HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 102 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
KAMIS, 13 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/lin)
MENUJU GILI - Sejumlah wisatawan mancanegara yang hendak meninggalkan Senggigi menuju Gili Matra (Gili Trawangan, Meno dan Air). Diketahui bahwa Pelabuhan Senggigi kerapkali digunakan sebagai tempat transit wisatawan yang akan berkunjung ke Gili Matra yang kini menjadi salah satu maskot pariwisata NTB.
Tak Ada Toleransi Keterlambatan Penyerahan LPJ DD Tahap I Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), tidak akan memberi toleransi daerah yang terlambat menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana desa (DD) tahap I. Jika LPJ DD tahap I tidak dapat dilaporkan tepat waktu pada 24 Juli mendatang, maka DD tahap II otomatis akan hangus. ‘’Secara prinsip sudah ada ketentuan seperti itu. Ketentuan itu prinsipnya mengedukasi. Jadi harusnya itu bisa dipergunakan untuk menjadi pola dalam rangka memastikan
Semakin Sulit Turun
KO M E N TTAA R
NTB, Rabu (12/7). Jika Pemda meminta ada dispensasi atau toleransi untuk melaporkan LPJ DD tahap I, kata Taukhid, pihaknya tak bisa membuat keputusan.
Evaluasi Kinerja Kades
TO K O H PEMPROV NTB mendorong bupati/ walikota untuk membuat terobosan dan strategi dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di masingmasing daerahnya. Sehingga penurunan angka kemiskinan sesuai dengan targettarget yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. ‘’Saya tidak mengalihkan persoalan. Tetapi pemerintah provinsi itu fasilitator. Fungsinya di situ. Harus ada terobosan dan ada intervensi. Program penuh itu ada di kabupaten/kota kalau berbicara kemiskinan. Bersambung ke hal 15
pencairannya tepat waktu,” kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE., M.Sc.IB., MBA ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD
Pihaknya tentu akan menunggu apa kebijakan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. ‘’Kalau kemudian ternyata ada yang meminta dispensasi, toleransi dan sebagainya. Kami nanti tentu menunggu kebijakan Ibu Menteri nanti,’’ katanya. Menkeu tentunya akan melihat apakah kasus keterlambatan pencairan DD tahap I di NTB apakan terjadi di se-
SALAH satu alasan tak tuntasnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) memicu keterlambatan pencairan Dana Desa (DD), akibat rumitnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Persoalan ini terpantau juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang turut membidani lahirnya sistem berbasis online tersebut. Tapi harusnya itu tidak
jadi alasan, karena persoalan mendasar adalah kinerja kepala desa (Kades) yang harus dievaluasi, berjenjang hingga camat dan pemerintah daerah. Beberapa faktor lambatnnya pertanggungjawaban penggunaan DD, di catatan BPKP, diantaranya dipicu kepentingan politik yang berlangsung di desa. Sumber daya yang tidak siap, penggantian tenaga teknis Siskeudes sesuai selera,
Kasus K2 Dompu, Berkas Tersangka HBY Belum Lengkap H. Muh. Amin (Suara NTB/dok)
Masyarakat Harus Waspada PEMERINTAH Filipina telah mendeportasi dua warga NTB terduga simpatisan Islamic State and Syria (ISIS) dari Marawi. Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku terus mengawasi dua warga NTB terduga simpatisan ISIS tersebut. “Dari NTB sudah ada yang dideportasi. Yang telah dideportasi dua orang. Itu sedang dalam pengawasan kita,” kata Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) NTB, H. Tarwo Kusnarno, S.E., M.Si dikonfirmasi usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (12/7). Namun, pihaknya tak membeberkan alamat maupun (Suara NTB/nas) identitas kedua warga NTB H. Tarwo Kusnarno yang pernah berangkat ke Marawi Filipina tersebut. Yang jelas, katanya, sebelumnya juga telah digagalkan berangkatnya lima warga NTB ke Marawi. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Proses melengkapi kekurangan berkas kasus pengangkatan tenaga honorer katagori 2 (K2) menjadi CPNS Dompu dengan tersangka Bupati Dompu, Drs.H. Bambang M. Yasin (HBY) belum usai. Pada pekan lalu penyidik sudah turun langsung ke Dompu memeriksa sejumlah saksi kembali untuk melengkapi berkas dimaksud. “Belum selesai. Ada beberapa yang perlu ditambahkan lagi,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7). Selama sepekan lalu, ia bersama sejumlah penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan terhadap sejum-
lah saksi kasus K2 Dompu, di antaranya honorer yang lulus dan tidak lulus. Ia tidak merinci apakah ada pemeriksaan tambahan terhadap tersangka kasus tersebut, yakni HBY, Bupati Dompu yang bertindak sebagai ketua tim verifikasi honorer K2 2014 silam. “Ya tidak mungkin kita jelaskan secara rinci. Yang jelas kita berupaya melengkapi kekurangan berkas seperti petunjuk P19 jaksa,” terangnya. Bupati Dompu disangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat negara dalam proses rekrutmen CPNS Dompu jalur honorer K2. “Untuk saat ini berkas ini untuk satu tersangka,” ujarnya. Bersambung ke hal 15
tidak akur dengan BPD. Kemudian penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ABPDes sehingga sulit di input ke Seskeudes. Pemerintah daerah melalui BPMDes tidak maksimal jalankan tupoksi. Hal lain yang dipicu ulah kepala desa adalah janji politik untuk mengamankan jabatan dengan mengakomodir aspirasi tanpa memperhatikan nomenklatur anggaran. Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan tenggat waktu kepada delapan kabupaten di daerah ini untuk menyampaikan laporan pertanggungawaban penggunaan dana desa tahap I sebesar Rp 518,650 miliar, sampai 24 Juli mendatang. Jika lewat, maka DD tahap II tak akan cair alias hangus. Bersambung ke hal 15
luruh Indonesia atau tidak. Jika keterlambatan pencairan DD tahap I yang berimplikasi terhadap pelaksanaan dan pembuatan LPJ yang molor terjadi secara nasional maka tentu ada kebijakan Menkeu. Taukhid mengatakan, berdasarkan pantuan yang dilakukan, jumlah desa yang belum menerima transfer dari pemerintah daerah kabupaten atau rekening kas umum daerah (RKUD) ke kas desa tinggal 20 desa lebih. Sementara itu, tenggat waktu penyerahan LPJ dana desa tahap I semakin dekat. Melihat masih adanya pemda yang belum mentransfer dana desa tahap I ini, Kanwil DJPB NTB telah meminta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di empat daerah untuk berbicara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Jika pemerintah desa kesulitan untuk menyelesaikan APBDes atau LPJ tahun sebelumnya maka jangan dibiarkan. DPMD diminta untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada desa-desa tersebut. Bersambung ke hal 15
Bersedia Merger BPR, KSB Minta Jatah Direksi Mataram (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan bersedia akan ikut dalam merger 8 PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Namun, KSB meminta hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham dapat diakomodir dalam jajaran pengurus PT. Bank BPR NTB. “Jelas lah minta direksi. Karena kita punya saham, terus ndak ada direksi?” kata Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST dikonfirmasi usai rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Pemprov NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (12/7). Terkait dengan merger delapan PD. BPR itu, katanya, masing-masing Pemda punya sikap. Sikap Pemda ini semestinya diapresiasi oleh Pemprov NTB.
(Suara NTB/dok)
Fud Syaifuddin Fud mengatakan Pemda KSB bukan berarti melawan UU akibat menolak bergabung dalam merger BPR tersebut. Namun, sepanjang Pemprov
NTB dalam hal ini gubernur mau duduk bersama maka pihaknya siap untuk diundang. Sehingga Pemda bisa menyampaikan argumentasinya. Untuk itu, pihaknya berharap segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang. “Karena di dalam pembuatan PT Bank BPR NTB tersebut, mana perwakilan orang KSB. Sementara kita punya saham di sana,” katanya. Pascapertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Fud mengatakan memang sudah ada komitmen secara lisan bersedia bergabung dalam merger PT. Bank BPR tersebut. Namun, komitmen itu masih dalam bentuk lisan bukan tertulis. Untuk itu, pihaknya mendukung segera dilakukan RUPS ulang. Bersambung ke hal 15
Dugaan Suap, Kepala BPR Lotim Serahkan Dokumen ke Kejaksaan
(Suara NTB/ars)
DIPERIKSA - Direktur PD BPR Lotim, Mutawalli usai diperiksa di Kejati NTB.
Mataram (Suara NTB) Laporan atas dugaan suap pada proses merger delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPR NTB, berlanjut lagi di Kejati NTB. Setelah sebelumnya Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba diklarifikasi, giliran pejabat BPR Lotim dipanggil penyidik, Rabu (13/7) sekaligus penyerahan dokumen. Memenuhi panggilan penyidik, Kepala BPR Lombok Timur (Lotim), Mutawalli da-
tang sekitar pukul 10.00 Wita. Dia diklarifikasi di lantai dua gedung Pidsus, langsung berhadapan dengan Ketua Tim Penyidik Usman, SH,MH. Dia selesai diperiksa sekitar pukul 15.00 Wita. Usai pemeriksaan, Mutawalli mengaku semua sudah dijelaskan kepada penyidik. ‘’Semua sudah saya jelaskan ke penyidik. Terkait belanja dan pengadaan barang dan jasa, terkait sekretariat, termasuk biaya mendampingi DPR studi banding,” jelasnya. Penyidik juga memintanya menyerahkan beberapa
dokumen pendukung klarifikasi. Seperti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejak tim dibentuk. “Ada beberapa dokumen yang diminta soal SPJ, soal SOP, termasuk dokumen fotokopi Perda Nomor 10 tahun 2016 soal Perda merger BPR,” kata Mutawalli. Disinggung soal laporan masyarakat terkait dugaan suap dalam proses merger dan pemilihan calon Direksi PT. BPR itu, dia membantah dan bantahan itu sudah dijelaskan kepada penyidik Kejaksaan. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 2
Dishub Tak Tegas Beri Sanksi Jukir Liar Batal Dianggarkan BANGUNAN Kantor Lurah Sayang-Sayang mendesak diperbaiki karena kondisinya yang memprihatinkan. Namun perbaikan kantor tersebut batal dianggarkan tahun ini dan kemungkinan ditunda hingga tahun depan. Demikian disampaikan Lurah Sayang-Sayang, Romi Karmin kepada Suara NTB, Rabu (12/7). “Kantor semakin parah. Tidak jadi direnovasi tahun ini,” ujarnya. Kondisi bangunan kantor tersebut menurut Romi makin parah dari hari ke hari. Atap kantor bocor dan saat hujan, kan(Suara NTB/dok) tornya selalu kebanjiran. BahRomi Karmin kan bagian dalam kantor tergenang air. Setelah tahu kantornya batal direnovasi tahun ini, pihaknya melakukan sedikit penataan agar kondisi kantor tak terlalu terlihat memprihatinkan. Romi mengatakan telah melakukan pengecatan khususnya di bagian depan bangunan. “Saya hanya bersihkan pakai cat saja. Begitu tahu kantor itu enggak jadi dapat (anggaran) direnovasi, saya langsung mengecat biar agak bersih sedikit rupanya. Hanya depannya saja,” ujarnya. Informasi batalnya perbaikan kantor tahun ini diterima Romi dari Bappeda Kota Mataram dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Mataram. Berdasarkan informasi yang diterima, perbaikan kantor tersebut akan dianggarkan pada 2018 mendatang. Ia pun belum mengetahui alasan batalnya perbaikan tahun ini karena sepengetahuannya, anggaran telah tersedia. “Tahun depan lagi katanya,” ujar mantan Lurah Mandalika Kecamatan Sandubaya ini. Menurut Romi, anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi kantornya cukup besar. Jika hanya untuk perbaikan bagian atap, ia memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 300 juta. “Karena bangunannya lumayan besar, 17x12,” sebutnya. Bagian bangunan yang mendesak diperbaiki tak hanya bagian atap, tapi hampir semua bagian bangunan tersebut. “Kusen jendelanya rata-rata jepitan kacanya sudah keropos. Begitu juga pintu-pintunya,” sebutnya. Kondisi kantor dengan kerusakan parah ini sering dikeluhkan masyarakat, khususnya bagi mereka yang datang mengurus berbagai kepentingan ke kantor lurah. Pelayanan masyarakat pun menjadi terganggu dan dapat memengaruhi kinerja aparatur. Romi menambahkan kondisi aula di dalam kantor tersebut juga cukup parah, khususnya bagian atap. Beberapa pertemuan yang digelar di aula tersebut terpaksa dibubarkan saat hujan karena aula dipastikan akan tergenang. (ynt)
Mataram (Suara NTB) Di bulan Ramadhan lalu, dilakukan penertiban juru parkir (jukir) liar oleh tim gabungan di seluruh titik di Kota Mataram. Dalam operasi gabungan tersebut, puluhan jukir liar ditertibkan. Saat ini disinyalir masih banyak jukir liar yang beroperasi di berbagai titik. Keberadaan jukir liar ini menjadi salah satu pemicu rendahnya realisasi PAD dari sektor retribusi parkir yang dalam beberapa tahun tak pernah mencapai target. Kendati demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram belum menerapkan sanksi tegas terhadap keberadaan jukir liar ini. Menu-
rut Kepala Bidang (Kabid) Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos, sanksi yang diberikan selama ini hanya sebatas pembinaan. Padahal jukir yang tak terdata di Dishub yang melakukan aktivitas perparkiran disebut melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perparkiran. “Manakala ada jukir yang seperti itu sudah pasti me-
langgar Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Kemudian yang berikutnya di samping patroli intens, manakala kita temukan itu memang kita upaya pembinaan dulu,” jelasnya. Jukir liar yang ditemukan pihaknya di lapangan diminta untuk mendaftarkan diri di Dishub Kota Mataram. Kemudian setelah terdata, jukir akan diberi surat tugas. Pihaknya akan memberikan
PENGHASILAN Anggota Dewan rencananya akan dinaikkan. Biasanya akan muncul pro kontra di tengah masyarakat terkait kenaikan penghasilan anggota legislatif. Namun menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, kenaikan penghasilan Dewan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya rencana kenaikan penghasilan anggota Dewan ini telah melalui berbagai kalkulasi, sama dengan kenaikan gaji ASN. “Ada ketentuannya harus memperhatikan klaster atau tingkat kemampuan keuangan daerah. Ada golongannya apakah pada posisi tinggi, menengah, dan rendah. Ada juga mengacu pada kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. Ia menambahkan khusus Kota Mataram belum diketahui apakah rencana kenaikan penghasilan tersebut telah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkot Mataram. Karena Perda yang menjadi acuan masih dalam rancangan. “Belum bisa kita pastikan karena suatu hal itu dalam proses yang sedang berjalan,” tambahnya. Selain mengacu pada kemampuan keuangan daerah, kenaikan penghasilan ini juga mengacu pada asas kewajaran. Di samping itu ada juga yang mengacu pada hasil penaksiran (appraisal). “Itu kan proses-prosesnya. Sehingga kami katakan Perda ini hanya mengatur norma-norma secara umum berkaitan dengan bagaimana rumusan atau hal-hal yang harus diacu berkaitan dengan pemberian hak-hak keuangan terhadap anggota legislatif,” paparnya. Terkait urgensi kenaikan penghasilan ini, Didi mengatakan pihaknya hanya taat asas seperti yang diatur dalam UU. “Kita diatur oleh PP itu. Ketentuan PP itu diberikan deadline tiga bulan kita harus bentuk Perdanya,” ujarnya. Jika nanti penghasilan Dewan telah dinaikkan, harus diiringi dengan peningkatan kinerja para wakil rakyat. Hal ini harus menjadi perhatian utama dimana para wakil rakyat harus terus menunjukkan kinerja terbaik. Didi pun tak khawatir muncul pro kontra di tengah masyarakat terkait kenaikan penghasilan ini. Karena menurutnya kenaikan penghasilan ini tak begitu siginifikan dan telah diukur dengan melihat kondisi keuangan nasional dan daerah. Proses pembentukan PP juga mengacu pada pertimbangan kondisi keuangan nasional yang membaik. “Tapi opini-opini masyarakat selalu menjadi perhatian kita. Karena itu kami kira yang penting segala sesuatunya dipastikan harus punya dasar secara yuridis. Kami pada posisi bagaimana menghormati PP Nomor 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan pengaturan kenaikan pendapatan anggota Dewan itu harus dengan Peraturan Daerah,” demikian Didi Sumardi. (ynt) H. Didi Sumardi
tidak bisa membatasi masyarakat di situ melakukan aktivitas parkir. Tinggal kita lihat masuk kriteria mana. Kalau dia sekarang ada lahan kosong di sebelah itu yang khusus dijadikan tempat parkir, itu memang jadi usaha (parkir) dan harus mengajukan izin,” terangnya. Jika masuk parkir tepi jalan umum, Dishub akan menginventarisir menjadi titik parkir baru. “Tapi kita lihat supaya aktivitas parkir di tepi jalan itu tidak mengganggu fasilitas perlengkapan jalan yang lain seperti trotoar dan lain sebagainya,” ujarnya. (ynt)
Peringati Hari Keluarga Nasional
DPPKB Gelar Berbagai Macam Lomba
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menerima penghargaan Bakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM, AAGN. Puspayoga, Selasa (11/7).
Raih Penghargaan Bakti Koperasi
Sesuai Kemampuan Daerah
sanksi secara hukum jika upaya pembinaan tak berhasil dilaksanakan. Ke depan pengawasan jukir liar ini akan intens dilaksanakan. Salah satunya dengan membentuk tim insidentil pengawasan jukir. Munculnya parkir liar di Jalan Selaparang atau dekat Transmart juga menjadi sorotan pihaknya. Lahan parkir yang dibuka penduduk setempat itu masuk kategori liar karena belum terdata di Dishub sebagai titik parkir resmi. Mahfuddin menyatakan pihaknya sedang mengamati aktivitas parkir di tempat tersebut. Kita juga
Wawali Ajak Masyarakat Bangun Ekonomi Kerakyatan Lewat Koperasi Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota (Wawali) Mataram, H. Mohan Roliskana meraih penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu kepala daerah yang mampu melahirkan koperasi berprestasi di daerah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayo, Selasa (11/7). Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Mohan berharap, penghargaan yang diperoleh dapat mengukuhkan semangat masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan melalu koperasi. Koperasi menurutnya, se-
bagai wadah masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Termasuk menunjukan sikap kegotongroyongan masyarakat. ‘’Koperasi dapat menjadi pilar utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Mataram,’’ ujarnya. Kegiatan yang diadakan di Hotel Karebosi Condotel Jalan Jenderal M. Jusuf No.1 Makassar, Sulawesi Selatan ini dihadiri juga oleh Ketua Umum Dekopin, Nurdin Khalid dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM secara langsung pula memberikan dan
menyematkan tanda penghargaan kepada kepala daerah yang menerima penghargaan. Penghargaan diberikan kepada 20 kepala daerah, 18 kepala dinas tingkat provinsi, 9 kepala dinas kabupaten/kota, 48 orang tokoh masyarakat dan 37 orang pengurus koperasi. Puncak peringatah Harkopnas, Rabu (12/7) kemarin dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Mohan menambahkan, penghargaan yang diterima melalui seleksi berdasarkan sejumlah persyaratan. ‘’Alhamdulillah, Kota Mataram masuk dalam kategori itu,’’ tandasnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Meskipun puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXIV diselenggarakan di Kabupaten Dompu, Senin (10/7). Pemkot Mataram khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memeriahkan dengan berbagai macam lomba. Walaupun terkesan sederhana, tetapi nilai kebersamaan serta silaturahmi antara kader dengan kader dan kader dengan pemerintah berjalan baik. Puncak Harganas di Kota Mataram ditutup dengan senam bersama di halaman Kantor DPPKB di Jalan Lingkar Selatan dan pembagian hadiah kepada kader. Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno menjelaskan, Harganas sebagai wadah masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga mereka untuk mencurahkan pendapat orangtua dan anak - anak. Sehingga, mereka memiliki visi misi mereka ke depan. Yang nanti diharapkan keluarga itu dapat tangguh dan punya masa depan berkualitas. ‘’’Setiap tahun tetap diperingati Harganas,’’ katanya, Rabu (12/7). Puncak kegiatan Harganas kata Sutrisno, diperingati dengan berbagai macam kegiatan. Seperti lomba - lomba ke-
tahanan keluarga, capaian KB, pelayanan KB yang dilakukan oleh faskes - faskes. Seperti, kader lestari, KB periang. Termasuk adalah lomba bina keluarga balita, lansia, dan remaja. Kegiatan ini dimulai sejak bulan Februari lalu. Sehingga, puncaknya diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut sebagai salah satu cara untuk merangsang dan memotivasi kelompok - kelompok untuk tetap semangat memberikan penyuluhan dan pelayanan KB di Masyarakat. ‘’Nanti kan ada reward kita berikan,’’ ujarnya. Kaitannya dengan KB yang merupakan bagian dari program harus berhasil di Mataram. Karena, jika tidak berhasil mengatur kelahiran maka program lainnya juga akan gagal. Karena akan tumbuh keluarga miskin apabila kelahiran tidak atur dan jaga. ‘’Jangan melahirkan tidak terkendali. Masyarakat melahirkan sesuai kemampuan ekonomi,” tambahnya. Kader memiliki tanggung jawab dan peran strategis untuk menyampaikan ke masyarakat. Sutrisno menambahkan, peserta KB di Mataram mencapai 54 ribu. Sedangkan, peserta KB baru mencapai 19 ribu aseptor. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
HADIAH - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno memberikan hadiah kepada pemenang lomba pada peringatan Harganas di Kota Mataram.
Bangunan di Bantaran Sungai Salahi Aturan Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Mataram menyebut banyak bangunan di bantaran sungai yang menyalahi aturan. Di beberapa permukiman dekat bantaran sungai, banyak rumah atau bangunan yang berdiri jaraknya sangat dekat dengan bibir sungai. Seharusnya berdasarkan aturan yang berlaku, jarak bangunan dengan bibir sungai minimal 2 meter. Hal itu disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Drs. H. M. Kemal Islam. Pemkot Mataram berencana menata bantaran sungai. Kemal mengatakan jika dilakukan penataan, maka kemungkinan rumah warga di bantaran sungai akan digusur. Ia mengatakan sebelum melakukan penggusuran, pihaknya akan melihat dulu bukti kepemilikan tanah warga yang membangun di bantaran sungai. “Kita lihat bukti kepemilikan tanahnya. Kalau me-
mang bukti kepemilikan tanahnya ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya. Jika pemerintah akan melakukan penataan, maka bisa saja lahan warga tersebut dibebaskan. Rumah yang ada di bantaran sungai juga sangat berisiko terkena banjir. Akhir 2016 lalu, dua unit rumah hanyut terserat arus Sungai Ancar di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur. Rumah yang hanyut tersebut tepat berada di bibir sungai. Selain itu, di bantaran sungai wilayah Pajang Timur juga terdapat enam unit rumah warga, tepatnya di bawah jembatan Jalan Bung Hatta. Warga yang tinggal di bawah jembatan ini juga selalu langganan banjir karena lokasi rumahnya sangat dekat dengan bibir sungai. Kebanyakan rumah warga di bantaran sungai ini masuk kategori rumah tidak layak huni. Sebelumnya Kemal juga menyampaikan rumah tidak layak huni yang berada di bantaran sungai tidak akan dibantu perbaikannya. Pasalnya mereka mendirikan bangunan bukan di atas
(Suara NTB/ynt)
DI BANTARAN SUNGAI : Bangunan atau rumah penduduk di bantaran Sungai Ancar. lahan mereka. Kalau warga bantaran sungai ini memiliki tanah di tempat lain, maka pihaknya akan membantu sehingga mereka memiliki rumah yang lebih layak. Jika perbaikan rumah lay-
ak huni menyasar warga bantaran sungai, maka hal itu tak sejalan dengan program Pemkot Mataram yaitu pembenahan kawasan bantaran sungai. (ynt)
(Suara NTB/dok)
Perempuan Harus Mampu Jaga Ketahanan Ekonomi Keluarga
(Suara NTB/cem)
SAMBUTAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany saat memberikan sambutan kepada puluhan pelaku usaha di Kota Mataram.
Mataram (Suara NTB) Perempuan diperspektifkan sebagai kaum lemah dan rawan perlakukan diskriminasi. Sehingga di beberapa tempat posisi perempuan tidak penting dalam pembangunan. Di Kota Mataram pada beberapa program telah melibatkan perempuan dalam agenda pembangunan. Bahkan, posisi strategis di birokrasi ditempati kalangan perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak intens mengangkat isu kesetaraan gender. Bagaim-
anapun juga, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Termasuk dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. ‘’Ketahanan keluarga bagaimanapun juga harus menopang ekonomi keluarga dan memastikan anak - anak mereka mengenyam pendidikan,’’ kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany saat memberikan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, Rabu (12/7).
Dewi memaparkan hasil penelitian indeks pembangunan manusia (IPM) NTB berada pada urutan 30. Salah satu faktor di dalamnya indeks pembangunan gender (IPG). IPG berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan. Persoalan ekonomi selama ini sambungnya, posisi perempuan justru dikaburkan. Padahal, mereka memilik peran penting untuk menjalankan usahanya. ‘’Misalnya, kios dikelola oleh perempuan. Tapi pencatatan pembukuan dan
kepemilikan toko itu pasti nama suami,’’ tambahnya. Semestinya persoalan tersebut tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, perempuan harus memberikan pencerahan dan melakukan komunikasi dengan suami. Perempuan dalam ini kata Dewi, harus eksis dan tidak harus bergantung ekonomi ke suami. Kaum hawa memiliki hak bersuara. Tidak harus tertindas dan jangan dinomorduakan. Namun tetap suami merupakan pemimpin di dalam rumah tangga.
‘’Ada anggapan perempuan itu cengeng, cerewet, dan penggoda. Jadi itu perlu dihilangkan,” tegasnya. Dijelaskan, ketahanan ekonomi keluarga ini akan melahirkan generasi emas tahun 2020 mendatang. Artinya, anak - anak tidak dalam kondisi lemah. Maka, perempuan wajib memberikan bekal ilmu. Caranya dengan turut mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembangunan maupun ekonomi. ‘’Tidak bisa dilakukan begitu saja. Perlu bertahap,’’ kata Dewi. (cem/*)
SUARA NTB
Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 3
Pengepul dan Pengekspor Benih Lobster Terus Diburu Mataram (Suara NTB) Pemerintah berkomitmen membersihkan kegiatan usaha jual beli benih lobster dibawah ketentuan Permen KKP Nomor 56/PERMENKP/2016. Pengepul dan pengekspornya terus diincar dan disanksi. Sementara kepada eks penangkapnya, pemerintah memberikan kompensasi. Hal ini ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si di ruang kerja wakil gubernur, Rabu (12/7) kemarin. Penegakan hukum tak tanggung-tangung dilakukan kepada oknum para pemain besar yang belum mengindahkan Permen KKP Nomor 56/
PERMEN-KP/2016. Bahkan kepadanya lingkup internal KKP atau dinas, sanksi tetap akan dijatuhkan. “Menteri Susi tak segansegan akan mengeluarkannya, meskipun dia telah PNS. Ada pejabat UPT yang sudah dipecat dan ada juga yang sudah ada di tahanan,” katanya. Semua unsur terkait berkumpul di ruang wakil gubernur. Membahas adanya isu penolakan bantuan yang diberikan KKP kepada eks penangkap benih lobster di Kabupaten Lombok Tengah. Disinyalir, ada gerakan provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bisnis penjualan benih lobsternya hilang. Setelah menteri memberlakukan pelarangan penangkapan dan pengiriman dalam ukuran tertentu. “Semua sudah berikrar.
Saya rasa tidak ada penolakan bantuan. Bahkan kita akan terus minta dalam jumlah yang lebih besar lagi. Tolong sampaikan kepada Menteri Susi, kami juga akan bersurat,” kata wakil gubernur. Seperti diketahui, KKP melakukan alih usaha eks penangkap benih lobster. Berbagai paket bantuan, sebagai konversi, akan disalurkan kepada sebanyak 2.246 nelayan di NTB. Bentuk dukungan tersebut berupa sarana budidaya ikan untuk 2.246 rumah tangga penerima eks penangkap benih lobster. Masing-masing di Kabupaten Lombok tengah sebanyak 873 sasaran, Lombok Timur 1. 074 sasaran, dan Lombok Barat sebanyak 229 sasaran penerima. Dukungan sarana budidaya yang akan diberikan
pemerintah sebanyak 2.246 paket untuk berbagai jenis usaha budidaya. Masingmasing budidaya rumput laut sebanyak 728 paket, budidaya ikan bawal bintang 655 paket, budidaya ikan kerapu 580 paket, budidaya bandeng 40 paket, budidaya udang vaname 20 paket, budidaya lele 209 paket, dan budidaya ikan nila sebanyak 14 paket serta 71 unit perahu untuk sarana angkut rumput laut. Untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya, pemerintah juga menurutnya akan memberikan dukungan fasilitasi bagi penguatan kapasitas SDM yaitu berupa pelatihan teknis budidaya, pasca panen (diversifikasi produk) dan manajemen usahanya. Paket-paket bantuan akan terus di evaluasi kebermanfaatannya.(bul)
(Suara NTB/bul)
BAHAS - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si, beserta Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si saat membahas eks penangkap benih lobster bertempat di ruang kerja wakil gubernur.
Kualitas Investasi di NTB akan Diuji Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah membentuk Tim Pengkajian Mutu Investasi. Tim ini tinggal menunggu SK Gubernur untuk mulai melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengujian seberapa besar dampak investasi yang sudah masuk ke provinsi ini. Tim ini dikoordinasikan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB. Sekda NTB sebagai Ketua Tim, anggotanya pengamat ekonomi dari berbagai bidang keahlian terkait. Tim ini menjadi tim ketiga yang telah terbentuk di Provinsi NTB, setelah Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Satgas Investasi. ‘’Di dalam Tim Pengkajian Mutu Investasi ini. Kami merekomendasikan pakar-pakarnya. Kita sama-sama akan melakukan kajian, seberapa besar manfaat investasi yang ada di NTB,” kata Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ari-
adi, M. Si di ruang kerjanya, Rabu (12/7) kemarin. Tim ini dibentuk dilatarbelakangi pertumbuhan investasi di NTB yang terus naik setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2016 lalu, total investasi di NTB nyaris mencapai Rp 10 triliun. Di satu sisi, justru kemiskinan dan pengangguran masih menjadi PR besar pemerintah daerah. Nilai investasi sebesar itu akan dihitung seberapa besar dampaknya terhadap kemiskinan dan pengangguran. ‘’Kita akan mencari benang merahnya. Idealnya, meningkatnya nilai investasi akan linier dengan penurunan angka kemiskinan dan pengang-
guran,’’ katanya. Di sisi lain, pertumbuhan investasi juga dibarengi dengan tumbuhnya minat masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi TKI). Karena itu, sejauh mana mutu investasi yang ada di NTB, akan dilakukan kajian. Pada dasarnya, masih menurut Gita, tim ini sudah mulai bergerak melaksanakan tugas dan fungsinya. Dipetakan apa saja yang menjadi penghambat investasi, di mana saja yang menghambatanya, akan ditelusuri. Selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan.
‘’Kalau ada yang menghambat, tim akan merekomendasikan pencabutan kebijakan. Atau memberi alternatif lain untuk kebijakan pemerintah. Hasil kajian tim ini, sekaligus dapat menjadi acuan seberapa besar dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berkualitas atau tidaknya pertumbuhan ekonomi karena investasi, nanti kita akan dapatkan jawabannya,’’ kata Gita. Kepada Suara NTB juga disinggung soal realisasi investasi di Provinsi NTB. Hingga semester I tahun 2017 ini, tercatat sudah Rp 4,7 triliun investasi yang masuk. Terdiri dari Rp 483 miliar lebih adalah penanaman modal asing atau PMA dan Rp 4,2 triliun adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pemerintah pusat menargetkan tahun ini investasi di NTB mencapai Rp 12 triliun.(bul)
Selly Andayani Raih Penghargaan Bakti Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINAS Koperasi dan UMKM NTB menerima penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penghargaan diserahkan Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dalam sebuah acara Selasa (11/7) di Ball Room Hotel Karebosi, Makassar. Penghargaan dan lencana Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diberikan kepada Dra.Hj.Putu Selly Andayani M.Si, karena dinilai berhasil dalam membangun dan membina koperasi menjadi koperasi-koperasi berkualitas. Penghargaan diberikan kepada Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si, karena saat penilaian dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 lalu, Selly menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Kepada Suara NTB, Selly menjelaskan bahwa penghargaan yang diterimanya sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan PENGHARGAAN - Hj.Putu Selly Andayani menerima penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga
Hj.Putu Selly Andayani foto bersama dengan Deputi Kemenkop
UKM atas jasa dan dharma baktinya dalam memajukan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di NTB. Penghargaan yang diterima Selly juga tidak lepas dari peran serta dan dukungan penuh dari Tim Kerja Dinas Koperasi dan UMKM NTB yang telah berjuang dan bekerja maksimal. Karena itu ia berharap, lencana dan piagam penghargaan yang diterima ini, bisa menjadi cambuk untuk tambah bersemangat dan lebih giat bekerja lagi. ‘’Lencana dan penhargaan ini bisa diraih berkat dukungan penuh dari Tim Kerja Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Tanpa dukungan mereka, saya tidak ada apa-apanya,’’ katanya. Selly juga berharap, dengan lencana dan penghargaan yang diterima, koperasi tetap menjadi Soko Guru Perekonomian Daerah. ‘’Dan UMKM tetap menjadi pahlawan ekonomi kerakyatan yang memiliki daya ungkit sangat kuat untuk memajukan kearifan lokal daerah kita,’’ ujar Selly yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan NTB. (*) Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Menteri Koperasi dan UKM, AAGN. Puspayoga menyematkan lencana pada Hj.Putu Selly Andayani
Menteri Koperasi dan UKM, AAGN.Puspayoga foto bersama Hj.Putu Selly Andayani
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Khawatir Kena Sanksi Tempatkan Posko Khusus BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memutuskan untuk menempatkan satu posko khusus untuk menangani kebutuhan air bersih warga akibat kekeringan. Upaya tersebut ditempuh guna mengefektifkan dan mengefisiensi pelayanan di wilayah kecamatan ujung utara di KLU tersebut. (Suara NTB/dok) Kepala BPBD KLU, M. M. Iwan Maret Asmara Iwan Maret Asmara, S.Sos., kepada Suara NTB, Rabu (12/7) mengatakan, coverage atau jangkauan jarak tempuh Kecamatan Bayan mulai dari Desa Mumbul Sari hingga ke Sambik Elen terlampau jauh untuk diakses dari Kantor BPBD di Desa Gondang Kecamatan Gangga. Oleh karenanya, pihaknya memutuskan untuk menempatkan setidaknya dua unit mobil tangki BPBD di Kecamatan Bayan. “Kita akan dirikan Posko di Bayan khusus untuk penyaluran air bersih selama kekeringan. Dulu (BPBD masih berstatus Kantor/OPD lama, red), Posko yang ada hanya untuk Pemadam Kebakaran, sekarang kita tambah lagi dengan Posko Kekeringan,” ungkapnya. Iwan menjelaskan, armada yang disiapkan sebanyak 2 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Armada nantinya akan didukung dengan keberadaan tenaga walaupun pembagian tugas dan beban kerjanya dilakukan secara shift. Iwan tak memyangkal saat dikonfirmasi mengenai kendala keterbatasan yang masih dialami BPBD. Selain tenaga operasional yang rata-rata berstatus kontrak masih kurang, BPBD juga kekurangan jumlah tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC). “TRC idealnya ada di 33 desa, tetapi yang ada di kita hanya 20 orang. Untuk memantau 1 desa dengan hanya 1 orang saja sebenarnya tidak cukup. Tapi daripada mengeluh lebih baik kita motivasi kawan-kawan untuk bekerja nyata,” jelasnya. Iwan Maret sejatinya bukan pejabat baru di BPBD. Semasih OPD lama ia juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian BPBD sebelum dimutasi ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah oleh mantan bupati lama. Dengan latar belakang pemahamannya terhadap kondisi wilayah KLU ini, ia dan jajarannya akan berupaya maksimal membantu mengatasi kekurangan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di 5 kecamatan. Perihal solusi jangka panjang penanganan air bersih warga, Iwan mengamini solusi penyaluran melalui penambahan jaringan perpipaan. Sebab dengan mengandalkan penyaluran air bersih dengan mobil tangki, kapasitasnya tidak maksimal. Berbeda jika di satu wilayah terdampak terpasang pipa PDAM maka seluruh warga Dusun itu bisa terlayani dengan menjadi pelanggan PDAM. (ari)
Amaq Asrul Sambut Baik Dukungan PDIP Selong (Suara NTB) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul menyambut baik dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi orang nomor satu di NTB. Dukungan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu sangat diapresiasinya. Menurut pandangannya, langkah PDIP itu dianggap sangat positif dan (Suara NTB/dok) sangat bagus. H. Moch. Ali Bin Dachlan Kepada Suara NTB, Amaq Asrul menjelaskan, PDIP adalah partai besar dengan kader-kader yang besar. Kabar mengenai ada figur seorang perempuan dari kalangan PDIP diusung sebagai pendamping Ali BD di pemilihan Gubernur NTB 2018 mendatang ini pun dinilainya sangat wajar. “Bagus ya, saya senang juga dengan figur perempuan, saya senang tidak ada batas antara perempuan dengan laki-laki,” terangnya, Rabu (12/7). Meski sudah mendapatkan dukungan dari partai besar sekelas PDIP, Ali BD yang juga Bupati Lombok Timur ini, mengaku tetap akan melaju lewat jalur independen. Pilihan PDIP yang mendukungnya sebagai calon gubernur itu diartikan mendukung dari kendaraan perorangan. “Itu artinya partai mendukung calon perorangan dan itu bagus ya!. Kalau ada partaipartai lain yang mendukung independen itu juga bagus,” imbuhnya. Pilihan politik partai mendukung Independen dianggap sah dan diperbolehkan secara aturan. Menurut Amaq Asrul, antara dirinya dengan PDIP itu sudah nyambung, karena sama-sama sedang berada pada garis kekuasaan. PDIP sebagai partai penguasa dan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan di Lombok Timur. Partai-partai lain juga diketahui banyak yang menjadi pendukung dari penguasa. Sampai saat ini, pembicaraan mengenai pendamping kata Amaq Srul belum ada keputusan final. Semua kader partai dan semua kandidat kader-kader terbaik bangsa dibangun komunikasi dengan baik. Prinsip baginya, semua adalah keluarga. Komunikasi politik yang dibangun selama ini dikatakan biasa-biasa saja. Kemunculan figur-figur perempuan sebagai calon pemimpin pun disambut sangat baik. Lahirnya figur perempuan menunjukkan adanya kesetaraan gender. Soal komunikasi dengan partai-partai politik, jawab Ali BD selama ini belum pernah dilakukan. Bentuk komunikasinya katanya hanya bersifat batiniah saja. “Saya kira, partai-partai lain juga sama dengan saya yang enggan dengan bertemu dengan saya karena saya tidak mendaftar ke partai-partai itu,” sebutnya. Dalam suksesi kepemimpinan, pesta demokrasi, pilihan kendaraan politik menggunakan independen ataupun partai politik menurut Ali BD bersifat teknis. Tujuannya adalah sama, yakni sama-sama memilih pemimpin. Tidak dilaluinya proses pendaftaran karena dianggap partai bukanlah sekolahan. “Partai kan bukan sekolahan, masa kita harus daftar,” ungkapnya. Cara paling benar dalam proses pemilihan pemimpin partai mencari figur terbaik. Partai harus aktif cari pemimpin terbaik dan bukan dengan cara membuka pendaftaran. Cara inilah yang sudah dilakukan PDIP, yakni mencari calon pemimpin itulah yang dianggap paling bagus. PDIP itu dianggap bagus, karena tidak menyuruh orang mendaftar. Partai juga kemudian memilih kader-kader bangsa yang terbaik. Bukan memilih kader golongan atau kelompok. “Bicara pimpinan itu kader bangsa,” demikian Amaq Asul. (rus)
Dinas PMD Genjot Desa Tuntaskan Persyaratan
Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) Kesuma Supaka mengakui pihaknya terus menggenjot sejumlah desa yang belum bisa mengeksekusi Dana Desa (DD) lantaran terkendala persyaratan APBdes belum rampung. Pihaknya juga menggenjot kinerja tenaga pendamping untuk membantu desa menyelesaikan APBDesnya. Hal ini dilakukan agar jangan sampai ada desa di Lobar yang tak bisa mencairkan DD tahap II, karena terkena sanksi dari kementerian. “Kita genjot desa yang belum mencairkan dengan pendampingan terus, kita turun
terus,” akunya, Rabu (12/7). Selain itu, tambahnya, untuk mempercepat pencairan DD di sejumlah desa yang tersisa pihaknya terus melakukan pendampingan ke desa. Pihaknya mendorong tenaga pendamping desa untuk memaksimalkan pendampingan di desa, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi
dengan petugas pendamping. Pihaknya juga akan memanggil desa terkait yang belum, namun nanti ketika injury time. Sebab, jelasnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan, jika desa tak bisa mengeksekusi DD ini, maka tidak bisa mencairkan DD tahap II. Namun setahunya, kemungkinan ini berlaku di akhir nanti.
Saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan dari desa untuk pencairan DD ini. Kendala yang dihadapi kebanyakan belum menetapkan APBdes, desa mengeksekusi dana berdasarkan APBDes. Jika belum ada APBDesnya, maka mereka tidak bisa mengeksekusi DD. “Itu kan aturan dari Kementerian Keuangan,” jelasnya. Untuk diketahui penyaluran DD ke rekening desa sudah 100 persen. Namun sejumlah lima desa yang belum mencairkan DD di rekeningnya di antaranya Desa Batu Kumbung,
Dasan Griya, Mambalan, Jagaraga Indah, Jeringo. Sebab jika sampai tanggal 24 Juli belum dicairkan, maka terancam 5 desa ini tak bisa mencairkan DD tahap II. Terkait DD tahap I, diakuinya, masih dievaluasi seberapa jauh realisasinya, pihaknya belum memperoleh laporan. Pihaknya berkewajiban melaporkan realisasi DD ini pada minggu ke dua bulan Juli ini ke Kementerian Keuangan. “Minggu kedua ini kita laporkan realisasinya, itu batas pelaporan kita,” akunya. (her)
Pemkab Kaji Hak Keuangan Anggota DPRD KLU
(Suara NTB/yon)
PANEN - Panen paya SLI di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur. Petani harus paham dengan iklim yang cenderung berubah setiap saat.
Petani Harus Paham Situasi Iklim Selong (Suara NTB) – Belasan kelompok tani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti Sekolah Lapang Iklim (SLI). Melalui kegiatan itu, para petani diharapkan mampu memahami situasi iklim supaya dapat meningkatkan produksi pertanian dan menghindari kerugian. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, MSc., mengatakan, SLI tersebut sebetulnya merupakan wadah belajar bersama baik dari BMKG maupun dari kelompok tani. Di mana, BMKG menyiapkan informasi iklim, tapi informasi iklim ini lebih bermanfaat apabila dimanfaatkan oleh pengguna informasinya dalam hal ini adalah petani. “SLI ini perlu dilakukan un-
tuk mengamati kondisi iklim dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya, tentunya dengan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam peningkatan produktivitas pertaniannya,” jelasnya dalam panen raya SLI di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur, Rabu (12/7). Ditegaskannya, SLI sangat penting dilakukan agar produksi pertanian para petani terus meningkat. Terlebih Kabupaten Lotim merupakan daerah yang surplus pangan, sehingga prestasi itu dapat dipertahankan supaya surplus pangan dapat dimanfaatkan untuk provinsi NTB dan dapat menopang ketahanan pangan nasional. Sedangkan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyebut jika kondisi iklim san-
gat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh para petani untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Lotim. Apabila tidak diketahui, akan berdampak langsung terhadap pertanian petani seperti yang terjadi pada tanaman tembakau akibat perubahan iklim yang terjadi. “Bila sudah begitu, tidak hanya tanaman tembakau saja yang stres, tetapi para petani tembakau juga ikut stres,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya sangat bersyukur ditempatkannya SLI di Kabupaten Lotim, karena dapat memberikan pemahaman kepada para petani akan kondisi iklim, sehingga dapat menyiapkan diri maupun mengantisipasi perubahan iklim yang sewaktu-waktu terjadi. (yon)
Lotim Dapat Penggantian DAK Rp 52 Miliar Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat siap merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum cair 2016 lalu. Hanya saja jatah DAK 2016 yang tidak terealisasi Rp 56 miliar lebih itu, dijanjikan akan diganti tahun 2017 ini senilai Rp 52 miliar. Demikian disampaikan Kepala Bidang Perbendaharan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Hasni pada Suara NTB belum lama ini. Anggaran tersebut dikatakan merupakan sisa tender dan sudah dilakukan sinkron data dengan Kemenkeu sebulan yang lalu. Adapun proyek yang sumber dananya dari DAK 2016 itu
terlambat pencairan dari pusat, karena keterlambatan pekerjaan. Akan tetapi sekarang ini sudah bisa dirampungkan seluruh pembayarannya dengan menggunakan dana APBD lebih awal. “Pekerjaan sekarang sudah selesai dan sudah dibayar semua sesuai arahan kementerian,“ ungkapnya. Dalam hal ini, ujarnya, daerah harus nombok dulu menggunakan dana APBD. Selanjutnya mengenai tambahan DAK ini akan digunakan sesuai dengan mekanisme APBD selanjutnya. Berikutnya, DAK diketahui menjadi salah satu evaluasi agar segera dituntaskan. Ada batasan waktu sampai dengan tanggal 21 Juni
mendatang laporan realisasi DAK sudah harus terlapor. Jika tidak bisa terancam lagi tidak dapat DAK. Pemkab Lotim diyakinkan sudah siap memenuhi semua persyaratan yang diminta pemerintah pusat. Salah satunya melampirkan daftar kontrak pelaksanaan proyek dengan sumber dana dari DAK. “Sesuai informasi dari Kabag Adpem, sebelum tanggal 21 udah bisa disampaikan laporan,“ sebutnya. Adapun ketentuan lainnya agar DAK tidak terancam hilang, realisasi fisik disyaratkan harus sudah bisa mencapai 75 persen. Diyakini hal ini bisa segera dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lotim. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah berproses menyesuaikan Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD KLU sebagaimana diamanatkan dalam PP 18 tahun 2017. Dalam penyesuaian ini, Pemkab melakukan penyesuaian di internal eksekutif dengan melibatkan Tim Akademisi Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mataram. Kepada Suara NTB, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., Rabu (12/7) mengungkapkan kajian telah berjalan sejak disampaikannya Raperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD, 7 Juli lalu. “Nanti kita bikin Tim Apraisal dulu, tim akan menyusun itu, maka akan ada rumusannya. Kita tidak berani sembarang, kalau lebih nanti menjadi temuan,” ungkap wabup. Ia menyerahkan sepenuhnya penyesuaian hak keuangan dan administratif anggota DPRD dengan mengacu pada PP 18 tahun 2017 serta kemampuan keuangan daerah. Angka ideal hal untuk pimpinan dan anggota DPRD belum dapat diprediksi. Sarifudin menjelaskan tim yang ditunjuk bisa berasal dari internal eksekutif, namun tak menutup kemungkinan adanya keterlibatan para ekonom FE Unram. Mereka ditugaskan untuk melihat sejauhmana kemampuan APBD KLU agar dalam perhitungannya tidak muncul kesenjangan pendapatan yang terlampau mencolok dari sebelum PP keluar.
“Walaupun ini inisiatif Dewan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, ya kita hargai, Dewan juga memiliki beban berat untuk mengawal aspirasi masyarakat,” kata Politisi Gerindra ini. Sebagai lembaga Pemerintah Daerah, DPRD sebut dia, mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan eksekutif. Kedudukan setara itu memiliki makna bahwa antara DPRD dan eksekutif pemerintah daerah tidak saling membawahi. Pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan merupakan dasar dan pedoman dalam menentukan besaran hakhak wakil rakyat nantinya. Di antaranya mencakup penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan serta jasa pengabdian dalam mendukung tupoksi anggota dewan. Sarifudin menegaskan dengan berlakunya Perda (sebelum 2 September) nanti, maka atribut yang melekat di anggota DPRD akan ditarik, salah satunya mobil dinas. Penyesuaian hak anggota Dewan berarti anggota legislatif Lombok Utara tidak boleh lagi menggunakan randis sebagaiamana ketentuan PP yang ada. “Tinggal bagaimana nanti anggota Dewan menyesuaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan anggaran operasional yang diberikan oleh daerah. Apakah melalui sewa karena yang jelas eksekutif Pemda sudah memberikan hak sesuai dengan ketentuan yang ada,” tandasnya. (ari)
Jadi KLA, Lotim Harus Penuhi Sejumlah Persyaratan Selong (Suara NTB) Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur (Lotim), Judan Putrabaya mengusulkan Lotim menjadi Kabupaten layak anak. Disebut, Lotim layak menyandang istilah sebagai kabupaten yang memiliki atensi serius terhadap anak. Kepada Suara NTB, Judan menyebut, menjadi kabupaten dengan sebutan layak memiliki banyak kriteria yang harus dipenuhi. Disebut ada sekitar 37 indikator suatu kabupaten bisa disebut layak anak. Indikator ini sedang disederhanakan menjadi 20 indikator. Di antaranya adalah, sudah harus ada kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bisa dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan desa di tingkat desa. ‘‘Hal ini sudah dimulai di Lotim. Harus pula ada regulasi mengenai pendewasaan usia perkawinan. Regulasi mengenai bebas asap rokok di tempat strategis,‘‘ ujarnya, Rabu (12/7). Kabupaten Lotim memang pernah melahirkan salah satu peraturan mengenai anak-anak. Dalam perda tersebut anak anak
dibolehkan bekerja. Perda ini secara prinsip tidak sesuai dengan amanah UU 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak dalam alasan apapuin tetap menjadi anak dan tidak boleh bekerja. Tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Alasan bekerja mengeskploitasi tenaga anak dengan dalih apapun tidak dibenarkan. Amanah UU menyebutkan tumbuh kembang anak harus terjamin. Diakuinya, seperti adanya anak-anak bekerja di perusahaan tembakau. Hasil diskusi LPA dengan pengusaha petani pengusaha tembakau, harus bisa dibedakan anak bekerja dan dipekerjakan. Anak yang dipekerjakan itu diberikan upah dan batas waktu kerja dikontrak. Beda dengan anak bekerja yang tidak perlu ada kontrak kerja dan batasan waktunya. Akan tetapi, masih menjadi pertanyaan LPA tingkat bahaya atau tidaknya pekerjaan yang sedang dilakoni anak. LPA berpandangan, tidak dibenarkan siapapun mempekerjakan anak. (rus)
Puluhan Guru MA Muallimat NW Pancor Dilatih Susun Perangkat Pembelajaran Selong (Suara NTB) – Sebanyak 55 guru di MA Mualimat NW Pancor dilatih cara pembuatan perangkat pembelajaran. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 Juli diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran guna memberikan pelayanan kepada peserta didik, terutama memasuki tahun ajaran baru. Kepada Suara NTB, Rabu (12/ 7), Kepala MA Muallimat NW Pancor, Drs. H. Humaidi mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan terhadap puluhan guru MA Muallimat NW Pancor dalam menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang harus disusun berupa program tahunan, program semester dan RPP. Tidak hanya itu, guru diharapkan mampu menyusun perangkat penilaian dan lainnya untuk pen-
ingkatan tenaga pendidik, peningkatan mutu. Termasuk, tambahnya, untuk memperbarui kemampuan guru sebagai pembelajar masa kini yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan menuju guru profesional. “Pelatihan ini diikuti oleh 55 orang guru dari semua mata pelajaran yang dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 15 Juli 2017,” terangnya. Melalui pelatihan ini, lanjut Humaidi, diyakini dapat meningkatkan pelayanan pendidikan aplikasi, karena sejauh ini banyak terdapat pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya bersifat pemberian resep atau teori. Untuk itu, ia berharap pembelajaran tahun ini lebih kepada pembelajaran aplikasi dengan mengurangi pembelajaran di dalam kelas yang dapat diubah melalui penyusunan RPP, seperti pembelajaran dilakukan di alam terbuka un-
tuk menghilangkan kebosanan pada siswa serta mendekatkan hasil yang sebenarnya. Sementara, Pengawas Madrasah pada Kemenag Lotim, Muhammad Nahdi yang juga selaku pemateri menjelaskan, penyiapan perangkat pembelajaran oleh guru memasuki tahun ajaran baru sangat penting dilakukan. Pasalnya, perangkat pembelajaran merupakan hal mendasar yang dipersiapkan oleh para guru agar pembejaran dapat terarah. “Perangkat pembelajaran merupakan hal mendasar yang harus dipersiapakan oleh guru, harus itu,” terangnya. Selain itu, katanya, perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru tidak asalasalan untuk sekedar pemenuhan kewajiban. Melainkan harus menyesuaikan kompetensi dasar yang perlu dipersiapkan dengan disertai proses analisis sebelum diterapkan
(Suara NTB/yon)
PELATIHAN - Pelatihan perangkat pembelajaran bagi guru mata pelajaran di MAMuallimat NW Pancor, Rabu (12/7). dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Terlebih, saat ini fungsi guru sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas pembelajaran kepada siswa untuk belajar, karena kemampuan guru tidak dilihat dari ke-
mampuannya menyampaikan pembelajaran, melainkan mampu menjadikan siswa belajar. “Guru juga harus paham tehnologi dan menfasilitasi siswa untuk menguasai kompetensi dasar,” ujarnya. (yon/*)
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Pungli, Sekolah Terancam Sanksi Tegas Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan kepada semua sekolah di daerah ini supaya menghindari pungutan liar (pungli). Baik itu bagi siswa lama, lebih-lebih lagi kepada siswa baru. Jika tetap membandel, pihak sekolah siap-siap bakal diberikan sanksi tegas. “Tidak ada alasan untuk pungli. Apapun namanya, pungli tidak boleh dilakukan. Kalau ada ditemukan dan terbukti, maka kita tidak akan segan-segan menjatuhkan
sanksi tegas kepada pihak sekolah bersangkutan,” tegas Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., Rabu (12/7). Pihaknya dalam hal ini sangat mengatensi yang nama-
nya pungli. Karena walaupun sudah ada keputusan bersama dengan komite sekolah, jika kemudian pungutan itu menyalahi aturan, maka itu tetap tidak dibenarkan. Kec-
uali jika memang itu berupa sumbangan, tidak jadi soal. Ia menjelaskan, pihak sekolah dalam hal ini harus bisa memahami dan membedakan pungutan dan sumbangan. Walaupun sumbernya dari wali murid, pungutan dan sumbangan itu berbeda. “Kalau pungutan itu sifatnya mengikat dan ada keharusnya bagi wali murid untuk membayar dengan jumlah ter-
tentu dan ada tempo waktunya. Inilah yang tidak dibolehkan,” terangnya. Sedangkan sumbangan, itu tidak mengikat. Jumlah yang harus dibayar oleh wali murid juga tidak ditentukan besarannya. Dan, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dengan kata lain, wali murid mau menyumbang berapa pun tidak jadi soal. Tanpa khawatir akan konsekuensi lain, jika tidak mem-
berikan sumbangan. “Jadi sekolah harus fahami hal ini. Supaya tidak menyalahi aturan,” tandasnya. Karena di Undang-Undang pendidikan, partisipasi masyarakat (wali murid,red) dalam membantu pendidikan itu dibolehkan. Asalnya, tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Karena namanya juga sumbangan, jadi besarannya tergantung kemampuan dan keingi-
Belasan SKPD di Lobar Nunggak Temuan BPK
Sembilan Kandidat Cabup/Cawabup Mendaftar di Golkar Giri Menang (Suara NTB) – Hingga hari terakhir masa pendaftaran, kandidat Bupati dan Wakil Bupati di Lombok Barat terus bertambah. Pada hari terakhir, Rabu (12/7), tercatat enam kandidat yang sudah mendaftarkan diri. Enam kandidat ini di antaranya ketua DPD Golkar Lobar, Hj. Sumiatun, H Rauhul Amin, L Jaya Asbani (LJA), L. Ahmad Yani (LAY). Lalu siang harinya, menyusul TGH Muammar Arafat dan H. Izzul Islam. Dari sekian pendaftar ini, terdapat tiga kandidat yang merupakan kader Golkar ikut mendaftarkan diri merebut rekomendasi partai Beringin. Kandidat-kandidat ini pun memiliki cara masing-masing ketika datang mendaftar. Ketua DPRD, Hj Sumiatun dan H. Rauhul Amin lebih memilih datang tanpa massa. Mereka memilih tak unjuk kekuatan pada pendaftaran. Demikian pula kandidat H. Izzul Islam. Berbeda dengan TGH Muammar Arafat dan L. Jaya Asbani (LJA) datang diiringi massa pendukungnya. Sebagai kandidat yang pertama mendaftar di Gokar, Hj Sumiatun justru datang sendiri tanpa didampingi tim. Bahkan dirinya diterima oleh ketua pantia pilkada Golkar, L Hermayadi. Tak banyak disampaikan oleh ketua DPD Golkar Lobar ini. Bahkan ketika ditanya kenapa tidak membawa massa,? Menurutnya ia tak mau membawa massa dan menunjukkan diri. “Tidak pakai massa lah. Biasa-biasa saja, nanti yang perlu,”jelas Sumiatun. Setelah dirinya mendaftar barulah H Rauhul Amin yang tak lain anggota DPRD dari fraksi Golkar. Politisi Lingsar ini memilih mendaftar sebagai kandidat Wabup. Alasan Rauhul Amin ikut kontestasi di Golkar maju sebagai Wabup, karena menurutnya semua masyarakat termasuk dirinya terpanggil untuk memajukan Lobar ke arah yang lebih baik, melalui bidang masing-masing. Ia selaku politisi berinisiatif untuk maju, atas dukungan keluarga besar terutama ayahandanya, TGH Musa Abdillah untuk ikut berkompetisi. “Apapun hasilnya kami tunduk pada keputusan partai,”jelas Rauhul. Dia akan memberikan yang terbaik untuk Lobar. Beberapa sektor yang ditonjolkan jelasnyabidang infrastuktur, peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Terkait siapa kandidat Cabup yang pas berpasangan dengannya, menurutnya semua sama tergantung dari Cabup apakah mempercayainya. Setelah Rauhul Amin, kandidat L Jaya Asbani datang mendaftar di Golkar. LJA-sapaan akrab kandidat asal Gerung ini datang bersama massa pendukungnya dari berbagai unsur. LJA menegaskan jika ia diberikan kepercayaan oleh rakyat Lobar, ia akan menjadi pemimpin yang tak memihak ke golongan tertentu saja. Ia mengambil contoh, ketika calon bupati menjadi bupati lalu menghabisi lawan politiknya seolah-olah menghabisi dinasti lama dengan baru. “Saya lihat Golkar ini dengan semboyan Golkar adalah suara rakyat saya sangat tertarik karena partai ini besar,” jelas LJA. Menurutnya sangat bagus pnejaringan di Golkar yang dilaksanakan tanpa biaya, Hal ini terobosan karena memberi contoh baik bagi perhelatan politik di daerah lain. Sekitar pukul 14.00 wita, giliran TGH Muamaar Arafat yang datang mendaftar. Diiringi ribuan massa yang diklaim perwakilan dari 10 kecamatan, TGH Muammar Arafat berjalan kaki dari perempatan Gerung menuju kantor DPD II Golkar. Ia bersama pendukungnya yang disebut KTM (Kami Teman Muammar) diterima oleh ketua panitia L Hermayadi. Dalam kesempatan itu, Hermayadi menyatakan sejauh ini sudah ada tujuh kandidat yang mendaftar masing-masing tujuh orang kandidat cabup yakni HL Sajim Sastrawa, Nauvar F Farinduan, H. Fauzan Khalid, Hj Sumiatun, L. Jaya Asbani, TGH. Muammar Arafat dan Izzul Islam rencananya mendaftar pukul 15.00 Wita. Sedangkan tiga kandidat mendaftar sebagai cawabup yakni H. Umar said, H Rauhul Amin dan L. Ahmad Yani (LAY). “Total 9 kandidat yang sudah pasti mendaftar, H Izzul Islam rencananya segera mendaftar,”jelasnya. (her)
Bantu Desa Selesaikan Laporan DD
DPMD Loteng Turunkan Tim
Praya (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah berupaya keras membantu desa-desa yang ada di daerah ini untuk menyelesaikan laporan penggunaan Dana Desa (DD) tahap pertama. Seluruh personel pun dikerahkan turun ke desa-desa, guna mengarahkan dan membimbing desa menyelesaikan laporan penggunaan DD tahap pertama tersebut. Demikian ditegaskan Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin kepada Suara NTB, Rabu (12/7). Pihak desa sendiri juga terus diingatkan supaya bisa segera menyelesaikan laporan termasuk serapan anggaran dan capain proram yang dibiayai dari DD agar tepat waktu. Sebelum batas waktu penyampaian laporan penggunan DD pada tanggal 24 Juli mendatang. “Semua desa sudah kita ingatkan. Jadi sebelum tanggal 24 Juli mendatang laporan penggunaan DD sudah harus kita terima untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau terlambat atau lewat dari tanggal tersebut, maka penyaluran DD tahap kedua bakal ditahan pemerintah pusat,” jelasnya. Pihaknya mengaku, hal itu memang cukup berat. Namun demikian, karena itu sudah menjadi aturan dan ketentuan pusat, maka tidak ada alasan bagi desa untuk tidak melaksanakanya. Karena akan berimbas pada proses pencairan DD tahap kedua tahun ini. Sehingga mau tidak mau, pihaknya juga harus turun tangan membantu. “Polanya kan laporan penggunaan DD dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten terlebih dahulu untuk disampaikan ke pemerintah pusat secara kolektif. Kalau ada desa yang belum menyerahkan laporan, maka laporan yang disampaikan kabupaten tidak akan diterima pemerintah pusat,”ujarnya. Kalau sudah demikian, maka siap-siap saja semua desa di daerah ini bakal ditunda proses pencairan DD tahap keduanya tahun ini. “Inilah yang kita tidak inginkan. Karena kalau sudah ditahan, maka akan berimbas pada penyelesaian program di tingkat desa itu sendiri,” imbuh Jalaludin. Kedepan pihaknya sangat berharap pemerintah pusat bisa menarik aturan penyampaian penggunaan DD secara kolektif tersebut. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten tidak harus menunggu semua desa menyerahkan laporan DD, baru disampaikan ke pemerintah pusat. Tapi ada keringanan, mana desa-desa yang sudah menyerahkan laporan penggunaan DD itu yang disampaikan terlebih dahulu. Persoalannya ada desa yang terlambat menyerahkan laporan, kalau pun kemudian diberikan sanksi tidak jadi persoalan. Itu konsekuensi bagi desa itu sendiri. Tanpa merugikan desa yang lain. “Kalau dengan pola kolektif seperti ini, satu desa yang terlambat maka semua desa akan kena imbas,”timpalnya. Pola itu dirasakan kurang baik. Karena akan bisa mempengaruhi kinerja desa-desa yang proaktif menyelesaikan laporan penggunaan DD. “Persoalan-persoalan ini yang nanti coba kita sampaikan ke pemerintah pusat. Dan, kita berharap pemerintah desa bisa memahami kondisi kita dibawah,” pungkas mantan Sekretaris DPMD Loteng ini. (kir)
nan pihak penyumbang. Disinggung apakah sudah ada laporan dugaan pungli dari sekolah-sekolah di Loteng, terutama pada proses penerimaan siswa baru, Sumum menegaskan, sampai sejauh ini belum ada. Namun demikian, pihaknya sudah menginstruksikan semua jajaran termasuk UPD yang ada di kecamatan untuk ikut mengawasi sekolahsekolah yang ada. (kir)
(Suara NTB/kir)
PENATAAN - Proyek penataan kawasan Pantai Kuta' Lombok Tengah, di sekitar wilayah pantai Seneq, kini sudah bisa berjalan lagi, Rabu (12/7).
Sempat Terhenti
Penataan Pantai Kuta Berlanjut Praya (Suara NTB) Proyek penataan kawasan Pantai Kuta di sekitar wilayah Pantai Seneq kini sudah bisa berjalan lagi. Setelah sebelumnya sempat terhenti, lantaran dihadang warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Pihak Indonesia Tourism Development Corporatian (ITDC) pun kini optimis proyek tersebut bisa selesai sesuai jadwal yang sudah disusun. “Penghadangan sudah tidak terjadi lagi. Dengan begitu, penataan kawasan Pantai Kuta di sekitar Pantai Seneq sudah bisa berjalan lagi,” aku Humas ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Rabu (12/7). Sebelumnya, pihaknya sempat khawatir, proyek penataan kawasan Pantai Kuta tidak akan bisa tuntas tepat waktu karena adanya gangguan di lokasi proyek tersebut.
Namun setelah melalui proses pembicaraan dengan warga pengklaim dan atas dukungan berbagai pihak, persoalan tersebut kini sudah bisa dinyatakan selesai. “Semua patok yang sempat dipasang warga pengklaim lahan, sekarang sudah kita cabut. Sehingga pengerjaan proyek di wilayah tersebut sudah bisa berjalan lagi,” timpal Adi seraya berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Karena itu sangat mengganggu dan bisa menghambat proses penyelesaian pengerjaan proyek. Adi menjelaskan, sejauh ini untuk proyek penataan kawasan Pantai Kuta, capaian pengerjaannya sudah sekitar 50 persen. Dan, dengan sisa waktu yang ada pihaknya optimis proyek tersebut bisa selesai sesuai jadwal yang ada,
yakni sampai akhir Bulan Desember mendatang. Calon Investor Disinggung pengerjaan proyek lainnya, Adi menegaskan semua tetap berjalan. Calon investor yang hendak berinvestasi semakin hari juga semakin banyak. Terakhir pihak ITDC sudah menandatangani Memorandum of Undestanding (MoU) dengan PT. Alam Hijau Permata (AHP) yang berencana untuk membangun mini mall serta fasilitas pariwisata berupa hotel. Investorbersangkutannantinya akan mengelola lahan komersil di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Untuk dijadikan pusat pembelanjaan bagi kawasan tersebut.“Investoryangsudahmasukdan akan masuk cukup banyak. Jadi kalau dari sisi peminat KEK Mandalika tidak kekurangan calon investor,” tambahnya. (kir)
Diserang Hama Tikus
Petani Batu Putih Sekotong Gagal Panen Giri Menang (Suara NTB) – Para petani di wilayah dusun tibu Baru Desa Batu Putih kecamatan Sekotong mengalami gagal panen lantaran lahan pertaniannya diserang hama tikus. Selain itu, terdampak penurunan debet air bendungan Tibu Kuning yang ada di wilayah setempat. Luas lahan yang mengalami gagal panen lumayan luas, mencapai puluhan hektar. Akibat kondisi ini, petani pun merugi hingga puluhan juta, karena tak mampu menutupi biaya produksi. Petani berharap agar SKPD terkait turun menangani. “Luas lahan pertanian kami yang terkena dampak penurunan irigasi, terserang hama tikus dan burung itu mencapai 50 hektar khusus di dusun Tibu Baru. Petani terpaksa panen muda, akibatnya petani merugi,’’ tegas Munajah Ketua Kelompok Bina Bersama Desa Batu Putih. Dijelaskan, khusus di dusunnya terdapat 50 hektar yang terkena dampak hama tikus dan burung. Kendala lain, air irigasi bendungan Tibu Kuning yang debet airnya menurun drastis. Air bendungan yang ada sangat terbatas, dikarenakan seharusnya pada musim (MT) II lalu petani tidak menanam padi namun dipaksakan sehingga berpengaruh terhadap debert air beendungan menjadi menurun. Akibatnya banyak padi yang belum bisa matang namun kekurangan air. Dampak dari ini, terjadi penu-
Khusus enam SKPD yang menjadi lokasi temuan kerugian negara, dirincikan SKPD di antaranya Bapenda, sekretariat DPRD, perizinan dan BPBD, dinas ketahanan pangan serta Dinas PMD. Di Dinas Ketahanan Pangan, jelasnya sudah ada kesanggupan dari dinas terkait untuk menyelesaikan tanggal 17 Juli ini. Kemudian BPBD sudah ada jawaban dari rekanan untuk sanggup menyetor kerugian negara. Tinggal yang belum banyak progresnya di sekretariat DPRD namun menurut informasi bahwa pengembellian terus bertambah karena ada iktikad baik dari anggota Dewan untuk menyelesaikan sebelum tenggat watu. Melihat progres penyelesaian temuan kerugian ini jelas Inspektur, tinggal di Setwan yang besar mencapai Rp 1,1 miliar lebih dan ketahanan pangan senilai Rp 108 juta. Menurutnya progresnya lumayan bagus, sebab kerugian negara pada Rapim lalu mencapai Rp 1,6 miliar namun menurun menjadi Rp 1,2 miliar. Artinya sudah ada tambahan pengembalian kerugian yang lumayan besar. Temuan yang masih tersisa jumlahnya lumayan besar di dua SKPD terkait. Khusus temuan administrasi jelasnya progresnya 66 persen lebih yang belum ditindaklanjuti, namun demikian mereka sanggup menyelesaikan. Sebab penyelesaian administrasi ini tidak memakan waktu lama. Yang butuh waktu lama jelasnya ada di sekretariat daerah untuk dua temuan karena menyentuh dengan DPRD dan notaris. Kalau dua temuan ini cepat komunikasi dengan dewan dan notaris maka cepat selesai. Termasuk terkait temuan PT Tripat dan PT ILBB (Indotan) juga segera diselesaikan. “Kaimi teruas dorong mereka menyelesaikan temuan ini,”tukasnya. (her)
Daftar 11 SKPD Lokasi Temuan BPK No SKPD Jenis Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Setda BPKAD Dikbud Sekretariat DPRD DPMPTSP DP2KBP3A Dispar BPBD Dinas Ketahanan Pangan Dinas PMD Dinsos
Administratif Administratif Administratif Kerugian negara Kerugian negara Adminstratif Administratif Kerugian negara Kerugian negara Kerugian negara Administratif
Sumber data : inspektorat Lobar (Suara NTB/dok)
GAGAL PANEN - Lahan tanaman padi milik petani di Batu Putih, Sekotong, yang gagal panen runan produksi dan kualitas padi. run ke laut, namun tidak yang Akibat fatalnya, petani merugi menjanjikan,” ujar Munajah. Pihaknya sendiri belum mejutaan hingga puluhan juta. Karena petani tidak bisa menutupi laporkan hal ini ke pemda, nabiaya produksi, di mana rata-rata mun telah di-upload melalui biaya produksi per hektar men- media sosial. Pihak dinas terkait capai Rp 5-6 juta per hektar. Se- sendiri merespon persoalan ini, mentara untuk menutupi biaya namun terkendala anggaran. itu, petani harus mampu mem- Petani setempat berharap agar produksi 6-7 ton per hektar. “Ka- diberikan bantuan sumur bor lau kurang produksinya maka dari Pemda untuk mendukung petani rugi,’jelasnya. Sementara bercocok tanam di sepanjang dengan kondisi saat ini petani musim. Terkait asuransi bagi hanya mamu memproduksi rata- petani pihaknya sudah mensosialisasikan namun tidak ada rata 2 ton per hektar. Pada kondisi normal jelasnya, petani yang menanggapi. “Sebab produksi mencapai antara 4-5 ton yang bisa mengklaim, yakni petper hektar. Untuk menutupi keru- ani yang gagal total,” jelasnya. Kepala dinas Pertanian, H. gian ini, petani sendiri tak ada usaha lain. Sebagian petani ada Muhur Zokhri menyampaikan piyang mencari pekerjaan di sektor haknya bakal turun melakukan lain sebagai buruh namun tem- penanganan persoalan ini. Namun pat kerja tidak ada. Ada juga demikian perlu dilihat tingkat yang mencari kayu dan batu emas. gagal panennya. “Kita turun bersItu pun kalau ada. “Ada yang tu- maa UPT,”jelasnya singkat.(her)
Jambret Marak
Masyarakat Diminta Lebih Waspada Berkendara
Praya (Suara NTB) Aksi jambret di jalan raya di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai marak kembali. Bagaimana tidak, dalam beberapa hari saja aksi jambret di jalan raya sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada saat berkendaraa. Himbauan tersebut disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., kepada Suara NTB, Rabu (11/7). Supaya tidak memancing aksi jambret di jalan raya, para pengendara terutama yang dari kalangan perempuan agar tidak berpenampilan yang mencolok. Misalnya, dalam hal penggunaan perhiasan sebisa
Giri Menang (Suara NTB) – Progres tindaklanjut temuan LHP BPK masih lemban di Lombok Barat (Lobar), pasalnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Inspektorat baru ditindaklanjuti 45,57 persen. Terdapat sekitar 54,43 persen yang belum ditindaklanjuti. Tunggakan temuan ini tersebar di 11 SKPD yang belum 100 persen menindaklanjuti. Sedangkan enam SKPD yang masih menunggak pengembalian kerugian negara, termasuk terbesar di sekretariat DPRD mencapai Rp 1,1 miliar lebih. “Sisa temuan 54 persen lebih itu terkait kerugian dan administratif, kerugian ini tersisa Rp 1,2 miliar lebih. Namun terus berprogres,” tegas inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat, kemarin. Dijelaskan lebih rinci, empat SKPD yang sudah menindaklanjuti 100 persen di antaranya Bapenda, Dikes, dinas PU dan Satpol PP. Sedangkan 11 SKPD yang belum menindaklanjuti antara lain Setda, BPKAD, Dikbud, Sekretariat DPRD, DPMPTSP, DP2KBP3A, Dispar, BPBD, DKP, DPMD dan Dinsos. Kesanggupan dari 11 SKPD ini jelasnya, rata-rata akan menyelesaikan sebelum tanggal 20 Juli mendatang. Setelah itu BPK akan mengevaluasi sejauh mana tindaklanjut yang dilakukan pemda. Evaluasi ini dilakukan tanggal 23-25 Juli. Tim di 11 SKPD ini jelasnya akan secara intens melakukan koordinasi dengan tim inspektorat di bawah kendali masing-masing Irban I, II,III dan IV serta sekretartis. Untuk evaluasi yang dilakukan pihaknya tidak lagi perhari, namun per jam dievaluasi progresnya. Bahkan hari ini (kemarin) ada SKPD yang mencapai 100 persen. Ia mengaku optimis temuan ini bisa diselesaikan. Menurutnya temuan ini terkait administrasi dan kerugian negara.
mungkin dihindari. Apalagi menggunakan perhiasan secara berlebihan. “Penggunaan perhiasaan secara berlebihan saat berkendara bisa mengundang niat orang untuk melakukan kejahatan. Apalagi itu perempuan, sangat rentan menjadi sasaran jambret di jalan raya,” terangnya. Saat berpergian, sebisa mungkin tidak sendirian. Tetapi bisa ditemani oleh orang lain. Sehingga para pelaku kejahatan bakal berpikir dua kali untuk melakukan aksi kejahatan. “Kalau ada teman, di jalan raya tidak sepi. Jadi pelaku kejahatan pasti akan berpikir ulang untuk beraksi,” lanjutnya. Pihak kepolisian sendiri, se-
cara intens akan terus melakukan upaya-upaya antisipasi kejahatan. Terutama kejahatan di jalan raya. Dengan mengintensifkan kegiatan patroli. Baik itu secara terbuka maupun tertutup. Bukan hanya oleh personel yang ada di Polres Loteng saja. Personel di semua Polsek juga digerakkan. Meski demikian, bagaimanapun intens aparat kepolisian melakukan patroli tapi masyarakat tidak ikut waspada, kejahatan tetap akan terjadi. Artinya, semua harus saling mendukung. Aparat kepolisian melakukan pengamanan. Masyarakat juga mendukung dengan turut waspada terhadap aksi kejahatan yang bisa terjadi. (kir)
Pembinaan Koperasi di Lobar akan Lebih Aktif Giri Menang (Suara NTB) Kedepannya Dinas Koperasi dan UKM selaku pembina anggota-anggota koperasi yang ada di wilayah Lombok Barat (Lobar) akan melakukan pendataan dan pembinaan lebih baik, baik dari manajemennya maupun pelatihan pada anggota koperasi sehingga koperasi yang ada di Lobar aktif. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat, Nyoman Sembah usai memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-70 di halaman kantornya, Rabu (12/7/). Nyoman Sembah menilai anggota koperasi di Lobar masih kurang aktif. Dari total 500 anggota koperasi yang ada di Lobar, sekitar 290 saja yang aktif. Dia mengatakan, kedepan dirinya ingin agar di Dinas Koperasi mempunyai ruang klinik koperasi sehingga bisa mengetahui koperasi itu berjalan atau tidak dan selanjutnya koperasi yang tidak aktif menjadi aktif kembali. Rencananya, tanggal 26 Juli mendatang Dinas Koperasi akan menggelar acara di Gedung Budaya Narmada dan akan dilakukan penyerahan penghar-
gaan kepada anggota koperasi yang sukses oleh Bupati H. Fauzan Khalid. “Mudah-mudahan koperasi yang sudah sehat dapat lebih maju. Bagi yang belum sehat agar bisa bekerjasama memajukan koperasi sehingga visi misi Lobar yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat bisa terwujud,” harapnya. Peringatan Hari Koperasi ke70 ini mengambil tema koperasi kuat menjamin pemerataan ekonomi mewujudkan sosial. Tema ini dinilai penting, strategi dan relevan untuk memajukan koperasi. Membacakan amanat Menteri Koperasi dan UKM, Sembah mengatakan perlunya tindakan konkret untuk reformasi total, baik dalam cara pandang, maupun dalam mengelola koperasi secara baik dan benar. “Tahuninibanyakkoperasiyang telah maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar. Keberadaan koperasi untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan,” ungkapnya. (her)
(Suara NTB/dok)
BERSAMA - Kadis Koperasi dan UMKM Nyoman Sembah bersama jajaran, Rabu (12/7).
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kebakaran Wisma Daerah
Pemkab Langsung Rakor, Sultan Keluarkan Sejumlah Pernyataan
Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyikapi musibah kebakaran Wisma Daerah atau Wisma Praja Kabupaten Sumbawa, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi langsung menggelar rapat dengan para asisten dan perangkat daerah terkait, di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa malam. Sementara Sultan Sumbawa mengeluarkan beberapa sikap resmi. Dalam Rakor, Sekda mengingatkan agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Tetapi segera mengambil langkah langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga mampu mewujudkan kembali terbangunnya istana tersebut. Walaupun tidak bisa persis sama dengan aslinya. “Paling tidak bisa mendekati bentuk konstruksi bangunan peninggalan Kesultanan Sumbawa tersebut, yang pada zaman kerajaan bernama Bala Puti (Istana Putih),”terangnya. Sekda meminta kepada kepala OPD terkait agar segera melakukan langkah langkah kongkrit. Antara lain membuat laporan ke pihak Polisi, berita acara musibah kebakaran, dan hal hal lain untuk disampaikan ke Gubernur maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Gianyar Bali. Sambil menunggu hasil identifikasi polisi tentang penyebab kebakaran, Sekda minta kepada Kabag Umum Setda dan Kepala Badan Pengelola Aset
dan Keuangan Daerah untuk menghitung volume dan nilai kerugian inventaris daerah, berkoordinasi dengan Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima. Sementara itu Kepala Bappeda yang juga ketua Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Ir. Iskandar, mengharapkan agar melibatkan para tokoh adat dan budayawan Sumbawa dalam melakukan rekonstruksi.Dengan demikian, hasilnya nanti bisa sesuai dengan bentuk aslinya. Sekda berharap, selain mendapatkan santunan kerugian dari perusahaan asuransi, juga diharapkan segera ada bantuan bantuan dari kementerian, Badan Penanggulangan Bencana maupun lembaga lainnya. Sementara Sultan Sumbawa, Dewa Masmawa Muhammad Kaharuddin IV beserta Permaisuri Dewa Merajabini Andi Bau Tenridjadjah, mengeluarkan enam poin pernyataan resmi, terkait kebaka-
Manajemen PT AMNT Jelaskan Kebijakan Pensiun Dini Taliwang (Suara NTB) – Manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akhirnya angkat bicara soalnya banyaknya karyawan yang sudah mengajukan pensiun dini. Bahkan dari data yang ada di manajemen saat ini tercatat sudah ada sekitar 1.325 karyawan yang sudah mengajukan diri dari total sekitar 3.000 karyawan yang bekerja di PT tersebut. Kaitannya dengan banyaknya peminat dari program ini, pihaknya meyakini tidak ada intervensi sama sekali. Bahkan program ini oleh para karyawan dianggap paling menggiurkan untuk diambil. “Waktu yang tersedia untuk mengambil program ini masih cukup panjang. Untuk usia 45 tahun keatas sampai dengan tanggal 15 Juli dan dibawah 45 tahun sampai akhir bulan juli. Kita juga memprediksi jumlah ini akan terus bertambah mengingat para karyawan juga tergiur dengan apa yang ditawarkan. Perlu kami tegaskan dalam program ini tidak ada intervensi melainkan secara sukarela,” kata Manager Corporate Communications PT AMNT, Rubi W. Purnomo kepada para wartawan, Rabu (12/7). Sementara terhadap karyawan yang mengajukan pensiun ini, pihaknya pasti akan tetap dilakukan pengecekan ulang sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sampai akhir bulan Juli. Setelah tenggat waktu yang diberikan selesai, pihak AMNT akan melakukan klarifikasi lagi, berapa yang akan disetujui berapa juga yang tidak disetujui. Sementara, dari jumlah yang sudah mengajukan tersebut, belum ada satupun yang disetujui oleh manajemen untuk permohonan RTK-nya karena waktunya belum habis. Sementara untuk karyawan yang diparkir oleh manajemen juga bisa mengikuti program ini. “Kita tidak batasi jumlah yang mengambil program ini, karena angka yang kita terapkan sampai 50 persen efisiensinya,” sebutnya. Ditegaskannya, dalam pelaksanaan program ini tida ada intervensi dan intimidasi sama sekali. Bahkan karyawan juga senang dengan adanya program ini karena belum ada aktivitas di PT tersebut. Terhadap apa yang menjadi hak karyawan baik itu gaji dan keuntungan lainnya tidak akan dikurangi oleh manajemen kecuali yang berhubungan dengan kehadiran. Sementara untuk bonus yang diterima oleh karyawan dipastikan tidak akan ada lagi, karena masalah tersebut masuk dalam efisiensi anggaran. Karena bonus itu bukan merupakan kewajiban melainkan kebijakan dari perusahaan. “Kita tidak intimidasi para karyawan ini mengambil program ini. Banyaknya yang tertarik karena program yang kita tawarkan menggiurkan,” imbuhnya. Ia menyebutkan, kaitannya dengan efisiensi anggaran ini dilakukan karena pertimbangan biaya. Apalagi saat ini fase enam sudah mulai berakhir sementara fase tujuh juga belum menghasilkan. Sehingga pekerjaan yang ada juga berkurang di PT tersebut. Dengan pekerjaan yang berkurang, tidak mungkin biaya operasi tetap dikeluarkan oleh manajemen. Sehingga mau tidak mau harus dilakukan efisiensi terhadap pembiayaan yang ada. Tentu efisiensi bukan hanya karyawan saja, melainkan biaya yang lain juga ikut dipangkas. Sebut aja untuk pemeliharaan alat berat dan perjalan dinas karyawan juga akan dibatasi oleh manajemen. Selain itu, negosiasi dengan kontraktor juga akan ditinjau ulang dari segi pembiayaan yang ada. “Tujuan kita memberlakukan hal ini sebagai upaya penghematan bukan kita langsung main potong saja karyawan yang ada,” tukasnya. (ils)
Rubi W. Purnomo
ran Wisma ini. Pertama benar telah terjadi musibah kebakaran atas Gedung Istana Putih (yang dibangun dan menjadi kediaman Sultan Sumbawa Muhammad Kaharuddin III dan Permaisuri Dewa Merajabini Siti Khadijah Ruma Paduka Daeng Ante, Puteri Sultan Bima Muhammad Salahuddin dengan Permaisuri Ruma Paduka Siti Mariyam binti Ruma Bicara Bima Muhammad Quraish). Kedua, gedung tersebut dikelola dan digunakan oleh Pemkab Sumbawa untuk berbagai kegiatan seperti penerimaan dan tempat menginap tamu, rapat dan kegiatan lainnya. Ketiga, di gedung tersebut, tidak ada tersimpan bendabenda dan alat perlengkapan Sultan maupun Kesultanan Sumbawa. Keempat, dalam menyikapi musibah Ini, Sultan merasa sangat prihatin. Sebab bagaimanapun Istana Puti adala merupakan salah satu
(Suara NTB/arn)
SIKAPI KEBAKARAN - Suasana Rakor menyikapi kebakaran Wisma Daerah yang dipimpin Sekda Sumbawa, Rasyidi, di Sumbawa, Rabu (12/7). Istana Kesultanan Sumbawa, selain Istana Dalam Loka serta Istana Bala’ Kuning yang sekarang masih berdiri tegak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan Sejarah dan Budaya Tau Ke Tana Samawa. Kelima, pihaknya meng-
harapkan agar semua musibah termasuk kebakaran ini, diterima dengan sabar. Makin meningkatkan Iman Islam dan bertawaqqal serta berdoa kehadirat Allah SWT atas Keselamatan Tau ke Tana Samawa. Keenam, harapannya kedepan segera diusahakan restora-
si yang menyeluruh dan rencana pelaksanaan yang ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh. Sehingga Istana Bala Puti yang menjadi kebanggaan bersama dan dapat diwujudkan kembali dalam bentuk orisinil seperti semula. “Demikianlah pernyataan resmi Kami Sultan Sumbawa
Dewa Masmawa Muhammad Kaharuddin IV, beserta jajaran Majelis Adat, Keluarga Besar Kesultanan Sumbawa dan Lembaga Adat Tana Samawa,”kata Sekretaris Majelis Adat, Syukrii Rakhmat S.Ag, yang menyampaikan peryataan Sultan. (arn/ind)
DPRD KSB Tagih Janji Pemerintah Jadup Korban Evaluasi Perusda Banjir Tak Kunjung
Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menaggih janji pemerintah setempat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda). Ketua Komisi I DPRD KSB, Aheruddin, ME mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan segera mengingat Perusda selama ini mendapatkan suntikan penyertaan modal dari pemerintah dalam menjalankan bisnis usahanya. “Kemarin saya sudah tegaskan kembali saat rapat bersama pemerintah. Dan saya kira ini waktu yang tepat agar Perusda dievaluasi,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (12/7). Menurut dia, pemerintah tidak boleh mendiamkan Perusda yang selama ini seakan berjalan tanpa orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Sebab keberadaannya sebagai unit usaha pemerintah bertujuan memberikan keuntungan bagi daerah. “Memang ada dua tugas BUMD itu. Pertama orientasi sosial kemasyarakatan (membantu masyarakat) dan kedua provit oriented (mendatangkan keuntungan). Nah yang provit oriented-nya ini kita belum lihat dari Perusda selama ini,” tandasnya. Evaluasi menyeluruh yang diharapkan DPRD KSB sendiri, terkait segala aspek dari Perusda. Mulai dari manajemen, personil direksi yang
menjalakan saat ini hingga menambahkan pergantian koor bisnis yang dikelola. direksi Perusda ke depan harus “Harus semuanya. Tidak melalui mekanisme yang baik. “Cari personil yang mumpuboleh satu-satu karena dengan begitu kita bisa memperbaiki ni. Kalau diganti lakukan semua persoalan di dalamn- melalui prosedur fit and proper test supaya kita bisa menya,” cetus Aheruddin. Selain mendesak untuk empatkan orang-orang yang mengevaluasi, politisi dari memang bisa menjalankan Partai Keadilan Persatuan manajemen Perusda dan set(PKP) Indonesia ini juga me- iap koor bisnis yang akan dikelminta agar Perusda audit. Ia olanya,” sambung Aheruddin. Sejauh ini keberadaan Pemenyarankan, guna memastikan seluruh penyertaan mod- rusda KSB memang tidak daal yang telah disuntikkan pe- pat memberikan keuntungan merintah ke Perusda telah di- bagi daerah. Satun-satunya manfaatkan sebaik mungkin, koor bisnis yang masih eksis aduit harus dilaksanakan oleh dijalankan saat ini hanya pengelolaan kapal cepat yang melembaga auditor publik. “Supaya jangan ada disebu- layani rute Benete-Kayangan nyikan kita ingin memastikan bekerja sama dengan pihak apakah setiap sen penyertaan kedua. Keuntungan dari kegmodal yang sudah disalurkan iatan tersebut itu pun lebih pemerintah dalam 5 tahun ter- banyak untuk membiayai operasional Perusda akhir sudah dikelola dengan ketimbang baik,” paparnya. memberiAheruddin menyatakan keunkan, tanpa kedua tungan kehal tersebut dilakpada daersanakan DPRD ah. (bug) tidak akan menyetujui setiap usulan penyertaan modal ke Perusda ke depannya. “Kita harus pastikan Perusda sehat dulu. Baru setelah itu kita bicarakan apakah akan menambah penyertaan modal atau tidak ke Aheruddin perusahaan itu,” tukasnya seraya
Jaksa Limpahkan Tiga Kasus Korupsi ke Pengadilan Tipikor Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga kasus dugaan korupsi dengantiga tersangka dikirimkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Salah satu kasus akan dilimpahkan tanpa tersangka atau secara in absentia. Kajari Sumbawa, Paryono, SH mengakui pelimpahan tiga berkas kasus ini. Tiga kasus tersebut yakni Kasus Rumah Adat KSB dengan tersangka TM, kasus Uang Persediaan (UP) Dinas Dikpora KSB dengan tersangka El dan Kasus ADD Bukit Damai, Kecamatan Maluk, KSB dengan tersangka Ms. “Tiga kasus ini kami limpahkan. Besok berkasnya kami kirim,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/7) kemarin. Dijelaskannya, dari tiga kasus tersebut, satu diantaranya yakni kasus ADD Bukit Damai dilimpahkan secara in apsensia. Karena tersangkanya hingga saat ini tidak berada di tempat. Pelimpahan in apsensia ini sangatlah menguntungkan penuntut umum. Karena yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk membela diri. Jus-
tru yang bersangkutanlah yang rugi. Seperti diberitakan, pembangunan Rumah Adat KSB diduga terjadi penyimpangan. Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp 2 miliar ini dalam pelaksanaanya mangkrak. Mengingat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena pelaksananya kabur. Adapun pengerjaan dilakukan PT. AS. Dari hasil perhitungan, volume pengerjaannya hanya 4,5 persen. Namun diduga kontraktor pelaksana sudah menerima pembayaran Rp 500 juta dari nilai kontrak. Berdasarkan hal tersebut jaksa menetapkan PPK sebagai tersangka. Kini PPK sudah menyelesaikan hukumannya. Dari pengembangan, jaksa kembali menetapkan satu tersangka baru yakni rekanan berinisial TM. Saat ini TM sudah ditahan pihak kejaksaan setelah sebelumya beberapa kali mangkir dari panggilan jaksa. Kemudian kasus dugaan penyimpangan UP Dinas Dikpora KSB melibatkan mantan bendahara dinas
setempat berinisial El sebagai tersangka. Yang bersangkutan diduga menggelapkan Uang Persediaan (UP) di dinas setempat senilai Rp 800 juta. Dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2014. Sedangkan kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Bukit Damai, Kecamatan Maluk, KSB terjadi Tahun 2011 dengan dana sekitar Rp 100 juta lebih. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat tulis kantor, meubeler, pembangunan gudang kantor dan tempat parkir. Dalam pengerjaannya banyak yang tidak dilaksanakan. Selain itu bukti-bukti berupa kuitansi diduga dipalsukan. Termasuk tandatangan dan stempel juga diduga dipalsukan. Dalam kasus ini jaksa sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni AM selaku kepala desa saat itu, dan Ms sekretaris desa. Adapun AM telah menjalani proses persidangan dengan vonis dua tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 51 juta. Sementara tersangka satunya yakni Ms kabur. (ind)
Terealisasi
Sumbawa Besar (Suara NTB) Jadup yang sempat dijanjikan Kementerian Sosial bagi korban banjir Sumbawa awal tahun lalu sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Meski beberapa kali Dinas Sosial dijanjikan oleh pusat untuk realisasi jadup dimakud. “Dari komunikasi lisan kita dengan Direktur Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos awalnya dijanjikan sebelum lebaran. Sekarang katanya segera dijanjikan. Mungkin karena ada banyak bencana juga di daerah lain, sehingga belum sempat diurus,”kata Kadis Sosial, Tri Karyati S.Sos, ketika dikonfirmasi, Rabu (12/7). Sesuai SK Bupati Sumbawa jumlah penerima bantuan jadup yang diusulkan ke Kemensos sebanyak 229 KK (840 jiwa). Namun berapa penerima finalnya masih menunggu keputusan dari Kemensos. Yang jelas,
(Suara NTB/arn)
Tri Karyati bantuan ini diperioritaskan bagi korban banjir yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan untuk bantuan sandang. Besaran jadup yang diberikan Rp 100 ribu perjiwa. “Ini masih usulan, kita belum tahu berapa hasil verifikasi Kemensos,”terangnya. (arn)
Pemda KSB Disarankan Pertimbangkan Ajakan Provinsi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) disarankan agar mempertimbangkan ajakan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB terkait rencana penggunaan hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk memperkuat modal PT Bank NTB. Politisi Partai Demokrat, Mustakim Patawari, LM, STP mengatakan, semangat mengajak Pemprov agar KSB dan Kabupaten Sumbawa turut serta mengarahkan hasil penjualan saham PT NNT yang akan diterima dari PT Daaerah Maju Bersaing (DMB) sangat positif. Mengingat bisnis perbankan yang dikelola PT Bank NTB dalam beberapa tahun terakhir memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi daerah pemegang saham. “Semua investasi itu harus berkaitan dengan bisnis. Jadi konteks ajakan provinsi semangatnya perlu dipertimbangkan karena Bank NTB juga bagus (menguntungkan),” kata Mustakim kepada wartawan, Rabu (12/7). Ia menilai, dari sisi manajemen PT Bank NTB juga sudah baik. Bahkan perubahan manajemen bank menjadi syariah, bagi Mustakim, menunjukan bahwa keberadaan bank tersebut terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi. “Kalau sudah full syariah, manajemennya tentu akan lebih baik lagi,” sebutnya. Menurutnya, yang perlu menjadi catatan bagi PT Bank NTB ke depan jika akhirnya KSB turut menambah modal ke bank tersebut. Adalah jaminan dari Bank NTB membantu daerah me-
(Suara NTB/bug)
Mustakim Patawari maksimalkan perputaran ekonomi masyarakat KSB. “Jangan sampai modal besar yang disuntikkan Pemda KSB tidak memberikan multiplier effect lebih luas di tengah masyarakat kita,” tegasnya. Meski menyarankan agar mempertimbangkan ajakan provinsi, Mustakim yang juga anggota Komisi III DPRD KSB ini menyatakan, keinginan daerah untuk memanfaatkan dana hasil penjualan saham PT NNT itu untuk kegiatan ekonomi di daerah tetap perlu menjadi agenda pemerintah. Namun demikian apapun pilihannya ke depan, pemerintah selayaknya turut melibatkan DPRD di dalamnya sebelum mengambil keputusan. Bagi Mustakim, pelibatan pihak DPRD sebelum memutuskan diperlukan. Karena dari sana akan akan muncul kajian secara komperhensif sehingga keputusan pemerintah ke depan bisa benar-benar tepat sesuai tujuan yang diharapkan. “Logikanya kalau banyak orang yang diajak bicara, maka banyak hasil pemikiran. Dari sana kita bisa putuskan yang terbaik,” pungkasnya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
DKP Terus Dampingi Kelompok Kawasan Mandiri Pangan di Manggelewa
(Suara NTB/ula)
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ir. M. Makmun, M.Si
Dompu (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Dompu terus melanjutkan program pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok kawasan mandiri pangan di Kecamatan Manggelewa. Kelompok yang dibentuk sejak 2015 lalu ini memasuki tahun ketiga untuk tahap pengolahan hasil. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs. Burhanuddin melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ir. M. Makmun, M.Si kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (12/7) kemarin, mengungkapkan, tahun ketiga program pendampingan bagi kelompok
Minim Anggaran Hambat Monitoring Perusahaan Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, M.Si, mengaku tidak bisa melakukan monitoring ribuan perusahaan yang sudah mengantongi maupun melanggar izin lingkungan. Hal itu disebabkan minimnya anggaran kegiatan yang dimiliki. Menyikapi itu mekanisme kerja yang diterapkan yakni turun lapangan hanya pada saat menemukan persoalan krusial. “Kalau kita melakukan monitoring tanpa masalah itu habis anggaran banyak, karena setiap perusuhaan ini menimbulkan dampak kalau (disesuaikan, red) undang-undang,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7). Toko dan usaha perbengkelan misalnya, tidak perlu dilakukan monitoring karena limbahnya ditampung langsung dalam sebuah wadah untuk dijual kembali, terkecuali seperti usaha ayam potong, tambang dan sebagainya. Baru-baru ini lanjut dia, pihaknya menerima laporan masyarakat soal aroama bau usaha ayam potong di Desa Bara Kecamatan Woja, hanya saja setelah ditindaklanjuti ternyata masyarakat sekitar tidak meresahkan keberadaan usaha tersebut. “Jadi ada juga pengaduan-pengaduan ini yang memang kadangkadang sentimentil juga,” ujarnya. Andi Bahtiar menyebutkan, pertahun angaran untuk Dinas LHK empat miliard lebih, tapi yang dialokasikan ke bidangnya hanya 100 lebih, itupun alokasinya bukan hanya untuk monitoring tapi juga untuk setiap kegiatan. Sehingga perbandingan anggaran dengan jumlah industri yang dimonitoring dinilai cukup jauh. Dari ribuan idustri di Dompu yang baru ditemukan bersamasalah hanya puluhan lebih perusahaan, masalah tergolong cukup krusial. Sementara puluhan perusahaan lain hanya melakukan pelanggaran ringan sehingga penanganannya cukup sampai proses pembinaan. Salah satu perusahaan yang dibina dan harus menindaklanjuti saran pihaknya, yakni perusaha PT. SMS menyangkut limbah tebu yang dibuang ditempat terbuka. “Pertama kita suruh perbaiki, alasan mereka (PT. SMS) ada kehilangan mesin dan sebagainya, dan saya dengar rencanya ini dia akan panggil konsultan untuk merancang supaya air yang keluar itu sudah tidak ada lagi B3-nya,” jelas Andi Bahtiar. Terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar menurut dia, sebenarnya tidak perlu diberikan penindakan yang tegas, tetapi lebih mengedepankan proses pembinaan. Terkecuali kedatangan dan saran pihaknya ditolak dan tidak dihiraukan sama sekali oleh pihak perusahaan. “Jelas itu kita beri surat teguran keras. Kita turun ke perusahaan itu bukan untuk kita tapi untuk perusahaan sendiri, untuk keberlangsungan perusahaan. Kalau ada masalah dengan masyarakat kan perusahaan juga yang rugi,” pungkasnya. (jun)
Dinsos Latih Menjahit Penyandang Disabilitas Dompu (Suara NTB) – Upaya peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas sebagimana tertuang dalam RPJMD terus dilakukan, salah satunya pelatihan menjahit yang diadakan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Rabu (12/7). Dari 20 orang yang diusulkan hanya 18 orang yang disetujui pemerintah provinsi. Sekertaris Dinsos Drs. Abdul Haris mengatakan, program ini dibuat untuk memberdayakan Orang Dengan Kecacatan (ODC) agar bisa menyetarakan diri dan bersaing dengan mereka yang terlahir normal. “Ini salah satu program yang dilakukan kementerian sosial dalam rangka pemberdayaan (penyadang disabilitas, red),” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7). Mereka yang mendapat pelatihan adalah orang dengan kecacatan ringan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Woja, Dompu dan Pajo. Ketika sudah dianggap mampu mengoperasikan mesin jahit ODC berhak untuk menerima bantuan mesin tersebut. Diharap dengan adanya program pemberdayaan ini, ODC bisa mengeksplorasikan kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki, setidaknya ini akan menjadi batu loncatan untuk mereka membantu perekonomian keluarga. Karena bagaimana pun menurut dia, selama ini ODC selalu dipandang sebelah mata di tengah kehidupan sosialnya. “Output-nya nanti diharapkan mereka punya keterampilan menjahit, dengan alat ini penyandang disabilitas bisa menekuni profesinya sebagai penjahit,” jelasnya. Kegiatan ini lanjut dia, salah satu program yang diadakan kementerian sosial untuk memberdayakan masyarakat, termasuk mendukung pencapaian target pengetasan kemiskinan di daerah. Dan Dompu tahun ini terpilih menjadi daerah sasaran Dinsos Provinsi NTB untuk menggelontorkan bantuan mesin jahit melalui dana dekonsentrasinya. “Bantuan dinas sosial provinsi dana dekosentrasi, cuma pelaksanaanya di Kabupaten Dompu. Dan yang dilatih ini hanya 18 orang,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
MENJAHIT - Penyandang disabilitas mengikuti pelatihan menjahit program Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB, Rabu (12/7).
mandiri pangan di Kecamatan Manggelewa memasuki tahap pengolahan hasil. Karena tahun kedua lalu, kelompok ini difokuskan pada kelompok budidaya. “Untuk kelompok pengolahan hasil, ada anggaran bantuan Rp 100 juta,” katanya. Anggaran Rp 100 juta ini akan diperuntukan bagi pembelian bahan olehan dan alat pengolahan di 2 kelompok mandiri pangan. Yaitu kelompok Bina Bersama di Desa Nusa Jaya dan kelompok Sumber Usaha Desa Kampasi Meci. Bina Bersama akan melakukan pengolahan untuk marning jagung dan telur asin. Kalau Sumber Usaha mengolah emping dan kerupuk jagung. “Dana Rp
100 juta ini akan digunakan untuk membeli bahan dan alat untuk kelompok,” jelasnya. M. Makmun mengaku, pihaknya baru melakukan pendampingan kepada kelompok terkait proses pencairan dana dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum dicairkan, masing – masing kelompok harus dimusyawarahkan sesuai tahapan kegiatan. “Kita berharap ini dapat memberi dampak yang luas dan bisa mengembangkan usahanya di masa akan datang,” katanya. Selain kelompok pengolahan, Makmun yang didampingi kepala teknis lapangan Kabupaten, Ir M Arif ini mengaku, juga melakukan pembinaan dan pendamp-
ingan terhadap kelompok budidaya. Namun bantuan untuk kelompok budidaya dilakukan tahun 2016 lalu dengan total anggaran Rp 100 juta. dua kelompok budidaya yang mendapatkan pendampingan dan pendanaan tahun 2016 lalu yaitu kelompok Harapan Maju Desa Banggo mengembangkan itik, kelompok Maju Serentak Desa Lanci Jaya mengembangkan jagung. “Hasil budidaya kelompok inilah yang akan dibeli oleh kelompok pengolahan yang kita bantu tahun ini. Tapi kalau tidak cukup, bisa diambil dari pihak lain,” terangnya. Pada tahun keempat 2018 mendatang, lanjut Ir. M. Makmun, sebagai rangkaian dari
kelompok kawasan mandiri pangan akan juga akan melakukan pendampingan untuk kelompok pemasaran. Kelompok pemasaran ini di Desa Doromelo pada kelompok Kejar Mandiri. Ditunjuknya kelompok ini karena berada di sentra perekonomian di Manggelewa dan dekat dengan pasar Soriutu. Masing – masing kelompok ini telah dipersiapkan dan dilatih sejak 2015 lalu. Karena tahun pertama ditargetkan pada penyiapan SDM dan administrasinya. Tapi bukan berarti pada tahap budidaya, pengolahan dan pamasaran tidak didampingi. “Kita tetap lakukan pendampingan,” jelasnya. (ula/*)
(Suara NTB/ula)
Kepala Teknis Lapangan Kabupaten yang juga Kasi Ketersediaan, Ir. M. Arif
Ribuan Hektar Hutan Tambora Digerogoti Perambahan Dompu (Suara NTB) – Ribuan hektar kawasan hutan Tambora telah digerogoti aktivitas perambahan, baik di wilayah pengelolaan KPH, UTL maupun Taman Nasional Tambora (TNT). Bahkan saat ini, informasinya ada pihak yang akan memperluas lokasi perambahan untuk menanam jagung. Demikian ungkap Humas TNT, Dedi Aminudin kepada Suara NTB di Kantornya, Rabu (12/7). “Yang santer ini kegiatan perambahan kawasan untuk dijadikan ladang, di kawasan taman nasional sudah masuk bahkan banyak, apalagi di Desa Tolo Kalo, di Dusun Karya Sari, Satompo itu semua masuk. Tapi mereka sudah kita beritahu bahwa sudah masuk dalam kawasan sudah nyata-nyata,” katanya. Informasi akan adanya upaya pelebaran lokasi perambahan itu menutut pihaknya
harus bergerak cepat, karena ini akan berdampak buruk bagi kawasan hutan tambora, terlebih rentan memicu terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan bencana alam lainya. Meski kawasan ini dikelola intansi yang berbeda, namun jelas Dedi Aminudin wilayah tersebut merupakan satu kesatuan kawasan negara. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama. “Makanya kita bekerjasama dan besok kita ingin
membahas masalah itu. Pelebaran ini dilakukan untuk penanaman jagung karena wilayah dataran tinggi,” ujarnya. Oknum masyarakat yang berusaha melakukan pelebaran mengaku telah mendapat dukungan dari pihak terkait, tapi yang jelas dari pihaknya tidak ada. Kalau pun ada tentu saja pihak terkait yang diduga terlibat menyertakan surat keputusan untuk melakukan pelebaran kawasan. Baik itu dari
KPH, Dinas Kehutanan Provinsi maupun pemerintah daerah. “Ini kan tidak ada surat izin penggunaan lahan hanya istilah orang tak bertanggung jawab surat sudah ada, SKnya sudah ada,” jelasnya. Dan parahnya lanjut Dedi Amunudin, mereka yang melakukan pelebaran sengaja merekrut orang-orang luar kawasan, seperti halnya di kawasan hutan Desa Tolo Kalo yang kini banyak dikelola orang yang berasal dari luar desa tersebut. Hal ini mengindikasikan warga sekitar kawasan telah menjual wilayah hutannya. Jika memang ada pembukaan lahan baru di Desa Tolo Kalo, mengapa orang luar Desa yang harus mengelolaanya.
Padahal warga setempat pun tegas dia, sangat membutuhkan lahan untuk menanam jagung. “Warga Tolo Kalo saja butuh tanah berarti kan sudah tidak benar, masa orang Dompu datang ke sana dapat jatah tanah toh yang punya lokasi tidak tau apaapa. Kalau memang ada program pemerintah seperti Hkm atau apa, kan dia ngambil lahan situ otomatis kan orang yang ada di situ yang duluan, gak mungkin orang lain. Karena yang butuh tanah kan orang-orang di situ untuk peningkatan ekonominya. Informasi yang kita dapat itu dipatok, satu orang dapat sekian. Atas persoalan ini, ya kami tidak berhenti melakukan sosialisasi dan memberi pengertian pada masyarakat,” pungkasnya. (jun)
Ridwan Kamil Berbagi Inovasi Smart City ke Pemkot Bima
(Suara NTB/ula)
AKSI - Pengunjuk rasa dari AAD – MD saat melakukan aksi di depan kantor Kejari Dompu dan DPRD Dompu, Rabu (12/7) kemarin. Mereka menuntut penuntasan kasus K2 yang ditangani Polda NTB.
Pengunjuk Rasa Desak Dewan Ajukan Penonaktifan Bupati
Dompu (Suara NTB) Puluhan pemuda dan mahasiswa Dompu yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Daerah dan Mahasiswa Dompu (AAD-DM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), DPRD dan Polres Dompu. Massa yang menuntut penegakan supremasi hukum dalam kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu tanpa diskriminatif ini menolak dugaan ditumpangi kepentingan politik kelompok tertentu. Namun dalam tuntutannya, pengunjuk rasa justru mendesak Dewan untuk melakukan paripurna dan mengajukan penonaktifan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTB dalam kasus pengangkatan CPNS K2 tahun 2014. “Kami meminta kepada DPRD untuk menggelar paripurna untuk mengajukan pemberhentian sementara saudara Bupati yang telah berstatus tersangka dalam kasus K2. Ini jelas diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kalau tidak, ayo kita sama-sama membuka undang – undangnya,” kata Irfan dalam orasinya di depan kantor DPRD Dompu, Rabu (12/7) kemarin. Sementara Suherman alias Romo dalam orasinya di depan kantor Kejari Dompu mende-
sak kepada penyidik Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk segera menuntaskan kasus pengangkatan CPNS K2. “Kami sudah cukup sabar dengan tidak ditahannya seorang tersangka yang berkeliarann di bumi Ngahi Rawi Pahu. Daerah kami tidak butuh sang koruptor, daerah kami tidak butuh penjahat kemanusiaan, daerah kami tidak butuh pemimpin yang bohong. Maka dari itu, kami minta tahan tersangka kasus K2,” tegas Suherman dalam orasinya. Dari 3 instansi yang menjadi tujuan tempat aksi Aliansi Aktivis Dompu dan Mahasiswa Dompu, Rabu kemarin, hanya di DPRD yang menanggapi pengunjuk rasa. Ikhwayuddin AK (ketua Fraksi PAN), H Didi Wahyuddin, SE (Ketua fraksi Partai Gerindra), dan Syafruddin, SH (Ketua fraksi PBB) yang menemui pengunjuk rasa di depan kantornya. Namun hanya Ikhwayuddin yang memberikan pernyataan di depan pengunjuk rasa. Ikhwayuddin menegaskan, proses hukum atas kasus K2 masih ditangani aparat penegak hukum Polda NTB dan pihaknya tidak bisa mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Ia pun meminta kepada pengunjuk rasa untuk memberikan waktu kepada aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen. “Pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan,
bahwa DPRD tidak bisa mengintervensi lembaga hukum untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak, ditahan atau tidak. Itu semua ditentukan berdasarkan bukti yang dimiliki penyidik,” tegasnya. Ia pun mengungkapkan, rekomendasi Dewan yang telah dikeluarkan awal 2017 lalu tidak dalam menekan lembaga hukum. Karena surat tersebut hanya sebagai dukungan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja profesional, independen dan transparan dalam menangani kasus terutama yang menjadi perhatian publik. Namun kasus K2 ini memasuki babak baru setelah PTUN Mataram mengabulkan semua gugatan para penggugat yang diajukan oleh 128 CPNS K2 Dompu. Karena dalam putusannya, meminta kepada Bupati untuk mengembalikan hak kepegawaian terhadap para penggugat. Pembatalan NIP oleh BKN dan pembatalan SK CPNS oleh Bupati dinilai tidak berdasar. Bupati pun menyatakan tidak mengambil langkah hukum lanjutan atas putusan PTUN Mataram, tetapi pengembalian hak atas penggugat sangat bergantung keputusan BKN. Kendati 2 proses yang berbeda, tapi obyeknya yang sama yaitu terkait CPNS K2 dan penentuan kerugian negara atas proses pidana ditentukan berdasarkan gaji yang diterima. (ula)
Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil, berbagi inovasi dan pengalamannya dalam membangun Kota Bandung, kepada Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin beserta kepala OPD ruang lingkup pemerintahan Kota Bima, di halaman depan kantor Walikota Bima, Rabu (12/7). Pada kesempatan itu, Walikota Bandung yang akrab disapa Kang Emil ini, memberikan sedikit pengalaman serta inovasinya. Sebuah program yang cukup terkenal, yakni smart city (Kota pintar). Kata dia, dalam 3 tahun terakhir, program smart city tersebut diklaim telah menunjukkan keberhasilan yang terus membaik dari tahun ke tahun. Mulai dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perbaikan pendidikan hingga pengganggaran. Selain itu, pada ruang lingkup pemerintah Kota Bandung, semua pekerjaan seluruh SKPD harus disertai dengan bukti foto. Kemudian hasilnya Ia wajibkan untuk diposting atau diunggah di media sosial (Medsos). “Misalnya jika ditanyakan oleh masyarakat, apa saja tugas dan kegiatan Sat Pol PP. Tinggal saya arahkan untuk mengecek atau membuka sosmed. Semuanya akan terlihat foto-fotonya,” kata Emil. Dalam hal kebijakan tidak, bagi Emil tidak ada istilah Asal Bapak Senang (ABS), yang diterapkan pada bawahannya atau para pembantunya. Karena selama ini banyak dibohongi dan dikerjain. “Bilangnya sudah rampung dan selesai, tahu-tahunya masih kacau dan amburadul. Tapi saya ubah, setiap kepala SKPD yang melaporkan hasil kerjanya, saya wajibkan menyertai foto sebelum dan sesudah dikerjakan. Kan bisa diketahui yang kerja dan tidak,” katanya. Diakuinya dalam menjalankan, program smart city. Pemerintah Kota Bandung menyedia-
kan sebanyak 300 perangkat lunak dengan menelan anggaran ratusan miliar rupiah. “Namun hasilnya cukup baik. Berkat adanya program ini APBD yang dulunya boros dan dibelanjakan begitu saja, kini efisien dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya. Lantaran Pemerintah kota Bima juga menerapkan program serupa. Pihaknya akan mendukung langkah itu, dengan menghibahkan 300 perangkat lunak untuk shopping berdasarkan kebutuhan. “Pemerintah Kota Bima, tingggal memilih sendiri perangkat lunak. Apakah perangkat lunak tentang infrastruktur, anggaran. Sehingga diharapkan dan disesuaikan dengan program yang dilakukan,” ujarnya. Sementara, Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin mengaku, mengapresiasi Walikota Bandung, yang bersedia berbagi sejumlah inovasi dan pengamalan dalam membangun Kota Bandung. “Pemerintah Kota Bima sengaja belajar dan meminta Emil untuk memperbaiki daerah. Terutama menyangkut program smart city yang sudah terkenal di dunia khususnya di Asia,” katanya. Pada kesempatan itu, Walikota juga meminta Emil untuk mengajak para pengusaha Bandung untuk menanamkan investasi di Kota Bima. Sebab di Kota Bima banyak potensi SDA yang tidak kalah dengan daerah lain. “Meski melimpah Kota Bima sangat membutuhkan sentuhan tambahan modal atau investasi dari pihak luar. Kami berharap pengusaha bandung bisa menanamkan sahamnya di Kota Bima,” pungkas Walikota. Pada kesempatan itu juga, Walikota Bandung dengan Walikota Bima, melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pemerintahan tersebut mengenai program Smart City. (uki)
(Suara NTB/uki)
RIDWAN KAMIL - Walikota Bandung M. Ridwan Kamil (kanan) bersama Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin, di Kota Bima, Rabu (12/7).
SUARA NTB
Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 8
HARI BHAYANGKARA KE 71 TAHUN 2017
Polisi sebagai Pelayan, Pengayom Masyarakat dan Penegak Hukum OLISI mempunyai sejarah yang cukup panjang, karena polisi tidak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat itu sendiri. Apa bila ketertiban, keteraturan, kedamaian-keharmonisan merupakan syarat utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka pekerjaan kepolisian sebetulnya sudah melekat-mendarah daging dengan keinginan masyarakat untuk hidup penuh kedamaian tertib dan aman serta nyaman. Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik dan unik, karena polisi kadang dibenci tapi kadang dirindukan kehadirannya oleh masyarakat. Indonesia adalah Negara hukum dan untuk menegakan hukum diperlukan salah satunya aparat yang menyelenggarakan/menegakkannya, di setiap Negara demokrasi klasik maupun modern pasti dibutuhkan aparatur kepolisian sebagi salah satu ciri Negara demokrasi yang dapat mewujudkan keamanan-kenyaman dalam proses demokrasi yang berkeadaban-humanis-religius dan tegas tidak pandang bulu dan pilih kasih sebagai ciri profesionalitasnya tampil sebagai tauladan, sehingga dia dicintai dan dibela oleh masyarakat. Polisi adalah nama sebuah pekerjaan, sama halnya dengan
penyelenggara Negara lainnya seperti ASN. Tugas polisi sangatlah berat kalau dibandingkan dengan tugas penegak hukum yang lain seperti Jaksa misalnya yang berada dibalik meja dalam menjalankan tugasnya. Polisi berada pada garis depan dalam melayani-mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum, dia berhadapat langsung dengan masyarakat pada umumnya dan secara khusus berhadapan langsung dengan kejahatan dan penjahat dengan modus operendi dan terorganisir rapi seperti narkoba, radikalisme, terorisme, komunisme dan kejahatan lainnya yang seringkali nyawa polisi sebagai taruhan. Memang benar polisi adalah profesi pekerjaan yang tidak harus disesali sebagai resiko tugas akan tetapi ada sebagaian orang yang tidak memperdulikannya karena merupakan pilihan karena itu polisi selalu mendapat cacimaki-cemoohan dan tindakantindakan yang lain yang terkadang tidak manusiawi, kehujanan, kepanasan, asap-debu menjadi makanan sehari-hari tidak menjadi masalah bagi mereka, karena dianggap wujud dari pengabdian seorang polisi terhadap masyarakat-bangsa dan negaranya. Dengan penuh kesadarannya disadarinya resiko akan pilihannya maka satu kakinya berada di atas kuburan dan satu kakinya di atas jeruji besi penjara dan KOMNAS HAM terkadang tidak pernah perduli dengan nasib tragis se-
OLEH : DR. H. M. NATSIR, SH. M. Hum1 orang polisi jika dia dianggap melanggar hukum dan HAM. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, pekerjaan kepolisian adalah melakukan penegakan hukum in optima forma karena ditangan polisi lah hukum (pidana) mengalami perwujudannya. Apa bila hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan ketertiban-keteraturan dalam masyarakat dan kepastian hukum, maka salah satu tugas polisi adalah melawan kejahatan sehingga akhirnya polisi yang akan menentukan tindakan konkrit apa yang dilakukannya. Siapa yang harus ditundukan dan siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui polisi lah hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi, oleh karena sifat pekerjaannya itu polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya. Namun polisi … tetap tersenyum dan senantiasa tetap untuk melayani–mengayomi masyarakat, walaupun masih ada oknum polisi yang terkadang kurang peduli dengan tugas pokoknya, masih ada oknum polisi lalu lintas misalnya yang sedang bertugas mengatur lalin sekalian asik (sibuk) dengan HPnya dan terkadang memarkir kendaraannya di badan jalan yang justru membuat kemacetan dan masyarakat menegurn-
ya sebagai bentuk dinamika dalam proses penegakan hukum dan itu pertanda bahwa masyarakat makin berani terbuka menyampaikan kritikansaran karena dia mencintai polisinya. Salah satu kreteria pemerintahan yang berhasil baik dalam proses pembangunan adalah unsur keamanan dan ketertiban masyakatnya yang tingkat kriminalitasnya rendah, oleh karena itu pemerintah tidak boleh mengabaikan kesejahteeraan dan keamanan harus terus dikembangankan dan dibina. Fungsi dan tugas polisi telah diatur dengan jelas, tegas dalam UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, oleh karena itu marilah tanamkan dalam hati dan wujudkan dalam sikap dan tindakan yang professional-humanis-tegas demi tegaknya hukum serta masyarakat harus sadar dan mendukung tugas-tugas kepolisian, karena dimana ada manusia disitu ada kejahatan dan dimana ada masyarakat pasti ada hukum tidaklah mungkin untuk menciptakan keamanan dan ketertiban-kenyamanan dalam masyarakat dilakukan oleh instansi kepolisan saja harus didukung oleh masyarakat itu sendiri demi kejayaan NKRI Makna Memperingati hari ulang tahun salah satunya adalah melakukan koreksi dan evaluasi kinerja selama setahun yang silam dan meletakan strategi baru yang sistematik-rasional dinamis-kenyal,
hal ini telah dilakukan pimpinan POLRI pada semua jenjang, seperti peningkatan pelaksanaan managemen internal kepolisian (pelayanan) pembinaan, pemberian reword bagi anggota yang berprestasi dan punishment bagi anggota polisi yang melanggar disiplin dan UU, koordinasi dengan instansi terkait, sitaturrahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama membangun kemitraan dalam rangka menciptakan kondusifitas, keharmonisan, terciptanya rasa aman, nyaman bagi masyarakat, menurunkan tingkat kriminalitas/konflik, hal ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai Harapan masyarakat jadilah postur polisi yang beriman-bertakwa-cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) tampil menjadi tauladan, jangan mau diadu domba dengan aparatur Negara yang lain, jangan melakukan kriminalisasi karena masyarakat kita makin cerdas melihat mengikuti proses penegakan hukum, jadilah polisi yang lebih independen dalam penegakan hukum, jangan teriris dan terkikis oleh arus global dalam melaksankan supremasi hukum, jaga kekompakan polisi untuk memfilter godaan dari aliran politik prakatis yang sifat kepentingannya sesaat, hal tersebut akan merugikan lembaga kepolisian. Untuk mencapai itu semua pemerintah dan DPR RI harus menyediakan bugjed
dalam meningkatkan kesejahteraan anggota polisi, perbaiki dan penuhi sarana-prasaran kantor polisi untak dapat melayani masyarakat dengan baik dan nyaman, kami melihat masih banyak kantor Polsek dan jumlah personilnya belum memenuhi standar yang ideal sesuai dengan undang-undang. Kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh oknum polisi pada masa lalu yang mencoreng instansi kepolisian TIDAK DAPAT MENGHAMPUSKAN NILAI KEJUANGAN-PENGABDIAN KEPOLISIAN TERHADAP MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DEMI NKRI. Karena itu polisi… dan kita semua mari Nikmatilah hidup selama kita masih memilikinya dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaan kita ...!, Karena kita tidak akan tahu kapan Sang Pemilik Raga akan datang dan mengatakan pada kita, “Ini saatnya pulang” – memaksa kita meninggalkan apa pun yang kita cinta, dan banggakan. DIRGAHAYU BHAYANGKARA KE 71 JAYALAH SELALU KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Mataram 1
TGB Ajak Ponpes Al Madinah Bima Kibarkan dan Hormati Bendera Merah Putih GUBERNUR NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mengajak pengurus dan para santri pada pondok pesantren Al Madinah Desa Bolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima untuk mengibarkan bendera merah putih dan menghormati bendera. Apalagi bendera merah putih merupakan simbol dari perjuangan para ulama. ‘’Mereka dulu berjuang bersama sama, membentuk laskar laskar untuk mengusir penjajah. Inilah simbol istiqlal merdekanya kita, yakni kembali ke fitrah, kembali kepada kebaikan dan kembali kepada kebenaran,’’ tegasnya saat kegiatan road show dan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bima, Minggu (9/7).Gubernur menyampaikan imbauan itu langsung kepada pendiri Ponpes Al Madinah, Ustadz Jabir dan para pendidiknya sesaat setelah melakukan peninjauan ruang kelas dan lingkungan asrama santri di ponpes. Saat itu, gubernur menemukan tiang bendera yang terpasang di halaman ponpes tanpa tali dan bendera. Hal itu menunjukkan bahwa ponpes tersebut selama ini tidak mengibarkan bendera merah putih, seperti layaknya lembaga pendidikan lain.
(Suara NTB/Humas Setda NTB)
IKAT BENDERA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi bersama pengurus Ponpes Al Madinah Bima mengikat bendera merah putih untuk dikibarkan. (kiri) Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dan rombongan disambut pengurus ponpes saat tiba untuk bersilaturahmi. Menyaksikan kondisi itu, TGB langsung meminta bendera kepada Ustadz Jabir untuk dikibarkan bersama, seraya menegaskan menghormati bendera Merah Putih bukan berarti kita mengkultus, apalagi menyembahnya. “Ini
simbol dari perjuangan para ulama pendahulu kita. Tidak ada sama sekali maksud untuk disembah, tauhid kita tetap kuat,” tegasnya. Seperti Rasulullah SAW, ujarnya, yang mengajak umat Islam untuk menghormati
simbol-simbol yang baik dan mengingat hal hal yang baik. ‘’Demikian pula ketika kita lihat bendera ini, insyaallah tidak ada yang lain kita ingat selain perjuangan dan pengorbanan,’’ terangnya. Dengan cara demikian, ujar
TGB, kita semua akan terdorong untuk mengikuti semangat perjuangan tersebut. Hal itu dijelaskannya, agar tidak ada lagi pikiran berat atau apapun namanya yang mengganjal di dalam hati. Gubernur mencontohkan saat
dulu Bung Tomo dalam perjuangan memimpin perang di Surabaya melawan kaum penjajah, satu satunya kalimat yang beliau teriakkan adalah Allahu Akbar. Untuk itu, mengibarkan bendera dimaksudkan untuk menghormati jasa para pejuang
untuk kebaikan. ‘’Sebagaimana Agama juga mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menghormati kebaikan. Dan kebaikan itu berasal dari perjuangan para ulama terdahulu,’’ ujarnya. (Biro Humas dan Protokol Setda NTB).
Progam Tancap Gas, Produktif Dukung Ketahanan Pangan Keluarga USAI melaksanakan silaturahmi dan dialog dengan Ibu-ibu para Kader PKK Kabupaten Sumbawa di Pendopo Bupati Sumbawa, Sabtu (8/7), Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama istri, Hj. Erica Zainul Majdi beserta rombongan berkenan meninjau secara langsung pemanfaatan lahan pekarangan, melalui Program Tancap Gas yang dikembangkan warga Desa Serading Kecamatan Moyo Ilir Kabupaten Sumbawa. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam Cabai Integrasi Unggas (Tancap Gas) tersebut, merupakan salah satu bentuk inovasi atau pengembangan dari program yang digagas Ketua Tim PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi dalam upaya mendukung ketahanan pangan keluarga di NTB. Istri orang nomor satu di NTB tersebut sebelumnya dalam berbagai kegiatan dan pertemuan dengan para kader PKK serta forum-forum Organisasi Perempuan lainnya, selalu mengingatkan tiga hal penting sebagai pilar menguatkan keluarga. Pertama,
memanfaatkan pekarangan yang kosong dengan menanam tanaman pangan. Kedua, membudayakan hidup bersih dan sehat dengan membiasakan anak-anak dan keluarga kita mencuci tangan pakai sabun. Dan ketiga adalah mengawasi dan mendampingi anak anak kita agar tidak menyaksikan adegan dewasa yang dapat merusak mental dan karakter generasi bangsa. Gubernur TGB selaku pembina PKK dan istri Hj. Erica selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB dalam Kunjungannya di Desa Serading sangat mengapresiasi langkah kreatif yang dilakukan para kader PKK dan ibu-ibu didesa setempat yang mampu mengembangkan suatu program inovatif dalam penguatan keluarga, yakni, program Tancap Gas, akronim dari Tanam Cabai Integrasi Unggas, sehingga sangat produktif dalam menunjang ketahanan pangan Keluarga. Selain cabai, juga menanam sayuran sayuran dan dengan memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk kandang,
(Suara NTB/Biro Humas dan Protokol Setda NTB)
LIHAT - Gubernur NTBTGH. M. Zainul Majdi didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi melihat tanaman cabai yang ditanam di pekarangan warga. membuat tanaman pekarangan tersebut tumbuh subur dan tampak asri. Gubernur TGB didampingi istri disambut antusias oleh ratusan warga. Tampak san-
gat menikmati panorama pekarangan masyarakat Desa Serading yang indah. Di selasela kunjungan mendadak tersebut, tidak disia-siakan oleh warga untuk menjalin
dialog dengan gubernur yang juga ulama tersebut. Kepada Gubernur dan Ketua Tim PKK Provinsi NTB, warga berharap supaya ada pembinaan secara lebih intens ter-
hadap kelompok masyarakat, terutama untuk pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan secara lebih produktif. Terhadap permintaan itu, Gubernur TGB langsung me-
menuhinya, seraya meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk lebih intens menjalankan program yang menyentuh warga. (Biro Humas dan Protokol Setda NTB)
Kamis, 13 Juli 2017
SUARA NTB
Halaman 9
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
Tahun Ini, UIN Terapkan Dua Model KKP Mataram (Suara NTB) Mulai tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mulai menerapkan dua model pelaksanaan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) yakni secara reguler dan tematik. Program KKP untuk menggantikan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mendapatkan respons positif masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya apresiasi yang sangat menggembirakan dari masyarakat terhadap mahasiswa UIN yang melaksanakan KKN. Namun demikian keberhasilan tersebut masih dinilai bersifat karitatif instrumental dan belum banyak menyentuh hal-hal yang bersifat substansial dan fundamental yang mengarah pada perubahan yang lebih signifikan di tengah masyarakat. Di antara kelemahan men-
dasarnya adalah pola pelaksanaan yang masih konvensional, di mana masyarakat sebagai objek yang statis dan mahasiswa sebagai subjek utama. Dampaknya adalah semakin memperkokoh dan melestarikan rasa ketergantungan dari masyarakat dan belum mampu menumbuhkembangkan keberdayaan serta kemandirian di tengah masyarakat. Selain itu, program lebih berorientasi pada pemecahan persoalan yang sangat bersifat teknis pragmatis bahkan tidak terkait dengan latar belakang pendidikan dan keahlian mahasiswa. Maka atas dasar pemikiran di atas, P2M-LP2M UIN Mataram sejak tahun 2006 mengganti istilah KKN dengan KKP (Kuliah Kerja Partisipatif) dengan penguatan aspek paradigmatik dengan mengedepankan kepada upaya ke arah terjadin-
Paksa Masuk Jalur BL PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Mataram membuka kesempatan pendaftaran jalur Bina Lingkungan (BL). Meski demikian, ada masyarakat yang berada jauh dari lingkungan sekolah memaksa mendaftar di sekolah tertentu. Menurut Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7). Animo masyarakat mendaftar di jalur BL sangat banyak. Ada juga calon siswa yang mendaftar dari luar lingkungan atau zona sekolah. “Itu akan menjadi dasar penyeleksian. Nanti kita dorong untuk bersekolah di sekolah yang lebih dekat, karena peluangnya sama,” kata Akbar. Diakuinya sekolah serba salah ketika menolak pendaftar di luar lingkungan sekolah. Mereka memaksa mendaftar di Jalur BL. “Kalau tidak diterima mendaftar, melapor lagi, dikatakan sekolah tidak mau menerima pendaftar, salah lagi kami,” katanya. Nantinya ketika pendaftar BL tidak terakomodir, akan diarahkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal pendaftar. Sekolah akan berkoordinasi dan mengarahkan ke sekolah yang masih bisa menerima. “Itu yang nanti akan kita berkoordinasi dengan sekolah yang terdekat itu, kalau kuotanya masih kurang nanti kita arahkan calon siswa,” kata Akbar. Pendaftaran jalur BL berakhir pada Rabu (12/7). Di SMPN 1 Mataram sendiri, pendaftar jalur BL mencapai 80-an orang. Sementara kuota yang memungkinkan diterima sebanyak tiga kelas, dengan satu kelasnya terdiri dari 32 orang. “Tadi itu sudah mencapai 80-an orang, bisa lebih dari kuota sekolah. Kalau diterima maksimal kita nambah tiga kelas, artinya tidak akan melewati kuota yang sudah ditetapkan, jika semua pihak taat kita tidak akan melanggar itu, termasuk masyarakat mengetahui kondisi,” harapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dihubungi Rabu sore, menyampaikan, pengumuman jalur BL dilakukan hari ini (12/ 7). Ia menegaskan sudah mengingatkan kepada kepala sekolah untuk mematuhi 20 persen kuota BL. “Tidak akan lebih insya Allah, kalau masih ada lebih, kita salurkan ke sekolah yang masih kurang, mudah-mudahan orang tua mau,” katanya. Sementara itu, terkait masih adanya pendaftar dari luar lingkungan sekolah. Menurut Sidik, itu yang menjadi pemikirannya. Diharapkan pendaftar dari luar lingkungan sekolah itu mengisi sekolah yang masih minim pendaftar, atau belum terpenuhi kuota. “Nanti makanya di pengumuman itu, kalau tidak diterima pendaftar bisa masuk ke sekolah yang masih kosong itu. Dikbud sebisa mungkin akan optimal menjalankan aturan itu,” kata Sidik. Saptadi Akbar (ron) (Suara NTB/ron)
(Suara NTB/dok)
Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali ya transformasi sosial. Perubahan paradigma dikaitkan dengan semakin gencarnya arus perubahan di tengah masyarakat sejalan dengan semangat reformasi yang sedang bergulir. Dari berbagai paradigma
dan pendekatan yang berkembang saat ini, pendekatan Participatory Action Research (PAR) dapat dijadikan pilihan pendekatan untuk menjawab berbagai kelemahan pelaksanaan KKN di atas.Karena PAR pada hakekatnya merupakan sebuah proses atau aktivitas penelitian, pendidikan dan pengabdian yang dilakukan secara simultan dan sinergis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, KKP lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat berbasis realitas yang bersifat bottom up, yakni menggali potensi dan problem secara partisipatif, penguatan aspek metodologis baik Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa secara sistemik, dipahami sebagai belajar dan bersama masyarakat, mengarah pada perubahan sosial keagamaan
(Suara NTB/ist)
Kepala LP2M UIN Mataram Dr. M. Sobry masyarakat, Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan Penelitian dan Pemberdayaan Pengabdian Masyarakat. Di samping itu pola KKP memposisikan mahasiswa sebagai fasilitator, katalisator
(sumber ide perubahan) dan dinamisator penggerak masyarakat, memposisikan masyarakat sebagai subjek bukan objek, menjawab kebutuhan masyarakat, mengembangkan ilmu, dan mempengaruhi perubahan, dan hasilnya, berupa analisis analisis kritis sosial keagamaan yang dapat dipertanggungiawabkan secara akademik serta kesadaran kritis dan transformasi sosial dalam masyarakat. Secara khusus KKP bertujuan mempercepat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan dan perkembangan iptek. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terciptanya masyarakat yang dinamis yang siap menempuh pilihan menuju perbaikan
dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya (sosio kultural) yang berlaku. Mempercepat upaya pembinaan pranata dan meningkatkan keahlian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemandirian. Melatih penalaran dan kepekaan mahasiswa dengan bekerja sama antardisiplin ilmu. Mengembangkan potensi mahasiswa untuk melakukan improvisasi dan inovasi pekerjaan sosial khususnya dan dalam pembangunan masyarakat umumnya. Termasuk, memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja secara langsung dalam menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, melalui proses partisipatif sehingga dapat membantu masyarakat menemukan cara menghadapi problem sosial yang mereka hadapi. (dys/*)
Imbas PPDB Sistem Zonasi, Sekolah Swasta Diminta Berbenah Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi mengatur dengan ketat kuota penerimaan siswa di SMA/SMK Negeri, selain juga siswa harus mendaftar di sekolah yang berada di dekat tempat tinggalnya. Hal ini berdampak akan banyak calon siswa SMA/SMK Negeri yang tidak diterima. Satu-satunya jalan, mereka harus memilih sekolah swasta. Karena itu sekolah swasta juga harus berbenah meningkatkan kualitas pendidikannya. Sejumlah sekolah swasta masih menanti siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Banyak sekolah swasta yang berharap mendapatkan siswa lebih banyak dibanding tahuntahun sebelumnya. Sekolah swasta mulai berbenah untuk mempersiapkan itu. Ketua PPDB SMA Muhammadiyah, Drs. Muhammad Ardisamsuri, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7), mengatakan jika pemerintah konsisten pada aturan PPDB tahun ajaran 2017/2018 maka dipastikan sekolah swasta menerima banyak siswa. Pihaknya menunggu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Pengumuman PPDB Sistem Zonasi untuk jalur umum akan dilaksanakan Kamis (13/7) ini. Ia berharap pada
PPDB Zonasi tahun ini, karena di tahun lalu, ketika jalur regular sudah ditutup ada jalur Bina Lingkungan (BL) yang membuat sekolah swasta tidak mendapatkan siswa. Ardi mengakui sekolah swasta harus berbenah untuk menerima siswa baru yang jumlahnya kemungkinan akan banyak. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan dari beberapa tahun belakangan. “Insyaallah kita sudah siap, dari tahun-tahun kemarin kita sudah siap, kalau ruangan, kita sudah sejak lama ruangan kita mencukupi,” katanya. Jumlah ruang kelas di SMA Muhammadiyah ada sebanyak 16 ruang, dan dua laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Namun, selama ini hanya digunakan lima ruang kelas. Si-
sanya tidak terpakai karena kekurangan siswa. Di tahun 2008 SMA Muhammadiyah memiliki siswa sampai 400 orang, sedangkan tahun ini hanya 102 siswa yang mengisi lima kelas semua jenjang. “Memang sudah kita siapkan untuk menerima siswa baru untuk tahun ajaran baru ini, dari aturan yang dikeluarkan, bisa menampung yang memang tidak diterima di sekolah negeri,” katanya. Dikbud Mengawasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan tidak ada kompromi pada aturan PPDB Sistem Zonasi. Artinya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri harus memilih sekolah swasta, karena itu sekolah swasta juga harus me-
STIE AMM Juara Dua Lomba Debat Se-Pulau Lombok Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram berhasil meraih juara dua pada Lomba debat yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-16 STAHN Gde Pudja Mataram, Sabtu (8/7) lalu yang diikuti oleh beberapa Perguruan Tinggi ternama di Pulau Lombok. Debat yang bertemakan “Wawasan Kebangsaan” diikuti oleh tim perwakilan dari STIE AMM Mataram, yaitu: Yunita Balqis, Hendra Siswandi, dan Ni Putu Vela Kristina. Tim ini dibina oleh Kaur. Kemahasiswaan STIE AMM Mataram, Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd.,
Dalam pemilihan perwakilan mahasiswa sebagai tim yang ikut berpartisipasi, Amri mengakui pihak kampus tidak mengalami kendala berarti, “Tidak ada persiapan khusus dalam mempersiapkan tim ini, karena perwakilan mahasiswa yang kami kirimkan ini memang dinilai memiliki prestasi akademik yang baik. Selain itu mereka juga aktif dalam berorganisasi, sehingga kami tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk tahapan seleksinya,” katanya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (12/7). Rangkaian materi debat yang diperlombakan dalam acara kali ini meliputi, empat pilar kebang-
saan, integritas, globalisasi, demokrasi, pengetahuan umum dan MEA. Secara keseluruhan, STIE AMM Mataram berhasil mendapatkan penilaian yang cukup baik dari para dewan juri. Adapun seremonial penyerahan piala dan hadiah bagi para pemenang dilaksanakan pada hari Selasa (11/7) yang lalu, berlokasi di gedung STAHN Gde Puja Mataram. “Untuk gelaran debat berikutnya, mereka sudah kami persiapkan agar dapat tampil kembali dalam debat Parade Cinta Tanah Air yang diselenggarakan oleh Kementrian Pertahanan RI bulan Agustus mendatang.” Pungkasnya. (ron)
(Suara NTB/ist)
BERPOSE - Wakil Ketua III STIE AMM Mataram, H. Nizar Hamdi, berpose bersama Perwakilan Tim Debat mahasiswa STIE AMM Mataram setelah berhasil merebut juara ke-dua Lomba debat mahasiswa se-Pulau Lombok.
(Suara NTB/ron)
H. Muh. Suruji miliki kualitas yang baik. Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran, menyampaikan, pihaknya akan mengawasi dengan baik dan melakukan pembinaan terhadap mutu pembelajaraan dan kedisiplinan sekolah swasta. “Maka Dinas Dikbud harus perhatikan mutu pelayanan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta. Swasta juga tanggung jawab kita karena di situ juga aset
masyarakat kita. Kalau pendidikan baik maka kualitas hidup akan baik,” katanya. Pembatasan kuota sekolah menerima siswa yang cukup ketat di SMA/SMK Negeri diakui Sukran, akan memiliki risiko banyak siswa yang tidak diterima. Pihaknya akan melakukan pemberdayaan pada sekolah swasta. “Tahun ini memang berat karena ini pertama,” kata Sukran. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui Rabu (12/7), mengatakan, kualitas sekolah swasta meningkat seiring banyaknya siswa yang masuk ke sekolah swasta, karena perhatian masyarakat akan semakin kuat. “Sekarang ini sulit sekolah swasta meningkatkan kualitas karena masyarakat tidak peduli, makanya kita sudah sampaikan kepada swasta jangan menerima yang miskin, yang miskin itu punya bangku di sekolah negeri. Silakan menerima banyak dari yang kaya, dan silakan pungut biaya untuk biaya meningkatkan kualitas,” urai Suruji. (ron)
Rasio Guru Loteng di Atas Nasional Praya (Suara NTB) Ketersediaan guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini tercatat cukup tinggi. Bahkan, jika melihat rasio ketersedian guru dengan siswa di Loteng sudah di atas rasio nasional. Demikian diakui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H., M.Pd., kepada wartawan, Rabu (12/7) kemarin. Ia menjelaskan, secara nasional rasio ketersediaan guru dengan siswa secara ideal untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yakni 1 guru berbanding 20 siswa. Dengan kata lain, satu orang guru mengajar 20 orang siswa.Sementara di Loteng rasionya sudah mencapai satu guru berbanding 14 siswa. “Jumlah guru SD kita sekarang sudah mencapai 6 ribu lebih, untuk jenjang SD. Sedangkan untuk SMP sebanyak 3 ribu orang lebih,” jelasnya. Artinya, dari sisi ketersediaan guru, sudah sangat memadai. Hanya saja, sebagian besar dari guru-guru yang ada tersebut berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). Sementara guru yang berstatus PNS, jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga kalau rasio ketersediaan gurunya meng-
gunakan data guru PNS, jelas masih jauh dari rasio nasional. Persoalan lainnya, kondisi anggaran daerah ini masih belum mampu untuk membayar honor GTT, sehingga tidak semua guru yang ada di daerah ini bisa dipekerjakan. Dan, satusatunya cara untuk bisa mengakomodir para guru-guru tersebut, guna memenuhi rasio ketersediaan guru secara nasional ialah dengan melakukan pengangkatan tenaga guru baru. Untuk itu, tahun ini pihaknya sudah mengajukan usulan pengangkatan tenaga guru PNS yang baru ke pemerintah pusat. Sebanyak 4 ribu lebih guru dengan rincian untuk guru SD sebanyak 3 ribu orang sisanya guru SMP. “Tapi inikan baru usulan, berapa yang disetujui itu tergantung pemerintah pusat,” jelas Sumum. Pengangkatan guru PNS baru diharapkan bisa dilakukan pada penerimaan CPNS tahun ini, sehingga kekurangan guru, khususnya guru PNS di daerah ini bisa segera teratasi. “Kalau kita sih berharap semua usulan bisa diterima oleh pemerintah pusat. Tapi itukan sulit. Karena banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa,” akunya. (kir)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
Tidak Ikut SEA Games, Ridwan Fokus PON agar dapat meningkatkan prestasi di kancah nasional hingga PON 2020. Diakuinya, saat ini dia fokus latihan di dua jenis lari, yakni jarak menengah dan jarak jauh. Kabarnya, dua jenis mata lomba tersebut akan menjadi andalannya. Sebagaimana hasil PON 2020, Ridwan Sukses tampil menjadi yang tercepat di nomor 1.500 meter putra. Selain itu Ridwan berhasil mempersembahkan medali emas lewat tim estefet 4x400 meter putra dan medali perak di nomor 800 meter putra. Dikatakan Ridwan, selain mengandalkan nomor jarak menengah dia juga mengaku punya potensi untuk berlaga di nomor 5.000 dan 10.000
meter. Menurutnya untuk PON 2020 dia ingin tampil di nomor jarak jauh juga. Ridwan ingin tampil di nomor jarak jauh karena dia selalu menjuarai lomba lari profesional yang digelar oleh organisasi atletik tiap tahunnya. Baru-baru ini atlet asal Sumbawa itu berhasil meraih juara di nomor lari 10 ribu meter pada lomba lari 10 K profesional di Jakarta. “Kalau di lari jarak jauh profesional saya selalu juara di nomor 10 ribu meter dan juara di 5 ribu meter,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa dia akan persiapkan nomor jarak jauh untuk ikut PON di Papua tahun 2020. (fan)
Kriket Target Lolos PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga Kriket NTB akan siapkan satu tim putra menghadapi Prakualifikasi PON 2019. Mereka memasang target lolos ikut PON XX di Papua 2020. Demikian disampaikan Ketua Persatuan Kriket Indonesia (PCI) NTB, Hari Gunawan saat dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Rabu (12/7) kemarin. “Kita (atlet Kriket-red) memasang target lolos PON 2020,” ucapnya. Dikatakan Hari, atlet kriket NTB tidak berani pasang target medali emas di PON karena memang prestasi Kriket NTB belum
pernah sumbang medali di kancah nasional. Hal itu diakui Hari karena pembinaan atlet kriket di NTB belum maksimal. Alasannya masih minim figur yang berminat menjadi pengurus olahraga tersebut. Lanjutnya, meski masih minim atlet yang menggemari olahraga Kriket, namun pengurus kriket NTB akan memberikan target untuk atletnya, yakni meraih tiket PON. Bagi atlet kriket, target lolos PON cukup besar, karena tim Kriket NTB pernah meraih peringkat 10 besar Pra-PON Kriket di tahun 2015. Namun untuk lolos PON 2020, Kriket NTB kata Hari harus bisa meraih per-
ingkat minimal delapan besar, karena yang lolos PON diambil dari peringkat satu sampai delapan dari 18 provinsi yang ikut. Untuk meloloskan tim Kriket NTB ke PON 2020, Hari akan membuat program latihan yang lebih panjang dan terukur. Kalau persiapan atlet sebelumnya hanya sebelum, maka akan ditingkatkan hingga menjadi tiga bulan dan kalau bisa enam bulan. Dengan program latihan yang panjang dan terukur, Hari optimis atlet kriket dapat meningkatkan prestasi dan lolos PON 2020. (fan)
SALON YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
SALON
SALON
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
SILAT - Atlet silat Pelatda Mayung 2017, Muhamad Iradat menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (12/7) kemarin. (Suara NTB/fan)
Organisasi Cabor Tinju Klaim Masih Aktif Mataram (Suara NTB) – Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ mengatakan kepengurusan cabor tinju masih aktif sampai akhir Juli. Dia membantah bila periodesasi kepengurusan cabor tinju telah berakhir. Demikian dikatakan Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (12/7). “Kepengurusan cabor tinju NTB masih aktif hingga akhir Juli ini,” ucap Haryoto. Pernyataan itu dilontarkan Haryoto mendengar pernyataan Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu yang mengatakan kepengurusan tinju sudah berakhir bersama empat cabor lainnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa ada lima
cabor yang belum melakukan konsolidasi pengurus setelah masa kepengurusan mereka berakhir. Kelima cabor itu adalah tinju, layar, sepatu roda, anggar dan judo. Kelima cabor yang belum Musprov itu dikabarkan terancam tak bisa memberikan hak suara pada Musorprov KONI NTB. Terkait hal tersebut Haryoto yang merupakan pengurus tinju langsung mem-
bantah informasi tersebut. Menurut Sekum Pertina NTB itu kepengurusan tinju masih aktif hingga akhir Juli 2017. Di tempat terpisah, Anggota Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu yang dimintai tanggapannya terkait periodesasi kepengurusan organisasi Asprov Pertina NTB sesungguhnya sudah berakhir. Namun demikian Pertina NTB diberikan perpan-
jangan hingga akhir Juli 2017 oleh PB Pertina. Sehingga itulah alasan Haryoto mengklaim Pengprov Pertina NTB dinyatakan masih hidup. Terkait pernyataan Haryoto tersebut akan tetap ditampung oleh KONI NTB. Dalam hal ini KONI NTB tetap mengundang kelima cabor itu untuk hadir dalam Musorprov KONI NTB yang akan digelar di Hotel Golden Palace, 14-16 Juli 2017. Terkait soal hak suara Pertina NTB untuk memilih atau tidak akan diserahkan sepenuhnya kepada peserta Musorprov KONI NTB. (fan)
TINJAU LOKASI - Pengurus KONI NTB, Moh. Iqbal (satu dari kiri) sedang duduk setelah memantau lokasi Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB, 14-16 Juli 2017 di Hotel Golden Palace, Rabu (12/7).
HILANG
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6721BE NOKA/NOSIN : MH1JF12198K256198/ JF12E-126029 AN. I MADE RIASTANA HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA BEAT DR2579CP NOKA/NOSIN : NH1JFR114GK267326/ JFR1E1260848 AN. NURPITRIANI HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR PERMAI
LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
(Suara NTB/fan)
Mataram (Suara NTB) Atlet peraih medali emas di SEA Games 2011, Ridwan mengaku biasa aja tidak dipanggil mewakili Indonesia di SEA Games 2017. Dia mengaku tetap fokus latihan meski tak ikut SEA Games, 20-30 Agustus di Malaysia 2017. “Saya tetap santai tidak dipanggil ikut SEA Games 2017. Meski demikian saya akan fokus latihan untuk persiapan PON Papua tahun 2020”ucapnya saat dikonfirmasi Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Rabu (12/7) kemarin. Dikatakan Ridwan, absennya dirinya di SEA Games 2017 tidak membuat patah semangat. Dia mengaku masih tetap konsisten latihan
HILANG STNK R2 SUZUKI DR5169CO NOKA/NOSIN : MH8CE47AAFJ-120832/ AE54-ID-126080 AN. PT. TELKOM AKSES HILANG DISEKITAR JL. LANGKO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA SEON 125 DR2748J AN. KANTOR OMIGRASI MATARAM HILANG DISEKITAR JL. UDAYANA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6778CM NOKA/NOSIN : MH1KF115FK043938/ KF11E-1042980 AN. ARMIANI HILANG DISEKITAR PERJALANAN DARI SUMBAWA MENUJU MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR6791BO NOKA/NOSIN : MH34D70027J445649/ 4D7-445660 AN. ARMIANI HILANG DISKEITAR PERJALANAN DARI SUMBAWA MENUJU MATARAM
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SUARA NTB
Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 13 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Kamis, 13 Juli 2017
PARLEMENTARIA
Halaman 14
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
Kerjasama Sekretariat DPRD NTB dengan Harian Suara NTB
Fraksi - fraksi Setujui Raperda Usul Prakarsa DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Sebuah Raperda Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB akhirnya resmi ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi NTB. Pengesahan itu diambil setelah seluruh fraksi di DPRD NTB memberikan persetujuannya melalui Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (12/7). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, hadir mewakili Gubernur NTB. Dari pihak eksekutif juga hadir sejumlah pimpinan SKPD. Tak ketinggalan pula sejumlah pimpinan instansi vertikal seperti Kakanwil DJPBN Provinsi NTB, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A. Paripurna diawali dengan penyampaian penjelasan dari Juru Bicara BadanPembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)DPRDProvinsi NTB,Nurdin Ranggabarani, SH, MH terkait materi rancangan peraturan daerah tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRDProvinsi Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, Raperda tersebut merupakan Raper-
daPrakarsa DPRDProvinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan keputusan Bapemperda DPRDProvinsi NTB nomor 188.32/02/set.DPRD/2017 tanggal 3 juli 2017 perihal Raperda usul inisiatif. Pada prinsipnya, Raperda ini merupakan tuntutan atas ketentuan pasal 28 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. DPRD NTB merasa perlu membentuk peraturan daerah tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRDProvinsi Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut gubernur memiliki kewenangan berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada
pejabat perangkat daerah. Sementara itu, DPRD sebagai unsur lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan fungsi yaitu: pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Peranan vital antara gubernur dan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus dilaksanakan secara berimbang dan proporsional, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama. Nurdin menambahkan, dalam pelaksanaan fungsinya, anggota DPRD adalah sebagai pejabat daerah. Selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap penganggaran dalam APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. “Sehubungan dengan hal tersebut, tentu diperlukan pengaturan terhadap hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang DPRD,” tandasnya. Usai pembacaan penjelasan tersebut, Isvie selaku pimpinan rapat paripurna kemudian mempersilakan fraksi-fraksi di DPRD NTB untuk tampil membaca-
kan pendapatnya. Namun, pembacaan pendapat fraksi terhadap materi raperda ini kemudian hanya disampaikan secara tertulis tanpa dibacakan. Melalui sesi penyampaian pendapat yang berlangsung singkat tersebut, Isvie mengutarakan bahwa sepuluh fraksi di DPRD NTB berketetapan bulat mendukung penetapan Rancangan Perda tersebut menjadi Raperda prakarsa DPRD NTB. Usai penyerahan pendapat fraksi kepada pimpinan DPRD NTB, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi, SH, MH kemudian tampil membacakan rancangan keputusan DPRD NTB. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat bernomor: .2/KPTS/DPRD/2017, tentang Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB menjadi Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB. Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa DPRD NTB menyetujui Raperda Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB,yaitu tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB untuk ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi NTB. Keputusan ini diambil melalui persetujuan Rapat Paripurna DPRD NTB tertanggal 12 Juli 2017 dan mulai berlaku sejak ditetapkan. (*)
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH
Juru Bicara Bapemperda, Nurdin Ranggabarani, SH, MH
Sekretaris DPRD NTB, Mahdi, SH, MH
Pimpinan yang menghadiri Rapat Paripurna, 12 Juli 2017
Anggota DPRD NTB dari 10 Fraksi di DPRD NTB yang Menghadiri Rapat Paripurna, 12 Juli 2017
Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Partai Golkar
Fraksi PKS
Fraksi Hanura
Fraksi Partai Gerindra
Fraksi PPP
Fraksi PDIP
Fraksi PKB
Fraksi PAN
Fraksi Bintang Restorasi
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 13 Juli 2017
Tak Ada Toleransi Keterlambatan Penyerahan LPJ DD Tahap I Dari Hal. 1 “Kenapa dana dari RKUD tidak langsung masuk ke kas desa. Katanya, APBDes belum beres. Kalau belum beres maka dilihat, apa permasalahannya. Sehingga masalahnya selesai. Jangan dibiarkan,” sarannya. Taukhid menambahkan, Pemda kabupaten harus proaktif melakukan pembinaan. Karena pihaknya khawatir juga terlambatnya pencairan DD dari RKUD ke kas desa yang akan berujung terhadap keterlambatan pembuatan LPJ. “Kalau desa dibiarkan, terus disanksi yang rugi kan masyarakat. Kalau masyarakat rugi maka kembali ke Pemda. Misalnya masyarakat tak terangkat dari kemiskinan. Sehingga kita harus proaktif untuk itu,” katanya. Ia menyebutkan, jumlah
DD tahap I yang sudah ditransfer ke delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 518,650 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat Rp 65 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 71 miliar lebih, Lombok Timur Rp 125,5 miliar lebih. Selanjutnya, Bima Rp 93 miliar lebih, Sumbawa Rp 77 miliar lebih, Dompu Rp 36,6 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 28,6 miliar dan Lombok Utara Rp 20,9 miliar. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPN, kata Taukhid, di Bima DD tahap I belum diterima 4 desa, Dompu 9 desa, Sumbawa 5 desa, KSB 5 desa. Sementara kabupaten lainnya, seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara sudah 100 persen dicairkan dari kas Pemda ke kas desa. (nas)
Evaluasi Kinerja Kades Dari Hal. 1 Riwayat Seskuedes dijelaskan pihak BPKP, sudah dibentuk tahun 2015 lalu, dibarengi dengan sosialisasi sampai bimbingan teknis (bimtek). Secara teknis dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kecamatan, sampai ke urusan detail soal tenaga pendamping desa dan operator pengelolaan Siskeudes. “Tapi masalahnya kan tidak semuanya taat. Dari sisi tingkat kesulitan sebenarnya tidak, ini tidak begitu rumit. Aplikasi itu disusun dan dibuat sederhana, tapi tetap ikut beraturan,” kata Kepala BPKP NTB Dr. Bonardo Hutauruk, AK.,MM melalui Koordinator Pengawas (Korwas) Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Teguh Prihandono, AK.,MM kepada Suara NTB, Rabu (12/7) kemarin. Salah satu keluhan sebelumnya datang dari Lombok Barat. Ada tujuh desa di Lobar yang belum menyelesaikan SPJ karena salah satu alasan Siskeudes yang rumit. Jika persoalannya rumit, terbukti menurut dia, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mampu membuat laporan keuangan seluruh desa dan bahkan bisa jadi bahan konsolidasi seluruh desa di kabupaten. Hasilnya bisa jadi bahan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua daerah ini bahkan diundang Presiden ke istana karena sukses dengan aplikasi ini. “Kalau memang (dipersoalkan) dari sisi tingkat kesulitan , Dompu dan KSB kan bisa?,” tegasnya. Tapi jika alasannya masih sama, dijelaskan Teguh terjadi kemungkinan keengganan desa untuk meningkatkan kapasitas. Ditambah lagi lemahnya pembinaan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) melalui kecamatan, sehingga kelemahan itu berlanjut sampai ke tingkat desa. Sayangnya institusinya tidak punya kewenangan penuh untuk audit atau intervensi supervisi, meski jadi bagian terbentuknya Siskeudes sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Tapi meski bukan tupoksinya, ada saja kepala desa yang mendatangi kantornya untuk konsultasi dan
dilayani penuh. Padahal itu jadi kewenangan BPMDes. “Ada desa desa ke sini konsultasi soal ini. Kenapa terjadi seperti itu? Karena BPMDes tidak paham tupoksinya,” nilainya. Dia juga membuktikan itu, ketika bertemu dengan kepala BPMDes, banyak yang tidak paham Tupoksinya dalam membina desa. Padahal kewenangan penuh soal supervisi ada di instansi ini. “ Kami siap siap saja, tapi harus membatasi kewenangan. Kecuali diminta untuk membantu pendampingan,” jelasnya. Saran dia, penyusunan anggaran pada APBDes harus berdasarkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, termasuk jika ada penampahan kegiatan yang tidak terakomodir dalam rancangan. Temuan BPKP kendala lain, terkait penunjukan staf teknis yang menjadi operator Siskeudes. Awalnya mahir setelah diberikan bimbingan dan pelatihan, tapi tiba tiba diganti di tengah jalan ketika terjadi pergantian kepala desa. “Jadi bukan bersasarkan kebutuhan, tapi kepentingan. Ini kekhawatiran kami,” tegasnya, sembari menginformasikan kejadian semacam ini banyak ditemukannya di NTB. Kesulitan lain yang jadi penyebab lambatnya SPJ itu. Karena pada saat kampanye terlalu banyak mengakomodir kepentingan di luar APBDes. Sehingga setelah digunakan, tidak bisa di input pada aplikasi itu. Dalam posisi ini, kesalahan terjadi pada kepala desa dan ketidakpahaman masyarakat tentang anggaran apa saja yang dialokasikan dan boleh digunakan. Sehingga Teguh berkesimpulan, kendala utama terjadi pada proses politik, BPD juga berperan menyumbang masalah ketika tidak sejalan dengan kepala desa, warga yang mendiskreditkan kepala desa karena dicap korup. Dia menyarankan, agar pemerintah desa taat dengan Siskeudes tersebut. Sehingga jika tertib, maka kebocoran anggaran tidak akan terjadi. (ars)
Halaman 15
Kenaikan Tunjangan Dewan Bebani Anggaran Daerah
Mataram (Suara NTB) Kebijakan penambahan pendapatan anggota Dewan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 masih menjadi pembahasan alot antara eksekutif dan legislatif. Sebab, penambahan itu akan membebani anggaran daerah. Walikota Mataram, TGH. Ahyar Abduh mengaku, pernah bertemu dengan beberapa kepala daerah membahas rencana penambahan pendapatan Anggota Dewan. Sedikit tidak jelas menggganggu anggaran daerah dengan sedikit penyesuaian aturan. Tetapi mau tidak mau kata dia, harus mengikuti aturan. ‘’Memang ada pembebanan dari kenaikan itu,” kata Walikota ditemui, Rabu (12/7). Penambahan pendapatan wakil rakyat, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,3 miliar. Wa-
likota dua periode menegaskan, konsekuensi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 harus diikuti tapi akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Nantinya, ada pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Secara kriteria Pemkot Mataram masuk kategori sedang. Namun ia memastikan, penambahan gaji Dewan tidak mengganggu program lainnya. “ Itulah nanti ada pembahasan. Jangan sampai program prioritas terganggu,” tandasnya.
Rencana kenaikan pendapatan Dewan itu, ia tengah melakukan perubahan terhadap APBD 2017. Termasuk sedang mengevaluasi postur anggaran. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, penambahan pendapatan kalangan legislatif merupakan amanah dari peraturan pemerintah. Ia menekankan kepada Anggota Dewan di Kota Mataram bahwa peningkatan tunjangan harus diimbangi dengan kinerja. Secara kualitas maupun kuantitas, Dewan di Kota Mataram
Ndak bisa dikhotomikan provinsi dan kabupaten/kota. Pemda kabupaten/kota lebih besar perannya menurunkan angka kemiksinan,” kata Wakil Gubernur NTB (Wagub), H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi usia rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Pendopo Gubernur, Rabu (12/7). Dikatakan, semakin kecil angka kemiskinan memang semakin sulit untuk menurunkannya. Artinya, Pemda akan menemukan kemiskinan struktural. Semua daerah, kata Wagub, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 – 3 persen per tahun tidak mudah. “Dan ini kita berhadapan dengan kemiskinan struktural,” ucapnya. Menurut Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini, perlu kerja keras lagi untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. Ia mengakui, target penurunan kemiskinan pada periode ini memang belum mencapai target. Untuk itu, ke depan program yang dilaksanakan seluruh SKPD harus tepat sasaran dan mengacu kepada Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diserahkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Pemeirntah provinsi itu
menaruh harapan kepada kepala daerah kabupaten/ kota. Karena angka-angka kemiskinan yang ada berada di kabupaten/kota. Ini yang kita pacu. Karena angka kemiskinan yang di provinsi itu merupakan akumulasi dari kabupaten/ kota,” imbuhnya. Untuk itu, lanjut Wagub, sudah dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov NTB dengan Pemda kabupaten/kota mengenai target penurunan angka kemiskinan di masing-masing daerah. Menurutnya, antara provinsi dan kabupaten/ kota harus bersinergi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ini. Apalagi, dengan semangat otonomi daerah, Pemda kabupaten/kota dituntut punya kreativitas atau membuat terobosan-terobosan untuk memajukan daerahnya. Wagub menjelaskan, peran Pemprov tak lebih dari fasilitator, dinamisator dan regulator. “Saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota. Tapi kemiskinan itu berada di wilayah teritorial kabupaten/kota. Makanya dia harus lebih kreatif. Harus punya terobosan dan strategi,” katanya. (nas)
rakyat. “Berapa kenaikan itu harus dilihat dengan pendapatan masyarakat di masing - masing daerah. Tidak bisa disama ratakan,” ujarnya. Kedua, anggota Dewan tentu harus mengimbangi dengan peningkatan kinerja. Jangan sampai, tunjangan mereka naik tetapi masih saja malas kantor dan bolos kerja. Kalaupun datang tidak meski duduk, diam, kemudian pulang begitu saja. Artinya, mereka harus menunjukan kualitas karena dipercaya masyarakat sebagai wakil di parlemen. “Jangan justru masyarakat bertanya - tanya dan berpikir negatif. Tunjangan naik malah tetap malas. Itu yang harus diperhatikan,” demikian ujarnya. (cem)
Terduga Pengedar Sabu Digerebek Mataram (Suara NTB) Petugas gabungan menggerebek pria berinisial IB (40), Rabu (12/7). Target operasi kasus peredaran tramadol itu didapati sedang pesta sabu di rumahnya. Pelaku IB digerebek di rumahnya di Lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, sekitar pukul 15.00 Wita. Dalam penggerebekan tim gabungan Reskrimsus dan Resnarkoba Polda NTB beserta BBPOM Mataram itu pelaku sempat kabur. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan IB yang sudah jadi buruan beberapa bulan belakangan ini. Mengetahui dirinya akan ditangkap, pelaku lari melalui atap rumahnya. Meski sempat terjatuh, pelaku sempat kabur sampai kawasan Sirkuit Selagalas. Pelaku baru
menyerah setelah polisi menembakkan peluru ke udara sebanyak 10 kali. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengonfirmasi, sejumlah barang bukti ditemukan di rumah pelaku. Di antaranya, alat hisap sabu berupa bong, poket kecil sabu seberat 0,98 gram, telepon genggam, pipet, gunting, sumbu jarum, ATM, dan uang tunai Rp 480 ribu. Hingga berita ini ditulis, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mako Ditresnarkoba Polda NTB. Tim juga masih menunggu hasil tes urine pelaku. Tri Budi menegaskan, pihaknya mengatensi serius mengenai peredaran Tramadol yang masuk obat keras daftar G. Tramadol disinyalir menjadi penyebab gangguan keamanan dari efek yang ditimbulkannya. (why)
(Suara NTB/why)
DIGEREBEK – Petugas sedang mendata barang bukti saat penggerebekan pelaku pengedar Tramadol, IB (tidak mengenakan baju) yang ditemukan sedang pesta sabu di rumahnya di Selagalas, Cakranegara, Rabu (12/7).
Pilkada Lombok Timur
Pasangan Sukma Klaim Rajai Survei Elektabilitas Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi SJ, (Sukma) mengklaim mendapatkan dukungan masyarakat Lotim paling tinggi di antara para bakal calon lainnya. Sebab dari beberbagai hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei di Lotim, pasangan Sukma selalu menempati posisi teratas. Pasangan Sukma mengklaim mengungguli nama-nama besar lainnya seperti H. M. Syamsul Luthfi dan H. Haerul Warisin. “Kalau dari survei kita paling tinggi, kita memimpin hasil survei. Artinya bahwa peneri-
maan masyarakat terhadap kami cukup kuat, masyarakat menginginkan Sukiman kembali memimpin,” ujar H. Rumaksi SJ yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (12/7). Dikatakan oleh Rumaksi, bahwa saat ini pasangan Sukma sudah mengantongi dukungan dari tiga partai, sebagai kendaraan politiknya yakni PDIP, Hanura dan PKPI. ‘’Ketiga partai tersebut sudah bulat menjatuhkan dukungan pada pasangan Sukma, ‘’kata Rumaksi. “Tidak ada keraguan dengan tiga partai ini, koalisi trisula Hanura, PDIP dan PKIP sudah final akan mengusung kami. Bahkan mereka akan mendeklarasikan kami di internal partai masing-masing, supaya tidak ada keraguan lagi bahwa mereka
menjadi partai pengusung pasangan Sukma,” jelas Rumaksi. Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB itu, menargetkan bahwa pasangan Sukma akan deklarasi bersama partai pengusungnya pada bulan Agustus mendatang. Sehingga sebelum memasuki waktu pendaftaran, masih ada banyak waktu untuk memaksimalkan gerakan politik. “Agustus ini kita deklarasi kalau tidak ada perubahan situasi. Karena dengan tiga partai ini saja kita sudah cukup untuk mendaftar, jumlah kursi ada 10. Selain itu relawan juga kita sudah bentuk dan peta politik sudah dalam genggaman, tinggal kita gerak saja,” pungkasnya. (ndi)
Semakin Sulit Turun Dari Hal. 1
dalam standar kualitas kinerja sangat baik. Ini terlihat dari produktivitas terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) baik menjadi usulan eksekutif maupun legislatif. Demikian pula pada fungsi anggaran dilakukan dengan baik sesuai standar kinerja yang tetap mengacu pada peraturan perundang - undangan. Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Darmansyah menitikberatkan pada dua hal. Pertama, kenaikan tunjangan Dewan harus melihat standar pendapatan masyarakat di daerah. Artinya, harus ada persentase ideal. Sebab, Anggota Dewan merupakan representasi dari masyarakat. Jangan sampai terjadi kesenjangan antara UMP dengan kenaikan pendapatan wakil
Bersedia Merger BPR, KSB Minta Jatah Direksi Dari Hal. 1 “Jangan seperti kasus DMB. DMB dibentuk Pemprov walaupun kita ndak diikutkan waktu pembuatan Perda, itu kesalahan. Janganlah mengulangi kesalahan yang pertama. Ini bukan masalah minta jatah (direksi). Tapi ini hak,” katanya. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memastikan konsolidasi atau merger delapan
PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB akan tetap berjalan. Gubernur sudah menemui Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM dan Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril, B.Sc akhir pekan kemarin sembari melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa. “Konsolidasi atau perubahan bentuk dari PD ke PT itu mandatori, karena amanat UU No. 23 Tahun 2014 pasal 334
ayat 2,” kata gubernur beberapa hari lalu. Dijelaskan, dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 334 ayat 2 itu, kata Gubernur menjelaskan bahwa perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari satu entitas pemerintahan maka harus berubah menjadi perseroan terbatas (PT). Seperti diketahui, saham 8 PD. BPR NTB yang ada berasal dari Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. (nas)
Dugaan Suap, Kepala BPR Lotim Serahkan Dokumen ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Kalau pun ada anggaran yang keluar, menurutnya itu untuk operasional semata. “Tidak ada indikasi suap dalam pengurus, maupun untuk rencana merger. Saya rasa tidak ada (suap), saya tidak pernah melihat itu. Tidak bisa diungkap juga siapa yang menyuap,” bantahnya. Mutawali mengakui, dirinya memang menjadi salah satu calon direksi bersama beberapa nama lainnya, baik di internal maupun eksternal BPR. Pria yang sudah 20 tahun mengurus BPR ini mengaku tidak akan terpengaruh dengan
laporan dan dugaan suap tersebut. Jabatannya sebagai wakil ketua tim konsolidasi tetap akan berjalan seperti biasa. Sebab tim akan bekerja sampai PT BPR terbentuk dan dibubarkan oleh gubernur yang mengeluarkan SK. Meski demikian, dia tidak bisa mengabaikan proses hukum tersebut dan menghormati penyelidikan yang sedang berlangsung di Kejati NTB. Secara kooperatif, untuk kedua kalinya dia hadir untuk dipanggil dan dimintai keterangan. Sebelumnya Ketua tim konsolidasi yang dijabat Kepala BPR Sumbawa, Ikhwan. “Pokoknya semua yang ada di
dalam tim itu sudah diperiksa semua sejak Januari 2017,” jelasnya. Dia tidak bisa merinci siapa saja yang sudah diklarifikasi, karena dalam tim konsolidasi terdiri dari beberapa bidang. Seperti tim legalitas, tim IT dan akutansi dan tim SDM. Dikonfirmasi terpisah soal pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap merger BPR ini, juru bicara kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH enggan berkomentar, dengan alasan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Saya no comment untuk semua kasus yang masih penyelidikan,” jawabnya singkat. (ars)
PKS Putuskan Dukungan Cagub Dua Bulan Lagi Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan memutuskan dukungan bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur di pilkada NTB 2018 pada dua bulan lagi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PKS, Samsudin Majid, SE, menegaskan, bulan September nanti, PKS akan menentukan apakah akan mengajukan Dr. Zulkieflimansyah (Dr.Zul) yang sudah direkomendasikan sebagai bakal calon gubernur atau Johan Rosihan sebagai bakal calon wakil gubernur. “Kita akan final itu bulan September nanti, di sana sudah ada kepastian,” ujar Samsudin Majid pada Suara NTB, Selasa (11/7). Di tempat yang sama, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, menambahkan, bahwa dalam waktu dua bulan ini, pihaknya akan mengamati perkembangan dinamika politik, termasuk peluang dua kader PKS yang sudah direkomendasikan
bakal bertarung. “Kita tetap terus mendorong kader, saat ini kita fokus lakukan soslialisasi untuk melihat penerimaan masyarakat untuk kita gunakan dalam mengambil keputusan, apakah kita usung NTB 1 atau 2, atau hanya mendukung saja,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan oleh Hadi, bahwa partainya akan bersikap realistis dalam menyikapi peluang para kadernya di Pilkada NTB. Hasil kajian internal partai terhadap peluang dua kadernya akan menentukan PKS untuk bersikap. Saat ini PKS tengah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk berusaha mengerucutkan dukungan pada salah satu figur. Namun demikian, kondisi lapangan tetap akan menjadi acuan dalam memutuskan. “Karena kita minimal mengajukan dua pasangan, nah Dr. Zul dan Johan terus kita sosialisasikan,” ujarnya. (ndi)
Kasus K2 Dompu, Berkas Tersangka HBY Belum Lengkap Dari Hal. 1 HBY disangkakan pasal 2 pasal 3UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi. HBY diduga berperan meluluskan 134 honorer K2 sebagai CPNS pada 2015. Padahal, 134 orang itu tidak me-
menuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar. Sejumlah honorer K2 itu kemudian mengabdi kepada Pemkab Dompu, ada yang sebagai staf, dan ada pula yang sebagai guru, bergabung bersama 256 honorer K2 lainnya yang lulus CPNS karena memenuhi kriteria. (why)
Masyarakat Harus Waspada Dari Hal. 1 Terkait dengan keberadaan simpatisan ISIS di NTB, Tarwo mengatakan jumlahnya cukup banyak mencapai ribuan orang. Mereka ini merupakan sel tidur ISIS, seperti yang pernah dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. “Ada sel tidur itu. Sehingga pemerintah daerah, kita semua terus melakukan pekerjaan dalam upaya melakukan cipta kondisi agar sel-sel tidur itu tidak menjadi terbangun atau bangkit,” ujarnya. Dikatakan, sel tidur ISIS ini hidupnya bekelompok-kelompok atau berjemaah. Artinya, mereka punya pengikut. Data 2014, katanya, ada ratusan orang yang mendukung ISIS di NTB. Bahkan, pada waktu itu mereka sudah melakukan ba-
iat. Jumlah mereka disinyalir terus berkembang, saat ini mencapai seribuan orang. ‘’Mereka sekarang sel tidur. Kita berupaya supaya mereka tak bangkit. Bersama pihak keamanan kita berupaya supaya mereka tidak bangkit. Kalau tentu bangun bisa membahayakan,’’ ucapnya. Tarwo menambahkan, pihaknya bersama aparat keamanan terus melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas mereka secara ketat. Selain itu, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) bersama instansi terkait seperti Dinas Dikbud, Kementerian Agama, Polda dan Korem terus bekerjasama. “Peran serta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Diimbau tak terpengaruh terhadap ajakanajakan di wilayah lain,” tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 13 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Empat Pejabat Lingkup Unram Dilantik Mataram (Suara NTB) Empat orang pejabat di lingk-
up Universitas Mataram resmi dilantik Rektor Universitas Mat-
aram, Prof. Ir. H. Sunarpi. Pelantikan berlangsung Rabu pagi (12/7) di ruang sidang lantai III rektorat dihadiri puluhan pejabat dan dosen Unram. Keempat pejabat yang dilantik tersebut ialah Akmaludin, ST., M.Sc., P.hD., dil a n t i k menjadi D e k a n Fakultas Teknik
menggantikan Dekan Fakultas Teknik sebelumnya Yusron Sa’adi. Akmaludin merupakan Wakil Dekan I Fakultas Teknik periode lalu. Pejabat lain yang dilantik ialah Wakil Dekan (WD) II Fakultas Hukum, Dr. Kurniawan. Selain itu Wakil Dekan III Fakultas Hukum Dr. Sofwan SH., M.Hum. Pada proses penjaringan calon wakil dekan beberapa waktu lalu, posisi wakil dekan II ramai diminati banyak dosen. Hal itu tidak terlepas dari posisi strategis wakil dekan II bidang keuangan. Selain itu, dilantik juga Ir. Sumiati, MP., menjadi Wakil Dekan II Fakultas Peternakan. Rektor Unram Prof. Sunarpi berharap para pejabat yang dilantik dapat amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Apalagi Unram akan menjadi kampus berdaya saing internasional. Tidak lupa, mereka diminta melanjutkan hal-hal baik dari pejabat sebelumnya.
(Suara NTB/ist)
MELANTIK - Rektor Unram Sunarpi melantik empat pejabat di lingkungan Unram, Rabu (12/7). Sementara Wakil Dekan II Fakultas Hukum Dr. Kurniawan, siap
menjalankan amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya. (dys/*)
Dispar NTB Gelar Sosialisasi ”Branding” Pesona Indonesia
(Suara NTB/lin)
Foto bersama semua peserta sosialisasi Pesona Indonesia. Mataram (Suara NTB) – Label sangat penting dalam dunia bisnis, tidak terkecuali dalam memasarkan sektor pariwisata di Indonesia. NTB memiliki banyak label yang saat ini menjadi pokok jualan. Label dianggap penting karena merupakan interaksi per-
tama antara audiens dengan suatu organisasi, dalam hal ini objek wisata. Sehingga Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB melakukan sosialisasi branding pesona Indonesia sekaligus halal bihalal bersama semua pelaku pariwisata.
“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk memperkenalkan pariwisata NTB kepada wisatawan. Baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Seperti target kunjungan kita tahun ini yang mencapaii 3,5 juta wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (12/7). Selain itu, label dianggap mampu untuk membangun hubungan emosional dengan pemirsa. Serta membedakan pariwisata NTB dengan pariwisata di daerah bahkan Negara lain. Sebab sasaran dibuatnya label itu, salain untuk pendidikan, mendatangkan investor juga untuk mendatangkan wisatawan. “Branding memang sangat penting untuk memperkenalkan pariwisata kita. Sebagai provinsi yang terdiri dari dua pulau, memang saat ini menjadi tantangan bagi kami untuk memajukan sektor pariwisata di Pulau Sumbawa. Padahal pulau ini juga punya banyak potensi. Inilah yang masih menjadi PR bagi kami,” kata Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, S.H., M.Si. Ia melihat sektor pariwisata ini bisa menopang perekonomian masyarakat NTB selain sektor pertanian. Menurutnya, potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sangatlah tinggi. Sehingga semua pihak dia-
jak untuk memperhatikan potensipotensi wisata yang dimilikinya. “Sekarang tugasnya masing-masing kepala daerah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata. Sebab Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. Pemprov hanya memfasilitasi dan memotivasi. Pemda masing-masing daerahlah yang harus aktif bergerak,” ujarnya. Dalam kegiatan itu juga dilakukan sesi dialog bersama para pelaku pariwisata di NTB. Termasuk pemaparan tentang kebijakan pemasaran pariwisata nusantara oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Asdep Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Gunawan Wibawa,SH.,MM. Ia memberikan sosialiasi tentang strategi pemasaran pariwisata, salah satunya melalui branding atau pelabelan. “Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwsata ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan. Sehingga dalam memaksimalkannya, perlu adanya branding dan strategi pemasaran lainnya,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan salah satu Tim Branding Pesona Indonesia Kementerian Pariwisata RI, Budi Rizando Binol. Ia mengatakan bahwa label seperti identitas. Sehingga pariwisata juga sangat memerlukan hal itu. Agar pemasaran tentang pariwisata Indonesia dapat dilakukan dengan lebih mudah. “Branding ini sangat penting, karena semacam identitas. Kita perlu melakukan branding wisata kita agar wisatawan itu mau berkunjung. Inilah salah satu tujuan adanya branding pariwisata,” ujarnya. Dalam kegiatan itu juga diadakan penyerahan hadiah beberapa lomba pada pelaksanaan Festival Pesona Khazanah Ramadhan. Di antaranya lomba bedug kreasi yang dijuarai oleh Kafilah Montong Are Nurul Huda. Juara dua, Kafilah Kampung Banjar dan juara tiga Kafilah Nurul Iman Selaparang. Sementara untuk lomba takbiran dijuarai oleh Ar-Raisyah Sekarbela. Juara dua, Nurul Huda Mataram dan juara tiga Nurul Hidayah Cakranegara. (lin/*)
Wagub NTB, H.Muh. Amin saat memberikan sambutan pada sosialisasi branding pesona Indonesia.
Pembukaan sosialisasi branding Pesona Indonesia oleh Wagub NTB
Pemberian cinderamata dari Kadispar NTB kepada Kabid Pemasaran Kemenpar RI.
Pemberian hadiah kepada peserta lomba Khazanah Ramadhan.
Para peserta sosialisasi branding Pesona Indonesia dan halal bihalal.
Musik islami menghibur para peserta sosialisasi dan halal bihalal.