HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
SABTU, 13 JANUARI 2018
16 HALAMAN NOMOR 253TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Keberpihakan Terbentur Aturan
30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar
Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 30 proyek besar pekerjaan konstruksi milik Pemprov NTB pada 2017 dikuasai oleh kontraktor luar daerah. Berdasarkan data Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) NTB, puluhan paket proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor luar daerah itu tersebar di Dinas PUPR, Dinas Dikbud, Dinas ESDM, BPKAD dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang
dikonfirmasi di Kantor Gubernur mengakui masih belum
banyak kontraktor lokal yang memenangkan tender proyekproyek besar. Kebanyakan kontraktor yang memenangkan proyek tersebut berasal dari luar daerah. Untuk mengakomodir kon-
traktor lokal supaya dapat mengerjakan proyek-proyek besar, Pemda terbentur aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kualifikasi para kontraktor lokal masih perlu ditingkatkan supaya
dapat memenangkan proyekproyek yang bernilai di atas Rp 5 - 10 miliar. ‘’Kita terbentur peraturan, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sebabnya saya sebagai Sekda seringkali juga memantau, mengimbau kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) supaya ada dalam tanda kutip keberpihakan (Pemda) kepada pengusaha lokal,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
BERBENAH - Eks Pelabuhan Ampenan terus dibenahi. Pelabuhan bersejarah ini, akan komplit menjadi destinasi wisata potensial jika dipadukan penataannya dengan Kota Tua Ampenan. Jika penataannya dilakukan secara maksimal, destinasi wisata ini akan mampu menarik kunjungan wisatawan tidak saja lokal dan nusantara. Tetapi juga wisatawan mancanegara.
(Suara NTB/bul)
TO K O H
Pilkada 2018
TUAN Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan bahwa untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah adalah senantiasa menggantungkan diri pada Allah SWT. ‘’Ketergantungan mutlak hanya pada Allah. Kesempurnaan kita sebagai manusia manakala kita bisa merawat hubunganhubungan itu dengan semua dimensi yang ada sebaikbaiknya,’’ Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
Kasus K2, Tiga Kepala Daerah Cuti, Lima Anggota Polda NTB Periksa Dewan Belum Ajukan Pengunduran Diri Saksi Tambahan di Dompu
Mataram (Suara NTB) – Tahapan Pilkada NTB 2018 telah berjalan sejak pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada 8-10 Januari lalu. Pesta demokrasi lima tahunan ini diikuti oleh beberapa calon petahana yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pilkada di tiga
Cari Bukti Tambahan
M. Agus Patria
Bersambung ke hal 15
(Mendagri). Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan kepala daerah yang sudah mengajukan cuti ke gubernur adalah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT. Bersambung ke hal 15
500 UMKM Lokal Diprioritaskan Dapat Lapak di KEK Mandalika
(Suara NTB/dok)
PEMPROV NTB mengklaim memiliki buktibukti yang cukup kuat terkait dengan kepemilikan lahan yang menjadi lokasi pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Bahkan, untuk memperkuat kepemilikan lahan tersebut, Pemprov sedang mencari cucu dari John Van Leeuwen. Dia adalah orang yang mengetahui soal kepemilikan tanah tersebut. “Sekarang ini kami mendengar, sedang mencari bahannya.
kabupaten/kota. Dari enam Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang maju dalam Pilkada, baru tiga orang yang sudah mengajukan cuti ke gubernur. Sementara, lima orang anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilgub maupun Pilkada kabupaten/kota, semuanya belum mengajukan surat pengunduran diri ke Menteri Dalam Negeri
L. Saswadi
Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan diprioritaskan mendapatkan lapak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Para pedagang kecil yang berasal dari kawasan Kuta akan diprioritaskan untuk mencegah munculnya gejolak. “Banyak yang minta di sini. Tapi kan supaya jangan terjadi tidak pas di kawasan wisata. Sehingga orang sekitar diutamakan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, L. Saswadi ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin. Ia menyebutkan, jumlah lapak yang dibangun di sentra UMKM KEK Mandalika sekitar 500 unit. Sentra UMKM ini akan diperuntukkan bagi 500 pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan pariwisata nasional tersebut. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB belum tuntas memproses kasus K2 Dompu. Guna melengkapi petunjuk jaksa, penyidik turun ke lapangan beberapa waktu lalu meminta keterangan saksi tambahan. Saksi tambahan itu dari kalangan honorer K2 Dompu yang berulangkali diperiksa sebelumnya. Pemeriksaan secara maraton berlangsung Rabu (10/1) lalu. ‘’Saksi tambahan itu dari kalangan honorer K2,” kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin melalui Kabid Humas, AKBP Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti, Jumat (12/1). Hanya beberapa saksi yang dianggap perlu yang dimintai keterangan. Mereka termasuk di dalam pengangkatan 134 tenaga honorer K2 menjadi CPNS tahun 2014. Ditambahkan Tri Budi, pemeriksaan sudah selesai dan tinggal diproses pemberkasan oleh penyidik Subdit III Tipikor yang menangani kasus ini. Proses pemeriksaan meminjam tempat di Mapolres Dompu. Diakui juga, saksi lainnya dari pejabat Pemkab Dompu. ‘’Pemeriksaan tambahan ini untuk melengkapi apa yang menjadi petunjuk jaksa. Kalau sudah lengkap, berkasnya akan diserahkan ke jaksa dalam waktu dekat,’’ jelasnya. Salah satu saksi yang diperiksa itu adalah Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI yang menerima surat panggilan Senin (8/1) lalu. Ia diminta untuk hadir di Polres Dompu atas panggilan penyidik Polda NTB di Mapolres Dompu, Rabu (10/1) kemarin. Pemanggilan terhadap Sekda, untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mendukung keaslian keterangannya. Bersambung ke hal 15
Mengenal Subur MS
Penjual Ketupat Keliling yang Jadi Wakil Ketua PTUN Mataram Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Sri Setyowati , SH. MH, melantik dan mengambil sumpah Subur MS, SH., MH sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram , Kamis (11/1). Pelantikan berlangsung di ruang sidang PTUN Mataram, sekaligus menandai terisinya jabatan itu setelah setahun kosong. Siapa Subur MS ini? ‘’SAYA tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau kelompok tertentu,’’ janji Subur. Janji itu tertuang dalam Pakta Integritas yang dibacakannya di hadapan saksi dan para hadirin. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram, Subur adalah Hakim Madya Muda yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pangkat Pembina Tingkat I (IV / b.) Pria asli Betawi kelahiran 1967 ini adalah lulusan cumlaude Akademi Litigasi Indonesia (Altri) dan program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saat bertugas di PTUN Jakarta, Subur pernah
menangani perkara kakap seperti konflik Partai Golkar 2015 lalu. Saat itu Golkar terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Munas Bali dan Munas Ancol hingga berperkara di PTUN Jakarta. Jualan Ketupat Jadi Hakim Siapa sangka Subur MS yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram lahir dari keluarga sederhana. Ayah Subur, almarhum Minan Saibih adalah lelaki gigih yang menghidupi keluarganya dengan berdagang ketupat sayur keliling di bilangan Grogol, Jakarta Barat. Meski hidup dalam keterbatasan, ayah dan
ibu Subur sangat memprioritaskan pendidikan anak anaknya. ‘’Padahal Emak dan Baba gak bisa baca dan tulis. Tapi kami diminta terus belajar dan satu lagi pesan mereka, jangan pernah meninggalkan salat,’’ Subur mengisahkan masa lalunya. Bersambung Bersambung ke kehal hal15 15
Subur MS
(Suara NTB/ist)
Jaga Kesempurnaan Diri