Edisi Jumat, 16 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 16 MARET 2018

16 HALAMAN NOMOR 14 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Ibnu Kholil:

Ali BD Jujur dan Konsisten

(Suara NTB/why)

BERBINCANG - Calon Gubernur NTB, H Moch Ali bin Dachlan berbincang dengan pelaku industri tahu tempe di Kekalik Gerisak, Sekarbela, Rabu (14/3).

Industrialisasi dan Pengentasan Kemiskinan INDUSTRIALISASI di Provinsi NTB harus terus didorong agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Semakin banyaknya industri, maka makin maju perekonomian masyarakat.Terjadi pertumbu-

han ekonomi yang riil. Bukan pertumbuhan ekonomi yang semu.

Karena pertumbuhan yang sebenarnya ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang menjadi pelaku industri itu sendiri.

Calon Gubernur NTB dari

jalur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan berpandangan dalam pembangunan ekonomi NTB harus dengan industrialisasi. NTB harus ada pabrik.

Bersambung ke hal 15

TGH. Ibnu Kholil memiliki kesan tersendiri bagi Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul. Dia katakan dalam buku Ali Dachlan di Mata Ulama dan Sahabat karya TGH Abdul Latif, Amaq Kake Asrul ini sebagai sosok pemimpin yang jurjur dan konsisten. Sehingga tanpa ragu-ragu lagi, ia menginginkannya sebagai Gubernur NTB 20182023 mendatang.

Dituturkan TGH Ibnu Kholil pengalaman pertamanya kenal dengan Ali BD. Ia mengenal Ali BD dari TGH Turmuzi Badarudin. Tuan guru muda ini mengaku sering juga diajak ke Lotim menemui Ali BD yang saat itu sudah menjabat sebagai bupati.

Dalam pandangan TGH Turmuzi, Ali BD faham isyarat.

Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Tak Hanya Industri, Perajin Tahu Tempe juga Kekayaan Budaya Kota CALON Gubernur NTB, H Moch Ali bin Dachlan menyambangi perajin tahu tempe di Kekalik Gerisak, Sekarbela, Mataram. Bupati Lombok Timur itu menegaskan kewajiban pemerintah melakukan intervensi kebijakan untuk memajukan pelaku industri rumahan. ‘’Tujuan pembangunan itu

untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk membantu rakyat miskin, ini yang diutamakan,’’ tegas Ali di hadapan puluhan perajin tahu tempe, Rabu (14/3) petang.

Di Kekalik Gerisak, terdapat sekitar 150 industri rumahan pembuat tahu tempe. Dari total 256 pelaku industri pada tahun 2004 lalu yang menunjukkan adanya penurunan.

Ali mengatakan, tahu tempe memiliki target pasar yang luas. Sebab tahu tempe merupakan makanan yang populer di semua kalangan masyarakat dan tidak tergantikan. Sementara jumlah perajin yang menyusut akibat pelaku usahanya beralih ke jenis usaha lain.

Bersambung ke hal 15

Pemprov Kekurangan 2.033 Tenaga Kesehatan dan Infrastruktur Mataram (Suara NTB) Berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov NTB kekurangan 2.033 tenaga kesehatan dan tenaga teknis bidang infrastruktur. Jumlah tenaga fungsional tertentu bidang kesehatan dan infrastruktur yang dimiliki Pemprov terus berkurang tiap tahun lantaran tidak ada rekrutmen CPNS sejak 2014.

TO K O H Belajar dari Tasik LOMBOK dikenal dengan Pulau S e r i b u Masjid, banyak kesamaan, religiusitas dengan daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. ‘’Penghayatan keagaman ada kemiripan, kondisi alam juga ada kemiripan. Mayoritas penduduk yang muslim juga sama,’’ ujar Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi, dalam kunjungan kerjanya ke Pemkot Bersambung ke hal 15

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM menyebutkan, jumlah kekurangan tenaga kesehatan dan infrastruktur itu berdasarkan Anjab dan ABK yang di-

lakukan sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 56. ‘’Sebanyak 2.033 orang, prinsipnya yang perincian jabatan fungsional angka kredit 1.499

orang. Terbanyak tenaga kesehatan dan bidang infrastruktur di luar tenga guru. Dan jabatan fungsional umum kita butuh 534 orang, berupa pengolah data dan administrasi,’’

kata Yusron, Kamis (15/3) siang.

Secara keseluruhan, kata Yusron berdasarkan Anjab dan ABK, Pemprov kekurangan lebih dari 5.000 PNS. Sehingga, itulah yang diusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Jumlah kekurangan itu setelah dijumlahkan dengan kebutuhan tenaga guru jenjang SMA/

Nyepi, Penyeberangan Lembar – Padangbai Ditutup TGH.M.Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Akper NTB Turun ’’Grade’’ AKADEMI Keperawatan (Akper) milik Pemprov NTB di Lombok Timur (Lotim) akan beroperasi sampai 2019 mendatang. Sekolah tinggi kesehatan ini akan turun grade menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berharap lembaga pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah semaksimal mungkin.

Bersambung ke hal 15 Bersambung

SMK dan SLB yang mulai dikelola pemerintah provinsi.

Dijelaskan, setiap tahun banyak pegawai dengan jabatan fungsional tertentu yang pensiun. Sementara rekrutmen CPNS sejak beberapa tahun terakhir dilakukan moratorium oleh pemerintah pusat. Sehingga, Pemprov menutupi kekurangan itu dengan melimpahkan tugas kepada pegawai yang masih ada.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

INDAH - Objek wisata Kuta, Lombok Tengah dari waktu ke waktu semakin memikat wisatawan nusantara dan mancanegara. Pemandangan alam dan pantai yang indah menjadi salah satu daya pikat destinasi wisata ini seperti tampak dalam gambar.

H. Yusron Hadi

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 pada Sabtu (17/3), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Senin (19/3). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

Mataram (Suara NTB) – Aktivitas penyeberangan Lembar (Lombok Barat) – Padangbai (Bali) dan sebaliknya akan ditutup dua hari selama Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu (17/3). Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali dan NTB telah menyampaikan perihal penutupan lintas penyeberangan Lembar – Padangbai tersebut ke Dinas Perhubungan NTB. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M. Si menjelaskan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Nomor : 025/PHDI-Bali/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Tentang pedoman pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun Baru Saka 1940.

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi tersebut, jadwal operasi kapal penyeberangan di wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali dan NTB diatur. Ada dua lintas penyeberangan yang diatur, yakni penyeberangan Lembar –Padangbai dan Ketapang – Gilimanuk.

Untuk lintas penyeberangan Lembar – Padangbai, kata Bayu, ada pengaturan mengenai jadwal keberangkatan pertama dan terakhir saat perayaan hari raya Nyepi. Kapal terakhir diberangkatkan dari pelabuhan Lembar pada Jumat (16/3) pukul 19.30 Wita. Bersambung ke hal 15

Di Dompu, Ahyar-Mori Kukuhkan Lima Tim Relawan Dompu (Suara NTB) Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) mengukuhkan lima tim relawan mereka di Dompu, Senin 12 Maret 2018.

Tim ini akan menjadi penyokong proses penggalangan dukungan untuk pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018 ini. Adapun lima tim yang diukuhkan pasangan Ahyar-Mori adalah Tim Koalisi Parpol, Tim Teritorial, Tim Relawan, Tim Srikandi dan Tim Gema Ahyar Mori.

Sepanjang kegiatan tersebut, dukungan dari tim di Dompu sangat luar biasa. Mereka begitu bersemangat untuk bertemu dengan pasangan Ahyar-Mori yang mengusung slogal “NTB untuk Semua” ini. Masyarakat bahkan sampai

berjubel memenuhi jalan menuju lokasi gedung tempat pengukuhan.

Selain itu, Ahyar-Mori juga menyempatkan diri untuk mendatangi PKL di Kelurahan Doro Tangga. PKL di daerah ini merupakan salah satu contoh sukses dengan pilihan berwirausaha mereka. Salah satu pemilik kedai kopi yang dimiliki Ustadz Fauzi, merupakan kisah nyata kesuksesan tersebut.

Di hari yang sama, pasangan Ahyar-Mori juga menyambangi masyarakat secara langsung dengan melakukan blusukan ke desa-desa yang ada di wilayah Dompu. Agenda ini berlanjut hingga menuju Desa Pekat yang terletak di perbatasan Tambora untuk bersilaturahim dengan masyarakat yang ada disana.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

DENGAN WARGA - Pasangan Ahyar-Mori berpose dengan warga saat blusukan di Dompu, Senin (12/3).

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

Amankan Perayaan Nyepi KEGIATAN pawai ogohogoh yang merupakan rangkaian hari raya Nyepi sudah mulai diantisipasi oleh masing-masing kelurahan yang penduduknya mayoritas beragama Hindu. Seperti di kelurahan Pagesangan yang akan mengerahkan linmas serta FKDM Pagesangan untuk mengamankan kegiatan pawai esok. “Ini sesuai dengan arahan Plt Walikota yang meminta pihak kelurahan (Suara NTB/uul) untuk turut mengamankan Hj. Sutiyasning kegiatan besok (hari ini, red)” jelas sekretaris lurah Pagesangan, Hj. Sutiyasning kepada Suara NTB, Kamis (15/3).

Plt Walikota menghimbau untuk menjaga keamanan agar tidak terulang kejadian seperti yang dulu. “Makanya untuk mengantisipasi hal itu kami akan mengerahkan semua linmas lingkungan dan kelurahan untuk pengamanan, “ terangnya. Selain itu, menghindari peserta membawa senjata tajam dan minuman keras, akan dilakukan sweeping pada peserta agar semuanya merasa aman.

“Sebelum mereka menuju ke tempat kumpul, kita akan memeriksa agar tetap kondusif,” kata Ning, panggilan akrabnya. Di kelurahan Pagesangan, ada empat lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Tetapi hanya ada dua lingkungan yang mengikuti pawai ogoh-ogoh besok, yaitu Pagesangan Timur dan Pagesangan Barat.

“Besok mereka kumpulnya di depan Koramil sebelum menuju tempat acara,” tukasnya.

Peserta ogoh-ogoh nantinya akan dikawal oleh linmas sebanyak delapan orang dan FKDM sebanyak enam orang.

“Mereka yang akan mengawal peserta dari awal sampai kegiatan pawai ogoh-ogoh berakhir,” imbuh Ning. Selain pada kegiatan ogoh-ogoh, mereka juga nantinya akan turut mengamankan lingkungan saat perayaan Nyepi.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pecalang di sini agar para umat Hindu merasa aman dalam beribadah,” jelasnya.

Ia berharap semua kegiatan sampai selepas Nyepi bisa berlangsung damai tanpa ada gangguan. (uul)

Tertibkan Restoran Berkedok PKL ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyayangkan masih banyaknya restoran maupun rumah makan yang berkedok PKL (pedagang kreatif lapangan). Pasalnya, hal ini jelas akan mengurangi potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemkot Mataram sebetulnya sudah punya acuan dalam menetapkan mana usaha yang terkatagori PKL maupun restoran dan rumah makan. ‘’Tupoksi dari OPD terkait seharusnya di perizinan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (15/3).

Artinya, dengan terpusatnya urusan perizinan di satu OPD, paling tidak Pemkot Mataram memiliki data yang valid mengenai PKL apalagi rumah makan maupun restoran. ‘’Yang penting adalah data,’’ cetusnya. Herman tidak menyangkal bahwa banyak rumah makan maupun restoran yang tidak terdata. ‘’Yang penting adalah data. Masalah ada yang mengklaim ini restoran atau PKL, jelas aturannya,’’ katanya. Itu, menurut Herman harus ditertibkan. Karena dari usahanya sudah jelas kategorinya.

Menurut politisi Gerindra ini, mereka harus dilegalformalkan. Jangan sampai usaha yang seharusnya kena pajak justru tidak ada izinnya. Herman menyebutkan bahwa rumah makan atau restoran yang berkedok PKL, tidak hanya yang ditemukan di Taman Udayana tapi juga di sejumlah titik lalinnya di Mataram seperti Cakranegara dan Ampenan. Banyak modus pengusaha rumah makan maupun restoran menghindari pajak. Seperti berjualan dengan pola tenda bongkar pasang. Tetapi dari jumlah karyawan maupun omzet, jelas mereka tak bisa disebut sebagai PKL. Karena, kata Herman, mereka tak hanya mempekerjakan dua atau tiga orang karyawan. Melainkan mempekerjakan hingga sepuluh bahkan belasan karyawan. Demikian pula dengan omzet mereka yang mencapai lebih dari Rp 300 ribu sehari. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini melihat masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Mataram terhadap pengusaha berkedok PKL ini. Sebab, setelah sekian lama membuka usaha tanpa izin, Pemkot Mataram baru mengetahui hal itu baru -baru ini.

Untuk itu, mantan wakil ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mendorong Pemkot Mataram melalui OPD terkait intens turun melakukan penyisiran di lapangan. Kalau ditemukan masih ada usaha rumah makan maupun restoran yang berlindung di balik usaha PKL, Herman menyarankan Pemkot Mataram agar tidak segan-segan melakukan penertiban. Ia berharap ada komitmen yang jelas dari Pemkot Mataram untuk menertibkan usaha rumah makan maupun restoran berkedok PKL. (fit) Herman (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pawai Ogoh - ogoh Harus Bersih Atribut Politik Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginginkan pawai ogoh - ogoh yang digelar Jumat (16/3) hari ini harus clean (bersih) dari atribut politik. Pelaksanaan hari besar keagamaan dipandang tidak tepat kalau diintervensi politik.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang ditemui usai rapat teknis persiapan pengamanan pawai ogoh ogoh, Kamis (15/3) mengatakan, semua peserta pawai semestinyalah clen dari atribut politik. “Tadi Pak Plt Walikota menekankan supaya semua peserta harus clean dari atribut parpol dan paslon,” katanya.

Martawang mengatakan, keamanan dan kenyaman masyarakat tidak boleh terganggu. Peserta pawai tidak diperbolehkan mengkonsumsi miras.

Selain itu,disepakati tidak ada bunyi - bunyian di dekat tempat ibadah. “Kalau jam 11.00 Wita tidak ada bunyi - bunyian. Ini menghormati umat muslim yang melaksanakan sholat Jumat. Bunyi - bunyi boleh dimulai pukul 13.30 Wita,” tambahnya.

Kesepakatan bersama Pemkot Mataram dengan panitia penyelenggara sebagai bentuk harmonisasi mewujudkan visi - misi Kota Mataram.

Dia menegaskan, panitia akan mendiskualifikasi peserta jika ada peserta melanggar ketentuan tersebut.

Parade ogoh - ogoh sebanyak 128 peserta pawai ogoh - ogoh tidak saja berasal dari Kota Mataram. Peserta dari Lobar dan Loteng turut berpartisipasi. Oleh karena itu, Polres meny-

iapkan 925 personel yang di-back up dari TNI, Satpol PP, pecalang dan Lang – Lang. “Panggung utama di depan Kantor Lurah Cakra Barat. Dan, star dimulai di perempatan Karang Jangkong,” jelasnya.

Pemkot Mataram bersama Polres menyepakati skenario penutupan arus lalu lintas.

Sejak pukul 08.00 Wita dari Jalan Pejanggik (depan kantor Gubernur NTB) sampai Jalan Selaparang (Pura Meru) dilakukan pemblokiran jalan.

“Jadi besok pagi itu jalan sudah mulai ditutup dari depan kantor Gubernur sampai di Mayura,” sebutnya.

Setelah parade pawai ogoh - ogoh, dilanjutkan dengan perang api. Pemkot juga menyiagakan petugas Pemadam Kebakaran. Selain itu, mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup juga disiagakan.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menambahkan, pihaknya menyiapkan satu pleton personel membantu pengamanan pawai ogoh - ogoh. Demikian juga perang api digelar menjelang Magrib. Pengamanan sambung Bayu, dilanjutkan pada Sabtu (17/3) pagi mengontrol pelaksanaan Nyepi di sejumlah lingkungan. (cem)

(Suara NTB/cem)

OGOH-OGOH - Warga di Kelurahan Monjok Timur menyelesaikan ogoh - ogoh miliknya.

Ogoh-ogoh merupakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Nantinya akan diarak pada pawai, Jumat (16/3) hari ini.

DPPKB Lakukan Pembinaan Bina Keluarga Program Bibit Cabai Balita di Lingkungan Timrah Tak Berdampak Turunkan Harga di Mataram

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram bersama kader KB, melakukan pembinaan kepada bina keluarga balita (BKB) di Lingkungan Timrah Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram.

Kepala DPPKB, Sutrisno menyampaikan, pembinaan yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian kualitas kelompok kegiatan BKB. Pembinaan sekaligus pelayanaan posyandu melihat tumbuh kembang dan fisik balita.

“Kalau bina keluarga balita melihat tumbuh kembang anak. Sedangkan, posyandu dari sisi kesehatan anak,” kata Sutrisno, Kamis (15/3).

Kegiatan rutin ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap perkembangan balita di Kota Mataram. Sutrisno menambahkan, peran serta kader KB sangat penting memberikan

(Suara NTB/ist)

PEMBINAAN - Petugas DPPKB bersama Kader KB melakukan pembinaan terhadap bina keluarga balita di Lingkungan Timrah Kelurahan Pagesangan Barat. penyuluhan program KKBPK di wilayah mereka. Sehingga, masyarakat mengerti pentingnya keluarga berencana. “Kita harapkan penyuluh KB tidak berhenti di situ saja memberikan penyuluhan,” tambahnya.

Sejauh ini, jumlah BKB di Kota Mataram sebanyak 325 kelompok. Mereka perlu mendapatkan pembinaan secara terpadu oleh seluruh mi-

tra kerja. Kegiatan rutin semacam ini, akan menjadikan kelompok yang holistik dan terintegrasi dengan kelompok pendidikan anak usia dini (PAUD), Posyandu dan lain sebagainya. Sehingga, dapat mempercepat terwujudnya anak - anak yang sehat, cerdas dan kuat sesuai visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (cem/*)

Hujan Sebentar, Mataram Dikepung Genangan Mataram (Suara NTB) Hujan sebentar membuat wajah Kota Mataram berubah. Sejumlah titik terutama jalan - jalan utama di Ibukota Provinsi NTB itu dikepung genangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui hal tersebut. Ia mengatakan, kondisi Mataram dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masif menyebabkan areal pertanian hilang. Belum lagi dimensi saluran sudah lama dan perlu diperbesar. Serta, saluran irigasi berubah fungsi. “Drainase dari hulu ke hilir harus membesar. Kenyataan sekarang ini semakin mengecil,” katanya, Kamis (15/3).

Pihaknya mensurvei di lapangan saluran irigasi lebih tinggi dari permukaan. Dilain

pihak saluran irigasi terutama kompleks perumahan melewati ada drainase melintas.

Selain perubahan fungsi, setiap tahun terjadi sedimentasi pasir dan lumpur yang mengendap di saluran.

Belum lagi persoalan sampah ditemukan menyumbat, sehingga air meluap ke jalan.

Seperti halnya di Batu Bolong, Karang Buaya, Jalan Airlangga dan irigasi bagian selatan rawan genangan. “Kawasan Unram tidak ada pertanian sehingga difungsikan jadi drainase,” tambahnya.

Penanganan genangan diakui Mahmuddin, tidak mudah.

Sebab, membutuhkan anggaran mencapai ratusan miliar.

Intervensi penanganan saluran primer dan skunder. Anggaran di Kota Mataram tidak mampu menangani itu, sehingga per-

lu intervensi dari Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB. Melihat kondisi genangan parah dengan muncul lokasi genangan baru, Mahmuddin mengatakan, jika Mataram belum masuk darurat genangan.

Artinya, bisa ditangani dengan optimalisasi pasukan biru.

Selain itu, saluran drainase perlu direkonstruksi kembali dengan memperbesar penampangnya menggunakan beton.

“Penanganan butuh cepat, supaya tidak macet. Tapi konsekuensinya butuh anggaran besar,” jawabnya.

Secara berkala pihaknya tetap melakukan perbaikan skala kecil melalui usulan masyarakat melalui Dewan.

Akan tetapi, tidak disebutkan total anggaran dikucurkan untuk penanganan drainase di Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Program penanaman bibit cabai seluas 100 hektar oleh Dinas Pertanian, dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga cabai di Kota Mataram. Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli mengatakan, laporan diterima saat ini harga cabai mulai naik mencapai Rp 100 ribu per kilogram.

Lonjakan harga ini disebabkan masa panen selesai, sementara iklim dengan cuaca buruk saat ini membuat petani enggan menanam langsung, karena khawatir tanaman cabai milik mereka rusak. “Insya Allah, informasinya lahan 20 hektar di Lotim bulan April sudah mau panen,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Kamis (15/3).

Dia menanggapi kebijakan Pemprov NTB mendatangkan cabai dari Pulau Jawa, namun tidak berdampak signifikan terhadap penurunan harga bumbu dapur tersebut. Cabai didatangkan tidak sampai satu ton. Sementara, kebutuhan cabai di NTB 12 ton per hari. “Cuma beberapa karung saja. Ndak sampai 1 ton,” sebutnya.

Mutawalli berdalih program penanaman bibit cabai di atas lahan 100 hektar tahun lalu berdampak menekan harga. Makan-

ya sistem tanam tidak langsung 100 hektar. Tapi tiap bulan ditanam 20 hektar hingga 25 hektar. Ini mengantisipasi fluktuasi harga cabai yang tidak menentu.

Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi dengan memetakan waktu harga cabai naik. Sebelum waktu itu, disiapkan menanam agar pada bulan itu bisa dipanen. Produksi cabai di Jawa dinilai mempengaruhi. Ketika terjadi kelangkaan di Jawa dan Jakarta, petani mengirim cabai ke sana.

Pengiriman keluar ini harus dikendalikan oleh Pemprov. Artinya, petani boleh saja mengirim ke luar daerah dengan catatan kebutuhan di lokal terpenuhi.

Inaq Har, pedagang cabai di Pasar Cemara mengaku tidak berani mengambil cabai terlalu banyak di pengepul. Selain harganya mahal, juga dikhawatirkan sewaktu - waktu harganya turun, sehingga membuatnya rugi. “Ndak berani saya ambil banyak. Paling satu dua kg. Nanti kita ambil banyak – banyak, terus harganya turun. Kita yang rugi,” tuturnya Kenaikan harga cabai ini hampir dialami setiap tahun. Kasus ini disebabkan kondisi cuaca, sehingga tanaman cabai milik petani banyak yang rusak. Namun demikian, ia berharap harga cabai kembali normal. (cem)

(Suara NTB/cem)

MEROKET - Inaq Har, pedagang cabai di Pasar Cemara menunjukkan cabai miliknya. Harga cabai saat ini meroket, mencapai Rp 80 - 100 ribu per kilogram.

SUARA NTB

Jumat, 16 Maret 2018

Toyota New Yaris 2018 Hadir Mengungguli Kompetitornya Mataram (Suara NTB) Krida Toyota kembali meluncurkan Produk terbarunya, All New Yaris ditahun 2018 ini. adir dengan segudang kelebihannya, mengungguli kompetitornya, Honda Jazz.

Produk ini resmi di luncurkan di XO Suki Selaparang – Mataram, Kamis (15/3)kemarin. Pangsa pasarnya menyasar anak muda eksklusif, yang notabenenya anak tongkrongan dan doyan swafoto. Secara keseluruhan New Yaris 2018 hadir dengan tampilan lebih sporty, stylish, futuristic,dan dinamis.

Pada bagian depan New Yaris terlihat grill yang menyatu dengan lampu utama hingga buritan membuat kesan semakin sporty. Ditambah dengan lampu DRL (Daytime-Running Lights) yang menyatu apik dengan gril menjadikan tampilan semakin berkarakter, ditambah dengan black piano lower grille.

Di bagian belakang dilengkapi dengan floating roof yang memperkuat kesan sporty. Khusus tipe TRD Sportivo, dilengkapi TRDsticker dan TRD side skirt, juga menggunakan outer mirror berwarna hitam sehingga terlihat lebih menyatu dengan jendela. Desain lampu yang berlapis dan tipis dengan alur horizontal memberikan efek lebar pada tampilan New Yaris. Desain dibuat

Koesnadi (kanan) dan Samsuri pada launching All New yaris kemarin seolah menyatu dengan pintu belakang. Kesan sporty terlihat kian menonjol pada New Yaris TRD Sportivo karena kini dilengkapi dengan rearroof spoiler dan diffuser dengan Menggunakadesain racing. n velg 16" alloy two-tone machining.

Semua grade New Yaris dilengkapi dengan shark fin antenna, agar lebih aerodinamis sekaligus untuk memperkuat aura stylish dan modern.

Bagian interior, New Yaris juga mengalami banyak perubahan. Hadir dengan complete feturesantara lain pada dashboard yang dirancang nyaman dan menyenangkan serta memberi keamanan maksimal bagi semua penumpang.

Pada bagian dashboard, New Toyota Yaris 2018 dikemas dengan material yang berkualitas dengan balutan war-

na hitam, sehingga memberikan kesan tegas bagi pengendaranya. Sedangkan untuk fiturnya, ToyotaYaris 2018 dikemas dengan Head Unit Panel berukuran 6.1 inchi yang sudah berteknologi touchscreen. Khusus untuk tipe G dan TRD Sportivo, dilengkapi dengan fitur iPod ready, miracast, weblink, koneksi internet, serta multitasking window, dan remote apps melalui smartphone dan ditambah dengan 6 speaker untuk memaksimalkan kenyamanana penumpang.

Setirnya juga sudah dikemas menjadi Audio Steering Wheel yang dimana pengendara dapat mengatur jalannya musik dengan menekan tombol di bagian kiri setirnya. Fitur Handsfree Phone juga telah disematkan, dengan maksud supaya pengendara dapat mengangkat dan menutup telfon dengan praktis tanpa harus memegang telepon. Sehingga pengendara dapat meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan. Dilengkapi dengan tujuh airbag, sementara kompetitornya hanya menggunakan dua airbag.

Pada bagian rem, dilengkapi anti-lock breaking system (ABS), electronic brake distribution ( E B D ) , dan brake assist (BA).

Khusus tipe New Yaris TRD Sportivo dilengkapi dengan emergency brake signal. Seperti seri pendahulu, New Yaris mempertahankan mesin 2NR-FE yang memiliki power maksimum 107 ps dan torsi 14,3 kgm.

Launching All New Yaris kemarin, langsung oleh Owner Toyota Krida Dinamik Autonusa, Koesnadi. Evelyn Cornelia, General Manager dan Brach Manajer, Samsuri Prawiro Hakki, para leasing dan stakeholdersnya.(bul)

Halaman 3

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

Tempuh Investasi KPBU POTENSI pengembangan PDAM Lombok Utara tidak hanya wilayah 3 Gili dan beberapa desa yang potensi pariwisatanya tinggi. Lebih dari itu, PDAM juga berkesempatan untuk mengembangkan sayap ke area investasi Global Hub apabila infrastruktur itu telah mulai dibangun.

Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., Kamis (15/ 3), mengungkapkan pengembangan usaha ke area Global Hub menjadi prospek jangka panjang bagi PDAM. Proyek dengan nilai triliunan rupiah itu sejatinya cukup berat untuk diimbangi oleh PDAM. Tetapi apabila PDAM merasa tidak mampu (Suara NTB/dok) mengelola itu, maka PDAM siap Raden Waliadin membuka kran kerjasama investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“PDAM masuk ke Global Hub memang cukup berat, tapi akan kita coba pikirkan terutama melalui kerjasama KPBU. Kalau misalnya tidak mampu kita layani dengan gratifikasi, maka satu-satunya cara dengan KPBU,” ungkap Waliadin.

Pengembangan bisnis dan pelayanan air bersih ke arah areal Global Hub sebut Direktur PDAM, telah dipikirkan.

Setidaknya, PDAM sudah membebaskan lahan untuk menunjang penampungan yang mendukung pelayanan di wilayah kecamatan Kayangan.

“Bagaimanapun di sana besok, butuh pelayanan prima terkait investasi besar sehingga kebutuhannya juga tidak sedikit,” imbuhnya.

Untuk kepentingan pelayanan jangka pendek khususnya 2018, PDAM KLU menargetkan tambahan pelanggan sebanyak 3.500 SR (sambungan rumah). Terdiri dari sambungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 2.000 SR dan 1.500 SR kepada masyarakat non MBR. Bagi masyarakat MBR akan memperoleh bantuan dari pusat berupa biaya pemasangan water meter secara gratis. Sedangkan 1.500 non MBR, akan difasilitasi melalui pemasangan meter air secara kredit. Dalam hal ini, dari Rp1.350.000,00 biaya pemasangan meter air PDAM, pelanggan cukup mengeluarkan uang muka sebesar Rp750 ribu dan Rp600 ribu sisanya dapat diangsur selama 6 bulan.

Waliadin menambahkan, bagi pelanggan katagori MBR diprioritaskan berada di wilayah 4 desa di Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan, yaitu Selengen, Salut, Mumbulsari dan Akar-Akar. Di 4 desa itu ditargetkan 1.000 MBR dan 1.000 sisanya disebar di desa-desa di kecamatan lain yang sudah memiliki jaringan PDAM. “Kita juga membantu masyarakat menjadi pelanggan dalam rangka mengejar target 85 persen pelanggan PDAM di tahun 2022. Untuk pemasangan meter PDAM secara kredit tidak membedakan status ekonomi dan sosial, kaya ataupun miskin tidak masalah,” ujarnya.

Sampai Desember tahun 2017 lalu, jumlah pelanggan yang telah dilayani PDAM sejumlah 43,38 persen atau setara 77.000 jiwa dari asumsi jumlah penduduk 217.394 jiwa. Dari sisa 56,62 persen yang belum terlayani, PDAM memperkirakan konversi jumlahnya setara dengan 100.515 jiwa.

Cakupan air bersih di Lombok Utara berasal dari - antara lain, PDAM, PAMDes, Pamsimas, dan sumur galian (bor/artesis).

Untuk jumlah penduduk yang berada di jangkauan jaringan PDAM sendiri, dominan telah terlayani air bersih. Kendati demikian, PDAM masih harus bekerja keras untuk memenuhi cakupan air bersih warga, apalagi dikorelasikan dengan syarat wajib penyetoran deviden kepada pemegang saham. (ari)

Al-Habib Optimis Pertahankan Bupati Independen Jilid II Selong (Suara NTB) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Ali Masadi dan Putrawan Habibi (Al-Habib) mengaku optimis untuk mempertahankan bupati independen memimpin Kabupaten Lotim lima tahun ke depan pada Pilkada Lotim 2018. Menurutnya, calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen merupakan sosok petarung yang maju bersama rakyat serta memiliki suara yang real di lapangan.

Selain itu, Ali Masadi juga menyampaikan pasangan calon kepala daerah yang maju mela(Suara NTB/dok) lui jalur independent, merupaAli Masadi kan orang yang keyakinannya untuk menang melebihi keyakinan dari calon kepala daerah yang maju lewat jalur partai politik (parpol). Hal itu dikarenakan independen memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dan mulai bekerja dari bawah.

Bukan didaftarkan oleh partai kemudian ia kerja. Melainkan untuk independen, ialah yang membuat kendaraannya sendiri terlebih dahulu kemudian mendaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi peserta pilkada.

Maka dari itu, lanjutnya, calon yang maju lewat jalur independen merupakan demokratis sejati karena langsung bersama rakyat yang dukungan hingga pencoblosan tidak dapat diragukan. Al-Habib optimis untuk peluang memenangkan Pilkada Lotim 2018 yang diikuti empat pasangan calon. Meski tiga calon lainnya didukung maupun diusung oleh partai politik yang memiliki massa serta cabang maupun anak cabang hingga ke tingkat desa maupun dusun. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan baginya.

Ali Masadi mengaku dirinya merupakan orang partai yakni Kader Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan pernah menduduki posisi Ketua PAN di Lotim, sehingga sangat mengenal pergerakan dari partai politik.

Untuk itu, dirinya tidak mengkhawatirkan orang-orang yang mendaftar melalui partai politik. Bahkan jika melihat mundur ke belakang, bagaimana pengalaman H. Sukiman Azmy menjadi bupati dan didukung oleh semua partai, namun gugur dengan dikalahkan oleh H. Moch Ali Bin Dachlan yang maju lewat jalur independen.

Dijelaskannya, H. Moch Ali Bin Dachlan yang saat ini maju bertarung dalam Pilgub NTB melalui jalur independen, merupakan bagian dari referensinya dan sangat layak dijadikan sample dalam pelaksanaan pilkada. Sosok H. Moch Ali Bin Dachlan merupakan seorang petarung dilihat dari rekam jejaknya.

Selain itu, katanya, tren independen di Kabupaten Lotim cukup besar. Semua itu tidak terlepas dari peran sosok H. Moch Ali Bin Dachlan. Maka dari itu, kehadiran Al-Habib di Pilkada Lotim akan membuat independen jilid II. Dengan memiliki sikap optimis, Ali Masadi mengungkapkan tiga kandidat lainnya yang maju melalui jalur parpol, meski tiga kandidat itu merupakan orang-orang atau pemimpin lama dapat dikalahkan. Terlebih diyakininya masyarakat Lotim menginginkan pemimpin yang baru, yang lahir serta maju bersama rakyat. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Punya Izin Cuti, Panwaslu KLU Tegur Dua Anggota DPRD

Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengikuti kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur diharuskan memegang izin cuti. Jika tidak, maka Panwaslu akan memberikan teguran.

Demikian dikatakan Ketua Panwaslu Lombok Utara, Adi Purmanto, SE., Kamis (15/3).

Menurut Adi, izin cuti tidak terbatas pada keberadaan anggota DPRD sebagai juru kampanye (jurkam) calon, tetapi mereka yang hadir di kampanye dan tidak sebagai jurkam juga harus memiliki izin cuti.

“Tetap harus ada izin cuti bagi anggota dewan yang hadir di tempat kampanye. Jika tidak, maka termasuk pelanggaran kalau tidak ada izin cuti kampanyenya,” tegas Adi Purmanto.

Ia menjelaskan ketentuan izin cuti kampanye oleh DPRD diatur dalam PKPU No 4 tahun 2017, pasal 63 ayat 1 menyatakan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

“Selanjutnya ayat 2 menyatakan Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampai-

kan kepada KPU Provinsi atau kabupaten/kota paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye,” cetusnya.

Panwaslu Lombok Utara menduga selama ini dewandewan yang hadir pada kampanye salah satu calon tidak memegang izin cuti dari lembaga. Mengantisipasi kemungkinan pelanggaran yang sama pada kampanye selanjutnya, maka Panwaslu perlu mengimbau agar dewan tidak berkilah sebagai jurkam atau tidak.

Menurutnya, anggata dewan

yang ikut pada kampanye salah satu paslon, harus dapat menunjukan surat cuti, karena itu sudah merupakan aturan yang sudah tercantum pada peraturan dari PKPU. “Mau jadi juru kampanye atau tidak, kalau hadir di tempat kampanye harus cuti harian dan kalau tidak ya, terpaksa kami berikan teguran bahkan kita tindak,” tegasnya lagi.

Pengalaman dan pengawasan yang dilakukan Panwaslu sejauh ini, Adi mengaku sudah memberikan teguran kepada dua anggota dewan yang hadir pada kampanye salah satu paslon. Tidak menyebut nama anggota DPRD bersangkutan, tetapi Adi meyakinkan dewan tersebut hadir pada kampanye pasangan calon

Ahyar – Mori.

Untuk itu sebagai tugas pungsi pengawasan pihaknya akan terus mengingatkan kepada seluruh anggota dewan agar terlebih dahulu mengurus cuti harianya apabila ingin mengikuti kampanye paslon yang di usung partainya.

Sebelumnya, salah seorang anggota DPRD KLU, Raden Nyakradi, kepada wartawan mengklaim pihaknya tidak mengajukan izin cuti saat menghadiri kampanye Suhaili – Amin di Desa Samik Bangkol beberapa waktu lalu. Ia berdalih izin cuti tidak diurus karena tidak bertindak selaku juru kampanye. “Saya kan bukan jurkam, kalau Dewan jadi jurkam baru mengajukan izin cuti,” ujarnya berkelit. (ari)

(Suara NTB/yon)

JEMUR GABAH - Seorang petani di Lotim menjemur gabahnya. Untuk penyerapan gabah petani, saat ini pihak Bulog sudah bekerjasama dengan TNI.

Serap Gabah Petani, Bulog Gandeng TNI Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggandeng TNI dalam menyerap gabah petani.

Artinya, penyerapan gabah petani tidak lagi hanya dilakukan oleh Bulog maupun pihak mitra.

Untuk itu, selaku mitra Bulog, Kodim 1615 Lotim saat ini sudah menyerap gabah petani mulai dari 5 ton hingga 10 ton per harinya.

Dandim 1615 Lotim, Letkol.

Inf. Agus Setiandar, Kamis (15/ 3), menjelaskan, tahun ini sebagaimana perjanjian dengan pimpinan TNI Angkatan Darat, Kodim juga melaksanakan fungsi yang sama seperti mitra, khususnya Bulog dalam menyerap gabah petani. “Jadi kita MoU dengan Bulog untuk melakukan

Perjanjian Jual Beli (PJB) baik gabah maupun beras,” ujarnya.

Selanjutnya, baik mitra maupun Kodim dalam hal ini Babinsa dan Danramil dapat menyerap gabah petani secara langsung.

Artinya untuk sekarang ini tugas TNI tidak hanya melakukan pengawasan dan mengarahkan ke mitra, melainkan TNI bisa menyerap langsung. Hal itu dimaksudkan untuk proses percepatan dan menjamin tercapainya swasembada serta untuk menghindari padi atau gabah yang ada khususnya di Kabupaten Lotim beralih ke daerah lain.

Selain menggunakan mitra Bulog, petunjuk dari Mentan RI bahwa TNI turut menyerap gabah petani yang tentunya dengan harga bersaing, sehingga tidak menyusahkan petani.

Adapun untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap Gabah Kering Panen (GKP) berkisar hanya Rp3.700 per kilogram, sementara di lapangan bisa dibeli Rp4.200 hingga Rp4.300 per kilogram tergantung kualitas, sehingga diperkirakan rendamannya tinggi agar tidak merugi.

Sedangkan untuk HPP beras medium dari pemerintah saat ini lumayan tinggi yakni Rp8.760 per kilogram, harga itu dinilai sangat baik yang diperkirakan harga itu berubah hingga bulan April 2018. Untuk pembeliannya, kerjasamanya dengan Badan Usaha Milik Kodim (BUMK) yang diselenggarakan oleh Koperasi Kodim dan bukan orang perseorangan. Keberadaan Babinsa di lapangan, katanya,

hanya sebagai perpanjangan tangan, sedangkan untuk transaksi keuangan dilakukan oleh koperasi Kodim.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTB, Achmad Ma’mun, menjelaskan sudah melaksanakan kontrak pertama dengan koperasi-koperasi diseluruh Kodim dan sudah jalan dan terealisasi.

Selanjutnya untuk skala yang lebih besar, pada minggu ini muncul penggunaan gudang filial dengan MoU dengan Kodim di bawah pengetahuan Danrem. Hal itu nantinya akan dikerjasamakan dengan tujuan harga di petani tetap di atas HPP supaya ke depan harga tidak jatuh.

Diakuinya, NTB saat ini menduduki posisi lima besar yakni sudah sampai angka 5.000 ton untuk penyerapannya termasuk

untuk Kabupaten Lotim, baik pembelian dari pihak Kodim, Satgas Bulog, maupun mitra yang kemdiaan masuk ke Bulog.

Adapun untuk target pembelian di tahun ini yakni 150.000 hingga bulan Desember. Disebutkannya, dilibatkannya TNI dalam penyerapan gabah petani ini supaya lebih efektif dan efisien.

Namun apakah penyerapan mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau tidak setelah dibangunnya MoU dengan TNI untuk menyerap gabah petani, hal itu dapat dilihat setelah dilakukan panen raya untuk NTB puncaknya di Sumbawa yang puncaknya pada bulan April mendatang. Namun untuk serapan gabah petani di NTB, 800-900 ton per hari merupakan suatu prestasi bagi NTB. (yon)

Dugaan Pencemaran Nama Baik

Giliran Kanit Dikbud Masbagik Dipolisikan Selong (Suara NTB) Kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Kepala Unit Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Masbagik, Putradi,S.Pd., berbuntut panjang. Setelah sebelumnya Kanit Dikbud itu melaporkan kasus perusakan terhadap fasilitas kantornya. Kini gilirannya dilaporkan oleh pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati ke pihak berwajib.

Ia dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik dengan mengucapkan kata-kata kotor terhadap beberapa pasangan calon kepala daerah. Yang bersangkutan dilaporkan oleh salah satu tim pasangan calon yang menganggap jika Kanit Dikbud Masbagik selaku ASN di Kabupaten Lotim mengucapkan kata-kata kotor terhadap beberapa pasangan calon.

Menanggapi hal itu, Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, mengatakan jika persoalan itu terjadi di rumahnya. Ia menilai persoalan itu lebih kepada personal. Untuk semua pejabat lingkup Dikbud Lotim sudah diingatkan untuk tidak melampaui batas berpihak pada terhadap salah satu pasangan calon, posisi ASN harus bersikap netral.

Dikbud akan mengkaji dan mengawal kasus yang terjadi tersebut. Jika tidak ada kesalahan yang diperbuat tentunya tidak ada sanksi yang diberikan, begitupun sebaliknya.

“Nantinya kita akan mengkroscek kronologis kejadian itu secara utuh. Karena sebuah peristi-

wa tidak dapat dilihat dan dinilai dengan hanya sebagian. Nanti kita akan lihat perkembangannya,” ujarnya, Kamis (15/3).

Lalu Suandi menambahkan, terdapat 20 Kanit Dikbud yang tersebar di 20 kecamatan di Lotim, untuk itu ia mengingatkan supaya seluruh Kanit beserta ASN lingkup Dinas Dikbud supaya tetap melakukan kontrol baik di dalam maupun di luar kedinasan. Terkait persoalan ini, selaku pimpinan ia lebih kepada mengedepankan azas praduga tak bersalah. “Kejadian ini merupakan pembelajaran bagi kita semua supaya tidak bersikap berlebihan terutama dalam halhal politik,” jelasnya.

Disinggung dengan langkah Kanit Dikbud Masbagik yang melaporkan perusakan terhadap fasilitas kantor ke kantor polisi. Dinilainya langkah itu merupakan tindakan yang tepat untuk menghindari penyelesaian persoalan dengan cara yang tidak diinginkan atau anarkis.

Sementara, Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengaku sudah menerima surat terkait adanya oknum ASN lingkup Dinas Dikbud Lotim yang dilaporkan ke aparat kepolisian. Namun surat itu sebatas tembusan atas laporan yang dimasukkan ke aparat kepolisian. Perkembangan kasus inipun, akan terus dipantau oleh Panwaslu mengingat pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh oknum ASN yang bersangkutan ditujukan terhadap pasangan calon. (yon)

Kasdim 1615 Lotim Diganti Selong (Suara NTB) Mayor CZi. Edy Gustaman resmi meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Distrik (Militer (Kasdim) 1615 Lotim, Kamis (15/3). Kasdim yang kurang lebih 2 tahun menjalankan tugas di Kabupaten Lotim cukup dicintai oleh prajurit khususnya satuannya merasa kehilangan, tidak terkecuali Dandim Lotim, Lektol. Inf. Agus Setiandar.

Di hadapan para prajurit, Dandim mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas di tempat yang baru yakni sebagai Kasdim di 1614 Dompu yang sebelumnya membaktikan diri di wilayah satuan Kodim 1615 Lotim. Memiliki wakil yang cukup berprestasi dan merakyat, Dandim mengaku suatu kelebihan dan penghargaan yang didapatkannya menjadi Dandim di Lotim. Banyak tugas-tugas TNI yang berjalan dengan baik.

Kepergian Kasdim untuk menjalankan tugas di tempat yang baru menjadi Kasdim di 1614 Dompu, katanya, cukup membuat Kodim 1615 Lotim kehilangan. Terlebih dalam tahun ini, Kodim Lotim akan menghadapi beberapa kegiatan akbar, seperti pilkada serentak, TMMD, dan beberapa kegiatan lainnya yang tentunya membutuhkan konsentrasi, kerjasama serta tang-

(Suara NTB/yon)

PELEPASAN - Upacara pelepasan Mayor CZi Edy Gustaman untuk bertugas sebagai Kasdim 1614 Dompu, di Selong Kamis (15/3). gung jawab yang besar. Sementara, katanya, pengganti Edy Gustaman sebagai Kasdim di Lotim belum ada.

“Saya pribadi merasa kehilangan,” ungkap Dandim.

Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas di Kodim 1615 Lotim, Dandim menegaskan segera akan menunjuk salah satu perwira stafnya untuk mewadahi semuanya yang dapat memimpin untuk menggantikan sementara tugas-tugas Kasdim, sehingga tugas-tugas Kodim yang khususnya bersifat ke dalam, berupa pembinaan staf maupun pangkalan, administrasi dan materil masih tetap bisa terlaksana.

Sementara, Edy Gustaman, juga menyampaikan terima kasih kepada Dandim beserta keluarga besar Kodim 1615 Lotim. Pada kesempatan itu, ia meminta maaf apabila selama bertugas di Makodim Lotim terdapat tindakan, tingkah laku serta tutur kata yang kurang berkenan. Diungkapkannya, saat ini Kodim Lotim setiap tahun terus mengalami perubahan yang cukup baik. Diharapkannya, perubahan-perubahan terus dapat dilakukan ke arah yang lebih baik serta mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Lotim. (yon)

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

OPD Terkesan Melempem Pertumbuhan Tidak Semu PERTUMBUHAN ekonomi Lombok Timur (Lotim) dinilai sudah cukup baik. Target tahun 2019 mendatang pertumbuhannya tergambar dari Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,7 persen.

Target ini sangat rasional dan diyakinkan tidak semu.

Menurut Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ridwan kepada Suara NTB, jika pertumbuhan ekonomi Lotim ini pernah tembus 6 persen. Kontribusi terbesar diakui selama ini masih dari sektor pertanian, baru kemudian sektor jasa. Sepetri konstruksi, kegiatan (Suara NTB/rus) usaha ekonomi masyarakat melaRidwan lui aktivitas perdagangan.

Sektor pertanian yang diketahui sempat menyumbang 27 persen pada PDRB ini diakui masih tertinggi karena sebagian besar masyarakat Lotim bekerja pada sektor primer ini.

Upaya pemerintah terus menurunkan sektor primer, karena dianggap lamban pertumbuhannya.

Sektor lain diharapkan bisa terus tumbuh seperti sektor perdagangan, konstruksi, pariwisata dan sektor sekunder lainnya. Bicara sektor pertambangan, Lotim bukan daerah penghasil tambang besar. Hanya tambang-tambang mineral bukan logam dan batuan yang ada.

Diakui untuk pertambangan sekala besar dalam catatan pertumbuhan ekonomi selalu menyumbang tertinggi. Akan tetapi tidak ada di Lotim. Bicara PDRB, lanjutnya adalah pertumbuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan tambang-tambang mineral ini memang selama ini telah memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. (rus)

Capaian PAD Masih ”Merah” Giri Menang (Suara NTB) Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) secara keseluruhan masih merah. Artinya capaiannya jauh di bawah target. Pasalnya dari target Rp301 miliar dicapai tahun ini baru Rp38 miliar atau 12 persen hingga triwulan II. OPD terkesan melempem dalam melakukan upaya mencapai target PAD tersebut. Karena itu, OPD pun diminta melakukan intensifikasi masing-masing sumber untuk mengejar target PAD tersebut.

“Sekarang target naik Rp301 miliar tercapai baru 12 persen, ini sudah bulan Maret.

Jangan masih seperti dulu upayanya (melempem, red), intensifikasi sumber PAD yang kami minta didetailkan lagi dikoordinir oleh Bapenda supaya bisa tercapai 100 persen PAD kita,” kritik Sekda Lobar H. Moh. Taufiq kemarin.

Sekda menekankan agar masing-masing OPD berkonsentrasi melakukan intensifikasi masing-masng sumber

PAD untuk mencapai target PAD, sebab baru tercapai baru 12 persen padahal sudah masuk bulan Maret. Seharusnya pada triwulan I harus dicapai 25 persen. Intensifikasi sumber ini harus didetailkan lagi oleh OPD penghasil PAD, supaya capaian PAD bisa 100 persen.

Sebab PAD ini sangat berpengaruh teradap APBD, dari total APBD Rp1,7 triliun Rp301 miliar sumbernya dari PAD. OPD Ditekankan dalam pencapaian PAD ini jangan

hanya berjanji 100 persen, namun faktanya tidak bisa tercapai. Kondisi ini harus dicermati agar tidak kelabakan pada saat pembiayaan program. Menyoal anggaran ke OPD, menurut sekda paling bisa menyesuaikan, sebab kondisi fiskal daerah. Risikonya tentu program OPD yang kurang penting dibatalkan.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Lo-

Terbanyak di Dinas PUPR

Lelang Puluhan Paket Proyek Melempem Giri menang (Suara NTB) Jumlah paket proyek di Lombok Barat (Lobar) 96 paket yang dikerjakan pada APBD murni tahun 2018 dengan total nilai mencapai Rp 227,7 miliar lebih. Dari jumlah paket proyek ini, bersumber dari DAU sebanyak 69 paket dengan nilai Rp 158,7 miliar dan DAK sebanyak 27 paket dengan total nilai sebesar Rp 68,9 miliar lebih. Dari total paket proyek tersebut, baru 16 paket yang sudah masuk lelang, sedangkan sisanya 80 paket belum masuk ULP. Terbanyak ada Dinas PUPR dengan total 42 paket. Lambannya lelang ini disebabkan leletnya OPD menyerahkan dokumen ke ULP. Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan mengatakan realisasi tender proyek fisik dari 96 paket sudah masuk tender sebanyak 6 paket. Sedang proses lelang sebanyak 10 paket. “Dari 96 paket proyek baru 10 yang sudah lelang dan proses lelang. Sisanya 80 paket belum lelang,” terangnya, Kamis (15/3).

Dirincikan, dari 16 paket proyek yang sudah proses lelang antara lain 14 paket DAU dan 2 paket di DAK. Sedangkan sisanya 80 paket yang belum Lelang masing-masing 56 paket DAU dan 27 paket DAK. Lebih dirincikan lagi per OPD, puluhan proyek ini tersebar di 16 OPD. Dinas PUPR paling banyak dengan total proyek 42 paket dengan nilai Rp175,2 miliar lebih. Dinas yang dipimpin Made Artadana ini menjadi OPD yang paling banyak belum mengajukan lelang, sebab dari 42 paket terdapat 32 paket belum masuk ULP dan hanya 10 paket yang sudah masuk ULP. Setelah itu ada Dinas Kesehatan dengan total paket 19 paket dengan total Rp18,8 miliar lebih. Dari jumlah ini baru 17 paket belum masuk ULP sedangkan sisanya 2 proses di ULP. Dinas Sosial sebanyak 7 paket dengan total nilai Rp 3,5 miliar lebih. Dari total paket proyek ini belum satupun yang masuk lelang.

Selain itu, di Dinas Dikbud ada 5 paket proyek dengan nilai Rp7,6 miliar lebih, namun dari total ini belum ada satupun yang sudah masuk lelang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 5 paket proyek dengan nilai Rp 5,4 miliar lebih dan belum satupun masuk Lelang. Dinas Pertanian total proyek sebanyak 3 paket senilai Rp 2,3 miliar lebih belum satupun yang masuk lelang. Lalu Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 paket dengan nilai Rp 1,3 miliar lebih, baru satu paket yang masuk lelang.

Begitu pula OPD lain juga rata-rata belum masuk lelang.

Menurut Heri, idealnya capaian realisasi lelang proyek ini seharusnya 30 paket yang tuntas sampai triwulan I ini. “Idealnya seharusnya 30 paket yang selesai lelang, tapi baru 16 paket,”jelasnya.

Hal ini disebabkan kata Heri, masih dilakukan penyempurnaan perencanaan, karena ada perubahan gambar, spesifikasi, volume termasuk menyelesaikan administrasi persoalan lahan yang dipakai untuk proyek tersebut. Setelah ini selesai maka bulan April bisa cepat prosesnya. Sesuai janji OPD pada rapim berikutnya tidak ada lagi alasan administrasi yang menjadi hambatan. (her)

(Suara NTB/her)

H. Moh. Taufiq persen,Disnakertrans 10,74 persen Dinas Dikbud 9,45 persen.

“Total capaian baru 12 persen lebih atau Rp38 miliar dari Rp301 miliar,” katanya. (her)

Pemerintah Diminta Serius Perjuangkan Dam Mujur

Pembebasan Lahan Bendungan Ditarget Juni Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menargetkan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan Bendungan Meninting bulan Juni mendatang. Pasalnya, pembangunan fisik bendungan bernilai Rp1,3 triliun tersebut dimulai Juli mendatang. Setelah pembebasan lahan dan proses administrasi selesai dilakukan pada bulan Juni nanti.

“Juni kita targetkan penyelesaian pembebasan lahan , karena Juli sudah masuk pembebasan lahan dan pembangunan fisiknya,” terang Kepala Bagian Adminstrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Lobar Heri Ramadhan, belum lama ini.

Ia menuturkan, biaya konstruksi pembangunan bendungan hingga pembebasan lahannya memakan anggaran hingga Rp1,3 triliun dari APBN. Sementara pemerintah daerah berkontribusi dalam dua hal. Yaitu, penetapan konsultan appraisal yang berfungsi menilai dan menaksir harga tanah yang akan dibebaskan pemerintah pusat.

Selain penyiapan appraisal, Bupati Lobar juga diminta untuk menyiapkan surat izin pinjam pakai hutan yang terdampak pada pembangunan tersebut. Izin pinjam pakai pada hutan seluas lima hektare (ha) itu, ditujukan pada Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Luas lahan yang dibutuhkan untuk ini (bendungan) sekitar 90 hektar,” sebutnya Untuk proses pembebasan lahan sendiri, pemda sudah melakukan sosialisasi sejak lama dan masyarakat sudah mendukung karena dilibatkan juga pihak BPN, TNI/Polri, dan camat agar tidak ada percaloan tanah. Seperti diketahui, lokasi pembangunan bendungan ini akan mengenai dua kecamatan.

Namun lebih besar berada di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari dan di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar. Heri pun memastikan lokasi lahan yang dipakai tidak begitu banyak pemukiman warga, melainkan perkebunan dan sawah.

Dengan adanya bendungan itu nanti akan bermanfaat bagi penyediaan air baku, irigasi, perkembangan pariwisata, dan sebagainya. Artinya, Pemda Lobar harus terus mengejar pembangunan bendungan tersebut. Sebab jika tidak diselesaikan sesuai target, bendungan ini bisa tertunda bahkan dialihkan ke kabupaten/kota di provinsi lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lobar H M. Taufiq menambahkan, mega proyek yang diperoleh Lobar jangan sampai tidak terealisasikan. Sebab itu, apa yang menjadi tugas pemda yaitu persiapan konsultan appraisal segera dilakukan. Serta melibatkan Bappenda, BPKAD, dan Dinas PU-PR agar bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. (her)

bar Heri Ramadan menyatakan, realisasi PAD 13 OPD penghasil PAD baru Rp 38 miliar atau 12 persen dari target Rp 301 miliar lebih. Dirincikan dari 13 OPD penghasil PAD, enam di antaranya masih merah lantaran capaiannya berkisar 1-11 persen. OPD yang memperoleh capaian PAD 1 persen lebih yakni DPKAD dan Dinas Pertanian, Dinas PUPR 17,14 persen, Dinas Kominfo 7,16 persen, DPMPTSP sebesar 10,17 persen dan Dinas Perhubungan 11,54 persen.

OPD yang memperoleh capaian PAD tertinggi, yakni Dinas Lingkungan Hidup sebesar 28,62 persen, baru RSUD 20,13 persen, Bapenda 16,61 persen, Dikes sebesar 15,17 persen, Dinas Perikanan dan Kelautan 11,18

(Suara NTB/ist)

ACARA - Pejabat Sementara Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik dalam sebuah acara yang digelar beberapa waktu lalu.

Pembangunan Desa

Pjs Bupati: RPJMDes Harus Fokus Turunkan Kemiskinan Selong (Suara NTB) Pembangunan di desa harus memperhatikan isu-isu strategis yang mengacu pada upaya penurunan kemiskinan. Penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus fokus pada upaya penurunan kemiskinan.

Hal ini ditegaskan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik pada saat pertemuan Bimbingan Teknis penyusunan RPJDMdes yang difasilitasi KOMPAK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lotim di Selong, beberapa hari lalu.

Di antara Isu strategis di Lotim kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB yang dipercaya memimpin sementara Kabupaten Lotim ini adalah masih banyak TKI dan TKW. Keberadaan buruh migran ini katanya harus menjadi perhatian serius di desa. Persoalan TKI yang berangkat secara ilegal dari Lotim ini dan menimbulkan masalah ini bisa melahirkan persoalan dan kemiskinan baru.

Isu strategis lainnya, sebut

Ahsanul Khalik adalah kasus pernikahan dini. Disebutkan, sebesar 37,5 persen pernikahan dini ini telah menyumbang terjadinya kemiskinan. Karena itulah, tegasnya, RPJMDes yang disusun ada langkah strategis untuk pencegahan pernikahan usia anak.

Pembangunan di desa selama ini cenderung infrsatruktur fisik. Persoalan kesejahteraan rakyat dan sosial kurang diperhatikan. Ke depan, sarannya, masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat ini harus dikedepankan.

Presiden Jokowi menegaskan nawacita pembangunan itu dari pinggir. Yakni pembangunan yang berbasis desa. Semua masalah yang terjadi diakui karena persoalan ekonomi, karena itu pula, dalam RPJMdesnya pembangunan ekonomi melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan.

“Desa jangan berpikir hanya membangun fisik saja, tapi masa depan desa dengan fokus pada bantu mengentaskan ke-

miskinan,” terangnya.

Di Negara Bangladesh, tuturnya ada penyaluran dana perbankan yang diberikan kepada kelompok-kelompok. Masingmasing anggota kelompok bertanggung jawab secara bersamasama terhadap anggota lainnya.

Upaya-upaya nyata dengan bergotong royong dalam kebersamaan itu dirasa perlu dicoba.

Selanjutnya ditegaskan Pjs, semua RPJMDes harus nyambung dengan RPJMD. Boleh desadesa berinovasi namun hanya yang bersifat teknis. Karena semua harus fokus pada akselerasi pengentasan kemiskinan.

Fakta angka kemiskinan di Lotim masih tinggi. Desa sangat diharapkan membangkitkan potensi yang ada sehingga bisa dilakukan percepatan penanganan kemiskinan. Dalam penyusunan RPJMDes itu diingatkan pula ikut sertakan potensi desa. “Lepaskan imbas politik pascapilkades, rangkullah semua elemen masyarakat termasuk lawan politik. Desa harus berpikir untuk kepentingan masyarakat,” demikian Ahsanul. (rus)

Perencanaan Dinilai Kurang Matang

Dewan Lobar Dorong APH Usut Proyek Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya sejumlah proyek bernilai fantastis di Lombok Barat (Lobar) mengundang kritikan dari anggota DPRD. Dewan menilai proyek mubazir tersebut diakibatkan perencanaan kurang matang, sehingga tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dewan pun mendorong agar aparat penegak hukum (APH) mengusut sejumlah proyek mangkrak tersebut, lantaran dinilai tak hanya merugikan daerah namun, masyarakat luas.

“Berarti kalau ada proyek kurang maksimal (mangkrak) disebabkan perencanaan kurang matang. Mestinya perencanaannya matang, segala aspek diihitung dan dipertimbangkan juga, jangan asbun (asal bangun) saja semua,” kritik Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur kepada wartawan, Kamis (15/3).

Jamhur menegaskan, pihaknya sudah mengagendakan di Komisi III untuk turun mengecek proyek-proyek mangkrak. Diakuinya, sering kali dewan menegur eksekutif terkait persoalan proyek namun kurang direspons oleh SKPD. Pasalnya, berbagai masukan yang disampaikan dewan tidak dilaksanakan.

Menurutnya sebelum dibangun proyek perlu dilakukan kajian teknis, studi kelayakan dan urgensinya apakah proyek tersebut mendesak dan prinsip atau tidak. Jika sekedar menganggarkan jangankan kepala dinas, anak SD pun sentilnya bisa melakukan itu.

Sebab menurutnya banyak sekali kebutuhan masyarakat di pinggi-

(Suara NTB/dok)

MANGKRAK - Proyek mesin penyuling air di Gili Gede yang mangkrak. Pemerintah diharapkan mampu membuat perencanaan, agar proyek yang dibangun tidak mubazir. ran yang belum bisa terpenuhi.

Seperti kemantapan jalan di Lobar dinilainya belum maksimal, memang secara kasat mata di daerah kota sudah mantap, namun di daerah pinggiran masih banyak sekali jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Namun ketika berteriak meminta ke pemda, justru berbagai alibi dijadikan alasan. Entah itu alibi akses jalan belum masuk status jalan kabupaten dan lain-lain.

Masyarakat jelasnya, tidak melihat itu namun bagaimana mereka yang dipinggiran bisa “menikmati” juga kemerdekaan menikati akses pelayanan dasar berupa jalan.

Menurutnya, dengan dibangunnya infrastruktur jalan di pinggiran mampu merangsang perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pula terhadap penurunan kemiskinan. Ia juga menyoroti tumpang tindih proyek jalan Desa BabussalamKuripan yang dibangun provinsi, sementara tahun depan pemda berencana membangunnya

menjadi jalur dua. Sehingga akses jalan dan sarana talud tentu akan tertimbun (rusak). Hal ini juga menjadi persoalan. Ia terkadang kurang mengerti terkait perencanaan pemda tersebut.

Ditanya terkait proyek mangkrak menjadi atensi APH? Ia sang mendukung penuh. Bahkan jangan sekedar berwacana, ia mendorong agar APH melakukan itu jika ada indikasi persoalan.

Menurutnya jika sekedar berwacana akan mengusut, kurang bagus.

Hal ini sekaligus sebagai warning bagi pemegang kebijakan di daerah. “Agar jangan main-main lah terhadap dana (uang) rakyat, segeralah disikapi,” sarannya.

Diketahui sejumlah proyek mangkrak di Lobar seperti sejumlah proyek sumur bor, Proyek penyuling air laut di Sekotong. Selain itu ada proyek SPAM milik BWS di daerah Lembar. Nilai proyek ini sendiri sangat fantastis, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. (her)

Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta pemerintah kabupaten bersama provinsi lebih serius untuk memperjuangkan terwujudnya pembangunan Dam Mujur supaya bisa segera masuk menjadi program strategis pemerintah pusat. Mengingat, selama ini pembangunan Dam Mujur nyatanya hanya sebatas rencana saja. Tetapi tidak pernah terwujud sebagai program pemerintah pusat.

Menurut anggota DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada wartawan, Kamis (15/3), pemerintah pusat selama ini terkesan kurang serius memperjuangkan terwujudnya pembangunan Dam Mujur. Buktinya, meski sudah diwacana sejak tahun 1969 silam, Dam Mujur tak kunjung terbangun.

“Sudah sekitar 40 tahun Dam Mujur hanya rencana saja. Tapi tak kunjung terbangun. Artinya, pemerintah selama ini kurang serius untuk memperjuangkan Dam Mujur.

Kalau memang pemerintah serius, sudah sejak lama Dam Mujur terbangun,” terangnya.

Hal ini, ujarnya, menyebabkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan Dam Mujur masih ragu-ragu Dam Mujur akan terbangun.

Karena sudah begitu lama Dam Mujur hanya jadi wacana. Namun tak juga terbangun. “Tapi sudahlah, itu sudah jadi cerita lama. Yang perlu sekarang, bagaimana pemerintah daerah utamanya bisa mulai merancang usaha untuk mewujudkan terbangunnya Dam Mujur sejak awal,” terangnya.

Bila perlu, tambahnya, dimulai dari musrenbang desa, naik ke musrenbang kabupaten, provinsi sampai pada akhirnya masuk dalam usulan di musrebang di tingkat pusat. Dan, dalam hal ini butuh komitmen semua pihak. Termasuk komitmen politik para pemenang kebijakan di daerah ini.

Karena untuk memperjuangkan satu program di tingkat pusat, bukan perkara mudah.

Butuh kerja ekstra keras serta kebersamaan dari semua elemen di daerah ini. Tanpa itu semua, maka pembangunan Dam Mujur tetap hanya jadi sebatas wacana saja. (kir)

Ratusan Tenaga Medis Bakal Dirumahkan

DPRD Loteng Panggil Dikes dan RSUD Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (15/3) memanggil Dinas Kesehatan (Dikes) serta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.

Pemanggilan ini dilakukan, karena ada rencana dari kedua instansi pemerintah daerah yang akan merumahkan ratusan tenaga medis, baik iyang ada di puskesmas maupun di RSUD Praya.

“Kita memanggil pihak Dikes Loteng dan RSUD Praya, untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Apakah benar atau tidak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Supriadi, usai pertemuan di ruang Banmus DPRD Loteng, Kamis (15/3).

Ia pun mengaku, dari penjelasan Dikes Loteng maupun RSUD Praya, memang ada rencana merumahkan tenaga kesehatan ini. Hanya saja untuk jumlah tenaga medis yang akan dirumahkan, masih belum pasti. Namun diperkirakan cukup banyak, karena untuk tenaga medis yang ada di puskesmas jumlahnya sekitar 500 orang ditambah di RSUD Praya sebanyak 200 orang.

Rencana merumahkan tenaga medis dilakukan menyusul besarnya beban anggaran yang harus dipikul instansi terkait untuk membayar honor para tenaga medis ini. Sementara sumber anggaran sangat terbatas, sehingga para tenaga medis tersebut rata-rata dibayar sangat minim. “Tenaga medis yang akan dirumahkan ini ialah tenaga

medis yang berstatus tenaga sukarela,” ungkapnya.

Hanya saja, bagi pihaknya persoalan penting untuk diselesaikan. Melihat dampak yang akan ditimbulkan dari rencana merumahkan para tenaga medis ini, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Ditempat yang sama, anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., dengan tegas menentang rencana merumahkan tenaga medis ini, karena Loteng masih kekurangan tenaga medis.

“Kan menjadi satu hal yang bertolak belakang. Di satu sisi kita kekurangan tenaga medis.

Tetapi di sisi lain, justru kita mau merumahkan tenaga medis yang ada,” terangnya.

Artinya, butuh solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Supaya apa yang menjadi persoalan yang dihadapi Dikes Loteng maupun RSUD Praya terkait penganggaran bisa diselesaikan. Tenaga medis yang sudah ada pun tetap bisa bekerja, sehingga persoalan kekurangan tenaga medis bisa teratasi.

Sebelumnya Kepala Dikes Loteng, H. Omdah, S.KM., mengaku ada rencana untuk merumahkan para tenaga medis, tapi khusus yang berstatus tenaga suka rela. Termasuk tenaga medis yang belum mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR), khusus untuk tenaga perawat. Mengingat, besarnya beban anggaran yang harus ditanggung.

Namun sebelum kebijakan itu diberlakukan akan ada verifikasi terlebih dahulu. (kir)

(Suara NTB/kir)

DENGAR - Komisi IV DPRD Loteng mendengarkan alasan Dikes Loteng dan RSUD Praya yang berencana merumahkan beberapa tenaga kesehatan di DPRD Loteng, Kamis (15/3).

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA Potret Kemiskinan KSB di ”Gubuk Sawah”

Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, hingga saat ini dianggap belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara maksimal. Padahal anggaran yang telah digelontorkan tidak sedikit untuk program tersebut.

DI tahun 2017 saja, anggaran Program pengentasan kemiskinan mencapai angka Rp127 miliar. Jumlah ini kemudian ditambah dengan program pendukung lainnya yang mencapai angka sekitar Rp672 miliar.

Pantauan Suara NTB di lapangan bisa memberikan gambaran tentang masih belum maksimalnya program yang ada di wilayah setempat.

Dimana ada salah satu keluarga yang saat ini tinggal di “gubuk sawah” berdindingkan kain dan tanpa penerang.

Gubuk yang berukuran 4X3 meter, beralasakan papan tanpa kasur tentu tidak bisa dianggap layak untuk ditempati dan itupun berdiri di lahan orang.

Sehingga sewaktu-waktu rumah ini digunakan, maka keluarga dengan tiga orang anak ini harus mencari tempat tinggal

yang baru. Kalaupun harus pindah, maka gubuk lainnya yang akan jadi sasaran tempat berteduh dan bertahan hidup.

“Kalau ada pemilik lahan yang menggunakan lagi rumah ini, terpaksa kami harus pindah mencari rumah lain yang berdekatan. Karena saya akui, saya dan keluarga hanya menumpang dan kami siap meninggalkan lokasi ini jika diminta,” ungkap Husain lirih saat ditemui Suara NTB, di gubuk yang ditempati keluarganya, Kamis (15/3).

Dikatakannya, memang rumah yang saat ini ditempati sudah sangat tidak layak. Tetapi karena kondisi ekonomi yang pas pasan tidak ada cara lain, melainkan tetap tinggal disini.

Bahkan sudah satu tahun dia bersama dengan istri dan tiga anaknya menempati rumah ini.

Kadang, ketika musim hujan tiba, maka semua perabotan yang

ada di rumah tersebut akan basah. Apalagi kondisi dinding yang terbuat dari kain dan terpal menjadikan malam semakin dingin dan menusuk. Sebelumnya dia bersama keluarganya, sudah meminta belas kasihan kepada pemerintah, tapi kenyataannya hingga saat ini tidak kunjung direalisasikan dengan alasan yang cukup banyak.

“Saya sempat ke rumah pak Bupati, untuk meminta belas kasihan, tetapi tidak ada respon sama sekali. Makanya saya putuskan untuk tinggal di rumah sawah bersama anak dan istri,” sebutnya.

Selama satu tahun tinggal di lokasi ini lanjutnya, dia belum sama sekali menerima bantuan pemerintah. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia bekerja sebagai buruh serabutan sementara istrinya menjual donat. Kadang, penghasilan dari buruh serabutan juga tidak maksimal.

Dalam seminggu, biasanya dia hanya bisa menerima Rp50 ribu itupun kalau ada yang meminta jasanya untuk bekerja.

Jalan Putus di Labuan Trata Mendesak Diperbaiki

(Suara NTB/arn)

SANGAT DIBUTUHKAN - Jalan penghubung di Labuan Trata yang belum ditangani secara maksimal.

Mengingat jalan ini sangat dibutuhkan warga, pemerintah kecamatan Lape menyerukan kepada pemerintah untuk segera ditangani.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jalan penghubung Labuan Trata – Lape kecamatan Lape yang amblas sekitar dua bulan lalu akibat dihantam banjir mendesak diperbaiki secara permanen. Jalan darurat yang ada saat ini rentan kembali tergerus.

Sebagaimana disampaikan Camat Lape, Abu Bakar, Kamis (15/3) kemarin, badan jalan sepanjang belasan meter tersebut, yang amblas akibat banjir memang kini sudah bisa dilalui. Dengan penanganan darurat menumpuk tanah berbatu. Namun rentan kembali tergerus, karen tidak memiliki pondasi. “Hanya ditumpuk tanah begitu saja.

Penanganan yang sporadik dari Dinas terkait dibantu warga,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dalam APBD Perubahan 2018 ini, perbaikan jalan tersebut secara permanen dapat dianggarkan. Mengingat akses jalan ini sangat penting untuk kelancaran ekonomi wilayah di kecamatan Lape. Kami juga sudah usulkan melalui Musrenbang. Semoga saja, dapat dianggarkan di APBD P ini,” pinta Abu Bakar. (arn)

Kalau tidak ada yang meminta untuk bekerja, maka dengan cara terpaksa dapur yang ada saat ini tidak mengepul untuk sementara waktu. Kalaupun istrinya menjual donat, tetapi hasilnya juga tidak bisa diharapkan lebih.

Untuk itu, dia sangat berharap adanya bantuan dari Pemerintah minimal untuk bantuan usaha sehingga dia memiliki penghasilan untuk bertahan hidup. “Kalau tidak yang meminta untuk bekerja ya saya tidak ada penghasilan. Sementara hasil dari donat cukup buat makan saja sudah alhamdulillah kalau ada lebih tidak mungkin,” imbuhnya.

Sebagai warga yang sudah memiliki KTP Sumbawa Barat, tentu dia sangat berharap supaya bisa diperhatikan. Karena kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, minimal bisa membantu untuk membangun rumah saja sudah cukup baginya. Sehingga tidak seperti sekarang ini, dimana sangat dikhawatirkan jika terjadi hujan yang deras, atap-atap ru-

Halaman 6

(Suara NTB/ils)

DI GUBUK - Kondisi rumah tempat tinggal Husain di Telega Bertong (Tebet) KSB, yang tinggal di gubuk yang didirikan di lahan milik orang lain. mah ini akan roboh dan menimpa dirinya dan keluarga.

“Kita sangat berharap bisa

diperhatikan oleh pemerintah.

Karena kita juga was was tinggal dirumah yang sudah sangat tidak

layak ini. Apalagi musim penghujan maka kondisinya akan semakin parah,” tandasnya. (ils)

DPMD Desak Pemdes Segera Rampungkan APBDes

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, akan memberikan tenggat kepada semua Kepala Desa (Kades) untuk segera merampungkan penyusunan APBDes hingga akhir bulan Maret.

Hal tersebut perlu dijadikan perhatian. Pasalnya, hingga saat ini hanya 15 desa saja yang sudah merampungkan APBDes dari total 57 desa yang ada di wilayah setempat. Jika sampai dengan batas waktu ini, masih ada yang belum maka program yang ada di desa akan tertunda.

“Kita sudah berikan tenggat hingga akhir bulan ini (Maret), jika masih ada juga desa yang belum, dikhawatirkan pelaksanaan program akan terganggu. Segala upaya juga akan kita lakukan, supaya anggaran untuk desa ini tidak tertahan di

pusat dan bisa digunakan oleh Pemdes. Baik itu dengan telpon maupun dengan melayangkan surat untuk segera menyusun APBDesnya,” ungkap Kadis PMD Sumbawa Barat, Drs. Mulyadi M. Si, kepada Suara NTB, Kamis (15/3).

Dikatakannya, terkait dengan masih molornya penyusunan APB-

Mulyadi

Des ini, pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi kendala di masing-masing desa. Tetapi dari informasi, lambatnya penyusunan APBDes, karena hubungan disharmoni antara kepala desa dan BPD. Selain masalah tersebut, pihak terkait juga mendapat laporan bahwa SPJ tahun 2017, masing-masing desa juga belum rampung. Terkait masalah ini, pihaknya akan memanggil kembali para kepala desa untuk membahas Masalah ini dengan harapan segera merampungkan penyusunan APBDes. “Seharusnya kepada desa dan BPD sudah mengerti untuk segera menyusun APBDesnya. Masa harus kita tekankan terus, padahal uangnya untuk mereka juga bukan untuk kita,” kesalnya.

Dia menambahkan, selain meminta desa segera merampungkan APBDes yang ada, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi khusus yang mengatur ADD dan DD ini.

Dalam regulasi tersebut nantinya, desa-desa yang terindikasi molor, baik itu terkait masalah APBDes maupun laporan realisasi anggaran akan dipotong dana yang akan diterima.

Langkah seperti ini harus diambil, supaya desa-desa ini tidak terlena sekaligus memerikan efek jera supaya tidak lagi molor. Sehingga pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa bisa berjalan dengan baik.

“Kita akan menyiapkan regulasi khusus terkait masalah ADD dan DD akan dipangkas bagi desa yang molor. Sehingga kedepannya, tidak lagi mengulangi hal sama dan pelaksanaan program yang ada di desa bisa berjalan lancar serta tidak ada kendala,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

Kerjasama Bidang Pembinaan PAUD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Lembaga PAUD di Sumbawa Menuju Pemenuhan SPM Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF), Drs. Umar M.Si, menyatakan, sesuai Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka pemenuhan SPM di lembaga PAUD harus berlaku secara efektif mulai Januari 2019. Bagi Anak Usia Dini umur 5-6 tahun, harus masuk lembaga PAUD. “Mulai sekarang, lembaga PAUD mesti menyiapkan tempat, sarana pendukung dan proses belajarnya sesuai standar SPM. Sebab akan berlaku efektif mulai 2019. Ini yang sedang kita data kembali,”terang Umar, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya.

Umar memahami, kondisi sebagain lembaga PAUD di Sumbawa, masih serba kekuarangan.

Terutama dari sisi ruang belajar dan sarana pendukung lainnya.

Namun hal ini secara peerlahan bisa dibenahi. Apalagi pada tahun ini, sekitar 60 lembaga akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan akreditasi menuju pemenuhan SPM. Untuk lokasi PAUD, tanah minimal 3 are bersertifikat atas nama lembaga. Sehingga kalaupun pengelola PAUD itu berganti nantinya, tanah tidak bisa lagi diambil alih oleh pemilik awalnya. Tetapi diserahkan ke negara. Bisa pula lokasi dan gedung PAUD dipinjam, namun mesti melampirkan kontrak atau Mou pinjam pakai.

Jadi, sekarang semua lembaga mesti mempersiapkan diri untuk SPM. Terutama dalam memenuhi 8 standar SPM yang ada. Diantaranya,kurikulum,saranadanlain-

nya. Bimbingan akreditasi lembaga PAUD tahun ini sekaligus diarahkan untuk pemenuhan SPM dimaksud. Untuk tahap awal, lembaga PAUD akan dibina narasumber dan asesor lokal. Selanjutnya, pembinaan dari Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi NTB. “Bimbingan sampai nanti menyusun dokumen yang akan dnilai untuk akreditasi. Apalagi pada 2018 ini, tidak hanya dokumen yang disiapkan, lembaga PAUD juga harus mendaftarkan diri secara online melalui Sistem Pendaftaran Nasional (Sispena). Untuk itulah lembaga PAUD ini dilatih,” jelas Umar.

BOP Pada kesempatan tersebut, Umar juga menjelaskan tentang

finalisasi data lembaga PAUD penerima BOP tahun ini. Setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Bank Penyalur BOP, BRI Sumbawa. Setelah dilakukan finalisasi, selanjutnya Dinas Dikbud sosilisasi berama BPKAD, Kantor Pajak dan BRI agar penyaluran bisa lebih cepat. Dengan total BOP untuk Sumbawa tahun ini sebesar Rp2,28 Miliar.

Secara umum, dari hasil evaluasinya BOP 2017 lalu telah digunakan sesuai peruntukkannya dengan baik. Tercatat sebanyak 483 PAUD swasta yang ditetapkan sebagai penerima. Dengan jumlah siswa 16.259. Ditambah 6 TK Negeri dengan jumlah murid 689. Minimal 50 persen dari dana BOP ini diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran dan ber-

main seperti bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil bahan habis pakai dan bahan pembelajaran sejenis lainnya.

Selain itu, dapat juga digunakan untuk melakukan kegiatan pertemuan dengan orang tua wali murid dan kunjungan ke rumah murid.

Sementara 35 persen dana BOP dapat digunakan untuk kegiatan pendukung seperti penyediaan buku administrasi serta pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK). Selanjutnya, untuk pembelian obatobatan ringan dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), biaya pertemuan guru dikegiatan Gugus PAUD, menambah transportasi pendidik

serta penyediaan makanan sehat. Sementara sisanya 15% dari dana BOP digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan ala-alat publikasi PAUD serta langganan listrik, telepon/ internet dan air.

Persyaratan untuk lembaga penerima pertama lembaga tersebut harus masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian lembaga tersebut minimal memiliki peserta didik 12 orang sesuai dengan petunjuk tekhnis. Selain itu harus memiliki nomor induk lembaga atau disebut Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN). Adapun jumlah lembaga se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 589 lembaga. Tahun 2018 ini, jumlah lembaga peneri-

(Suara NTB/arn)

Umar ma BOP sementara ini diperkirakan sebanyak 495 lembaga termasuk TK Negeri. (arn/*)

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Festival Tambora 2018, Awal Dimulainya Pembangunan Kawasan Pendukung Tambora Dompu (Suara NTB) Festival Tambora masuk calender of event Kemenpar RI, sehingga mendapat alokasi anggaran maupun promosi skala nasional. Tahun 2018, Kemenpar RI mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 Miliar untuk pengembangan pariwisata Gunung Tambora dan direncanakan untuk pembangunan museum Tambora sebagai kawasan pendukung.

Pencanangan proyek kawasan pendukung Tambora dan peresmian Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) sebagai geopark nasional akan menjadi puncak kegiatan Festival Tambora (FT) tahun 2018.

Kawasan pendukung Tambora yang diplot di area seluas 10 ha ini direncanakan dalam area TNGT di jalur pendakian Doro Ncanga Dompu. Tepatnya di sekitar pos 2 di lereng selatan gunung Tambora. Akses jalan dari pos 1 di padang savana Doro

Ncanga ke pos 2 sebagai lokasi kawasan pendukung Tambora akan ditingkatkan dengan pengerasan dan pengaspalan.

“Kita pilih di dalam kawasan Taman Nasional Gunug Tambora karena ingin menghadirkan alam bebasnya. Kalau ini sudah jadi, Tambora akan mengalahkan destinasi lain di Indonesia,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB di kantor Bupati, Kamis (15/3).

Kawasan ini akan dicanangkan proses pembangunannya pada puncak event FT, 11 Apri 2018 bersama peresmian TNGT sebagai geopark nasional. Saat ini, penyelesaian administrasi untuk proses izin pembangunan kawasan wisata ke Kementrian Kehutanan RI oleh TNGT dan permohonan dari pemerintah daerah (Pemda) Dompu dalam tahap penyelesaian.

Terkait kendala air bersih karena berada di dataran ting-

gi pegunungan Tambora, H. Bambang mengaku, pola pembangunan bendungan di sekitar Soritatanga dan Doropeti bisa dijadikan contoh untuk penyiapan air bersih di area kawasan pendukung Tambora. Walau daerah tersebut berpasir yang tidak bisa menyimpan air, tapi dengan sistem pembangunan bendungannya dapat menampung air dalam setahun tanpa putus. “Sistem bendungan di Soritatanga itu mungkin bisa diikuti untuk penyiapan air bersih untuk kawasan pendukung Tambora,” kata H. Bambang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, H Lalu Muhammad Faozal, M.Si pada rapat koordinasi dan persiapan festival Tambora 2018 di Dompu, Senin (12/3) lalu mengungkapkan, event Festival Tambora sudah masuk calender of event Kemenpar RI yang harus disukseskan pelaksanaannya.

Sebagai event nasional, semua

(Suara NTB/ula)

Rakor dan persiapan Festival Tambora tahun 2018 yang dilangsungkan di pendopo Bupati (foto kiri) dan desain Museum dan TIC di kawasan Tambora yang mulai dibangun tahun 2018 ini. rangkaian event puncaknya pada gan Semalam Dalam Loka, liputi kegiatan pawai budaya, wisata Provinsi NTB untuk tafestival kuliner, cera labu, dan hap awal berupa pembangunan 11 April dan event tahun 2018 oleh KSB dengan festival Mantar. museum dan Tourism InformaDi Kabupaten Dompu sendi- Tambora Coffee fest. masing – masing daerah di pulau Faozal juga mengungkap- tion Center (TIC). ri, berbagai event akan dilakSumbawa saling mendukung.

“Kita akan bangun tahun ini Kabupaten Bima sudah mu- sanakan pada Festival Tambo- kan, rencana pembangunan falai lebih konkret kegiatannya ra tahun 2018 ini. Diantaran- silitas layanan kepariwisataan dimulai. Anggarannya sudah dengan Teka (mendaki) Tambo- ya, Pesona Budaya, Tambora di kawasan Tambora juga akan ada di kami untuk tahap awal ra dari sisi utara gunung Tambo- Challenge lintas Sumbawa dimulai tahun 2018. Anggaran dari keseluruhan fasilitas layanra, Kota Bima dengan Festival dengan jarak tempuh 320 KM, dari pusat sudah dialokasikan an kepariwisataan di kawasan Pesona Lawata, Sumbawa den- Fest in Fest Tambora yang me- ke Dinas Kebudayaan dan Pari- Tambora,” katanya. (ula/*)

Krisis Air Bersih Bisa Picu Gejolak Sosial Dompu (Suara NTB) PDAM Dompu yang berencana kembali memasang pipa di Kamudi untuk mengalirkan air ke saluran penghantar mengurungkan rencananya. Banjir yang tetap terjadi menyulitkan rencana pemasangan pipa. Pemerintah daerah (Pemda) diingatkan kelangkaan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja bisa memicu terjadinya gejolak sosial dan biaya ekonomi tinggi bagi warga.

(Suara NTB/ula)

Nasruddin

Anggota Komisi III DPRD Dompu, Nasruddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (15/3) kemarin, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mencarikan solusi dalam membantu PDAM Dompu menyiapkan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja.

Terlebih jumlah 3.500 pelanggan yang dilayani melalui IPA Selaparang, merupakan jumlah yang cukup banyak. Para pelanggan ini sangat bergantung dari layanan air bersih PDAM. “Jika tidak segera dicarikan solusi penanganannya, kita khawatir akan terjadi gejolak sosial. Sebelum itu terjadi, pal-

ing tidak ada langkah serius yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak kecewa, walaupun ini disebabkan oleh bencana (banjir),” ingat Nasruddin.

Solusi jangka pendek juga perlu ditempuh pemerintah untuk ketersediaan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja. Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat menyebabkan pengeluaran masyarakat semakin bertambah bila tidak segera dibantu pemerintah. Hal ini dapat memperparah dan memperdalam kemiskinan di daerah.

“Itu yang tidak kita inginkan.

Pemda harus mensuport PDAM

agar bisa cepat menyiapkan air bersih bagi warga,” harapnya.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE yang dihubungi terpisah, Kamis kemarin mengaku, rencana pihaknya memasang kembali pipa ukuran 10 inci untuk mengalirkan air sungai ke saluran penghantar sebagai air baku ke IPA Selaparang belum bisa dilakukan, Kamis kemarin. Karena banjir kembali terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Baka pada Rabu (14/3) sore dan debit airnya masih cukup deras, sehingga menyulitkan bila dipasang perpipaan.

“Kemarin (Rabu) banjir lagi.

Sampai tadi, airnya masih besar, ndak mungkin kita pasang pipa,” katanya.

Untuk bisa memasang kembali pipa sebanyak 32 batang, Agus mengaku, pihaknya akan melihat situasi dan cuaca.

Bila masih sering banjir, pihaknya tidak mungkin akan memasang pipa.

“Kita akan tunggu cuaca membaik dulu, baru p a s a n g kembali pipanya,” terangnya. Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang direncanakan akan ikut memantau pemasangan pipa di pusat pengambilan air juga sudah diinformasikan. (ula)

Warga Monta Nyaris Tewas Tergerus Banjir Dompu (Suara NTB) – Setelah sehari sebelumnya banjir menerjang puluhan rumah warga di Ranggo dan menewaskan ternak masyarakat, kemarin Rabu (14/3) Pukul 16.45 Wita pemuda Asal Lingkungan I Kelurahan Mota Baru, Zulkifli (29) nyaris tewas tergerus bencana alam ini.

Kejadian itu bermula saat pegawai honorer tersebut menyeberangi aliran sungai baka sepulangnya dari kebun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba banjir deras datang. “Saat korban menyeberang, tiba-tiba banjir deras datang lalu menghanyutkan korban,” kata Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo S.IK, MIK melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun dikonfirmasi, Kamis (15/3).

Mengetahui dirinya hanyut terbawa banjir bandang, seketika korban berusaha menyelamatkan diri dengan mengapung di atas balok kayu yang terbawa arus. Ia melakukannya sembari berupaya menggapai tepi sungai untuk menghindari hantaman pepohonan yang dilintasi. Upaya itu rupanya tak membuahkan hasil karena derasnya aliaran sungai yang sudah dinormalisasi ini.

Untungnya, kata Saihun, dalam kondisi tak berdaya dan mengapung dia atas balok kayu tersebut korban dilihat oleh warga setempat, Kalisom yang kemudian memberitahukan pihak keluarga dan warga setempat. “Karena arus air sungai sangat deras korban

(Suara NTB/jun)

NYARIS - Julkifli (29) warga Kelurahan Monta Baru yang nyaris tewas terseret banjir, Kamis (15/3). kelelahan untuk berenang ke Dompu untuk mendapat perpinggir sungai, berutung ada awatan. Dan informasinya, warga yang melihat,” ujarnya. lanjut Saihun, korban saat ini Evakuasi korban yang sudah sudah sadarkan diri dan diptak berdaya ini tak memakan ulangkan ke rumahnya. “Sewaktu yang lama, namun kare- mentara informasi yang kami na khawatir akan hal yang tidak peroleh korban yang dirawat diinginkan pihak keluarga lang- sudah sadarkan diri,” sung membawanya ke RSUD pungkasnya. (jun)

Tak Mampu Sewa Ambulans, Jenazah Bayi Dipulangkan dengan Motor Bima (Suara NTB) Karena tak mampu menyewa ambulans RSUD Bima, jenazah seorang bayi, warga Desa Waro Kecamatan Monta, terpaksa dipulangkan ke rumah duka menggunakan kendaraan roda dua (motor) pada Rabu (14/3) malam.

Kepala Desa Waro Kecamatan Monta, M. Ali, mengaku bayi tersebut bernama Zulkaidah dan masih berusia 5 hari. Kata Kades, Ia dilahirkan pada Sabtu (10/ 3) kemarin dan meninggal dunia pada Rabu (15/3).

“Tapi saat akan dipulangkan, keluarga korban tidak memiliki biaya menyewa ambulans sehingga akhirnya dipulangkan menggunakan motor,” katanya.

Menurutnya, saat sebelum dipulangkan dengan motor, dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Pihak keluarga korban sempat meminta bantuan petugas RSUD setempat untuk menggunakan ambulans. “Hanya saja kebijakan itu tidak ada dan malah dipersulit. Karena pengakuan petugas penggunaan ambulans harus mengikuti aturan,” katanya.

Karena kondisi keluarga tidak mampu, apalagi saat itu hampir mendekati malam, sang ayah bayi, Jufrin, kemudian terpaksa membawa anaknya tersebut menggunakan motor. Bayi tersebut digendong oleh sang ibu hingga sampai di rumah.

“Tiba di rumah duka sekitar pukul 19.20 wita disambut

histeris oleh keluarga,” katanya.

Sementara, Direktur RSUD Bima, Drg. Ihsan mengaku kejadian tersebut hanya miskomunikasi. Karena permintaan keluarga korban, pegawainya tengah melakukan koordinasi dengan manajemen RSUD. “Tapi dalam situasi koordinasi itu, keluarga bayi langsung membawa tanpa diketahui RSUD,” katanya, Kamis (15/3).

Ihsan mengaku dalam menggunakan ambulans setiap pasien tetap mengikuti aturan pembiayaan yang berlaku. Pembiayaan penggunaan ambulans tersebut mengacu Peraturan Bupati (Perbup). Hanya saja, lanjutnya, pembiayaan tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh. Menurut dia, di Desa Waro Kecamatan mobil ambulans akan dikenakan Rp 300 ribu, untuk kebutuhan operasoinal.

“Namun hal ini bisa dibijaki, jika pasien tersebut benarbenar tidak mampu. Biayanya akan akan ditanggung penuh RSUD Bima,” ujarnya Meski demikian, terkait hal itu pihaknya sangat bersedih dan menyampaikan langsung permintaan maaf terhadap keluarga korban. Agar tidak terjadi hal serupa, Ia mengaku tengah berpikir menunjuk salaseorang pejabat, yang bertugas khusus mengkomunikasikan ketika tidak terjadi persoalan itu.

“Terkait hal itu kami tegaskan tetap ada kebijakan. Tapi sebelumnya akan dikomunikasikan. Di sini satu pintu apaapa harus melalui Direktur.

Tapi kedepan kita akan benahi semua,” pungkasnya. (uki)

Setelah Banjir, DBD Mengancam Dompu (Suara NTB) – Genangan air dan tumpukan sampah di enam desa/kelurahan terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu rentan menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Salah satunya, Demam Berdarah Dengue (DBD). Karenanya, Dinas Kesehatan (Dikes) setempat melakukan intervensi dengan cara fogging alias pengasapan.

“Banjir ini kan memberikan dampak sampah yang banyak dan genangan air, sehingga dikhawatirkan muncul kasus demam berdarah,” ungkap Kasi Penyakit Menular (PM) Dikes Dompu, Rahmat, Skm, di ruang kerjanya, Kamis (15/3).

Setidaknya, sudah satu desa dan empat kelurahan yang disasar untuk pembasmian nyamuk dewasa tersebut, yakni Desa Wawonduru, Kelurahan Kandai II, Simpasai, Potu dan Kandai I. Sementara Desa/Kelurahan lainnya ditargetkan tuntas dalam waktu dekat.

Rahmat mengatakan, selain fogging untuk penanganan penyakit mematikan tersebut juga pos pelayanan kesehatan masih disiagakan di wilayah-wilayah terdampak, terutama di Lingkungan Soriwono Kelurahan Potu yang memang terdampak cukup parah.

“Jadi sampai hari ini kita dalam fogging atau pelayanan di posko tetap siap siaga, biar masyarakat bisa kita bantu dan ada kedekatan pelayanan,” ujarnya.

Sementara temuan kasus pasca banjir, lanjut dia, untuk penyakit DBD sampai saat ini nihil ditemukan, kebanyakan korban banjir menderita luka lecet akibat terkena benda tajam saat banjir dan membersihkan puing-puing bangunan.

Selain DBD, penyakit lain yang juga mengancam masyarakat pasca banjir yakni penyakit kulit akibat genangan air. Namun karena kondisi air di wilayah ini tidak tergenang lama ancaman tersebut tidak begitu membahayakan. Kecuali diare imbas dari mengonsumsi air yang sudah tercemar.

Menindaklanjuti langkah intervensi yang dilakukan pihaknya itu, Rahmat berharap, masayarakat dan elemen terkait bisa bahu membahu untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tidak terkesan sia-sia upaya yang sudah dilakukan.

“Tinggal nanti bagaimana upaya melanjutkan kebersihan lingkungan ini secara bersama dengan kepedulian pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Jadi Jurkam, TGB Diingatkan Ambil Izin Cuti Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) disebut-sebut akan turun terlibat langsung di pilkada NTB 2018. Dia dikabarkan akan menjadi juru kampanye (Jurkam) pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Dr. H. Zulkieflimansyah - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

(Suara NTB/why)

GANJA - Tanaman ganja yang ditanam pelaku GD asal Sayang-sayang. Ganja ditanam bersamaan dengan pohon bonsai.

Diduga Menanam Ganja

Warga Cakranegara Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Polisi menangkap seorang pelaku yang diduga menanam ganja. Pelaku AS alias GD (37) menanam ganja yang subur tumbuh di dalam dua pot yang disimpan di rumahnya di Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa menyebutkan, pelaku menyamarkan ganja yang ditanamnya berbarengan dengan tanaman bonsai. “Dua tanaman itu di dalam pot yang sama. Satu tanaman ganja, satu bonsai.

Modus itu untuk menyamarkan,” kata dia, Kamis (15/3).

Pelaku ditangkap di rumahnya, Rabu (14/3) siang. Awalnya tim Satresnarkoba Polres Mataram menggeledah kamar pelaku dan menemukan satu bungkus klip atau poket sabu sisa pakai, lima plastik klip kosong, empat buah korek api, dan dua buah HP. Penggeledahan berlanjut di halaman rumah. Tim kemudian menemukan pohon ganja di dalam dua pot. Masing-masing tingginya 26 cm dan 25 cm. Narkoba yang ditanam pelaku, kata Arnawa, merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Pelaku yang kini sudah ditahan di Polres Mataram itu akan dijerat dengan pasal 111 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. “Ancaman pidananya penjara paling singkat empat tahun, paling lama 12 tahun. Juga ada ancaman denda paling banyak Rp 8 miliar,” pungkasnya. (why)

Untuk hal itu, KPU Provinsi NTB mengingatkan, jika TGB akan menjadi jurkam salah satu Paslon, maka dia selaku kepala daerah aktif diwajibkan untuk mengajukan izin cuti kampanye. “Boleh, asalkan mengajukan cuti karena beliau (TGB) adalah Gubernur. Kalau kepala daerah yang tidak menjadi pasangan calon, dia juga wajib Cuti pada saat melaksanakan kampanye,” kata anggota KPU NTB, Yan

Marli, S. Pd pada wartawan saat dikonfirmasi di kantor KPU NTB, Kamis (15/3).

Menurut Yan Marli, hal itu sudah menjadi ketentuan dalam pasal 63 ayat 1, PKPU nomor 4 tahun 2017, yang berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPR, DPD dan DPRD, Bupati dan Walikota serta pejabat negara dan daeran dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar

TNI Turun ke Sawah Mataram (Suara NTB) Keseriusan jajaran Korem 162/WB dalam menyukseskan program pemerintah swasembada pangan, tidak hanya sampai pada kegiatan pengawalan dan pendampingan.

Para petani dalam mengolah sawah hingga panen, anggota jajaran Korem 162/WB khususnya para Babinsa ikut bertanggung jawab dalam membantu petani menjual hasil panen mereka.

Korem 162/WB khususnya para Babinsa terus berupaya membantu para petani dalam

meningkatkan hasil penjualan gabah, sehingga mendapatkan harga sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Hal tersebut dilakukan, mengingat selama ini para petani lebih banyak menjual gabah ke tengkulak, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang seharusanya diperoleh.

“Namun dengan adanya kegiatan Sergap ini diharapkan masyarakat petani merasa puas karena hasil yang diperoleh lebih menjanjikan dan sesuai dengan jerih payah

Penyidik Lengkapi Alat Bukti Dugaan Pencemaran Nama Baik mintai keterangan terlebih dahulu mengenai materi aduannya.

Pihak pelapor sudah dimintai keterangan Rabu (14/3) lalu saat mendaftarkan laporan aduannya.

Kemudian penyidik mempelajari alat bukti yang ikut disertakan pelapor. “Kita lengkapi dulu alatalat buktinya,” kata Ekawana ditemui Kamis (15/3).

Kelengkapan alat bukti tersebut, sambung dia, mengawali pros-

bagi pejabat negara itu harus cuti, yang disertakan dengan di luar tanggungan negara, dia harus lepas dari seluruh faslitas negara, termasuk dari SPPD itu,” tegasnya.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi terkait hal itu, TGB tidak menampiknya, bahwa dirinya akan jadi jurkam bagi pasangan Zul-Rohmi. Hanya saja ia mengaku bahwa sampai saat ini belum ada permintaan oleh tim pemenangan Zul-Rohmi, dirinya akan jadi Jurkam. “Belum, belum ada permintaan untuk jadi jurkam,” kata politisi partai Demokrat yang namanya digadang-gadang dalam bursa pencapresan pemilu 2019 mendatang itu. (ndi)

Serap Gabah Petani

Kasus Fahri Hamzah Mataram (Suara NTB) – Penyidik memproses bukti laporan dugaan pencemaran nama baik Partai PKS. Setelah bukti terkumpul, pihak terlapor, Fahri Hamzah akan diundang untuk menjalani klarifikasi. Wakil Dirreskrimsus Polda NTB, AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan, untuk tahap awal pelapor akan di-

tanggungan negara.

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu NTB, H. M. Khuwailid, menjelaskan terkait kewajiban mengajukan izin cuti kampanye bagi kepala daerah aktif dan juga anggota Dewan, bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan juga penggunaan fasilitas negara yang melekat dalam jabatannya, untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan kampanye. Maka dari itu, mere-

ka harus melepas segala fasilitas negara pada saat ikut berkampanye.

“Kalau anggota Dewan dan kepala daerah itu ikut kampanye, maka berpotensi menggunakan kewenangannya dan juga faslitas negara yang melekat dalam jabatannya. Kalau itu terbukti dilakukan, maka ada pasal sendiri, yakni sanksi pidana,” ujar Khuwailid.

Sementara soal izin cuti kampanye tersebut hanyalah sola administrasi. Sehingga kalau tidak mengajukan izin cuti, lalu kemudian ikut berkampanye, maka akan ada sanksi administrasi, berupa pengurangan hak ikut berkampanye.

“Oleh karena itu kampanye

es pengumpulan data dan bahan keterangan. Pada saatnya nanti pihak terlapor akan dimintai keterangan.“Yakitapendalamandulu bukti-buktinya, nanti kalau dalam proses penyelidikan (terlapor) akan diklarifikasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus tersebut dilaporkan DPW PKS NTB

yang diwakili Abdul Hadi.

Fahri dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 7 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU RI No 19/ 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Isi laporannya, mengenai ucapan Fahri pada 3 Januari 2018 melalui akun Twitter resminya @Fahrihamzah yang isinya dianggap mencemarkan nama Partai PKS. (why)

(Suara NTB/penrem)

SERAP GABAH - Anggota Babinsa Kodim 1608/Bima saat turun membantu menyerap gabah petani di Desa Sandosia, Bima. yang dikeluarkan oleh para tersebut sesuai dengan HPP. dengan harga Rp. 8.700,- seSama halnya anggota Bab- suai dengan harga yang telah petani,” kata Danrem 162/WB insa Kodim 1615/Lotim, ditetapkan pemerintah.

Kolonel Farid Makruf, MA. Selain itu, diharapkan melaksanakan kegiatan SerDanrem menambahkan, adanya hubungan timbal ba- gap di Desa Menceh Kecama- dengan kegiatan Sergap ini lik antara petani dengan pe- tan Sakra Timur. Sebanyak diharapkan dapat lebih merintah dalam hal menjaga 1,5 ton gabah milik petani mensejahterakan kehidupan stabilitas harga, cadangan Desa Menceh dijual dengan masyarakat khususnya para beras di daerah maupun se- harga Rp. 4.300,- perkilo. petani. Sehingga masyarakat Sementara anggota Babinsa tidak lagi memandang profecara nasional.

Seperti kegiatan Sergap Kodim 1606/Lobar melaksana- si petani tidak menjanjikan. yang dilaksanakan oleh ang- kan kegiatan Sergap di KeluraNamun sebaliknya, kata gota Babinsa Kodim 1608/ han Bertais, Kecamatan dia, profesi petani merupaBima, Rabu (14/3) lalu di Desa Sandubaya Kota Mataram. kan profesi yang paling pentAnggota Babinsa Bertais ing dan menjanjikan karena Sandosia, Kabupaten Bima.

Gabah yang terserap menca- juga membantu masyarakat petanilah yang dapat mepai 1,5 ton yang dihargai sebe- dalam penjualan beras, seban- menuhi kebutuhan pangan sar Rp. 4.300,- per kilo. Harga yak 2 ton dan berhasil dijual masyarakat. (ars/*)

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Jelang Nyepi, Kunjungan Wisatawan ke Lombok Meningkat Mataram (Suara NTB) Jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke Lombok mengalami peningkatan hari menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Hal ini dilihat dari kunjungan ke Lombok dari berbagai jalur, termasuk jalur darat.

“Dari kemarin terlihat arus kunjungan wisman terus berdatangan. Mereka juga ingin liburan dalam suasana santai, di mana Lombok dan Bali atmosfernya sangat berbeda saat ada hari Nyepi,” kata Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (15/3).

Menurutnya, peningkatan jumlah kunjungan juga terbaca dari rata-rata tingkat hunian kamar hotel di Lombok yang mengalami (Suara NTB/dok) tren naik menjelang akhir Lalu Abdul Hadi Faishal pekan ini. Saat ini tingkat hunian hotel di Lombok mencapai 65 persen untuk city hotel di Mataram dan sekitarnya, dan bisa sampai 75 persen untuk hotel di kawasan resort wisata seperti Gili Trawangan di Lombok Utara dan Senggigi di Lombok Barat.

“Tingkat kunjungan wisatawan meningkat di resort maupun city hotel. Ini patut kita apresiasi, karena tingkat kunjungan wisatawan terus bergerak naik,” ujarnya.

Selain dampak Nyepi di Bali, menurut Hadi, peningkatan jumlah wisatawan ke Lombok juga disumbang oleh beberapa event meeting dan penelitian yang dilaksanakan di Lombok akhir pekan ini. Ini adalah beberapa kegiatan yang menyumbang angka kunjungan wisatawan ke NTB Maret ini.

“Seperti dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu ada 300 orang mahasiswa yang datang. Karena hari Nyepi di Bali, mereka akhirnya mengunakan fasilitas hotel-hotel di Lombok untuk meeting. Juga ada sejumlah kegiatan meeting lainnya. Okupansi juga ditambah karena banyaknya wisatawan yg direct menggunakan jalur laut dari Bali ke tiga Gili, begitu juga Senggigi Lombok Barat,” katanya.

Sementara itu, GM Lombok International Airport (LIA) I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, dalam perayaan Nyepi di Bali, Sabtu (17/3), sedikitnya delapan penerbangan dari Bandara Ngurah Rai ke LIA dan sebaliknya, juga ditutup sementara, hingga Minggu (18/3). “Ini untuk menghargai perayaan Nyepi di Bali, dan juga karena memang Bandara Ngurah Rai tutup,” ujarnya.

Hadi berharap tingkat kunjungan wisatawan terus meningkat. Sehingga okupansi hotel bisa terus meningkat. (lin)

Potensi Pengembangan Pariwisata di Lingkar Rinjani Mataram (Suara NTB) – Rinjani menjadi salah satu destinasi unggulan di Lombok. Bukan hanya itu, destinasi wisata di sekitar Gunung Rinjani juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata kuliner.

Potensi ini perlu untuk dimaksimalkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab di sekitarnya juga banyak destinasi seperti air terjun, perbukitan, split foto dan banyak lainnya yang dapat dikunjungi.

Apalagi jalur-jalur geowisata menjadi sangat potensial untuk menambah pendapatan warga. Pasalnya di jalur-jalur tersebut terdapat sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi sebelum mendaki Gunung Rinjani. Entah itu wisata budaya, rumah adat, bukit-bukit, taman dan perkebunan hingga air terjun.

“Sekarang banyak yang buat spot foto. Kita harap ini bisa mendatangkan banyak pengunjung, “ ujar pelaku pariwisata yang juga anggota Pokdarwis di Lombok Timur ini Muhammad Fikri, Kamis (15/3).

Selama ini, Pemda sudah melakukan pembinaan secara bertahap. Dengan harapan potensi pariwisata di sekitar Rinjani dapat lebih dimaksimalkan. Sehingga warga sekitar bisa mendapatkan manfaat yang lebih. “Kita harapannya wisatawan itu senang dan nyaman saat berkunjung ke Sembalun, “ ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengelola pariwisatanya harus dipertajam.

Masyarakat harus bisa membuat tempat wisatanya berbeda dari tempat wisata lainnya, sehingga wisatawan bisa merasa nyaman dan puas setelah berkunjung.

Pasalnya terdapat destinasi wisata sepertu air terjun, bukit, rumah adat, wisata kuliner asli Lombok dan masih banyak lainnya.

Semua itu bisa mendatangkan keuntungan lebih bagi masyarakat, apabila dikelola dengan baik. Apalagi letaknya sangat strategis, yaitu berada di lingkar Rinjani yang menjadi geopark dunia.

“Sudah saatnya kita manfaatkan semua potensi wisata kita untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Masyarakat harus bisa meningkatkan kualitas produknya dan meningkatkan pendapatannya dari sektor pariwisata di lingkar Rinjani,” harapnya. (lin)

Festival Tambora

Mangrove Jadi Ikon Wisata Desa Cendi Manik Sekotong

Satu Wahana Tingkatkan Branding Wisata Sumbawa Mataram (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) 2018 akan segera dilakukan. Banyak event yang akan meramaikan festival ini. kegiatan ini tidak hanya mempromosikan Tambora, namun juga mempromosikan potensi wisata Pulau Sumbawa pada umumnya. Sebab rangkaian kegiatan festival ini dilakukan di semua daerah yang ada di Sumbawa.

“Aktivitas kegiatannya banyak, tidak hanya di Tambora saj tapi juga kita lakukan di semua daerah di Sumbawa. Karena kita ingin semua potensi wisata di Sumbawa ini diketahui banyak orang,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan semua kegiatan di FPT itu rangkaiannya dilakukan mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga Bima. Semuanya menampilkan berbagai potensi pariwisata yang dimilikinya.

Selain itu juga menampilkan budaya yang dimiliki dan bisa ditampilkan serta dipromosikan kepada wisatawan.

Misalnya Lomba lari untuk menempuh jarak 320 Kilometer (320K). Di mana kegiatan akan dilepas dari Poto Tano yang ada di KSB, kemudian melintas di wilayah Kabupaten Sumbawa, hingga finish di Doro Ncanga yang ada di Dompu. Kegiatan ini memang rutin dilakukan beberapa tahun terakhir. Ini juga mendapatkan perhatian oleh atlet-atlet dari berbagai daerah dan berbagai negara.

“Nanti ada atraksi di setiap daerah. Karena kita ingin semuanya dipromosikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Dispar Dompu Syamsul Huriah, S.Sos., mengatakan pihaknya akan terus melakukan promosi pariwisata Dompu bersama daerah lainnya. Sebab pariwisata ini berkesinambungan, sehingga wisatawan bisa memiliki banyak pilihan saat berkunjung ke Pulau Sumbawa. ‘’Semua persiapan festival Tambora sudah hampir rampung. Tinggal pemantapan saja.

Kita bersama daerah lain di Pu-

lau Sumbawa memiliki atraksi yang akan kita suguhkan untuk promosikan potensi wisata kita masing-masing,” ujarnya.

Ia melihat ini merupakan sinergi yang baik. Sebab pariwisata di masing-masing daerah itu berkesinambungan dan terhubung satu sama lain. Sehingga pengembangan pariwisata di masing-masing daerah bisa lebih maksimal.

Selain kegiatan pentas seni dan budaya, dalam Festival Pesona Tambora 2018 diadakan juga Trail Adventure, sepeda gunung, memancing, paramotor dan kegiatan lainnya.

Seperti tahun sebelumnya, kegiatan ini juga rencananya akan dilakukan pengembangan ekonomi kreatif, penghijauan hutan kawasan Gunung Tambora, pameran produk unggulan seperti kopi Tambora, pasar rakyat, dan pesta kuliner khas daerah.

“Semoga semuanya berjalan dengan baik dan pariwisata Sumbawa semakin banyak diketahui oleh wisatawan,” harapnya. (lin)

Giri Menang (Suara NTB) Walau terbilang baru, destinasi ekowisata mangrove Bagek Kembar Dusun Madak Beleq Cendi Manik Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) menjadi viral bagi wisata lokal. Setiap sore puluhan pengunjung berdatangan, terutama bagi pasangan muda-mudi yang hobi selfie atau swafoto. Apalagi dengan view yang mempesona ditambah lagi bentangan jembatan kayu disertai dengan beberapa rumah apung yang menambah daya tarik pengunjung.

Herman, salah satu pengunjung, mengaku tahu lokasi ini melalui postingan-postingan foto di media sosial. “Pemandangannya keren dan tempat selfienya juga bagus,” katanya.

Sementara Abdul Aziz, pengelola agrowisata ini menjelaskan, berawal dari inisiatif beserta beberapa rekannya membentuk sebuah kelompok masyarakat pengelola mangrove Bagek Kembar. “Alhamdulillah tahun ini kita dianggarkan oleh pemerintah desa melalui ADD sebanyak Rp80 juta yang dikelola oleh Pokmas Lawisma Bagek Kembar untuk membangun jembatan dan fasilitas trekking. Setiap Minggu dan Sabtu ramai dengan

(Suara NTB/ist)

WISATA MANGROVE - Ekowisata mangrove Desa Cendimanik Sekotong yang lagi viral di media sosial.

Banyak pengunjung yang datang setelah membaca postingan tentang lokasi ini di media sosial. pengunjung rata-rata puluhan orang setiap hari masuk ke sini,” jelasnya.

Ia memaparkan, rencana pembangunan vila atau Bale Bengong tentu nantinya di arahkan di pinggir pantai agar pemandangan mengarah luas ke pantai. “Tentunya menam-

bah pemandangan yang menawan apalagi di malam hari pantai ini dihiasi dengan lampu-lampu kapal yang menyandar,” terangnya.

Terkait hal tersebut pihak pengelola berharap peran pemerintah daerah agar lebih aktif melakukan pembinaan

baik pemberdayaan sumber pariwisata maupun lainnya tentu untuk menjaga dan melestarikan pohon bakau yang selama ini masih minim.”Kita mohon dukungan saja kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Lombok Barat,” pintanya. (her)

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dewan Pendidikan Tolak Rencana Dikbud Tutup Dua SMK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berencana menutup dua SMK Negeri di Kota Mataram. Dua SMK Negeriini adalahSMKN 8 dan SMKN 9. Rencananya setelah ditutup, kedua SMK akan diganti jadi SMA. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin, menentang rencana Dikbud NTB itu.

Pasalnya dulu, Pemerintah Kota Mataram susah payah mendirikan dua SMK Negeri itu. Kini pascaberalih pengelolaan, Dikbud tidak bisa sewenang menutup dan mengganti SMKN tersebut.

“Tidak setuju, karena SMKN 8 dan SMKN 9 dibangun oleh Kota dulu, jadi tidak setuju kita,” terang Adnan menanggapi rencana Dinas Dikbud NTB, Kamis (15/3).

Selain itu, dijelaskan Adnan bahwa pendirian dua SMKN itu telah melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Sebelum mendirikan SMK, pemerintah juga telah mempertimbangkan bahwa komposisi SMA dengan SMK harus berbanding 60:40.

“Alasan kedua mengapa karena dulu ada keputusan dari departemen bahwa jumlah SMK dan SMA kan perbandingannya kan 60:40 dan nampaknya ini sudah benar ini. Jadi

kurang lebihlah SMA dengan SMK itu 60:40,” kata Adnan seraya mempertanyakan alasan Dikbud ingin menutup SMK yang terletak di jalan lingkar selatan dan Rembiga itu.

“Sekarang mau digusur dua,kan timpang tapi ngak tahu lah alasannya apa. Tadi saya tanya kepala UPTD, karena SMK itu paling banyak menyumbang pengangguran dan jurusan tidak produktif, tamatan tidak terserap,” ungkapnya.

Pihaknya pun meminta agar Dinas Dikbud NTB lebih kreatif mencari jalan keluar atau alternatif pemecahan masalah tersebut. Termasuk misalnya, jika memungkinkan perubahan jurusan pada SMK tersebut jika dianggap menyumbang pengangguran karena lulusan tidak terserap.

Alternatif lain yang dapat dilakukan Dikbud ialah membangun SMA di tempat lain jika masih dibutuhkan.

“Alternatif lain lah kalau mau membangun SMA bangunlah SMA, jangan menggu-

Cerdas Cermat Kebudayaan BERBAGAI cara dilakukan Museum Negeri NTB dalam memperkenalkan kebudayaan pada generasi muda NTB. Salah satunya, dalam waktu dekat, Museum Negeri NTB akan menggelar seleksi lomba cerdas cermat bertema kebudayaan.

Kepala Museum Negeri NTB, Drs. Zubair Muslim, menegaskan pihaknya konsisten ingin terus mengajak generasi muda NTB untuk mengenal kebudayaan pada generasi muda NTB. Dia menilai, nilai budaya (Suara NTB/dok) lokal saat ini mulai dilupakan Zubair Muslim generasi muda. Banyak di antara mereka sudah lupa. Padahal budaya lokal sebagai pembentuk identitas kebangsaan. “Kita akan gelar lomba cerdas cermat materi budaya,” ujarnya.

Untuk itu kata Zubair, penting dilakukan lomba cerdas cermat.

Mulai dari lomba cerdas cermat tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional. Khusus tingkat nasional, lomba cerdas cermat akan dilaksanakan mulai tanggal 5 April. “Kita mulai di Sumbawa, Bima, Dompu, KSB. Siswa sekolah di Lombok juga setelahnya. Yang juara di Lombok nanti lawan yang juara di Pulau Sumbawa, yang menang akan ke nasional,” jelasnya. (dys)

sur yang sudah ada,” sambung mantan Kasek SMAN 1 Mataram itu.

Di samping itu lanjut Adnan, kebutuhan pemerintah terhadap SMK juga masih. Maka yang harusnya dilakukan Dikbud adalah mendukung SMKSMK yang sudah ada, dengan cara memperbaiki kualitasnya.

Termasuk menambah fasilitas pendukung yang memungkinkan kualitasnya jadi lebih meningkat. ‘’Sekarang pemerintah harus mendukung memberikan apa, guru yang sesuai, guru prduktifnya harus ada, fasilitasnya mendukung belum bisa.

Jangan seperti sekarang membangun SMK fasilitasnya”.

Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/3) mendukung rencana Dinas Dikbud NTB mengubah 2 SMK Negeri di NTB menjadi SMA. “PGRI tetap mendukunglah. Namun harus diperhatikan sisi pengguna dan

masyarakat, apakah anakanak tidak keberatan, kajian itu harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Ia menyarankan diperlukan analisa oleh pemerhati pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengguna pendidikan, organisasi profesi sebagai mitra, dan juga tidak terlepas dari Komisi V DPRD yang mebidangi pendidikan. “Jangan sampai nanti memberikan dampak yang tidak bagus bagi pengguna itu,” saran Ali. Terpisah, pemerhati pendidikan, Drs. H. Syamsudin Anwar, mengatakan, pertimbangan diubahnya SMK menjadi SMA harus benar-benar matang. “Harus riil pertimbangan kenapa SMK menjadi SMA. Kalau SMA lulusan tanpa keterampilan, nanti mereka jadi apa? Ataukah malah tidak menambah pengangguran,” ujar mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan sudah melakukan kajian internal. Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) atau guru, merupakan hal mudah karena akan dilakukan muta-

an Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan, tanggung jawab keamanan server yang berkaitan dengan jaringan ada di Kemendikbud. Sementara berkaitan dengan permasalahan di SMAN 1 Mataram, menurutnya jika terjadi pada server di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah.

“Kalau server sekolah itu menjadi tanggung jawab dari teknisi sekolah,” ujar Abdurrosyidin dihubungi Kamis (15/3).

Dalam hal ini, persiapan UNBK terus berjalan sesuai jadwal. Pihaknya juga sudah mengoordinasikan dengan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Syamsudin Anwar

H. Muh. Suruji

si dari dan ke sekolah terdekat sesuai hasil pemetaan.

Disinggung terkait saran adanya uji publik, Suruji menepis saran itu. Menurutnya pemerintah sudah mendirikan hampir 250 SMA dan SMK negeri, tidak perlu memakai hal seperti itu. “Kok repot sekali. Pemerintah sudah mendirikan hampir 250 SMA dan SMK Negeri tidak pakai gitu-gitu,” katanya.

Sebelumnya ia menjelaskan, alasan digantinya dua SMK itu menjadi SMA dikarenakan masyarakat Kota Mataram cenderung memilih SMA untuk melanjutkan sekolah. Selain

itu, khusus di SMKN 8 Mataram yang merupakan SMK kesehatan, tidak dilanjutkan, karena saat ini tidak ada lagi yang membutuhkan tenaga kerja bidang kesehatan dengan ijazah SMA. “Sekarang minimal DIII, makanya itu tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara di SMKN 9 Mataram, Suruji menjelaskan, SMKN 9 Mataram sebenarnya tidak ditutup, tapi di-regrouping atau digabung dengan SMKN 5 Mataram. Menurutnya lahan di SMKN 5 Mataram masih cukup luas mencapai lebih dari 3 hektare. “Kalau SMA kuota per

kelas bisa 36, minimal nanti SMK sebanyak 42 di satu rombongan belajar, itu makanya kita per sedikit, karena masyarakat Kota Mataram lebih tertarik di SMA,” ujarnya.

Nantinya, SMAN 9 Mataram yang akan menempati gedung SMKN 8 saat ini akan melengkapi sekolah di zonasi Kecamatan Cakranegara. Sementara SMAN 10 Mataram yang mengganti SMKN 9 akan melengkapi zonasi sekolah di Kecamatan Ampenan, yang selama ini hanya SMAN 2 Mataram yang menjadi rebutan pendaftar di zona itu. (dys/ron)

Latih Keterampilan Siswa Lewat Prakerin Mataram (Suara NTB) SMK Yarsi Mataram melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di Rumah Sakit Islam (RSI), mulai 13 Maret sampai dengan 23 April 2018 nanti. Melalui prakerin, siswa dilatih untuk menerapkan keterampilan yang didapatkan di sekolah.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., Rabu (14/3) mengatakan, mulai Selasa lalu siswa SMK Yarsi dilepas untuk mengikuti prakerin klinik di RSI. “Tujuan untuk memberikan siswa skill atau keterampilan, sehingga bisa digunakan untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di sekolah,” kata Wahyu.

Selain itu, menurut Wahyu, melalui prakerin itu juga dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan pada masing-masing siswa dan siswi. Di sana mereka juga

melatih keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat bekerja dengan baik. “Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan pada masingmasing siswa. Serta melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi, sehingga dapat bekerja dengan baik,” jelasnya.

Dengan siswa dilepas di industri, menurut Wahyu hal itu bisa melahirkan sikap bertanggungjawab, disiplin, sikap mental, dan etika yang baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Juga bisa menambah kreativitas siswa agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. “Memberikan motivasi sehingga siswa/i bersemangat dalam meraih citacita mereka. Serta melatih siswa/i agar dapat membuat suatu laporan yang terperinci dari apa saja yang mereka kerjakan selama praktik kerja industri,” pungkas Wahyu. (ron)

Gangguan Server Jadi Tanggung Jawab Sekolah Mataram (Suara NTB) Permasalahan server yang terjadi di sekolah, seperti diretas di lingkungan sekolah, merupakan tanggung jawab sekolah sendiri. Sementara untuk tanggung jawab keamanan server ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada Selasa (13/3) lalu, salah satu server di SMAN 1 Mataram diduga diretas dan menghambat gladi bersih Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) selama beberapa saat.

Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layan-

(Suara NTB/dys)

H. Adnan Muchsin

sekolah-sekolah penyelenggara untuk memperketat pengamanan peralatan UNBK. “Persiapan UNBK on the track. Antisipasi keamanan peralatan sudah dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara, dengan menambah personel keamanan dan sistem jaga bergilir,” ujar Rosyidin.

Sementara untuk mengantisipasi listrik padam atau jaringan internet yang bermasalah, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan berkoordinasi dengan PLN dan Telkom.

Terpisah, Kepala Dinas Dik-

bud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan akan ada pengawasan juga dari Dinas. Nantinya akan melalui teknisi di Dikbud.

Selain itu akan berkonsultasi dengan paniti UN tingkat nasional.

UNBK SMK akan dilakukan pada 2, 3, 4, dan 5 April mendatang mengujikan mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara UNBK SMA dihelat pada 9, 10, 11, dan 12 April nanti dengan mengujikan mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. (ron)

(Suara NTB/ist)

BACA ALQURAN - Para santri dan santriwati Ponpes Sirajul Huda sedang membaca Alquran merupakan bagian dari program Tahfizul Qur’an yang dikembangkan pihak ponpes.

Mengenal Ponpes Sirajul Huda

Berdiri karena Kebutuhan Pendidikan Masyarakat Praya (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Sirajul Huda, adalah salah satu lembaga pendidikan terdapat di Kabupaten Lombok Tengah.

Ponpes ini mengelola tiga jenjang pendidikan yaitu Madrasah Diniyah Islmiyah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Kelahiran ponpes dengan ratusan santri itu diawali adanya kebutuhan masyarakat Repok Sintung Desa Taman Indah, memiliki sebuah lembaga pendidikan.

Desa Taman Indah merupakan desa pemekaran dari Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Mayoritas masyarakatnya merupakan petani dan buruh. Secara umum, keadaan ekonomi masyarakat Repok Sintung tergolong menengah ke bawah. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah.

“Akibatnya, banyak anakanak tidak dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun, sehingga mereka membantu orang tua bekerja di sawah, memelihara sapi dan ada yang pergi mencari nafkah mengikuti orang tuanya,” tutur Aliman, Pimpinan Ponpes Sirajul Huda, mengenang situasi masyarakat sebelum adanya ponpes.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Aliman salah satu warga Dusun Repok Sintung Desa Taman Indah melanjutkan studi setelah tamat SD pada tahun 1993 ke

Yayasan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu hingga Madrasah Aliyah (MA). Setamatnya, Aliman mengabdikan diri dan tinggal di Asrama Ponpes. Di sana, dia belajar menimba ilmu dan sering mewakili Pimpinan Yayasan untuk menghadiri undangan yang tidak sempat dihadiri.

Ditunjuknya Aliman menghadiri undangan-undangan itu karena keistimewaan Aliman. Sejak awal, sudah ada tanda-tanda kelak akan menjadi pemimpin di masyarakanya. Setelah dia tinggal selama 12 tahun di Yayasan Qomarul Huda BaguPimpinan TGH. Lalu Turmuzi Badruddin, dia minta izin kepada pimpinan Yayasan untuk pulang membangun masyarakatnya.

Sepulangnya,Aliman yang lahir pada 1981 ini selama dua tahun melihat besarnya tuntutan masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya untuk diajarkan Alquran yang semakin banyak. Dia pun pergi ke Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu untuk menceritakan keadaan yang terjadi di masyarakatnya. Momentum itu dimanfaatkan Aliman untuk meminta restu gurunya TGH. Lalu Turmudzi Badaruddin untuk mendirikan cabang. Maka beliau merestui apa yang menjadi niat tulus sang murid. Akhirnya beliau pun menentukan hari dan tanggal peletakan batu pertama pembangunan yang langsung dilakukan oleh TGH. Tur-

mudzi Badaruddin dan beberapa tokoh ulama lainnya.

Setelah selesai acara peletakan batu pertama, TGH. Lalu Turmudzi Badarudin memberi nama Yayasan Pondok Pesantren dengan nama Ponpes Sirajul Huda yang berarti “Lampu Petunjuk”, dengan harapan akan menjadi ladang amal dan riyadul jannah, tempat menimba ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.

Kini, eksistensi Yayasan Pondok Pesantren Sirajul Huda Repok Sintung memiliki nilai strategis dan signifikan, di mana dalam garis vertikal telah mewujudkan tugas primordial manusia dengan Allah SWT, yakni sebagai khalifah fil ardh.

Dalam garis horizontalnya, Yayasan Pondok Pesantern Sirajul Huda Repok Sintung telah membantu anak-anak dengan latar belakang ekonomi lemah, putus sekolah, anak-anak yatim piatu diberikan kesempatan belajar di pendidikan formal maupun non formal, program-program yang dilaksanakan di yayasan tersebut adalah Madrasah Diniyah Islmiyah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sirajul Huda pada tahun 2008, Madrasah Aliayah (MA) Sirajul Huda pada tahun 2016, Panti asuhan, dan Tahfizul Qur’an.

“Bahkan ada juga yang mondok dari Sekotong Lombok barat,” ungkapnya seraya berharap Ponpes dapat memberi manfaat bagi peningkatan kualitas generasi di NTB. (dys)

Peningkatan Mutu Lewat Kelas Pembinaan Khusus Mataram (Suara NTB) Peningkatan mutu di sekolah diupayakan dengan berbagai cara, salah satuya melalui kelas pembinaan khusus. Itu juga yang akan dilakukan oleh SMAN 1 Mataram dengan membentuk kelas pembinaan khusus olimpiade.

Hal itu disampaikan Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM. Menurutnya, pihaknya ke depan akan membentuk kelas pembinaan khusus olimpiade, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu.

“Di tahun ajaran baru akan ada kelas pembinaan khusus untuk olimpiade,” katanya.

Selain itu, ada pembenahan sarana dan prasarana di SMAN 1 Mataram. Menurut Jauhari,

di SMAN 1 Mataram sarana sudah lengkap, tapi ada beberapa yang sudah kedaluwarsa, itulah yang akan diperbaiki.

“Dari sisi lain sudah mendukung untuk pembelajaran dan peningkatan mutu,” ujarnya.

Ia mengakui tantangan yang harus dihadapinya adalah mempertahankan prestasi yang dimiliki SMAN 1 Mataram selama ini. “Hanya tinggal mempertahankan (prestasi) yang sudah ada, di samping meningkatkan,” ujar Jauhari.

Ia mengakui mempertahankan nama baik SMAN 1 Mataram cukup sulit. Terlebih lagi saat ini sudah banyak tumbuh sekolah dengan raihan akreditasi A yang sama dengan SMAN 1

Mataram. belum lagi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi, di mana siswa hanya dapat memilih sekolah sesuai zona tempat tinggalnya. Ini memungkinkan persebaran siswa yang berprestasi merata di semua sekolah.

“Beban di SMAN 1 Mataram rupanya ringan, padahal berat, mempertahankan nama baik sekolah itu sulit. Kalau sekolah lain, saya bisa bilang, oke satu tahun, kalau SMAN 1 Mataram mempertahankan atau meningkatkan ini rumusnya terlalu banyak. Karena di sini sarana sudah lengkap, kalau bisa, naikkan sedikit dari mempertahankan,” harapnya. (ron)

SUARA NTB Jumat, 16 Maret 2018

Halaman 11

Enam Pengcab Bakal Menolak Musprov IPSI NTB Mataram (Suara NTB) Rencana pengurus cabang olahraga pencak silat menggelar Musprov IPSI NTB di Lombok Tengah (Loteng),23-24 Maret mendatang mendapat penolakan dari enam Pengcab. Pencab IPSI Lombok Barat (Lobar) misalnya menyatakan sikap menolak digelarnya pemilihan kembali pimpinan Pengprov IPSI NTB tersebut.

Penolakan Musprov IPSI NTB itu tidak hanya datang dari Lobar. Namun informasinya lima Pengcab yang memilih H. Agus Hidayatulloh di Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu dipastikan akan menolak keinginan pengurus IPSI NTB demisioner untuk menggelar kembali Musprov IPSI NTB tersebut.

“Kami dari IPSI Lobar menolak adanya keinginan IPSI NTB demisioner menggelar Musprov. Dan kami yakin lima Pengcab yang menduku-

ng H. Agus Hidayatulloh juga akan menolak,” ucap Ketua Pengcab IPSI Lobar, Dr. Lalu Tajuddin kepada Suara NTB, via ponselnya, Kamis (15/3).

Menurut Tajuddin, enam pimpinan Pengcab IPSI yang bakal menolak Muspov IPSI NTB itu yakni Pengcab IPSI Lobar, Kota Bima, Kabupaten Bima, KSB, Loteng dan Kota Mataram. “Saya yakin keenam Pengcab ini akan menolak digelarnya Musprov IPSI NTB di Loteng,” jelasnya.

Dijelaskan, alasan enam

Pencab IPSI kabupaten/kota menolak adanya Musprov IPSI NTB itu karena memang kepengurusan IPSI NTB sebelumnya telah melaksanakan Musprov IPSI NTB di Mataram bulan Februari lalu.

Musprov yang di inisiasi oleh tujuh Pengcab itu memilih H. Agus Hidayatulloh menggantikan ketua umum IPSI NTB Demisioner, H. Wahyuddin.

Menurut Tajuddin, hasil Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu sudah berlangsung sesuai AD/ART IPSI. Tinggal

Anas Ingin Berlaga di ”Mangupura Cup 2018”

pengurus IPSI NTB demisioner memberikan laporan kepada PB IPSI bahwa IPSI NTB sudah melaksanakan Musprov.

“Sebenarnya surat dari PB IPSI itu semacam himbauan untuk menggelar Musprov. Dan musprov IPSI NTB sudah dilaksanakan. Bukan kami tidak setuju adanya Musprov, tapi kenapa Musprov dilakukan lagi sementara sudah diketahui bahwa enam cabor tetap mendukung H. Agus,” jelasnya.

Saran Tajuddin, sebaiknya pihak IPSI NTB tidak menghabiskan energi untuk menggelar Musprov IPSI NTB. Karena sudah pasti bahwa enam Pengcab kabupaten/ kota akan tetap mendukung ketua terpilih, H. Agus Hidayatulloh sebagai ketua IPSI NTB periode 2018-2023. (fan)

Puluhan Atlet Atletik Dipanggil untuk Pelatda 2018 Mataram (Suara NTB) Jumlah atlet atletik yang mengikuti pemusatan

latihan daerah (Pelatda) Mayung 2018 bertambah dua kali lipat. Bila di tahun 2017 han-

ya 13 atlet, namun tahun ini terdapat sebanyak 27 atlet yang akan mengikuti Pelatda persiapan PON di Papua tahun 2022.

Sekretaris Pengprov PASI NTB, Akrin Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila sebanyak 27 atlet atletik akan dipanggil masuk Pelatda tahun 2018. Jumlah 27 atlet yang mengikuti Pelatda 2018 itu yakni terdiri dari 13 atlet Pelatda Mayung Utama dan 14 atlet Pelatda Mayung harapan.

“Total atlet atletik yang masuk dalam Pelatda 2018 sebanyak 27 atlet. Terdiri dari 13 atlet Pelatda Mayung utama dan Pelatda Mayung harapan,” jelasnya.

Dikatakan Akrin, jumlah 27 atlet yang masuk dalam Pelatda Mayung 2018 itu sudah pasti.

Pasalnya pihak Pengprov PASI NTB sudah menerima SK pemanggilan 27 at-

let tersebut.

Ditanya siapa saja 27 atlet atletik yang akan masuk dalam Pelatda tahun 2018, Akrin belum bisa membeberkan. Pasalnya penerbitan SK Pelatda Mayung akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum KONI NTB NTB, H. Andy Hadianto dalam acara silaturahmi pengurus KONI NTB, cabor, pelatih dan atlet Pelatda di Padepokan Silat GOR 17 Mataram, Kamis (15/3) malam.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi, yang juga wakil ketua I KONI NTB membenarkan bahwa SK Pelatda Mayung 2018 akan diterbitkan Kamis malam pada acara silaturahmi pengurus KONI NTB, cabor, pelatih dan atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram. “Nanti malam akan dibagikan langsung oleh ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Ditunggu saja,” ujar Suhaimi. (fan)

Shopian Anas

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Atlet kempo NTB, Shopian Anas terus mantapkan latihan di Dojo Universitas Mataram (Unram), Kamis (15/3) kemarin. Latihan tersebut dalam rangka persiapan mengahadapi event regional hingga nasional.

Shopian Anas yang dihubungi Suara NTB di Mataram kemarin mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Kejuaraan Shorinji Kempo “Mangupura Cup 2018” yang akan berlangsung di GOR Purna Krida Kerobokan, Badung-Bali, 28 Maret-1 April 2018. Dia berharap bisa ambil bagian di kejuaraan terbuka itu.

“Saya berharap bisa dikirim mengikuti kejuaraan Shorinji Kempo di Bali. Karena saya sudah persiapan menghadapi kejuaraan itu,” ucapnya.

Dikatakan Anas, persiapan menghadapi Mangupura Cup 2018 sudah berlangsung cukup lama. Pasalnya dia merupakan atlet Pelatda Mayung 2012 yang sudah setahun lebih menjalani latihan fisik dan teknik.

Sejak awal hingga akhir tahun 2017 Anas menjalani latihan terpusat di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Sementara menginjak awla tahun hingga sekarang dia latihan di Dojo Unram. Selama latihan dia didampingi oleh pelatih Agus Suharian.

Setelah menjalani latihan yang cukup panjang, Anas berharap bisa ambil bagian di kejuaraan Shorinji Kempo di Bali. Keikutsertaan dirinya di event itu untuk mengukur sejauh mana perkembangan kualitas teknik dan fisiknya.

Tak hanya ingin mengukur kemampuan, namun Anas juga ingin membuktikan bahwa dia layak berprestasi di event tersebut. Hasil event itu diharapkan dapat menjadi acuan pengurus cabor bahwa dirinya layak atau tidak dipertahankan di Pelatda Mayung 2018. (fan)

SUARA NTB Anak TK Yarsi Mataram Dites IQ

Halaman 12

Jumat, 16 Maret 2018

Mataram (Suara NTB) – TK Yarsi Mataram melaksanakan tes Intelligence Quotien (IQ) kepada peserta didik, sejak Senin (12/3) lalu sampai dengan Selasa (20/3) pekan depan. Pemeriksaan tes IQ bagi anak-anak untuk memetakan sejauh mana pengembangan kapasitas intelektual anak dan mengukur hambatan yang dialami olehnya.

Pengelola lembaga psikologi dan tumbuh kembang Yarsi yang juga psikolog, Rias Pratiwi Safitri, S.Psi., M.Psi., Kamis (15/3) mengatakan, tes IQ kepada peserta didik TK Yarsi dilakukan kepada 14 peserta didik.

“Kita mau memetakan sejauh mana sih pengembangan kapasitas intelektual anak peserta di sini, jadi alatnya

kita pakai untuk mengukur tingkat kecerdasan dan mengukur hambatan yang dialami oleh setiap anak,” jelasnya.

Tes IQ yang dilakukan secara individual, berbeda seperti yang diberikan kepada orang dewasa. Oleh karena itu, satu orang anak dites oleh satu tester selama satu jam.

Di situlah akan terlihat hasilnya secara detail. Saat itu akan diukur kemampuan otak kanan dan otak kiri anak, juga kemampuannya secara menyeluruh.

Rias menekankan, tes IQ bagi anak di TK Yarsi sangat penting, karena di masa tumbuh kembang bisanya anak mengalami hambatan, baik itu terkait dengan kondisi verbalnya atau non verbal.

“Kalau bahasa psikologinya, performance atau verbal, bi-

asanya hanya sebagian,” kata dosen STIKES Yarsi Mataram ini.

Jika diketahui apa hambatannya anak itu, maka akan menjadi dasar untuk melakukan konseling kepada orang tua anak itu, kepada guru anak itu untuk dilakukan stimulus kekurangan dari anak dan mengembangkan juga kelebihannya.

“Jadi kreativitasnya meningkat karena untuk anak TK belum ada calistung (baca tulis hitung), dia akan lebih mengembangkan kreativitasnya dan imajinasinya sehingga sangat penting kita tahu seberapa sih kapasitas intelektualnya,” jelas Rias.

Setelah dilakukan tes IQ, akan dibuatkan laporan. Kemudian dilanjutkan dengan kelas parenting untuk menye-

Jadi Rumah Sakit Pariwisata

RSUD Praya Terus Berbenah Praya (Suara NTB) Jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya terus melakukan pembenahan. Baik itu dari sisi kualitas layanan maupun kualitas fasilitas kesehatan yang dimiliki. Terlebih saat ini RSUD Praya telah ditetapkan sebagai rumah sakit pariwisata. Sebagai rumah sakit rujukan bagi para

wisatawan mancanegera di daerah ini.

“Status RSUD Praya sekarang sudah menjadi rumah sakit pariwisata. Di mana para wisatawan mancanegara sekarang rujukan ke RSUD Praya,” terang Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, Kamis (15/3).

Sebagai rumah sakit pariwisata, maka pembenahan di semua aspek layanan jadi komitmen pihak RSUD Praya.

Mulai dari pembenahan tenaga kesehatan, fasilitas layanan sampai fasilitas rumah sakit itu sendiri. Semua harus memenuhi standar yang sudah ditentukan.

Dari sisi fasilitas rumah sakit, pihaknya saat ini tengah fokus menuntaskan pembangunan ruang inap tambahan yang ada di lantai empat gedung RSUD Praya yang baru. Tahun ini juga, pihaknya juga akan menyiapkan ambulans tambahan khusus un-

tuk layanan rumah sakit pariwisata. Standar pelayanan untuk rumah sakit pariwisata juga beda dengan layanan umumnya. “Ambulans rumah sakit pariwisata itu beda.

Nanti kita siapkan khusus,” imbuhnya.

Diakuinya penunjukan RSUD Praya sebagai rumah sakit pariwisata merupakan hal baru. Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, tanpa mengesampingkan layanan bagi masyarakat umum di daerah ini. “Semua aspek layanan terus kita benahi. Terlebih dari status RSUD Praya sebagai rumah sakit pariwisata,” tandas Langkir. (kir)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

suaikan hasil tes IQ dengan hasil tes tumbuh kembang dari klinik, dan observasi guru di sekolah selama pembelajaran satu semester.

Waktu untuk tes diakuinya cukup panjang karena sangat bergantung dari suasana hati atau mood anak. “Dimulai sejak hari Senin lalu, tapi Senin satu orang, Selasa satu orang, hari ini empat orang, karena kondisi anak-anak kadang mood, kadang tidak mood,” pungkasnya. (ron)

TES IQ Peserta didik TK Yarsi saat mengikuti tes IQ. Tes IQ bagi peserta didik TK untuk mengukur kecerdasan dan hambatan yang dimiliki peserta didik TK.

(Suara NTB/ist)

Banyak Produk Tak Layak Edar di Pasar Tradisional Lobar Giri Menang (Suara NTB) Untuk menjaga kualitas bahan makanan agar tetap sehat, terhindar dari bahan-bahan berbahaya dan aman dikonsumsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram menggelar Forum Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Aman dari bahan berbahaya di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan dilakukan di Ruang Rapat Umar Maye Kantor Bupati Lobar, Kamis (15/3).

Kepala BPOM Mataram, Dra. Ni G.A.N Surningsih, Apt.

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

MM mengatakan kegiatan advokasi dilakukan untuk menyukseskan pengawasan terhadap makanan menjelang hari raya lebaran. “Berdasarkan data yang kami dapat, bahwa di Lombok Barat ini ada 36 pasar fungsional yang di dalamnya terdapat 573 kios.

Bahwa hasil pengawasan di Balai Besar POM Mataram bahwa di pasar-pasar itu masih ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, dari pengawasan itu terdapat 45 persen,” jelasnya.

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan implementasi UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas terwujudnya pasar yang aman dari

bahan-ahan berbahaya. Pasar aman merupakan pasar percontohan yang diintervensi oleh Badan POM, di mana secara periodik dilakukan pengawasan terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan dalam periode pengawasan terakhir tidak ditemukan adanya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan.

Sementara itu, Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan rutin dilakukan.

Pihaknya juga siap berkomitmen menyukseskan program Pasar Aman tersebut.”Saya menginginkan setelah sosialisasi ini, jangan sekadar seremonial saja. Saya setuju kalau dilakukan semacam kesepakatan apa yang menjadi peran Pemda, apa yang menjadi peran Balai

Besar POM supaya selesai sosialisasi ini, pasar-pasar yang ada di Lombok Barat bisa tertangani apa yang menjadi masalahnya dan aman dari bahan berbahaya,” ujar Taufiq.

Taufiq meminta Kepala Bappeda yang juga hadir dalam forum tersebut untuk menganggarkan kegiatan serupa. Dirinya berharap dengan komitmen dan dukungan dari pemerintah mampu menciptakan pasar yang sehat, bersih dan aman dari bahan berbahaya sehingga menguntungkan penjual dan pembeli. “Supaya pertemuan ini bermakna dan sebagai pembanding untuk belajar memilih mana makanan yang tidak mengandung bahan berbahaya dalam membeli makanan. Dan ini sangat penting untuk generasi yang akan datang,” tuturnya. (her)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) (Suara NTB/her)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

FORUM ADVOKASI - Balai BPOM Mataram menggelar Forum Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Aman di Pemkab Lobar, Kamis (15/3)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO),Krmlmran:PT.LenkoSurya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 16 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 16 Maret 2018

Halaman 14

BERBAGI - Serangkaian Hari Raya Nyepi Saka 1940 yang jatuh pasa Sabtu (17/3), Manajemen Harian Suara NTB, Radio Global FM Lombok, suarantb.com dan Ekbis NTB berbagi kebahagiaan dengan warga sekitarnya yang merayakan Nyepi. Tampak Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino menyerahkan bingkisan Nyepi kepada salah seorang warga, Kamis (15/3) kemarin.

Tujuh Hakim NTB Dijatuhi Sanksi Mataram (Suara NTB) Sedikitnya ada tujuh hakim di NTB yang dijatuhi sanksi karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Meski dianggap sanksi ringan, diharapkan ini menjadi efek jera, sehingga (OTT) terhadap hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi mencoreng profesi hakim.

Rinciannya, tiga hakim di PN Mataram, tiga hakim di PN Dompu dan satu hakim di PN Raba Bima. Tujuh hakim itu tercatat melakukan pelanggaran sejak tahun 2017 sampai Februari 2018.

Rata rata mereka melakukan pelanggaran ringan dan dijatuhi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis.

Namun tak dibeberkan jenis pelanggaran para hakim tersebut, dengan alasan ker-

ahasiaan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial (KY).

Adanya pelanggaran ini menurut Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH, tidak lepas dari godaan pada hakim yang sedang menjalani profesi.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh hakim dan warga pengadilan di NTB khususnya, untuk benar benar menjaga marwah dan martabat

hakim dan lembaga peradilan.

“Hindari seluruh potensi pelanggaran yang memungkinkan terjadi. Sungguh menjadi tamparan bagi kita semua, ketika wajah pengadil yang diharapkan besar dapat memberi rasa keadilan, justru berbuat diluar batas kewajaran dan standard etika,” tandas Ridho.

Dibahas juga soal OTT yang dilakukan KPK terhadap hakim di Tangerang. Menurut

peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH, OTT atas oknum hakim Pengadilan Negeri Tanggerang oleh KPK patut menjadi pelajaran bagi hakim yang lainnya, termasuk di NTB. “Di NTB kita sudah punya pengalaman kasus bagaimana para oknum penegak hukum mencoba memainkan suatu perkara. Kita sebut saja pada tahun 2013 kejaksaan negeri praya yakni Subri selaku Kepala Kejaksaan Negeri Praya ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan menerima ratusan juta rupiah terkait suatu perkara. Di dalam kasus ini melibatkan sejumlah oknum hakim,” jelasnya. (ars)

RADIO

Sinergi Berantas Korupsi

Gubernur dan Bupati/Walikota akan Teken PKS dengan APH Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat sinergi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Penguatan sinergi itu, diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan di tingkat pusat, PKS tripartit antara Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI telah dilaksanakan pada akhir Februari lalu. PKS tersbeut akan ditindaklanjuti di daerah. Yakni

penandatanganan PKS antara Gubernur dengan Kajati dan Kapolda NTB. Kemudian, Bupati/Walikota dengan Kajari dan Kapolres se – NTB. Penandatangan PKS untuk Provinsi NTB direncanakan dilakukan secara serentak dengan seluruh Kabupaten/Kota se- NTB, dijadwalkan pada minggu akhir bulan Maret ini.

“Kami masih menunggu jadwal dari Irjen Kemendagri,’’ ujarnya, Kamis (15/3).

Ibnu mengatakan, penandatangan PKS tersebut akan dihadiri pejabat Kemendagri, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Dengan adanya PKS ini, maka kedepan, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH akan semakin intens berkoordinasi dan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan baik.

Ibnu menjelaskan Menda-

gri Tjahjo Kumolo saat sosialisasi PKS antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi, di Jakarta akhir bulan lalu mengingatkan agar aparat di daerah agar terus memperkuat sinergi. Ia meminta agar setiap laporan masyarakat terkait indikasi korupsi harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH. Mendagri menekankan bahwa koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum. Pendekatannya adalah mengedepankan hukum administrasi. Sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah..(nas)

SUARA NTB

Jumat, 16 Maret 2018

TGH. Ibnu Kholil: Ali BD Jujur dan Konsisten Dari Hal. 1 Pandangan TGH Kholil terhadap penilaian TGH Turmuzi ini adalah Ali BD sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sangat faham dengan keinginan para ulama dan langsung merealisasikannya.

Yang lain hanya bisa berjanji namun realisasinya jauh.

Yang lain katanya hanya bisa berkata-kata dan tidak memberikan bukti secara nyata.

Sangat beda dengan Ali BD, tidak banyak berkata-kata namun langsung memberikan bukti nyata atas apa yang telah dikatakan.

Melihat figur kepemimpinan Ali Dachlan, tuan guru asal Lombok Tengah ini berharap bukan hanya Lotim yang merasakan kepemimpinan Ali BD. Ali BD bisa menjadi Gubernur NTB. Kepribadian pemimpin seperti Amaq Asrul ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Dikatakan, hanya Ali BD yang konsisten melaksanakan program-program demi kemaslahatan umat. Ini juga yang sudah dirasakan bersama dengan tokoh tuan guru lainnya yang menyebut Ali BD layak untuk NTB ke depan.

Ali BD juga sangat ringan tangan atau suka membantu.

Bahkan lebih sering dengan harta pribadinya. Pernah pondok pesantren yang dipimpin tuan guru ini diberikan bantu-

an secara rahasia. Membantu dengan ikhlas tanpa sepengetahuan jemaah.

Karena memang Ali BD ini tidak suka memamerkan apa yang sudah dilakukan.

Kejujuran dan konsistensi Ali Dachlan ini juga terlihat dari upayanya memperjuangkan kebenaran syariat Islam. Seperti syariat zakat.

Pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam inilah yang harus diangkat. Keyakinan TGH Ibnu Kholil, jika zakat yang merupakan rukun Islam ini dilaksanakan dengan baik, maka akan bisa membantu masyarkaat miskin. ‘’Ini yang membuat saya salut dengan beliau (Ali BDred),’’ kata TGH Kholil.

Setiap tahun, Lotim selalu ramai dengan peringatan tahun baru Islam.

Lotim di era kepemimpinan Ali BD ini meramaikan tahun baru Muharam dengan Festival Muharam. Beda dengan yang lain yang saat diminta dana untuk perayaan tahun baru Islam beralasan tidak ada anggaran.

TGH Ibnu Kholil ini berharap, Ali BD terus mensyiarkan syariat Islam khususnya di Lombok dan di NTB pada umumnya.

Karenanya sangat ia dambakan Ali BD ini bisa menjadi pemimpin NTB. (*)

Tak Hanya Industri, Perajin Tahu Tempe juga Kekayaan Budaya Kota Dari Hal. 1 Hal itu, kata Ali, menunjukkan prospek peluang usaha tahu tempe sangat terbuka. Dalam bisnis, lanjut dia, yang paling penting adalah pasaran produk usaha. ‘’Masa depan pedagang tahu ini lebih menjanjikan. Pedagang sedikit tapi pasarnya banyak,’’ kata dia.

Selama ini, tidak hanya di Lombok tetapi juga di seluruh Indonesia keluhan yang sering dilontarkan perajin tahu adalah ketersediaan bahan baku kedelai. Tak hanya itu, apakah kedelai dimaksud dihargai dengan layak sehingga perajin dapat meraup keuntungan yang pantas.

Persoalan itu, kata Ali, memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan. ‘’Ekonomi yang dihadapi NTB sampai sekarang, kurangnya perhatian. Selama ini lepas dari kebijakan yang berskala provinsi,’’ terangnya.

Calon gubernur nomor 4 yang berpasangan dengan calon Wakil Gubernur TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni ini mengatakan ada intervensi kebija-

kan yang bisa diambil. ‘’Bantuan mesin sudah ada, tetapi perlu ada aspek permodalan. Kalau pemerintah menganggap industri kecil ini memberi sumbangan besar pada katup perekonomian domestik lokal maka harus diperhatikan dengan baik,’’ paparnya.

Industri kecil tak bisa dianggap remeh. Menurut pria yang juga akrab disapa Amaq Asrul ini, industri kecil rumahan seperti tahu dan tempe menciptakan lapangan kerja. ‘’Pemerintah tidak boleh siasiakan potensi. Apakah negara memerhatikan rakyatnya atau tidak?

Apakah semua sektor masyarakat diperhatikan,’’ tanya Ali. Dia menganggap industri tahu tempe harus beranjak ke industri modern dan disesuaikan dengan tata kelola lingkungan. ‘’Jadi harus diperhatikan secara khusus tidak hanya sektor produksinya saja, tapi ini juga direncanakan sebagai kekayaan budaya kota,’’ cetusnya. (why)

Industrialisasi dan Pengentasan Kemiskinan Dari Hal. 1 Kegiatan idustri-industri rumahan seperti yang ada di Kota Mataram sebutnya harus terus bisa ditingkatkan.

Tidak kemudian dibiarkan hilang tanpa pertumbuhan.

Kota Mataram disebut Amaq Asrul sudah lama tekenal sebagai daerah industri.

Industrialisasi menyerap banyak tenaga kerja. Akan tetapi, pabrikdi Kota Mataram satu per satu menghilang karena kalah saing. Hilangnya industri menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Kemunduran industri ini tidak boleh dibiarkan.

Dalam pembangunan ekonomi, NTB tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai satu-satunya sektor riil dalam menumbuhkan perkonomian masyarakatnya. Terlebih diketahui tingkat kepemilikan lahan pertanian sangat terbatas.

Lombok khususnya hanya 42 persen dari jumlah penduduknya yang memiliki lahan rata-rata 0,3-0,5 hektar.

Agar perekonomian NTB bisa bergerak cepat, solusinya adalah menumbuhkembangkan industri.

Lapangan kerja ini harus ditingkatkan. Ali Dachlan mencontohkan kota-kota besar di Jawa, seperti Surabaya banyak pusat-pusat perbelanjaannya yang selalu ramai.

Hal ini karena adanya geliat industri. Ada pekerja-pekerja di pabrik yang selalu terima gaji tiap bulan.

Fakta tutupnya salah satu pusat perbelanjaan di Lombok Barat ini dinilai Ali Dachlan sebagai bukti lemahnya perekonomian masyarakat di NTB. Calon gubernur yang maju bersama rakyat ini mendorong terus kegiatan industri, mulai industri rumahan hingga membangun pabrik.

Dari Ampenan sampai Sape sejauh ini terbilang tidak ada pabrik.

Dorongan industri sudah pasti dengan dukungan per-

modalan. Akses permodalan yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat harus terjawab. Penyediaan lembaga keuangan yang bisa memberikan akses modal ini akan coba disajikan di NTB. Bantu masing-masing kabupaten/kota untuk mengembangkan lembagalembaga keuangan milik pemerintah yang bertujuan memudahkan masyarakat.

Kata Ali BD, akibat lapangan kerja yang tidak tersedia, perputaran ekonomi pasti lesu. Amaq Kake ini mengungkapkan, rakyat yang mengembangkan ekonominya harus turut disentuh dengan program pemerintah.

Peran pemerintah membantu warga agar terhindar dari kemiskinan.

Pemerintah dikatakan harus terus mendorong Industri rumahan. Pemerintah juga harus memperhatikan lingkungan kerja pelaku industri. Termasuk juga diantaranya ketersediaan bahan baku dan sarana pendukungnya.

Tegas Amaq Asrul, siapapun jadi gubernur harus memperhatikan semua persoalan yang dihadapi masyarakat. Industri yang mengalami kekurangan modal sediakan akses modal. Kurang bahan baku, berikan solusi mengatasi persoalan bahan baku.

Seperti industri tahu yang kekurangan bahan baku kedelai.

Dituturkan, banyak orang di Indonesia kaya raya karena pabrik tahu-tempe.

Bahkan Jepang sebagai negara maju sekarang mengembangkan pabrik tahu. Padahal, duluJepang belajar membuat tahu di Indonesia.Mereka berhasil mengembangkan pabrik tahu modern kemudian kini kembali mengirim tahu ke Jakarta dan kota besar lainnya. (rus)

Halaman 15

Tambahan 150.000 Kartu Pangan Non Tunai Dibagikan Pertengahan Tahun Mataram (Suara NTB) NTB mendapatkan tambahan kartu bantuan pangan dalam bentuk non tunai kepada sebanyak 150.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pertengahan tahun ini, kartu-kartu tersebut dijadwalkan akan dibagi.

Dua kabupaten sasaran pendistribusiannya adalah Lombok Timur dan Bima.

Masing - masing dibagikan sebanyak 3.860 kartu di Kabupaten Bima. Sisanya, sebanyak 146.140 kartu akan dibagikan di Kabupaten Lombok Timur. ‘’Bulan Juli ini akan dilaunching (bagikan),” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Subhan Hasan di Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB. Pada Kamis (15/3) kemarin, seluruh pengelola e-warung dan ndamping di Kota Mataram dikumpulkan di Bank Indonesia. Mereka dikumpulkan dalam rangka sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai, serta evaluasi pelaksanaan tahun 2017 dan persiapan pendistribusian tahun 2018 ini.

Subhan Hasan menyebut bantuan sosial non tunai ini contoh di 12 kabupaten kota

di Indonesia. Salah satunya Kota Mataram. Tahun 2017, Kota Mataram mendapatkan jatah sebanyak 25.000 kartu non tunai ini. Dari jumlah itu, 20.100 kartu yang sudah didistribusikan. Sisanya sebanyak 4.900 kartu masih tertahan lantaran sasaran penerimanya masih perlu divalidasi dan verifikasi.

Subhan mengatakan, persoalannya ada calon penerima yang telah meninggal. Ada juga statusnya telah berubah dari miskin menjadi mandiri.

Meskipun begitu, mereka yang belum dibagikan kartu ini jatah sebesar Rp.110.000 per KPM tak terganggu. Atau tetap ditransfer ke rekening masingmasing kartu. Terhadap bantuan non tunai ini. Penerima manfaat tak diperbolehkan mengkonversinya ke produk diluar komoditas pangan.

Karena itulah. Peran pendamping dan pengelola ewarung harus ikut mengawasi

BNPB Verifikasi Kerusakan Akibat Bencana di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melaporkan kerusakan pemukiman warga dan fasilitas umum ke pemerintah pusat, dengan harapan segera turun anggaran tanggap darurat.

Sebab sejak Januari lalu, puluhan rumah, jalan dan fasilitas umum lainnya rusak.

Kerusakan itu terjadi di sejumlah daerah seperti Lombok Barat, Lombok Timur dan Dompu yang tersapu banjir beberapa waktu lalu.

Atas permintaan itu, Kamis (15/3) kemarin Plt. Deputi Penanganan Darurat BNPB Yolak Dalimunthe, turun ke NTB untuk melakukan verifikasi langsung. Diawali dengan turun ke Lombok Barat dan dilanjutkan ke Lombok Timur pagi kemarin.

Berdasarkan data terdampak kerusakan, 25 meter ruas jalan di Lombok Timur rusak parah, dua bendungan dan 250 meter tanggul. Di Dompu, satu bendungan rusak dan 210 meter jalan rusak. Sedangkan di Lombok Barat,hanya tercatat 3.058 rumah warga terdampak.

Tidak hanya di tiga daerah tadi, untuk terdampak banjir dialami seluruh warga di NTB akibat banjir beruntun beberapa waktu lalu, sehingga total warga terdampak 8.774 orang. Sedangkan kerusakan jembatan empat unit, kerusakan jalan 25 meter dan empat buah bendungan.

Yolak Dalimunthe kepada Suara NTB menjelaskan, data yang disodorkan BPBD terkait

kerusakan infrastruktur umum dan milik warga itu sedang dilakukan verifikasi.

“Kami hari ini cek dulu seperti apa kondisi di lapangan.

Baru kita bisa tentukan berapa anggaran yang diperlukan untuk perbaikan,” katanya.

Pada dasarnya semua usulan dari BPBD dapat diakomodir dengan anggaran. Hanya saja diakuinya, tidak semua kebutuhan bisa terealisasikan. “Karena kita tahu situasi nasional, sedang Pilkada, sebentar lagi Pilpres, kan banyak pemangkasan. Tapi kita tetap memperhatikan setiap usulan dari daerah, termasuk dari NTB,” jelasnya.

Sementara Kabid Kedaruratan BPBD NTB, Agung Pramuja menjelaskan, data data kerusakan akibat banjir dan longsor di NTB sebelumnya sudah diserahkan ke BNPB. Atas usulan itu, kemarin tim turun verifikasi. “Nah,berapa yang akan dianggarkan, kita tidak tahu. Yang penting data kerusakan sudah kita berikan.

Nanti pak Deputi yang akan menilai, berapa anggaran yang ideal untuk kerusakan yang terjadi pada fasilitas umum dan milik warga itu,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Agung Pramuja juga mengusulkan penambahan sarana dan prasarana (Sarpras) untuk Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD NTB. Mengingat kompleksnya bencana di luar banjir dan tanah longsor, kejadian pohon tumbang butuh penanganan cepat. (ars)

Sosialisasi bantuan non tunai di Bank Indonesia pemanfaatan bantuan ini agar tepat sasaran. Hadir juga pada kegiatan sosialisasi dari pihak bank pendukung penyedia kartu bantuan pangan non tunai.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani dalam kesempatan itu juga menyampaikan harapannya, bantuan ini akan membantu menurunkan ang-

Dari Hal. 1

Penerbangan Lombok Denpasar Tutup Seluruh penerbangan dari Lombok International Lombok

(LIA) menuju Bandara Ngurah Rai, Denpasar dan sebaliknya dipastikan ditutup selama perayaan Nyepi, Sabtu (17/3) besok. Ada sekitar 10 penerbangan yang dibatalkan, menyusul ditutupnya operasional Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali selama perayaan tahun baru Saka 1940 itu. ‘’Di rute ini (Lombok-Denpasar) setidaknya ada tiga maskapai yang melayani penerbangan,’’ ungkap Humas PT. AP I LIA, Nyoman Siang, kepada Suara NTB, Kamis (15/3) kemarin. Masing-masing Garuda Indonesia sebanyak, lima penerbangan. Kemudian Lion Air, tiga perbangan dan Wings Air

Mataram (Suara NTB) – Tiga kepala daerah di NTB mengajukan izin cuti karena menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam Pilkada, Juni mendatang. Mereka adalah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan izin cuti tersebut telah diajukan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Gubernur telah mengeluarkan izin cuti kepada Bupati Bima dan Wakil Walikota Mataram.

“Bupati Sumbawa juga sudah mengajukan izin cuti.

Izinnya sedang dalam proses,” kata Wirajaya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/3).

Berdasarkan regulasi yang ada, Wirajaya menjelaskan bagi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang akan menjadi jurkam. Maka harus mendapatkan izin cuti dari Mendagri melalui gubernur. Sedangkan bagi anggota DPRD yang akan menjadi jurkam, cukup dengan izin cuti dari pimpinan dewan.

Ketika ditanya apakah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan mengajukan cuti untuk menjadi jurkam?

Wirajaya mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada perintah untuk mengurus izin cuti gubernur ke Mendagri.

“Kita menunggu saja kalau

sebanyak dua penerbangan.

Penerbangan rute LombokDenpasar termasuk penerbangan yang cukup padat. Ratarata penerbangan di rute tersebut selalu dipadati penumpang. Sehingga penutupan penerbangan di rute tersebut, cukup berdampak pada penumpang di LIA. ‘’Penutupan penerbangan akan berlangsung selama 24 jam. Terhitung sejak pagi tanggal 17 Maret sampai 18 Maret pagi,’’ terangnya. Adapun untuk penerbangan rute yang lain, seperti ke Surabaya, Jakarta dan rute-rute penerbangan lainnya tetap dibuka dan berjalan seperti biasa. (nas/kir)

Di Dompu, Ahyar - Mori Kukuhkan Lima Tim Relawan Dari Hal. 1 Kepada wartawan, Mori Hanafi mengutarakan pandangannya tentang kondisi masyarakat Dompu yang dijumpainya. Mori mengaku berbahagia bisa bertemu langsung dengan masyarakat Dompu.

Menurutnya, Kabupaten Dompu saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan hadirnya berbagai komoditas pertanian dan perkebunan.

Dua komoditas yang saat ini tengah menjadi primadona masyarakat Dompu adalah tebu dan jagung. Menurut Mori, dua komoditas ini telah membawa perubahan yang cukup banyak di tengah masyarakat Dompu.

Mori pun mengapresiasi pencapaian yang menurutnya juga berkat kebijakan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin ini. Mori menilai,

masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan Dompu saat ini perlu mendorong kemajuan ini ke titik pencapaian baru.

Ia menilai, setelah sukses mengembangkan komoditas tebu dan jagung, sudah saatnya masyarakat di Dompu menyongsong fase baru dengan menggalakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan menyokong industri pengolahan.

Bagi Mori Hanafi, strategi memperkuat UMKM berbasis industri pengolahan komoditas lokal ini adalah salah satu strategi yang telah dituangkan dalam sejumlah program pasangan Ahyar-Mori.

Salah satu dari enam program kerja NTB untuk Semua yang diusung Ahyar-Mori adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan angka kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah.

Melalui program ini, Ahyar-

transfer oleh pusat,’’ ujarnya.

Bantuan non tunai ini sekaligus menjadi edukasi ke masyarakat untuk terbiasa melakukan transaksi tanpa uang tunai.

“Jadi kalau belanja tidak boleh ada pengembalian lagi pakai permen. Sekecil apapun tetap terhitung,” demikian Achris.(bul)

Jadi Jurkam, Tiga Kepala Daerah Ajukan Cuti ke Gubernur

Nyepi, Penyeberangan Lembar – Padangbai Ditutup Sedangkan kapal terakhir yang diberangkatkan dari Pelabuhan Padangbai pada Sabtu (17/3) pukul 03.00 Wita.

Sementara untuk jadwal keberangkatan pertama, yakni kapal pertama diberangkatkan dari Pelabuhan Lembar tanggal 18 maret pukul 04.30 Wita. Sedangkan kapal pertama yang diberangkatkan, dari Pelabuhan Padangbai tanggal 18 Maret pukul 09.00 Wita.

ka kemiskinan. Achris mengatakan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau pemerintah daerah sangat fokus memprogramkan penurunan angka kemiskinan ini. ‘’Yang dapat bantuan ini kita harapkan akan berubah statusnya dari miskin menjadi tidak miskin. Karena yang diterima bersih, sebesar yang di-

Mori bertekad melahirkan 10.000 wirausahawan desa (villagepreneur) dan menggagas 1.000 Koperasi Syari’ah Masjid. Selain itu, membangun daerah khusus bisnis UMKM dan Menggalakkan Gerakan Pakai dan Cinta Produk Lokal NTB. Pasangan yang memiliki basis dukungan parpol terbesar ini juga akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Daerah (Samota, Sakosa, Kawasan Ama Hami Teluk Bima). Program 1 Desa, 1 BUMDes. Menciptakan 100 Desa Wisata yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB guna mendukung Program Wisata Halal. Juga, program NTB WoouW yang diarahkan pada pengembangan pariwisata massal berkelanjutan yang berkesimbangan dengan pariwisata halal, tematik, dan minat khusus pada semua potensi wisata unggulan. (tim)

ada perintah mengurus, kita urus. Tapi sampai saat ini belum ada perintah dari pak gubernur untuk mengurus izin cuti kampanye,” tandasnya.

Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, (TGB) disebut-sebut akan turun gunung sebagai jurkam di Pilkada NTB 2018, untuk pemenangan paslon Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah -Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Kesohoran ketokohon cucu

pahlawan nasional, TGKH. M. Zainudin Abdul Madjid, dinilai cukup kuat memberikan pengaruh dalam mendulang suara maksimal bagi kemenangan pasangan Zul-Rohmi.

Tidak heran, diinternal Partai Demokrat, mantan Ketua DPD Demokrat NTB itu disebut-sebut akan dijadikan jurkam bagi pasangan Zul-Rohmi saat kampanye akbar yang akan digelar di Sumbawa Besar dan Selong, Lombok Timur. (nas)

Pemprov Kekurangan 2.033 Tenaga Kesehatan dan Infrastruktur Dari Hal. 1 Akibatnya, beban kerja mereka bertambah. Ia mencontohkan, jika sebelumnya ada 10 jabatan fungsional terisi penuh. Kemudian ada yang pensiun dua orang. Maka delapan orang yang masih ada diberikan tambahan tugas.

‘’Otomatis beban tugas yang delapan orang akan bertambah.

Implikasinya, penambahan beban kerja kepada masingmasing personal yang ada. Itulah yang kemudian kita anggap kurang. Karena sudah lama tak pernah ada penerimaan pegawai, 2014 terakhir penerimaan CPNS,” tandasnya. (nas)

Belajar dari Tasik Dari Hal. 1 Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (15/3).

Namun katanya, ada satu yang beda yang NTB ingin belajar dari di Tasik. ‘’Di Tasik selain ada penghayatan keagamaan yang kuat saya lihat ada gerak kewirausahaan umat yang sangat menonjol,’’ ujar Tuan Guru Bajang (TGB)—sapaan akrab Gubernur NTB dua periode ini.

Menurut TGB, warga akan bisa jadi produktif kalau dua persen penduduknya usahawan. ‘’Saya haqqul yakin di Tasik ini jumlah usahawannya lebih dari dua persen,’’ katanya.

Di Tasik ada perda-perda yang menghadirkan kesejahteraan dan ketentraman. ‘’Kadang kita saat bangun daerah sifatnya yang terlihat.

Ada sebuah jebakan, jebakan itu namanya, keinginan untuk menghadirkan satu karya yang monumental. Fisik dapat terlihat sehingga kadang lupa yang sifatnya tidak terlihat.’’

TGB menangkap di Tasikmalaya, pembangunannya ada keseimbangan. Infrastruktur perlu ditata. Infra jasa pendidikan kesehatan tapi regulasi tata nilai wajib dijaga kuatnya.

Bahwa ada keseimbangan

antara hal hal yang sifatnya fisik dengan regulasi dan sistem tata nilai yang hidup di masyarakat.

Soal wisata halal? NTB sebenarnya mencoba merespons ketika provinsi lain pada 2015 tidak ada yang mau deklarasi sebagai provinsi dengan destinasi moslem friendly tourism.

Padahal jumlah potensi ini sebesar 200 milar dolar Amerika itu nilai wisata halal.

Indonesia tak dapat apa apa karena yang menikmati Malaysia. Thailand bahkan Jepang. ‘’Pada 2015 kami berani kan diri bangun dengan melakukan pembenahan melengkapi regulasi yang ada mencakup perda sektoral. Perda jangka menengah, masukan ke RPJMD. Kami lengkapi semua regulasi bangun komunikasi dengan bupati/ walikota dan pelaku usaha wisata yang sebelumnya mengira usaha ini akan mematikan.’’

Gubernur saya itu menyampaikan, bahwa wisata halal bukan membunuh tapi menciptakan pangsa pasar lebih besar. Dan kunjungan kita terus meningkat, terakhir pada 2017 sebesar 3,5 juta wisatawan. Jadi membangun segmen yang terinspirasi dari ajaran Islam membuka peluang baru. ini satu bukti paling riil dari NTB. (r)

Akper NTB Turun ’’Grade’’ Dari Hal. 1 “Karena berbagai pertimbangan yang ada, diminta untuk dikelola oleh daerah,” kata Yusron.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), pemerintah provinsi hanya punya kewenangan mengelola sekolah menengah atas yakni SMA/ SMK dan SLB. Sehingga, Akper NTB akan diubah menjadi SMK. Apakah Akper NTB akan dijadikan SMK Kesehatan atau SMK Pariwisata, Yusron mengatakan Pemprov masih melakukan kajian. “Masih kita teliti, mana yang baik,” ujarnya.

Sejak 2018 ini, Akper NTB sudah tidak menerima mahasiswa lagi. Sementara, mahasiwa terakhir yang diterima yak-

ni pada 2017 lalu. Semua mahasiswa yang masuk pada 2019 akan selesia menempuh pendidikan pada 2019 mendatang.

“Pada saat berhenti 2019, harapan kita ada peralihan yang soft. Berhenti Akper, langsung penerimaan siswa di sekolah tersebut, untuk sekolah SMK,” harapnya.

Jika melihat berbagai potensi yang ada di sekolah tinggi kesehatan milik Pemprov NTB itu, Yusron mengatakan maka paling cocok dijadikan SMK Kesehatan. Karena, tenaga pengajar, sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan dan lainnya cukup memadai. “Tapi wacanannya masih dipertimbangkan,” pungkas mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 16 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lelang Proyek RSUD Terkendala Penghapusan Aset Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, tidak bisa melakukan lelang gedung rehabilitasi medik. Proyek senilai Rp 18 miliar ini terkendala penghapusan aset.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan, proses lelang pembangunan gedung tiga lantai untuk rehabilitasi medik belum bisa dilakukan, karena menunggu proses penghapusan aset dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).

“Ini yang kita tunggu,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya, Kamis (15/3).

Dua versi yang muncul lelang proyek senilai Rp 18 miliar tersebut. Pertama, lelang boleh dilakukan sebelum penghapusan. Kedua, lelang bisa dilakukan setelah penghapusan aset.

Perbedaan ini diakui Jack, membuatnya bingung sehingga perlu dikonsultasikan ke Tim Pengawal dan

Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Saya juga bingung. Karena waktu kuliah di kedokteran tidak diajarkan yang begini - begini,” kelakarnya.

Pembahasan perencanaan lelang akan dibahas pekan depan bersama TP4D. Anggaran telah disiapkan , sehingga jangan sampai menimbulkan permasalahan.

Di satu sisi disampaikan pria yang hobi olahraga off road ini, tender pengadaan

obat Rp 5 miliar bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak ada masalah. Pengadaan obat diakui, idealnya melalui e katalog. Persoalannya, kadang obat dibutuhkan tidak tersedia, sehingga dimungkinkan melalui proses lelang. “Kalau pengadaan obat sudah kita tender,” akunya. Pengadaan obat ini pun tetap pengawasan dari

TP4D. Kejaks a a n m e n dampingi m u l a i proses perencanaan dan pengadaan. (cem)

H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/cem)