Giri Menang Square. Long march itu dilakukan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat sambil membawa sebuah spanduk yang bertuliskan “Tolak Politik Uang, Catat Uangnya, Laporkan Orangnya”. Selain itu, acara tersebut juga diramaikan dengan acara hiburan yakni pementasan kesenian gendang beleq.

Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan, mengaku, pihaknya sudah menyampaikan undangan ke pihak calon maupun perwak-

ilan partai politik. Akan tetapi, tak satu pun dari ke tiga paslon menghadiri undangan Panwaslu Lobar.

Ia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/ kota dan provinsi yang menggelar pilkada serentak di Indonesia. “Memang acara ini berlangsung di seluruh Indonesia.

Ini sebagai upaya untuk mewujudkan Pilkada 2018 yang berintegritas,” tegasnya.

Pihaknya berharap agar kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh seluruh paslon peserta pilkada. Menurutnya, keg-

Serapan Anggaran OPD Ditargetkan 50 Persen Giri Menang (Suara NTB) Hari pertama kerja menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Saswadi langsung tancap gas. Sehari setelah resmi dilantik sebagai Pjs, mantan Sekretaris DPRD Lobar ini memimpin rapat pimpinan (rapim) II, Kamis (15/2).

Dalam rapim yang diisi sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN ) dan pengisian e-LHKPN bagi penyelenggara negara ini, L. Saswadi juga memasang target bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu mencapai target realisasi 50 persen baik fisik dan anggaran.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) NTB ini, mengawali dengan menyampaikan kepada peserta rapim terkait kewenangannya selaku Pjs Bupati. “Ada berapa tugas yang harus saya laksanakan selaku Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat di antaranya, menjalankan urusan pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi pilkada Gubernur dan Bupati Lobar serta terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah,” ujarnya, seraya menambahkan, ada satu hal yang bukan menjadi wewenangnya, yakni menerbitkan peraturan daerah.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar ini, dirinya akan memberikan perhatian besar pada netralitas ASN dalam pilkada. Begitu juga persoalan keamanan dan ketertiban. “Biarpun ini (pilkada) gawe-nya KPU, toh kalau terjadi apa-apa kembali ke kita (Pemda, red),” ujarnya.

Dengan memberikan atensi khusus kepada netralitas ASN dan keamanan, Saswadi telah menyiapkan beberapa trik. “kita akan membuat surat edaran yang menegaskan tentang netralitas itu. Juga akan menyelenggarakan rapatrapat koordinasi, baik dengan Forkompimda, KPU dan Panwaslu, serta mengunjungi semua kecamatan,” terangnya.

Untuk diketahui berdasarkan SK Kemendagri RI Nomor 1.31.52-287 tahun 2018, masa jabatan L. Saswadi akan berakhir pada 23 Juni mendatang. Dirinya berharap sebelum masa jabatannya berakhir, serapan anggaran di OPD bisa mencapai 50 persen. (her)

(Suara NTB/ist)

RAPIM - Pjs Bupati Lobar H. L. Saswadi bersama Sekda H. Moch. Taufiq dan KPK saat memimpin rapim, Kamis (15/2).

Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mulai menertibkan satu demi satu bangunan yang berdiri di atas lahan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Penertiban dimulai Kamis (15/2) terhadap sejumlah rumah, penginapan serta restoran.

“Hari ini (Kamis kemarin, red) kita menertibkan bangunan yang ada berada di HPL 28 Kuta,” tegas General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Kamis sore.

Penertiban sdilakukan, tegasnya selain bagian dari penataan kawasan Pantai Kuta, karena lahan tersebut berada di dalam kawasan Pantai Kuta. Selain itu, penertiban dilakukan sebagai bagian persiapan untuk pembangunan. Di mana di lahan HPL 28 sudah ada satu investor yang setuju membangun hotel dengan kapasitas hingga 250 kamar. “Di lahan ini sudah ada investor yang siap membangun. Untuk itulah, kita menertibkan bangunan yang ada d iatasnya,” terang Brata.

Jika tidak ditertibkan, maka dikhawatirkan akan mengganggu proses masuknya investasi di lahan ini. Kalau sudah begitu, masyarakat juga yang rugi, karena kawasan Kuta tidak kunjung dibangun oleh investor.

Hal ini menyebabkan pariwisata bakal terhambat dan perekonomian masyarakat juga tidak akan berjalan.

“Apa yang kita lakukan ini

iatan tersebut baru dilakukan, artinya paling tidak pihak Panwaslu Lobar melakukan

sosialisasi terkait antisipasi politisasi SARA dan money politics. (her)

(Suara NTB/kir)

TERTIBKAN - Alat berat dikerahkan pihak ITDC untuk menertibkan lahan di HPL 28 Kuta yang sebelumnya masih ada rumah warga, penginapan serta restoran. muara kepentingannya semua bagi masyarakat luas. Bukan hanya untuk ITDC maupun pemerintah,” ujarnya.

Terhadap pemilik bangunan tersebut, pihaknya sebelumya sudah cukup lama memperingatkan supaya segera mengosongkan bangunan miliknya.

Karena lahan tempat bangunan tersebut berdiri merupakan la-

han yang dikelola oleh ITDC. Namun pada kenyataannya, pemilik bangunan tidak kunjung mengosongkan lahan malah memilih tetap bertahan, sehingga pihak ITDC akhirnya mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban langsung. “Peringatan sudah tiga kali kita berikan. Tapi tidak mau juga mengosongkan lahan.

Tahun Ini, 10 Hotel Mulai Dibangun di KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Sebanyak 10 hotel akan mulai dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tahun ini. Bahkan tujuh hotel di antaranya sudah dalam persiapan pembangunan fisik.

Sementara tiga hotel di antaranya, masih menyelesaikan desain dan rancangan bangunan yang akan dibangun.

Demikian disampaikan General Affair KEK Mandalika I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Kamis (15/2).

Ia menjelaskan ke tujuh hotel yang sedang dalam persiapan pembangunan fisik tersebut diantara Pullman Hotel, Royal Tulip dan Club Med. “Hotel yang sedang persiapan pembangunan fisik sudah lebih dulu menandatangani kontrak kerjasama dengan ITDC. Desainnya pun sudah disetujui oleh tim ahli. Sehingga bisa memulai pembangunan fisik,” terangnya.

Sementara hotel yang masih tahap penyelesaian desain, karena investornya baru masuk tahun ini. tetapi sudah menargetkan pembangunan fisik dimulai tahun ini juga. “Desainnya sedang dikaji. Supaya sesuai dengan regulasi yang ada di dalam KEK Mandalika,” imbuh Brata.

Soal penataan kawasan Man-

(Suara NTB/kir)

BANGUN - Hotel Pullman merupakan salah satu hotel yang pembangunan fisiknya dimulai tahun ini. Pada tahun 2018, ada 10 hotel yang akan dibangun di KEK Mandalika. dalika, ujarnya, untuk tahap awal sejauh ini capaiannya sudah 96 persen. Di mana ditargetakan, semua pembangunan tahap awal selesai pada Bulan Maret mendatang. seperti penataan kawasan Pantai Kuta serta pembangunan akses jalan masuk ke dalam KEK Mandalika.

Sementara pemasangan paving block sepanjang Pantai Kuta, klaimnya, sudah bisa dikatakan tuntas dan tinggal menunggu penyelesaian pembangunan toilet berstandar internasional dan beberapa pekerjaan lainnya. Jika pembangunan ini sudah selesai, bisa diserahterimakan dari pihak rekanan ke pihak ITDC. Meski untuk pembangunan

tahap awal belum tuntas, namun proses pembangunan tahap kedua tahun ini juga sudah dimulai, seperti pembangunan areal berjualan bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UMK) di sekitar kawasan. Itu artinya, para pedagang a tidak perlu lagi berjualan di pantai, karena banyak dikeluhkan wisatawan.

Diakuinya, wisatawan menjadi kurang nyaman saat berwisata di kawasan Pantai Kuta, karena banyak pedagang asongan yang menjajakan produk. “Untuk area UKM saat ini sedang kontrak. Ditargetkan Bulan Juli mendatang sudah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM,” imbuhnya. (kir)

Belum Diturunkan, Panwaslu Tertibkan APK Paslon Giri menang (Suara NTB) Langkah tegas dilakukan Panwaslu Lombok Barat (Lobar) berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemda Lobar.

Setelah surat imbauan untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) tak dilaksanakan paslon, pihak Panwaslu pun turun langsung menertibkan paksa. APK paslon yang terpasang di jalur protokol pun tak luput dari pembersihan.

Tim Panwaslu turun, Kamis (15/2) siang. Tim langsung turun ke Jalur-jalur protokol membersihkan APK berupa baliho dan banner (poster) yang terpasang. Jalur protokol Gerung, Lembar dan menuju Mataram pun semua dibersihkan. Termasuk baliho resmi yang dipasang paslon di Bunda-

(Suara NTB/her)

DEKLARASI - Deklarasi tolak politik uang dan SARA yang digelar Panwaslu Lobar, Kamis (15/2) lalu. Pada deklarasi ini, semua paslon kepala daerah tidak hadir.

ITDC Mulai Tertibkan Bangunan di Dalam KEK Mandalika

(Suara NTB/dok)

PASANGAN calon (paslon) kepala daerah yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB dilarang menambah bahan dan alat peraga kampanye, tanpa izin tertulis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, selaku penyelenggara. Pasalnya, bahan dan alat peraga kampanye telah disiapkan oleh KPU NTB. Termasuk juga soal lokasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

Aturan tersebut berlaku juga untuk pemasangan dan penyebaran alat peraga kampanye di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). “Soal bahan dan alat peraga kampanye mulai dari baliho, spanduk, umbul umbul serta yang lain, itu sudah diatur dan siapkan oleh KPU selaku penyelenggara,” terang Komisioner KPU Loteng, Baiq Husnawati, kepada Suara NTB, Kamis (15/2).

Jika nanti ada paslon yang menambah alat peraga kampanye sendiri tanpa izin, maka alat peraga kampanye bakal ditertibkan. Ia menjelaskan, pembuatan alat peraga kampanye dimungkinkan dilakukan oleh paslon jika terjadi hal-hal di luar kendali. Misalnya, jika kemudian alat peraga kampanye yang dibuat dan dipasang oleh KPU rusak, maka paslon dibolehkan mengganti alat peraga kampanye tersebut dengan yang baru.

Mengingat, untuk gelaran pilkada yang sekarang ini pemeliharaan atas alat peraga kampanye setelah dipasang oleh KPU selanjutnya menjadi tanggung jawab paslon bersangkutan. Sehingga ketika ada alat peraga kampanye yang rusak milik salah satu paslon, maka paslon bersangkutan bisa menganti dengan yang baru sesuai dengan jumlah alat peraga kampanye yang rusak dan tidak boleh melebihi jumlah yang rusak. “Di sini bedanya aturan soal alat peraga kampanye di pilkada sebelumnya dengan yang sekarang ini. Setelah alat peraga kampanye selesai dipasang KPU, tugas untuk menjaga dan memelihara alat peraga tersebut ada di tangan paslon bersangkutan,” terangnya.

Kalau pada pilkada sebelumnya, urusan mencetak dan memelihara alat peraga kampanye sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU selaku penyelenggara. Soal jumlah alat peraga yang disiapkan, hampir sama dengan pilkada sebelumnya.

Di mana untuk alat peraga kampanye berupa baliho, sebanyak lima buah untuk masing-masing paslon. Lokasi pemasangan baliho tersebut pun telah disepakati bersama antara KPU dengan paslon yang ada. Sedangkan untuk umbul-umbul, sebanyak 20 buah perkecamatan per paslon dan dua spanduk di masing-masing desa.

Dengan pola tersebut jelas Husnawati, perang alat peraga kampanye antar para paslon bisa diantisipasi. Dan, antara para paslon juga sama-sama merasa diperlakukan secara adil. “Jadi untuk urusan penyiapan alat peraga kampanye paslon tidak perlu repot, karena sudah disiapkan oleh penyelenggara,” Baiq Husnawati pungkasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA pada Pilkada Lobar tahun 2018, Kamis (15/2) lalu. Sayangnya, dalam kegiatan itu, tak satu pun pasangan calon (paslon) peserta pilkada yang hadir. Padahal semua paslon sudah sepakat deklarasi pada saat pencabutan nomor urut sehari sebelumnya.

ran GMS. Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abrar menyatakan terkait penertiban APK ini pi-

hak Panwaslu berkoordinasi dengan pemerintah. “Mulai 1 hari sebelum kampanye, sampai saat ini sedang jalan

(Suara NTB/her)

TERTIBKAN - Tim gabungan menertibkan APK yang belum diturunkan paslon dan tim suksesnya, Kamis (15/2).

(penertiban),” tegas Abrar.

Terkait penertiban APK di Jalur protokol, pemda dalam hal ini Pol PP akan menjadi. Saat turun penertiban, Satpol PP nantinya didampingi oleh panwas. Pihaknya sudah mengirimkan surat rekomendasi penertiban baliho ke tiga instansi antara lain Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dinas terkait, tegasnya, wajib untuk menjaga estetika dari daerah ini, sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk segera ditertibkan. Begitu juga yang ada iklan, pemerintah harus berkoordinasi dengan provider /perusahaan untuk menurunkan.

Saat ini pihaknya masih menunggu respon dari Dinas

Perumahan dan Permukiman terhadap hal tersebut, sedangkan pihak Satpol PP dan Dishub sudah berkoordinasi dengan Panwaslu untuk turun secara bersama.

Pada hari pertama penertiban, ujarnya, jika dilihat dari bahan baliho yang ada cukup banyak yang telah ditertibkan. “ Untuk penertiban di jalur protokol segera turun dalam waktu dekat ini,”jelasnya.

Sementara itu pantauan koran ini di sejumlah jalur di Lobar masih banyak terpasang APK. Sepertinya APK ini belum tersentuh oleh panwaslu dan instansi terkait. Seperti di jalur Lembar-Sekotong masih banyak terpasang APK paslon. APK ini terpasang di baliho dan banyak di pepohonan. (her)

Akhirnya, ITDC memutuskan untuk mengambil langkah tegas,” tandas Brata.

Lebih lanjut, Brata menambahkan, penertiban bangunan di atas lahan KEK Mandalika masih akan terus berlangsung.

Mengingat, masih cukup banyak bangunan yang berdiri di atas HPL yang dikelola oleh ITDC. Penertiban akan disesuaikan

dengan tahapan dan jadwal pembangunan yang ada. “Saat ini kita fokus di satu titik dulu.

Karena memang lahan ini akan segera dibangun. Selanjutkan akan menyusul lahan yang lain. sehingga pada akhirnya nanti semua bangunan di atas lahan KEK Mandalika benar-benar bersih,” tambah pensiunan Polri ini. (kir)

Laporkan Harta Kekayaan

KPK Ingatkan Pejabat dan DPRD Lobar Patuh Giri Menang (Suara NTB) Tim KPK turun ke Lombok Barat (Lobar) Kamis (15/2), lembaga anti rasuah ini turun ke Lobar memberikan sosialisasi langsung ke para pejabat dan ASN Lobar terkait pelaporan LHKPN sekaligus tata cara pengisian e-LHKPN. Pihak KPK meminta agar segenap pejabat dan DPRD Lobar mematuhi aturan laporan harta kekayaan ke lembaga tersebut.

Ditemui usai kegiatan itu, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq mengungkapkan saat ini kepatuhan pejabat di lingkup Pemkab Lobar baru mencapai 75 persen. Menurutnya, tingkat kepatuhan memang masih rendah sehingga KPK turun ke Lobar. “Itu salah satu alasan kenapa KPK turun ke Lobar,”tegasnya.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya sosialisasi dan format baru e-LHKPN, tingkat kepatuhan di lingkup Pemkab Lobar maupun DPRD bisa mencapai 100 persen.”Saya harap agar semua peserta yang hadir agar mengikuti kegiatan hingga tuntas. LHKPN adalah kewajiban. Permasalahan yang dihadapi dan diatasi Inspektorat harus tuntas hingga 100 persen,” tegasnya.

Ia menegaskan, sosialisasi ini merupakan upaya meningkatkan kepatuhan pejabat dan anggota DPRD di Lobar

dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Atas dasar itu, Pemkab Lobar melalui Inspektorat menggandeng KPK menggelar sosialisasi pengisian e-LHKPN di aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (15/2).

Sosialisasi tersebut merupakan salah satu agenda Rapim II Pemkab Lobar. Sosialisasi dan pengisian E Filling LHKPN bagi penyelenggara negara wajib LHKPN Kabupaten Lobar, dirangkai dengan rapat pimpinan. Tahun ini pelaporan LHKPN tidak lagi menggunakan metode manual melainkan dengan sistem online.

Sementara itu, Dian Widiarti selaku narasumber dari KPK memaparkan, ada tiga hal yang berubah dalam regulasi LHKPN yakni waktu, tata cara pendaftaran dan media pengumuman. Menurutnya, ada dua jenis bentuk pelaporan dalam LHKPN. Pertama, laporan khusus untuk pejabat yang baru pertama kali menjabat dan pensiunan dengan batas waktu tiga bulan. Kedua, laporan periodik untuk pejabat ketika menjabat atau sepanjang menjabat dengan sistem berkala setahun sekali.

Widiarti juga berkomitmen akan membantu menggiring pejabat yang mengalami kesulitan pelaporan harta kekayaan dengan sistem e-LHKPN ini. (her)

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI - Sosialisasi LHKPN oleh KPK di Aula Kantor Bupati, Kamis (15/2).

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Hasil Pra Tes OSN SD Jaring 63 Siswa Terbaik Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa telah menyelenggarakan Pra Tes penyaringan pertama Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten, pada 15 Februari 2018. Hasilnya terjaring 63 siswa daftar nominasi untuk mengikuti seleksi OSN tingkat Kabupaten, terdiri dari 33 siswa untuk Mata Pelajaran (Mapel) Matematika dan 30 siswa pada Mapel IPA. Sebagaimana disampaikan Kabid Pembinaan SD, Irine Silviani, M.M, OSN SD dilaksanakan secara berjenjang. Sebelumnya seleksi tingkat kecamatan yang menjaring enam besar setiap kecamatan sehingga total 144 siswa. Inilah yang kemudian mengikuti Pra tes OSN tingkat Kabupaten. Untuk memotivasi para peserta didik, guru, pengelola dan pembina pendidikan untuk berkompetisi secara sehat. Dengan mengedepankan sportivitas guna mencapai prestasi terbaik. Sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing masing. Seperti tema

OSN SD tahun 2018, membangun generasi berkarakter, berkualitas dan kompetitif.

Sesuai Juknis OSN SD, tujuannya secara khusus, menyediakan wahana bagi peserta didik SD/MI untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya.

Kemudian memotivasi peserta didik SD/MI untuk selalu meningkatkan kemampuan spritual, emosional dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik. Juga ikut memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika dan IPA SD. Serta tujuan tujuan lainnya.

Untuk bidang Matematika, cakupan materi dan tingkat kesulitan dari soal soal OSN SD ini didasarkan pada kurikulum SD/MI. Materai yang dikompetisikan terdiri dari soal soal teori dan eksplorasi. Bidang IPA materinya antara lain, keterampilan dan

Polres KSB Komit Tuntaskan Kasus Biogas Taliwang (Suara NTB)Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap komit untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada instalasi biogas tahun 2015 lalu.

Kasus yang sudah tiga kali bolak-balik berkas P19 tersebut, tetap ditargetkan rampung tahun 2018. Termasuk juga perbaikan berkas sesuai petunjuk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa yang diterima akhir bulan Januari lalu, juga sudah siap baik pemenuhan unsur formil (Suara NTB/ils) maupun materil.

Putu Agus Indra “Meskipun berkas P19 kasus ini sudah tiga kali bolak-balik Kejaksaan, tetapi kami tetap komit untuk menuntaskan kasus yang sudah menjadi tunggakan bertahun-tahun tersebut. Kita sangat yakin pengajuan berkas P19 keempat kalinya bisa diterima Kejaksaan, karena kita sudah lakukan pemeriksaan ulang terhadap yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan,” ujar Kapolres KSB kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Kamis (15/2).

Dikatakannya, sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan, bahwa material on site tidak bisa dijadikan sebagai progres pelaksanaan program. Material ini (on site) juga tidak bisa menjadi alasan pencairan anggaran sesuai termin yang ada didalam kontrak pekerjaan. Tetapi karena dipaksa dilakukan pembayaran terhadap material on site inilah yang menjadi pokok permasalahan kasus ini. Fakta yang berbeda juga terlihat dari dasar pencairan anggaran yakni antara PPHP dan PPK memberikan data yang berbeda terkait progres pekerjaan.”Proses penghitungan material on site yang masalah dalam kasus ini. Karena aturannya sangat jelas, bahwa material on site tidak dihitung sebagai progres pelaksanaan proyek dan ini yang telah dilanggar oleh PPK HJ (mantan Kadis ESDM),” ungkapnya. Pihaknya juga sudah memanggil HJ untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Karena antara PPK dan PPHP terdapat perbedaan perhitungan dalam program instalasi biogas ini.

Catatan Suara NTB, kasus ini terjadi sekitar tahun 2013 lalu pada dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbawa Barat. Sementara proyek tersebut mulai diusut aparat penegak hukum sejak November 2015. Hal tersebut teridentifikasi bermasalah setelah adanya laporan masyarakat, dengan nomor LP/84/III/2015/NTB/RES KSB. Di mana program yang menelan anggaran Rp. 1,2 miliar tersebut, sampai dengan saat ini tidak kunjung digunakan. Sementara kerugian negara yang diakibatkan proyek ini berkisar diangka Rp. 360 juta. (ils)

KPU KSB Usulkan Hasil Pendataan Dapil Pemilu 2019 Taliwang (Suara NTB)Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan telah menyiapkan dokumen usulan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu tahun 2019 mendatang.

Komisioner KPU KSB, Fahroni, SH mengatakan, dokumen usulan penataan Dapil tersebut sebelumnya telah pihaknya finalisasi melalui pleno internal yang digelar pada hari Kamis (15/2). “Kita sudah plenokan untuk finalisasi usulan yang akan kita ajukan ke KPU pusat nantinya,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (16/2).

Meski mengaku telah memfinalisasi dokumen usulannya, Fahroni enggan menjelaskan secara rinci isinya. Ia hanya menjelaskan dalam usulan tersebut KPU KSB tentunya menyampaikan seluruh hasil aspirasi dari seluruh stakeholder terkait dalam Pemilu. Terutama dalam hal ini aspirasi partai politik (parpol) yang berkembang selama proses tahapan berlangsung. “Kan ada yang inginkan tetap dengan jumlah Dapil sekarang, ada juga yang inginya dipecah. Nah tentu keduanya kita sampaikan ke pusat,” cetusnya.

Penyampaian kedua aspirasi itu lanjut dia, oleh KPU sebelumnya dilakukan kajian sebelum difinalisasi. Menurut Fahroni, pihaknya juga memberikan hasil kajiannya sebagai bahan pertimbangan KPU pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami tentu juga punya argumentasi dalam menyikapi kedua aspirasi itu. Dan kami juga tetap mengikuti seluruh kaidah aturan dan perundangan mengenai penataan Dapil itu,” sebutnya.

Ditanya kapan usulan penataan Dapil tersebut akan disampaikan ke KPU pusat? Fahroni menjelaskan, sesuai aturan pengajuan usulan penataan Dapil oleh KPU Kabupaten/ Kota dikoordinasi oleh KPU Provinsi. Sementara ini konfirmasi pihaknya ke KPU NTB belum ada jadwal yang ditetapkan. “Karena dikoordinasi oleh provinsi mungkin nanti pengusulannya akan dilakukan secara kolektif seluruh KPU Kabupaten/Kota. Nah soal jadwalnya kapan nanti KPU provinsi yang tentukan supaya kita bisa bersama-sama KPU (kabupaten/kota) lain menyampaikan ke pusat,” timpalnya.

Ia pun memastikan, pengusulan penataan Dapil tersebut tidak akan terlambat. Pasalnya sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu 2019 untuk kegiatan penataan Dapil khusus pengusulannya dimulai pada 14 hingga 27 Februari. “Jadi kita masih punya waktu sekitar dua minggu ke depan. Dan saya kira KPU provinsi sudah menyiapkan jadwal sebenarnya,” klaimnya.(bug)

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para siswa peserta seleksi pra tes OSN tingkat Kabupaten motode ilmiah. Pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan makanan, anatomi,

sistematik dan habitat. Proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup dan

(Suara NTB/arn)

PENGARAHAN - Irine Silviani sedang memberikan pengarahan

materi lainnya.

Seleksi Kabupaten rencananya akan digelar pada

pertengahan Maret mendatang. Setiap bidang akan dipilih tiga peseta terbaik, untuk

mewakili Kabupaten Sumbawa pada seleksi OSN tingkat Provinsi. (arn/*)

Demam Berdarah Kembali Serang Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menyerang Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, dari Januari hingga pertengahan Februari ini tercatat sebanyak 13 kasus DBD yang terjadi. Tahun sebelumnya, pada periode yang sama, kasus DBD malah kasusnya lebih besar.

Sekretaris Dikes Sumbawa, Junaidi, A.Pt., M.Si yang didampingi Kasi P2P, Suhardi, S.H membenarkan hal tersebut. Dari jumlah kasus, terbanyak di wilayah Kecamatan Sumbawa terdiri dari tiga kasus di Puskesmas Unit I Sumbawa dan dua kasus di Puskesmas Unit II Sumbawa. Sisanya satu kasus di Batulanteh, dua kasus di Unter Iwes, empat kasus di Labuhan Badas dan satu kasus di Utan. “Dari Januari hingga Februari ini ada 13 kasus DBD yang terjadi,” ujarnya.

Dijelaskannya, belasan penderita DBD ini usianya 5 sampai 14 tahun. Dimana dimungkinkan mereka digigit nyamuk di siang hari saat mereka masih berada di sekolah. Guna menga-

ntisipasi hal ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui sekolah-sekolah. Di mana pihaknya bersama Puskesmas sudah turun melakukan penyuluhan ke sekolah baik SD maupun SMP, memberikan pemahaman tentang DBD ini. Sehingga dengan adanya pemahaman, maka mereka bisa menjaga lingkungan masing-masing.

“Kami sudah turun melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

Karena kebanyakan kasus ini terjadi di usia anak SD hingga SMP,” terangnya.

Junaidi mengakui kasus DBD ini mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun sebelumnya. Di tahun

2017 lalu dari bulan Januari hingga Februari jumlah kasus DBD mencapai 138 kasus. Sementara di tahun 2018 ini jumlah kasus yang ada hingga Februari sebanyak 13 kasus. “Tahun lalu yang membuat tinggi karena ada kasus di Labuhan Terata, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape sebanyak 75 kasus.

Di sana sumber air terbatas dan hanya ada satu pompa air. Sehingga masyarakat menampung air dalam jumlah yang besar.

Jadwal mereka mendapatkan air sekali dalam sebulan. Kemungkinan bak tersebut tidak ditutup rapat dan tidak dikuras.

Sehingga disitulah berkembangnya nyamuk. Alhamdulilah dengan penyuluhan yang terus kita lakukan saat itu, dan kesada-

Pembangunan Kantor Imigrasi

KSB Siapkan Lahan di Tebet Taliwang (Suara NTB)Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah menyiapkan lahan yang berada di Telaga Bertong (Tebet) untuk pembangunan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II Sumbawa Besar di KSB. Pembentukan UKK tersebut, diharapkan bisa mempermudah warga setempat untuk mengurus paspor dan memaksimalkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).

Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W. Musyafirin, MM kepada Suara NTB, Jumat (16/2) mengatakan, UKK ini sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini diatensikan, karena selama 14 tahun KSB terbentuk, masyarakat harus ke Sumbawa untuk mengurus paspornya. Tentu memakan waktu yang cukup lama bagi masyarakat Sumbawa Barat. Selain itu, keberadaan UKK juga bisa menjadi cara jitu menekan pelanggaran aturan Imigrasi oleh para WNA yang notabene banyak ditemukan di KSB. “Kami sangat peduli kepada masyarakat dan kehadiran UKK, sebagai salah satu bentuk pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, meskipun saat ini lahan untuk UKK sudah disiapkan, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan kementerian terkait (Kemenkumham) terkait metode pembangunan

(Suara NTB/ist).

CEK LOKASI - Pengecekan lokasi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Eddy Setiadi (kiri) bersama Kaban Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB. UKK ini. Koordinasi ini dianggap penting dalam proses pembangunan UKK ini, jangan sampai menimbulkan masalah nanti ketika gedung tersebut terbangun. ‘’Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait, dengan harapan proses pembangunannya jelas serta meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya,Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Eddy Setiadi, SE., MM, mengatakan dasar kunjungannya ke Sumbawa Barat yakni sebagai upaya penegasan kepada Pemerintah untuk bisa mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya mengenai rencana pembentukan UKK. Baik itu,

kaitanya dengan pembangunan gedung maupun pemenuhan sarana yang dibutuhkan lainnya.

Sehingga UKK ini bisa menjadi “kantor” Imigrasi KSB yang sesungguhnya. Terlebih lagi, persoalan banyaknya WNA ditemukan di KSB juga bisa menjadi alasan lain supaya Pemerintah bisa bergerak guna mengantisipasi hal-hal negatif yang akan terjadi.

“Kita akui, memang ada banyak WNA kita temukan di KSB. Untuk itu, kita berharap UKK ini bisa menjadi jembatan bagi WNA untuk tidak melanggar,” tandasnya. UKK ini juga diharapkan bisa mempermudah pengawasan. Karena selama ini wilayah pengawasan Imigrasi kelas II Sumbawa yang cukup luas. (ils)

Dikes Sumbawa Sita Minuman Kedaluwarsa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak satu dus minuman botol dengan merek Nj disita oleh tim Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa melalui tim pemantauan makanan dan minuman bersama pihak Diskoperindag dan Satpol PP. Minuman yang sudah kedaluwarsa tersebut diamankan dari seorang penjual di Jalan Baru, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Selasa (13/2) lalu.

Kepala Dikes Sumbawa, H. Naziruddin Lambaji kepada wartawan Kamis, (15/2) membenarkan adanya ditemukannya minuman kedaluwarsa tersebut. Minuman yang sudah tidak layak dikonsumsi tersebut diketahui setelah adanya informasi dari masyarakat.

Dalam hal ini sudah kedaluwarsa sejak Desember 2017

lalu. ‘’Sebelumnya tim kami sudah turun menyebar di beberapa lokasi melakukan sidak. Untuk yang di Jalan Baru ada informasi kita dapat dan langsung kita turun ke sana. Ternyata benar ada minuman botol yang kedaluwarsa. Kami menemukan stoknya satu dus,” ujarnya.

Pihaknya sudah menyita minuman kedaluwarsa tersebut sekaligus memberikan pengertian kepada pemilik untuk tidak lagi menjual makanan dan minuman jika sudah kedaluwarsa.

Karena jika tidak maka bisa ditindak tegas, baik menggunakan Undang-Undang Kesehatan, pasal kejahatan ekonomi dan juga dengan Undang-Undang perlindungan konsumen. ‘’Kita berikan peringatan ke pemilik tokonya. Untuk barang yang kedaluwarsa kita amankan. Kita

khawatir jangan-jangan di tempat lain ada juga yang seperti itu,” terang H. Nazir.

Karena itu, apabila ada halhal yang mencurigakan atau ditengarai ada pelanggaran menyangkut makanan dan minuman masyarakat diminta menginformasikannya. Sehingga pihaknya dengan cepat bertindak melindungi keamanan pangan masyarakat. ‘’Jika ada temuan, kami harap masyarakat melapor ke kami.

Biar kami dengan cepat bertindak,” tandasnya.

Untuk diketahui, lanjut H. Nazir, pemantauan terhadap makanan dan minuman ini rutin dilakukan. Mulai dari sekali sebulan maupun dua kali dalam sebulan. Biasanya tim turun dalam jumlah besar menunggu jadwal dari BPOM Mataram. (ind)

ran masyarakat sudah meningkat dalam waktu yang sama tahun ini sangat drastis penurunannya. Jumlah kasusnya sekarang hanya sepuluh persen dari waktu yang sama tahun lalu,” tandasnya.

Menyinggung tahun 2017, ia menyebutkan jumlah kasus DBD dari bulan Januari hingga Desember sebanyak 302. Dua orang di antaranya meninggal dunia di Usar Mapin dan Lantung Padesa, karena terlambat dibawa ke Puskesmas untuk diobati. Dari jumlah kasus, yang paling menonjol terjadi di iga kecamatan yakni Kecamatan Sumbawa 78 kasus dengan jumlah tertinggi di Kelurahan Bugis dan Seketeng. Kemudian Kecamatan Labuhan Badas sebanyak 42 kasus dan Kecamatan Unter Iwis 36 kasus. Sedangkan di kecamatan lain jumlahnya bervariasi. Tingginya kasus di tiga kecamatan ini dimungkinkan karena kepadatan penduduk.

Kemudian karena lingkungan yang tidak dipelihara. Sehingga

banyak tempat-tempat berkembang nyamuk DBD. Pihaknya tetap menghimbau agar masyarakat dapat berperan menjaga lingkungan masingmasing melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara Mengubur, Menguras, dan Menutup (3M).

Cara ini diyakininya sangat efektiv dilakukan supaya nyamuk tidak bisa berkembang. Sedangkan untuk fogging sendiri diakuinya adalah upaya terakhir.

“Pengasapan (Fogging) adalah upaya terakhir, karena hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak membunuh jentik. Hanya tiga hari dan radiusnya hanya 100 meter saja yang bisa kita fogging di satu titik. Ini tidak efektiv, karena tidak mungkin seluruh wilayah kita kontrol semua.

Karena tidak bisa membunuh jentik. Sehingga kita mengedepankan upaya pencegahan melalu PSN dengan cara 3M. Upaya itu efektiv untuk membunuh jentik,” pungkasnya. (ind)

KSB Fokuskan Pemenuhan Hak-hak Dasar Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat terus fokus terhadap pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat. Dua tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, sudah membawa perubahan cukup signifikan bagi masyarakat sekitar. Pemenuhan hak-hak dasar melalui program PDPGR dijadikan sebagai “marwah” dalam pembangunan di “Bumi Pariri Lema Bariri “ selama dua tahun terakhir.

“Visi dan Misi yang kami bangun untuk Sumbawa Barat, yakni mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan yang dianggap masih belum hingga saat ini.

Tetapi dengan Tagline Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS) kami bertekad di sisa priode kepemimpinan kami apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa kita penuhi dengan baik,” ungkap Bupati, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, di kegiatan Refleksi kepemimpinanya bersama Fud Syaifuddin ST, Jumat (16/2).

Dikatakannya, dua tahun sudah berbuat untuk KSB , meskipun masih belum sesuai dengan harapan. Di bidang pendidikan, demi memudahkan para pelajar ke sekolah, pihaknya sudah menyiapkan tiga unit bus sekolah dengan anggaran yang mencapai angka Rp 2,3 miliar. Pakaian seragam gratis, tetap akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tidak

berhenti di sini saja, program pemberdayaan melalui kartu Pariri dan Bariri juga akan terus dimaksimalkan dan berlanjut. Keberadaan rumah-rumah tidak layak huni juga akan terus ditekan jumlahnya bahkan selama dua tahun terakhir sudah ada sekitar 1000 unit rumah dan 130 unit rumah lainnya diperuntukkan bagi orang yang belum memiliki rumah.

“Program-program seperti ini tetap akan menjadi komitmen kami untuk terus dilaksanakan dengan harapan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan semakin diturunkan,” timpalnya.

Dia menambahkan, program gotong royang telah dicanangkan sangat luar biasa. Bahkan ada orang yang tidak mampu membeli tanah tetap dibangun rumahnya karena tetangganya bersedia untuk menghibahkan tanah yang dimilikinya. Bahkan hal tersebut terjadi di dua kecamatan, yakni Seteluk dan Taliwang. Dengan program gotong royong ini, dianggap telah memancing dan memotivasi orangorang yang mampu untuk membantu masyarakat sekitarnya yang tidak mampu. Hal ini tentu sangat membanggakan karena semua masyarakat sudah memiliki rasa empati dan saling berbagi dengan sekitarnya.

“Kita sangat bersyukur program yang kita canangkan (gotong royong) menjadi program yang memiliki makna luas dan meningkatkan rasa saling empati untuk membantu sesama manusia,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

REFLEKSI DUA TAHUN - Bupati KSB, H.W. Musyafirin saat menyampaikan pidato pada refleksi dua tahun kepemimpinannya di gedung Graha Fitrah Taliwang, Jumat.

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Jembatan Putus

Ratusan Warga di Bima Terisolir Bima (Suara NTB) Ratusan warga Desa Sai dan Sampungu Kecamatan Soromandi, kabupaten Bima, terisolir. Pasalnya, jembatan penghubung dua desa ini, yang berada di Desa Kananta, terputus akibat diterjang arus banjir sungai, Kamis (15/2) sore.

(Suara NTB/uki)

DITERJANG ANGIN - Atap bangunan SMPN 3 Woha, Kabupaten Bima yang roboh akibat diterjang angin kencang disertai hujan lebat, Kamis (16/2).

Diterjang Angin

Atap SMPN 3 Woha Roboh Bima (Suara NTB) – Atap bangunan di samping laboratorium pada SMPN 3 Woha, roboh akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan lebat pada Kamis (15/2). Musibah tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Kepala Sekolah SMPN 3 Woha, Chairunnas, M.Pd, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 wita. Angin kencang yang disertai hujan lebat langsung merobohkan atap lorong bangunan yang tidak jauh dari ruangan laboratorium.

“Untungnya kejadian ini setelah berlangsungnya KBM. Atap yang roboh hanya merusak kursi dan bangku,” katanya.

Dikatakannya, atap lorong tersebut sudah lama diusulkan pihak sekolah kepada Pemerintah Daerah melalui OPD teknis terkait untuk diperbaiki. Pasalnya konstruksi bangunannya sudah tidak layak. “Atap ini dibangun tahun 2002 lalu sudah selayaknya diganti karena kondisinya sudah lapuk,” katanya.

Chairunnas belum memastikan total atau jumlah kerusakan dan kerugian. Karena masih dilakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Dinas teknis terkait. Hanya saja, prakiraan kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah. “Yang jelas prakiraannya bisa mencapai puluhan. Tapi lebih jelasnya tunggu selesai kami data,” katanya.

Atas peristiwa tersebut Chairunnas berharap kepada Pemerintah Daerah dalam untuk meninjau kondisi kerusakan lebih dekat supaya diketahui dengan pasti. “Pasca kejadian kami sudah laporkan secara lisan. Tapi kami berharap besar agar bisa meninjau langsung kondisinya di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, Ia berharap atap bangunan yang roboh tersebut segera diperbaiki supaya bisa digunakan seperti biasa.

Sebab apabila dibiarkan tanpa ada penanganan cepat, dikhawatirkan juga merobohkan ruang lainnya. “Ini sebagai upaya menghindari hal-hal yang tidak dinginkan menimpa siswa. Apalagi disamping ruang yang rusak adalah laboratorium, yang digunakan siswa praktek,” pungkasnya. (uki)

27 Desa Deklarasi

Bebas Buang Air Besar Sembarangan Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DinasKesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Suhadah, A.Md, Keb., mengatakan, dari 72 desa/kelurahan yang ada diwilayah ini baru 27 desa yang sudah mendeklarasikan ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Sedang untuk deklarasi lima pilar Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) baru Kelurahan Doro Tangga.

“Dari 72 desa/kelurahan ini baru 27 desa yang sudah deklarasi ODF.Yang lima pilar STBM baru Kelurahan Doro Tangga,” kata dia kepada wartawan usai rapat koordinasi percepatan pencapaian target STBM beberapa waktu lalu.

Sementara 2018 ini targetnya puluhan Desa/Kelurahan akan mendeklarasikan ODF dan lima pilar STBM, sesuai harapan pemerintah daerah pada deklarasi sebelumnya. Hanya memang untuk realisasinya tidak mudah karena ada beberapa target yang harus dicapai. Pun desa/keluarhan yang telah mengajukan diri untuk dideklarasi itu akan melalui proses verifikasi pihaknya. “Kalau desa ini mau deklarasi ODF atau STBM harus diverifikasi dulu oleh Dikes, apakah bisa dideklarasikan atau tidak,” jelasnya.

Puluhan Desa/Kelurahan yang telah mengajukan diri pada rapat koordinasi ini, lanjut Suhadah, rencananya akan dideklarasikan April mendatang, bertepatan dengan HUT Kabupaten Dompu. Dan untuk desa-desa yang belum bebas ODF akan mendapat bantuan pendanaan dari MSI dan replikasi Puskesmas. Hanya saja desa tersebut akan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. “Satu desa itu per tahun dapat 15 unit di 2018 ini,” ujarnya.

Projeck Manger STBM Sehati, Sabarudin menabahkan, melalui rapat koordinasi ini diharapkan ada aksi dan inovasi baru pencapaian target RPJMD Dompu untuk mendeklarasikan 15 desa/ keluarahan tiap tahunya. Saat ini progresnya sudah cukup baik, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sudah membangun jamban dengan biaya pribadi dan subsidi pemerintah desa.

“Di Dompu ini juga sudah banyak kebijakan yang mendukung pelaksanaan sanitasi, aksesnya sudah cukup bagus. Sekarang ini akses ke sanitasi itu sudah 80 persen, ada yang menggunakan jamban sehat permanen, jamban semi permanen ada yang masih memakai WC umum. Nah, kita berharap masyarakat ini bisa memiliki jamban sehat permanen itu,” pungkasnya. (jun)

Alternatifnya warga yang menuju ke desa tersebut terpaksa menggunakan perahu tradisional atau boat.

Bahkan, pada Jumat (16/2), nampak warga terpaksa menyeberangi sungai dengan memikul kebutuhan logistik.

“Jembatan Diwu Seta ini merupakan satu-satunya akses darat penghubung Desa Sai dan Sampungu,” kata Kades Kananta Kecamatan Soromandi, Aidin Abdullah kepada Suara NTB. Diakuinya, jembatan yang berada di Dusun Sowa tersebut putus akibat diterjang arus banjir sungai, setelah beberapa jam dilanda hujan lebat.

Selain merusak jembatan. Banjir itu juga merendam beberapa rumah warga di sekitar bantaran sungai.

“Untuk sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Karena ada area pertanian warga juga yang ikut direndam. Makanya masih kita data,” katanya.

Atas musibah tersebut, Aidin berharap ada langkah cepat dari Pemerintah Daerah atau OPD teknis terkait, terutama membangun jembatan penghubung alternatif. Mengingat jem-

batan tersebut vital yang dibutuhkan warga. “Kami berharap ada tindaklanjut dan langkah cepat dari Pemerintah Daerah,” harapnya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengaku telah memerintah Dinas PU Kabupaten Bima untuk berkoordinasi dengan PU Provinsi NTB agar segera membuat jembatan darurat atau alternatif.

Karena menurutnya, selain menghubungkan beberapa Desa di Kecamatan Soromandi, jembatan Diwu Seta tersebut menghubungkan wilayah Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu dan masuk wilayah jalan Provinsi. “Saya harapkan besok Jembatan darurat Diwu Sereta mulai dikerjakan,” kata Bupati saat meninjau Jembatan di desa Kananta didampingi sejumlah Kepala OPD. Tidak hanya itu, Bupati juga telah menginstriuksikan jajaran BPBD dan Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan personel wilayah terdampak bencana. (uki)

(Suara NTB/uki)

SEBERANGI SUNGAI - Seorang warga memikul kebutuhan logistik dengan menyeberangi sungai di sekitar lokasi Jembatan Diwu Seta yang putus akibat diterjang banjir, Jumat (16/2).

SDIT Al Hilmi Uji Publik 70 Siswa Dompu (Suara NTB) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hilmi kembali melakukan uji publik terhadap siswanya yang menghafal Al Quran. Tahun keempat pelaksanaan uji publik, sebanyak 70 orang siswa dan tidak hanya juz ke 29 dan 30 yang diujikan, tapi juga juz ke 1. Selain jumlah peserta yang lebih banyak, pelaksanaan uji publik dilangsungkan di aula pendopo Bupati dan menjelang syukuran dua tahun kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH. Drs. H. Bambang M. Yasin bersama istri Hj Eri Ariani langsung mengikuti pelaksanaan uji publik hafalan al Quran siswa SDIT Al Hilmi Dompu, Jumat (16/2). Dalam sambutannya, H. Bambang mengungkapkan, keharuannya dengan kegiatan uji publik hafalan al Quran siswa SDIT Al Hilmi. Apalagi kegiatan ini mendapat dukungan dari wali murid, yang bahu membahu menemani anak – anaknya. “Anda datang ke pendopo membuat saya menangis. Bagaimana tidak, anak dan saudara kita bahu membahu menegakkan syiar agama Allah di bumi Ngahi Rawi Pahu,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, fasilitas yang dibangun harus dimaksimalkan untuk dimanfaatkan pada hal – hal yang mengarah pada pembangunan dan perbaikan akhlak masyarakat Kabupaten Dompu. Ia pun berharap akan lebih banyak yayasan pendidikan yang memberikan perhatian pada pembinaan generasi islami seperti Yayasan As-Syaf.

“Acara ini bukan hanya secara fisik kita hadir, ini adalah penghargaan buat kami sekeluarga. Kita berharap ini bukan kali terakhir. Acara seperti ini wajib didukung oleh kita di Kabupaten Dompu,” ungkapnya.

Ketua Yayasan As-Syaf, Drh Khairul Akbar, M.Si menyam-

17 SMP Siap UNBK di Dompu (Suara NTB/ula)

UJI PUBLIK - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama ibu Bupati, Hj Eri Ariani foto bersama dengan siswa/siswi SDIT Al Himi Dompu sebelum uji publik dilangsungkan di aula pendopo Bupati, Jumat (16/2). paikan apresiasinya kepada Bupati Dompu yang telah mengizinkan pelaksanaan uji publik hafalan al Quran siswa SDIT di pendopo Bupati yang baru selesai dibangun tahun 2017 lalu. Apalagi kegiatan uji publik ini menjelang syukuran dua tahun kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu periode 2016 – 2021. “Kita berdoa semoga kepemimpinan H. Bambang M Yasin bersama Arifuddin selalu dijaga dan dibimbing Allah,” katanya dan diamini peserta yang hadir.

Kepala SDIT Al Hilmi Dompu, Syamsul, S.Pd dalam laporannya menyampaikan, SDIT Al Hilmi selalu mendapat sambutan yang baik dari Bupati sejak awal kepemimpinan di Dompu tahun 2010. Saat ini, jumlah guru di SDIT Al Hilmi sebanyak 40 orang dan akan ada tambahan guru bahasa Arab dan Bahasa Inggris seiring menambahan kelas baru. “Ini semua untuk kepentingan pembinaan bagi anak – anak kita di SDIT Al Hilmi,” katanya.

Sesuai visi SDIT Al Hilmi menciptakan generasi yang qurani dan memiliki hafalan minimal dua juz al Quran, pelaksanaan uji publik ini dalam

rangka melatih mental dan hafalan anak – anak saat tampil.

Pihak sekolah bersama wali murid mengapresiasi atas dukungan dan apresiasi Bupati pada perkembangan kemajuan pendidikan di SDIT Al Hilmi Dompu selama ini. Sejak awal pelaksanaan uji publik, juga selalu dihadiri oleh Bupati. Jika pada tahun pertama pelaksanaan uji publik hafalan juz ke 30 diikuti oleh 29 anak, pada 2016 untuk tahun kedua diikuti oleh 43 anak yang terdiri dari 2 anak juz ke 29 dan 41 anak juz ke 30, tahun ketiga juga diikuti oleh 46 anak yaitu juz ke 29 ada 5 anak, juz ke 30 ada 44 anak.

Di uji publik hafalan al Quran SDIT Al Hilmi tahun 2018 ini, kata Syamsul jumlah siswanya jauh meningkat dan diikuti 70 anak. Padahal peserta uji publik ini melalui proses seleksi yang ketat, mulai dari siswa ini direkomendasikan guru kelas dan diseleksi oleh tim al Quran SDIT Al Hilmi, baru dites oleh tim luar yang ditunjuk. Hasilnya, yang menghafal 3 juz yaitu juz 1, juz 29 dan juz 30 sebanyak 3 anak. Penghafal 2 juz yaitu juz 29 dan juz 30 sebanyak 14 anak, dan yang menghafal 1 juz yaitu juz ke 30 sebanyak 53 anak. (ula/*)

Pengurus Hanura Bima Kisruh Kota Bima (Suara NTB) DPC Partai Hanura Kabupaten dan Kota Bima, terjadi dualisme kepengurusan. Yakni antara Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Sudding. Bahkan kedua kubu saling klaim sah dan berujung pada pemecatan.

DPC Hanura Kota Bima versi Oso dijabat Casman, SH. Dari kubu Sudding dijabat Ihwan, SH. Sementara Hanura kubu Oso tingkat Kabupaten dijabat Ahmad Dahlan, S.Sos. Sedangkan dari kubu Sudding, dijabat A. Jalil SE. Ketua DPC Hanura Kota Bima kubu Sudding, Ihwan mengatakan kepengurusan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2018 yang berlangsung di kantor DPP Jakarta, bulan lalu. “Munaslub ini didukung 27 DPD dan sekitar empat ratusan DPC se Indonesia,” katanya.

Dikatakannya, hasil Munaslub tersebut secara aklamasi mengangkat Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Hanura menggantikan OSO. Sementara Sekjen yang ditunjuk masih tetap Sarifuddin Sudding. “Sedangkan untuk OSO sudah dilakukan pemecatan,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPC Hanura Kabupaten Bima kubu Sudding, A. Jalil SE. Menurut Jalil, struktur kepengurusan partai mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga PAC telah dirombak total. “Dirombak

(Suara NTB/uki)

SK SAH - Jajaran pengurus DPC Hanura Kabupaten dan Kota Bima kubu Sudding menunjukkan SK terkait kepengurusan yang dinilai sah, Kamis (15/2) malam. total. Kepengurusan lama sebagiannya telah dilakukan pemecatan,” katanya.

Ketua Hanura Kota Bima kubu OSO, Casman SH, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan yang mengatasnamakan kubu Sudding tersebut. Kata dia, Sudding bersama loyalisnya telah dilakukan pemecatan. “Sah-sah saja, tapi apa dasarnya. Sudding telah dipecat kok dari Sekjen dan kini digantikan besan Jokowi, Harry Luntung Siregar,” katanya.

Selain itu, lanjut, SK kepengurusan partai yang diakui oleh Pemerintah atau Negara adalah Hanura kubu OSO. SK kepengurusan tersebut juga telah dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham). “Yang perlu teman-teman ketahui, negara dalam hal ini KPU pada saat verifikasi parpol tahunya OSO yang menjabat sebagai Ketua

Umum,” katanya.

Casman menegaskan, persoalan dualisme atau adanya kubu tersebut telah lama diselesaikan. Bahkan para pendiri Hanura tak terkecuali, Jenderal Purnawirawan Wiranto turun tangan mempertemukan dua kubu. “Saat itu disepakati agar masalah ini diselesaikan secepatnya. Bahkan sudah dibentuk tim penyelesaian masalah. Yang jelas tidak ada lagi masalah,” katanya.

Sementara Ketua DPC Hanura Kabupaten Bima versi OSO, Ahmad Dahlan mengakui telah mengetahui informasi adanya pemecatan serta pergantian posisi sebagai kader dan Ketua dari kubu Sudding.

“Memang ada informasinya tapi ini kan tidak jelas. Landasan hukumnya juga tidak jelas. Persoalan ini pun masih tengah diproses di PTUN Jakarta,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Dari 58 SMP negeri maupun swasta di Dompu, baru 17 sekolah yang siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Itupun belum sepenuhnya dilengkapi sarana prasarana pendukung ujian. Solusinya, siswa diminta membawa peralatan pribadi atau memakai fasilitas sekolah lain.

“Initinya baru 17 sekolah yang siap UNBK, kedepan diharapkan bisa semua cuma memang peralatan komputer itu yang masih sangat minim,” kata Sekertaris Dikpora Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifai, M. Pd., pada wartawan, Kamis (15/2).

Ia mengatakan, minimnya peralatan ujian di 17 sekolah ini memaksa pihaknya membebani siswa untuk membawa peralatan pribadi, termasuk meminjam pada masyarakat sekitar.

Bahkan rencanaya akan ada penggabungan lokasi ujian atar siswa sekolah yang satu dengan sekolah lainya.

Untuk kesiapan siswa, lanjut Rifai, sudah cukup baik mengingat jelang pelaksanaan UNBK ini pihak sekolah rutin mengadakan simulasi. “Sudah siap karena mereka rutin lakukan simulasi sebelum ujian ini,” ujarnya.

Terhadap sekolah

yang sudah mendapat bantuan alat dari masyarakat namun belum juga memadai untuk dilakukan UNBK diupayakan segera dilengkapi. Ia mengaku, rata-rata sekolah memang mendapat bantuan fasilitas komputer tetapi terbatas hanya 20 unit per tahun. Jumlah itu sangat tidak sebanding dengan jumlah peserta ujian yang mencapai ratusan orang di tiaptiap sekolah. “Kalau ratusan peserta kan komputernya harus banyak sementera ketersediaan sekarang relatif. Jadwal UNBK sampai saat ini belum ada jadwal final, mungkin ndak jauh beda seperti tahun-tahun kemarin,” jelasnya.

Sementara bagi sekolah yang belum siap UNBK akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), dan didorong tahun berikutnya bisa UNBK. Dilihat dari hasil ujian, tambah Rifai, hasil UNBK rata-rata lebih rendah dibanding UNKP, hal itu menyusul siswa sekolah dasar belum sepenuhnya familiar dengan alat ujian yang dipakai. “Sehinga sering terjadi kesalahan non teknis dan itu bukan hanya di kita, tapi diseluruh Indonesia. Karena kita wajib belajar, rata-rata kelulusanya seratus persen kecuali yang tidak datang ujian,” pungkasnya. (jun)

Dua Terduga Pengguna Sabu Dibekuk Dompu (Suara NTB) – Dua terduga pengguna narkotika jenis sabu, Sy (23) dan Im (20) dubekuk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Rabu (14/2) Pukul 23.00 Wita. Mereka diduga memiliki, menyimpan dan menguasai barang haram tersebut.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, ditangkapnya dua pemuda asal Dusun Jatibaru Desa Soriutu Kecamata Manggelewa ini atas informasi masyarakat yang mengungkapkan keduanya tengah menguasai dan mengantongi sabu-sabu.

“Informasinya ada dua orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Kelurahan Monta Baru,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya baru-baru ini.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kata Suhatta, anggota langsung melakukan penyelidikan dengan mengintai gerak gerik keduanya, hingga akhirnya dicegat di jalan lintas Dompu-Sumbawa tepatnya di

depan kantor Distanbun.

Kendati memberontak dan berusaha melarikan diri tim berhasil membuatnya tak berkutik, lantas dilakukan penggeledahan hingga didapati satu poket sabu yang diselipnya dalam bungkusan rokok.

“Barang bukti sabu itu kita dapati dalam bukusan rokok yang dikuasai oleh pelaku,” ujarnya.

Atas temuan tersebut Sy dan Im digiring ke Mapolres Dompu guna proses penyelidikan lebih lanjut, berikut barang bukti lain berupa satu unit kendaraan Vixion dan dua buah HP. Disinggung sumber kepemilikan barang haram ini, Suhatta mengaku belum bisa menyebutnya lebih jelas demi kepentingan penyelidikan dan pengungkapan jaringan pengedar sabu di wilayah ini. “Pelaku dan BB saat ini sudah kita tahan untuk diproses lebih lanjut, termasuk untuk kita kembangkan sehingga membongkar sumber barangnya,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Deklarasi Kampanye Damai

Empat Pasangan Calon akan Diarak Keliling Mataram Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pilkada NTB, yang sudah mulai masuk pada tanggal 15 Februari lalu, akan diawali dengan aksi kampanye damai dan berintegritas yang diselenggarakan oleh KPU NTB dan akan diikuti oleh keempat pasangan calon Cagub dan Cawagub, Minggu (18/2) besok.

(Suara NTB/ndi)

AKRAB - Suasana keakraban Khudari Ibrahim dan Muammar Arafat, usai saling sindir dalam forum perpisahan dan pelepasan di ruang rapat paripurna DPRD NTB, Kamis (15/2).

DPRD NTB Lepas Lima Anggota Bertarung di Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, melepas lima anggotanya yang mengudurkan diri untuk bertarung di Pilkada serentak NTB 2018. Acara pelepasan dan perpisahan berlasung sederhana dihadiri kalangan internal DPRD NTB beserta para staf kesekretariatan DPRD NTB, Kamis (15/2).

Kelima anggota dewan yang dilepas yakni Mori Hanafi sebagai Cawagub NTB, Rumaksi SJ, dan Mahcsun Ridwaini, sama-sama sebagai Cawabup Lotim, serta Khudari Ibrahim dan Muammar Arafat yang juga sama-sama akan bertarung sebagai kandidat Cawabup Lombok Barat.

Meski sederhana, namun acara pelepasan dan perpisahan tersebut berlangsung cukup meriah. Pelepasan para anggota itu menjadi ajang saling sindir.

Aksi paling seru terjadi pada saat giliran penyampaian pidato antara Khudari Ibrahim dan Muammar Arafat.

Kesempatan menyampaikan pidato perpisahan, dimanfaatkan oleh keduanya untuk saling sindir satu sama lain.

Antara Khudari dan Muammar sama-sama optimis akan memenangkan pertarungan di Pilkada Lobar. “Kita berani tampil unjuk diri, dengan segenap konsekuensi dan resikonya tentu punya kalkulasi,” kata Khudari mengakhiri pidato perpisahannya.

Setelah Khudari, langsung dilanjutkan dengan giliran Muammar menyampaikan pidato perpisahanya. Muammar juga tidak mau kalah dengan sindiran Khudari. Sebelumnya, Mori Hanafi dan Rumaksi lebih dulu mendapat kesempatan untuk memberikan kata perpisahan. Sementara Machsun Ridwaini tidak hadir dalam kegiatan tersebut. (ndi)

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP yang dikonfirmasi menerangkan, bahwa kegiatan acara deklarasi damai tersebut akan digelar secara serentak secara nasional di semua daerah di Indonesia yang ikut menyemarakkan Pilkada serentak 2018.

“Deklarasi kampanye damai akan dilaksanakan serentak Minggu 18 Februari secara nasional. Kita di sana akan memperkenalkan paslon melaluinya deklarasi damai tersebut kepada masyarakat secara langsung,” jelasnya.

Dalam aksi deklarasi kam-

panye damai tersebut, pasangan calon akan diarak berkonvoi keliling jalan utama Kota Mataram. Adapun rutenya yakni mulai dari Jalan Langko depan Kantor KPU NTB, lurus sampai belok kanan di Perempatan Sweta dan belok kanan lagi ke Jalan Brawijaya. Sampai di Perempatan Golkar, belok kiri menuju lingkar selatan, dan lurus sampai tembus Ampenan, menuju Jalan Langko dan finis di depan Kantor KPU NTB. “Kampanye damai dan berintegritas ini dimaksudkan untuk membangun komitmen dan memperkenalkan 4

pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kepada masyarakat. Besok juga diikuti dengan penandatanganan kesepakatan dan pernyataan sikap bersama terhadap beberapa komitmen dari Paslon, sehingga diketahui oleh publik,” jelas Aksar.

Setelah aksi kampanye damai berlangsung, KPU bersma Tim Kampanye masingmasing paslon akan membahas dan menyepakati jadwal kampanyenya. Disampaikan oleh Aksar, bahwa kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka hanya diberikan selama dua

kali kepada masing-masing pasangan calon, yang rencananya sekali di Pulau Lombok dan satu kali di Pulau Sumbawa.

Sementara kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka tidak dijadwalkan oleh KPU. Hanya saja masing-masing tim paslon diwajibkan mengajukan izin ke Polda untuk mendapat STTP yang bisa dilakukan secara kolektif, sambungnya.

“Sampai saat ini belum ada, sepertinya masing-masing paslon dan tim masih konsolidasi internal,” katanya.

Selain itu, masing-masing tim kampanye paslon juga diwajibkan untuk menyerahkan akun kampanye di media sosial. Tiap Paslon dibatasi memiliki akun resmi sampai paling banyak lima akun. Dan sampai saat ini, dari empat pasangan

calon, baru pasang Ali-Sakti yang sudah menyerahkan akun kampanye media sosialnya.

“Tidak wajib, tapi kalau memiliki akun resmi sebaiknya dilaporkan ke KPU, Bawaslu dan Polda. Di PKPU tidak ada pembatasan, tapi info disarankan oleh KPU RI sampai lima akun,” pungkasnya.

Adapun nama-nama akun kampanye resmi media sosial Ali-Sakti yang sudah dilaporkan yakni, akun media sosial Facebook dalam bentuk akun personal, yakni Semeton Alibd dan Relawan Ali-Sakti. Sementara dalam bentuk fanspage facebook, Semeton Ali-Sakti, Ali BD-TGH. Gede Sakti dan sahabat Ali-Sakti. Sedangkan akun kampanye di instagram bernama, ALI BD dan terlahir di Twiter bernama, Moch Ali Bin Dachlan. (ndi)

Pasangan Suami Istri Kompak Pakai Narkoba Mataram (Suara NTB) – Pasangan suami istri yang tinggal di BTN Kekalik, Karang Pule, Sekarbela, kompak pakai narkoba. Mereka, IW dan SM diciduk usai membeli sabu. SM, istri IW adalah residivis kasus narkoba.

Dari penangkapan pasangan suami istri itu, disita barang bukti sabu seberat 0,71 gram di saku celana IW. Sementara dari penggeledahan kamar, ditemukan botol bekas yang dipakai untuk alat hisap, korek api, dan timbangan.

“Istrinya ini pernah ditangkap juga oleh Polres Mataram tahun 2015 lalu. Kasusnya sama, narkoba,” kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Kamis (15/2).

Pelaku SM baru ke luar penjara awal 2017 lalu. Dia dihukum penjara 1 tahun lima bulan karena terbukti menyalahhgunakan sabu sebanyak satu poket yang beratnya 0,7 gram.

Dari penyelidikan sementara, sabu diduga milik suaminya. “Pada saat penggeledahan badan, sabu kita temukan di saku celana IW. Dia diduga menguasai dan memiliki sabu tersebut,” kata Muhammad.

Sementara di Pelita, Dasan Agung, Selaparang, seorang pria berinsial DR alias DN (37) ditangkap atas dugaan pengedar ganja dan sabu.

Pelaku DR menyembunyikan narkoba tersebut di dalam bungkus rokok. Dia berlagak sep-

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tiga tersangka kepemilikan sabu dan ganja yang ditangkap Satresnarkoba Polres Mataram diamankan untuk menjalani proses hukum. erti warga biasa tetapi sedang menunggu pembeli.

“Dari barang bukti narkoba yang sudah dibungkus dalam poketpoket, diduga kuat yang bersangkutan merupakan pengedar. Apalagi dia sedang di pinggir jalan menung-

gu pembeli,” kata Muhammad.

Barang bukti yang disita dari DR, antara lain enam poket ganja dengan total berat 7,5 gram, dan satu poket sabu seberat 0,57 gram. Kemudian seorang warga Pengempel Indah, Bertais, Sandubaya, YS (31)

diciduk atas dugaan kepemilikan 0,71 gram sabu. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 dan atau pasal 111 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara. (why)

Dukun Cabuli Anak di Bawah Umur Dihajar Massa Mataram (Suara NTB) – Seorang dukun asal Pemenang Timur, Pemenang, Lombok Utara, SR alias WN (40) babak belur. Dia dihakimi massa akibat ketahuan mencabuli seorang pelajar SMP di Mataram. Pelaku selamat lantaran segera diamankan polisi.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi Kamis (16/2) mengatakan, pelaku digerebek di Rembiga, Selaparang, Mataram saat pelaku hendak mendatangi korban dengan dalih pengobatan.

“Dia bukan baru pertama kali ke rumah korban. sebelumnya pernah

beberapa kali. Pada saat dia melakukan pengobatan itu dia melakukan pencabulan,” terangnya.

Aksi bejat tersangka SR sudah ketahuan. Begitu, dia datang ke rumah korbannya, Rabu (14/2) petang, warga yang geram langsung menangkap dan menghakimi pelaku.

Beruntung Tim Resmob 701 Satreskrim segera mendatangi lokasi dibantu Bhabinkamtibmas setempat.

Tersangka SR kemudian diamankan ke Mapolres Mataram. Barang bukti yang ikut diamankan, tempat barang anyaman bambu, tas pinggang, dan pisau lipat, serta sorban.

“Selama ini modusnya korban dilakukan prosesi pengobatan. Diajak masuk ke kamar baru korban dicabuli dengan disertai paksaan dan ancaman. Pencabulan dilakukan sebanyak lima kali,” jelas Kiki.

Terakhir pelaku datang melakukan pengobatan ke rumah korban pada Jumat (9/2). Setelah diobati, korban mengeluhkan sakit di bagian kewanitaannya. Hasil visum RS Bhayangkara menunjukkan adanya kekerasan terhadap korban.

“Untuk korban sudah kami lakukan pendampingan. Salah satunya psikologisnya untuk menangani dampak trauma,” tutup Kiki. (why)

Polisi Kesulitan Ungkap Kasus Pembuangan Bayi Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih kesulitan mengungkap kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi pada awal tahun ini. Menyusul minimnya petunjuk serta alat bukti pendukung yang dimiliki. Hal itu diakui Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (16/2) kemarin.

Sesuai catatan Satreskrim Polres Loteng, sejauh ini sudah ada tiga kasus pembuangan bayi yang ditangani pihak kepolisian. Yakni kasus pembuangan bayi di Desa Mekar Damai.

Kemudian pembuangan bayi di Kelurahan Panjisari Praya serta di Desa

Mujur Praya Timur. “Kita sudah berupaya mengumpulkan petunjuk dan alat bukti, namun belum bisa mengungkap indikasi tersangkanya,” terang Rafles.

Keterangan dari warga untuk masing-masing kasus juga sudah dikumpulkan. Tetapi masih juga belum ada titik terang prihal kasus-kasus tersebut. Sehingga siapa-siapa yang menjadi tersangka belum bisa diungkap.

Tapi kalau dari dugaan sementara, pihaknya menduga kuat pelakunya adalah orang dekat korban.

Pun demikian, tegasnya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan. Sampai bisa mengungkap tersangka dari kasus-kasus pembuangan bayi tersebut. Terhadap para

korban, rencananya akan dilakukan otopsi. Guna mengetahui penyebab kematian bayi-bayi tersebut.

Apakah memang sudah meninggal dunia sejak masih dalam kandungan atau ada indikasi kekerasan setelah lahir. “Rencananya untuk otopsi akan kita lakukan Sabtu besok (hari ini, red).

Langsung di rumah sakit Bhayangkara Mataram,” imbuhnya.

Hasil otopsi itulah yang nantinya akan menjadi bahan tambahan dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian. Setelah otopsi selesai, mayat bayi tersebut selanjutnya akan dimakamkan. Karena sudah cukup lama disimpan untuk keperluan penyelidikan. (kir)

Dewan Minta Pjs Bupati Lobar Tak Lakukan Mutasi Giri menang (Suara NTB) Sekda kabupaten Lombok Barat, HM Taufiq menegaskan bahwa Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat, HL. Saswadi boleh melakukan mutasi pejabat asal ada izin tertulis dari Mendagri. Dua tugas dan kewenangan Pjs jelas Sekda yang perlu izin Kemendagri yakni mutasi dan penandatanganan Perda. Namun tentu apakah Pjs melakukan mutasi tergantung dari pertimbangan bersangkutan.

Terkait produk mutasi yang nantinya dihasilkan oleh Pjs diragukan oleh Dewan, menurutnya mengacu aturan terdapat lima tugas Pjs. Sementara itu, jajaran DPRD Kabupaten Lobar mengingatkan Pjs Bupati tidak melakukan mutasi atau pelantikan Pejabat Tinggi Pratama. Menurut dewan, ada beda konteks nantinya, karena yang mengajukan izin adalah Bupati definitif dalam hal ini H. Fauzan Khalid, bukan Pjs Bupati. ”Mungkin dia (Pjs Bupati) harus melakukan atau mengajukan permohonan izin kembali,” saran Wakil Ketua III DPRD Lobar,

H. Sulhan Muchlis Ibrahim.

Bagaimana kalau Mendagri memberikan izin untuk melantik?

Sulhan menegaskan bahwa harus dilihat konteks izin yang dikeluarkan. Apakah dikeluarkan atas usulan Bupati atau usulan Pjs Bupati.

“Lebih baik ditunda sampai selesai masa cuti. Dari pada terjadi ketidakharmonisan pejabat yang dilantik dengan Pjs Bupati. Intinya, jangan sampai Pjs Bupati melewati kewenangannya,” imbuhnya.

Pun jika Pjs Bupati tetap melakukan pelantikan pejabat, jajaran legislatif di DPRD Lobar khawatir produk atau kebijakan yang dihasilkan cacat hukum. Dan jika itu terjadi, dewan akan meminta agar proses itu kembali diulang. “(Dewan) Ini ada hak bertanya, kalau tetap dilakukan m u t a s i maka kita a k a n

buatkan Pansus (Panitia Khusus),” tegasnya. Jika pelantikan pejabat itu nantinya cacat hukum di kemudian hari, tentu akan sangat merugikan. Dan segala anggaran yang dikeluarkan atas kebijakan yang salah itu wajib diganti. “Ini tugas kita sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, kita berhak untuk mengantisipasinya,” katanya.

Bukankah tugas dari Pjs Bupati hanya melanjutkan? Sulhan mengaku sangat memahaminya, hanya saja dia tidak menginginkan pelantikan itu cacat hukum dan pejabat yang dilantik tidak bisa bersinergi dengan Pjs Bupati. (her)

H. Sulhan Muchlis Ibrahim

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

Jendela Sastra

Halaman 9 (Dain Yoon - www.neatorama.com)

CERPEN

Juru Rias Dadang Ari Murtono Pada akhir pekan yang gerah itu, antrian mengular di depan rumah Nul. Sebegitu panjang antrian itu hingga tampak bagai tak berujung. Orang-orang datang dari mana-mana lantaran terdorong oleh reputasi Nul sebagai seorang juru rias yang seolah-olah berasal dari dunia dongeng. “Hanya dengan sebatang lipstik murah,” kata orang, “ia bisa mengubah seorang perempuan gelandangan yang sudah seminggu tidak mandi menjadi secantik bidadari.” Dan selalu saja ada yang menambahi, “itu tidak seberapa. Aku pernah mendengar ia, hanya dengan secuil kapas basah, membuat perempuan bopeng menjadi sesempurna Ken Dedes.” Lalu semacam ungkapan tak percaya: “memangnya kamu pernah melihat Ken Dedes?” dan si pencerita akan menjawab, “tentu saja tidak pernah. Apa kau gila? Tapi siapa pun tahu kalau Ken Dedes adalah perempuan paling cantik yang pernah lahir di tanah Jawa.” Selanjutnya sebuah tanggapan yang mengundang tawa, “kalau begitu, sekarang Ken Dedes menjadi salah satu dari dua orang perempuan paling cantik yang pernah ada di tanah Jawa.”

ORANG-orang percaya kemampuan merias Nul bukanlah semacam keterampilan yang bisa dipelajari. Itu sesuatu yang lebih dari bakat, bahkan mendekati karomah.

Namun, karena karomah hanya turun di atas kepala wali, dan Nul sama sekali tidak menampakkan tanda-tanda bahwa ia seorang wali (tidak ada satu pun orang yang pernah melihatnya mengaji atau sekadar pergi ke masjid, bahkan pada Idul Fitri sekalipun) orang-orang sepakat menyebut kemampuan istimewa Nul sebagai kemampuan istimewa belaka, tidak lebih.

Tanda-tanda kemampuan istimewa itu sudah tampak semenjak Nul masih berusia tiga tahun. Itu adalah masamasa di mana ibu Nul kerap uring-uringan lantaran bedak atau lipstik atau pensil alisnya kerap raib. Suatu hari, perempuan itu memergoki Nul tengah membedaki sebongkah batu di kebun tetangga, tujuh meter di belakang rumah mereka. Ia terkejut mendapati betapa batu itu, yang tak karuan bentuk aslinya, tiba-tiba tampak begitu hidup dan cantik dan anggun. Dan itu bukan karena bentuk batu tersebut yang berubah, melainkan lantaran semacam aura tersembunyi yang melesat keluar.

Sejak hari itu, terdorong oleh insting bisnis yang jitu, ibu Nul membawa Nul ke tetangga-tetangganya, menawari mereka rias gratis. Itu bukan perkara mudah. Siapa yang bersedia memercayakan mukanya menjadi mainan seorang bocah berusia tiga tahun? Keberuntungan tiba pada suatu hari di akhir Maret, sewaktu Mbok Yah, seorang janda berusia lima puluh satu tahun, yang suaminya mati sepuluh tahun sebelumn-

ya dalam sebuah karung di tepi jalan, tertidur siang di lincak yang berada di bawah pohon mangga di halaman rumahnya.

Ibu Nul berpikir tak akan ada kesempatan yang lebih bagus ketimbang saat itu untuk membuktikan kemampuan ilahiah Nul. Maka ia, meski dengan sedikit ragu, memberi Nul sebatang lipstik dan sekotak bedak padat. Orang-orang mengenal Mbok Yah sebagai perempuan galak, segalak almarhum suaminya yang kerap memalak orang di pasar kecamatan. Perempuan yang memiliki tato macan di lengan kirinya itu tak gentar berkelahi, bahkan dengan laki-laki berbadan besar, karena perkara yang remeh temeh, semisal tak sengaja menyenggol. Untuk bertahan hidup, Mbok Yah bekerja sebagai penjaga parkir di pasar kecamatan, tempat almarhum suaminya mendapatkan reputasi kebajinganannya. Nul berjingkrak kegirangan, seperti mendapat mainan baru. Dengan terampil dan halus, dalam waktu tak lebih dari lima menit, ia telah menyulap wajah bopeng Mbok Yah menjadi sehalus pualam.

Ketika semua selesai, ibu Nul membangunkan Mbok Yah dengan tangan gemetar. Ia telah menyiapkan sebuah cermin.

Alih-alih marah, Mbok Yah justru menangis begitu melihat pantulan wajahnya di cermin tersebut. Sejak saat itulah, nama Nul tersohor ke seantero kecamatan. Dan Mbok Yah, yang cerewet, jelas berperan besar dalam hal itu.

Orang-orang mulai berdatangan. Awalnya hanya para perempuan yang hendak menghadiri kondangan, lalu meningkat ke perempuan yang akan menikah. Seiring waktu, pengguna jasanya tidak hanya para perempuan, melainkan

juga laki-laki. Mereka tidak hanya berasal dari kecamatan di mana Nul tinggal, melainkan juga dari kota-kota yang jauh. Dan karena riasannya yang begitu sempurna itu konon sanggup menyembunyikan kesedihan, maka orang-orang patah hati juga mulai membanjiri rumahnya, di mana ibunya memasang papan besar bertuliskan Nul, Juru Rias dari Sorga. Tak lama kemudian, orang-orang yang terlibat kasus hukum juga ramai berdatangan. Nul, hanya dengan selapis bedak tipis yang mampu bertahan hingga enam bulan, sanggup menyembunyikan tanda-tanda kesalahan dari paras orang yang diriasnya.

Dengan hilangnya tanda-tanda itu, maka orang-orang yang tersangkut perkara tersebut merasa yakin bahwa dirinya benar-benar tak bersalah. Puncak dari keyakinan absurd atas

kemampuan ajaib riasan Nul adalah sebuah cerita di mana Nul menipu malaikat maut.

Tokoh dalam cerita itu, tentu saja selain Nul, adalah Wak Khidir, lelaki tua yang tinggal tak jauh dari rumah Nul. Seekor ular sawa hitam suatu pagi buta menyelinap ke dalam rumahnya dan mematuk kakinya ketika lelaki itu baru bangun dari tempat tidurnya. Ia berteriak mendapati kakinya dengan segera berubah biru. Istrinya, dalam kekalutannya, alih-alih pergi ke mantri kampung, malah berlari ke rumah Nul. Ia menggedor-gedor pintu meminta tolong. Dan Nul keluar dengan segala pesona juru selamat yang melekat pada dirinya. Ia berjalan dengan sekotak bedak tabur menuju rumah Wak Khidir. “Ada tanda-tanda kematian di wajahnya,” kata Nul. Tepat pada waktu itulah, istri

Wak Khidir seolah mendapatkan kembali akal sehatnya.

“Kalau begitu, ayo bawa dia ke puskesmas.” Nul hanya tersenyum, lalu menaburkan bedak tersebut ke wajah Wak Khidir. Dan ajaib. Wak Khidir lantas berdiri dan tersenyum, seolah tak pernah terjadi apaapa kepadanya. Di kemudian hari, Wak Khidir bercerita bahwa dalam sekaratnya di bawah pengaruh bisa ular sawa hitam, ia melihat malaikat maut – sosok bercahaya yang teramat menyilaukan dengan bentangan sayap yang seakan tak terhingga jauhnya – mendekatinya, bersiap mencabut nyawanya, namun tatkala Nul menaburkan bedak itu, si malaikat mundur dan berujar pelan, “aku salah. Maafkan aku, tak ada tanda-tanda kematian di wajahmu.”

Faktanya, Wak Khidir memang selamat dari bisa sawa

PUISI Rifat Khan Pinang dan Sirih Aku bisa menduga, kakek sedang tidak bahagia. Dari mulutnya tak terlantun doa seperti biasa. Hanya bau sirih dan pinang tercium dari napasnya yang letih menyimpan usia. Kakek memang tak percaya ramalan, juga para ilmuan yang menyimpulkan dunia akan berakhir dengan kesendirian. Tapi ini malam kelima, sejak nenek menghilang tiba-tiba. Di depan cermin, kakek sudah tak tampan lagi, aku menangkap raut resah berhamburan di garis wajahnya. Hanya menatap foto masa muda nenek yang tersenyum rapi di atas meja.

Keesokan hari, aku mendengar lagi doa kecil dari mulutnya, bersamaan dengan sirih dan pinang yang tak henti dikunyahnya. “Tuhan, aku ingin kembali ke masa muda.” Dikecupnya foto nenek dengan lembut dan bersahaja, angin tipis sejenak berhembus ke dadaku yang tiba-tiba haru.

2011

Musim Tanam Tak ada musim paceklik di dada ibu. Segala tumbuhan dengan subur tumbuh di sana.

Bahkan, di tetes air matanya, kujumpai palawija tumbuh begitu saja. Ibu setia menanam segala rindu untuk kusemai di hari muda. Dengan tanganku yang dibalut doa dan segala puji puja. Sekali waktu di belakang rumah, ibu menanam senyumnya. Di lapang dadanya, aku kerap menyandarkan duka cita. Ibu mendadak tampak sehari lebih muda, saat cucu pertamanya lahir, dan purnama dengan rahasia menyempurnakan namanya. Tangannya yang bimbang belajar menimang, puluhan tahun sudah ia tak mengenal kelahiran. Ia sungguh terlihat muda.

2011

Malaikat Itu Datang Terlalu Pagi Malaikat itu datang terlalu pagi; Belum tuntas ia makan, belum tuntas rokok dinyalakan, Bahkan di atas meja, tiga biji tusuk gigi masih tersisa.

Malaikat itu datang terlalu pagi; Anaknya masih menangis dalam ayunan, Istrinya sibuk mengeringkan jemuran.

Malaikat itu datang terlalu pagi; Lelaki itu tersenyum dan membuka pintu “Sudah benarkah kau bertamu? Ia bertanya.

Empat Kado Kuhadiahkan empat buah kado di hari pernikahan kita. Aku hanya ingin kau tersenyum saat menerimanya. Kado pertama, adalah dua bola mataku, tempat rasa itu pertama kali belajar tumbuh. Yang dengan sabar kau rawat dengan hatimu yang santun. Kado kedua, adalah tanganku, pernah kau menggenggamnya dengan tanganmu yang jauh lebih ringan dari rasa rinduku. Kado ketiga, adalah tubuhku. Tubuh yang sesekali bergetar, menikmati kasihmu yang semakin hari bertambah besar. Tubuh yang rela terluka, menjaga bahagiamu sepanjang usia. Kado terakhir adalah hatiku. Hati yang sering demam bila kau tinggalkan.

Hati yang luas dan teramat lapang, tempat kau membangun rumah untuk menampung masa tuamu yang kupercaya akan datang lebih lambat. Sebab cinta ini, selalu saja, membuat kita tampak remaja.

2012

´

Rifat Khan lahir di Pancor, Lombok Timur, 24 April 1985. Ia bergiat di Komunitas Rabu Langit.

hitam. Namun bahwa peristiwa itu berkat kemampuan Nul bisa dipertanyakan lebih lanjut, sebab bertahun-tahun selanjutnya, Nul menangis selama tiga hari setelah ibunya meninggal lantaran demam berdarah.

Satu hal yang jelas, pemandangan di mana orang-orang seolah tampil menjadi orang lain, orang yang benar-benar berbeda dari aslinya berkat riasan Nul sudah menjadi bagian dari hari lalu. Sudah seminggu terakhir, pintu rumah Nul tertutup rapat. Tak peduli seberapa banyak orang yang mengantre di depan rumahnya dan berteriak-teriak memanggil namanya, Nul tak kunjung keluar. Tak sedikit yang mencoba menggedor rumahnya atau berusaha mendobrak pintu rumah itu, Nul tetap tak menunjukkan batang hidungnya. Pintu rumahnya, yang sejak tiga bulan sebelumnya telah diganti dengan baja setebal tiga senti menyusul kasus pencurian yang melenyapkan tiga kilogram kalung emasnya, juga sekokoh sedia kala. Sejumlah orang berusaha mengintip lewat celah jendela. Namun usaha itu sama sia-sianya. Jendelanya sama rapatnya dengan pintu rumahnya. Maka satu-satunya yang bisa dilakukan orang-orang itu adalah menunggu dan menunggu, sesekali berteriak, sesekali menendang pintu, dan lain sebagainya. Sementara itu antrian terus memanjang. Dan

para tetangga yang menyewakan rumahnya sebagai penginapan sementara atau berjualan makanan menyambut hal itu dengan perasaan seriang biasanya.

Tak ada yang tahu bahwa Nul tengah berdiri di depan cermin besar di dalam kamarnya yang tertutup rapat, dengan lampu dua puluh lima watt menyala sepanjang waktu, sejak seminggu yang lalu ketika ia bangun dari tidur dan mendapati wajahnya rata belaka, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa bibir, bahkan tanpa rambut, seolah sebidang tembok belaka. Ia telah mengoleskan lipstik dan menempelkan bedak dan segala perlengkapan rias yang ia tahu ke wajahnya, namun ia hanya menyaksikan wajah datar tanpa apa-apa melalui pantulan cermin di depannya. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan fakta bahwa ia masih bisa melihat bila wajahnya tak lagi bermata. Dan karena itu, ia terus berdiri di depan cermin besar tersebut, meraba wajahnya untuk memastikan kenyataan menyedihkan itu, mengoleskan aneka riasan ke sana, dan berusaha menemukan wajahnya yang sebenarnya. (*) Dadang Ari Murtono lahir dan tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Bukunya yang mutakhir adalah novel Samaran (2018).

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pemilihan Rektor Tak Manfaatkan Lembaga Pendidikan TAHUN 2018 merupakan tahun politik bagi masyarakat NTB. Tahun ini akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) NTB. Selain memilih gubernur dan wakil gubernur, di NTB juga akan dilaksanakan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.

Keberadaan lembagalembaga pendidikan di tahun (Suara NTB/dys) politik ini, seringkali dmanH. Ahmad Yazid Baihaqi faatkan para politisi untuk meraup suara. Para politisi pun diingatkan agar tidak main-main dengan lemabaga pendidikan, terutama dengan hanya memanfaatkan lembaga pendidikan untuk kepentingan praktis semata.

Pimpinan Ponpes Miftahul Islam, Mataram Dr. H. Ahmad Yazid Baihaqi, M.Pd., menerangkan selama ini kebanyakan politisi lebih melihat lembaga pendidikan sebagai aset berharga. Dikatakan aset berharga, karena di lembaga pendidikan merupakan lokasi untuk mendulang suara saat berkompetisi baik pada pemilihan legislatif dan pilkada. Hal itu terlihat dari perilaku para politisi yang hanya membawa kepentingan sesaat pada momentum-momentum politik tersebut.

Silaturahmi ke berbagai lembaga pendidikan pun rutin dilaksanakan pada saat ada momen politik saja. Lewat dari itu, mereka tidak pernah memperhatikan keberadaan lembaga pendidikan. Sebagai contoh, Ponpes Miftahul Islam yang dia pimpin cukup ramai dikunjungi saat ada ajang politik saja.

Mereka berdatangan dan silaturahim ke ponpes. Akan tetapi setelah itu, mereka sangat jarang datang.

Tentu ini tidak baik bagi para politisi, karena dengan demikian telah memanfaatkan lembaga pendidikan hanya untuk kepentingan sesaat. Padahal dalam Islam memerintahkan untuk terus menjalin hubungan silaturahmi tanpa ada tendensi kepentingan politik apapun.

“Kadang-kadang nanti pas mau pemilihan dia datang, pasca itu pergi. Padahal kan kalau anggota dewan itu ada namanya reses untuk turun menyerap apa sih maunya masyarakat agar kebijakannya mampu mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya. (dys)

Guru Besar FH Unram Minta Kewenangan Menteri Dikoreksi Mataram (Suara NTB) Kewenangan yang terlalu besar dimiliki Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dalam pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) membuka peluang terjadi tindakan yang berujung pada rusaknya citra positif pada dunia pendidikan.

Begitu pun halnya dengan yang terjadi di Universitas Mataram (Unram). Gegap gempita pemilihan Rektor Unram periode 2017-2021 digantung oleh kewenangan Menteri Ristek Dikti terlalu besar.

Melihat situasi tersebut, Guru Besar Bidang Hukum Unram Prof.

Dr. H. Galang Asmara, SH., M.Hum., menilai kewenangan yang terlalu besar dimiliki menteri merusak demokrasi itu sendiri. “Kalau sebenarnya dilihat dari segi demokrasi, maka ini sebenarnya sedang menyangkal demokrasi itu sendiri,” ungkap Galang.

Menurut Galang, demokrasi sesungguhnya memiliki arti bahwa kampus diberikan kewenangan dalam memilih pemimpinnya

melalui pemilihan. Kemudian siapa yang paling banyak suaranya, maka dialah yang dilantik jadi pemimpin. Namun praktik demokrasi itu tidak berlaku pada pemilihan rektor, karena adanya kewenangan besar yang dimiliki menteri, sehingga bisa berujung sebaliknya. “Mestinya dia kan yang jadi. Tapi dengan kewenangan 35 persen itu bisa dicabutkan, bisa berubah,” ujarnya.

Sehingga orang yang suaranya sedikit kalau menterinya memberikan suara mayoritas, yang paling sedikit suaranya pun bisa jadi dia yang dilantik. Itulah fakta praktik demokrasi yang terjadii di pemilihan rektor. “Sangat menciderai lah kalau kasarnya,” sambung Galang.

Di samping itu, besarnya kewenangan dimiliki menteri membuka peluang terjadinya lobi-lobi politik yang berujung pada terjadinya praktik politik praktis. Sesuatu yang haram dilakukan dalam lembaga pendidikan mana pun.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unram dua periode itu menilai aturan yang memberikan kewenangan 35 persen terhadap menteri sepatutnya dikoreksi. Karena jauh dari praktik demokrasi sesungguhnya.

“Saya kira perlu dikoreksi. Saya kira iya kan, jadi otonomi itu harus kita jaga. Kan otonomi dalam pemilihan universitas, karena itu bisa bias kan. Karena itu bisa menimbulkan hal-

Disdik Kota Mataram Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungutan UNBK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan tidak boleh ada pungutan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di jenjang SMP tahun 2018 ini. Pihak Disdik sudah menyampaikan ke sekolah agar tidak boleh ada pungutan.

Kepala Disdik Kota Mataram, H.Sudenom, S.Pd., dikonfirmasi beberapa waktu lalu, menegaskan pihaknya tidak memperbolehkan adanya pungutan kepada siswa untuk persiapan UNBK. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kepala sekolah yang terjerat kasus hukum.

“Saya ndak mau ada pungutan apapun bentuknya untuk UNBK. Walaupun saya dibilang tidak kreatif, tidak inovatif, tapi saya lebih baik dibilang begitu daripada teman-teman kepala sekolah terjerat oleh hukum,” tegas Sudenom.

Ia mengakui sudah menyampaikan imbauan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah disarankan agar tidak melakukan pungutan. Mengingat di tahun 2017 lalu ada salah satu kepala sekolah yang terjerat kasus pungutan liar untuk UNBK. “Jadi ndak mau saya, kita sarankan ke kepala sekolah tidak memungut. kepala sekolah saya lindungi benar sekarang, saya sudah ada pelajaran di tahun lalu,” ujar Sudenom.

Sementara itu, untuk persiapan UNBK, Sudenom mengaku sudah siap. Sudah dilakukan lokakarya bagi kepala sekolah mengenai petunjuk teknis pelaksanaan UN. Ia berharap pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan lancar, dengan kejujuran dan prestasiyang bagus.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan di tahun 2018 ini ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. (ron)

(Suara NTB/dok)

H. Galang Asmara keuangan itu. Kalau saya, periodesasi rektor itu harus kita jaga. Sekarang ini kan jadi molor, di samping sekarang ini pelayanan jadi terganggu,” tukas Galang. (dys)

Penting, Pengenalan Kesehatan Reproduksi pada Siswa

Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Kekurangan Guru Mataram (Suara NTB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB minta pemerintah harus serius melihat angka kekurangan guru di setiap daerah yang ada di NTB. Terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali H. Arahim, MPd., mengingatkan pemerintah mestinya jangan pakai logika melihat hal tersebut, karena yang dibutuhkan adalah harus berdasarkan matematik.

Belakangan ini, bebern(Suara NTB/dok) ya, pemerintah terkesan H. Ali H. Arahim melihat masalah hanya menggunakan logika, tidak berdasarkan matematik. Akibatnya kekurangan guru PNS yang terjadi di setiap daerah masih terus berlanjut.

Terlebih yang paling parah saat ini adalah kekurangan guru di jenjang SD. Padahal di jenjang tersebut keberlangsungan generasi sangat ditentukan oleh kualitas guru.

“Sudah saatnya pemerintah gunakan pertimbangan berdasarkan kondisi matematis,” ucapnya belum lama ini.

Tak hanya itu, jumlah kekurangan guru saat ini cukup parah. Berdasarkan data yang dipegang pihaknya, di NTB kekurangan guru SD terdapat kurang lebih sekitar 39 ribu.

Jumlah sebesar ini disebutnya sangatlah parah. Namun beruntung masih banyak guru honor yang bersedia mengisi setiap kekurangan tersebut.

Adanya moratorium PNS belakangan ini adalah salah satu bukti pemerintah masih menggunakan logika. Bahkan disebutnya, program moratorium PNS tersebut adalah bentuk pemerintah mempersulit guru honor dan guru lainnya untuk jadi guru PNS. “Adanya moratorium PNS ini juga jadi kendala, bahkan terkesan mempersulit guru honor untuk menaikkan levelnya jadi PNS,” tambahnya.

Di Kota Mataram tercatat ada 300 an lebih kekurangan guru PNS untuk jenjang SD. Hal ini disebabkan adanya moratorium tersebut. Belum lagi ditambah dengan bertambahnya angka pensiun dini dari beberapa kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Praktis, jumlah kekurangan terus bertambah setiap tahun. (dys)

hal yang kurang baik di kampus sendiri,’’ ujarnya.

Sementara terhadap penundaan jadwal pemilihan, Galang mengaku tidak mengetahui pasti alasan penundaan.

Hanya saja berdasarkan isu yang berkembang lantaran adanya persoalan keuangan pada jabatan rektor sebelumnya, meski dia sendiri tidak yakin ada persoalan tersebut.

“Saya tidak tahu persis penyebab terjadinya kemoloran.

Saya dengar juga persoalan keuangan,” ujarnya sembari menambahkan jika alasan penundaan karena ada persoalan keuangan dan lain sebagainya, maka hal itu tidaklah tepat dijadikan alasan mengingat hal tersebut merupakan persoalan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan pemilihan rektor.

“Pemilihan ini adalah persoalan demokrasi, kenapa kita kait-kaitkan dengan persoalan

(Suara NTB/ist)

PENYULUHAN - Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan peningkatan usia perkawinan di SMKN 8 Mataram awal pekan ini.

Mataram (Suara NTB) Siswa perlu diperkenalkan tentang kesehatan reproduksi, dengan begitu mereka mampu menanamkan kesadaran bahwa menikah di usia muda bisa berdampak pada ketidaksiapan sistem reproduksi. Itulah yang dilakukan SMKN 8 Mataram dengan melaksanaan sosialiasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait, awal pekan ini.

Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., mengatakan, penyuluhan itu diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang membawakan materi tentang reproduksi, dari LPA tentang perlindungan anak, dan DP3AP2KB tentang peningkatan usia perkawinan.

Munezarah menjelaskan, tujuan dari kegiatan itu, untuk memperkenalkan dan menguatkan siswa tentang kesehatan

reproduksi, sehingga mampu menjaga dan menanamkan kesadaran bahwa menikah di usia terlalu muda bisa berdampak pada ketidaksiapan sistem reproduksi remaja. “Hingga berdampak pada kematian,” katanya.

Selain itu, juga untuk memperkenalkan siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anak. Kedudukan anak dimata hukum negara, serta anak melek terhadap hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan orang tua ataupun orang di sekitar.

Munezarah menambahkan, siswa bisa sadar hukum tentang aturan usia pernikahan yang diatur oleh negara serta dampak psikis, mental, dan kesehatan terkait pernikahan di usia muda.

“Dari perlindungan anak Indonesia juga mengkampanyekan no bullying, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Hal ini dimaksudkan agar remaja sadar akan dampak negatif dari bullying,’’ jelasnya. (ron)

Sekolah Matangkan Persiapan Hadapi UNBK Mataram (Suara NTB) Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kedua yang dilaksanakan SMP di Kota Mataram secara serentak pada Rabu (14/2) lalu menjadi salah satu upaya untuk mematangkan persiapan.

Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., Kamis (15/2), mengatakan dengan siswa mengikuti simulasi tahap kedua ini, berarti mereka tidak diragukan untuk mengikuti UNBK di tahun 2018.

Dengan siswa mengikuti simulasi, kata Aminah, bisa dipastikan siswa yang sudah diusulkan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bisa mengikuti UNBK. “Sebab kalau sudah dalam simulasi kedua tidak mengikuti, berarti diragukan kesiapan anak tersebut dari segi keberadaan kesiapan fisik dan mental,” ujar Aminah.

Menurutnya, dalam mempersiapkan pelaksanaan UNBK diperlukan tim untuk mengecek segala kekurangan yang mungkin terjadi. “Alhamdulillah tim SMPN 19 Mataram tetap solid dalam bekerjasama untuk meningkatkan nilai kompetensi siswa,” katanya.

Persiapan UNBK menurutnya sudah rampung dipersiapkan. Semua komputer sudah lengkap. SMPN 19 Ma-

taram menggunakan tiga ruangan untuk UNBK. Pemerintah pusat mengharuskan menyiapkan satu ruangan untuk cadangan.

Aminah menyampaikan, dengan sudah dilakukannya UNBK di SMPN 19 Mataram selama dua periode, artinya kompetensi sumber daya manusia di sekolah sudah semakin baik, baik dari guru atau siswa, sudah tidak ada canggung lagi dalam mengoperasikan komputer.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan di tahun 2018 ini ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018.

Disdik Kota Mataram hanya melakukan try out satu kali di bulan Februari nanti. Sementara MKKS SMP Kota Mataram akan melaksanakannya satu kali pada bulan Maret mendatang. (ron)

(Suara NTB/ron)

SIMULASI - Simulasi UNBK di SMPN 19 Mataram yang digelar, Kamis (15/2). Simulasi ini untuk mematangkan kesiapan siswa dan fasilitas komputer dalam menghadapi UNBK.

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Hj. Rohanah

SIMULASI - Kegiatan uji coba UNBK di SMPN 4 Gerung, Kamis (15/2). Pada hari kedua simulasi, server terjadi gangguan, sehingga perlu diantisipasi.

Dikbud Perlu Lakukan Antisipasi

Uji Coba UNBK Terkendala di Sejumlah Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang bakal dilaksanakan bulan April mendatang perlu dipersiapkan matang oleh pihak sekolah dan pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Pasalnya, dalam uji coba atau simulasi UNBK serentak yang dilaksanakan di sejumlah sekolah mengalami gangguan. Simulasi kedua yang dilaksanakan, Rabu (14/2) lalu, sejumlah sekolah mengalami gangguan seperti di daerah Gerung dan Lembar.

Seperti yang terjadi di SMP 4 Gerung, pada simulasi pertama yang diadakan berjalan lancar tanpa gangguan. Namun pada simulasi kedua pada Kamis (15/ 2), terjadi gangguan, sehingga sebanyak 12 siswa di satu kelas atau sesi tidak bisa ikut simulasi. Mereka terpaksa ikut simulasi susulan yang diadakan pusat.

Kepala SMPN 4 Gerung Hj. Rohanah mengakui, simulasi pertama berbeda dengan simulasi kedua sebab simulasi pertama

berjalan lancar, sedangkan simulasi kedua mengalami gangguan. Pihak nya sudah sinkron dengan sistem pusat sejak kemarin, bahkan sesaat sebelum simulasi pun masih sinkron. “Namun entah kenapa, begitu dimulai di ruang tiga tidak bisa (offline) gangguan di sistem. Kami menggunakan server cadangan, sudah Kami gunakan, telepon pusat namun tetap tidak bisa,”akunya.

Menurutnya, ada gangguan di sistem server, sehingga sesi satu di ruang 3 tidak bisa berjalan lancar. Sisa yang belum ikut simulasi sebanyak 12 anak, nanti mereka ikut tambahan waktu dari pusat. Kemungkinan mereka ikut simulasi tambahan waktu pada hari Sabtu. Siswa yang tidak masuk karena sakit atau alasan lain bakal ikut pada tambahan waktu tersebut. Kegiatan simulasi atau gladi ini masih bersifat uji coba untuk melihat sejauh mana kesiapan sekolah menggelar UNBK. Pihaknya sudah siap dari sisi alat, sebab sekolah nya ikut yang kali kedua. Namun diakui pihak nya tidak bisa menghindari gangguan sistem, tiba-tiba hilang tidak

bisa terhubung. Hal ini, jelasnya, perlu diantisipasi dengan menyampaikan tenaga ahli khusus. Sejauh ini pihaknya punya 4 server, satu unit server cadangan meskipun demikian pihaknya tetap siapkan langkah antisipasi terjadi nya gangguan.

Semakin banyak server, ujarnya, sebenarnya bisa mengurangi sesi, sebab banyaknya sesi disebabkan oleh alat seperti komputer dan server yang masih kurang. Pihaknya memiliki 84 monitor komputer, 4 server. Alat ini bantuan dari pusat dan APBD. Ia menambahkan jumlah anak 251 terbagi tiga ruang atau tiga sesi. Setelah simulasi pihaknya punya program try out internal untuk mengecek sejauh mana pemantapan ini sudah dilaksanakan. Kemudian ada pra UN dilaksanakan mulai mulai tanggal 26-29 Februari, lalu tanggal 19-20 Maret ada gladi atau simulasi ketiga.

Di gladi ini wajib peserta UNBK hadir sebab pusat mengontrol sejauh mana kesiapan sekolah. (her/*)

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

SK Pelatda 2018 akan Diterbitkan Bulan Maret Mataram (Suara NTB) Meski sejumlah cabang olahraga (cabor) sudah menyerahkan nama-nama atlet yang masuk dalam Pelatda Mayung 2018, namun pihak KONI NTB belum bisa menerbitkan SK Pelatda Atlet dan Pelatih bulan ini. Pihak KONI NTB masih akan mengulur waktu kurang lebih 15 hari lagi untuk menetapkan SK Pelatda Mayung 2018.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (16/2) menjelaskan pihaknya akan menerbitkan SK Pelatda Mayung tanggal 1 Maret 2018. Hal itu dilakukan oleh pihak KONI NTB setelah mempertimbangkan segala hal yang harus dibenahi di dalam pemusatan latihan tersebut. “Insya Allah per 1 Maret SK Pelatda terbit,” janji Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu.

Pihak KONI NTB harus mengulur waktu belasan hari lagi untuk merampungkan susunan atlet dan pelatih yang akan menghuni Pelatda tahun 2018. Selain menyusun nama-nama atlet dan pelatih, pihak KONI NTB juga akan merombak kepengurusan Pelatda Mayung yang sebelumnya dipimpin, Mars Ansori Wijaya itu.

Untuk kepengurusan di Panitia Pelatda akan dirombak total, khususnya pimpinan Pelatda Mayung 2018 akan diambil alih oleh ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Penunjukan Andy Hadianto sebagai pimpinan Pelatda 2018 sesuai hasil rapat internal KONI NTB di Mataram belum lama ini. “Atas persetujuan dari teman teman pengurus, saya akan mengomandani Pelatda sampai tahun 2020,” ucapnya.

Dijelaskan Andy, setelah kepemimpinan Pelatda diambil alih oleh dirinya, dia menginginkan Pelatda Mayung bisa lebih baik lagi. Terutama dari program Pelatda Mayung 2018 akan ditambah jumlah latihannya. Bila sebelumnya program latihan atlet Pelatda 2017 dilaksanakan satu kali dalam sehari, namun ke depan Andy menginginkan program latihan atlet akan dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sehari.

Selain itu, Andy juga akan menerapkan aturan yang ketat untuk atlet dan pelatih yang menghuni Pelatda.

Dalam hal ini atlet dan pelatih harus tunduk pada aturan, karena bila melanggar akan dikenakan sanksi. (fan) H. Andy Hadianto (Suara NTB/dok)

Halaman 11

Juara ’’Test Event’’ Asian Games

Fadlin dan Zohri Harumkan Nama Indonesia Mataram (Suara NTB) Dua atlet atletik NTB, Fadlin dan L. Muhammad Zohri tampil perkasa di event internasional. Kedua atlet andalan NTB ini sukses mengharumkan marwah bangsa Indonesia setelah menjuarai nomor estafet 4x100 meter di Test Event Atletik Asian Games di Jakarta belum lama ini.

(Suara NTB/dok)

H. Suhaimi

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi, SH, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (16/2) mengatakan kedua atlet NTB itu tampil menyakinkan di nomor tim atletik jarak pendek itu. Mereka memberikan kontribusi medali emas di

ajang test event atletik Asian Games 2018.

“Zohri dan Fadlin berhasil membawa tim estafet 4x100 meter atletik Indonesia juara satu di test event Asian Games,” ucapnya.

Menurutnya, tim estafet 4x100 meter Indonesia

diperkuat, Fadlin, Zohri, Eko Rimbawan asal Jatim dan Yaspi Boby. Pelari NTB ambil bagian sebagai pelari satu atas nama Fadlin dan pelari dua Zohri. Sementara itu pelari ketiga Eko dan Yaspi Boby dari Sumatera Barat (Sumbar) sebagai

pelari keempat.

Dalam pertandingan final yang diikuti tujuh Negara Asean itu, Fadlin bersama tiga rekannya yang menempati lintasan tiga mencatat waktu tercepat 39,07 detik, serta meraih medali emas.

Kemudian perak direbut Sri Lanka lewat penampilan Ashrafu ACM dan Kolega yang finis dengan waktu 39,71 detik. Di tempat ketiga, perunggu didapat Muhammad Haiqal Hanafi cs asal Malaysia yang finis 39,91 detik.(fan)

Tarung Derajat NTB Siap Ambil Bagian di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Atlet cabang olahraga tarung derajat NTB siap ambil bagian di Kejurnas Tarung Derajat yang akan berlangsung bulan November 2018.

Para atlet yang sudah siap mengikuti single event nasional itu adalah atlet Pelatda Mayung 2018 “Kita akan mengirim sejumlah atlet Pelatda mengikuti kejurnas bulan November 2018. Karena memang atlet yang siap ikut kejurnas saat ini adalah atlet Pelatda Mayung saja,” ujar Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholish yang ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet di GOR 17 Desember Turida Mataram, Kamis (15/2) lalu.

Menurut Dedy, sejauh ini terdapat lima atlet yang menjalani pemusatan latihan lewat Pelatda Mayung 2018, mereka adalah Murdani, Rina Selviana, Novi Jayanti, Muhammad Yamin dan Kurniawan.

Kelima atlet itu kata Dedy telah intens menjalani pemusatan latihan daerah. Apalagi, mereka adalah atlet yang berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016. Mereka dipercaya bisa mendulang prestasi di event

nasional, baik single event maupun multi event nasional.

Selain menyiapkan atlet Pelatda Mayung 2018. Pihak Kodrat NTB juga akan memberikan kesempatan kepada atlet-atlet yang juara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018 untuk ikut event itu. Atlet juara Porprov NTB bisa ikut kejurnas apabila pelaksanaan Porprov NTB sebelum pelaksanaan kejurnas tarung derajat yang diwacanakan akan digelar antara di Bali dan Jawa Timur (Jatim) 2018.

Target pengurus tarung derajat NTB melibatkan atlet di event itu untuk mengevaluasi kemampuan maksimal atlet. Dalam hal ini bagi atlet yang sudah lama berlatih lewat program Pelatda Mayung akan di evaluasi teknik, fisik dan strategi tandingnya. Sehingga yang menjadi kekurangan atlet akan dibenahi lebih lanjut agar bisa tampil maksimal di Pra-PON hingga PON tahun 2020.(fan) LATIHAN Atlet tarung derajat NTB saat menjalani latihan di Padepokan GOR 17 Desember, Kamis (15/2).

(Suara NTB/fan).

Indonesia akan Evaluasi Uji Coba Asian Games Jakarta (Suara NTB) – Indonesia akan menggelar evaluasi penyelenggaraan Kejuaraan Uji Coba Asian Games yang berlangsung di Jakarta pada 8-15 Februari pada rapat di Kantor Istana Wakil Presiden RI di Jakarta, Senin (19/2).

“Semua pemangku kepentingan dalam Asian Games akan hadir dan mengevaluasi sesuai dengan tugas masingmasing bagian sesuai dengan Keputusan Presiden RI terkait Asian Games,” kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Jumat.

Gatot mengatakan rapat yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepada Badan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Se-

(ant/bali post)

Gatot S. Dewa Broto latan, serta Banten.

“Kami tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengevaluasi sesuai dengan tugas masing-masing seperti KemenPUPERA terkait infrastruktur, Kemenpora terkait prestasi, dan INASGOC untuk penyelenggaraan,” ujar Gatot.

Gatot menjelaskan kekurangan dalam penyelenggaraan kejuaraan uji coba Asian Games seperti sistem organisasi penyelenggaraan, transportasi, promosi, dan arena pertandingan memang sudah

diduga akan muncul dalam uji coba itu. “Kegiatan itu menjadi semacam mini Asian Games dan segala kekurangan akan menjadi catatan bagi kami,” kata Gatot.

Sebanyak 17 negara mengikuti kejuaraan uji coba Asian Games yang menggelar pertandingan delapan cabang olahraga yaitu Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Panahan, Pencak Silat, Taekwondo, dan Tinju.

Penyelenggaraan uji coba itu berlangsung di tiga area lokasi di Jakarta yaitu Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta International Expo Kemayoran, dan Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan perjuangan bagi atlet-atlet Indonesia akan menanti kita dalam pertandingan Asian Games pada Agustus 2018. “Saya meminta semua atlet yang turun dalam uji coba dapat belajar dan memperbaiki kekurangan. Uji coba itu setidaknya memberikan pelajaran penting soal motivasi bertanding dan membangun mental sebagai pemenang,” ujar Menpora. (ant/bali post)

Cristiano Ronaldo Ajak Dunia Bantu Pengungsi Rohingya SUPERSTAR sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo, mendesak masyarakat internasional untuk menolong pengungsi Rohingya.

“Satu dunia di mana kita semua mencintai anak-anak kita,” kata Ronaldo dalam posting Twitter, kemarin, yang memperlihatkan foto dirinya bersama anakanaknya dan seorang l e l a k i Rohingya bersama anaknya di kamp pengungsi Cox’s B a z a r , Bangladesh.

Paling sedikit 688.000 pengungsi meninggalkan tempat tinggalnya di Rakhine, Myanmar, setelah tentara Myanmar melancarkan operasi pembersihan terhadap Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) 25 Agustus tahun lalu. Sejak itu militer Myanmar dituding

melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan massal dan membumihanguskan desa-desa Rohingya.

PBB menyebutkan separuh dari pengungsi itu adalah anak-anak yang kebanyakan berisiko mengalami malnutrisi dan penyakit berbahaya.

Cuitan Ronaldo itu juga termasuk sebuah tautan kepada laman penggalangan dana Rohingya Crisis Children’s Relief Fund dari Save The Children.

Bersama dengan selebritis lain seperti Jennifer Garner dan Dakota Fanning, penyerang Real Madrid itu memang menjadi duta besar resmi LSM kemanusiaan itu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Cristiano Ronaldo

SUARA NTB

Sabtu, 17 Februari 2018

Halaman 12

Akses ke Destinasi Perlu Dibenahi

Mataram (Suara NTB) – Banyak pelaku pariwisata mengeluhkan akses ke berbagai destinasi. Saat ini memang sudah banyak destinasi wisata yang dibenahi oleh Pemda. Namun masih banyak pula yang belum dan dianggap perlu untuk diperbaiki. “Banyak akses ke destinasi yang bisa dibilang belum memadai. Padahal destinasinya bagus dan berpotensi untuk mendatangkan banyak wisatawan,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Utara Asrul, di Mataram, Jumat (16/2).

(Suara NTB/ars)

JEMBATAN KAYU - Jembatan kayu yang menghubungkan Pantai Tanjung Aan Kawasan Mandalika Lombok Tengah. Lokasi ini menjadi tempat ritual Bau Nyale yang tahun ini dilaksanakan dua kali, awal Februari lalu dan Maret mendatang.

Fasilitas Bermain Anak di TWLB Banyak Rusak Mataram (Suara NTB) – Banyak warga atau wisatawan yang mulai enggan berkunjung ke Taman Wisata Loang Baloq (TWLB). Salah satu penyebabnya, karena destinasi ini tidak memiliki fasilitas bermain anak yang lengkap. Bahkan beberapa wahananya juga terlihat sudah rusak dan berkarat.

“Seharusnya kalau ada wahana yang rusak segera diganti atau diperbaiki. Jangan dibiarkan rusak, berbahaya bagi anakanak,” kata warga Kota Mataram Lily, di Mataram, Jumat (16/2).

Terlihat semua wahana bermain yang disediakan telah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi. Padahal TWLB merupakan salah satu destinasi wisata potensial untuk warga Kota Mataram dan sekitarnya bisa menghabiskan waktu libur.

Namun karena fasilitas yang kurang memadai, akhirnya warga enggan berkunjung.

Bukan hanya Lily, Linda Aryani (29) pengunjung asal Lombok Timur ini juga sangat menyayangkan kurangnya fasilitas di destinasi wisata yang menurutnya sangat bagus. Ia melihat TWLB sudah bagus,

hanya saja pengelolaannya perlu dimaksimalkan. Sebab hal itu berkaitan dengan kenyamanan wisatawan yang datang.

“Ini kan sudah bagus, tinggal dimaksimalkan saja. Saya lihat wahana bermain anaknya rusak, alat salatnya kotor dan toiletnya tidak bersih,” ujarnya.

Taman rekreasi ini tidak begitu diperhatikan karena terlalu banyak SKPD yang terlibat di dalamnya. Namun tidak dalam satu komando. Semestinya semakin banyak pengelola, semakin maksimal pula suatu destinasi wisata itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Misalnya untuk pengadaan wahana bermain, itu tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebab bukan menjadi kewenangannya. Namun tidak juga segera diadakan oleh Dinas Pertamanan. Jika memang sudah tidak dapat digunakan, semestinya wahana bermain itu diamankan dan diganti yang baru. Sebab jika digunakan bisa bebahaya bagi anak-anak.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib mengatakan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab masing-masing

dalam pengelolaan destinasi itu.

Sehingga tidak semua dapat dibenahi sekaligus oleh Dispar.

Kendati demikian, saat ini sudah dilakukan penyusunan DED oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan pembenahan dan penambahan fasilitas di TWLB. Sehingga wisatawan bisa merasa nyaman saat berkunjung. (lin)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Selama ini ia selalu mendapatkan keluhan dari wisatawan, sementara ia tidak dapat berbuat banyak. Sebab pengelolaan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Menurutnya memang perlu adanya pembenahan pada banyak sisi di sektor pariwisata, salah satunya soal akses.

“Pada akhirnya wisata kita dibeda-bedakan dengan wisata di daerah lain yang bersih, toiletnya memadai, akses jalan

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4688CE NOKA/NOSIN : MH1JF8119DK843515/ JF81E1837603 AN. HASAN PANJAITAN HILANG DISEKITAR RS SANGLAH DENPASAR HILANG STNK R4 HONDA DR955FZ NOKA/NOSIN : MHRS10A2F1L003817/F201G03817 AN. SIE TO SIOK LIEM HILANG DISEKITAR RUMAH SAKIT GERUNG HILANG STNK R4 SUZUKI DR1465DD NOKA/NOSIN : MHYKZE81SD1-20601.9/ K14BT-1063747 AN. JOKO TRAWANGAN HILANG DISEKITAR RUMAH HILANG STNK R2 HONDA SCOOPY DR5778CO NOKA/ NOSIN : MH1JFW111FK259939/ JFW1E-1263440 AN. ERISFIANA HILANG DISEKITAR JL. RAYA MANTANG MENUJU KOPANG

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

bagus dan banyak lainnya. Ini menjadi nilai kurang untuk kita. Padahal kita punya sumber daya alam yang bisa dibilang sangat bagus jika dibandingkan tempat lain,” ujarnya.

Beberapa destinasi yang dianggap masih belum bagus aksesnya yaitu Pantai Pink, Pantai Tanjung Aan, Tanjung Ringgit, Pantai Semeti dan lain-lain. Menurutnya perlu perbaikan aksesibilitas dan penambahan fasilitas.

“Sebelum ke destinasi wisata, kita wanti-wanti dengan kasih tahu tamu bahwa nanti jalannya buruk. Itu tidak enak rasanya,

malu. Saya berharap ini bisa menjadi perhatian pemerintah.

Karena ini sangat penting demi citra pariwisata kita,” ujarnya.

Ia melihat persoalan akses ini harus menjadi prioritas utama Pemda. Disamping persoalan kebersihan yang diaggap masih kurang. Menurutnya dua hal ini merupakan nyawa dari pariwisata. Sebab itu merupakan penentu wisatawan merasa senang dan betah atau tidak selama berkunjung.

“Kalau wisatawan senang pasti mereka ingin kembali lagi.

Tapi kalau sudah merasa tidak nyaman, jangankan kembali

lagi, dia juga pasti menyarankan temannya untuk tidak datang. Itu kerugian yang kita dapat apabila wisatawan merasa tidak nyaman atau tidak puas dengan destinasi dan pelayanan kita,” tandasnya. (lin)

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

SALON

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 17 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 17 Februari 2018

Hindari Kampanye Hitam dan Politik Uang MUSIM kampanye sudah dimulai. Seluruh calon kepala daerah, baik calon gubernur, bupati dan walikota di NTB sudah memulai kampanyenya. Para calon kepala daerah yang sebelumnya mendapat fasilitas negara sudah meninggalkan fasilitas yang melekat padanya. Kini, calon kepala daerah yang mencalonkan diri harus berjuang meraih simpati rakyat dengan dana pribadi dan terlepas dari tanggungan negara.

Kita berharap selama musim kampanye ini, para calon kepala daerah dan para pendukungnya berjuang meraih simpati rakyat dengan cara-cara terhormat.

Upaya kampanye hitam atau black campaign terhadap salah satu calon atau pasangan calon harus dihindari, sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan selama musim kampanye berlangsung. Di sinilah diperlukan kedewasaan seluruh pendukung atau tim sukses pasangan calon kepala daerah dalam menyikapi kampanye hitam. Jika ada persoalan ini muncul, maka tim sukses atau pasangan calon harus melaporkan ke aparat penegak hukum. Upaya melaporkan kasus ini ke penegak hukum merupakan salah satu upaya menghindari terjadinya gesekan antarpendukung masing-masing pasangan calon.

Begitu juga dengan politik uang yang diduga marak setiap pelaksanaan pilkada. Para pasangan calon tentu sangat diharapkan meraih simpati rakyat tanpa harus “membeli” suara.

“Membeli” yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan money politics atau politik uang. Adanya deklarasi damai dan tolak politik uang serta politisasi sara yang dilakukan Bawaslu dan Panwaslu, Kamis (15/2) lalu setidaknya menjadi panduan seluruh pasangan calon saat kampanye hingga hari pencoblosan.

Namun, jika politik uang tidak bisa dihindari, maka masyarakat yang memiliki hak suara untuk menentukan. Di sinilah, masyarakat bisa melihat seperti apa calon kepala daerah yang akan menjadi pemimpinnya. Jika seorang calon kepala daerah menggunakan cara seperti ini, maka rakyatlah yang menentukan di bilik suara. Apakah memilih orang yang memberikan uang atau justru calon yang betul-betul berjuang dengan tanpa politik uang dan kampanye hitam? Sekarang ini rakyat sudah pintar dan tahu siapa yang pantas untuk dipilih. Bagi mereka sah-sah saja calon kepala daerah yang menggunakan politik uang. Uang diambil, tapi tidak dipilih saat pemungutan suara.

Selain itu, jika kita melihat dana kampanye masing-masing pasangan calon sudah jelas. Ada pasangan calon yang memiliki dana kampanye paling besar dan ada yang paling sedikit. Bahkan, pasangan calon harus menyerahkan nomor rekening khusus dan mempublikasikan berapa jumlah harta kekayaannya. Dari sini kita melihat, dari mana asal sumber dana kampanye masing-masing calon. Mencermati apa yang disampaikan Ketua KPU NTB L. Aksar Ansori, jika semua pasangan calon kepala daerah sudah melaporkan dana awal kampanye hingga jumlah ambang batas dana kampanye sesuai ketentuan KPU. Kita sangat berharap semua pasangan calon dan tim suksesnya mematuhi apa yang sudah disepakati dalam aturan, sehingga mampu menghasilkan calon kepala daerah sesuai pilihan rakyat. Namun yang paling penting adalah semua pasangan calon menghindari kampanye hitam dan politik uang agar pilkada yang digelar berjalan lancar, aman, damai dan tertib. (*)

OPINI

Halaman 14

Quo Vadis Ekonomi Bima : Refleksi 2 Tahun Dinda -Dahlan UA tahun sudah Dinda-Dahlan (Saya singkat: D-D) menakhodai Kabupaten Bima. Tentu sudah banyak cerita yang terukir. Menuju separuh perjalanan pemerintahan Kabupaten Bima dibalik kemudi D-D, tentu banyak yang berharap segala pekerjaan rumah yang direncanakan untuk segera diselesaikan. Mesin birokrasi harus terus dipanaskan untuk dapat melaju kencang. Sehingga ketika genap lima tahun pemerintahan DD nanti, progres pembangunan telah sesuai harapan.

Persoalan kemiskinan, pengangguran dan minimnya investasi perlu mendapat perhatian untuk segera dientaskan. Kekurangan dan kelemahan program sehingga menghambat upaya pembangunan ekonomi dapat dicarikan jalan keluar. Dengan itu, suara-suara ketidakpuasan sebagian masyarakat dapat dijawab dengan progres yang on the right track.

Merasakan Perubahan Saya tidak dalam rangka mengomentari apakah D-D sukses atau tidak membangun Bima. Tidak mudah menjastifikasi hitam putih macam itu. Sebenarnya dapat saja kita sodorkan data-data makro tentang kondisi Bima 2 tahun terakhir, namun pengalaman menunjukkan data sering kali kurang relevan dengan kondisi riil mikro masyarakat.

Perubahan, kemajuan, progresifitas itu dapat dirasakan, pun dapat dinikmati. Tentu masyarakat Bima sendiri telah merasakan kondisi kehidupan mereka. Biarlah masyarakat yang menilai secara objektif. Namun demikian, pemerintah perlu terus dingatkan untuk bekerja tanpa ragu terhadap sebuah perubahan yang lebih baik.

Beberapa kali saya ditanya kenapa pembangunan daerah yang satu lebih maju dibandingkan daerah yang lain. Ke mana pemerintah sehingga tidak serius membangun ekonomi daerah-nya? Saya katakan hanya satu unsur sumber pertumbuhan yang dapat dimainkan pemerintah secara langsung, yaitu government spending dalam bentuk APBD sisanya ditentukan oleh masyarakat umum dan swasta. Konsumsi masyarakat, investasi swasta dan juga ekspor adalah di luar kapasitas pemerintah daerah, bahkan dapat berjalan secara auto pilot.

Oleh : Dr. M Firmansyah (Dosen Pascasarjana FEB UNRAM)

”

Selama upaya telah maksimal, ketika target tidak sesuai capaian saya kira publik akan mahfum.

Dinamika ekonomi tidak lagi mampu diprediksi di era globalisasi saat ini, sehingga segala hal menjadi tidak pasti. Namun, publik harus disuguhkan minimal upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menjadikan Bima yang lebih baik dan maju ke depan.

Namun secara tidak langsung pemerintah dapat mengintervensi ketiga unsur di atas, salah satu cara dengan mempermudah tumbuhnya sektor bisnis. Inilah yang terjadi di daerah-daerah maju, yaitu menyiram daerah dengan stimulasi yang menyuburkan peran swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah kita dorong D-D untuk terus berkarya dan menyelesaikan persoalan ekonomi Bima yang masih tersisa.

Ellison dan Glaeser meyakini bahwa kemajuan ekonomi ditopang oleh 2 unsur yaitu knowladge spillovers dan natural advantages. Knowladge spillovers terjemahan bebasnya luapan pengetahuan artinya masyarakat yang mau belajar dari pengalaman dan juga dari daerah lain, menjadi syarat kemajuan pembangunan ekonomi perspektif manusianya. Sedangkan natural advantages adalah spot alami dan by desain yang dikembangkan sebagai destinasi wisata, bahan baku industri atau infrastruktur pembangunan seperti bandara, pelabuhan, jembatan, jalan dan seterusnya.

Sejalan dengan itu, Ekonom neoklasik Barro dan Sela Martin membuktikan bahwa konvergensi ekonomi sangat ditopang oleh human capital stock dan phisical capital stock. Sehingga jalan membangun harus terindentifikasi menye-

RADIO

luruh, Bima punya stok modal manusia berapa dan stok modal fisik (uang, infrastruktur dan seterusnya) berapa. Lalu kendalanya di mana, semua perlu direncanakan.

Instabilitas Sosial= Instabilitas Ekonomi Salah satu kendala D-D dalam membangun ekonomi adalah masih tertanam image bahwa Bima masih belum kondusif untuk investasi (asing maupun lokal). Namanya image bisa sepenuhnya benar, setangahnya atau bahkan tidak benar sama sekali. Namun harus dipahami, investasi memang sangat cerewet dengan pertanyaan apakah kawasan yang akan diinvestasikan itu aman atau tidak. Bila terbukti aman, pertanyaan selanjutnya sumber daya apa yang dimiliki, efisien atau tidak untuk bisnis.

Efisiensi ditunjukan oleh transaction cost yang murah. Pemerintah harus membuktikan bahwa Bima adalah friendly terhadap investasi dan punya prospek bisnis menjanjikan.

Langkah awal menurut saya dalam menawarkan investasi adalah mendorong investor lokal untuk berperan maksimal. Pemerintah daerah perlu dekat dengan pelaku-pelaku bisnis, membangun komunikasi sekaligus membangun jaringan kerja dengan mereka. Apa yang dibutuhkan pelaku bisnis perlu difasilitasi, sehingga bis-

nis dapat tumbuh secara baik.

Dengan demikian, D-D perlu kembali fokus untuk memandang jauh ke depan. Membangun Bima tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pemerintah daerah semata, namun unsur masyarakat dan swasta sangat menentukan.

Selama upaya telah maksimal, ketika target tidak sesuai capaian saya kira publik akan mahfum. Dinamika ekonomi tidak lagi mampu diprediksi di era globalisasi saat ini, sehingga segala hal menjadi tidak pasti . Namun, publik harus disuguhkan minimal upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menjadikan Bima yang lebih baik dan maju ke depan.

Akhirnya, Saya ucapkan selamat bekerja pada Bupati dan Wakil Bupati Bima, semoga Arah ekonomi Bima segera menemukan momentumnya.

Tahun Ini, 10 hotel mulai dibangun di KEK Mandalika Yang paling penting realisasinya

*** Mataram kekurangan 24 ribu ton produksi pertanian

Akibat lahan pertanian terus menyempit

***

SUARA NTB

Sabtu, 17 Februari 2018

Delegasi 57 Negara OKI akan Diarahkan ke NTB Dari Hal. 1 ‘’Ini event terbesar yang pernah ada di negara kita. Ndak pernah ada sebesar ini. Jadi NTB, karena lokasinya kita tunjuk sebagai destinasi wisata. Orang dari 189 negara datang ke Bali. Sambil mereka meeting seminggu itu, mereka kita minta juga mengunjungi pre dan post event-nya ke NTB. Kita siapkan di sini beberapa destinasi wisata,’’ terangnya.

Dari delegasi 189 negara yang akan hadir, pihaknya akan mengajak delegasi negara-negara OKI ke NTB. ‘’Ada 57 negara anggota OKI. Kita ajak berwisata halal.

Yang datang kan bukan orang sembarangan, high profile dari negara tersebut, punya duit, pemegang kebijakan,’’ imbuhnya.

Menurutnya, pertemuan ini sayang jika tak dimanfaatkan oleh NTB. Kebetulan mereka se-

dang berada di Indonesia, maka perlu dibuat paket-paket wisata ke NTB. ‘’Itu momentum yang sangat bagus.

Kita tak perlu promosi dimana-mana, promosi gratis semua,’’ katanya.

Susiwijono menambahkan, NTB akan menjadi destinasi wisata dan daerah yang akan menjadi back up jika Bandara I Gusti Ngurah Rai terganggu akibat Gunung Agung. Untuk itu, panitia nasional sudah menyiapkan Lombok dan Banyuwangi. ‘’Karena dengan kondisi yang seperti ini, ketika terjadi apa-apa, nanti yang kami tunjuk adalah Lombok dan Banyuwangi. Kami sudah koordinasi dengan Pemprov dan PHRI, asosiasi pelaku pariwisata. Karena ini penting sekali,’’ tandasnya. (nas)

Amaq Asrul : Salah Besar Kalau Pemerintah Mengabaikan Pendidikan Swasta Dari Hal. 1 ‘’Inipandangansayakarenasekolah swasta lebih dulu ada daripada sekolah negeri,’’ ucap Amaq Asrul.

Sekolah swasta ini bahkan ada sebelum negeri ini merdeka.

Sekolah swasta jangan dianaktirikan setelah merdeka.

Keberadaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada sekolah swasta ini tidaklah cukup. Karena diketahui BOS tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk bayar guru honor. Boleh untuk honor guru tapi terbatas. Karenanya harus ada subsidi pemerintah yang baik untuk sekolah swasta.

Amandemen UUD, dialokasikananggaran20persenuntukpendidikan sehingga ada dana BOS. Namun perlu diketahui, banyak sekolahyangmajudiIndonesiadan tidak gratis. Karena kualitasnya, orang mencari sekolah tersebut.

Dicari meski dengan harga mahal karena kualitas bagus. ‘’Jadi, bila berkualitas tidak perlu orang lari darisekolahtersebutmeskibayarnya tinggi,’’ katanya.

Tapi kalau pendidikan sifatnya sedekah. Maka peruntukannya bagi warga miskin. Di Kabupaten Lotim di era kepemimpinan Ali Dachlan sebagai bupati memberikan perhatian basar kepada lembaga pendidikan swasta. Meski mendapatkan dan kecil bahkan lebih kecil dari KSB yang dikalkulasi berdasarkan pembagian jumlah penduduk. Lotim menyiapkan alokasi dana untuk bantuan sosial

termasuk ke lembaga-lembaga pendidikan cukup besar.

Bahkan lebih besar dari provinsi. ‘’Lotim bisa tembus Rp 60 miliar setahun, Provinsi hanya Rp 35 miliar,’’ terangnya.

Khusus untuk guru honorer Lotim siapkan Rp 16 miliar.

Jawaban Amaq Asrul tersebut menjawab keresahan dari KH, Syamsul Ismain, LC Pimpinan Ponpes, Himmatul Ummah Sapugara Kecamatan Brangrea KSB yang sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KSB. Alumni Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini menyampaikan, di KSB ada 6 Ponpes dengan biaya gratis pendidikan.

Pengakuannya, ia hanya mengandalkan dana BOS. Slogan pelaksanaan kegiatan pendidikan gratis. Slogan gratis ini membuat pihaknya sulit untuk menawarkan biaya dari para wali murid. Kekhawatirannya justru akan kalah saing dengan sekolah lainnya.

Harapannya, kepemimpinan H. Moch Ali BinDAchlan bisa memberikan perhatian kepada madrasah-madrasah. ‘’Kami menitip harapan kepada Bapak karena kami tahu Pak Ali dan wakil bergerak di pendidikan swasta,’’ ucapnya.

Dana BOS memang sudah masuk. Akan tetapi pencairannya per triwulan. ‘’Sudah kering tenggorokan baru ada tetesan embun yang datang,’’ demikian keluhnya. (rus)

Khidmat Perayaan Imlek di Mataram Dari Hal. 1 Sehari sebelumnya, tim penjinak bahan peledak Brimob Polda NTB menyisir sejumlah vihara menjelang persembahyangan perayaan Imlek 2569. Penyisiran dalam bentuk sterilisasi itu untuk mengantisipasi gangguan keamanan umat konghucu yang beribadah.

Polisi lengkap bersenjata memeriksa setiap sudut vihara Budi Dharma. Kamis (15/2) sore, tim dari Brimob Polda NTB meyakinkan tak ada benda mencurigakan.

Pun demikian di vihara lain.

Sejumlah vihara lainnya yang mendapat pengamanan ketat kepolisian antara lain, Avoletiswara di Selagalas, Cakranegara, Kong Tee di Sweta, Sandubaya; Sanata Dharma Maitresya di Cakranegara Barat, Cakranegara; dan Vinalakirthi di Abian Tubuh, Cakranegara.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menyebutkan, di wilayah Kota Mataram terdapat lima vihara yang akan diamankan. ‘’Sudah kita siapkan rencana pengamanan dan pengerahan personel pengamanan di masing-masing vihara atau klenteng tersebut,’’ ujarnya dikonfirmasi Kamis (15/2).

Sterilisasi tersebut, kata dia, untuk mengantisipasi gangguan khususnya kerawanan terorisme dan konflik sosial. Sterilisasi untuk juga mencegah kerawanan penyerangan pemuka agama. ‘’Kita tetap waspada. Begitu juga di tempat ibadah lainnya.

Apabila ada indikasi gangguan segera sampaikan ke aparat keamanan agar segera dapat ditangani,’’ pesan Muhammad.

Terpisah, sementara Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti memastikan pelaksanaan ibadah umat yang merayakan Imlek di NTB berjalan lancar dan nyaman. Dia mengatakan, sejumlah personel Brimob tetap disiagakan di vihara. ‘’Untuk memberi rasa nyaman kepada umat yang melaksanakan ibadah.

Kita patut bersyukur pelaksanaan berjalan kondusif,’’ tandasnya.

Di Kota Mataram, perayaan Imlek tidak jauh berbeda dengan perayaan dari daerah lainnya.

Yang berbeda hanya hidangan yang disajikan saja. Sebab ini berkaitan dengan budaya dari masing-masing daerah, termasuk budaya yang ada di Kota Mataram dan NTB pada umumnya.

Sementara itu, menurut penjaga klenteng di Ampenan, Mangku Nengah Mudra perayaan imlek dilakukan dengan harapan semua orang diliputi dengan kebahagiaan dan penuh

kedamaian. Di klenteng ini, ia sudah biasa mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang dan pada saat Imlek.

“Yang dipersiapkan itu ada air, kembang, lilin, dupa dan beberapa hal lainnya.

Semuanya memiliki makna tersendiri,” ujarnya, di Mataram, Jumat (16/2).

Imlek pada dasarnya merupakan tradisi pergantian tahun.

Sehingga yang merayakan Imlek ini merupakan seluruh etnis Tionghoa meskipun memiliki keyakinan atau agama yang berbeda.Sebabpadatahunbaru ini ada banyak pengharapan yang diinginkan oleh umat.

“Di sini yang datang itu ada juga yang memiliki keyakinan yang berbeda. Karena ini adalah perayaan tahun baru dan setiap orang punya harapan untuk itu,” ujarnya.

Klenteng Ampenan ini sudah ada sejak tahun 1908 dan kerapkali dijadikan sebagai tempat sembahyang bagi umat yang merayakan Imlek. Biasanya orang yang merayakan Imlek akan datang sembahyang sejak pagi hari hingga sore. Perayaan ini akan berakhir hingga pada hari Cap Go Meh nantinya.

Sri Wiratih salah seorang warga yang merayakan Imlek mengatakan bahwa tahun ini ia berharap semua hal baik terjadi pada umat manusia dimanapun. Ia berharap kedamaian selalu mendekati setiap orang. Semua dalam keadaan baik dan semua keinginan baik dari setiap umat bisa tercapai di Tahun Anjing Tanah ini.

Sementara itu, perayaan Imlek juga identik dengan warna merah. Ini memiliki filosofi yang mendalam bagi warga Tionghoa di seluruh dunia. Biasanya mereka menghias rumah, pakaian, dan aksesori berwarna merah. Sebab itu diyakini dapat mengusir rasa takut dan menimbulkan keberanian bagi setiap orang.

Selain identik dengan warna merah,Imlek juga sangat dekat dengan kue keranjang. Kue keranjang mulai ramai dicari. Kue keranjang mulai digunakan sebagai sesaji dalam upacara persembahan kepada leluhur saat tujuh hari menjelang tahun baru Imlek, dan pada malam menjelang tahun baru Imlek. Kue ini biasanya juga tidak disajikan hingga hari Cap Go meh atau malam ke-15 setelah tahun baru Imlek.(why/lin)

Halaman 15

Tawarkan Empat Kawasan Strategis, 16 Investor AS Jajaki Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 investor asal Amerika Serikat (AS) menjajaki peluang investasi di NTB. Investor asal negeri Paman Sam itu rencananya akan berada di NTB selama tiga hari, mulai 18 - 20 Februari ini. ‘’16 investor dari Amerika Serikat dikoordinir oleh Konsulat Jenderal RI di New York akan datang ke sini dan daerah lain di Indonesia. Tiga hari rencananya di sini dalam rangka melihat potensi dan peluang investasi,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H.

L. Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (15/2).

Gita mengatakan, secara khusus 16 investor AS tersebut akan melihat secara langsung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Menurut Gita, ada empat kawasan strategis yang akan ditawarkan. Yakni KEK Mandalika, Kawasan Samota (Saleh, Moyo dan Tambora), Global Hub Kayangan dan Kawasan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). ‘’Mereka tertarik di pertambangan ini tempatnya. Mereka tertarik di pariwisata, agro, ada juga,’’ katanya.

Komisaris PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini menyatakan kawasan yang akan dilihat secara khusus adalah KEK Mandalika. Menurutnya, investor AS sudah ada yang berinvestasi lebih dulu di KEK Mandalika. Yakni, investasi dalam pengolahan air laut menjadi air tawar di KEK Mandalika.

Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini menambahkan kunjungan 16 investor ini merupakan tindaklanjut dari kedatangan Duta Besar (Dubes) AS tahun lalu. Mengenai minat investasi mereka, Gita menyata-

Ali-Sakti Terbesar, Ahyar-Mori Terkecil Dari Hal. 1 ‘’Itu jumlah laporan dana awal kampanye calon yang sudah dilaporkan,’’ terang Aksar. ‘’Semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu nantinya akan dilakukan audit khusus oleh akuntan publik. Dan akan kita publikasikan ke masyarakat,’’ tambahnya.

Sementara itu, Komisioner

KPU NTB bidang hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, menambahkan, bahwa sumbangan dana kampanye dari perorangan dan badan hukum juga dibatasi. ‘’Jadi tidak boleh lebih dari pembatasan itu.

Kalau lebih maka akan dikembalikan ke kas negara.

Begitu juga sumbangan dana kampanye dari perorangan dibatasi sampai Rp75 juta,

badan hukum Rp750 juta,’’ sebutnya.

Dana kampanye pasangat calon, nantinya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan selama kampanye di luar pembiayaan kampanye oleh KPU. Seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye, Debat Kandidat dan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik. (ndi)

kan akan diketahui setelah datang ke NTB. ‘’Nanti kita lihat minat

mereka. Pokoknya mereka menjajaki peluang berinvestasi di NTB,’’ pungkasnya. (nas)

Gagal Penuhi ’’Deadline’’ Gubernur Dari Hal. 1 ‘’RUPS LB kemarin hari Kamis tidak dapat dilaksanakan karena pemegang saham dari Pemkab Sumbawa Barat dan Kab Sumbawa tidak hadir,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (16/2) malam.

Karena RUPS-LB tidak dapat dilaksanakan, maka DMB tak bisa melakukan apapun. Termasuk mengenai deadline yang diberikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kepada PT. DMB untuk menagih uang hasil penjualan saham 6 persen hingga Jumat (16/2), kemarin.

Lalu bagaimana sikap Pemprov kepada perusahaan daerah ini ? Apakah akan segera menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejat NTB? Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini menyatakan Pemprov meminta kepada Direksi PT.

DMB mengundang kembali para pemegang saham. ‘’Meminta kepada Direksi PT DMB mengundang kembali para pemegang saham untuk melakukan RUPS-LB,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, Pemda sudah komit bahwa uang hasil penjualan saham tersebut harus masuk ke daerah paling lambat 16 Februari 2018. Jika tidak ada follow up sama sekali dari DMB, maka penagihannya akan diserahkan ke JPN Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Artinya, jika sampai tenggat waktu itu uang hasil penjualan saham belum masuk ke daerah, berarti DMB tidak mampu menagihnya ke MDB. Sebagai perusahaan milik tiga Pemda yakni pemprov NTB, Pemda KSB dan Pemda Sumbawa, DMB punya kewajiban menagih uang hasil penjualan saham tersebut. (nas)

Peluang Tarik Investasi Dari Hal. 1 Insya Allah kita cukup terbiasa juga menerima event-event ini.

Dan Pak Sekda akan segera membentuk tim, apa yang menjadi fokus-fokus kegiatan kita akan pelajari satu persatu,’’ ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si usai pertemuan di Ruang Rapat Sekda NTB, Rabu (15/2).

Sebagai salah satu Komisa-

ris di PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola KEK Mandalika, Gita mengungkapkan setiap bulan dirinya mengikuti pertemuan di kantor ITDC di Bali membahas pertemuan terbesar yang dihadiri menteri keuangan, gubernur bank sentral, pelaku bisnis keuangan dan kepala negara dari 189 negara tersebut. Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank Group (WBG) akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali.

Pertemuan tersebut akan dihadiri 18.000 orang dari 189 negara. Dari jumlah itu, sekitar 5.000 orang yang akan menginap di kawasan Nusa Dua, Bali.

Sementara, 13.000 orang lainnya di luar Nusa Dua, Bali. ‘’Saya dirapat ITDC juga sudah mengusulkan agar pertemuan ini tidak hanya di Bali. Tetapi harus ada manfaat untuk Lombok, terlebih ITDC punya destinasi Mandalika untuk dikunjungi. Ini peluang kunjungan wisatawan sekaligus peluang kunjungan investor,’’

ucapnya.

Gita menyatakan, sebelum dan sesudah pelaksanaan pertemuaan utama di Bali, delegasi dari 189 negara tersebut datang ke NTB. Dari sisi kesiapan destinasi wisata di KEK Mandalika, kata Gita, pada Agustus mendatang proyek penataan kawasan Kuta sudah beres. Selain penataan Pantai Kuta, juga dilakukan penataan pedagang asongan. ITDC sudah membangun Plasa UMKM pada lahan seluas 2 hektare di kawasan

tersebut untuk 300 pedagang. ‘’Kalau sudah tertata baik sampai plasa UMKM jadi, tidak akan ada lagi pedagang asongan lagi di pinggir-pinggir pantai. Pantai murni dibikin untuk area berwisata, tidak ada parkir mobil,’’ katanya.

Selain menyiapkan destinasi di dalam daerah, Gita menyatakan ITDC juga siap membuka stand pameran di Nusa Dua Bali. ‘’Target kita merek tumbuh minat investasi di daerah kita,’’ pungkasnya. (nas)

Surat kepada Rakyat (1) Dari Hal. 1 Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berat. Sesuai dengan kebanyakan orang-orang Indonesia pada umumnya. Menurut dokter yang memeriksa saya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mampu bekerja sebagai apa saja. Mungkin ini disebabkan oleh kebiasaanku berolahraga dengan jalan kaki atau memanjat gunung dan daerah perbukitan yang terjal. Kadang ada sindiran Pak Ali terlalu tua menjadi calon gubernur, tapi tidak menyayangkan pejabat negara yang lebih tua dari saya. Baik sebagai gubernur atau bahkan wakil presiden. Karena ini tidak penting pada umumnya saya biarkan berlalu begitu saja.

Saya memiliki dua orang putra, yang pertama drg.H.Asrul Sani dan yang bungsu Ahmad Zulfikar, SS. Dari ke dua putraku lahir lima cucu yang lucu dan menyenangkan.

Ke dua putraku lahir dari ibu, juga dari desa seperti saya. Namanya Hj.Supinah. Seperti ibu-ibu pedesaan lainnya, sederhana.

Inilah kehidupan saya dan keluarga saya, mudah dan sederhana, tidak membedakan siapapun juga dalam pergaulan sehari-hari.

Saudaraku yag baik hati.

Mungkin ada yang bertanya mengenai kegiatan seharian?

Dari tahun 2013-sekarang masih menjadi Bupati Lombok Timur. Pernah juga menjadi Bupati sebelumnya dari tahun 2003-2008 yang lalu. Antara 2008 sampai 2014 saya menyelesaikan studi di jenjang S2 dan S3. Sementara itu sampai sekarang saya tetap sebagai petani kecil, kadang mengawasi perusahaan dan memperhatikan Universitas Gunung Rin-

jani yang saya dirikan pada tahun 1996 lalu. Saya juga rajin mengunjungi berbagai lembaga sosial dan pendidikan, bersilaturahmi sambil membincangkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Di luar kesibukan rutin sebagai petugas negara, saya membaca koran rata-rata 25 menit sehari, membaca buku rata-rata 30 menit, memperbaiki letak buku atau pakaian di kamar.

Tanpaknya, menjadi pejabat negara lebih banyak waktu saya gunakan menerima masyarakat dari berbagai kelompok yang datang dari berbagai kalangan, baik dari wilayah Lombok Timur maupun dari daerah lain. Saya senang banyak masyarakat yang mengunjungi saya dengan berbagai tujuan, walaupun tidak semua harapan mereka dapat terpenuhi dengan sesegera mungkin.

Sering kali tamu saya melihat saya duduk di muka papan catur bersama sopir atau ajudan. Mereka mengira diri saya seorang pemain catur kawakan, padahal saya hanya main-main untuk menghilangkan kejenuhan sambil mengasah siasat dan pikiran untuk menjaga kerja saraf dan otak agar tetap segar. Saya sungguh bukan pemain catur. Bahkan tingkat kampung saja saya kalah jika dipertandingkan. Saya tetap senang. Saya pernah kalah jadi Bupati dan Walikota Mataram, tapi saya tidak pernah berhenti jadi calon bupati dan sekarang jadi calon gubernur. Semua itu adalah bagian dari perputaran hidup saya.

Saudaraku, saya adalah manusia biasa. Banyak kelemahan, banyak kesalahan dan bahkan banyak orang merasa tidak senang dan tidak puas dengan sikap dan tingkah laku saya. Baik

sebagai pribadi maupun sebagai pejabat pemerintahan. Bahkan yang lebih tragis ada juga yang menilai saya sebagai sosok yang sulit, sombong, acuh dan nyentrik.

Semua julukan tersebut terserah pada yang menilainya. Sesungguhnya diri saya jauh dari sifatsifat seperti itu, namun saya akui masih belum sepenuhnya saya menjadi orang baik. Itulah sebabnya saya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Saya ikut pendapat orang arif bahwa menjadi penting itu baik, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik.

Saudaraku, sekarang kita di tahun 2018. Nanti pada tanggal 27 Juni ada PILKADA. Ada empat pasangan calon, tiga dari partai politik, satu dari rakyat sendiri. Karena itulah saya berkirim surat padamu, rakyat yang telah bersusah payah mencalonkan saya sebagai utusanmu. Lebih dari 600.000 KTP telah diserahkan, namun 325.000 saja yang dibutuhkan. Mereka yang namanya tidak ikut diverifikasi telah dicatat sebagai pengusung independen. Sejatinya, PILKADA adalah hal yang biasa di negara kita.

Yang kurang biasa adalah jarang mengikutsertakan masyarakat mengusung calon. Inilah saatnya saudaraku rakyat NTB menggunakan haknya untuk memilih calon pemimpinnya. Bukankah hanya rakyat yang berdaulat?

Banyak orang yang tidak terbiasa menggunakan calon independen lalu meremehkan. Itu berarti meremehkan rakyat yang memiliki kedaulatan. Saudaraku tak perlu cemas, jutaan rakyat ada di belakangmu. Mereka adalah orang-orang baik, tapi tak tahu jalan keluarnya. Kini saatnya saya bersamamu, bersama

teman-teman kita dari berbagai kalangan, ibu rumah tangga, para pengangguran, petani, buruh, guru honorer, guru besar, guru dan dosen, pemuda, pelajar, sopir, wartawan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, nelayan, para tuan guru, ustadz dan semua komponen masyarakat yang tak mampu saya sebutkan namanya.

Kita berkumpul di sini untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam bahasa rakyat yang tidak dibungkus dengan katakata manis namun didalamnya penuh tipu daya. Kita rakyat biasa, biasa hidup dan berpikir sederhana. Dalam kesederhanaan itu, kita lebih cepat diperdaya, saya bersamamu rakyat NTB. Saudaraku, negara ini sungguh penting bagi kita dan generasi mendatang. Rakyatlah yang mendirikannya, karena itu kitalah yang menjaganya. Momentum PILKADA hendaknya kita gunakan untuk menguatkan persatuan bangsa ini. Janganlah saudaraku terseret dalam gelombang politik yang menghalalkan segala cara. Janganlah saudaraku terseret politik yang memecah belah untuk memperoleh keuntungan sendiri. Rakyat telah lama sulit dalam hidupnya, karena itu janganlah dipersulit dengan cara mengadu domba. Negara Indonesia didirikan oleh semua komponen bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama.

Bahasa dan adat istiadatnya adalah negara yang indah dan hebat. PILKADA adalah ajang berdemokrasi, bukan gelanggang saling menjatuhkan.

Saudaraku, rakyat NTB yang saya cintai. Di saat PILKADA, banyak pihak yang datang padamu dengan berbagai gaya dan siasatnya demi meraih tujuan-

nya. Sungguh mereka juga saudara kita yang sedang memanfaatkan waktunya untuk meraih kemenangan. Dalam pepatah Sasak, ada ungkapan sebagai berikut “DENGAN BODO TEKAKEN ISIQ DENGAN RIREH”. Karena itulah agama kita mewajibkan menuntut ilmu bagi kita semua. Ajang PILKADA tahun ini adalah tahapan penting bagi rakyat meningkatkan ilmunya dengan memperjuangkan hak-haknya. Khususnya hak politik secara langsung melalui calon independen.

Saudaraku, saya di sini Amaq Asrul bersama Lalu Gede Sakti akan tetap bersama dan berdiri di garis paling depan untuk memperjuangkan hak-hakmu yang telah hilang atau dirampas secara semena-mena. Saya dan rakyat mengajakmu berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin terdahulu, pada Gubernur NTB, mulai dari Ruslan Cakraningrat, Wasita Kusuma, Gatot Suherman, Warsito, Harun Al Rasyid, Lalu Serinata sampai gubernur kita yang sekarang TGB. Dr.Zainul Majdi yang baik hati. Mereka telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perkembangan daerah ini. Orang baik selalu menghargai kebaikan orang lain, lebih-lebih para pemimpinnya. Pemerintahan yang akan datang sesungguhnya adalah melanjutkan pemerintahan yang sekarang, tetapi dengan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan zaman.

Karena itu, wahai saudaraku, surat kukirim ini hanyalah pendahuluan dari suratku yang akan datang, sebagai penyempurnaan dari kekurangan dalam lembaranlembaran surat ini. Sampai jumpah besok, salam dari saudaramu Amaq Asrul. (*)

Surat kepada Rakyat (2) Dari Hal. 1 Kesabaran tukang ojek di perempatan jalan, sopir yang setia mencari penumpang, pengerajin yang gigih menemukan kreasi, ulama yang tak kenal lelah, nelayan yang melayari setiap hempasan ombak, guru honor yang mengajari sedikit demi sedikit pengetahuan, marbot yang ikhlas mengabdi, semua memiliki kemampuan untuk berbagi.

Tanggung jawab diri selalu disempurnakan mengemban amanah. Tiada yang mengubur mimpimu jika engkau mengejar mimpimu. Luar biasa apa yang kalian lakukan, saudaraku, tidak sekadar pulasan kata-kata yang lepas tak berbekas namun perbuatan dan tindakan yang sempurna sebagai manusia. Ya, perbuatan. Itulah pengamalan agama yang sebenarnya.

Wahai saudaraku yang berada di Bayan, Sekotong, Gunung Sasak, Kediri, Gunung Sari, Kekait, Senggigi, Limbungan, Songak, Lendang Nangka, Prigi, Sakra, Pengkelak Mas, Presban, Kedaro, Teras Genit, Tanak Beak, Dasan Rumbuk, Peseng, Serewa, Montong Sapah, Batu Nampar, Batu Putiq, Blongas, Dasan Agung, Karang Baru, Cakranegara, Pagesangan dan desa maupun dasan yang tidak

disebut satu persatu.

Memandang NTB adalah melihat cermin kecil ke Indonesiaan. Negeri dengan beribu pulau dengan hamparan laut yang luas. Tidak terhitung rahmat Allah di dalamnya, isyarat untuk kita berpikir dan bertindak mengelolanya. Ada keberagaman ibarat lengkung pelangi. Suku bangsa yang berbeda, adat istiadat, kebiasaan bahkan agama yang berbeda.

Segala penciptaan itu tidak siasia karena perbedaan diciptakan semata-mata untuk saling mengenal dan mengikatkan persatuan.

Saudaraku, ketika kita lahir, sejak tangis pertama terdengar, berbagai wajah sudah menatap dengan senyuman. Pernahkah kita berpikir dari rahim mana kita dilahirkan? Atau siapa saja orang di sekitar kita yang dengan gembira menyambut kedatangan si buah hati? Mereka mungkin bukan dari lingkungan kita yang paling dekat. Bisa pula dari tetangga yang tak pernah terbanyangkan. Kenalan orang tua kita dari berbagai penjuru yang jauh. Kita tidak sendiri karena sejak lama keindahan dari perbedaan itu membiasa seperti helaan nafas dan keingintahuan pandangan untuk menemukan sesuatu yang lain.

Mengenali orang lain itu menjadi fitrah hidup dalam

memahami diri kita sendiri.

Pada bagian dari NTB kita tercipta dan mereka ada, begitu sebaliknya. Kita satu tubuh yang dirangkai oleh sejarah peradaban. Perjumpaan, persekutuan, kesepatakan, seperasaan, kemudian menyatu. Jika yang satu terluka yang lain merasa.

Ketika ada bencana, semua turut berduka. Gembira pun melekatkan bahagia bersama.

Itulah sebabnya berabad lamanya perbedaan terpelihara dalam persatuan dan kebersamaan. Tiada pertentangan karena kita sepakat perbedaan itu rahmat Tuhan. Itulah yang seharusnya terus menuntun kita, memacu diri bersama-sama menjadi bagian yang diberkahi. Kita harus selalu punya citacita jadi bagian yang bisa mengatasi masalah, bukan bagian dari masalah.

Mengunjungi pelosok terpecil, berdiskusi dan tukar pikiran, membuat saya memahami begitu banyak harapan rakyat yang belum terpenuhi. Tapi segala harapan apapun itu belumlah terkubur, saudaraku. Setiap harapan adalah gejolak hati. Kalian mengerti semua lebih dari yang orang lain amati. Memang tidak sedikit yang berpikir masalah yang kita hadapi menurut cara pandang mereka. Inaq-inaq, Amaq-amaq,

semeton jari, memiliki cara pandang sederhana dan mengatasinya dengan perbuatan sederhana.

Negeri ini memang masih sederhana, saudaraku. Sedangkan dunia sudah berkembang pesat. Banyak sawah terhampar namun kadang kita lapar.

Lautan luas membentang tapi kita seperti kesakitan. Kenapa di negeri tetangga Singapura tidak ada sawah seperti milik kita tiada yang menjerit kelaparan? Kenapa Jepang yang tidak henti diterjang gempa dan bencana selalu bangkit kembali menjadi negara industri?

Kadang kita berpikir bahwa hidup kita masih soal nasi, lantas bertahun-tahun persoalan ini begitu sulit diatasi. Beras diimpor kita “berkelahi”. Tidak diimpor pedagang mengeluh setengah mati.

Problem kita masih sesuatu yang mendasar, petani sulit saluran irigasi, banjir yang menggenang dan limit air saat kemarau. Jalan yang rusak atau jembatan yang putus.

Ada ikutan setelah itu, teriak warga ketika harga cabai melonjak dan nilai garam merangkak. Apakah ini masalah lahan, ataukah tata kelola? Apakah ini masalah sumber daya atau ada kepentingan lain di dalamnya? Sungguh, harus diakui kita masih

buta segala. Kita sibuk dengan diri sendiri. Lantas muncul saling curiga.

Wahai saudara-saudaraku, kita sama-sama memiliki angan-angan dan cita-cita untuk hidup yang lebih baik bagi diri, keluarga dan untuk bersama. Karena itu tetaplah dengan tekad yang kuat berjuang menjalani hidup dengan bekerja keras karena Allah suka orang yang bekerja keras. Rasulullah mencium tangan seseorang karena dia bekerja keras dan orang yang bekerja keras itu kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. SWT. Kita harus tetap bekerja untuk melengkapi kesempurnaan sebagai manusia yang diberi akal pikiran. Tidak perlu merampas harta dari jerih payah orang lain, karena hidup yang bermartabat adalah menjalani hidup dengan benar.

Kita diberi kesempatan yang sama untuk beribadah.

Tetaplah berada di jalan yang lurus, menghindari perpecahan, menaburi hidup dengan perdamaian dan ketenangan.

Tidak ada waktu yang sia-sia jika kita melakukan segala sesuatu dengan benar dan tulus ikhlas. Tiada orang yang dianggap berhasil jika tidak melalui tantangan sebagaimana tiada surga sebelum orang diuji dengan cobaan terlebih dahulu. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 17 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dua Tersangka Merger BPR Dipastikan Dicoret Jadi Calon Direksi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memastikan dua calon Direksi PT. Bank BPR NTB yang sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dicoret. Pasalnya, dua nama yang merupakan Ketua dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi PT. Bank BPR NTB itu telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus merger perusahaan daerah tersebut.

“Tersangka ya? Belum masuk ke saya laporan resminya. Tapi kalau menjadi tersangka, masa’ akan terus kita ajukan. Kan ndak mungkin,” kata Gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram.

Gubernur menegaskan, akan membereskan hal-hal yang tidak baik terkait dengan konsolidasi PT. Bank BPR NTB. Dengan ditetapkannya dua orang dari tim konsolidasi menjadi tersangka, gubernur tak memungkiri hal itu akan mengganggu kinerja perusahaan daerah. ‘’Pasti mengganggulah. Dalam

artian, kalau ada tersangka itu menimbulkan kegelisahan, keresahan. Mestinya tak boleh ada tersangka. Artinya, jangan tempuh hal-hal yang ndak benar (dalam proses konsolidasi),’’ katanya.

Ia mengatakan, konsolidasi PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB harus dilakukan secara benar. Tidak perlu ada halhal aneh yang dilakukan. Ia meminta proses konsolidasi PT. Bank BPR NTB dilakukan sesuai prosedur yang ada. ‘’Semua ada prosedurnya.

Kalau kita ikuti dengan baik,

apalagi lembaga keuangan.

Lembaga keuangan itu yang paling perlu prudent dan proper. Jadi harus tepat dan hatihati. Kalau itu dipedomani, tepat dan hati-hati Insya Allah tidak masalah,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Kejati NTB merilis penetapan tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Ada dua tersangka yang diumumkan, inisial Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif Rp 1,1 miliar.

Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB Senin (5/2) lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016.

Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/ 02/ 2018 untuk tersangka Mtw. Sedangkan untuk tersangka Ikh penetapannya sesuai surat Kajati nomor B01/P:/RD/02/2018.

Dua tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. (nas)

Promosi Pariwisata NTB Tetap Jalan Tanpa BPPD Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mengklaim promosi pariwisata tetap jalan meskipun pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) belum ditetapkan gubernur. Sejak berakhir masa jabatan pengurus BPPD NTB periode sebelumnya, akhir Desember lalu, hingga kini belum ada penetapan pengurus periode berikutnya. ‘’BPPD itu supporting, aktivitas utamanya (promosi) di kita (Dispar). Dan sekarang karena kita masuk 10 destinasi prioritas dan Mandalika masuk top three, tiga destinasi yang prioritas. Belanja promosi kita juga banyak dibantu Kemenpar.Tanpa ada wadah itu, kita masih bisa (tetap) jalanlah,” kata Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si dikonfir-

masiSuara NTB di Kantor Gubernur, Rabu (15/2).

Faozal menyatakan, pengurus BPPD NTB periode berikutnya masih dalam proses. Sambil memasuki ruang tunggu gubernur, Faozal menyatakan dirinya sedang memproses Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pengurus BPPD NTB. “Ini kita mau proses,” ujarnya.

Terkait dengan promosi pariwisata NTB, Faozal menjelaskan selain dari daerah. Ada juga dukungan dari pemerintah pusat lewat APBN. ‘’Kalau BPPD ini kan tinggal personel. Personel itu adalah teman-teman stakeholders pariwisata itu sendiri,” ucapnya.

Ditanya mengenai pasar-pasar potensial pariwisata NTB, Faozal menyebutkan ada enam. Yakni, Malaysia, Singapura, Australia,

Korea, Timur Tengah dan Eropa.

Malaysia menjadi pasar potensial NTB lantaran adanya penerbangan langsung yang dilayani maskapai penerbangan AirAsia.

Menurutnya, penumpang AirAsia bukan saja warga Malaysia.

Namun dari berbagai negara di seluruh dunia. Ia mengatakan, Malaysia merupakan hub AirAsia.

Dimana, AirAsia menghubungkan penerbangan ke 32 negara di dunia. ‘’Coba dilihat penumpang AirAsia di LIA itu pada siangnya mereka dari luar bukan Malaysia saja,’’ jelasnya.

Selain itu, pasar potensial di kawasan Asia yakni Singapura.

Penerbangan ke Singapura juga ada langsung dari Lombok International Airport (LIA). Selanjutnya, pasar potensial lainnya adalah Korea. Faozal menyebut, tahun ini

ada 8 charter flight dari maskapai Korean Air, mulai Mei mendatang.

Kemudian, pasar Australia juga terus digarap. Meskipun belum ada penerbangan langsung dari Australia ke Lombok, Faozal mengatakan banyak wisatawan dari negeri Kangguru yang datang ke Lombok. Baik menggunakan fast boat dari Bali maupun penerbangan Bali - Lombok.

Disebutkan, ada 24 flight dari Australia ke Bali setiap hari.

Sebanyak 8 penerbangan dari Bali ke Lombok tiap hari. Kemudian wisatawan yang menggunakan fast boat sebanyak 28 kali sehari. “Kemudian Timur Tengah, pasar wisata halal kita.

Setelah itu Eropa,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini. (nas)

(Suara NTB/lin)

INTERAKTIF - Puteri Indonesia NTB Baiq Lukita Kirana Putri dan Runner Up 1 Puteri Indonesia NTB Maharani Anugerah Pertiwi bersama manajernya Arnold Bauer saat Dialog Interaktif di Radio Global FM Lombok dan berkesempatan berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Jumat (16/2).

Siap Bersaing, Puteri Indonesia NTB Minta Dukungan Warga Mataram (Suara NTB) – Puteri Indonesia NTB Baiq Lukita Kirana Putri menyatakan kesiapannya untuk bersaing dengan peserta dari daerah lain.

Ia sudah melakukan banyak latihan dan persiapan sebelum ke Jakarta untuk melakukan karantina.

Gadis kelahiran Kota Mataram, 11 Desember 1997 ini berharap bisa terpilih menjadi Puteri Indonesia tahun 2018. Ia juga mengajak masyarakat NTB untuk memberikan dukungan melalui media sosial untuk memilihnya sebagai Puteri Kepulauan. Ia berharap bisa masuk dalam 10 besar pemilihan Puteri Indonesia tahun ini. ‘’Tentu saja saya berharap bisa menjadi Puteri Indonesia tahun ini, dan saya berterima

kasih kepada masyarakat NTB yang sudah mendukung saya. Termasuk kepada Parfi NTB dan keluarga serta semua pihak yang sudah mendukung saya,’’ ujarnya usai dialog interaktif di Radio Global FM Lombok, Jumat (16/2) kemarin. Pada kesempatan yang sama, Lukita Kirana Putri bersama Runner Up 1 Puteri Indonesia NTB Maharani Anugerah Pertiwi, juga berkesempatan berkunjung ke Redaksi Suara NTB .

Ia sudah mempersiapkan diri dan akan menampilkan bakatnya dalam bidang musik. Ia akan bernyanyi dan bermain gitar saat ditugaskan untuk menunjukkan bakatnya. Ia akan menyanyikan lagu Poto Tano yang merupakan lagu daerah Sumbawa. Ia juga akan mengenakan kostum dari Sumbawa sebagai konstum tradisional pada saat pemilihan nantinya. ‘’Persiapan saya sudah 80 persen, tinggal memantapkan saja.

Kemarin sudah dilatih banyak hal, termasuk yang berkaitan dengan attitude, table manner dan banyak lainnya. Semoga semua berjalan dengan baik,” kata mahasiswi semester VI Fakultas Hukum Universitas Mataram ini.

Selama sepekan, ia diberikan banyak pelatihan terkait hal-hal yang sekiranya diperlukan pada saat pemilihan Puteri Indonesia nantinya. Ia juga belajar untuk berjalan di atas catwalk dan banyak lainnya. Ia berharap semua persiapan yang dilakukan dapat dipergunakan dan diingat dengan baik pada saat karantina dan pemilihan Puteri Indone-

sia 2018 nantinya.

Sementara itu, runner up 1 Puteri Indonesia NTB 2018 Maharani Anugerah Pertiwi menyatakan harapannya agar perwakilan NTB bisa menjadi juara pada ajang pemilihan Puteri Indonesia nantinya. Sebagai runner up 1, ia juga memiliki tugas untuk mempersiapkan diri jika Puteri Indonesia NTB terpilih mengalami kendala untuk hadir pada karantina. Ia juga melakukan berbagai persiapan seperti yang dilakukan oleh Lukita Kirana. Ia juga berharap agar wanita-wanita NTB tidak takut untuk menunjukkan kemampuannya. Kepercayaan diri adalah hal yang paling utama untuk menunjukkan bakat dan kemampuan setiap orang. ‘’Saya berharap perempuan-perempuan NTB tidak ragu dan tidak takut untuk menunjukkan kemampuannya. Ini merupakan salah satu ajang untuk kita bisa membuktikan diri bahwa kita juga bisa berkarya,’’ ujarnya.

Manajer Puteri Indonesia NTB 2018 Arnold Bauer mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan persiapan dengan baik. Ia juga sudah menggandeng perancang busana dari Sumbawa untuk membuat busana yang indah dan melambangkan kearifan lokal warga NTB. “Persiapan sejauh ini sudah baik, busana juga sudah kita siapkan, semua sudah lengkap.

Hanya perlu pemantapan saja, kita berharap dukungan sebesarbesarnya dari warga NTB,” ujarnya. (lin)