Edisi 15 Desember 2017 |Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 229 TAHUN KE 13

SUARA NTB

JUMAT, 15 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur TGB Sharing Konsep ’’Open Government’’ di Forum Para Pemimpin Asia Pasifik GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya menjadi salah satu pembicara kunci pada Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12). Pada forum yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla dan dihadiri para pemimpin pemerintahan serta para kepala daerah negara -negara Asia Pasifik itu, seperti Gubernur Bohol, Philipina, Edgar Chatto. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ars)

PEMBICARA KUNCI - Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara kunci pada Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).

Anggaran Pengamanan Minim

Firli

POLDA NTB mengajukan Rp 79 miliar anggaran pengamanan Pilkada serentak 2018. Besaran anggaran itu untuk rangkaian Pilkada NTB, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Bima. ‘’Kita sebenarnya mengajukan sampai Rp 79 miliar. Mungkin ada pertimbangan lain atau ada keterbatasan, yang diberikan Rp 35 miliar,’’ beber Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, Kamis (14/12). Dia mengakui, kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada serentak di NTB cukup besar. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R

Loteng Harus Proaktif PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) diminta harus proaktif untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Bendungan Mujur. Usulan pembangunan Bendungan Mujur sudah mulai sejak 1990-an, namun disalip oleh pembangunan Bendungan Bintang Bano Sumbawa Barat dan Rababaka Kompleks di Dompu akibat persoalan lahan yang belum tuntas. ‘’Bendungan Mujur memang minta dipercepat. Tapi yang jadi masalah kita adalah untuk penyelesaian kajian untuk pembebasan tanah, masyarakat masih menolak satu dusun atau satu desa di situ. Tugas Pemda Lombok Tengah bersama BWS bagaimana mengadvokasi desa atau dusun itu supaya menerima,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Kontraktor Akui ”Benderanya” Dipinjam Mataram (Suara NTB) Di balik bermasalahnya pengerjaan jembatan Dasan Agung Mataram, Kota Mataram, ada indikasi praktik ''pinjam bendera'' antarrekanan dalam pengerjaan proyek ini. CV. Limbu Indah sebagai pemenang lelang, diduga menyerahkan sepenuhnya pekerjaan proyek senilai Rp 2,089 miliar itu kepada orang lain atau sistem ‘’pinjam bendera’’. Pengakuan itu disampaikan Direktur CV. Limbu Indah, Sahbudin kepada Suara NTB saat ditanya soal masalah yang ditemukan TP4D pada proyek jembatan itu. Sahbudin menceritakan kronologinya, ketika perusahaannya memenangkan lelang, tidak direkomendasikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengerjakan. Alasannya soal kemampuan

teknis. Sehingga sepenuhnya pekerjaan diberikan kepada orang lain bernama Y (nama disebut lengkap). ‘’Sepenuhnya bukan saya yang kerja. Itu istilahnya ‘’dipinjam bendera’’. Ketika diumumkan menang, saya tidak boleh kerja. maka serahkan ke Pak Y. Akhirnya jadi begini (bermasalah, red),’’ keluhnya. Sahbudin memperjelas lagi, setelah ada kesepakatan

dengan Y untuk mengambil alih pekerjaan, rupanya penyerahan pekerjaan berlanjut ke orang lain. Sahbudin mengungkap, bendera perusahaannya dipakai oleh D dan B (ke dua nama disebut lengkap), karena dua orang ini dianggap punya spesifikasi teknis untuk pengerjaan jembatan khususnya pemasangan bantalan baja. Bersambung ke hal 15

Pemprov akan Tunjuk Tiga Plt dan Satu Penjabat Bupati/Walikota Mataram (Suara NTB) Pilkada 2018 serentak di NTB semakin dekat. Mulai Februari mendatang sudah mulai pendaftaran dan penetapan pasangan calon kepala daerah, baik Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota. Dalam Pilkada mendatang, ada beberapa kepala daerah yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 tahun 2016, gubernur akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat Bupati/Walikota. Pemprov akan menunjuk tiga Plt Bupati/Walikota dan satu Penjabat Walikota. “Bagi yang semua ikut Pilkada Bupati/

Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota itu kita akan tunjuk Plt dari provinsi. Yang jelas kan Lombok Barat, hanya Sekda di situ. Berarti akan ditunjuk Plt dari provinsi. Lombok Timur, kalau dia maju Wakil Bupatinya berarti ada Plt kita tunjuk juga,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/12) siang. Untuk Kota Bima, lantaran masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota berakhir pada bulan April, maka akan ditunjuk Penjabat Bupati dari provinsi. Penjabat Walikota yang ditunjuk berasal dari pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN SURAT - Ketua BPC Gapensi Lombok Barat, H. Salman menunjukan surat dari CV. Limbu Indah.

Oknum Polisi dan ASN Diduga Terlibat BADAN Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Lombok Barat mengungkapkan, kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Jembatan Dasan Agung. Diduga ada oknum polisi dan oknum ASN yang terlibat.

Keterlibatan dua oknum itu berbeda. Namun, Ketua BPC Gapensi Lombok Barat, H. Salman, SH, enggan mengungkapkan persoalan tersebut. Bersambung ke hal 15

Hari Ini Penyerahan DIPA 2018

Lotim Tertinggi, Kota Bima dan KLU Terendah Peroleh Dana Transfer Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi rencananya akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan APBN untuk wilayah NTB tahun 2018. DIPA tersebut akan diserahkan kepada sepuluh Bupati/ Walikota dan perwakilan kementerian/lembaga yang ada

di NTB. ‘’Insya Allah penyerahan DIPA petikan APBN untuk wilayah NTB akan dilaksanakan oleh Pak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah pada 15 Desember 2017 (hari ini, Red) di Kantor Gubernur,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB,

Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA di Mataram, kemarin. DIPA yang diperoleh 11 entitas Pemda di NTB dalam bentuk dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 15,357 triliun. Dari 10 kabupaten/kota yang ada, Lombok Timur (Lotim) memperoleh dana transfer paling tinggi mencapai Rp 2,036 triliun.

Sementara Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh dana transfer kecil, masing-masing Rp 682,5 miliar dan Rp 688 miliar. Bersambung ke hal 15

Taukhid

(Suara NTB/dok)

TO K O H

AUDIT - Tim Inspektorat saat melakukan cek fisik pondasi di bagian selatan proyek Jembatan Dasan Agung, Mataram.

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kajian Rampung, Angkot Siap Jadi Angkutan ’’Feeder’’ Mataram (Suara NTB) Tim akademisi Universitas Mataram (Unram) telah merampungkan dua kajian. Pertama, angkot sebagai angkutan feeder. Kedua, bus rapit transit. Angkutanfeeder rencananya bisa beroperasi tahun 2018. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan, tim akademisi telah mengekspose hasil kajian angkot sebagai angkutan feeder dan BRT. Khusus angkutan feeder akan dieksekusi mulai 2018 mendatang. Anggaran Rp 300 juta sudah disiapkan membantu operasional kendaraan. BRT kata dia, tidak bisa dieksekusi karena tidak disiapkan anggaran. Informasinya Dishub NTB telah mengalokasikan anggaran Rp 500 juta untuk operasional BRT di 2018. “Seperti informasi yang saya dengan Pemprov siapkan Rp 500 juta. Nanti di APBDP 2018 kita alokasikan juga,” kata Khalid Kamis (14/12). Bantuan anggaran diserahkan ke Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam bentuk hibah itu telah difinalkan. Khalid menjelaskan, pola angkutan feeder itu diprioritaskan pengangkutan siswa pagi hingga siang hari. Terlepas dari itu, angkot

juga akan terkoneksi dengan titik - titik pemberhentian BRT. "Feeder diprioritaskan pagi sampai pulang sekolah dijemput. Semacam bolak - balik begitu,” ucapnya. Pelayanan angkutan feeder tersebut diharapkan maksimal mengangkut penumpang dari titik - titik potensial. Sehingga, membantu masyarakat terkoneksi dengan BRT bilamana beroperasi di 2018. Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi sebelumnya mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap angkot. Dari anggaran diterima, pihaknya nanti akan memaksimalkan moda transportasi perkotaan itu untuk peremajaan. Peremajaan tersebut sebagai cara Organda memberi kenyamanan bagi masyarakat. Ditambahkan, sebagai angkutan feeder tentu akan memaksimalkan penjemputan di kantong - kantong yang selama ini belum disentuh. Seperti, Jalan Panji Tilar, Lingkar Selatan dan lain sebagainya. Disamping itu, angkot akan jadi angkutan ramah anak sekolah. Karena, subsidi diberikan diprioritaskan melayani siswa. (cem)

Libatkan Orangtua Atasi Konflik PECAHNYA konflik antara Kelurahan Karang Taliwang dan Monjok dini hari kemarin merupakan kejadian yang sudah sering terjadi. Menurut Lurah Karang Taliwang, L. Akhmad Cahyadi, konflik tersebut karena ada kesalahpahaman antar pemuda yang memicu terjadinya tawuran antar dua kampung. “Karena suatu hal yang membuat mereka sensitif makanya tadi pagi mereka kembali konflik,” terangnya. (Suara NTB/dok) Konflik dini hari tadi, kata CahyL. Akhmad Cahyadi adi, cukup panas karena mereka saling serang sampai perbatasan wilayah. “Akibatnya ada 3 orang warga di sini yang mengalami luka ringan. Kalau dari Monjok mungkin ada juga,” jelasnya. Pihak keamanan yang datang mengamankan konflik tersebut tidak dapat menangkap provokator aksi. Pihaknya langsung mengunjungi warga yang terlibat aksi setelah bisa diredakan. “Cuman mereka tidak ada yang mau mengakui, Saling melempar kesalahan,” kata Cahyadi. Ia menambahkan adanya perjanjian damai yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu, tidak memberikan dampak nyata terhadap warga yang berseteru. “Kita di kelurahan sebenarnya sudah capek. Karena tiap bulan pasti kejadian tidak seperti wilayah lain yang tidak pernah mengalami,” tambahnya. Perdamaian yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali tersebut bahkan tidak mampu membuat warga berdamai. “Kita juga sering berkoordinasi dengan pihak kelurahan di Monjok, tetapi tidak bisa juga,” kata Cahyadi. Ia mengatakan dirinya berencana untuk mengajak pihak orangtua, terutama ibu-ibu serta kelompok PKK yang ada di wilayahnya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan. “Mungkin selama ini peran ibu-ibu belum maksimal, itu makanya sekarang yang kita upayakan karena sebagian besar yang berseteru adalah remaja,” terangnya. Ia akan meminta para orangtua terutama ibu-ibu untuk lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya. “Jangan karena dia lakilaki, jadi dibebaskan untuk pulang malam semaunya. Itu yang perlu kita awasi,” kata Cahyadi. (uul)

Izin Tak Diperpanjang SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim menegaskan komitmen Pemkot Mataram membatasi jumlah pasar modern. Hal ini sebenarnya sudah ditunjukkan dengan adanya moratorium penerbitan izin pembangunan pasar modern sejak Bulan Maret 2017 lalu. Pemkot Mataram, katanya, juga sudah mengatur jarak antara pasar modern yang satu dengan lainnya. Demikian pula jarak antara pasar modern (Suara NTB/fit) dengan pedagang tradisional HM. Noer Ibrahim juga sudah ditentukan. “Mekanismenya di situ. Jadi di satu kelurahan itu tidak berdampingan,” katanya kepada Suara NTB kemarin. Walaupun pada praktiknya, keberadaan pasar modern kerap diikuti dengan munculnya pedagang kecil di sekeliling pasar modern. “Berarti kan menguntungkan,” imbuhnya. Terhadap keberadaan pasar modern yang jumlahnya di satu kecamatan sudah berlebih, menurut Noer Ibrahim, izinnya tidak akan diperpanjang. Karena pada awal kemunculan pasar modern, Pemkot Mataram berjanji akan membatasi jumlahnya di tiap kecamatan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Mataram. “Dulu satu kecamatan ditetapkan lima pasar modern,” sebutnya. Namun pada kenyataannya jumlah pasar modern terus bertambah. Tidak hanya dari satu merek dagang saja, tapi dari beberapa merek. Oleh karena itu komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan ini meminta dilakukan penyesuaian. Baik terhadap jumlah pasar modern maupun lokasinya. “Ini akan kita evaluasi kembali,” cetusnya. Namun demikian, politisi Golkar ini mengajak semua pihak melihat persoalan pasar modern ini secara bijak. Mataram sebagai kota Metro, suka tidak suka, investasi akan masuk. “Tanpa adanya investasi tentu Mataram akan sulit berkembang,” ujarnya. Artinya meskipun hingga saat ini Pemkot Mataram masih memberlakukan moratorium izin pasar modern, bukan tidak mungkin ke depan kondisinya akan berbeda. (fit)

ANGKOT - Salah seorang penumpang turun dari angkot di Jalan Panca Usaha. Tahun 2018, angkot akan dijadikan angkutan feeder.

(Suara NTB/cem)

Ditahan, Rp 24 Miliar Anggaran DAK Pemkot Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat sejauh ini belum mencairkan dana alokasi khusus (DAK) triwulan IV senilai Rp 24 miliar. Anggaran tersebut ditahan karena menunggu garansi bank. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M.Syakirin Hukmi menjelaskan, tertundanya pencairan dana alokasi khusus (DAK) di triwulan IV, karena proyek air minum belum selesai. Termasuk garansi bank belum mencapai 90 persen. Dia menyebutkan, pagu anggaran DAK sekitar Rp 120 miliar sudah direalisasikan di triwulan III. “Triwulan IV cuma satu menunggu penyelesaian saja.

Tanggal 14 Desember sudah selesai. Besok (hari ini, red) sudah selesai,” kata Syakirin. Proyek air minum nilai kontraknya Rp 3,5 miliar. Anggaran ini belum diganti. Nilai kontraknya Rp 3,5 miliar. Sedangkan, yang lain pasar dan pendidikan dan perikanan sudah siap 100 persen. Secara otomatis kata Syakirin, dana tersebut akan tersalurkan bilamana administrasi bank garansi selesai. “Sisanya Rp 24 miliar. Hari ini sudah

terselesaikan karena batasnya sampai tanggal 15 Desember,” ucapnya. Penundaan transfer DAK triwulan IV tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan program. Pihaknya tinggal menyerahkan ke Kementerian Keuangan. Dokumen tinggal diunduh dan anggaran akan ditransfer. Syakirin menambahkan, Rp 34 miliar sisa anggaran sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan. (cem)

Diskop akan Resmikan Koperasi Syariah Islamic Center Mataram (Suara NTB) Area Islamic Center Hubbul Wathan yang ramai dikunjung membuat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB berencana akan membuka koperasi syariah dewan masjid Hubbul Wathan. “Koperasi syariah ini nantinya akan diresmikan pada tanggal 17 Desember nanti, berbarengan dengan peringatan ulang tahun NTB,” jelas H.L. Saswadi, Kepala Diskop NTB saat ditemui di ruangannya. Peresmian koperasi syariah IC ini nantinya akan dibarengi dengan pembukaan gerai toko modern yang menjual berbagai kebutuhan. “Lokasinya berada di sebelah utara, persis di depan, konsepnya seperti retail modern,” kata Saswadi. Konsep toko memang seperti retail modern, tetapi akadnya syariah. “Koperasi ini juga akan ada layanan simpan pinjam seperti koperasi lainnya,” tambahnya. Barang yang akan dijual di toko koperasi ini nantinya menampung hasil produk UKM binaan instansi terkait. “Nantinya akan ada pusat oleh-oleh serta pusat kuliner, karena IC sekarang populer sebagai tempat wisata religi,” kata Saswadi. Produk milik UKM nantinya akan dititipkan ke toko untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang selama

(Suara NTB/uul)

KOPERASI SYARIAH - Para pekerja sedang mengerjakan bangunan toko milik koperasi syariah yang rencananya akan diresmikan tanggal 17 Desember mendatang. ini merasa kesulitan dalam membeli oleh-oleh khas saat berwisata ke sana. “Biar mereka sekalian berwisata sekaligus berbelanja, biar berada dalam satu lokasi,” jelasnya. Produk UKM yang dijual akan diberi dipercantik dengan kemasan yang lebih bagus untuk menarik perhatian pembeli. “Pokoknya di semua titik di IC, kita akan memanjakan wisatawan yang berkunjung,” ujar Saswadi. Untuk itu, dirinya telah mempersiapkan 7 orang pegawai untuk dipekerjakan di koperasi syariah tersebut. “Kemarin kita sudah mengirim mereka untuk pelatihan selama 10 hari di Surabaya bekerjasa-

ma dengan salah satu koperasi syariah di sana,” jelasnya. Ia mengharapkan dengan adanya koperasi syariah ini bisa menciptakan kawasan bebas riba. “Sebelumnya kita sudah ada 3 kawasan bebas riba di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mungkin koperasi syariah ini belum bisa dibilang bebas riba, karena anggotanya sendiri harus terbebas dari segala pinjaman dari lembaga keuangan konvensional,” kata Saswadi. Saat Suara NTB mengunjungi lokasi gerai toko ini, tampak para pekerja masih melakukan pekerjaan pembangunan. Ada 2 lokal bangunan yang sedang dibangun. (uul)

Mohan Terancam Tak Bisa Jadi Plt Walikota Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dipastikan akan mulai cuti Januari 2018 mendatang. Cuti sekitar tiga bulan itu dikarenakan maju pada Pilkada serentak 2018. Kekosongan jabatan Walikota selama masa kampanye tak secara otomatis beralih ke Wakil Walikota. Pelaksana Tugas (Plt) Walikota justru ditunjuk dari pejabat Pemprov. Secara otomatis, H. Mohan Roliskana tak bisa menjabat sebagai Plt Walikota. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan, selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati

dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., MH., tidak memberikan komentar terkait hal itu. Ia mengaku masih mengkaji aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. “Kita sedang kaji dulu,” jawabnya, Kamis (14/12). Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, Permendagri 74 tahun 2016 memang tidak mengatur secara teknis terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Akan tetapi, di Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bilamana kepala daerah berhalangan atau cuti secara otomatis tugas dan tanggungjawab itu diserahkan sepenuhnya ke wakil kepala daerah. “Kita sudah konsultasi ke Biro Pemerintahan Provinsi. Otomatis yang jadi Plt itu Wakil,” ujarnya. (cem)

Konflik Monta Belum Ada Solusi Permanen Mataram (Suara NTB) Penanganan konflik antara Lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang (Monta) belum menemukan solusi permanen. Pemkot Mataram berulangkali melakukan mediasi. Bahkan, kedua belah pihak seringkali menandatangani kesepakatan damai. Konflik kedua kubu nyatanya pecah. Kamis (14/12) sekitar pukul 03.00 Wita, konflik kembali pecah. Ini disebabkan letusan kembang api yang tidak diketahui sumbernya. Kedua belah pihak terpancing lalu keluar dan melengkapi diri dengan senjata tajam. Informasinya keributan itu menimbulkan tiga korban jiwa. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang ditemui di ruang kerjanya mengaku, ada peningkatan esklasi antara kedua belah pihak. Berbagai cara digunakan Pemkot Mataram untuk mendamaikan. Akan tetapi, konflik kembali pecah. “Perdamaian tidak hanya di atas kertas tapi harus terinternalisasi. Kalau hanya menyatakan lembar kertas tapi masih ada luka yang mengganjal,” kata Martawang. Peristiwa kecil yang seolaholah menimbulkan konflik, meksipun demikian, Pemkot Mataram tetap berikhtiar menjalin perdamaian. Martawang menggambarkan, kondisi terkini di Monjok dan Karang Taliwang saat konflik. Aparat kepolisian dan TNI berusaha maksimal memisahkan kedua belah pihak yang terjadi benturan pendapat dan kepentingan. Terkait tidak adanya perdamaian permanen? Mantan Kepala Bappeda ini mengatakan, nanti ada pembahasan internal mendalami lebih komprehensif konflik itu. Apa yang dilakukan tidak lain tujuannya adalah menciptakan kondisi kondusif saling berdampingan antar Monjok dan Taliwang.

“Nanti ada penanganan jangka pendek, menengah dan panjang,” sebutnya. Pos terpadu sebagai antisipasi jangka pendek. Jangka menengah menyiapkan lapangan berinteraksi sosial. Interaksi sosial ini bagaimana menjalin persaudaraan antara kedua belah pihak yang berada pada posisi saling menghormati dan menjaga toleransi untuk menciptakan kondusifitas yang berkesinambungan. Apakah konflik ini ada kaitannya dengan konsumsi politik jelang Pilkada? Martawang enggan menanggapi persoalan tersebut. Ada dua kemungkinan menurut dia. Pertama, konflik itu murni terjadi tanpa kepentingan apapun. Kedua, bisa saja itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Akan tetapi, tidak bisa disampaikan demikian karena harus ada bukti yang menguatkan. Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menambahkan, konflik ini terulang sebenarnya ada rasa trauma kedua belah pihak. Rudi membantah jika kecolongan atau tidak maksimal melakukan pemantauan. Polisi dan TNI tetap memantau perkembangan di Monjok dan Karang Taliwang. Namun, ada oknum tersebut sengaja membuat kegaduhan. “Kalau saya perhatian ini modus. Karena, saya sudah bertemu dengan pemuda di sana. Mereka ingin berdamai,” ucapnya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat membagikan sertifikat tanah ke 2.000 warga menegaskan, agar masyarakat tidak melakukan keributan. Sebagai daerah perkotaan harus malu, karena akan mengganggu investasi masuk ke Kota Mataram. “Jangan suka bikin ribut. Silahkan, kita sama sama jaga keamanan kota kita,” imbuhnya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Mandiri dan Varindo Kerjasama Pembiayaan Rumah Mataram (Suara NTB) Bank Mandiri melakukan kerjasama pembiayaan perumahan rakyat (KPR) bersama salah satu developer di NTB yaitu PT Varindo Lombok Inti. Dimana penandatangan tersebut langsung ditandatangani oleh Regional CEO XI Bank Mandiri wilayah Bali dan Nusa Tenggara R. Erwan Djoko Hermawan dan Direktur PT Varindo Lombok Inti Gede Agus Surya Primayadi, Mataram, Kamis (14/12). Erwan mengatakan, pihaknya terus memperkuat ekspansi di pasar kredit kepemilikan rumah (KPR). “Untuk itu, kami banyak merangkul developer-developer unggulan untuk mengaitkan kerjasamanya. Dengan adanya perjanjian kerjasama, Developer mendapatkan keuntungan bunga KPR Promosi dan bunga rendah dari Bank Mandiri,” jelas Erwan, Bank Mandiri dalam mendukung program pemerintah dalam mewujudkan sejuta rumah, turut serta memberikan fasilitas KPR Sejahtera FLPP untuk pembelian rumah bersubsisi (Program FLPP/Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Dalam proses penyaluran kredit KPR, Bank Mandiri memberikan program marketing yang menarik

(Suara NTB/lin)

KERJASAMA - Foto bersama setelah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri Area Mataram bersama PT Varindo Lombok Inti, di Mataram, Kamis (14/12). baik dari sisi pricing maupun kemudahan persyaratan serta proses, dengan tujuan untuk membantu Masyarakat khususnya customer developer Perumahan. Beberapa kemudahan yang diberikan Bank Mandiri, diantaranya Suku bunga KPR Mandiri, mulai dari 5,99% fixed selama 2 tahun dan 6,75% fixed 2 tahun berikutnya dan berlaku juga untuk Program KPR Take Over. Kemudian persyaratan kredit yang disesuaikan dengan segmentasi masing-masing calon debitur, sehingga proses kredit bisa lebih cepat. Untuk beberapa developer tertentu juga

diberikan kemudahan berupa program Symplikasi dokumen dan Same Day Approval. Kemudahan diberikan juga untuk KPR Sejahtera FLPP yaitu keringanan DP mulai dari 1% dan Bunga KPR Sejahtera FLPP mulai dari 5% per tahun. Untuk KPR Reguler bangunan dengan luas rumah < 70 M2 , Bank Mandiri dapat memberikan kredit hingga 90% atau DP hanya 10% berlaku untuk Debitur pengajuan kredit KPR fasilitas pertama, selain itu jangka waktu kredit juga bisa lebih panjang hingga 20 tahun. Selain itu, Erwan juga menyebut, developer bisa mendapat re-

komendasi dalam hal pemasaran proyeknya kepada calon pembeli. Pemilihan PT Varindo Lombok Inti menurut Erwan, karena perusahaan ini memiliki reputasi cukup bagus di bidang properti. Terdapat 11 proyek yang saat ini sedang dikembangkan PT Varindo Lombok Inti antara lain Graha Permata Kota, Griya Menang Asri, Griya Menang Asri 2, Griya Pesona Madani, Lingkar Harmoni, Griya Gerunung Asri, Melase Hill, Griya Perampuan Asri, Griya Pesona Alam, Grand Lingkar, dan Grand Natura. Lanjut Erwan, Bank Mandiri berharap Developer PT Varindo Lombok Inti bisa menjadi Mitra Bank Mandiri dan terus bersinergi bersama dalam mengembangkan perumahan khususnya di wilayah NTB sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Selain itu PT Varindo Lombok Inti diharapkan bisa menjadi salah satu pusat informasi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan type dan harga sesuai dengan kemampuan, serta memberikan rasa aman kepada Masyarakat yang ingin berinvestasi properti karena eksistensi dan bonafiditas dari developer PT Varindo Lombok Inti. (lin)

SilkAir Raih Penghargaan Maskapai Penerbangan Regional Terkemuka 2017 Mataram (Suara NTB) SilkAir, maskapai penerbangan regional Singapore Airlines, menerima penghargaan sebagai maskapai penerbangan regional terkemuka di Indonesia untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut, dari Indonesia Travel and Tourism Awards (ITTA) Penghargaan yang diberikan setiap tahun, untuk yang kedelapan kalinya sejak tahun 2010, diberikan kepada maskapai regional terkemuka. Kereteria maskapai yang berhak mendapatkan pengehargaan bergensi ini, adalah maskapai yang telah menunjukkan perkembangan baik, dan juga memberikan standar pelayanan tinggi, serta kepuasan pelanggan dalam industri penerbangan. Menanggapi pemberian penghargaan terhormat tersebut, General Manager SilkAir Indonesia, Ganesh Perumal mengatakan, SilkAir sangat berterima kasih atas dukungan dan kontribusi dari para pelanggan. Penghargaan ini sebagai refleksi dari nilai tambah dan layanan pelanggan yang terus dikembangkan oleh SilkAir. “Indonesia akan terus menjadi pasar yang penting untuk SilkAir, khususnya sebagai bentuk dukungan SilkAir untuk terus meningkat-

kan kedatangan turis asing dari seluruh pelosok dunia ke Indonesia. Penghargaan ini akan menjadi dorongan untuk SilkAir menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan para penumpangnya,” sambungnya. Bersamaan dengan penerimaan penghargaan ITTA, SilkAir juga tengah menawarkan promo di Bulan Desember 2017. Untuk penerbangan Lombok-Singapura, harga promo dimulai dari Rp 2.710.000 PP. Untuk destinasi terbaru SilkAir, Hiroshima (via Singapura) harga tiket dimulai dari Rp 5.540.000. Sedangkan untuk penerbangan ke LombokFuzhou (via Singapura) harga dimulai dari Rp 5.350.000. Para pelanggan SilkAir dapat mengakses penawaran tersebut dengan memesan tiket mereka di SilkAir.com, SilkAir mobile app, dan juga di agen perjalanan terdekat mulai pada tanggal 7 Desember 2017 sampai 17 Januari 2018, dengan periode perjalanan pada tanggal 10 Desember 2017 sampai 31 Juli 2018. Semua harga promo belum termasuk pajak bandara, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penghargaan yang telah diberikan ITTA kepada SilkAir dan promo yang ditawarkan

Bertambah, Alokasi Pupuk untuk Lotim

Selong (Suara NTB) Luasnya areal tanam di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membuat banyak limpahan pupuk bersubsidi dari kabupaten lain. Tergambar selama tahun 2017 ini sudah empat kali terjadi perubahan Surat Keputusan (SK) penambahan hasil dari realokasi dari kabupaten lain yang tidak mampu menyerapnya. Hanya saja jumlah pupuk kimia saja yang bertambah dan organik justru menurun. Menurut Kepala Seksi Pupuk Dinas Pertanian Lotim, Kamal Marsudi kepada Suara NTB, Kamis (14/12), realokasi ke Lotim ini beberapa kali terjadi, karena memang kebutuhan pupuk petani cukup besar. Dinas Pertanian Lotim mencatat, kuota pupuk bersubsidi sebelumnya untuk jenis urea 31.821 ton berubah menjadi 33.527,78 ton atau bertambah sebesar 1.705 ton. Penambahan urea ini sebelumnya sempat tembus 2 ribu ton. Pupuk SP-36 sebanyak 6.612,75 ton bertambah menjadi 6.862,75 ton atau bertambah sebesar 250 ton. Pu-

KAMIS, 14/12/17

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Pemberian penghargaan maskapai penerbangan regional terkemuka di Indonesia dari Indonesia Travel and Tourism Awards (ITTA). SilkAir di Bulan Desember ini, menjadi penutup yang baik di penghujung tahun 2017. SilkAir sendiri terus berkembang secara konsisten dan terus mengukuhkan posisinya sebagai maskapai regional terkemuka. Tahun ini, SilkAir menyambut pesawat Boeing 737 Max 8 yang pertama dan meluncurkan rute baru ke Hiroshima, Jepang, yang mana pelanggan dapat menikmati penerbangan langsung dari Singapura tiga kali seminggu, di Hari Senin, Kamis dan Sabtu, dan ke Fouzhou, Cina empat kali seminggu, di Hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Selain itu, SilkAir juga menawarkan penerbangan ke destinasi menarik lain seperti Cairns, Kathmandu, Yangoon dan Penang.

Dengan layanan lengkap (fullservice), SilkAir mengoperasikan penerbangan ke 11 kota di Indonesia seperti Balikpapan, Bandung, Denpasar, Lombok, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta dan menerbangkan para penumpang ke lebih dari 100 destinasi di seluruh dunia, melalui jaringan luas Grup Singapore Airlines. Para penumpang pun dimanjakan dengan layanan prima dan menyenangkan dalam penerbangan SilkAir, seperti tempat duduk di kelas Ekonomi dan Bisnis yang luas dan nyaman, berbagai pilihan makanan seperti menu makanan halal untuk penumpang Muslim dan berbagai hiburan dalam penerbangan melalui SilkAir Studio. (ndi/*)

Halaman 3

puk ZA tidak berubah dan tetap pada angka 5.452,5 ton. Pupuk NPK sebesar 9.783,27 ton menjadi 11.456,74 ton atau bertambah sebesar 1.673,47 ton. Terjadi penurunan hanya untuk jenis pupuk organik. Data sebelumnya 5.031 ton menurun menjadi 4.231 atau berkurang sebesar 800 ton. Berkurangnya pupuk organik ini, karena serapan di petani yang kurang. Serapan di petani, katanya, bukan berarti petani tidak menggunakan pupuk organik. Berkurangnya alokasi pupuk organik ini, karena di tingkat petani juga banyak yang membuat pupuk organik buatan. “Banyak pupuk organik lokal yang dibuat sendiri oleh pet-

ani,’’ ujarnya. Pihaknya bersyukur, kebutuhan pupuk bersubsidi lainnya yang sangat dibutuhkan petani terus bertambah. Sehingga selama musim tanam tahun 2017 ini, stok pupuk tersedia. Stok cukup besar dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam hingga berakhir tahun 2017. Stok pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan sudah sangat mencukupi. Adanya kejadian musibah banjir yang merendam lahan-lahan pertanian di daerah lain membuat Lotim menjadi perhatian. (rus)

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

DAK Fisik Triwulan IV Percepat Kelengkapan Berkas BADAN Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, hingga Kamis (14/12) pagi, masih mengupayakan kelengkapan berkas persyaratan atas kegiatan yang ada di dinas-dinas. Sembari berharap, sampai dengan batas tanggal 15 Desember (hari ini), seluruh berkas dapat dilengkapi, sehingga alokasi DAK fisik dapat dicairkan. “Sampai tadi (Kamis) pagi masih belum masuk, kita belum pantau untuk sore ini apakah sudah dilengkapi atau tidak,” ungkap Kepala (Suara NTB/dok) Raden Nurjati BPKAD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, Kamis sore. Diakuinya, jumlah DAK fisik yang belum dapat dicairkan untuk triwulan IV – 2017 berkisar di angka belasan miliar rupiah. Hal itu lantaran dinas terkait sebagai pelaksana kegiatan belum dapat melengkapi berkas persyaratan pencairan. Seperti di Dinas PU, beberapa kegiatan seperti irigasi dan sanitasi lingkungan belum dapat dilengkapi oleh pihak ketiga dan pelaksana dinasnya. Dinas sedianya menyelesaikan tender proyek pada 31 Agustus 2017 lalu, namun kendala di ULP dan LPSE menyebabkan beberapa kegiatan gagal tender tepat pada waktunya. Oleh karenanya, pihaknya berharap batas akhir pelengkapan berkas pengajuan pencairan DAK fisik tanggal 15 Desember ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. “PMK ini memang sedikit kaku, harus dilengkapi semua baru bisa dicairkan,” imbuhnya. Bilamana anggaran DAK Fisik Triwulan III tidak dapat dicairkan, maka sambung Nurjati, Pemda secara otomatis tidak dapat membayarkan proyek bersangkutan dari dana DAK. Namun sebagai konsekuensinya, Pemda diarahkan untuk membayar proyek DAK tersebut dengan dana dari sumber lain, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Umpama DAK pusat tidak cair, tapi proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga tidak menjadi hutang, melainkan harus dibayarkan pada akhir tahun (31 Desember) dari sumber dana lain,” sebutnya. Pihaknya juga berharap, keterlambatan proses tersebut tidak memiliki dampak terhadap kucuran anggaran. Pasalnya jika mengacu pada pelaksanaan anggaran 2016 lalu, sebesar 40 persen dana yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu mempengaruhi besaran DAK untuk tahun 2017 ini. Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan Pemda di NTB belum memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk jatah triwulan IV 2017. Pasalnya, persyaratan untuk penyaluran atau pencairan DAK Fisik triwulan IV tersebut belum terpenuhi oleh delapan Pemda. Antara lain Pemda dimaksud, Pemprov NTB, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sementara tiga Pemda yang sudah memperoleh DAK Fisik triwulan IV meskipun belum seluruhnya adalah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu. (ari)

Cegah Pernikahan Anak

Butuh Sinergitas dan Ketegasan Regulasi Tanjung (Suara NTB) Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lombok Utara, dibahas melalui diskusi publik di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (14/12). LSM Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) menginisiasi diskusi guna menemukan permasalahan sekaligus solusi untuk meniadakan peristiwa serupa di masa yang akan datang. Direktur Santai, Suharti mengatakan, dari kasus pernikahan anak usia dini yang ditemukan di Lombok Utara, di dua desa saja telah diketahui 30 kasus dalam 5 tahun terakhir. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai akar permasalahan dan solusinya, maka pihaknya memerlukan lebih banyak referensi lagi yang real di masyarakat. “Kita masih memerlukan data real untuk mendorong pemerintah desa untuk segera menetapkan kebijakan dan penganggaran. Tapi setidaknya, salah satu indikator yang mendorong terjadinya kasus pernikahan anak di bawah umur adalah tingkat pendidikan perempuan yang masih kurang memadai,” ungkapnya. Persoalan ekonomi keluarga hingga perkembangan teknologi yang secara global mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi hal lain yang ikut mempengaruhi. Demikian halnya dengan faktor budaya di mana di Lombok masih terpelihara adat istiadat kawin lari. Pada kasus kawin lari ini, Suharti mengatakan tidak selamanya nikah dini tidak tak terselesaikan. Misalnya dengan melibatkan Majelis Krama Desa (MKD) atau pemangku adat. Dengan alasan masa depan (sekolah) anak yang menikah dini, pernikahan masih dapat digagalkan. Di KLU, ia optimis akan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur, mengingat Perbub serta awik - awik telah mengatur adanya MKD yang dapat berperan aktif melakukan pencegahan. Sementara, pemerhati perempuan dan anak yang tergabung dalam Sekolah Perempuan Desa Sukadana, Ismayati, mengungkapkan pihaknya sedikit banyak terlibat dalam berbagai persoalan menyangkut perempuan dan anak. Bahkan dalam perumuskan kebijakan melalui wadah Musrenbang Perempuan, banyak usul yang telah disampaikan ke Pemerintah daerah. “Dari 2016 kami berembug di Musrembangdes dan Musrenbang, usulan telah kami sampaikan tetapi sampai saat ini tidak jelas anggaran. Lihat di Desa Sukadana, programnya fisik semua,” katanya. Ia menilai, perkawinan usia dini yang marak di masyarakat tidak mungkin dicegah dengan mengandalkan atau menunggu Perbup atau Perdes dikeluarkan. Mengingat kasus di lapangan sudah banyak. “Bahkan di Bayan itu, ada kasus seorang istri yang gantung diri gara-gara ke pasar. Ada juga kasus seorang perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kami di Sekolah Perempuan memantau banyak kasus yang terjadi, tapi kesan yang ada di masyarakat Sekolah Perempuan dianggap sesat karena menentang suami,” cetusnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Tusen Lasima, hadir sebagai pembicara mengingatkan perlunya kerjasama lintas sektor untuk menekan perkawinan dini pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Baginya, menyelesaikan persoalan tidak cukup oleh satu instrument atau satu instansi saja, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat. “Saya kira kita harus lebih banyak diskusi, undang SKPD dan bahas bersama untuk mengetahui simpul permasalaham dan solusi. Secepatnya, Januari itu harus dirancang dan bertemu sehingga output penyelesaian bisa segera diprogramakan,” sebut Tusen. (ari)

(Suara NTB/ari)

AKSI - Aksi teatrikal LSM Santai saat memperagakan KDRT atau pemaksaan anak untuk menikah di usia dini. Banyaknya kasus nikah dini menjadi persoalan serius dan harus segera diatasi pemerintah.

Pemkab Lotim Pastikan Tidak Sampai Tertahan Selong (Suara NTB) Informasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan (DJPB) NTB yang menyebut Lombok Timur (Lotim) salah satu dari delapan kabupaten yang terancam tidak direalisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik diluruskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD). Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Lotim, Hasni, Lotim dipastikan tidak akan tertahan. “Insya Allah tidak akan kena,” ungkapnya saat dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (14/12) kemarin. Hasni mengutarakan, sisa DAK fisik 2017 senilai Rp 23,28 miliar yang belum direalisasikan sudah dipenuhi semua syaratnya. Syarat pencai-

ran adalah laporan dari penggunaan anggaran sebelumnya. Syarat tersebut sudah dipenuhi jajaran Pemkab Lotim dan semua laporan sudah disampaikan melalui internet. Pelaporan via internet ini, katanya, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di mana,

batasan waktu yang telah disediakan sudah terpenuhi, yakni sebelum tanggal 15 Desember, Jumat ini. “Mungkin laporan kita belum dilihat,” ungkap Hasni. Dia menjelaskan, selama ini Pemkab Lotim selalu tepat waktu dalam menyampaikan lapo-

ran dan tidak pernah sampai lewat batas waktu yang telah disiapkan. Berdasarkan prosedur yang sudah dilalui, diyakini Lotim tidak akan terkena sanksi penahanan atas alasan keterlambatan. Masih ada waktu pelaporan, sehingga Lotim bisa memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan. Kabupaten Lotim merupakan daerah yang merindukan banyak anggaran untuk pembangunan. Sesuai pesan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Lotim butuh anggaran besar utuk membangun. (rus)

(Suara NTB/rus)

Hasni

Pilkades Serentak

Empat Desa Lakukan Penghitungan Suara Ulang

(Suara NTB/dok

KONDISI - Kondisi Pelabuhan Labuhan Haji Lotim. Pihak ULP Pelabuhan Labuhan Haji menginginkan segera dilakukan pengerukan, karena sudah banyak pemilik kapal besar yang ingin berlabuh di pelabuhan ini.

ULP Pelabuhan Labuhan Haji Dambakan Pengerukan Selong (Suara NTB)Unit Layanan Pengelola (ULP) Pelabuhan Labuhan Haji mendambakan segera direalisasikannya pengerukan kolam labuh dermaga. Jika kolam labuh sudah dikeruk, banyak kapal-kapal besar yang antre untuk memanfaatkan pelabuhan tersebut. Kepala ULP Pelabuhan Labuhan Haji, Hasibullah saat dikonfirmasi Suara NTB Kamis (14/12), menyebut, Pelabuhan Labuhan Haji adalah ikon Lombok Timur. Menurutnya, ada kapal besar dengan kapasitas 10 ribu ton ingin bongkar muat. Akan tetapi terpaksa tidak bisa dipenuhi, karena alasan tidak bisa menyandarkan kapal besar. Sejumlah perusahaan pengangkut material hasil penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga mempersiapkan diri untuk menggunakan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji. Pilihan di Labuhan Haji karena

akses menuju tempat-tempat sentral aktivitas penambangan MBLB di Lotim ini dekat. Rencana pengiriman ke Jawa dan Bali. Di samping itu, PT Anugrah Mitra Graha, perusahaan yang melakukan penambangan material pasir besi di Lotim juga sudah mendatangi pelabuhan. Lagi-lagi yang diminta adalah kapasitas kapal yang besar. Tonase kapal dengan kapasitas melebihi lebih dari 5 ribu ton sulit sandar di Pelabuhhan Labuhan Haji. Untuk diketahui, rencana pengerukan sudah beberapa kali dilakukan. Pertama dengan anggaran Rp 35 miliar. Gagal dilakukan, karena batas waktu lewat. Terakhir tahun 2016 lalu dianggarkan lagi Rp 40 miliar. Kapal pengeruk sudah sempat datang, namun, tidak kunjung merealisasikan pengerukannya hingga terpaksa diputus kontraknya sebelum bekerja. Pengerukan kembali dianggarkan tahun 2018 mendatang.

Harapannya benar-benar bisa direalisasikan. Sudah cukup lama penantian pihak ULP ini agar kolam labuh ini sesuai standar. Kedalaman minus 7 meter dari kondisi saat ini masih minus empat meter. Meski masih di tengah keterbatasan, Pelabuhan Labuhan Haji saat ini sudah bisa menghasilkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Lotim. Ratusan juta sudah bisa ditarik dari pelayanan pelabuhan, antara lain untuk pelayanan pengangkutan cangkang sawit. Mengenai status pelabuhan diketahui, Pelabuhan Labuhan Haji ini pernah menyandang status pelabuhan regional. Namun belakangan dikabarkan turun menjadi pelabuhan lokal sesuai hasil pemeriksaan. Bagi Kepala ULP Pelabuhan, status pelabuhan bisa menjadi regional ketika pelayanan sudah maksimal. Sudah banyak kapal-kapal besar yang sandar. (rus)

Pengamanan Tahun Baru

Polres Siapkan Sejumlah Pos dan Galang Razia Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara menggelar rapat koordinasi dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru di Lombok Utara. Dari serangkaian persiapan yang dilakukan, Polres Lombok Utara menetapkan 2 pos pengamanan dan satu pos pelayanan. Selain itu, Polres juga akan mengintensifkan gelaran razia melalui operasi lilin selama 10 hari. Kabag Ops Polres Lombok Utara, Kompol Sutriyanto, SH., usai rakor menjelaskan ada dua titik pos pengamanan yang disiapkan yaitu di Pelabuhan Teluk Nara dan Pelabuhan Bangsal, serta satu pos pelayanan di Perempatan Pemenang menuju Bangsal. Pada titik Pospam dan Posyan ini, Polres dengan dukungan personel Polda NTB, unsur TNI, Syahbandar dan lintas instansi Pemkab Lombok Utara, akan memperketat pemeriksaan di pintu masuk yang menuju 3 Gili. Setiap pengunjung akan diminta kartu identitas (KTP). Pemeriksaan juga mencakup kendaraan dan barang bawaan pengunjung di mana aparat akan menggunakan metal detector. “Transportasi laut akan dibatasi, malam hari tidak diperbolehkan untuk menghindari kecelakaan laut. Fast boat harus mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah kabupaten,” kata Sutriyanto. Puncak tahun baru sebagaimana ditetapkan Pemkab, berlangsung di Pelabuhan Carik, Kecamatan Bayan. Untuk itu pun, pihak kepolisian

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Rakor persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Polres Lombok Utara, Kamis (14/12). akan memberlakukan pengamanan di titik tersebut. Sementara sebagai bagian dari langkah untuk meningkatkan cipta kondisi, Polres juga akan menggelar razia melalui operasi patuh lilin. Operasi ini diselenggarakan selama 10 hari hingga 31 Desember. Operasi ini akan menyasar minuman keras, premanisme di pelabuhan, serta razia jalan raya. “Kita juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca untuk menghindari laka laut dan laka darat,” sebutnya sembari mengimbau masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas. Ditambahkan Kasatlantas, AKP Agus Pujianto, pengamanan akan mengatensi daerah wisata yang secara umum mengarah ke pantai. Anggotaanggota yang bertugas akan ditempatkan di objek-objek

wisata, baik dari Polsek maupun instansi terkait. Sementara bagi pengunjung menggunakan kapal cepat dari Bali, akan dipantau. Tidak hanya pemeriksaan di Pos Bangsal dan Pos Teluk Nara, mereka juga akan diperiksa saat kembali lagi ke Bali. “Termasuk ambulans desa dan ambulans puskesmas juga akan disiagakan,” ujarnya. Secara keseluruhan, persiapan pengamanan natal dan tahun baru sudah cukup optimal. Namun sebelum itu, pihak Polres Lombok Utara akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Salah satunya dengan meresmikan Mako Polres Lombok Utara di gedung baru yang berlokasi di Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, pada 21 Desember nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan apel persiapan pengamanan pada 22 Desember. (ari)

Selong (Suara NTB) Pesta demokrasi tingkat desa yang diikuti 158 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah usai digelar. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah persoalan. Pasalnya, pada Kamis, (14/12), terdapat empat desa melakukan penghitungan suara ulang. Empat desa yang melakukan penghitungan suara ulang tersebut diantaranya, Desa Ekas Buana dan Sukadamai untuk wilayah Kecamatan Jerowaru, Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur dan Desa Tanah Gadang Kecamatan Pringgabaya. Penghitungan suara ulang dilakukan di kantor camat masing-masing. Kecuali untuk Pilkades di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim. “Empat desa yang melakukan penghitungan suara ulang,” terang Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik. Dalam penghitungan suara ulang ini, pihak dari Dinas PMD Lotim melibatkan langsung semua KPPS dengan disaksikan oleh camat setempat. Termasuk dilakukan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Menurutnya, proses penghitungan suara ulang dilakukan karena terdapat sejumlah persoalan yang bervariasi antara pilkades di desa yang satu dengan yang lain. Namun, ia memastikan jika secara umum pelaksanaan pilkades di Lotim berjalan lancar dan aman sebagaimana yang diharapkan. Misalnya seperti di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur terdapat lima calon, dengan jumlah DPT pada setiap TPS yakni untuk TPS satu 509 pemilih, TPS dua 357 pemilih, TPS tiga 590 pemilih, TPS empat 688 pemilih, TPS lima 501 pemilih, TPS enam 431 pemilih, TPS tujuh 650 pemilih, dan TPS delapan 401 pemilih serta TPS sembilan 456 pemilih. “Penghitungan suara ulang dilakukan di kantor camat karena panitia pilkades di tingkat desa mengaku bahwa di kantor desa sudah tidak aman. Untuk penghitungan suara ulang di Pilkades Gereneng dilakukan di Dinas PMD,” ungkapnya. Pada bagian lain, pihaknya mengaku menerima laporan jika terdapat satu desa yang memperoleh suara sama dengan jumlah terbanyak, yakni di Desa Masbagik Timur. Terkait dengan hal itu maka tetap berpegang pada aturan yang berlaku yakni Perbup Nomor 15 tahun 2016. Di mana, isi perbup yakni, apabila terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas dan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak. Selanjutnya apabila masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama,

penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh calon kades, jika apapun hasil pelaksanaan pilkades supaya dihargai oleh masing-masing calon beserta simpatisannya dan tidak melibatkan masyarakat. Pasalnya, tiga hari setelah dilakukan penetapan, apabila ada yang merasa dirugikan, masih ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, ia mengimbau supaya disalurkan melalui aturan dan prosedur yang berlaku. “Tidak ada pemungutan suara ulang,” tegasnya. Terlebih saat ini Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan sudah menetapkan tim penyelesaian sengketa Pilkades, yang berdampak terhadap penghitungan suara. Selain itu, ditegaskan juga bagi calon yang menang supaya tetap bersabar sebelum adanya keputusan bupati dan tidak merayakan kemenangan secara berlebihan serta mampu mengkonsolidasi masyarakat di desa supaya efektif menjadi pemimpin. Sementara, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masbagik Timur, Hisbullah, menyebut Pilkades Masbagik Timur sempat bersitegang. Disebutkannya Pilkades di Desa Masbagik Timur diikuti oleh 5 calon kepala desa, namun perolehan suara terbanyak didapat oleh dua calon yakni nomor urut 4 atas nama H. Wiriyawan dan nomor 5 atas nama Masdar. Keduanya sama-sama memperoleh jumlah suara sebanyak 2.441 suara tersebar di 25 TPS. Untuk keunggulan pada TPS, nomor urut 4 menang di 14 TPS, sementara nomor 5 di 10 TPS. “Satu TPS perolehan suaranya sama,”sebutnya. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, menegaskan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Lotim berjalan lancar, tertib dan aman walaupun terdapat beberapa tempat yang mengalami gejolak. Menurut kapolres, hal itu menunjukkan Indonesia merupakan negara demokrasi. Disebutkan Kapolres, ada dua tempat yang menjadi perhatian terjadinya gejolak yakni di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru dam Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur, sehingga petugas dari kepolisian langsung bertindak untuk menggalang massa maupun calon untuk melakukan penghitungan suara ulang di kantor camat. Dalam kesempatan itu, Kapolres menegaskan apabila ada calon maupun tim pendukungnya tidak terima dengan kekalahan dan kemudian melakukan aksi-aksi anarkis. Ditegaskannya aparat kepolisian siap bertindak tegas karena sudah ada aturan dan undangundang yang mengatur. “Hingga saat ini aman, belum ada hal-hal yang anarkis,”terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PENGHITUNGAN ULANG - Proses penghitungan suara ulang untuk Pilkades Gereneng Kecamatan Sakra Timur yang dilakukan di Dinas PMD Lotim, Kamis (14/12).

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Pemkab Loteng Ajukan Revisi Perda Retribusi Jasa Usaha Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengajukan usulan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha. Usulan revisi ini sebagai jawaban atas perkembangan serta dinamika dunia usaha di daerah ini. Paling tidak, dengan revisi ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah. Terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Dalam penjelasannya pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (13/12), Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., menjelaskan, revisi terhadap perda mendesak dilakukan. Hal ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menarik retribusi di sektor jasa dan usaha. Mengingat, aturan dalam perda, terutama soal besaran retribusi sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Terlebih usia perda sudah

lebih dari lima tahun, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi atau pembenahan supaya bisa mengikuti perkembangan daerah yang begitu pusat dalam beberapa tahun terakhir. “Revisi perda ini merupakan amanat dari UU Nomor 28 tahun 2009, utamanya di pasal 155 ayat 1, tentang pajak dan retribusi daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi dan pemban-

(Suara NTB/dok)

L. Pathul Bahri

gunan,” jelasnya. Untuk itu, berdasarkan hasil evaluasi, dipandang perlu melakukan perubahan atas perda No. 6 tahun 2011 tersebut. Supaya manfaat yang diterima daerah bisa lebih optimal. Tapi tetap dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemanfaatan umum. Terlebih lagi, beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum Perda Nomor 6 tahun 2011 saat ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian

oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, perda yang ada di bawahnya juga perlu dilakukan penyesuaian. “Perubahan nama organisasi perangkat daerah juga menjadi salah satu pertimbangan, kenapa kemudian Perda. No. 6 tahun 2011 ini direvisi,” terang Pathul. Ia mengungkapkan, beberapa usulan revisi pada perda tersebut di antaranya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dan retribusi tempat

pelelangan. Kemudian retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir serta retribusi tempat penginapan pesanggrahan dan vila. Ditambah retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta terakhir retribusi penjualan produksi usaha daerah. “Jadi total ada sekitar 9 jenis retribusi yang akan direvisi. Dengan melakukan penyesuaian tarif di masing-masing jenis retribusi yang ada,” pungkasnya. (kir/*)

Kasus PT. LTB Belum Penuhi Kuota BATAS pendaftaran untuk seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemkab Lombok Barat (Lobar) berakhir, Kamis (14/12). Jumlah pendaftar yang ikut seleksi belum memenuhi kuota, khususnya di dua jabatan Asisten I dan Asisten II. Pasalnya, hingga siang pendaftar di posisi Asisten I baru dua orang kurang dua orang lagi. Sedangkan di posisi Asisten II baru tiga masih kurang satu pelamar lagi. Hasil pendafta(Suara NTB/dok) ran ini sendiri akan digodok Ahdiat Subiantoro lagi apakah memenuhi syarat atau tidak, selanjutnya diserahkan ke tim seleksi terkait pelaksanaan tahapan selanjutnya. Kepala BKD dan PSDM Lobar Ahdiat Subiantoro menyatakan jumlah pelamar tidak akan kurang, sebab masih menunggu pendaftar berikutnya sampai batas akhir, “Tadi ada calon pendaftar yang mau daftar,” jelas Ahdiat. Terkait langkah selanjutnya, kendati jumlah pelamar belum memenuhi minimal 3 dan maksimal 4 orang pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke tim pansel yang punya kewenangan terkat tahap selanjutnya. Menurutnya 3 pendaftar sudah memenuhi syarat, sebab bisa langsung masuk tiga besar. Namun kebijakan ini tentu kewenangan tim pansel, apakah pansel lanjut melakukan proses seleksi atau tidak tergantung mereka. Terkait persyaratan pendaftar di posisi asisten menurutnya sama saja dengan jabatan lain. Meski ada penekanan kepada pejabat yang pernah dan sedang menjabat eselon II , namun hal ini tidak otomatis melarang eselon III untuk ikut mendaftar. “Diutamakan bagi pejabat yang sudah duduk eselon II dan yang sedang duduk. Tapi boleh eselon III mendaftar, toh pada akhirnya seleksi yang menentukan,” ujarnya. Menurutnya, eselon III yang mempersoalkan persyaratan ini kurang cermat membaca kalimat pengumuman tersebut. Sebab kalimat prioritas bagi eselon II tak lantas eselon III tidak boleh mendaftar. (her)

Pekan Ini, Pasangan yang Didukung Gerindra Ditentukan Giri Menang (Suara NTB) Partai Gerindra masih belum menentukan siapa pasangan yang akan didukung pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) 2018 mendatang. Meski ada klaim dari salah satu pasangan, yakni Nauvar F. Farinduan dan TGH. Muammar Arafat, jika akan diusung oleh Partai Gerindra, Ketua DPC Partai Gerindra Lobar H. Muhammadun membantahnya. Kepada Suara NTB, Kamis (14/12), Muhammadun menegaskan, jika saat ini, DPP Partai Gerindra masih melakukan penggodokan sebelum memutuskan kandidat yang didukung. ‘’Pekan ini DPP kemungkinan besar memutuskan dukungan terhadap kandidat yang bertarung di Pilkada Lobar 2018 nanti,’’ ujarnya. Menyinggung pernyataan dukungan pada saat pra deklarasi yang dianggap Gerindra hampir final mendukung Nauvar F. Farinduan Muhammadun berdalih hanya sekedar menjadi undangan sebagai Ketua DPC. Terkait masalah usung-mengusung jelasnya ada mekanisme dan bentuk nyata berupa SK. Kalaupun dilakukan jumpa pers deklarasi dukungan oleh kandidat, menurutnya, hal biasa untuk diketahui oleh masyarakat. Namun apakah ini cukup syaratsyarat bersangkutan untuk bisa diusung oleh Gerindra. “Dikatakan final, belum. Kan belum ada sepucuk surat pun (SK, red), politik kan dinamis,” jelasnya. Meski demikian, Muhammadun menegaskan dukungan Gerindra akan final pekan ini, apakah dukungan ke Farin ataukah ke kandidat lain. Kemana arah dukungan Gerindra, hal inilah yang tengah dibahas di tingkat DPP. Dalam memutuskan arah dukungan, ujarnya, akan mengacu salah satunya hasil survei. Gerindra menggunakan jasa LSI untuk melakukan survei. “Dari hasil survei ini tetap Pak Fauzan (petahana) yang memegang (tertinggi) berdasarkan data Pak Fauzan meningkat hingga 30 persen ke atas, kedua TGH Hasanain, baru Farin dan Pak Izzul Islam,” ujar Ketua Apjati NTB ini. Ia mengaku memegang hasil survei LSI, jika tidak memegang hasil survei tentu dirinya tidak berani menyampaikan di media. Menyoal dirinya yang digadang maju melalui Gerindra, pihaknya tetap berusaha dan optimis. Namun kalaupun pihaknya tidak didukung oleh partai ia legowo menyerahkan ke kandidat yang diusung oleh DPP. (her)

PPS di Loteng Verifikasi Faktual Dukungan Ali-Sakti Praya (Suara NTB) Sebanya 45 ribu lebih syarat dukungan pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, H. Moch. Ali Bin Dachlan – TGH. L. Gede Sakti, mulai diverifikasi faktual oleh semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng menargetkan proses verifikasi bisa lebih dari target waktu yang sudah diberikan. “Sudah sekitar tiga hari kita mulai melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pasangan H. Ali BD – TGH. Gede Sakti. Dan, sampai sejauh ini tingkat penyelesaian sudah sekitar 20 persen,” jelas Komisioner KPU Loteng, Baiq Husnawati, kepada Suara NTB, Kamis (14/12). Ia menjelaskan, pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran PPS di daerah ini sudah segera melakukan verifikasi. Begitu berkas dukungan pasangan calon tersebut diterima, sehingga pihaknya sangat optimis bisa menuntaskan tugas-tugas lebih cepat. “Memang sudah ada tahapan serta jadwalnya. Tapi tetap kita berupaya menyelesaikan tugas ini lebih cepat,” tandasnya. Husnawati menjelaskan, setelah verifikasi faktual selesai PPS kemudian akan melakukan rekapitulasi dukungan yang sah dan tidak sah. Setelah itu, rekap dilakukan di tingkat kecamatan. Sebelumnya kemudian masuk tahapan perekapan ditingkat KPU kabupaten. Selesai dari KPU kabupaten, hasilnya baru disampaikan ke KPU provinsi. “Untuk tahap verifikasi faktual sesuai tahapan yang ada, ditargetkan selesai sampai tanggal 25 Desember mendatang,” ujarnya seraya menambahkan, untuk hasil verifikasi sementara belum bisa dipublikasikan, karena proses verifikasi faktual masih berjalan. (kir)

Jaksa Selidiki Dugaan Aliran Dana ke Oknum Pejabat Loteng Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB). Terutama soal indikasi kalau dana hasil dugaan korupsi mengalir kemana-mana, termasuk ke oknum pejabat lingkup Pemkab Loteng. Pelaksana Harian (Plh) Kajari Loteng, Hasan Bahri, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Rabu (13/12), mengatakan dari keterangan para tersangka yang saat ini sudah ditahan, dana dugaan korupsi tersebut tidak dinikmati oleh mereka bertiga. Dana tersebut juga ada yang ditransfer atau

dikirim ke beberapa pihak. “Pentransferan dana ke beberapa pihak itu dilakukan oleh ZA (Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT. LTB). Jumlah yang ditransfer juga bervariasi. Ada yang mencapai hingga Rp 20 juta,’’ ungkapnya. Mereka yang menerima transfer dana ada yang berpro-

fesi sebagai pengusaha dan yang lain. Nah soal kemungkinan penerima aliran dana ada yang berstatus PNS atau pejabat daerah, masih terus didalami. “Sejauh ini memang belum ada yang kita ditemukan indikasi kalau dana hasil korupsi tersebut mengalir ke oknum pejabat Loteng. Tapi

itu akan terus didalami pihaknya,” ujar Hasan. Terhadap pihak-pihak yang sempat mendapat transfer dana, sejauh ini sudah dimintai keterangan. Namun sebatas sebagai saksi saja, karena masih pada tahap klarifikasi. Dan, rata-rata pengakuan para penerima dana tidak tahu kalau mendapat transfer dana dari tersangka dugaan korupsi PT. LTB. Mereka pun mengaku siap untuk mengembalikan dana yang sudah dtransfer oleh pelaku. Jika memang dana bersumber dari hasil korupsi. “Tapi

pengembalian dana tersebut tidak serta menghentikan proses penyelidikan. Jika ditemukan alat bukti yang cukup serta kuat, bisa saja para penerima dana tersebut juga ikut ditetapkan jadi tersangka,” tandas Kasi Pidsus Kejari Loteng ini. Pasalnya, dalam kasus PT. LTB ini pihak tidak hanya menyidik soal dugaan korupsi saja. Juga tengah mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Dana Pencucian Uang (TPPU). Dan, bisa saja ada tersangka baru dari proses penyelidikan tersebut. (kir)

Dirut PT. LTB Mengaku Pasrah DIREKTUR Utama PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), L. Martadinata, mengaku pasrah dan akan mengikuti semua tahapan serta proses hukum yang ada, terkait kasus dugaan penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. LTB yang kini tengah menjeratnya. Pihaknya percaya aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, bakal bekerja profesional dalam menuntaskan kasus tersebut. Hal tersebut diungkapkan L. Martadinata, kepada wartawan di kantor Kejari Loteng ketika dihubungi sebelum menjalani pemeriksaan di Kejari Loteng, Kamis (14/12). Ia mengaku tidak terlalu paham alur-alur proses hukum yang ada, sehingga dirinya memilih untuk mengikuti dan menjalankan semua proses hukum yang sedang berjalan. “Saya kurang paham apa itu pra peradilan dan sebagainya. Jadi kita ikuti proses yang ada saja,” tandasnya. Biarkan nanti proses hukum yang akan membuktikan kebenaran. Karena dirinya yakin, kebenaran pasti akan terungkap. L. Martadinata yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, berkeyakinan selama menjadi Dirut PT. LTB, semua sudah dijalankan dengan baik sesuai aturan yang ada. “Sampai sekarang pun saya belum paham apa yang jadi kesalahan saya. Sampai harus diproses hukum seperti sekarang ini. Tapi apapun itu, semua akan kita jalani saja,” ujarnya. Mantan dosen Universitas Mataram (Unram) ini menjelaskan, soal penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. LTB, semua sudah sesuai aturan. Dari total dana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar, sebesar Rp 700 juta di antaranya untuk membangun usaha pabrik bata ringan bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Mataram. Kemudian dana sebesar Rp 200 juta digunakan untuk

membiayai seluruh operasional perusahaan selama 6 bulan di awal kegiatan usaha perusahaan. Namun pada waktu itu, dana belum diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga dirinya menggunakan dana pribadi yang diperoleh dari hasil menjual mobil pribadi miliknya. Setelah 6 bulan berlalu, PT. LTB masih juga belum menerima kucuran dana dari pemerintah daerah, sehingga atas petunjuk Bupati Loteng, PT. LTB diberikan pinjaman dari PDAM Praya sebesar Rp 200 juta. Begitu penyertaan modal dari pemerintah daerah dicairkan di tahun 2014, dana pinjaman dari PDAM tersebut langsung dilunasi. Sisa dana yang Rp 100 juta, kemudian digunakan di antaranya untuk gaji awal direktur sebesar Rp 15 juta, rehab kantor PT. LTB sebesar Rp 50 juta. Kemudian sisanya sekitar Rp 35 juta digunakan untuk membeli material untuk keperluan produksi bata ringan. Sayangnya, dalam proses perjalanan usaha bata ringan tidak bisa berjalan maksimal, karena terkendala banyak hal. Supaya bisa berproduksi maksimal, pihaknya sempat menawarkan hasil produksi bata ringan tersebut untuk memenuhi kebutuhan proyekproyek di Loteng. Namun usaha tersebut tidak berjalan mulus. “Mesin produksi bata ringan itu sendiri saat ini masih ada,” tegasnya. Soal kemudian terkait dugaan harga mesin yang tidak sampai angka Rp 700 juta, L. Martadinata, mengaku itu wajar-wajar saja. Karena di pasaran mesin sejenis banyak diperjualbelikan. Yang membedakan kemudian spesifikasi serta kualitas mesinya. “Dari pihak mitra usaha kita mengaku kalau harga mesin hampir segitu. Kalau kemudian ada yang lebih murah, bisa jadi. Karena mungkin spesifikasi mesinnya yang berbeda,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

FASILITASI - Suasana pertemuan pihak Dinas PMD Lobar dengan beberapa pihak di Desa Duman Lingsar terkait persoalan kepala desa di Kantor Dinas PMD Lobar, Rabu (14/12).

Dinas PMD Investigasi Kasus Kades Duman Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) menindaklanjuti surat usulan BPD Desa Duman terkait pemberhentian kepala desa setempat. Dinas PMD melakukan investigasi dengan mengumpulkan berbagai pihak guna mencari tahu persoalan Kepala Desa Duman tersebut. Berbekal hasil investigasi ini nanti menjadi bahan kajian ke bupati sebelum memutuskan persoalan ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas PMD, Dinas PMD mengundang Kepala Desa Duman, pihak BPD, Camat Lingsar, tokoh agama, tokoh masyarakat, Polsek Lingsar, Babinsa hingga Bakesbangpol. “Langkah ini menindaklanjuti surat dari BPD desa setempat yang menghendaki peme-

DAK fisik di Lobar hanya satu paket yang dibatalkan, lantaran terjadi tumpang tindih dengan pemprov. “Proyek irigasi irigasi Aikmual Sekotong Timur senilai Rp 1 miliar batal, karena tumpang tindih dengan provinsi, artinya provinsi yang kerjakan. DAK untuk proyek ini pun tidak ditransfer pusat,” jelas Heri. Terkait pengadaan fisik dari DAK, ujarnya, ada ketentuannya. Di mana, maksimal kontrak fisik selesai maksimal bulan Agustus, jika di atas bulan Agustus percuma dikerjakan, karena anggaran tidak akan ditransfer. Terkait perencanaan

Hingga saat ini, kades yang bersangkutan masih belum diberhentikan dan masih dapat menjalankan tugas fungsi pokoknya. Namun dengan kondisi yang saat ini, menjadi pertimbangan pihak Dinas PMD untuk melakukan pantauan langsung ke desa nantinya. Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) pada Dinas PMD Lobar, Kusuma Supaka menambahkan dari hasil klarifikasi baik dari kepala desa, tokoh masyarakat dan lainnya akan kembali didalami pihaknya dengan melakukan investigasi ke desa selama seminggu.”Kita akan turunkan tim untuk turun investigasi ke lapangan (Desa), menjadi pertimbangan untuk mengambil kesimpulan, apakah kita berhentikan atau akan ada keputusan lain,” jelasnya. (her)

Mengkhawatirkan, Perkembangan Pembangunan Dua Proyek Kantor Camat Giri Menang (Suara NTB) Perkembangan dua paket proyek masing-masing Kantor Camat Kuripan dan Lembar mengkhawatirkan. Pasalnya hasil evaluasi Bagian Pemban-

Tumpang Tindih, Proyek Irigasi Dibatalkan Giri Menang (Suara NTB) Proyek Dana alokasi khusus (DAK) fisik irigasi senilai Rp 1 miliar dibatalkan, lantaran perencanaan proyek ini tumpang tindih dengan provinsi. Akibatnya, anggaran Rp 1 miliar untuk proyek ini pun terpaksa tak ditransfer oleh pusat. Hal ini sepatutnya tidak terjadi, lantaran SKPD telah disurati agar dalam membuat perencanaan tidak terjadi tumpang tindih dengan provinsi. Hal ini diakui Kabag Administrasi Pembangunan (AP) dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadhan, Kamis (14/12). Menurutnya, pelaksanaan

catan Kepala Desa Duman,” ujar Kepala Dinas PMD Lobar, L. Edy Sadikin usai pertemuan, Kamis (14/12). Menurutnya, pada pertemuan ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan, baik itu kepala desa untuk mengklarifikasi tuduhan yang ditujukan kepadanya. Maupun meminta tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD dan Kepala Dusun Duman Desa untuk berbicara. “Ada dari Bakesbangpol memberikan saran, ada dari Polsek Lingsar juga berbicara,” jelasnya. Menurutnya baik itu saran, pendapat yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menjadi dasar pertimbangan pihaknya untuk menangapi tuntutan warga tersebut. Apakah permintaan tersebut dapat dipenuhui pihaknya atau sebaliknya.

proyek ini pihaknya sudah membuat surat edaran ke SKPD agar komunikasi dan koordinasi dengan pemprov supaya tidak terjadi tumpang tindih. Selain proyek irigasi DAK, ada juga proyek pembangunan gedung kantor pelayanan Dukcapil yang batal dibangun. Bahkan proyek ini telah ada pemenang tender, namun batal lantaran anggaran sudah dipangkas, sehingga tidak jadi dikerjakan. “Ini karena terkena rasionalisasi, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti dengan kontrak sebab anggarannya dirasionalisasi,”ujarnya. (her)

gunan dan ULP Setda Lobar menemukan pencapaian progres proyek kurang dari target yang semestinya dicapai. Terdapat deviasi negatif sebesar belasan persen, sehingga dikhawatirkan dua paket proyek senilai total Rp 4,9 miliar ini molor dari target kontrak tanggal 27 Desember mendatang. Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadhan, M.Si., membenarkan hal tersebut. Diakui hasil pengecekan di lapangan terhadap progres proyek yang ada terdapat dua paket proyek yang sedikit mengkhawatirkan, di antaranya proyek Kantor Camat Kuripan dan Kantor Camat Lembar. Menurutnya, progres Kantor Camat Kuripan yang kontraknya berakhir minggu ketiga bulan ini progres fisik 68 persen, sedangkan target yang mesti dicapai 81 persen. Terdapat deviasi negatif sekitar 13 persen. Melihat waktu tersisa sekitar dua pekan, menurutnya agak sulit jika tidak dilakukan percepatan-percepatan. Selain Kantor Camat Kuri-

pan, yang menjadi perhatian juga proyek Kantor Camat Lembar, termasuk lamban. Perkembangan proyek Lembar ini 73 seharusnya yang dicapai 80 persen kalau dilihat jadwal pelaksanaan pekerjaan. Bisa dilihat dari grafik ini, terdapat progres hari per hari, pekan dan per bulan. Paket proyek ini sendiri senilai Rp 2,2 miliar. Terkait penyebab molornya proyek ini, kemungkinan persoalan kontraktornya. “Dua paket proyek ini harus tuntas tanggal 27 Desember,” imbuhnya. Sementara perkembangan GOR Mini Gerung, hasil pengecekan hanya menyisakan pengerjaan penyelesaian ringan berupa pengecetan dan pemasangan pelapis serta tambahan taman di pojokan. Mengantisipasi ada proyek molor tahun depan, sekda sudah memanggil para kepala SKPD, camat dan Kabag guna mengevaluasi kinerja akhir tahun. Secara umum capaian sesuai dengan harapan, meskipun ada catatan kecil yang perlu jadi perhatian untuk tahun 2018. (her)

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Bupati Tegaskan Sifat Prioritas untuk Tenaga Lokal KSB (Suara NTB/arn)

Progres pengerjaan rumah penerima bantuan SNVT Provinsi di SP 3 Prode yang rata rata menyisakan bagian atap.

Tim Monev Provinsi Puas dengan Rehab Rumah SNVT di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Monev Program SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, belum lama ini turun mengecek sejauh mana perkembangan program rehab rumah tidak layak huni SNVT di Sumbawa. Salah satunya melihat perkembangan di desa SP3 Prode kecamatan Pelampang yang kemajuannya dinilai cukup baik. Salah satu Tim Monev Provinsi, Miftah menyatakan secara umum progres program SNVT ini telah mencapai 75 (Suara NTB/arn) persen. Sebagian hanya meMiftah nyisakan bagian atap atau finishing rumah. Provinsi membagi beberapa tim untuk turun ke lapangan didampingi tim teknis berdasarkan laporan profil dari fasilitator di lapangan. Kebetulan, pihaknya mendampingi di SP 3 Prode. Sebagann pengerjaaan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah telah tuntas 100 persen. Namun sebagian lagi menyisakan bagian atap. “Ada penerima bantuan yang kami sangat puas melihat tampilan rumahnya. Sampai si penerima bantuan ini mengeluarkan tabungannya sendiri berswadaya hingga Rp 100 Juta. Namun ada pula yang progresnya masih minim, yang katanya menunggu pesanan kayu. Padahal kayu itu masuk dalam swadaya penerima bantuan. Mungkin dia tidak memahami arti swadaya itu sendiri. Ini menjadi catatan kedepan, ketika melakukan sosialisasi penerma bantuan mesti paham dengan program ini,” terang Miftah yang didampingi Kasi Pembangunan dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, M. Jabir S.P. Meski demikian, secara umum, pengerjaan rehab rumah program SNVT di Sumbawa progressnya cukup baik. Rata rata, hanya tinggal menyelesaikan bagian atap atau finishing rumah. Untuk diketahui, program SNVT di Sumbawa tahun 2017 dengan sasaran total 454 unit rumah. Dengan jumlah bantuan, untuk rehab berat Rp 15 Juta per unit, rehab sedang Rp 10 Juta perunit hingga rehab ringan Rp 10 Juta per unit. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menegaskan, sifat prioritas pada rekrutmen karyawan yang dibuka PT MacMahon Indonesia, perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk proyek Batu Hijau bagi tenaga kerja lokal KSB. “Jadi tidak ada lagi yang lokal lokal untuk lingkar tambang. Ini lokal secara umum seluruh masyarakat KSB yang punya minat melamar dalam rekrutmen itu,” tandas orang nomor satu di KSB ini kepada wartawan, usai menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Taliwang, Kamis (14/12). Ia mengakui, ada suara yang sementara ini bergulir di lapangan agar prioritas tersebut lebih dikhususkan lagi bagi masyarakat lingkar tambang yang disebut lokal-lokal. Tetapi dalam rekrutmen perdana ini yang dimaksudkan lokal adalah seluruh masyarakat KSB. “Kita belum berpikir itu ada istilah lokal - lokal (lingkar tambang),” sebutnya. Bupati berharap, pada proses rekrutmen perdana PT MacMahon Indonesia ini agar masyarakat mengikuti alur yang telah disepakati antara Pemda KSB dengan perusahaan. Sebab jangan sampai upaya memaksakan kehendak tersebut nantinya justru menimbulkan

persoalan terhadap proses yang berjalan sekarang ini. Terlebih ia memastikan MacMahon selaku perusahaan aliansi PT AMNT di Batu Hijau ke depan masih membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja ke depannya. “Ini baru satu bidang pekerjaan. Rencananya masih ada aliansi bidang pekerjaan yang akan dibangun MacMahon ini, ada aliansi bidang kerja pengelolaan power plant (pembangkit listrik), industri hilirnya sampai aliansi integrasi. Semua bidang itu butuh tenaga kerja dan kami pemerintah akan memastikan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” janji bupati yang juga bertindak selaku ketua tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon Indonesia untuk proyek Batu Hijau. Selanjutnya bupati kembali menyinggung masih terusnya mencuat pertanyaan di publik mengenai keterlibatan Pemda KSB dalam proses rekrutmen tersebut. Bahkan munculnya bupati selaku kepala daerah

mengetuai tim rekrutmen. Baginya, selama bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat KSB, dirinya siap ambil bagian. Terlebih keterlibatan dirinya dalam tim tidak menyalahi aturan dalam kaidah posisinya sebagai kepala daerah. “Sepanjang regulasi tidak melarang saya siap. Apalagi ini bermanfaat bagi masyarakat karena dengan kehadiran kita (pemerintah) tenaga kerja lokal diberikan prioritas oleh perusahaan,” sebutnya. Alasan lain, lanjut bupati, Pemda KSB ingin memastikan proses rekrutmen yang dibuka PT MacMahon itu tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat KSB. Mengingat ekspektasi masyarakat untuk dapat bekerja di proyek tambang Batu Hijau sangat tinggi. “Nanti kalau ada persoalan larinya ke kita (pemerintah) juga. Nah ketimbang kita terlibat di tengah lebih baik sejak awal kita berada di dalamnya supaya setiap persoalan yang muncul nanti bisa segera

(Suara NTB/bug)

FOTO BERSAMA - Dandim 1607 Sumbawa, Sumanto, Bupati KSB, H. W. Musyafirin, Wabup KSB, Fud Syaifuddin dan Kapolres KSB, Andy Hermawan. kita selesaikan,” paparnya. Bupati pun menambahkan, agar seluruh proses rekrutmen ini berjalan sesuai aturan dan transparan dirinya telah meminta kepada pihak TNI dan Polri turut mengawasi. “Saya sudah minta kepada pak Dandim dan pak Kapolres kawal ini. Termasuk juga mengamankan dalam mengatasi konflik yang kemungkinan terjadi,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST menambahkan, keterlibatan bupati mewakili Pemda KSB dalam tim rekrutmen untuk menjamin agar prosesnya tidak menyalahi aturan. Dan lebih khusus lagi memastikan para tenaga kerja lokal menda-

pat prioritas di dalamnya. “Yang kita lakukan ini kan baik, karena manfaatnya untuk masyarakat kita juga,” tandasnya. Wabup juga mengaku, pihaknya telah menginstruksikan ke seluruh kepala desa dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperketat proses penerbitan kartu tanda penduduk (KTP). Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada banyak pihak memanfaatkan kesempatan ini memperoleh kartu domisili sebagai masyarakat KSB dengan harapan tercatat sebagai masyarakat lokal. “Saya sudah katakan ke Dukcapil teliti betul yang mengurus KTP,” imbuhnya.(bug)

Sumbawa Model Percepatan Kepemilikan Adminduk

(Suara NTB/ist)

TKP - Anggota Sat Lantas Polres Sumbawa menunjukkan TKP kejadian tewasnya warga yang diduga korban tabrak lari.

Mayat di Labuhan Badas Diduga Korban Tabrak Lari Sumbawa Besar (Suara NTB) Masyarakat di sekitar Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, dihebohkan dengan penemuan mayat di jalan setempat, Rabu (13/12) lalu. Korban bernama I Wayan Rika (63), merupakan warga Dusun Kayu Madu. Untuk memastikan penyebab kematian korban, pihak kepolisian melakukan olah TKP. Termasuk, memintai keterangan sejumlah saksi. Kasat Lantas Polres Sumbawa melalui Kanit Laka, Bripka. Efik Maro Susanto yang dikonfirmasi, Kamis (14/12), membenarkan peristiwa tersebut. pihaknya mendapatkan laporan adanya penemuan mayat di Dusun Kanar Rabu (13/12) sekitar pukul 17.00 Wita. Pihaknya bersama anggota Sat Reskrim langsung terjun ke lokasi. “Setelah kita lihat ke sana, memang tidak ada bekas kecelakaan awalnya. Kami pun mencoba melakukan penyelidikan dan memeriksa

saksi-saksi,” ujarnya. Ada dua saksi yang diperiksa. Saksi pertama mengaku mendengar suara sesuatu yang terlindas hanya saja tidak melihat kejadiannya. Meski demikian, saksi sempat melihat kendaraan bak terbuka berwarna hitam yang melaju dari lokasi ke arah Sumbawa. Sementara, saksi kedua menjelaskan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas. Ia melihat korban terserempet, lalu terlindas kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut kemudian berhenti dan mundur melihat korban. Setelah itu kendaraan langsung melaju ke arah Sumbawa. Hanya saja, identitas kendaraan tidak diketahui kedua saksi. Sementara, hasil visum dari dokter, korban meninggal bukanlah karena pemukulan, tetapi karena terlindas. Sehingga dari hal tersebut, untuk sementara pihaknya meyakini yang bersangkutan korban Lakalantas.

“Dari keterangan saksi yang diperoleh dikuatkan dengan hasil visum dokter, untuk sementara dia korban tabrak lari,” terangnya. Untuk diketahui, lanjut Efik, posisi mayat korban ditemukan berada di sebelah kiri jalan dari arah Tano menuju Sumbawa. Pihaknya belum menggali keterangan dari keluarga mengenai tujuan dari korban sebelum adanya peristiwa, karena masih dalam suasana berkabung. Meskipun demikian pihaknya tetap akan memintai keterangan dari keluarga termasuk ahli waris untuk mendapat santunan jika nantinya diberikan santunan oleh Jasa Raharja. “Prediksi kami kemungkinan dia mau menyeberang dan terserempet. Hanya saja kita belum bisa menyimpulkan secara pasti. Yang jelas dia jalan kaki dan menjadi korban tabrak lari,” pungkasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan model percepatan cakupan kepemilikan adminduk yang telah digagas oleh Pemkab bersama KOMPAK dan PUSKAPA UI harus dapat lebih efektif. Secara khusus dapat berkontribusi langsung untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis administrasi kependudukan bagi Petugas Registrasi untuk adminduk dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Koordinator Kompak Wilayah Sumbawa Muhammad Ikraman, S.Pt, pada pelatihan penguatan kapasitas petugas registrasi penduduk untuk Percepatan Kepemilikan Catatan Sipil, Kamis (14/11) kemarin. Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama KOMPAK dan PUSKAPAUI.InidikhususkanuntukKaur

Pemerintahan Desa di seluruh Kabupaten Sumbawa. Agar ada peningkatan pemahaman bagi petugas registrasi pendataan untuk adminduk dan terlaksananya pencatatan administrasi kependudukan yang berjalan efektif di lapangansehinggamendukungupaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. “Untuk pendekatan pelayanan harus berbasis desa, diurus di desa, dan diambil di desa. Harapannya agar ke depan Dinas Dukcapil membuat pelayanan khusus untuk desa terutama untuk akta kelahiran dan Kartu Keluarga,” pungkasnya. Narasumber dari PUSKAPA UI, Putri mengharapkan agar petugas registrasi kependudukan bisa melakukan pelayanan lebih dekat, murah, dan efektif. “Kerjasama elemen pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik, karena masalah kependudukan bukan masalah Dinas Dukcapil saja, tapi masalah kita semua,” ungkapnya. (arn)

KSB Siapkan 15 Ribu Hektar Lahan Jagung Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan 15 ribu hektar lahan untuk program swasembada pangan jagung di tahun 2018 mendatang. Jumlah tersebut tersebar di beberapa desa mulai dari Kecamatan Poto Tano, hingga kecamatan Sekongkang dengan estimasi mampu menghasilkan sekitar 6 ton jagung. “Persiapan untuk kearah sana (target tanam) kita juga akan dibantu oleh Pemerintah Pusat sekitar 6000 hektar dan program Kartu Bariri Tani sekitar 3000 hektar untuk jag-

(Suara NTB/ils)

Syaiful Ulum ung juga sudah disiapkan. Sehingga target yang telah kita tetapkan tersebut sekitar 15 ribu hektar tidak akan terkendala,” ungkap kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan melalui Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Syaiful Ulum SP kepada Suara NTB, Kamis (14/12). Dikatakannya, khusus untuk program jagung, saat ini dinas terkait sudah meminta kepada para petani untuk mulai melakukan pengolahan lahan dan dan persiapan lainnya. Sementara untuk stok pupuk diyakini juga tidak akan terganggu jelang musim tanam jagung tersebut. Bahkan saat ini sudah ada sekitar 3000 ton pupuk yang sudah disiapkan untuk memaksimalkan program swasembada pangan khusus jagung tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan nanti, pihaknya optimis target yang telah ditetapkan tersebut akan terealisasi secara maksimal dan tidak akan terganggu. “Kita optimis target yang telah kita tetapkan tersebut tidak akan terganggu. Karena kondisi saat ini semua kebutuhan untuk merealisasikan target tersebut sudah kita penuhi,” ujarnya. Seraya menyebutkan bahkan saat ini rata- rata para petani ini sudah siap untuk mulai menanam dan mengolah lahannya dan target 15 ribu hektar tersebut akan bisa digarap secara maksimal. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

Halaman 7

Tak Ada Penarikan Biaya Pembagian Kartu BPJS Kesehatan Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan tidak penarikan biaya jenis apapun terkait pembagian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada penerima manfaat. Bupati Bima melalui Kasubag Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin M.Si meminta masyarakat serta seluruh Pemerintah Kecamatan, agar tidak memberikan biaya. Apabila ada oknum-oknum tertentu yang meminta uang dengan alasan apapun. “Imbauan ini menindaklanjuti laporan adanya penarikan uang transportasi sebesar Rp.100.000 terhadap warga saat pembagian kartu BPJS Kesehatan gratis seumur hidup,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (15/12). Kepastian tidaknya adanya penarikan biaya tersebut, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak BPJS setempat, untuk mengecek terkait informasi tersebut. Serta memastikan apakah mekanisme dan ada program seperti itu. Hasilnya ternyata tidak ada penarikan apapun. Selain itu mekanismenya dan penyaluran berbeda. Menurutnya Suryadin, masyarakat yang menerima manfaat atau warga yang tidak mampu akan mendapat melalui Dinas Sosial (Dinsos) berdasarkan kouta. “Intinya tidak ada program yang dikenakan biaya untuk pengurusan kartu BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Karena iurannya dibayarkan pemerintah dan tidak dikenakan biaya transportasi,” tegasnya. Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, H. Muhammadin S.Sos. juga menegaskan, tidak ada penarikan biaya apapun terhadap program tersebut. Karena akan dibiayai atau ditanggung oleh Pemerintah daerah. “Kami berharap warga tidak memberikan biaya apapun terkait program ini dengan alasan apapun,” katanya. Muhammadin menjelaskan, program tersebut dikhususkan bagi warga yang tergolong miskin atau warga tidak mampu yang tersebar pada 18 Kecamtan dan 191 desa di Kabupaten Bima. Pada tahun 2017 tercatat ada 2.000 jiwa yang sudah diakomodir. “Tapi melalui APBD perubahan kuotanya ditambah 1.000 jiwa, sehingga sekarang menjadi 3.000 jiwa,” sebutnya. Ia menambahkan program tersebut tidak hanya berlaku 2017 saja. Kartu dari BPJS Kesehatan itu juga diperpanjang hingga tahun 2018 mendatang dengan bantuan kucuran APBD murni. “Keunggulan kartu ini, warga miskin dapat ditolong dan terbantu perihal pengobatan gratis di tempat medis di bawah kerjasama BPJS. Karena biayanya ditanggung oleh pemerintah,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/dok)

OPERASI GABUNGAN - Barang bukti miras yang diperoleh dari hasil operasi gabungan Satuan Pol PP, Kamis (14/12).

Total Ratusan Liter Miras Diamankan Tahun Ini Dompu (Suara NTB) Operasi yang digelar satuan Pol PP Kabupaten Dompu selama tahun 2017 ini berhasil diamankan ratusan liter Minuman Keras (Miras), baik miras oplosan maupun produksi pabrik. Sebagian besar barang haram itu ditemukan di Kecamatan Menggelewa, Woja dan Dompu. Sementara pemiliknya baru satu orang yang ditingkatkan ke proses hukum. Sisanya hanya

Mantan Sekda Kota Bima Masih Optimis Kota Bima (Suara NTB) Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota, Ir. H. M. Rum, mengaku akan tetap maju pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota (Pilwali) Bima, tahun 2018 mendatang. Meski disadari minimnya peluang baik jalur parpol maupun perseorangan. Rum yang juga Ketua Nahdatul Wathan (NW) Kota Bima, mengaku optimis akan tetap diusung oleh sejumlah partai yang saat ini masih tersisa. Hanya saja, ketika ditanyakan Rum enggan menyebutkan. Selain itu, Ia juga tidak pantang mundur dan memiliki keyakinan bakal dipinang oleh salahsoerang bakal calon Walikota. Karena hal itu, sudah dikomunikasikan atau telah dibangun konsensus dari awal. “Akan ada waktunya untuk dibuka ke publik. Terkait parpol mana saja dan calon yang meminang,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (15/12). Bagi mantan orang nomor satu birokrasi di lingkungan Pemkot Bima itu, seluruh tahapan pilwali belum berakhir, walaupun disadari peluang untuk mendapatkan parpol sangat minim. “Yang jelas Permainan belum berakhir. Itulah tekad sebagai mantan birokrasi yang tidak mengenal kata menyerah. Semuanya masih kita rahasiakan dan akan kita ungkap dalam waktu dekat,” ucapnya. Perlu diketahui, beberapa partai di Kota Bima, telah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap sejumlah balon. Diantaranya, PAN, PBB, PKB, dan PKPI yang bakal mengusung, Anggota DPR RI, H. M. Lutfi, SE berpaketan dengan Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofyan, SE. Sementara, PDI Perjuangan, PKS, Demokrat serta Perindo telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengusung paket, H. A. Rahman H. Abidin SE dengan H. Ferra Amalia SE. Namun, masih ada ada beberapa parpol, yang hingga saat ini belum mengeluarkan rekomendasi bakal mengusung balon mana. Diantaranya, partai Hanura, NasDem dan Gerindra. Selain jalur parpol, ada juga balon melalui independen atau perseorangan. Antara lain, paket, H. M. Subhan M. Nur dengan Wahyuddin SH. Kemudian paket Taufik La Tofi dengan Drs. H. Usman AK yang merupakan mantan Wakil Bupati Bima. Selanjutnya paket Drs. H. Sudirman yang merupakan ketua yayasan STKIP Taman Siswa Bima, dengan Syaifuddin SH. Bahkan ketiga paket pasangan ini telah menyerahkan syarat dukungan ke KPUD belum lama ini. Saat ini masih dilakukan proses verifikasi faktual. (uki)

kita lihat nanti pada akhir tahun perkembangannya seperti apa,” ujar dia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Pol PP, Supardin, S. Sos., menambahkan, keseluruhan barang bukti miras yang diamankan tahun ini ratusan liter lebih. Diantaranya miras jenis arak, brem, sofi dan bir. “Paling banyak itu minuman oplosan seperti brem dan arak,” ungkapnya. Dari total hasil temuan itu

pemilik yang dindaklanjuti ke proses hukum hanya satu orang, yakni ibu rumah tangga inisial Hn asal Desa Lapadi. Ia ditangkap karena kedapatan menjual miras oplosan jenis arak. “Terakhir yang disidangkan itu barang buktinya 78 botol arak dan satu jeriken berisi 30 liter, tersangkanya Hn seorang ibu rumah tangga. Untuk barang bukti lain selama operasi tahun ini tidak ada,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Pupuk anorganik NPK Mitra Phoska produksi CV Dewi Sri Rama (DSR) Jawa Timur yang beredar di Kabupaten Dompu dipastikan pupuk palsu. Berdasarkan laporan hasil pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP) NTB, kandungan pupuk tak sesuai dengan keterangan di label.

Rp.140 ribu per sak ukuran 50 kg. Pupuk ini memiliki kandungan N sebanyak 15 persen, P2O5 sebanyak 15 persen, K2O sebanyak 15 persen dan S sebanyak 10 persen. Pupuk ini juga diduga palsu. “Pupuk lain diambil contohnya dan dilakukan uji lab,” pesan H. Agus Bukhari kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhata, SH yang dihubungi terpisah terkait hal ini mengaku, belum mendap-

atkan data dan laporannya. Begitu juga terhadap barang bukti (BB) pupuk NPK yang telah diamankan Sat Reskrim Polres Dompu beberapa waktu lalu, juga belum diketahui pihaknya. (ula)

Hasil Uji Laboratorium, NPK Phoska DSR Dipastikan Palsu

Laporan hasil pengujian (LHP) pupuk an-organik merk NPK Mitra Phoska yang diproduksi CV Dewi Sri Rama Jawa Timur untuk kemasan karung 50 kg oleh BPTP NTB yang dikeluarkan 5 Desember 2017. Kandungan Nitrogen (N) hanya 1,67 persen, Fosfat (P2O5) hanya 1,61 persen, Kalium (K2O) hanya 0,41 persen, dan Sulfur (S) hanya 2,58 persen. Sementara pada label karung kemasannya tertera Nnya 17 persen, P2O5-nya 15 persen, K2O-nya 17 persen, dan S-nya 10 persen. Sekda Dompu yang juga Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (14/12) kemarin menegaskan, berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap pupuk

an-organik merk NPK Mitra Phoska yang diajukan ke BPTP NTB hampir dipastikan pupuk tersebut diduga palsu. “Kenapa ini palsu? Karena kandungan – kandungannya hanya 1 persen, sedangkan di karungnya 15 sampai 17 persen,” katanya. Atas indikasi ini, H. Agus Bukhari menyerahkan kepada Kepolisian untuk menindaknya secara tegas sehingga memberikan efek jera. Karena pupuk merupakan sarana produksi dan dijual dengan harga non subsidi, tapi kandungannya tidak sesuai dengan yang tertera. “Artinya pemalsuan (pupuk). Karena ini merugikan rakyat, saya akan serahkan semua persoalan ke hukum,” ungkap H. Agus Bukhari. Untuk langkah prefentif, H. Agus Bukhari mengharapkan kepada pengecer untuk tidak

menjual pupuk an-organik merk NPK Mitra Phoska yang diproduksi CV Dewi Sri Rama. “Pupuk ini terindikasi palsu dan merugikan masyarakat, menurunkan produksi,” tegasnya. Ketika varietas unggul sekalipun yang ditanam, lanjutnya, ketika pupuknya tidak ada, tidak akan akan hasilnya. Sehingga selama siklus musim 4 bulan, selama itu rakyat akan dikorbankan. “Varietas unggul yang kita tanam ini, menentukan produksi itu dari pupuk. Kalau pupuknya seperti ini, tidak bisa diharapkan hasilnya akan baik,” katanya. Terhadap pupuk NPK Phoska yang diproduksi CV Tani Subur Perkasa sebagai pupuk non subsidi yang diduga juga beredar di tingkat petani dengan harga sama seperti pupuk NP Mitra Phoska yaitu

15 Desa di KSB Belum Cairkan ADD Tahap III Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus meminta kepada para Kepala Desa (Kades) untuk melakukan pencairan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga dan Dana Desa (DD) tahap kedua tahun 2017. Hal tersebut diatensikan, pasalnya hingga akhir tahun 2017 ini, tercatat masih ada 15 desa yang belum melakukan proses pencairan terhadap alokasi dana desa dan dana desa tersebut. Molornya proses penyerapan anggaran dana desa ini dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan program yang ada di desa. “Kita sudah meminta kepada kades di 15 desa tersebut untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, tetapi hingga saat ini masih tetap saja molor. Padahal saat ini sudah masuk akhir tahun yang dikhawatirkan dana ini tidak bisa digunakan secara maksimal dan kita juga akan mendapatkan sanksi nantinya,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes, Syaifullah S. Stp, Kamis (14/12). Dikatakannya, untuk memacu para kades untuk mempercepat proses pencair-

Syaifullah (Suara NTB/ils)

an anggaran untuk desa ini, dinas terkait sebenarnya sudah bersurat secara resmi kepada masing- masing desa. Tetapi faktanya masih tetap saja seperti ini molor-molor juga. Padahal anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ini diharapkan bisa digunakan secara maksimal untuk pembangunan yang ada di desa. Tetapi karena kondisinya seperti ini (masih molor) pihaknya tidak bisa berbuat apa -apa lagi dan desa juga yang akan rugi nantinya. Bahkan, apabila kondisinya tetap

seperti ini, dikhawatirkan akan berdampak pada pemberian sanksi baik itu pengurangan anggaran desa hingga sanksi lainnya. “Kita sudah ingatkan kepada para kades, untuk segera melakukan pencairan terhadap anggaran untuk desa. Tetapi karena kondisinya seperti ini kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi,” ungkapnya. Disinggung mengenai alasan desa-desa ini molor melakukan penyerapan anggaran, dia menyebutkan, hasil pantauan lapangan lebih kepada masalah internal yang ada di masing- masing desa. Sebut saja masih ada beberapa Kades dan BPDnya tidak harmonis sehingga berdampak pada proses lambatnya penyerapan anggaran yang ada. Selain itu, masih ada juga desa-desa yang lambat melaporkan realisasi pelaksanaan program sehingga berdampak pada proses pencairan tahap selanjutnya. “Masalah internal desa masih menjadi kendala dalam penyerapan anggaran ini. Makanya kita harapkan para kades dan BPD untuk bisa mencari jalan tengah, sehingga proses penyerapan anggaran ini tidak molor,” tandasnya. Sehingga pelaksanaan program yang ada di desa tidak terganggu. (ils)

”

Kalau pupuknya seperti ini, tidak bisa diharapkan hasil nya akan baik H. Agus Bukhari

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Dompu Tingkatkan Kewaspadaan Dompu (Suara NTB) Jelang perayaan natal dan tahun baru 2017 ini jajaran Polres Dompu terus meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap ancaman kelompok radikal. Sejauh ini kelompok berbahaya tersebut masih terpantau beraktivitas. “Ini tetap menjadi isu prioritas kami di Polri untuk diantisipasi dan ada instansi lain juga yang terus memantau kelompok radikal ini,” ungkap Kapolres Dompu AKBP. Erwin Suwondo, S. IK., kepada wartawan, Kamis (14/12). Kapolres menegaskan, aktivitas kelompok ini masih tetap ada menyusul penangkapan beberapa orang terduga pelaku teror di Bima dan pembuat senjata rakitan di Dompu beberapa waktu lalu. Sementara, reaksi atas pengakuan kontroversi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibukota Israel sebagiamana yang terjadi di Kabupaten/Kota lain di NTB, kelompok pemerhati palestina di

wilayah ini pun belum menunjukan reaksi apa-apa. “Terkait dengan isu Yerusalem berdasarkan pengakuan presiden amerika, sementara ini untuk di Dompu kelompok yang notabene pemerhati timur tengah itu belum ada reaksi. Kalau di Mataram, Lombok Tengah sudah ada ujuk rasa. Malah ada temanteman dari Sumbawa juga ikut,” ujarnya. Untuk perayaan natal bagi umat kristiani lanjut dia, pun sudah dipersiapkan pengamanan ekstra, khususnya diempat greja dan satu rumah peribadatan. Disinggung titik rawan terjadi tindak kejahatan, Erwin Suwondo menyebutkan, untuk natal masih diseputaran wilayah kota, sedang malam tahun baru diperkirakan kerawanannya ada di tempat-tempat wisata. Selain itu, tidak menutup kemungkin konflik antar kampung dapat sewaktu-waktu terjadi. “Titik rawan untuk natal masih tetap di kota, karena greja ini kan semua di adanya di kota,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menilai harapan agar Rancangan APBD Dompu tahun 2018 disahkan sebelum 29 Desember 2017 bisa molor ketika pada proses pembahasan tidak adanya sikap proaktif dan tidak adanya kesepahaman. Bahkan jadwal yang ditetapkan pembahasan mulai Jumat (15/12) hari ini bisa berubah. “Kalau jadwal, sudah beberapa kali jadwalkan. Hari ini Yuliadin juga sudah Banmus menyusun rencana kegiatan (hingga pengesahan APBD sebelum 29 Desember). Besok kita mulai. Biasanya manis – manis saja jadwal. Tapi faktanya tidak seperti yang di jadwal,” kata Yuliadin kepada Suara NTB, Kamis (14/12). Yuliadin menegaskan, jadwal yang ditetapkan Banmus bisa berubah seiring kondisi dalam proses pembahasan. Ketika kesepahaman belum dicapai dan tidak adanya pro aktif dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), maka bisa molor dari waktu yang ditetapkan maksimal 29 Desember untuk pengesahan APBD. “Kalau pada kenyataannya tidak ada kesepahaman, tidak ada yang pro aktif, bisa molor dari 29 (Desember 2017). Tapi, mudaha- mudahan bisa seperti itu (ditetapkan sebelum 29 Desember),” katanya. Ia pun mengakui, saat difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama TAPD di Mataram beberapa waktu lalu sudah disepakati untuk mengesahkan APBD 2018 paling lambat 29 Desember sesuai ketentuan. “Itu menurut aturan tanggal 29 Desember (harus ditetapkan),” katanya. Sebelumnya, Pemprov NTB telah memfasilitasi Banggar Dewan dan TAPD Kabupaten Dompu terkait pembahasan APBD tahun 2018 di Mataram. Saat difasilitasi, kedua belah pihak diminta untuk mengesahkan APBD tahun 2018 paling lambat 29 Desember 2017, sehingga bisa langsung dilaksanakan awal tahun. Penggunaan Perbup sebagai pengganti Perda APBD tidak diberi ruang, sehingga kedua belah pihak diminta duduk bersama dalam membahas RAPBD. (ula)

(Suara NTB/dok)

Ketua DPRD Tak Jamin Pengesahan RAPBD 2018 Sebelum 29 Desember

daran masyarakat sudah mulai membaik. Termasuk dalam hal penyalahgunaan tramadol yang hampir nihil ditemukan. Meski begitu, pihaknya masih akan menunggu perkembangan situasi selanjutnya jelang perayaan tahun baru 2017 ini. Sebab berdasarkan pengalaman lanjut A Haliq, tingkat penggunaan miras tersebut akan meningkat pada malam tahun baru. “Agak menurun memang tapi

mendapat surat peringatan untuk tidak mengulangi berjualan miras. “Lokasi sebagian besar di Manggelewa, Woja dan pusat kota,” kata Sekertaris Satuan Pol PP, A Haliq, BA., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (14/12). Meski temuan tersebut cukup banyak, namun dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan. Menurut dia, hal ini menunjukan tingkat kesa-

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Verifikasi Faktual di Mataram

Penyidikan Pungli Prona Mambalan Tuntas Mataram (Suara NTB) – Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram menuntaskan penyidikan dugaan pungli Prona Desa Mambalan. Tersangka, Kades Mambalan nonaktif, Lalu Ahmad Yudni dan barang bukti akan diserahkan ke jaksa. “Berkasnya sudah P21 (berkas lengkap, red). Jadi sesuai target, Desember ini selesai,” kata Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi, kemarin. Dia menjelaskan, pihaknya sedang berkordinasi dengan jaksa Kejari Mataram untuk proses tahap dua, yak(Suara NTB/dok) ni pelimpahan tersangka dan Kiki Firmansyah Effendi barang bukti. Setelah itu tersangka akan diajukan ke tahap penuntutan di pengadilan. Kades Mambalan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungli pengurusan sertifikat prona di Desa Mambalan tahun 2016. Tersangka diduga memungut uang dari 258 warga yang mengurus sertifikat Prona. Korbannya dipungut biaya pengurusan mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Total uang yang dipungut mencapai Rp 111,557 juta. Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang tanah. Sebanyak 80 orang saksi sudah diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas tersangka mantan Kades Mambalan, Lalu Ahmad Yudni. Termasuk ahli pidana. Tersangka dijerat dengan pasal pasal 11 dan atau pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (why)

KPU Kesulitan Temukan Pendukung Ali-Sakti Mataram (Suara NTB) Proses verifikasi faktual pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dari jalur independen, Ali BD-Gde Sakti, oleh KPU NTB, sudah mulai berlangsung sejak tanggal 12 sampai 25 Desember mendatang. Pantauan Suara NTB bersama Komisioner KPU NTB, Hesti Rahayu, dan didampingi Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, terhadap proses verifikasi faktual dukungan pasangan AliSakti, yang dilakukan oleh Tim verfikator, di dua kelurahan Kota Mataram, yakni dikelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Tanjung Karang, Kamis (14/ 12) kemarin, menemui beberapa kendala. Beberapa kendalanya yakni, kesulitan tim verifikator menemukan orang bersangkutan. Karena penduduk Kota Mataram, rata-rata memiliki kesibukan yang cukup padat di luar rumahnya. Oleh karena itu tim verifikator ratarata mendatangi rumah para pendukung, pada sore hari

sampai malam hari. “Kesulitannya kami agak susah ketemu, karena orang sibuk semua. Makanya sore sampai malam kita datangi, karena pagi bekerja. Bahkan sampai pukul 1:30 dini hari, tim kami baru selesai,” tutur Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi pada Suara NTB. Dari belasan orang yang namanya terdaftar di daftar dukungan, tim verifikator hanya menemui enam orang saja. Dikota Mataram sendiri, pasangan Ali-Sakti memiliki dukungan 9.960 orang yang tersebar 46 kelurahan. Dari enam orang di dua kelurahan yang didatangi oleh tim verifikator bersama KPU dan Suara NTB, empat orang menyatakan dukungannya, sementara dua orangnya mengaku tidak mendukung.

“Ndak pernah saya kasi pinjam KTP saya, tumben saya dengar sekarang. Tapi ya saya mendukung, siapa-siapa yang menang, yang jadi calon juga saya dukung. Ya saya dukung (Ali-Sakti), karena saya dari Lotim, Masbagik, saya dukung,” ujar Baiq Rahyum Warga Lingkungan Bagek kembar, Kelurahan Tanjung Karang, Ampenan, menjawab pertanyaan tim verifikator. Sementara itu, salah satu warga atas nama Geyah Purnama Sari, dari kelurahan Tanjung Karang juga yang masuk dalam daftar pendukung Ali-Sakti, mengaku tidak pernah mendukung pasangan Ali-Sakti. Ia malah mengaku terkejut karena KTP-nya dimasukkan sebagai pendukung. Sehingga petugas PPS langsung mencoretnya dari daftar

(Suara NTB/ndi)

VERIFIKASI - Komisioner KPU NTB, Hesti Rahayu didampingi Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparadi, sedang memantau tim verifikator melakukan verifikasi, Kamis (14/12) kemarin. kan mendukung. Begitu juga dukungan Ali-Sakti. “Ndak tahu, kaget kenapa di Kelurahan Bintaro, dari tiba-tiba, ada KTP saya ada tiga orang yang ditemui, dua di sini. Saya ndak kenal soal- orang mantap menyatakan nya. Karena saya ndak kenal, dukungannya pada Ali-Sakti, maka kayaknya ndak (duku- hanya satu orang tegas menng) dah mas,” ujarnya pada yatakan tidak mendukung. Orang yang menyatakan tidak petugas verifikator. Dari tiga orang yang dite- mendukung langsung diberimui di Kekurahan Tanjung kan surat pernyataan lapiran Karang, dua orang menyata- lampiran B5 KWK. (ndi)

Polda NTB Pantau Distribusi Elpiji 3 Kg Mataram (Suara NTB) – Satgas Pangan Polda NTB mengintip pendistribusian elpiji 3 Kg. Bahan bakar subsidi diduga diselundupkan ke wilayah Pulau Sumbawa dari Pulau Lombok. Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena mengatakan, pemantauan lapangan akan lebih ditingkatkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. “Dalam momentum akhir tahun ini, peluang kelangkaan yang disertai dengan kenaikan harga kerap terjadi. Karena itu kami bersama Tim Satgas Pangan akan lebih meningkatkan pantauan lapangan,” kata Boyke. Menurutnya, kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi di tengah masyarakat terjadi karena dipengaruhi sejumlah faktor. Ulah distributor nakal salah satu sebabnya. “Kelangakan dipicu penimbunan, juga monopoli pasar, tapi ada juga yang disebabkan oleh pengaruh cuaca buruk akhir tahun, ini bisa mempengaruhi proses pendistribusian,” ujarnya. Baru-baru ini, kata Boyke, Polres Lombok Timur menemukan indikasi penyelundupan tabung gas elpiji 3 Kg bersubsidi dari Lombok menuju Dompu dan Bima. Jalurnya melalui darat dan langsung lewat laut. “Kebutuhan masyarakat di sana yang tinggi mempengaruhi permintaan pasar yang cukup besar, sedangkan ketersediaan masih terbatas. Sedangkan untuk di Sumbawa sendiri belum berlaku konversi dari minyak ke gas,” jelasnya. “Sesuai dengan amanah Kapolri, kami akan tetap memantau aktivitas pendistribusian, jika ada ditemukan penyimpangan di lapangan, pastinya kami akan mengambil upaya hukum lanjutan,” tandas Boyke. (why)

Sentra Gakumdu Sosialisasikan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, terus menggencarkan sosialisasi pengawasan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak NTB 2018, yang sudah di depan mata. Kamis, (14/12) kemarin, di Mataram, Bawaslu menggelar sosialisasi tentang tata cara penanganan pelanggaran Pilkada ke Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) NTB pada Pilkada NTB dan pemilu 2019. Dalam sosialisasi yang diikuti dari berbagai elemen masyarakat itu, disampaikan terkait tata cara dan materi laporan tindak pidana pemilu. Salah satu yang menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut, yakni aktivitas kampanye yang sudah gencar dilakukan oleh pasangan bakal calon, melalui berbagai alat peraga kampenye, seperi baliho dan spanduk. Meskipun tahapan dan mereka belum resmi sebagai peserta Pilkada. Komisioner Bawaslu NTB bidang penindakan, Umar Achmad Seth, SH, MH, bahwa pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh sejumlah pasangan calon, belum memenuhi unsur pelanggaran. Sebab belum ada pasagan calon yang sudah resmi. “Makanya menurut persepektif kami, yang bertebaran sekarang itu bukan alat peraga kampanye, karena perspektif kita alat kampanye itu adalah yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Sementara saat ini belum ada calon, dan yang dikeluarkan oleh KPU, tapi kalau ada APK di luar KPU, nanti kita akan minta KPU untuk mencabutnya,” jelas Umar pada peserta. Selain itu, Umar juga menegaskan bahwa Bawaslu dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada NTB, tidak akan pandang bulu, terhadap siapapun yang diduga melalukan pelanggaran ketentuan Pilkada. Bawaslu tidak akan segan-segan untuk menindak siapapun yang diduga melakukan pelanggaran. “Pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja, baik yang punya jabatan atau tidak, maka kami akan tetap minta klarifikasi,” ujarnya. “Kalau memang mengandung pidana, maka kami akan teruskan ke sentra Gakumdu. Tapi kalau ada laporan tidak memenuhi unsur, maka kami akan hentikan. Jadi siapapun dia, mau dia bakal calon gubernur atau tidak harus kami teruskan. Misalnya kemarin, paslon dari independen pak Dianul Hayezi, kami tolak kalau tidak penuhi unsur, ndak mesti kita teruskan,’’ terangnya. Terakhir disampaikan Umar, yakni prihal dugaan politik uang, di mana dalam aturannya yang dilarang itu adalah setiap orang. “Karena sebutan setiap orang, maka bisa saja melakukan pelanggaran orang dalam jabatannya. Itu tetap akan diproses. Jadi saya kira tidak ada keraguan kami dalam memproses dugaan pelanggaran Pilkada. Karena dalam sentra Gakumdu ini, berkrja berdasarkan peraturan bersama Kapolri dan Jaksa Agung dan Bawaslu RI,” terangnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

SOSIALISASI - Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, mensosialisasikan sentra Gakumdu. Hadir dalam kegiatan itu pihak Kejati NTB dan Polda NTB.

(Suara NTB/why)

GELAR PASUKAN - Apel gelar pasukan siaga bencana Polres Mataram, Kamis (14/12)

Polres Mataram Siapkan Pasukan Hadapi Potensi Bencana Mataram (Suara NTB) – Bencana alam memiliki karakteristik sulit diprediksi. Personel kepolisian harus siap jika bencana sewaktu-waktu terjadi. Khususnya, cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di musim penghujan mendatang. Atas kondisi itu, Polres Mataram menggelar apel bersama kesiapsiagaan penang-

gulangan bencana, Kamis (14/ 12) di Sekarbela, Mataram. “Apel ini penting bagi TNIPolri dan jajaran pemerintah daerah serta masyarakat untuk selalu siap mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan apabila terjadi bencana,” kata Kabag Sumda Polres Mataram, Kompol Setia Widjatono. Adapun peserta apel antara

lain, Babinsa TNI, Bhabinkamtibmas Polri, Dalmas Sabhara, Brimob, SAR, Taruna Siaga Bencana, Dinas PU. Mereka dilengkapi peralatan SAR masing-masing. Dalam menghadapi bencana, kata Setia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia sampai saat ini masih

Korem 162/WB Gelar Bakti Sosial untuk Korban Banjir Jerowaru Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB kembali menggelar bakti sosial pengobatan massal dan khitanan massal dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika ke 72 tahun 2017 di Aula Kantor Camat Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Senin (11/12). Karya bakti kali ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Jerowaru yang beberapa minggu lalu terkena musibah banjir bandang. Kegiatan melibatkan beberapa dokter spesialis maupun dokter umum serta petugas kesehatan dari Denkesyah Mataram, Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB maupun dari Rumah Sakit TNI AL. Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan selain dalam rangka Hari Juang Kartika, juga sebagai implementasi dan pengabdian kepada rakyat. “Dipilihnya Desa Jerowaru ini karena beberapa minggu lalu terkena musibah banjir bandang yang mengakibatkan beberapa rumah rusak dan korban jiwa Semoga dengan diadakannya bakti sosial pengobatan massal dan khitanan massal ini dapat meringankan beban masyarakat dan bermanfaat bagi kita semua,” harapnya. Pada kesempatan tersebut, Camat Jerowaru Lalu Zulkifli BA., memberikan sambutan, mengucapkan terimakasih ke-

(Suara NTB/ist)

BAKTI SOSIAL - Kegiatan bakti sosial Korem 162/WB di Jerowaru Lotim pada Danrem 162/WB beserta sal ditangani serius oleh petugas jajarannya yang telah dengan dengan melakukan pengecekan ikhlas bersedia membantu war- tensi darah, setelah itu diarahkan ga yang terkena musibah ban- ke dokter yang menangani sesuai jir. “Kami memberikan apresia- dengan bidangnya dan diberikan si atas pengabdian TNI yang obat berdasarkan resep dari Dokbegitu luar biasa dengan mem- ter yang menangani”, ungkap berikan pengobatan dan suna- Karumkit TK IV Mataram dr. tan massal kepada masyarakat Ujang Setiawan, SPB.Med. Ia menambahkan pengobayang membutuhkan,” ujarnya. Ratusan masyarakat antu- tan massal kali ini lebih banysias datang untuk mendaftar- ak diikuti oleh Lansia baik pekan diri dan diarahkan oleh rempuan maupun laki-laki separa Babinsa. Mereka duduk hingga penanganannya harus di kursi yang sudah disiapkan lebih optimal, sedangkan sunaoleh Koramil 1615-05/Keruak tan massal diikuti oleh 20 orsambil menunggu antrean un- ang anak dan tangani oleh tiga orang petugas agar dalam peltuk dipanggil petugas. “Sekitar 500 warga yang da- aksanaannya lebih fokus, cepat tang untuk ikut Pengobatan mas- dan aman, tutupnya. (ars/*)

banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. “Faktor kelemahan itu meliputi identifikasi, analisis, dan pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana,” ujarnya. Para pemangku kepentingan penanggulangan bencana diharapkan belajar dari pen-

galaman. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terpadu, dan menyeluruh. “Maka bencana alam yang terjadi perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tandas Setia. (why)

Airlangga Hartarto Ketum Golkar, Suhaili-Amin, Dijamin Aman Mataram (Suara NTB) Rapat pleno DPP Partai Golkar, dengan agenda untuk menetapkan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar, untuk memilih pengganti Ketua Umum Setya Novanto yang sudah mengundurkan diri, karena terjerat kasus korupsi eKTP. Disepakati, Munaslub digelar pada tanggal 20 Desember mendatang. Yang menarik dari rapat pleno tersebut, tidak saja hanya menetapkan tanggal Munaslub tapi juga menetapkan Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pengganti Setya Novanto. Sehingga pada Munaslub mendatang, Airlangga hanya akan diresmikan saja. Juru bicara DPD I Partai Golkar NTB, Chris Parangan, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/ 12) kemarin membenarkan kabar tersebut. Bahwa Airlangga Hartarto sudah definitif sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Berdasarkan keputusan Pleno, di DPP, Minaslub akan digelar tanggal 20. Pleno juga memutuskan dan menetapkan Airlangga Har-

tarto sebagai Ketua Umum,” ujar Chris. “Jadi ibarat dalam satu pernikahan dia ini (Airlangga) sudah akad nikah, sudah ijab kabul, sah sudah. Tinggal resepsi saja, tanggal 20 nanti,” sambungnya. Penetapan Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar juga bulat mendapat dukungan dari 34 DPD I dan Ratusan DPD II Golkar. Termasuk didalamnya DPP I Golkar NTB dan 10 DPD II Golkar se-NTB. Crhis menegaskan pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar, tidak akan berpengaruh terhadap SK DPP Partai Golkar terhadap dukungan calon kepala daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018. Termasuk dengan NTB, yang dukungan Gokar diberikan pada pasangan Suhaili-Amin. “Jadi terpilihnya Airlangga ini, tidak ada berpengaruh pada SK NTB. Pun kalau ada yang mau mengolah, saya yang jadi orang terdepan untuk mengantar Suhaili-Amin menghadap Airlangga,” kata Chris yang dikenal sangat dekat dan memiliki hubungan kuat dengan Airlangga. (ndi)

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat “Bumi Undru” Gugusan pantai berpasir putih yang diapit perbukitan terjal menambah eksotisnya panorama alam di ujung barat Pulau Sumbawa. Deburan ombak yang menerjang tebing menjadi daya tarik bagi wisatawam berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Barat, itu. KABUPATEN yang juga dikenal dengan sebutan “Bumi Undru” (nama seorang panglima perang di Sumbawa Barat) kaya akan objek wisata menarik, terutama gelombang tinggi yang menjadi incaran para wisatawan penghobi selancar. Beberapa potensi wisata bahari yang bisa dikemas untuk menarik minat wistawan berkunjung ke kabupaten yang dikenal dengan moto “Bariri Lema Pariri” itu adalah Pantai Maluk di Kecamatan Maluk, Pantai Tropi di Sekongkang dan Desa Mantar. Desa Mantar yang masuk wilayah Kecamatan Poto Tano berada pada ketinggian 660 meter di atas permukaan laut sudah cukup dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Desa yang berada di atas perbukitan itu beberapa kali dijadikan lokasi kejuaraan paralayang tingkat nasional dan internasional yang diikuti sejumlah negara. Objek wisata Desa Mantar sejatinya memiliki daya tarik tersendiri, karena dari ketinggian 660 meter di atas permukaan laut para wisatawan dapat menikmati keindahan gugusan pulau kecil (gili) yang berjejer di perairan laut Poto Tano. Karena itu cukup beralasan kalau kemudian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam upaya meningkatkan

perekonomian di kabupaten yang masih tergolong muda itu. Terkait dengan pengembangan sektor pariwisata itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengakui banyak faktor penghambat lambannya perkembangan pariwisata di daerah itu. Karena itu seluruh pihak diharapkan partisipasi dan kesadarannya membantu pemerintah daerah membangun pariwisata KSB. Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin mengatakan perkembangan pariwisata di daerahnya tidak bisa disamakan dengan pesatnya pariwisata Bali yang sangat didukung oleh budayanya. Sementara di Sumbawa Barat, pariwisata dianggap bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat. Objek wisata Kertasari, Lalar, atau Jelenga, misalnya cukup bagus, tetapi masyarakat menilai bertentangan dengan agama dan budaya, misal wisatawan ingin agar ada hiburan malam, seperti kafe, tapi pemuka agama tidak ingin ada kafe atau tempat hiburan malam. Karenanya, menurut Fud Syaifuddin, perlu ada pemikiran atau upaya bersama untuk membangun pariwisata di Sumbawa Barat. Artinya perlu dukungan dari masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Untuk itu ia berharap dari diskusi kelompok terarah atau focus group diskution

Pemda Bima akan Promosikan Pantai Pink Lambu Mataram (Suara NTB) Tidak hanya Lombok, ternyata Provinsi NTB memiliki dua pantai berwarna pink. Salah satunya pantai pink Lambu yang ada di Kabupaten Bima. Ini direncanakan akan menjadi salah satu destinasi unggulan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bima. “Kita akan lebih lagi promosikan Pantai Pink yang ada di Bima. Meskipun sementara ini yang berkunjung masih wisatawan domestik,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis, Selasa (12/12). Ia mengatakan bahwa potensi pantai pink di Bima tidak kalah dari destinasi wisata lainnya. Selama ini banyak wisatawan dari Labuan Bajo yang tertarik untuk berkunjung. Kedepannya Pemda akan bekerjasama dengan komunitas dan pelaku pariwisata untuk membuat paket wisata khusus ke beberapa destinasi di Bima, salah satunya Pantai Pink Lambu. Pantai Pink di Bima ini terletak di wilayah Desa Lambu, Kecamatan Lambu , Kabupaten Bima. Untuk menuju ke Pantai Pink ini dari Kota Bima, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 60 kilometer. Salain itu juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan kemudian dilanjutkan dengan naik perahu dari Pelabuhan Sape atau dari Desa Lambu. Rute menuju pantai pink lambu Bima sangat mudah. Perjalanan di mulai dari Sape dan dalam perjalanan pengunjung bisa menkmati pemandangan yang didominasi gunung dengan padang savana yang luas di wilayah kecamatan Lambu. Selain itu juga terdapat pantai yang berdekatan dengan Pantai Pasir Putih, Tanjung Mariam dan Pulau Kelapa Bima. Melihat perkembangan ini, Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran Rp 400 juta untuk membangun toilet di Pantai Lariti dan Pantai Pink. Fasilitas merupakan penunjang utama untuk memberikan kesan nyaman bagi wisatawan. Sehingga, sebelum melakukan promosi secara berkelanjutan, pihaknya harus memastikan fasilitas di destinasi itu sudah memadai. Sehingga wisatawan tidak kecewa karena destinasi itu kekurangan fasilitas pendukung. “Memang di sana (Pantai Pink) bagus sekali. Dan kita berupaya untuk melengkapi fasilitas terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan promosi secara lebih masif. Sehingga bisa mendatangkan banyak kunjungan wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI PINK BIMA - Keindahan Pantai Pink Lambu yang ada di Bima.

(FGD) ada masukan yang baik agar pimpinan daerah dapat memformulasikan aturan yang tepat dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat. Dia menilai kesadaran selurtuh lapisan masyarakat harus dibangun, demikian juga investor di bidang pariwisata harus diberikan berbagai kemudahan. Dalam kaitan itu Fud Syaifuddin meminta para camat yang memiliki objek pariwisata juga agar mengembangkan wilayahnya masing-masing dan harus menjalin kerja bersama membangun pariwisata. Pokdarwis Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat agaknya tak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pelaku pariwisata, tetapi mengikutsertakan masyarakat, setidaknya ini dibuktikan dengan telah terbentuknya sejumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis). Salah satu pokdarwis yang telah terbentuk adalah Pokdarwis Alam Asri di objek wisata bahari Pantai Jelenga, Kecamatan Jereweh. Keberadaan kelompok masyarakat tersebut dinilai cukup berperan dalam pengembangan objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan itu. Karena itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupoaten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pokdarwis “Alam Asri” dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata pantai Jelenga. Ia meminta pokdarwis menyusun usulan rencana se-

cepatnya, agar dapat dibahas dalam rangka penyusunan rencana kegiatan yang didanai APBD tahun 2018. Menurut Sumbawanto, salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan pariwisata terletak pada sikap masyarakat dalam menerapkan sapta pesona wisata seperti mewujudkan rasa aman, nyaman, dan keramahan terhadap tamu yang berkunjung. Pengembangan kuliner, kerajinan, atraksi kesenian, masalah tanah dan tata ruang juga akan menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya mengengembangkan industri pelancongan di “Bumi Undru”. Sementara itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Supiarno mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan kerapian dan kebersihan sebagai faktor pendukung daya tarik wisata, karena para wisatawan paling tidak suka dengan lingkungan yang penuh sampah berserakan terutama jenis sampah plastik. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat akan membantu pengembangan pariwisata dengan menyediakan tempat sampah di kawasan pantai dan membantu menangani sampah-sampah yang bersumber dari pemukiman. Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Agusman berjanji akan melakukan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Batu Layar untuk dapat berbuat lebih berfungsi dalam mengamankan

Kembangkan Pembayaran Non Tunai di Desa Wisata Mataram (Suara NTB) – Penggunaan uang tunai dianggap memiliki batasan, karena tidak banyak orang yang mau membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu, perbankan saat ini tengah berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat di destinasi wisata khususnya desa wisata bisa menggunakan uang non tunai. “Penggunaan uang nontunai ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 ini. tapi untuk penggunaan di desa wisata akan kita lakukan pada 2018 mendatang,” kata Regional CEO Bank Mandiri Bali dan Nusra R. Erwan Djoko Hermawan, di Mataram, Kamis (14/12). Ia mengatakan bahwa memang gerakan nontunai menyasar desa wisata yang ada di

NTB, khususnya Lombok. Sebab ia meyakini pertumbuhan sektor pariwisata NTB berkembang dengan pesat. Sehingga sudah seharusnya masyarakat terbiasa dengan menggunakan uang nontunai, salah satunya menggunakan e-money (uang elektronik). Secara bertahap akan dilakukan edukasi ke masyarakat.Terkait fitur-fitur

transaksi finansial, maupun non finansial yang bisa dilakukan melalui produk perbankan elektronik. Diharapkan, para penjual jasa atau produk terkait tersebut secara bertahap akan mengalihkan cara pembayarannya menjadi elektronik. “Ini akan mempermudah mereka. Apalagi wisatawan kadang tidak banyak bawa uang tunai,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menggandeng pemerintah daerah, pengusaha dan tokoh masyarakat dalam mempopulerkan cara pembayaran secara elektronik. Untuk mengurangi cash handling (pengelolaan uang cash, uang kembalian) sehingga lebih praktis, dan pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kenyamanan. “Jadi mereka bisa kelola uangnya dengan baik. Masyarakat di desa wisata diharapkan bisa terbiasa menggunakan uang nontunai ini,” ujarnya. Saat ini memang perkemban-

gan desa wisata di NTB cukup bagus. Apalagi, tahun 2018 pemda telah merancang 10 desa wisata sebagai percontohan bagi desa wisata lainnya. Disinilah diharapkan pergerakan transaksi melalui nontunai dapat berkembang. Sebab ini juga berpotensi untuk meningkatkan nilai transaksi antara penjual dan pembeli atau antara masyarakat dengan wisatawan. “Sekarang pelaksanaannya sudah dalam tahap proses. Nanti akan dievaluasi bagaimana hasilnya. Yang jelas kita berharap ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat NTB pada umumnya,” harapnya. (lin)

Saatnya Melestarikan Budaya Adi Luhung Mataram (Suara NTB) Budaya menjadi salah satu pembeda antara bangsa yang satu dengan yang lain. Di NTB ini banyak budaya, salah satu pembeda antara bangsa yang satu dengan yang lain. Di NTB ini banyak budaya adi luhung atau budaya yang sudah ada dan berjaya namun belakangan semakin jarang peminat untuk melestarikannya. Oleh sebab itu, para budayawan selalu berseru untuk mengajak generasi penerus untuk semakin mencintai budaya, paling tidak budaya daerahnya. Sebelumnya, Pengamat Budaya Dr. Salman Faris mengatakan bahwa kebudayaan di NTB merupakan sebuah tiket untuk mendatangkan banyak wisatawan. Sebab NTB dengan ragam kebudayaannya yang unik dan tidak dimiliki daerah lain dianggap mampu menarik sejumlah wisatawan untuk berkunjung. Inilah yang harus diperhatikan oleh anak muda, agar budaya dapat dilestarikan hingga masa mendatang. “Banyak budaya adi luhung yang berjaya sejak dulu dan masih ada hingga saat ini, namun tidak begitu diminati oleh anak muda. Kalau bukan anak muda lalu siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini,” ujarnya. Menurutnya, di NTB kebudayaan tradisional masih cukup diminati oleh wisatawan maupun warga lokal sendiri. Sebab budaya pop masih dianggap kurang populer. Sehingga eksistensinya masih kalah dengan budaya tradisional yang ada. Kecuali di kalangan anak muda yang sudah mulai mengenal beragam budaya dari luar. “Wisatawan itu tidak cukup hanya dengan menikmati panorama saja. Mereka datang untuk melihat kebudayaan yang unik

Kembangkan Pariwisata Gandeng Kaum Muda Selong (Suara NTB) Pemerintah Kecamatan Montong Gading terus menggarap potensi wilayahnya. Selain di sektor pertanian, potensi di bidang pariwisata tidak luput jadi incaran. Untuk pengembangan di sektor pariwisata ini, Pemerintah Kecamatan Montong Gading menggandeng pemuda setempat. Ditemui di Selong, Kamis (14/12), Camat Montong Gading, Humaidi menegaskan, jika pihaknya saat ini terus bergerak memaksimalkan potensi pariwisata di wilayahnya. Terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ke pariwisata bagi kaum muda.

(Suara NTB/dok)

MANTAR - Objek wisata Desa Mantar sejatinya memiliki daya tarik tersendiri, karena dari ketinggian 660 meter di atas permukaan laut para wisatawan dapat menikmati keindahan gugusan pulau kecil (gili) yang berjejer di perairan laut Poto Tano. wilayah laut dari pengrusakan. inisiatif dari pokdarwis dan hari yang sangat menarik yang Ia berjanji akan melakukan pokmaswas ini. Diharapkan se- didukung oleh gelombang yang upaya konservasi terhadap mangat ini dapat terus dipeli- sangat cocok untuk olahraga hutan mangrove dan terumbu hara, tidak patah semangat dan surfing, diving dan snorkeling. karang yang telah mengalami senantiasa menjalin komunikaSelain itu, pemandangan si dengan pemerintah desa. kerusakan. Pantai Jelenga dan panorama Muhammad Rizal dari alam yang diapit perbukitan Menurut Agusman, untuk kepentingan pariwisata, Lembaga Riset dan Pengem- menambang eksostisnya objek masyarakat diizinkan untuk bangan Desa (RiPED) men- wisata bahari ini. Namun hingmengoptimalkan pemanfaa- gungkapkan komitmennya un- ga kini belum dikembangkan tan karang atau kulit kerang tuk memfasilitasi masyarakat secara optimal sehingga belum yang telah mati untuk bahan Jelenga makukan kajian ter- mampu memberikan manfaat hadap potensi dan permasala- ekonomi bagi masyarakat di kerajinan. Menanggapi dukungan dan han dalam pengembangan sekitar objek wisata itu. komitmen para pemangku ke- pariwisata dan kebudayaan. Pengembangan pariwisata Ia berharap, pariwisata Je- berbasis masyarakat yang pentingan itu, Muhammad Sahril, Kepala Desa Beru men- lenga, Kecamatan Jereweh da- kini tengah digalakkan Pemergungkapkan rasa optimisnya pat menjadi model destinasi intah Kabupaten Sumbawa untuk pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat di Barat diyakini akan mampu Kabupaten Sumbawa Barat. pariwisata Jelenga. mendongkrak industri pelanSejatinya Pantai Jelenga congan di bumi “Bariri Lema Ia mengatakan pemerintah Desa Beru sangat mendukung mempunyai potensi wisata ba- Pariri”. (ant/balipost)

Menurutnya, generasi muda merupakan ujung tombak untuk mengembangkan pariwisata khususnya di Kecamatan Montong Gading. “Generasi muda merupakan ujung tombak dalam segala hal, terutama dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya. Untuk itu, Humaidi menegaskan jika hal terpenting yang dilakukan saat ini yakni merangkul generasi muda mulai untuk dilatih. Dari cara berpikir dan membuka wawasan mereka untuk peduli terhadap pariwisata. Dengan begitu, ia meyakini pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu cara dalam mengalihkan perhatian generasi muda untuk tidak berbuat hal-hal negatif

dengan diberikan pembelajaran untuk menggarap potensi pariwisata. “Kesadaran dan kepedulian generasi muda yang awalnya perlu kita fokuskan. Sehingga nantinya bisa menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata,” ujarnya. Dengan bersinergi dengan pemuda, lanjut Humaidi, maka akan mampu menempatkan kreativitas generasi muda sebagai faktor strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Termasuk akan mampu membentuk karakter diri di kalangan kaum muda yang nantinya dapat menjadi agen-agen yang mampu menyebarluaskan dan mengajak orang-orang di sekitar mereka untuk cinta terhadap lingkungan. (yon)

dan berbeda dari daerah lainnya. Memang panorama itu masuk dalam salah satu modal utama pariwisata namun bukan yang utama,” kata Salman. Budaya seperti nyongkolan, rudat, lebaran topat, bejanggeran, bau nyale dan sebagainya itu masih cukup kuat dimata masyarakat. sebab

penerimaan masyarakat luar terhadap budaya pop di NTB masih terbilang kurang. Karena masih kalah eksis dengan daerah lain. Lain halnya dengan kebudayaan tradisional yang dianggap cukup diminati oleh hampir semua lapisan masyarakat. ‘’Setiap kebudayaan punya

masa jayanya sendiri, kita tidak bisa menyuruh anak muda untuk semuanya suka. Meskipun banyak juga anak muda yang mau melestarikan kebudayaan. Namun yang terpenting kita harus mendorong anak muda ini untuk terus berkarya. Sehingga ragam kebudayaan semakin berkembang,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

Halaman 10

Distribusi Ulang Guru

Tak Takut Jadi Petani

Diharapkan Tidak Timbulkan Masalah

PROFESI petani sering dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Bahkan profesi petani, kerapkali diidentikkan dengan kotor, bau, miskin, capek, dan berbagai citra negatif lainnya. Padahal saat ini, profesi petani cukup menjanjikan. Citra negatif petani pun sudah mulai hilang seiring kemajuan dan temuan berbagai teknologi tepat guna dalam bidang pertanian. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Suara NTB/dys) (Unram) Dr. Sukartono, Sukartono M.Agr., pun mengingatkan setiap orang terutama kelompok muda dan mahasiswa agar tidak alergi dengan profesi pertanian. Menurutnya, profesi pertanian saat ini sangat menjanjikan. Mahasiswa jangan terus menerus bercita-cita menjadi PNS. Banyak lahan pekerjaan yang dapat diisi oleh mereka salah satunya ialah dalam bidang pertanian. “Mindset-nya harus berubah. Pertanian ke depan itu harus pertanian yang berorientasi iptek. Ketika bicara pertanian ada agribisnis. Ke depan pertanian itu seni, harus ada teknologi, semua harus efisien. Jangan pikir pertanian itu kotor,” ujar Sukartono. Menurut Sukartono, peluang dalam bidang pertanian saat ini sangat besar. Pertumbuhan pariwisata di NTB dengan tingkat kunjungan mencapai jutaan orang tiap tahun dengan pertumbuhan ratusan hotel memberi dampak pada semua sendi kehidupan masyarakat. Para wisatawan tentunya membutuhkan makanan, termasuk juga hotel membutuhkan suplai berbagai hasil sayur dan buah dari masyarakat. Peluang pertumbuhan pariwisata ini, dapat diisi oleh masyarakat dengan bertani. Mengingat kebutuhan buah dan sayur untuk hotel sangat besar. Bahkan karena masyarakat sekitar belum mampu mensuplai buah dan sayur harus didatangkan pihak hotel dari luar daerah seperti Bali. “Sangat besar kebutuhan hotel, tapi kemampuan suplai ke hotel masih rendah. Suplai sekarang banyak dari Bedugul Bali,” tuturnya. Unram melalui Fakultas Pertanian ingin agar peluangpeluang bisnis tersebut mampu diisi oleh pemuda, mahasiswa, terlebih sarjana pertanian. Pihaknya pun melalui pembinaam intensif kepada masyarakat di Lombok Utara kini telah membangun pack house di mana para petani dapat mengemas atau memilah seluruh hasil pertaniannya. ‘’Mana yang bisa masuk hotel dan mana yang masuk pasar modern,” ujarnya. Termasuk membentuk distrik manajer di Lombok Utara yang bertujuan untuk membina petani dan menyambungkan petani dengan dunia pasar. Alhasil, banyak masyarakat di KLU yang beranimo jadi petani. Hal itu karena mereka sudah melihat peluang pasar. “Fakultas terus mendampingi,” sambungnya. Sementara guna mendekatkan mahasiswa dengan dunia nyata, pihaknya terus mendesain perubahan kurikulum salah satunya dengan mengundang pelaku agribisnis, untuk mendekatkan mahasiswa dengan dunia nyata dengan harapan mahasiswa tidak alergi dengam profesi petani. (dys)

Mataram (Suara NTB) Rencana distribusi ulang guru yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB diharapkan dapat memperhatikan aspek geografis dari masing-masing guru yang akan dirotasi dan tidak menimbulkan masalah. Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Regional Bali Nusra, Ermawanti, dikonfirmasi Kamis (14/12) mengatakan Dinas Dikbud NTB tentu sudah melakukan pemetaan dan analisis tentang kebutuhan guru SMA/ SMK di NTB. Berkaitan dengan daerah mana saja yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu. “Dan mempertimbangkan geografis tempat tinggal guru,” ujarnya. Ia berharap Dinas Dikbud NTB benar-benar memperhatikan aspek geografis bagi guru

yang akan dirotasi. Karena selain akan berdampak pada mental, secara ekonomis juga akan berdampak apabila guru ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, saat dihubungi Kamis (14/12). Menurutnya, distribusi ulang itu jangan sampai menimbulkan masalah. Perlu dipertimbangkan akomodasi dari guru itu, selain juga memperhatikan kehidupan keluarga dari guru itu.

“Ini jangan sampai menimbulkan kesulitan guru di tempat yang baru, itu yang perlu dipertimbangkan juga, kecuali guru yang masih bujang, mungkin tidak terlalu besar permasalahannya, walaupun juga ada. Carilah pola model yang terbaik yang tidak menimbulkan ekses bagi guru,” saran mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Ia juga menambahkan, ada aturan yang diatur menteri keuangan, bahwa setiap perpindahan seseorang PNS dibiayai. Berdasarkan pengala-

mannya, biasanya diberi biaya perjalanan dinas. “Ini guru jarang yang paham, guru harus diberi biaya perjalanan dinas untuk menjalankan tugas,” kata Syamsudin. Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB akan melakukan distribusi ulang guru sebagai salah satu cara penataan pengelolaan pendidikan. Nantinya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap bagus, akan lebih banyak ditempatkan di sekolah yang berada di lokasi terjauh. “Guru honorer lebih banyak di perkotaan, sedangkan guru PNS yang bagus-bagus itu lebih banyak di sekolah yang terjauh,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji

ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/11) lalu. Langkah untuk melakukan redistribusi guru PNS itu dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta sebagai penataan pengolaan pendidikan. “Gurunya PNS kita redistribusi, guru non PNS kita rasionalisasi, ini upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, penataaan pengelolaan pendidikan,” katanya. Suruji menekankan redistribusi guru itu sebagai upaya pemerataan agar guru jangan menumpuk di perkotaan. Konsekuensi dari redistribusi guru PNS itu, di pengumuman guru honorer akan muncul lokasi tempat kekurangan dan kelebihan guru. (ron)

(Suara NTB/ham)

MAKAN - Keberadaan kantin sekolah yang menyediakan makanan sehat, bergizi dan higienis bagi murid atau siswa sangat diharapkan. Namun, banyak murid-murid justru membeli makanan di luar tanpa pengawasan ketat dari sekolah. Tampak sejumlah murid di salah satu sekolah di Mataram membeli makanan di luar kantin sekolah dan belum terjamin apakah higienis atau tidak.

Digodok, Perubahan Vokasi Politeknik Negeri Lombok Utara dan Bima

Belasan Posisi Kepsek di Lobar Masih Lowong Giri Menang (Suara NTB) Belasan jabatan kepala sekolah (kepsek) yang ada di Lombok Barat (Lobar) hingga kini masih lowong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar masih menunggu izin rekomendasi dari Bupati untuk mengisi jabatan kepsek lowong itu, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Masih menunggu izin dari Bupati,” ujar Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi saat dikonfirmasi, Selasa (12/12) lalu. (Suara NTB/her) Kendati demikian pihak M.Hendrayadi Dinas Dikbud Lobar sedang melakukan penyusunan untuk pengisian jabatan kepsek. Diakuinya, terdapat 10 sampai 14 jabatan kepsek yang lowong dan berpotensi bertambah, mengingat akan ada yang memasuki masa purna bakti (pensiun). “Ada sekitar 10 sampai 14. Ini semua yang pensiun,” jelasnya. Sambil mengunggu izin bupati, menurutnya Hendrayadi untuk sementara jabatan kepsek lowong diisi guru senior yang ditujuk sebagai pelaksana tugas (Plt).”Untuk sementara guru senior yang ada di sekolah itu kita tunjuk sebagai pelaksana tugas di situ,” ungkapnya. Sementara untuk pengisian jabatan kepsek pihaknya akan melihat berbagai syarat yang ditentukan. Baik dari pangkat hingga pengalamanya berdedikasi di dunia pendidikan. Disinggung terkait dampak dari kekosongan jabatan tersebut, menurut Hendrayadi berimbas kepada guru atau kepala sekolah yang mau pensiun harus dipertahankan dahulu. Sebab jika pensiun tentunya akan menambah jabatan kepsek yang lowong. “Dampak dari pansel beberapa waktu lalu juga mempengaruhui belum dilakukan mutasi (bagi kepala sekolah),” ungkapnya. Kendati demikian pihaknya mengusahakan pengisian jabatan lowong kepsek tersebut akan dilakukan sebelum masuk semester berikutnya. Sebab hal ini juga melihat prediksi dari kepsek atau guru yang akan pensiun dari Januari-Maret mendatang. “Sebelum masuk semester berikutnya sudah kita isi,” tambahnya. (her)

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Program Vokasi atau Pendidikan di Luar Domisili (PDD) di dua kabupaten yakni Kabupaten Lombok Utara dan Bima di bawah binaan Universitas Mataram (Unram) diklaim mengalami kemajuan. Bahkan sejak beroperasi, sudah ada angkatan pertama yang diwisuda tahun ini. Keduanya pun dituntut untuk segera lepas dari Unram dan segera brerubah menjadi Politeknik Negeri Lombok Utara dan Bima. Untuk itu, beberapa waktu lalu dibentuklah Tim Gugus Tugas yang terdiri

H. L. Wirasapta Karyadi

dari perwakilan Pemda Lombok Utara dan Unram. Tim Gugus Tugas bertugas mempersiapkan Program Vokasi untuk menjadi Politeknik Negeri. Wakil Rektor I Unram Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, pun meminta Tim Gugus Tugas bekerja optimal agar proses perubahan dapat segera terwujud. Dirinya mengemukakan saat ini satu persatu persyaratan yang dituntut mulai dipenuhi kedua Pemda mengawal perubahan menjadi Politeknik Negeri. “Vokasi KLU dan Bima, ada harapan dari dua Pemda untuk segera mereka mengambil alih dalam rangka penyiapan Politeknik Negeri,” ujar Karyadi. Sejauh ini, katanya pula, bahwa kondisi Program Vokasi di Bima sudah lebih maju karena sudah ada gedung representatif termasuk area kampus yang dipersyaratkan untuk perubahan tersebut. Yang belum ialah penyiapan SDM terutama dosen, termasuk beberapa dokumen administratif seperti adanya statuta yang memang dituntut harus ada baru kemudian diusulkan penegeriannya ke pemerintah. Oleh karena itu Pemda harus memahami Tim Gugus Tugas selain bertugas untuk siapkan infrastruktur lahan

dan gedung juga harus siapkan aspek yang berhubungan dengan administrasi pengusulan. “Kalau dari segi program diluar domisili, ini katakanlah Unram yang masih dominan dan itu sudah berlangsung satu putaran. Sekarang sudah ada yang lulus,” urainya. Karyadi pun berharap agar pada periode kelulusan selanjutnya nanti sudah berubah dalam bentuk Politeknik Negeri. Hal ini juga tergantung dari kecepatan Pemda karena sejak awal, Pemda yang minta program ini. Saat ini, Pemda Lombok Utara sudah menyiapkan lahan 10 hektar terletak di Amor-Amor, Kecamatan Kayangan. Sementara di Bima sudah ada gedung cukup representatif yang sepenuhnya merupakan kontribusi dari Pemda setempat. “Kita hanya isi kesiapan dosen. Di KLU sudah ada peletakan batu pertama pembangunan gedung vokasi yang nanti kalau sudah diserahkan ke Pemda akan dijadikan Politeknik”. Lebih jauh Karyadi berharap agar Tim Gugus Tugas bekerja secara optimal dan benar-benar mempersiapkan semua persyaratan administratif dan non administratif. “Tergantung dari capaian kerja gugus tugas. Kalau mereka serius kerjakan bisa cepat,” ujarnya. (dys)

Transaksi Non Tunai

Cara Mudah Pantau Penggunaan Dana BOS Mataram (Suara NTB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui transaksi non tunai yang diujicobakan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Mataram dinilai lebih memudahkan dalam memantau penggunaan dana BOS. Selain juga agar uang lebih aman, karena tetap tersimpan di bank. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Kamis (14/12) mengatakan,

melalui transaksi BOS non tunai lebih memudahkan dalam pemantauan penggunaan dana BOS. “Lebih mudah memantau, salah satu tujuannya itu, kedua supaya uang tetap aman di bank,” kata mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini. Kota Mataram ditunjuk sebagai delapan kota yang melaksanakan uji coba transaksi BOS nontunai, kota lainnya antara lain Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Palembang, Makassar, dan Samarinda. Uji coba transaksi BOS non tunai ini sudah di-

lakukan sejak awal tahun 2017 ini, di enam sekolah di Mataram yaitu SMPN 2 Mataram, SMPN 4 Mataram dan SMPN 6 Mataram. Di tingkat SD, dilakukan di SDN 1 Ampenan, SDN 2 Cakranegara dan SDN 5 Mataram. Sidik menerangkan, dalam uji coba itu hanya melakukan transaksi BOS non tunai untuk 20 persen dari total dana BOS yang diperoleh sekolah. Dana BOS masing-masing sekolah sendiri jumlahnya berbeda, tergantung dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu. “Baru diujicobakan hanya 20 persen, jadi

tidak semua,” katanya. Sejauh ini tidak ada masalah dalam transaksi BOS non tunai. Dana itu biasanya digunakan untuk pembelian alat tulis kantor atau honor bagi guru honorer. “Teman-teman guru dibuatkan rekening, tinggal masuk ke rekening mereka,” kata Sidik. Terkait dengan adanya kemungkinan sekolah lain menerapkan transaksi BOS non tunai, Sidik belum bisa memastikan. Menurutnya kemungkinan itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. “Pengembangannya

tergantung pada kebijakan dan perintah pemerintah pusat,” katanya. Sebelumnya, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram, H. Lalu Suwarno mengatakan transaksi non tunai BOS lebih simpel dan efektif. “Nanti tidak ada yang dilakukan secara manual, cukup dilakukan online, baik pemesanan ataupun pembayaran,” katanya. Ia menekankan, melalui transaksi non tunai BOS, pengelolaan BOS lebih akuntabel dan menjamin transparansi. (ron)

”Class Meeting” Mampu Petakan Potensi Siswa Giri Menang (Suara NTB) Pasca pelaksanaan ujian tengah semester (UTS), sekolahsekolah menggelar class meeting. Class meeting dilakukan seluruh siswa antar kelas. Mereka berlomba dalam beragam lomba yang digelar pada kesempatan ini mulai dari ekskul olahraga, seni, dan budaya. Kasubbag TU UPT. Dikbud Kediri, Lombok Barat, Hasmu’in, S.Pd., menilai pelaksanaan class meeting yang kini tengah digelar banyak sekolah usai menggelar UTS sangat bagus dalam rangka memetakan potensi siswa. “Ini positif bagi pembinaan potensi siswa,” katanya menjelaskan. Pemetaan potensi siswa, kata Hasmuin, penting dilakukan agar terpetakan secara umum kemampuan siswa di berbagai bidang. Tujuannya tentu ialah agar sekolah mampu memaksimalkan potensi siswa. “Siswa dalam beragam kemampuan berlomba memperlihatkan sejauhmana potensi dan

(Suara NTB/dys)

Hasmu’in kemampuan mereka,” urainya. Tidak hanya itu, selanjutnya pasca potensi siswa dipetakan, pihak sekolah termasuk juga siswa sendiri mampu mengarahkan kemampuannya sendiri. Lebih jauh dikatakan bahwa selama ini, pembinaan terhadap potensi siswa belum dilakukan sistematis. Bahkan pembinaan dilakukan secara sporadis. Melalui class meeting akan jadi model pembinaan lanjutan terhadap siswa. (dys)

Ulangan Umum Bersama Jadi Pemetaan Prestasi Sekolah Mataram (Suara NTB) SMP di Kota Mataram melaksanakan ulangan umum bersama beberapa waktu lalu. Ulangan umum bersama itu dijadikan pemetaan prestasi sekolah di Mataram. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., beberapa waktu lalu mengatakan, pelaksanaan ulangan umum bersama yang dilaksanakan serentak dijadikan pemetaan. “Nilainya untuk jadi pemetaan. Dilihat mana yang terjadi peningkatkan prestasi. Kalau yang menurun kita bisa lakukan perlakuan khusus,” ujarnya. Ia menjelaskan, ulangan umum bersama sudah dilaksanakan sejak lama di setiap semester. Soal dari mata pelajaran yang diujikan di UN, seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dibuat oleh dinas. Dengan bantuan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), bahkan menurutnya dinas memanggil guru-guru yang potensial dalam menyusun soal. “Khusus untuk empat mata

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Mohammad Sidik pelajaran yang diujiankan di UN,” jelas mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini. Ulangan umum bersama khusus untuk empat mata pelajaran itu, dilakukan agar terjadi pemerataan mutu pendidikan. Menurutnya, dengan begitu, jangan sampai antara satu kelas di sekolah tertentu dengan kelas di sekolah yang lain berbeda soal. Padahal sama-sama berada di Kota Mataram. “Melatih anak-anak, paling tidak untuk mendekati UN, terutama untuk anak-anak yang kelas IX. Sementara ini pelaksanaan ulangan umum bersama di SMP saja,” pungkasnya. (ron)

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

Halaman 11

Evan Dimas Ramaikan Pesta Juara Bhayangkara FC di Lombok Mataram (Suara NTB) – Gelandang Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono bakal bermain bersama mantan kompatriotnya di Bhayangkara FC saat bertandang ke Lombok akhir pekan nanti. Bhayangkara FC akan menggelar syukuran juara Liga 1 Indonesia. “Evan Dimas datang,” kata Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli Kamis (14/12) memastikan keikutsertaan Evan dalam syukuran juara Liga 1 Indonesia Bhayangkara FC di Lombok. Evan Dimas, November lalu memutuskan bergabung dengan klub Liga Super Malaysia, Selangor FA bersama kompatriotnya Ilham Udin Ara-

maiyn. Mereka sukses membawa Bhayangkara FC menjuarai turnamen kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Evan dan skuad tim berjuluk The Guardian akan menggelar konvoi juara Liga 1 Indonesia di jalan protokol Kota Mataram, Jumat (15/12). Kemudian, menantang NTB All-stars Sabtu (16/12). Ada pula rangkaian

coaching clinic dari para pemain. Adapun skuad asuhan Simon McMenemy lainnya yang akan hadir antara lain, Putu Gede, Hargianto, Fatchurohman, Subo Seto, Dendy Sulistyawan, M. Toha, Alfin Tuasalamony. Antoni Putro Nugroho, TM Ichsan, Indra Kahfi, Sahrul Kurniawan, Rully Desrian, Golfriedo Agustinus, Awan

Setho, Alsan Sanda, Nedianto, Ikhfanul Alam, M Rusli, Rizky Hadi, Sumardji. Firli menjelaskan, kehadiran Bhayangkara FC sebagai upaya untuk memacu sepakbola NTB. Selanjutnya, Polda NTB akan membentuk Bhayangkara FC NTB junior. Regenerasi pemain Bhayangkara FC ke depannya dengan pembibitan pemain-pemain muda yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk NTB. “Jadi generasi berikutnya Bhayangkara FC disuplai pemain muda dari daerah,” pungkasnya. (why)

Ainun Raih Gelar Petinju Terbaik Putri Sumbawa Barat (Suara NTB) Kiprah Ainun Zizah di cabang olahraga tinju benar-benar menjadi kebanggaan bagi NTB. Selain merebut medali emas, atlet binaan Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini berhasil meraih gelar tinju terbaik di Kejurnas Tinju Amatir Guber-

nur NTB Cup IV yang berakhir di KSB, (13/12) lalu. Gelar tinju terbaik itu diraih Ainun Azizah setelah memukul KO lawannya, Novita asal Kota Bima di laga final kelas 51 Kilogram elite putri. Gadis kelahiran Dompu, 9 September 1999 ini menyelesaikan pertandingan kurang

dari satu ronde. “Alhamdulillah bisa terpilih sebagai petinju terbaik putri. Semoga kedepan saya bisa terus mempertahankan gelar petinju terbaik ini,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB usai memenangi pertandingan final. Bagi atlet berusia 17 tahun, tampil sebagai petinju terbaik

bukan yang pertama kali. Namun sebelumnya dia juga sukses meraih medali emas dan gelar tinju terbaik di Kejurnas Tinju Matur Elite di Bangka Belitung November lalu. Dalam halnini selama mengikuti kejurnas tinju amatir sejak tahun 2014, Ainun sudah tiga kali meraih gelar tinju terbaik dan gelar tinju terbaik di KSB merupakan yang ke empat kalinya. Atas gelar tinju terbaik itu, Ainun berhasil meraih hadiah spesial dari panitia kejurnas, yakni berupa sebuah sepeda motor Honda Revo. (fan)

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

(Suara NTB/fan)

BERSAMA PIALA - Ainun Azizah berpose bersama piala dan kunci motor Honda Revo setelah terpilih sebagai petinju terbaik putri di Kejurnas Tinju Amatir Gubernur NTB Cup IV di KSB, 9-13 Desember 2017.

HILANG

HLG BPKB R4 MOBIL SUZUKI DR1071XA NOKA/NOSIN MHYJTE54V6J-100282/ J20AID-200511 NO.BPKB I08948961.O AN. AQI SULAEMN AKBAR HLG DISKTR JL. LANGKO MATARAM

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R2 HONDA DR3220HL NOKA/NOSIN: MH1JFC110CK146557/ JFC1E-146135 AN. I GDE NGURAH ARTAWAN HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

HILANG BPKB R4 ISUZU DR9410AH NOKA/NOSIN: MHCNK55EYC1045536/ M04536 NO.BPKB : F.04239855.O AN.PT BANK MANDIRI PERSERO TBK

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/fan)

JUARA - Ketua Umum Pertina NTB, Kol. Inf. Farid Makruf (satu dari kanan) berpose bersama pelatih tinju penerima trofi gelar juara umum Kejurnas Tinju Amatir Gubernur NTB Cup di KSB, 9-13 Desember 2017. Tampak pelatih Tinju KSB, Indah Dugi Cahyono (tengah), Pelatih Tinju Jawa Barat (kiri) dan pelatih tinju Bali.

Kejurnas Tinju Gubernur NTB Cup IV

KSB-NTB Juara Umum Taliwang (Suara NTB) Kontingen tinju Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)-NTB sukses mendominasi perolehan medali emas di Kejurnas Tinju Amatir Gubernur NTB Cup IV yang berakhir di Lapangan DLH KTC, Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (13/12) malam. Atlet tuan rumah KSB-NTB berhasil merebut medali emas terbanyak di kejuaraan tinju amatir yang berlangsung selama lima hari itu. Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi bahwa kontingen tinju KSB yang diperkuat 13 atlet berhasil merebut 6 medali emas, 4 perak dan 3 perunggu. Selanjutnya peringkat kedua diraih oleh kontingen Jawa Barat (Jabar), disusul Bali di peringkat ketiga dengan raihan 4 medali emas dan 1 perunggu. Ketua Umum Pengprov Pertina NTB, Kol. Inf. Farid Makruf mengatakan raihan medali emas terbanyak itu menempatkan kontingen KSB-NTB sebagai juara umum pada event nasional bergengsi tersebut. “Selamat buat atlet yang

juara. Bagi atlet yang belum dapat medali emas jangan pantang menyerah. Teruslah berlatih agar bisa menjadi yang terbaik di event yang akan datang,” ucap Komandan Korem 162/ Wira Bhakti (WB) dalam sambutannya di acara penutupan. Hadir pada acara penutupan kejurnas, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin M.M, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB Pertina NTB, Hengky Silatang, Ketua Harian Pertina NTB, H. L. Imam Maliki dan Ketua Umum KONI KSB, Zaedul Bahri S. H. Enam medali emas kontingen KSB-NTB diraih oleh Ema Ekayanti di kelas 45 Kg youth putri, Suci Ramdani 60 Kg youth putri, Rissa kelas 57 Kg putri, Sinta Agustini 45 Kg elite putri, Ainun Azizah 51 Kg putri dan Karmila kelas 57 Kg putri. Selanjutnya empat perak dari Marisa kelas 45 Kg youth putri, Irfan Faad 46 Kg youth putra, Supryanto 56 Kg youth putra

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

dan Zikrullah kelas 64 Kg youth putra. Sementara tiga medali perunggu diraih oleh Siva, Nurul Intan dan M. Saleh. Selain mendapatkan piala bergilir Gubernur NTB Cup, para petinju berprestasi juga menerima hadiah uang pembinaan dan trofi juara yang diserahkan langsung oleh Danrem 162/WB, Bupati dan Wakil Bupati KSB serta ketua umum KONI NTB. Selanjutnya, gelar petinju terbaik putri diraih petinju KSB, Ainun Azizah dan petinju terbaik putra diraih petinju DKI Jakarta, Valen Metia. Sedangkan petinju harapan putri diraih oleh petinju KSB, Ema Ekayanti dan gelar petinju harapan putra diraih oleh Wahyu Firmansyah dari Maluku. Selanjutnya gelar petinju favorit putra diraih oleh Tivannya Pattinama dari Bogor dan gelar petinju favorit putri diraih oleh petinju asal Jabar, Salsa Suleman. Sebagaimana diketahui sebelumnya kejurnas tersebut diikuti 200 peserta dari 14 provinsi dan mempertandingkan 28 kelas, terdiri dari 24 kelas elite dan 24 kelas youth. Event yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 59 itu merupakan program tahunan Pertina NTB dalam rangka mencari bibit petinju muda terbaik sekaligus evaluasi atlet senior NTB. (fan/*)

LOWONGAN

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Jumat, 15 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Â&#x201E; Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 15 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

OPINI

Halaman 14

Menyikapi Angka Daya Saing dan IPM NTB Usut Proyek Mangkrak AKHIR tahun anggaran menjadi salah satu kesuksesan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam menyeleksi calon kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek strategis pemerintah. Tender yang dilakukan secara terbuka dan transparan oleh ULP, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menggaet calon rekanan yang diharapkan. Apalagi rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang dalam setiap proyek yang dimenangkan telah melalui tahap seleksi dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan. Namun, di sejumlah daerah di NTB, saat sekarang ini kita dihadapkan dengan banyaknya proyek-proyek strategis yang menganggur dan tidak mampu diselesaikan rekanan. Padahal, rekanan yang mengerjakan proyek ini menyisihkan rekanan-rekanan lain yang juga ikut berkompetisi. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi kita masyarakat awam, mengenai kelangsungan dan penyelesaian proyek. Apakah rekanan yang ditunjuk oleh ULP di masing-masing pemerintah daerah kurang jeli dalam menetapkan siapa yang menjadi pemenang atau ada indikasi permainan antara penentu pemenang tender atau pejabat? Inilah yang menjadi tugas besar yang harus diselesaikan. Lebih ironis lagi, pihak yang mengerjakan proyek yang dimenangkan dalam sebuah tender adalah pihak yang meminjam bendera perusahaan yang menang tender. Sebagaimana kasus pembangunan Jembatan Dasan Agung Kota Mataram. Di mana, rekanan yang mengerjakan proyek ini adalah bukan perusahaan yang memenangkan tender. Padahal, persyaratan untuk memenangkan sebuah perusahaan dalam sebuah tender yang dilakukan secara terbuka dan lewat ULP cukup ketat serta verifikasi di lapangan. Lihat saja, bagaimana pengakuan Direktur CV Limbu Indah, Sahbudin yang memenangkan lelang atau tender mengerjakan proyek jembatan Dasan Agung. Saat perusahaannya memenangkan lelang, justru Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak merekomendasikan mengerjakan proyek itu dengan alasan kemampuan teknis. Justru pengerjaan proyek diberikan kepada pihak ketiga. Namun, pihak ketiga yang diserahkan untuk mengerjakan proyek diserahkan lagi pada orang lain, sehingga menyebabkan proyek tidak bisa tuntas tepat waktu. Ada apa ini? Apakah ada permainan di balik proyek bernilai Rp 2,089 miliar itu? Melihat kejadian ini, pihak perusahaan yang mengerjakan ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Di mana, minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang, khususnya pihak yang bertanggung jawab di lapangan menyebabkan pengerjaan proyek sering beralih tangan dari satu pihak ke pihak lain. Kondisi ini, tentu saja tidak bisa dibiarkan. Aparat penegak hukum yang sedang melakukan pengusutan terhadap kasus ini diharap mampu mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang ada di birokrasi. Siapapun yang terlibat di balik pengerjaan proyek Jembatan Dasan Agung ini harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku. Namun, tidak menutup kemungkinan, kasus perusahaan pinjam bendera ini diduga banyak terjadi di NTB. Apalagi melihat banyak proyek milik pemerintah di NTB yang tidak bisa tuntas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk itu, kita berharap aparat penegak hukum harus mengusut tuntas perusahaan yang meminjam bendera, termasuk oknum pejabat yang bermain di belakangnya, sehingga menyebabkan proyek pemerintah tidak selesai. Jika ada penyimpangan, mereka harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku di negara ini. (*)

RADIO

ERINGKAT daya saing Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami lompatan cukup tinggi. Hasil releaseAsian CompetitivenessInstitute (ACI) Lee Kwan YewSchoolofPublicPolicy, Nasional University of Singapore(NUS) di tahun 2016 menunjukkan NTB berada pada posisi 19, lebih tinggi dari tahun 2015 yang ada pada peringkat 26. Bagaimana dengan IPM NTB, tentu masih seputar angka 30 dari 34 provinsi. IPM NTB terdongkrak naik setelah menggunakan metode perhitungan baru, di mana sebelumnya NTB ada pada urutan 2 dari bawah. Secara rasional, posisi 30 sulit berubah dalam jangka pendek, mengingat instrumen yang digunakan bukanlah instrumen dinamis yang dapat dengan mudah melompat cukup tinggi melebihi daerah lain. Pertanyaannya, mana yang lebih realistis antara indeks daya saing NTB versi ACI atau IPM versi BPS. Sebenarnya tidak appletoapple membandingkan pendekatan daya saing ACI dan IPM-nya BPS. Instrumennya berbeda, bila ACI fokus pada instrumen ekonomi daerah secara luas (kuantitas dan kualitas) maka IPM-BPS menggunakan pendekatan ekonomi (pendapatan), pendidikan dan kesehatan sebagai satu kesatuan pembangunan manusia. Namun demikian, bila didiskusikan mendalam akan dapat ketemu realitas dari angka ACI dan angka BPS. Metode IPM sebelumnya menggunakan PDB digantikan dengan PNB untuk menelisik standar hidup, Angka Melek Huruf (AMH) digantikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dengan metode perhitungan baru ini mengantarkan NTB sebagai salah satu daerah yang top mover. Namun apakah bisa diharapkan berubah dan melompat keatas setelah posisi 30, atau apakah angka 30 akan jadi posisi abadi?Secara metodologis sekali lagi memang sangat sulit untuk merubah posisi itu. Metode yang Digunakan Ada beberapa penjelasan logis kenapa sulit mengubah IPM NTB lebih tinggi. Pertama,harus diingat bahwa daerah lain juga bergerak, sehingga bukan kecepatan yang dibutuhkan NTB tetapi percepatandan haruslebih kencang di atas rata-rata. Kedua, alasan akumulasi modal (ekonomi), NTB jelas kalah dengan daerah-daerah indus-

Oleh:

Dr. M Firmansyah

(Ekonom Universitas Mataram dan Ketua Komisi Ekonomi DRD NTB)

â&#x20AC;?

Sungguh-pun IPM NTB masih relatif rendah namun ada indeks daya saing yang dapat mengangkat muka NTB. NTB masih punya daya saing yang cukup kuat dibandingkan dengan daerah lain. Sungguh-pun begitu, bukan berarti IPM tidak kita anggap penting. Dengan melihat IPM pelaku bisnis luar akan punya gambaran tipologi ekonomi dan sosial masyarakat daerah. Akan tetapi,ketika saya investor, maka saya akan lebih melihat indeks daya saing dari pada IPM.

tri dengan penduduk (pasar) besar secara kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, faktor migrasi penduduk, sehingga walaupun tanpa ada upaya sungguh-sungguh, pemerintah DKI Jakarta dan Jogjakarta akan tetap ber-IPM tinggi, karena dua kawasan itu menjadi muara dari SDM berkualitas Indonesia. Dan terakhir, Keempat faktor sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, daerah-daerah maju tentu punya sarana dan prasarana yang lengkap dalam kesehatandan pendidikan sehingga derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat jauh lebih baik. Dengan demikian, bagi calon gubernur NTB mendatang jangan sekali-kali menjanjikan penurunan IPM drastis dan dalam jangka pendek. Diyakini akan jadi sekedar pepesan kosong, walaupun bisa terealisir namun sekali lagi butuh energi ekstra super. Bila calon gubernur menjanjikan peningkatan daya

saing NTB, sangat mungkin terealisirtermasuk dalam jangka pendek. Angka Daya Saing ACI Metodologi yang digunakan ACI terbilang standar ilmiahnya, dengan pemilihan instrumen yang relatif ketat, yaitu kombinasi antara data primer (hasil survei) dan data sekunder. Setidaknya ada 4 instrumen yang digunakan untuk mengukur daya saing keseluruhan (overallcompetitiveness), yaitu: Stabilitas Makroekonomi, 2). Pemerintahan dan seting kelembagaan, 3). Keuangan, bisnis dan kondisi ketenagakerjaan dan 4). Kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Sumber data sekunder ACI adalah data BPS itu sendiri dan juga lembaga-lembaga lain seperti kementerian perdagangan dan data world bank.Mengingat cukup detail, angka daya saing ACI cukup realistis mewakili kondisi daerah yang dinilai dan dapat menjadi rujukan

bagi investor yang ingin menanamkan uangnya di suatu daerah. Sebagian besar data dalam perhitungan ACI dapat berubah setiap saat, tergantung sungguh realitas perubahan ekonomi dan sosial di daerah. Artinya, hari ini nilai daya saing NTB 19, boleh jadi tahun depan di posisi 5 atau bahkan menurun diposisi 30. Semua sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, sungguh-pun IPM NTB masih relatif rendah namun ada indeks daya saing yang dapat mengangkat muka NTB. NTB masih punya daya saing yang cukup kuat dibandingkan dengan daerah lain. Sungguh-pun begitu, bukan berarti IPM tidak kita anggap penting. Dengan melihat IPM pelaku bisnis luar akan punya gambaran tipologi ekonomi dan sosial masyarakat daerah. Akan tetapi,ketika saya investor, maka saya akan lebih melihat indeks daya saing dari pada IPM. (*)

Kasus Jembatan Dasan Agung, oknum polisi dan ASN diduga terlibat Harus diusut tuntas

*** Ditahan, Rp 24 miliar anggaran DAK Pemkot Mataram Yang penting tak merugikan rakyat

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 15 Desember 2017

Lotim Tertinggi, Kota Bima dan KLU Terendah Peroleh Dana Transfer Dari Hal. 1 Untuk Pemprov NTB sendiri memperoleh dana transfer sebesar Rp 3,482 triliun. Rincian dana transfer 10 Pemda kabupaten/kota pada tahun 2018 yakni, Kabupaten Bima sebesar Rp 1,521 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 11,8 miliar, DBH SDA Rp 23,6 miliar, DAU Rp 880,9 miliar, DAK Fisik Rp 241 miliar, DAK non Fisik Rp 182 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih dan dana desa Rp 156,5 miliar. Kabupaten Dompu akan menerima dana transfer sebesar Rp 900,9 miliar lebih. Terdiri dari Terdiri dari DBH pajak Rp 13,9 miliar, DBH SDA Rp 23,3 miliar, DAU Rp 572 miliar, DAK Fisik Rp 147,3 miliar, DAK non Fisik Rp 81 miliar dan dana desa Rp 63 miliar. Lombok Barat memperoleh dana transfer Rp 1,266 triliun. Dengan rincian, DBH pajak Rp 16,3 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 771 miliar, DAK Fisik Rp 144 miliar, DAK non Fisik Rp 147 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35 miliar lebih dan dana desa Rp 128,6 miliar. Lombok Tengah akan menerima dana transfer sebesar Rp 1,586 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 18,8 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 985 miliar, DAK Fisik Rp 162 miliar, DAK non Fisik Rp 225 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 16,5 miliar lebih dan dana desa Rp 155,4 miliar. Lombok Timur akan menerima dana transfer sebesar Rp 2,036 triliun lebih. Terdiri dari DBH pajak Rp 20,8 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 1,147 triliun, DAK Fisik Rp 258 miliar, DAK non Fisik Rp 298 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35,7 miliar lebih dan dana desa Rp 253 miliar. Kabupaten Sumbawa akan menerima dana transfer sebesar Rp 1,361 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 29,3 miliar, DBH SDA Rp 24,4 miliar, DAU Rp 821 miliar, DAK Fisik Rp 179 miliar, DAK non Fisik Rp 154 miliar, Dana In-

sentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih dan dana desa Rp 123 miliar. Kota Mataram akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 905,7 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 41,5 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 598 miliar, DAK Fisik Rp 105 miliar, DAK non Fisik Rp 99 miliar dan Dana Insentif daerah (DID) Rp 38 miliar lebih. Kota Bima akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 682,5 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 18 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 455,9 miliar, DAK Fisik Rp 94 miliar, DAK non Fisik Rp 63,7 miliar dan Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menerima dana transfer sebesar Rp 924,9 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 58,7 miliar, DBH SDA Rp 200,4 miliar, DAU Rp 400 miliar, DAK Fisik Rp 122,6 miliar, DAK non Fisik Rp 55 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35 miliar lebih dan dana desa Rp 52,3 miliar. Terakhir, Kabupaten Lombok Utara akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 688 miliar lebih. Terdiri dari DBH pajak Rp 11,2 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 392 miliar, DAK Fisik Rp 124 miliar, DAK non Fisik Rp 50,5 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 36 miliar lebih dan dana desa Rp 49,8 miliar. Taukhid menambahkan dalam penyerahan DIPA petikan untuk wilayah NTB itu, Gubernur juga akan menyerahkan 399 DIPA tahun 2018 dengan nilai Rp 8,1 triliun. Yang akan terbagi dalam lima kewenangan, yaitu kewenangan kantor pusat (KP), kantor daerah (KD), dekon, TP, UB. DIPA ini duperuntukkan bagi perwakilan kementerian/lembaga atau instansi vertikal yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini. (nas)

Gubernur TGB Sharing Konsep ’’Open Government’’ di Forum Para Pemimpin Asia Pasifik Dari Hal. 1 Dalam paparannya Gubernur TGB menegaskan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan terbuka terletak pada pelibatan masyarakat pada setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankannya. Pelibatan tersebut tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan juga melibatkan warga masyarakat beserta seluruh pranata kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya di NTB, ada para tuan guru, para ulama, para pondok pesantren dan para tokoh adat dan tokoh tokoh berbasis kearifan lokal lainnya yang menjadi panutan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pandangan Gubernur TGB, wujud pemerintahan terbuka itu, sesungguhnya memiliki korelasi kuat dan berhubungan simetris dengan bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan. Artinya ketika pemerintah membuat atau merancang sebuah program, kata gubernur dua periode ini, maka sejak awal masyarakat harus dilibatkan dan mengetahuinya. Dengan cara demikian, maka banyak ide-ide kreatif dan inovasi yang tumbuh di masyarakat itu akan mewarnai corak dari program dan kebijakan tersebut. Maka program itu menjadi membumi karena sebagian besar ide dasarnya berasal dari sumbangsih pemikiran masyarakat. Menurutnya, program tersebut pada gilirannya, bila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan, maka akan sangat mudah ditemukan solusinya. Juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengontrol dan mengukur tingkat keberhasilan dan nilai kemanfaatan dari program tersebut bagi masyarakat luas. ‘’Melalui sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, yang dimulai dari desa, kini NTB terbilang sukses menurunkan angka kemiskinan,’’ ujarnya. Pada sesi Subnational Leaders Rountable tersebut, TGB menekankan bahwa sistem pemerintahan terbuka juga berlaku pada transparansi anggaran. Untuk urusan transparansi anggaran menurutnya, guna mengetahui dan mengakses anggaran pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Namun juga perlu memerankan pranata kearifan

lokal yang ada. Seperti masyarakat etnik di Lombok, Sumbawa atau Bima. Termasuk melibatkan para tuan guru, pemuda, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya untuk menyosialisasikan program, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. ‘’Dengan pola pemerintahan terbuka saat ini jelasnya, NTB menjadi provinsi terbaik dalam hal keterbukaan informasi,’’ ungkap Gubernur TGB. APLF merupakan forum dialog internasional yang membahas keterbukaan pemerintah untuk pembangunan yang inklusif. Dengan mengahadirkan puluhan pembicara luar dan dalam negeri. Pada forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik tersebut, gubernur yang juga Cucu Pahlawan Nasional, Maulana Syeikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu berbagi konsep dan sharing pengalamannya dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka atau open government sebagaimana selama ini diterapkannya dalam membangun menjadi daerah. Banyak pihak mengakui termasuk para pemimpin Asia Pasifik bahwa NTB di bawah kepemimpinannya selama sembilan tahun terakhir ini mengalami begitu banyak perubahan dan kemajuan. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro selaku penyelenggara kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak terget pembangunan. Atas dasar tersebut lanjutnya, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan informasi di masing masing negara. Selain itu, kegiatan tersebut katanya dapat menjadi forum bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan. Tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan public yang efektif efisien dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)

Halaman 15

Persyaratan Lengkap

Dinas PUPR NTB Optimis DAK Fisik Triwulan IV Tetap Aman Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengaku optimis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik triwulan IV akan tetap aman. Selama ini, realisasi DAK Fisik bidang ke-PU-an tetap lancar. “Kalau DAK saya (Dinas PUPR) lancar semuanya. Bisa mencapai 100 persen (realisasinya). Bahkan yang kita tender terakhir, DAK Jalan Gunung Tunaq Lombok Tengah, bisa kita kerjakan. Sepanjang pengetahuan saya, kami ndak masalah,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/12) siang. Namun, dengan adanya pemberitaan Suara NTB edisi Kamis (14/12), pihaknya melakukan pengecekan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM telah dimin-

ta berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). ‘’Selama ini kalau untuk DAK Fisik di PU persyaratan itu sudah kita penuhi semua. Sebelum 31 Desember lewat kan masih ada waktu. Yang bahaya itu kalau sampai 31 Desember proyek ndak selesai,’’ tandas mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini. Sebanyak delapan Pemda di NTB belum diberikan (ditahan) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk jatah triwulan IV 2017. Pasalnya, persyaratan untuk penyaluran atau pencair-

an DAK Fisik triwulan IV tersebut belum terpenuhi oleh delapan Pemda. Delapan Pemda yang masih ditahan DAK Fisik triwulan IV, antara lain Pemprov NTB, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sementara tiga Pemda yang sudah memperoleh DAK Fisik triwulan IV meskipun belum seluruhnya adalah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu. Pemda masih diberikan waktu sampai 15 Desember untuk memperbaiki persyaratan untuk pencairan

DAK Fisik tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD NTB, Drs. H. Azhar, MM menyebutkan sampai dengan 30 November 2017, realisasi DAK Fisik untuk Pemprov NTB sudah mencapai 71,99 persen atau Rp 260,9 miliar. DAK fisik yang akan diterima Pemprov NTB tahun ini sebesar Rp 362,4 miliar lebih. Artinya, masih ada Rp 101,5 miliar DAK Fisik yang belum diterima Pemprov NTB. Kemudian DAK non fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah terealisasi 97,73 persen atau 839 miliar. Jumlah DAK non fisik BOS yang akan diterima Pemprov NTB tahun ini sebesar Rp 858,7 miliar. Artinya, masih ada Rp 19,5 miliar DAK non fisik

BOS yang belum disalurkan ke Pemprov NTB. DAK non Fisik Koperasi dan UMKM sudah terealisasi sebesar 86,01 persen atau Rp 2,1 miliar dari pagu Rp 2,5 miliar. Artinya, masih ada yang belum ditransfer sebesar Rp 349 juta lebih. DAK non fisik Sosial terealisasi 100 persen dari pagu sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian DAK non Fisik tambahan penghasilan guru PNSD baru terealisasi sebesar 55 persen atau Rp 2,6 miliar dari pagu Rp 4,7 miliar. Sisanya masih ada sekitar Rp 2,1 miliar. Terakhir, DAK non fisik tunjangan profesi guru sudah terealisasi 93,66 persen atau Rp 210 miliar lebih dari pagu Rp 224 miliar lebih. Masih ada sisa sebesar Rp 14,2 miliar lebih. (nas)

Bayar Nazar, Relawan Fauzan-Sumiatun Jalan Kaki dari Gerung Hingga Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Tim relawan bakal pasangan calon H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun (Zaitun) membayar nazarnya dengan berjalan kaki dari Gerung hingga Batulayar. Hal ini setelah resmi bakal pasangan calon tersebut mendapat Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP Golkar untuk maju pada Pilkada Lobar 2018 mendatang. Sebagai bentuk rasa syukur, dua relawan Zaitun yakni Hasbi dan Roni Yuningrat berjalan kaki be-

lasan kilometer. Hasbi, salah seorang relawan militan H. Fauzan Khalid mengucapkan nazar atau semacam sumpah, jika SK Golkar berlabuh ke paket Zaitun, maka dia akan berjalan kaki dari Dasan Geres Gerung hingga Sandik Batulayar yang jaraknya kurang lebih 25 kilo meter. Ia bersama rekannya pun jalan kaki mengambil start di depan Pendopo Bupati Lobar di Gerung dan finish di depan rumah pribadi Bupati Lobar di Desa

Sandik Batulayar. Ia memulai jalan kaki sekitar pukul 09.00 Wita dengan dikawal beberapa kendaraan operasional paket Zaitun dan aparat keamanan berpakaian preman, Hasbi ternyata tidak sendiri. Baru sekitar beberapa meter berjalan, salah seorang relawan yakni Roni Yuningrat atau yang biasa disapa Ali Topan menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Hasbi untuk berjalan kaki dari Gerung ke Sandik Batu-

layar. “Ini nazar yang memang saya niatkan dari awal. Ini bukan untuk gagah-gagahan, namun ini sebagai bentuk rasa syukur saya sebagai relawan,” ungkap Hasbi sebelum memulai berjalan kaki. Sementara itu, H. Fauzan Khalid yang berhasil ditemui mengaku terharu dengan apa yang dilakukan relawannya. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan kalangan relawannya. Dia berharap, apa yang dilakukan

Hasbi dan Roni bisa menjadi pemompa semangat relawan Sopoq Angen dalam upaya memenangkan pesta demokrasi mendatang. Fauzan juga menyatakan, bahwa apa yang dilakukan Hasbi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat Lobar. “Kita menginginkan terlaksananya pilkada damai. Pilihan boleh beda, tapi kita tetap satu sebagai masyarakat Lobar,” pungkasnya. (her)

Pemprov akan Tunjuk Tiga Plt dan Satu Penjabat Bupati/Walikota Dari Hal. 1 ‘’Bagi yang sudah berakhir masa jabatan kepala daerah, diangkat penjabat. Kalau yang masih menjabat, hanya cuti maka diangkat Plt,’’ jelasnya. Penunjukkan Plt Bupati/Walikota ini, lanjut Wirajaya akan mulai dipersiapkan Januari mendatang. Pasalnya, pada Februari sudah mulai pendaftaran bakal calon kepala daerah. Tujuh hari sebelum penetapan calon kepala daerah, Plt tersebut sudah mulai disiapkan. Plt ini akan menjabat selama kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada mengambil cuti. Jika pelaksanaan pencoblosan Pilkada NTB pada Juni 2018, maka masa jabatan Plt dan Penjabat Bupati/ Walikota ini bisa sampai tiga bulan. Mantan Kepala Biro Organ-

isasi Setda NTB ini menjelaskan, untuk wakil kepala daerah yang tidak maju dalam Pilkada NTB 2018, maka otomatis dia akan menjadi Plt Bupati/Walikota. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Permendagri No. 74 Tahun 2016. “Saya sudah konsultasi dengan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri, Pak Akmal, itu otomatis dia (Wakil Kepala Daerah) menjadi Plt. Memang ada revisi Permendagri No. 74 Tahun 2016. Tapi sampai sekarang masih belum terbit hasil revisi itu, sehingga masih mengacu pada Permendagri No. 74 Tahun 2016,” jelasnya. Dalam Pilkada NTB 2018 mendatang sejumlah Bupati/ Walikota akan maju memperebutkan kursi NTB 1. Seperti Bupati Lombok Timur, H. Moch.

Ali Bin Dachlan atau Ali BD, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT. Untuk Pilkada kabupaten/kota, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid akan maju memperebutkan kursi orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju. Meskipun tidak berhenti dari jabatannya, calon petahana yang tidak mundur tetap menyatakan kesediaan cuti secara tertulis selama masa kampanye. Yakni, tiga hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) hingga satu hari sebelum masa tenang. Artinya, calon petahana dan kepala daerah tidak hanya cuti saat melaksanakan kampanye. Melainkan cuti selama masa kampanye. Sehingga sebelum masa kampanye permohonan cuti sudah harus diurus. (nas)

Oknum Polisi dan ASN Diduga Terlibat Dari Hal. 1 Gapensi menurut dia, telah mengantongi bukti dan siap membeberkan ke publik jika pihak terkait meminta itu untuk diungkap. ‘’Bukti sudah ada. Siapa yang menerima uangnya sudah ada kwitansinya. Silakan, teman teman media cari tahu karena inisialnya sudah saya ungkap sebelumnya,’’ kata Salman di Mataram, Kamis (14/12). Salman melanjutkan, uang 30 persen yang diterima CV. Limbu Indah sebagai kontraktor pelaksana tidak seutuhnya. Uang muka Rp 600 juta itu hanya diterima Rp 50 juta. Sedangkan, Rp 500 juta dibagi ke subkontrator Rp 150 juta. Dan, sisanya Rp 350 juta diduga dibagi - bagi oleh oknum tersebut. “Sebenarnya ini yang dicari. Kemana uang Rp 350 juta. Anggota kami tidak pernah merugikan keuangan negara,” tegasnya. Proses sebelum kontrak sampai pelaksanaan, kontraktor tidak bisa mengendalikan pihak terlibat. CV. Limbu Indah merasa dirugikan dengan intimidasi pi-

hak - pihak tersebut. Salman juga menambahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diklaim tidak mentaati kontrak, sehingga menyebabkan permasalahan melebar. Dan, segala risiko ditanggung oleh rekanan. ‘’Kepala Bidang Binarmarga tidak pada tupoksinya. Justru ikut campur,’’ bebernya. Pengerjaaan jembatan Dasan Agung ini sama sekali tidak merugikan keuangan negara. Meskipun uangnya tidak sepenuhnya diterima oleh CV. Limbu Indah. Salman memaparkan, rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota BPC Gapensi Lombok Barat dan CV. Limbu Indah selaku rekanan telah dimintai keterangan. Dari keterangan tersebut, pihaknya mengambil kesimpulan untuk melakukan pendampingan dan membentuk tim untuk menghadap untuk kepentingan terhadap pihak pihak terkait. Keputusan ini berdasarkan keterangan CV. Limbu Indah yang telah memberikan keterangan dari awal sampai akhir

kejadian dan tahapan proyek jembatan Dasan Agung. Salman menegaskan, jelas tidak menerima tindakan blacklist. Dalam mengambil keputusan apapun pihaknya PPK seharusnya mempedomani kontrak Nomor 165/ DPUPR-KTM/PMK/VII/2017 ditandatangani 17 Juli lalu. Dalam kontrak yang ditandatangani berbagai pihak tentang bentuk kontrak uni press dan MC. Permasalahan kapan dibayar dan tagihan tidak tergantung pada persentase waktu. Salman menegaskan, penyelesaian permasalahan mengacu kontrak umum dijelaskan tentang bagaimana perselisihan tidak boleh orang lain terlibat. Termasuk aparat penegak hukum. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi terkait keterlimbatan oknum PNS dan oknum polisi dalam pengaturan proyek mengaku tidak mengetahui hal tersebut. ‘’Tiang tidak tahu persoalan niki,’’ jawabnya. (cem)

Loteng Harus Proaktif Dari Hal. 1 Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/12) siang. Jika persoalan lahan belum tuntas, maka tidak mungkin pembangunan Bendungan Mujur tersebut direalisasikan. Dari sisi kebijakan, kata Ardhi, pembangunan Bendungan Mujur sudah masuk dalam perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 2019 mendatang. Ia menyebutkan, sampai 2019 mendatang ada tiga bendungan lagi yang akan dibangun Kementerian PUPR di NTB. Yakni Bendungan Meninting di Lombok Barat (Lobar), Bendungan Mujur di Loteng dan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa. Percepatan pembangunan tiga

bendungan ini, kata Ardhi, tergantung kesiapan lahannya. Menurutnya, keberadaan Bendungan Mujur sangat signifikan untuk ketahanan air di Loteng bagian selatan. Sehingga, ia mengajak Pemda Loteng bergerak bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing meyakinkan masyarakat supaya menerima pembangunan bendungan tersebut. ‘’Kemudian bagaimana cara sebaik-baiknya agar masyarakat menerima. Harapan saya proses tanah itu selesai. Sehingga 2019 kita bisa minta ke sana nanti. Yang penting ada kesiapan dari masyarakat. Masalah porsi anggaran pembebasan lahan bisa dibicarakan,’’ katanya. Lanjut Ardhi, ada kesungguhan dari Pemda setempat untuk menyelesaikan persoalan

tanah dan menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima program tersebut. Terkait hal ini, kata Ardhi, peran pemerintah kabupaten sangat signifikan. ‘’Usulan pembangunan Mujur ini sudah cukup lama. Bahkan disalip sama Bintang Bano, Rababaka Kompleks yang belakangan. Artinya, Pemkabnya lebih responsif. Seperti KSB sangat responsif sampai menyiapkan APBD sendiri untuk memulai (pembangunan). Akhirnya hasrat itu dilihat oleh kementerian bahwa Pemda setempat serius,’’ katanya. Pembangunan Bendungan Mujur sedikitnya butuh anggaran sekitar Rp 400 miliar. Bendungan yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur ini rencananya akan mampu mengairi areal persawahan seluas 6.000 hektar. (nas)

(Suara NTB/her)

NAZAR - Relawan Fauzan-Sumiatun membayar nazar dengan jalan kaki dari Gerung hingga ke Batulayar, Kamis (14/12).

Kontraktor Akui ”Benderanya” Dipinjam Dari Hal. 1 Berapa fee dari perjanjian itu? Dia membantah ada fee. ‘’Tidak ada fee yang diterima,’’ katanya. Apalagi bendera perusahaannya dipinjam oleh temannya sendiri. Tapi yang terpenting bagi dia pekerjaan saat itu bisa diselesaikan sesuai kontrak. ‘’Ini kan teman sendiri juga, tidak ada hitam dan di atas putih. Jadi belum ada fee itu, yang penting selesai pekerjaan dulu,’’ akunya. Dalam perjalanannya muncul persoalan. Fatalnya, karena pelaksana kehabisan uang untuk melanjutkan pekerjaan pada pemasangan bantalan baja jembatan. Namun rekannya itu hanya bisa menyelesaikan 30 persen pekerjaan pemasangan pondasi. Sempat ia diminta untuk take over pekerjaan itu. Namun ditolaknya karena sudah ada tanda-tanda masalah. Karena tidak ada biaya, Sahbudin menyalahkan panitia dari Dinas PUPR yang tidak mau mencairkan termin pertama untuk melanjutkan pekerjaan. Sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi macet. Padahal menurut dia dalam kontrak seharusnya anggaran termin bisa dicairkan. Namun alasan PPK, tidak boleh karena akan menimbulkan potensi kerugian negara sesuai rekomendasi TP4D. ‘’Harusnya kan boleh (cairkan termin), berapapun persentase kerja,’’ sebutnya. Hasil pantauan lapangan, pekerjaan sebenarnya sudah mendekati 30 persen. Namun saat rapat pertama diungkapkan PPK, pekerjaan minus 15 persen. Sehingga jadi alasan tidak dicairkannya termin pertama. Lantaran tidak ada dana

melanjutkan pekerjaan. ‘’Kami bilang minta pencairan sesuai termin, tapi kan tidak diberi termin, akhirnya begini jadinya (masalah),’’ sesalnya. Dia memprediksi, seandainya termin pertama cair Rp 600 juta atau setidak tidaknya Rp 300 juta, maka pekerjaan pemasangan baja bisa dilakukan. Karena baja sudah dipanjar di Surabaya, hanya tinggal biaya angkut dan biaya pemasangan. Namun karena rangkaian pekerjaan itu dianggap bermasalah, akhirnya kontrak pekerjaan diputus. Apa reaksi Sahbudin? Memang menurutnya dalam aturan, jika tidak sesuai volume, maka kontrak bisa diputus. ‘’Tapi sebenarnya kami merasa dirugikan oleh teman yang mengerjakan ini,’’ sesalnya lagi. Mengenai modus pinjam bendera ini, diakui juga oleh Kabid Binamarga Dinas PUPR Kota Mataram, M. Yamin. Dikonfirmasi Kamis (14/12) kemarin, dalam aturan pengadaan dihalalkan menggunakan sub kontrak kepada perusahaan lain. Namun yang terjadi, pengalihan pekerjaan tidak antarperusahaan tapi dari CV Limbu Indah ke perorangan. ‘’Saya pernah panggil Budi (Sahbudin) dan Y yang terima sub. Saya pernah sarankan, agar pakai akta notaris supaya ada kekuatan hukumnya. Tapi toh tidak dilakukan,’’ kata Yamin. Cara kerja dengan meminjamkan bendera ke orang lain ini sempat jadi materi teguran dalam show cause meeting (SCM) satu dan SCM dua lantaran bobot pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan. ‘’Akhirnya setelah kita beri kesempatan sampai tiga kali, sampai SCM tiga, kita putus kontrak,’’ tegasnya. (ars)

Anggaran Pengamanan Minim Dari Hal. 1 Tetapi dia tidak mengeluhkan yang disetujui hanya hampir setengahnya. ‘’Kita kan mintanya Rp 79 miliar, dikasihnya Rp 35 miiar ya dicukup-cukupkan. Pada prinsipnya kita siap dengan segala kegiatan yang ada,’’ jawabnya diplomatis mengenai rasionalisasi anggaran pengamanan yang disetujui tersebut. Dia menegaskan, kepolisian mengaku sudah siap dengan perencanaan pengamanan. Kapolda mencontohkan,

penempatan personel disesuaikan dengan kerawanannya. ‘’Kalau misal terjadi konflik, kekuatan mana yang harus diterjunkan. Kalau diperlukan, didatangkan backup dari Polda. Kalau belum selesai juga kita bisa minta Mabes Polri,’’ terang Firli. Tahapan Pilkada serentak 2018 sudah dirilis KPU NTB. Tetapi pemetaan daerah rawan konflik belum dapat dilakukan. ‘’Ya kan belum tahu ini. caloncalon saja belum ditetapkan. Nanti baru kelihatan kalau sudah ada peserta Pilkadanya,’’ tutup Kapolda. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 15 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Satu Lagi, Calo TKW Rabitah Ditahan Polda NTB Mataram (Suara NTB) Polda NTB kembali menahan tersangka calo yang memberangkatkan TKW asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sri Rabitah, Rabu (13/12) lalu. Tersangka inisial Ijt, ditahan terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Rabitah dan adiknya, Sri Wahyuni. Dengan ditahannya Ijt, sebagai informasi, sudah dua tersangka ditetapkan Polda NTB dalam kasus yang berjalan hampir satu tahun ini. Tersangka sebelumnya Ulf, juga berperan sebagai calo yang ditahan lebih awal. ‘’IjtkamitahanRabusorekemarin,”kataPanitTraffickingSubditIV Ditreskrimum Polda NTB, Iptu. Faisal Afrihadi dikonfirmasi Suara NTB Kamis (14/12) kemarin. Tersangka Ijt dijerat penyidik dengan sangkaan melanggar pasal 10, pasal 11 Jo pasal 6 Undang Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Menurut Faisal, Ijt sebenarnya bersamaan dipanggil pekan kemarin dengan tersangka Ulf, namun mangkir karena alasan sakit.

Lantaran berkas harus segera dilengkapi,pihaknyapunmemanggil kembali tersangka asal Desa Akar-Akar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ini. ‘’Setelah yang bersangkutan hadir, kami periksa sebentar, langsung dilakukan penahanan,’’ tegasnya. Peran aktif Ijt dalam kasus ini sama dengan Ulf, pada proses pemberangkatan Rabitah ke Doha, Qatar yang terindikasi bermasalah pada dokumen. Tidak saja Rabitah, tapi penyidikan berkembang ke Yuliani, adik Rabitah. Dari hasil pendalaman, ada tiga indikator TPPO yang ditemukan, yakni proses pemberangkatan, modus TPPO dan dugaan eksploitasi. Tiga unsur human trafficking itu terpenuhi sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan trans nasional itu. Selanjutnya yang dilakukan pihaknya pemeriksaan saksi tambahan untuk kepentingan pemberkasan. Dalam waktu dekat, berkas dipastikan bisa dikirim ke Pidum Kejati NTB untuk proses tahap satu dan diharapkan tidak terlalu lama bisa dilimpahkan berkas dan tersangka atau tahap dua. (ars)

(Suara NTB/ist_subdit IV krimum)

DITAHAN - Panit Trafficking Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, Faisal Afrihadi saat memeriksa tersangka Ujt (paling kanan) dalam kasus dugaan TPPO TKW Rabitah.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257