HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
JUMAT, 12 JANUARI 2018
16 HALAMAN NOMOR 252 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
PT BAL Atasi Kesulitan Air Bersih di Trawangan dan Meno Mataram (Suara NTB) Manajemen PT Berkat Air Laut (BAL) meluruskan tudingan sejumlah pihak yang menilai perusahaan PMA itu abal-abal. ‘’Perusahaan kami perusahaan resmi yang diakui pemerintah Indonesia,’’ tandas Humas PT BAL, Arlie Wihodo kepada wartawan di Mataram, Kamis (11/1) kemarin. PT BAL merupakan perusahan legal dibuktikan adanya surat izin operasional berupa SIUP dan TDP serta izin lainnya, dari tahun 2010 hingga sekarang mensuplai air
bersih ke Gili Trawangan dan Meno di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Suplai air bersih tersebut sangat membantu, bukan saja untuk pertumbuhan pariwisata di kawasan gili yang sudah mendunia itu. Juga untuk memenuhi air bersih masyarakat setempat. Arlie mengaku, pihaknya tidak mau berpolemik soal proses hukum. Hanya saja dia ingin meluruskan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait keberadaan PT BAL. ‘’Kami tidak ingin berpolemik
(Suara NTB/ist)
Humas PT BAL, Arlie Wihodo menunjukkan SIUP dan TDP Perusahaan apalagi intervensi terhadap masalah hukum yang tengah berjalan. Kami hanya memberikan klarifikasi operasional perusahaan,’’ sebutnya. Ditegaskannya, secara legal formal, perusahaan yang berinvestasi di wilayah KLU ini perusahaan yang telah mengantongi semua persyaratan pendirian sebagai perusahaan modal asing yang berlaku di Indonesia. Klarifikasi mengenai bosnya yang terbelit hukum, itu penting mere-
ka sampaikan untuk menepis isu miring yang berkembang belakangan ini. ‘’Banyak isu miring yang ditudingkan oleh oknum kepada perusahaan, salah satunya fitnah kalau perusahaan memberikan fee kepada pejabat, itu sama sekali tidak kami lakukan,’’ tegasnya. Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Arlie menyebut, pihaknya akan kooperatif dengan semua proses
yang sedang berjalan. Dijelaskan, beroperasinya PT BAL di Gili Trawangan dan Gili Meno jadi solusi dalam mengatasi kesulitan air bersih di kawasan wisata tersebut. Proses desalinasi air laut menjadi air bersih oleh perusahaan sejak 2012 silam, banyak dirasakan manfaatnya oleh pelaku wisata dan masyarakat dua gili. Proses desalinasi air laut menjadi air tawar ini disambut positif dan diapresiasi masyarakat dua gili, pelaku usaha wisata dan Pemda Kabupaten Lombok Utara. Dibuktikan dengan diberikannya kesempatan investasi untuk melakukan proses penyediaan air tawar untuk kebutuhan hotel dan masyarakat lokal di dua gili tersebut. Kata Arlie, permintaan Pemda KLU untuk mengurus izin SIPA yang menjadi kewenangan Pemprov sedang berproses. Dari Pemda KLU izin lain yang berkaitan dengan proses desalinasi ini sudah lengkap. Bersambung ke hal 15
Pilkada 2018
Aktivitas Politik Diproyeksikan Sumbang Pertumbuhan Ekonomi 0,12 Persen
Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB akan terdongkrak sebesar 0,12 persen, karena aktivitas politik tahun ini.
‘’
Para politisi bantu kondisikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat
Semua indikatorindikator pembentuk pertumbuhan ekonomi, bergerak positif.
Bidik Proyek Alsintan
Firmansyah
Prijono
POLRES Mataram membidik kasus baru, terkait dugaan tindak pidana pada pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) di Kota Mataram. Proyek tahun 2016 itu bersumber dari APBD Provinsi NTB dan dikerjakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi NTB. ‘’Proyek ini tahun 2016, menjadi bahan penyelidikan awal kami,’’ kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, SIK, Kamis (11/1) kemarin. Penyelidikan dimulai Desember 2017 lalu. Tim Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Mataram sudah turun ke lapangan untuk penyelidikan awal. Saksisaksi sudah diklarifikasi. ‘’Yang sudah diklarifikasi, saksi dari kelompok tani, tapi baru sebagian sudah kita klarifikasi,’’ tambah Kasat Reskrim Polres Mataram, Kiki Firmansyah,SIK. Gambaran disampaikannya, proyek Alsintan itu nilai anggarannya Rp 5,5 miliar untuk sejumlah daerah di NTB, Bersambung ke hal 15
Secara keseluruhan, diproyeksikan ekonomi NTB akan tumbuh cukup baik, antara 5 sampai 6 persen di 2018 ini. ‘’Semua indikator-indikator pembentuk pertumbuhan eko-
nomi, bergerak positif,’’ ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Prijono di Mataram, Kamis (11/1) kemarin. Pertumbuhan 0,12 persen, sharenya terhadap pertum-
TO K O H
Muhammad
buhan ekonomi disebut lumayan besar. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ini, dengan melihat histori pertumbuhan ekonomi NTB dari beberapa kali pelaksanaan Pilkada. Misalnya pada Pilkada 2008 lalu, dimana Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi terpilih, pertumbuhan Non Profit Rumah Tangga (NPRT) bergerak naik di kisaran 9 persen. Efek ekonominya merata, karena peta kekuatan politik masing-masing calon juga merata. Sementara pada pelaksanaan Pemilu 2014, efek ekonominya cenderung stagnan. Bisa jadi karena TGH. M. Zainul Majdi (TGB) masih menjadi calon terkuat, sehingga tak perlu biaya besar untuk menarik simpati pemilih. ‘’Nah sekarang, kontestan juga merata. Sehingga pergerakan ekonomi diproyeksikan merata,’’ demikian Prijono. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, diproyeksikan lebih segar mencapai angka 5 sampai 6 persen, tanpa tambang. Beberapa indikator, Bersambung ke hal 15
Jatah akan Dikurangi, Pemerintah Berencana Gratiskan Raskin
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Target Belum Tercapai DALAM sektor pendidikan, ada dua indikator RPJMD NTB 2013 - 2018 yang belum keluar datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2017. Yakni rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas dan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Meskipun belum ada data BPS, Pemprov optimis dua indikator RPJMD ini akan mencapai target. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan pihaknya masih menunggu data BPS. Meskipun Pemda punya data, namun data yang diakui sesuai UU adalah datanya BPS. ‘’Angka buta aksara itu dia otomatis berubah. Ketika orang sudah lebih dari 60 tahun (usianya) otomatis keluar (buta aksara). Walaupun dia buta aksara, dia ndak lagi dihitung karena usianya lebih dari 60 tahun,’’ kata Suruji ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin. H. Muh. Suruji Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
DIGUGAT - Area pembangunan proyek gedung Kantor Bupati Lombok Tengah yang sedang digugat di PTUN. Berita selengkapnya di halaman 15
Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat berencana menggratiskan beras sejahtera untuk masyarakat miskin. Artinya, masyarakat miskin tak perlu lagi menebus raskin. Tetapi, jatah untuk masing-masing keluarga penerima manfaat akan dikurangi, dari 15 Kg menjadi 10 Kg per bulan. Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyatakan, informasi mengenai penggratisan raskin bagi masyarakat kurang mampu ini baru diperoleh secara lisan dari pusat. ‘’Informasi lisan kita dapat dari pusat, rastra akan digratiskan akan tetapi jatah masing masing penerima manfaat dikurangi dari 15 kg menjadi 10 kg. Tapi surat resminya saya belum terima,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/1) siang. Jika raskin/rastra digratiskan, Bersambung ke hal 15
Pengawasan OPD Lemah
Dua Oknum ASN Pemprov Tak Masuk Kerja Selama Setahun Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB gencar mengawasi tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan ada belasan ASN yang dipecat sejak beberapa tahun terakhir. Namun, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lemah dalam melakukan pengawasan kedisiplinan pegawai. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Raisah, SE, MM mengatakan pada 2017 lalu, pihaknya menemukan dua ASN yang tidak masuk kerja selama setahun. Terhadap dua ASN ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat ASN bersangkutan.
‘’Ada seorang dokter yang tidak pernah masuk selama satu tahun, kita berhentikan. Dia ditugaskan di Rumah Sakit Manambai Abdul Kadir Sumbawa, tapi tak pernah melaksanakan tugas selama satu tahun,’’ kata Raisah ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin. Oknum dokter tersebut diketahui oleh BKD tidak pernah masuk kerja selama setahun setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak). Mengetahui hal tersebut, BKD kemudian membuat telaahan staf kepada gubernur. ‘’Pak Gubernur juga setuju, dia harus diberhentikan,’’ ujarnya. Selain itu, ada seorang ASN Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) NTB yang ditugaskan pada salah satu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Oknum ASN ini telah dihukum pidana selama 3,5 tahun sejak 2016. Namun, BKD baru mengetahuinya setelah sidak ke lapangan. ‘’Kita sudah panggil Kepala KPH. Informasi itu kita tahu setelah turun ke lapangan mengadakan sidak. Itu kita berhentikan dengan tidak hormat salah satu pegawai di KPH, SK sudah turun,’’ jelas Raisah. Karena kena hukuman pidana selama 3 tahun enam bulan maka oknum ASN bersangkutan telah diberhentikan dengan tidak hormat. Raisah mengungkapkan, BKD mengetahui ASN tersebut te-
lah dihukum penjara ketika melakukan sidak pada September 2017 lalu. Artinya, sebelum oknum ASN tersebut diketahui tidak pernah masuk kerja, dia masih tetap menerima gaji dari negara. Sehingga daerah sangat dirugikan. ‘’Kalau misalnya dari Januari tak dibayarkan gajinya sampai sekitar Agustus-September kita sidak, gajinya tetap dibayar penuh. Padahal dia sejak 2016 sudah ditahan,’’ terangnya. Untuk itu, OPD terkait diminta untuk memperketat pengawasan terhadap pegawainya. Pasalnya, BKD tidak mungkin selalu mengawasi sampai ke tingkat bawah. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Raisah
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
Akan Rapat dengan Nelayan AKSI amai oleh para nelayan yang memprotes pembangunan kursi beton di sekitar Hotel Sentosa, menurut camat Ampenan, Zarkasy, S.E,MM, wajar dilakukan. “Demo itu merupakan hal yang biasa, apalagi aksinya dilakukan secara damai,” terangnya saat dihubungi Suara NTB, Kamis (11/1). “Saya menyayangkan pembangunan itu karena menghalangi kapal nelayan untuk bersandar,” kata Zarkasy. Menurutnya, area pantai adalah wilayah publik yang bebas digunakan oleh siapa saja. “Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk memberikan izin,” jelasnya. Wilayah itu, imbuhnya, sejak dulu digunakan oleh nelayan untuk menyandarkan kapalnya. “Karena kalau gelombang tinggi, mereka mencari posisi aman untuk menempatkan kapalnya agar tidak terbawa gelombang,” terang Zarkasy. Memang dirinya mendapatkan informasi jika di tempat itu ada beberapa nelayan yang menetap atau tinggal di sana. “Kalau memang ada, kita sangat menyayangkan hal tersebut, tetapi setidaknya harus objektif juga,” tukasnya. Pihaknya menginginkan pihak Lombok Barat bisa memberikan tempat untuk sandaran kapal terutama saat cuaca buruk. “Di Ampenan itu tidak bisa menepi kapalnya saat cuaca buruk, bahkan sampai kapalnya ditaruh di dekat jalan raya karena kalau dibiarkan bisa tenggelam dan terbawa arus,” imbuh Zarkasy. Sebelum aksi damai pagi itu, dirinya sempat berdiskusi dengan Kadis Dispar Provinsi NTB terkait permasalahan itu. “Beliau menawarkan solusi agar nelayan menyandarkan kapalnya di Pantai Duduk,” jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya segera rapat dengan perwakilan nelayan untuk memberitahukan solusi yang ditawarkan. “Solusi itu harus disosialisasikan kepada masyarakat agar semua pihak bisa saling mengutungkan, tidak ada yang dirugikan,” kata Zarkasy. Zarkasy (uul)
Harus Dianggarkan KALANGAN DPRD Kota Mataram menyayangkan eksekutif belum juga melakukan penertiban terhadap bangunanbangunan yang melanggar izin. Salah satunya bangunan di Jalan Dakota Kelurahan Rembiga. Ketiadaan alat untuk membongkar menjadi alasan Dinas PUPR belum melakukan pembongkaran sampai saat ini. Meskipun, pemilik bangunan telah diberi peringatan untuk membongkar sendiri bangunan miliknya dan tidak kunjung dilakukan. ‘’Masalah alat, saya pikir ada anggarannya,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Drs. I Ketut Sugiartha kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (11/1). Memang, lanjutnya, tahapan penertiban bangunan melanggar izin, adalah mempersilakan pemilik bangunan membongkar sendiri. Tetapi, kalau sudah tiga kali peringatan, tentu harus diambil tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran. ‘’Kalau memang PUPR tidak punya alat, ya harus dianggarkan,’’ cetusnya. Pembongkaran harus sesuai perencanaan. Karena tidak mungkin bisa dilakukan pembongkaran kalau memang PUPR tidak memiliki alat. Ketua Fraksi Gerindra ini menyayangkan tidak dianggarkannya pengadaan alat-alat untuk membongkar bangunan melanggar izin. Kalaupun belum dilakukan pengadaan, PUPR bisa menyiasati persoalan itu dengan menyewa alat maupun berkoordinasi degan OPD lain yang memiliki alat. Ketut Sugiartha melihat Pemkot Mataram masih belum tegas kepada oknum pemilik bangunan yang melanggar izin. Melihat kenyataan ini, kalangan Dewan pesimis PUPR bisa tegas di tahun 2018 ini. Dia menilai dinas pimpinan H. Mahmuddin Tura ini kurang jeli membaca situasi. Karena beberapa titik di Kota Mataram masih terjadi pelanggaran. Baik melanggar izin, maupun mengganggu estetika kota. Salah satunya penggunaan ruang publik seperti trotoar. Maraknya bangunan yang melanggar, demikian Ketut Sugiartha, tidak terlepas dari tidak berjalannya fungsi pengawasan. Padahal, eksekutif beberapa waktu lalu telah membentuk tim terpadu. Salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan izin ke luar, proses pembangunan hingga tuntas. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini mengingatkan jangan sampai ada kesan bahwa tim ini hanya menerima honor tanpa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Ketidaktegasan Pemkot Mataram ini, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk di masyarakat. Bukan tidak mungkin ke depannya akan makin banyak pemilik bangunan yang melakukan pelanggaran. (fit)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pedagang Miras di Mataram Segera Ditindak Tegas Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, rupanya jengkel dengan tindakan pedagang miras tradisional kembali berjualan terang - terangan. Ia telah memerintahkan Satpol PP untuk menindak tegas. “Sudah saya perintahkan Pol PP kembali menindak mereka,” tegas Mohan dikonfirmasi, Kamis (11/1). Aktivitas pedagang miras secara kasat mata sudah mulai berkurang pasca penertiban tahun 2017 lalu. Kalaupun masih ada kembali beraktivitas dan menggelar dagangan secara demonstratif, Mohan meminta agar dilakukan supervisi kembali. Menurut dia, pendekatan dilakukan sebelumnya baik melalui kepala lingkungan, lurah dan camat direspon dengan baik. Walaupun ada pendekatan ancaman melalui tindak pidana ringan (tipiring) dinilai tak jadi
persoalan. “Mudah - mudahan masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah,” harapnya. Kambuhnya pedagang miras tradisional jenis tuak di beberapa wilayah seperti Cakranegara dan Mataram, disinyalir karena belum dapat bantuan kompensasi. Mohan menambahkan, kemampuan anggaran dimiliki pemerintah harus dipahami oleh masyarakat. Pemkot memiliki komitmen untuk memberikan bantuan. Dengan catatan, masyarakat
mau mengubah jenis usaha mereka. “Kita tindaklanjuti permintaan masyarakat yang penting mau mengubah jenis usaha,” imbuhnya. Terhadap pedagang miras yang belum mendapatkan kompensasi, pihaknya telah meminta camat dan lurah mendata kembali. Mohan menjanjikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan akan dialokasikan kembali. “Kalau sekarang belum ada. Kita usahakan di ABT,” demikian ujarnya. (cem)
”
Sudah saya perintahkan Pol PP kembali menindak mereka H. Mohan Roliskana (Suara NTB/dok)
Nelayan Ampenan Tuntut Diizinkan Berlabuh di Senggigi Mataram (Suara NTB) Puluhan nelayan Ampenan menggelar aksi demo ke Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kantor Gubernur, Kamis (11/1). Mereka menuntut agar diberikan izin berlabuh di Senggigi, mengingat cuaca ekstrem saat ini. Ketua Gerbang Tani, Viken Madrid yang menjadi koordinator dalam aksi tersebut menjelaskan, pemerintah belum mengambil sikap terhadap tuntutan nelayan membongkar meja dan kursi beton dibangun di pinggir pantai. Secara aturan itu tidak diperbolehkan karena melanggar aturan. “Awalnya, kami koordinasikan dengan Dispar NTB. Tapi mereka malah saling lempar,” ucapnya. Menurut Viken, nelayan Ampenan mengancam ketika tidak ada kepastian terhadap tempat berlabuhnya kapal mereka pada musim pancaroba ini, mereka akan memblokir jalan di Ampenan menuju wisata Senggigi. “Kalau dituding nelayan buang air besar dan aktivitas lain, itu
(Suara NTB/cem)
DEMO NELAYAN – Nelayan Ampenan yang dikawal aparat kepolisian saat menggelar aksi demo di kantor Gubernur NTB, Kamis (11/1). tidak benar. Mereka ke sana menyandarkan perahu kemudian pulang. Tidak ada aktivitas sama sekali,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Drs. H.L. Hamdi mengatakan, telah mengkoordinasikan persoalan
tersebut dengan Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram. Pihaknya sama - sama mencarikan solusi supaya ne-
layan tidak terhambat dalam melabuhkan perahu mereka di kawasan Pantai Senggigi. “Coba kita berkoordinasi dengan pihak terkait . Tidak bisa memutuskan dengan ini. Belum ada koordinasi dengan Pemkot. Komunikasi via telephone. Cuma nanti tidak bisa diputuskan dengan dinas,” ujarnya. Di Mataram kata Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana, belum ada tempat berlabuhnya kapal - kapal milik nelayan. Teluk yang dibutuhkan agar aman dari hantaman gelombang tidak ada. Dikarenakan, nelayan paham betul lokasi butuhkan tempat menyadarkan perahu pada musim pancaroba saat ini. “Persoalan dihadapi sudah ada solusi. Nanti Pemprov akan memediasi nelayan,” ucapnya. Beton - beton dibangun di bibir pantai disepakati tidak dibongkar. Dengan catatan, nelayan mendapatkan lokasi permanen melabuhkan kapal mereka. “Mudah - mudahan ada tempat permanen yang dijanjikan kawasan milik provinsi,” demikian kata Mohan. (cem)
Perubahan Nomenklatur
ASN di Mataram Disinyalir Ikut Politik Praktis Mataram (Suara NTB) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram disinyalir ikut politik praktis. Mereka diduga ikut mengantar bakal calon (balon) gubernur dan bakal calon wakil gubernur, H. Ahyar Abduh - H. Mori Hanafi, mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Rabu (10/1). Memang sebagian besar mereka melepas atribut sebagai ASN. Mengenakan pakaian adat dan berpakaian bebas mereka beriringan dalam barisan pendukung dan simpatisan. Walaupun, satu sampai dua orang pegawai mengenakan seragam ASN tapi ditutupi menggunakan jaket kulit berwarna hitam. Pegawai disinyalir mulai dari staf, kepala pasar, lurah hingga kepala bidang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati menegaskan, telah mengirim surat ke masing - masing OPD, camat dan lurah agar menjaga netralitas selama kontestasi 2018 serta batasan - batasan yang boleh dan tidak boleh. “Informasi dari masyarakat termasuk media akan diterima dan komunikasikan,” jawab Nelly, Kamis (11/1). Nelly mengatakan, Pemerintah Pusat juga tegas
melarang pegawai terlibat politik praktis. Melalui surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/27 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dijelaskan, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 2 Huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala macam bentuk pengaruh maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain netralitas, edaran ditandatangani MenpanRB Asman Abnur menegaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan segala suatau calon atau perbuatan yang meng-
indikasi terlihat politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Salah satu poin dalam PP 42 tahun 2004 yakni, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon dengan tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau partai politik. Selain itu, mengunggah, menanggpi (like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon. Selanjutnya, foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dan lain sebagainya. “Saya juga kaget sampai sedetail itu diatur,” terang dia. Terhadap sanksi pelanggaran sambungnya, tidak bisa diputuskan sendiri. Laporan itu nantinya akan disampaikan ke Ketua Tim Penegakan Disiplin mengambil langkah konkret. Asisten III, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, kehadiran ASN mengantar pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon gubernur ke KPU NTB. KemenpanRB secara detail mengeluarkan surat edaran batasan dan atau larangan PNS. Pengawasan nanti diserahkan ke masing masing pimpinan OPD. “Hal terkecil pun seperti foto bersama dan menyukai status di medsos tidak diperbolehkan. (cem)
Dua Jabatan Bisa Diganti atau Dikukuhkan Mataram (Suara NTB) Tidak saja pengisian dua jabatan eselon II masih jadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Perubahan nomenklatur terhadap dua organisasi perangkat daerah, yakni Bagian Administrasi Pengendalian dan Bagian Infrastruktur juga jadi beban dan mesti dituntaskan ke Kementerian Dalam Negeri. Dua jabatan ini pun bisa saja berganti atau justru dikukuhkan. Setelah pengesahan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan berubah nama menjadi Bagian Layanan Pengadaan. Sementara, Bagian Infrastruktur berubah menjadi Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama. “Fungsi layanan pengadaan di ULP ditingkatkan jadi bagian pengadaan,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa dikonfirmasi, Kamis (11/1). Munculnya dua OPD baru berimbas terhadap penghapusan satu OPD yakni Bagian Infrastruktur. Bagian Infrastruktur akan jadi bagian administrasi pembangunan dan kerjasama. Perubahan nomenklatur tersebut, kata Swandiasa, dari rekomendasi DPRD saat rapat paripurna. Di samping
itu, Pemerintah Pusat melalui LKPP juga merekomendasikan agar Unit Layanan Pengadaan diperkuat di seluruh kabupaten/kota. “Ini pararel dengan rapat paripurna,” ujarnya. Terhadap perubahan nomenklatur ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM telah mengkoordinasikan dengan Badan Keuangan Daerah mengenai penganggaran dan lainnya. Dikatakan Baiq Nelly Kusumawati selaku Kepala BKPSDM bahwa, perubahan nomenklatur tersebut hasil evaluasi dilakukan oleh Bagian Ortal. Secara otomatis akan menyesuaikan, sehingga jabatan struktur di dua OPD tersebut di Plt – kan. “Sekarang ini kita Plt -kan dulu yang ada sekarang ini,” jawab Nelly. Terhadap perubahan nomenklatur itu, pihaknya sudah menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan, Pemkot tidak perlu merubah Perda, karena hanya mengubah unit saja. Nelly menegaskan, dua jabatan struktural itu bisa saja diganti atau ditetapkan. Penggantian biasanya sifatnya sangat penting dan mendesak. “Ini hal teknis. Tapi tergantung kebijakan pejabat pembina kepegawaian,” demikian ujarnya. (cem)
Loang Baloq dan Pantai Gading akan Ditata I Ketut Sugiartha (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Destinasi Taman Wisata Loang Baloq dan Pantai Gading di Kecamatan Sekarbela, akan di tata tahun ini. Penataan tersebut kerjasama Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram. Penataan kawasan tersebut sumber penganggarannya dibantu oleh Dinas Pariwisata NTB. Fasilitas pendukung akan dilengkapi. Khusus di Pantai Gading kondisinya baik dan masyarakat memiliki kesadaran memelihara kawasan tersebut. Di samping itu, secara mandiri menjaga dan merawat fasilitasnya. “Mudah - mudahan ada pe-
nambahan,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (11/1). Fasilitas ditambah di antaranya fasilitas kamar mandi, berugak dan lainnya. Dia melihat animo masyarakat mengunjung Pantai Gading relatif tinggi. Terutama pada hari libur dan hari - hari besar lainnya. Penambahan fasilitas tersebut akan memberikan kenyaman bagi wisatawan. Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan, secara kewilayahan mengharapkan penataan tersebut cepat dilaksanakan. Ia melihat wisatawan di Pantai Gading terus membludak dibanding-
kan di Pantai Loang Baloq. Beberapa hal perlu diperbaiki kata Yaya, sapaan akrabnya, yakni pelebaran jalan menuju pantai, kapasitas musala dan berugak. “Bila perlu petugas penjaga pantai juga ditambah,” ujarnya. Sebagai salah satu potensi pariwisata di Mataram, perlu penanganan secara komprehensif antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram. Setelah penataan diharapkan tingkat keamanan dan kenyaman pengunjung lebih baik. Khusus intervensi di Kawasan Loang Baloq menjadi komitmen Walikota dan Wakil Walikota menata kawasan tersebut. (cem)
(Suara NTB/cem)
AKAN DITATA - Pantai Gading di Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela jadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Rencananya, bersama Pantai Loang Baloq akan ditata tahun ini.
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Percepat Penurunan Kemiskinan
OP Dapat Menekan Kemiskinan OPERASI pasar dengan menggelontorkan beras menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menekan angka kemiskinan. Apalagi dilakukan pada momentum yang tepat. Rabu (10/1) kemarin tim pengendali inflasi menggelontorkan stok beras Bulog ke pasaran, untuk menetralisir kenaikan harga. Menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, jika itu terus menerus dilakukan, maka harga akan terkendali. Artinya tingkat pengeluaran masyarakat tak membengkak. Besarnya pengeluaran, erat kaitannya dengan kemiskinan. Apalagi bila tak diimbangi dengan pemasukan yang sebanding. Komoditas beras kata Endang kerap kali (Suara NTB/bul) memicu kenaikan inflasi. Endang Tri Wahyuningsih Pada Desember 2017 lalu, NTB mengalami inflasi sebesar 0,85 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,79 pada November 2017, menjadi 129,88 pada Desember. Angka inflasi ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang hanya 0,70 persen. Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan kenaikan. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Bulan Desember 2017. Antara lain, tomat/sayur, beras, angkutan udara, daging ayam ras, cabai rawit, jeruk, bahan makanan rumah tangga, tongkol/umbi-umbian, cumi-cumi dan pisang. Endang mengatakan, operasi pasar adalah upaya baik yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga di pasaran, sehingga tak memicu kenaikan inflasi. Apalagi, selama ini konsumsi pokok beras memberikan andil cukup berpengaruh terhadap inflasi dimaksud. “Ini momen yang bagus. Sebelum mulai panen, harga cenderung naik. Intervensi ini cukup bagus,” ujarnya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05 persen). Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada September 2017 2017, lima komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah komoditi beras yang memberikan sumbangan sebesar 25,40 persen di perkotaan dan 31,69 persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua kepada garis kemiskinan sebesar 7,10 persen di perkotaan dan 5,33 persen di pedesaan). Komoditi ketiga adalah daging sapi, memberikan sumbangan terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 3,48 persen dan telur ayam memberi sumbangan 4,11 persen di pedesaan. Selanjutnya adalah mi instant dan gula pasir menjadi komoditas kelima yang memberikan andil terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. (bul)
Distribusi Pupuk Subsidi Diduga Dimainkan Mataram (Suara NTB) – Petani di beberapa wilayah mulai mengeluhkan tipisnya ketersediaan stok pupuk urea subsidi, dan tingginya harga tebus. Dinas Perdagangan Provinsi NTB menduga pendistribusian pupuk ini dipermainkan. “Kita tidak intervensi soal pupuk subsidi. Kita fokus intervensi pangan. Di lapangan itu ribut karena kebijakan saja,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si. Kebijakan dimaksud, setiap penebusan pupuk subsidi, petani dipersyaratkan membeli pupuk non subsidi. Itu informasi yang diterima kepala dinas di lapangan. “Itu agar pupuk non subsidi laku. Tugas dinas di kabupaten kota masing-masing,” katanya usai pelepasan simbolis operasi pasar beras di kantornya, Rabu (10/1) kemarin. Hj Selly tak berkomentar banyak soal pupuk ini. karena ranahnya ada di kabupaten/kota. Ditempat terpisah, H. Rachmansyah, Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim (PKT) sebagai pihak yang ditugaskan mendistribusikan pupuk urea subsidi di NTB membantah keras dugaan itu. Bahkan sebagai produsen, sudah disebar edaran kepada seluruh distributor sesuai arahan direksi dan Kementerian BUMN, agar kios wajib menyediakan pupuk non subsidi. Artinya, jika alokasi pupuk subsidi habis ketersediaannya di kios, pupuk non subsidi masih tersedia. “Kios jangan memelintir. Kita sudah bikin edaran kepada distributor, dilarang menjual pupuk non subsidi dengan memaksa,” ujarnya. Distributor juga telah diminta memberikan edaran kepada kios, agar tidak menyalurkan tebusan pupuk subsidi dengan cara paket (dengan non subsidi). “Itu oknum kalau ada yang seperti itu. Tangkap saja kiosnya. Diawal-awal sudah kita ingatkan,” tegasnya. Pupuk non subsidi disediakan sebagai alternatif, mengantisipasi pupuk subsidi habis. Agar masa tanam petani tak terganggu. Rachmansyah juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi, sebab berat bagi perusahaan untuk melakukan pengawasan satu-satu kios/pengecer. “Makanya kalau ada yag bermain-main, itu perbuatan person dan tanggung jawab person, jangan bawa nama institusi,” katanya. Pupuk non subsidi memang harus disediakan. Petani hanya diberikan pilihan, apakah menebus atau membeli non subsidi, bila jatah wilayahnya sesuai kuota pemerintah, telah habis. Pupuk Kaltim memperketat pengawasan. Terkait stok pupuk subsidi di NTB, H. Rachmansyah sebelumnya memaparkan. Stok di gudangnya 13.916 ton untuk urea. Sedang bongkar di Pelabuhan Badas 2.228 ton, Pelabuhan Bima 460 ton, dan akan bongkar di Pelabuhan Badas 5.800 ton. Sedang menunggu antrean untuk sandar kapal kapasitas 300 ton di Pelabuhan Bima, kapal kapasitas 3.000 ton, 4.300 ton, 1.650 ton, dan 4.000 ton di Pelabuhan Lembar. Sehingga total stok yang akan diturunkan 33.128 ton. Pada Januari 2018 ini, kebutuhan NTB sesuai SK Gubernur 26.112 ton. Dari kebutuhan ini, PKT telah menyalurkan 8.987 ton. Artinya ada, 17.125 ton yang akan disalurkan. Sementara stok pupuk mencapai puluhan ton. Artinya persoalan bukan pada ketersediaan stok masih melimpah. Penjarahan yang terjadi di Kabupaten Bima, lebih kepada kebijakan pemerintah setempat yang mengharuskan petani menebus pupuk subsidi dengan menyertakan rekomendasi PPL. Sementara petani tak mau ribet, dan lebih memilih cara praktis, membeli pupuk dengan cara menyetop kendaraan-kendaraan pengangkut pupuk di jalanan. (bul)
Bertambah, Ratusan Ribu Penerima PKH di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menambah jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB sebanyak 107.973 keluaga penerima manfaat. Pasalnya, PKH dinilai paling signifikan menurunkan angka kemiskinan. Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/1) siang mengatakan tambahan penerima PKH ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Sebelum triwulan pertama 2018 berakhir, dikatakan validasi
dan verifikasi akan tuntas. “Tambahan untuk 2018 dan yang harus dilakukan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat sebanyak 107.973 keluaga penerima manfaat,” ungkapnya. Dengan rincian, Lombok Barat 19.824 keluarga penerima manfaat, Lombok Tengah
23.528 keluarga penerima manfaat, Lombok Timur 14.670 keluarga penerima manfaat. Sumbawa 9.623 keluarga penerima manfaat, Dompu 6.470, Bima 12.340, Lombok Utara 7.844, Kota Mataram 10.577 dan Kota Bima 3.097 keluarga penerima manfaat.
“Menurut hasil survei Kementerian Keuangan (program) yang paling signifikan menurunkan angka kemiskinan adalah Program Keluaga Harapan (PKH),” katanya. Tahun 2017, jumlah penerima PKH di NTB sebanyak 162.181 keluarga penerima manfaat. Artinya, akan ada 200 ribu keluarga penerima manfaat tahun 2018 yang akan menerima PKH. Karena akan ada tambahan sebanyak 107.973 keluarga penerima manfaat di tahun
2018 ini. “Tapi jumlahnya nanti bisa berubah sesuai hasil validasi yang dilakukan oleh pendamping PKH,” terangnya. Angka kemiskinan di NTB periode Maret - September 2017 turun sebesar 1,02 persen. Angka kemiskinan di NTB saat ini sebesar 15,05 persen. Pada Maret 2017, angka kemiskinan di NTB sebesar 16,07 persen. Kemudian menurun menjadi 15,05 pada September 2017. (nas)
Operasi Pasar Dilanjutkan Sampai Musim Panen Mataram (Suara NTB) Pemerintah secara serentak melaksanakan giat operasi pasar. Rencananya, Januari hingga Maret 2018 ini, seluruh pasar-pasar tradisional akan dibanjiri stok beras agar harga tetap dapat dikendalikan. Secara simbolis, kegiatan operasi pasar dilepas di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB. kendaraan-kendaraan pengangkut beras milik Perum Bulog Divre NTB dikerahkan. Setiap kendaraan telah diisi beras kualitas medium, lengkap dengan petugas yang akan melayani pembelian. Beras yang digunakan untuk operasi pasar rata-rata sudah dalam kemasan. Seluruh unsur hadir saat pelepasan operasi pasar. Diantaranya dari Kementerian Perdagangan RI, Tirta Karna Sanjaya, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun, Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Prijono, KepalaBPSProvinsiNTB,Endang Tri Wahyuningsih, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, L. Alwan Basri, Nina Yulaida dari Dinas Ketahanan Pangan NTB, dan stakeholders lainnya. Operasi pasar kata Tirta, dilakukan sebagai tindak lanjut
dari operasi pasar yang dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Dirut Perum Bulog barubaru ini. Arahannya operasi pasar dilakukan secara serentak di Indonesia. Sementara di NTB, kegiatan dilaksanakan serentak di Pulau Lombok dan Sumbawa. Tujuannya, kata Tirta untuk memberikan stabilitas harga beras di pasaran. “Dengan beras Bulog kualitas premium yang dijual dengan harga Rp 9.000 perkilo dalam satu kantong kemasan 5 kilo, kualitasnya cukup bagus untuk menetralisir harga beras curah di pasaran,” kata Tirta. Operasi pasar akan dilaksanakan sampai Maret, sembari menunggu panen raya pada April mendatang. Masa tunggu panen ini biasanya akan mempengaruhi stok beras dan harga di pasaran. Karena itu, Perum Bulog dioptimalkan untuk mengantisipasi perubahan harga. Pada Januari 2018 ini Bulog siap menggelontorkan sampai 4.000 ton ke pasar-pasar tradisional, kata Tirta, hingga saat ini sudah dikeluarkan sebanyak 1.600 ton. Selain di pasar-pasar, operasi pasar juga dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan distributor mitra Bulog.
(Suara NTB/bul)
Pelepasan giat operasi pasar Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Selly menegaskan sebenarnya operasi pasar sudah dilaksanakan sejak menjelang akhir tahun 2017 lalu. Dengan giat ini diharapkan harga beras tetap ditekan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Beras, kata Hj. Selly menjadi indikator utama pembentuk inflasi. Karena itulah, komoditas utama pangan ini pergerakan harganya harus tetap dijaga. Saat ini
harga pasaran sudah Rp 9.200/Kg kata kepala dinas, untuk beras dengan kualitas medium. Lebih jauh, pemerintah daerah melakukan antisipasi agar Mei mendatang, harga pangan sudah dapat ditekan. Seluruh distributor juga dikerahkan untuk ikut melakukan operasi pasar. Perum Bulog telah menyiapkan stok berkecukupan kata Kepala Divre Bulog NTB, Achmad Ma‘mun. 4.000 ton siap digelon-
torkan tiap bulan. Saat ini stok beras di Gudang Bulog mencapai 28.000 ton. Aman untuk kebutuhan hingga musim panen mendatang. “Kami akan siapkan sebanyak-banyaknya untuk menjaga stabilitas harga pangan. OP pasar dilakukan oleh Bulog melalui RPK sebanyak 500-an yang tersebar di kabupaten/kota di NTB dan tim Satgas Pangan,” demikian Ma`mun. (bul)
Manjakan Pelanggan
Kontraktor Lokal Telkomsel Hadirkan Bintang Minta Proyek Ayat-Ayat Cinta 2 di Mataram Dibagi Rata Mataram (Suara NTB) Pemerintah dinilai belum berpihak pada kearifan lokal. Kalah saingnya kontraktor lokal dalam proyek sematamata bukan lantaran kualitas. Hanya pemerintah belum memberikan kesempatan. Demikian Wakil Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gepensi) Kota Mataram, Edhy Sophiaan. Menanggapi triliunan dana menguap akibat kontraktor lokal kalah saing dengan kontraktor luar, untuk pengerjaan proyekproyek pemerintah yang ada di NTB. “Persoalannya hanya kesempatan untuk kearifan lokal yang dilalaikan pemerintah,” tegasnya. Edhy mengaku, kecil sekali peluang kontraktor lokal dimenangkan pada setiap proyek. Sehingga dipertanyakan keberpihakan pemerintah daerah. Padahal, pemerintah punya ruang untuk memeratakan pelaksanakan proyek. Tak masalah menurutnya, kontraktor luar yang dimenangkan, tetapi harusnya dilakukan verifikasi faktual benar tidaknya perusahaan tersebut memiliki kantor cabang di NTB. Jika benar, bisa diverifikasi kembali dengan memastikan NPWPnya juga terdaftar di NTB. Pelaksanakan proyek oleh kontraktor luar tidak memberikan jaminan kualitas proyek, dan masa pemeliharaan proyek dilaksanakan dengan baik. Buktinya, beberapa proyek yang dikerjakan oleh kontraktor luar di NTB, justru tak beres. “Bisa dilihat proyek di Islamic Center, itu yang kerjakan perusahaan dari Jakarta Timur. Itu barang sudah lama, pekerjaannya hanya segitu,” paparnya. Kepada Suara NTB, Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Mataram ini mengingatkan, perlu urun rembuk antara pemerintah, dengan para kontraktor lokal. Agar proyek yang nilainya triliunan yang disajikan oleh Ditjen Perbendaharaan Wilayah NTB, tidak hanya didengar ceritanya saja. Jika proyek-proyek
Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan momen awal tahun baru 2018, Telkomsel melalui brand SIMPATI menggelar Program Nonton Bareng Film Ayat-Ayat Cinta 2 sekaligus Meet & Greet para pemeran utama film tersebut di CGV Cinemas. Kegiatan ini disambut antusiasme ratusan pelanggan setia Telkomsel di Mataram. Bagi pelanggan yang berminat untuk ikut nonton bareng, dapat mengakses layanan *500*199# dari Telkomsel. Selain berisi info-info eksklusif tentang film Ayat-Ayat Cinta 2,
layanan ini juga dilengkapi dengan SMS, Foto Eksklusif, Video Eksklusif, hingga NSP (Nada Sambung Pribadi). Aktivasi layanan ini, dapat dilakukan di stand Telkomsel yang tersedia di GraPARI Jalan Pejanggik, Transmart Mataram, dan Lombok Epicentrum Mall. Manager Digital Expansion Regional Bali Nusra, Indra D Hariadi mengatakan, event ini diadakan, selain sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia Telkomsel di wilayah Mataram, juga sebagai sarana memperkenalkan layanan konten eksklusif
Ayat-Ayat Cinta 2, di mana dengan mengakses layanan *500*199#, para penggemar film Ayat-Ayat Cinta 2 dapat melihat berbagai macam foto dan video eksklusif, NSP, hingga aktivitas behind the scenes. Bersama Indra, hadir pula Bernard Sinaga, Manager Network Service Mataram. “Melalui program ini diharapkan masyarakat Lombok dapat terhibur dan semakin meningkatkan awareness mereka terhadap layanan digital Telkomsel di era kekinian,” demikian Bernard. (bul)
(Suara NTB/dok)
Edhy Sophiaan tersebut dipercayakan kepada kontraktor lokal, Edhy menyebut tidak kecil dampaknya terhadap ekonomi lokal. Ia juga mengemukakan beberapa persoalan yang seringkali dihadapi oleh kontraktor dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Diindikasi adanya ketidak profesionalan tim konsultan yang pembuatan RAB. “Misalnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) punya anggaran Rp 40 juta, oleh konsultan, dipaksakan proyeknya dengan anggaran sebesar itu. Sehingga ada volume-volume tertentu yang dihilangkan, ujung-ujungnya yang kena kontraktor nanti. Padahal, harusnya RAB dibuatkan proporsional dengan kebutuhan proyek,” ungkapnya. Lainnya, proyek-proyek milik pemerintah, pembayarannya kerap kali menjadi persoalan. Dicontohkan Edhy, untuk proyek yang harusnya dibayar pada termin pertama, justru karena proses administrasi yang panjang, pencairannya pada selesai proyek termin kedua. “Seharunya cash flow berimbang. Ini juga persoalan yang dihadapi kontraktor,” ujarnya. Pesannya, masih banyak yang harusnya dibenahi oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah di provinsi ini persoalan-persoalan proyek dapat diminimalisir. (bul)
(Suara NTB/bul)
MEET AND GREET - Meet and greet dengan para bintang utama Ayat ayat Cinta 2 di Mataram, didampingi manajemen Telkomsel
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Moratorium TKI Hindari ”Black Campaign” SETELAH resmi mendaftar di KPU NTB pada hari terakhir pendaftaran, Rabu (10/1) lalu. Paket Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (Zul-Rohmi) mulai fokus pada penyusunan strategi pemenangan, meski belum ditetapkan menjadi peserta pada Pilkada NTB. Dalam memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu, paket Zul-Rohmi akan menghindari black campaign (kampanye hitam). “Black campaign itu sangat lucu dan terkesan tidak dewasa dalam berpolitik. Mari kita nikmati pilkada ini (Suara NTB/yon) dengan sebaik-baiknya,” Hj.Sitti Rohmi Djalilah ujar salah satu bakal Calon Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Selong, Kamis (11/1). Sitti Rohmi menginginkan supaya pilkada betul-betul dijadikan ajang pesta demokrasi, yakni pilkada yang aman, tertib, santun dan bermartabat sehingga siapapun yang keluar menjadi pemenang nantinya akan keluar menjadi pemenang yang bermartabat. Sebagai elite politik, lanjut Rektor Universitas Hamzanwadi ini, harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jika elite politik bisa berkompetisi dengan sehat dan baik. Untuk itu, ia berharap kepada semua bakal pasangan calon yang secara resmi sudah mendaftarkan di KPU harus siap menang dan siap kalah serta mengikuti segala tahapan pilkada dengan santun dan bermartabat. Sekarang ini, bersama pasangan dan tim sukses sedang fokus merencanakan kemenangan agar ke depan bisa berkontribusi untuk NTB pada khususnya, terutama di dalam melanjutkan ikhtiar Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Terkait kepemimpinan perempuan, ditegaskannya di Indonesia cukup banyak kepala daerah perempuan yang sukses dalam memimpin suatu daerah. Dirinyapun siap membangun NTB jika diamanahkan oleh masyarakat menjadi wakil gubernur lima tahun ke depan. (yon)
Bupati Lotim Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menentang kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 19 negara. Menurutnya, kebijakan moratorium itu merupakan kebijakan politis. Kebijakan politis tidak boleh dicampur adukkan dengan ekonomi. Kebijakan moratorium ini dinilai justru akan merugikan. Pasalnya, negara-negara berkembang lainnya akan menjadi pesaing untuk tenaga kerja. Pemerintah dinilai kurang cerdas mengeluarkan kebijakan moratorium. Ali BD – sapaan akrabnya menuturkan saat berada di Kucing Malaysia beberapa waktu lalu, TKI asal Lotim yang mendapatkan penghar-
gaan, karena dedikasi dan etos kerjanya. ‘’Etos kerja para TKI ini diakui Negara Jiran Malaysia,’’ ujarnya pada peresmian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Lotim, Kamis (11/1). Diakuinya, pidato kebijakan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2018 ini akan memberikan kemudahan kepada warga negara lain untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia.
“Saya tertarik dengan pidato PM Malaysia, 2018, diberikan agen untuk bisa datangkan tenaga ke Malaysia. Ada keringanan cara dapat pembantu rumah tangga dari luar, dan hal ini tidak boleh tanggapi secara politik dan reaktif,” pinta Bupati. Menanggapi komentar Bupati Lotim, Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Ker-
Penambahan Pipa PDAM ke Gili Air Tunggu Izin Tanjung (Suara NTB) PDAM Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini masih menunggu turunnya izin pemasangan pipa bawah laut dari Sire menuju Gili Air. Pipa dihajatkan untuk menambah kubikasi suplai air ke pelanggan di Gili Air dari pipa eksisting yang sudah ada. “Kita akan pasang pipa 4 inchi ke Gili Air untuk menambah pipa yang sudah ada sebesar 3 inchi. Tahun ini juga akan kita pasang, tinggal menunggu keluarnya izin dari instansi terkait,” ungkap Direktur PDAM Raden Waliadin, SE., Kamis (11/1). Pelanggan PDAM di Gili Air saat ini sebanyak 306, baik dari kalangan rumah tangga maupun hotel dan restoran. Sejak di pasang tahun 2014, pipa bawah laut ukuran 3 inchi ke Gili Air tidak maksimal untuk mendukung operasional pelanggan setempat. PDAM sambung Waliadin telah mempersiapkan rencana pemasangan pipa tambahan. Di mana pipa sebesar 4 inchi sudah terbeli dengan kesiapan jumlah setara 1,5 km. PDAM pada tahun 2017 lalu telah mengajukan izin pemasangan pipa bawah laut kepada Pemerintah Provinsi NTB, BKKPN Kupang wilayah Gili Matra, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Pipa jenis HDVE ukuran 4 inch sudah ada untuk pemasangan 1,5 km. Itu kita beli tahun 2017. Tinggal kita siapkan biaya pemasangannya saja. Begitu izin keluar kita langsung kerjakan,” sebutnya. Waliadin menyangkal minimnya minat hotel dan restoran sebagai pelanggan PDAM. Hasil kunjungan lapangan PDAM ke sejumlah hotel menunjukkan adanya animo dan harapan besar agar PDAM menyiapkan kuota air dalam jumlah memadai dan mampu memenuhi kebutuhan hotel. “Pipa kita ke sana memang tidak mampu, jadi bukan karena mereka tidak mau. Tahun ini selesai penambahan pipa untuk air baku, pelanggan di Gili Air pasti bertambah,” demikian Waliadin. (ari)
perlindungan tenaga kerja asingnya, sehingga bisa mulai dibahas pola baru dalam proses pengiriman TKI. “Kalau waktu dulu, Arab Saudi tidak konfirmasi soal kontrak, sekarang sudah tidak lagi. Kita menginginkan ada penanggungjawaban pemerintah di negara tujuan turut hadir melindungi TKI,” paparnya. Dorongan Bupati Lotim agar segera mencabut moratorium diapresiasi pihaknya. Bahkan, Maruli Hasoloan memuji sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Bupati Lotim ini. Menurutnya, Ali BD ini menurut orang orang Jakarta disebut, jeger atau jagoan. (rus)
Panwaslu Temukan Indikasi Pelanggaran di Proses Pendaftaran
Mesin Rusak, Ambulan Laut Tiga Gili Menganggur Tanjung (Suara NTB) Ambulan laut milik Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui tengah menganggur. Pasalnya mesin fast boat yang digunakan untuk merujuk pasien dari 3 Gili ke Puskesmas dan RSUD KLU di wilayah darat KLU rusak. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Khaerul Anwar, melalui Sekdis Kesehatan, H. Syamsul Bahri, kepada koran ini mengakui menganggurnya fast boat ambulan Dikes. “Ambulan laut nganggur sejak 2015 lalu karena mesinnya rusak. Standar mesin kemarin tidak cocok dengan bodinya, sehingga mesin tidak maksimal,” ungkap Samsul, Rabu (10/1) lalu. Untuk mengoperasionalkan kembali ambulan laut itu, sambungnya, Dikes harus membeli mesin baru. Sebab jika tidak, fast boat akan menganggur lebih lama dan dikhawatirkan pelayanan transportasi laut pasien tidak optimal. “Kemampuan dana untuk membeli mesin baru belum cukup. Kita membutuhkan mesin 200 PK, sedangkan yang dipakai kemarin di bawah 100 PK,” imbuhnya. Ambulan laut tersebut sedianya digunakan untuk mendukung transportasi pelayanan kesehatan dari 3 gili menuju Puskesmas Nipah yang menjadi payung wilayaj kerja 3 gili. Sementara menunggu mesin baru, Syamsul berharap ada upaya dari puskesmas untuk berkomunikasi dengan instansi terkait yang memiliki sarana transportasi laut, seperti Dishub KP, Polairud ataupun syahbandar. “Sementara tidak ada kita memang berharap supaya puskesmas bisa memanfaatkan sarana boat Dishub atau kepolisian laut. Kita harapkan Dishub membantu apalagi menghadapi kasus emergensi pasien,” jelasnya. Untuk dimaklumi tambahnya, Puskesmas di Gili Trawangan belum selesai dikerjakan. Sarana kesehatan itu dikerjakan melalui alokasi DAK yang dikucurkan secara bertahap. Prasarana puskesmas yang dibutuhkan, seperti bed dan alkes. “Sarpras juga dari DAK dan baru 2019 bisa beroperasi. Maunya kita fokus 1 dulu, sehingga kabupaten bisa merencanakan sumber daya pendukung. Pada tahun 2018 ini kita mulai fokus menata Puskesmas Tanjung mulai dari layanan perawatan, inap dan ruang konsultasi tiap poli. Sejauh ini memang di sana belum lengkap sarana pelayanannya,” demikian Syamsul Bahri. (ari)
ja Indonesia, Maruli Hasoloan mengatakan, permintaan bupati, soal moratorium sedang dalam pembicaraan dengan negara-negara tujuan. Seperti dengan Negara Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Negaranegara Timur Tengah lainnya. Moratorium diakui sampai saat ini masih berlaku untuk 19 negara. Kebijakan moratorium ini diambil, karena Indonesia ingin memperlihatkan diri sebagai negara yang konsen melindungi para buruh migran. Moratorium bertujuan untuk mengingatkan negara penerima untuk berbuat baik kepada para TKI. Arab Saudi sudah ada UU
(Suara NTB/rus)
RESMIKAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Daclan meresmikan LTSP Lotim, Kamis (11/1). Keberadaan LTSP ini diharapkan mampu menekan TKI ilegal asal Lotim dan daerah lain di NTB.
LTSP Lotim Akhirnya Beroperasi Selong (Suara NTB) Setelah molor dari target awal pengoperasian, akhirnya Kamis (11/1) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diresmikan. Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan meresmikan langsung tempat layanan yang lebih dekat dengan calon TKI ini. Bupati Lotim dalam sambutannya, menegaskan, pilihan pemerintah pusat menyetujui LTSP sangat tepat. Gagasan LTSP atau disebut juga Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) itu sangat luar biasa. “Kita sudah punya layanan satu atap. Tidak ada yang dirugikan. Pemerintah tidak mencari keutungan materil,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, Lalu Taufiqurrahman menjelaskan, keberadaan LTSP untuk meminimalasir praktik pengiriman TKI secara non prosedural. Apalagi saat ini, ujarnya, jumlah TKI asal Lotim yang berada di luar negeri mencapai 14.306. Jumlah ini karena sejumlah faktor. Antara lain moratorium pengiriman TKI ke timur tengah dan mulai membaiknya perekonomian masyarakat Lotim. “Sebelumnya sempat tembus 15 ribu orang per tahun,” ucapnya. Sementara Kepala Disnakertrans Lotim Andika Istujaya, menjelaskan, di LTSP ada pelay-
anan secara integratif dari banyak instansi, mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Polres Lombok Timur, Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Rumah Sakit Umum Dr. Soedjono Selong, Disnakertrans, Imigrasi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Di sisi lain, Asisten III Setda NTB Drs. H. Imhal menaruh harapan yang sama untuk menurunkan pengiriman TKI secara ilegal. Imhal mengharapkan keberadaan LTSP ini bisa dimanfaatkan oleh calon TKI untuk mengurus dokumen keberangkatan sebelum bekerja di negara tujuan. (rus)
31 Karyawan ”PHK” Trawangan Resort Dimediasi Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 31 karyawan Trawangan Resort yang di PHK (termasuk 2 orang yang di PHK lebih dulu) dimediasi oleh Disnaker PM PTSP Lombok Utara, Kamis (11/1). Hadir di ruang Sekretaris Disnaker PM PTSP, 4 perwakilan karyawan, 2 wakil perusahaan, 2 LSM pendamping karyawan serta Kabid PHI Disnaker, Abdul Khairul Mas, S.Sos. Mediasi dimulai pukul 10.45 wita dan berakhir pada pukul 11.40 wita. Proses mediasi karyawan berjalan normatif dengan kesimpulan yang masih harus ditindaklanjuti oleh dinas dan manajemen perusahaan. Pasalnya baru diketahui bahwa Trawangan Resort telah terjadi jual beli seluruh aset yang diduga belum dilaporkan ke Pemkab Lombok Utara. Mediasi bermula dari kronologi mogoknya 31 karyawan pada 31 Desember 2017 lantaran 2 orang karyawan atas nama Marwan dan Asmawan di PHK. Namun oleh perusahaan PHK dianggap normal, karena keduanya dianggap melakukan pelanggaran berat. Mogoknya karyawan dianggap sebagai sikap pengunduran diri oleh perusahaan, sehingga karyawan tidak diberikan pesangon. Dalam proses bipartit, karyawan diberi kesempatan untuk diterima kembali bekerja, namun dengan ketentuan gaji baru, kontrak baru dan posisi baru. Kebijakan itu tidak lepas dari keberadaan manajemen yang baru setelah terjadinya jual beli perusahaan. Salah satu karyawan, Marwan mengatakan transaksi jual beli perusahaan tidak dipermaklumkan oleh manajemen lama saat dilakukan perpisahan. Manajer lama diklaim sudah komunikasi dengan manajer baru, dengan hak-hak karyawan tidak dibayarkan oleh manajemen baru karena akan dipekerjakan kembali. Permakluman juga tidak menyinggung ada kontrak
(Suara NTB/ari)
MEDIASI - Proses mediasi karyawan Trawangan Resort dan pihak manajemen di ruang Sekretaris Disnaker PM PTSP KLU, Kamis (11/1). manajemen baru saya dipakai baru, gaji baru dan posisi baru. “Bu Dewi (manajer lama) saat saya bersyukur, tidak dipakai saya perpisahan mengatakan sistem cari yang lain. Di manajer lama pesangon tetap jalan, kalau men- sayaaccounting,” ungkapnya. Sementara pihak LSM pengambil sekarang jumlah sedikit. Lebih baik mengambil nanti di damping karyawan, Muhyin manajemen baru dengan jumlah mengatakan pihaknya baru menlebih besar,” ungkap Marwan dengar ada perubahan manajemeniru bahasa dan janji mana- men baru ke lama. Pertanyaanjemen lama. Menjawab itu nya kata dia, sudahkah perusaManajer Trawangan Resort yang haan mendaftarkan perubahan baru, Maria, mengakui adanya izin dan manajemen peruaahaan transaksi jual beli perusahaan. baru ke Pemkab? PemberiDirinya ditunjuk oleh pemilik tahuan itu tentu berkorelasi denbaru untuk memimpin opera- gan kewajiban perusahaan kepada daerah dalam bentuk pasional perusahaan. Ia mengaku, mogoknya jak dan kewajiban manajemen karyawan pada saat tahun baru lama kepada karyawan. Sementara itu, Kepala Bidang sempat membuat perusahaan kelabakan, karena tidak terlay- PHI, Abdul Khairul Mas, meneaninya tamu. Aksi mogok sem- gaskan tuntutan pesangon PHK pat dibahas bipartit di mana karyawan sedianya dibayarkan karyawan mengaku mogok, kare- oleh manajemen lama. Karyawan na toleransi dan ingin bekerja punya hak menuntut haknya setkembali. Lantas karyawan dim- elah terjadinya transaksi. “Saya inta membuat surat pernyataan baru tahu ada transaksi. Saya bermaterai 6 ribu dengan pene- contohkan di Beach House, selegasan, karyawan bisa masuk sai jual beli aset manajemen, kerja kembali melalui kontrak manajemen lama memberikan baru, gaji baru dan posisi baru. hak-haknya kepada karyawan. Sayangnya karyawan tidak mau Perkara ada yang mau bekerja berkomunikasi perihal tawaran kembali, maka diterima lagi oleh tersebut. “Kalau kita masih ada perusahaan,” ujarnya. Melalui manajemen baru, rasa kasihan, apalagi karyawan berakhir masa kontraknya pada Abdul akan menelusuri keberadaan pemilik lama mau31 Januari 2018,” kata Maria. Maria melanjutkan, seluruh pun pemilik baru. Harapannya karyawan sudah diberitahu men- persoalan karyawan ini bisa genai perubahan manajemen. diselesaikan di kabupaten dan “Termasuk saya yang dari tahun tidak sampai ke provinsi mau2011, juga dipermaklumkan. Oleh pun pengadilan. (ari)
Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat beberapa temuan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati, baik sebelum maupun pada saat melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, Panwaslu sudah melayangkan surat ke pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/1), Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menyebutkan sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan dari Panwascam, yakni adanya penyuluh pertanian yang dikumpulkan oleh salah satu pasangan calon sebelum proses pendaftaran. Para penyuluh pertanian itu diundang dalam sebuah pertemuan melalui pesan berantai melalui WhatsApp. Terkait dengan temuan ini, Panwaslu sudah melayangkan surat panggilan terhadap empat Kepala UPTT Pertanian kecamatan yang terindikasi terlibat politik. Ke empat Kepala UPTT Pertanian ini akan diklarifikasi pada, Jumat (12/1) hari ini. “Itu indikasi berdasarkan laporan atau temuan dari Panwascam. Surat panggilan untuk dilakukan klarifikasi sudah kita layangkan,”ujarnya. Selain itu, lanjut dia, te-
(Suara NTB/dok)
Retno Sirnopati muan lainnya yakni masih terdapatnya anak-anak di bawah umur yang ikut serta dalam agenda politik. Seperti saat proses pendaftaran bakal calon sejak tanggal 8-10 Januari 2018. Ditemukan anak di bawah umur yang ikut menggunakan pakaian kandidat termasuk menggunakan seragam sekolah. Diketahui, sejak tanggal 8 Januari hingga 10 Januari terdapat empat pasangan yang mendaftar di Pilkada Lotim, yakni H. Sukiman Azmy-H. Rumaksi (Sukma), H. M.Syamsul Luthfi-H. Najamuddin Mustafa (Fiddin), disusul Ali Masadi-Putrawan Habibi (Al-Habib) dan H. Haerul Warisin-H. Machsun Ridwayni (Harum). (yon)
Maju di Pilkada Lotim
Nasib Al Habib Tergantung Verifikasi KTP Selong (Suara NTB) Verifikasi Faktual terhadap foto copy tambahan yang nantinya akan diserahkan pasangan calon independen, Ali Masadi dan Putrawan Habibi atau Al Habib tetap dilakukan. Hanya saja caranya tidak door to door seperti sebelumnya. Tim harus mengumpulkan semua pendukungnya pada satu tempat atau tempat lain-lain yang dikoordinasikan oleh tim pemenangan. Demikian penegasan Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh. Ketentuannya pun berlaku sama, jika ditemukan banyak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka pencalonan pasangan Al Habib ini bisa gugur. Saat ini, berkas yang sudah diserahkan pasangan Al Habib saat prosesi pendaftaran Rabu lalu sedang diperiksa. Proses pemeriksaan yang dilakukan memang tidak seribet sebelumnya. Diketahui, jumlah KTP yang harus diserahkan Al Habib lebih dari 12 ribu. Jumlah itu harus dipenuhi
sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Waktunya kata Saleh sampai dengan tanggal 20 Januari mendatang. Verifikasi faktual dilakukan selama enam hari. Menjawab persoalan KTP, Ali Masadi dengan penuh keyakinan menegaskan pihaknya sudah menyiapkan 50 ribu foto copy KTP. Jumlah itu sebutnya tiga kali lipat dari jumlah yang diminta KPU. Mengenai penyerahannya, ia menunggu jadwal yang ditetapkan KPU. Pasangan Ali Masadi dan Putrawan Habibi terbilang menjadi satu-satunya pasangan calon dari jalur non partai. Pasangan ini pun sudah mendaftar ke KPU dengan dikawal ratusan massa pendukung. Bagi pasangan Al Habib, maju lewat jalur independen, karena ingin melakukan perbaikan Lotim yang lebih baik ke depan. Al Habib ingin buktikan Independen Jilid II setelah sukses dilakukan sebelumnya oleh pasangan Al Khaer, Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin. (rus)
(Suara NTB/rus)
PASANGAN - Pasangan Al Habib satu-satunya bakal calon kepala daerah dari perseorangan di Pilkada Lotim. Pasangan ini mempersilakan melakukan verifikasi faktual terhadap foto copy KTP dukungan yang diserahkan ke KPU.
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
Masa Sidang Pertama DPRD Loteng Tahun 2018 Dimulai Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi memulai masa sidang pertama di tahun 2018 ini. Sidang pertama ini ditandai dengan digelarnya rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (10/1) lalu dipimpin Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., SE.. Wakil Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., bersama sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng turut hadir pada rapat paripurna tersebut. “Rabu kemarin, masa sidang pertama DPRD Loteng tahun 2018 resmi dibuka,” ungkap Puaddi. Tahun ini, DPRD Loteng akan melalui tiga masa sidang.
Di mana masa sidang pertama akan berlangsung hingga bulan April mendatang. Kemudian untuk masa sidang kedua dimulai bulan Mei sampai bulan Agustus dan diakhiri masa sidang ketiga mulai bulan September sampai bulan Desember mendatang. Ia menjelaskan, pada tahun ini DPRD Loteng menargetkan bisa menuntaskan sebanyak 15 rancangan peraturan daerah (raperda). Raperda ini terdiri dari 5 raperda inisiatif DPRD Loteng. Di antaranya, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Raperda Perlindungan Sumber Air Baku dan Mata Air serta Raperda tentang Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja. Ditambah 11 raperda usu-
lan pemerintah daerah. Di antaranya Raperda tentang Pinjaman Daerah, Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Sengkol, Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dan Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Termasuk 3 raperda komulatif terbuka, yakni Raperda tentang Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah tentang APBD Loteng 2017, Raperda tentang APBD Perubahan tahun 2018 serta Raperda tentang Rancangan APBD Loteng tahun 2019. Adapun untuk masa sidang pertama tahun ini, selain menyelesaikan program yang
tertunda pada masa sidang tahun 2017 lalu, DPRD Loteng menargetkan bisa menyelesaikan beberapa agenda. Di antaranya menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian menuntaskan pembahasan Raperda Usulan DPRD Loteng sampai pada usulan di tingkat DPRD serta pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun 2017. Sementara untuk masa sidang kedua, DPRD Loteng menargetkan menyelesaikan beberapa raperda lagi yang sudah masuk dalam Prolegda, baik itu raperda usulan DPRD Loteng ataupun raperda usu-
lan pemerintah daerah. Termasuk menyelesaian pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Pada masa sidang kedua juga akan dibahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan sampai pada tahap persetujuan bersama untuk selanjutnya dituntaskan menjadi APBD perubahan pada masa sidang ketiga. Pembahasan ini bersamaan dengan pembahasan APBD Loteng tahun 2019 dan beberapa raperda lainnya. “Semua agenda sudah kita susun. Dan, kita berharap bisa menuntaskan sesuai target yang ada,” ujar politisi Partai Golkar ini. (kir/*)
(Suara NTB/kir)
SIDANG PERTAMA - Rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda pembukaan masa sidang pertama DPRD Loteng tahun 2018, Kamis (10/1).
Kinerja Tak Sesuai Target Evaluasi Kinerja Tim Saber KINERJA Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama tahun 2017 lalu, dinilai melempem. Tidak banyak gerakan yang dilakukan satgas khusus yang dibentuk untuk memerangi pungli tersebut. Evaluasi total pun direncanakan dalam waktu dekat ini untuk melihat sejauh mana kinerja satgas khusus ini. “Dalam waktu dekat ini, kita akan gelar anev (analisis dan evaluasi) secara menyeluruh terhadap kinerja Satgas Saber Pungli Loteng sejauh ini,” ungkap Wakil Ketua Satgas Saber Pungli (Suara NTB/kir) Loteng, Kompol Fahrizal, SIK., Fahrizal kepada wartawan, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Loteng, Kamis (11/1). Hasil dari anev tersebut selanjutnya akan menjadi dasar kebijakan dari satgas dalam menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan, berupa rencana aksi satgas dan program lainnya. “Anev ini penting untuk mengukur sudah sejauh mana kinerja kita. Barulah kita bisa mulai bergerak,” ujarnya. Soal penilaian terhadap kinerja Satgas Saber Pungli sejauh ini, Fahrizal membantah kalau Satgas Saber Pungli Loteng tidak bekerja. “Tahun lalu kita memang lebih fokus pada upaya-upaya pencegahan dan pembinaan. Sehingga tampaknya tidak ada pergerakan. Padahal gerakan sudah dimulai,” terangnya. Di masa mendatang, selain tetap fokus pada upaya pencegahan dan pembinaan, pihaknya akan berupaya untuk lebih pro aktif lagi, melalui rencana-rencana aksi yang lebih nyata. Ia menjelaskan, Satgas Saber Pungli sendiri dibentuk bukan hanya untuk melakukan penindakan terhadap pungli yang terjadi saja. Tapi juga ditekankan pada upaya-upaya pencegahan dan antisipasi, bagaiamana supaya pungli tidak sampai terjadi. Karena yang diharapkan sebenarnya dari keberadaan satgas, ujarnya, adalah bagaiamana pungli tidak sampai terjadi. Penindakan hanya langkah terakhir yang dilakukan. Jika upaya pencegahan tidak berhasil. “Tahun ini juga ada beberapa pergantian pejabat di internal Satgas Saber Pungli, sehingga butuh penyegaran dan penyesuaian kembali,” ujar Wakapolres Loteng ini. (kir)
Ketua DPRD Loteng Minta Maaf Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Achmad Puaddi FT., SE., mengakui kinerja jajarannya pada tahun 2017 lalu, masih jauh dari kata memuaskan. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari minimnya jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang bisa diselesaikan pembahasannya. Dalam rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (11/1), Puaddi mengungkapkan, pada tahun 2017 lalu, pihaknya telah mencanangkan untuk bisa memuntaskan sebanyak 21 raperda. Raperda ini terdiri dari 9 raperda usul DPRD, 12 raperda usul pemerintah daerah dan 3 raperda komulatif terbuka. Namun yang bisa diselesaikan oleh DPRD Loteng hanya 10 raperda saja atau masih kurang setengah dari target yang sudah dicanangkan dalam program pembentukan peratu-
ran daerah tahun 2017 lalu. Di mana untuk ranperda usul DPRD Loteng hanya dua ranperda yang bisa dituntaskan. Sementara untuk raperda usul pemerintah daerah, dari 9 raperda yang jadi target hanya bisa selesai sebanyak 5 raperda saja. Sedangkan raperda kumulatif terbuka, seluruhnya bisa diselesaikan. “Dari total pembahasan raperda yang dicapai itu, tentunya masih masih jauh dari yang diharapkan,” ujarnya. Pun demikian, pihaknya tidak patah arang. Pihaknya berkomit-
men untuk memperbaiki dan meningkat kinerja di tahun ini supaya program apa yang sudah direncanakan bisa maksimal diwujudkan. Bahkan bila perlu melampaui target yang ada. Pemerintah daerah dalam hal ini juga sangat diharapkan dukungannya, agar bisa bersama-sama dengan DPRD menuntaskan semua target program yang sudah dicanangkan. Caranya, dengan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. “Ke depan kita berharap DPRD dan pemerintah
daerah lebih sungguh-sungguh meningkatkan kinerja. Guna mencapai target yang sudah dicanangkan,” tegas Puaddi. Namun demikian, lanjut Puaddi, tidak tercapainya target penyelesaian raperda tidak semata-mata, karena DPRD Loteng tidak mampu. Ada juga penyebab lain yang membuat sejumlah raperda yang sudah masuk dalam rencana pembahasan tidak bisa selesai, seperti persoalan regulasi pusat yang berubah, sehingga raperda tersebut tidak bisa dibahas. Termasuk juga persoalan mepetnya waktu pembahasan, sehingga diputuskan untuk menunda pembahasan raperda dengan harapan, proses pembahasan raperda benarbenar matang kalau dibahas dalam waktu yang panjang.
(Suara NTB/dok)
H. Achmad Puaddi “Tapi terlepas dari itu semua, komitmen kami kinerja tahun ini harus lebih baik. Dan, semua rencana yang sudah ada harus bisa diselesaikan tepat waktu,” klaimnya. (kir)
Langgar Aturan Kampanye, Paslon Bisa Didiskualifikasi Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu menegaskan sesuai ketentuan pasangan calon harus menaati aturan kampanye termasuk terkait alat peraga kampanye (APK). Panwaslu mengingatkan bagi paslon yang melanggar aturan kampanye ini bakal terkena sanksi tegas hingga dianulir atau didiskualifikasi dari kontestan paslon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak bisa ikut pilkada. Demikian ditegaskan Divisi Penga-
wasan Panwaslu Lobar, Abror, belum lama ini. Menurutnya, saat ini belum masuk tahapan pengawasan kampanye. Kalau sudah masuk, maka semua APK yang sudah terpasang sebelum tahapan kampanye bakal direkomendasikan untuk diturunkan. Termasuk APK yang dipasang oleh bakal paslon dari petahana, satu hari sebelum tahapan kampanye semua APK sudah terbongkar. Terkait dengan sanksi, jelasnya, bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran di mana nanti teguran tersebut kalkulasi teguran, sehingga dikategorikan non money politics. Apakah bisa dianulir dari paslon? Menurutnya tergantung pelanggarannya, dilihat dulu seberapa besar tingkat pelanggaran dan unsur-unsur yang dipenuhi untuk menentukan pelanggaran berat. Pihaknya perlu mengkaji dulu bentuk kampanye yang akan ditemukan selain sudah ditentukan KPU sendiri. Terkait pelanggaran atribut jelasnya kewajiban Panwaslu mengingatkan ke paslon agar menurunkan jika melanggar aturan di KPU. “Kalau di aturan UU pilkada ter-
kait kampanye ada ketentuan-ketentuan kampanye yang mana bisa membatalkan calon (diskualifikasi), terkait larangan kampanye, termasuk APK ini juga,” jelasnya. Untuk pengawasan sendiri, pihaknya tetap memperhatikan semua alat peraga yang ditentukan KPU, dipastikan tetap diawasi termasuk berapa penambahan APK ini nantinya sesuai persetujuan KPU. Langkah pihaknya sebelum masuk tahapan, pihaknya akan mengundang semua parpol pengusung dan tim pemenangan supaya jauh-jauh hari bersiap terhadap hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam kampanye. “Kami akan undang parpol dan tim pemenangan terkait hal ini,”imbuhnya sembari menambahkan pengawasan melibatkan Panwascam dan PPL di masing-masing desa. Sementara Komisioner KPU Lobar Suryadi Hidayat menyatakan mengacu aturan Peraturan KPU, alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye baik berupa baliho, stiker, sepanduk dan media sosial dibatasi masing-masing pasangan calon. Akibatnya, paslon pun tidak bisa jor-joran memasang APK. KPU pun meminta Panwaslu mengawasi pemasangan APK tersebut, sebab
ranah pengawasan ada di Panwaslu Sehingga panwaslu pun nanti memberikan rekomendasi terhadap paslon yang melanggar ketentuan tersebut. “Terkait APK semua difasilitasi KPU. Itu dibatasi,”jelasnya. Dijelaskan APK seperti baliho dibatasi lima buah per paslon (ada ukurannya), umbul-umbul 20 buah per kecamatan dan spanduk dua buah per desa per paslon. Di luar baliho, ada juga bahan kampanye seperti pamflet, brosur juga diatur di KPU. Terkait penambahan jelasnya, ada ketentuannya juga yakni 150 persen dari jumlah KK maksimal di Lobar. “Untuk materi dan desain baliho, paslon yang biayai, nanti kita fasilitasi percetakannya,”imbuhnya. Termasuk iklan di media massa difasilitasi KPU. Di samping itu, kegiatan kampanye dalam nentuk lain seperti melalui medsos paslon harus daftarkan satu akun di KPU menggunakan BC4KWK. Ia menambahkan untuk pembiayaan APK ini didanai 6 persen dari Rp 30 miliar lebih dan penyelenggaraan pilkada atau sekitar Rp 1,8 miliar. Fasilitasi APK ini lanjutnya untuk menyamaratakan semua paslon agar tidak ada calon banyak uang lantas bisa jor-joran memasang APK. (her)
Jalani Pemeriksaan Kesehatan Pertama
Farin-KTM Didukung Tuan Guru dan Tokoh Lobar
Giri Menang (Suara NTB) Bakal pasangan calon Bupati Nauvar F Farinduan dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar)TGH. Muammar Arafat menjalani pemeriksaan kesehatan pertama kali di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi NTB, Kamis (11/1). Duet tokoh muda ini bakal menjadi lawan bagi bakal paslon lain, pasalnya Farin-KTM di samping didukung akar rumput juga banyak mendapatkan dukungan dari kalangan ulama (tuan guru), tokoh masyarakat serta politisi di Lobar. Paket ini dianggap pas dan mewakili kaum milenial (kalangan muda). Bahkan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB H. Willgo Zainar bakal berjuang memenangkan duet ini dengan menggerakkan mesin parpol Gerindra. “Saya meminta dukungan dari alim ulama dan tokoh lintas agama serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pasangan
(Suara NTB/her)
TGH. M Yusuf
ini agar menang di pilkada. Kami di Gerindra secara masif mendukung paket ini, “ jelas Ketua Dewan Pembina dan Penasehat DPD Gerindra NTB ini. Dukungan senada juga disampaikan TGH. M. Yusuf asal Sesela-Gunungsari. TGH. M. Yusuf menilai pasangan ini sangat pas dan cocok dipilih masyarakat. Bahkan ia bersama ulama lain mendoakan agar paket ini bisa menang. “Kami doakan FarinKTM menang di Pilkada Lobar, selalu mendapatkan petunjuk dan selalu dalam ridho Allah dalam mengapai kemenangan. Pasangan Farin-KTM sangat pas, cerdas dan masih muda dan energik untuk memimpin Lobar ke depan,” katanya. Dukungan serupa disampaikan TGH. Muzhar, Pimpinan Ponpes Darunnadwah Gerung. TGH. Muzhar melihat, pasangan ini sebagai pasangan ideal dalam memimpin Lobar ke depan. Begitu jugam anggota DPRD Lobar Hj. Nurul Hidayah. Jika pihakn-
(Suara NTB/her)
H. Willgo Zainar
ya selaku pengurus parpol Gerindra siap optimal mendukung pasangan ini. “Kami terus bergerak untuk memenangkan paket ini (FarinKTM),’’ tegasnya. Sementara Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menyatakan tiga bakal pasangan calon (paslon) sudah melakukan pendaftaran di KPU Lobar Rabu (10/1) lalu mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di RSU Provinsi NTB, Kamis kemarin. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada, ujarnya, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan dari 8-15 Januari 2018 di RSUD Provinsi NTB. “Di mana paslon Nauvar F Farinduan-TGH Muammaryang merupakan pendaftar pertama melakukan pemeriksaan, Kamis (11/1). Selanjutnya pada hari Sabtu (13/1) pemeriksaan dilakukan untuk dua paslon, yaitu H. M. Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim dan paslon H. Fauzan Khalid- Hj. Sumiatun,”jelasnya. (her)
(Suara NTB/her)
Hj. Nur Hidayah
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6 (Suara NTB/uki)
Garap Destinasi Prioritas di Sumbawa Mesti Fokus dan Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, mengkritisi pola penataan destinasi pariwisata yang selama ini dianggap setengah setengah. Makanya dengan adanya bantuan DAK 2018 diharapkan penataan destinasi prioritas di Sumbawa harus fokus dan tuntas. “Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa tidak usah memaksakan untuk menata lima destinasi sesuai rencana awal. Fokus saja destinasi mana yang akan digarap dulu. Dengan perencanan yang matang sehingga penataannya bisa fokus dan tuntas. Itu kuncinya, ketimbang dipaksa harus semuanya tetapi tidak fokus dan tuntas. Jangan lagi setengah setengah. Kecuali memang DAK pusat itu mensyaratkan di lima destinasi,” cetus Kamal, panggilan akrabnya kepada Suara NTB, Kamis (11/1). Pihaknya mendukung Dispopar menggarap Saliper Ate dan Semongkat terlebih dahulu. Dengan karakter yang berbeda, yang satu wisata pantai (laut) dan satunya lagi wisata alam pegunungan. Dua destinasi lokal sama sama berpotensi “dijual” dan telah lebih dulu ramai dikunjungi orang. Apalagi aksesnya tidak terlalu jauh dengan kota. “Contoh pantai Saliper Ate, harus dilengkapi semua sarana dan prasarananya. Dulu waktu ada watter boom di Saliper sempat ramai, namun karena tidak dipelihara dan dikelola dengan baik, pengunjung pun hilang. Kalau semua fasilitas lengkap, maka masyarakat di Sumbawa pun tidak harus ke Lombok untuk liburan,” terang Politisi PPP Sumbawa ini. Dengan catatan, lanjut Kamal, penataan destinasi seperti di Smeongkat Batulante, Agal di Alas ataupun Teba Murin di Lenagguar tetap harus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai merusak hutan. Itulah pentingnya perencanaan yang matang. Agar semuanya bermanfaat dan tidak ada yang dirugikan. “Perencanaannya harus komphrensif,” jelasnya. Sekarang harus pula dipikirkan dana pendamping DAK dari pemerintah daerah sebagai rangsangan. Kemudian berupaya menggandeng pihak ketiga, mengingat pengelolaan destinasi ini membutuhkan biaya besar. “DAK yang tersedia hanya Rp 1,3 Miliar sementara biaya yang dibutuhkan untuk pentaaan destinasi sampai tuntas sekitar Rp 3 Miliar misalnya. Sisa anggaran inilah yang mesti dicari sumber pendanaannya oleh daerah. Apakah itu dari APBD Kabupaten, Provinsi ataupun dengan menggandeng pihak ketiga,” katanya mencontohkan. Yang jelas, penataan destinasi tidak bisa dilakukan sekaligus. Harus bertahap dengan skala prioritas yang jelas. Di akhir wawancara, Kamal juga menyinggung tentang ketimpangan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok dan Sumbawa. Selama ini Pemprov masih terkonsentrasi di Pulau Lombok sehingga percepatan pariwisata di Pulau Sumbawa berjalan lambat. Padahal tagline pariwisata yang dijual NTB, selalu parwisiata Lombok dan Sumbawa. Meski faktnya maish banyak berkutat di Lombok. (arn)
BNNK Sasar Masjid Sosialisasi Bahaya Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa akan menggiatkan upaya pencegahan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tahun 2018 ini. Salah satunya masuk ke masjid-masjid memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Kepala BNNK Sumbawa, AKBP Syirajuddin Mahmud kepada Suara NTB menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan digiatkan dalam tahun ini. Pertama tetap melakukan sosialisasi dan kegiatan rehabilitasi yang diawali dengan tes urine. Sebelum turun ke lapangan, pihaknya tengah merencanakan terlebih dahulu terkait kegiatan. Meskipun demikian, diluar kegiatan yang sudah dianggarkan, pihaknya turun ke masjid-masjid setiap hari Jumat untuk memberikan pemahaman bahaya narkoba. “Kita juga melaksanakan kegiatan yang non DIPA. Seperti ke masjid-masjid setiap hari Jumat. Sebelum Salat Jumat saya sempatkan untuk menyampaikan terkait bahaya narkoba,” ujarnya. Disebutkannya, pihaknya tetap mengupayakan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang ada di kecamatan dan desa-desa. Prinsipnya supaya pesan mengenai bahaya narkoba bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat. “Awal Januari lalu kita sudah mulai melakukannya di Kecamatan Empang. Nantinya kita akan mengupayakan masuk ke masjid di 8 kecamatan dan desa yang lainnya. Supaya pesan bahaya narkoba bisa tersampaikan ke masyarakat,” terangnya. Disinggung mengenai penindakan, pihaknya mengakui belum memiliki personel. Meskipun demikian, pihaknya sudah mengusulkannya ke pihak provinsi. Supaya selain upaya pencegahan, pihaknya juga melakukan upaya penindakan untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa. “Kita sudah usulkan untuk personelnya,” kata Syirajuddin. Ia menambahkan, untuk memerangi narkoba ini, perlu adanya kepedulian masyarakat. Apabila adanya keluarga atau tetangga yang sudah menyalahgunakan narkoba apalagi kecanduan, agar diselematkan dengan cara direhabilitasi. Masyarakat bisa melapor ke BNNK atau ke RS. HL Manambai Abdulkadir untuk diterapi rehabilitasi. (ind)
Ratusan Koperasi di KSB Diusulkan Dibekukan Taliwang (Suara NTB) Ratusan koperasi di Sumbawa Barat saat ini tengah diusulkan untuk dibekukan ke Kementerian Perindustrian. Koperasikoperasi ini terpaksa harus dibekukan lantaran sudah tidak memiliki usaha di wilayah setempat. Bahkan, cenderung pengurus koperasi ini juga sudah tidak berada di tempat. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) UMKM, Sumbawa Barat kepada Suara NTB, melalui Kasi Koperasi Syamsul Bahri SE, Kamis (11/1) (Suara NTB/ils) mengatakan, saat ini jumlah Syamsul Bahri koperasi yang terdaftar di KSB sekitar 491 koperasi dari jumlah ini, ada sekitar 127 yang tidak beroperasi. Jumlah inilah (127) yang saat ini sudah diusulkan ke Kementerian untuk bisa dihapus dan dibekukan di tahun 2017 lalu. Namun, hingga saat ini SK untuk pembekuan koperasi yang sudah tidak beroperasi ini belum juga turun dari Kementerian untuk bisa dieksekusi. Selain itu, pihaknya juga sudah dua kali menyurati kepada pengurus koperasi terkait rencana pembekuan ini, tetapi tidak ada respon dari para pengurus. Sehingga jalan terakhir yang dilakukan pihaknya yakni dengan bersurat ke Kementerian untuk bisa dihapus. “Kita hanya sudah usulkan ke Kementerian untuk dibekukan. Kita tidak bisa bekukan sendiri, melainkan tetapi tetap menunggu SK dari Pusat,” ungkapnya. Dikatakannya, adapun alasan sehingga koperasi ini harus dibekukan karena sudah tidak aktif. Seperti tidak pernah melakukan rapat anggota selama dua tahun berturut-turut dan tidak pernah melaksanakan usaha secara nyata paling tidak selama tiga tahun. Selain masalah tersebut, koperasi ini bisa saja dibekukan jika pengurus dan pengawas koperasi ini tidak aktif dan tidak jelas keberadaannya. Bahkan hasil pemantauan yang dilakukan pihak terkait dilapangan koperasi-koperasi ini tinggal papan namanya saja tanpa ada aktifitas yang jelas. “Rata-rata koperasi yang kita usulkan untuk kita hapus ini sudah tidak beroperasi sejak beberapa tahun yang lalu. Pengurus koperasi ini juga sangat susah untuk kita temui, sehingga mekanisme sesuai aturan pembekuanya sudah terpenuhi untuk 127 ini,” ujarnya. (ils)
MENUNGGU - Sejumlah pelamar rekrutmen PT MacMahon menunggu pengumuman di Kantor Disnakertans KSB, Kamis kemarin.
Kebingungan, Ratusan Pelamar MacMahon Datangi Kantor Disnakertrans KSB Taliwang (Suara NTB) Pelamar rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon, Kamis (11/1), berdatangan ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sejak pagi mereka hilir mudik di kantor yang juga sekretariat penerimaan rekrutmen perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu untuk mencari informasi pengumuman kelulusan administrasi. Kepada Suara NTB, ratarata para pelamar mengaku kedatangan mereka karena bingung mencari sumber informasi pengumuman. Sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari tim rekrutmen terkait saluran yang akan digunakan untuk mengumumkan. “Makanya kami datang ke sini. Karena hari ini katanya diumumkan, tapi tidak tahu diumumkannya lewat mana,” terang Burhanuddin salah satu pelamar. Ia menyatakan, sejak pagi dirinya telah mengetahui kepastian pengumumankelulusantesadministarsi akan dipublikasi hari ini. Itu diketahuinya melalui laman media sosial facebook (fb) di mana
sejumlah akun telah mengunggah hasil pengumuman tersebut. Namun persoalannya, kata Burhanuddin, dirinya kesulitan mencari namanya karena tidak memiliki perangkat untuk mengaksesnya. “Saya cuma diberitahu teman kalau sudah ada di facebook. Tapi bagaimana saya bisa lihat apakah saya lulus atau tidak karena tidak punya HP. Makanya saya ke sini berharap siapa tahu ada pengumumannya di tempel,” keluhnya. Namun harapan Burhanuddin dan ratusan pelamar lainnya pupus. Pasalnya meski telah berada di kantor Disnakertrans sejak pagi hari, pengumuman tidak juga dipasang oleh tim re-
krutmen bersama PT MacaMahon sampai siang hari. Mereka sempat gaduh karena resah menunggu ingin secepatnya mengetahui apakah dinyatakan lulus administrasi atau tidak. Untungnya, kegaduhan mereka tidak mengganggu jalannya aktivitas kantor karena personil kepolisian dan beberapa anggota Satpol-PP disiagakan di Disnakertans KSB. Ketua Tim Bersama Rekrutmen Tenaga Kerja PT MacMahon, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pengumuman hasil verifikasi administrasi yang dinyatakan lulus memang dipublikasi melalui media daring. Baik
melalui website perusahaan, pemerintah, akun resmi tim di medsos (fb) serta beberapa akun anggota tim lainnya. “Kita sudah sepakati demikian. Karena kalau lewat media umum halamannya tidak cukup karena itu banyak sekali,” timpalnya. Selain lewat media daring, Musyafirin menyampaikan, pengumuman langsung juga tetap dilakukan oleh tim. Lampiran nama-nama pelamar yang lulus, oleh tim telah diperbanyak dan selanjutnya akan didistribusikan ke kecamatan untuk ditempel di ruang-ruang publik yang mudah diakses masyarakat. “Tetap juga kita distribusikan ke kecamatan pengumuman langsungnya. Tapi saya kira mereka (pelamar) tidak kesulitan kok melihat hasilnya karena kan rata-rata sudah punya HP,” kilahnya. Ia pun berharap, kepada para pelamar agar bersabar karena tim akan memastikan pengu-
muman hasil seleksi administrasi tersebut akan sampai kepada mereka. “Mereka masih punya waktu. Nanti setelah pengumuman ini mereka diwajibkan melakukan registrasi ulang untuk pengambilan kartu ujian tes tulis sebagai tahap lanjutan proses seleksi tenaga kerja MacMahon ini,” tukas Musyafirin yang juga bupati KSB ini. Sementara itu berdasarkan pengumuman yang dipublikasi oleh tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon, jumlah pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi sebanyak 4.420 orang dari total lamaran yang masuk sebanyak 6.864. Rinciannya, pelamar jalur umum kategori skill (dengan keterampilan) sebanyak 520 orang, pelamar umum semi skill dan non skill 3.661 orang dan jumlah pelamar jalur waiting list (daftar tunggu) berhak mengikuti tahap seleksi sebanyak 239 orang. (bug)
Kades di Sumbawa Diminta Teliti Data Kemiskinan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menggelar Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Basis Data Terpadu Tahun 2017, Kamis (11/1). Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Rasyidi ketika membuka acara menyampaikan verifikasi dan validasi data sangat dibutuhkan dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan dari berbagai program yang telah dijalankan. Untuk itu, diperlukan ketelitian Kepala Desa untuk melibatkan semua unsur, mulai dari RT, RW, Kepala Dusun,
Lurah untuk mendata masyarakat yang tergolong benar-benar miskin. Sehingga pagu dana/anggaran yang turun dari pusat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sekda berharap kepada seluruh Kepala Desa yang hadir pada kegiatan tersebut, agar dapat memberdayakan masyarakat lokal dalam melaksanakan program pembangunan fisik desa secara swadaya atau swakelola. Sebagai salah satu upaya agar penduduk desa yang minim penghasilan dapat memperoleh penghasilan tambahan. Sekda juga berharap agar pengerjaan berbagai proyek
pembangunan desa yang bersumber dari DD (Dana Desa) dan juga ADD (Alokasi Dana Desa) tidak lagi dikontrakkan atau diberikan kepada pekerja dari daerah tertentu. Melainkan dikerjakan secara swadaya/swakelola untuk memberdayakan masyarakat lokal. Sekda mengimbau semua aparat terkait, segera memulai semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab agar bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial dapat segera direalisasikan. Dimana pada 2018 terdapat perubahan bentuk bantuan yang semula dalam bentuk beras menjadi bantuan pangan tunai yang dapat diambil mela-
Jaringan Narkotika Trans Provinsi Dicokok Polisi Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat berhasil mengungkap kasus trans provinsi penyelundupan narkoba jenis sabu terbesar diawal tahun 2018. Tidak tanggung-tanggung sekitar 189,27 gram sabu atau sekitar 2 ons yang berhasil terungkap dengan melibatkan satu tersangka berinisial SA (44) dan rekannya berinisial SB (22). Tersangka ini (SA) diketahui beralamat di Kampung Baru RT 01/ RW 04 Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Batam. Namun setelah dilakukan penelusuran, tersangka ini juga merupakan warga Dusun Terusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Tersangka ini juga sebelumnya sudah pernah terlibat kasus dugaan perampokan di Malaysia dan sudah menjalani hukuman sekitar 12 tahun penjara dan tertangkap lagi di Sumbawa Barat karena kasus narkoba. Sementara satu orang rekannya yakni SB, diketahui beralamat di Dusun Tarusa Bawa RT 001/RT 003 Tarusa, Kecamatan Buer. SB juga saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui peran dalam kasus Narkoba. Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB, melalui Kasat Narkoba Iptu Mulyadi S. Sos, Kamis (11/1) kemarin membenarkan adanya pengungakapan terhadap kasus tersebut. Sementara itu, barang yang sudah diamankan ini, berasal dari Batam yang rencananya akan dibawa ke Kecamatan Alas dan Buer. Dari kecamatan Alas dan Buer, barang ini kemudian akan dijual ke semua Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa. Bahkan modus yang digunakan oleh para tersangka ini juga cenderung baru dengan memasukkan barang bukti ke dalam lubang anusnya dan baru dikeluarkan keti-
(Suara NTB/ils)
SABU - Barang bukti penyelundupan narkoba jenis sabu terbesar di awal tahun 2018 yang berhasil diamankan Sat Res Narkoba, Kamis kemarin. ka sudah di TKP. Tidak tanggung tanggung BB yang dimasukkan kedalam lubang tersebut, berjumlah tiga bungkus. “Terhitung ada sekitar 17 poket besar dengan kualitas barang nomor satu yang ditaksir bernilai ratusan juta,” ujarnya. Dia menyebutkan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya jaringan narkoba lintas provinsi yang akan masuk ke pulau Sumbawa sekitar pukul 03.50 wita dinihari. Mendapat laporan tersebut, tim opsnal Satres Narkoba bersama anggota KP3 Tano meringkus kedua tersangka ini. Keduanya ditangkap saat keluar dari kapal penyeberangan Kayangan-Poto Tano. Selain mengamankan BB ini, pihaknya juga mendapatkan uang tunai sekitar Rp 3.872.000 dan dua unit alat komunikasi (HP). “Saat kita geledah barang bukti tidak ditemukan berada pada tersangka. Tetapi setelah kita melihat gelagat para tersangka ini mencurigakan akhirnya kita paksa untuk buang air besar dan BB ini ada di dalamnya,” tandasnya. Pasca BB ini dikeluarkan, tersangka ini kemudian diperiksa untuk melihat apakah masih ada barang bukti lainnya yang berada di dalam pe-
rut tersangka. Setelah dilakukan foto ronsen tidak ditemukan barang bukti lainnya. Bupati Apresiasi Polisi dan BNK Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat yang telah berhasil menangkap penyelundup narkoba jenis sabu seberat 189,27 gram di pelabuhan Poto Tano. Menurut bupati, jaringan peredaran narkoba saat ini semakin meraja lela dan kepekaan aparat penegak hukum (APH) sangat dibutuhkan untuk memutus seluruh mata rantainya di seluruh wilayah. “Kami salut dengan polisi dan BNK ini karena bisa cepat mengungkap sekaligus menangkap pelakunya,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/1). Ia mengaku, untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jajaran APH semata. Lebih dari itu seluruh lapisan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk ambil bagian di dalamnya. “Ini sudah merusak moral bangsa dan generasi kita. Jadi kita harus semua bergadeng tangan dengan apara supaya kita bersih soal narkoba sampai ke akar-akarnya,” cetusnya. (ils/bug)
(Suara NTB/arn)
DATA KEMISKINAN – Suasana kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Basis Data Terpadu Tahun 2017 di kantor Bupati Sumbawa, Kamis kemarin. lui Kartu Konggo. “Semua pekerjaan yang kita kerjakan harus di-
lakukan dengan berlari, jangan berjalan,”pesan Sekda. (arn)
Imigrasi Lebih Selektif Terbitkan Paspor Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa akan lebih selektif dalam menerbitkan paspor bagi pemohon. Hal ini guna mengantisipasi adanya pemohon yang menyalahgunakan paspor. Dikhawatirkan nantinya terjadi persoalan di kemudian hari. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Andi Cahyono Bayuadi kepada Suara NTB menyampaikan, pihaknya melakukan penerbitan paspor dilakukan atas dasar adanya yang mengajukan. Namun karena banyak permasalahan di luar negeri karena penyalahgunaan paspor, pihaknya akan lebih selektif dalam penerbitan paspor. “Memang setiap orang berhak mendapatkan paspor untuk bekerja di luar negeri. Namun kita lebih selektif dalam menerbitkannya untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan nantinya,” ujarnya, Kamis (11/1). Dijelaskan, penerbitan paspor tidak serta merta dilakukan. Setiap ada pemohon yang datang, dilakukan wawancara untuk memastikan kebenaran dokumen yang dibawakan. Misalnya akan mengunjungi keluarga di Malaysdia, akan dicek kebenarannya. Jangan sampai nantinya alasan mengunjungi keluarga, tetapi malah bekerja. “Tidak salah untuk mengunjungi keluarga. Namun yang menjadi permasalahan ketika dia berbohong. Makanya ketika dalam wawancara ada kesalahan dalam menjawab, permohonan kita tolak,” terangnya. Disamping selektif, pihaknya juga tetap memberikan pembelajaran terhadap masyarakat untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur prosedural. Apalagi sekarang sudah dibentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Dimana CTKI akan difasilitasi
(Suara NTB/ind)
Andi Cahyono Bayuadi dan diberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Jangan sampai diimingi dengan uang banyak oleh oknum, lantas berangkat secara unprosedural. “Jangan sampai berangkat secara unprosedural dengan diiming-imingi uang banyak. Sekarang sudah ada LTSP atau LTSA, akan difasilitasi dengan mudah,” ujarnya. Andi juga mengutarakan bahwa pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Baik di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Pengawasan orang asing akan kami tingkatkan tahun ini,” ujarnya. Dijelaskannya, sebelumnya pengawasan terhadap orang asing tetap dilakukan. Baik bersama tim pengawasan orang asing (Tim Pora) maupun secara internal oleh Imigrasi. Tahun ini rencananya pihaknya akan membentuk terlebih dahulu tim Pora yang melibatkan sejumlah instansi. Baik tim pora kabupaten maupun kecamatan-kecamatan. “Rencananya akan kita bentuk dalam bulan Januari ini atau Februari mendatang tim Pora,” kata Andi. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
Halaman 7
Tersisa 5000 Suket Belum Tercetak di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kadis Dukcapil Kabupaten Dompu, Dra. Ratnasari menyebutkan, hingga awal tahun 2018 ini masih tersisa 5 ribu pemegang Surat Keterangan (Suket) belum dicetak. Hal itu disebabkan terbatasnya tenaga teknis yang dimiliki. Sementara perekaman sudah mencapai 99 persen. Artinya, tinggal sekitar seribu orang yang diupayakan untuk merekam. “Itupun mungkin ada yang disabilitas, nanti kita lakukan pelayanan terutama di daerah-daerah yang aksesnya untuk ke kabupaten agak jauh,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/1). Untuk pemegang suket yang tersisa ini pihaknya tengah dalam proses penyelesaian, bahkan tenaga tehnisnya diperintahkan untuk lembur. Perhari ditargetnya 150 KTP El sudah tercetak dan diterima wajib KTP. Selain pemegang suket juga prioritas pencetakannya untuk mereka yang lebih awal siap berkasnya. Sedangkan ketersedian blangko sendiri, lanjut Ratnasari, sejauh ini sudah siap sekitar 6000 lebih dan cukup untuk mencetak jumlah yang tersisa. “Sampai hari ini tersisa 5000 kesiapan blangko kita juga sudah ada semua,” ujarnya. Sementara 2018 ini akan ada pengadaan blangko untuk mereka yang usianya sudah diwajibkan mengantongi KTP, diperkirakan kebutuhannya 10.000 blangko. Untuk masyarakat wajib KTP yang belum sama sekali melakukan perekaman diharapkan segera membuat kartu kependudukan tersebut. Karena bagaimana pun KTP El sangat penting untuk keperluan pekerjaan dan sebagainya diinstansi pemerintah maupun swasta. Selain mengarapkan kesadaran mandiri masyarakat untuk perekaman, Disdukcapil juga tengah berupaya menjemput bola dengan turun ke desa-desa pelosok untuk memastikan masyarakat Dompu sudah mengantongi KTP El. “Kita sudah 99 persen, tinggal 100 orang, kita juga turun ke lapangan sekarang,” pungkasnya. (jun)
Dompu (Suara NTB) – Olah raga arung jeram sangat cocok untuk dikembangkan di sistem irigasi rababaka kompleks (SIRK) Dompu. Bendungan yang mulai efektif 2019 mendatang setelah dilakukan pengisian awal (Impounding) bendungan Tanju dan bendungan Mila pada 2018 ini, bisa menempuh rute bendungan pengalih Desa Saneo hingga bendungan Tanju Manggelewa atau bendungan Mila. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat meninjau pembangunan SIRK di Saneo, Rabu (10/1) siang mengungkapkan, jaringan irigasi ini sangat cocok untuk dikembangkan olah raga arung jeram dan melewati terowongan. “Saya membayangkan, tim arung jeram Dompu mewakili NTB di tingkat nasional,” katanya. Kepala BWS NT 1, Ir Asdin Julaidy, M.Sc mengungkapkan, di bendungan pengalih maupun saluran interbasin akan ditanami tanaman pohon buah sehingga dalam 5 tahun kedepan mulai dipanen dan bermanfaat bagi warga. “Kalau dulu yang ditanam itu pohon seperti jati. Tapi setelah 5 tahun, pohon ini justru ditebang. Beda dengan pohon buah, usia 5 tahun baru mulai dipanen buahnya,” ungkap Asdin. Dengan demikian, bendungan dan saluran interbasin bisa menjadi daerah wisata baru bagi warga sekitar. Potensi ini yang akan terus dikembangkan kedepan selain fungsi irigasi dan air bersih dari bendungan. Untuk salurah interbasin dari bendungan pengalih sepanjang 18 KM dengan 2 terowongan. Terowongan pertama panjangnya 650 M dan terowongan kedua panjangnya 1,7 KM. Terowongan ini setelah jadi, lebarnya 3 M dan saluran udaranya lancar. “Ada lampunya juga kita pasang, tapi dihidupkan saat ada pemeriksaan di dalam terowongan,” ungkap Asdin. Terowongan satu letaknya setelah bendungan pengalih atau sebelum bendungan Mila. Setelah terowongan pertama terdapat saluran interbasin yang membagi air dari sungai Rababaka sebesar 3,2 meter kubik per detik dengan kapasitas masing – masing saluran interbasin ke sungai Mila sebesar 1,3 meter kubik per detik dan ke sungai Tanju sebesar 1,9 meter kubik per detik. Sistem irigasi yang mengalihkan potensi air dari sungai Rababaka yang selama ini terbuang kelaut hingga 40 juta meter kubik per tahun ini akan membuka areal irigasi baru seluas 2.350 ha di Kecamatan Manggelewa dan Kempo di bendungan Tanju dengan kapasitas tampung 18,4 juta meter kubik, juga akan meningkatkan intensitas tanam di musim tanam ketiga pada DI Rababaka seluas 1.689 ha. (ula/*)
TERBAKAR - Dua rumah warga Dusun Mangga Dua Desa Ranggo ludes terbakar akibat korsleting listrik, Kamis (11/1).
Korsleting, Dua Rumah Terbakar di Dompu Dompu (Suara NTB) – Dua rumah warga Dusun Mangga Dua Desa Ranggo terbakar, Kamis (11/1) Pukul 1.00 dini hari. Satu diantaranya ludes dilahap si jago merah. Insiden yang menelan kerugian hingga puluhan juta itu diduga akibat korsleting listrik. Kapolres Dompu AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK., melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun
lakukan upaya pemadaman dengan peralatan seadanya. Mereka juga menghubungi aparat keamanan setempat. Hanya saja, upaya ini tak membuahkan hasil. Api semakin membesar dan dengan cepat merambat ke atap rumah M. Yusuf. Beruntung kejadian itu tak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka lantaran pemilik rumah tak di tempat, Siti Saleha tengah tidur di rumah
anaknya karena sakit yang dideritanya beberapa hari terakhir. “Api merambat dengan cepat ke rumah M. Yusuf sehingga atap rumahnya terbakar, termasuk membakar sebagian isi kamar,” jelasnya. Meski sempat mengalami kesulitan namun warga dan petugas yang terus berdatangan membantu pemadaman akhirnya berhasil. Rumah Siti Saleha ludes terbakar, sementara kediaman M. Yusuf ter-
bakar bagian atap dan sebagian isi kamarnya. Akibat kejadian ini diperkirakan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara pemicu kebarakan lanjut Saihun, diduga kuat karena korsleting listrik, yang mana aliran listrik untuk rumah Siti Saleha diambil dari rumah anaknya. “Kuat dugaan kebakaran tersebut akibat korsleting listrik,” pungkasnya. (jun)
Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri langsung berkoordinasi dengan jajaran Direktoral Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI terkait persoalan pupuk di daerah setempat.
kuota pupuk terbatas dan dinilai terjadi ketimpangan. “Polemik yang terjadi ini terus dievalusi termasuk peranan Distributor pupuk yang mendistribusikan pupuk,” katanya. Ia menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan. Ada satu Distributor pupuk yang melayani sembilan wilayah. Hal itu juga yang menjadi dugaan ketimpangan dalam pendistribusian pupuk di Kabupaten Bima. “Salahsatu Distributor memegang sembilan wilayah. Sementara distributor lain-
nya hanya melayani dua wilayah. Makanya hal ini akan dievaluasi agar penyaluran bisa optimal,” katanya. Tidak hanya itu, Bupati juga menginstrusikan OPD teknis terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) untuk melakukan pengecekan langsung beberapa ke lapangan. Seperti di Woha, Bolo, Donggo, Sape dan Lambu, Monta. “Pengecekan langsung dalam rangka evaluasi proses pendistribusian pupuk subsidi,” pungkasnya. (uki)
mengatakan, kobaran api pertama kali diketahui oleh pemilik rumah Siti Saleha (80), saat itu api sudah menjalar ke bagian atap rumah dan menghanguskan isinya. “Api pertama kali diketahui oleh pemilik Siti Saleha, namun sudah berada di atap,” kata dia kepada Suara NTB di Mapolres Dompu. Mengetahui hal tersebut Siti Saleha lantas menginformasikan warga, hingga di-
Kementan Pertimbangkan Tambah Kuota Pupuk di Bima
Kasubag Informasi Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Ruslan S.Sos mengatakan, koordinasi tersebut menindaklanjuti hasil rapat terbatas yang dipimpin Sekda, Drs. H. M. Taufik HAK M.Si bersama Kabag dan OPD teknis terkait, mengenai proses penyaluran pupuk yang bermasalah. “Usai menerima laporan
dari Sekda, Bupati langsung menelpon pihak Dirjen PSP Kementan RI. Melapor secara lisan mengenai stok pupuk,” kata Ruslan, Kamis (11/1). Menurutnya, pihak Dirjen PSP Kementan merespon baik. Serta akan mempertimbangkan atau mengupayakan menambah kuota pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Bima.
“Kebutuhan pupuk di Kabupaten Bima tahun 2018 mencapai 34 ribu ton. Sementara kuota atau jatah yang akan dikucurkan sebanyak 26 ribu ton,” katanya. Diakui Ruslan, hal itu mengantisipasi terjadinya kembali persoalan di tingkat petani. Karena proses penyaluran menuai kendala. Disebabkan
Masa Transisi BPJS Kesehatan
Dinkes Siapkan Rp 700 Juta untuk Klaim Pasien Jakkad (Suara NTB/ula)
MELIHAT SALURAN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat melihat saluran interbasin setelah bendungan pangalih di Saneo Kecamatan Woja, Raabu (10/1) siang.
Lagi, Pengedar Sabu Wilayah Pekat Dibekuk Dompu (Suara NTB) – Pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Pekat kembali dibekuk Tim Opsnal Setaresnarkoba Polres Dompu, Rabu (10/1) Pukul 17.00 Wita. Tersangka Wl (30) warga Dusun Karang Lebah Desa Pekat. Tak hanya sebagai pengedar, Wl juga penyalahguna barang haram tersebut. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK., melalui Paur Humas Polres Dompu Aiptu Moh Saihun mengungkapkan, Wl menjadi target pencarian polisi setelah diketahui kerap menyalahgunakan sabu dan mengedarkannya di wilayah tersebut. “Pelaku dicurigai kerap mengkonsumsi dan mengedarkan sabu di Pekat, sehingga menjadi target polisi,” kata dia kepada Suara NTB, Kamis (11/1). Atas dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai barang haram itu Wl akhirnya ditangkap, tepatnya di Jalan Veneria Gunung Batu. Dan didapati barang bukti 1 poket sabu dengan berat 0.88 gram, 1 buah kaca, satu buah bong, 1 buah korek api, satu buah potongan pipet dan satu buah bundel. Barang bukti lain yang ikut disita polisi, yakni 1 buah HP, 1 buah gunting, satu buah tas pinggang, satu buah dompet, satu unit sepeda motor Win 100 dengan Nopol Dr 2787 AS dan uang Rp 21 ribu. “Barang bukti sabu kita temukan di tubuhnya saat proses penggeladah, yang lain kita dapati saat menggeledah rumahnya,” ujar Saihun. Ia menegaskan, penggeledahan tersangka turut disaksikan warga setempat, mereka Lalu Bahar Albayani (49) dan M. Sigit Aryanto (19). Merujuk barang bukti tersebut Wl langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan atas keterangannya, Wl mengakui dirinya pengedar sabu khusus wilayah Pekat, sementara sumber kepemilikan barang berbahaya ini tengah didalami polisi. “Kita masih dalami soal sumber kepemilikan sabu-sabu ini, yang jelas kita akan bongkar,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Dompu (Suara NTB) Program jaminan kesehatan masyarakat Dompu (Jakkad) yang dialihkan ke program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang dikelola BPJS mulai berlaku 1 Januari 2018. Pada masa peralihan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu menyiapkan anggaran sekitar Rp 700 juta untuk klaim pasien Jakkad. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Kamis (11/1) kemarin mengaku, sebanyak 51.500 jiwa warga Dompu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan yang sebelumnya sebagai peserta Jakkad. Baru 5 ribu yang dicetak kartunya dan 1.500 kartu dicadangkan bagi warga Dompu yang baru lahir maupun yang kurang mampu tapi tidak terekam diantara 5 ribu peserta yang terdata. Kartu BPJS bagi warga Dompu yang terdaftar dalam program Jakkad ini akan didistribusikan oleh BPJS. Namun BPJS mendistribusikan melalui Puskesmas dan fasilitas kesehatan di Desa. Karena didistribusikan oleh Puskesmas, mereka pun diminta untuk memverifikasi penerima tergolong orang mampu atau tidak mampu. “Ketika dia orang mampu, kita minta untuk dipending kartunya. Tapi kita gantikan dengan orang disekitarnya yang
Gatot Gunawan (Suara NTB/ula)
kurang mampu. Itu yang mulai kami lakukan,” jelas Gatot. Berdasarkan data di Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, diakui Gatot ada sekitar 10 ribu jiwa atau 5 persen warga Dompu yang belum terdata di kepesertaan BPJS Kesehatan setelah kepesertaan Jakkad dialihkan ke BPJS. Sehingga kemungkinan masih adanya warga kurang mampu yang belum terdata dalam kepesertaan BPJS sangat terbuka. Diakui Gatot, masa peralihan kepesertaan Jakkad ke BPJS Kesehatan akan berimbas pada penyesuaian pelayanan di fasilitas kesehatan. Terlebih kartu BPJS kesehatan ini belum semua dimiliki warga peserta Jakkad. Agar tidak membebani fasilitas kesehatan, khususnya RSUD dalam pembiayaan pelayanan kesehatannya. Pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Kesehatan menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 juta.
“Ada Rp 700 juta dicadangkan untuk klaim pelayanan di masa peralihan khususnya di RSUD bagi pasien Jakkad. Anggaran ini bersumber dari pengembalian anggaran Jampersal,” terangnya. Untuk pengalihan peserta Jakkad ke BPJS Kesehatan, diakui Gatot Gunawan tahun 2018 ini sebesar Rp 14,532 M. Anggaran ini tidak termasuk untuk ASN dan anggota Dewan yang langsung dipotong dari penghasilannya. Sebelumnya, Kepala BPJS Dompu, M Zainuddin mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mendistribusikan kartu BPJS kesehatan bagi warga Dompu yang sebelumnya terdata sebagai peserta program Jakkad melalui Puskesmas atau Pustu. Tapi bila warga tersebut dilayani di RSUD dan belum memiliki kartu BPJS, bisa langsung dicek di sistem. “Ketika terdata sebagai peserta Jakkad, kita bisa langsung terbitkan kartu sementara BPJS. Karena kartu aslinya sudah kita sebar,” ungkap Zainuddin. Namun Zainuddin mengaku, pihaknya masih menunggu kepastian anggaran yang dianggarkan Pemda. Informasinya dianggarkan Rp 13,8 M dan Rp 14 M lebih. Untuk kepastian anggaran, Pemda masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur. “Kita belum tahu berapa angka pastinya. Hasil koordinasi kita, anggarannya masih dievaluasi Gubernur,” katanya. (ula)
Disperbun Bima Tegaskan Pupuk Tidak Langka Bima (Suara NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, mengklaim stok atau kuota pupuk di wilayah Kabupaten Bima tidak terjadi kelangkaan. “Hanya kekurangan stok bulan Januari. Kita taktisi mengambil stok Bulan Februari. Sehingga penyalurannya terkendala. Hal ini tidak bisa dikaitkan dengan langka,” kata Kabid Tanaman Pangan Disperbun Kabupaten Bima, Mansyur, SP kepada Suara NTB, Kamis (11/1). Disebutkannya, kuota jatah pupuk untuk Kabupaten Bima tahun 2018 sebanyak 26,03 ton. Rinciannya jenis UREA 1.411 ton, SP-36, 2.360 ton, ZA, 5855 ton NPK dan 339 ton pupuk organik dari RDKK yang diajukan sebanyak 34. 388 ton. “RDKK yang diajukan rinciannya UREA 5.139 ton SP36, 6.458 ton ZA 21.765 ton NPK dan 47.158 ton pupuk organik,” katanya. Ia berharap semua pihak agar tidak menyebarkan isu telah terjadi kelangkaan pupuk. Sebab hal itu akan memberikan dampak negatif dan ruang bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menimbun pupuk. “Saya berharap semua pihak dapat memahami kondisi ini. Karena yang dirugikan adalah petani,” katanya. Sementara dengan melambungnya harga pupuk yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), pihaknya menghimbau kepada masyarakat, agar melaporkan
Mansyur kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) atau pihak berwajib. “Jika ada bukti kuat yang bisa dipertangungjawabkan bisa dilaporkan agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya sekedar melempar isu,” harapnya. Meski demikian, Mansyur telah mengarahkan UPTD tingkat Kecamatan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat lapangan. Memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang masalah pupuk tersebut. “Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendistribusian pupuk sesuai mekanisme dan kebutuhan petani,” katanya. Selain itu, juga pihaknya akan mengatur relokasi kuota pupuk yang disesuiakan dengan kebutuhan petani setiap Bulan. Selain itu juga meminta pemerintah pusat dan Pemprov untuk menambah alokasi pupuk. “Kita berharap permintaan ini bisa direalisasikan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Arung Jeram Bisa Dikembangkan di Rababaka Kompleks
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Walau Mundur dari Pencalonan Bupati, Mamiq Sajim Mengajak Masyarakat Lobar Ikut Membangun
(Suara NTB/why)
TUNTUTAN - Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana perkara penipuan dengan terdakwa Hasanuddin Chaer (kedua dari kiri) dan Lalu Syukur (paling kiri) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (11/1).
Penipuan Seleksi Masuk
Oknum Dosen Unram Dituntut Penjara 2,5 Tahun Mataram (Suara NTB) – Dosen FKIP Unram, Hasanuddin Chaer MPd dituntut penjara selama dua tahun enam bulan. Dia dinyatakan jaksa penuntut umum terbukti bersalah melakukan penipuan seleksi masuk Fakultas Kedokteran Unram senilai Rp 200 juta. Jaksa penuntut Umum Wahyudiono menuntut terdakwa dengan pasal 378 KUHP juncto pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 tentang penipuan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (11/1). “Menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Didiek Jatmiko. Sementara, oknum advokat Drs Lalu Syukur SH MH dituntut penjara selama dua tahun. Syukur terbukti berkomplot dengan Hasanuddin untuk menipu korbannya. Menurut jaksa, hal yang memberatkan yakni para terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian korban. Hasanuddin dituntut hukuman lebih tinggi lantaran lebih banyak menikmati uang hasil penipuan. Dalam sidang tersebut, dua terdakwa langsung mengucapkan pembelaannya secara lisan. Penasihat hukum para terdakwa, DA Malik menyebutkan, para terdakwa memohon diringankan hukumannya. “Meminta keringanan putusan. Juga berharap putusan yang adil dan laik berdasarkan fakta yang ada,” jelasnya. Jaksa meyakini para terdakwa menipu dengan menjanjikan putri korban lulus masuk fakultas Kedokteran Unram dalam seleksi tahun 2016 lalu. Mereka bertemu korban dengan dijembatani oknum guru SMA negeri di Lombok Timur, Baiq Tanti Yuliani. Korban bersama dua terdakwa dan Tanti membicarakan perihal seleksi ‘pasti lulus’ tersebut di rumah Hasanuddin di Selagalas, Cakranegara, Mataram. Terdakwa Hasanuddin meminta korbannya uang pelicin sebesar Rp 150 juta. Namun Tanti menyampaikan kepada korban kebutuhan dana untuk masuk Kedokteran Unram mencapai Rp 200 juta. Korban menyanggupi besaran uang pelicin tersebut dan menyerahkan kepada Tanti. Tanti kemudian menyerahkan kepada Syukur sebesar Rp 150 juta. Uang itu dibagi-bagi. Terdakwa Hasanuddin mendapat bagian Rp 105 juta, terdakwa Syukur Rp 45 juta, dan sisanya menjadi bagian Tanti. Sisa uang Rp 50 juta dari total Rp 200 juta yang diserahkan korban nyatanya masih disimpan oleh Tanti. Rp 20 juta dari sisa Rp 50 juta itu diberikan kepada Syukur. Terdakwa Hasanuddin mendapat jatah Rp 2,5 juta dari Rp 20 juta tersebut. sisanya jadi milik Syukur. Uang tersebut digunakan untuk keperluan mereka masing-masing. Tak cukup sampai di situ, Syukur kembali meminta Rp 50 juta ke korban dengan dalih untuk keperluan menyogok tim seleksi penerimaan yang langsung disanggupi korban. Setelah transaksi sejumlah uang tersebut yang totalnya mencapai Rp 250 juta, anak korban akhirnya tetap gagal lulus. (why)
Pilkada NTB 2018
KPU Teliti Kebenaran Dokumen Berkas Empat Paslon Mataram (Suara NTB) Dalam waktu tiga hari masa pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada NTB 2018 dibuka oleh KPU, empat pasangan bakal calon resmi mendaftarkan diri. Yaitu satu dari jalur independen dan tiga dari jalur partai politik. Satu pasangan yang maju dari jalur independen yakni pasangan Ali BD-Gede Sakti. Sementara tiga pasangan lainnya yang maju dari jalur partai politik yakni, pertama pasangan HM. Suhaili FT – H. Muh. Amin yang didukung oleh koalisi tiga partai (Golkar, Nasdem dan PKB), kedua pasangan Ahyar Abduh - Mori Hanafi yang didukung koalisi paling gemuk, yakni tujuh partai (Gerindra, PPP, PAN, PDI-P, Hanura, PBB dan PKPI) dan terakhir pasangan H. Zulkieflimansyah – Hj. Sitti Rohmi Djalailah, yang didukung koalisi ramping, hanya dua partai (Demokrat dan PKS) “Selanjutnya kita akan melakukan penelitian berkas terhadap syarat pencalonan dan syarat calon, serta pemeriksaan kesehatan, sebelum kita tetapkan sebagai calon pada tanggal 12 Februari nanti,” jelas Komisioner KPU NTB, bidang teknis, Suhardi Soud, SE ketika dikonfirmasi di KPU. Pada tahap penelitian berkas yang akan dilakukan oleh KPU yakni untuk memeriksa keaslian dan keabsahannya, seperti ijazah, SKCK, surat pengunduran diri/surat cuti dan hasil pemeriksaan kesehatan. Sementara pada saat pendaftaran hanya meneliti tentang kelengkapan berkas pedaftaran saja, sehingga empat pasangan calon tersebut diberikan tanda terima pendaftaran. “Setelah kita nilai nanti, kalau kita temukan kekurangannya, ada yang belum lengkap, maka kita akan kembalikan kepada calon untuk perbaikan. Sama prosesnya dengan calon dari perseorangan dan dari jalur parpol. Hanya saja pasangan Ali-Sakti dia diwajibkan untuk kembali menyerahkan daftar dukungan tambahan sebanyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan yang dia serahkan pada tahap pertama,” jelas Suhardi. Ditempat terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, juga menyampaikan beberapa tahap penelitian yang akan dilakukan pihaknya, yakni hasil pemeriksaan kesehatan calon oleh dokter dan meminta tanggapan publik, kemudian perbaikan dokumen jika ada kekurangan, serta melakukan karifikasi jika ada hal yang perlu dilakukan pendalaman atas dokumen calon. (ndi)
MAMIQ Sajim sudah beritikad bulat, bahwa dirinya akan menerima siapapun yang akan memimpin Lombok Barat sebagai daerah kelahirannya asalkan ia mempunyai visi untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak lupa dirinya pun ikut memberikan saran dan masukan kepada KPU NTB. Sebagaimana yang telah dimaklumi, bahwa KPU berperan sebagai alternatif institusi demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari tugas KPU yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mewujudkan sistem dan hasil yang demokratis. Semua partai politik akan memandang KPU sebagai suatu lembaga atau badan yang dibentuk oleh Pemerintah, yang dikhususkan sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sehingga KPU dituntut mengedepankan penyelenggaraan yang berintegritas dan terbuka bagi masyarakat. Sebelumnya Dr. H. Lalu Sajim, SH., MH,. (Mamiq Sajim) akan mundur selangkah bersama pasangannya yang juga seorang Doktor Agama, dirinya ingin menghimbau ke-
pada semua masyarakat khususnya bagi pemilih di Lombok Barat agar dapat mengikuti pemilu dengan cara yang bebas, rahasia, dan sehat tanpa adanya tekanan dari siapapun. Sebab pilihan kita nantinya akan menentukan kemajuan serta perkembangan Lombok Barat. Apakah pemimpin yang dipilih mampu menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan secara baik di Lombok Barat untuk mensehjahterakan masyarakatnya? Setiap orang akan mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon yang diharapkannya tentu dengan cara mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Adapun latar belakang pendidikan yang dimiliki Mamiq Sajim memberikan keyakinan kepada dirinya seperti yang diharapkan pada awal mulanya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga pada waktunya dia dapat menyalurkan idealnya kepada bakal calon (H. Izzul Islam) dalam perhelatan Bupati Lombok Barat yang akan
Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram)
datang. Berdasarkan rekam jejak H. Izzul Islam dari segi pengalaman, kita tentu yakin akan kemampuan dirinya memegang amanah untuk lima tahun kedepan. Untuk itulah baik mantan Kepala Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat maupun anggota DPR
RI di Jakarta untuk maju bersaing dalam Pemilu yang akan datang secara sportif. Melihat permasalahan pembangunan ke depan serta perkembangan pengetahuan yang semuanya bersifat dinamis,maka pemerintahan membutuhkan pimpinan yang memiliki keseriusan dan pengalaman yang memadai. Pendapatnya dipandang sangat penting mengingat tanggung jawab beliau yang terlebih dahulu memperkuat pijakan pembangunan di Lombok Barat sebagaimana kepemimpinannya pada periode yang lalu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Mamiq Sajim melihat serta memperhatikan perkembangan pembangunan yang terjadi memiliki pandangan bahwa partai-partai telah mengajak kita untuk masuk pada evaluasi strategi pembangunan yang sudah ada sekarang dan daerah telah diberikan hak kewenangan penuh untuk membangun dirinya. Meskipun demikian, hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Hal ini dikarenakan
anggaran besar tidak bisa dieksekusi sehingga kembali kepada perencanaan manusia (SDM) yang kurang. Sedangkan biaya pembangunan 60% lebih untuk infrastruktur dan orientasi pembangunan bersifat ke arah fisik bukan ke SDM. Sehingga jangan heran kalau negara Indonesia ketinggalan dengan negara tetangga yang berorientasi ke pengembangan SDM. Tanggung jawab DPRD sebagai lembaga kontrol justru menjadi beban daerah karena terlalu banyak menuntut tunjangan perumahan yang tinggi, tunjangan komunikasi intensif, gaji, hingga dana aspirasi. Hal ini berdampak pada peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang menjadi tumpul sehingga kurang maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dan kurang terbangunnya sinergitas dari atas ke bawah. Sehingga masingmasing cenderung bekerja sendiri-sendiri. Demikian kritikan calon Bupati Lombok Barat dan akan berlanjut demi kejayaan pemerintah. (*)
Demokrat dan PBB Belum Bersikap Setelah Gagal Mengusung Paket Hasan Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat sebagai partai pengusung utama pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, TGH. Hasanain-Sulhan Muchlis (Hasan), sampai saat ini belum memutuskan sikap pascagagal mengantarkan pasangan ini untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilkada serentak 2018. Sampai batas pendaftaran di KPU, Rabu (10/1) lalu, pasangan Hasan, tidak kunjung muncul ke KPU untuk mendaftar. Karena pasangan ini tidak memiliki cukup kendaraan politik. Dukungan Partai Demokrat dan PBB akhirnya tidak berarti apaapa, karena dengan jumlah kursi di DPRD yang terbatas, masih kurang dari syarat pencalonan. Dukungan dari PKB yang menjadi harapan terakhir
pasangan ini untuk melaju ke KPU, karena parpol yang lainnya sudah habis memutuskan arah dukungannya ke calon yang lain. Tapi di menit-menit terakhir menjelang penutupan pendaftaran, keputusan PKB justru berbeda. PKB justru lebih memilih berkoalisi dengan PDI-Perjuangan untuk mengusung pasangan Izzul Islam dan Khudari Ibrahim. Demokrat dan PBB akhirnya harus gigit jari, karena
tidak bisa ikut bertarung di Pilkada Lombok Barat. Lantas apa rencana Partai Demokrat selanjutnya untuk Pilkada Lombok Barat? Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/1) kemarin, terkait hal itu, memilih tidak berkomentar. Ia memilih menutup diri dari kejaran pertanyaan wartawan, karena dialah yang dianggap paling bertanggungjawab atas
gagalnya mengantarkan paket Hasan untuk bertarung di Pilkada Lombok Barat. Tapi upaya konfirmasi dari Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman mendapat respon. Achiep sapaan akrab politisi muda ini mengatakan bahwa untuk Pilkada Lombok Barat, sikap Demokrat masih belum diputuskan, karena masih dalam pembicaraan di tingkat pengurus partai. Bagaimanapun, Demokrat memiliki kepentingan besar di Lombok Barat untuk memengkan pasangan Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah yang bertarung di Pilgub NTB. Terkait pertanyaan itu,
Achiep masih irit bicara. “Sebelum ada hasil rapat pimpinan, kami tidak bisa berbicara itu, yang jelas apa aspirasi yang berkembang akan kita serap,” katanya. Ditempat terpisah, koalisi Partai Demokrat, yakni PBB yang juga otomatis gagal ikut bertarung di Lombok Barat, juga diketahui belum memutuskan sikap politiknya. Plt Ketua DPW PBB NTB, Jurhum Lantong, yang dikonfirmasi masih sedang membahasnya. “Kita juga belum putuskan. Ini masih menunggu kedatangan Ketua DPC PBB Lobar. Tapi kita kelihatannya mungkin ke Farin,” cetusnya. (ndi)
Gagal Bertarung
Dilengserkan dari Ketua PBB, Kyai Zul Bidik Calon DPD
(Suara NTB/ndi)
LAMBAIKAN TANGAN - Suhaili melambaikan tangan kepada awak media sebelum memasuki ruang pengecekan kesehatan di RSUP NTB, Kamis (11/1) kemarin.
Empat Paslon Jalani Tes Kesehatan Mataram (Suara NTB) Setelah resmi mendaftar sebagai kandidat pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018. Pasangan bakal calon akan melanjutkan tahap pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter di RSUP NTB. Pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung sampai tanggal 15 Januari, kemudian hasilnya akan diselenggarakan ke KPU. Pantauan Suara NTB, di RSUP NTB, Kamis (11/1) kemarin, terdapat empat pasangan calon yang datang untuk melakukan tes kesehatan, sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh KPU. Mereka adalah, satu pasangan bakal calon Gubernur - Wakil Gubernur NTB, yakni H.M. Suhaili FT – H. Muh. Amin (Suhaili-Amin). Sementara tiga pasangan calon lainnya yakni, dari Lombok Barat (Lobar) Nauvar Farinduan - Muammar Arafat. Lombok Timur (Lotim) Syamsul Luthfi- H. Najamuddin Mustofa dan terakhir dari Kota Bima H Usman-AK. Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan bakal calon kepala daerah, Dr. H. Agus Rusdny Hariawan yang dikonfirmasi, menerangkan, proses pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh 26 tenaga dokter, beberapa dari BNNP serta perhimpunan psikologi Indonesia (Hipsi) Pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 8-15 Januari mulai pukul 07.30-18.00 Wita. Menurutnya standar yang dipakai dalam proses itu sesuai dengan standar kelas A serta dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). “Jadi aspek sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. Itu yang dipersyaratkan untuk calon kepala daerah,” ungkapnya Ia menuturkan, untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh seperti pemeriksaan ultrasonografi (USG), pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan (THT), gigi, neurologi, organ dalam seperti bedah dan bedah umum, ortopedi, bedah neurologi, pemeriksaan jantung. “Kalau untuk psikologi ada kriteria dari perhimpunan psikologi Indonesia dari Hipsi. (Pemeriksaan) napza (Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif) itu sudah ada dari BNNP nanti,” ujarnya. Rusdny mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan tidak diumumkan oleh tim pemeriksa, melainkan oleh KPU dan seluruh hasil pemeriksaan akan diserahkan ke KPU tanggal 15 Januari mendatang. “Setelah kami selesai memeriksaan kesehatan para calon pada tanggal 15 nanti kita akan diserahkan hasilnya ke KPU, jadi KPU nanti akan lakulan pleno dan di situ ketentuannya,” imbuhnya. Sementara itu Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menjelaskan, tahapan pemeriksaan kesehatan adalah tahapan wajib yang harus diikuti para pasangan calon yang sudah dinyatakan diterima saat pendaftaran. Hal itu sesuai regulasi untuk memastikan pemimpin atau kepala daerah dalam kondisi sehat fisiknya. Jika di tahapan ini sesuai rekomendasi tim medis terdapat gangguan kesehatan fisik permanen dari pasangan calon maka akan dikonsultasikan ke KPU RI sebagai penanggung jawab pelaksanaan kontestasi ini. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan rohani berupa pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan bebas penggunaan narkotika dan obat terlarang. Untuk tahapan ini mekanisme masih sama hanya bisa diikuti pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya oleh KPU. “Jadi tahapan ini menjadi tahapan yang berurutan dan saling berpengaruh. Satu tahapan menuju tahapan lanjutan,” katanya. Sementara itu, Bakal calon Gubernur NTB Suhaili FT menyampaikan ia sudah mempersiapkan diri sejak semalam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan saran dari tim dokter, seperti berpuasa. Ia melanjutkan, bahwa dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, akan membuktikan tudingan yang mengatakan bahwa dirinya aktif sebagai pengguna zat adiktif (Narkotika). (ndi)
Mataram (Suara NTB) Kyai H. Zulkifli Muhadli, dilengserkan dari kursi Ketua DPW PBB NTB, setelah dipastikan gagal ikut bertarung di Pilkada NTB 2018. Untuk tetap mengabdi ke daerah, mantan kontestan Pilkada NTB 2013 lalu itu, langsung mengubah arah ijtihad politiknya. Ia kemudian mengumumkan diri sebagai kandidat bakal calon anggota DPD RI dari Provinsi NTB untuk pemilu 2019 mendatang. Posisi Ketua DPW PBB NTB dikendalikan sementara oleh Ketua DPC PBB Kota Mataram, Jurhum Lantong, sebagai pelaksana tugas. Jurhum Lantong ditunjuk oleh DPP PBB dalam rangka menyelamatkan PBB dalam kontestasi Pilkada NTB 2018. Sehingga pada detik-detik terakhir, PBB akhirnya memutuskan mendukung pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi. Kyai Zul melalui akun facebook miliknya, yang sudah terkonfirmasi, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Terutama untuk para pendukung dan simpatisannya atas kegagalannya untuk tampil bertarung di pilkada NTB 2018 ini. Karena gagal ikut bertarung, iapun merasa berutang besar kepada para pendukungnya. Lantas ia berjanji akan membayarnya di pemilu 2019 mendatang. Ia mengumumkan akan melanjutkan perjuangan politiknya dengan maju sebagai calon anggota DPD RI dari Dapil NTB. Tak lupa ia juga memberikan ucapan selamat kepada empat pasangan kontestan yang berhasil melanju ketahap pendafatar calon peserta pilkada NTB 2018. Dia pun menegaskan bahwa dalam Pilkada serentak 2018 ini, akan besikap netral, tidak akan mendukung ke salah satu pasangan calon. Disadari oleh Kyai Zul, bahwa sikap netralnya ini, tentu bersebarangan dengan arah keputusan partai yang men-
dukung pasangan AhyarMori. Untuk itu, iapun tegas menyatakan siap menerima konsekwensi dari partainya atas sikap politik yang dia ambil itu. Ditempat terpisah, Plt Ketua DPW PBB NTB, Jumhur Lantong menggelar konfrensi pers di Kantor DPW PBB NTB, Kamis (11/1) kemarin. Jumhur didampingi oleh petinggi PBB NTB lainnya, menuturkan, bahwa pemberhentian Kyai Zul merupakan langkah startegis yang diambil oleh DPP dalam rangka untuk menyelamatkan partai dalam kontestasi Pilkada NTB 2018. “Sampai tanggal 8 itu, beliau (Kyai Zul) masih meminta waktu sampai pukul 00:00 malam. Sementara diketahui di luar itu sudah tidak ada partai, karena SK semua partai sudah ke luar ke salah satu pasangan calon. Nah setelah itu untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan, setelah pukul 00:00 itu lewat, akhirnya DPP memutuskan ke Ahyar,” tutur Jumhur Lantong. Keputusan PBB untuk mendukung pasangan AhyarMori yang diambil pada last minute itu, dinilai sangat tepat. Sehingga pada akhirnya, KPU resmi menerima PBB sebagai partai pendukung pasangan Ahyar-Mori. “Inilah langkah politik yang sangat startegis telah kami tetapkan, karena vis-misi partai tidak jauh dengan prinsip calon. Sehingga kami akan solid untuk mendukung dan memenangkan Ahyar - Mori,” jelasnya. Lantas bagaimana sikap PBB kemudian atas pernyataan terbuka yang dibuat oleh Kyai Zul yang mengambil sikap berseberangan denga garis kebijakan yang sudah ditetapkan oleh partai. Menurut Jumhur, pihaknya sangat menghormati sikap yang diambil oleh Kyai Zul. Meskipun demikian, partai tidak akan serta merta memberikan sanksi pemecatan. (ndi)
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
Ganti Pengurus, BPPD Tunggu Keputusan Gubernur Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB akan mengganti kepengurusan untuk pariode 20182022. Hingga saat ini BPPD NTB masih menunggu keputusan gubernur dalam hal pemilihan ketua yang juga direkomendasikan oleh penentu kebijakan BPPD NTB. “Berdasarkan aturan, ada sembilan orang penentu kebijakan di BPPD. Empat orang merupakan wakil dari asosiasi kepariwisataan, dua orang wakil dari asosiasi profesi, dua orang dari akademisi dan satu orang dari asosiasi penerbangan,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad di Mataram, Kamis (11/1). Ia mengatakan bahwa restrukturisasi ini sangat penting, karena berkaitan dengan promosi pariwisata NTB yang akan dilakukan dalam empat tahun mendatang. Ia berharap siapapun yang menjadi ketua, merupakan orang yang benar-benar peduli terhadap pariwisata NTB. Sebab itu merupakan salah satu tugas utama BPPD NTB. “Siapapun yang jadi ketua nantinya tentu saja akan kita dukung. Karena semuanya demi kemajuan pariwisata NTB di masa mendatang. Ini merupakan tugas kita semua untuk mendukung pariwisata ini,” ujarnya. Kedepannya, BPPD akan lebih fokus mempromosikan berbagai potensi wisata yang dimiliki NTB. Terutama yang berkaitan dengan wisata halal. Sebab hal inilah yang menjadi salah satu pembeda antara pariwisata NTB dengan Bali dan daerah lain di Indonesia. Selama ini BPPD NTB telah melakukan promosi ke berbagai daerah dan berbagai negara. Dengan tujuan agar calon wisatawan dapat lebih banyak mengetahui tentang NTB. Sehingga mereka mau berkunjung dan menikmati keindahan alam, budaya dan kesenian yang dimiliki NTB saat ini. Kemajuan pariwisata di NTB ini memang tidak terlepas dari peran BPPD sebagai lembaga swasta yang bersifat mandiri. Selama ini kerjasama antara BPPD NTB dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah cukup baik. Sehingga promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan masif. “Sesuai dengan tugas utama BPPD NTB yaitu untuk mempromosikan pariwisata NTB. Tentu ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerjasama dengan pemerintah, asosiasi atau swasta dan masyarakat itu sendiri. Kita harus bersama-sama untuk bertekad memajukan pariwisata kita,” ujarnya. (lin)
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Wisata Alam dan Budaya Jadi Prioritas Dispar Sumbawa Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa saat ini sedang fokus dalam mempromosikan potensi yang dimilikinya. Tidak hanya wisata alam, namun juga wisata budaya yang menjadi salah satu prioritas. Keduanya melibatkan masyarakat, sehingga pariwisata dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa Junaidi mengatakan bahwa Pemda Sumbawa saat ini sedang menerapkan sistem pariwisata berbasis masyarakat. Tidak saja pariwisata, namun budaya juga tidak luput menjadi perhatian Pemda. Sebab Sumbawa memiliki ragam budaya yang harus dilestarikan oleh generasinya. “Karena kita ingin bagun
kesadaran warga tentang pentingnya memajukan pariwisata dan melestarikan budaya. Dua-duanya merupakan hal yang penting. Jadi wisatawan yang datang ke Sumbawa tidak hanya melihat keindahan alam, tapi bisa juga melihat berbagai kebudayaan yang dimiliki Sumbawa,” ujarnya. Belum lama ini Dispar Sumbawa sudah meluncurkan
kalender event yang akan diselenggarakan selama tahun 2018. Hampir setiap bulan ada kegiatan budaya dan pariwisata yang akan dilakukan oleh Dispar KSB. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan banyak wisatawan ke KSB. “Kami berharap dengan adanya kalender event ini bisa menjadi acuan untuk wisatawan yang ingin berkunjung.
Kami punya banyak event yang bisa disaksikan. Kami juga berharap para pelaku pariwisata bisa membuat paket wisata ke Sumbawa,” harapnya. Ia mengatakan, salah satu kegiatan budaya yang dilakukan setiap tahun dalam enam tahun terakhir adalah Festival Moyo. Bukan itu saja, ada Barapan Kebo atau Karapan Kerbau yang biasanya mendatangkan peserta hingga ratusan orang dengan ratusan kerbau. Ini merupakan salah satu kegiatan budaya berupa kompetisi yang dilakukan antarwarga. “Masih banyak juga kegiatan lainnya yang bisa disaksi-
PANTAI SEGUI - Seorang wisatawan tengah menikmati suasana dan keindahan Pantai Segui yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
kan. Ada juga kegiatan nasional nanti dan Sumbawa sebagai tuan rumah, yaitu Sail Samota. Semoga semua berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan,” harapnya. Ia juga berharap wisatawan bisa mengunjungi situs Dispar KSB. Sehingga wisatawan atau calon wisatawan bisa mendapatkan informasi yang lengkap yang berkaitan dengan event dan pariwisata Sumbawa. Meski saat ini belum ada versi berbahasa Inggris, namun informasi ini juga dapat diteruskan oleh pelaku pariwisata yang akan membuat paket wisata ke Sumbawa. (lin) (Suara NTB/ist)
Wisatawan Malaysia Senang Makanan Khas Lombok Selong (Suara NTB) – Pantai Segui merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pantai ini memang tidak seterkenal Pantai Pink atau pantai-pantai lain di Lotim. Namun keindahannya tidak kalah jika dibandingkan dengan pantai lainnya. Tidak terlalu banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Bukan karena tidak indah, tapi karena tidak banyak wisatawan yang tahu. Pantai ini juga tidak dipro-
mosikan secara masif oleh pemerintah daerah. Sehingga bagi pencinta wisata yang tidak ramai, pantai ini menjadi pilihan yang cocok. “Tempatnya agak sepi. Tidak banyak wisatawan yang datang. Mungkin karena banyak yang belum tahu destinasi ini,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Kamis (11/1). Tekstur pasir di pantai ini mirip dengan pasir Pantai Pink. Menariknya lagi, di sini wisatawan juga akan menjumpai dua buah bukit di dekat pan-
tai. Jika melakukan pendakian hingga puncak, wisatawan akan disuguhkan dengan panorama birunya gradasi air laut dan pemandangan Gunung Rinjani. Ini menjadi pemandangan yang indah dan sangat bagus jika dijadikan sebagai spot untuk mengambil gambar. Pantai Segui terletak di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Bagi wisatawan yang pernah ke Pantai Pink, tidak sulit untuk menemukan pantai ini karena jaraknya cukup
dekat sekitar 5 kilometer. Masyarakat sekitar menyebut pantai Segui dengan sebutan Pantai Pink 2 karena pantai ini juga terlihat berwarna pink saat pagi dan sore hari. “Ada yang bilang Pantai Segui sebagai Pantai Pink 2. Kalau saya lebih suka menyebutnya Pantai Segui, karena namanya unik dan bagus. Tempatnya juga sangat menyenangkan,” ujarnya. Sebelum sampai di pantai ini, wisatawan akan melewati kebun jagung milik warga. Hal
ini pula yang membuat pantai ini jarang dikunjungi, karena letaknya yang terkesan tersembunyi. Meski garis pantainya tidak terlalu panjang, namun dengan pemandangan dan suasana yang menyenangkan akan membuat wisatawan merasa betah. “Tidak seperti Pantai Pink yang sudah ada fasilitasnya, Pantai Segui belum lengkap. Tapi tidak masalah, karena pantai ini juga tidak terlalu banyak pengunjung. Pantainya juga sangat bersih,” ujarnya. (lin)
Pelaku Pariwisata Perlu Diingatkan Paket KLU-KSB
(Suara NTB/ars)
PAGES BAND - Penampilan Pages Band di Warung Jack, Selasa malam.
Yon Koeswoyo Seperti ”Hidup” di Warjack Mataram (Suara NTB) Secara fisik, musisi legentaris Yon Koeswoyo, vokalis Koes Plus sudah tiada. Tapi karya karyanya dijiwai para penggemarnya di Mataram. Dalam konser sederhana di Warung Jack (Warjack) Selasa (9/1) malam, sosok Yon seperti hidup kembali. Pages Band yang memang mendedikasikan hidupnya untuk melantunkan lagu lagu Koes Plus, seperti berhasil menghadirkan aura Yon Koeswoyo. Apalagi vokalis, Mudakir alias Yon Gondrong, benar benar replikasi Yon Koeswoyo. Puluhan penggemar Koes Plus hadir, dari yang usia uzur sampai yang usia muda. “Atas karya besarnya, menurut saya, Yon Koeswoyo layak jadi pahlawan nasional, karena karya karyanya, musik musiknya punya daya juang,” kata seniman Zaini Muhammad memandu acara. Dibuka dengan musikalisasi Ary Juliant. Pendapat musisi indie ini, Koes Plus adalah legenda, motornya Yon Koeswoyo yang menjadi pelopor musik pop, rock and roll, juga jazz. “Tapi ini pendapat saya, genrenya lebih kepada musik folks, musik rakyat,” kata Ary Juliant. Setelah didaulat di panggung, Yon Gondrong menggeber dengan lagu pertama Nusantara 7. Suasana malam semakin hangat ketika lagu melankolis, Desember dilantunkan Yon. Suasana semakin hidup saat giliran lagu nge-beat Dara Manisku. Semua audiance sepertinya tidak in-
gin melewatkan ketika lagu Diana. Yon memandu penonton saat masuk reff. Semakin larut, mereka yang hadir malam itu larut dalam suasana retro. Sejumlah penggemar yang didaulat ke panggung tak ingin ketinggalan menyanyikan lagu lagu band yang terbentuk tahun 1959 ini. Pages Band hadir dengan formasi lengkap, Yudi Andrianto (Drum), Aminanto (Keyboard), Dodik Subiantoro (Melody) Wondo Yankess (Bass). Konser segera berakhir, namun sebagian penonton enggan beranjak. Sampai akhirnya ditutup dengan lagu “Andaikan Kau Datang”, menjadi lagu perpisahan malam itu. Usai penampilannya, perasaan Yon ada diantara dua hal, senang dan sedih. Hal yang membuatnya gembira, ketika audiance dari yang anak anak, muda, tua, laki laki maupun perempuan, tidak ada yang ingin ketinggalan bernyangi dengannya. “Terus terang saya sangat sedih ditinggal legenda, yang memberi inspirasi kepada kita semua. Lagunya sederhana dan bisa diterima. Tadi saya senang, semua hafal, anak anak, dewasa, laki perempuan, tua muda,” ujarnya. Yon Gondrong mengaku seperti mendapat “mandat” dari almarhum Yon Koeswoyo untuk mengawetkan lagu lagu Koes plus. Apalagi penampilannya yang dianggap kembaran Yon Koeswoyo. “Saya bersama Pages Band, tak akan berhenti. Pesan almarhum, tetaplah nyanyikan lagu lagu Koes Plus,” ujarnya semangat. (ars)
Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sangat mendukung kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemkab KLU dengan Pemkab Sumbawa Barat. Namun BPPD NTB juga mengingatkan agar kedua daerah dapat merangkul para pelaku pariwisata dalam hal ini biro perjalanan wisata. Sebab merekalah yang akan membuat paket wisata, sehingga kerjasama itu bisa berlanjut. “Ini merupakan rencana yang sangat bagus. Memang seharusnya masing-masing daerah itu bekerjasama dan saling menguatkan untuk memajukan pariwisata. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Tapi harus diingat juga agar melibatkan travel agent, karena mereka yang akan buat paket wisatanya,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad, di Mataram, Rabu (10/1). Ia mengatakan bahwa pelibatan para pelaku pariwisata merupakan poin yang penting. Karena hal itu akan berkaitan dengan banyak hal. Termasuk soal harga paket wisata, transportasi, lama tinggal wisatawan, fasilitas dan banyak lainnya. Semuanya akan menjadi pertimbangan para pelaku pariwisata sebelum membuat paket yang akan dipromosikan kepada calon wisatawan. “Nanti mereka akan perhitungkan harga paket wisatanya jadi berapa. Karena ini kan dua pulau dan nantinya mereka juga akan menginap. Pelaku pariwisata juga akan menjalin kerjasama dengan perhotelan di Sumbawa. Kemudian harga kamarnya akan dipadukan dengan harga-harga lain,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa banyak hal yang akan diperhitungkan oleh pelaku pariwisata sebelum membuat paket wisata. Setelah adanya paket wisata itulah BPPD NTB dapat membantu melakukan promosi. Namun pada dasarnya, pihaknya sangat mendukung renca-
na tersebut. Sebab sinergi ini akan memberikan warna baru pada pariwisata NTB. “BPPD NTB akan sangat mendukung apapun rencana pemda atau masyarakat dalam memajukan pariwisata NTB. Tapi kita tidak bisa serta merta melakukan promosi, karena kita juga melihat beberapa aspek yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Apakah itu fasilitas, akses dan SDM. Semua menjadi pertimbangan kita,” ujarnya. Hal itu bertujuan untuk memberikan jaminan kepuasan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Maksimalnya destinasi dan pelayanan yang diberikan akan membuat wisatawan merasa senang. Dan itu akan sangat berpengaruh pada citra pariwisata NTB di masa mendatang. “Kalau wisatawan senang kan bagus buat citra pariwisata NTB. Itulah mengapa kita selalu mempromosikan destinasi wisata yang sudah siap dari segala sisi untuk memberikan jaminan kepada wisataw a n y a n g akan datang,” ujarnya. (lin)
H.Afan Ahmad
(Suara NTB/lin)
Mataram (Suara NTB) Berwisata tidak terlepas dari kuliner yang ingin dinikmati oleh wisatawan. Lombok yang menjanjikan wisata halal juga telah memberikan pelayanan yang dianggap memuaskan bagi sebagian wisatawan. salah satunya soal jaminan halal bagi makanan hampir di seluruh rumah makan yang ada di Lombok. “Saya senang berkunjung ke Lombok, selain wisatanya yang bagus, kita juga tidak kesulitan mencari makanan. Sebab di Lombok itu mereka punya makanan halal semua. Tak perlu khawatir dengan hidangan yang disajikan,” kata wisatawan asal Malaysia, Wan Azizah, di Mataram, Kamis (11/1). Ia mengagumi keindahan alam di Lombok yang menurutnya masih sangat asri. Ditambah lagi dengan keramahan penduduknya membuatnya merasa betah untuk berlama-lama berwisata. Apalagi hidangan atau masakan khas Lombok juga dianggap sangat cocok dengan lidahnya. Sebab jenis kuliner Malaysia dan Lombok dianggap tidak terlalu jauh berbeda. “Kita punya makanan dengan Lombok tidak jauh berbeda. Kita banyak makan yang berbumbu dan di Lombok pun makanannya hampir sama dan semuanya sedap,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa waktu tiga hari di Lombok masih belum cukup. Ia berencana untuk berkunjung kembali saat ada kesempatan. Sebab menurutnya Lombok sangat cocok untuk berlibur keluarga. Apalagi semua kebutuhannya selama liburan dapat terpenuhi. Termasuk soal ibadah dan makanan halal. “Travel agent kami di Lombok sangat profesional. Mereka mengingatkan waktu salat dan mengajak kami ke tempat makan yang enak. Mereka juga mengajak kami ke destinasi wisata yang cantik sekali. Saya sangat suka berada di Lombok,” akunya. Selama berlibur di Lombok, ia berkunjung ke Gili Trawangan, ke Mandalika dan ke Air Terjun Benang Kelambu. Selama tiga hari ia dan keluarganya keliling untuk menikmati keindahan destinasi wisata di Lombok. Ia juga menikmati aneka kuliner, seperti Ayam Taliwang, Sate Bulayak, Pelecing Kangkung dan banyak lainnya. “Saya sangat suka Ayam Taliwang. Ayamnya enak dan bumbunya ada rasa pedas manis. Saya ingin bawa ke Malaysia sebagai oleh-oleh, tapi saya khawatir akan rusak ketika sudah sampai. Jadi lain kali saya akan berkunjung lagi untuk menikmati Ayam Taliwang dan Pelecing Kangkung,” janjinya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
Halaman 10
Bentuk Tim Pengembangan Kreativitas SMPN 3 Mataram terus berupaya meningkatkan prestasi. Salah satu caranya dengan membentuk tim pengembangan kreativitas guru dan prestasi siswa. Diharapkan akan ada kemajuan prestasi akademis maupun non akademis dibandingkan tahun lalu. Demikian disampaikan Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada Suara NTB, Kamis (11/1). Menurutnya, tim tersebut akan dihidupkan oleh pihaknya, nantinya akan ditunjuk satu orang guru sebagai koordinator di masing-masing mata pelajaran dan ekstrakurikuler dengan kepala sekolah sebagai penanggungjawabnya “Tim ini untuk mengembangkan prestasi akademis dan non akademis dari siswa,” jelasnya. Menurutnya, harapan besar dengan adanya tim ini yaitu bisa terjadi peningkatan prestasi siswa secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Baik prestasi di akademis seperti pada berbagai bidang mata pelajaran, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Disampaikannya, beberapa waktu lalu juga SMPN 3 Mataram meraih juara dua dalam lomba basket, dan juara dua Lomba Keterampilan Baris Berbaris se-Pulau Lombok. Nantinya, sumber daya manusia (SDM) guru juga akan ditingkatkan oleh SMPN 3 Mataram. Herman, sapaannya, mengatakan akan dilakukan lokakarya bagi guru berkaitan dengan penilaian kurikulum 2013, sosialiasi e-rapor, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Apalagi di tahun ini untuk kelas IX merupakan angkatan terakhir yang melaksanakan kurikulum KTSP 2006. “Juga untuk penajaman tentang literasi.” katanya. Tidak hanya itu, SMPN 3 Mataram juga akan melakukan pembenahan fisik, seperti melakukan penghijauan di areal sekolah, meskipun luas sekolah tidak begitu Suherman luas. (ron) (Suara NTB/dok)
Perguruan Tinggi Harus Peka pada Masalah Sosial
Selong (Suara NTB) Bertempat di Auditorum Universitas Hamzanwadi Lombok Timur (Lotim), Institut Kapal Perempuan, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Universitas Hamzanwadi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembentukan pusat kajian gender dan pembangunan berkelanjutan. Langkah itu bertujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi terhadap masalah-masalah sosial, terutama masalah kemiskinan dan ketimpangan gender di wilayah NTB. Menurut Wakil Direktur Program LPSDM, Ririn Hayudiani, SP, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat sipil ini diharapkan pusat kajian gender dapat berperan dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian sustainability development goal (SDGs). Agenda pusat kajian gender dan pembangunan dalam lima tahun difokuskan untuk, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan inklusif dalam tri dharma perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan wilayah, terutama pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Lotim dan NTB pada umumnya. Selain itu, dilakukan pengintegrasian perspektif gender dan pembangunan berkelanjutan dalam mata kuliah ilmu-ilmu sosial, pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan dan beberapa bidang lainnya yang relevan serta sejumlah agenda yang lain dalam pusat kajian gender. Ditegaskannya, komitmen ini merupakan bagian dari respons terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Lotim yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data BPS tahun 2017, lanjut Ririn, persentase penduduk miskin di Lotim masing tinggi, yakni 18,28 persen, angka ini di atas rata-rata nasional yakni 10,12 persen. Ketimpangan gender juga menjadi keprihatinan sendiri, disebutkan salah satu masalah yang krusial ditunjukkan dengan angka perkawinan anak di Lotim berdasarkan data dari BKKBN 2017, merupakan tertinggi di NTB yaitu mencapai 67,15 persen. Oleh karena itu, melalui kerjasama ini diharapkan ketiga institusi ini dapat menjadi bagian dari upaya dunia dalam mewujudkan prinsip no one left behind (tak seorangpun dapat ditinggalkan) dalam pembangunan. Sementara Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menjelaskan, Universitas Hamzanwadi sangat terbuka dengan kerjasama-kerjasama yang intinya membangun daerah. Berbicara masalah perempuan, diakuinya masih banyak PR yang harus diselesaikan. Selain Lotim merupakan penduduk terbesar, namun juga merupakan penyumbang pernikahan usia anak terbanyak di NTB. Oleh sebab itu saatnya fokus pada kantong-kantong permasalahan, dengan berbicara data dan penggunaan metode yang tepat dalam mengatasi persoalan itu. Dengan demikian, apa yang dilakukan dapat lebih tajam dan yang disampaikan ke masyarakat diterima dengan baik oleh masyarakat. Universitas Hamzanwadi dalam bidang apapun, termasuk mengatasi masalah perempuan sangat terbuka, sehingga melalui kegiatan ini dapat membuat perempuan ke depan dapat terus memberikan kontribusi terhadap umat, bangsa dan negara. “Ke depan sudah tidak zaman memilih dan pilah-pilah antara laki-laki dan perempuan apabila berbicara kualitas dan kompetensi,” jelasnya. Sementara, Asisten II Setdakab Lotim, H. Sahabudin, mengapresiasi keterbukaan Universitas Hamzanwadi dengan adanya rekomendasi dari perguruan tinggi terhadap suatu persoalan terutama masalah perempuan, nantinya dapat menjadikan pemerintah daerah bisa menempatkan program dengan lebih tepat. “Rekomendasi perguruan tinggi menjadi bahan ke depannya, menjadi acuan dalam menempatkan program,”ujarnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
TANDA TANGAN - Penandatanganan nota kesepahaman antara Institut Kapal Perempuan, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Universitas Hamzanwadi mengenai pembentukan pusat kajian gender dan pembangunan berkelanjutan di Aula Universitas Hamzanwadi, Kamis (11/1).
(Suara NTB/ist)
RAKER - Raker Kepala UPTD Dikbud, Pengawas SD, Pengawas Pendais dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Narmada yang digelar di SDN 1 Peresak Narmada, Senin (8/1) lalu.
SDN 1 Peresak Jadi Tuan Rumah Raker Kepsek Se-Narmada Giri Menang (Suara NTB) SDN 1 Peresak Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) menjadi tuan rumah Rapat Kerja Kepala UPTD Dikbud, Pengawas SD, Pengawas Pendais, dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Narmada, Senin (8/1) lalu. Kegiatan itu berjalan dengan lancar berkat kerjasama pihak sekolah dan komite sekolah.
Kepala SDN 1 Peresak, Zulkamali, S.Pd., dihubungi Kamis (11/1), menjelaskan, kegiatan itu berjalan dengan lancar, dengan adanya dukungan dari komite sekolah. hubungan antara sekolah dengan komite juga terjalin kembali setelah selama beberapa waktu lalu terjadi miskomunikasi. “Alhamdulillah saya baru dua minggu jadi kepala sekolah,
sudah menjalankan acara raker tersebut dengan sukses. Kami bekerja sama dengan komite sekolah,” katanya. Kepala SDN 1 Peresak bersama dengan dewan guru bersama-sama mempersiapkan acara itu. Bahkan Ketua Komite Sekolah, H. Ahmad Nurudin, S.Pd.I., begitu antusias mendukung acara tersebut. Raker ini memang dilaku-
kan secara bergilir setiap semesternya. SDN 1 Peresak mendapatkan giliran terakhir. Dalam rapat kerja itu membahas berbagai hal. Termasuk, pemilihan pengurus kelompok kerja kepala sekolah. hasilnya, pengurus lama dipilih kembali. “Dilakukan pemilihan pengurus kelompok kerja kepala sekolah, hasilnya pergurus lama dipilih kemba-
li,” katanya. Selain itu, pada Jumat (12/ 1) hari ini, seluruh murid SDN 1 Peresak akan mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka akan ke masyarakat dan ke masjid untuk bergotong royong. “Akan ada kegiatan sosial kemasyarakat, anak-anak SD ke masyarakat ke masjid untuk bergotong royong,” ujar Zulkamali. (ron)
Diperketat, PPDB SMA/SMK Gunakan Sistem ”Online”
Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di tahun 2018 ini hampir pasti akan lebih ketat. Karena PPDB Sistem Zonasi untuk SMA nanti akan menggunakan sistem online, sehingga sistem tersebut yang akan menyeleksi calon peserta didik baru. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji pada Suara NTB belum lama ini. Diakuinya, Dinas Dikbud NTB akan tetap melaksanakan PPDB Sistem Zonasi pada awal tahun ajaran 2018/ 2019 mendatang. Penerapannya akan lebih disempurnakan, menyusul banyak keluhan pada PPDB Sistem Zonasi tahun ajaran 2017/2018 lalu. Untuk itu, sosialisasi akan dilakukan lebih awal ke tingkat SMP sederajat. “Sistem PPDB Zonasi akan tetap dilaksanakan, di tahun depan akan 100 persen. Akan dilakukan sosialisasi lebih baik,” katanya. Sekretaris Dinas Dikbud
NTB, Drs. Sukran, mengatakan, persiapan sistem PPDB secara online tengah dipersiapkan. Dalam hal ini, pihaknya melakukan pelatihan bagi operator yang akan mengelola PPDB online. Nantinya sistem online itu akan dikelola Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Dikbud NTB. Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lombok Barat (Lobar)Mataram, Abdurrosyidin R., menyampaikan pada PPDB 2018 akan secara menyeluruh menggunakan sistem online. Untuk itu, ujarnya, saat ini
pihaknya masih melakukan penyempurnaan proses maupun prosedurnya. Nantinya, jauh sebelum pelaksanaan PPDB sudah bisa dilakukan sosialiasasi ke masyarakat. “Kita ingin supaya waktu yang panjang (sosialiasasi) sampai pada saatnya nanti PPDB, mekanisme dan prosedur itu bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya. Rosyidin mengharapkan, masyarakat sudah bisa membuat perhitungan sasaran sekolah yang akan dipilih. Dengan begitu, peta sekolah yang akan bisa dimasuki sudah bisa dipetakan sejak awal. Dari sistem online ini, diharapkan seleksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kriteria atau syarat yang
Negara Maju Jika Pendidikannya Berkualitas Mataram (Suara NTB) Sebuah negara akan dapat maju jika pendidikannya berkualitas. Banyak contoh negara dunia maju di satu sisi aspek pendidikan mereka berkualitas. Keduanya beriring berjalan. Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., memberi contoh bagaimana Finlandia mengelola pendidikannya. Di sana, kata dia, untuk menjadi seorang guru saja, tidak bisa kalau IPK hanya 3,5. Melainkan mereka harus berstatus cumlaude agar dapat menjadi seorang guru. Artinya di negara-negara maju jabatan guru bukan jabatan sembarangan. Karena dari guru inilah kemudian muncul kepala sekolah-kepala sekolah. Selain itu, jabatan guru tidak sekedar mengantarkan anak didik untuk menjalani proses bersekolah di tempat itu, melainkan lebih dari itu mampu membangkitkan kreatifitas peserta didik. “Karena berdasarkan tesis saya, saya menyimpulkan bahwa tidak mungkin sebuah negara maju kalau tidak ada kualitas pendidikan. Bahkan kemajuan ekonomi mereka tergantung dari seberapa tinggi kualitas lembaga pendidikan,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/1) lalu. Begitu pun dengan NTB, ujarnya, pihaknya ingin agar pendidikan di NTB semakin berkualitas apalagi setelah banyak program dan kebijakan pengelolaan bidang pendidikan. Seperti program inovasi yang merupakan kerjas-
ama Indonesia dan Australia. Menurutnya, provinsi NTB menjadi pilot project program Inovasi yang intinya ialah meningkatkan kapasitas guru di sekolah-sekolah sasaran, sehingga murid-muridnya memiliki kemampuam yang baik dan tinggi dalam hal literasi dan matematika. Mengingat sebelum ditetapkan NTB sebagai sasaran pilot project telah ada penelitian yang mereka lakukan sebelum memilih daerah pilot project. “Mereka ditanya, dari sepuluh pertanyaan, anak-anak kita di sini termasuk yang rendah kemampuannya untuk menjawab pertanyaan. Artinya kemampuan literasinya di bawah anak- anak dari daerah lain. Begitu juga matematika. Ada standar internasional yang dipakai juga rendah. Kita dipilih karena kemampuan membaca dan menghitung anak-anak kita masih rendah,” jelas Rosiady. Untuk itu, di masa mendatang, ujarnya, melalui program inovasi ini, anak-anak diharapkan senang dengan pelajaran matematika, senang pelajaran bahasa Indonesia. ‘’Ttidak saja senang tapi juga mampu menjelaskan,’’ harapnya. Selain itu, program unggulan bidang lainnya ialah mencetak Generasi Emas NTB (GEN) 2025 yang intinya pemerintah menyiapkan pendamping dan konseling bagi keluarga mulai dari mereka hamil melibatkan Di(Suara NTB/ist)
nas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan hingga anak dilahirkan. “Ada kelas intensif, pendampingan agar mereka tahu bagaimana merawat istri yang sedang hamil. Ada pengaruh langsung terhadap sikap bapak terhadap anak yang sedang dikandung,” imbuhnya. Di masa mendatang, pemerintah berharap tidak terdengar lagi seorang calon ayah yang memarahi atau bertengkar dengan strinya saat sedang hamil. Karena jangankan marah-marah, hatinya pun dirasakan oleh bayi di dalam kandungan. “Pascalahir kita sarankan mereka ikut PAUD, kita jamin mereka berproses sangat baik. Kita bertekad pada 2025 anak NTB menjadi pemain nasional,” tambahnya. (dys)
”
Sistem PPDB Zonasi akan tetap dilaksanakan, di tahun depan akan 100 persen. Akan dilakukan sosialisasi lebih baik H. Muh. Suruji ada. Rosyidin menekankan, ketika sistem yang bekerja, maka akan sesuai mekanisme dan prosedur yang sudah disusun sebelumnya. “Jadi persinggungan atau bersentuhan secara fisik (antara pendaftar dan panitia) kita minimalisasi,” katanya. Terkait dengan kuota mas-
ing-masing sekolah, pihaknya akan meninjau kuota sekolah di tahun 2017 lalu. Ia menegaskan jangan sampai ada sekolah yang kekurangan siswa. “Kuota akan benar-benar kita perhatikan, kita akan review kuota di tahun 2017. Jangan sampai sekolah negeri sampai kekurangan siswa,” pungkasnya. (ron)
Kelompokkan Anak Berprestasi
Pemerintah Bangun SMA Hubbul Wathan Mataram (Suara NTB) Guna mewujudkan pelayanan pendidikan berkualitas, pemerintah berencana membangun SMA di dalam kompleks Islamic Center. Sekolah ini nantinya diberi nama SMA Hubbul Wathan. Demikian disampaikan Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., belum lama ini. Rencana pembangunan SMA Hubbul Wathan kata Rosiady, direncanakan mulai tahun 2019 mendatang. Ke depan, secara operasional, anak didik berprestasi di semua sekolah akan diklusterkan dan bersekolah di SMA Hubbul Wathan. Tidak dijelaskan ukuran berprestasi yang dimaksud, apakah dari segi akademik dan non akademik. Namun intinya, pembangunan SMA Hubbul Wathan diharapkan dapat melahirkan generasi emas NTB yang kreatif, dan mampu berinovasi. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, beranggapan konsep sekolah unggulan SMA Hubbul Wathan lebih baik dikelola oleh yayasan, bukan berada di bawah Dikbud. Hal tersebut, karena sekolah ini merupakan sekolah “tidak normal” yang membutuhkam perlakuan khusus dan berbeda. “Menurut pemahaman saya itu nanti akan dikelola yayasan bukan dinas. Karena ini sekolah unggulan, maka kepala sekolahnya harus diambil dari pakar pendidikan profesor doktor,” ungkap Suruji. Sementara terkait dengan konsep sekolah unggulan dimana semua anak-anak berprestasi dikumpulkan menjadi satu, Suruji menilai hal tersebut boleh dan tidak jadi persoalan. Ia pun menolak jika konsep tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan. “Saya pikir itu boleh dikumpulkan tidak ada diskriminatif. Kalau mau ikut maka pintarlah. Kalau ada orang mau masuk sekolah seluruh persyaratannya sama. Dipilih diamdiam itu baru diskriminatif, tapi kalau diseleksi, maka tidak ada diskriminatif namanya,” tegasnya. (dys) H. Rosiady H. Sayuti
Jumat, 12 Januari 2018
SUARA NTB
Halaman 11
SUARA NTB
Jumat, 12 Januari 2018
Halaman 12
BERSAMA – Kapolda NTB, Filri bersama Kepala Bapenda NTB, H. Iswandi, Kepala Ombusman dan Kepala Jasaraharja NTB dan pejabat lainnya foto bersama usai rapat koordinasi tim Pembina Samsat, Kamis (11/1).
Samsat Tingkatkan Layanan dengan ’’One Day Service’’ Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada pelayanan Samsat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB bersama Polda NTB dan Jasa Raharja melakukan rapat koordinasi tim pembina Samsat pada hari Kamis (11/1). Rapat ini menekankan pada pengoptimalan kinerja pelayanan Samsat kepada masyarakat melalui One Day Service. Seperti yang disampaikan Kepala Bapenda NTB, H. Iswandi, bahwa program One Day Service dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak masyarakat. “Memang diperlukan pelayanan yang dekat, sehingga pelayanan Samsat bersama dengan kepolisian yang masih terbentur dengan jumlah personel,” terangnya di sela-sela acara. Hal itu terbentur dengan tipologi Polda NTB yang masih tipe B, sehingga jika nantinya berubah menjadi tipe A, maka SDM yang akan tersedia akan meningkat. “Sehingga kita akan memperkuat upaya yang disebut dengan Samsat Ikhtiar sampai desa yang sudah kita mulai di tahun ini dan ada di empat desa yang sudah beroperasi dan kita perbanyak,” kata Iswandi. Keempat desa itu berada di Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Bima, dan
Lombok Timur yang hasilnya bisa melampaui target penerimaan pajak. “Karena kita sudah non-stop service, bahkan di hari minggu juga tetap ada pelayanan,” jelasnya. Samsat Ikhtiar sampai Desa ini direncanakan akan ditambah lokasinya di tahun ini. “Yang sedang kita jajaki adalah di Masbagik, Lombok Timur, karena jumlah desa di sini kan banyak,” imbuh Iswandi. Untuk itu nantinya akan diperkuat dengan Sambling On Call Service yang bisa ditelepon. “Sambling yang bisa ditelepon tetapi dengan syarat nilai pajaknya di atas 1 juta dan akan kita fokuskan dulu di perkotaan,” jelasnya. Di tahun 2018 ini, Bapenda menargetkan pencapaian pajak kendaraan mencapai Rp 382 miliar, naik lebih dari Rp 7 miliar di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 311 miliar. “Realisasinya mencapai Rp 322 miliar-an, naik sampai 104% sehingga kita memulai konsolidasi dengan Ditlantas NTB untuk memantapkan pencapaian target di tahun 2018 ini,” tukas Iswandi. Sedangkan Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Achmad Achdiat, mengatakan jika nantinya tipologi naik menja-
HILANG HILANG SERTIFIKAT TANAH AN.BUKRI DENGAN NOMOR 407 HLG DSKTR JL. SWADAYA VIII KEKALIK JAYA KEC. SEKARBELA
di tipe A, maka jumlah personel dan perbaikan fasilitas pastinya akan ditambah. “Saat ini memang di NTB, memang kita akui kekurangan personel dan mudah-mudahan di tahun ini bisa ditambah personelnya,” jelasnya. Minimal ada 100-200 personel untuk lalu lintas, tetapi tidak serta merta kebutuhan itu bisa terpenuhi. Terkait layanan One Day Service, pihaknya akan menggerakkan dan meminta petugas pelayanan untuk memberikan kecepatan
RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
dalam pelayanan. “Jadi One Day Service ini, kalau bisa hari ini harus langsung bisa diselesaikan dan suda kita gaungkan termasuk jam kerja,” kata Achmad. Untuk itulah, pihaknya berupaya untuk menggalakkan dan mensosialisakannya kepada anggota. Sedangkan dalam percepatan pelayanan, sedang dipersiapkan perangkat untuk elektronik registrasi dan identifikasi. “Ini sudah berjalan selama satu bu-
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
lan lebih untuk melengkapi perlengkapan khususnya di Samsat yang berguna untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat,” jelasnya. (uul)
LOWONGAN DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298 DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
Desa Tertinggal di Lotim Diupayakan Terjangkau Internet Selong (Suara NTB) Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim menaruh perhatian besar terhadap pemberian informasi kepada seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah desa terpencil. Sehingga untuk pemenuhan informasi ke desa-desa terpencil itu, sebanyak 56 desa di Lotim diusulkan untuk mendapat internet gratis di tahun 2018 ini. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, Kamis (11/1) menjelaskan, pengusulan terhadap puluhan desa mendapatkan internet gratis sudah dilakukan ke Kementerian Kominfo. Selain desa, diajukan juga tempat-tempat publik lainnya seperti sekolah dan Puskesmas. Untuk tahun 2017 lalu, Kabupaten Lotim mendapat tujuh lokasi untuk internet gratis khusus Puskesmas, seperti di Puskesmas Suela, Terara, Dasan Lekong, Masbagik, Montong Gading dan Pringgasela serta ada tiga untuk peningkatan untuk Industri Kecil Masyarakat (IKM) seperti di Sembalun, Pringgasela dan di Desa Anjani. Bantuan internet gratis itu merupakan bantuan untuk tahun pertama, kemundian selanjutanya akan dikelola oleh masing-masing pihak yang mendapat bantuan tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. “Untuk tahun 2018 ini, jumlah desa yang diusulkan untuk mendapat internet gratis ini sebanyak 56 desa, serta puluhan Puskesmas dan sekolah,” sebutnya.
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
(Suara NTB/dok)
H. Ridatul Yasa Sutaryadi Dijadikan desa tertinggal, Puskesmas dan sekolah menjadi prioritas yang diusulkan karena sesuai dengan program Kemenkominfo bahwa lokasi-lokasi publik yang strategis itulah diutamakan terlebih dahulu. Misalnya sekolah sebagai tempat pembelajaran dan desa-desa tertinggal ini sebagai lokasi untuk mempercepat mengatasi ketertinggalannya seperti dari sisi informasi. Sehingga dengan adanya sumber informasi, masyarakat setempat diharapkan bisa mengubah prilaku, pola pikir dan dapat meningkatkan kemampuan dirinya. “Dengan memahami dan memanfaatkan informasi itu dengan baik, maka bisa dilakukan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedepannya,” paparnya. (yon)
SALON SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah,PrmLbra:gratiscutting hairu/rbondng&smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 12 Januari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
Jumat, 12 Januari 2018
SUARA NTB
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 12 Januari 2018
Dua Pengcab PASI Kabupaten di NTB Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) – Beberapa Pengcab PASI di sejumlah kabupaten/kota di NTB telah habis masa kepengurusannya. Sedikitnya terdapat dua pengurus cabor atletik kabupaten/kota yang sudah berakhir, yakni PASI Lobar dan PASI Dompu. “Kepengurusan Pengcab Lobar sudah berakhir tahun 2017, sementara kepengurusan PASI Dompu akan berakhir tahun 2018 ini,” ucap Sekretaris PASI NTB, Akrin Ibrahim kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (11/1). Kedua Pengcab tersebut kata Akrin harus segera menyusun kembali kepengurusan sebelum Musprov PASI NTB. Pasalnya hal itu penting agar kedua Pengcab PASI itu dapat ikut serta di Musprov Pengprov PASI NTB yang diwacanakan akan di gelar bulan Maret mendatang. Menurut Akrin, bila kedua kepengurusan itu tetap vakum atau kedaluwarsa dipastikan tak dapat ikut memberikan hak suara di ajang Musprov PASI NTB. Pasalnya, salah satu persyaratan Pengcab PASI ingin memberikan hak suara di Musprov PASI NTB biasannya kepengurusannya harus aktif. Untuk itu semua Pengcab kabupaten/kota perlu segera melakukan pembenahan kepengurusannya demi perkembangan olahraga di daerah tersebut. Apalagi sebentar lagi akan ada pelaksanaan Porprov NTB, sehingga sangat penting Pencab menghidupkan kembali kepengurusannya. Sementara itu Sekretaris PASI Lobar, Ahmad Quroni yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila kepengurusan PASI Lobar yang dipimpin oleh H. Ilham S. Pd, M.Pd itu sudah berakhir. “Kepengurusan PASI Lobar sudah berakhir sejak bulan Desember 2017,” ucapnya. (fan)
Bidik Proyek Alsintan Dari Hal. 1 termasuk Kota Mataram. Khusus kelompok tani di Kota Mataram, ada 216 kelompok penerima bantuan. Masing masing menerima satu unit alat pertanian. ‘’Jenisnya seperti hand tracktor, kendaraan roda tiga dan pompa air. Jadi masing- masing kelompok itu menerima bantuan berbeda,masing masih satu alat,’’ jelas Kiki. Gambaran lain disampaikannya, proyek ini diselidiki atas tindaklanjut informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Alsintan tersebut. Karena laporan masuk, wajib bagi pi-
haknya untuk menindaklanjutinya dalam rangka proses pembuktian. ‘’Sekarang kita masih kerja keras kumpulkan data dan informasi lapangan,’’ tandasnya. Proyek yang disebut komponen pascapanen itu, diawali dengan klarifikasi ke kelompok tani penerima. Namun apa yang temuannya, khususnya terkait persoalan pada fisik proyek, tak disebutkan. ‘’Ini baru sebagian kami periksa kelompok tani. Soal ke saksi saksi lain, pihak Dinas Pertanian misalnya, kita akan selesaikan dulu proses di lapangan,’’ tandasnya. (ars)
Target Belum Tercapai Dari Hal. 1 Sesuai target RPJMD, buta huruf pada 2017 ditargetkan sebesar 10,85 persen. Namun hingga akhir 2017, angka BPS belum keluar. Sementara itu, pada 2016, buta aksara ditagetkan sebesar 11,77 persen. Penurunan angka buta aksara pada 2017 tak mampu dicapai, karena angkanya masih sebanyak 12,94 persen pada waktu itu. Sementara untuk rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan. Pada 2016, ratarata lama sekolah ditargetkan sebesar 6,79 tahun, terealisasi sebesar 7,59 tahun. Sedangkan untuk tahun 2017, ratarata lama sekolah ditargetkan sebesar 6,87 tahun. Suruji mengklaim jumlah buta aksara di NTB sudah jauh berkurang. Karena angkanya dinamis. Ia menambahkan, seakurat apapun data yang dimiliki, jika ada data BPS maka itu tidak digunakan. ‘’Itu konsekunsi karena UU hanya mengakui data BPS yang sah,’’ ucapnya. Berdasarkan data neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, menunjukkan persentase penduduk buta huruf di NTB tertinggi di Indonesia. Dengan persentase 10,62 persen atau 315.258 orang. Rincian penduduk buta huruf di kabupaten/kota di NTB yaitu, di Lombok Barat, penduduk buta huruf sebanyak 109.904, dengan persentase 16,6 persen. Di Lombok Tengah, sebanyak 117.247 orang, dengan persentase 15,4 persen. Di Lombok Timur, sebanyak 27.576, dengan persentase 9,2 persen. Di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 9.337 orang, dengan persentase 6,2 persen.di Kabupaten Dompu, sebanyak 4.757 orang, dengan persentase 5,7 persen. Di Kabupaten Bima, sebanyak 18,999 orang, dengan persentase 6,3 persen. Di kabupaten Sumbawa Barat sebanyak, 7.400 orang, dengan persentase 5,1 persen. Di Kabupaten Lombok Utara, sebnayk 16.508 orang, dengan persentase 5,5 persen. Di Kota Mataram, sebanyak 3.672 orang, dengan persentase 3,5 persen. Di Kota Bima, sebanyak 7.858 orang, dengan persentase 3,8 persen. (nas)
Jatah akan Dikurangi, Pemerintah Berencana Gratiskan Raskin Dari Hal. 1 kata Khalik maka keluarga kurang mampu yang menjadi penerima manfaat tidak dibingungkan lagi dengan mencari uang untuk menebus atau membayar raskin ketika didistribusikan. Jika pola ini dipakai, kata Khalik maka akan menguntungkan masyarakat penerima manfaat. Karena mereka tidak lagi menyiapkan dana untuk membayar raskin tersebut. ‘’Apalagi selama ini ada dugaan mereka malah mengijonkan beras mereka ke orang lain dengan meminjam uang untuk membayar. Jadi, ke depan jumlah jatah dikurangi tapi gratis,’’ ucapnya. Untuk penyaluran raskin tahun 2017, pihaknya masih menunggu pagu dan petunjuk dari pusat. Informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait jumlah raskin/rastra yang akan diterima keluarga penerima manfaat masih menunggu pedoman umum. ‘’Jadi masih info yang kita tunggu pedoman lebih lanjut untuk masing-masing penerima manfaat 10 kg dan digratiskan,’’ ucapnya. Informasi yang diperoleh, ada lima kabupaten/kota yang akan menerima rastra/ raskin dari Januari - Desember 2018. Yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa dan Bima.
Sedangkan Lombok Timur, akan menerima rastra/ raskin dari Januari - Juni 2018. Dari bulan Juli Desember akan menerima dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). ‘’Sedangkan Kabupaten Sumbawa barat, Dompu, dann Kota Bima akan menerima rastra bulan Januari - Juli. Untuk bulan Agustus - Desember 2018 akan menerima BPNT,’’ tambahnya. Mengenai jumlah penerima manfaat tahun ini, Khalik mengatakan masih menunggu dari pusat. Pada 2017 lalu, jumlah penerima rastra/raskin di NTB sebanyak 447.369 rumah tangga sasaran penerima manfaat dengan jumlah pagu 80.526.402 kg. Dengan rincian, Lombok Barat 66.996 penerima manfaat, Lombok Tengah 96.375 penerima manfaat, Lombok Timur 138.363 penerima manfaat. Selanjutnya, Sumbawa 34.040 penerima manfaat, Dompu 19.356 penerima manfaat, Bima 39.995 penerima manfaat. Kemudian Sumbawa Barat 10.096 penerima manfaat, Lombok Utara 33.755 penerima manfaat dan Kota bima 8.393 penerima manfaat. Setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat menerima 15 kg per bulan. (nas)
Halaman 15
Atletik Usul Penambahan Atlet dan Pelatih Pelatda Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik akan mengajukan penambahan jumlah atlet dan pelatih di Pelatda Mayung 2018. Penambahan jumlah atlet dan pelatih itu disepakati dalam rapat internal pengurus PASI NTB di Mataram, Rabu (10/1) lalu. Sekretaris Pengprov PASI NTB, Akrin Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (11/1) kemarin membenarkan bila cabang olahraga atletik akan mengusulkan penambahan
atlet dan pelatih di Pelatda tahun 2018. Hal itu dilakukan setelah melihat hasil yang dicapai oleh beberapa atlet muda NTB di level nasional. “Kita akan mengajukan penambahan dua atlet dan pel-
atih di Pelatda Mayung 2018. Penambahan pelatih dan atlet berdasarkan hasil rapat pengurus,” ucapnya. Ditanya soal dua atlet dan pelatih yang akan diusulkan di Pelatda Mayung
Calon Pimpinan PASI NTB Harus Berani Berkorban Mataram (Suara NTB) Jajaran pengurus PASI NTB sebentar lagi akan melakukan pergantian pucuk pimpinan. Menjelang pemilihan Ketua PASI NTB, pihak pelaku olahraga di NTB berharap figur yang memimpin PASI NTB kedepan harus memiliki tanggungjawab moral dan mau berkorban untuk kemajuan prestasi olahraga atletik. Demikian dikatakan pelaku dan olahraga NTB, Ahmad Quroni menanggapi rencana Musprovlub PASI NTB dalam bulan Maret ini. Roni yang juga Sekretaris Pencab PASI Lobar, kepada Suara NTB, Kamis (11/1) kemarin menjelaskan bahwa cabang olahraga atletik merupakan cabor yang selalu membanggakan marwah NTB di kancah nasional maupun internasional. Karena merupakan olahr-
aga unggulan NTB, maka kata Roni cabor atletik harus dipimpin oleh figur yang benar-benar mau berkorban dan serius memikirkan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga atletik. “Siapa pun figur calon ketua atletik harus orang yang yang mau berkorban untuk kemajuan prestasi olahraga NTB khususnya di atletik,” ucapnya. Menurut Roni, bila cabor atletik dipimpin oleh figur yang tidak memiliki komitmen memajukan olahraga atlet. Maka akan mengancam prestasi atlet-atlet atletik yang sudah berbicara di nasional hingga internasional. Dijelaskan Roni, pemilihan Ketua PASI NTB harus mendapat perhatian semua pihak. Pasalnya dari sejumlah cabor yang menjadi andalan NTB saat ini, Atletik memili-
ki peluang besar untuk menyumbang medali emas terbanyak di PON 2020. Seperti di PON sebelumnya atletik selalu memberikan kontribusi medali emas paling banyak. Dimisalkan pada PON 2012, atlet berhasil menyumbangkan tujuh emas, dan di PON 2016 cabor atletik meraih lima emas. Kedepan, kata Roni, orang yang memimpin PASI NTB harus mampu meningkatkan perolehan medali emas atletik di PON. Bila sebelumnya cabor atlet meraih lima emas , maka di PON 2020 harus lebih baik lagi. Ditambahkannya, figur yang memimpin atletik tidak harus berusia tua. Tapi figur ketua PASI NTB juga bisa dari kalangan muda dan memiliki tanggungjawab moral dan siap berkorban untuk pembinaan olahraga atletik. (fan)
Proyek Kantor Bupati Loteng
Hakim Diminta Batalkan Keputusan Pokja
Mataram (Suara NTB) Pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah digugat PT.Damai Indah Utama (DIU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Isi gugatan terkait proyek pembangunan Kantor Bupati yang dilelang Dinas PUPR Lombok Tengah tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp 213.710.000.000. Sidang masuk materi perkara Kamis kemarin di PTUN Mataram, Kamis (11/1). Hadir kedua pihak, tergugat diwakili Bagian Hukum Setda Loteng dan penggugat PT DIU diwakili kuasa hukumnya Hijrat Prayitno, SH.,MH. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pulung Hudoprakoso, SH, anggota Rahmi Afriza, SH.,MH dan Retno Ariyani, SH. Hijrat menjelaskan, dalam gugatannya yang terdaftar dengan No 181/g/ 200/PTUN.MTR, meminta hakim TUN untuk membatalkan keputusan elektronik Pokja 55.A PBJ Setda Loteng. Keputusan itu tentang
hasil lelang yang memenangkan PT BA yang menawar dengan harga Rp 208.270.858.000. ‘’Kemudian, agar hakim memerintahkan tergugat untuk mencantumkan dalam adendum mengenai masa sanggah kualifikasi,” kata Hijrat Prayitno. Dia juga meminta hakim menyatakan membatalkan dua adendum lelang, yakni adendum ke-1 pada 5 Oktober 2017 dan adendum ke-2 pada 6 Oktober 2017. “Kita minta skorsing pelaksanaan proyek. Yaitu penandatanganan kontrak ditunda dulu sampai ada keputusan dari PTUN Mataram,” sebutnya. Sementara pihak tergugat diberi kesempatan untuk menjawab materi gugatan. Namun karena bahan tidak siap, akhirnya sidang ditunda pekan depan, untuk mendengarkan tanggapan tergugat. PT DIU sebelumnya menjali kerja sama operasional (KSO) dengan PT Adhi Persada Gedung menggugat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lombok Tengah.
Penasehat hukum, PT DIU, Muchtar Moh Saleh menjelaskan, kliennya yang mengadakan KSO dengan PT Adhi Persada Gedung mengikuti tender yang menurutnya dipersulit. “Di sana ada adendum lelang sebanyak dua kali. Antar adendum jaraknya hanya satu hari,” ujarnya. Selain itu, ada persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam rencana anggaran biaya dan rencana kerja syarat-syarat. “Adendum itu menyulitkan klien kami karena tidak ada masa sanggah,” sesalnya. Menurut Hijrat, hal itu merugikan kepentingan kliennya dan bertentangan dengan Perpres No 4/2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No 54/ 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam adendum kedua, lanjut dia, ditambahkan persyaratan alat pancang 240 ton dan bor pile. Muchtar menyebut, hal itu melanggar asas pemerintahan yang baik. “Khususnya penyalahgunaan wewenang,” ucapnya. (ars)
PT BAL Atasi Kesulitan Air Bersih di Trawangan dan Meno Dari Hal. 1 Sementara presentasi teknologi beach well atau sumur pantai yang sudah dipaparkan perusahaan di hadapan pemerintah provinsi dan KLU bahkan di Kementerian Kelautan. ‘’Sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 aman - aman saja karena izin SIPA masih menjadi wewenang Pemda kabupaten/kota. Permasalahan timbul setelah izin SIPA tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota, melainkan pemerintah provinsi. Pemprov mempersoalkan teknik beach well atau sumur pantai dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur soal itu,’’ sambungnya. Menurut Arlie, pada September 2015, pihak PT BAL menggelar rapat dengan Pemda KLU dihadiri Bio Hukum Pemda, Direktur PDAM KLU, akademisi dari Unram dan lainnya membahas tentang izin SIPA. Hasil rapat, Pemda KLU saat itu meminta PT BAL mengurus izin SIPA ke Pemprov NTB karena bukan lagi wewenang kabupaten. Saat rapat
berlangsung, perusahaan juga menawarkan retribusi yang akan diberikan ke daerah agar terjadi mutualisma atau saling menguntungkan. Dijelaskan, dalam UU Nomor 25 tahun 2008 tentang Penanaman Modal pada pasal 14 angka 2 huruf b disebut bahwa pemerintah wajib melindungi penanam modal sejak dari proses pengurusan izin sampai berakhirnya masa penanaman modal. Teknik Beach Well atau pengeboran sumur air laut ini menurut Arlie berdasarkan analisis dampak lingkungannya tidak memiliki dampak ekologis. Meski beberapa peralatan PT BAL di Trawangan telah disita oleh pihak Pengadilan Negeri, namun oleh pihak Pemda masih diminta untuk tetap melakukan aktivitas penyediaan air bersih ke masyarakat. Ini juga yang menurutnya membuat investor itu kebingungan memahami alur investasi di daerah. Arlie mempertanyakan, di satu sisi Pemda meminta agar aktivitas perusahaan terus beroperasi, sementara PT BAL sudah disita oleh PN. Lantas
ke mana biaya operasional perusahaan dan tarif air itu? Melalui surat bernomor 800/597/KUM/2017 tertanggal 28 Desember 2017, Bupati KLU, H. Najmul Akhyar bersurat kepada Gubernur NTB, meminta kebijakan agar gubernur memberikan izin sementara atas pengelolaan air bersih oleh PT BAL. Hal ini untuk menjamin pelayanan dan ketersediaan air bersih serta mengantisipasi adanya krisis air bersih. Perusahaan juga menyisihkan cost social, setiap tahun tetap menyalurkan dana CSR sebesar 2,5 persen dari keuntungan, pendidikan gratis untuk masyarakat dua gili, air bersih gratis untuk sarana peribadatan. Selain itu, PT BAL adalah perusahaan yang taat membayar pajak, dibuktikan dengan setoran pajak ke negara sebesar Rp 1 miliar lebih per tahun. Sebagai perusahaan asing yang menginvestasikan modalnya di wilayah NTB, Humas PT BAL ini berharap pemerintah daerah untuk melindungi investor dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi. (*)
2018? Akrin belum bisa membeberkan. Pasalnya dua nama pelatih dan atlet itu masih akan diusulkan ke KONI NTB. Setelah disetujui oleh KONI NTB baru akan disebutkan dua nama pelatih dan atlet itu. Sementara, alasan penambahan pelatih karena banyaknya jumlah atlet atletik yang masuk Pelatda. Sehingga perlu penanganan serius
oleh pelatih yang memadai. Sebagaimana diketahui sebelumnya, atlet atletik yang masuk dalam Pelatda sebanyak 13 atlet dan ditangani tiga pelatih. Dengan diusulkan penambahan atlet di Pelatda tahun 2018, pengurus pun menambah armada pelatih. Dengan harapan semua atlet bisa ditangani dengan maksimal. (fan)
Pemprov Tinggal Selangkah Peroleh Rekomendasi Mendagri Mataram (Suara NTB) Mutasi puluhan pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB masih tertunda akibat belum keluarnya rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Surat permohonan rekomendasi melakukan mutasi saat ini sudah berada di meja Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. ‘’Menurut informasi sudah masuk ke Sekjen Kemendagri. Mudah-mudahan segera. Karena (untuk mutasi) ini harus menteri yang tanda tangan. Tinggal satu langkah. Kita berharap segera selesai ini,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/1) siang. Ditanya kapan ada kepastian dilakukan mutasi, Fathurahman menyatakan tak bisa dipastikan. Mutasi bisa dilakukan setelah rekomendasi Mendagri keluar. Ia mengaku terus memantau dan berkoordinasi dengan Kemendagri mengenai hal tersebut. Rekomendasi Mendagri ini lama keluar lantaran banyaknya Pemda kabupaten/ kota maupun provinsi yang juga mengajukan permohonan untuk menggelar mutasi karena termasuk daerah yang menggelar Pilkada 2018. ‘’Itu makanya kita pantau
terus kita komunikasi dengan Pak Direktur. Karena banyaknya kabupaten/kota seluruh Indonesia yang juga provinsi yang mengajukan permohonan, ratarata dari 171 daerah yang Pilkada,’’ katanya. Sementara itu, untuk mutasi ratusan kepala sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB yang dilakukan pada Rabu (10/1) lalu, Fathurahman menegaskan sudah sesuai ketentuan yang ada. Karena kepala sekolah bukan jabatan struktural maka tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan seorang guru. Sehingga pengangkatannya cukup dengan SK Gubernur. ‘’Kecuali dia struktural diminta kita untuk meminta rekomendasi Mendagri,’’ terangnya. Mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini mengaku sudah berkonsultasi sebelum melakukan mutasi kepala sekolah tersebut. Dari sisi aturan tak ada persoalan karena bukan mutasi pejabat struktural. ‘’Yang kita minta rekomendasi Mendagri itu pengisian jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas. Kalau jabatan kepala sekolah ini kan tugas tambahan. Kalau ini fungsional, tidak lepas dari jabatan guru itu,’’ tandasnya. (nas)
Aktivitas Politik Diproyeksikan Sumbang Pertumbuhan Ekonomi 0,12 Persen Dari Hal. 1 misalnya survei konsumen, kredit juga mengalami peningkatan meskipun belum terlalu signifikan. Berbagai aktivitas politik diyakini akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Sementara Ekonom yang juga Dosen Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, dapat memastikan saat Pilkada serentak nanti, transaksi ekonomi akan mengalami peningkatan drastis. Pelaku usaha lokal diharapkan mengambil momentum untuk berbenah, siapkan produk dan layanan terbaik. Ada bebrapa sektor yang diperkirakan akan berdampak langsung, antara lain travel (transportasi), perbankan, makanan dan minuman, konveksi dan pakaian, media cetak dan online, percetakan, hotel dan restoran. ‘’Bila ingin buat kaos seragam pakailah kaos khas lokal, belilah makanan lokal,
buah-buahan lokal. Kita punya nanas, salak dan jeruk serta rambutan. Pakailah air kemasan lokal. Tim sukses dan orang lapangan butuh kopi, pakailah Kopi Tambora, Kopi Rinjani dan sejenisnya,’’ pesannya. Selain itu, bila lapar, direkomendasikan menikmati makanan di kawasan kluster makanan lokal. Di Mataram ada Pantai Gading, di KLU ada ikan bakar Nipah. Di Sumbawa ada Pantai Goa, di Bima ada Amahami. ‘’Para politisi bantu kondisikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat dengan mengarahkan aktivitas ke sana. Masih ada 1001 cara lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Asal para politisi mau sedikit perhatian. Semoga Pilkada serentak menjadi kebahagiaan banyak orang. Ekonomi lokal ikut tergerak naik, walau hanya sementara,’’ harapnya. (bul)
Dua Oknum ASN Pemprov Tak Masuk Kerja Selama Setahun Dari Hal. 1 ‘’Jadi, fungsi pejabat struktural eselon II, III dan IV punya kewajiban. Kita akan surati supaya lebih meningkatkan pengawasan ASN di lingkup Dinas LHK. Karena mereka banyak sekali UPT-nya sampai ke bawah di seluruh NTB,’’ katanya. Selama 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat delapan ASN lingkup Pemprov NTB. Selain itu, sebanyak 4 pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural. Raisah menyebutkan, delapan ASN yang dipecat tersebut, sebanyak 5 orang diberhentikan dengan hormat dan 3 orang diberhentikan dengan tidak hormat. Ada juga ASN yang dipecat lantaran menjadi calo CPNS. Dia adalah salah satu staf di Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Selain itu, ada juga ada juga satu ASN di BKD dan Satpol PP NTB yang dipecat lantaran indisipliner. Selama 2017 sebanyak 68 ASN Pemprov NTB kena sanksi ringan, sedang hingga berat. Kena sanksi ringan sebanyak 33 orang, sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan
penurunan pangkat 1 tahun sebanyak 16 orang. Kemudian kena sanksi berat sebnayak 19 orang. Terdiri dari penurunan pangkat 3 tahun 7 orang, pembebasan jabatan 4 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat 3 orang. Raisah menambahkan ada juga satu pejabat struktural eselon IV pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang sedang diproses pemecatannya. Pejabat tersebut terindikasi menggunakan narkoba. Ia mengatakan Pemprov sangat tegas dengan kedisiplinan ASN. Di NTB, kata Raisah, mungkin Pemprov yang paling banyak memberikan sanksi kepada ASN indispliner, tersangkut masalah hukum, asusila dan narkoba. “Kita tegas dalam kedisplinan ASN ini. Karena kalau sudah tak masuk bekerja lebih dari 100 hari, lima bulan dalam stau tahun tak pernah masuk kerja. Kita saja ndak masuk sehari sudah bingung kita. Ini ada yang sampai lima bulan tak masuk, apa yang dikerjakan. Sementara gaji tetap dibayarkan,” katanya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 12 Januari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Giri Menang (Suara NTB) PBB dan Partai Demokrat tidak bisa mengusung pasangan bakal calon (balon) pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) tahun 2018. Pasalnya, jumlah kursi dua parpol ini tak memenuhi syarat maksimal jumlah kursi minimal sembilan. Namun, kedua parpol ini pun bisa berpartisipasi sebagai pendukung bakal paslon yang sudah mendaftar ke KPU. Ketua DPC PBB, H. Lukman Mukhtar menyatakan, pihaknya memastikan PBB dan Demokrat tidak bisa mengusung bakal paslon. “Iya, memang dua yang tidak mengusung (PBB da Demokrat),” kata Ketua DPC PBB Lobar ini. Sejak awal jelasnya PBB sudah mengusung duet ZulKhair, namun karena perkembangan politik yang begitu keras di masa injury time, sehingga berubah. SK dukungan PKB ke salah satu dukungan ke paslon sudah ada, bahkan parpol ko-
alisi juga sudah dapat SK. Namun di di detik-detik terakhir keluar lag SK sehingga berubah. Sehingga pihaknya tak bisa berbuat banyak sebab untuk mengubah dukungan pun harus ke DPP. Lantas kemana arah dukungan PBB apakah, Zul-Khair, Farin-KTM ataukah Zaitun? Pihaknya belum menentukan pasangan mana yang bakal didukung. Pihaknya masih menunggu penetapan. Sebab kalau mau mendukung bakal paslon paket yang ada, namun belum ditetapkan paslon
ditetapkan KPU. Hal ini jelasnya bakal dibahas dalam rapat internal. Arah kecenderungan dukungan PBB sendiri jika melihat peta perkembangan dari awal pleno DPC ke Zul-Khair. Namun dalam proses perjalanan tidak memenuhi syarat lantaran tak ikut proses uji kepatutan dan kelayakan, sehingga DPC pun akhirnya angkat tangan. Ia menambahkan, secara final PBB belum menentukan arah dukungan sebab harus dirapatka dulu dengan internal. “Sudah kami lapor-
kan ke DPW bahwa PBB tidak mengusung di Pilkada Lobar, ini di luar kemampuan kami,” jelas Lukman. Sementara itu, H. Sulhan Mukhlis yang batal maju di Pilkada Lobar mengatakan menerima keputusan partai. Sikap gentleman ditunjukkan oleh H. Sulhan yang legowo menerima keputusan partainya tersebut tidak memilih dirinya dan pasangannya TGH Hasanain.Sulhan menganggap kegagalan maju sebagai bakal calon wakil Bupati di akhir hari pendaftaran sebagai pemberlajaran dirinya dalam berpolitik. Politisi PKB ini tetap berkomitemen untuk membesarkan partainya yang sudah mengantarkannya menjadi anggota Dewan di Lobar. ”Tetap(komitmen) di PKB. Dari awal saya bilang bahwa
harus salah satu dari kami (Sulhan Mukhlis Ibrahim atau TGH Khudari Ibrahim) yang akan diusung oleh PKB. Dan saya sudah memantapkan diri kalau tidak diusung PKB, saya tidak akan maju,” ujar Sulhan yang ditemui di ruang kerjanya. Bukan tanpa alasan dirinya memutuskan hal itu. Walaupun terdapat partai lain yang sebelum saat hari terakhir pendaftaran menawarkan mengusung dirinya dengan pasangannya di luar PKB. Namun ia memiliha tetap berkomitmen agar suara partai PKB tidak pecah. Terlebih lagi menjaga jalinan silaturahmi di kalangan Jemaah Pondok Pesantren Al Islahuddiny Kediri dan keluarga. “Tapi yang kita jaga adalah kebersamaan di internal PKB,
H. Sulhan Mukhlis jemaah dan paling penting adalah keluarga,” ujarnya legowo. Dia merasa pihaknya tidak kalah, hanya saja belum diberikan kesempatan untuk bertanding. Dirinya mengaku akan mengamankan perintah partai, sebab dirinya dianggap tidak
(Suara NTB/her)
Demokrat dan PBB Tak Bisa Usung Bakal Calon di Pilkada Lobar H. Lukman Mukhtar mempunyai dukungan.” Saya kan orang yang dianggap tidak punya massa (Pendukung). Jadi di mana perintah jemaah, (ke mana) perintah komunitas (jemaah) kita di ponpes, kita akan patuhi. Karena kemungkinan besar jemaah ke paket ZulKhair,” ungkapnya. (her)
PERBAIKI JARING - Gelombang tinggi akibat cuaca ekstrem diprediksi berlangsung hingga Maret mendatang, menyebabkan nelayan tidak berani melaut. Sebagian memilih menyandarkan perahu dan memperbaiki jaring mereka, karena tidak ingin mengambil resiko. Seperti yang dilakukan nelayan di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, kecamatan Ampenan ini.
Praya (Suara NTB) Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah (Loteng) tahun ini ditetapkan naik sekitar 11 persen atau sekitar Rp 200 ribu lebih. Kenaikan UMK tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan taraf hidup dan perekonomian para pekerja swasta di daerah ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (10/1) menerangkan, saat ini besaran UMK Loteng ditetapkan sebesar Rp 1,83 juta. Naik dari besaran UMK tahun sebelumnya yang Rp 1,64 juta. “Jadi ada kenaikan sekitar Rp. 200 ribu. Dan, jika dibandingkan dengan UMP, UMK Loteng jauh lebih tinggi,” terangnya. Hanya saja, kata Masrun, yang jadi persoalan ialah pada tataran aplikasi di lapangan. Di mana masih banyak perusahaan yang menerapkan
DPRD Lobar Sayangkan Berlarutnya Persoalan Perahu Nelayan di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Persoalan tambatan perahu nelayan di Senggigi berlarut-larut hingga saat ini, belum ada penyelesaian terhadap persoalan yang melibatkan nelayan Lobar dengan Pemkot tersebut. Berlarutlarutnya tambatan perahu ini mengorbankan banyak pihak, baik nelayan dan parwisata di kawasan setempat. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis kepada wartawan, Kamis (11/1) menyebutkan, pemprov seharusnya turun tangan karena kewenangan kelautan ada
di provinsi. Di samping persoalan ini menyangkut lintas kabupaten dan kota. Sama seperti persoalan sampah. Perlu urun rembuk untuk mensinergikan dan menyatukan program. Kalau dilepas ke kabupaten saja tentu akan berdalih sebagian besar nelayan dari kota mataram. DPRD Lobar sudah turun ke lokasi, dan memperoleh penjelasan bahwa masyarakat sekitar menyetujui tambatan untuk perahu nelayan Kota Mataram, sebab mereka sudah dibuatkan di sekitar lokasi. “Memang harus ada turun tan-
gan provinsi untuk memfasilitasi dua kabupaten/kota, kenapa belum ada titik temu karena memang ndak pernah mau bertemu ini,’’ tegas Sulhan. Diakui persoalan perahu ini telah lama terjadi, namun belum ada titik penyelesaian yang jelas, sebab berapa pihak terkait tidak mau bertemu. Bagi Sulhan, perlu ada desain yang bagus sebab wilayah pantai Senggigi i banyak spot, tidak mesti di wilayah yang tumpang tindih dengan kepentingan yang lain. Persoalan lokasi tambatan perahu yang ditetapkan kerap
diterjang ombak besar, bisa disiasati dengan membangunkan pemecah gelombang. Tidak mesti di tempat yang strategis. Tinggal dihitung berapa perahu nelayan yang butuh tempat tambatan, tingga dibuatkan tempat saja. Menurutnya, persoalan ini mengorbankan banyak pihak seperti nelayan, parwisata juga berdampak. Sejauh ini ia melihat lemahnya koordinasi antara instansi terkait seperti parwisata, Dinas Kelautan, sehingga masyarakat menjadi korban. Penataan perahu ini kepentingan bersama, sebab
pastinya pengelolaan potensi kelautan dan parwisata pasti kurang maksimal. Dia menawarkan solusi, kedepan penataan kawasan Senggigi harus disinkronkan dengan penataan perahu tersebut. Ia menambahkan, pemda jangan hanya mengagungkan para tamu, sementara masyarakat menjadi korban. Artinya para turis yang datang dibangunkan fasilitas, sementara masyarakat sendiri terbengkalai. Sementara itu, Dinas Pariwisata Lombok Barat melalui Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) telah melakukan upaya penanganan perahu di kawasan Senggigi. Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi M.Ed menerangkan, khusus masalah sampan ini dibuat semacam aksi gerakan penertiban sampan. Diakui aduan terkait persoalan ini banyak yang masuk ke Dispar. Camat Batulayar, Suparlan, S.Sos menyatakan bahwa persoalan sampan ini termasuk masalah klasik yang belum bisa selesai. Ia meminta agar semua pihak terkait serius, sebab pengalamannya belum ada keseriusan, sehingga tidak ada tindaklanjut pascaeksekusi. Ia mengaku kecewa karena rencana pemasangan plampung untuk perahu, namun anggaran yang sudah ada justru hilang. “Solusinya sebenarnya sederhana, kita serius betul-betul action,” jelasnya. (her)
upah masih di bawah UMK yang ditetapkan tersebut. Sehingga kedepan, pihaknya akan lebih memperketat pengawasan di lapangan. Supaya penerapan besaran UMK bisa benar-benar dipatuhi. Terutama bagi perusahaan-perusahaan skala besar dan nasional, sudah menjadi kewajiban untuk mengupah para pekerjaannya sesuai UMK yang berlaku. Dan, sejauh ini hampir seluruhnya sudah menerapkan standar upah tersebut. “Tinggal memang jadi persoalan, perusahaan skala lokal. Itu yang masih sulit untuk menerapkan UMK,” imbuhnya. Pihaknya pun bisa memaklumi. Karena dari sisi kemampuan perusahaan, masih belum bisa memenuhi standar upah sesuaai UMK. “Tapi yang pasti kita sudah berikan himbauan supaya dalam penentuan upah menggunakan standar UMK,” tandasnya. Pihaknya bisa saja memaksa perusahaan-perusahaan lokal tersebut untuk memenuhi standar upah pekerja sesuai UMK. Namun yang jadi per-
H. Masrun soalan ialah dampaknya. Bisa-bisa perusahaan tersebut mengurangi jumlah pekerjannya untuk bisa memenuhi standar upah yang ada. Kalau sudah demikian, yang susah juga pemerintah daerah. Karena dengan pengurangan pekerjaan tersebut jelas akan menambah pengangguran di daerah. Dan, itu artinya beban bagi pemerintah daerah. “Terpenting kita sudah ingatkan, karena bagaimanapun aturan harus dilaksanakan,” ujar Masrun. (kir)
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/cem)
Disnakertrans Loteng Perketat Pengawasan UMK