Edisi Rabu,11 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 11 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 35 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Amaq Asrul: Jangan Kerdilkan Pemuda PEMUDA adalah generasi penerus bangsa. Pemuda menjadi bagian dari elemen bangsa yang harus diberikan ruang untuk mengembangkan diri. Pemuda jangan dikerdilkan. Pemuda jangan dianggap rendah dan biasanya hanya mendatangkan masalah. Karena pemuda, memiliki kemandirian berpikir.

Demikian pandangan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul, alias Papuk Abada. Diwawancarai beberapa waktu lalu usai menghadiri acara yang digagas oleh pemuda di Lombok Barat, calon Gubernur NTB dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok ini menyatakan pemuda itu sedang belajar. Tidak bisa sepenuhnya kemudian disalahkan saat pemuda sedang melakukan sesuatu yang dalam pandangan orang tua salah.

Pemuda sedang belajar. Belajar dari dunia pendidikan yang sedang ditempuhnya. Belajar juga dalam kehidupan dan lingkungannya.

Usia pemuda itu adalah usia perkembangan. Masa perkembangan pemuda itu jangan diganggu dan dipaksakan mengikuti pola pikir para orang tua.

Bersambung ke hal 15

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH Athar Izzuddin: Ali BD Sosok yang Bertanggungjawab CALON Gubernur Independen Dr. H. Moch. Ali BD didukung oleh semua lapisan kalangan masyarakat. Tidak memandang latar belakang organisasi, golongan atau kelompok, masyarakat hanya menilai sosok pria yang disapa Amaq Asrul tersebut.

Hal ini diungkapkan TGH Athar Izzuddin Pengurus Ponpes Jami’ Islamiyah Pancor Lombok Timur. TGH. Athar mengaku, ia kenal dengan Ali BD itu sudah dari dulu, sebelum ia bangun pondok pesantren, sekitar tahun 1990.

Bersambung ke hal 15

Proyek Gagal Konstruksi Diusut APH

Sterilisasi Lokasi Debat Cagub DEBAT kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berpotensi terjadi konflik. Mengantisipasi hal itu, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli memerintahkan jajarannya untuk mengatensi serius pelaksanaannya.

“Di tempat debat dan sekitarnya, harus steril.

Tidak ada barangbarang seperti pentungan, kayu, ban bekas, batu, bata, atau bahkan penjual bensin eceran,” ujarnya menanggapi hasil evaluasi pengamanan Pilkada Serentak 2018.

Firli Bersambung ke hal 15

Bendungan Arahmano disetujui untuk dikerjakan dengan hajat bisa mengairi areal persawahan meliputi petani di tiga desa. Yakni Lenangguar, Tatebal dan Ledang.

Tetapi kenyataannya jangankan untuk tiga desa, petani Desa Lenangguar saja sampai hari ini belum bisa memanfaatkannya.

Sementara Camat Lenangguar, Surianto mengaku sudah pernah melakukan pengecekan ke bendungan setempat bersama masyarakat pada Januari 2018 lalu. Karena di akhir Desember 2017 lalu bendungan diterjang banjir, sehingga bendungan tidak bisa dimanfaatkan. Pihaknya pun juga sering mendatangi pihak BWS di Sumbawa, hanya saja tidak pernah bertemu.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Proyek pembangunan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ropang yang gagal tahun 2017 lalu diduga akibat perubahan lokasi. Proyek milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini tidak dapat tuntas, realisasinya sekitar 5 persen hingga akhir tahun anggaran.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, proyek pembangunan Kantor KPH ini gagal akibat adanya perubahan lokasi. Semula lokasi pembangunan Kantor KPH Ropang ini berada di pinggir jalan lintas Sumbawa.Namun belakangan, lokasinya diubah ke kawasan hutan.

Sumber Suara NTB yang enggan disebutkan namanya mengatakan kontraktor tentunya tidak akan mau melaksanakan proyek tersebut. Karena berimplikasi terhadap penambahan biaya. Terlebih, pada lokasi proyek yang baru, tanahnya agak miring. Sehingga perlu diratakan sebelum dilakukan pembangunan.

Hal ini tentu akan menambah biaya disamping tambahan biaya-biaya lainnya seperti mendrop bahan-bahan bangunan.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/4) siang membantah jika ada perubahan lokasi yang menyebabkan proyek tersebut gagal. Ia menegaskan, lokasi pembangunan proyek tersebut tetap seperti perencanaan awal.

Bersambung ke hal 15

Pemangong, Desa Lenangguar, Abdullah, S.Pdi menjelaskan, manfaat bendungan belum dirasakan masyarakat petani. “Kantong lumpur dan pintu sayap sebelah kiri serta kantong lumpur sebelah kiri pernah dipasang. Tetapi tidak kuat dihantam banjir sehingga jebol. Sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan,” ungkapnya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Jika tak kunjung membaik, pihaknya berharap aparat penegak hukum segera bertindak. Karena terkait proyek ini diakuinya juga sudah dilaporkan sebelumnya. “Kami mohon penegak hukum melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat kondisinya,’’ pintanya.

Kades Lenangguar, Asraruddin menyampaikan,

SDM Bank NTB Makin Mantap Jelang Konversi

(Suara NTB/dok)

40 Persen Warga Miskin

(Suara NTB/dok)

Proyek Gagal Dinas LHK, Kontraktor Di-’’blacklist’’

Bendungan Arahmano yang terletak di Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, diduga bermasalah. Proyek yang disebut menghabiskan anggaran miliaran rupiah hingga kini belum bisa dimanfaatkan alias terindikasi mangkrak meski sudah menghabiskan Rp 36 miliar. Padahal pembangunan memakan waktu bertahun-tahun, dimulai sejak 2010.

Tahun 2017 ada tambahan anggaran yang pengerjaannya dimulai sejak Maret hingga Oktober lalu dan ada perpanjangan waktu hingga Desember. Tetapi sampai sekarang belum juga dirasakan manfaatnya. Padahal hajatnnya untuk mengairi lahan di desa Lenangguar, Tatebal dan Ledang.

Tokoh pemuda di Dusun

TO K O H

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Infrastruktur strategis yang rusak akibat bencana mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Kualitas proyek perlu dicermati dalam kerangka penegakan hukum. Tanpa mengabaikan bencana sebagai pemicu, tapi Aparat Penegak Hukum (APH) bisa menelisik.

BERDASARKAN Basis Data Terpadu (BDT), 40 persen warga miskin di NTB berada di lingkar hutan. Dari 748.120 jiwa masyarakat miskin di NTB, sebanyak 307.510 orang atau 40 persen berada di lingkar hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, salah satu cara yang dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah lingkar hutan melalui program perhutanan sosial.

Bersambung ke hal 15 Madani Mukarom

Denpasar (Suara NTB) Konversi Bank NTB dari konvensional ke Bank Umum Syariah (BUS) penuh adalah pertaruhan nama baik. Otoritaspun tak ingin, pergantian “baju” Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik masyarakat NTB ini hanya sekadarnya.

Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank NTB yang dimagangkan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Mataram. Selasa (10/4) kemarin, giliran OJK Wilayah Bali Nusra yang memantau langsung kesiapan SDI Bank NTB yang dimagangkan di BSM Wilayah Bali Nusra.

Pimpinan OJK Wilayan Bali Nusra, Hizbullah, didampingi Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dan salah satu Komisaris Bank NTB, H.M. Nur mendatangi BSM Kantor Cabang Denpasar. Rombongan ini datang untuk menguji kemampuan teoritis lima orang analis yang telah beberapa hari dimagangkan.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan melakukan dialog, layaknya sebagai nasabah dengan salah satu analis Bank NTB. Bersambung ke hal 15

CEK LAPANGAN - Pimpinan OJK Wilayah Bali Nusra, Hisbullah (paling tengah) didampingi Kepala OJK NTB, Farid Faletehan (ke empat dari kiri) dan Dirut Bank NTB, H. Komari Subakir (ke empat dari kanan) beserta jajaran BSM Denpasar saat dilakukan cek lapangan analis Bank NTB.

(Suara NTB/bul)

Dua Bendungan Besar, Solusi Ahyar-Mori untuk Lotim Selatan Selong (Suara NTB) Selama ini, pembangunan di di wilayah Lombok Timur (Lotim) tampaknya belum menyentuh semua lapisan. Buktinya, masih banyak problem mendasar masyarakat di daerah dengan jumlah penduduk terbesar ini, yang belum dibenahi oleh pemimpinnya.

Misalnya saja, problem kekeringan dan kesulitan air bersih yang kerap melanda kawasan selatan Lotim. Akibat problem ini, masyarakat pun akhirnya harus berjuang keras untuk bebas dari ketertinggalan. Tak heran kemudian jika kondisi ini akhirnya menimbulkan dampak berantai kepada sektor lainnya. Seperti pen(Suara NTB/ist) DUA JARI - Calon Gubernur didikan dan kesehatan yang kemudian menjadi penyumNTB, TGH. Ahyar Abduh menyapa para pendukung- bang buruknya Indeks Pemnya di Sakra, Lotim dengan bangunan Manusia alias salam dua jari, di Lapangan (IPM) di Lotim.

Problem inilah yang Sakra Kabupaten Lombok menjadi salah satu perTimur, Senin (9/4).

hatian utama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, saat menghadiri pertemuan terbatas tingkat kabupaten di Lapangan Sakra Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/4).

Pertemuan terbatas ini dihadiri ribuan pendukung, relawan, dan simpatisan paslon yang didukung oleh 9 partai politik ini. Kegiatan kampanye ini juga dihadiri sejumlah tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, serta tokoh pemuda Lombok Timur lainnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

Galakkan Pemanfaatan Pekarangan MELIHAT potensi pekarangan rumah warga yang masih lapang, membuat pihak kelurahan Dasan Agung Baru akan menggalakkan program pemanfaatan pekarangan rumah atau Go Green. Program ini didasari berbagai alasan yang dilatarbelakangi dari kehidupan masyarakat sekitar.

“Terutama karena masyarakat kita yang tidak bisa makan tanpa adanya sambal,” terang lurah Dasan Agung Baru, Apriadi, kepada Suara NTB, Selasa (10/4).

Hal ini tentunya dikeluhkan (Suara NTB/uul) para ibu rumah tangga, teruApriadi tama saat harga cabai mahal sehingga perlu dilakukan program ini. Rencananya, program pemanfaatan pekaranagan ini akan diadakan di lingkungan Dasan Agung Pelita karena melihat potensi lahan yang dirasa masih cukup. “Di sana lahan pekarangannya masih cukup luas untuk dijadikan tempat menanam serta masyarakatnya rata-rata merupakan pensiunan yang memiliki banyak waktu,” terangnya.

Apriadi menerangkan, kelurahan Dasan Agung Baru akan mendapatkan bantuan bibit dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram yang kemudian akan dikembangkan. “Yang akan kita kembangkan merupakan bibit sayuran dulu yang banyak dibutuhkan, baru yang lainnya menyusul,” imbuhnya. Nantinya, pihaknya akan memanfaatkan lahan kosong di dekat kantor lurah sebagai tempat pembibitan.

Jika program Go Green ini berjalan dengan baik di Dasan Agung Pelita maka tidak akan menutup kemungkinan akan menyebar ke lingkungan lainnya se-kelurahan Dasan Agung. “Kita lihat dulu bagaimana respon di sini dulu baru dikembangkan ke yang lainnya,” kata Apriadi. Ia mengatakan masyarakat lingkungan itu juga mendukung program ini karena bisa menjadi ciri khas kelurahan.

“Bukan berarti kita meniru yang lain, tapi ini memang murni gerakan dari masyarakat Dasan Agung,” jelasnya. Ia berharap adanya program Go Green ini bisa dilakukan dengans erius dan tekun oleh masyarakat. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rumdis Guru di Mataram Diduga Disewakan Mataram (Suara NTB) Sebagian rumah dinas (rumdis) guru di Kota Mataram diduga disalahgunakan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemukan indikasi praktik sewa menyewa rumdis guru dan penjaga sekolah di 300 sekolah SD - SMP di Kota Mataram.

Praktik ini menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom, Selasa (10/4), terjadi sejak lama.

Bahkan, oknum yang menempati berani merenovasi aset milik pemerintah menggunakan uang pribadi. Sementara, biaya ditarik serta kemana uang itu mengalir tidak diketahui persis.

Dia mengaku, akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat SD dan SMP menertibkan praktik tersebut.

“Yang tidak keramik, sekarang dikeramikkan. Itu yang akan kita temukan,” kata Sudenom.

Walaupun penampilan fisik telah direnovasi, ini menjadi

kerugian bagi pemerintah. Aset dimiliki berubah, sehingga jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pihaknya akan segera menelusuri persoalan itu.

Salah satunya, dengan meminta data dan mengkonfrontir pihak sekolah. “Renovasi walaupun biaya sendiri tidak akan diganti rugi. Malah merusak aset,” tambahnya.

Usulan pembenahan aset rumah dinas di sekolah sebenarnya sejak masa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yance Hendra Dirra disampaikan. Namun tidak ada respon, sehingga dibiarkan begitu saja.

Karena persoalan ini sudah

jadi temuan BPK, pihaknya akan bergerak cepat untuk menyelesaikan. Tim penelusuran aset akan mengusir bila ditemukan yang menempati rumah dinas bukan guru atau penjaga sekolah.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs.H.M. Syakirin Hukmi mempersilakan OPD teknis menyelesaikan kasus tersebut. Pihaknya hanya sebagai pembantu pengelola. Sedangkan yang mengetahui indikasi sewa - menyewa dan perubahan kondisi aset adalah Dikbud. Berbeda halnya jika OPD teknis tidak bisa menyelesaikan baru kemudi-

an diambil alih.

“Kalu penertiban urusan belakang. Pengelola akan men-

gambil sikap kalau ada masukan dari bawah,” demikian kata Syakirin. (cem)

Pemkot Mataram Awasi Ketat Operasi Koperasi NS

Penanganan Sampah Belum Maksimal KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SP.t., kecewa mendengar kabar lepasnya piala Adipura dari tangan Kota Mataram. ‘’Padahal tahun kemarin (2017, red) kita dapat,’’ katanya menjawab Suara NTB, Selasa (10/4). Namun, dia mengakui penanganan sampah di Mataram belum maksimal. Contohnya inovasi peluncuran motor sampah. Di beberapa kelurahan masih ada yang harus dievaluasi menyeluruh.

Jumlah penduduk yang (Suara NTB/dok) trennya terus bertambah, I Gede Wiska perlu dipikirkan. Sebab, kalau berbicara per lingkungan, keberadaan motor sampah ini, jelas tidak menjawab persoalan. Artinya, pengadaan motor sampah ini, pendekatannya harus berdasarkan jumlah penduduk. ‘’Saya pikir Pemkot sudah punya hitung-hitungannya menyangkut lingkungan itu termasuk jumlah penduduk dan berapa idealnya motor sampah itu,’’ katanya.

Sehingga, sampah yang ada di rumah tangga, dapat diangkut setiap hari, atau paling tidak dua hari sekali. Program motor sampah ini perlu disosialisasikan lebih intens. Wiska yakin masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana penanganan sampah dengan motor sampah tersebut. ‘’Ada yang kaget juga diminta iuran setiap bulan. Kamipun di lapangan waktu reses beberapa waktu lalu, kami jelaskan detail,’’ terang anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini.

Termasuk honor operator motor sampah dan juga anggaran Rp 50 juta hibah dari Pemkot Mataram. Ke depan, hal-hal terkait motor sampah ini, sudah harus diadakan sosialisasi di tiap-tiap lingkungan. ‘’Ada memang di beberapa lingkungan yang sudah melaksanakan sosialisasi. Tetapi masih belum maksimal menyangkut pemilahan sampah. Selama ini kan langsung ke karung ke motor sampah. Dari motor sampah ke TPS lalu dari TPS ke TPA,’’ beber Wiska.

Padahal, demikian Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, pemilahan sampah itu dilakukan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, Wiska menyayangkan adanya oknum yang berkilah bahwa lepasnya piala Adipura dari Kota Mataram karena meningkatnya standar penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup. Seharusnya, kata Wiska, berapapun standar penilaian itu, Pemkot Mataram harus siap. ‘’Makanya standar tertinggilah yang kita jadikan acuan dalam penanganan masalah kebersihan ini,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

RUMAH DINAS - Rumah Dinas di SMPN 14 Mataram yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal penjaga sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah fokus menertibkan indikasi penyalahgunaan rumah dinas guru di 300 sekolah di Kota Mataram.

(Suara NTB/cem)

MEMANCING - Warga di Kelurahan Babakan memanfaatkan waktu di sore hari untuk memancing di bendungan Babakan. Keterbatasan anggaran, bendungan yang dibangun tahun 2015 lalu tak berlanjut pengerjaannya. Pemanfaatannya selain sebagai sumber air baku, juga mengantisipasi luapan banjir kiriman dari Lombok Barat yang masuk ke Kota Mataram.

DPMPTSP Belum Terima Pelimpahan Pengurusan Izin di OPD Teknis

(Suara NTB/dok)

Cokorda Sudira Muliarsa Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum menerima pelimpahan kewenangan pengurusan izin dikeluarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Izin seharusnya dilimpahkan di antaranya yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.

Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2017 tentang struktur organisasi akan dilakukan perubahan. Demikian pula, pengelolaan perizinan yang masuk dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang pengelolaan perizinan. “Itu yang harus dievaluasi kembali,” kata Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Selasa (10/4).

Dijelaskan, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang pengelolaan perizinan akan berubah. Dan, seluruh izin dikeluarkan OPD akan dilimpahkan ke DPMPTSP. Sekarang ini kata dia, fokus mengevaluasi tupoksi serta penyederhanaan syarat dan jenis izin ke seksi yang disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2017.

Ditambahkan, evaluasi ini berkaitan dengan jangka waktu proses perizinan agar

lebih cepat. “Mana bisa dipaketkan izin yang baru. Kemudian, pola proses bidang perizinan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 138 tahun 2017,” katanya.

Dengan perubahan struktur akan merencanakan anggaran. Sebab, tim mulai berjalan bersamaan ke lapangan mengecek permohonan izin disampaikan masyarakat.

Bagaimana dengan 14 izin retail modern yang kedaluwarsa? Cok sapaan akrabnya mengatakan, kewenangan izin masih di Dinas Perdagangan.

Pihaknya tidak bisa mengintervensi, kecuali sudah dilimpahkan ke pihaknya.

“Koordinasi saya sekarang itu ke Bagian Hukum dan Ortal,” tambahnya. Sekarang ini, Dinas Perdagangan yang memiliki kewenangan mengevaluasi izin - izin yang dikeluarkan. (cem)

Sejumlah Pejabat Pensiun

Pemkot Belum Bentuk Pansel Jabatan Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram belum menerima instruksi dari pejabat pembina kepegawaian maupun Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk pembentukan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).

Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati, Selasa (10/4), cukup irit memberikan keterangan mengenai rencana lelang jabatan. Menurut pengakuannya, belum ada arahan dan instruksi sehingga jabatan lowong sementara waktu ditunjuk pelaksana tugas (Plt). “Kalau pansel belum ada arahan dari pimpinan,” jawabnya.

Tanggal 1 April pekan kemarin, satu jabatan sudah lowong di Dinas Komunikasi dan Informatika. Drs. H.L. Junaidi telah purnatugas. Sedangkan, tanggal 1 Juni mendatang menyusul Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., juga bakal pensiun. Dua posisi strategis ini diprediksi bakal lama kosong.

Nelly mengaku, pelaksanaan pansel dipastikan berlangsung lama. Pihaknya harus mengajukan izin pansel ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Dalam Negeri. “Waktunya sekarang panjang, sehingga perlu menunggu proses selesai,” tambahnya.

Kekosongan jabatan di Diskominfo, Pemkot Mataram menunjuk Asisten I, Lalu Martawang sebagai Pelaksana Tugass (Plt) Kadis Kominfo.

Martawang diketahui sudah dua kali dipercayakan mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh H.L. Indra Bangsawan di Dinas Sosial. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram sedang mengawasi secara ketat operasi koperasi NS. Tindakan tegas akan diberikan bilamana praktik di lapangan ditemukan indikasi pelanggaran. “Bisa juga ditutup kalau ada masalah,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra dikonfirmasi, Selasa (10/4).

Penutupan tidak bisa dilakukan secara serta - merta. Harus ada ketetapan hukum sehingga menjadi alasan kuat. Kendati ada masalah kata Yance, sifatnya internal perusahaan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM tidak bisa mengintervensi lebih jauh. Kapasitasnya hanya memberikan pembinaan dan pengawasan secara umum.

Yance menjelaskan koperasi NS kantor pusatnya berada di Jawa Timur.

Tahun 2016, mereka membuka cabang di Kota Mataram tanpa izin dan ditutup paksa oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM NTB. Setelah ditutup, pengurus koperasi NS mengurus izin pembukaan cabang. Kewenangan pengurusan izin berada di kabupaten/kota.

Semasa Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang sebelumnya dijabat Wartan melihat kelengkapan administrasinya. Tenyata ada persoalan sehingga dikoordinasikan ke Pemprov NTB. “Diskoperindag saat itu meminta syaratnya. Salah satu syaratnya adalah ada mediasi dari berbagai pihak yang

(Suara NTB/dok)

Yance Hendra Dirra bermasalah.

Kemudian dibuatkan berita acara penyelesaian masalah ditandatangani berbagai pihak.

Kemudian, tanggal 22 Juni 2016 keluar rekomendasi pembukaan cabang dengan persyaratan lengkap,” papar Yance. Setelah berjalan semua, pada bulan Maret 2017 mereka mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) yang dihadiri berbagai pihak dan termasuk perwakilan Diskoperindag Kota Mataram.

Hasilnya mereka mengajukan perpanjangan rekomendasi yang diurus selama setahun.

Sehingga, keluar perpanjangan rekomendasi pada tanggal 22 Juni 2017 dan berakhir 22 Juni 2018.

Kenyataannya ada indikasi persoalan ditemukan di lapangan. Yance menyerahkan sepenuhnya ke internal koperasi NS menyelesaikan masalah mereka. Dinas hanya memiliki kapasitas pembinaan dan pengawasan saja. (cem)

SUARA NTB

Rabu, 11 April 2018

Halaman 3

Ketua BPPD Lotim: ”East Lombok for The World” Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Tmur terus menggencarkan promosi pariwisata. Hal ini ditandai dengan beragam kegiatan yang digelar BPPD Lotim termasuk menggandeng mitra-mitra promosi wisata.

KETUA BPPD Lotim, Akhmad Roji kepada Suara NTB, Selasa (10/4) kemarin mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memajukan wisata Gumi Selaparang ini menjadi lebih mendunia.

Pembangunan pariwisata tidak bisa sendiri.

Diperlukan sinergi dengan semua pihak terkait.

“Saya Ingin bersinergi dengan semua pihak lintas ogranisasi. Tidak saja pemerintah, tapi juga masyarakat peduli pariwisata dan pegiat wisata,” terangnya. Siner-

Akhmad Roji, SE (Ketua BPPD Lotim)

gi inilah katanya yang sejatinya menjadi energi untuk membangun pariwisata.

Konsep membangun wisata dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku. Bukan sebagai penonton. Masyarakat di sekitar objek wisata telibat dalam memasarkan destinasi wisata.

Kemajuan pembangunan pariwisata ini tidak menjadi pemilik para pemodal. Masyarakat sendiri yang menjadi pelaku langsung sehingga dampaknya langsung diterima masyarakat.

Jika dikuasai pemodal, maka akan banyak uang ke luar. Tapi kalau sudah masyarakatnya yang menjadi pelaku langsung,

JURNALIS POLANDIA - Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, SE bersama Mrs. Aneeth, jurnalis perempuan dari Polandia saat berkunjung ke Gili Kondo beberapa waktu lalu.

WAWANCARA - Ketua BPPD Lotim Akhmad Roji diwawancara salah satu stasiun TV Nasional sebagai mitra promosi wisata Lotim

BERSAMA PJS - Penjabat Sementara Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik saat bersama Ketua BPPD Lotim pembukaan Homestay Fest di Tetebatu

MARINE FESTIVAL - Kegiatan Marine Fest di Pantai Ekas Minggu lalu dimeriahkan dengan peresean.

Pariwisata Halal Belum Menggiurkan bagi Perbankan Syariah Mataram (Suara NTB) Geliat pariwisata halal di NTB dianggap belum relevan dengan bisnis perbankan, terutama perbankan syariah.

Pembiayaan konstruksi, misalnya untuk pembangunan – pembangunan hotel syariah belum memunculkan tandatanda yang menggiurkan.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bahkan belum mampu mendongkrak pembiayaan syariah sektor properti. Area Manager Bank Mandiri Syariah Denpasar, Ega Gardewa mengatakan, KEK Mandalika sejauh ini belum muncul investor-investor yang akan membangun hotel syariah. Padahal, BSM sendiri memiliki skim khusus untuk mendukung pembiayaannya.

“Bisa kita lihat, jarang yang bangun hotel syariah. Kami siap membiayainya kalau ada,” tegasnya.

Bisnis BSM berkembang untuk sektor pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Untuk pembiayaan yang sifatnya produktif, BSM menyediakan porsi untuk sektor pertanian, yang berkembang dengan tren cukup

positif. Misalnya di Pulau Sumbawa, pembiayaan kepada petani jagung lumayan menjanjikan kata Ega. Kendati demikian, BSM juga tetap wait and see. Menunggu dan melihat peluang-peluang pembiayaan untuk mendukung pembangunan di NTB. Terkait dengan pembiayaan hotel syariah, data milik Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah hotel berbintang di NTB pada 2015 lalu 65 unit, dan tahun 2016 jumlahnya masih sama. Demikian juga untuk hotel non bintang. Pada tahun 2015 lalu jumlahnya 882 unit, tahun 2016 jumlahnya tetap sama. Sementara pada tahun 2017, jumlah hotel bintang 83 unit dan hotel non bintang 1.145 unit. Data-data yang ada di BPS ini, dikutip dari data milik Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menyebut, izin investasi hotel syariah yang masuk hanya dua hotel. Svarga di Senggigi, Lombok Barat, dan Hotel Madani di Kota Mataram.

Selebihnya, belum ada pengajuan.

Di KEK Mandalika, sampai sejauh ini belum ada laporannya. Investor Qatar yang pernah merencanakannya. Hanya saja, belum diketahui kejelasan investasinya.

“Masih proses,” katanya.

Konsep wisata halal, dijelaskan Komisaris Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) ini, telah disediakan di KEK Mandalika. Misalnya, acuannya ke depan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung untuk wisata syariah. Tempat ibadah, tempat wudlu, arah kiblat dan serta tersedianya perlengkapan ibadah.

“Konsep yang dikembangkan mengarah seperti itu. Bagaimana standar-standar syariah dipenuhi,” demikian Gita. (bul)

Calon Dirut Bank NTB

OJK Tegaskan Tak Ada Intervensi Denpasar (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin merekomendasikan orang-orang yang profesional di gerbong baru Bank Syariah NTB nantinya.

Karena itu, otoritas memastikan tak ada intervensi apapun dan dari pihak manapun.

Intervensi terutamanya dari pemegang saham. Pimpinan OJK Wilayah Bali Nusra, Hizbullah menegaskan, yang dipilih otoritas nantinya berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan, adalah dia yang terbaik.

Pemegang saham telah mengajukan usulan nama-nama calon direksi. Terutama untuk posisi Direktur Utama, dua nama telah mengerucut. Kedua nama yang masih dirahasiakan itu diambil dari bank pelat merah (BUMN).

“Dua orang yang diusulkan ini kalau hasilnya sama-sama terbaik, kami (OJK) serahkan kepada pemegang saham untuk ditentukan pilihannya. Kalau kedua-duanya tidak layak, tidak akan kami reko-

kesejahteraan di balik kemajuan pariwisata ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kapitalisme dalam pariwisata ini harus dihilangkan. Saatnya masyarakat sendiri yang mengambil perannya. Masyarakat sendiri mengambil nikmat di balik majunya pariwisata.

Dalam kurun waktu triwulan pertama tahun 2018 ini, selain konsolidasi dan menguatkan manajemen promosi BPPD sudah menggelar acara promosi wisata. Diantaranya, Homestay Fest 2018 digelar di Tetebatu. Diundang para pelaku wisata dari domestik dan mancanegara. Diharap-

kan, event itu dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak yang mengunjungi desa-desa wisata dan menginap di homestay yang notabenenya milik masyarakat.

BPPD Lotim mendukung kegiatan ritual adat bebubus batu di Suela sebagai bagian dari kegiatan promosi budaya Sasak. Peresmian objek pariwisata, Pelambik Tourism Village. Ikut serta sukseskan event Gili Lampu bersama ratusan mahasuiswa dari berbagai daerah di nusantara.

Mengikuti Rinjani Travel Mart (RTM) di Golden Palace Hotel Mataram, di mana Ketua BPPD Lotim ketemu dengan para buyer dari nusantara dan mancanegara. Mendukung kegiatan wisata olahraga, Masbagik Bersepeda.

mendasikan,” jelas Hizbullah.

Ada Sembilan nama calon direksi dan komisaris yang telah masuk ke OJK. Dari sembilan nama itu, ada lima nama yang dibutuhkan untuk menempati posisi-posisi terpenting di Bank NTB Syariah.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan menjelaskan tahapan konversi Bank NTB dari konvensional ke syariah telah memasuki tahap terakhir. Pada 29 Maret 2019 ini, permohonan konversi telah diajukan.

Proses pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank NTB juga telah mulai dilakukan sejak sepekan lalu.

Dalam perjalanannya, dari laporan-laporan tersebut masih ada yang harus dipeperbaiki. Proses terus berjalan. Bank NTB ditenggat waktunya menyampaikan perbaikan-perbaikan laporannya pada tanggal 20 April ini.

“Memang harus ada yang diperbaiki dan akan ditunggu sampai 20 April, syarat dan pelaporan sudah harus selesai,” jelas Farid.

Ditemui saat memantau kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank NTB yang dimagangkan di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Denpasar, Selasa (10/4) kemarin, Farid mengingatkan Bank NTB harus tetap termotivasi agar dokumendokumen laporannya clear tepat waktu, sesuai target OJK. Pada 16 April ini, manajemen Bank NTB akan dipanggil ke OJK pusat untuk mempresentasikan seluruh dokumen yang dilaporkan terkait konversi. Lalu pada 17 April hingga akhir bulan ini akan dilakukan pemeriksaan kesiapan IT, operasionalnya, dan sistem pelaporannya.

“Kita harapkan akhir April ini semua selesai,” demikian Farid.

Selanjutnya, awal Mei 2018 ini, akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Kemungkinan, tahapan ini akan dilakukan di Jakarta dan Denpasar. Setelah itu, jika dipastikan tak ada persoalan. Pada Juni 2018 ini, konversi benar – benar terlaksana. (bul)

Terbaru menggelar event Marine Ecotourism Fest di Pantai Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Kawasan wisata pantai Lotim bagian selatan ini diakui memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun belum dikelola maksimal.

Jika Dompu punya event Tambora Menyapa Dunia, Sekotong Mendunia, maka Lotim untuk dunia.

“East Lombok for the word,” tegasnya. Semua yang dilakukan BPPD Lotim ini tidak lepas dari komitmen besar Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dalam memajukan pariwisata. “Terima kasih pak Ali BD,” demikian tutupnya. (rus/*)

RTM - Ketua BPPD Lotim Akhmad Roji saat mengikuti Rinjani Travel Mart di Golden Palace Hotel

MASBAGIK BERSEPEDA - Kegiatan masbagik bersepeda yang dilepas PJS Bupati H. Ahsanul Khalik.

Acara ini didukung BPPD Lotim sebagai bagian dari membangun sinergi bersama pelaku wisata melakukan promosi wisata.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

Halaman 4

Terima PKN Pusuk Sembalun

Polisi Tetapkan Tersangka Minggu Depan

Selong (Suara NTB) Setelah sekian lama menunggu, penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) akhirnya menerima kerugian mutlak atau Penghitungan Kerugian Negara (PKN) proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun dari BPKP. Terkait hal itupun, penetapan tersangka dalam kasus yang bergulir sejak tahun 2016 ini dilakukan minggu depan.

Dikonfirmasi, Selasa (10/ 4), Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK., melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK., menjelaskan jika saat ini sedang dilakukan

penyusunan terkait bukti-bukti formil maupun materil. Termasuk, melakukan analisa yuridis terkait perkara tersebut kemudian dilakukan konversi terkait hasil PKN. Adapun, kerugian negara

dalam proyek itu, dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta.

Jumlahnya berkurang karena

setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi, sehingga dikurangi jumlah kerugian negara.

Namun, dalam penanganan kasus ini, salah satu saksi yang mengetahui alur perjalanan proyek ini meninggal dunia beberapa hari yang lalu disebabkan faktor sakit yang dideritanya. “Jadi hasil audit PKN dari BPKP terkait kerugian mutlak proyek itu sudah kita terima,” ujarnya.

Selain menerima PKN itu, Satreskrim Polres Lotim juga menyampaikan ke BPKP terkait adanya gapura yang hancur setelah PKN dilakukan.

Maka dari itu, terkait gapura yang sudah hancur, pihak dari BPKP menyampaikan karena sudah terlanjur turun, maka untuk menambahkan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara serta merta. Sehingga setelah dilakukan penetapan tersangka, barulah BPKP turun lagi untuk melakukan

pengecekan terhadap fisik gapura yang sudah hancur apakah ada penambahan kerugian negara atau tidak.

Dalam kasus ini, penyidik dati Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa sejumlah pihak terkait di antaranya, ULP, tukang beserta para pekerja, serta instansi terkait. Termasuk yang tidak kalah penting untuk dimintai keterangan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (yon)

(Suara NTB/yon)

Joko Tamtomo

UNBK Hari Kedua Diwarnai Listrik Padam KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan persiapan matang pada setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada Lotim 2018. Salah satunya untuk debat kandidat yang bertarung di Pilkada Lotim rencananya dipusatkan di Kantor Bupati Lotim tanggal 18 April 2018 mendatang.

Menurut Ketua KPU Lotim, M. Saleh, dipilihnya Kantor Bupati Lotim sebagai lokasi debat, karena dinilai cukup represen(Suara NTB/yon) tatif, luas serta beberapa perM. Saleh timbangan lainnya. Nantinya, empat pasangan calon H. Haerul Warisin-H.Machsun Ridwayni (Harum), Ali Masadi-Putrawan Habib (Al-Habib), H.Sukiman Azmy - H.Rumaksi dan H.M.Syamsul LuthfiH.Najamudin Mustafa (Fiddin) akan menyampaikan visi dan misinya, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lotim.

Sementara, jika menggunakan hotel, Saleh mengaku di Kabupaten Lotim belum ada hotel yang cukup besar dan layak untuk dijadikan lokasi debat kandidat kepala daerah. Apalagi yang dihadiri langsung sejumlah pengurus partai pengusung, pendukung maupun simpatisan dari calon itu sendiri.

Kendati demikian, penetapan kantor bupati sebagai lokasi pelaksanaan debat kandidat belum final. KPU tetap membuka dan menerima masukan-masukan serta saran dari semua pihak. Apabila ada masukan untuk lokasi lain pelaksanaan debat dan diniliai cukup layak. Maka besar kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. “Silakan jika ada saran dan masukan kita tetap terima. Tapi kita harapkan secepatnya, jangan di waktu mepet mendekati pelaksanaan debat,” harapnya.

M.Saleh menambahkan, pelaksanaan debat sudah dikomunikasikan dengan empat pasangan calon. Ke empat pasangan calon menyetujui apabila pelaksanaan dilakukan di kantor bupati. “Penetapan kantor bupati menjadi lokasi debat juga bersama mereka, (paslon). Jadi sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Untuk menjaga pelaksanaan debat supaya berjalan tertib dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Dalam aturannya, masing-masing calon hanya diperbolehkan masuk bersama 100 orang pendukungnya, sehingga dari empat pasangan calon.

Terdapat 400 pendukung yang menyaksikan langsung pelaksanaan debat di ballroom kantor bupati. Selebihnya dalam debat terbuka itu, KPU Lotim akan menyediakan sebuah layar di halaman kantor bupati. Sehingga para pendukung yang turun hadir dapat menyaksikan dari layar yang sudah disediakan. (yon)

Pencetus Paten, Pemprov Kalbar Belajar ke KLU Tanjung (Suara NTB) Sebagai kabupaten yang mencetuskan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) pertama di Indonesia, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai kedatangan “tamu” dari beberapa daerah. Kali ini, giliran Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) yang mengunjungi KLU untuk melihat implementasi Paten di tingkat Kecamatan.

Sekitar 128 rombongan Pemprov Kalbar dari unsur camat seluruh kabupaten se Provinsi Kalbar dan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diterima Pemkab Lombok Utara, Selasa (10/4). Mereka ditugaskan untuk menyerap pola penerapan Paten di 5 kecamatan yang ada di KLU. “Kami membawa perwakilan dari beberapa kabupaten/ kota yang terdiri dari Asisten I, 68 Camat, kepala dinas PTSP dan staf. Kedatangan kita jauh-jauh ke sini ingin bertukar pengalaman terutama bidang pelayanan publik,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda Kalbar, Yohanes Budiman.

Provinsi Kalbar terdiri atas 14 kabupaten, 68 kecamatan. Dari 14 kabupaten/kota, hanya 2 perwakilan kabupaten yang tidak dapat mengikuti kunjungan kerja yang dijadwalkan Pemprov Kalbar.

KLU dijadikan sebagai lokasi belajar, karena dianggap telah menerapkan Paten secara baik. Terpilihnya KLU sebagai objek kunjungan juga tidak lepas dari rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dengan representasi pelayanan publik cukup baik. Sebelum menjadwalkan kunjungan, Pemprov Kalbar sudah mengumpulkan seluruh perwakilan kabupaten agar seluruhnya bisa terlibat dalam kunjungan ini.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengaku, kunjungan dari Provinsi Kalbar ini merupakan suatu kehormatan bagi KLU. Stigma positif perihal pelayanan publik di KLU tidak lepas dari cara kerja yang dibangun oleh OPD. Ia menekankan, agar seluruh pegawai OPD dapat memberikan kepastian terhadap dua pelayanan yakni pelayanan yang meningkat dan pendapatan juga meningkat. Mustahil baginya Pemda bisa menarik PAD dari masyarakat dengan pendekatan pelayanan yang buruk. (ari)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menerima perwakilan Pemprov Kalbar yang studi banding terkait masalah penerapan Paten, Selasa (10/4).

masing-masing siswa sebanyak 6.186 siswa untuk SMA dan 6.790 siswa untuk MA. Berbeda halnya dengan, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H.Azharuddin, yang menegaskan jika pelaksanaan UNBK untuk tingkat MA tidak ada kendala. Termasuk terkait adanya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kecamatan hingga sore kemarin belum ada didapatkannya atau adanya laporan dari setiap madrasah.

Dijelaskannya, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak PLN Rayon Selong supaya selama pelaksanaan UNBK berlangsung agar tidak terjadi pemadaman listrik. Hal itupun disanggupi oleh pihak PLN. “Saya belum mendapatkan laporan terkait adanya pemadaman listrik yang mengganggu pelaksanaan UNBK. Tidak ada madrasah yang melapor. Kita juga sudah koordinasi dengan PLN untuk menjamin supaya listrik tidak dipadamkan selama UNBK berlangsung,” terangnya.

Manajer PLN Rayon Selong, Arif Budiman, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Dikbud maupun Kemenag Lotim untuk menjamin tersedianya listrik selama pelaksanaan UNBK berlangsung. Adapun pemadaman yang terjadi pada hari kedua UNBK dis-

(Suara NTB/ari)

Gelar Debat Kandidat

Selong (Suara NTB) Setelah lancar pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada hari pertama. UNBK hari kedua untuk jenjang SMA/MA, Selasa (10/4) diwarnai listrik padam. Akibat listrik padam ini cukup mengganggu konsentrasi pihak sekolah maupun siswa, karena terjadi pada saat UNBK berlangsung dan jam istirahat.

Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. M. Mashun, mengakui insiden listrik padam yang mewarnai pelaksanaan UNBK di Lotim pada hari kedua yang terjadi sekitar 10 hingga 15 menit. Meski demikian, katanya, kondisi itu dapat diatasi, karena sekolah yang menjadi menyelenggarakan UNBK rata-rata sudah menyiapkan genset.

Dari hasil pantauannya, mati lampu terjadi di empat kecamatan, yakni Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Terara dan Sakra Barat. Sedangkan di bagian utara, pelaksanaan UNBK berjalan lancar. Sama sekali tidak ada gangguan baik mati lampu, gangguan jaringan maupun server pada setiap sekolah yang menyelenggarakan UNBK. Pihaknya mengharapkan pada UNBK Rabu dan Kamis besok berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

UNBK di Lotim diikuti 46 SMA dan 143 MA dengan

M. Najib

Honorer K2 Diajukan ke Kemenpan RB Tanjung (Suara NTB) Usulan tenaga honorer Katagori 2 (K2) melalui aksi hearing beberapa waktu lalu direspons Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Senin (9/4) lalu, Pemda KLU langsung mengajukan berkas usulan CPNS dari kalangan honorer K2 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., Selasa (10/4) mengungkapkan, usulan CPNS untuk tenaga guru honorer K2 diajukan. Bersama BKD, hadir pula pejabat KLU dari Asisten III Setda KLU dan Plt. Kepala Dinas Dikpora KLU, untuk mendampingi di Kemenpan RB. “Permintaan honorer K2 sudah kita tindaklanjuti, usulan CPNS dari K2 kita sudah serahkan ke Menpan RB. Bahasa surat hanya usulan untuk pengangkatan menjadi CPNS, diterima atau tidak tergantung pusat,” ungkap Najib.

Berkas usulan honorer K2 di Kemenpan RB, diajukan melalui Deputi Perencanaan SDM. Oleh Staf Deputi Perencanaan SDM yang menerima usulan, dikatakan bahwa saat ini Kemenpan RB masih menunggu kebijakan Presiden sehubungan dengan berakhirnya PP terkait pengangkatan K2. Mengingat PP yang mengatur pengangkatan K2 sebagai CPNS telah berakhir per Desember 2017 lalu. Setelah berakhirnya PP, maka untuk selanjutnya, seluruh daerah di Indonesia menunggu kebijakan dari presiden.

“Mudahan saja bisa. Kita juga sedang menunggu PP yang mengatur P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak).

Maksudnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini adalah bagian dari ASN tetapi yang membedakan P3K tidak memperoleh dana pensiun,” terangnya.

Najib berharap dengan keberadaan ASN ditambah dengan kemungkinan terekrutnya pegawai P3K, maka jumlah pegawai di KLU bertambah secara bertahap untuk memenuhi kekurangan yang ada. “Untuk saat ini Peraturan Pemerintah tentang P3K belum keluar. Semua daerah di Indonesia sedang menunggu. Umpama tidak bisa diakomodir lewat PNS, sepertinya lewat P3K bisa mengakomodir,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

BERDOA - Pelaksanaan UNBK di Lotim di hari kedua diwarnai listrik padam selama beberapa menit. Tampak siswa peserta UNBK di salah satu sekolah sedang berdoa sebelum mengikuti ujian. ebabkan karena ada sedikit gangguan di pembangkit. Namun pemadaman yang terjadi tidak terlalu lama dan terjadi pada saat jam istirahat atau ketika sesi pertama

sudah selesai.

Selain itu, pihak PLN mengharapkan seluruh sekolah yang menyelenggarakan UNBK supaya secepatnya menghubungi PLN apabila

terjadi gangguan listrik.

Pasalnya pihak PLN sudah memberikan nomor yang bisa dihubungi oleh pihak sekolah apabila terjadi gangguan. (yon)

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pansus Dam Mujur Panggil Perwakilan Petani Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Dam Mujur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (10/4) memanggil perwakilan petani Kecamatan Praya Timur. Mereka diterima di Ruang Banmus DPRD Loteng. Pemanggilan dilakukan terkait rencana pembangunan sekaligus meminta komitmen serta dukungan para petani terhadap rencana pembangunan Dam Mujur.

Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur, Suhaimi, S.H., mengatakan, pihaknya perlu untuk memanggil para petani untuk menjelaskan soal rencana pembangunan Dam Mujur. Di mana secara umum pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat maupun kalangan DPR pusat sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana pembangunan Dam Mujur.

Persoalannya sekarang tinggal kepada komitmen serta dukungan dari masyarakat dalam hal ini para petani. Mengingat, rencana pemban-

haknya siap mendukung rencana pembangunan Dam Mujur. Hanya saja, agar semua masyarakat terutama masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan Dam Mujur bisa sama-sama tahu, pihaknya berharap Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur supaya bisa turun langsung ke masyarakat.

Turunnya pansus diharapkan bisa memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan Dam Mujur, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang bertanya-tanya. “Prinsipnya kami mendukung, tapi Pansus hendaknya juga bisa turun ke masyarakat. Untuk menjelaskan soal tahapan serta rencana pembangunan Dam Mujur,” ujarnya.

Pihaknya khawatir, kalau informasi terkait pembangunan Dam Mujur disampaikan perwakilan petani, nantinya tidak bisa maksimal, karena membuat masyarakat jtidak begitu yakin. Untuk itu, dalam upaya meyakinkan petani, Pansus DPRD Loteng perlu turun langsung ke lapangan (kir)

gunan Dam Mujur sempat terkatungkatung, lantaran adanya persoalan di tingkat bawah. Di mana ada reaksi penolakan dari masyarakat walaupun secara tidak langsung dengan tidak memberikan izin kepada petugas dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I untuk melakukan pengukuran untuk keperluan penyusunan Studi LARAP tahun 2016 lalu.

Hal ini menyebabkan proses studi LARAP tidak bisa tuntas dan membuat usulan pembangunan Dam Mujur menjadi tertunda.

Jika tahun ini studi LARAP bisa selesai dilaksanakan, maka tahun depan rencana pembangunan Dam Mujur sudah bisa masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Jika sudah masuk, ujarnya, tidak butuh waktu lama pembangunan Dam Mujur sudah bisa diwujudkan. “Kalau semua elemen sudah mendukung, terutama masyarakat. Kemudian studi LARAP bisa cepat selesai, maka rencana pembangunan Dam Mujur bisa segera terwujud,” terang Suhaimi.

Sementara itu, M. Tahir, perwakilan petani menegaskan pi-

Kepastian Pelantikan Ketua DPRD Lobar Belum Pasti Giri Menang (Suara NTB) Surat keputusan (SK) dari provinsi dalam hal ini gubernur untuk persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) terpilih Imam Kafali menggantikan Hj. Sumiatun masih belum keluar. Pihak pimpinan DPRD sudah menggelar Banmus untuk proses pelantikan yang direncanakan pada hari Jumat mendatang, jika persetujuan dari gubernur sudah turun.

(Suara NTB/her) “Surat dari provinsi belum H. Isnanto Karyawan turun, sampai saat ini belum kita terima. Kita masih menunggu surat itu,” kata Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan, Selasa (10/4).

Dikatakan, pihak pimpinan DPRD sudah menggelar Banmus untuk menjadwalkan pelaksanaan sidang paripurna pelantikan Jumat nanti. Namun sampai saat ini justru surat tersebut belum keluar. Pihaknya menunggu SK yang dimaksud.

Terkait kenapa surat itu belum turun? Ia mengaku tidak tahu apa penyebabnya. Hal ini jelasnya menjadi urusan dari Golkar selaku parpol yang berhak mengisi jabatan ketua. Terkait kapan SK turun, sekwan mengaku belum tahu pasti, sebab hal ini ranah provinsi. Pihaknya mengharapkan pelantikan Ketua DPRD Lobar dilakukan sebelum HUT “Harapan kita semua, baik banmus dan Ketua DRPD terpilih bisa terlaksana pelantikan sebelum puncak HUT Lobar,” harapnya. (her)

Dewan Bakal Disidang Majelis TPTGR Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 21 unit kendaraan dinas (randis) anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2014-2019 belum dikembalikan, dari jumlah ini beberapa di antaranya hilang. Akibatnya, puluhan anggota DPRD ini pun tak bisa mengambil gaji dan tunjangan. Untuk menagih anggota dewan ini, bakal dilibatkan Majelis TPTGR, sejumlah oknum wakil rakyat akan disidang Majelis TPTGR. Kabid Aset pada BPKAD Lobar L. Gede Ramadan Ayub, mengaku, pihaknya belum menerima laporan dari Sekretariat Dewan terkait pengembalian randis DPRD. Termasuk randis yang hilang juga belum dilaporkan. “Belum dilaporkan oleh sekwan ke kami, nanti randis yang hilang ditindaklanjuti ditagih oleh Majelis TPTGR,” katanya, Selasa (10/4).

Sementara Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, H Sulhan Mukhlis menyatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan setwan dan eksekutif terkait randis. Hasilnya memang randis di Dewan harus ditarik, kecuali randis di unsur pimpinan, baik ketua dan wakil ketua, karena tidak mendapatkan tunjangan transportasi.

“Semua sudah dikembalikan, kecuali beberapa randis yang hilang dewan diminta membuat surat keterangan hilang dan surat siap mengganti,’’ klaimnya.

Diakuinya tunggakan randis ini berimbas terhadap pembayaran gaji dan tunjangan bagi dewan yang belum mengembalikan.

Karena itu dewan yang belum mengembalikan harus segera, bagi randisnya yang hilang juga diminta membuat surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat siap mengganti. (her)

Pansus LKPJ Ragukan Capaian Program Sejumlah OPD Praya (Suara NTB) Capaian program pembangunan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diragukan kebenarannya oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) DPRD Loteng. Pansus pun berencana turun langsung mengecek kebenaran hasil pembangunan. Jika terbukti ada manipulasi, Pansus LKPJ mengaku tidak akan ragu-ragu mengajukan hak angket maupun hak interpelasi kepada pemerintah daerah.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (10/4), mengatakan dalam laporan pengantar LKPJ kepala daerah yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP.,beberapa waktu lalu terungkap beberapa OPD capaiannya programnya cukup tinggi.

Bahkan ada yang sampai di atas 100 persen.

Kondisi ini, ujarnya, mengundang tanda tanya di kalangan Pansus LKPJ. Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan komisi-komisi di DPRD Loteng beberapa waktu lalu, capaian program OPD-OPD justru masih di bawah target yang ada. “Ini yang kemudian memicu dugaan, kalau ada manipulasi hasil program pembangunan di beberapa OPD tersebut,” terangnya.

Meski demikian, ujarnya, itu baru dugaan awal. Untuk membuktikan hal ini, Pansus LKPJ akan melakukan pendalaman lebih lanjut, terutama terhadap laporan dan capaian progam OPD lingkup Pemkab Loteng dengan memanggil OPD-OPD yang bersangkutan. Setelah itu, pihaknya dengan turun langsung ke lapangan. Setelah itu barulah Pansus LKPJ bisa mengambil sikap. “Kita pastikan Pansus LKPJ kali ini bekerja tidak hanya sekedar rutintas. Tapi benar-benar akan membedah capaian program yang sudah dicapaian pemerintah daerah selama tahun 2017 lalu,” tegasnya.

Disinggung program apa yang diragukan capaiannya, Samsul Qomar mengaku cukup banyak. Ia mencontohkan, program bantuan ternak berbasis rumah ibadah, kemudian program bantuan semen ke masjid serta bantuan genset. “Ini hanya sebagian kecil.

Masih banyak yang lain,” ungkapnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

BERTEMU - Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur bertemu dengan perwakilan petani, terkait rencana pembangunan Dam Mujur di gedung DPRD Loteng, Selasa (10/4).

OPD Lelet Ajukan Dokumen

Lelang Puluhan Paket Proyek di Lobar Molor Giri Menang (Suara NTB) Progres lelang proyek di Lombok Barat (Lobar) masih rendah. Pasalnya dari 96 paket proyek yang dikerjakan tahun ini, baru 30 persen atau 28 paket proyek yang masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Itupun belum tuntas lelang. Sedangkan sisanya 67 paket belum dilelang. Sementara saat ini sudah memasuki bulan April melampaui triwulan I, sehingga lelang proyek ini pun diperkirakan molor. Kondisi ini disebabkan OPD lelet mengajukan lelang ke ULP.

Heri Ramadan

Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, mengaku, jumlah paket proyek di Lobar sebanyak 96 paket dengan total nilai mencapai Rp227,7 miliar lebih. Dari jumlah paket proyek ini, bersumber dari DAU sebanyak 69 paket dengan nilai Rp158,7 miliar dan DAK sebanyak 27 paket dengan total nilai sebesar Rp68,9 miliar lebih.

Dari total paket proyek tersebut, baru 16 paket yang sudah masuk

lelang sedangkan sisanya 80 paket belum masuk ULP. Terbanyak ada Dinas PUPR dengan total 42 paket. Lambannya lelang ini disebabkan leletnya OPD menyerahkan dokumen ke ULP. “Dari jumlah ini 30 persen sudah masuk ULP, sisanya belum. Tapi progresnya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya

(hasil rapim, red),” tegasnya, Selasa (10/4).

Ia mengatakan progres dibandingkan hasil rapim Paket yang masuk ULP sebanyak 6 paket, sedang proses lelang sebanyak 10 paket. Namun saat ini progresnya jauh lebih tinggi. Lebih dirincikan lagi per OPD, puluhan proyek ini tersebar di 16 OPD. Dinas PUPR paling banyak dengan total proyek 42 paket dengan nilai Rp175,2 miliar lebih. Dinas yang dipimpin Made Artadana ini menjadi OPD yang paling banyak belum mengajukan lelang, sebab dari 42 paket terdapat 32 paket belum masuk ULP dan hanya 10 paket yang sudah masuk ULP. (her)

(Suara NTB/dok)

Zaitun Klarifikasi Sejumlah Rumdis Pimpinan Dewan Diusulkan Diganti Isu yang Menyudutkan Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 H. Fauzan Khalid - Hj Sumiatun (Zaitun) melakukan kampanye di Kediri, Senin (9/4) lalu. Paslon yang memiliki jargon Sopoq Angen ini turun bersama Ketua Tim Pemenangan TGH. Muharrar Mahfudz. Dalam kesempatan itu, Calon Bupati H. Fauzan Khalid bersama Cawabup Hj. Sumiatun menanggapi berbagai isu yang ditebarkan paslon lawan untuk menjatuhkan elektabilitas Zaitun.

Puluhan warga Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri bersemangat menyambut paslon.

Sesekali Fauzan Khalid menyalami ibu-ibu yang menontonnya dari rumah mereka.

Fauzan berkampanye di rumah salah seorang simpatisannya di ujung Kampung Dusun Karang Bedil Selatan.”Kita fokus di Desa Kediri karena kita anggap daerah rawan. Tapi setelah pembekalan tim oleh Tuan Guru Muharrar malam lalu, dan beliau langsung turun ikut berkampanye hari ini, kami berkeyakinan kuat akan menang di sini,” klaim Helmi, salah seorang koordinator desa di Tim Relawan Sopoq Angen.

Helmi lalu bercerita jumlah warga yang hadir kampanye di

Desa Kediri membeludak. “Semua tempat tidak mampu menampung warga. Mereka sampai di jalan dan gang mengikuti kampanye,” tutur Helmi.

Saat berkampanye di Gelogor, Calon Wakil Bupati Hj. Sumiatun berkampanye dengan membawa petinggi-petinggi Partai Golkar. Sementara Fauzan Khalid hadir sekitar jam 5 sore di Dusun Karang Kuripan Barat dengan didampingi Hj. Sumiatun dan TGH. Muharrar. Setelah jeda makan malam di Desa Kediri Selatan bersama simpatisannya, Fauzan Khalid bersama TGH. Muharrar beralih ke Desa Jagaraga Indah dan kemudian diakhiri di Dusun Karang Bedil. Di semua tempat, TGH. Muharrar mengajak warga untuk memilih Fauzan Khalid.

“Di antara para calon bupati, hanya Haji Fauzan yang paling mendekati ciri-ciri pemimpin ideal. Saya pun tidak akan memilih Fauzan kalau posisinya sebagai calon wakil bupati.

Pemimpin untuk konteks daerah kabupaten itu adalah bupati, bukan wakil bupati,” ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungannya, H. Fauzan Khalid tanpa diduga-duga bersilaturrahmi ke kediaman TGH. Musleh Ibrahim di Kompleks Asrama

Putri PP Al-Islahuddiny. Salah seorang sesepuh Ponpes tertua di Kediri itu menerima H. Fauzan Khalid dengan hangat.

Mereka sempat Salat Magrib berjamaah dan makan malam bersama di kediaman kakak salah seorang calon tersebut.

Fauzan dalam semua kampanyenya menuturkan banyak keberhasilan yang ia torehkan saat menjadi bupati saat ini.”Lobar dapat WTP 3 kali berturut-turut di masa saya. Tidak ada Bupati yang bisa meraihnya sebelum saya,” klaimnya.

Ia pun menuturkan bagaimana pihak lawan melakukan aneka cara untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai Calon Bupati Petahana.”Saya pernah diisukan selingkuh.

Sulit menyerang dengan itu, mereka lalu menyerang saya dengan cara hidup saya yang sederhana. Tidak cukup dengan itu, sekarang mereka menuduh saya menggelembungkan dan mengkorupsi APBD,” ujarrnya berapi-api.

Untuk isu terakhir, H. Fauzan Khalid nampak sangat keberatan. Melalui juru bicaranya, Ali Hidayat pihaknya sedang mengkaji untuk melapor balik. ‘’Ini merupakan fitnah keji yang mereka pakai,” ujar Ali Hidayat.(her)

(Suara NTB/ist)

KAMPANYE - Zaitun saat kampanye di Kecamatan Kediri, Senin (9/4) sore. Pada kesempatan ini, Zaitun mengklarifikasi sejumlah tudingan miring yang ditujukan pada pasangan ini.

Praya (Suara NTB) Kondisi rumah dinas (rumdis) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinilai sudah tidak layak. Untuk itu, muncul usulan untuk membangun rumdis yang baru untuk menggantikan rumdis lama.

“Memang ada rencana untuk membangun rumdis baru bagi pimpinan Dewan supaya lebih layak dan representatif.

Karena kondisi rumdis yang sekarang sudah tidak memadai,” ujar Sekretaris DPRD Loteng, R.Mulyatno, kepada Suara NTB, Selasa (10/4).

Saat ini, beberapa pimpinan DPRD Loteng masih menempati rumdis lama di kompleks kantor DPRD Loteng yang lama.

Namun tidak semua rumdis ditempati, sehingga pihak Sekretariat DPRD memanfaatkan sebagai tempat bekerja.

Rencana membangun rum-

dis baru bagi pimpinan Dewan muncul, karena para anggota DPRD Loteng mulai awal tahun depan sudah akan pindah berkantor di gedung yang baru, yakni di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah. Untuk mengimbangi hal tersebut, rumdis pimpinan Dewan juga perlu dipindah, supaya berdekatan dengan gedung yang baru.

Adanya rumdis baru, ujarnya, diharapkan bisa semakin mengoptimalkan kinerja pimpinan Dewan ke depannya. “Kalau tidak tahun ini, kita upayakan bisa dibangun tahun depan. Sehingga rumdis bisa ditempati beriringan dengan digunakannya gedung DPRD Loteng yang baru,” harapnya.

Sementara dalam proses pembangunan, maka pimpinan Dewan tetap akan menempati rumdis yang lama, meski nantinya, aktivitas anggota DPRD Loteng sudah pindah ke gedung yang baru di Jontlak. (kir)

Lelang Randis Diminta Terbuka Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta agar pelelangan aset, khususnya kendaraan dinas (randis) dilakukannya terbuka agar bisa diakses oleh masyarakat luas.

Jangan sampai randis yang dilelang hanya bisa diakses segelintir oknum pejabat saja.

“Kami minta agar pelelangan dilakukan secara terbuka biar masyarakat bisa mengakses, tidak hanya bagi segelintir,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. Muhammad Ismail, Selasa (10/4).

Politisi PDIP ini menyarankan kepada Pansus Penghapusan Barang Milik Daerah agar lebih mendalami lelang aset, termasuk menyangkut data randis di masing-masing OPD. Diakuinya, pelelangan menurut aturan dibolehkan, tiap lima tahun sekali bisa dilakukan lelang randis. Ia sendiri menilai pelelangan untuk menekan biaya perawatan randis yang menghabiskan anggaran besar tiap tahun.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menyatakan terkait usulan dewan agar pelelangan dilakukan terbuka

tentunya produser pelelangan memang terbuka. Pelelangan i dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Itu kan memang dilakukan terbuka, pelelangan dilakukan di KPKNL bukan di Pemda,” kata Sekda.

Sekretaris BPKAD Lobar Ketut Sandiasa menambahkan Pemda Lobar tahun ini mengusulkan sekitar 259 unit randis yang sudah tak layak pakai untuk dilelang. Masingmasing roda dua sebanyak 219 unit dan roda empat sebanyak 40 unit. Saat ini pemda masih melakukan pembahasan dan kajian usulan tersebut, sebab berapa SKPD masih belum menyerahkan data randis yang bakal dilelang.

Ia menyatakan data Randis yang diusulkan untuk lelang belum clear sebab ada beberapa OPD yang belum menyerahkan.

Ada beberapa OPD setelah dicek randisnya tidak ada, namun di neraca masih tercantum. Pihaknya pun berusaha meminta ke semua OPD untuk mengirim data randis, baik roda 2 dan 4 yang masih layak, sehingga itu digunakan untuk penganggaran biaya pemeliharaan. (her)

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir (RSMA) dengan Harian Suara NTB

Puluhan Penderita Bibir Sumbing Jalani Operasi Gratis di RSMA Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA) kembali mendapat kepercayaan sebagai tempat pelaksanaan operasi bibir sumbing gratis. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (6/ 3) hingga Minggu (8/4) ini diikuti sedikitnya 27 pasien. Dilaksanakan oleh Doctors Children’s Fund (DCF) dan klinik eSWeJe Aesthetic Center Malang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa dan rumah sakit setempat.

“Pelaksana operasi bibir sumbing gratis ini klinik eSWeJe Aesthetic Center dari Malang, disponsori oleh Doctors Children’s Fund (DCF). Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir sebagai tempat pelaksanaannya,” kata Direktur RSMA melalui Kabid Pelayanan, dr.

Arindra Kurniawan kepada

(Suara NTB/arn)

Kabid Pelayanan RSMA, Arindra Kurniawan Suara NTB, Selasa (10/4).

Dijelaskannya, dalam kegiatan sebenarnya ditargetkan melakukan operasi terhadap penderita bibir sumbing sebanyak-banyaknya. Dengan peserta dari seluruh NTB. Yang datang mendaftar ada 39 orang, dan yang datang untuk dilaku-

kan operasi dan layak operasi 27 orang. Mulai dari usia anakanak dan usia dewasa. Dari jumlah tersebut kebanyakan yang datang yang melakukan perbaikan, sedangkan penderita baru sedikit. “Operasi bibir sumbing ini kan tidak bisa sekali. Dia bisa dua atau tiga kali

untuk memperbaiki senormal mungkin. Kemarin yang datang banyak penderita lama yang perbaikan. Penderita baru sedikit yang hadir,” ujarnya.

Diakuinya, menurut keterangan ketua pimpinan klinik eSWeJe selaku spesialis bedah plastik, secara epidemiologi jumlah penderita bibir sumbing seharusnya bertambah banyak.

Tetapi yang datang mendaftar untuk melakukan operasi sedikit. Pihaknya belum mengetahui secara pasti sedikitnya penderita yang mendaftar untuk melakukan operasi. Apakah karena malu untuk mendaftar atau kurangnya informasi yang diperoleh sebelum kegiatan.

“Operasi ini sebenarnya tahun kemarin dilakukan. Biasanya pelaksanaannya di akhir tahun.

Tetapi karena tahun kemarin yang daftar sedikit kurang dari 30 orang, sehingga ditunda pelaksanaan tahun ini di awal tahun,” tukas dr. Arindra.

Operasi bibir sumbing ini,

(Suara NTB/RSMA)

Para pasien sedang melakukan pemeriksaan di RSMA. lanjutnya, rutin dilaksanakan dan RSMA dipercaya sebagai tempat pelaksanaan sejak beberapa tahun. Pihaknya tidak mengetahui apakah untuk tahun ini aka nada pelaksanaan di akhir tahun. Yang jelas, kapanpun pelaksanaannya pihaknya siap menjadi tempat

pelaksanaan. Selain menjadi tempat pelaksanaan, pihaknya juga mendukung pasca operasi.

Pihaknya menyiapkan untuk tempat kontrol dan ruangan rawat inap. “Untuk alat operasi, pihak klinik yang menyediakan. Kita dukung pasca operasi,” pungkasnya.

Pihaknya berharap, supaya kedepannya masyarakat atau penderita bibir sumbing dapat memanfaatkan adanya operasi gratis ini. Karena dokter bedah plastic ini sangat jarang dan untuk melakukan operasi di tempat lain biayanya juga sangat mahal. Diharapkan melalui kegiatan ini bisa mengurangi kelainan-kelainan yang perlu penanganan khusus. “Kedepan kalau bisa masyarakat jangan malu-malu untuk mendaftarkan lebih banyak lagi. Karena kita yakin banyak di NTB. Ini gratis dan harus dimanfaatkan,” tegasnya.

Untuk diketahui, RSMA sudah beberapa tahun menjadi tempat pelaksanaan operasi bibir sumbing. Selain itu kegiatan operasi lainnya juga pernah dilaksanakan di RSMA. Seperti operasi katarak dan lainnya.

Untuk operasi katarak, pihaknya belum mengetahui kapan akan diagendakan pelaksanaanya. (ind/arn/*)

Diduga Menyimpang, Tiga Desa di KSB Diperiksa Khusus Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) kembali melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap tiga desa di wilayah setempat karena diduga menyimpang.

Desa-desa tersebut yakni, Desa Seloto kecamatan Taliwang, desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, dan Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang.

Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (10/4) mengatakan, ketiga desa ini, ratarata bermasalah dengan sistem pengelolaan keuangan yang ada.

Salah satunya, penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawab-

kan, ada juga yang menyerahkan SPJ, tapi bukti yang diserahkan fiktif karena barangnya tidak ada.

Selain masalah tersebut ada juga pelaksanaan proyek fisik diduga tidak sesuai spesifikasi, pembangunan jembatan dan tidak bertahan lama. Dari tiga kasus tersebut, ditaksir mencapai angka

ratusan juta uang negara yang harus dikembalikan lagi ke kas daerah.

“Rata-rata pelanggarannya seperti itu, meskipun demikian kita tetap lakukan riksus dan meminta desa untuk segera mengembalikan,” ungkapnya.

Dikatakannya, ketiga desa yang saat ini tengah di-

(Suara NTB/ils)

H. Ady Mauluddin

periksa, merupakan para “pemain lama” yang rutin dilakukan Riksus setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena laporan dari warga yang tidak puas dengan hasil pekerjaan yang ada di desa. Riksus ini bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak.

Hal ini juga dilakukan supaya desa -desa yang lain tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, dalam Riksus yang dilakukan, pihaknya tetap akan mengedapankan fungsi pembinaan supaya

bisa dikembalikan. “Kita Riksus untuk meminta supaya kerugian yang ada bisa dikembalikan. Sekaligus kita mengingatkan kembali untuk tidak melakukan hal yang sama,” sebutnya.

Ia menambahkan, pengembalian kerugian negara nantinya juga tetap akan dipantau sesuai kesepatan yang ada. Misalnya dari tiga desa tersebut, ada mampu mengembalikan dalam jangka waktu satu minggu, maka tidak boleh lewat dari kesepakatan. Jika lewat dari waktu tersebut, maka pihaknya bisa

menyerahkan langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bisa diproses lebih lanjut.

Bahkan, dua dari tiga desa yang diriksus ada juga yang menantang untuk menyerahkan kasus tersebut ke APH. Terkait tantangan ini, pihaknya akan segera merampungkan hasil Riksus untuk diserahkan langsung ke APH untuk diproses. “ Kita sebenarnya tidak ingin APH masuk, tetapi karena kami ditantang ya mau gimana lagi kita tetap akan serahkan kasus tersebut ke APH ,” tukasnya. (ils) (Suara NTB/arn)

Segera Akomodir Masyarakat dalam Pendataan E-KTP Taliwang (Suara NTB)Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menyampaikan harapannya kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat terkait masyarakat yang hingga kini belum terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

KPU KSB meminta dinas terkait segera mendata seluruh masyarakat tersebut atau mengakomodirnya dalam pendataan E-KTP. Agar masyarakat bersangkutan bisa ditetapkan sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) gubernur NTB tahun 2018 ini.

“Kita masih terus menunggu komitmen Dukcapil saat ini.

Semoga kemudian sekitar 6 ribu masyarakat yang belum punya E-KTP itu bisa menyalurkan hak pilihnya di hari pencoblosan nanti,” cetus ketua KPU KSB, Khairuddin, SE kepada Suara NTB, Selasa (10/4).

Ia menjelaskan, harapan terbesar pihaknya sekitar 6 ribu masyarakat yang belum memiliki E-KTP itu bisa dituntaskan oleh Disdukcapil dan diserahkan sebelum penetapan Data Pemilih Tetap (DPT). Hal ini untuk memudahkan persiapan logistik surat suara yang akan digunakan pada hari pencoblosan nanti.

“Memang jika tidak bisa diselesaikan, maka harapan terakhir kita masyarakat bersangkutan bisa menunjukkan E-KTP-nya atau surat keterangan (Suket) pada hari pencoblosan kepada petugas TPS (tempat pemungutan suara).

Tapi kan ada resiko di sana yakni kebutuhan logistiknya.

Ingat per TPS itu tambahan surat suara hanya sebanyak 2,5 persen dari jumlah pemilih. Sementara kami lihat jumlah 6 ribu itu sangat banyak lho kalau hanya mengandalkan nanti tambahan surat suarat itu,” urai Khairuddin.

Ia menyatakan, Disdukcapil masih memiliki waktu untuk menuntaskan mengakomodir semua masyarakat

yang belum memiliki E-KTP tersebut. KPU KSB sendiri sementara ini masih terus melakukan penyusunan data pemilih sementara hasil perubahan (DPSHP) sebelum akhirnya diplenokan di tingkat kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke KPU NTB. “Kami belum menetapkan jadwal plenonya. Tapi kemungkinan antara tangga 13 sampai 19 April ini.

Nah harapan kami sebelum kami melakukan pleno nanti, Dukcapil sudah menyerahkan ke kami data masyarakat yang sudah mengantongi E-KTP supaya bisa dimasukkan dalam DPS,” harapnya. (bug)

LEPAS PESERTA - Asisten I Setda Sumbawa, H. Muhammad Ikhsan, saat melepas peserta Indonesia Rider, Selasa (10/4).

Para Pengendara, Silakan Nikmati Keindahan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd melepas peserta Indonesia Rider menuju venue (lokasi) Festival Tambora 2018, Selasa (10/4). Seraya menyampaikan selamat datang dan silahkan menikmati keindahan Sumbawa dengan nyaman. Teristimewa kepada komunitas motor dari Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTB dan juga dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Kegiatan Indonesia Rider merupakan salah satu kegiatan yang meramaikan Festival Pesona Tambora 2018. Untuk membangun kerjasama yang baik, gotong royong, serta solidaritas antar sesama riders. Keistimewaan event tersebut adalah para peserta dapat menikmati berbagai obyek wisata alam yang indah, dimana tidak semua wisatawan dapat melihatnya, karena untuk menjangkaunya harus melalui medan yang cukup menantang. Serta hanya dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan trail.

“Kami sangat senang dan merasa bangga dengan kehadiran para peserta indonesia rider di daerah kami. Semoga dengan kegiatan touring menuju kawasan Tambora ini, para riders dapat menikmati suasana alam Pulau Sum-

bawa, karena kegiatan ini pada dasarnya dihajatkan untuk mempromosikan keindahan alam yang dimiliki daerah kami, khususnya kepada para pecinta trail adventure (jelajah wisata motor) dari luar daerah,”terang Ikhsan.

Mengingat pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat diandalkan sebagai salah satu pilar pembangunan jangka panjang, dan sektor pariwisata juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Sekaligus memberikan kontribusi besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ikhsan berharap agar hajat dari penyelenggaraan event tersebut bisa menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian Festival Pesona Tambora 2018, benar-benar menjadi milik masyarakat dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa. “Khusus kepada para riders untuk tidak bosan datang ke Sumbawa, karena Sumbawa itu damai dan cantik, dan apabila para peserta telah kembali ke daerahnya masing-masing, jangan lupa untuk menceritakan keindahan Sumbawa kepada teman, sahabat maupun sanak keluarga,”kata Ikhsan. (arn)

Delapan Raperda Usulan DPRD Segera Diparipurnakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbawa telah menetapkan jadwal rapat paripurna pembahasan delapan Raperda usul inisiatif komisi dewan. Sebelumnya, telah dilakukan sosialisasi kedelapan raperda dimaksud kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DDPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami S.Ag, usai rapat Bamus, Selasa (10/4) kemarin. Paripurna pertama pembahasan Raperda pada Kamis 12 April mendatang. Untuk mendengarkan penjelasan Komisi Komisi terhadap Raperda dimaksud. Hingga nanti persetujuan Raperda sesuai yang diagendakan pada 24 April mendatang.

Setelah itu, agenda DPRD berlanjut dengan paripurna penyampaikan Laporan Keterangan Pertangguungjawaban Bupati Sumbawa tahun 2017 pada 26 April 2017. Hingga berakhir pada penetapan terhadap keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ

Bupati 2017 pada 8 Maret mendatang.

Untuk diketahui, 8 Raperda usulan DPRD yakni, Rancangan Perda tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa (Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Kawasan Pengembangan Hortikultura (Usulan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Penatausahaan Irigasi (Usulan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa); Rancangan Perda tentang Sumur Resapan (UsulanKomisiIIIDPRDKabupatenSumbawa); Rancangan Perda tentang Drainase Perkotaan dan Perdesaan (Usulan KomisiIIIDPRDKabupatenSumbawa);RancanganPerdatentangPencegahandanPenanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Usulan Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa); dan Rancangan Perda tentang Kepariwisataan Daerah (Usulan Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa). (arn)

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

Hibah Pasar Brang Bara Menunggu SK Menteri Perdagangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan pasar modern Brang Bara, Kabupaten Sumbawa sudah diselesaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Pasar setempat akan dimanfaatkan setelah adanya hibah dari pemerintah pusat.

Dimana hibah tersebut menunggu adanya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI).

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumba(Suara NTB/ind) wa, Drs. H. Arif, M.Si H. Arif menyebutkan, yang akan mengelola pasar Brang Bara adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa. Pemanfaatan pasar tersebut setelah adanya hibah ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan RI. Dimana sesuai dengan surat Menteri Perdagangan, hibah akan dilakukan paling lambat enam bulan setelah pasar dinyatakan selesai.

“Tim dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDM) melalui direktorat logistik dan distribusi sudah turun melakukan penilaian. Syarat-syarat dokumentasinya pun sudah diterima. Evaluasi sudah dilakukan, tinggal menunggu launching hibahnya,” ujarnya, Selasa (10/4).

Dijelaskannya, pembangunan Pasar Brang Bara selesai awal Januari 2018 lalu. Sesuai dengan janji dari pemerintah pusat jika tidak ada kendala, maka hibah akan dilakukan sekitar bulan Juni atau Juli mendatang. Ketika hibah diserahkan maka pasar setempat akan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda). Dimana Pemda akan mengelola dan memetik manfaat keberadaan pasar untuk PAD berupa retribusi untuk pembangunan daerah nantinya.

“Untuk mengelolanya domainnya Bapenda. Kami hanya menjawab perihal hibah. Sekarang masih menunggu hibah dari Menteri Perdagangan,” terangnya.

Sambil menunggu dilakukannya hibah, selama enam bulan sejak selesainya pasar juga menjadi waktu pemeliharaan. Jika terjadinya kerusakan yang tidak disengaja atau karena kurangnya kualitas pekerjaan, maka tanggung jawab bagi penyedia melakukan pemeliharaan.

“Alhamdulillah atas kepercayaan dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pasar modern sudah terwujud. Mudah-mudahan keberadan pasar ini dapat memberi nilai lebih,” harapnya.

Seperti diketahui, lanjut H. Arif, pasar tipe c modern Brang Bara telah selesai dibangun. Pasar ini dihajatkan menjadi pasar kebanggan dan prestisius bagi masyarakat Sumbawa. Karena selama ini belum ada pasar sekelas ini di Sumbawa. Selain itu juga dihajatkan menjadi pasar higienis.

Dimana tersedia sejumlah fasilitas untuk mempermudah masyarakat mendapatkan barang dan jasa.

“Tentu saja ini patut disyukuri oleh segenap kita. Baik masyarakat, pemerintah maupun daerah ini,” pungkasnya. (ind)

Usaha Sarang Walet Mulai Dibebani Pajak Dompu (Suara NTB) – Usaha sarang burung walet mulai menjamur diwilayah ini. Hasil yang menggiurkan dan cara kerja yang mudah jadi alasan utama mayarakat menekuninya, apalagi tidak ada beban pajak bagi para pelaku usaha. Namun demikian, mulai tahun ini para pengusaha rupaya tidak lagi bisa menikmati utuh hasil usaha tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah telah meliriknya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membebani pajak penghasilan.

Kepala Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah memastikan, tahun ini pihaknya akan mulai menarik pajak penghasilan usah sarang burung walet, dan itu telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. “Kami pastikan tahun ini sudah mulai ditarik, dan undang-undang sudah mengaturnya,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya.

Di Dompu, lanjut dia, usaha tersebut dapat dijumpai hampir disemua desa/kelurahan yang ada, bahkan sebagian dari pengusaha ada yang merelakan rumah pribadi dan komplek pertokoannya sebagai sarang walet. Dan selama itu membantu peningkatan ekonomi keluarga pihaknya mendorong untuk terus dikembangkan, terpenting ialah beban pajak harus dipenuhi guna meningkatnya pendapatan asli daerah. “Mudahmudahan hasilnya banyak dan buat daerah juga ada,” ujarnya.

Arman mengatakan, beban pajak yang akan ditagih hanya 10 persen dari nilai total transaksi hasil usaha, itupun berlaku bagi pengusaha lama yang memang sudah menikmati hasil berkali-kali, sedangkan pengusaha baru untuk sementara dibebaskan dari pajak penghasilan ini. Diakui, rencana penarikan pajak ini sempat menuai protes dari kalangan pengusaha dengan alasan pemerintah tidak memiliki hak, sebab modal dan tenaganya dari pemilik usaha itu sendiri.

“Tapi yang jelas ada undang-undang yang mengatur, bukan keinginan kita. Pemerintah memang wajib mencari sumbersumber penerimaan buat negara dan daerahnya,” jelas dia.

Salah seorang pegusaha burung walet, M. Amin dimintai tanggapannya soal rencana penarikan pajak penghasilan tersebut mengaku kesal lantaran tidak adanya pemberitahuan sejak awal. Harusnya ada sosialisasi untuk menghindari penolakan atau konflik di tengah masyarakat.

Bappenda juga diminta tidak asal menarik ketika tidak memberikan sumbangsih apa-apa untuk pengusaha. “Asal tarik pajak saja kan tidak bisa, harus ada timbal balik biar samasama menguntungkan, mungkin pembinaan atau ada bantuan-batuan untuk mendukung usaha ini,” tandasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

FUI Resmi Laporkan Pengunggah Status Berbau SARA Dompu (Suara NTB) – Forum Umat Islam (FUI) Cabang Dompu resmi melaporkan R (26) terduga pengunggah status berbau SARA di Media Sosial (Medsos), Sabtu (6/4) lalu. Laporan itu dilayangkan karena dianggap telah melecehkan agama dan umat muslim.

Ketua FUI Dompu, Muslamin mengatakan, Sabtu, 6 April 2018 Pukul 7.00 malam pihaknya resmi melapor akun facebook RB sebagai tidak lanjut temuan statusnya yang berbau sara.

“Kami mendapat informasi dan screenshot bahwa ada salah satu pengguna facebook yang melecehkan Islam dengan menulis di dindingnya,” kata dia kepada wartawan dikonfimasi, Selasa (10/4).

Mendapati status R 5 April 2018 itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, hingga tak berselang lama warga Gite ini berhasil ditangkap. Namun demikian, setelah diamankan 1x24 jam terduga dilepas dengan alasan belum ada pihak yang melapor. “Alasan dilepas belum ada yang lapor, informasi demikian dari anggota Reserse,” kata dia.

Sebelum akhirnya melapor-

kan kejadian ini, ulas Muslamin, pihaknya mendapat informasi bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan oleh salah seorang anggota Polres Dompu, Zainal Arifin. Ia pun diminta menjadi saksi bersama salah seorang rekannya.

Saat diperiksa sebagai saksi ia ditanya seputar kronologis mendapatkan informasi pelecehan agama tersebut. “Itu yang ditanya kepada kami,” ujarnya.

Menurut praktisi pendidikan ini status RB merupakan bentuk pelecehan, penghinaan dan merendahkan agama serta penganutnya. Terlebih tulisan itu sangat sensitif dan dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Atas kasus pelecehan ini pelaku telah dimaafkan namun untuk proses hukum harus tetap dilanjutkan sampai tuntas. “Jika kasus ini tidak diindahkan, langkah lain akan kami tempuh” tegas dia.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK melalui Wakapolres Dompu, Kompol. Hasbullah, SH., dikonfirmasi menegaskan, pihaknya akan tetap mempros-

es laporan FUI hingga tuntas, namun mesti ekstra hati-hati dalam penegakkan hukumnya. Karena kasus yang dilaporkan tersebut sangatlah sensitif.

“Kami tidak bisa mainmain, kami harus hati-hati.

Perkembangan saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan institusi terkait,” ujar Hasbullah.

Disinggung kebenaran informasi salah seorang anggotanya telah melaporkan kasus tersebut, Hasbullah enggan memberi keterangan resmi dan menyarankan untuk menghubungi kapolres “Hubungi saja Kapolres biar semuanya gamblang,” pungkasnya. (jun)

Harga Bahan Pokok Terus Naik

(ant/bali post)

PADAT - Foto udara pemukiman padat warga di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB. Pulau Bungin seluas 8,5 hektar tersebut dijuluki pulau terpadat di dunia dengan berbagai keunikan, salah satunya ternak kambing warga yang memakan kertas akibat langkanya rumput di Pulau Bungin.

Pemerintah Didorong Perkuat Evaluasi Dana BOS Dompu (Suara NTB) Pemerintah didorong untuk memperkuat evaluasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) agar efektivitas dan ketepatan program lebih terarah. Ada indikasi sekolah melakukan mark up data siswa untuk memperbanyak dana BOS yang di-

Nasruddin (Suara NTB/ula)

terima. Praktik ini berimplikasi hilangnya fungsi lembaga pendidikan sebagai pembentuk karakter anak bangsa.

Anggota Komisi III DPRD Dompu, Nasruddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (10/4) kemarin mengingatkan pemerintah penanggungjawab program BOS untuk memperkuat evaluasi atas programnya. Laporan data dari masing – masing sekolah tidak hanya dalam bentuk laporan searah, tapi harus dilakukan evaluasi kembali datanya.

“Pemilik program harus selektif, jangan hanya sekedar menerima laporan data dan tidak ada evaluasi yang jelas.

Kalau kemudian menerima data searah, kemudian tidak ada lagi fitback terkait monitoring dan evaluasi, praktik itu akan terjadi terus.

Kalau ini bisa terjadi, sisi monitoring dan evaluasi lemah atau sengaja dilemahkan dalam rangka untuk merealisasikan program,” kata kata Nasruddin.

Ia pun tidak bisa membenarkan ada

sekolah yang menggelembungkan data siswa agar dana BOS yang diterima lebih besar. “Kalau saya tidak bisa membenarkan hal – hal seperti ini dan ini akan merusak lembaga pendidikan itu sendiri,” katanya.

Selain itu, praktik penggelembungan data siswa untuk memperoleh biaya lebih sebagai pembodohan publik dan orientasi lembaga pendidikan bergeser. Kalau lembaga pendidikan masuk ke ranah untuk mencari keuntungan yang memanipulasi data, maka pendidikan kedepan akan hancur.

“Saya ndak bisa bayangkan kalau ini semua terjadi di semua sekolah dan ini dianggap wajar, ini akan menodai lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian pendidikan itu sebagai ajang untuk mendapatkan program yang sebenarnya tidak sesuai dengan realitas terjadi,” ungkapnya.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Dompu ini juga mengingatkan fungsi lembaga pendidikan sebagai lembaga pembentukan karakter. Tindakan asusila dan amoral terjadi melibatkan siswa sebagai pelaku sebagai dampak belum tersentuhnya pendidikan karakter. Sehingga guru didorong kreatif, tidak sekedar mentransfer pendidikan, tapi juga mentransfer karakter bagi anak didiknya.

“Guru juga dituntut membangun kedekatan dan membangun karakter anak didiknya. Ada banyak guru yang bisa membangun kedekatan dengan siswanya dan membangun karakter. Contoh baik seperti ini harus direkomendasi,” katanya.

Nasruddin juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Pendidikan dan ekonomi selalu terkait, sehingga peningkatan ekonimi kerakyatan harus jadi perhatian. “SMA/SMK merupakan proses panjang dari proses pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus kuat dan bagus, maka pendidikan menengah terkait DO dan sebagainya dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Pada pelaksanaan UNBK tingkat SMA sederajat masih ditemukan banyak siswa yang gagal mengikuti UN karena sudah DO. Beragam alasan siswa ini DO, namun didominasi oleh faktor anak sudah menikah lantaran sudah hamil duluan dan menjadi pekerja. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Harga kebutuhan bahan pokok diwilayah ini terus mengalami kenaikan. Selain dampak terbatasnya stok, hal itu merupakan fenomena biasa menjelang puasa.

Diperkirakan gejolak harga ini akan terus terjadi hingga beberapa bulan kedepan.

Salah seorang pedagang, Aminah mengaku tak bisa menekan harga penjualan bumbu dapur tersebut lantaran tingginya harga yang dipatok para pengepul dari Lombok. Pun keuntungan yang diambil tak seberapa, terpenting ialah bahan pokok seperti cabai, tomat, bawang merah dan bawang putih laku terjual ketimbang rusak.

“Kita mau jual rendah seperti biasa juga tidak bisa karena kita ambilnya mahal, untung sedikit yang penting laku daripada rusak,” kata dia kepada Suara NTB di Pasar Dompu, Selasa (10/4).

Untuk tidak mengambil bahan pokok dari Lombok lantaran harganya yang tinggi pun tak bisa dilakukan, sebab wilayah tersebut satu-satunya pemasok terbesar selama ini. Sementara hasil pertanian lokal tak ada yang bisa diharapkan. “Kalau bawang merah kan kita ambilnya dari Bima saja, Dompu ndak ada cabai juga

sedikit,” jelasnya.

Aminah menyebutkan, beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga itu diantaranya cabai rawit Rp80 ribu/Kg naik dari harga sebelumnya Rp30 ribu/Kg, cabai kriting Rp70 ribu/Kg dari sebelumnya Rp20 ribu-Rp30 ribu/Kg. Begitupun dengan tomat dari Rp8000/Kg naik Rp15 ribu/Kg, bawang putih Rp35 ribu/Kg dari sebelumnya Rp20 ribu/Kg dan bawang merah Rp30 ribu/ Kg dari Rp20 ribu/Kg. Naiknya harga beberapa kebutuhan pokok ini diperkirakan akan terus terjadi hingga beberapa bulan kedepan, bertepatan dengan datangnya Bulan Suci Ramadhan. Kendati begitu, pihaknya kini menghawatirkan terjadinya kekosongan stok bumbu dapur ini.

Pedagang lain, Nurjanah pun mengakui kenaikan harga tersebut, bahkan merata untuk semua bahan pokok.

Kendati begitu, pihaknya tidak ingin bertele-tele menjual dengan hanya meraup keutungan yang tidak seberapa. Terpenting ialah laku terjual dan tidak merugi lantaran busuk akibat dijajakan berhari-hari.

“Terutama untuk tomat ini kita jual cepat karena takut busuk,” pungkasnya. (jun)

Puluhan Desa di KSB Masih Berstatus Tertinggal Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbawa Barat mencatat setidaknya ada sekitar 35 desa yang mendapatkan predikat sebagai desa tertinggal hasil pendataan tahun 2017. Jumlah ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu yakni sekitar 28 desa.

Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes, Syaifullah S. STp, Selasa (10/4) tidak memungkiri puluhan desa yang ada di wilayah KSB masih berstatus desa tertinggal.

Terkait dengan desa-desa tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang para kepala desa terkait untuk sama- sama mengambil sikap. Sementara itu, terkait dengan bertambahnya desa dengan status tertinggal, hingga saat ini belum bisa mengetahui secara pasti apa penyebabnya.

Karena yang telah melakukan pendataan dan penentuan status desa tertinggal atau tidak adalah Kementerian terkait (PDT).

“Kita belum mengetahui secara pasti tolak ukur apa yang menjadikan desa tertinggal kita bertambah menjadi 35 desa. Tetapi kita tetap akan mengambil sikap supaya 35 desa ini bisa keluar dari status desa tertinggal,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk mengetahui desa tersebut tertinggal ada enam indikator yang harus dilihat. Indikator tersebut salah satunya tingkat perekonomian masyarakat di desa, sarana prasarana, dan akses transportasi.

Sementara itu, indikator yang banyak ditemukan di KSB yakni kondisi infrastruktur jalan dan transportasi yang belum maksimal.

Sementara untuk indikator pelayanan dasar lain seperti kesehatan, rata- rata mas-

(Suara NTB/dok)

Syaifullah ing-masing desa sudah memiliki tenaga medis, meskipun masih belum maksimal. Begitu juga dengan masalah akses pendidikan baik dasar maupun menengah juga sudah tersedia.

“Rata-rata enam indikator untuk bisa keluar dari status desa tertinggal sudah kita lengkapi.

Meskipun akses transportasi yang kita anggap belum maksimal,” ujarnya.

Seraya menambahkan, terkait dengan kondisi ini, pihaknya tetap berupaya mendorong desa-desa yang berada di status tertinggal bisa keluar. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong desa-desa untuk melengkapi infrastruktur dasar yang harus dimiliki.

Anggaran yang ada di APBDes juga akan terus didorong ke arah perbaikan sarana dan akses transportasi. Sehingga dengan pola demikian, desa yang berstatus sebagai desa tertinggal bisa semakin ditekan. Tentu pihaknya tidak akan bisa bergerak sendiri, melainkan kemauan dari para pimpinan desa (Kades) untuk keluar dari tertinggal harus semakin kuat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus kerja bersama. Desa juga diminta untuk bisa lebih maksimal lagi mengarahkan program yang ada ke pemenuhan infrastruktur dasar di desa masing-masing,” tandasnya. (ils)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

Halaman 8

Dapil Kabupaten/Kota Se-NTB Bertambah Tiga Dapil Mataram (Suara NTB) KPU RI telah menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD untuk Kabupaten/Kota se-NTB, melalui surat keputusan KPU RI nomor 281/ PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018. Dapil untuk anggota DPRD kabupaten/kota di NTB ditetapkan sebanyak 46 Dapil.

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Izzul Islam saat berkunjung ke pasar tradisional Gunung Sari. Revitalisasi pasar tradisional jadi program prioritas jika terpilih memimpin Lombok Barat.

Blusukan ke Pasar Gunung Sari

Izzul Islam Prioritaskan Revitalisasi Pasar Tradisional Giri Menang (Suara NTB) Calon Bupati Lombok Barat (Lobar) nomor urut 1 HM. Izzul Islam mengaku senang ketika blusukan ke pasar tradisional karena selalu mendapatkan dukungan semangat dan doa dari pedagang pasar.

Hal ini pulalah yang diterima Izzul saat bersilaturahim dengan para pedagang pasar tradisional di wilayah Gunungsari. Selama berada di pasar, Izzul pun menyapa para pedagang dengan senyum khasnya.

“Pada saat saya melakukan kunjungan ke pasar tradisional, saya selalu mendapatkan semangat dan doa serta aspirasi dari para pedagang,” kata Izzul kepada wartawan usai blusukan di Pasar Gunungsari, Selasa (10/4) kemarin.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, semangat dan doa dari pedagang-pedagang pasar itu terasa luar biasa karena terucap dari mereka yang tidak mengenal secara pribadi ataupun dekat. Mereka mengenal sosok Izzul, lantaran merupakan salah satu calon bupati yang berasal dari wilayah itu.

Akibatnya, keakraban dengan penuh canda tawa menyelingi kunjungan Izzul yang didampingi istrinya tersebut. Terlebih, Izzul dan istrinya memang sudah dikenal oleh masyarakat, karena kesederhanaan dan rasa dermawannya selama ini.

Tak hanya dukungan dan doa, Izzul mengaku memperoleh banyak aspirasi jika blusukan ke pasar. Menurutnya, aspirasi dari pedagang di pasar justru tidak ‘neko-neko’.

“Saya menerima banyak aspirasi dari para pedagang. Mereka banyak yang mengeluh untuk membenahi kondisi pasar tradisional ini atau meminta untuk tidak ada penggusuran pedagang,” ujar Izzul.

Terkait pembenahan pasar, Izzul berpendapat jika pasar, dalam hal ini Pasar Gunungsari sudah sangat tidak layak dari sisi bangunannya. Akibatnya, suasananya sangat tidak nyaman dan juga tercium bau yang tidak sedap.

“Saya nilai, ada kesalahan perencanaan dalam pembangunannya. Karena, pasar tradisional tidak harus bemewah-mewah dan bertingkat dibangunnya seperti sekarang ini. Yang utama itu adalah aspek kebersihan dan kenyamanan bagi pedagang dan pembelinya. Insya Allah, jika saya diamanahkan memimpin lima tahun ke depan, revitalisasi pasar tradisional yang memberi kenyamanan dan tidak becek seperti sekarang ini akan kita fokus-

kan pembenahannya,” tandas Izzul Islam. (ndi/*)

Kami KPU NTB sudah presentasi hasil uji publik di KPU RI dan ditetapkan sebanyak 46 Dapil di Kabupaten/kota di NTB,” ujar anggota KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/4) kemarin.

Suhardi menuturkan dengan ditetapkannya jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB sebanyak 46 dapil, maka telah mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang. Dimana pada Pemilu 2014 lalu, jumlah Dapil 43. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti, menjadi 46 dapil.

Kabupaten/Kota yang me-

Mantan Kasatpol PP Bima Dihukum Tiga Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Edy Darmawan dihukum penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa kasus korupsi Rp 431,85 juta itu terbukti bersalah korupsi anggaran Satpol PP Bima tahun anggaran 2014.

Ketua Majelis Hakim, Suradi menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaaan subsidair pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama tiga tahun,” ujarnya, Selasa (10/4) didampingi hakim anggota Fachrurrauzi, dan Abadi.

Selain itu, hakim juga menghukum Edy untuk membayar denda Rp 50 juta.

Apabila tidak dibayar maka Edy harus mengganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Vonis itu setara dengan tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum. Hakim memutuskan berdasarkan keterangan 19 saksi dan 76 alat bukti.

Sementara uang Rp 100 juta yang dititipkan Edy kepada jaksa, hakim memutuskan untuk disita sebagai uang pengganti kerugian negara.

Kemudian sisa kerugian negara nantinya akan dibebankan kepada tiga tersangka lain.

Menanggapi vonis terse-

but, penasihat hukum terdakwa Deni Nur Indra menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram.

“Klien kami sudah mengembalikan uang kerugian negara, seharusnya itu menjadi pertimbangan hakim,” ujarnya.

Jaksa penuntut umum Kejari Bima, Andang Setyo Nugroho akan menanggapi vonis itu setelah masa pikirpikir selama tujuh hari.

Edy terbukti bersalah menyelewengkan anggaran Pol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Edy yang menggantikan Iskandar sejak Mei 2014 mengelola anggaran Rp 2,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima.

Dalam penggunaannya terdapat penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan markup.Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan illegal logging, Operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial.

Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost.

Penyelewengan itu menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp 431,85 juta. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Mantan Kasatpol PP Bima, Edy Darmawan mendengarkan vonis hakim, Selasa (10/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

ngalami penambahan dapil tersebut yakni Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima. “Jadi di Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram terjadi penambahan penduduk. Karena itu menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kursi di dalam dapil,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Dapil Kota Mataram pada tahun 2014 lalu hanya lima Dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan menjadi enam Dapil. Kemudian di Kabupaten Dompu, pada Pemilu 2014 yang lalu ada tiga

dapil, pada Pemilu 2019 diusulkan bertambah menjadi empat Dapil. Selanjutnya di Kabupaten Bima pada Pemilu 2014 yang lalu dengan lima Dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan bertambah menjadi enam Dapil. “Itu sudah Final,” tegasnya Sementara itu di kabupaten/ kota lainnya seperti Lombok Barat (Lobar) masih tetap dengan lima dapil dengan alokasi kursi 45, Lombok Tengah tetap dengan enam Dapil dengan alokasi kursi 50, Lombok Timur (Lotim) lima Dapil dengan alokasi kursi 50, Sumbawa lima Dapil dengan alokasi kursi 45,

Sumbawa Barat 3 Dapil dengan alokasi kursi 25, Lombok Utara tiga Dapil dengan alokasi 30 kursi, Kota Bima tetap tiga Dapil dengan alokasi kursi 25.

Suhardi menegaskan KPU menyusun Dapil berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah. Perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan Dapil.

“Karena kan memang mekanismenya, KPU bikin aturan Dapil dan berdasarkan jumlah penduduk, apakah ada perubahan jumlah yang signifikan, apakah ada perubahan wilayah administrasi yang signifikan. Kalau ada kan kemungkinan bisa berpengaruh ke susunan Dapil,” tegasnya.

Terakhir disampaikan bahwa penyusunan dapil tersebut berlandaskan undang-undang No. 7 tahun 2017, di mana

(Suara NTB/ndi)

Suhardi Soud salah satunya tentang prinsip penataan Dapil diantara kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, konterminus, kohensifitas, integritas kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

Halaman 9

Tambora Berpotensi Datangkan Banyak Wisatawan Mataram (Suara NTB) Rabu (11/4) hari ini merupakan puncak acara Festival Pesona Tambora 2018.

Festival yang sudah memasuki tahun keempat merupakan salah satu festival wisata terbesar di NTB, dan juga Indonesia. Mengambil kemegahan dan nilai sejarah Gunung Tambora, festival ini masuk dalam 100 kalender event Indonesia.

Meskipun dalam satu tahun kemarin Tambora hanya mampu mendatangkan wisatawan kurang dari 2.000 orang. Namun, Pemda NTB tetap berikhtiar dengan terus melakukan promosi. Sebab

Pemda melihat Tambora ini memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan banyak wisatawan di masa mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L.Moh Faozal,

S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa semarak Festival Tambora menjadi bukti bahwa Pulau Sumbawa mempunyai potensi wisata yang bagus, terutama Dompu yang menjadi tempat digelarnya puncak acara

Festival Pesona Tambora.

“Ini membuktikan Dompu punya masa depan bagus untuk pariwisata,” ujar Faozal saat pelatihan pengelola destinasi wisata dan pengelola Tourism Informatika Center (TIC), di Dompu, Selasa (10/4).

Faozal mengajak seluruh elemen di Dompu, baik pemerintah daerah, pelaku industri wisata, dan masyarakat bahumembahu menciptakan desti-

nasi wisata yang menarik dan nyaman bagi wisatawan.

Sebab ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Tambora. Jika wisata ini berkembang, maka masyarakat sekitarlah yang akan merasakan manfaatnya.

“Kalau destinasi tidak dikelola dengan baik maka siapa yang akan datang. Pariwisata itu bisnis cerita, dia datang hari ini dan besok da-

tang lagi. Itu namanya keberlanjutan pariwisata. Kalau tidak paham dengan destinasi maka tidak ada keberlanjutan,” ujarnya.

Meski mempunyai banyak potensi wisata, Dompu masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi dalam menarik minat wisatawan. Faozal mengajak seluruh elemen di Dompu memberikan citra yang baik, bahwa Dompu itu ramah,

aman, dan nyaman dikunjungi siapapun.

Persoalan lain meliputi penunjang kepariwisataan, seperti penginapan, kebersihan, dan keramahtamahan dalam menyambut wisatawan yang datang. Sebab, ini merupakan dasar dari pelayanan pariwisata yang baik. Hal ini pula yang menjadi penunjang berkembangnya pariwisata di suatu daerah. (lin)

Pantai Tebing, Destinasi Wisata Hits di Lombok

(Suara NTB/ist)

TARI SIREH - Tari Sireh tengah diupayakan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia asal KLU.

Tari Sireh Asal KLU Diusulkan Jadi Warisan Budaya Nasional Mataram (Suara NTB) Tari Sireh merupakan salah satu tarian asal Kabupaten Lombok Utara. Tarian ini sedang diusulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda nasional oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali Nusra.

Tari Sireh telah tercatat dalam Inventarisasi Warisan Budaya Tak benda dengan nomor registrasi 2016006579, dalam domain seni pertunjukan, kategorisasi Seni Tradisi.

Kegiatan inventarisasi ini dilakukan guna memperbaharui data pencatatan warisan budaya tak benda. Sehingga Tari Sireh bisa ditetapkan sebagai Warisan Budaya Indonesia asal NTB nantinya.

Dalam kegiatan inventarisasi karya budaya ini, BPNB Bali sebelumnya telah mendatangkan penelitinya sebanyak enam orang. Semuanya bertugas untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai informasi terkait Tari Sireh. Kegiatan inventarisasi karya budaya ini dilangsungkan di Dusun Buani, Desa Bentek, Kecamatan Gangga.

“Kami berusaha untuk mencari lebih banyak lagi warisan budaya asal NTB yang akan didaftarkan menjadi warisan budaya nasional. Ini merupakan salah satu tugas kita untuk melakukan inventaris terkait warisan budaya yang kita miliki, termasuk di NTB. Karena BNPB Bali ini wilayah kerjanya adalah Bali dan Nusa Tenggara,” kata salah satu peneliti BPNB Bali, Bambang.

Pihaknya juga telah menghimpun informasi mengenai Tari Sireh dari warga KLU. Meliputi sejarah, ragam gerak, kostum, waktu pementasan serta upaya-upaya yang harus dilakukan guna melestarikan dan mengembangkan Tari Sireh.

“Semuanya kami cari informasinya. Sehingga kami benar-benar yakin dan memiliki bukti bahwa benar Tari Sireh ini berasal dari KLU, NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Kebudayaan Disbudpar KLU Arnowadi, S.Pd mengatakan bahwa dengan diterjunkannya tim inventarisasi dari BPNB Bali sangat membantu dalam upaya pelestarian budaya di wilayah KLU. Dan dengan ditetapkannya Tari Sireh sebagai Warisan Budaya Indonesia diharapkan akan memberikan dukungan positif bagi pengembangan Tari Sireh. Sehingga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi komunitas pendukung Tari Sireh serta memberikan dukungan bagi kemajuan kebudayaan di Lombok Utara.

Ia berharap semua kebudayaan yang merupakan kesenian dan budaya asli Lombok Utara dapat diinventarisir dan dapat menjadi warisan budaya nasional di masa mandatang. Hal ini karena di KLU terdapat banyak kesenian yang dapat dilestarikan.

Sementara itu, Tari Sireh sendiri dimainkan oleh beberapa orang dengan beberapa aksesori yang khas. Tariannya dilakukan dengan lembut ditemani iringan musik. Tarian ini konon sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sehingga sangat perlu untuk dilestarikan. (lin)

Hari Ini, Ada Barbeque Fiesta di Hotel Santika Mataram Mataram (Suara NTB) Hotel Santika Mataram selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. Salah satu yang bisa dinikmati hari ini di Hotel Santika Mataram adalah barbeque fiesta yang dimulai pada pukul 10.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita.

“Kami mengajak semua pelanggan untuk menikmati barbeque fiesta yang akan dilakukan pada Rabu (11/4) dan Jumat (20/4). Kami berharap semuanya bisa menikmati berbagai hidangan dan hiburan yang akan disuguhkan,” kata Asst. R&B Manager Hotel Santika Mataram, Ni Nyoman Winda Apriani.

Pelanggan yang datang juga dapat melihat proses memasak secara langsung yang dilakukan pihak hotel. Hidangan yang disajikan merupakan hidangan andalan yang menarik dan tentu saja nikmat. Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati semua hidangan yang disajikan pada hari ini.

“Hanya dengan membayar Rp 125 ribu/nett, pelanggan dapat menikmati semua hidangan yang kami sajikan,” ujarnya.

Khusus untuk anak di bawah12 tahun mendapatkan diskon sebanyak 50 persen. Sedangkan bagi pelanggan yang memegang kartu BPJS Kesehatan akan mendapatkan diskon 10 persen. Ini merupakan penawaran yang menarik, apalagi hidangan yang disajikan cukup beragam dan memiliki cita rasa yang nikmat.

“Ada live music juga nanti. Kami berharap pelanggan yang datang bisa menikmati hidangan yang disajikan ditemani dengan musik-musik yang menarik tentunya,” ujarnya.

Ada hidangan sari laut yang dimasak secara langsung dan dapat dipilih oleh pelanggan. Selain itu, akan ada pula aneka jajanan dan aneka jenis kue yang dapat dinikmati sebagai hidangan penutup. Ada pula aneka minuman yang bisa dipilih oleh pelanggan.

“Jika lebih dari lima orang bisa melakukan reservasi atau langsung datang. Kami akan sediakan tempat kepada setiap pelanggan yang datang. Kami berharap semua bisa menikmati hidangan yang kami sajikan nantinya,” harapnya. (lin)

Tanjung (Suara NTB) Lombok memiliki banyak pantai yang indah dengan karakter yang berbeda-beda. Salah satunya Patai Tebing yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Pantai Tebing merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Dusun Luk, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Belakangan destinasi ini semakin banyak dikunjungi wisatawan karena keindahannya. Bukan saja keindahan pantainya, namun tebing yang ada di sekitarnya juga menambah keindahan di pantai ini. Wisatawan dapat mandi di pantai dan berfoto dengan latar tebing yang indah.

Pantai Tebing berada di jalan utama menghubungkan Desa Bayan dan Mataram. Dari jalan raya itu ada jalan tanah sepanjang 200 meter sebagai pin-

tu masuk. Sebelum tiba di pantai, para pengujung disediakan tempat parkir mobil dan sepeda motor. Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai tebing sambil berjalan di tepi pantai dengan pasir putih yang lembut.

“Awalnya lihat-lihat di medsos, sepertinya bagus. Akhirnya saya bersama teman-teman memutuskan untuk berkunjung. Dan tempatnya bagus banget, beda dari pantai-pantai lain di Lombok,” ujarnya.

Tebing pasir itu sendiri disebut-sebut sebagai bukti letusan dahsyat Gunung Rinjani Tua atau Samalas tahun 1257. Letusan Samalas pernah diungkap dalam kajian ilmiah jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences terbitan akhir September 2013 dalam artikel Source of the Great AD 1257 Mystery Eruption Unveiled, Samalas Volcano, Rinjani Vol-

canic Complex, Indonesia (Tempo, 17/ 11/2013).

Artikel itu adalah hasil penelitian 15 peneliti gunung api dunia dengan ketua tim Franck Lavigne dari Departemen Geografi Universitas Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Perancis. Letusan Samalas dinilai terbesar pada periode 7.000 tahun terakhir. Muntahan materialnya lebih dari 40 kilometer kubik. Sementara tebing yang ada di Pantai Tebing ini disebut-sebut sebagai salah satu jejak letusan Gunung Samalas di Lombok Utara.

“Ditambah lagi ada sejarahnya, jadi saya pikir saya harus berkunjung.

Meskipun kabar itu tidak banyak orang yang tahu, tapi saya pikir sebagai warga Lombok saya harus berkunjung agar tahu,” ujarnya.

Disebutkan bahwa tebing pasir itu adalah singkapan endapan piroklas-

tik letusan Gunung Samalas. Berketebalan 50 meter, berwarna abu-abu cerah, dan membentuk struktur pelapisan dengan komponen antara lain batu apung. Singkapan itu terbentuk dari endapan awan panas, aliran piroklastik yang masuk ke laut. Awan panas yang bertemu dengan dinginnya air laut menimbulkan letusan sekunder, lalu terlontar ke daratan dan endapannya diduga membentuk bukit di Pantai Tebing itu.

Warga sekitar Pantai Tebing berencana untuk membuat cerita itu sebagai promosi untuk mendatangkan wisatawan. Sebab selain berwisata, wisatawan juga dapat melihat secara langsung jejak dari letusan Gunung Samalas yang terjadi ratusan tahun lalu. ”Semoga dari cerita ini bisa mendatangkan banyak wisatawan untuk berkunjung,” ujarnya. (lin)

(suara NTB/ist)

PANTAI TEBING - Wisatawan menikmati suasana di Pantai Tebing yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Promosi Wisata, NTB Dapat Manfaatkan Ketenaran Wisata Komodo Mataram (Suara NTB) Ketenaran pariwisata Komodo, NTT diharapkan bisa dimanfaatkan oleh NTB untuk promosi pariwisata. Terutama wisata yang ada di daerah timur NTB, seperti Bima dan Dompu. Bisa saja para pelaku pariwisata di Komodo dan Bima bekerjasama untuk membuat paket wisata. Seperti yang dilakukan pelaku pariwisata Bali dan Lombok.

Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D berharap Pemerintah Kabupaten Bima memanfaatkan ketenaran Pulau Komodo untuk mempromosikan pariwisata di daerah tersebut. Ia melihat ada peluang yang bisa dikembangkan untuk memajukan pariwisata di Bima.

“Pemerintah Kabupaten Bima agar memanfaatkan ketenaran dari Pulau Komodo saat ini untuk mempromosikan Sangeang dan Sape sebagai destinasi wisata yang menjanjikan guna dikembangkan para investor,” katanya saat membuka seminar Sakosa Tourism Investment Forum.

Seminar bertema Peningkatan dan Peluang Investasi di Bidang Pariwisa-

ta ini berlangsung di atas Kapal Perang KRI Teluk Banten 516, di Kabupaten Bima, Senin (9/4). Seminar Sangeang Komodo Sape (Sakosa) dinilai sebagai sebuah momentum strategis dalam mempercepat investasi pariwisata di NTB. Terutama destinasi wisata di Pulau Sumbawa yang tak kalah eksotiknya dengan destinasi wisata di provinsi lain di Indonesia.

Menurutnya, untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Bima, pemerintah harus menunjukkan perannya untuk menarik para investor agar mau melakukan investasi di NTB, khususnya di Kabupaten Bima.

Sehingga sektor pariwisata di daerah ini bisa semakin maju di masa mendatang.

“Selain itu, peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam menjaga stabilitas keamanan, kebersihan lingkungan, dan memberikan kenyamanan bagi para investor untuk datang berinvestasi di daerah NTB,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Pemkab Bima membangun sinergi serta kerjasama yang baik antarpemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun rencana pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bima. Ia mengapresiasi jajaran TNI AL yang memfasilitasi pelaksanaan seminar di atas KRI Teluk Banten. Bah-

kan, ia berharap agar seminar Sakosa dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkenalkan Sangeang dan Sape di tingkat dunia.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, saya tekankan agar infrastruktur pendukung Sangeang dan Sape segera dibangun, sehingga orang akan mudah dan tertarik untuk mengunjunginya,” tandasnya.

Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri berharap dengan adanya seminar Sakosa Tourism Investment Forum,

Kabupaten Bima mampu meraih sukses dalam pengembangan pariwisata seperti suksesnya Pulau Bali dan Pulau Lombok. Untuk itu ia meminta masyarakat Kabupaten Bima agar dapat memberikan contoh terbaiknya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan destinasi wisata agar para investor tertarik untuk melakukan investasi di sektor pariwisata di Kabupaten Bima. Pihaknya juga berjanji akan memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanam-

kan modalnya di Bima.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, Laksamana Pertama Panglima Armada Timur TNI AL Rahmad Jayadi, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwansyah, Kepala BKPMPT NTB Lalu Gita Aryadi, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh Faozal, dan Ketua Asita Provinsi NTB Awan Aswinabawa. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI PINK LAMBU - Keindahan Pantai Pink Lambu yang ada di Bima. Pantai ini kerapkali menjadi destinasi wisata bagi wisatawan yang juga berkunjung ke Komodo, NTT. Sehingga promosinya diharapkan juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan ketenaran Komodo

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

UNBK SMA/MA Masih Terkendala Teknis dan Listrik Padam Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran 2017/ 2018 pada Selasa (10/4) yang mengujikan mata ujian Matematika, secara umum berlangsung lancar. Meski demikian di sejumlah sekolah terjadi kendala teknis, serta di beberapa wilayah terjadi listrik padam. Namun hal itu tidak terlalu mengganggu pelaksanaan UNBK hari kedua kemarin.

Koordinator Posko UNBK Provinsi, Susanto, kepada Suara NTB, Selasa (10/4), mengatakan gangguan pelaksanaan hari kedua tidak seperti hari pertama yang. Kendala kemarin ada dua sekolah yang terpaksa diaktifkan server cadangan, karena terjadi kendala pada server utama yang macet.

“Mengenai soal isian singkat Matematika bisa ditangani dan dijawab sebagai pengalaman waktu SMK yang lalu, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Selebihnya, terjadi kendala teknis seperti belum terunggahnya hasil jawaban siswa, ada juga yang logout sendiri karena ada masalah di switch hub. Namun semua masalah itu, menurut Susanto bisa diatasi oleh tim helpdesk Posko UN NTB. Selain itu, kendala lainnya, terjadi listrik yang tiba-tiba pada padam di wilayah Ampenan dan beberapa kecama-

tan di Lombok Timur. “Namun hanya sebentar dan bisa dilanjutkan dengan ujian nya,” ujar Susanto yang juga Pengawas SMA ini.

Sedangkan pada hari pertama UNBK, Senin (9/4) lalu, Susanto mengakui adanya gangguan teknis di sejumlah server. Menurutnya ada kendala teknis di sumber daya manusia (SDM) yang mengelola server di lapangan. Permasalahan server itu terjadi di 40 server dari 885 server di seluruh NTB. “Ada kendala teknis SDM, ada prosedural yang harusnya dilakukan. Kebiasaan teman di lapangan, tidak membaca dulu panduan,” ujar Susanto.

Kendala teknis di sejumlah server itu, menurutnya hampir sama. Ada prosedural yang mesti dilakukan oleh proktor, tapi terkadang dilewati. Susanto mencontohkan, pada Virtual Harddisk Drive (HVD), jika akan mematikan sistem di VHD harus mengikuti urutan aturan untuk mematikan,

Masih Pinjam Alat PELAKSANAAN Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA di SMA Al Ma’arif Mataram, selama dua hari berlangsung lancar dan tidak ada kendala berarti. Meski demikian, sekolah masih mengalami keterbatasan sarana dan terpaksa harus meminjam, baik ke sekolah lain atau ke siswa.

Seperti di SMA Al-Ma’arif masih meminjam komputer di SMK Bina Bangsa. Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, M. Furkan, S.Pd., ditemui di (Suara NTB/ron) sela-sela pelaksanaan M. Furkan UNBK, mengatakan, pihaknya sangat berharap ada bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Saat ini pihaknya masih meminjam komputer di SMK Bina Bangsa. “Monitor kita pinjam ke SMK Bina Bangsa, karena mereka sudah selesai ujian, tidak banyak hanya lima monitor,” katanya.

Ia mengakui tidak ada kendala pada server dan komputer client. Hanya saja pada saat sinkronisasi UNBK, terjadi kendala jaringan sehingga terjadi keterlambatan sinkronisasi, yang dijadwalkan Sabtu (7/4) siang menjadi malam.

Sebanyak 23 siswa kelas XII SMA Al-Ma’arif mengikuti UNBK, dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama sebanyk 12 orang dari jurusan IPA, dan sesi kedua sebanyak 11 orang dari jurusan IPS. “Semoga sampai hari terakhir tidak ada gangguan, baik komputer maupun server,” harapnya.

Pihaknya sudah mempersiapkan siswa melalui pengayaan, uji coba, dan simulasi sebanyak tiga kali. Untuk materi isian singkat pada mata ujian matematika yang akan dilaksanakan Selasa (10/4) juga sudah disiapkannya.

Ia sangat berharap ada bantuan komputer di tahun mendatang bagi SMA Al-Ma’arif. “Mudahan tahun depan ada perhatian pemerintah untuk kesiapan UNBK, ada kontribusi untuk sarana dan prasarana, karena kita tidak menjamin komputer lama untuk tahun akan datang,” katanya. (ron)

terkadang proktor langsung mematikan. “Kalau di VHD tidak boleh dimatikan langsung, padahal panduannya ada. Ada langkah-langkah yang harus dibaca, tapi itu yang tidak dibaca, tapi semua bisa teratasi,” ujar Susanto.

Selain itu, Susanto mengatakan, saat melakukan sinkronisasi, pihak sekolah seharusnya mencadangkan atau melakukan back up pada hasil sinkron, tapi itu tidak dilakukan. Jika ada masalah dan tidak mencadangkan hasil sinkron, maka harus ada yang baru lagi, kemudian harus melakukan sinkronisasi lagi.

Sementara itu, dari pantauan di sejumlah sekolah, secara umum tidak ada kendala berarti. Seperti di SMAN 2 Mataram, Kepala SMAN 2 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., mengatakan tidak ada masalah selama pelaksanaan hari pertama dan kedua UNBK. “Tidak ada masalah, lancar saja,” ujarnya.

Sebanyak 645 siswa kelas XII di SMAN 2 Mataram mengikuti UNBK tahun 2018 ini. Pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur UNBK, serta menyiapkan siswanya melalui pengayaan. Meski demikian, SMAN 2 Mataram masih harus meminjam laptop siswa sebanyak 130 unit untuk melengkapi sarana UNBK. Di SMAN 2 Mataram sendiri ada enam ruangan untuk UNBK, dengan masingmasing ruangan terisi 36 unit komputer client. “Pelaksanaan lancar dua hari ini, mudahan ke depan tidak ada kendala,” harap Sahnan.

Jadwal UNBK SMA/MA pada hari Rabu (11/4) mengujikan mata ujian Bahasa Inggris, dan hari Kamis (12/4) mengujikan salah satu mata pelajaran jurusan.

Sementara pelaksanaan UNBK di MAN 2 Model Mataram juga terpantau lancar.

Kepala MAN 2 Mataram, Drs. H. Lalu Syauki MS., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya di sela-sela pelaksanaan UNBK mengatakan pelaksanaan lancar dan tidak ada kendala.

Namun pihaknya masih meminjam laptop siswa sebanyak sekitar 30 laptop untuk satu server atau satu ruangan.

(Suara NTB/ron)

UNBK - Suasana UNBK di MAN 2 Mataram berjalan lancar. Sementara di sejumlah sekolah, pelaksanaan UNBK sempat terkendala teknis server dan listrik padam.

Pihaknya menyiapkan 120 komputer untuk pelaksanaan UNBK bagi 345 siswa kelas XII di MAN 2 Mataram. Ia berharap ada rentang empat sesi

Observatorium Geomagnetik Jadi Pusat Unggulan Teknologi Unram Mataram (Suara NTB) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menginisiasi program peningkatan kualitas kelembagaan iptek dan dikti melalui Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI).

Hal ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang dalam melakukan hilirisasi hasil riset.

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. H. Lalu Husni telah menunjuk observatorium geomagnetik milik Fakultas Teknik sebagai pusat unggulan teknologi Unram. Terlebih kini selain telah memiliki observatorium geomagnetik, Fakultas Teknik Unram juga telah memiliki stasiun geomagnetik di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Peresmian stasiun geomagnetik dilakukan Senin (9/4) di Ponpes Nurul Bayan, KLU. Dekan Fakultas Teknik Unram Akmaluddin, ST., M.Sc (Eng), PhD., menerangkan keberadaan observatorium geomagnetik sebagai pusat unggulan teknologi tidak saja bagi Fakultas Teknik, namun juga Unram secara institusi.

Keberadaan observatorium geomagetik sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana seperti gempa bumi. Di luar itu, manfaat lainnya ialah untuk keperluan navigasi dan kompas. Ter-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Panitia penyelenggara dan peserta kegiatan workshop internasional AEMT pose bersama usai pembukaan di Hotel Golden Palace, Selasa (10/4). masuk manfaat lain yakni, dengan mempelajari lebih dalam lagi, oberservatorium geomagnetik dapat digunakan untuk mencari posisi-posisi sumber daya alam yang potensial di Lombok.

Lebih jauh dikatakan Akmaluddin, keberadaan observatorium geomagnetik tidak saja berfungsi untuk pengetahuan, namun juga kini berfungsi sebagai pusat edukasi dan wisata.

Beberapa sekolah dan siswa TK dan SD sering berkunjung. Tujuan mereka ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para siswa.

Sementara rangkaian peresmian stasiun geomagnetik,

Selasa (10/4) juga digelar pelaksanaan konferensi internasional AEMT (Applied Electromagnetic Technology) di Hotel Golden Palace. Konferensi internasional AEMT dilaksanakan untuk membahas perkembangan ilmu pengetahuan geomagnetik bersama para ahli di bidangnya.

Pada kesempatan ini, sebanyak 54 paper dan 10 poster hasil penelitian di bidang geomagnetik dipresentasikan selama kegiatan berlangsung.

Para penyaji paper merupakan hasil seleksi ratusan paper dari berbagai Negara, seperti Jerman, Korea Selatan, Malaysia dan Jepang. (dys)

Juara I di Level Provinsi

Siswa SMPN 4 Gerung Wakili NTB ke Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Siswa SMPN 4 Gerung Lombok Barat (Lobar) mewakili NTB di level nasional pada lomba karya tulis ilmiah tentang kependudukan. Siswa kelas VIII atas nama Muhammad Kahfika Ikhwanushafa yang ikut lomba karya tulis berhasil juara I di tingkat provinsi, anak yang dikenal cerdas ini membuat karya tulis ilmiah berjudul “Melihat Lombok dari Sisi Kependudukan”. Pihak sekolah sedang mempersiapkan untuk menghadapi lomba tingkat nasional.

Kepala SMPN 4 Gerung Hj. Rohanah kepada Suara NTB, Selasa (10/4), menuturkan, Kahfika – sapaan akrabnya merupakan anak yang cerdas dan memiliki kemampuan yang banyak, Di samping ia juga aktif di organisasi sekolah seperti OSIS menjadi wakil ketua. Ia juga aktif di ekstra kurikuler, salah satu yang diikuti adalah Karya Tulis Remaja. “Ia juara I tingkat provinsi dan sekarang menuju tingkat nasional, kami sedang persiapkan dia untuk berlaga di nasional,” ujarnya.

Pihak sekolah, jelasnya, mempersiapkan setiap anak yang ikut lomba, baik di level kabupaten dan provinsi. Lebih-lebih Ikut di level nasional, seperti sebelumnya juga ada siswanya juara I provinsi. Bahkan pihaknya mempersiapkan presentasi di hadapan tim penilai, namun penilaian kali ini dilihat karya tulis yang dibuat.

Sesuai kriteria yang dinilai jelasnya mencakup NTB secara luas, namun melihat siswa masih usia SMP, sehingga tidak bisa membahas secara NTB, sehingga dibahas Pulau Lombok saja.

Menurutnya, beberapa hal yang disempurnakan adalah bahasa dalam karya tulis. Selain juara di karya tulis, Kahfika juga berhasil juara I Olimpiade IPA Tingkat Kabupaten. Selain Kahfika, siswa lain yang juara II yakni IPS atas nama Yuliana kelas VIII.Pihaknya pun setengah mempersiapkan. Kalau dari pihak dinas tengah dilakukan TC, pihak sekolah juga memberikan TC. Selain itu pihaknya memberikan les private kepada siswanya di Ganesha Operation (GO). Upaya ini jelasnya bagaim-

(Suara NTB/ist)

Hj. Rohanah ana agar bisa membawa nama baik Lobar di kancah nasional.

Sebelumnya Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikbud Lobar Hairuddin, M.Pd menyatakan pihaknya terus melakukan pembinaan bagi siswa yang ikut O2SN, di jenjang SD dan SMP. Pihaknya melakukan pemusatan latihan atau TC untuk mempersiapkan anakanak menghadapi lomba tingkat nasional. (her)

(Suara NTB/ist)

BERPRESTASI - Kepala SMPN 4 Gerung bersama salah satu siswanya yang berprestasi Muhammad Kahfika Ikhwanushafa.

seperti di UAMBN-BK yang dilaksanakan Kementerian Agama, dengan begitu tidak perlu meminjam laptop siswa.

“Siswa dimonitor belajarnya,

ternyata ampuh juga. Harapan, kami sukses pelaksanaan dan sukses hasil, hasilnya harus lebih baik dari tahun kemarin,” harapnya. (ron)

KB-TK Putra I Mataram Berkunjung ke LIA Mataram (Suara NTB) Kelompok Bermain (KB)Taman Kanak-kanak (TK) Putra I Mataram berkunjung ke bagian airport rescue and fire fighting Lombok International Airport (LIA), Sabtu (7/4) lalu. kunjungan itu dilakukan untuk mengenalkan jenis-jenis alat transportasi darat dan udara, serta mengenalkan tentang pesawat kepada anak-anak dengan melihat secara lebih dekat.

Kepala TK Putra I Mataram Hj. Yuniarti mengatakan, pada kegiatan itu, anak-anak diajak menaiki mobil pemadam dan melihat atraksi langsung mengenai penyelamatan kecelakaan. Mereka diterangkan fungsi mobil pemadam di bandara, terutama mengantisipasi kecelakaan yang mungkin terjadi di seputaran bandara.

“Selain itu anak-anak juga mengenal nama pesawat udara serta melihat proses penerbangan pesawat melalui area BIL (LIA, red),” ujar Yuniarti, Selasa (10/4).

Hj. Yuniarti berharap dengan adanya kegiatan seperti itu anakanak lebih menjadi mandiri dan pemberani, serta dapat menikmati Wisata Kota karna kegiatan ini selainkebandaraanakanak.jugaberkeliling kota dan desa berkaitan demgan Tema Pembelajaran yakni Tema Tanah Airku mengenai Perbedaan Kota Dan Desa.

Sementara Arfadi Rafrianto dari Bagian Airport Rescue dan Fire Fighting PT. Angkasa Pura I LIA, mengaku, pihaknya sangat senang dikunjungi anak-anak KB dan TK Putra I Mataram. Bahkan sangat antusias dalam melaksanakan tugas di depan anak anak usia dini. Ia juga berpesan siapapun boleh berkunjung ke LIA asalkan bersurat ke Bagian Humas Angkasa Pura.

Salah seorang wali murid Fika Widiastuti, merasa bangga anak-anak sangat gembira dan antusias melihat pesawat dari area LIA. Ia juga berharap program pembelajaran ini lebih sering dilaksanakan. (ron)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Kunjungan peserta didik KB-TK Putra I Mataram ke LIA, Sabtu (7/4) lalu.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 11 April 2018

Terancam Tak Ikut PON, Irwan Beralih Jadi Pelatih Mataram (Suara NTB) Atlet taekwondo NTB, Irwan Wahyudi melihat untuk pensiun dari atlet. Peraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 ini memilih menjadi pelatih lantaran terancam tak bisa ambil bagian di PON tahun 2020 di Papua.

Irwan Wahyudi yang dikonfirmasi di Mataram belum lama ini mengatakan bahwa akan ada pemberlakukan batasan usia di pertandingan cabor taekwondo di ajang multi event nasional di Papua tahun 2018. Pemberlakuan batasan usia atlet taekwondo di PON 2020 memang baru sebatas wacana dari internal Pengurus Besar (PB) TI dan belum resmi diberlakukan.

Meski demikian, Irwan langsung mengambil sikap agar mengakhiri karirnya sebagai atlet. Dan dia memilih untuk menjadi pelatih atlet taekwondo di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. Sementara itu Pelatih Taekwondo NTB, L. Dedi Rahman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (10/4) kemarin membenarkan bila atlet taekwondo NTB, Irwan Wahyudi resmi menjadi Asisten Pelatih PPLP NTB. Atlet asal Kota Mataram itu kata Dedi telah resmi mundur dari kegiatan pemusatan latihan daerah (Pelatda) Mayung 2018 lantaran memilih menjadi pelatih PPLP NTB. “Irwan memilih jadi pelatih PPLP NTB karena dia diberikan kesempatan memilih. Irwan terpaksa harus mengakhiri karirnya sebagai atlet taekwondo karena dia harus memilih. Dan Irwan telah memilih jadi pelatih atlet PPLP NTB, karena memang dia ingin fokus. (fan)

Anisyah Berpeluang Lolos Seleknas Atlet SKO Ragunan Jakarta Mataram (Suara NTB) Perenang putri NTB, Anisyah Nurjanah Djaelani sukses melewati berbagai rangkaian tes di Seleknas Atlet SKO Ragunan di Jakarta, 2-6 April lalu. Atlet asal Kota Mataram itu berpeluang lolos Seleknas.

Demikian Informasi dari Pelatih Renang NTB, Djaelani yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (10/4) kemarin.

Anisyah sukses melewati semua rangkaian tes di Seleknas.

Sekarang tinggal menunggu pengumuman saja,” ucapnya.

Dikatakan Djaelani, perenang pelajar SMP Negeri 1 Mataram itu berpeluang lolos Seleknas. Pasalnya atlet tersebut berhasil melewati semua rangkaian tes dan menyingkirkan sejumlah pesaingnya.

Dari 11 atlet nasional yang ikut, terdapat enam atlet yang berhasil lolos dalam rangkaian tes selama lima hari itu. Dan Anisyah bersama enam atlet yang tersisa itu. Untuk mengetahui kepastian lulus atau tidaknya atlet asal NTB itu, pihak PRSI NTB masih menunggu hasil yang akan diumumkan oleh pihak SKO Ragunan Jakarta bulan Mei mendatang.

“Kelulusan atlet akan diumumkan bulan Mei mendatang.

Sehingga hasil tesnya akan diketahui bulan Mei,” jelasnya.

Meski pengumuman tes masih panjang, namun Djaelani mengaku atletnya berpeluang lolos. Pasalnya Anisyah punya catatan fisik paling baik dari lima atlet pesaingnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PRSI NTB menurunkan dua atlet di Seleknas tersebut, yakni Anisyah dan Made Yuda. Namun demikian Made Yuda gagal melanjutkan tes, karena gugur di tes tanggal 5 April. Sementara Anisyah mengikuti tes hingga selesai tangga 6 April 2018. (fan)

Herawati Ingin Akhiri Jabatannya Sebagai Ketua Wushu Mataram (Suara NTB) Ketua Pengprov Wushu Indonesia (WI), Dra. Herawati Negara Djelantik tampaknya tidak lagi mampu mengemban amanah menjadi pimpinan cabor Wushu. Dia mengatakan akan segera mengakhiri karirnya sebagai ketua cabor Wushu.

Demikian dikatakan Herawati Negara Djelantik Kepada Suara NTB di Mataram, (10/4). Pernyataan ini dilontarkan Herawati untuk mengingatkan pemerhati olahraga Wushu untuk mempersiapkan diri menggantikan posisinya sebagai ketua cabor. “Saya ini sudah tua. Saya ingin segera mengakhiri jabatan saya ketua Wushu NTB. Kalau bisa figur-figur yang punya kemampuan agar mempersiapkan diri dari sekarang,” ucapnya.

Herawati yang sudah berusia 65 tahun ini mengungkapkan bahwa pengandaian dirinya sebagai ketua Wushu sudah dua periode . Dan dia menginginkan kedepan jabatan ketua Wushu NTB dipimpin oleh figur yang memiliki komitmen membangun prestasi olahraga Wushu.

Menurutnya, selama dipimpinnya cabang olahraga Wushu sudah banyak peningkatan. Meski kepengurusan Wushu belum terbentuk di semua kabupaten/ kota namun cabor Wushu sudah mampu memberikan kontribusi medali di multi event nasional.

Terlahir cabor Wushu NTB berhasil mendulang satu perunggu di PON tahun 2016. Medali perunggu itu dipersembahkan atlet Wushu NTB, Murni di kelas tarung.” Saya berharap kedepan ada figur ketua yang bisa membawa prestasi olahraga Wushu lebih baik lagi,” ucapnya.

Ditanya soal Musprov Wushu NTB? Herawati menjawab masih lama. Namun demikian, dia berharap Musprov WI NTB dapat digelar secepatnya. Pasalnya dia ingin istirahat dari kegiatan sebagai Herawati Negara Djelantik pengurus. (fan)

(Suara NTB/ist)

HADIAH - Penyerahan hadiah juara I, Lomba Tenis Putri se-NTB yang digelar oleh Klub Angkasa NTB, dalam rangka peringatan HUT TNI AU ke-72.

Klub Tenis Angkasa TNI AU Gelar Lomba Tenis Putri se-NTB Mataram (Suara NTB) Dalam rangka turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun TNI AU ke72, Senin (9/4) lalu. Klub tenis Angkasa TNI AU Lanud Rembige, menggelar lomba tenis putri se-NTB, di lapangan tenis DPRD NTB. Lomba tenis tersebut diikuti oleh lima klub tenis seluruh NTB, dengan total 40 orang peserta.

“Kami dari klub angkasa TNI AU, mengadakan pertandingan antar klub tenis putri seNTB. Alhamdulilah, peserta yang ikut cukup banyak, dari berbagai daerah, seperti Bima, Sumbawa, Lombok Tumur,” ujar Sekretaris klub Angkasa TNI AU, Sitti Maryam HU, pada Suara NTB. Lomba tenis antar klub

tersebut, diselenggarakan selama dua hari, dan oleh klub tenis Srikandi NTB. Sementara klub Angkasa mempu meraih peringkat kedua.

Atas nama penyelenggara, Sitti Maryam HU memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap para peserta yang sudah ikut menyukseskan kegiatan tersebut dengan sangat

antusias. Tak lupa pula ia mengucapkan terimaksi yang setinggi-tingginya terhapa para pihak yang turut mendukung kegiatan tersebut, seperti Suara NTB, Global FM Lombok dan Ekbis NTB. “Terimakasih pada semua pihak yang sudah mendukung, terimakasih juga kepada peserta atas partisipasinya. Insya Al-

lah kedepannya tenis putri NTB supaya lebih maju,” katanya.

Sementara itu, Ketua klub tenis Srikandi, Yudiani, mengatakan, bahwa lomba tersebut diselenggarakan selain dalam rangka memperingati HUT TNI AU ke-72, juga untuk mencari petenis putri yang akan dikirim ke lomba-lomba tenis ditingkat nasional kedepannya.

“Kegiatan ini kita buat agar kaum ibu-ibu pecinta olahraga tenis ini aktif, dan pertandingan ini untuk persiapan menyambut hari Kartini dan juga even-even selanjutnya seperti korpri. Nah dari itu dari

sekarang kita cari siapa yang akan dikirim nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Yudiayani, bahwa ia melihat tenis putri di NTB sudah cukup lama mati suri. Maka dari itulah, ia mulai menghidupkan tenis putri di NTB ini.

“Sudah lama mati suri, nah sekarang kita mulai ajak mereka lagi, kita mulai membina ibu-ibu ini untuk berprestasi.

Dan Alhamdulillah saya sangat bangga dengan semangatnya, untuk berlatih dan mengikuti kegiatan kita, ditengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga,” katanya. (ndi)

Mohamed Salah Pemain Fernando Torres Terbaik Sepanjang Maret akan Tinggalkan Liverpool Pemain depan Liverpool Mohamed Salah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris edisi Maret. Pemain Timnas Mesir itu sudah mencetak enam gol dari empat pertandingannya melawan Newcastle, Manchester United, Watford dan Crystal Palace selama Maret, selain menyumbangkan sebuah assist.

Ini keempat kalinya dalam musim ini Salah memenangkan penghargaan yang hitung berdasarkan suara penggemar, sepanjang November, Desember dan Februari. Pemain berusia 29 tahun ini kini memuncaki daftar pencetak gol Liga Inggris dengan 29 gol atau lima gol lebih banyak dibandingkan dengan Harry Kane yang menempati peringkat kedua.

Salah absen saat Liverpool ditahan seri 0-0 oleh Everton,

Atletico Madrid

(Suara NTB/ist)

Mohamed Salah Sabtu pekan lalu, karena cedera selangkangan saat menang 3-0 melawan Manchester City pada perempatnal Liga Champions leg

pertama. Tapi Klopp optimistis Salah akan bermain pada leg kedua di Etihad Stadium, Rabu dini hari nanti, demikian Sky Sports. (ant/bali post)

Dispora NTB Gelar Seleksi Atlet SOIna Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengikuti tes event nasional bagi para atlet disabilitas (keterbatasan fisik) di Jakarta bulan Juli mendatang, pihak Dispora NTB akan menggelar seleksi atlet Special Olympics Indonesia (SOIna) di Mataram,12 April mendatang. Event itu akan melibatkan semua atlet disabilitas di kabupaten/kota di NTB. Demikian disampaikan oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin ketika dikonfirmasi Suara NTB di

Mataram belum lama ini.

“Kita akan menggelar kejuaraan untuk atlet SOIna tanggal 12 April mendatang.

Kejuaraan ini untuk seleksi atlet yang akan mewakili NTB di event nasional SOIna bulan Juli mendatang,” ucapnya.

Terkait penyelenggaraan event bagi para atlet keterbatasan fisik itu pihak Dispora NTB telah melakukan sosialisasi di kabupaten/kota di NTB. Khususnya di kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sudah dilakukan.

“Kami sudah melakukan

road show di kabupaten/kota untuk sosialisasi event ini.

Khususnya di kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sudah dilakukan sosialisasi,” jelasnya.

Terkait seleksi event untuk disabilitas itu, Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengharapkan semua atlet disabilitas kabupaten/kota di NTB bisa ambil bagian. Khususnya pihak sekolah disabilitas diharapkan memberikan kesempatan pada siswanya untuk mengikuti seleksi atlet disabilitas tingkat provinsi di Mataram, 12 April 2018. (fan)

Madrid Striker Atletico Madrid Fernando Torres berencana meninggalkan klubnya ketika masa kontraknya habis akhir musim ini, agar bisa lebih sering dimainkan. Torres (34) hanya menjadi starter pada tiga pertandingan La Liga selama musim ini dan tampil pada 17 laga sebagai pemain cadangan dengan menciptakan dua gol.

“Saya ingin memanfaatkan peluang ini untuk mengatakan ini mungkin menjadi musim terakhir saya di klub ini,” kata Torres seperti dikutip Reuters.

“Ini bukan keputusan yang mudah. Melihat realitas, keadaan, maka ini mungkin yang terbaik. Saya menerima tidak punya banyak peran, oleh karenanya ini mu-

Fernando Torres

ngkin momen untuk menyingkir demi yang lain.”

Striker Spanyol itu menjalani musim kedua setelah meninggalkan klub ini pada 2007 untuk dikontrak Liverpool. Dia juga pernah memperkuat Chelsea dan AC Milan sebelum kembali ke Spanyol pada 2015. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 11 April 2018

Halaman 12

Uji Kompetensi Guru Honorer Masuki TahapVerifikasi Mataram (Suara NTB) Uji Kompetensi Guru (UKG) honorer SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai guru kontrak daerah sudah dimulai dan memasuki tahap verifikasi dan validasi data oleh tim UPT Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK). Uji kompetensi guru honorer bertujuan untuk dapat memenuhi kompetensi minimal serta meningkatkan kompetensi guru honorer.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, untuk dapat memenuhi kompetensi minimal serta meningkatkan kompetensi guru honorer yang saat ini mengajar di SMA, SMK, dan SLB Negeri maka akan dilakukan uji kompetensi guru honorer sebagai guru kontrak daerah.

“Guna memenuhi kekurangan guru di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Kita urai benang kusutnya sedikit demi sedikit supaya benang menjadi lurus dan bagus,” ujarnya, Selasa (10/4). Saat ini kondisi guru PNS yang dibutuhkan untuk mengajar di SMA, SMK, dan SLB Negeri sampai tahun 2018 sebanyak 7.571 orang, sedangkan yang tersedia saat ini sebanyak 4.839 orag sehingga kekurangan 2.764 orang.

Sementara guru Non PNS yang saat ini berada atau bertugas di sekolah sebanyak 6.725 orang yang diangkat melalui SK Bupati/Wali Kota dan SK Kepala Sekolah, dengan rincian guru SMA Negeri

yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 563 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 3.487 orang.

Sedangkan untuk SMK Negeri guru yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 196 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 2.389 orang, serta guru SLB hanya diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 110 orang.

Berdasarkan Pengumuman UKG Guru Honorer SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai guru kontrak daerah nomor: 814.1/1099.PK/DIKBUD yang dikeluarkan Dinas Dikbud NTB menyebutkan Pengumuman pendaftaran dilaksanakan pada 28 Maret sampai dengan 2 April lalu, baik secara online dan offline.

Sementara pendaftaran dan penyerahan berkas pada 29 Maret sampai dengan 4 April, surat permohonan dan berkas persyaratan dikirim ke UPT Layanan Dikman dan PKPLK kabupaten/kota melalui Kantor POS.

Selain itu, verifikasi dan validasi berkas dijadwalkan pada 31 Maret sampai dengan 13 April 2018. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh tim UPT Layanan Dikmen dan PKPLK kabupaten/kota. Pengumuman hasil seleksi administrasi sendiri dijadwalkan pada 18 Maret mendatang.

Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Barat (Lobar)-Mataram, Abdurrosyidin R., dikonfirmasi Selasa (10/4) mengatakan, pihaknya saat ini tengah memasukkan dan mengolah data.

“Pertimbangan seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan pengumuman yang diunggah di website Dikbud,” ujar Rosyidin, sapaannya.

Guru honorer yang mendaftar di UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Lobar-Mataram mencapai sekitar 950 orang. Nantinya setelah pengumuman hasil seleksi, dilanjutkan dengan pengambilan kartu UKG dan pelaksanaan UKG di Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau sekolah-sekolah yang pernah ditunjuk Kementerian untuk UKG.

Tidak Akomodir Swasta Terkait dengan tidak diakomodirnya guru honorer swasta, Rosyidin mengutip pernyataan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji, bahwa pihaknya mengadakan UKG bagi guru-guru honorer di sekolah negeri. Karena tenaga honorer di sekolah negeri melebihi kebutuhan.

“Maka kita petakan kompetensinya karena teman-teman di sekolah negeri itu ada yang mengajar tidak linier dengan ijazah S1-nya, mereka harus kembali ke basic keilmuannya,” ujar Rosyidin.

Selain itu, pihaknya tidak boleh mengangkat guru honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, hal itu sesuai dengan aturan.

“Jadi honorer itu di sekolah negeri, bukan kita diskriminasi, tidak ada diskriminasi itu, karena sekolah swasta itu menyelenggarakan pendidikan itu artinya sudah punya sumber daya melaksanakan atau menyelenggarakan sistem pendidikannya. Nanti salah kita kalau angkat guru honorer dan ditempatkan di sekolah swasta, setahu saya regulasinya itu tidak boleh,” jelas Rosyidin.

Disinggung konsekuensi jika guru honorer tidak memenuhi kompetensi pada UKG, menurut Rosyidin, posisi UKG bukan meluluskan

atau tidak meluluskan, tetapi apakah guru mencapai passing grades atau nilai kelulusan yang ditetapkan atau tidak.

“Misalnya passing grades 70, lalu yang tidak sampai 70 itu pertimbangan yang lain, bukan berarti dia tidak boleh mengajar lagi,” ujarnya mencontohkan.

Nantinya bagi guru honorer yang mencapai passing grades akan diberikan SK oleh Gubernur, dan mereka berhak mengajar 24 jam.

Artinya, kata Rosyidin kalau di sekolah itu jam yang diampu oleh guru honor itu 30 jam, ada satu orang yang mencapai passing grades, maka 24 jam menjadi hak dia. “Lalu sisanya teman yang lain yang belum mencapai passing grades, kalau orangnya banyak itu tergantung kepala sekolah,” katanya.

Rosyidin menekankan, UKG honorer untuk menjadi guru kontrak daerah dilakukan dalam rangka penataan pendidikan. Jika tidak dilakukan, maka pendidikan seperti saat ini, ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya, “atau guru yang kurang fokus mengajar, hanya mengajar selama dua jam kemudian hilang,” pungkasnya. (ron)

Penyidik Limpahkan Berkas Tersangka Kasus BSS Lombok Barat

(Suara NTB/dok)

Heri Wahyudi

Mataram (Suara NTB) Polres Lombok Barat memproses tersangka lain korupsi bansos Bumi Sejuta Sapi (BSS) Desa Banyumulek, Kediri, Lombok Barat. Berkas tersangka pegawai Dinas Pertanian Lombok Barat berinisial JN dalam penelitian jaksa.

“Saya sudah tandatangani pengiriman berkasnya dari penyidik ke jaksa,” ungkap Kapolres Lombok Barat, AKBP Heri Wahyudi, di Mapolda NTB, Senin (9/4).

Berkas tersebut untuk tersangka lain sesuai dengan pasal 55 KUHP, yakni tersangka yang turut serta melakukan pidana korupsi.

Tersangka tersebut berinisial JN, seorang PNS di lingkup Dinas Pertanian Lombok Barat.

“Tersangkanya itu sudah lanjut usia. Nanti kita upayakan kasusnya disegerakan untuk disidangkan. Ini juga salah satu target penanganan korupsi yang akan kita tuntaskan tahun ini,” kata dia.

Upaya itu dilakukan

HILANG HILANG STNK R4 TOYOTA DR1803XA NOKA/NOSIN: MHFXW426572087539/ ITR6364596 AN. RUSMULI HLG DSKTR SANDUBAYA HLG STNK R2 HONDA DR5869AW NOKA/NOSIN:MH1JFH11XFK493718/ JFH1E-1492231 AN. FITRAH SUCIARTO HLG DSKTR BTN BATU BOLONG HLG STNK R2 HODA DR5958MG NOKA/NOSIN:MH1JFZ118HK694266/ JFZE1700628 AN. ORIZA DENDE SATIVA HLG DSKTR JL.TLOGOMAS KEC.TLOWOK WARU MALANG

dengan segera melengkapi petunjuk jaksa bilamana berkas dinyatakan belum lengkap.

“Sedang diteliti jaksa berkasnya. Nanti kalau belum dinyatakan lengkap, kita berupaya untuk melengkapi,” kata Heri.

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska menyebutkan pihaknya sudah menerima pelimpahan berkas tahap satu kasus tersebut.

“Sudah ada masuk dari (Polres) Lombok Barat. sedang kita teliti berkasnya. Nanti kalau ada yang kurang lengkap, berkas kita kembalikan kita minta penyidik me-

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

lengkapi lagi,” jelasnya.

Tersangka JN terjerat dugaan korupsi Bansos penyelamatan sapi betina produktif di Desa Banyumulek, Kediri, Lombok Barat. Nilai bantuannya mencapai Rp 740 juta.

Anggaran yang diperuntukkan bagi kelompok tani dalam hal pengadaan bibit sapi dikorupsi. Dalam kasus yang di-

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

laporkan tahun 2014 lalu itu, negara dirugikan sebesar Rp 247 juta. (why)

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 11 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 11 April 2018

SDM Bank NTB Makin Mantap Jelang Konversi Dari Hal. 1 Beragam produk ditanyakan secara detail. Demikian juga dengan jenis-jenis pembiayaan, serta istilah syariahnya menjadi pertanyaan. Cara pelayanan kepada nasabah juga tak luput menjadi perhatian.

Hizbullah, dalam kesempatan ini menyebut, bahwa konversi Bank NTB adalah pertaruhan nama baik bagi pemegang saham, terutama otoritas. Mengapa? Gagalnya konversi, atau asalasalannya konversi menjadi BUS penuh ini dapat menjadi citra buruk. Karenanya, selaku otoritas, OJK menyatakan mendukung sepenuhnya konversi, dengan mendukung persiapan konversinya tidak main-main. Baik OJK pusat, hingga di daerah.

Konversi Bank NTB yang diikhtiarkan pemegang saham, menurutnya sejalan dengan program strategis OJK tahun 2018 ini. Yakni meningkatkan peran syariah dalam mendukung perekonomian. Salah satunya terus mengawal ketat industri keuangan agar berkembang kredit, maupun asetnya. Serta mengkonversi bank-bank konvensional menjadi bank syariah. ‘’Saya berharap konversi ini (Bank NTB) sukses. Karena akan mempertaruhkan nama baik kita semua. Kalau gagal, jadi citra yang tidak baik bagi pemegang saham, terutama OJK. Karena itu, kita mengawal proses terus berjalan dan kesiapannya benar-benar matang,’’ demikian Hizbullah.

Salah satu dari proses tersebut yang benar-benar harus matang adalah kesiapan SDInya. Sehingga nantinya, saat konversi terlaksana, sekitar bulan Juni 2018 ini, seluruh pelayanan Bank NTB Syariah benarbenar sangat siap.

Ia sekaligus menyampaikan apresiasinya kepada BSM, yang ikut mendukung konversi Bank NTB dengan memberikan ruang kepada SDI Bank NTB melakukan pemagangan.

Sementara Farid Faletehan memperjelas bahwa pemagangan adalah salah satu tahapan konversi yang cukup panjang harus dilalui. Dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada analis-analis Bank NTB yang dimagangkan, Farid mengacungkan jempol terhadap pemahaman secara teoritis analisnya Bank NTB. ‘’Saya pastikan, kalau sewa produknya masuk kemana, jual beli masuk produk apa, modal kerja masuk produk apa? Dan istilah mudharabah, musyarakah dan murahabah, semua sudah dipahami,’’ demikian

Farid menyimpulkan.

Pemahaman tentang produk-produk syariah harus tetap dilatih. Sehingga para SDM Bank NTB benar-benar memahami produk syariah, sampai ke alam bawah sadarnya. Artinya, produk syariah harus benar-benar dipahami ‘’di luar kepala”.

Bulan April ini Bank NTB tingkat kesibukan Bank NTB akan cukup tinggi, terkait konversi. Pada 29 Maret 2018 ini, Bank NTB juga telah resmi mengajukan operasional menjadi BUS. Dokumen-dokumen yang menjadi syaratnya sedang diproses di pusat.

OJK akan melakukan klarifikasi balik terhadap dokumen-dokumen dimaksud.

Sehingga dipastikan April ini menjadi bulan tersibuk manajemen Bank NTB. H. Komari Subakir, dalam kesempatan ini juga menjelaskan, pemagangan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Baik di BSM yang ada di NTB, di Kantor Cabang Denpasar, Surabaya maupun di kantor pusat. Total jumlahnya 35 orang.

Pemagangan ini menjadi tahapa penting Bank NTB untuk mengedepankan prinsip-prinsip good governance , sesuai arahan pemegang saham. Bank NTB telah bekerjasama dengan manajemen BSM untuk kesediaan ruang bagi SDM Bank NTB dimagangkan.

Seluruh dokumen dan kesiapan yang diminta oleh otoritas, juga tetap dipenuhi. Sehingga pada saatnya konversi Bank NTB benarbenar siap.

Sementara itu, BSM Area Manager Office Denpasar, Ega Gardewa juga memberikan dukungan terhadap rencana konversi Bank NTB, dari konvensional ke syariah. Keputusan tersebut menurutnya sangat tepat. Apalagi NTB didukung mayoritas penduduk muslim sebagai potensi besar pasarnya nanti.

Melihat dari perkembangan BSM di Bali Nusra, setiap tahun pertumbuhan asetnya positif antara 11 persen hingga 15 persen.

Khusus untuk di Bali misalnya, dengan penduduk muslim hanya 10 persen dari total 4 jutaan penduduk.

Produk-produk syariah tumbuh sangat menjanjikan.

Masyarakat cukup memahami, bahwa pola syariah menguntungkan. Karena mengedepankan prinsip bagi hasil. Bukan bunga. (bul/*)

Sterilisasi Lokasi Debat Cagub Dari Hal. 1 Menurutnya, sejumlah barang yang disebutkan tadi berpeluang digunakan massa pendukung untuk berbuat onar apabila terjadi kerusuhan. Kelalaian aparat keamanan dapat menambah buruk situasi.

Dia meminta jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan KPU. Perihal lokasi pelaksanaan debat kandidat. Yang menurut agenda akan diselenggarakan di salah satu hotel di Mataram pada Mei mendatang.

Selain itu, juga dilakukan pemetaan terhadap potensi massa pendukung setiap pasangan calon yang mengikuti debat kandidat.

Petugas di lapangan baik TNI dan Polri diperintahkan untuk sweeping terhadap orang yang

akan masuk ke lokasi debat. ‘’Tidak hanya senjata tajam, yang pakai sabuk besar juga tidak boleh masuk. Termasuk juga yang merokok yang membawa korek api,’’ tegas Firli.

Arahan yang cukup detail itu menunjukkan pihaknya sangat mengatensi pengamanan debat kandidat. Pola yang sama juga diterapkan untuk kampanye terbuka karena dihadiri massa yang banyak. ‘’Pelaksanaan kampanye terbuka yang masih ada tujuh kali laki pelaksanaannya.

Saya minta TNI Polri dapat melakukan pengamanan secara ketat,’’ tandas lulusan Akpol 1990 yang sudah dilantik menjadi Deputi Penindakan KPK itu. (why)

Dua Bendungan Besar, Solusi Ahyar-Mori untuk Lotim Selatan Dari Hal. 1 Pada pidato politiknya TGA menyampaikan beberapa hal yang terjadi di Lombok Timur.

TGA menyayangkan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur hanya dirasakan oleh kaum elit, yang dibuktikan dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Begitu juga dengan angka kesenjangan sosial dan IPM Kabupaten Lombok Timur yang masih di posisi 8 dari 10 kabupaten.

“Masalah pembangunan itu adalah prioritas. Mau atau tidak mau sebagai pemerintah dalam membangun daerah, jika kami terpilih, dengan janji kerja yang berpihak kepada masyarakat, Inshaa Allah permasalahan yang ada kita bisa selesaikan bersama,” ujar tuan guru yang akrab disapa TGA ini.

Selain itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Lombok bagian selatan, terutama permasalahan kekeringan yang sering melanda daerah ini setiap tahun, Ahyar-Mori berjanji akan membangun bendungan besar, yaitu bendungan di Pujut dan Mujur dan siap melakukan pendistribusian air bersih dari Lombok bagian utara sampai ke bagian selatan.

“Permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekeringan.

Kalau kita berniat untuk menyelesaikannya, ya pasti bisa. Kalau kami diberikan kesempatan

untuk memimpin NTB, akan kami bangun 2 bendungan yang bisa memasok air baku untuk pertanian.

Selain bendungan kami juga siap memasang pipa untuk memanfaatkan keberlimpahan air di utara untuk dialirkan ke daerah Lombok bagian selatan, karena Lombok bagian selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan sangat membutuhkan air,” ujar Walikota Mataram 2 Periode ini.

Mengatasi masalah pertanian dan kekeringan ini memang menjadi salah satu program dan janji kerja yang terus dicanangkan oleh pasangan Ahyar - Mori dalam setiap kesempatan kunjungan ke wilayah-wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur terutama bagian selatan. Hal ini memang menjadi perhatian serius Ahyar-Mori, lantaran masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian, sementara masalah kekeringan terus saja terjadi setiap tahun, terutama di musim kemarau.

Sejumlah masyarakat yang hadir pada pertemuan terbatas ini, sangat antusias dengan rencana Ahyar-Mori dalam membangun wilayah bagian selatan ini. Mereka berharap, Ahyar-Mori dapat memenangkan pilgub, sehingga masalah kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah ini bisa segera teratasi. (tim)

Proyek Gagal Dinas LHK, Kontraktor Di-’’blacklist’’ Dari Hal. 1 “Direncananya di situ dari awal. Dari awal di situ, pinggir jalan. Ndak ada pemindahan lokasi. (lokasinya) sesuai perencanaan awal,’’ katanya.

Madani menjelaskan, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut telah diusulkan untuk di-blacklist. Berdasarkan penjelasan Madani sebelumnya, realisasi pengerjaan proyek tersebut hingga akhir Desember atau akhir tahun anggaran baru sekitar 5 persen.

“Sudah diajukan (blacklist) ke Inspektorat. Dia ndak

mengerjakan. Awalnya siap, sanggup. Dia baru nyiapin fondasi saja,” kata Madani.

Pengerjaan proyek senilai Rp 400 juta itu semula akan diperpanjang selama 50 hari.

Namun, rekanan harus menyiapkan uang jaminan di Bank NTB. Karena tak menyiapkan uang jaminan di bank maka kontraknya diputus.

“Dia hanya menyerahkan jaminan dari asuransi atau apa itu. Tapi itu kan ndak boleh. Jaminannya harus lewat Bank NTB,” paparnya.

Proyek pembangunan Kantor KPH Ropang ini dimenang-

kan oleh CV. Tiga Dara dari Lombok Timur dengan nilai penawaran Rp 330 juta lebih.

Sementara itu, jumlah pagu anggaran pembangunan Kantor KPH yang besumber dari APBD NTB 2017 ini sebesar Rp 480 juta dengan nilai HPS sebesar Rp 413 juta lebih.

Untuk kelanjutan pembangunan Kantor RPH Ropang, kata Madani, tak dianggarkan pada tahun ini. Karena anggaran yang terbatas, pihaknya akan merencanakan lagi pada 2019 mendatang. Untuk sementara, Kantor KPH Ropang berknator di eks Dinas Kehutanan Sumbawa. (nas)

40 Persen Warga Miskin Dari Hal. 1 Ia menyebut, total lahan hutan yang akan diberikan pengelolaannya kepada masyarakat miskin lingkar hutan di NTB sebanyak 34.805,48 hektare. ‘’Kalau sama-sama diberikan satu hektare, maka sekitar 34 ribu jiwa masyarakat miskin yang akan dapat. Sehingga sekarang didorong by name by address yang datanya memang masyarakat miskin sekitar hutan yang dapat,” kata Madani dikonfirmasi usai pertemuan membahas program perhutanan sosial di Kantor Gubernur, Selasa (10/4) siang.

Madani mengaku telah mengantongi data masyarakat miskin lingkar hutan yang tersebar di NTB. Jumlahnya berdasarkan BDT sebanyak 307.510 jiwa atau 40 persen dari total masyarakat miskin di NTB. ‘’Itu yang akan kita dorong dengan program perhutanan sosial. Ini salah satu solusi pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan,’’ katanya.

Sebanyak 34. 805,48 hektare lahan hutan yang akan dibagikan kepada masya-

rakat lingkar hutan itu terdiri dari hutan tanaman rakyat seluas 3.152 hektare. Kemudian Hutan kemasyarakatan (HKm) 20 ribu hektare lebih dan kemitraan kehutanan 11.604 hektare.

Dijelaskan, masyarakat yang mendapatkan hak pengelolaan lahan hutan ini dibagi dalam kelompok. Kemudian diberikan bantuan bibit untuk ditanam. Jika ada salah satu anggota kelompok yang melanggar, atau merambah hutan maka akan ditindak tegas.

Madani menambahkan, rata-rata masyarakat lingkar hutan di NTB miskin. Pasalnya, rata-rata kepemilikan lahan mereka di bawah 0,25 hektare. Dengan kondisi seperti ini maka tak jarang yang merambah hutan. Kadang-kadang lahan yang dimiliki dijual kemudian melakukan perambahan hutan. ‘’Makanya 40 persen kemiskinan NTB berada di pinggiran hutan,’’ terangnya.

Ditanya mengenai banyaknya masyarakat lingkar hutan yang terjerat ijon, Madani tak membantahnya.

Untuk itu, dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat

lingkar hutan dikeroyok bersama SKPD yang lain. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil).

“Ini kita bersama SKPD lain sinergi. Tidak hanya kita sendiri tangani. Makanya Kemendes juga memberikan bantuan. Kita keroyok bersama,” ucapnya.

Dikhawatirkan program perhutanan sosial ini justru akan membuat kerusakan hutan di NTB semakin parah. Madani mengatakan, perambahan hutan akan cepat dideteksi dan dicegah dari awal. Pasalnya, masyarakat yang menerima hak pengelolaan hutan ini punya hak dan kewajiban.

Jika mereka melanggar ketentuan, maka hak pengelolaan akan dicabut. “Kewajiban mereka menanam, memelihara, melindungi. Nanti kalau dia melanggar itu, sanksinya dicabut, dikeluarkan samasama dengan kelompoknya,” kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini. (nas)

Halaman 15

Masyarakat Pulau Moyo Antusias Menukarkan Uang Rupiah Sumbawa (Suara NTB) – Layanan penukaran uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia di Pulau Moyo Selasa (10/4) mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat. Masyarakat antusias menukarkan uang rupiah yang lusuh, rusak, maupun uang yang ditarik dari peredaran. Layanan kas keliling BI yang berlokasi di Desa Sebotok ramai didatangi masyarakat sejak pagi sampai dengan siang hari.

Laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak berbondong-bondong dengan teratur menukarkan uang rupiah dan masyarakat sangat senang mendapatkan uang baru. Hal ini terlihat dari wajah gembira setelah mendapat uang baru. Berapapun uang yang ditukar dilayani oleh kasir Bank Indonesia.

Sedangkan warga yang memiliki warung dan kios bahkan menukar dalam jumlah yang cukup besar. “Untuk uang kembalian” tutur Ahmad Zainuddin salah seorang pemilik warung. “Biasanya uang kembalian adalah uang lusuh, sekarang dengan uang baru sehingga pembeli menjadi senang” pungkas Ahmad Zainuddin.

Sebelumnya pada hari pertama pelayaran KRI Hiu 634 disambut oleh cuaca cerah dan gelombang yang bersahabat menyebabkan perjalanan dari Mataran ke Labuhan Badas berjalan dengan lancar. Tidak terasa perjalanan selama 7 jam dan tiba di Labuhan Badas pukul 18.00 wita. Berlabuh sejenak di Labuan Badas, menjadi pilihan Tim Ekspedisi untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalan menuju Pulau Moyo. Keesokan harinya tepatnya jam 05.30 Wita Tim Ekspedisi melanjutkan pelayanan menuju pulau Moyo. Sasaran yang dituju adalah Desa Sebotok yang walaupun sudah memiliki dermaga namun tidak memenuhi syarat untuk sandar KRI Hiu 634. Oleh karena itu seluruh anggota tim dan logistik diangkut menggunakan sekoci dan perahu sampan untuk sandar di dermaga Desa Sebotok.

Tepat pukul 10.30 Wita tim tiba di Desa Sebotok dan disambut oleh murid sekolah, yang berjajar di ujung dermaga membawa spanduk selamat datang dan bendera merah putih.

Turut menyambut kepala desa, kepala sekolah dan guru-guru.

Kepala Desa Sebotok Abdulrahman mengatakan untuk menukarkan uang ke bank masyarakat harus menuju Labuhan Badas menggunakan perahu selama 4 jam dengan biaya Rp. 30.000. “Perahu tidak setiap hari tersedia namun hanya hari minggu, senin dan selasa. Sehingga warga yang ingin menukar uang di bank harus menginap di Labuan Badas dan memerlukan biaya yang mahal untuk ongkos menginap, makan dan ongkos perahu. Oleh karena itu, saya atas nama 1.727 jiwa penduduk Desa Sebotok mengucapkan terimakasih karena telah dibantu layanan penukaran uang rupiah oleh Bank Indonesia” Tambah Abdulrahman.

Kegiatan lain yang dilakukan di Desa Sebotok adalah sosialisasi bertempat di SDN 03 Pulau Moyo termasuk memberikan bantuan pendidikan, peralatan olah raga dan pengobatan gratis bagi masyarakat. (bul/r)

Proyek Gagal Konstruksi Diusut APH Dari Hal. 1 ‘’Perlu dipertanyakan ada apa? Kalau itu persoalan teknis harus juga dijelaskan juga kenapa? Apa yang menjadi hambatannya. Perlu BWS perjelas ke masyarakat, karena masyarakat mengharapkan Arahmano itu berfungsi dengan bagus,” kritik Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula.

Rusak di Bima Proyek normalisai saluran irigasi Dam Pela yang jadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB, yang berada di Desa Tangga Kecamatan Monta kondisinya juga rusak parah sejak Februari 2018 lalu. Kerusakan proyek yang diketahui selesai dikerjakan awal tahun 2018 dan menelan anggaran Rp 17 miliar tersebut mengakibatkan aliran air tidak mengalir lancar ke area pertanian sawah warga. ‘’Kerusakan proyek ini pernah didesak warga untuk diperbaiki,’’ kata Camat Monta, Muhtar SH, akhir pekan lalu.

Muhtar mengaku, selain rusak, saluran irigasi tersebut dangkal. Permasalahan tersebut membuat aliran air ke sawah warga tidak mengalir lancar. Air hujan yang mengalir akan masuk ke halaman warga. “Makanya kemarin ada desakan warga meminta agar irigasi ini diperbaiki dan sampai sekarang kami belum tahu perkembangannya. Yang jelas kami sudah koordinasikan dengan pihak terkait,” katanya.

Selain irigasi di Monta, kerusakan infrastruktur BWS juga terjadi di Dam Raba Seme yang berlokasi di Desa Na’e Kecamatan Sape. Warga setempat Ajman, mengatakan rusaknya dam itu menyebabkan area pertanian warga kering. ‘’Air tidak mengalir lancar ke sawah karena masuk ke rumah warga. Saat hujan pun rawan banjir karena alirannya dangkal, jika air sungai besar akan meluap masuk ke rumah warga,” katanya.

Kasi Pembangunan dan Pengusahaan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bima M. Nurul Huda, ST mengatakan, proses perbaikan Dam Raba Seme di Kecamatan Sape kini sedang dikerjakan setelah berkoordinasi dengan BWS. ‘’Sedang dikerjakan. Proses pengerjaannya dimulai sekitar akhir Maret kemarin,’’ katanya.

Diproses Kejaksaan Mengusut proyek terindikasi gagal konstruksi jauh sebelumnya sudah dilakukan Kejari Sumbawa. Kasus dugaan penyimpangan proyek Bendungan Arahmano, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, dan dugaan penyimpangan rehabilitasi saluran irigasi Bendungan Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu tengah didalami Kejaksaan atas laporan Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa. Dalam laporan, disebutkan proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai

Rp 9,1 miliar lebih tersebut belum selesai dikerjakan.

Sedangkan dugaan penyimpangan proyek Bendungan Arahmano pagu dananya Rp 18 miliar lebih, bersumber dari dana APBN. Waktu pengerjaan 240 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017. Dalam laporan disebutkan bahwa bendungan tersebut sudah bertahun-tahun dikerjakan namun selalu gagal.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH menegaskan sedang mendalami dua proyek besar itu, atas dasar laporan masyarakat. ‘’Dugaan penyimpangan saluran irigasi Bendungan Batu Bulan masih didalami lagi. Apakah benar yang dilaporkan atau tidak. Termasuk Bendungan Arahmano juga. Benar atau tidaknya laporan, inilah yang kita turun ke sana,’’ terang Kajari.

APH Berpeluang Usut Bendungan Kamudi di Kecamatan Woja, Dompu salah satu proyek kakap yang dibangun tahun 2017 lalu ini sudah dua kali jebol akibat banjir pada Maret 2018 dan April 2017.

Jebolnya bendungan ini mengancam sumber air bagi PDAM Dompu, karena berdampak pada pasokan air bersih.

Selain Bendungan Kamudi, Bendungan Rababaka juga rusak diterjang banjir Maret 2018.

Apakah berpeluang diusut? ‘’Nanti ditindaklanjuti dengan verifikasi. Coba saya cek dulu apakah laporannya sudah masuk atau belum,’’ kata Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin kepada Suara NTB akhir pekan lalu.

Pada prinsipnya, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana akan diterima. Setelah itu, penyidik akan mempelajari aduan tersebut untuk diputuskan apakah cukup untuk dilakukan penyelidikan.

Senada dengan Kejati NTB. Tidak saja laporan masyarakat, informasi dari sumber mana pun,termasuk temuan lapangan akan jadi dasar penyelidikan. Kecurigaan awal bisa jadi dasar penyelidikan. Seperti penjelasan juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH bahwa peluang untuk mengusut kasuskasus tersebut harus dikaji lebih dulu penyebab kerusakan dan pengecekan kualitas. ‘’Kalau misalnya bendungan baru dibangun, terus banjir tidak terlalu besar bikin rusak, kan patut dicurigai kualitasnya,’’ katanya. Artinya kata dia, kerusakan tidak ansih akibat banjir atau bencana. Kualitas proyek juga akan menentukan daya tahan terhadap bencana.

Konstruksi Bermasalah Pemerhati bendungan dari Pusat Kajian Pengurangan Risiko Bencana Universitas Mataram (Unram), Yusron Saadi, ST, MSc., PhD., menyebutkan belum ada bendungan di NTB yang rusak atau jebol.

Selama ini yang rusak dikategorikan sebagai embung. Untuk melihat konstruksi bend-

ungan itu bermasalah, harus dilihat jika air banjir kurang dari kala ulang (ambang batas air dalam satu tahun) yang ditentukan, maka dipastikan konstruksi itu bermasalah.

Hanya saja, diperlukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh indikasi penyimpangan.

Yusron menjelaskan, embung yang jebol biasanya disebabkan oleh air melimpah atau over topping. Banyak embung yang tipe urugan tanah, atau dasarnya dari urugan tanah. Jika curah hujan berlebih, biasanya terjadi over topping, kemungkinan akan terjadi runtuhan lereng. Selain tipe urugan tanah, ada juga bendungan yang menggunakan beton sebagai dasar. “Tipe urugan tanah itu musuhnya kalau air melimpah,” katanya.

Embung yang disebutkan jebol, menurutnya disebabkan karena over topping dan melimpah. Bendungan didesain dengan kala ulang tertentu atau banjir periode ulang. Dia mencontohkan dengan rumus “Q banjir 50 tahun”. Artinya akan terjadi banjir sebesar itu sekali dalam 50 tahun. Jika banjir di bawah perhitungan Q yang disyaratkan, maka terjadi kesalahan konstruksi. “Jika di atas Q yang diperhitungkan, maka merupakan bencana alam,” jelas Yusron yang juga pengajar di Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unram.

Sementara, jika kekeliruan tata guna lahan seperti hutan yang diganti menjadi jagung, mengakibatkan limpasan permukaanya jadi lebih besar, menurutnya itu lebih ke force majeur.

Ia menjelaskan, jika bendungan tipe urugan tanah ketika over topping atau terjadi limpasan, strukturnya akan turun dan jebol. Kalau tipe beton, tidak masalah jika terjadi over topping. Namun, sangat jarang bendungan beton di Indonesia.

Di NTB sendiri menurutnya tidak ada bendungan beton.

Salah satu alasannya karena biaya mahal, dan salah satu syaratnya adalah adanya bahan membuat bendungan di lokasi yang rencana pembangunan bendungan.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy yang dikonfirmasi menjelaskan, terkait dengan Bendung Arahmano Sumbawa yang dipertanyakan masyarakat lantaran belum bisa dimanfaatkan. Asdin mengatakan, dua sayap bendung tersebut dibangun oleh BWS. Hanya saja yang diprioritaskan adalah sayap kiri bendung. Sementara, untuk sayap kanannya belum dilaksanakan lantaran sering terjadinya longsor (tanah labil).

Jika pembangunan bendung sayap kanan ngotot dilakukan.

Kekhawatirannya, jika longsor terjadi. Akan mengakibatkan proyek fisik yang dibangunnya akan sia-sia. ‘’Skala prioritas.

Setelah kondisi tanahnya memungkinkan. Baru akan dibangun. Tetapi bendung ini sudah dapat dimanfaatkan,’’ kata Asdin kepada Suara NTB, Senin (9/4). (arn/ind/uki/why/ ars/ron/ kir/bul)

Amaq Asrul: Jangan Kerdilkan Pemuda Dari Hal. 1 Semisal kata Ali BD, pemuda sedang melakukan balap liar di jalan-jalan. Kegiatan balapan liar yang dilakukan anak-anak muda itu tidak kemudian disalahkan. Tapi salahkan pemerintah kenapa tidak menyediakan tempat untuk balapan. ‘’Ini cara pandang saya yang memang berbeda dan radikal,’’ ucapnya.

Karenanya di Lotim, sebutnya dibangunkan gedung pemuda dan mahasiswa. Gedung tempat para pemuda ini untuk berkreasi dan mengembangkan pemikirannya.

Mengembangkan diri menjadi pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas.

Pikiran pemuda ini selalu menginginkan perubahan yang cepat. Cara berpikir pemuda ini radikal. Kata radikal tidak diartikan negatif. Tapi keinginan melakukan perubahan yang cepat inilah yang disebut radikal. ‘’Kalau melihat pemuda lihat dari sisi pemuda., jangan lihat dari sisi kita yang sudh tidak muda,’’ paparnya.

Pemuda ini sangat dinamis, sangat progresif. Untuk itulah, yang dilakukan pemerintah seharusnya adalah memberikan akses dalam berbagai kesempatan. Seperti dilakukan di Lotim membangun gelanggang pemuda. Pemuda dan maha-

siswa, karena mereka para pemuda memiliki potensi besar membangun bangsa yang tidak boleh dihilangkan.

Para genersi penerus bangsa itu kata Ali Dachlan, harus diberikan ruang oleh negara.

Jangan pandang pemuda bagian yang kecil dan bodoh yang harus dibina. Kata dibina itu dianggap Amaq Asrul kurang tepat untuk pemuda. “Kata bina itu seperti militer,” ucapnya.

Pemuda tidak bisa dikekang dengan sudut pandang para orang tua. Membagun kepemudaan itu harus dengan pendekatan pemuda itu sendiri. Bukan dengan cara pandang para orang tua. Cara pandang yang cenderung menyalahkan pemuda selama ini dianggapnya kurang tepat.

Adanya ketentuan perundang-undangan tentang kepemudaan ini dipersilakan jalan terus karena pengaturan pemuda ini memang sebuah keharusan. Tapi melihat pemuda ini harus dengan cara yang tidak mengekang dinamisme berpikir dari para pemuda. ‘’Cara saya melihat pemuda berbeda dengan yang lain,’’ imbuh Ali BD. Pemuda itu tidak boileh dianggap sebagai bagian yang rendah. Bagian yang selama ini dibina. Berikanlah ruang yang luas bagi pemuda untuk mengembangkan kemandirian berpikirnya. (rus)

TGH Athar Izzuddin: Ali BD Sosok yang Bertanggungjawab Dari Hal. 1 Dikutip dari Buku karya TGH. Abd. Latief HR berjudul Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, TGH Athar mengaku dirinya ada hubungan kekeluargaan dari pihak datoknya Ali BD dari pihak perempuan atas nama Ibu Sukimah. Sedangkan dirinya, memiliki hubungan keluarga dengan Datok Badar.

Tapi bukan lantaran hubungan darah itu yang membuat TGH Athar terkesan dengan sosok Ali BD. Ia mengaku terkesan lantaran kepemimpinannya yang dinilai bagus. ‘’Dia menegakkan zakat sejak menjadi bupati yang pertama. Saya juga mendengar jika Ali BD ingin mendirikan rumah sakit bagi kaum dhuafa dari dana zakat. Itu benarbena sesuatu yang yang mulia,’’ ucapnya.

Dengan adanya rumah sakit bagi orang miskin itu akan memudahkan masyarakat yang sakit untuk berobat. Lebih-lebih pada orang yang lemah.

Apa yang sudah Ali BD praktikkan di Lombok Timur menurutnya sangat baik dan penting ditiru. ‘’Dari dulu sejak pemilihan bupati saya selalu mendukung Ali BD. Karena dia itu orangnya tegas, cerdas dan berpengalaman dalam birokrasi,’’ jelas mantan anggota DPRD Lotim tersebut.

Ia menceritakan dulu dirinya pernah menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Namun ia memilih keluar karena mendukung Ali BD. “Mere-

ka menganggap saya telah dikasih uang sama Pak Ali, tapi tidak. Saya mendukung Ali BD karena kepemimpinannya bagus, kegiatan-kegiatan programnya juga baik, serta visi dan misinya itu baik,’’ jelasnya. ‘’Bukan juga karena hubungan kekeluargaan. Tapi saya mendukung beliau karena saya tahu sendiri di masyarakat dia seperti apa.

Dia itu sosok yang bertanggungjawab. Jadi, orang yang seperti Ali BD itu harus kita dukung dari hati, bukan karena ada sesuatu,’’ sambungnya.

TGH Athar meyakini, apa yang dilihatnya itu benar adanya. Sehingga, jangankan jadi gubernur, jadi presiden pun ia mengaku tetap akan mendukung Ali BD. ‘’Selama visi dan misinya itu kita anggap baik untuk masyarakat, dan programnya baik untuk memajukan daerah kita,’’ jelas pria yang juga menjabat Dewan Pertimbangan Bazda Lotim tersebut.

Terlebih ia mengaku pernah menghubungi tuan guru dan ulama lain yang ada di Lotim maupun daerah lain di NTB. Banyak dari mereka yang mendukung Ali BD. ‘’Ada kata-kata orang atau fitnah yang orang lontarkan kepada saya. Saya tidak pernah mendengar semua itu demi kesejahteraan masyarakat.

Semoga pemimpin NTB ke depan bisa memimpin dengan baik seperti Ali BD. Selalu merakyat dan peduli pada rakyat-rakyat yang lemah,’’ doanya. (*)

Rabu, 11 April 2018

SUARA NTB

RADIO

Halaman 14

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 11 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

MA Darun Najah Al-Falah Sukses Gelar UNBK Giri Menang (Suara NTB) MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru, Lombok Barat (Lobar) menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dua hari pelaksanaan UNBK yang dimulai sejak Senin (9/4), madrasah yang tahun ini pertama kali menggelar UNBK sukses melaksanakan seluruh proses tanpa gangguan dan hambatan.

“Alhamdulillah kami sukses tanpa kendala,” kata Kepala MA Darun Najah, Hasmuin, S.Pd., M.Kom, Selasa (10/4).

Sukses pelaksanaan UNBK tidak terlepas dari upaya yang dilakukan madrasah jauh hari sebelum

pelaksanaan. Misalnya dengan beberapa kali menggelar simulasi pelaksanaan UNBK yang didesain semirip mungkin dengan saat UNBK. “Sama seperti pelaksanaan simulasi kemarin, berjalan lancar tanpa kendala. UNBK ini juga tidak ada kendala sama sekali,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Hasmuin, untuk tahun pertama menggelar UNBK, terdapat sebanyak 33 orang peserta.

Adapun jumlah komputer yang disediakan sebanyak 17 unit komputer hasil pengadaan pihak madrasah. “Karena persyaratan untuk bisa melaksanakan UNBK paling tidak harus mempunyai sepertiga

komputer dari jumlah siswa peserta,” ungkap Muin, panggilan alumnus IKIP Mataram ini.

Lebih jauh diakui bahwa, pelaksanaan UNBK jauh lebih efektif dari berbagai sisi. Di samping untuk memenuhi tuntutan dari pemerintah yang harus dilaksanakan tiap sekolah dan madrasah, namun juga sangat bermanfaat bagi madrasah pelaksana UNBK. “Jadi tidak terlalu ribet di bandingkan UN pensil dan kertas,” ujarnya seraya menyebut pelaksanaan UNBK juga agar meningkatkan mutu sekolah dan madrasah. (dys)

(Suara NTB/dys)

UNBK - Para siswa MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru, Lobar tengah menjawab soal dalam UNBK, yang merupakan UNBK pertama kali dan berjalan tanpa gangguan, Selasa (10/4).

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Saldo Kosong

Jangan Sampai Merugikan Masyarakat

(Suara NTB/dok)

Lalu Martawang

Mataram (Suara NTB) Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menanggapi berlarut - larutnya masalah kosongnya saldo penerima bantuan pangan non tunai (BPNT).

Bantuan yang semestinya menjadi solusi penanggulangan kemiskinan, jangan sampai merugikan masyarakat.

“Harapan kita tidak merugikan masyarakat akibat mekanisme dan sistem yang persoalannya tidak berkaitan dengan masyarakat,” kata Martawang, Selasa (10/4). Jumlah saldo kosong BPNT di Kota Mataram sejumlah 1.742 orang. Ini tersebar di enam kecamatan, masingmasing Kecamatan Mataram

263 orang, Sandubaya 203 orang, Sekarbela 56 orang, Selaparang 265 orang, Cakranegara 475 orang dan Ampenan 481 orang.

Rencananya, kata Martawang, pada Rabu (11/4) hari ini akan melakukan konsolidasi sekaligus mengevaluasi dan mengecek proses yang telah diamanahkan oleh Pemerintah Pusat. Pihaknya perlu memetakan penyelesaian kaitannya dengan proses yang berjalan serta penyempurnaan.

“Ini bagian di evaluasi dan kroscek balik secara keseluruhan apakah koordinasi dengan pusat atau bank penyalur,” tambahnya.

Setahunya, penyalur sifatnya menerima suplai dana dari Ke-

menterian Sosial. Dia tidak berani mengambil kesimpulan apakah ada persoalan teknis, sehingga perlu dipetakan detailnya.

Meskipun demikian, dia memastikan bantuan sekitar Rp 110 ribu diterima tiap bulan tidak akan kemana - kemana.

Bank yang diamanahkan selaku penyalur BPNT melaksanakan sesuai ketentuan. “Adapun sumbatan - sumbatan berjalan sesuai tupoksi itu yang perlu dicek,” ujarnya. Kendala secara teknis belum bisa dijelaskan Martawang. Permasalahan ini baru bisa diketahui setelah menerima laporan dari Dinas Sosial dan BRI selaku penyalur bantuan. (cem)