Edisi Rabu, 16 mei 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

Pengemban Pengamal Pancasila (Suara NTB/yon)

SELASA, 15 MEI 2018

SUARA NTB

SIMULASI - Simulasi pencoblosan untuk pasangan Zul-Rohmi dilakukan TGH.M.Zainul Majdi saat kampanye dialogis di Lapangan Umum Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Senin kemarin.

TGB Ajak Warga Menangkan Zul-Rohmi dan Fiddin Secara Santun Ketua Umum PB NW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, tampil sebagai juru kampanye pada kampanye dialogis pasangan Cagub/ Cawagub, Dr. H.Zulkieflimansyah dan Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (Zul-Rohmi) serta pasangan Cabup/Cawabup Lombok Timur (Lotim), H.M.Syamsul Luthfi dan H.Najamuddin Moestafa (Fiddin), Senin, (14/5) kemarin. Kampanye dialogis di Lotim dilakukan di dua tempat yang berbeda.

KAMPANYE pertama berlangsung di Lapangan Umum Sakra dan ke dua di Lapangan Umum Montong Betok, Kecamatan Montong Gading. Dihadiri ribuan simpatisan, TGB-sapaan akrab TGH.M.Zainul Majdi, mengingatkan untuk tetap menjaga kekompakan dan bersungguh-sungguh memenangkan kedua pasangan yang memiliki jargon jilbab hijau dan sorban hijau tersebut secara santun. Menurut TGB, dengan kekompakan, maka apa yang diniatkan dan dicita-citakan dimudahkan oleh Allah SWT. ‘’Jangan lupa kalau untuk Provinsi NTB, Zul-Rohmi pasangan nomor urut 3,’’pesan TGB. Untuk mengenal pasangan koalisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat pada Pilkada NTB, ciri-cirinya kata TGB, yakni jilbab hijau. Sementara untuk Pilkada Lotim yakni Fiddin nomor urut 4 ciricirinya sorban hijau. ‘’Insya Allah, kalau ada yang buta angka tidak ada yang buta warna,’’ ujar TGB. Pada kesempatan itu, TGB yang juga merupakan saudara kandung Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan H.M.Syamsul Luthfi ini, mengingatkan bahwa sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadhan, untuk itu ia berpesan supaya tetap menjaga keamanan, kedamaian dan ketenangan. ‘’Nendek biur ribut-ribut, tenang saja dan tingkatkan ibadah sekuatkuatnya,’’ ujarnya mengingatkan.

TGB mengimbau supaya tidak lupa untuk menyampaikan pesan untuk memilih pemimpin untuk NTB dan Lotim. ‘’Mari kita pilih jilbab hijau untuk NTB dan sorban hijau untuk Lombok Timur dengan cara yang simpatik tanpa menjelekjelekkan siapapun,’’tegasnya lagi.

TGB mengingatkan, tidak

boleh ada relawan Zul-Rohmi maupun Fiddin, juga tim suksesnya, simpatisannya atau siapapun yang terkait dengan perjuangan Zul-Rohmi dan Fiddin, tidak boleh ada yang ikut-ikutan menghujat. Apalagi memfitnah pasangan yang lain.

Untuk memenangkan pasangan Zul-Rohmi dan Fiddin, perjuangan harus bagus dan cara yang dilakukan harus bagus. Apabila ada yang menyebut hal-hal yang tidak bagus, pendukung Zul-Rohmi dan Fiddin jangan ikut-ikutan. Cukup disampaikan visi dan misi program yang dilaksanakan, jangan ada yang mengumpat, menghujat dan tidak perlu saling memojokkan.

Sementara, calon Gubernur NTB nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan, selama tiga bulan terakhir ia telah menyapa masyarakat baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Diakuinya, banyak pelajaran berharga yang didapatkan, termasuk tidak ada permintaan yang aneh dari masyarakat. Dijelaskannya, mereka hanya meminta jika kelak pasangan ZulRohmi ditakdirkan memimpin NTB, kebiasaan mendatangi kampung-kampung, menyapa masyarakat di dusun harus terus dilanjutkan. Jangan sampai menyapa masyarakat di masa kampanye saja.

Dr. Zul juga menuturkan kisahnya selama tiga bulan menyapa masyarakat tidaklah

mudah. Misalnya untuk mengahampiri masyarakat di sekitar Tambora, Kabupaten Bima ia sampai tengah malam. Termasuk di Dompu, Sumbawa dan KLU yang beberapa pemukiman masyarakat tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat maupun roda dua. Maka dari itu, katanya, jauhnya keterjangkauan tersebut akan menjadi perhatian dari pasangan Zul-Rohmi. ‘’Kalau masyarakat ingin NTB maju, jaya, hebat. Maka pilihlah pasangan Zul-Rohmi. Gubernur yang mampu mendatangi semua masyarakat di desa.’’

Ditambahkan Hj. Sitti Rohmi Djalilah, NTB yang hampir 10 tahun dipimpin TGB, memiliki istiqomah yang luar biasa dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itulah, katanya, TGB memberikan amanah untuk melanjutkan ikhtiarnya. Menurut Sitti Rohmi, di dalam melanjutkan ikhtiar TGB ke depan tidak bisa mainmain. Melain harus sungguhsungguh, dengan komitmen tinggi serta berintegritas.’’Itu sudah ditunjukkan oleh Zul-Rohmi sebelum Pilkada dimulai,’’ katanya.

Mantan Ketua DPRD Lotim ini menambahkan, jabatan itu merupakan jalan dakwah, jalan ibadah untuk membawa kemaslahatan bagi umat. Sehingga apabila ZulRohmi memimpin NTB lima tahun ke depan, amanah yang diberikan tetap dengan mengharapkan ridho Allah. ‘’Mari berjuang bersama-sama memenangkan Zul-Rohmi untuk NTB Gemilang,’’ seru Rektor Universitas Hamzanwadi Selong ini.

Kegiatan kampanye dialogis yang dilaksanakan di dua tempat itu, diakhiri dengan simulasi pencoblosan pasangan Zul-Rohmi untuk Pilkada NTB dan Fiddin untuk Pilbup Lotim yang dilakukan langsung oleh TGB. (yon/*)

TGB menujukkan tiga jari sebagai ajakan pilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 3 , Zul-Rohmi.

TGB, H.M.Zainul Majdi (tengah) diapit oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gunernur NTB, Zul-Rohmi dan calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim, H.M.Syamsul LuthfiH.Najamuddin Moestafa (Fiddin).

Massa memadati Lapangan Umum Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading.

16 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 15 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 2

(Suara NTB/ars)

POTENSIAL - Kawasan Sembalun, Lombok Timur, sangat potensial menjadi sentra agrobisnis. Kawasan ini juga sebenarnya bisa menjadi pemasok berbagai komoditas hortikultura untuk memenuhi kebutuhan hotelhotel yang ada di NTB. Tampak hamparan tanaman bawang di kawasan Sembalun.

Waspadai Bangkitnya Sel Tidur Terorisme Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB meminta Pemda dan aparat keamanan mewaspadai bangkitnya sel-sel tidur masyarakat yang berpaham radikal di daerah ini. Hal ini menyusul terjadinya sejumlah aksi bom bunuh diri di Jakarta dan Surabaya beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengatakan, pihaknya sangat mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan teroris pada tempat ibadah di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Menurutnya, aksi bom bunuh diri yang dilakukan teroris tersebut tidak beradab.

“Kalau bagi kita, siapapun dia, apapun agamanya. Karena semua agama tidak ada yang mengajarkan hal-hal kekerasan. Termasuk di NTB, potensi hal-hal seperti itu harus diantisipasi juga lebih awal,” kata Politisi PKS ini.

Pemerintah daerah bersama stakeholders terkait diharapkan bekerjasama dari semua lini. Ia mengatakan, suasana tidak kondusif sudah terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, per-

lunya pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi atau mencegah aksi seperti itu agar tak terjadi di NTB. Hadi mengatakan, pada beberapa titik di NTB seperti wilayah Bima dan Dompu memang perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Dengan pendekatan yang baik.

Pasalnya, ada sejumlah warga yang berpaham radikal pada beberapa titik di NTB, terutama di Bima.

“Saya rasa keberadaan tokoh masyarakat kita, tokoh agama lebih menyadarkan, bersama lembaga terkait lebih serius. Memang beberapa titik itu diketahui oleh badan (Binda). Dan kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.

Terpisah, Asisten I Setda NTB,

Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/ 5) siang mengatakan, kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya menjadi kewaspadaan Pemda di NTB juga. Ia mengatakan, Pemprov mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan teroris tersebut.

“Masyarakat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersatu padu menjaga (kondusivitas daerah). Sehingga kasus-kasus apa yang terjadi di Jawa tidak terjadi di NTB,” kata Agus.

Disinggung kewaspadaan mengenai bangkitnya sel-sel ISIS, Agus mengatakan jika ada yang terbukti secara hukum maka pasti akan ditindak. Jika ada bukti-bukti bahwa ada warga yang terindikasi jaringan ISIS maka pasti akan diambil tindakan tegas.

“Ada tindakan dari aparat penegak hukum. Jadi tidak berdasarkan isu. Terhadap ada sel-sel itu pasti sudah tercium oleh aparat.

Masyarakat juga proaktif untuk melaporkan apabila ada yang dicurigai. Semua bekerjasama, aparat dan masyarakat. Ikut membantu,” katanya. (nas)

Kuota PPDB di SMK Harus Sesuai Rombel yang Tersedia Mataram (Suara NTB) Kuota untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2018 harus sesuai dengan ruangan yang tersedia. SMK diminta untuk membuka kuota rombongan belajar (rombel) terlalu banyak bagi kompetensi keahlian yang jenuh.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., ditemui pekan kemarin. Ia menekankan, SMK diharapkan tidak hanya membuka pada kompetensi keahlian tertentu saja, sehingga nantinya kompetensi keahlian itu tidak jenuh.

“Contohnya tidak menumpuk di Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

saja, tetapi merata, sehingga serapan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) tercukupi,” ujarnya.

Nantinya pada PPDB SMK akan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Sistem zonasi tidak digunakan di PPDB SMK, karena fokus bidang keahlian di masingmasing SMK berbeda. “SMK tidak memakai zonasi. Kalau untuk SMK kan kita ingin menampung sebanyakbanyaknya,” ujar Yahya.

Disinggung terkait dengan adanya penambahan kuota di satu SMK seperti PPDB tahun 2017 lalu, Yahya mengatakan di tahun ini tidak akan terjadi lagi. Kuota masing-masing sekolah sudah disiapkan. Di tahun lalu, banyak sekolah swasta mengeluhkan adanya penambahan kuota siswa menjelang

berakhirnya PPDB. Karena berimbas pada minimnya siswa di sekolah swasta. Yahya mengatakan, persoalan itu tidak hanya menjadi persoalan sekolah swasta, tetapi juga di sejumlah sekolah negeri yang masih minim siswa.

Oleh karena itulah pihaknya akan mengaturnya melalui revitalisasi SMK. Saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan sosialisasi, terutama pada jumlah Rombel untuk kuota penerimaan siswa di satu sekolah. Direncanakan sebelum pengumuman kelulusan siswa SMP, sosialisasi PPDB SMK akan dilakukan. “Jadi Pak Kadis menekankan jangan bohongi masyarakat, jumlah kuota harus sesuai dengan daya tampung sekolah,” tegas Yahya. (ron)

DPPP KSB Siapkan Pengalihan TTP Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Pertanian (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah menyiapkan diri menerima pengalihan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Poto Tano.

Fasilitas pertanian yang dibangun sekitar 3 tahun lalu oleh pemerintah pusat itu masih ditangani Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB. “Untuk pengalihan TTP itu kita sudah ada persiapan,” jelas sekretaris DPPP KSB, Supiarno kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/5).

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menempatkan petugas di fasilitas TTP Poto

Tano. Dijelaskan Supiarno, penempatan petugas itu untuk menyerap ilmu-ilmu dan teknik pengelolaan TTP sebelum akhirnya dialihkan sepenuhnya ke tangan Pemda KSB. “Kalau hal lainnya kita akan susul.

Sementara ini SDM dulu kita siapkan,” sebutnya.

Sesuai rencana, pengalihan pengelolaan TTP Poto Tano akan resmi dilakukan pada awal tahun 2019 mendatang. Meski demikian secara pada bulan Agustus mendatang prosesnya akan dimulai secara bertahap. “Ya resminya tahun depan,” ungkap Supiarno.

Meski telah siap menerima pengalihannya, Pemda KSB sebenarnya menginginkan agar sejumlah fasilitas yang belum lengkap di TTP Poto Tano dapat dilengkapi. Teru-

tama untuk penambahan kegiatan usaha yang bisa dikelola sehingga dapat memberikan dampak lebih banyak kepada masyarakat KSB. “Mudahmudahan ada fasilitas tambahan yang ditempatkan lagi,” harap Supiarno.

Dalam dua tahun operasionalnya, diakui Supiarno, TTP Poto Tano sudah memberikan hasil yang cukup positif. Dua kegiatan usahanya yakni program penggemukan ternak sapi dan produski bibit jagung sudah dapat terlihat hasilnya. “Produksi bibitnya kualitasnya bagus termasuk juga sapi yang dipelihara untuk penggemukan efektif dan mulai dirasakan peternak kita,” imbuhnya. (bug)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 15 MEI 2018

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Sesalkan Teror Bom Surabaya

Ali BD: Pemberantasan Terorisme Itu Harus dengan Ilmu DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku sangat menyesalkan teror bom di Surabaya, Jawa Timur selama dua hari terakhir ini. Aksi terorisme itu jelas merupakan tindakan kejahatan dan tidak ada satu kelompok manapun yang membenarkan praktik teror bom tersebut. ‘’Saya berpendapat, jelas terorisme bertentangan dengan agama. Bunuh diri itu juga merupakan dosa besar, apalagi sampai ada yang terbunuh,’’ ungkap Ali Dachlan Senin (14/5) kemarin.

Bersambung ke hal 15

Ali BD Sapa Komunitas Hindu di Lobar CALON Gubernur Independen, H. Moch Ali Bin Dachlan, Senin (14/5) kemarin menyapa komunitas Hindu di Dusun Lamper, Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Amaq Asrul yang datang bersama dengan calon wakilnya, TGH. Lalu Gede Sakti disambut penuh keakraban oleh warga Jagaraga ini.

Di hadapan warga Hindu, Ali BD menegaskan ia bersama TGH Gede Sakti merupakan calon independen. Calon yang maju bersama rakyat. Bukan calon partai.

Bersambung ke hal 15

Bom Surabaya, Tujuh Negara Keluarkan ’’Travel Advice’’

Mataram (Suara NTB) – Rentetan teror bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata NTB. Apalagi, berdasarkan rilis Kementerian Pariwisata (Kemenpar), tujuh negara telah mengeluarkan travel advice (imbauan bepergian) kepada warganya. Tujuh Negara itu, Inggris, Australia, Amerika, Tiongkok, Hong Kong, Singapura dan Irlandia.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/5), mengaku

TO K O H

el advice ini sedikit tidak akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke NTB. “Pasti ada dampak. Saya

kata Faozal, travel advice tersebut ditingkatkan menjadi travel warning (larangan bepergian).

Dari tujuh negara yang mengeluarkan travel advice tersebut, ada beberapa negara seperti Australia yang menjadi salah satu penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbesar di NTB. Bersambung ke hal 15

Polda NTB Siaga Satu, Kuota CPNS 2018 Pantau Ketat Titik Rawan Terorisme Berpotensi Bertambah Jadi 928 Formasi

Ekonomi Rakyat Tak Bergerak

Mataram (Suara NTB) Polda NTB meningkatkan model pengamanan menjadi siaga satu.

Level tertinggi kesiagaan itu mengantisipasi aksi teror. Kejadian di daerah lain diantisipasi agar tidak merebak ke NTB. Wakapolda NTB, Kombes. Pol. Tajuddin menerangkan, siaga satu

KALANGAN DPRD NTB menyayangkan banyaknya dana desa (DD) tahap I yang masih ditahan atau belum dicairkan delapan Pemda kabupaten ke masing-masing desa di NTB. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer DD tahap I sebesar Rp 196 miliar lebih sejak Januari lalu. ‘’Kami sangat sayangkan kalau uang itu terlalu lama di Pemda dan tidak segera pemerintah desa mengoptimalkan dana itu,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM ketika dikonfirmasi usai rapat Bersambung ke hal 15 H. Abdul Hadi

KO M E N TTAA R

memang sudah ada beberapa negara yang mengeluarkan travel advice berdasarkan rilis dari Kemenpar. Keluarnya trav-

kira harus ada segera upaya konkret dari kita semua. Untuk meyakinkan wisatawan bahwa kita, NTB aman,’’ kata Faozal.

Menurutnya, semua stakeholders terkait di daerah ini harus melakukan langkahlangkah konkret. Meskipun di Surabaya atau Jakarta terjadi aksi teror, namun di NTB tetap aman. Jangan sampai,

itu berlaku untuk keamanan diri personel, kesiapan pengamanan markas komando, tempat ibadah, tempat wisata, pusat bisnis, dan objek vital lainnya. ‘’Saat ini Polda NTB sesuai dengan perintah pimpinan kita siaga satu juga. Kita tingkatkan pengamanan markas, rumah dinas,

Polsek, Polres, diperketat dengan anggota Brimob,’’ ujarnya ditemui Senin (14/5).

Menyusul pengamanan siaga satu berlaku pada tempat ibadah masjid, gereja, pura, dan klenteng.

Bersambung ke hal 15

SIAGA - Personel kepolisian lengkap bersenjata dan alat pertahanan diri memeriksa pengunjung Markas Polda NTB, Senin (14/5). Polda NTB meningkatkan pengamanan ke level siaga satu.

(Suara NTB/nas)

Kasus Bank BPR P21 KASUS merger PT. Bank BPR NTB yang menetapkan dua tersangka, berkasnya resmi dilimpahkan untuk disidangkan. Senin (14/5) kemarin, jaksa peneliti melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkas dan tersangka, menandai kasus itu resmi P21.

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan pelimpahan berkas dan tersangka tersebut. Setelah proses ini, menurutnya, akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Tipikor Mataram untuk disidangkan.

Dedi Irawan Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) memanggil Pemprov NTB membicarakan kuota CPNS 2018. Kuota CPNS Pemprov NTB berpotensi bertambah menjadi 928 formasi sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun sejak 2014 – 2018.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Mutasi BKD NTB, Wahibullah, S. IP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/5) siang. Wahibullah mengatakan, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D bersama dengan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si, Kepala Dinas Dikbud dan Dinas Kesehatan NTB diundang ke Jakarta membahas masalah kuota CPNS 2018.

Ia mengatakan, dari usulan formasi Wahibullah CPNS yang diajukan Pemprov NTB sebelumnya ada perubahan lagi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/dok)

RUPS Tahun 2017, Pertanggungjawaban Direksi Bank NTB Diterima ’’Mulus’’ (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Bank NTB menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2017. Seluruh pertanggungjawaban yang disampaikan oleh jajaran direksi dan komisaris, di-

terima mulus oleh seluruh pemegang saham.

RUPS tahun buku 2017 dilaksanakan di Hotel Santika, Mataram, Senin (14/5) kemarin. Pemegang saham atau pejabat yang diberi kuasa, hadir

lengkap, kecuali Kota Bima.

Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini juga hadir lengkap.

RUPS merupakan salah satu kegiatan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas.

Dilaporkan, dalam Tahun Buku 2017, secara keseluruhan hasil kinerja Bank menunjukkan pertumbuhan yang cukup

Suasana RUPS Bank NTB, Senin (14/5)

baik. Total Asset PT. Bank NTB akhir Desember 2017 meningkat sebesar 15,89% dibandingkan akhir Desember 2016 yaitu dari Rp 7.649.037 juta menjadi Rp 8.864.392 juta.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

Aktifkan Kegiatan Forum Anak FORUM Anak yang dibentuk di tiap kelurahan sudah mulai aktif berkegiatan. Seperti diungkapkan Lurah Kekalik, Fathurrahman,S.H, Senin (14/5), di wilayahnya forum anak sudah terbentuk cukup lama dan cukup aktif berkegiatan. “Forum anak di sini juga sudah terstruktur dan terbentuk pengurusnya,” terangnya kepada Suara NTB. Ia mengatakan anggota forum anak di wilayahnya lebih banyak merupakan anakanak yang bersekolah di SMAN 2 Mataram. Karena sekolah itu memang menjadi salah satu sekolah favorit di Mataram dan sebagian besar (Suara NTB/uul) warga Kekalik menyekolahFathurrahman kan anaknya di sana. “Karena kita memang bekerjasama dengan mereka, bahwa warga Kekalik menjadi prioritas untuk diterima,” kata Fathurrahman.

Kegiatan yang dilakukan forum anak di Kekalik, imbuhnya, lebih banyak berkontribusi untuk masyarakat. Selain memiliki kegiatan sendiri, forum anak juga bekerjasama dengan remaja karang taruna yang ada untuk melakukan kegiatan. “Seperti beberapa waktu lalu, mereka bekerjasama mengadakan bersih-bersih lingkungan serta bersih-bersih sungai,” terangnya.

Fathurrahman menjelaskan kurang lebih ada 10 anggota forum anak di Kekalik yang aktif berkegiatan. Terutama menjelang bulan puasa, mereka juga pastinya sudah memiliki kegiatan menyambut Ramadhan. “Mereka juga turut serta dan berpartisipasi aktif dalam suatu program perbaikan tampilan salah satu lingkungan,” ceritanya. Soal program tersebut, saat ini sedang dalam pelaksanaan. “Sekarang ini masih dalam tahap pengerjaan, besok kalau sudah selesai baru bisa berkomentar,” kata Fathurrahman. (uul)

Antisipasi Gepeng WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati meminta Pemkot Mataram melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan langkah-langkah antisipasi menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.

Pasalnya, sejak awal hingga akhir Ramadhan, Mataram akan disibukkan dengan hadirnya gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal). ‘’Kita sayangkan kejadian-kejadian seperti ini,’’ katanya kepada Suara NTB kemarin. Untuk itu, Pemkot (Suara NTB/dok) Mataram disarankan segHj. Bq. Mirdiati era mengambil tindakan. ‘’Jangan banyak korban baru turun,’’ sindirnya. Seperti diketahui, pada Ramadhan tahun-tahun sebelumnya, gepeng dan anjal tidak hanya berkeliaran di perempatan jalan, tapi juga sejumlah pusat perbelanjaan yang ramai pembeli.

Terlebih aksi mereka dengan meminta-minta di perempatan jalan sudah terendus petugas. Bahkan beberapa kali petugas berhasil mengamankan sejumlah gepeng dan anjal. Tertangkapnya mereka di perempatan jalan membuat mereka bergeser ke pusat-pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, Mirdiati mengingatkan jajaran Pemkot Mataram yang membidangi masalah social dan ketertiban umum, agar secepatnya mengambil langkah strategis, bagaimana mengantisipasi mereka agar tak menjamur selama bulan Ramadhan nanti. ‘’Mari kita beri kenyamanan kepada masyarakat untuk berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan,’’ pintanya. Karena bagaimanapun, lanjut politisi Gerindra ini, kehadiran gepeng dan anjal di pusat perbelanjaan, mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang berlanja. Demikian pula gepeng dan anjal di perempatan. Tidak hanya mengganggu pengguna jalan, kegiatan mereka di jalan raya juga dapat mengganggu keselamatan mereka sendiri. ‘’Menurut saya harus ada pos terdekat. Apalagi sudah memasuki bulan Ramadhan,’’ demikian saran anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini. (fit)

Selama Ramadhan

Jam Kerja ASN Dikurangi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memberikan kelonggaran jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram.

Sedianya masuk kerja pukul 07.00 Wita, dimundurkan satu jam atau pukul 08.00 Wita selama bulan puasa Ramadhan.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa, Senin (14/5) menjelaskan, kebijakan jam kerja berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 tentang penetapan jam kerja aparatur sipil negara, TNI dan Polri selama Ramadhan.

Dalam peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah diatur jam kerja bagi ASN di lingkup Pemkot Mataram. Sedianya pegawai masuk pukul 07.00 Wita, dimundurkan satu jam.

Dijelaskan, pada jam kerja Senin - Kamis masuknya pukul 08.00 Wita. Pulang pukul 15.00 Wita. Sementara pada hari Jumat masuk pukul 08.00 Wita, pulangnya jam 16.00 Wita.

“Ada pemangkasan jam istirahatnya,” kata Nyoman.

Ditambahkan, jam kerja selama Ramadhan 32,50 jam selama perminggu. Ini ada pengurangan dari jam kerja normal seperti biasanya. Di sampingi itu, ada toleransi tidak ada apel pada hari Senin. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan apel di depan atau ruang kantor dengan mempertimbangkan jam kerja. “Selama Ramadhan tidak ada apel hari Senin,” ucapnya.

Berbeda halnya dengan OPD yang sifatnya pelayanan umum seperti rumah sakit dan Puskesmas. Pimpinan OPD dan unit kerja diminta mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan umum kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dia menegaskan, kebijakan mengurangi jam kerja pegawai diharapkan ASN tidak bermalas - malasan bekerja selama Ramadhan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengaku belum menerima surat edaran dari Bagian Ortal Setda Kota Mataram. Tetapi pada prinsipnya, edaran ini akan ditindaklanjuti dengan mengirim edaran kembali ke masing-masing OPD. “Kalau kami tinggal mengeksekusi saja,” tambahnya. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 4

Camat dan Lurah Diinstruksikan Tingkatkan Pengamanan Mataram (Suara NTB) Menyusul aksi teror bom di Surabaya, Pemkot Mataram mengeluarkan surat edaran ke camat, lurah dan kepala lingkungan untuk mengintensifkan keamanan di wilayah masing - masing. Pengawasan diprioritaskan terhadap pendatang di kos - kosan maupun kompleks perumahan.

Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengutuk aksi terorisme yang tidak bertanggungjawab dan mengganggu kehidupan beragama yang terjadi di Surabaya.

Menurutnya, bangsa Indonesia tengah diuji kesabaran dan sikap kedewasaan melihat persoalan ini, agar tidak menjadi persoalan yang luas terkait isu agama, ras dan lain sebagainya. “Bagi kita ini menjadi duka dan menaruh simpati terhadap peristiwa itu,” kata Mohan,Senin (14/5).

Peristiwa itu merupakan aksi kejahatan yang tidak dipahami motif dan landasan pandangan-

nya. Mohan menegaskan bahwa peristiwa itu disepakati tidak ada kaitannya dengan agama. Terhadap peristiwa tersebut, memaksa pihaknya untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya, membuat surat edaran ke camat, lurah dan kepala lingkungan untuk sama - sama mengantisipasi keamanan.

Peningkatan pengamanan diprioritaskan bagi kos - kosan dan kompleks perumahan. “Ini bukan maksud saling mencurigai.

Kalau di lingkungan mungkin masyarakat saling terbuka. Tapi yang di kos -kosan dan perumahan ini perlu ditingkatkan penga-

wasannya,” tambahnya.

Dia melihat aparat keamanan baik itu Polri dan TNI bekerja keras mengantisipasi peristiwa tersebut. Sebab, aksi pengeboman di Surabaya berdampak ke mana - mana. Menurut dia, masalah ini tidak hanya dilokalisir di Surabaya tapi berdampak terhadap entitas keindonesiaan.

Sementara itu, pengamanan terhadap rumah ibadah umat Kristiani terus diintensifkan. Satpol PP bersama Polres Mataram melakukan patroli ke sejumlah gereja di Kota Mataram. “Sejak malam kemarin kita langsung patroli,” ujar Komandan Satpol

”

Ini bukan maksud saling mencurigai, tapi yang di kos -kosan dan perumahan ini perlu ditingkatkan pengawasannya

PP, Bayu Pancapati.

Hasil pantauan saat ini, tidak ada gerak- gerik mencurigakan.

Namun demikian, pihaknya tetap waspada. Camat dan lurah diminta aktif melakukan pengawasan terutama bagi pendatang baru.

Sementara itu, aksi pengeboman di Surabaya diakui Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Ernanda belum terlihat pengaruhnya terhadap pariwisata di Kota Mataram.

Hanya saja, memasuki bulan Ra-

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana madhan tingkat kunjungan mengalami penurunan. “Sekali lagi belum ada pengaruhnya di Kota Mataram,” timpalnya. (cem)

”Smart City” Masih Belum Penuhi Standar Mataram (Suara NTB) Kendati telah ditandatangani Momeranum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dibuatkan grand design untuk memaksimalkan smart city untuk Kota Mataram, namun hajat tersebut hingga kini belum memenuhi standar. Tak hanya di Mataram, di kota-kota lain di Indonesia pun seperti itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin (14/5) menyampaikan, pemerintah Pusat menginginkan ini jadi satu kesatuan yang padu, sehingga pendampingan dilakukan oleh Kementerian Kominfo memberikan perspektif dan peta jalan. “Selama ini hanya secara parsial. Ini jadi satu kesatuan yang terintegrasi,”

kata Martawang.

Pemkot Mataram pekan kemarin menandatangani MoU dengan Kementerian Kominfo. Tinggal ditindaklanjuti dengan membangun grand design smart city. Kota Mataram kata Martawang secara kebetulan menjadi kota percontohan bersama 100 kabupaten/kota lainnya.

Dari grand design ini akan ada proses sampai implementasi serta pendampingan dari Kominfo. Bahkan, disiapkan konsultan untuk mendampingi Kota Mataram mengimplementasikan grand design tersebut. “CCTV sudah ada desainnya. Tapi mengoptimalkan secara keseluruhan smart city ini yang belum,” tambahnya.

Pemasangan kamera pengintai diprioritaskan di kawasan strategis. Ini bermanfaat mengetahui peristiwa yang berlangsung. Kasus pelanggaran lalulintas di simpang empat BI sebagai contoh pentingnya CCTV.

Pemkot Mataram Laksanakan Program Berskala Prioritas Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, pemkot Mataram menerapkan pelaksanaan pembangunan mengedepankan skala prioritas. Beberapa proyek mangkrak alias tidak lagi dialokasikan anggarannya pada APBD 2018 ini lantaran anggarannya dialokasikan ke program yang lebih prioritas.

“Iya, kita ini pakai skala prioritas dululah,” jawabnya, Senin (14/5). Menurutnya, tidak jadi soal proyek sifatnya fisik ditunda dulu. Secara realistis pihaknya juga harus melihat ketersediaan anggaran. Apalagi banyak program atau pekerjaan lain yang harus diselesaikan.

Struktur bangunan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru selesai tiang dan pondasi saja.

Pengerjaan kantor BKPSDM Rp2,04 miliar dan Dispora Rp1,5 miliar.

Sedangkan, landscape kompleks perkantoran di Lingkar Selatan dari anggaran Rp1,5 miliar di 2017 baru rampung pembuatan irigasi dan penataan saja.

Kalkulasi kebutuhan anggaran untuk tiga paket proyek ini sekitar Rp16 miliar. Taksir Dinas PUPR untuk merampungkan gedung kantor BKPSDM membutuhkan Rp8 miliar, Dispora Rp4,5 miliar dan landscape Rp2,5 miliar.

Mohan belum memastikan apakah pengerjaan gedung kantor BKPSDM, Dispora dan landscape akan berlanjut di 2019 mendatang. Sebab, harus dilihat struktur anggaran apakah memadai atau tidak. “Saya kira ini perlu dimaklumi,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., sebelumnya menegaskan sebenarnya dalam proses pembangunan harus dikalkulasi terlebih dahulu kebutuhan anggarannya. Pihaknya menginginkan adanya program skala prioritas, sehingga pekerjaan terarah dan nampak hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai contoh tiga paket pekerjaan fisik gedung kantor BKPSDM, Dispora dan landscape disinyalir ada pola perencanaan tidak matang. Akibatnya, pekerjaan telantar begitu saja. “Iya, ini jadi bahan pertimbangan daripada telantar,” kritiknya.

Program skala prioritas ini akan lebih memaksimalkan penyelesaian program.

Misalnya, dari segi kebersihan saja dulu.

Anggaran diarahkan untuk mengintervensi masalah kebersihan. Demikian pula dengan program pertamanan. Walapun terlihat kecil akan terlihat hasilnya.

Dengan skala prioritas lanjut dia, bukan berarti mengesampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. “Karena hal - hal kecil tapi kelihatan kemajuan Kota Mataram,” ucapnya. Hal ini menurut dia, akan diberikan masukan ke Pemkot Mataram, supaya perencanaan dan sistem penganggaran cenderung pada kebijakan skala prioritas. (cem)

(Suara NTB/cem)

PUSAT PEMANTAU – Operator command center memantau aktivitas di sejumlah titik di kawasan Kota Mataram, sebagai salah satu item pengembangan smart city.

Pemasangan CCTV lebih memudahkan pemantauan aktivitas masyarakat, namun keberadaan smart city masih belum maksimal.

Kata Martawang, tentu ini jadi kebutuhan daerah untuk bisa

menambah kapasitas kamera pengintai. “Tapi perlu dilihat

juga kemampuan penganggaran,” tandasnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

Halaman 5

Teror Bom Surabaya Tak Pengaruhi Investasi di NTB

Mataram (Suara NTB) Teror bom yang terjadi di Surabaya diklaim tidak berdampak pada kondusivitas ekonomi dan investasi. NTB tak menerima dampak terror bom tersebut. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi. Dari kacamata dunia usaha, sejauh ini tak ada desas-desus apapun yang menyangkut kondusivitas berusaha dan berinvestasi di NTB. “Kita masih aman-aman saja,” kata Ganefi di Mataram, Senin (14/5) kemarin.

Karena itulah, anggota DPD RI ini mengatakan, seluruh elemen dan stakeholders harus lebih kuat lagi menjaga NTB ini.

Isu teroris menurutnya dapat mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan investa-

si. NTB sedang bergiat membangun dirinya dengan mengedepankan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan.

Pariwisata erat hubungannya dengan kepercayaan publik. Karena itu, IWAPI juga tetap meyakinkan, bahwa NTB sangat kondusif.

“Jangan sampai nantinya sedikit-dikit ada isu teroris, kita (NTB) yang dilirik. Semua kita

harus meyakinkan kepada investor, atau kepada siapapun, bahwa NTB sangat aman.

Karena di NTB, kita hidup berdampingan dan sangat harmonis,” demikian Ratu Ganefi.

Jangan sampai, isu teoris akan diblunderkan menjadi isu SARA. Itu tidak boleh masuk ke NTB katanya.

Sebagai senator, Ratu Ganefi mengatakan, DPD RI juga

akan mendorong pecepatan RUU teroris disahkan. Mengingat teroris ini memberi dampak yang tidak kecil terhadap suatu negara di dunia internasional.

Dalam komunikasinya di IWAPI, sejauh ini dipastikan tak ada pengaruh, investasi (ekspor – impor) di NTB sebagai dampak teror bom, khususnya di Jawa Timur.

Dilain pihak, anggota Komisi XI DPR-RI, H. Willgo Zainar menyebut, 2018-2019 tahun yang berat bagi perekonomian.

Jika tidak berhati-hati, maka negara akan masuk pada krisis keuangan dan ekonomi. Waspada, sektor pariwisata sedikit banyak terganggu. Investasi bisa tertunda. Capital flight. IHSG

terkoreksi, hrga saham jatuh.

“Nggak tahu nih, apakah tetap jadi pertemuan IMF World Bank di Bali? APBN jebol klo USD dan harga minyak dunia tidak terkedali dan cenderung naik terus,” kata Wilgo.

Ini menjadi dampak beririsan atas teror bom yang melanda sebagian wilayah di Indonesia. Karena itu, tugas berat pemerintah adalah meyakinkan dunia internasioanl.

Sehingga IMF juga tetap dilaksanakan di Bali. Sebagai provinsi tetangga, NTB secara ekonomi memiliki kepentingan yang kuat di pertemuan internasional itu. Karena itulah, ia juga mengajak semua elemen untuk meyakinkan,

(Suara NTB/ist)

PENGAMANAN - Sistem pengamanan di hotel berbintang di wilayah Senggigi, Hotel Sheraton. Sistem pengamanan ini sebenarnya sudah menjadi SOP hotel.

Senin, 14 Mei 2018

(Suara NTB/dok)

Bq Diyah Ratu Ganefi aktivitas yang berkaitan dengan investasi. (bul)

Layani Ramadhan dan Idul Fitri

Hotel di NTB Perketat Pemeriksaan Tamu Mataram (Suara NTB) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB langsung bereaksi, mengingatkan kembali agar pemeriksaan tamu di hotel-hotel lebih diperketat, dengan lebih mengoptimalkan fungsi metal detector.

Reaksi ini menyusul aksi teror bom yang terjadi di beberapa titik di Surabaya, Jawa Timur. Metal detector adalah suatu alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi keberadaan metal atau logam di sekitar area pendeteksian. Alat inilah yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh petugas pengaman di hotel, kata Ketua PHRI Provinsi NTB, L. Hadi Faisal.

“Harap maklum kepada tamu. Pemeriksaan keluar masuk hotel diperketat,” ujarnya.

Bukan karena panik, pelaku jasa di sektor pariwisata ini harus melakukan antisipasi. Cara ini tentu diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Pemeriksaan tamu menggunakan metal detector ini, adalah SOP yang lumrah yang diberlakukan di hotel-hotel berbintang. Di NTB terdapat 83 jumlah hotel berbintang dan 787 jumlah hotel non bintang.

“Bagi yang tidak menggunakan metal detector, perketat pemeriksaan tamu dengan cara manual, untuk memberikan rasa aman kepada tamu-tamu hotel,” kata L. Hadi Faisal.

Ia juga meyakinkan, untuk NTB hingga saat ini umumnya sangat kondusif. Sehingga tak perlu khawatir bagi tamu yang berkunjung ke NTB. Diketahui bahwa provinsi ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Karena itulah, ia memiliki keyakinan kuat bahwa NTB tetap kondusif.

Dibagian lain, setelah terjadinya serangan bom di tiga lokasi berbeda di Kota Surabaya, Jawa Timur, 5 negara resmi mengeluarkan travel advice kepada warga negara mereka untuk bepergian ke surabaya. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Hongkong, dan Singapura. Travel advice adalah peringatan satu negara kepada warganya di negara lain untuk mencari tempat-tempat yang dipasatikan aman (berlindung).

Inipun, kata L. Hadi Faisal, tidak ada dampaknya sama sekali ke NTB. Sampai saat ini, belum terdeteksi adanya tamu yang membatalkan rencananya belibur atau menginap di hotel yang ada di NTB. “Dalam hal ini, kita sudah terbukti. Bahkan saat ada travel warningpun, tidak besar pengaruhnya ke NTB,” jelasnya.

Okupansi hotel saat ini dan ke depan memungkinkan akan berkurang. Tetapi tidak kaitannya dengan teror. Melainkan, bertepatannya momen Bulan Ramadhan dalam waktu dekat. (bul)

(Suara NTB/dok)

Willgo Zainar bahwa NTB sangat ramah dan kondusif untuk seluruh

Telkomsel Bangun 12.000 BTS Multi-band LTE

(Suara NTB/bul)

DEPO MINI - Progres pembangunan depo mini elpiji di Sekotong, telah mencapai 50-an persen. Dari sinilah nantinya diperkuat ketahanan stok elpiji di NTB tanpa harus bergantung dari Depo Manggis Bali.

Pulau Sumbawa Segera Konversi ke Elpiji Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memperjelas rencana konversi bahan bakar dari minyak tanah ke elpiji di Pulau Sumbawa secepatnya terwujud.

Seluruh persiapan sedang dirampungkan.

Salah satunya, disebut oleh Firdaus Sustanto, Sales Eksekutif Elpiji IX Lombok PT. Pertamina, persiapan depo mini yang dibangun di jalan raya Sekotong, Lombok Barat.

Saat ini tahapannya telah lebih dari 60 persen fisik. Dalam waktu dekat, depo mini elpiji yang telah lama diwacanakan ini dapat dimanfaatkan.

“Kalau sudah jadi depo mini elpiji, tidak ada alasan lagi untuk konversi di Pulau Sumbawa,” katanya.

Usai bulan puasa tahun ini, konversi telah dapat dilaksanakan. Diperkirakan depo mini ini juga telah dapat digunakan sebagai penampung elpiji untuk menjaga stok dalam daerah. Selain itu, Pertamina juga sedang memenuhi (mencari) gudang penyimpanan untuk material elpiji.

Koordinasi sudah berjalan dengan Pemda setempat di Pulau Sumbawa.

Terdapat 250 paket yang akan didistribusikan ke ru-

mah tangga sasaran yang namanya telah terdaftar untuk menerima paket bantuan konversi dalam bentuk tabung melon dan kompor gas. Sementara di Pulau Lombok, yang telah beberapa tahun ini lebih awal konversi, jumlah penerimanya mencapai 600.0000 kepala keluarga.

“Kalau sudah konversi, total kebutuhannya sebanyak 60 ton, atau sebanyak 20.000 tabung dalam sehari untuk Pulau Sumbawa. Sementara di Pulau Lombok kebutuhan sehari sebanyak 80.000 tabung.

Jadi kami harus siapkan 100.000 tabung elpiji dalam sehari,” demikian Fidraus.

Mendekati rampungnya pembangunan depo mini elpiji di Sekotong, Lombok Barat, Pertamina juga akan menyiapkan kapal khusus yang akan digunakan untuk menyeberangkan pasokan dari Kayangan ke Poto Tano. Firdaus mengatakan, semua telah dan sedang dalam persiapan. Tinggal eksekusi program.

Dibagian lain, Firdaus juga menyebutkan kesiapan Pertamina menghadapi kebutuhan elpiji saat Ramadhan.

Pertamina telah menghitung peningkatan kebutuhan dan mengantisipasi kenaikan ke-

butuhan, dengan menambah pasokan sebesar 14 persen dari kebutuhan normalnya.

Sebanyak 275.520 tabung elpiji subsidi disediakan untuk memperkuat stok dalam daerah. Jumlah yang disediakan ini, kata Firdaus Sustanto, Sales Eksekutif Elpiji IX Lombok PT. Pertamina Persero, dua kali lipat dari tren histori kenaikan permintaan tahun sebelumnya.

“Rata-rata kenaikan permintaan saat puasa sampai 7 persen, tapi kita persiapkan sampai 14 persen untuk puasa tahun 2018 ini. Amanlah, kami yakin tidak ada persoalan untuk stok,” kata Firdaus di Mataram, Senin (14/5) kemarin.

Keadaan normal, kebutuhan elpiji, khususnya elpiji subsidi di Pulau Lombok dalam sebulannya mencapai 2.084.320 tabung. Dengan penambahan sebesar 14 persen ini, kata Firdaus, total Pertamina mempersiapkan 2.359.840 tabung. Untuk kebutuhan elpiji non subsidi, Pertamina mempersiapkan sesuai permintaan masyarakat.

Di Pulau Lombok terdapat 39 pangkalan elpiji dan 1.600an agen. Distribusi ke masyarakat juga tetap dipantau. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dalam upaya memberikan kenyamanan berkomunikasi bagi pelanggan pada periode ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) tahun ini, Telkomsel telah meningkatkan seluruh elemen jaringan di titik-titik strategis jalur mudik dan pusat-pusat keramaian publik.

Secara khusus, Telkomsel membangun 12.000 base transceiver station (BTS) multi-band Long Term Evolution (LTE) di seluruh Indonesia untuk menghadirkan layanan yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai.

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan dalam keterangan resmi Telkomsel pada Suara NTB, Senin (14/5) kemarin menyatakan, pada RAFI tahun 2018 ini, Telkomsel memperkirakan terjadi lonjakan trafik layanan data sebesar 40% dibandingkan hari normal, bahkan sekitar 137% jika dibandingkan periode RAFI tahun lalu. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena perilaku komunikasi pemudik maupun wisatawan di Indonesia kini didominasi penggunaan layanan data.

Tingginya penggunaan layanan data antara lain dipicu seringnya pelanggan mengunggah foto dan video aktivitas di lokasi mudik dan wisata ke media sosial serta aplikasi pesan instan. Di samping itu, pelanggan juga memanfaatkan layanan data untuk mengakses berbagai informasi dan direktori kuliner, penginapan, dan beragam aktivitas seni dan budaya yang bisa dilakukan di lokasi mudik dan wisata, serta menikmati berbagai layanan hiburan digital, seperti video, musik, dan games.

Di sisi lain, trafik layanan suara diperkirakan akan turun sekitar 8%-9% dibanding hari normal, sedangkan trafik layanan SMS cenderung stagnan, tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding hari biasa.

“Kualitas jaringan merupakan prioritas utama kami dalam mengantisipasi tingginya penggunaan layanan komunikasi pada periode RAFI. Dengan mengimplementasikan 12.000 BTS 4G di seluruh pita frekuensi, kami menjamin pelanggan dapat menikmati pengalaman menggunakan layanan broadband secara optimal dan prima,” jelas Ririek.

Dari 12.000 BTS 4G tersebut, 26% di antaranya menggunakan frekuensi 2.300 MHz, 8% di pita frekuensi 2.100 MHz, 60% di pita frekuensi 1.800 MHz, dan 5% di pita frekuensi 900 MHz. Pita frekuensi 1.800 MHz merupakan pita frekuensi utama untuk menggelar layanan LTE. Pita frekuensi 900 MHz difokuskan untuk melayani wilayah-wilayah tidak padat penduduk yang dapat menghasilkan jangkauan layanan lebih luas. Pita frekuensi 2.100 MHz dimanfaatkan un-

tuk menghadirkan layanan tambahan LTE. Sementara pita frekuensi 2.300 MHz dimaksimalkan sebagai solusi layanan di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Di samping membangun belasan ribu BTS 4G di seluruh pita frekuensi, Telkomsel juga menambah kapasitas jaringan pada 579 BTS 4G, mengoperasikan 73 mobile BTS, menambah kapasitas gateway internet 66% dari kapasitas existing menjadi 3.288 Gbps, menambah kapasitas sistem IT untuk layanan, dan menambah kapasitas layanan isi ulang pulsa.

Jalan tol yang merupakan jalur utama yang selalu padat saat mudik juga menjadi fokus pengamanan jaringan Telkomsel.

16 ruas tol utama di Sumatera dan Jawa, termasuk 12 ruas tol baru, sudah dilayani 2.226 BTS, termasuk 666 BTS 4G. Untuk memastikan kenyamanan berkomunikasi pelanggan, Telkomsel telah menggelar drive test rutin di berbagai titik dengan kepadatan trafik komunikasi tertinggi dengan total jarak tempuh lebih dari 10.000 kilometer.

Dari sisi produk dan layanan, Telkomsel berupaya menjaga ketersediaan kartu perdana dan layanan isi ulang pulsa sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang biasanya meningkat pada periode RAFI. Telkomsel juga menggelar posko layanan di 772 titik strategis di jalur mudik dan lokasi wisata utama (point of interest), yang meliputi Bandar Udara, Terminal Bus, Stasiun Kereta, Dermaga, Rumah Sakit, Area Padat Populasi, Pasar Tradisional, dan Mal. Selain itu, seluruh kanal pelayanan existing Telkomsel juga bersiaga melayani pelanggan, di antaranya 83 GraPARI Telkomsel Siaga dan 349 GraPARI Mitra Siaga, 761 Mobile GraPARIyang terdiri dari 592 armada mobil dan 169 armada motor, 98 unit layanan digital self-service MyGraPARI, 359 kantor pelayanan mitra distributor, dan 3.779 Outlet Siaga.

Pelanggan dapat menghubungi Call Center 188 atau mengakses kanaldigital Telkomsel, mulai dari website telkomsel.com, aplikasi myTelkomsel, layanan GraPARI Virtual (virtual assistance melalui LINE, Facebook Messenger, Telegram), e-mail cs@telkomsel.co.id, serta akun Facebook dan Twitter Telkomsel.

Telkomsel juga mengadakan berbagai program spesial bagi pelanggan berupa penukaran Telkomsel POIN dan aktivasi layanan berhadiah spesial,pameran penjualan paket bundling Ramadan Fair di 13 kota, serta program mudik bareng. Pelanggan juga dapat menikmati beragam layanan spesial RAFI berupa paket layanan data, suara, dan SMS; layanan digital lifestyle; TCASH; digital advertising; serta mobile banking.(bul)

(Suara NTB/ist)

JARINGAN -Telkomsel menambah kapasitas jaringan pada 579 BTS 4G, mengoperasikan 73 mobile BTS, serta menambah kapasitas gateway internet 66% dari kapasitas existing menjadi 3.288 Gbps

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

Halaman 6

Dinilai Bersikap Arogan

Guru SMKN Model 1 Sikur Tuntut Kepala Sekolah Diganti Selong (Suara NTB) Puluhan guru di SMKN Model 1 Sikur turun ke jalan menuntut kepala sekolahnya, Lalu Yani Wardan,S.Pd,M.Pd, diganti. Tindakan tersebut dilakukan lantaran kepala sekolah dinilai bersikap arogan serta kerap membuat para guru tidak nyaman terhadap kebijakan-kebijakannya.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu guru di SMKN Model 1 Sikur, Yanis Saputra, Senin (14/5). Dijelaskannya, para guru merasa tidak nyaman terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Ketidaknyaman yang dirasakan banyak alasan, mulai ketika pelaksanaan rapat antara guru dan kepala sekolah, masukan-masukan yang diberikan oleh para guru kerap ditolak oleh kepala sekolah. Padahal masukanmasukan yang disampaikan berupa program-program untuk kemajuan SMKN Model 1 Sikur yang lebih baik.

Di samping itu, kepala sekolah yang seharusnya menjadi manajer sekolah dan pengayom bagi guru dan siswa

sama sekali tidak melekat pada kepribadian kepala sekolah yang baru menjabat sekitar lima bulan itu. Padahal, para guru sangat bagaimana kepala sekolah selaku manajer sekolah, dapat menjadi pengayom bagi guru maupun siswa yang ada di SMKN Model 1 Sikur.

“Kepala sekolah baru menjabat sekitar 5 bulan sebelumnya menjabat di SMAN 1 Montong Gading.

Tapi kita tidak nyaman atas tindakannya, ketika rapat kita diomelin seperti anak kecil,” terangnya, kepada Suara NTB, Senin, (14/5).

Selain itu, lanjut dia, kepala sekolah sering melakukan intimidasi terhadap para guru. Terkait tindakan

kepala sekolah yang terkesan arogan, para guru sebelumnya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan, bahkan sudah dilakukan mediasi dengan difasilitasi oleh UPT Dikmen Dinas Dikbud. Hanya saja, upaya itu tidak digubris oleh kepala sekolah yang bersangkutan, sehingga para guru melakukan aksi protes turun ke jalan menuntut kepala sekolah supaya diganti.

Sementara, Kepala SMKN Model 1 Sikur, Lalu Yani Wardan,S.Pd,M.Pd, mengklaim jika apa yang menjadi tuntutan para guru disebabkan adanya miskomunikasi antara dirinya dan para guru. Diakuinya, di dalam penataan sistem

sekolah dengan gerak cepat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkannya. “Memang tidak tepat saya memberikan kebijakan yang tepat. Semoga ke depannya, dengan adanya mediasi ini, program di sekolah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H.Mashun, mengaku sudah mendapatkan laporan terkait polemik yang terjadi di SMKN Model 1 Sikur, di mana guru menuntut supaya kepala sekolah diganti. Mashun menyebutkan jika Dikmen sudah menurunkan tim untuk mencari kejelasan dari persoalan itu.

Ditegaskannya, persoalan ini menjadi atensi untuk segera diselesaikan.

Untuk itu, rencananya, Selasa hari ini akan dilakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. (yon)

(Suara NTB/yon)

GURU PROTES - Aksi protes para tenaga guru di SMKN Model 1 Sikur yang menuntut kepala sekolah diganti.

Ajak Masyarakat Satukan Hati

Fiddin Siap Benahi Ketimpangan Pembangunan di Lotim

Masih dalam Proses MEMASUKI usia 10 tahun (21 Juli mendatang), Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum memiliki kantor bupati dan kantor DPRD yang representatif. Sebagai sebuah simbol sebuah daerah otonomi, maka sarana bangunan tersebut sudah saatnya untuk dibangun.

Dikonfirmasi perihal pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD tersebut, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, kepada Suara NTB, Senin (14/5) mengakui, pembangunan sarana perkantoran di KLU masih berproses secara bertahap. Tahun ini, Pemda KLU masih memprioritaskan pembangunan beberapa kantor yang akan ditempati oleh Inspektorat, Kesbangpol atau Dinas Pariwisata. Sementara untuk kantor Bupati dan kantor DPRD, tengah disusun desain perencanaannya mulai tahun 2018 ini.

“Untuk APBD Perubahan 2018, kita rencanakan desainnya.

Mudah-mudahan kalau desainnya tuntas, maka 2019 bisa kita mulai anggarkan untuk pembangunannya nanti,” kata Najmul.

Sebagai tahapan pembangunan di areal kantor Bupati, ia sudah menginstruksikan untuk mengawali dengan membangun dua kantor OPD. Konstruksi dari dua kantor tersebut akan didesain bertingkat, dengan harapan beberapa dinas dapat berkantor secara bersamaan.

Ia menargetkan, beberapa OPD yang belum memiliki kantor akan dipindah terlebih dahulu ke bangunan baru yang akan dibangun tahun ini. Sehingga ketika semua kantor OPD sudah tuntas, maka pelayanan di OPD-OPD secara keseluruhan bisa berjalan maksimal.

“Kantor Bupati dan Kantor DPRD akan kita rencanakan di tempat yang lebih representatif (pindah dari kantor sementara saat ini, red). Lokasinya masih di Tanjung, karena kita masih punya lahan luas ke belakang (di belakang kantor Bupati),” terangnya.

Dalam desain perencanaannya, Najmul meminta OPD terkait untuk menganalisa dua kemungkinan desain kantor. Pertama, kajian apakah Sekretariat Daerah bisa digabung di satu kantor dengan anggota dewan, ataukah dua lembaga ini dibangunkan gedung terpisah untuk sekretariat masing-masing.

“Kalau memang dua kantor itu tempatnya tidak terlalu sesak, mungkin dua kantor di sana, kantor DPRD dan kantor bupati. Tetapi kalau misalnya, secara desain mungkin kelihatan terlalu sempit, mungkin kita carikan tempat lain untuk kantor DPRD,” jelasnya.

Mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membangun dua kantor vital tersebut, Najmul menyikapi optimis.

Dalam hal ini, ia berharap Detail Engineered Design (DED) kantor tersebut dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga tergambar perencanaan pembangunan yang akan datang.

Namun demikian, dirinya berharap pekerjaan rumah pembangunan gedung bupati dan gedung DPRD KLU dapat terselesaikan di sisa 3 tahun pemerintahannya. Sehingga ke depan, pemerintahan di KLU bisa lebih maksimal memprogramkan programprogram pemberdayaan dalam garis besar inovasi, percepatan dan nilai tambah bagi kemaslahatan H. Najmul Akhyar masyarakat. (ari) (Suara NTB/ari)

SDN 1 Labuapi Terus Tunjukkan Prestasi Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak tiga murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Labuapi Kamiliya Baina Salsabila, Rini Iryawati, Insan Aftika Amelia, berhasil menjuarai Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Ketiga murid perwakilan SDN 1 Labuapi ini berhasil mengalahkan perwakilan peserta dari 27 SD se Kecamatan Labuapi.

Kepala SDN 1 Labuapi, Hj. Sabariah mengatakan, kegiatan lomba cerdas cermat dilaksanakan dari tingkat gugus sampai tingkat kabupaten. Lantaran kegiatan LCC menjadi rutinitas Dikbud Lobar ini merupakan program Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikbud Lobar. “Kegiatan ini juga bisa dijadikan motivasi bagi guru guru kita di sekolah,” katanya menjelaskan.

Dalam pelaksanaan lomba, sportivitas yang paling dijunjung tinggi. Hal itu dilakukan lantaran pada LCC tersebut bukan pengakuan yang dicari pihak, namun belajar menjadi peserta yang siap dalam segala sesuatu ke depannya. Dengan demikian, ketika para siswa ditampilkan pada even atau lomba sejenis di luar kabupaten, maka siswa akan terbiasa. “Siswa tetap diajarkan cara bersaing dengan sportif,” imbuhnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Tiga Murid SDN 1 Labuapi yang berprestasi bersama kepala sekolah dan guru.

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Sosialisasi optimalisasi pengolahan pada bank sampah di Lotim, Senin (14/5).

Jadikan Sampah Bernilai Ekonomis

DLHK Lotim Rangkul Bank Sampah Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saat ini merangkul bank sampah. Langkah itu dilakukan untuk menjadikan sampah bernilai ekonomis.

Dikonfirmasi, Senin, (14/5), Kepala DLHK Lotim, Mulki, SSTP., menegaskan, keberadaan bank sampah saat ini mulai dievaluasi. Bank sampah yang sudah meningkat akan dijadikan contoh, sehingga akan dibuat bank sampah induk di pusat kota.

Selain itu, lanjut dia, Dinas LHK akan membuat memorandum of understanding (MoU) dengan ritel modern serta induk dari bank sampah. Induk bank sampah itu kemudian mengkoordinir bank sampah yang ada di desa-desa dan kelurahan.

Seperti penggunaan tas ketika berbelanja di ritel modern yang merupakan hasil kreativitas dari bank sampah. Keberadaan tas itu nantinya menggantikan

penggunaan kantong plastik saat berbelanja di ritel modern.

Kerjasama yang dibangun dan proses evaluasi terhadap bank sampai itu dilakukan, karena selama ini bank sampah yang sudah mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomis itu masih kesulitan di bidang pemasaran. “Kondisi pemasaran saat ini masih lemah terhadap hasil kreativitas dari bank sampah,” jelasnya.

Selain itu, bank sampah juga memiliki kemampuan untuk membuat pupuk, sehingga harus diberdayakan. Dengan begitu, maka pemilahan sampah akan dimulai dari rumah tangga, seperti kriteria sampah yang masuk dalam organik dan anorganik terlebih dahulu akan dipilah dari rumah tangga. “Untuk menjalankan ini, membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari tingkat desa.

Sehingga bagaimana sampah menjadi produk untuk arti penting pengelolaan sampah,” pungkasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Selama sekitar tiga bulan bergerilya menyapa masyarakat di tingkat bawah, pasangan Cabup/Cawabup, H. M. Syamsul Luthfi H.Najamuddin Moestafa (Fiddin) melihat pembangunan di daerah ini masih terjadi ketimpangan. Artinya, perhatian yang diberikan oleh pemerintah masih belum merata terhadap masyarakat. Untuk mengatasi dan membenahi ketimpangan itu, ia mengajak masyarakat menyatukan hati, menyatukan langkah untuk memilih pasangan Fiddin pada Pilkada Lotim tahun ini.

Seperti disampaikan Cabup Lotim H. M. Syamsul Luthfi, dari kunjungannya ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Lotim, dinilainya masih terjadi ketimpangan pembangunan. Misalnya, ketika menyapa masyarakat di wilayah utara dan menemui salah satu warga yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Sementara, dari hasil percakapannya, warga itu mempunyai tiga anak dan mereka hidup dalam kondisi yang paspasan bahkan kekurangan.

Begitu pula di wilayah bagian selatan Kabupaten Lotim.

Di sana ia mengaku menjumpai Inaq Abidin, yang selalu kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terutama kebutuhan mendasar berupa air bersih ketika musim kemarau datang. Warga di sana mengaku sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih baik untuk minum, berwudhu ter-

lebih untuk mandi. “Minum saja masyarakat kita kesulitan memperoleh air, ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Melihat kondisi seperti itu, dirinya membulatkan tekad maju dalam pilkada tahun ini.

Adapun untuk bisa memenangkan suatu pesta demokrasi, harus dengan ikhtiar yang maksimal, karena menurut politisi Partai Demokrat ini, tidak ada kemenangan yang dapat diraih dengan mudah, melainkan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan kemenangan itu ada ditangan rakyat.

“Mari kerja keras, satukan

hati, satukan langkah. Perjuangan sekitar 45 hari lagi, mari kita sungguh-sungguh didalam berjuang,”ujarnya.

Sementara, Cawabup Lotim nomor urut 4, H. Najamuddin Moestafa, menyuarakan jika saat Kabupaten Lotim mengganti kepala daerah harus berubah menjadi lebih baik lagi. Salah satu caranya dengan sikap pemimpin daerah harus berubah. Menurutnya, apabila pemimpin tidak berkeadilan, maka kesejahteraan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Ditegaskan pula bahwa sebagai pemimpin harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan. (yon)

(Suara NTB/yon)

KAMPANYE - Pasangan H.M.Syamsul Luthfi-H.Najamuddin Moestafa (Fiddin) saat menyampaikan orasinya dalam kampanye dialogis di Lapangan Umum Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading, Senin (14/5).

Pariwisata di KLU

Belum Merata, Hanya Dinikmati Segelintir Masyarakat Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mengalami perkembangan pesat.

Penopangnya masih dominan 3 Gili pasca-dibuka oleh masyarakat sejak tahun 1990an. Sampai dengan tahun 2017 lalu, angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara sebanyak 1.003.860 orang (data LKPJ ABPD 2017 KLU). Namun laporan yang sama menyebutkan, wisatawan yang berkunjung ke desa wisata se KLU masih relatif rendah, yakni hanya 11.873 orang (1,1 persen). Di samping lama tinggal wisatawan menurun dari 3,2 hari di 2016 menjadi 1,7 hari di 2017.

OPTIMALISASI dampak sektor pawisata kepada masyarakat tampaknya masih harus dipikirkan lebih keras lagi oleh pemerintah daerah.

Pasalnya dominasi sektor wisata di Kecamatan Pemenang, khususnya 3 Gili diklaim masih belum dinikmati oleh kecamatan lain atau desa dan dusun lain di Kecamatan Pemenang.

Pelaku pariwisata sekaligus Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata DPRD KLU, H. M. Arsan, kepada Suara NTB, Senin (14/5) menyarankan agar sebaran wisatawan ke KLU dapat diperluas hingga ke desa-desa melalui paket-paket wisata.

“Dari dulu saya ngomong jangan sampai yang menikmati pariwisata ini hanya masyarakat 3 gili, cuma persoalan kita destinasi wisata yang baru ini kurang greget. Kita punya Kampung Wisata, tetapi pemandu wisatanya ini yang ‘ndak’ ada.

Saya juga sebagai orang Gili keberatan hanya melihat orang Gili saja yang nikmati pariwisata,” cetus Arsan.

Arsan mengakui, sebagai anggota DPRD berangkat dari niatannya untuk secara politik bisa mempengaruhi kebijakan.

Salah satunya, menyerap tena-

ga kerja lokal KLU di ratusan hotel yang ada di KLU. Betapa tidak, sektor pariwisata di KLU menyertakan aspek transportasi, akomodasi menyimpan potensi ekonomi yang besar. Di bidang transportasi laut saja, data Dishub KLU mencatat jumlah angkutan (boat) sebanyak 408 armada terdiri dari 41 angkutan non penumpang, 76 angkutan penumpang, 123 angkutan khusus laut dan 168 angkutan wisata trip/diving.

Sementara di bidang akomodasi khusus di 3 Gili, data Disbudpar KLU mencatat jumlah akomodasi (hotel/homestay) sebanyak 447 dengan rincian jumlah kamar sebanyak 3.991 unit dan jumah tempat tidur 4.203 unit. Sebaran hotel/homestay itu tersebar 99 di Gili Air, 69 di Gili Meno dan 279 unit di Gili Trawangan.

“Saya berpikir bagaimana supaya 70 persen adalah tenaga lokal ini. Selama ini itu yang kita perjuangkan, tapi mereka klaim masih bertentangan dengan aturan yang di atas. Orang Aceh, orang Irian bisa saja mencari kerja di Gili.

Cuma, kalau ini tidak kita lakukan (menyerap 70 persen), pengangguran akan bertam-

bah,” sebutnya.

Menyadari itu, Arsan memberikan tips kepada Pemda KLU. Pertama, Pemda harus menjamin pencari kerja bagi SDM lokal memiliki skill sesuai kebutuhan perusahaan. Bentuknya bisa dengan menyediakan BLK Daerah yang memang teruji dalam mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja siap pakai. Kedua, sektor pariwisata yang berkorelasi dengan sektor pertanian (umum) agar terwujud melalui sebuah Lembaga Sertifikasi.

Lembaga ini berperan dalam menyeleksi komoditas-komoditas hasil pertanian masyarakat untuk diserap oleh hotel.

“Pemerintah sudah mewacanakan pasar Hortikultura, tetapi sampai sekarang belum kelihatan. Sampai sekarang hotel-hotel itu masih banyak yang membeli kebutuhan hotel dari Bertais dan Ampenan,” cetusnya.

Sementara, dampak sektor pariwisata belum sepenuhnya bisa diukur secara riil. Sektor pariwisata berkorelasi dengan sektor-sektor lainnya.

“Seberapa besar sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB KLU, secara khusus tidak bisa dilihat, karena sektor pariwisata masuk ke semua sektor, seperti per-

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/ari)

H. M. Arsan

Muhadi

dagangan, restoran, transportasi sampai ke warung makan,” kata Kepala BPS KLU, H. Muhadi, Jumat (11/5) lalu.

Muhadi mengakui, sektor pariwisata memiliki dampak besar terhadap perkembangan KLU. Dengan adanya pariwisata, kerjainan rumah tangga, olahan makanan menjadi bergairah. Termasuk juga ibu-ibu yang membuka lapak di sejumlah spot. Oleh karenanya ia berpesan, agar Pemda dan masyarakat penyelenggara pariwisata perlu mengantisipasi dampak “booming” pariwisata terhadap persaingan para pencari kerja.

“Kita tidak bisa menutup diri, melarang orang untuk mencari kerja karena Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal bagaimana sekarang Pemda melakukan pembinaan kepada masyarakat yang masih produktif, supaya kemampuan dan skillnya bertambah sesuai dengan lapangan kerja,” ujarnya.

Saran Muhadi berhubungan langsung dengan pengangguran di KLU (data BPS 2015) sebanyak 2,15 persen. Namun di sisi lain, angka tersebut bisa saja bertambah dengan keberadaan jumlah masyarakat penyandang Disabilitas yang berjumlah 5.947 orang. Dengan asumsi tak memiliki skill, maka penyandang disabilitas termasuk menganggur.

Sedangkan di sisi lain, amanat UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal mengatur bahwa Pemerintah, Pemda, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan bagi perusahaan swasta, diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (ari)

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 7

Dari Debat Paslon Bupati dan Wabup Lobar

Zul-Khair, F-One dan Zaitun Siap Berjuang untuk Masyarakat Debat kandidat antara pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) yang digelar KPU Lobar, Ahad (13/5) malam di salah satu hotel wilayah Senggigi. Debat yang dimulai dari pukul 19.00 hingga 22.00 berlangsung seru. Seperti apa pelaksanaan debat yang digelar KPU Lobar dan diikuti selruuh paslon yakni, H. M. Izzul Islam – TGH. Khudari Ibrahim (Zul-Khair), Nauvar F. Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One) dan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) ini?

PADA debat ini, pasangan nomor 1 H. M. Izzul Islam-TGH. Khudari Ibrahim menawarkan berbagai program unggulan, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Dengan visi diusung, yakni Bersatu, Sejahtera, Adil, Aman dan Mandiri, pasangan ini akan lebih memprioritaskan APBD untuk masyarakat miskin dan sinkron dengan RPJM. Izzul lalu menjabarkan visi misi dan programnya. Di antaranya adalah menciptakan lapangan kerja buat 50.000 orang, mendekatkan pelayanan, pelayanan kesehatan di semua desa dan mengunjungi pasien, serta memberi insentif buat guru ngaji dan marbot. Sebanyak 50 ribu lapangan kerja itu akan dibuatnya selama 5 tahun. Namun, Izzul tidak membeberkan contoh lapangan kerja yang dimaksud. Hanya satu saja yang ia sebutkan bahwa salah satu lapangan kerja itu adalah mengirim tenaga kerja keluar negeri.

Cawabup TGH. Khudari Ibrahim menambahkan, pihaknya akan menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, karena sektor ini punya multiplayer effect. Untuk itu ia akan berupaya agar produk-produk perkebunan harus bisa masuk ke hotel-hotel. Untuk sektor pertanian, para petani selain akan diberikan subsidi pupuk, petani juga akan dikawal dalam marketing (pemasaran) dan membantu meningkatkan harga nilai jual pascapanen.

Sementara, paslon nomor 2 Nauvar F. Farinduan dan TGH. Muammar Arafat (F-One) menawarkan visi melakukan terobosan percepatan pembangunan untuk penyempurnaan kreasi dan prestasi pemimpin sebelumnya. Tujuannya adalah tercapainya masyarakat Lobar yang bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju.

“Sekarang ini prestasi belum mampu hadir untuk masyarakat Lobar,” sindirnya.

Benahi Program Pengentasan Kemiskinan JAJARAN organisasi perangkat daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) diminta untuk membenahi program penanggulangan kemiskinan. Pasalnya program pengentasan kemiskinan yang telah menelan anggaran besar justru memiliki daya ungkit yang kecil terhadap penurunan kemiskinan.

Seharusnya, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program kemiskinan berbanding lurus dengan daya ungkit yang dihasilkan. OPD juga diminta agar meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi.

(Suara NTB/her) “Memang itu (progam kemiskiH. Fathurrahim nan) menjadi bagian yang harus dibenahi, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Seharusnya dana ratusan miliar digelontorkan namun dampak kurang maksimal terhadap pengentasan kemiskinan,” kritik Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim, MSi., kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Menurutnya, OPD harus mau mengevaluasi dan mengoreksi diri dimana kekurangan, sehingga dampaknya kurang signifikan. Selian itu evaluasi dan koreksi ini pentingnya agar hal ini tidak terus berlanjut.

Ia menekankan perlu adanya evaluasi dari Bappeda, selaku pihak yang mengkoordinasikan terkait penanganan kemiskinan.

Apa yang salah disini? Menurutnya kemungkinan salah satunya data. Saya harus dibenahi, sebab bisa jadi sekelompok penerima bantuan gelontoran dana monoton disebabkan data belum valid. Lalu Koordinasi antar OPD harus ditingkatkan. Sebab gelontoran bantuan dana besar ke semua OPD, sehingga harus saling koordinasikan terkait arah bantuan agar tidak monoton.

Menurutnya, pemberian program harus bisa saja memilih lokus kantong kemiskinan, misalnya di satu kecamatan memiliki kantong kemiskinan didorong program ke kecamatan terkait. Namun tentu perlu dilihat dampaknya,apakah timbul kecemburuan atau tidak. Selain itu, bisa dilakukan pemberian bantuan merata, akan tetapi di sini perlu juga dipastikan bantuan tidak monoton. Di sinilah, jelasnya, perlu dibenahi, bagaimana membersihkan data, sebab ada data dari TNP2K yang dipakai dan BPS yang terkesan kurang lagi. Seharusnya di sini dipadukan agar penanganannya pun terintegrasi. (her)

DPC PDI Perjuangan Loteng Rapatkan Barisan Praya (Suara NTB) Berbagai persiapan terus dilakukan sejumlah partai politik (parpol) yang akan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB serta Pemilu legilatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang. Tidak terkecuali PDI Perjuangan. Partai pemerintah ini kini terus mematangkan strategi untuk bisa memenangi pesta demokrasi yang sudah menanti tersebut.

Sebagai langkah awal DPC PDI Perjuangan Loteng mulai merapatkan barisan dengan (Suara NTB/kir) menggelar rapat kerja daerah Suhaimi (rakerda) serta melantik koordinator saksi di semua desa di Loteng, Senin (14/5). “Ini (Rakercab dan pelantikan koodinator saksi tingkat desa,red) upaya persiapan awal kita. Dalam menghadapi sejumlah agenda politik yang akan datang,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H., kepada wartawan.

Ia menjelaskan, gelaran Pilkada NTB merupakan agenda politik yang paling dekat yang akan dihadapi, sehingga pihaknya memandang perlu untuk mempersiapkan diri dan merapatkan barisan.

Disinggung target pada Pemilu legislatif 2019 mendatang, Suhaimi menegaskan, PDI Perjuangan sudah memetakan target enam kursi di DPRD Loteng. Artinya, semua daerah pemilihan (dapil) di Loteng memiliki satu wakil di DPRD Loteng. Tidak seperti sekarang ini, PDI Perjuangan hanya memiliki dua wakil di DPRD Loteng.

Untuk itulah, mulai sekarang ini persiapan dan konsolidasi partai sudah dilakukan DPC PDI Perjuangan Loteng di semua jenjang dan tingkatan. “Untuk suara nasional, DPC PDI Perjuangan Loteng menargetkan bisa menyumbang 20 sampai 25 ribu suara,” janjinya. (kir)

(Suara NTB/her)

DEBAT - Debat kandidat Cabup dan Cawabup Lobar yang digelar KPU Lobar, Ahad (13/5) malam.

Dijelaskan, dalam pembangunan nantinya pasangannya ingin menjadi Lobar menjadi kabupaten yang beragama, berbudaya dan berdaya saing. Tak kurang dari 115 program unggulan akan dilaksanakan nantinya. Selain itu akan dilakukan optimalisasi aparatur dan kelembagaan desa dan dusun. Tidak hanya itu guru ngaji, dan tokoh agama akan

diberikan insentif. “Kami yakin di penghujung 2024 nanti Lobar akan menjadi bermartabat dan penuh keberkahan,” ujarnya.

Di siis lain, paslon 3 Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun memaparkan slogan Lobar “Mantap” (Amanah Sejahtera dan Berprestasi). Menurut calon petahana ini, pihaknya sudah mengerjakan program-program unggulan, seperti LAKIP dan SAKIP

kita terbaik. ‘’LPPD kita terbaik di NTB. Begitu pula WTP kita dapat 3 kali berturut-turut,” papar Fauzan Khalid.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan kesehatan, pertanian, irigasi dan pelayanan terus akan diperbaiki ke depan.

Pada tahun 2018 ini akan direvitalisasi kawasan wisata Senggigi dan Gili Gede. Selain itu akan dibuat desa wisata di

Lobar. Untuk memajukan perekonomian rakyat, salah satu yang dilakukan adalah memperbanyak lahan pembuatan garam. Pada tahun 2019 nanti lahan garam akan ditambah menjadi 25 hektar.

Di bidang pendidikan, sebagai bupati incumbent, pihaknya telah memberikan SK kepada 1400 guru tidak tetap (GTT).

Segmen selanjutnya, sesi paslon bertanya paslon menjawab. Pada sesi ini para paslon saling lempar pertanyaan dan tanggapan terkait pertanyaan serta jawaban paslon. Pada sesi ini beragam masalah yang diungkap para paslon, namun kebanyakan sentilan atau serangan lebih banyak ke petahana Zaitun.

Seperti pertanyaan paslon nomor urut 2 ke nomor 3. Farin mempertanyakan strategi untuk meningkatkan sektor basis? Selain itu ia juga menyinggung perihal RSUD Tripat yang dikatakannya kurang diperhatikan, bahkan sampai catnya pun terlihat kusam.

Mendapat pertanyaan tersebut, paslon nomor 3 yakni Fauzan menjawab bahwa saat ini Lobar makin terkenal. Dari tahun ke tahun PAD Lobar meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2014. Mengenai RSUD Tripat, Fauzan menjelaskan pada tahun 2019 akan dianggarkan sebesar Rp 25 miliar untuk IGD -nya. Begitu pula rumah sakit pratama akan dianggarkan sebesar Rp 8 miliar.

Mendengar jawaban Fauzan ini, Farin merasa belum mendapatkan jawaban terkait sektor basis. Sektor basis yang dimaksudnya adalah pariwisata dan pertanian yang menjadi tulang punggungnya.

Kedua sektor ini PAD nya dianggap masih rendah. Fauzan kemudian merespon balik tanggapan Farin tersebut.

Dikatakan Fauzan, bahwa semua pihak sepakat bahwa pariwisata akan diprioritaskan. Begitu pula bantuan petani akan ditingkatkan. Akan tetapi ia mengingatkan, bahwa saat ini yang banyak itu bukan petani, melainkan buruh tani. Untuk itu pihaknya akan melakukan intervensi untuk meningkatkan ekonomi petani. Salah satu caranya yakni memberdayakan istri petani agar ikut membantu ekonomi keluarganya. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada istri para nelayan.

Ketika Paslon 3 ditanyakan tentang kriminalitas dan pendidikan, jawaban Fauzan sangat mengena. Ia memastikan bahwa angka kriminalitas Lobar sangat rendah. Di samping pengawasan pendidikan, Fauzan menyoroti minuman tradisional sebagai salah satu penyebabnya kriminalitas. “Konversi tuak ke gula aren adalah langkah preventif untuk mengurangi kriminalitas dan kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan tegas,” ujarnya. (her)

Melambat, Pengentasan Kemiskinan di Loteng Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengentasan angka kemiskinan di daerah ini. Tidak tanggung-tanggung anggaran mencapai hampir Rp100 miliar telah dialokasikan pada APBD Loteng tahun 2017 ini. Hal ini untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Loteng yang dalam beberapa tahun terakhir sedikit melambat.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., saat peluncuran dan sosialisasi percepatan pengentasan angka kemiskinan di Auditorium IPDN Kampus NTB, Senin (14/5).

Menurutnya, anggaran Rp100 miliar ini teralokasi di sekitar 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. Seperti Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Sosial (Dinsos) sampai Dinas

Lingkungan Hidup (LH). “Mengentaskan angka kemiskinan merupakan kerja bersama.

Sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi,” tegasnya.

Pihaknya sengaja menyebar alokasi anggaran untuk percepatan pengentasan kemiskinan dengan harapan upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat dan optimal, karena melibatkan banyak pihak. Dan, masing-masing pihak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Diakuinya, upaya pengen-

tasan kemiskinan di Loteng dalam beberapa tahun terakhir sedikit melambat. Terbukti, penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir di bawah 1 persen, jauh dari target yang ada, yakni 2 persen. “Tahun lalu angka penurunan kemiskinan sekitar 0,41 persen. Bagi kami jelas ini, hasil yang tidak begitu menggembirakan,” terangnya.

Untuk itulah, tegas Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng ini, mulai tahun ini pi-

(Suara NTB/kir)

LUNCURKAN - Plt.Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, meluncurkan program percepatan pengentasan kemiskinan di auditorium Kampus IPDN NTB, Senin (14/5). haknya akan berupaya lebih keras lagi untuk menekan angka kemiskinan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan

dengan menambah alokasi anggaran yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di semua OPD yang terlibat. (kir)

Aksi Terorisme di Surabaya

Seluruh Proses Administrasi Kependudukan Gratis Praya (Suara NTB) Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.M.H., menegaskan seluruh pengurusan administrasi kependudukan mulai dari pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga (KK) maupun KTP elektronik, tidak dipungut biaya sepeser alias gratis. ‘’Masyarakat diingatkan untuk tidak memberikan imbalan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan ketika mengurus administrasi kependudukan,’’ tegasnya usai pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Provinsi NTB, di Praya, Senin (14/5).

Pihaknya juga mengingatkan petugas pelayanan administrasi kependudukan diingatkan jangan sekali-kali menarik biaya dari masyarakat. Kalau kemudian ada petugas pelayanan adminis-

(Suara NTB/kir)

Zudan Arif Fakrulloh trasi kependudukan yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan administrasi kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas.

“Keputusan mengratiskan seluruh biaya pengurusan admin-

istrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya Selain menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan, pemerintah pusat juga memangkas hampir seluruh birokrasi pengurusan administasi kependudukan.

Sebagai contoh, untuk melakukan perekaman KTP elektronik masyarakat tidak perlu lagi harus mengurus surat pengantar dari desa maupun kelurahan seperti sebelum-sebelumnya.

Cukup hanya dengan membawa salinan kartu keluarga yang sah, masyarakat sudah bisa melakukan perekaman KTP elektronik.

“Jadi sekarang mengurus administrasi kependudukan itu sangat mudah. Selain gratis, persyaratannya juga sangat mudah. Karena banyak birokrasi yang sudah kita pangkas habis,” klaimnya. (kir)

Langgar SE, THM akan Disanksi Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah mengeluarkan surat edaran (SE) pembatasan jam operasional (waktu buka tutup) tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan. Hal ini dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya situasi kondusif selama pelaksanaan puasa. ‘’Bagi Tempat hiburan malam (THM) yang melanggar

bakal dijatuhkan saksi mulai ringan hingga berat pencabutan izin,’’ tegas Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, Ispan Junaidi, Senin (14/5).

Menurutnya, sebagaimana tertuang dalam surat edaran Bupati nomor :556/255/Dispar/2018 diterangkan pengaturan jam operasional tempat hiburan.”Ketentuannya, bukanya rata-rata dari pukul 22.00 wita sampai jam 24.00 wita maksimalnya, bagi mere-

ka yang berusaha di pariwisata, terutama diskotik, spa, karaoke, termasuk billiar dan live music,” jelasnya.

Menurutnya sebagai umat beragama, selama bulan suci Ramadhan ini perlu untuk selalu saling menghargai dan menghormati. Nantinya saat implementasi kebijakan itu pihaknya akan meminta kepada pengusaha hiburan untuk menutup dahulu dua hari sebelum puasa dan sebelum lebaran. (her) (her)

Pemda Klaim Lobar Aman Dikunjungi Giri Menang (Suara NTB) Aksi teror dengan peledakan bom kembali terjadi di Surabaya Jawa Timur. Hal ini berdampak terhadap kondisi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di NTB. Bahkan, dampaknya pada kunjungan wisatawan ke beberapa objek wisata yang ada di daerah ini, khususnya Lombok Barat (Lobar).

Kendati khawatir aksi teror itu akan berdampak terhadap industri pariwisata, Pemkab Lobar melalui Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi tetap meyakinkan para wisatawan untuk tetap berkunjung. “Kami menjamin kalau wisatawan datang ke Lobar akan tetap aman,” ujarnya meyakinkan.

Menurut dia, keamanan di Lombok bisa dijamin. Pasalnya, orang-orang atau masyarakat Lombok sangat ramah dan terbiasa menerima tamu. Tak hanya itu, Ispan juga menyatakan bahwa masyarakat Lombok tidak terbiasa dengan kekerasan semacam itu. “Kami tidak ada

hal-hal yang ekstrem di sini, kami terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan damai.

Kami rawat itu, silakan datang ke Lombok,” tegasnya.

Ditambahkan Ispan, jaminan keamanan di Lombok khususnya Lobar berkat terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemda dengan pihak keamanan baik dari unsur TNI, maupun Polri.

Aksi teror tersebut, katanya, sangat berpengaruh bagi industri pariwisata di Indonesia.

Hendaknya lah seluruh pihak turut menjaga aspek keamanan dan kenyamanan di negara ini. “Kita perjuangkan mati matian dengan promosi, potensi kita terinformasi secara akurat ini cedera dengan peristiwa seperti itu. Inikan melukai sekali, sungguh kita paham kalau ada travel warning,” jelasnya.

Ispan mengatakan, aksi teror itu bukanlah merupakan jiwa masyarakat Indonesia, apalagi perilaku pemeluk salah satu agama di Indonesia. “Kita ingin sampaikan, itu bukan perilaku Indonesia, bukan perilaku Islam.

Itu perilaku oknum yang sangat-sangat biadab. Dalam Islam, semut pun haram kita bunuh. Apalagi nyawa manusia,” ujarnya meyakinkan. (her)

Ispan Junaidi (Suara NTB/her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

Halaman 8

Kendala Politis Bayangi Penyaluran DD Tahap I Taliwang (Suara NTB) Proses penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) benar-benar lambat. Hingga memasuki pekan kedua bulan Mei ini tercatat realisasi pencairannya masih di bawah 50 persen.

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan pejabat lainnya saat sosialisasi Smart City, Senin (14/5).

Gerakan ”Smart City” Percepat Layanan Publik di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Penerapan smart city,di Sumbawa untuk mendorong penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya. Kemudian meningkatkan layanan publik dan memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat untuk berinovasi sebagai aktor utama pembangunan. Serta membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, dalam sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia kepada seluruh Pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Civitas Akademika, Pakar dan Praktisi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa, Senin (14/5). Narasumber yang hadir, Dwi Elfrida Martina, S.IP.,MPPA, Penanggung Jawab Program Smart City Kementrian Kominfo RI. Sumbawa, merupakan salah satu dari 50 Kabupaten/ Kota yang terpilih dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City. Sebagai daerah yang akan memiliki master plan pembangunan smart city.

Beberapa komponen yang diprioritaskan dalam implementasi smart city, antara lain smart living, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SDA secara cerdas. Sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Smart people, yaitu pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas manusia dari segi pengetahuan dan keterampilan. Smart mobility, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pemanfaatan sarana transportasi dan menunjang produktivitas. Smart government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola pemerintahan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Smart economy, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Smart environment, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah.

Sumbawa selama ini juga telah melakukan berbagai upaya cikal bakal penerapan smart city. Bahkan beberapa wilayah terisolir yang selama ini merupakan wilayah blankspot (tidak dapat menerima sinyal seluler) saat ini sudah bisa menikmati akses internet. Pimpinan OPD dituntut untuk proaktif memberikan data dari OPD masing-masing agar dapat diintegrasikan dalam dashbord smart city. Hal ini untuk mempercepat dan mempermudah implementasi program. Termasuk dalam proses pendampingan penyusunan masterplan dan quick win smart city dari Kementerian Kominfo. Sehingga dapat diketahui model pelayanan publik mana saja yang perlu disederhanakan serta harus ditunjang dengan teknologi informasi sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Kepala Diskominfotik Sumbawa Ir. H. Ibrahim, M.Si melaporkan Smart city salah satunya untuk peningkatan layanan public dan memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat untuk berinovasi. Sebagai aktor utama pembangunan, serta untuk membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik. (arn)

Jam Kantor Dipangkas Selama Ramadhan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait jam kantor bagi para pegawai lingkup Pemkab setempat. Dimana, di dalam SE tersebut, rata-rata jam kerja dipangkas satu jam dari jadwal bulan lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H. Malik Nurdin S. Sos., M. Si, kepada media Suara NTB, Senin (14/5) mengatakan, pemotongan jam kerja ini sengaja diberlakukan supaya pegawai memiliki waktu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama bulan Ramadhan. Kendati demikian, absen tiga kali, baik itu di masjid, kantor, serta lapangan apel tidak akan dihapus karena absen ini menyangkut masalah TKD yang akan diterima oleh para pegawai.

Hal ini dilakukan supaya kedisiplinan tetap terjaga meskipun bulan Puasa. Selain itu, SE juga berlaku kepada semua pegawai baik itu PNS, PTT, maupun pegawai kontrak yang ada. “Suratnya sudah kita siapkan tinggal ditanda tangani pak wabup. Setelah selesai ditanda tangani, kita akan langsung perbanyak untuk disebarkan ke semua dinas dan sekolah,” ungkapnya.

Dikatakannya, penetapan perubahan jam kerja di bulan Puasa ini dilakukan guna menindak lanjuti surat edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI nomor 336 tahun 2018 tentang penetapan jam kerja ASN, TNI, Polri. Sebagai turunan dari aturan tersebut, pihaknya juga membuat surat edaran dan saat ini sudah berada di meja Wakil Bupati (Wabup) untuk ditetapkan.

Jika dalam prakteknya masih ada yang melanggar, maka pihaknya juga sudah siapkan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Sanksi yang dikenakan juga tidak main -main mulai dari pemotongan insentif TKD yang dimiliki hingga hukuman penundaan promosi jabatan.

“Sanksi yang akan kita berikan sudah ada, bagi para pelanggar kita persilahkan, toh mereka juga yang akan rugi nantinya,” tegas H. Malik, sapaan akrabnya. (ils) H. Malik Nurdin (Suara NTB/ils)

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat, baru sebanyak 20 desa yang melakukan pencairan DD tahap pertama. Dari aktivitas itu, dana yang tersalurkan hanya di angka sekitar Rp 4 miliar lebih dari total DD tahap pertama sebesar Rp 10 miliar.

“Catatan terbaru kami sampai sekarang baru 20 desa dan total anggaran yang diserap masih di bawah 50 persen,” terang kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Senin (14/5).

Lambatnya proses pencarian DD ini dikarenakan belum

lengkapnya syarat-syarat yang harus dipenuhi desa. Terutama, terkait dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dijelaskan Nurdin, seluruh dokumen APBDes 57 desa secara teknis sudah masuk dalam proses evaluasi tingkat kabupaten.

Selain 20 desa yang telah melakukan pencairan, 31 desa telah selesai menjalani evaluasi dan akan segera diproses pencairannya. “Nah masih ada 6 desa ini yang belum selesai evaluasinya. Dan harapan kita mereka ini bisa selesai pekan ini,” paparnya.

Ditanya mengenai keterlam-

batan penyelesaian APBDes yang menjadi hambatan pencairan DD. Nurdin yang juga masuk dalam tim evaluasi APBDes tingkat kabupaten mengungkapkan, persoalannya berada di tingkat desa sendiri.

Proses penyusunan APBDes tingkat desa berjalan lambat karena kerap terjadi ketidaksepahaman berkepanjangan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama proses pembahasan.

Baginya, hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam tataran politik desa.

Hanya saja kondisi itu kemu-

dian mengganggu karena di sisi lain dokumen APBDes dibutuhkan untuk kegiatan pencairan anggaran desa salah satunya DD. “Yang harus berperan sebenarnya DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa) karena itu soal pemerintahan.

Persoalannya kemudian saya lihat DPMD belum optimal mengawal desa,” cetusnya.

Dari sisi keuangan, Nurdin menyatakan, kondisi ini harus segera teratasi. Minimal pada penyaluran DD tahap pertama tahun ini, seluruh desa harus bisa mencairkannya pada bulan Mei ini. “Kami kan tidak bisa intervensi kalau persoalannya di tingkat pemerintahan karena kami tidak punya ilmunya. Tapi kami sayangkan kalau DD ini tidak bisa dicarikan desa karena otoma-

(Suara NTB/bug)

Nurdin Rahman tis programnya tidak bisa jalan nantinya,” tukasnya. (bug)

Pasar Brang Bara Belum Dilengkapi IPAL dan Listrik

(Suara NTB/bug)

PENGAMAN – Kondisi sabuk pengaman Danau Lebo yang telah dibangun pada tahun 2017 lalu.

Klaim Lahan Jadi Hambatan Pembangunan Sabuk Pengaman Lebo Taliwang (Suara NTB) Pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo Taliwang menghadapi kendala di lapangan. Pasalnya, sejumlah masyarakat menolak kelanjutan proyek tersebut karena mengklaim lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunannya sebagai hak mereka.

Para warga yang menolak tersebut, selama ini memanfaatkan lahan danau Lebo sebagai areal pertanian. Sementara sesuai aturan lahan tersebut tidak dapat dikuasai karena sebagai bagian kesatuan danau, lahan itu masuk dalam status konservasi danau Lebo Taliwang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Amar Nurmansyah, ST., M.Si menyatakan, terkait klaim masyarakat itu sebelumnya telah dilaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) pekan lalu. Dalam pertemuan itu pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan dilibatkan.

“Jadi kita bahas bersama soal klaim lahan itu karena memang proyek sabuk pengaman Lebo ini harus tetap dilanjutkan,” katanya kepada wartawan, Senin (14/5).

Ia menjelaskan, secara teknis pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo akan terus dilanjutkan. Namun adanya klaim warga atas lahan dan protes pembangunan tanggul maka pemerintah harus melakukan pemetaan dan sosialisasi atas status lahan yang diklaim tersebut. “Kemarin itu sudah ada kesepakatan. Tapi kita memang perlu selesaikan dulu soal klaim masyarakat itu. Makanya perlu sosialisasi lagi setelah dilakukan pemetaan terhadap lahan yang diklaim tersebut karena memang masuk areal danau,” timpalnya.

Ia menyatakan, pada tahun 2018 ini proyek pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo akan dilanjutkan. Masih menggunakan sumber anggaran pusat melalui Badan Wilayah Sungai (BWS), proyek tahap keduanya ini akan menelan biaya sekitar Rp 6 miliar dengan panjang tanggul sekitar 500 meter.

“Tapi catatannya tadi. Semua harus clear dulu soal klaim masyarakat itu, karena kita tidak ingin ada konflik saat proyek nanti berjalan di lapangan,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Ariyanto, S.Sos menjelaskan, untuk menuntaskan persoalan klaim lahan danau itu pemerintah telah membentuk tim sosialisasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

“Sekarang ada soal klaim itu tim akan turun lakukan sosialisasi. Termasuk nanti kita akan

Wabup Sumbawa Minta Warga Cermat Memilah Informasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, mengutuk tindakan terror di Mako Brimob dan di Jawa Timur. Serta meminta kepada seluruh masyarakat agar cermat dalam memilah informasi yang boleh dan tidak boleh disebarkan.

Hal itu disampaikan Wabup di sela-sela sambutannya, dalam program sosialisasi Gerakan Smart City di kantor Bupati, Senin (14/5). Sebab, menurut Wabup, menyebarkan foto atau video korban teror sama artinya dengan ikut menyebarkan misi teroris.

Untuk itulah, Wabup mengajak untuk mewujudkan smart city melalui pembentukan karakter masyarakat yang cerdas. Dengan tidak turut menyebarluaskan informasi hoaks, ujaran kebencian, fotofoto, video dan informasi lainnya yang bisa menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. (arn)

cari solusinya juga,” katanya.

Berdasarkan invetarisir sementara, Endang mengaku, ada sekitar 16 warga yang memanfaatkan lahan yang masuk kawasan danau Lebo. Mereka rata-rata memfungsikan lahan itu sebagai areal pertanian. “Nanti akan kita komunikasikan untuk mencari solusi terbaiknya,” imbuhnya.

Proyek pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo ini sudah dimulai pada tahun 2017 lalu. Di tahap awal itu tanggul sepanjang sekitar 300 meter. Dan untuk mengamankan sekeliling danau Lebo secara total perlu dibangun sekitar 16 kilo meter tanggul keliling. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, pasar Brang Bara belum dilengkapi dengan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jaringan listrik. Sementara pedagang lama ingin segera ditempatkan sebelum bulan Ramadhan.

Demikian dikatakan Kabid Pasar Badan Pendapatan Daeah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP, M.Si, Senin (14/5) kemarin. Pihaknya akan mengupayakan intalasi air dan listrik segera dilakukan. Dengan menggunakan mekansime pergeseran anggaran yang ada di Bapenda. Untuk optimalisasi kegiatan yang ada di pasar Brang Bara.

Hal ini mengingat sekutar belasan orang pedagang lama minta segera ditempatkan. Sehingga diupayakan pedang lama masuk sebelum puasa ini. Meski dengan fasilitas yang terbatas. Untuk kendala air bersih, akan digunakan fa-

silitas musala yang ada di sekitar pasar. Sementara untuk jaringan listik akan dibicarakan dengan pedagang bagaimana solusi terbaiknya.

Untuk pedagang baru yang telah mendaftar sekitar 300 orang. Sementara daya tampung pasar hanya 233 pedagang. Untuk itulah, nantinya akan dilakukan pengundian bagi pedagang yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Setelah melalui proses seleski dan verifikasi. “Target kita, fasilitas Pasar Brang Bara sudah lengkap pasca lebaran nanti.

Baru kita masukkan pedagang yang baru,” jelas Arif.

Terkait pembangunan lima pasar baru di Sumbawa yakni, pasar Utan, Langam, Pelampang dan pematangan lahan pasar distribusi Karang Dima, prosesnya kini telah berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Tinggal proses tender, lelang untuk menentukan siapa pelaksana proyek nantinya. (arn)

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 9

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

Bupati Kembali Ingatkan Kepala Desa untuk Berbagi Masalah dan Hindari Pelanggaran Hukum

(Suara NTB/Humas Pemkab Dompu)

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin saat melakukan pembinaan terhadap para kepala Desa dan Camat di pandopo Bupati, Jumat (11/5).

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan para kepala Desa untuk menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) agar terhindari dari persoalan hukum di kemudian hari.

Namun para kepala Desa juga didorong peka terhadap kehidu-

pan sosial kemasyarakatan, sehingga upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan religius bisa tercapai.

Hal itu kembali disampaikan Bupati Dompu dalam rapat pembinaan kepada para Kepala Desa, Camat se Kabupaten Dompu di pandopo Bupati, Jumat (11/5) lalu. Pembinaan itu sendiri dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemer-

intah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu karena masih banyaknya Desa yang belum mencairkan DD dan ADD tahap pertama hingga Mei 2018. “Jangam sampai ada lagi kepala Desa yang bermasalah dengan hukum karena menyalahgunakan anggaran ini,” harap Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin.

Untuk terhindari dari persoalan hukum dalam pengelolaan DD dan ADD, Bupati menyarankan untuk dilakukan pendampingan sejak proses perencanaan sampai pelaporan oleh Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian.

Langkah ini sebagai upaya pencegahan, sehingga dapat diminimalisir pelanggarannya. “Ini agar tidak ada lagi kades yang bermasalah dengan hukum, terutama untuk kades yang baru,” katanya.

Ia pun meminta kepada para kepala Desa menyamakan presepsi dalam membangun daerah.

Apa yang menjadi program pembangunan daerah juga harus disukseskan oleh Desa, dan apa yang menjadi persoalan di Desa juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah (Pemda). Karenanya,

Tiga Desa Terdampak Kekeringan di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan menyebutkan, ada tiga desa/kelurahan di Dompu yang terdampak kekeringan pada awal musim kemarau tahun ini. Yakni, Desa Mangge Asi, Saleko dan Kelurahan Kandai I. Wilayah terdampak itu berpotensi meluas ke 25 desa/kelurahan yang dilanda tahun sebelumnya. “Ini baru laporan secara lisan, kita minta bersurat supaya bisa kita rekap dan suarakan di provinsi,” kata dia kepada Suara NTB, Senin (13/5).

Tiga Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Dompu itu belum mendapat intervensi pihaknya untuk pendistribusian air bersih. BPBD masih menunggu laporan tertulis pemerintah desa untuk bisa mengupayakan penanggulangannya, baik menggunakan dana tak terduga di APBD II Dompu atau meminta bantuan langsung ke provinsi dan pusat.

Menurut dia, wilayah ter-

dampak bencana kekeringan rutin tiap tahun ini berpotensi meluas ke desa/kelurahan lain, bahkan terancam lebih parah. Dan untuk mengantasinya secara permanen Imran M Hasan mengusulkan tambahan bantuan sumbur bor.

“Kalau begitu kan nanti rakyat tinggal bayar pulsa listrik saja. Tahun sebelumnya ada tiga titik, di Desa Ranggo satu, Desa Matua satu dan Lingkungan Ginte juga ada satu sumur bor,” ujarnya.

Kekeringan yang melanda tiga desa/kelurahan ini telah berdampak pada kurangnya persediaan air bersih, untuk kebutuhan air rumah tangga saja sementara ini masyarakat terpaksa membelinya.

Terkadang, ada yang memanfaatkan sumur warga namun jaraknya tempuhnya cukup jauh.

Selain menunggu laporan tertulis dari tiga desa/ kelurahan BPBD tengah melakukan deteksi dini untuk memastikan titik wilayah terdampak. Harapannya, ketika bantuan turun bisa langsung menyasar wilayah-wilayah itu. “Bantuan dari daerah belum, sekarang masih kita deteksi dini dulu di titik mana di tiga wlayah ini,” jelasnya.

Imaran M. Hasan menyebutkan, beberapa wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan tak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni Desa Kareke, Nowa, Bakajaya, Bara, Mbawi, Dorebara, Huu Marada dan beberapa desa/kelurahan lainnya. “Kita lumayan parah, nanti masuk bulan Juli sudah repot kita,” pungkasnya. (jun)

membagi setiap persoalan yang ada untuk diselesaikan persama harus dilakukan. “Jangan sungkan – sungkan untuk berkonsultasi agar dapat dicarikan solusi terbaik,” pintanya.

H. Bambang juga mengingatkan soal visi daerah yang sejahtera dan religius. Namun yang menjadi tugas dan perlu mendapat perhatian kedepan terkait mewujudkan masyarakat Dompu yang religius. Sebagai bentuk tanggungjawab moral dalam menyiarkan syiar Islam di tengah masyarakat dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, beriman dan bertaqwa, DD dan ADD dapat digunakan untuk pembinaan TPQ. Selain itu, pemerintah Desa juga diingatkan soal program bedah rumah bagi warga miskin sehingga penurunan angka kemiskinan 1 persen pertahun dapat diwujudkan dan kerak kemiskinan dapat diatasi. ”Selain pembangunan ekonomi, kondisi fisik rumah memiliki kontribusi yang menjadi fariabel untuk menurunkan angka kemiskinan. Kalau kita bisa melakukan bedah ru-

mah, maka kita bisa menyelesaikan 3 persen kemiskinan di tiga tahun kedepan,” jelasnya.

Begitu juga dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Penyiapan lahan untuk pembuangan sampah, penyiapan motor 3 roda untuk mengangkut sampah serta operatornya. “Kepala Desa juga harus kreatif mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos dan memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai jual secara ekonomis,” harapnya.

Pada kepala Desa juga didorong untuk memanfaatkan setiap fungsi aparatur dan lembaga di Desa dalam pengelolaan anggaran. Sering kali gejolak di Desa saat ini disebabkan oleh Desa tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran dan tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. ”Ayo hindari untuk menghabiskan energi yang tidak berarti. Kalau ada permasalahan dan kesulitan, jangan ragu untuk memberitahukan pemerintah daerah. Kami siap mem-

(Suara NTB/Humas Pemkab Dompu)

Kepala Desa hasil pemilihan serentak tahun 2017 lalu dilantik di depan paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu awal 2018 lalu. berikan bantuan,” harapnya.

Pada pembinaan para Kepala Desa dan Camat ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si, dan kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj Iris Juwita, SKM, MMKes. H Supardi pun menyampaikan, masih ada beberapa Desa di Dompu yang belum rampungkan proses pencairan 20 persen DD tahap

pertama. Padahal, pencairan DD ini hanya membutuhkan dokumen APBDes tahun 2018 dan rencana penggunaannya. Desa – Desa yang belum mencairkan ini justru kebanyak Desa yang ada sekitar Kota dan bisa berkoordinasi dengan DPMPD bila ada masalah. “Kalau ada masalah, ayo konsultasikan. Supaya kita bisa carikan solusinya,” harap H Supardi. (ula/*)

Di Desa, HM. Syafrudin Temukan Praktik Demokrasi yang Menarik Dompu (Suara NTB) – Turun ke desa sudah menjadi semacam rutinitas bagi Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM. Namun, kali ini, Syafrudin mendapatkan gambaran praktik demokrasi yang menarik saat membaur dengan warga Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, NTB. Praktik demokrasi tersebut tergambar dalam proses pemilihan Punggawa So Bara dan So Jero Selatan, yang digelar Senin, 14 Mei 2018.

Warga setempat, Drs. Burhan A. Bakar memaparkan, sepasang Punggawa dipilih melalui mekanisme pemilihan demokratis, oleh warga pemilik/penggarap lahan pertanian di So Bara dan So Jero Selatan. Punggawa ini memiliki masajabatanlimatahun,yaitudari 2018 hingga 2023. Mereka akan mengemban amanah sebagai pengatur air irigasi yang diterima oleh para petani penggarap atau pemilik lahan di daerah tersebut.

“Tugas Punggawa adalah mengatur distribusi air dari hulu ke hilir di empat desa. Desa Manggeasi, Kelurahan Potu, Desa Kareke dan Desa Lepadi,” tutur Burhan. Ia menambahkan, dua pasang kandidat yang tampil di pemilihan kali ini adalah pasangan A. Wahab – Nasarudin dan Usman – Syamsudin. Dua pasangan ini akan dipilih oleh mereka yang memiliki hak suara.

Menurut Burhan, tradisi pe-

milihan semacam ini sudah bertahan selama beberapa generasi. Dengan kata lain, pemilihan ini merupakan perpaduan antara kebudayaan pertanian lokal, dengan tradisi pemilihan umum yang diadaptasi dari negaranegara barat. “Jadi memang sama dengan sistim pemilihan kepala desa dulu. Dan ini sudah berlangsung lama sekali. Pada saat jaman Pak Harto, sudah mulai seperti ini,” ujarnya.

Burhan juga mengutarakan kebanggaan dirinya dan warga desa karena pemilihan kali ini disaksikan langsung oleh wakil rakyat mereka, yaitu H. M. Syafrudin. Menurut Burhan, Syafrudin adalah sosok yang sangat dikenal oleh warga setempat.

“Makanya luar biasa, begitu dia turun dari mobil itu, langsung kita jemput. Karena kita sudah sangat mengenal beliau, wakil kita di DPR RI, dan beliau putra daerah. Kami semua merasa dekat dengan beliau,” ujar Burhan.

Ia juga meyakini sekaligus berharap Syafrudin akan kembali terpilih mewakili masyarakat di Pemilu 2019 mendatang. Terlebih, saat ini Syafrudin telah cukup populer di kalangan pemilih, khususnya di Pulau Sumbawa. “Balihonya di Bima sampai Mataram, karena memang Dapil NTB,” ujarnya.

Burhan juga mengaku tidak merasa ada jarak antara dirinya dengan Syafrudin, meski yang ber-

(Suara NTB/ist)

MEMBAUR - Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, membaur dengan warga dan tokoh setempat di sela proses pemilihan Punggawa So Bara dan So Jero Selatan, yang digelar di Desa Lepadi, Dompu, Senin, 14 Mei 2018. sangkutan merupakan seorang pejabat tinggi. “Memang tidak ada jarak. Ini kita semua sudah (duduk) mengelilingi beliau.. Beliau membaur, luar biasa,” tandas Burhan.

Syafrudin sendiri menegaskan kekagumannya akan tradisi pemilihan Punggawa So Bara dan So Jero Selatan, yang digelar warga setempat. Ia menambahkan, tradisi ini unik karena pemilihnya memang berbasiskan kepentingan penggunaan lahan pertanian.

Pemilih tidak ditentukan berbasiskan domisili desa. Warga dari luar desa setempat, asalkan merupakan penggarap lahan, akan diundang untuk memberikan hak suara. Sebaliknya, meskipun memiliki lahan, namun jika bukan penggarap lahan, tidak akan dapat hak suara.

“Jadi sudah didata. Siapa saja

pemilih di sana dan siapa di sini.

Persis penentuan daftar pemilih di Pilpres,” ujarnya dengan bersemangat. Syafrudin menambahkan, terdapat 168 pemilik hak suara dalam pemilihan tersebut. Ia menilai, bertahannya praktik semacam ini menunjukkan tradisi demokrasi masih cukup dinamis di tingkat desa. Terlebih, karena pemilihan ini juga akan menyangkut hajat hidup para pemilih tersebut.

Mereka yang terpilih, akan mengatur tata kelola pertanian mereka, khususnya dalam hal pembagian irigasi. “Sampai hasil akhirnya nanti, maka punggawa ini akan mendapatkan hasil panen dalam bentuk padi sebesar 2 persen dari hasil panen petani tersebut. Jadi ini menarik sekali,” pungkas Syafrudin. (r/*)

Wisuda 133 Santri, Ponpes Al Kausar Ingin Siapkan Generasi Islami yang Kuat Dompu (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kausar Ranggo Dompu mewisuda 133 santri lulusan RA, MI, dan MTs tahun 2018. Pondok yang didirikan karena terinspirasi mewujudkan generasi Islami, tidak hanya dikembangkan pendidikan umum tapi juga pendidikan Islam dan melatih kemandirianya.

Keberadaan ponpes Al Kausar ini mendapat apresiasi dari pimpinan Ponpes Walisongo Jawa Timur, KH Heru Syaiful Anwar, LC, MA yang ikut menyaksikan proses wisuda para santri di komplek ponpes Al Kausar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Dompu, Senin (14/5) kemarin. Selain pimpinan ponpes Walisongo, Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul Ilyas, MSI juga memberikan apresiasi terhadap hasil binaan pondok Al Kausar dalam menyiapkan generasi muda yang isalami.

Ketua Ponpes Al Kausar Ranggo, Drs H Asikin Ahmad yang memimpin prosesi wisuda dalam sambutannya mengungkapkan, upayanya mendirinya ponpes Al Kausar bersama masyarakat didorong oleh kehidupan masyarakat di tengah kampung yang banyak tidak mengamalkan ajaran agama karena sibuk bercocok tanam. Kondisi ini dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda. “Kami ingin memutus satu generasi, sehingga kedepannya menjadi generasi Islam,” kata H Asikin yang saat itu menjabat sebagai Camat.

Karenanya, pendidikan yang diajarkan, tidak hanya pendidikan umum, tapi juga pendidikan agama. Karena visi ponpes Al Kausar, membentuk generasi muda Islami dengan nilai – nilai Islam dan mendiri, dan diharapkan menjadi warga negara yang taat dalam bingkai NKRI. Karenanya, sebelum pondok ini didirikan anak – anak serta keluarga dari Pondok Al Kausar dipondokan di Pondok Pesantren Walison-

go, Gontor dan pondok Al Amin Madura Jawa Timur. Dewan guru dan ustaznya pun banyak didatangkan dari pondok – pondok tersebut sebagai pembina di Ponpes Al Kausar. “Kita berharap hubungan bathin dan silaturrahmi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan. Ustaz – ustazah yunior dari Pondok Wali Songo kami berharap dapat dikirim ke pondok Al Kausar sebagai pembina,” kata H Asikin Ahmad.

Pimpinan Ponpes Walisongo Jawa Timur, KH Heru Syaiful Anwar, LC, MA dalam pidatonya menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran ponpes Al Kausar Dompu. Ia pun mengaku sejak mendengar ponpes Al Kausar tahun 2000 lalu dirinya ingin sekali berkunjung. Terlebih pondok ini dibina oleh para alumni ponpes Walisongo.

Ia pun mengungkapkan, sebuah negara maju bila swastanya maju. Di Jepang, kekuatannya ada pada swasta seperti Toyota, Mitsubisi, Honda dan semua swasta memiliki lembaga pendidikan luar biasa. “Ini yang membesarkan Jepang,” terangnya.

Di Indonesia, swasta terutama pesantren merupakan awal gerakan perubahan dan kemerdekaan. Karena jiwa saling tolong menolong, ukhwah islamiah dan lainnya dibangun di pesantren. Karena di pesantren itu, prinsipnya memperjuangkan. “Pesantren itu bukan profit, bukan untuk mencari duit. Kalau cari duit, buka toko. Kalau cari duit, cari lahan yang luas tanami jagung. Kalau ponpes arahnya cari duit, tunggu bubarnya. Sudah banyak ponpes bubar karena tujuannya cari duit. Karena prinsip islam itu, memberi. Prinsip islam itu bekerja, berbuat. Di pesantren itu, memperjuangkan. Membangun kader bangsa, membangun kader umat,” katanya.

Selain itu, di pesantren dalam men-

didik santrinya difokuskan pada pembangunan jiwa, arah dan tujuan. Pembangunan jiwa terkait keikhlasan, kesederhanaan, ukhwah islamiah, kebebasan, dan mandiri. Untuk pembangunan arah dan tujuan, terkait ketaqwaan kepada Allah, amal shaleh, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, cinta tanah air, berwiraswasta, dan berpikiran bebas.

Sebelumnya, kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul H Ilyas, MSI juga memberikan apresiasinya terhadap Ponpes Al Kausar yang terus berbenah dari tahun ke tahun dalam kebaikan mutu pendidikan. “Kehebatannya (lulusan ponpes Al Kausar), dia bisa menghafal 30 juz, 20 juz, 5 juz, 1 juz. Sehingga kelihatan sekali inovasi dan peningkatan prestasi saat pelaksanaan STQ-MTQ. Terutama sekali dalam syarhil quran, fahmil quran, khatmil quran. Ini semua karena keberadaan beberapa alumni ponpes Walisongo, ponpes Gontor, ponpes Al Amin sebagai pembinanya dan meramunya menjadi kurikulum pembinaan di ponpes Al Kausar Ranggo,” katanya.

H. Syamsul juga mengungkapkan, Provinsi NTB termasuk dalam 10 provinsi yang madrasahnya melaksanaan ujian nasional berbasis komputer.

Termasuk di dalamnya MTs Al Kausar Pajo. “Ini amat luar biasa kita bangga bersama. Di bidang prestrasi tekhnologi dan IT sudah dikuasai, kemudian memiliki hafalan Al-Quran,” katanya.

Ia pun menyampaikan, bahwa lulusan pondok tidak hanya cerdas dalam ilmu umum, tapi berakhlak mulai dan menguasai tekhnologi akan menjadi generasi pemimpin di masa akan datang.

“Boleh berotak Jerman, boleh berotak Amerika, tapi hati tetap pada keimanan pada Allah. Artinya bisa membentengi dari tantangan yang dihadapi zaman sekarang,” harapnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Ketua Ponpes Al Kausar Ranggo Dompu didampingi pimpinan Ponpes Walisongo Jawa Timur, KH. Heru Syaiful Anwar, LC, MA dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul H Ilyas, MSI saat wisuda tamatan dan tahfidz al Quran tingkat RA, MI dan MTs di ponpes Al Kausar Ranggo, Senin (14/5).

(Suara NTB/ula)

Ketua Ponpes Al Kausar Ranggo Dompu, Drs H Asikin Ahmad didampingi Direktris Pondok Putri, Irma Suryani, S.Ag mengukuhkan santri yang diwisuda.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

Halaman 10

TGB Efek Beri Dampak Positif bagi Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Subuhunnuri mengapresiasi langkah Dr. TGH.M Zainul Majdi, MA yang turun langsung mengkampanyekan pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah- Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

NTB Perlu Antisipasi Dini AKSI serangan bom bunuh diri dari para pelaku terorisme, di Surabaya dan kota Sidoarjo, perlu diantisipasi oleh daerah lain, termasuk NTB. Sebab tidak tertutup kemungkinan NTB juga menjadi daerah sasaran para pelaku teror.

Oleh karena itu, pemerintah dan jajaran aparat keamanan di Provinsi NTB untuk segera melakukan langkah-langkah siaga dan antisipasi. Hal itu penting dilakukan untuk tetap menjamin rasa aman masyarakat yang mulai kahwatir dengan tindakan para pelaku teror.

Hal itu diserukan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, yang dikonfirmasi wartawan di Mataram, Senin (14/5). “Kita di sini perlu segera melakukan langkah-langkah antispasi, perketat pengamanan, karena masyarakat sedang dalam kondisi khawatir,” ujarnya.

Politisi PKS itu, menyarankan supaya pemerintah daerah segera merancang peraturan daerah yang mengatur dan perkataan keberadaan terorisme. “Jika sekarang buat Perda, saya yakin tidak telat untuk antisipasi kejadian yang tidak kita inginkan, “ ujarnya.

Keberadaan Perda itu dinilai sangat penting, untuk mengantisipasi gerakan-gerakan terorisme di NTB sejak dini.

Selain itu, NTB juga merupakan salah satu daerah yang rawan menjadi tempat transit para teroris, hal itu terbukti dari beberapa kali aksi penangkapan pelaku teror di dalam wilayah NTB. Sementara itu, menyikapi aksi pengeboman di Surabaya dinilainya tidak beradab.

Karena, semua agama tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Khusus untuk NTB, harus diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah dan stakeholders kerjasama lakukan pendekatan di mana titik - titik yang selama ini disebut ada jaringan terorisme atau sel-sel teroris yang tertidur seperti di Bima dan Dompu.

“Saya minta badan yang punya urusan, harus petakan titik itu, lakukan pendekatan dan pantau sedini mungkin,” tutupnya.(ndi) H. Abdul Hadi

Politisi yang disapa Bung Nuri itu menilai kehadiran TGB yang lama dinanti masyarakat berdampak positif terhadap kemenangan Zul-Rohmi pada Pilgub NTB 2018. Dikatakannya, elektabilitas pasangan CagubCawagub NTB nomor urut 3 itu langsung meningkat drastis begitu TGB “turun gunung” kampanye untuk Zul-Rohmi.

“Hasil pantauan tim Bung Nuri menunjukkan optimisme yang luar biasa untuk kemenangan Zul-Rohmi pada Pilgub NTB 2018,” ujar Subuhunnui kepada wartawan di Mataram (14/5).

Sebagai salah satu pendukung Zul-Rohmi, pihaknya tidak tinggal diam dan terus bekerja keras ikut berkampanye. Bahkan, seluruh pasukan Subuhunnuri baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sudah bergerak masif dan terorganisir dengan baik.

Nuri juga bangga dengan kerja keras seluruh tim ZulRohmi yang diusung PKS dan Partai Demokrat itu. Baginya, “TGB efek” sangat memengaruhi psikologi pemilih untuk mengambil sikap politiknya.

“Siapa yang tidak mengenal TGB. Beliau merupakan salah satu tokoh panutan masyarakat NTB yang namanya terus melambung di level nasional.

Saya kira sangat wajar jika para pecinta TGB akan memilih apa yang diarahkan TGB pada Pilgub NTB ini,” tandasnya.

Pihaknya juga sangat senang dengan strategi politik TGB. Terlebih, TGB selalu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat NTB. Contohnya, TGB dinilai selalu berpesan untuk tidak melakukan kampanye hitam apalagi sampai merendahkan lawan politiknya.

Bung Nuri juga mengajak seluruh masyarakat NTB menjalankan amanah Gubernur NTB itu untuk memenangkan Zul-Rohmi pada Pilgub NTB 2018.

Dia optimis Zul-Rohmi akan memenangkan pertarungan politik Pilgub NTB 2018 pada 27 Juni mendatang.

TGB menggetarkan NTB begitu turun kampanye di Lombok Tengah dan Lombok Utara. Tidak sampai di situ, TGB pun hadir di dua titik di Lombok Timur pada Senin (15/5). Dia berkampanye di Lapangan Sakra dan Lapangan Montong Gading.

Kampanye tersebut dihadiri sejumlah politisi Partai Demokrat dan PKS. Tampak hadir diantaranya juga pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lombok Timur H.M Syamsul Luthfi dan H.Najamuddin Moestofa. Pada kesempatan itu, TGB mengim-

Menteri PANRB Setuju Polda NTB Naik Tipe

(Suara NTB/why)

Berkas 18 Balon Anggota DPD Tak Lengkap Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB meminta 38 bakal calon (balon) anggota DPD RI dapil NTB yang sudah mendaftar, untuk melengkapi berkas dukungan administrasi pencalonan. Pasalnya dari hasil pemeriksaan administrasi dukungan di tingkat lapangan ada 18 balon dinyatakan masih kurangjumlahdukungantersebut.Ataubelummemenuhisyarat(BMS).

Demikian disampaikan Anggota KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, kepada wartawan, Senin (14/5). “Mereka kurang dukungan, kita minta melengkapi dukungan” katanya.

Dukungan harus dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan kekurangan tersebut. Meskipun, kekurangan dukungan harus dilengkapi 18 balon tersebut cukup bervariasi. Namun dipastikan dukungan bagi balon mendaftar sebanyak 2 ribu dengan sebaran dukungan di 6 kabupaten kota se NTB. Dijadwalkan kelengkapan dan perbaikan masa dukungan bagi balon DPD dilaksanakan pada tanggal 15 - 20 Mei mendatang. “Masih kurang dukungan secara administrasi, kita minta untuk dilengkapi dan diperbaiki” tandasnya.

Pada saat itu, Ilyas tidak membeberkan nama - nama 18 balon anggota DPD RI dapil NTB yang masih kekurangan berkas tersebut.

Adapun 20 balon anggota DPD sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara administrasi dukungan pencalonan tersebut.

Ilyas tidak merinci 20 nama pendaftar yang sudah dinyatakan MS tersebut. Selanjutnya, direncanakan verifikasi faktual dukungan bagi balon DPD RI akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei hingga 10 Juni.

Dalam proses verifikasi faktual dukungan tersebut. Nantinya petugas KPU akan mendatangi secara langsung mereka memberikan dukungan e - KTP bagi balon DPD RI dapil NTB. Jika nanti, tambahnya, petugas tidak menemukan orang memberikan dukungan tersebut di alamatnya, maka diharapkan tim penghubung balon bisa menghadirkan mereka di lokasi sudah disepakati dengan petugas KPU. Sebab itu, tim penghubung diharapkan pro aktif berkoordinasi dengan petugas KPU. “Dalam proses verifikasi faktual kita harapkan tim penghubung maksimal berkoordinasi dengan petugas kita” pungkasnya.(ndi)

bau masyarakat NTB khususnya di Kabupaten Lombok Timur tidak ragu mencoblos pasangan Zul-Rohmi di Pilgub NTB 2018. Menurutnya cukup mudah untuk memilih pasangan Zul-Rohmi dan Fiddin untuk Pilbup Lotim.

“Jangan ragu untuk memilih Zul-Rohmi dan Fiddin. Ingat warna hijau ya, kalau pasangan Zul-Rohmi jilbab hijaunya, kalau pasangan Fid-

din ingat sorban hijaunya,” papar TGB di hadapan ribuan massa di Lombok Timur.

Apa yang disampaikan Subuhunnuri memang bukan isapan jempol. Kehadiran TGB menjadi magnet politik tersendiri pada kegiatan itu. TGB berpesan agar masyarakat NTB menjunjung tinggi nilai-nilai politik santun.

Artinya, tidak merendahkan Paslon lainnya yang bertarung di Pilgub NTB. (ndi/*)

Donor Darah ”Sambut” HUT Kodam IX/Udayana

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui kenaikan tipologi Polda NTB, dari tipe B menjadi tipe A. Keputusan Menteri Asman Abnur itu akan disahkan melalui Peraturan Kapolri.

Menteri Asman menandatangani surat perihal Rancangan Peraturan Kapolri tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan dan Peningkatan Tipe empat Polda tertanggal 11 Mei 2018, Isinya, pada prinsipnya dapat disetujui peningkatan tipe empat Polda yakni Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah dan Polda NTB. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menerangkan, hal itu merupakan hasil dari penilaian sejumlah variabel kelaikan kenaikan tipe Polda.

“Hasil penilaian dari Men PANRB hari ini diserahkan di Jakarta,” kata dia ditemui Senin (14/5) di Mapolda NTB. Secara resmi, kata dia, peningkatan tipe Polda NTB menjadi tipe A dituangkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap). “Surat dari kementerian itu menjadi salah satu dasar penerbitan Perkap,” sebut Suartana.

Dalam surat itu, Men PAN RB menyebutkan pelaksanaan peningkatan tipe memanfaatkan anggaran Polri. Peningkatan tipe akan dievaluasi selama dua tahun. Polda NTB akan diuji kemampuannya mempertahankan indikator penilaian.

Demikian juga kebutuhan dan susunan personelnya, seperti Kepala Polda NTB yang kini berpangkat Brigadir Jenderal akan menjadi Inspektur Jenderal dan Wakapolda NTB dari yang berpangkat Komisaris Besar akan menjadi Brigadir Jenderal.

Kepala bidang yang sebelumnya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi akan menjadi Komisaris Besar, diantaranya Kabidkum, Kabid Humas, Kabid Propam, dan Kabid TI. “Memang yang paling kelihatan di awal itu dari komposisi personel dan kepangkatannya. Nanti jumlah personel juga akan ditambah,” kata Suartana.

Di sisi lainnya, standar kinerjapun meningkat. Seperti standarpelayananpublik,serapan anggaran, dan capaian target penyelesaian kasus. (why) I Komang Suartana

(Suara NTB/ist)

KAMPANYE - TGB diapit oleh Cagub/Cawagub NTB, Zul-Rohmi dan Cabup/Cawabup Lotim, Syamsul Luthfi-Najamuddin (Fiddin) saat berkampanye.

(Suara NTB/why)

SITA - Polisi menyita petasan dari salah satu toko di kawasan Cakranegara dalam razia cipta kondisi jelang Ramadhan, Senin (14/5).

Cipta Kondisi Ramadhan, Polisi Sita Petasan Mataram (Suara NTB) Bunyi petasan dikhawatirkan mengganggu khidmatnya ibadah di Bulan Ramadhan 1439 H yang akan menjelang sebentar lagi. Kepolisian mengantisipasi hal itu dengan merazia penjual dan distributor.

Polres Mataram menggandeng Satpol PP Kota Mataram merazia sejumlah titik penjualan petasan dan kembang api, Senin (14/5) pagi. Antara lain tiga toko distributor di

kawasan Cakranegara.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menerangkan sasaran razia meliputi petasan dan kembang api yang diameternya melebihi dari batas yang diatur. Yang diperbolehkan ukurannya di bawah 2 inch atau 5 cm.

“Kalau petasan memang sudah jelas dilarang. Untuk kembang api ada batas ukuran diameternya yang diperbolehkan dengan yang harus ada

ngingat minimnya pendonor yang ingin mendonorkan darahnya sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan kebingungan untuk mencari para pendonor dengan darah yang sama,” ungkap Dewa.

Terpisah Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A disela-sela kesibukannya mengucapkan terimakasih kepada UTD PMI Lombok Barat dan para pendonor yang telah dengan ihklas menyumbangkan setetes darahnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain.

“Jadilah para pejuang kemanusiaan dengan menjadi para pendonor darah dengan memberikan setetes darah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Farid berharap semoga dengan kegiatan donor darah seperti ini akan dapat memberikan manfaat untuk meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan darah,” tutupnya. (ars/*)

izinnya. Kalau menjual yang di atas batas ukuran tanpa izin kita akan sita,” kata dia.

Sementara Kepala Bagian Operasi Polres Mataram, Kompol Taufik menyebutkan, dalam razia itu tim menyita 5 kardus berisi petasan sebanyak 48 kotak.

Razia serupa, sebut dia, bakal terus dilakukan baik selama bulan ramadhan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. (why)

Dandim 1615/Lotim Ingatkan Bahaya Perang Ideologi Mataram (Suara NTB) Kodim 1615/Lotim menggelar komunikasi sosial (Komsos) Senin (14/5), berlangsung di Aula Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur. Dalam acara itu, diingatkan soal perang paling berbahaya dengan sasaran serangan melalui ideologi.

“Komunikasi Sosial ini bertujuan selain untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan Pimpinan TNI serta informasi tertentu kepada para Pejabat ASN. Ini juga untuk menciptakan pemahaman yang luas dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga memiliki dampak yang efektif dan efisien,” kata Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP dalam sambutannya .

Dilanjutkannya, saat ini kita dihadapkan dengan perang yang dilakukan oleh State/Non State Actor melalui segala aspek kehidupan baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan negara. “Bukan lagi perang saling berhadapan secara langsung seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya,” ujarnya mengingatkan.

Dari aspek ideologi beberapa negara di Timur Tengah sudah luluh lantak ha-

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut HUT Kodam IX/Udayana ke 61 Tahun 2018, Korem 162/ WB menyelenggarakan donor darah di Kantor UTD PMI Kabupaten Lombok Barat, Senin (14/5).

“Kegiatan donor darah diselenggarakan selain dalam rangka menyambut hari jadi Kodam IX/Udayana ke 61 tahun 2018, juga sebagai salah satu wujud kepedulian TNI AD kepada sesama untuk saling mengisi dan memberi kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Dandenkesyah Mataram, Letkol Ckm. Dewa Ngakan Gede Widiatnyana.

Menurutnya, kegiatan donor darah sangat bermanfaat baik bagi penyumbang maupun penerima. Adapun bagi pendonor, mengurangi penyakit jantung, membakar kalori, menurunkan resiko kanker, meningkatkan produksi darah.

“Kebutuhan akan darah ini hingga saat ini memang menjadi suatu permasalahan. Me-

nya karena perbedaan keyakinan. Dari aspek politik dan ekonomi menurutnya, Indonesia kurang memiliki daya tawar apapun terhadap negara lain. Padahal sumber daya terus menerus dikuras.

“Sedangkan dari aspek sosial budaya dimana kemajuan Iptek tidak seluruhnya membawa dampak positif, anak muda lebih bangga dengan pengaruh narkoba,” jelas Agus.

Untuk itu, sambungnya, ia mengingatkan dan mengajak untuk merapatkan barisan di semua lini baik tingkat Forkopimda Kabupaten, Kecamatan maupun desa bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat secara komprehensif dan tuntas.

“Jangan mau dicerai berai atau disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menghidupkan kembali sistem yang sudah usang namun masih efektif. Yaitu wajib lapor yang saat ini sudah jarang diterapkan di Desa agar tidak kecolongan oleh tamu tak diundang dan tak bertanggung jawab”, harap orang nomor satu di jajaran Kodim Lotim tersebut. (ars/*)

(Suara NTB/ist_penrem)

Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, saat memberi sambutan dalam Komsos di Lotim.

(Suara NTB/penrem)

Kegiatan donor darah Dankesyah Mataram bekerjasama dengan PMI Lombok Barat.

SUARA NTB

Selasa, 15 Mei 2018

Halaman 11

Prestasi Atlet Atletik Harus Dievaluasi

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik sukses mempersembahkan tiga medali emas, empat perak dan lima Perunggu di Kejurnas Atletik di Stadion Atletik Madya Senayan Jakarta belum lama ini. Hasil ini belum bisa dikatakan maksimal, bila dibandingkan hasil yang dicapai cabor atletik di event-event nasional sebelumnya jauh lebih baik.

(Suara NTB/Uki)

TANDA TANGAN - Warga memberikan dukungan moral kepada Polri dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas spanduk, di terminal Tente, Senin (14/5).

Warga Berikan Dukungan Moral, Polisi Tingkatkan Kewaspadaan Bima (Suara NTB) – Warga Kabupaten Bima memberikan dukungan moral terhadap aparat Kepolisian pasca peristiwa teror bom Surabaya. Bentuk dukungan tersebut ditandai dengan membubuhkan tanda tangan diatas spanduk yang tersebar di beberapa lokasi.

Kapolres Bima, AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.IK mengaku pasca teror bom di Surabaya, Minggu (13/5) kemarin, masyarakat Kabupaten Bima banyak memberikan dukungan moral kepada kepolisian untuk memberantas tindakan terorisme.

“Selain dukungan moral. Masyarakat juga mendoakan anggota Polri yang gugur dalam peristiwa itu. Dukungan warga makin banyak sampai saat ini,” katanya.

Dia mengaku dukungan moral yang diberikan masyarakat yakni membubuhkan tanda tangan diatas spanduk membrantas teroris. Spanduk tersebut tersebar di wilayah hukum Polres Bima. “Kami mengajak seluruh masyarakat yang ada untuk sama-sama memberantas tindakan terorisme,” katanya.

Ia menambahkan spanduk tersebut tersebar di depan Mapolres Bima, di desa Panda Kecamatan Palibelo. Serta juga di semua Polsek yang berada di wialyah hukum Polres setempat.

Selain itu aksi tanda tangan dukungan moral juga dilakukan diterminal Tente Kecamatan Woha, di Pantai Kalaki Kecamatan Palibelo, di Kecamatan Bolo dan Parado. “Selain masyarakat umum. Kalangan yang berpartisipasi seperti supir angkutan, tukang ojek dan kaum perempuan,” pungkasnya.

Tingkatkan Kewaspadaan Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya insiden serupa dengan di Surabaya, jajaran Polres di Dompu, kini meningkatkan kewaspadaan.

“Bukan siaga satu cuma meningkatkan kewasapdaan terkait peristiwa (teror, red) di beberapa daerah,” kata Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK kepada wartawan, Senin (13/5).

Sejauh pantauan intelegen di lapangan hingga saat ini situasi kamtibmas masih cukup aman, tidak ada reaksi atau gerak gerik mencurigakan yang ditunjukan kelompok-kelompok radikal di wilayah ini. Terlebih Polres Dompu pun terus menjalin komunikasi yang baik agar mereka mau bersama-sama menjaga keamanan.

Kendati begitu, Erwin Suwondo tetap menginstruksikan anggotanya untuk waspada dan memastikan kegiatan ditengah masyarakat berlangsung aman. “Kita masih menjalin komunikasi dengan mereka (kelompok radikal, red) agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dompu,” ujarnya.

Disinggung kebenaran informasi bahwa pihaknya tengah memperketat pengawasan terhadap mantan napi terorisme diwilayah ini, Erwin Suwondo membantahnya. Polres Dompu tetap memperlakukan orangorang tersebut sebagaimana mestinya, terpenting ialah jajarannya tetap menaruh kewaspadaan dengan menekankan anggota bertugas sebagaiman SOP yang ada.

Terhadap masyarakat yang biasanya cepat terpancing isu-isu yang belum pasti kebenarannya, ia berharap agar tidak mudah terprofokasi apalagi menunjukan reaksi yang berlebihan. Baiknya setiap informasi yang dirasa janggal dikomunikasikan terlebih dahulu dengan jajarannya atau intansi terkait lainnya. Sehingga keamanan dan ketertiban wilayah ini dapat samasama diwujudkan.

“Kalau ada isu-isu yang ragu kebenarannya mungkin dapat disampaikan pada kita biar kita kroscek ke lapangan untuk memastikan bagaiman situasinya,” pungkas dia. (uki/jun)

Karate Berlakukan Batasan Usia di Porprov Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karate akan memberlakukan batasan usia terhadap atlet yang ambil bagian di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB bulan November 2018. Maksimal usia atlet yang dapat ikut serta di multi event tingkat regional NTB mendatang maksimal berusia 23 tahun untuk kelas kumite dan 25 tahun kelas Kata (seni).

Demikian dikatakan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanuddin yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (14/5) kemarin. “Karate akan memberlakukan batasan usia di Porprov, maksimal usia atlet yang bisa ikut adalah 23 tahun untuk atlet kelas komite (tarung) dan 25 tahun untuk kelas Kata,” ucapnya.

Dikatakannya pemberlakukan batasan usia atlet di Porprov NTB tahun 2018 itu berdasarkan hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Pengprov FORKI NTB di Mataram belum lama ini. Alasan pengurus memberlakukan batasan usia di event tersebut karena mengacu pada aturan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020.

Dijelaskannya, batasan usia atlet peserta PON XX tahun 2020 nantinya 25 tahun untuk atlet kelas kumite dan 27 tahun bagi atlet yang ambil bagian di kelas Kata.

Karena ada pembatasan usia tersebut, pihak FORKI NTB pun memberlakukan batasan usia di Porprov NTB. Maksimal usia atlet yang ikut di kelas kumite adalah 23 tahun dan 25 tahun bagi atlet yang bertanding di kelas Kata. Itu artinya batasan usia atlet di Porprov NTB dihitung mundur dua tahun dari batas maksimal usia atlet yang akan ikuti PON tahun 2020.

Tak sampai disitu, pihak Pengprov FORKI NTB juga akan memangkas jumlah kelas yang dipertandingkan di Porprov NTB. Bila di Porprov NTB tahun 2014 dipertandingkan sebanyak 19 kelas, maka jumlah kelas dipertandingkan di Porprov 2018 sebanyak 17 kelas. Pengurangan jumlah kelas itu juga mengacu pada PON 2020, karena di PON mendatang akan dipertandingkan 17 kelas. (fan)

Oleh karena itu, pengurus atletik perlu mengevaluasi program pemusatan latihan serta kebijakan cabor atletik memberangkatkan banyak atlet di event nasional tersebut. Dalam hal ini cabor atletik harus memberlakukan skala prioritas atlet yang diturunkan sehingga atletik bisa efisien dalam penganggaran dan capaian prestasi atlet benar-benar maksimal.

“Bagaimana pun pelatih dan pengurus cabor harus mengevaluasi hasil kejurnas

tersebut. Sehingga apa yang menjadi kelemahan atlet bisa dibenahi,” ucap Pemerhati Olahraga Atletik NTB, Drs. Safruddin kepada Suara NTB di Mataram, Senin (14/5).

Dikatakan Syafruddin, keterlibatan atlet di kejurnas memang dapat dijadikan ukuran cabor dalam melihat potensi atlet. Namun ada baiknya cabor merencanakan benar-benar atlet yang akan di kirim di event itu, sehingga atlet yang dikirim benar-benar menunjukan prestasi maksimal.

Menurut Safruddin, prestasi yang dicapai oleh kontingen atletik di kejurnas belum lama ini belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini bisa dilihat dari hasil capaian beberapa atlet senior NTB yang belum bisa dikatakan maksimal. Dicontohkannya Ridwan yang diharapkan bisa mendulang medali emas di event tersebut justru tak bisa mempersembahkan medali. Alasannya karena di kejurnas tersebut Ridwan diturunkan di nomor 5.000 meter yang memang bu-

kan nomor spesialis Ridwan.

Begitu juga dengan tim estafet 4x100 meter putra dan estafet 4x400 meter putra yang selalu mendulang medali emas di event nasional justru tak mampu berbuat banyak. Alasannya karena tim estafet tidak diperkuat sejumlah atlet andalan. Seperti Lalu Muhammad Zohri, Fadlin dan Safwaturrahman tidak ikut karena masih berlatih di Amerika.

Kegagalan tim atletik NTB menyumbang medali di nomornomor andalan tersebut tak boleh dibiarkan berkepanjangan. Dan tentu harus menjadi evaluasi pelatih dan pengurus cabor, sehingga nomor-nomor tersebut tetap menjadi lumbung emas NTB. Dalam hal ini Safruddin

menyarankan kedepan pengurus cabor atletik harus benarbenar menyeleksi dengan baik atlet yang diberangkatkan.

Sehingga kontingen atletik yang diperkuat 20 atlet tidak terkesan main-main mengikuti event nasional itu. Dalam hal ini pengurus cabor harus mengkomunikasikan dengan atlet sebelum menentukan jumlah atlet yang mengikuti kejurnas.

“Atletik ini cabor terukur.

Pengurus cabor harus mengkomunikasikan dengan atlet sebelum di kirim. Sehingga tidak ada alasan atlet yang tidak siap ikut kejurnas. Lebih baik seperti Razak, meski didaftarkan untuk ikut kejurnas, tapi atletnya jujur mengatakan tak bisa ikut karena masih cedera,” jelasnya. (fan)

Annisa Lolos Seleknas

(Suara NTB/jun)

PERAWAT - Ratusan perawat honor dan sukarela saat berorasi di halaman Kantor Bupati Dompu, Senin (13/5).

Massa Lebih Besar, Perawat Honor dan Sukarela Ancam Mogok Kerja Dompu (Suara NTB) – Ratusan tenaga kesehatan khusus perawat, baik yang mengantongi SK Honda (Honor Daerah) dan sukarela kembali turun aksi. Kali ini, jumlah mereka cukup besar dibanding aksi-aksi sebelumnya. Perawat yang tersebar di sembilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tersebut turun dengan tuntutan yang sama, yakni meminta hak-haknya sebagai tenaga kesehatan.

Jika tuntutan itu tak diindahkan oleh pemangku kebijakan, mereka mengancam akan mogok kerja massal. Hal itu ditegaskan Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI), M. Nanang Susilo kepada Suara NTB disela penyampaian aspirasi di gedung DPRD Dompu, Senin (13/5). “Jelas, tidak ada keputusan hari ini kami akan mogok kerja,” kata dia.

Tuntutan mendasar pihaknya ialah meminta upah sebagaimana aturan yang dikeluarkan Kemeneterian Kesehatan (Kemenkes), yang mana setiap tenaga kesehatan berhak mendapat gaji sesuai UMK. Fakta yang terjadi selama ini, lan-

jut M Nanang Susilo, semua tenaga kesehatan khususnya perawat honor dan sukarela yang mengabdi di puskesmas tak ada satupun yang diberikan gaji, parahnya persoalan ini sudah berlangsung lama.

“Konyolnya SK Honda digajikan dengan dana kapitasi, sedangkan jelas dana kapitasi itu jasa pelayanan untuk teman-teman perawat. Jadi untuk SK Honda pemerintah daerah yang harus membayarnya,” jelas dia.

Sementara untuk Tenaga Kesehatan Sukarela atau TKS sebagaimana SK Kemenkes soal dana kapitasi memang mereka tidak berhak menerima jasa upah pelayanan, sebab statusnya hanyalah pegawai sukarela.

Diperkirakan jumlah TKS diwilayah ini mencapai 300 orang, dan mereka tersebar di sembilan puskesmas yang ada. Sedangkan untuk TKS di RSUD setempat mereka memiliki gaji dari hasil BLUD-nya.

Disinggung upaya mengkomunikasikan persoalan ini dengan Dinas Kesehatan (Dikes) setempat selaku pihak yang menaungi tenaga kesehatan di puskesmas, M Nanang Susilo mengaku, upaya tersebut sudah pernah dilakukan. Namun, justru pi-

haknya diintimidasi untuk di rumahkan. “Itu jawaban dari kadisnya langsung. Satu orang saja dikeluarkan, seNTB akan mogok sudah menjadi kesepakan bersama,” tegasnya.

Pantauan Suara NTB di lapangan, GNPHI mengawali aspirasinya dengan berorasi di halaman kantor BKDSDM Dompu. Kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati Dompu dan diakhiri di kantor DPRD setempat. Dalam aksi itu mereka melengkapi diri dengan bergam atribut yang menyerukan tutuntan dan persoalan yang dihadapi.

Setelah beberapa jam menggelar aksi ratusan perawat honor dan sukarela ini diterima oleh perwakilan pemerintah daerah, diantaranya Kabag Organisasi Ketatatlaksanaan Aparatur Setda Dompu, H. Maujud, Kandinkes Dompu, Iris Juwita Kastianti, Skm, MMkes., serta perwakilan BKDSDM dan anggota DPRD setempat.

Hanya saja, dalam pertemuan itu belum ada keputusan akhir yang diperoleh, sehingga direncanakan untuk dilakukan pertemuan lanjutan bersama pemangku kebijakan malam ini (kemarin). (jun)

Mataram (Suara NTB) Impian Annisa Nurjanah Djaelani menjadi atlet renang nasional akhirnya mampu diwujudkan tahun ini. Pelajar SMP Negeri Satu Kota Mataram itu resmi dipromosikan sebagai atlet Sekolah Ragunan DKI Jakarta setelah lolos dalam Seleksi Nasional (Seleknas) atlet renang remaja di Jakarta April lalu.

Pelatih Renang NTB, Djaelani yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (14/5), mengatakan penetapan Annisa sebagai atlet renang nasional itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tanggal 11 Mei yang diterima oleh pihaknya kemarin.

“Alhamdulillah Annisa lolos Seleknas atlet renang tahap akhir. Dia akan segera bergabung dengan atlet nasional remaja di Sekolah Ragunan Jakarta,” ucapnya.

Dikatakan Djaelani, pengumuman tentang lolosnya perenang remaja NTB itu berdasarkan surat kemenpora Nomor: 5-II-I /DIII.3/V/2018 tertanggal 11 Mei yang diterima oleh Pengprov PRSI NTB kemarin.

Dalam surat tersebut pihak Kemenpora memanggil sebanyak 34 atlet remaja yang akan di Pelatnas di SMP dan SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan-red). Mereka terdiri dari atlet cabor angkat besi, atletik, sepak bola, bola voli, pencak silat, gulat, panahan, renang, taekwondo dan bola basket.

Selama di Pelatnas, sebanyak 34 atlet itu akan di sekolahkan di SMP dan SMA Negeri Ragunan Jakarta. Dan para atlet harus segera masuk di SMP/ SMA Negeri Ragunan paling lambat tanggal 28 Mei 2018. Annisa sendiri merupakan siswa SMP Negeri 1 Mataram yang akan pindah sekolah di SMP Negeri Ragunan Jakarta.

Selain Annisa, pihak PRSI NTB juga sudah meloloskan Ricky Alexander di Seleknas Renang tahun 2017. Itu artinya jumlah perenang remaja NTB yang dibina di Sekolah Ragunan bertambah menjadi dua atlet. Keikutsertaan dua atlet renang NTB di Sekolah Ragunan itu diharapkan mampu membawa prestasi renang NTB berjaya di level nasional. (fan)

Tak Direspons, Razak Keluhkan Cidera Hamstring Mataram (Suara NTB) Cidera hamstring pada bagian paha kaki Abdul Razak belum juga membaik. Peraih medali emas di nomor estafet 4x400 meter di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 itu masih mengeluhkan rasa ngilu pada bagian paha kakinya yang diderita setahun yang lalu.

Celakanya, pihak Panitia Pelatda Mayung 2018 belum memberikan penanganan medis secara khusus terkait cidera yang menimpa atlet senior NTB itu. Panitia Pelatda Mayung tidak merespon sama sekali meskipun Razak telah mengeluhkan cidera yang diderita sejak tahun 2017.

“Panitia Pelatda sudah tau kalau saya hamstring. Terutama pak Wibowo (Satgas Pelatda) dan pak Subagio sebagai pelatih sudah saya beritahu. Tapi mereka tak merespon, malah mengatakan saya pura-pura hamstring,” ucapnya Abdul Razak saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (14/5).

Akibat keluhan tidak ditanggapi secara serius oleh panitia Pelatda, Razak pun tak tinggal diam. Dia melakukan berbagai upaya untuk penyembuhan kakinya. Dari pengobatan pijatan tradisional hingga klinik pengobatan alternatif dilakukan oleh Razak.

Selama setahun berobat, Razak tidak dibantu oleh pihak Panitia Pelatda Mayung.

Meski pun panitia Pelatda

pernah menjanjikan akan memberikan pengobatan gratis bagi atlet Pelatda yang cidera, namun Razak tak bisa berharap banyak janji panitia pelatda. Akibatnya dia terpaksa harus menggunakan uang saku pribadi untuk upaya penyembuhan cideranya.

Terakhir Razak pernah melakukan pengobatan di salah satu klinik di Kota Mataram.

Pihak dokter mengungkapkan ada pembekakan otot atau semacam robek di bagian pahanya, dikarenakan cidera hamstring sehingga terjadi pembengkakan yang berkepanjangan di otot pahanya.

Dokter juga menyarankan Razak untuk isterahat latihan sebelum cidera itu sembuh total. Pasalnya bila tetap latihan cideranya akan semakin serius bahkan tak bisa sembuh seperti smula. “Kata Dokter saya harus isterahat latihan. Harus sembuh dulu baru latihan lagi,” ungkapnya menirukan saran dokter.

Menurut Razak, cidera yang dialaminya itu terjadi saat tampil di PON tahun 2016. Karna selesai PON tak adalagi latihan sakitnya semoat hilang. Namun Cidera itu kembali terjadi saat mengikuti Pelatda tahun 2017 tepatnya persiapan mengikuti Kejurnas Atletik Panglima Open di Jakarta.

“Sakitnya pas latihan star blok persipan kejurnas, nah sampai sekarang belum sembuh seutuhnya. Kemarin saya

ngak mau ikut kejurnas, saya suruh pak Bowo coret nama saya agar tidak beragkat kejurnas karna memang hamstring,” ungkapnya.

Pelatih Atletik, Subagio yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengatakan tidak tahu menahu terkait kondisi Razak. Alasannya dia sudah lama tidak melatih Razak.

Menurut Subagio ketika dia melatih Razak tahun 2017 lalu, dia pernah menerima keluhan atletnya itu, namun Subagio tak langsung menanggapi karena memang saat itu kondisi Razak masih terlihat bugar.

“Dulu waktu saya melatih, Razak masih bisa lari 100 hingga 200 meter, makanya saya merasa Razak tidak cidera. Namun sekarang saya tidak tahu kondisi Razak,” ungkapnya.

Sementara itu Panitia Pelatda Mayung NTB, Suhaimi, yang dimintai tanggapannya terkait cidera yang mempan Razak mengaku kaget. Dia mengatakan belum tahu kondisi fisik Razak, pasalnya belum ada laporan dari atlet yang bersangkutan.

“Saya tidak tahu, besok saya akan melihatnya. Dan saya berharap tidak ada masalah yang serius,” ungkapnya. (fan) (Suara NTB/ist)

PENGOBATAN - Abdul Razak, atlet atletik yang menderita cidera hamstring, menjalani pengobatan di salah satu klinik pengobatan di Kota Mataram, belum lama ini.

SUARA NTB

Selasa, 15 Mei 2018

Data Dijamin Aman

Pengguna Ponsel Tidak Perlu Ragu Registrasi Kartu

Praya (Suara NTB) Masyarakat pengguna telepon seluler (ponsel) diingatkan supaya tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan registrasi data pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Pasalnya, data pelanggan yang sudah melakukan registrasi dijamin aman. Dan, kecil kemungkinan untuk disalahgunakan oleh operator seluler.

Hal itu disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.M.H., saat pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di bencingah Adiguna Praya, Senin (14/5). Ia menjelaskan, proses registrasi kartu seluler oleh operator seluler bukan untuk

mengambil data pelanggan.

Tetapi lebih pada proses validasi data pelanggan saja. Apakah sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada. “Operator seluler hanya bisa mengakses NIK dan nomor KK pelanggan saja. Selebihnya tidak bisa. Karena data kependudukan itu hanya bisa diakses oleh Kemendagri saja,” terangnya.

Jadi ketika ada pelanggan yang melakukan registrasi kartu seluler, operator seluruh hanya tahu nama, NIK dan

nomer KK pelanggaran bersangkutan. Selebihnya soal data pelanggan tersebut tidak bisa diakses oleh operator.

Sehingga pihaknya menjamin kerahasiaan data pelanggan yang telah melakukan registrasi kartu selulernya.

“Apa yang mau ditakutkan.

Walaupun kita melakukan registrasi kartu seluler dengan menyertakan NIK dan nomor KK, operator seluler tidak bisa menggunakan data tersebut untuk kepentingan lain.

Apalagi sampai disalahgunakan. Operator seluler hanya mencocokkan dan memvalidasi kebenaraan data pelanggaran tersebut,” jelasnya.

Memang, akunya banyak kalangan yang khawatir ketika sudah melakukan registrasi kartu seluler, datanya akan disalahgunakan. Padahal tidak ada celah bagi operator seluler untuk menyalahgunakan data tersebut. Karena data kependudukan tetap ada pemerintah. “Operator seluler tidak bisa mengakses data pelanggaran menggunakan NIK dan nomer KK pelanggaran yang sudah melakukan registrasi kartu. Karena ada pengamanan tersendiri yang tidak ditahu oleh pihak operator seluler,” tandas Zudan. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR6483BP NOKA/NOSIN:MH1JBC211AK401028/ JBC2E-1391653 AN. LUTFI H.HAKIM,Spd HLG DSKTR JL. LANGKO AMPENAN HLG STNK R4 TOYOTA DR1659DD NOKA/NOSIN:MHKM1BA3JDJ026111/ MB94549 AN. LUTFI H.HAKIM S.Pd HG DSKTR JL.LANGKO AMPENAN HLG BPKB R2 VESPA DR6450AG NOKS/NOSIN:VBXIT-217245/BVXIM243606 NO.BPKB 5661595.O AN.ABDUL QUDDUS HLG DSKTR JL. LANGKO MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR6629CV NOKA/NOSIN:MH1JM3111HK402931/ JM31E-1410905 AN. BAIQ SARI MARTIAN INDAH HLG DSKTR MATARAM HLG STNK R4 TOYOTA DR482AB NOKA/NOSIN:2023900/9114544 AN. I GEDE GUNADI,SH HLG DKSTR MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Halaman 12

Kompetensi Sains Madrasah Kota Mataram Digelar Mataram (Suara NTB) Perhelatan tahunan Kompetensi Sains Madrasah (KSM) tingkat Kota Mataram kembali di gelar.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kemenag Kota Mataram yang diikuti oleh 91 peserta dari jenjang MI, MTs dan MA se-Kota Mataram.

Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam mengatakan, kegiatan seperti KSM sedianya dilangsungkan sekali dalam satu tahun. Adapun jenis lomba yang akan diikuti oleh peserta yang didelegasikan oleh masing masing madrasah. Terdiri dari Mata Pelajaran IPA, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Geografi dan Ekonomi. Semua jenis Mapel tersebut akan di peruntukkan buat tiga jenis jenjang Madrasah.

“KSM ini kegiatan tahunan kita, itu sebabnya harus tetap terlaksana setiap tahun dengan melibatkan semua jenjang,” kat-

anya, Sabtu.

Perhelatan KSM tahun ini lanjutnya, sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Disebutnya, tahun ini pihaknya kekurangan dana. Karena beberapa fasilitas dan sejenisnya tidak begitu maksimal sejak awal persiapan.

Namun bukan hal tersebut yang mengurangi rasa semangatnya dalam menyukseskan kegiatan penting itu. Karena sebagian besar Kepala Madrasah membuktikan antusiasmenya dan sumbangsihnya untuk menyukseskan kegiatan seleksi tersebut.

Dengan begitu, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi semangat para Kepala Madrasah. Mengingat, kekompakan yang ditunjukkan oleh para Kepala Madrasah sangat nyata, lewat sumbangan yang dilakukannya. “Kita sangat apresiasi para Kepala Madrasah kita atas sumbangsihnya. Karena kita sama sama faham, ajang ini

HILANG

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR3606CA NOKA/NOSIN:MH1JF513XCK239079/JF51E3228056 AN.CAHYA IMANIAH HLG DSKTR JL.RAYA SELONG MENUJU MATARAM

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

HLG STNK R2 SUZUKI DR5205HL NOKA/NOSIN:MH8BG41CACJ907055/6420ID-2868C3 AN. NURSAN HLG DSKTR JL. A. YANI NARMADA

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

wadah untuk membuktikan potensi siswa,” tambahnya.

Sementara, Kepala MAN 2 Mataram, H. Lalu Syauki, MS mengungkapkan, pelaksanaan KSM momen yang selalu ditunggu oleh semua madrasah. Dalam hal termasuk siswa siswanya, pasalnya momen tersebut merupakan even penting untuk membuktikan kemampuan para siswa.

Oleh sebab itu, pihaknya pun tidak pernah ketinggalan untuk mendelegasikan peserta yang ikut seleksi pada KSM tersebut. Seperti tahun ini, pihaknya mengirim 17 peserta yang terdiri dari 3 siswa untuk Mapel Biologi, 3 siswa untuk kimia, 3 siswa untuk Matematika, 3 Siswa untuk geografi dan juga 3 siswa untuk ekonomi. Sementara untuk Mapel Fisika, pihaknya mengirim 2 siswa.

“Even KSM ini selalu kita tunggu, karena dengan even ini kita buktikan kemampuan siswa,” tutupnya. (dys)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 15 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 15 Mei 2018

OPINI

Halaman 14

IPM 2017 Naik Ranking

NTB Semakin Berdaya Saing Tingkatkan Kewaspadaan RANGKAIAN bom bunuh diri yang terjadi di sejumlah titik di Kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi peringatan bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena kondisi yang kita anggap kondusif justru dimanfaatkan menjadi celah kesempatan bagi pelaku bom yang diduga terkait kelompok terorisme JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Meski kondisi terbilang kondusif, bukan berarti masyarakat, terlebih aparat keamanan seperti Polisi dan TNI bisa berpangku tangan.

Penjagaan maupun pengawasan seyoginyanya harus tetap dilakukan. Aparat tidak boleh terlena dengan kondisi yang dinilai kondusif. Apalagi catatan kepolisian terkait kegiatan terorisme pada tahun 2016, Polda NTB menindak delapan tersangka kasus terorisme. Kemudian angka itu meningkat di tahun 2017 menjadi 20 tersangka. Sementara tiga anggota polisi menjadi korban. Berkaca dari peristiwa itu, sudah sepatutnya NTB meningkatkan kewaspadaan.

Karena seperti diketahui, pariwisata NTB sedang moncer.

Adanya hal-hal yang bersinggungan dengan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) sudah pasti bakal mengganggu sektor pariwisata di NTB. Karena bagaimanapun juga, masalah pariwisata ini sangat berkaitan erat dengan keamanan. Mendengar ada kasus pencurian saja, wisatawan, terlebih wisatawan internasional enggan datang ke NTB, apalagi kejahatan luar biasa seperti terorisme.

Mewujudkan daerah yang kondusif dan bebas dari segala bentuk gangguan kamtibmas, tentu bukan hanya tugas satu dua instansi seperti Polisi maupun Dinas Pariwisata saja.

Sejatinya, semua masyarakat harus berperan aktif memerangi bahkan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Tidak berlebihan jika Polda NTB memberlakukan status siaga 1. untuk keamanan diri personel, kesiapan pengamanan markas komando, tempat ibadah, tempat wisata, pusat bisnis, dan objek vital lainnya.

Dari rangkaian bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, kelompok teroris nampaknya mengincar aparat kepolisian dan juga tempat ibadah. Namun demikian terorisme adalah musuh bersama. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus lebih meningkatkan keamanan diri mereka, berikut keluarga mereka. Langkah antisipasi yang dilakukan Polda NTB dengan melakukan penyisiran dan memberlakukan pengamanan ketat di tempat ibadah seperti gereja, merupakan langkah yang sangat tepat.

Demikian pula seruan dari Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran) NTB agar memberlakukan pemeriksaan metal detector kepada setiap pengunjung hotel. Hal ini bukan bermaksud menakut-nakuti tamu, tetapi semata-mata untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena tidak ada jaminan setiap yang datang memiliki niat baik. Pengamanan ini diharapkan tidak hanya di markas Polda NTB maupun tempat-tempat ibadah dan juga hotel. Pusat-pusat perbelanjaan juga penting melakukan pemeriksaan metal detector untuk mengantisipasi penyusupan oknum-oknum yang berniat jahat.

Demikian pula di tingkat lingkungan, pengamanan jangan sampai kendor. Karena kelengahan ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang mempunyai niat tidak baik. Ini sejalan dengan instruksi Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang meminta camat, lurah dan kepala lingkungan mengawasi penduduk pendatang. (*)

NDEKS Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), sehingga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah (negara, provinsi dan kabupaten/kota). IPM mulai diperkenalkan sebagai alat untuk mengukur kualitas SDM pada tahun 1990, namun baru dipergunakan secara resmi pada tahun 1996. Terdapat tiga dimensi dalam pengukuran IPM, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), dimensi standar hidup layak (pendapatan), dan dimensi pengetahuan (pendidikan). Komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita.

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, dan disempurnakan pada tahun 2011 – 2014, atau dikenal sebagai IPM Metode Baru. Komponen yang dipergunakan selain tiga komponen tersebut, ditambahkan Ratarata Lama Sekolah (RLS).

Salah satu alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM, seperti Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Besarnya IPM yang dicapai oleh suatu daerah atau negara, kemudian dibedakan menjadi tiga level, yaitu level rendah, sedang dan tinggi. Disebut level rendah bila IPM nya di bawah 60, level sedang bila mencapai angka 61-69, dan level tinggi bila nilai IPMnya di atas 70, dan sangat tinggi bila mencapai angka 80 atau lebih.

Pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki visi: “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. Perwujudan visi ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena IPM NTB, sejak

Disperindag Lobar Gelar Pasar Murah Antisipasi Gejolak Harga Jelang Puasa Giri Menang (Suara NTB) Menyambut datangnya bulan Ramadhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bekerja sama dengan sejumlah distributor kebutuhan pokok dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional NTB menggelar pasar murah di beberapa tempat. Operasi pasar ini bertujuan juga untuk mengantisipasi gejolak harga jelang puasa ini.

Pantauan media, sejak pukul 8 pagi (14/5), warga sudah memadati Yayasan Pendidikan dan Sosial Ishlatul Insan yang merupakan lokasi pasar murah di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari. Rencananya kegiatan serupa juga akan digelar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Lobar tanggal 21 Mei dan beberapa lokasi lainnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lobar Syahrudin, mengatakan, kegiatan pasar murah digelar untuk membantu warga kurang mampu memperoleh kebutuhan pokok Kepala Bidang Perdagangan Disperindag dengan harga terjangkau menjelang bulan puasa.”Pasar Lobar Syahrudin murah yang kami gelar hari ini merupakan yang pertama kali menjelang puasa. Pasar murah ini kita adakan di lokasi Desa Dopang, karena ada permintaan dari desa dan warga setempat. Nanti menjelang Lebaran Idul Fitri juga akan digelar bersama dengan distributor,” katanya.

Dijelaskan, pada kegiatan pasar murah ini beras dijual dengan harga Rp8.300/kg, gula pasir putih Rp12.000/kg dan gula pasir kuning Rp11.500/kg. Sedangkan minyak goreng kemasan merek Lavenia dijual Rp22.500/2 liter, mie instan Rp10.000 isi 5, kemudian satu buah kecap manis ukuran botol kecil seharga Rp 5.000 dan sabun cuci cair Rp5.000/sachet. Menurut dia, harga kebutuhan pokok di pasar murah tersebut lebih rendah (Suara NTB/ist) dibandingkan dengan yang berlaku Warga yang menyerbu kegiatan operasi pasar yang diadakan di pasar, karena langsung dijual Disperindag dan distributor. oleh distributor dari Dinas Ketahanan Pangan Lobar, Bulog NTB, Indofood, Indomaret dan distributor lainnya.

Pada bagian lain, Syahrudin menegaskan, stok beras di Bulog masih aman. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi beli kebutuhan pokok secara berlebihan menjelang bulan Ramadhan.

Dalam kesempatan itu, Hasanah salah seorang pembeli mengaku sangat bersyukur dengan kegiatan pasar murah ini.”Dengan diadakan pasar murah ini kami sangat bersyukur dan senang sekli karena bahan sembako yang dijual lebih murah harganya dibanding membeli di (Suara NTB/ist) pasar. Apalagi menjelang bulan Kegiatan pasar murah yang diadakan Disperindag Lobar di Desa puasa seperti ini harga di toko pasDopang Gunungsari. ti lebih mahal,” katanya. (her/*)

Oleh

:

Dr. Lalu Makripuddin, M.Si

(Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB) IPM dipergunakan (1996), selalu berada pada rangking yang rendah, bahkan ketika angka IPM 1996 dan 2013 dibandingkan, NTB dikatakan tertinggal 17 tahun dibandingkan IPM nasional (2003-1996). Tahun 1996 tersebut, IPM Indonesia 67,73. Dan NTB saat itu memiliki IPM terendah yakni 56,7.

Sementara daerah lain berada di angka lebih dari 60, misalnya diurutan terendah kedua saat itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan IPM 60,9, kemudian DKI Jakarta yang kala itu IPM nya tertinggi, mencapai 76,1.

Dibandingkan dengan IPM tahun 2013, dimana IPM nasional 73,8; IPM NTB sebesar 67,73, IPM NTT sebesar 68,77 dan IPM DKI Jakarta DKI Jakarta 78,59. Besarnya angka IPM NTB tahun 2013 adalah sama besar dengan IPM nasional tahun 1996 (67,7). Namun walaupun demikian, terlihat bahwa peningkatan IPM NTB dari tahun 1996 hingga 2013 adalah yang tercepat, dimana IPM NTB meningkat 11,03. Sementara NTT dan DKI Jakarta masing-masing meningkat 7,87 dan 2,49.

Hal ini memberikan oftimisme yang besar, bahwa rangkaian capaian IPM NTB suatu ketika akan bergerak naik, dan menjadi sejajar bahkan lebih baik dari daerah lain. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pemerintah kabupaten/kota, seperti Gerakan Akino (angka kematian ibu nol), Absano (angka buta aksara nol) dan Adono (angka “drop out” (putus sekolah) nol) atau dikenal dengan Gerakan 3A (G-3A), maka tanda tanda baik ke arah yang lebih baik mulai terlihat, seperti: 1. Peningkatan Usia Kawin Pertama Salah satu faktor yang menyebabkan IPM NTB terus berada pada posisi yang memprihatinkan adalah karena masih banyaknya perkawinan pada usia anak atau disebut perkawinan usia dini. Surat edaran Gubernur nomor 150/1138/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun. Surat edaran ini diterbitkan untuk mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah serta bupati/wali kota se-NTB melaksanakan program PUP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hal ini karena semakin muda usia seseorang ketika menikah, maka kemungkinan untuk drop out sekolah semakin besar, sehingga tingkat pendidikan mereka akan rendah. Di lain pihak, dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka mereka kemungkinan hanya dapat diterima bekerja pada sektor informal dengan upah yang rendah, sehingga tingkat pendapatan mereka akan menjadi rendah, kemiskinan juga akan meningkat.

Selain itu, dengan menikah pada usia muda, maka dari sisi kesehatan akan lebih besar kemungkinannya untuk meninggal ketika melahirkan dibandingkan dengan mereka yang melahirkan di atas 21 tahun. Hal ini menyebabkan AHH kita lebih rendah dan dan pada akhirnya IPM juga akan menjadi rendah. Belum lagi kemungkinan terjadinya perceraian yang lebih besar pada perkawinan usia muda, sehingga akan berdampak pada pengasuhan dan perkembangan, maupun pertumbuhan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Jadi, usia kawin pertama secara

tidak langsung berkontribusi atas laju percepatan IPM pada suatu daerah.

Usia kawin ini menunjukkan peningkatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terlihat dari semakin menurunnya persentase perempuan berusia dibawah 18 tahun yang telah menikah/kawin. Menurut data Susenas, jumlahnya mencapai 27,5% pada tahun 2008, dan turun menjadi 23,2% pada tahun 2015.

2. Peningkatan penggunaan KB MKJP Program keluarga berencana, khususnya penggunaan alat kontrasepsi, merupakan upaya untuk mengatur kelahiran, agar jarak antara kelahiran dengan kelahiran berikutnya 3 – 5 tahun. Dengan jarak ideal ini, seorang ibu dapat sepenuhnya memberikan perhatian kepada bayinya sehingga asah, asuh dan asih dapat diberikan dengan baik. Demikian pula pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan penyempurnaan pemberian ASI sampai 2 tahun akan dapat diberikan oleh ibu kepada bayi/balitanya. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas anak, baik secara fisik, kecerdasan maupun mental.

Semuanya memungkinkan, bila Pasangan Usia Subur tersebut menggunakan alat kontrasepsi, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Karena dengan menggunakan MKJP, maka kemungkinan keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi semakin besar. Jumlah pemakai MKJP di NTB terus menunjukkan peningkatan, dan saat ini mencapai 27%.

Dibandingkan tahun 2012 yang hanya 12%. Peningkatan penggunaan MKJP berkontribusi terhadap penurunan jumlah kelahiran yang diukur dengan TFR, dimana TFR di provinsi NTB turun dari 6,7 tahun 1970 menjadi 3,14 tahun 2010; dan 2,5 tahun 2017. Semakin sedikit jumlah anak, semakin ideal jarak antar kelahiran, semakin besar kemungkinan anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dan penyempurnaan pemberian ASI (2 tahun), semakin kecil kemungkinan untuk bayi meninggal, atau ibu meninggal karena melahirkan. Semakin tinggi angka harapan hidup, sehingga akan lebih tinggi angka IPM. 3. Pemberian ASI Ekslusif ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi, sehingga selama 6 bulan pertama, diharapkan kepada bayi hanya diberikan ASI ini saja atau disebut ASI eksklusif. Hal ini tentu akan membuat bayi lebih sehat dan cerdas sehingga menghindari kesakitan dan kematian bayi. Pemberian ASI kemudian terus dilanjutkan sampai bayi berusia dua tahun, dengan menambahkan makanan pendamping ASI. Namun terdapat kebiasaan atau perilaku sebagian masyarakat pada beberapa tahun lalu, untuk tidak memberikan ASI secara ekslusif, bahkan membuang colostroum, ASI pertama yang mengandung antibiotik, yang sangat bermanfaat bagi bayi.

Makanan untuk bayi dahulu sering diberikan dalam bentuk “papak”, yaitu nasi yang dikunyah oleh ibu atau orang lain dan diembunkan sebelum diberikan kepada bayi. Hal ini tentu berdampak pada semakin tingginya angka kesakitan dan kematian bayi, sehingga angka harapan hidup (AHH) juga akan semakin rendah.

Perilaku tersebut kini telah banyak mengalami pergeseran dan pe-

rubahan. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya pemberian ASI secara ekslusif, dan terus memberikan ASI sampai anak balita berusia dua tahun. Data Kemenkes tahun 2015 menunjukkan bahwa NTB menjadi daerah dengan cakupan pemberian ASI ekslusif tertinggi di Indonesia. Yaitu mencapai 78,9%; jauh di atas cakupan nasional yang hanya mencapai 41,9%.

Membaiknya cakupan beberapa variabel tersebut, ditambah dengan akses kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir dirasakan lebih baik, menyebabkan capaian IPM Provinsi NTB dalam 7 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 66,58 pada tahun 2017. Selama periode 2010-2017, IPM Provinsi NTB tumbuh 8,85 persen dengan status capaian IPM sedang. Laju pertumbuhan IPM 2017 dibandingkan 2016 juga cukup tinggi yaitu 1,17 persen.

Peningkatan ini telah membawa Provinsi NTB menaiki tangga peringkat dari 30 ke 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan NTB tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat ketiga nasional, setelah Papua dan Papua Barat.

Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, laju pertumbuhan IPM NTB mencapai 1,17 persen, yang menunjukkan bahwa kemungkinan IPM tersebut meningkat terus pada masa yang akan datang terbuka lebar. Semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di tahun 2017, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 65,55 tahun dengan peningkatan 0,07 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,46 tahun dengan penambahan sebanyak 0,3 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 6,90 tahun dengan penambahan 0,11 tahun. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun bertambah menjadi Rp 9.877 ribu dengan peningkatan sebesar Rp 302 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM masyarakat NTB semakin memiliki daya saing, dan perlu terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. (*)

Bom Surabaya, tujuh negara keluarkan ‘’travel advice’’ Yakinkan wisatawan bahwa NTB aman.

*** Polda NTB siaga satu, pantau ketat titik rawan terorisme Seluruh masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan

***

Pemerataan Akses Pendidikan

Pusat Minta Daerah Alokasikan di APBD Giri Menang (Suara NTB) – Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu permasalahan pendidikan di NTB. Terkait hal itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong agar pemerintah daerah di NTB juga menganggarkan anggaran untuk pemerataan akses pendidikan.

Hal itu disampaikan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., ditemui pekan kemarin seusai penutupan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Nasional ke-26. Ia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menganggarkan anggaran untuk pemerataan akses pendidikan.

“Di NTB, Pemda harus menganggarkan jangan hanya minta ke pusat, kan sudah otonomi daerah.

Daerah harus memikirkan itu, sudah diotonomikan kok minta terus, harus diupayakan

melalui APBD,” ujar Hamid.

Ia mengakui, pemerintah pusat sudah melakukan inteversi pada pemberiak Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunjangan guru.

Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah daerah juga harus mendorong terjadinya pemerataan akses pendidikan. Ia juga menyoroti dana pendidikan dari pemerintah daerah yang di bawah 20 persen. “Itu terlalu kecil, mana bisa sekolah bersaing.

Harus ditambah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada pembukaan LKS SMK tingkat Nasional ke-26 awal pekan lalu, Gubernur NTB, Dr.

TGH. M. Zainul Majdi, mengatakan masalah akses pendidikan masih menjadi masalah utama pendidikan di NTB. Ia berharap kepada Mendikbud, Muhadjir Effendy agar memberikan perhatian khusus.

“Rasanya sangat perlu diberikan perhatian khuss. Kami berharap kepada bapak menteri agar pemerataan akses jangan dilupakan di tengah program prioritas lain,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, salah satu penting bagi anak bangsa, bahwa mereka bisa belajar dengan biaya murah dan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 15 Mei 2018

Ali BD: Pemberantasan Terorisme Itu Harus dengan Ilmu Dari Hal. 1 Dalam melakukan pemberantasan terorisme selama ini dinilai Ali BD masih belum maksimal.

Ia menyarankan, pemberantasan terorisme itu harus dengan ilmu.

Para pelaku terorisme yang mati di tembak itu bisa saja hanya operator kelas bawah. Akan tetapi perancangnya masih hidup.

Pemberantasan terorisme tidak bisa dengan ketawa-ketawa dan banyak nongol di TV. Terorisme itu harus silent. Secara diamdiam dan menyusup ke akar-akar masalah dari pelaku terorisme.

Gerakan pemberantasan teroris tidak bisa singkat. Butuh waktu lama. Dicontohkan Ali BD, Amerika menangkap orang Taliban butuh waktu belasan tahun.

Pelaku teror ada yang dipenjara dulu selama 13 tahun di penjara Guantanamo misalnya seraya menelusuri seluruh jaringannya.

Cara yang dilakukan selama ini dikritik Ali BD belum menggunakan ilmu. Sifat pemberantasannya masih sporadik. Temukan pelaku langsung tembak mati. Cara menembak mati para pelaku ini kurang disetujui Ali BD. Sarannya, saat pelaku ditemukan lebih baik ditangkap dan diadili terlebih dahulu. Penjarakan selama bertahun-tahun sampai benar-benar seluruh jaringannya itu terungkap. Telisik lewat pelaku yang tertangkap itu siapa di balik inspirator aksi teror yang telah dilakukan. Siapa donaturnya dan dimana saja markasnya. ‘’Itu yag seharusnya diikuti terus oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan ini disebut ilmu,’’ ungkapnya.

Sekarang ini lanjutnya, masih sederhana. Cara mengumpulkan orang berteriak-teriak tidak takut terorisme itu tidaklah efektif.

Bagaimana tidak takut itu harus dengan ilmu. Terorisme harus tuntas pemberntasannya sehingga tidak lagi ada terorisme di Indonesia.

Teroris itu berdasarkan pengakuan Kapolri di TV disebut tidak banyak. Tapi menggempar-

kan karena melakukan pengeboman. Pandangan Ali BD, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu adalah orang bodoh. Orangorang bodoh itu masuk kelompok yang perlu dikasihani.

Perlu dibina karena kebodohannya. Lakukan pembinaan karena kasihan atas kebodohannya bukan karena dasar kebencian padanya.

Kemunculan terorisme ini tidak semata karena kemiskinan. Di Timur Tengah muncul banyak kasus terorisme jelas bukan karena miskin. Akan tetapi, ada kemungkinan erat kaitannya dengan kebijakan politik internasional. Contoh, kebijakan Amerika menyerahkan Yerussalem ke Israel yang bisa menjadi penyulut.

Semua hal dipelajari oleh semua penentu kebijakan di negara di dunia. Akar permasalahannya bisa diungkap karena kebijakan dunia ini bisa juga menjadi masalah dalam negeri.

Lebih jauh soal teror bom di Surabaya, Ali Bin Dachlan mengutarakan bahwa peristiwa dengan cara melakukan bom bunuh diri tidak ada dalam sendi ajaran agama manapun termasuk pada agama Islam.

Amaq Kake ini juga sangat sedih, karena teror itu melibatkan perempuan dan anakanak. Padahal, perempuan dan anak-anak adalah sosok yang wajib disayangi. Dari segi apapun itu sudah salah. Karena perempuan dan anak-anak merupakan sosok manusia yang lebih lemah dan mudah dipengaruhi melalui pemikiran yang bertentangan dengan agama.

Calon Gubernur NTB yang maju melalui jalur independen ini meminta kepada seluruh jajaran pihak keamanan agar menjaga NTB dengan baik. ‘’Berikanlah kenyamanan dan suasana kondusif,’’ pesannya. (rus)

Ekonomi Rakyat Tak Bergerak Dari Hal. 1 paripurna di DPRD NTB, Senin (14/5) siang.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, hingga pekan pertama Mei 2018, baru 55,43 persen atau Rp 108,7 miliar Dana Desa (DD) tahap I yang sudah dicairkan delapan Pemda kabupaten ke desa. Padahal, Kemenkeu sudah mentransfer DD tahap I di NTB sebesar Rp 196 miliar lebih. Artinya, delapan kabupaten masih menahan pencairan DD tahap I sebesar Rp 87,3 miliar lebih.

Jumlah DD yang ditransfer Kemenkeu ke Pemda Kabupaten Bima sebesar Rp 31,35 miliar lebih, Dompu Rp 12,3 miliar lebih, sumbawa Rp 24,7 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 10,5 miliar lebih, Lombok Utara Rp 9,8 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 31 miliar lebih, Lombok barat Rp 25,6 miliar lebih dan Lombok Timur Rp 50,5 miliar lebih.

Sementara itu, jumlah DD tahap I yang baru dicairkan pemerintah kabupaten ke desa baru Rp 108,7 miliar lebih. Dengan rincian, Bima baru sebesar Rp 15,6 miliar lebih atau 49,99 persen, Dompu Rp 3,1 miliar lebih atau 25,37 persen, Sumbawa Rp 19 miliar lebih atau 76,92 persen. Selanjutnya, Sumbawa Barat nol persen, Lombok Utara Rp 3,4 miliar lebih atau 34,93 persen, Lombok Tengah Rp 21,4 miliar lebih atau 69,04 persen, Lombok Barat Rp 22,5 miliar atau 87,75 persen dan Lombok Timur Rp 23 miliar lebih atau 46,43 persen.

Politisi PKS ini mengingatkan jangan sampai akibat keterlambatan pencairan DD dari kabupaten ke desa membuat banyak

pekerjaan atau proyek yang dikerjakan di akhir tahun anggaran. Jika banyak proyek yang dikerjakan pada akhir tahun anggaran, maka pengerjaannya menjadi tergesa-gesa. Akibatnya, kucuran DD yang begitu besar dari pusat tak mampu menyelesaikan permasalahan di desa, seperti kemiskinan dan ketimpangan.

“Ekonomi masyarakat tak begerak kalau terlalu lama disimpan uangnya di rekening kas daerah. Perputaran uang itu harus dipercepat ketika sudah ada anggarannya. Kecuali dari pusat belum mentransfer.

Kita berharap lebih cepat, lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan kita di daerah,’’ harapnya.

Menurut Hadi, jika DD tersebut segera ditransfer ke masing-masing desa maka akan mampu mengatasi permasalahan mendasar di masyarakat. Seperti kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan masyarakat, penanganan rumah kumuh, pembangunan infrastruktur dasar dan lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) lebih intens mengawal dan mengarahkan pemda kabupaten dalam upaya percepatan pencairan DD. “Kita berharap ada prioritas penyelesaian masalah yang ada di desa. Menukik hal-hal mendasar di desa. Dan itu ada arahan dan bimbingan dari DPMPD dan Dukcapil,” tandas KetuaDPWPKSNTBini.(nas)

Kuota CPNS 2018 Berpotensi Bertambah Jadi 928 Formasi Dari Hal. 1 Pada usulan sebelumnya, Pemprov mengusulkan 700 formasi CPNS. Usulan ini sesuai dengan rasio belanja pegawai dan belanja publik dalam APBD. “Dari Kemen PANRB meminta data PNS yang pensiun dari 2014 sampai dengan 2018.

Kalau berdasarkan itu, berarti kita melebihi yang usulan 700 formasi. Kalau melihat junlah yang pensiun sejak 2014-2018 sekitar 928 orang,’’ sebutnya.

Wahibullah mengatakan, pihaknya diminta menghitung kembali rasio belanja pegawai dan belanja publik dalam APBD. Jika ada penambahan sebanyak 928 CPNS, maka rasio belanja pegawai akan menjadi seberapa besar. Kemen PANRB telah memberikan batas, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik tidak boleh melehibi 50 persen.

Gambaran untuk Pemprov NTB sendiri, kata Wahibullah, dengan penambahan 700 formasi, rasio belanja pegawai Pemprov NTB masih di bawah 40 persen. Kaitan dengan permintaan kajian rasio belanja pegawai, jika diusulkan penambahan 900 CPNS, pihak-

nya sedang berkonsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). ‘’Makanya kita mau konsultasikan dengan BPKAD. Kalau melebihi dari 700 formasi, bisa ndak kita terima. Kalau berdasarkan itu, kita akan berikan kuota. Berarti kita akan ubah lagi rincian usulan formasi ke pusat. Kita koordinasi juga dengan BPKAD. Kalau diberikan 928 formasi, mampukah kita,” terangnya.

Mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB ini menambahkan, pihaknya kembali menyusun usulan formasi CPNS 2018. Setelah pembahasan dengan BPKAD selesai, maka akandiusulkankegubernuruntuk penetapan usulan ke pusat. Dikatakan, dari 928 PNS yang pensiun sejak 2014- 2018, sebagian besar tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Kalau kita sanggup maka akan dikasi sebanyak itu. Tapi kita komunikasi dulu dengan BPKAD. Kalau memang dia nanti siap 900 formasi, harus kita ulang lagi buat kajian ke Pak Gubernur,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Mori Hanafi Harapkan Debat Dongkrak Partisipasi Mataram (Suara NTB) Debat kandidat di Pilkada NTB 2018 telah digelar pada Sabtu (12/5) lalu. Bagi Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, debat tersebut diharapkan bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih di Pilkada NTB. Demikian disampaikan Mori saat menanggapi terselenggaranya debat kandidat yang juga ia ikut bersama Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh, dan tiga pasangan calon lainnya.

Mori mengutarakan rasa terima kasihnya untuk semua pihak, untuk seluruh masyarakat NTB yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam acara tersebut.

“Baik yang berada di NTB, maupun sedang merantau ke daerah lain di luar NTB. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir “Debat Terbuka I Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” ujar Mori.

Mori menegaskan, sejatinya, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan debat kandidat yang diwarnai suasana kon-

dusif di satu sisi, namun tetap semarak di sisi lain.

“Kami, pasangan AhyarMori, salut dengan sikap seluruh audiens yang mampu menjaga kondusivitas selama berlangsungnya acara. Alhamdulillah, debat berlangsung lancar tanpa sedikitpun hambatan yang berarti,” cetus Mori.

Bagi politisi Partai Gerindra ini, debat memiliki nilai yang sangat urgen bagi semua pihak yang terlibat. Bagi pasangan calon, debat memiliki beberapa manfaat. Seperti misalnya, menguji kualitas diri, menunjukkan integritas dan komitmen dalam membangun daerah, membiasakan diri menerima kritik, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, bagi masyarakat, debat ini juga bermanfaat. Beberapa hal yang bisa dipetik dari debat tersebut adalah, mengenal lebih dekat pasangan calon (visi misi, janji kerja serta solusi yang ditawarkan atas berbagai masalah yang ada). “Dan meningkatkan partisipasi calon pemilih saat Pilkada nanti, dan lainnya,” harap Mori.

Mori sendiri tampil dengan cukup percaya diri dalam de-

bat yang monumental tersebut. Lulusan magister di salah satu universitas di Australia ini juga berhasil merangkai ide dan gagasan secara sistematis, dengan dipadu data-data pendukung yang relevan.

Di setiap argumentasinya, pasangan Ahyar-Mori selalu menutup dengan solusi yang ditawarkan untuk membangun NTB. Misalnya, saat memaparkan tentang kebijakan, strategi dan program menguatkan pendidikan, khususnya SMK dalam mengatasi pengangguran.

Menanggapi pertanyaan ini, Mori Hanafi menegaskan bahwa saat ini yang menganggur di NTB, memang bukan cuma yang lulusan SMK. Bahkan, dalam kesempatan yang begitu terbatas itu, Mori sempat memperkaya penjelasannya dengan mencuplik data pengangguran di NTB. “Lulusan kuliah, setahun itu lebih dari 10 ribu orang.

Angkatan kerja, yang masuk itu belasan ribu. Yang bisa ditampung oleh kita semua, itu hanya sekitar 1000 sampai 2000. Sisanya, tidak mempunyai pekerjaan,” ujar politi-

Ali BD Sapa Komunitas Hindu di Lobar Dari Hal. 1 Sehingga, hanya rakyatlah yang bisa menekan Ali-Sakti.

Sebagai calon yang bebas, Ali Sakti hanya berpihak pada kepentingan rakyat. Bukan berpihak kepada satu partai atau koalisi partai politik seperti calon lainnya. Calon Independen ada karena adanya dukungan rakyat. Istilah TGH. Lalu Gede Sakti, Ali Sakti ini lahir dari rahim rakyat. Lahir dari kasih sayang rakyat yang menginginkan perubahan.

Diketahui selama ini belum pernah ada calon gubernur dari jalur independen. Ali Sakti merupakan satu-satunya calon rakyat, calon yang maju bersama rakyat. Independen, Non Partai dan Non Blok.

Dukungan warga Hindu untuk Ali Sakti terbilang cukup banyak. Beberapa kali Ali BD diundang secara khusus oleh warga Hindu. Mulai di Kota Mataram hingga yang berada di Lombok Barat. Ali BD, Senin kemarin datang bersama istri Hj. Supinah Ali Bin Dachlan yang setia selalu menemani langkah suami menuju kesuksesan.

Penampilan sederhana Ali BD mencerminkan dirinya benar-benar seorang Amaq. Menggunakan sapuk atau ikat kepala dan sengaja memperlihatkan kepalanya. Soal sapuk ini, acap kali Amaq Asrul ini berkata sengaja menggunakannya agar setiap warga yang didatanginya melihat langsung kepalanya yang botak.

Kesederhanaan dari sosok calon Gubernur Ali Bin Dachlan tidak pernah dibuat-buat, bah-

kan dirinya juga tidak merasa sungkan mencair bersama masyarakat. Selain tak memandang golongan agama mana pun, Ali Bin Dachlan pun juga ikut menari tarian Gandrung saat datang ke umat Hindu di Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lobar.

Tari Sanghyang Gandrung merupakan sebuah seni yang sudah termasuk ke dalam suatu Seni Sakral. Jika dilihat dari sudut seni, tari Sanghyang Gandrung ini memiliki nilai seni, hal ini bisa dilihat dari segi gerak tari, iringan gong, dan iringan lagu yang dapat menghibur serta memberikan tuntunan bagi orang yang menontonnya.

Menurut Ali Bin Dachlan, jenis kesenian yang ada di seluruh Indonesia merupakan sebuah karya yang harus dihargai dan dilestarikan. Oleh karenanya, dengan ikut menari maka itu sama saja memberikan generasi muda untuk senantiasa mencintai serta menghargai bentuk kesenian apapun yang ada di Tanah Air. “Saya suka menari meskipun saya bukan penari. Dengan menikmati tarian maka itu membuat kita merasa mencintai kesenian di Indonesia yang beragam, kekayaan budaya dan seni harus dihargai,” tegasnya.

Ali Bin Dachlan juga menyayangkan bahwa generasi muda di Indonesia lebih memilih budaya asing ketimbang budaya di Tanah Air, padahal dengan melihat wisatawan yang datang ke Indonesia, mereka begitu kagum terhadap kesenian di Tanah Air. oleh karena

itu hal ini menjadi pelajaran besar buat generasi muda.

“Cintailah dan hargailah diri Anda sendiri, dengan cara demikian maka anda bisa mencintai apa yang dimiliki oleh Indonesia termasuk kesenian dan budaya. Dengan cara demikian maka secara otomatis budaya di Tanah Air semakin mendunia,” bebernya.

Pria yang maju menjadi Gubernur NTB berpasangan dengan TGH Lalu Gede Sakti ini juga meminta kepada seluruh masyarakat NTB untuk senantiasa bergandeng tangan, menjaga toleransi beragama, dan saling menghormati satu sama lain sehingga terbentuk kekuatan masyarakat yang bisa menciptakan suasana kedamaian di NTB, karena keamanan adalah ibu dari pembangunan “Saya meminta kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk saling menjaga satu sama lain, kejadian di Jawa Timur bisa menjadi contoh buat seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat agar tidak terpengaruh atas daya tipu untuk membawa masyarakat jatuh ke lubang yang salah,’’ katanya. Terlebih di Nusa Tenggara Barat yang memiliki keberagaman agama. Agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan bunuh diri apalagi sampai membunuh orang, termasuk di agama Islam. ‘’Bunuh diri saja sudah dosa besar apalagi sampai membunuh orang, tentu dosanya dua kali lipat. Tidak ada dalam agama mana pun dengan melakukan hal demikian amal serta ibadah manusia berada di samping Allah,” tutupnya. (*)

Bom Surabaya, Tujuh Negara Keluarkan ’’Travel Advice’’ Dari Hal. 1 Untuk itu, lanjut Faozal, perlu ada upaya untuk meyakinkan wisatawan atau biro perjalanan yang akan membawa wisatawan ke daerah ini bahwa NTB tetap aman. ‘’Jangan sampai ada travel warning, berarti ada beberapa negara sumber wisatawan kita yang berpengaruh. Kita yakinkan orang bahwa kita ini aman, pelaku wisata terlibat, media terlibat. Artinya kita aman,’’ tandas mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB ini.

Travel advice atau saran bepergian adalah rilisan resmi pemerintah pusat kepada war-

ga negaranya yang sedang atau ingin bepergian ke suatu negara. Travel advice sekadar berupa saran mengenai keamanan di suatu negara atau daerah, nomor penting untuk dihubungi, dan informasi terbaru.

Sementara itu, travel warning adalah larangan bepergian yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada warganya untuk berkunjung ke negara tertentu. Dua-duanya tentu berdampak pada kunjungan wisatawan karena keselamatan adalah hal yang paling utama dalam dunia pariwisata. Banyak turis yang takut untuk berkunjung jika negaranya sudah menge-

luarkan travel advice, apalagi travel warning.

Kementerian Pariwisata terus melakukan pemantauan serta terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan ekosistem pariwisata dalam keadaan kondusif.

Tim Manajemen Krisis Kepariwisataan terus melakukan pemantauan kesiapan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata di Jawa Timur dan Surabaya agar tetap berjalan normal. Kemenpar menghargai Travel Advice yang dikeluarkan beberapa negara seperti Inggris, Australia, Amerika, Tiongkok, Hong Kong, Singapura, dan Irlandia. (nas)

(Suara NTB/Tim Media Ahyar-Mori)

Pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm saat tampil dalam debat kandidat Pilkada NTB 2018, Sabtu, 12 Mei 2018. si Partai Gerindra ini.

Dengan demikian, ujar Mori, persoalan dalam memaksimalkan peranan institusi pendidikan sebenarnya bukan hanya terfokus di SMK. “Tapi adikadik kita yang lulus kuliah pun banyak yang menganggur, saat ini. Dan itu adalah persoalan sosial kita semua yang ada di NTB. Dan mungkin juga secara nasional,” ulasnya.

Khusus di SMK, Mori menegaskan bahwa pemerintah provinsi NTB saat ini belum terlalu berpihak pada penguatan peranan SMK. “Kenapa saya katakan demikian, sehubungan dengan rencana pemerintah provinsi saat ini ingin mengurangi SMK, padahal kita butuh,” ujarnya.

Padahal, imbuh Mori, bila

perlu, jumlah SMK diperbanyak ketimbang SMA. Mori berharap, keberpihakan pemerintah terhadap SMK ini jelas.

Para pengambil kebijakan di dalam tata kelola SMK, harus melakukan pemetaan yang baik terhadap potensi sekolah.

Tentunya, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari siswa, guru, termasuk lapangan pekerjaannya.

“Kita ingin satu SMK, punya satu produk unggulan. Yang ketiga, kita harus memastikan, bahwa SMK itu memang lapangan pekerjaannya yang lebih banyak kita butuhkan. Kalau yang lebih banyak perbengkelan, ya bengkel. Kalau lebih banyak salon, ya salon. Kalau lebih banyak restoran ya restoran. Ini yang kita harapkan,” ujarnya. (tim)

Kasus Bank BPR P21 Dari Hal. 1 “Tadi pelimpahan tahap dua berkas dan tersangka. Dalam waktu dekat akan disidangkan,” jelasnya.

Sebagai catatan, dengan pelimpahan kasus ini, artinya hanya dua tersangka yakni, Ikh selaku ketua tim konsolidasi merger dengan Mtw sebagai wakil ketua yang akan segera menjalani persidangan.

Terkait peran orang lain?

Menurut Dedi Irawan sebelumnya, soal peran orang lain sebagaimana nyanyian para tersangka, disarankan diungkap di Pengadilan Tipikor.

Itu kemudian akan jadi dasar penyidik untuk membuka peluang pengembangan kasus itu ke pelaku lain. Tentu saja

menurut Dedi didukung bukti bukti yuridis.

Dalam persidangan nanti, tersangka sudah menunjuk tim pengacara masing masing. Ihw didampingi Dr. Umaiyah, SH.,MH yang mendampinginya sejak penyidikan dan upaya praperadilan. Sementara Mtw akan didampingi Imam Sofian, SH.,MH. ‘’Kami sudah siap di pengadilan dengan bukti bukti yang kami miliki,” tegas Imam kemarin. Soal peran orang lain, dipastikannya akan diungkap juga di persidangan, dengan harapan jadi bahan kejaksaan menindaklanjuti. Sehingga menurut dia tidak lagi ada alasan kejaksaan menunggu fakta persidangan untuk menyeret peran orang lain dimaksud. (ars)

Polda NTB Siaga Satu, Pantau Ketat Titik Rawan Terorisme Dari Hal. 1 Pengamanannya dalam bentuk pemeriksaan barang dan badan. Anggota kepolisian yang berjaga pun dilengkapi alat pertahanan diri berupa senjata api laras panjang dan rompi anti peluru. ‘’Untuk di mako, kalau ada yang mau lewat kita periksa satu-satu semua. Tidak hanya di Polda, Polsek, Polres dan pos-pos polisi juga,’’ sebutnya.

Dalam upaya peningkatan pengamanan itu, Tajuddin mengajak masyarakat untuk turut serta dalam bentuk pemberian informasi. Selain itu masyarakat diimbau untuk tidak gentar dan bisa tetap berkegiatan sehari-hari. ‘’Masyarakat jangan takut.

Masalah ini bisa sama-sama kita berantas. Segera kalau ada yang mencurigakan, laporkan pada pihak Polri,’’ ujarnya.

Kondisi situasi siaga satu ini digunakan untuk menggandeng TNI. Menurutnya, gabu-

ngan kekuatan TNI Polri menunjukkan kemampuan negara menjaga kondusivitas. ‘’Tidak ada pengerahan pasukan ke suatu daerah, hanya pengamanan dipertebal diback up Brimob. Densus belum diperlukan,’’ jelasnya.

Aksi teror di tiga gereja di Surabaya dan Polrestabes Surabaya dua hari belakangan ini diduga ada keterkaitan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Polri punya catatan penangkapan anggota jaringan tersebut di salah satu wilayah NTB. Catatan Polda NTB, pada tahun 2016, ditindak sebanyak delapan tersangka kasus terorisme. Kemudian angka itu meningkat di tahun 2017 menjadi 20 tersangka. Sementara tiga anggota polisi menjadi korban. ‘’Kita belum tahu apakah itu jaringan JAD atau mungkin jaringan lain. Tetapi semua tetap harus kita waspadai,’’ tutup Tajuddin. (why)

RUPS Tahun 2017, Pertanggungjawaban Direksi Bank NTB Diterima ’’Mulus’’ Dari Hal. 1 Pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) pada akhir Desember 2017 meningkat sebesar 37,98% dibandingkan akhir Desember 2016 yaitu dari Rp 5.211.416 juta menjadi Rp 7.190.684 juta. Dari sisi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 6,05% yaitu sebesar Rp. 5.089.355 juta pada akhir Desember 2016 menjadi sebesar Rp.5.397.446 juta pada akhir Desember 2017 Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir memaparkan, dalam rangka pengembangan bisnis ke depan maka program inisiatif strategis akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Terkait dengan kredit program, Bank akan terus meningkatkan pembiayaan kepada usaha produktif yang merupakan kredit program yang masih berjalan saat ini adalah KUR, LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM) dan Kredit di luar kredit program seperti Kredit Kontraktor, Kredit Sektor Pariwisata, Kredit KPR FLPP serta kredit infrastruktur yang ada di

masing-masing Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Barat serta terus mempertahankan pembiayaan yang menjadi captive market Bank.

Disamping fokus pada kegiatan penghimpunan dana retail, Bank juga memprioritaskan pemberian kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki track record yang baik di segmen korporasi, komersial & UKM maupun konsumer.

Dalam pengembangan bisnis, Bank selama ini telah menyusun rencana bisnis setiap tahun. Beberapa upaya dalam rangka peningkatan sumber dana, pembiayaan kredit produktif dan pengembangan jaringan layanan, strategi yang telah dikembangkan seperti.

Bank masih fokus pada upaya peningkatan DPK retail seperti Tabungan dengan cara, pengembangan Virtual Account sebagai Bank penerima setoran Haji BPS-BPIH, Pemanfaatan secara maksimal penunjukan PT Bank NTB Unit Usaha Syariah sebagai Bank penempatan dana BPS-BPIH, maksimalisasi kerjasama dengan Kementrian Keuangan dalam layanan pembayaran gaju dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Selain itu, pengembangan Layanan kepada Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta), memperluas base kerjasama dengan Kementerian Agama (Provinsi dan Kabupaten).

Mempertahankan captive market pendanaan dan pembiayaan. peningkatan kerjasama dengan Dinas/Instansi dalam penyaluran dana-dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta memperkuat factor pendukung (Enabler Process), Process Governance, Risk & Compliance dan mengoptimalkan Cross Learning atas Best Practice antar unit(Kantor Syariah dan Kantor Konvensional).

Meningkatkan literasi dan inklusi Keuangan Syariah secara bertahap dengan target masyarakat bankable. Membangun sinergi dan keselarasan focus target segmen pasar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dan pengembangan produk baru dalam rangka konversi kerjasama dengan ICD-IDB (Islamic Corporation for Development of Private Sector).

Di modal intti, dengan berlakunya PBI Nomor 14/26/PBI/ 2012 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank NTB pada tahun 2016 telah

mencapai modal inti Bank sebesar Rp 1,272,084 juta, namun Bank tetap berupaya untuk meningkatkan setoran modal dari masing-masing Pemegang Saham, dengan beberapa upaya.

Memupuk tambahan setoran penyertaaan modal pemerintah daerah yang bersumber dari eks dividen dan non dividen untuk dimasukan dalam RAPBD, APBD dan mendapat persetujuan Perda dari DPRD serta, penyertaan modal berupa penyerahan aset kepada Bank yang digunakan khusus untuk pembangunan gedung kantor.

Peningkatan jaringan kantor, saat ini jumlah seluruh jaringan kantor Bank NTB mencapai 43 unit dengan 1 kantor pusat.Jaringan kantor Bank tersebut diantaranya terdapat 9 Kantor Cabang Konvensional dan 2 Kantor Cabang Syariah; 13 Kantor Cab.Pembantu Konvensional dan 8 Kantor Cab.Pembantu Syariah; 4 Kantor Kas Konvensional dan 6 kantor Kas Syariah serta 5 kantor pelayanan konvensional. Pengembangan kantor cabang syariah adalah merupakan bentuk komitmen Bank dalam pengembangan bisnis yang cocok dengan potensi di NTB yang mayoritas

masyarakatnya muslim selain sebagai tindak lanjut amanat pemegang saham.

Bank dalam melengkapi kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi harian telah pula disediakan jaringan layanan ATM dan saat ini berjumlah 128 unit yang tersebar di seluruh Wilayah NTB yang ditempatkan di lokasi kantor Bank NTB sebanyak 40 unit, Publik Area sebanyak 77 unit, sedangkan 11 unit ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah.

Dan yang saat ini sedang fokus di garap berkenaan dengan program transformasi dan rencana perubahan kegiatan usaha atau konversi, rencana pengembangan bisnis PT Bank NTB dilakukan dalam konteks perbankan syariah dan in line dengan program transformasi.

Rencana perubahan kegiatan usaha diputus dalam RUPS-LB 31 Oktober 2016 lalu bahwa PT.Bank NTB dikonversi menjadi PT Bank NTB Syariah, saat ini progresnya on the track.

Pemegang saham pengendali, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi diwakilkan Sekda NTB, H. Rosyadi Sayuti menegaskan, seluruh yang dilaksanakan di Bank NTB telah sesuai koridor. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 15 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

GISA 2018 Dicanangkan di Loteng

Praya (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB, Senin (14/ 5) mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tahun 2018. Bekerjasama dengan seluruh kabupaten/kota di NTB, dengan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bertindak sebagai tuan rumah. Kegiatan dipusatkan di lapangan umum Muhajirin Praya.

Ada beberapa kegiatan yang digelar selama tiga hari hingga Rabu (16/5) besok tersebut. Selaian berupa kegiatan sosialisasi akan pentingnya administrasi kependudukan, juga ada layanan perekaman KTP elektronik dan pencetakan KTP elektronik satu hari selesai. Dan, beberapa layanan administrasi kependudukan lainnya.

“GISA ini secara nasional sudah dicanangkan. Dan, sekarang mulai dilaksanakan di masing-masing provinsi,” ungkap Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.M.H., saat pencanangan GISA di bencingah Adiguna Praya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Asisten I Sekda NTB, Agus Patria, Bupati Lombok Utara, TGH. Najmul Ahyar, Kepala Dinas Pemberdaayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, Ir. Azhari dan Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., selaku tuan rumah penyelenggara dan para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya.

Zudan menjelaskan, program GISA

merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mempercepat capaian pencatatan dan perekaman kependudukan. Khususnya bagi warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Pasalnya, secara nasional capaian perekaman KTP elektronik masih berada di angka 80 persen.

Sementara pemerintah pusat menargetkan tahun ini, capaian perekaman KTP elektronik bisa mencapai lebih dari 90 persen. “Jadi semua daerah kita pacu melalui program GISA ini,” timpalnya.

Sampai saat ini, sudah ada sekitar 200 juta lebih penduduk yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara nasional. Angka tersebut akan terus dipacu hingga mencapai angka 98 persen sampai akhir tahun. Karena kalau 100 persen, jelas tidak mungkin.

Mengingat hampir setiap hari, jumlah penduduk yang wajib KTP dan harus melakukan perekaman KTP elektronik terus bertambah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk secara nasional. Tapi angka 90 persen sudah cukup bagus. Apalagi bisa mencapa hingga 98 persen.

Untuk Loteng sendiri, ungkap Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., sampai saat ini dari 752 ribu lebih warga wajib KTP, yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik sekitar 660 ribu lebih. Sisanya, kini masih terus dikejar. Supaya bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan, bersama Asisten I Sekda NTB, Agus Patria (kiri) dan Plt.Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, memukul gendang beleq tanda dimulainya GISA 2018, di lapangan umum Muhajirin Praya, Senin (14/5).

“Setiap hari kita petugas kita berkeliling ke semua desa. Untuk menyisir warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP. Dan, kita berharap akhir tahun ini capai perekaman KTP elektronik Loteng sudah bisa mencapa diatas 90 persen,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdaayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, Ir. Azhari, mengatakan program GISA menyasar seluruh wajib KTP. Baik itu yang ada di Loteng maupun luar Lo-

teng. Karena dalam program GISA tersebut melibatkan Dinas Dukcapil dari semua kabupaten/kota di NTB. Jadi masyarakat luar Loteng yang mau melakukan perekaman juga bisa.

Karena semua kabupaten/kota dilibatkan dalam program ini. Terlebih lagi, wajib KTP Loteng yang memang menjadi sasaran utama program GISA kali ini. “Program GISA ini secara tidak langsung juga membantuk Pemkab Loteng, mempercepat capaian perekaman KTP elektronik,” ujarnya. (kir/*)

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan, menyerahkan blangko KTP elektrok kepada Plt. Bupati Loteng, pada pencanangan program GISA 2018

Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, menyerahkan surat tugas petugas layanan administrasi kependudukan pada pencanangan GISA

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan menyerahkan akte keluarga kepada salah satu pasangan keluarga pada pencanangan program GISA di Praya, Senin (14/5) kemarin.

Masyarakat membanjiri arena kegiatan pencanangan GISA, untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

Rata-rata Lama Sekolah Masih Jadi Masalah Mataram (Suara NTB) – Rata-rata lama sekolah masih menjadi masalah pendidikan di NTB. Meski demikian, pemerintah provinsi NTB menyebut rata-rata lama sekolah tidak bisa menjadi indikator kinerja dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji. Menurutnya, hanya satu yang belum tercapai di

RPJMD yaitu rata-rata lama sekolah. “Itu sudah saya sampaikan, rata-rata lama sekolah tidak bisa jadi indikator kinerja dalam waktu singkat, indikator kinerja 15 tahun ke atas baru bisa. Yang dihitung rata lama sekolah, 24 tahun ke atas,” jelasnya.

Rata-rata lama sekolah di NTB belum mencapai target RPJMD. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pada 2016, Pemprov menarget-

Minimalisasi Masalah

PPDB SMP Negeri di Kota Mataram Masih Digodok Mataram (Suara NTB) – Pemerinta Kota Mataram masih menggodok aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun 2018 di Kota Mataram. Penggodokan aturan itu melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi masalah yang timbul saat pelaksanaan PPDB SMP Negeri.

“PPDB Masih belum pasti, belum ada kepastian yang harus benar jadi ketetapan. Kita masih perencanaan, sehingga menjadi ketetapan kita yang tidak merugikan masyarakat, supaya masyarakat diuntungkan dan tidak ada kecemburuan. Paling tidak meminimalisasi masalah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom.

Sebelumnya,ia sempat mengatakan PPDB SMP Negeri di Kota Mataram menggunakan sistem zonasi atau pendekatan tempat tinggal siswa dalam memilih sekolah. Namun, belakangan pihaknya masih membicarakan kembali. Diakuinya PPDB di Kota Mataram agak sulit dipastikan mengingat banyaknya jumlah sekolah dan wilayah yang tidak begitu luas. “Sehingga kami betul-betul merencanakan ketetapan dan persetujuan Walikota juga. Itulah yang kita bahas sekarang,” ujarnya.

Disinggung terkait adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait keharusan menggunakan sistem zonasi, Sudenom memastikan akan memikirkan yang terbaik. Kuota juga akan dipastikan sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) di satu sekolah.

“Sehingga kita dengan adanya rombel itu kita lihat siswa tamatan SD tahun ini, sehingga kita bisa bagi di sekolah ini, berapa estimasi dari sekolah swasta, madrasah tsanawiyah, karena itu menjadi salah satu pembagi dari sekolah negeri kita,” ujarnya.

Sudenom menegaskan, akan ada pengetatan kuota zona, tapi masih harus dibicarakan agar bisa memuaskan semua pihak. Termasuk mensosialisasikan ke masyarakat. “Kami harus bicarakan di dinas dulu membuat tim yang menggodok, sehingga nanti betul-betul maksimal kita laksanakan.

Tentunya nanti kita lempar ke masyarakat, ada ndak gejolak dari masyarakat,” pungkasnya. (ron)

kan rata-rata lama sekolah sebesar 7,40 tahun. Namun baru terealisasi sebesar 6,79 tahun.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah selama 2012 - 2016 bergerak lambat. Pada 2012, rata-rata lama sekolah sebesar 6,33 tahun, 2013 sebesar 6,54 tahun, 2014 sebesar 6,67 tahun dan 2015 sebesar 6,71 tahun.

Suruji menjelaskan dalam menghitung rata-rata lama sekolah, yang dihitung penduduk

yang berusia 21 tahun ke atas.

Sementara, penduduk yang berusia 21 tahun ke bawah tidak dihitung. “Di mana, penduduk NTB yang sampai 18 tahun sekarang ini di atas 90 persen angka partisipasi murni untuk SLTA. Tetapi di bawah 21 tahun itu tidak masuk dalam data,” kata Suruji “Rata-rata lama sekolah itu akan berubah dalam jangka waktu tidak pendek. Tidak tiga tahun, lima tahun, enam tahun. Tapi

dalam jangka waktu 10 tahun ke atas dalam suatu daerah. Ketika pemerintah itu memulai gerakan lama sekolah,” kata Suruji.

Meskipun indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) sudah mencapai 100 persen di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, kata Suruji keberhasilan itu akan terlihat dalam 10 tahun ke depan. (ron)

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan, meninjau langsung kegiatan perekaman KTP elektronik pada pencanangan progam GISA 2018, di Praya