Edisi Sabtu, 9 Desember 2017 |Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 9 DESEMBER 2017

16 HALAMAN NOMOR 224 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Gubernur TGB Kecam dan Tolak Keras Sikap Donald Trump GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam kajiannya usai menunaikan Salat Jumat (8/12) di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, NTB mengecam dan menolak keras pernyataan serta sikap zalim Presiden AS, Donal Trump yang mengakui dan mendukung penuh pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Di hadapan ribuan jamaah yang hadir, Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya menjelaskan, apa yang dilakukan oleh Trump ini, tak hanya melukai hati miliaran umat Islam di seluruh dunia. Tapi juga telah bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Nomor 478, tanggal 20 Agustus 1980.

Isinya, mengesahkan Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel adalah suatu pelanggaran hukum internasional. ‘’Ini adalah kezaliman yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya. Oleh karenanya, Gubernur TGB mengajak seluruh umat Islam untuk terus membantu perjuangan saudarasaudara yang ada di Palestina sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

TGB juga menjelaskan kenapa umat Islam harus menolak dan mengecam keras pernyataan dan sikap zalim Trump tersebut? Jawabnya menurut TGB karena Palestina merupakan tempat mulia umat Islam dan dimuliakan oleh Allah

SWT. ‘’Yakni, pertama: di dalam Palestina terdapat tempat suci ketiga umat Islam yaitu AlAqsa yang harus kita bela.

Sekitar 16 bulan lamanya Al-Aqsa menjadi kiblat umat Islam sebelum dipindah menghadap ke Ka’bah.’’

Kedua: Palestina merupakan tempatnya para nabi mulia yang diutus oleh Allah SWT. Bersambung ke hal 15

TGH.M.Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

”Deadlock”, DPRD Dompu Minta Pemprov Ambil Alih Pembahasan RAPBD 2018 Mataram (Suara NTB) – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dompu tahun 2018 antara eksekutif dan legislatif mengalami deadlock.

APBD Dompu yang se-

harusnya ditetapkan pada 30 November lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan. Untuk itu, DPRD Dompu meminta Pemprov NTB untuk mengambil alih pembahasan APBD 2018.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin,

S. Sos usai pertemuan dengan Pemprov NTB di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (8/12) siang. Yuliadin menjelaskan, proses pembahasan APBD Dompu 2018 mengalami keterlambatan dari eksekutif.

Bersambung ke hal 15

Perolehan DIPA Tak Sesuai Harapan

Kemenkeu Ingatkan Pemda Disiplin Belanjakan Anggaran Mataram (Suara NTB) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diperoleh Pemprov NTB pada tahun 2018 meningkat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) yang mengalir ke NTB meningkat. Namun, peningkatan dana transfer tersebut khususnya bagi provinsi tak sesuai dengan harapan atau asumsi yang direncanakan dalam RAPBD 2018.

TO K O H

TAK DIMANFAATKAN - Kantor PT. LTB tidak dimanfaatkan.

Untuk sementara, kantor ini dijadikan Sekretariat P2TP2A Loteng.

Tak Perlu Tender PEMERINTAH pusat mendorong penggunaan dana desa untuk padat karya mulai 2018 mendatang. Sehingga proyekproyek yang berasal dari dana desa tidak perlu lewat tender atau lelang meskipun nilainya di atas Rp 200 juta.

“Presiden mengamanatkan supaya nanti penggunaan dana desa itu benar-benar dilakukan seefektif mungkin. Yaitu jangan lagi pembangunan di desa itu harus dikontrakkan dengan kontraktor tertentu. Itu tidak perlu lagi,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA ketika dikonfirmasiSuara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (8/12) siang.

Taukhid mengatakan, jika ada proyek atau kegiatan yang berasal dari dana desa dengan pagu di atas Rp 200 juta tidak perlu dikontrakkan atau lewat tender.

Bersambung Taukhid ke hal 15

KO M E N TTAA R

Harapan yang tidak sampai tersbeut menyebabkan Pemprov melakukan penyesuaianpenyesuaian belanja dalam APBD 2018. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB

mengingatkan, seluruh Pemda di NTB jangan hanya mengeluh soal minimnya dana transfer tahun depan. Justru yang lebih penting, pemda diingatkan untuk disiplin dalam membelanjakan anggaran.

Bersambung ke hal 15

Direksi Tersangka, Pemkab Loteng Ambil Alih PT. LTB Praya (Suara NTB) Keberlanjutan usaha PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) saat ini masih terkantung-kantung. Pasca kasus hukum yang menyeret jajaran direksi perusahaan daerah yang baru terben-

tuk pada tahun 2013 lalu tersebut, kegiatan usaha perusahaan plat merah milik Pemkab Loteng itu kini terhenti total.

Namun demikian, Pemkab Loteng menegaskan tidak akan menutup atau membekukan PT. LTB. Justru Pemkab Loteng akan segera menunjuk jajaran direksi yang baru. Guna menggantikan posisi jajaran direksi sebelumnya yang saat ini tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Dompu dan Lobar Terancam Sanksi (Suara NTB/kir)

Simbol Persatuan, Bendera Pataka NTB Diarak dari Bima

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang diwakili Sekda, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D menyerahkan bendera pataka lambang NTB kepada Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, Jumat (8/12) pagi kemarin.

Penyerahan bemdera pataka lambang NTB itu dilaksanakan melalui upacara resmi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB yang dihadiri pimpinan OPD dan inL. Dirjaharta stansi ver-

tikal, TNI dan Polri.

Dengan penyerahan itu, maka bendera pataka lambang NTB akan mulai diarak dari Kabupaten Bima ke seluruh kabupaten/kota di NTB yang akan berakhir di Kota Mataram. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi , kirab pataka lambang NTB merupakan simbol persatuan. ‘’Untuk mengingatkan warga dan masyarakat bahwa kita masih punya Provinsi NTB dan bagian dari NKRI. Dengan kirab pataka itu sebagai pengingat untuk kita tetap menyadari dan mempertahankan NTB. Bersambung ke hal 15 Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti saat menyerahkan bendera pataka lambang NTB kepada Bupati Bima yang diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bima.

(Suara NTB/nas)

H. Supran

(Suara NTB/nas)

DUA kabupaten di NTB tak mampu menetapkan APBD 2018 tepat waktu, yakni maksimal 30 November lalu. Dua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Akibatnya, Dompu dan Lobar terancam kena sanksi dari Gubernur NTB atas keterlambatan dalam penetapan APBD 2018.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Antisipasi Penyakit DBD MEWASPADAI penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang muncul di musim hujan, kelurahan Pagutan Barat sudah melakukan berbagai persiapan. Seperti yang diungkapkan oleh lurah Pagutan Barat, Drs Nasrullah AM, Jumat (8/12), antisipasi ini dilakukan untuk menghindari kejadian seperti di tahun lalu. “Di tahun sebelumnya, di sini terdapat banyak kejadian penyakit DBD yang menimpa warga,” terangnya.

Korban penyakit DBD di kelurahannya kemarin cukup banyak dan berada di daer(Suara NTB/uul) ah perumahan. “Paling banNasrullah AM yak di Bumi Pagutan Permai dan Griya Pagutan Indah, sedangkan kalau di perkampungan malahan jarang,” terangnya. Padahal, dari segi kebersihan, kawasan perumahan lebih bersih dan teratur dibandingkan dengan kawasan perkampungan. “Tetapi wabah DBD lebih banyak di perumahan daripada perkampungan,” jelasnya.

Seperti di akhir tahun ini, Nas menjelaskan baru satu kasus DBD yang baru ditemukan di daerahnya. “Dan tempatnya juga di situ-situ juga, kejadiannya di perumahan Bumi Pagutan Permai,” terangnya. Atas kejadian tersebut, pihaknya bersama Puskesmas segera melakukan upaya dengan melakukan penyemprotan atau fogging di sekitar lingkungan tersebut.

“Baru tadi pagi kita lakukan pengasapan di sini bersama pihak puskesmas,” kata Nas. Selain fogging, juga masyarakat diberikan bubuk Abate yang diberikan secara gratis. “Kita tidak memgharapkan kejadian seperti tahun kemarin terulang kembali, makanya kita menghimbau masyarakat untuk melakukan pembersihan,” tambahnya.

Selain itu, kepala lingkungan juga diberikan sosialisasi untuk mencegah kejadian DBD kembali terulang. “Kepala lingkungan dikumpulkan di kantor kecamatan untuk mengikuti sosialiasasi pencegahan DBD itu,” kata Nas. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Angkutan ’’Online’’ di Mataram akan Dibatasi Mataram (Suara NTB) Bisnis angkutan online di Mataram menjamur. Keberadaan mereka pun dianggap pesaing bagi angkutan konvensional. Pemerintah akan mulai memberi batasan atau kuota bagi angkutan online di Mataram.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Suratman Hadi, Jumat (8/12) menyampaikan hasil sosialisasi Kementerian Perhubungan, bahwa keberadaan angkutan online harus melalui kajian untuk menentukan kuota ideal di masing - masing provinsi. Untuk itu, Pemprov, Pemkot dan Organda akan melakukan penghitungan angkutan online.

Penetapan kuota baru ditandai dengan pemberian surat keputusan (SK) oleh pemerintah. “Jadi berdasarkan itu, pengusaha memperebutkan kuota itu,” kata Suratman. Wacana pembatasan angkutan online terungkap saat sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2017 tentang angkutan tidak dalam trayek (angkutan khusus/angkutan online) diselenggarakan Kementerian Per-

hubungan dan dihadiri oleh Dirlantas Polda NTB, Dishub NTB, Dishub Kabupaten/Kota dan Organda.

Kata dia, keberadaan angkutan online yang telah beroperasi di NTB khususnya di Kota Mataram belum mengantongi izin. Sebab, tahapan mendapatkan izin belum ada.

Kalau misalnya Dishub mengeluarkan izin terhadap angkutan online, perlu dipertan-

yakan legalitas mereka.

“Tahapan untuk angkutan online belum ada. Termasuk kuota ditetapkan gubernur belum dibahas antara pemerintah dan organda,” ucapnya.

Suratman tidak menyebutkan, berapa kuota ideal bagi angkutan online (uber, gocar, dan lainnya). Karena, akan dilakukan kajian bersama.

Sedangkan, kendaraan online (Go jek, M - jek) masih ilegal.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Kabid Darat, Lalu Wirajaya membenarkan ada jatah atau kuota bagi angkutan online.

Penentuan kuota itu jadi ke-

wenangan Dishub NTB. Sementara, Dishub Kota Mataram hanya diberikan kewenangan melakukan uji kir. “Dan selebihnya itu kewenangan provinsi.

Karena, kendaraan ini melewati kabupaten/kota,” ucapnya.

Untuk Go - jek lanjutnya, belum ada aturannya. Namun di satu sisi, pemerintah belum bisa melarang. Dan, tidak bisa pula melegalkan keberadaan mereka. Ia mengaku, pengusaha angkutan online berkonsultasi untuk meminta izin. Tetapi, pihaknya meminta mempelajari aturannya. “Ada yang minta, tapi kita perlu pelajari,” demikian kata dia. (cem)

Harus Cepat Belajar ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mengapresiasi pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram. Ditunjuknya Chaerul Anwar menjadi Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, menggantikan almarhum H. Ridwan diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih maksimal lagi. ‘’Harapan saya, supaya dari Dinas Dukcapil ini lebih kreatif lagi,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (8/12) (Suara NTB/fit) Karena sampai saat ini, I Nyoman Yogantara masih ada pekerjaan rumah Dinas Dukcapil Kota Mataram yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah perekaman E-KTP. Sepeninggalan H. Ridwan, Dinas Dukcapil Kota Mataram dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Sekarang dengan sudah terisinya jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram diharapkan, mantan Kepala Satpol PP Kota Mataram ini segera menyesuaikan diri dengan jabatan barunya.

Terkait masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman E-KTP, Dinas Dukcapil diminta segera melakukan upaya strategis. Ia melihat, perekaman E-KTP ini masih kurang disosialisasikan. ‘’Ujung tombak kan ada di lingkungan dan kelurahan,’’ cetusnya. Untuk itu, anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini menyarankan agar Dinas Dukcapil Kota Mataram, mengintensifkan komunikasi dengan kelurahan dan juga lingkungan.

Kelurahan dan juga lingkungan dianggap mampu menjadi penyambung informasi dari pemerintah kepada masyarakat. ‘’Kalau kecamatan kan terlalu panjang birokrasinya. Mungkin langsung saja informasikan kepada lurah, nanti lurah yang memanggil kepala lingkungan,’’ katanya.

Sehingga dengan masih adanya warga yang belum melakukan perekaman E-KTP bisa segera melakukan perekaman.

Karena seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat terjadi kekosongan blangko E-KTP. Sekarang blangko E-KTP sudah tersedia. Namun yang menjadi persoalan adalah, tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa blangko E-KTP sudah tersedia, sehingga belum melakukan perekaman. ‘’Ini yag menjadi PR dan saya rasa ndak sulit bagi kepala dinas baru untuk mensosialisasikan. Menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan hal ini.

Sehingga masyarakat tidak ada alasan lagi untuk tidak punya KTP. Agar kinerja Dukcapil maksimal, politisi PDI Perjuangan ini mengaku, bahwa komisi I akan terus memantau dan berkomunikasi intens dengan kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram yang baru. Meski berasal dari latar belakang jabatan yang berbeda, Yoga berharap Chaerul dapat belajar dengan cepat pada jabatannya yang baru ini. (fit)

(Suara NTB/cem)

GEDUNG RSUD MATARAM - Di kuartal terakhir 2017 ini, proyek pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap RSUD Kota Mataram belum rampung. Rekanan hanya memiliki sisa waktu dua pekan untuk menyelesaikan proyek senilai Rp 18,6 miliar tersebut. Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan item pekerjaan finishing , Jumat (8/12).

Pejabat Pemkot Mataram akan Dimutasi Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan mutasi pejabat tahap dua akan digelar pada akhir Desember mendatang. Ada dua posisi yang bakal diisi yakni, Dinas Sosial dan Kasat Pol PP. Pengisian ini harus segera dilakukan mengingat banyak program yang harus diselesaikan menjelang awal tahun anggaran 2018.

“Insya Allah, akhir Desember akan saya isi. Kebetulan saya juga ada agenda besar lainnya,” jawabnya, Jumat (8/12). Promosi maupun pergeseran pejabat tidak terlepas dari hasil pansel dan assessment. Namun demikian, Walikota belum memberikan kepastian nama pejabat yang bakal dipromosi

bahkan digeser nantinya. “Saya belum sebut nama,” ucapnya.

Selain akan mengisi posisi Kepala Dinas Sosial dan Kasat Pol PP, juga terjadi pergeseran pada eselon II, III dan IV. Kabarnya, Kepala Bagian Humas dan Protoler Setda Kota Mataram, Drs. Lalu Mashun juga bakal diganti. Pencopotan Kabag Humas tersebut santer dibicarakan di internal pejabat. Bahkan, orang - orang dekat Walikota.

Mashun yang belum genap setahun menjabat dikabarkan akan mengisi jabatan sekretaris di salah satu organisasi perangkat daerah. “Pasti diganti,” jawab orang dekat Walikota kepada Suara NTB. Sumber tidak menyebutkan siapa yang bakal mengisi jabatan Kabag

Kenaikan Honor Petugas Kebersihan Hanya Wacana Mataram (Suara NTB) Pemangkasan anggaran di 2018 tidak saja berdampak luas terhadap program pemerintah. Bahkan rencana kenaikan upah 321 petugas kebersihan di Kota Mataram han-

ya sebatas wacana.

Saat ini honor operator roda tiga Rp 500 ribu per bulan. Rencananya di 2018, akan dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta per bulan. Namun Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh belum berani

Penanganan Aset Bermasalah di Kota Mataram Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Persoalan aset di Kota Mataram masih jadi benang kusut. Di akhir tahun 2017, belum ada tanda - tanda penyelesaian. Padahal, Pemkot Mataram telah membentuk tim penelusuran aset.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Jumat (8/12) mengungkapkan, evaluasi khusus terhadap aset bermasalah belum dilakukan. Sebab, pimpinan organisasi perangkat daerah sedang fokus menyelesaikan program - programnya.

Pada saatnya nanti akan dilakukan evaluasi, sehingga ia memberikan toleransi kepada pimpinan OPD untuk menyelesaikannya. “ Teman - teman masih fokus menyelesaikan programnya,” kata Sekda.

Eko memberikan permakluman bahwa di akhir tahun ini banyak agenda dan realisasi harus segera diselesaikan. Yang masih jadi beban

(Suara NTB/cem)

ASET - Sejumlah aset bermasalah di Kota Mataram belum jelas progres penanganannya. Salah satunya, aset shopping center di Kelurahan Pejanggik ini belum ada solusi.

Pemkot Mataram yakni, penguasaan aset oleh mantan Anggota Dewan. Aset berupa laptop dan Ipad senilai Rp 400 juta lebih belum juga dikembalikan.

Tunggakan aset ini jadi temuan setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-

Humas yang baru. Diakui, sudah ada kandidat yang disiapkan, tapi masih dilihat kompetensi serta kemampuan mengelola informasi.

Pada gerbong mutasi awal tahun 2017 lalu, ada tiga nama yang diusulkan menggantikan Lalu Alwan Basri yang tengah ikut seleksi jabatan tinggi pratama. Yakni Lurah Monjok, Muhammad Iswan, Camat Sandubaya Lalu Syamsul Adnan dan Lalu Mashun.

Menanggapi isu pergantian Kabag Humas tersebut, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito enggan memberikan tanggapan apapun.

Menurut Eko, kewenangan penggantian itu jadi hak prerogatif kepala daerah. (cem)

wakilan NTB. Namun demikian, belum ada solusi permanen walaupun Badan Keuangan Daerah melayangkan surat penagihan ke anggota Dewan yang telah purna tugas tersebut.

Selanjutnya, aset shopping center di Kelurahan Pejanggik Keca-

matan Mataram. Status dari hak guna bangunan diduga berubah menjadi hak milik. Ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat oleh pengusaha.

Badan Keuangan Daerah (BKD) sejak Maret lalu dan tim penelusuran berulangkali meminta sertifikat pengelolaan lahan tersebut ke Pemkab Lombok Barat. Akan tetapi, belum ada kejelasan persoalan ini tuntas. Demikian pula, aset rumah pemotongan hewan (RPH) Tanjung Karang. Kasus ini belum jelas seperti apa penyelesaiannya. Informasinya, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan mengajukan sengketa kepemilikan lahan ke Pengadilan.

Perebutan aset yang merupakan peralihan dari Pemkab Lobar tersebut pernah diatensi oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. Lagi - lagi, tak ada titik temu penyelesaian perkara tersebut. (cem)

memastikan kenaikan honor 321 operator sampah tersebut.

Sebab, pengurangan anggaran berdampak luas terhadap program lainnya. “Saya belum dapat laporan pasti soal itu,” kata Walikota, Jumat (8/12).

Secara pribadi, ia ingin gaji petugas pengangkut sampah tersebut bisa naik, apalagi melihat beban kerja mereka begitu berat. Masalahnya, defisit anggaran mencapai puluhan miliar di 2018 berpengaruh terhadap program lainnya.

Wacana kenaikan gaji diupayakan bagi guru pegawai tidak tetap (PTT). Hal ini diakui Walikota tengah dilakukan pengkajian bersama. Kenaikan gaji guru PTT rencananya sekitar Rp 300 ribu. Selain itu, diperjuangkan supaya guru PTT juga bisa mendapatkan sertifikasi. “Ada kenaikan sedikit.

Hanya Rp 300 ribu,” sebutnya.

Pemerintah tidak bisa menaikkan lebih besar karena kondisi anggaran. Terkait perubahan SK, Walikota mengungkapkan, masih mengkaji dasar perubahan SK tersebut. Hal ini menyangkut kebijakansehinggaperludipelajariagar guru PTT tetap ikut dalam sertifikasi. “Guru di luar ASN di yayasan dapat. Bagaimana, kita mendorong bagaimana guru PTT juga dapat sertifikasi,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, kenaikan gaji operator itu kemungkinan hanya sebatas wacana. Sebab, anggaran masih belum mencukupi untuk itu. “Belum ada untuk itu,” kata dia. (cem)

Peringatan Maulid

Paham Radikalisme Harus Ditangkal Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting di tengah kegelisahan umat. Tidak saja, berfungsi memberikan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, tetapi perlu berperan demi menangkal paham radikalisme yang tengah berkembang.

“Yang dibutuhkan umat dengan mewaspadai, mengantisipasi paham radikal yang bisa merusak kebersamaan,” tegas Walikota usai memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Jumat (8/12).

Peringatan maulid tersebut dihadiri juga Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito, para asisten dan pimpinan OPD dan seluruh pegawai lingkup Pemkot Mataram. Walikota menambahkan, pemerintah dan MUI saat ini, bersinergi untuk membangun kehidupan umat. Termasuk menghadapi

permasalahan akhlak dan pembinaan nilai spiritual kini tengah dihadapi negara.

Penanaman nilai agama serta kebhinekaan perlu jadi landasan sebagai warganegara dalam membantu menyukseskan program pemerintah. “Persoalan dihadapi negara saat komplek. Penanaman terhadap nilai Pancasila harus jadi modal membangun karakter generasi mendatang,” ucapnya.

Ahyar mengatakan, Kota Mataram adalah kota heterogen dengan berbagai kultur, agama dan budaya. Perbedaan itu tidak lantas jadi penyekat, melainkan bersama - sama membangun kebersamaan untuk disuarakan serta dibina oleh MUI. Oleh karena itu, pembinaan akhlak perlu ditanamkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terjadi perpecahan. Apalagi isu itu sedang ramai diperbincangkan di tingkat nasional bahkan di Kota Mataram. “MUI memiliki peran supaya menghindari propaganda di masyarakat,” demikian kata Walikota. (cem)

(Suara NTB/ist)

MAULID NABI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Jumat (8/12).

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Manajemen BPR Prima Nadi Dilaporkan ke OJK Mataram (Suara NTB) H. Marhaban Yasin, pensiunan TNI AD melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB soal dijualnya lima unit truk hasil kreditnya di Bank BPR Prima Nadi. Kedua belah pihak pun telah menjalani sidang mediasi, Kamis (7/12). Namun sidang buntu karena kedua pihak tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah itu.

Marhaban asal Desa Bajur Kecamatan Labuapi dalam laporan tertulisnya ke OJK mengatakan, persoalan ini berawal dari pengambilan kredit dump truck pada Bank BPR Prima Nadi tahun 2016. Mobil kredit itu berupa satu truk bak kayu dan enam dump truck.

“Pada akhir 2016, staf bank meminta kendaraan saya sebagian harus dijual secara sukarela di bawah tangan dan berulangkali kami musyawarah dan pada akhirnya saya menyerahkan empat unit kendaraan.

Antara lain satu unit mobil bak kayu dan tiga unit dump truck,” kata Marhaban dalam laporannya.

Muncul persoalan karena Marhaban merasa penjualan empat mobil itu tidak dijelaskan kepadanya. Atas alasan itu, dia kemudian memboikot pembayaran tiga unit dump truck lainnya yang masih dicicil. Salah satu alasan melapor ke OJK, karena pihak Bank sebelumnya memberitahukannya soal pajak empat kendaraan itu mencapai Rp 14.225.000, namun disampaikan utusan bank kepadanya pajak mencapai Rp 60 juta.

Namun masalah baru muncul lagi untuk kredit tiga truk yang dicicilnya, sehingga pihak bank menarik mobil itu pada 22 Oktober 2016. “Dengan perjanjian penjualan di bawah atangan sesuai harga disepakati bersama, namun kenyataannya dijual secara sepihak oleh mereka,” tegas Marhaban.

Atas pengaduannya ini, ia dan pihak bank dipanggil untuk sidang di kantor OJK Kamis siang kemarin.

Namun dead lock, keduanya ngotot mempertahankan posisinya masing masing dirugikan dalam masalah ini. Marhaban mengaku sedang mempersiapkan langkah berikutnya, laporan pidana atau pun perdata.

Dikonfirmasi kebenaran laporan itu, Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan di Mataram, Jumat (8/12) membenarkannya. Otoritas telah menerima laporan pengaduan dari nasabah BPR Prima Nadi.

Meski demikian, otoritas menyatakan tidak melanjutkan persoalan tersebut lantaran kasusnya telah di tangani oleh aparat penegak hukum.

“Pada prinsipnya, laporan tetap kita proses. Dalam hal ini, Karena telah ditangani oleh aparat, kita tidak masuk.

Apalagi sudah disidangkan,” demikian Farid. (ars/bul)

(Suara NTB/ars)

TANDA TERIMA - Pensiunan TNI AD Marhaban Yasin menunjukkan tanda terima laporan dari OJK.

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Produksi Padi Tembus 2,3 Juta Ton Mataram (Suara NTB) Pemerintah mencanangkan target produksi padi menembus 2,4 juta ton tahun 2017 ini. Dari target itu, hingga September 2017, disebut-sebut produksinya telah mencapai 2,3 juta ton.

Hal ini dipertegas Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si. Husnul Fauzi

Produksi tahun ini menurutnya meningat 11 sampai 12 persen disbanding dengan produksi yang dihasilkan tahun 2016 lalu.

Tahun ini pemerintah provinsi mencanangkan target tanam di areal seluas 475.000 hektar. Sementara pemerin-

tah pusat, Kementerian Pertanian menargetkan Provinsi NTB mencapai areal tanam seluas 503.000 hektar.

“Target pusat ini realisasinya menjadi 92 persen, dan untuk target provinsi tercapai 98 persen target tanam,” demikian Husnul Fauzi.

Husnul Fauzi mengatakan, target 2,4 juta ton belum terpenuhi seratus persen karena terjadinya perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi.

Tercapai peningkatan produksi 12 persen dibanding tahun

lalu menurutnya sudah cukup baik, dengan tingkat produktivitas lahan rata-rata 5,1 ton/ hektar.

Apakah produksi masih bisa bisa meningkat? Ia menegkasn, hasil perhitungan produk sebesar 2,3 juta ton, adalah hasil produksi di masa tanam Oktober-Desember 2016 lalu, kemudian dipanen pada April-September 2017.

Dengan demikian, masa tanam Oktober-Desember 2017 ini, akan dihitung pada panen tahun 2018 mendatang. (bul)

(Suara NTB/dok)

IG Mutiara Lombok akan Diusulkan ke Kemenkumham Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mempersiapkan diri mengusulkan Indikasi Geografis (IG) mutiara Lombok, dalam rangka mengantisipasi klaim pihak luar. Dinas Perindustrian bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB akan menyiapkan seluruh dokumen pendukung. Secara lisan, usulan ini telah disampaikan kepada Kemenkumham Demikian Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih di ruang kerjanya, Jumat (8/12) kemarin.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik terntentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.

Dari situs http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alirindikasi-geografis milik Kemenkumham, beberapa tahapan yang dilalui untuk mendapatkan indikasi geografis. Pertama, pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substansi, pengumuman, oposisi pendaftaran, pendaftaran, pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis dan terakhir adalah banding.

Di NTB, kata kepala dinas, baru-baru ini Kemenkumham telah mengeluarkan Indikasi Geografis untuk kopi Tambora.

“Setelah kopi Tambora, kita arahkan mutiara,” imbuhnya.

(Suara NTB/bul)

MUTIARA - Mutiara Lombok di salah satu outlet penjualan di Mataram.

Sata ini tim dari Kemenkumham telah mulai jemput bola, melakukan verifikasi dan pengumpulan data-data faktual untuk pengajuan indikasi geografis ini. Kepala dinas mengatakan, jika tim memberikan lampu hijau, pemerintah daerah akan langsung mengusulkannya.

Pengusulan indikasi geografis ini erat kaitannya dengan kekhawatiran atas banyaknya mutiara-

mutiara dari luar yang mengisi pasar NTB. Mengingat nama besar mutiara asli Lombok yang dikenal memiliki kualitas kelas dunia.

“Jangan sampai ada yang mengklaim milik kita nantinya,” demikian Baiq. Eva pada Suara NTB. Dalam beberapa literasi dijelaskan, bahwa Indikasi Geografis merupakan hak kekayaan intelektual, yang diberikan untuk melindungi

nama tempat tertentu (wilayah, lokalitas atau bahkan negara) yang menetapkan suatu produk yang berasal dari daerah itu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan wilayah asal tersebut, yang disebabkan oleh faktor alam serta praktik-praktik produksi tradisional.

Selain perannya untuk melindungi nama-nama produk

lokal yang unik dari pelanggaran terhadap reputasi mereka, IG juga dapat memainkan peran kunci dalam pengembangan ekonomi suatu bangsa, dengan memberikan kesempatan kepada produsen untuk secara bersama-sama mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk mereka, melakukan konsolidasi atau bahkan meningkatkan harga di pasar. (bul)

Sukses, Kontes Layanan Honda Lahirkan Pelayan Profesional Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar Kontes Layanan Honda Nasional. Peserta dari NTB berhasil merebut juara di salah satu kategori event bergengsi menghadirkan layanan terbaik bagi setiap konsumen sepeda motor Honda ini. Keseriusan AHM dalam hal layanan untuk konsumen ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan bisnis sepeda motor di Indonesia.

Seiring perkembangan segmen konsumen sepeda motor Honda dan semakin beragamnya layanan yang dibutuhkan, Kontes Layanan Honda tahun ini dikemas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kontes yang telah memasuki 11 tahun ini, dibagi menjadi dua kelompok dealer yaitu kelompok reguler dealer dan kelompok Wing dealer atau Big Wing dealer sesuai dengan perkembangan layanan jaringan sepeda motor Honda di tanah air.

Pada setiap kelompok terdapat tiga kategori yang dilombakan sesuai dengan fungsinya dalam melayani konsumen, yaitu Front Line People (FLP), Deliveryman serta pimpinan jaringan Honda.

Kontes Layanan Honda tahun ini telah dilaksanakan sejak Juli sebagai tahap awal seleksi tingkat regional bekerjasama dengan 29 main dealer Honda.

Pada tingkat regional ini, sebanyak 2.210 peserta dari seluruh Indonesia unjuk kemampuan di ajang

(Suara NTB/ist)

KONTES - Zulkarnain yang menjadi juara 3 kontes nasional AHM bergengsi yang diadakan main dealer Honda. Dari jumlah peserta tersebut, terbagi sebanyak 1.357 peserta yang terdiri dari Sales Man, Sales Counter, Front Desk Officer, Petugas Administrasi dan Sales Counter Part mengikuti penilaian pada kategori FLP. Pada kategori Deliveryman diikuti oleh 470 peserta dan 383 peserta lainnya merupakan penanggung jawab AHASS, Showroom dan Honda Exclusive Parts Shop (HEPS). Setelah melewati tahap seleksi daerah, 128 peserta dari tiga kategori yang terdiri dari 49 FLP, 41 Deliveryman dan 38 pimpinan jaringan terbaik berkompetisi pada tingkat nasional yang diadakan pada tanggal 4 – 7 November 2017.

Pada tahap tingkat Nasional, para peserta harus melewati beberapa tahap penilaian pre-contest , proses karantina selama 3 hari dan

grand final yang dilaksanakan pada Kamis (7/12) untuk menjadi yang terbaik.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) Division AHM Istiyani Susriyati dalam keterangan tertulis yang disampaikan Humas Astra NTB mengatakan, seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat mengenai pelayanan, AHM dan jaringan sepeda motor Honda berupaya untuk terus meningkatkan pelayanannya dengan cara mengasah keterampilan SDM yang berada pada garda terdepan Honda dalam memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumen setia sepeda motor Honda. “Kami ingin dapat terus meningkatkan pelayanan berkualitas bagi konsumen sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Salah satu caranya dengan meningkatkan kemampuan para SDM terdepan jaringan kami yang berinteraksi dengan konsumen. Prioritas utama kami adalah kepuasan dan kebahagiaan konsumen bersama motor Honda, ditemani layanan prima jaringan penjualan dan purna jual Honda,” ujar Istiyani. Untuk mengikuti kontes ini, peserta dari setiap kategori harus melewati beberapa syarat dasar seperti telah bekerja di jaringan sepeda motor Honda selama satu tahun dan sudah melewati seleksi Kontes Layanan Honda di tingkat regional. Sementara itu di kategori pimpinan jaringan Honda harus memiliki program pengembangan layanan konsumen yang berkualitas di jaringannya.

Zulkarnaen sebagai Deliveryman yang mewakili Main Dealer Astra Motor NTB dari Dealer SPS Lombok Timur, berhasil mengalahkan 470 peserta dan tampil menjadi terbaik ketiga, menjadi sebuah kebanggan bagi Honda wilayah NTB, karena prestasi ini dipersembahkan oleh putra asli NTB yang melewati berbagai tahap hingga berhasil ditingkat Nasional. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Buka Tawaran Investasi Terbuka KOMISI II DPRD Lombok Utara mulai mengamati proses dibukanya investasi air bersih di wilayah 3 Gili (Air, Meno dan Trawangan). Komisi yang membidangi meminta agar PDAM selaku perpanjangan tangan pemerintah yang membuka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) membuka kran investasi secara terbuka.

“Harusnya ekspose dibuka seluasnya, jangan satu perusahaan saja yang diundang.

(Suara NTB/ari) Satu per satu perusahaan Tusen Lasima didengarkan untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan dan masuk akal,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Tusen Lasima, SH., Jumat (8/12).

Politisi PDIP ini menerangkan daerah dan PDAM tidak boleh menghambat investor lain yang akan bersaing di KLU. Tentunya, setiap tawaran masing-masing investor diperdengarkan ke publik dan dilangsungkan secara terbuka.

Terkait hal tersebut, pihaknya akan menanyakan sejauhmana perkembangan KPBU di PDAM dalam rapat kerja Komisi dengan PDAM dalam waktu dekat. Salah satu yang akan dipertanyakan adalah kemungkinan ekspose-ekspose lain dengan berbagai perusahaan. Pihaknya perlu mengawasi langkah Pemda sebagaimana tupoksinya untuk memastikan investasi tidak melanggar hukum dan berkontribusi terhadap ketersediaan air bersih di wilayah 3 Gili.

“Kita belum tahu soal (PT) Tiara Cipta (Nirwana) karena rekomendasi perusahaan ini belum disampaikan ke DPRD. Tetapi siapapun perusahaannya, sepanjang melanggar peraturan maka harus ditutup,” ujar Tusen mengacu pada investasi air bersih oleh PT. Berkat Air Laut yang disita oleh Polda NTB. Lebih lanjut, penutupan PT. BAL di Gili Trawangan, Ketua Komisi II DPRD KLU itu mendukung langkah KPBU melalui PDAM. Bahwa, dengan dasar kasus hukum tersebut maka penghentian sementara PT. BAL merupakan langkah terbaik bagi semua pihak. Hanya saja, solusi penyuplai air jangka pendek pasca-penutupan BAL agar dicarikan solusi oleh Pemkab. “Seumpama nanti tidak terbukti di pengadilan, maka BAL bisa dibuka kembali. Dalam jangka pendek perdoalan air kita serahkan ke Pemda karena sebelumnya pengusaha juga bisa membeli dari darat,” jelasnya.

Terpisah, Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., lebih memilih klarifikasi kepada Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara, Bagiarti, SH. Bagiarti mengatakan, ekspose yang dilakukan PT. TCN di depan PDAM KLU beberapa waktu lalu hanya bertindak selaku pemrakarsa. “Kalau tender siapapun boleh ikut, tetapi yang melaksanakan tender adalah Pokja yang ada di Pemda. Kita masih menunggu sampai sekarang Pokja belum dibentuk,” demikian Bagiarti singkat. (ari)

Memasuki Tahun Politik, ASN di Lotim Dituntut Jaga Netralitas Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi 2018 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Timur (Lotim) dituntut untuk tetap menjaga netralitas. Pasalnya, terdapat sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan ini. Demikian disampaikan, Ketua Korpri Lotim, Andika Istujaya, belum lama ini.

Ditegaskannya, sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi ASN di Lotim untuk tetap bersikap profesional dan netral serta memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan pilkada hingga pilpres, ASN diminta untuk tidak terlibat seperti mengajak atau menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon. Ia mengimbau supaya tetap berada pada posisi menjadi ASN dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih beberapa waktu lalu sudah terbit surat keputusan dari bupati yang mengharapkan ASN tidak terlibat dalam politik praktis serta adanya PP 53 tahun 2010 yang juga memberikan batasan kepada ASN. Selain itu, apabila terdapat adanya ASN yang menjadi anggota partai politik, disebutkan hal tersebut akan dikoordinasi dengan Bakesbangpoldagri serta Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kita dari Korpri sendiri berharap supaya ASN di Lotim tidak terjebak dalam pusaran politik praktis itu. Harus netral, tidak boleh ikut dalam peserta kontestan atau tim sukses dari pasangan calon,” ujarnya mengingatkan.

Ditegaskannya kembali, dalam PP Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Disiplin PNS, sudah tertuang jelas sanksi yang bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan gaji, penurunan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi, berat, sedang dan ringan sesuai dengan tindakan yang dilakukan beserta BAP oleh pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk itu. Intinya, terdapat sanksi bertahap bagi ASN yang terbukti berpihak pada salah satu pasangan calon di Pilkada, baik sebagai tim sukses maupun juru kampanye salah satu calon. (yon)

Wahana Wisata Bahari Labuhan Haji Mulai Direalisasikan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat sudah mulai mewujudkan pembangunan wahana wisata bahari Labuhan Haji.

Tanah seluas 7,2 hektar sudah dibebaskan. Saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim sudah memulai tahapan pembangunannya.

“Kita sudah mulai melakukan penalutan (Suara NTB/rus) dan penimbunan tanah Moh. Juhad dulu,” tutur Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Moh. Juhad, Jumat (8/12).

Dia menjelaskan, tahapan pelaksanaan pembangunan ini sudah dimulai langsung pada tahun 2017. Setelah rampung pembebasan lahan langsung dilakukan pembatasan lahan dengan melakukan penalutan dan penimbunan. “Penalutan ini rencana tanggal 25 Desember mendatang sudah tuntas,” paparnya.

Anggaran edisi perdana pembangunan kawasan ini Rp 2,5 miliar. Berikutnya pada tahun 2018 mendatang dipersiapkan kembali anggaran sebesar Rp 11 miliar. Di mana, arah penggunaan dana Rp 11 miliar itu sedang dalam proses perencanaan.

Dana tambahan tahap kedua pembangunan fisik itu akan diperuntukkan untuk penimbunan dan memulai sejumlah sarana-prasarana penunjang wahana wisata. Di antaranya, tempat bermain, poliklinik, musala dan wahana lainnya. Tahun 2018 mendatang ini, tidak bisa secara langsung dirampungkan pembangunannya. Pasalnya, dalam perencanaannya butuh anggaran besar baru bisa tuntas pembangunan. “Dalam master plan anggarannya Rp 44 miliar,” tuturnya.

Melihat ketersediaan anggaran daerah, tidak memungkinkan langsung digelontorkan anggaran sebesar itu. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Pemanfaatannya pun dimungkinkan baru bisa dilakukan pada tahun 2019 mendatang. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Sebut Dana Transfer Pusat ke Daerah Masih Belum Adil Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H Moch Ali Bin Dachlan mengungkapkan, dana-dana transfer pusat ke daerah-daerah ini masih terjadi disparitas. Terjadi ketimpangan yang cukup jauh antara kabupaten satu dengan yang lain.

Pembagian anggaran dianggap masih belum adil sesuai dengan realitas daerah yang digambarkan dari jumlah penduduk dan luas wilayah.

Hal ini disampaikan Bupati Lotim di hadapan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs. Johozua M Yoltuwu yang hadir pada acara peresmian Embung Aik Perapa senilai Rp 1,193 miliar yang dibangun di Desa Aik Perapa Kecamatan Aikmel, Jumat (8/12).

Menurutnya, dana transfer pusat ke 416 kabupaten/kota se Indonesia hanya 36 persen dari total APBN. Sisanya 60 persen anggaran pusat berputar-putar di kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta. Banyak daerah seperti Lotim mengalami minus anggaran. Penduduk 1,3 juta jiwa dengan jumlah pegawai 14 ribu lebih, namun memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling kecil. Sementara di daerah lain, ada yang jumlah penduduknya hanya 100 ribu, namun mendapatkan data transfer pusat mencapai Rp 690 miliar. “Ini memang terjadi ketimpangan anggaran luar biasa. Kondisi ini membuat tidak ada kemampuan daerah,” ucapnya.

Pihaknya melihat telah terjadi ketimpangan distribusi anggaran. Melihat struktur anggaran yang ada itu, Lotim sejatinya tidak bisa membangun. Akan tetapi, lanjutnya, dengan sentuhan Bupati

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ari)

POSE BERSAMA - Pengurus KPUD Lombok Utara pose bersama perwakilan parpol di sela-sela sosialisasi, Jumat (8/12).

2018). Tahap terakhir adalah penetapan dapil pada kurun waktu sampai 6 April 2018 setelah didahului oleh penataan dapil.

“Tidak ada perbedaan mencolok dari sebelumnya, hanya saja karena 2018 adalah Pilgub serentak ketiga sementara kita di 2014 tidak serentak, maka kita diatur oleh pusat untuk memberi informasi sejelas-jelasnya,” kata Fajar.

Ia meyakini dalam pemilihan nanti, kebingungan masyarakat akan sangat bergantung dari sosialisasi. Diasumsikannya, masyarakat Lombok Utara sudah terbiasa karena pada Pileg sebelumnya sudah dilakukan pemilihan (pileg) serentak.

Fajar menggambarkan, bahwa berdasarkan jumlah

kapal-kapal besar bisa bersandar,’’ ujarnya.

Saat ini, meski belum sempurna sudah ada ratusan juta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan dari pemanfaatan pelabuhan. Bupati yakin, setelah rampung banyak kapal besar akan sandar.

Apalagi saat sekarang ini, sudah banyak kapal besar yang antre. Namun karena terbentur kolam labuh, sehingga tidak bisa mendatangkan kapal-kapal besar tersebut.

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Drs. Johozua M Yoltuwu mengatakan, Lotim merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus pertaian kementeriannya. Hal ini sesuai dengan nawacita Joko Widodo – Jusuf Kalla yang membangun dari pinggiran. Total tahun ini disodorkan Kemendes, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 6,4 miliar.

Dana yang disiapkan, ujarnya, diminta atau tidak diminta siap akan disalurkan ke daerah. Pihaknya akan fokus ke desa, karena komitmen pemerintah daerah membangun secara berkeadilan. ‘’Sebanyak 74.910 desa se Indonesia semua diberikan dana transfer pusat,’’ ujarnya.

Soal Dermaga Labuhan Haji, Dirjen menyarankan untuk membuat DED dan mengajukan proposalnya ke Kementerian Perhubungan atau bisa juga ke Kementerian Pekerjaan Umum. (rus)

RESMIKAN - Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Johozua M. Yoltuwu bersama Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan meresmikan Bendungan Aik Perapa, Jumat (8/12).

KPUD Lombok Utara Sosialisasikan Sistem Dapil Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara menggelar sosialisasi menyangkut mekanisme penghitungan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan (dapil). Momen ini dimanfaatkan KPU untuk memberikan informasi lebih lengkap kepada stakeholder, masyarakat - khususnya peserta Pemilu, mengingat proses penyusunan sebuah dapil memiliki tahapan panjang.

Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., Jumat (8/12) mengungkapkan, tahapan penyusunan dapil terdiri dari penyerahan Data Agregat Kecamatan II (DAK II) oleh Kemendagri kepada KPUD pada 17 Desember mendatang. Dari data itu, KPUD kemudian menata (menetapkan) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota pada kurun waktu 5-11 Januari 2018. Usai ditentukan jumlah kursi, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penataan Dapil (12-18 Januari), kemudian penyampaian dan pencermatan usulan dapil.

Tahap kelima, KPUD diharuskan menggelar uji publik terhadap usulan dapil.

Apabila dalam uji publik tidak ada kendala signifikan, maka KPUD akan menyerahkan usulan dapil ke KPU pusat (kurun Januari-Februari

Lotim, sejumlah fasilitas umum bisa dibangun. Infrastruktur dasar bisa terbangun semua tanpa utang. Cara yang dilakukan adalah membatasi belanja pegawai.

Cara Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memberikan bantuan ke desa-desa dengan membangunkan embung disetujui bupati. “Sudah benar kementerian berikan perhatian lebih besar ke Lotim,” paparnya.

Dalam hal ini, ujarnya, Lotim merupakan salah satu daerah tertinggal yang harus diperhatikan oleh Kementerian Desa, PDT Transmigrasi. Pemerintah pusat yang ada di Jakarta wajib memperhatikan daerah tertinggal, seperti Lotim.

Diakuinya, saat Menteri PDT sebelumnya, Helmi Faishal Zaini menjanjikan Rp 27 miliar untuk melanjutkan pembangunan Dermaga Labuhan Haji. Akan tetapi, karena terjadi pemangkasan anggaran, sehingga anggaran ke Lotim turut kena pangkas.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bisa membicarakan hal ini dan membantu melanjutkan pembangunan kolam labuh Labuhan Haji. Pelabuhan Labuhan Haji katanya dibangun tahun 2004. Di mana, pembangunannya diharapkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja. ‘’Sisanya tinggal dalamkan 2 meter kolam labuhnya agar

penduduk Lombok Utara tahun 2012 sebanyak 234.056 jiwa, KPUD merumuskan 2 deskripsi alternatif dapil dengan sebaran keterwakilan anggota legislatifnya. Pada alternatif pertama dengan 5 dapil (1 dapil tiap kecamatan), alokasi kursi masing-masing kecamatan meliputi, 5 kursi untuk Kecamatan Pemenang, 7 kursi untuk Dapil Tanjung, dan masing-masing 6 kursi untuk Dapil Gangga, Kayangan dan Bayan.

Sementara dengan formulasi 3 Dapil, sebaran keterwakilan anggota legislatif meliputi, 11 kursi di Dapil I (Pemenang dan Tanjung), 12 kursi di Dapil II (Gangga dan Kayangan) serta 7 kursi di Dapil III (Bayan). (ari)

Siap Berikan Sanksi

Dikbud Telusuri Oknum Guru Terjaring Razia di Narmada Selong (Suara NTB) Terjaringnya salah satu oknum guru berinisial SR (48) yang diduga melakukan perbuatan mesum di salah satu penginapan di Narmada, Lombok Barat (Lobar) membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim geram.

Saat ini, Dinas Dikbud Lotim menelusuri kebenaran informasi ini dan siap memberikan sanksi bagi oknum guru yang bersangkutan.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, menyayangkan kembali adanya oknum PNS dari dunia pendidikan yang berbuat tidak terpuji tersebut. Iapun berjanji akan memberikan sanksi yang tegas terhadap yang bersangkutan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Namun hingga saat ini, Lalu Suandi mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait oknum guru PNS yang tertangkap berbuat mesum, baik dari aparat kepolisian maupun dari pihak sekolah tempat guru itu mengajar. Bisa jadi, katanya, guru itu tidak berstatus PNS serta mengajar di daerah lain, meskipun alamatnya dari Lotim. “Kita belum menerima

laporan. Seharusnya aparat kepolisian maupun pihak sekolah, melapor ke kami jika ada salah satu gurunya yang tidak masuk mengajar,” harapnya.

Kalaupun guru tersebut benar tercatat sebagai PNS di Lotim, sanksi akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, baik sanksi berat, sedang maupun ringan setelah dilakukan BAP dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

“Hukuman disiplin tentu akan diberikan. Tapi kita akan lihat dulu karena sampai saat ini kita belum melihat dan mengetahui kebenarannya,” ujarnya.

Diketahui, SR, oknum guru PNS asal Lotim diamankan di salah satu penginapan dalam razia cipta kondisi yang dilakukan Polsek Narmada, Rabu (6/ 12) lalu. Oknum guru ini ditemukan bersama seorang wanita di kamar penginapan yang disewanya. Dia diamankan bersama beberapa pasangan bukan suami istri lainnya. (yon)

Warga Resah Tak Ada Air

Beroperasi Lagi, PT. BAL Tunggu Perintah Pengadilan

Tanjung (Suara NTB) Manajemen PT. Berkat Air Laut (BAL) menolak tudingan yang menyebutkan mereka tidak bersedia beroperasi setelah sarana dan prasarana (peralatan) disita oleh Polda NTB. Sebaliknya, BAL akan menunggu adanya perintah dari Pengadilan Negeri Mataram sebagai dasar mereka beroperasi kembali.

Hal itu ditegaskan juru bicara PT. Berkat Air Laut (BAL), Arli Wihodo, kepada media via telepon, Jumat (8/ 12). Arli menjelaskan, PT. BAL sesuai aturan tidak diperbolehkan masuk setelah perlengkapan operasionalnya disita oleh Kepolisian.

“Karena aturannya, penyitaan itu berarti orang tidak boleh masuk. Kalau model operasi maka harus menunggu izin dari Pengadilan,” kata Arli.

Sampai hari ini (kemarin), PT. BAL belum memiliki re-

komendasi operasional dari PN Mataram. PT. BAL secara otomatis tutup total. Kondisi ini sekaligus sebagai bantahan bahwa kendali operasional PT. BAL diambilalih oleh Pemda KLU (sebagaimana klaim Wabup KLU sebelumnya, red). Demikian halnya dengan jaminan dari Pemkab, bukan dasar yang bisa dijadikan acuan untuk bisa memenuhi pelayanan air bersih.

“Tetap akan ditutup total, karena kita sebagai PMA (Penanaman Modal Asing) taat hukum,” sambungnya.

Mediasi yang dilakukan warga dengan BAL dan Kepolisian saat penyitaan, menurut dia, tidak bisa menjadi acuan. Pasalnya BAL sebagai sebuah lembaga usaha (PMA) harus tunduk pada aturan. Artinya, dioperasionalkannya kembali PT. BAL pasca-penyitaan harus berdasarkan perintah hukum otentik dari PN Mataram.

(Suara NTB/ist)

BELUM BEROPERASI - Instalasi Air PT. BAL yang disita oleh Polda NTB. PT. BAL akan beroperasi, jika sudah ada perintah pengadilan.

Dari aspek usaha, Arli mengakui adanya keluhan warga.

Namun dampak dari penutupan ini, tidak hanya masyarakat yang dirugikan tetapi juga perusahaan, pengusaha dan pemerintah (kaitan dengan pajak usaha).

Sementara, Kades Gili Indah, H. M. Taufik, via telepon mengaku penutupan PT. BAL berdampak pada keberlangsungan

usaha dan konsumsi air bersih warganya. Setiap hari setelah penutupan dirinya mendapat ratusan telpon dari warga, karena tidak adanya air bersih yang bisa dinikmati kembali.

Taufik mengatakan, dalam aspek operasional tidak ada dari Pemdes, warga dan kepolisian yang menyetop operasional BAL. Malam hari setelah penutupan Kamis sore, pi-

haknya bersama warga telah menjalin kesepakatan dengan Kasatpol PP, LH, Kecamatan dan perwakilan Polda, PT. BAL tetap beroperasi agar tidak merugikan masyarakat.

Sebaliknya persoalan jalan hukum jalan terus di tengah proses hukum. “Yang menutup itu PT. BAL sendiri, dia (BAL) selalu bilang menunggu surat, menunggu surat. Ok, saya bilang kami akan bersurat meminta supaya beroperasi kembali,” kata Taufik.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan BAL, di mana surat yang dimaksud BAL adalah surat perintah dari PN Mataram selaku pihak yang mengeluarkan SP Penyitaan. Mendengar prosedur itu pun, Taufik mengaku akan bersurat ke PT. BAL untuk beroperasi kembali dengan menembuskan surat yang sama ke PN Mataram dan Polda NTB. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Siap Terima Risiko

Farin-Muammar Tak Gentar Golkar Dukung Fauzan-Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Nauvar F. Farinduan bersama bakal calon pasangannya TGH. Muammar Arafat (F-ONE) mengaku tak gentar dengan keputusan Partai Golkar mendukung bakal pasangan calon H Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun (Zaitun) dalam Pilbup Lobar 2018.

Mereka yang juga kader dari partai berlambang pohon beringin itu, menegaskan tetap akan maju, meski tanpa dukungan Golkar.

Dikonfirmasi, Jumat (8/12), Farin sapaan akrab Nauvar F. Farinduan mengaku tetap maju terus pada pilkada meskipun tanpa dukungan Golkar.”Maju terus,” tegas Farin.

Apakah ini artinya Farin-Muammar siap mendapat sanksi dari partai ,jika tetap maju di Pilbup Lobar 2018. Baginya, sebagai pengurus partai tentu akan tunduk terhadap aturan partai, baik itu perintah ataupun sanksi yang digariskan partai.”Saya selalu siap dengan segala risiko yang akan saya hadapi ke depan,” ucap putra semata wayang mantan Bupati Lobar H. Zaini Arony tersebut.

Menurutnya, terpenting adalah suara Golkar merupakan suara rakyat. Artinya suara rakyat merupakan amanah tertinggi. Jika seandainya rakyat menghendaki dirinya tetap maju, serta ada partai yang menghendaki mengusung F-ONE sebagaimana niat, tekad dan ikhtiar Farin-Muammar selama ini, maka F-ONE siap dengan segala risiko.

Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati Lobar TGH Muammar Arafat menegaskan dirinya bersama Farin akan terus maju di Pilbup Lobar 2018. “Kita terus maju,” tegasnya.

Menanggapi dukungan yang diberikan Golkar terhadap Fauzan Sumiatun, Muammar justru mempertanyakan balik keputusan Golkar tersebut. Golkar justru dinilai tidak mendukung kader partai sendiri, seperti yang selama ini didengungkan.

Diakui, memang di paket tersebut ada Ketua DPD Partai Golkar Hj Sumiatun. Namun di paket itu, ujarnya, hanya ada satu kader Golkar dan posisinya wakil bupati. Sementara bakal pasangan calon F-ONE, ada calon bupati dan wakil bupati.

Ia mempertanyakan keputusan partai, mempertimbangkan lebih memilih hilang satu atau hilang dua kadernya .”Kenyataannya Golkar pilih hilang dua kader), kita terima saja, namun ikhtiar kita tetap dilanjutkan,” tambah anggota Komisi V DPRD NTB ini. (her)

Pejabat Keluhkan Syarat Terlalu Berat

Jabatan Asisten I dan II Minim Peminat Giri Menang (Suara NTB) Pendaftaran seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama di Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah ditutup tanggal 7 Desember. Terdapat 20 pejabat yang melamar di enam posisi eselon II. Dari enam jabatan, empat jabatan telah memenuhi kuota. Sedangkan dua jabatan di antaranya Asisten I dan II belum memenuhi kuota jumlah pelamar, sehingga tim pansel memperpanjang masa pendaftaran hingga satu pekan (7 hari) ke depan.

Sementara itu, sejumlah pejabat mengeluhkan persyaratan untuk ikut melamar di jabatan Asisten I dan Asisten II disebabkan persyaratan terlalu berat. Salah satunya minimal sudah menjabat kepala dinas di dua SKPD. Hal ini menyebabkan para eselon III terjegal, sehingga tak bisa ikut melamar.

Menurutnya, seharusnya persyaratan jabatan asisten sama dengan jabatan SKPD lain. Namun dengan adanya syarat menjabat kadis di dua SKPD menjadi hambatan bagi pejabat di bawah, sehingga tidak bisa ikut mendaftar.

Jika dihitung, jelasnya, pejabat yang memenuhi syarat tentunya para kepala SKPD, sehingga tentu jika diisi oleh pejabat eselon II dampaknya akan terjadi kekosongan di dua jabatan SKPD terkait pasalnya harus mengisi jabatan asisten.

Kabid Pengadaan BKD dan PSDM Lobar, Agus Rahmat Hidayat, jika selama masa perpanjangan pendaftaran tetap tidak memenuhi kuota, maka akan diundang pejabat untuk ikut mendaftarkan diri.

Menurutnya, empat jabatan yang sudah cukup kuotanya antara lain Disnaker sebanyak 5 orang pendaftar, StafAahli sebanyak 4 orang, DPMPTSP sebanyak 5 orang dan BKD PSDM 4 orang. Sedangkan jabatan Asisten I dan II baru masing-masing 1 orang, sehingga total menjadi 20 pelamar. (her)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Sekda Lobar H. Moch. Taufiq selaku ketua pansel memimpin rapat membahas perpanjangan masa pendaftaran seleksi pejabat, Jumat (8/12).

Bapak Dua Anak Meninggal Gantung Diri Praya (Suara NTB) Diduga lantaran tak kuat menanggung beban persoalan di keluarganya, seorang warga Kampung Baru Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Praya Lombok Tengah (Loteng), Amrullah, Jumat (8/12), nekat menghabisi hidupnya dengan cara gantung diri. Bapak dua anak ini ditemukan tewas dengan leher tergantung tambang di dapur rumahnya. Aksi nekat korban tersebut sempat membuat warga sekitar geger.

Kejadian berlangsung sekitar pukul 12.30 Wita, saat warga yang lain tengah menjalankan ibadah Salat Jumat.

Sebelumnya, korban sempat terlihat warga duduk di depan rumahnya. Begitu warga lainnya berangkat Salat Jumat, korban kemudian masuk ke dalam rumahnya.

Setelah itu korban tak kunjung keluar. Sang istri kemudian berusaha mencari korban ke dalam rumah. Begitu masuk ke dapur, istri korban dibuat kaget. Setelah melihat tubuh suaminya tergantung tali yang terikat di langit-langit rumah.

Sontak istri korban berteriak dengan keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga langsung berhamburan mendatangi rumah korban. Dengan menggunakan pisau, istri korban kemudian memotong tali yang menjerat leher korban.

Tubuh korban kemudian dibawa keluar dengan bantuan warga sekitar yang waktu itu didominasi ibu-ibu. Karena warga pria sedang berada di masjid untuk menjalankan Salat Jumat. Tidak berapa lama, warga yang baru selesai Salat Jumat langsung datang begitu mendapat cerita kalau ada warga yang gantung diri.

Oleh warga, korban sempat dilarikan ke klinik terdekat.

Namun sayang, nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan. “Saat dibawa ke klinik, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa,” aku M. Kurniawan, warga setempat.

Aparat Polres Loteng yang mendapat informasi tersebut kemudian melakukan olah TKP. Sempat menawarkan pihak keluarga untuk melakukan otopsi, tapi ditolak.

Pihak keluarga menyatakan menerima kejadian dan menolak untuk proses hukum lebih lanjut. “Pihak keluarga mengaku menerima. Sehingga korban tidak jadi diotopsi,” aku Pjs. Kasubag. Humas Polres Loteng, Aipda Ahmad Taufik. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sengketa Lahan Poltekpar Lombok

Pemprov NTB Buka Peluang Negosiasi dengan Warga Praya (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB sampai saat ini masih mengkaji upaya hukum yang akan ditempuh pasca kalah dalam proses banding terkait sengketa kepemilikan lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Di samping itu, upaya negosiasi dengan warga juga tengah dipertimbangkan.

“Semua upaya masih terbuka dan memungkinkan untuk dilakukan. Apakah itu upaya hukum berupa kasasi maupun upaya lainnya. Termasuk upaya negosiasi dengan warga, masih memungkinkan untuk dilakukan,” ungkap Wagub NTB, H. Muh. Amin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/12).

Terpenting persoalan sengketa lahan tersebut bisa segera diselesaikan supaya proses pembangunan kampus Poltekpar Lombok tidak sampai tersendat, apalagi sampai terhenti, karena ada persoalan hukum terhadap lahan lokasi pembangunan kampus tersebut.

Menurutnya, upaya hukum kasasi sangat memungkinkan dilakukan, karena aturan hukum juga mengatur dan membolehkan hal tersebut.

“Upaya bandingkan bukan akhir dari proses hukum yang ada. Masih ada upaya kasasi sampai akhirnya ada putusan hukum tetap dari persoalan ini,” ujarnya.

Disinggung kelanjutan pembangunan kampus Poltekpar Lombok, Amin menegaskan tetap berjalan. Selama proses hukum masih berjalan. Di mana Bulan Desember ini, pembangunan tahap pertama ditargetkan tuntas. Baru kemudian

(Suara NTB/kir)

BERJALAN - Pembangunan Kampus Poltekpar Lombok terus berjalan. Kendati lahan tempat kampus berdiri di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah sedang bermasalah secara hukum. pada tahap dua, dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang.

“Proses pembangunan kampus Poltekpar Lombok tidak

Didukung Banggar

Ratusan GTT Siap Diangkat Jadi GTD Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid kembali berencana mengangkat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Guru Tetap Daerah (GTD) tahun 2018 mendatang.

Kebijakan ini pun mendapatkan dukungan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Di mana tahun depan bakal dianggarkan Rp 1 miliar untuk mengangkat 200-400 GTT. Kebijakan ini dinilai pro terhadap guru terpencil yang selama ini memiliki penghasilan rendah.

Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri mengatakan tahun 2018 mendatang Pemkab berencana mengangkat GTT jadi GTD. Pengangkatan GTT jelas politisi asal Narmada ini mengacu pertimbangan kinerja guru,

sehingga ia sebagai dewan khususnya banggar akan carikan solusi bagaimana caranya mengakomodir GTT untuk diangkat sebagai GTD. Ia menegaskan akan memperjuangkan GTT agar mendapatkan perhatian yang sama, seperti ribuan GTT yang diangkat tahun ini. Menurutnya, kebijakan ini juga untuk memenuhi janji politik Fauzan, di mana komitmennya agar memberikan kesejahteraan dan memperhatikan para GTT dengan menaikkan SKnya menjadi GTD, sehingga demikian kejelasan terkait SKmereka menjadi jelas.

Di sisi lain, pemberian SK ini juga bisa menjadi pintu masuk GTD masuk mendapatkan sertifikasi. Selama ini jelasnya, sisa sertifikasi yang tidak bisa dibayarkan menca-

pai Rp 30-40 miliar, dikarenakan tidak ada SK GTD. Selama ini, penghasilan GTT dan guru kontrak hanya Rp 300 ribu itupun dirapel 3 bulan sekali.

Namun adanya pemberian insentif dari daerah bisa menambah penghasilan mereka.

Bagaimana dengan penjaga sekolah, pihaknya sebenarnya sudah mensosialisasikan, namun kepala sekolah belum ada yang mengajukan. Menurutnya, penjaga sekolah sama dengan cleaning service boleh diajukan, termasuk sopir, tenaga keperawatan dan bidan. Pihaknya mengupayakan agar bisa terlaksana Februari tahun depan keluar SK, sehingga bisa dieksekusi awal tahun. Terkait kesiapan data sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (her)

Kawasan Mandalika Mulai Dihijaukan Praya (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mulai dihijaukan. Ratusan pohon berbagai jenis, Jumat (8/12) ditanam di kawasan yang kini masuk sebagai proyek strategis nasional tersebut. Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH., MSI., memimpin langsung kegiatan penghijauan yang merupakan rangkaian Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Pohon Nasional tahun 2017. Acara ini juga dihadiri Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT. Wagub pada kesempatan tersebut menanam pohon zaitun di area Masjid Nurul Bilad Mandalika. Menurutnya, kegiatan-kegiatan semacam ini harus terus digalakkan di tengah masyarakat supaya kelestarian alam dan lingkungan sekitar terjaga.

Terlebih lagi di Kawasan Mandalika dengan keindahan alam yang dimiliki, selain harus terus dijaga keindahannya, kelestarian alamnya juga harus dirawat dan ditingkatkan. Caranya, dengan memperbanyak menanam pohon, sehingga kelestarian alam di Kawasan Mandalika benar-benar terwujud.

“Menjaga keindahan alam kawasan Mandalika sangat urgent dilakukan. Untuk itu, gerakan-gerakan menanam pohon seperti sekarang ini, ke depannya harus terus ditingkatkan. Bukan hanya di kawasan Mandalika saja. Tetapi juga di kawasan-kawasan lainnya yang dimulai dari lingkungan sekitar,’’ pesannya.

Dalam hal ini, pemerintah kabupaten diharapkan bisa mengambil peran lebih besar lagi supaya upaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan bisa lebih optimal. Mengingat kondisi lingkungan sekarang sudah sangat memprihatinkan.

Sejumlah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di NTB belakangan ini, membuktikan kalau kondisi alam dan lingkungan sekarang ini perlu perbaikan. “Kita akhir-akhir ini banyak mendengar kabar bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di NTB. Yang ternyata muara penyebabnya karena kondisi alam dan lingkungan kita yang sudah rusak,” ujarnya.

Berbagai strategi pembangunan dalam upaya peningkatan produktivitas komoditas-komoditas strategis yang selama ini dilakukan di daer-

(Suara NTB/kir)

TANAM - Wagub NTB H. Muh. Amin menanam pohon zaitun di kawasan KEK Mandalika, Jumat (8/13). Penanaman pohon ini menandakan penghijauan di KEK Mandalika sudah dimulai. ah ini secara tidak langsung juga ikut memberi andil pada laju kerusakan alam. Karena ternyatanya, strategi pembangunan terkadang tidak memperhatikan kaedah-kaedah konservasi.

Menurutnya, begitu bencana datang, barulah disadari begitu besar dampak yang ditimbulkannya dari kerusakan alam dan lingkungan. Apalagi, biaya rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari biaya untuk program penanamnya.

“Nah melalui momentum penanaman pohon di Kawasan Mandalika ini bisa menjadi titik awal bagi kita semua. Untuk mulai mengerakkan kesadaran masyarakat dalam untuk menanam pohon minimal 25 pohon seumur hidup. Seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” sebutnya. (kir)

berhenti. Akhir bulan ini, pembangunan tahap pertama ditargetkan tuntas. Dan, langsung dilanjutkan pemban-

gunan tahap kedua awal tahun 2018 mendatang,” tandas Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini. (kir)

Jumlah Desa Rawan Pangan Terus Menurun Selong (Suara NTB)Jumlah desa yang rawan pangan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menurun. Pendataan terakhir tersisa tinggal 10 desa sesuai hasil pemetaan Word Food Program (WFP).

Jumlah itu menurun dari data sebelumnya sebanyak 50 desa yang rawan.

Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan saat dikonfirmasi Jumat (8/12), mengatakan, WFP memiliki indikator sendiri. Salah satunya adalah daya beli yang dimungkinkan masih lemah.

Aspek masih rendahnya daya beli ini tidak saja di Lotim, namun juga semua daerah. Menurut Amaq Asrul – sapaan akrabnya, karena tidak ada uang yang digunakan untuk membeli.

Penilaiannya, semua desa yang ada di Lotim, termasuk Desa Aik Perapa Kecamatan Aikmel yang dikunjunginya secara prinsip tidaklah masuk kategori rawan pangan. Meski masuk dalam data WFP. Secara logika, ujar Bupati Ali BD, desa-desa banyak produksi pangannya. Pangan, tegasnya tidak saja beras. Seperti yang diproduksi petani di Aik Perapa ada jagung, ubi dan lainnya. “Desa-desa banyak bisa ditemukan berbagai jenis pangan. Mulai dari jagung, umbi-umbian dan lainnya. Pangan tidak saja beras,” tegasnya.

Sementara secara logika sederhana, ujarnya, di kotakota besar, seperti Surabaya tidak ada sawah. Akan tetapi tidak rawan pangan.

Singapura tidak ada satu hektar pun sawah tapi makmur. Lemahya di desadesa, akses uang yang memang tidak ada.

Cara mendefinisikan rawan pangan pintanya harus tepat. Desa-desa di Kabupaten Lotim tidak ada yang tidak bisa konsusmsi pangan. Bahkan orangorang di desa jauh lebih kaya dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

“Masyarakat desa di Pemongkong itu jauh lebih kaya dari masyarakat di Kota Selong,” sebutnya.

Alasannya, di desa warga rata-rata memiliki tanah. Sedangkan masyarakat di perkotaan hanya menyewa dan tidak memiliki pekarangan.

Mengenai kerawanan pangan, salah satu yayasan milik Bupati Ali BD ini dulu pernah membuat kerjasama dengan WFP. Di tengah perjalanan program, disimpulkan Lotim khususnya sudah bebas dari rawan pangan, sehingga program intervensi atas kerawanan pangan dihentikan.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lotim, H. Sapirin menguraikan, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan WFP, progres Lotim terus mengalami perbaikan penanganan indikator kerawanan pangan. Tergambar dari data terus menyusutnya jumlah desa yang dimasukkan kategori rawan pangan dari tahunke tahun.

Saat ini masih ada sejumlah desa yang rawan pangan yang digambarkan dari beberapa indikator. Di antaranya, tidak adanya produksi pangan berupa beras. Pilar utama pangan tersebut ada tiga. Pertama sebut Sapirin, ketersediaan pangan. Sejauh ini di desadesa yang masuk kategori rawan digambarkan ketersediaannya kurang.

Indikator kedua adalah masalah distribusi akses.

Sudah tersedia tapi tidak mampu dibeli. Selain itu, banyak produk pangan tapi kurang dimanfaatkan. Namun H. Sapirin meyakinkan, rawan pangan bukan berarti masyarakat Lotim tidak makan.

Kelemahan mendasar katanya adalah pada pemanfaatan pangan. Setelah produksi, langsung makan dan tidak ada upaya untuk menjadikan pangan yang dihasilkan memberikan nilai tambah.

“Masyarakat ini ketika bicara pangan itu sangat konsumtif, masyarakat masih ada yang belum memikirkan hal lainnya. Bagaimana kebutuhan anak,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan petani, agar tidak terlalu bersifat konsusmtif. Hasil-hasil produksi pangan harapannya bisa memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat. ‘’Manfaatkan segala sesuatu yang dihasilkan bisa memberikan tambahan penghasilan bagi warga,’’ ujarnya. (rus)

Penjual Bakso Diduga Cabuli Anak Tirinya Giri Menang (Suara NTB) Entah apa yang terlintas di pikiran SY (51) seorang penjual bakso asal Dusun Permule, Desa Pelangan Sekotong. Pria berumur ini diduga mencabuli anak tirinya NR yang masih di bawah umur.

Bahkan laki-laki bejat ini tega melampiaskan nafsu bejatnya terhadap anak tirinya yang baru berumur 14 tahun sebanyak 6 kali sejak Februari sampai Juli 2017.

Kini SY mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya.

“Korban sudah disetubuhi oleh pelaku sudah sebanyak enam kali, dari Februari 2017 lalu, dan terakhir dilakukan pada bulan Juli. Pelaku sudah kita amankan,” jelas Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo

Suhartono saat di komfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (8/12).

Berdasarkan keterangan diperoleh, Priyo mengatakan saat melakukan perbuatannya pertama kali dilakukan di kamar. Saat itu korban dibekab mengunakan bantal sehingga tidak dapat berteriak. Dalam melancarkan aksinya pelaku mengatur siasat, pelaku menungu dulu keadaan suasana saat rumah tersebut sepi.

Kelakuan bejat pelaku terbongkar saat pelaku menceritakan tindakan ayahnya tersebut kepada salah satu kakaknya. Menurutnya perbuatan pelaku tersebut baru dilaporkan kepada pihak korban dua hari yang lalu. Di mana sebelumnya kakak korban melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Setelah menerima laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Lobar langsung melakukan penangkapan pelaku di kediamannya. Saat ditangkap pelaku tidak melakukan perlawanan. “Pelaku sudah mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lobar sudah melakukan visum dan meminta keterangannya dari korban. Kendati sempat mengalami trauma atas kejadian tersebut, namun kini korban sudah berada di rumahnya dan bersekolah kembali.”Korban sudah berada di rumahnya lagi,” tambah Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lobar, Nurul Laili.

Selain mengamankan pelaku

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kasatreskrim Polres Lobar Priyo Suhartono menunjukkan tersangka pencabulan dan barang bukti. pihak Polres Lobar, juga mengamankan barang bukti berupa kasur, bantal guling, dan pakaian korban. Kini pelaku dijerat

pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undangundang Perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. (her)

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Bidang Penataan Ruang Dinas PUPRPP KSB Tuntaskan Agenda Kerja Akselerasi Bidang Penataan Ruang patut diacungi jempol. Pasalnya, meski sebagai bidang baru di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bagian yang sebelumnya berada di bawah Bappeda dan Litbang ini sudah mampu menjalankan agenda programnya secara maksimal sepanjang tahun 2017 ini. gendalian tata ruang. Ketiga sub ini sepajang tahun 2017 ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan Bappenas. “Jadi walau kita gabung di PU kami punya SOP berbeda karena lain kementerian,” paparnya.

Sepanjang tahun ini, Arif menjelaskan, pada kegiatan perencanaan pihaknya telah menyusun setidaknya 4 dokumen. Di antarnya dokumen perencanaan Rincian Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Teluk Kertasari, RTR kecamatan

Disperindag Sebut Tak Ada Kelangkaan Mitan Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Industri dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, Amirudin, S. TP, menepis kabar adanya kelangkaan Minyak Tanah (Mitan) di Dompu. Hal itu menyusul tak adanya laporan masyarakat yang diterima. Terlebih hasil pantauan pihaknya sejauh ini kondisinya masih cukup normal.

“Pada saat kita datang itu normal-normal saja, akan tetapi pada saat kita tinggalkan hal itu (kelangkaan, red) mungkin akan terjadi. Kita juga tidak bisa pastikan,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (8/12).

Yang jelas lanjut dia, sampai hari ini (kemarin) tidak pernah ada masyarakat yang datang melapor, baik secara personal maupun melalui aparatur Desa/Kelurahan. Sehingga dianggap penjualan bahan bersubsidi tersebut masih normal.

Soal indikasi mintan disalahgunakan atau dijual ke pelaku usaha industri, Amirudin tak mengetahuinya secara pasti. “Kita juga belum tau dan belum dijumpai oleh temanteman saya (pengawas,red) karena tetap saya perintahkan turun untuk kontrol itu,” jelasnya.

Pemantauan terhadap pendistribusian mitan ini rutin dilakukan pihaknya satu kali dalam seminggu, sesuai jadwal pendistribusiannya. Dan tidak pernah ada permasalahan apalagi sampai terjadi kelangkaan. Masyarakat pun sudah diwanti-wanti untuk aktif melapor ketika kesulitan memperoleh mintan dalam waktu satu atau dua hari.

“Selama ini saya belum pernah menerima laporan semacam itu, baik dari pengecernya maupun keluhan dari masyarakat.”

Salah seorang pedagang mitan di Desa Matua, Duriah yang ditemui sebelumnya mengaku lima hari terakhir kesulitan memperoleh mitan. Akibatnya, sementara ini ia beserta konsumen sekitarnya hanya memanfaatkan kayu bakar untuk keperluan rumah tangga. Tak diketahui pasti penyebab terjadinya kelangkaan tersebut.

“Biasanya, sehari dua hari lagiada. Kalau sekarang kosong sama sekali sulit kita cari. Karena dia kadang ada kadang tidak kita tidak pernah lapor atau bagaimana, karena ada kayu juga yang kita pakai memasak,” pungkasnya. (jun)

Sekongkang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Poto Tano dan RTBL Maluk. Selain itu terdapat juga program kerja penyusunan Detail Engineering Design (DED) penataan bangunan dan lingkungan Poto Tano.

“Ini sudah selesai semua.

Bentuknya naskah akademik dan sampai rancangan Perda.

Dan untuk jadi Perda kita targetkan tahun depan,” urainya.

Masih pada program sub perencanaan, bidang Penataan Ruang di tahun ini juga mempunyai agenda kerja pengambilan titik ground control point (GCP) dan Independent Control

ditindaklanjuti untuk difinalkan saja,” klaim Dinica.

Pada bagian sub pemanfaatan, disebutkan Dinica, pihaknya banyak mengintensifkan pengasawan dan pengendalian.

Hal ini dijalankan untuk memastikan seluruh pemanfaatan ruang oleh masyarakat, swasta bahkan pemerintah memiliki kesesuian dnegan tata kelola ruang daerah.

Dalam menjalankan tugas ini, Bidang Penataan Ruang membentuk kelompok kerja (Pokja) di mana tupoksinya mengeluarkan rekomendasi teknis dari hasil turun lapangan.

“Jadi sebelum keluar rekomendasi ruang dari BKPRD dicek dulu oleh pokja pemanfaatan di lapangan sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang. Setelah itu diterbitkan berita acara sebagai bahan penerbitan persetujuan BPKRD,” urai Dinica seraya me-

(Suara NTB/ils)

H. Muslimin HMY

(Suara NTB/bug)

Arif Rahman akannya adalah menyusun naskah akademik RTR Poto Tano.

Naskah itu dibutuhkan untuk peyusunan Kawasan Stategis Provinsi (KSP) di mana kecamatan Poto Tano masuk di dalamnya. “Jadi Tano ini selain statusnya KSK (kawasan strategis kabupaten) juga masuk sebagai KSP,” imbuhnya. (bug/*)

APBD KSB Tahun 2018 Disetujui Rp 1, 2 Triliun Taliwang (Suara NTB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2018 yang ditetapkan berada pada angka Rp 1,2 triliun saat ini sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) berdasarkan hasil evaluasi belum lama ini.

Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pendapatan dan belanja daerah yang dianggap masih harus diperbaiki oleh pemerintah daerah. Sehingga, di dalam pelaksanaan nantinya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“APBD tahun 2018 yang sudah kita usulkan kemarin sudah disetujui oleh Provinsi tinggal kita lakukan perbaikan terhadap item penganggaran yang ada. Bahkan, hasil evaluasi kemarin tidak ada hal yang harus diubah, baik estimasi target pendapatan maupun yang lain, melainkan hanya

perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan saja,” ungkap Asisten II Setda Sumbawa Barat Dr. Ir. H. Amry Rakhman M. Si kepada Suara NTB, Jumat (8/12) kemarin.

Dikatakannya, saran yang telah disampaikan oleh Pemprov dalam evalusi tersebut yakni, untuk sektor pendapatan yang ada harus bisa dilengkapi dengan bukti-bukti hukum yang jelas. Misalnya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) apakah mengalami perubahan jumlah atau tidak, estimasi dari Pendapat Asli Daerah (PAD), dan sumber-sumber lain juga harus

disertai dengan dasar hukum.

Sehingga target yang sudah dipasang di APBD tersebut harus bisa maksimal untuk direalisasikan serta taat asas.

Untuk penyesuaian belanja antara Pusat, Provinsi, dan Daerah saat diyakini sudah berada pada angka 70 persen.

Sehingga untuk belanja ini tidak menjadi kendala untuk direalisasikan. “Semua yang menjadi atensi dari provinsi sudah kita penuhi sehingga proses evaluasi APBD tahun 2018 tidak terganggu dan dirubah oleh provinsi hasil evaluasi kemarin,” ujarnya.

Ia menambahkan, terhadap hasil evaluasi ini, pihaknya akan segera melaporkannya ke DPRD untuk bisa ditetapkan untuk dilaksanakan. Sehingga di awal tahun 2018 mendatang ini para SKPD sudah bisa bekerja dengan slot anggaran yang baru.

Selain itu, karena di awal tahun 2018 nanti, jabatan yang lowong juga sudah terisi diharapkan akan lebih maksimal lagi untuk mengelola anggaran yang ada. Terutama kepada dinas yang mendapat porsi anggaran besar seperti DPUPRPP dan Dikpora.

“Minggu depan kita mulai membahas hasil eval-

uasi ini bersama DPRD. Sehingga di awal tahun 2018, kita sudah siap dengan anggaran baru dan kepala OPD yang baru,” tandasnya. (ils)

H. Amry Rakhman

Dua Bandar Diciduk, 25 Poket Sabu Ikut Disita

Serapan di Bawah 40 Persen, Dishub Akui Masih Banyak Kendala Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat mengakui melambatnya serapan anggaran jelang akhir tahun 2017.

Hal ini terjadi karena ada beberapa hal dan masalah.

Untuk diketahui, kondisi realisasi serapan anggaran hingga tanggal 6 Desember lalu berada pada angka 20 persen, sedangkan untuk program fisik berada pada angka 40 persen dari total pagu anggaran keseluruhan sekitar Rp 24 miliar.

Jumlah ini dengan rincian, belanja tidak langsung sekitar Rp 2,7 miliar dan belanja langsung sekitar Rp 21,8 miliar.

“Kita akui kita akan tetap berada pada rapot merah hingga akhir tahun 2017. Kalaupun ada pergeseran angka paling mentok di angka 48 persen baik fisik maupun keuangannya.

Karena ada beberapa program yang tidak bisa kita laksanakan di tahun 2017 seperti pembangunan beaching dan Rencana Induk Pengembangan Bandara (RIB) bandara Sekongkang,” ungkap Kepala Dishub KSB Ir. H. Muslimin HMY, M. Si kepada Suara NTB, Jumat (8/12).

Dikatakannya, pembangunan beaching dermaga labuhan lalar hingga saat belum bisa dilaksanakan di tahun 2017 dengan total anggaran sekitar Rp 12 miliar. Hal ini merupakan dampak dari belum rampungnya penyusunan RIP dermaga tersebut. Kondisi ini kembali diperparah dan semakin molor, karena para konsultan harus menunggu hingga puncak gelombang air dan angin kencang terjadi di wilayah tersebut sekitar bulan Desember ini.

“Memang untuk beaching ini, harus dibuat dengan perhitungan kondisi dan tinggi gelombang air laut dan angin. Apabila tidak demikian, dianggap tidak akan maksimal,” sebutnya. Sementara untuk realisasi terhadap RIP ini sudah berada pada angka 90 persen.

Seraya menambahkan, selain masalah RIP, pihaknya juga memiliki kendala dalam penyusunan Rencana Induk Bandara (RIB) Sekongkang . Hal ini terjadi karena dalam penyusunan feasibility study (FS) molor dari target yang telah ditetapkan yakni sekitar bulan Juli lalu. Selain itu, Rencana Teknik Terinci (RTT) di darat, laut, dan udara sebagai kawasan keselamatan.

Operasional penerbangan dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar juga menunggu RIB itu rampung. Namun dengan demikian pihaknya sangat optimis untuk penyusunan RIP, RIB, dan RPT akan rampung 100 persen di akhir tahun 2017 dengan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar. Tentu dengan terealisasinya anggaran ini diperkirakan hingga akhir tahun serapan anggaran berada pada angka Rp 11 miliar atau sekitar 48 persen.

“Ada sekitar 52 persen dari total anggaran yang ada kita tidak bisa laksanakan, sehingga mau tidak mau kita harus akui serapan anggaran akan berada pada zona merah, “ pungkasnya.(ils)

nambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Bidang Cipta Karya mengelola Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di sub bidang pengendalian, diakui Dinica, pihaknya belum banyak melakukan program penindakan. Sementara ini Bidang Penataan Ruang terkait tupoksinya tersebut baru memberikan informasi detail mengenai aturan tata ruang daerah dengan menempatkan papan imbauan di sejumlah titik stategis di dalam kota Taliwang.

“Papan informasi tata ruang kita tempatkan di tiga titik seperti di lingkungan KTC, taman ruang terbuka hijau (RTH) Tiang Enam dan di depan kantor Kelurahan Dalam. Kita juga upayakan terus melakukan turun lapangan melakukan pengecekan,” sebutnya.

Terakhir Dinica menyampaikan, program lain yang dilaksan-

(Suara NTB/ils)

BIDANG Penataan Ruang sebelumnya berada di Bappeda Litbang. Tapi perubahan nomenklatur struktur perangkat daerah (PD) Pemda KSB tahun 2016 lalu, bidang ini pun digabungkan dengan di Dinas PUPRPP KSB. “Iya ini kan sebelumnya ada di Bappeda, tapi sekarang dipindah ke sini baru setahun ini,” terang Kabid Penataan Ruang Dinas PUPRPP KSB, Arif Rahman kepada wartawan, Jum’at (8/12).

Ia mengatakan, di bidangnya ini terdapat 3 sub bagian (subag) yakni bidang perencanaan, pemanfaatan dan pen-

Point (ICP). Kasi Perencanaan Tata Ruang, Dinica Arie Suprapto menjelaskan, masih merupakan rangkaian dari penyusunan RTR untuk penyusunan Perda ke depannya.

Dalam Perda RTR tiap wilayah nantinya akan termuat peta baik untuk RTR Teluk Kertasari maupun Sekongkang.

“Untuk pengambilan titik GCP kami melaksanakannya di 5 titik. Sebenarnya ini program waktu masih di Bappeda, tapi baru dilaksanakan tahun ini,” paparnya.

Untuk penyusunan regulasi sendiri, sub perencanaan juga telah menyelesaikan setidaknya tiga naskah peraturan bupati (Perbbup). Perbup itu di antaranya, Perbup Insentif dan Dis Insentif untuk Pemanfaatan Ruang, Perbup Sanksi Tata Ruang dan Perbup Perizinan Tata Ruang. “Naskah akademiknya sudah selesai juga dan tinggal

(Suara NTB/uki)

PEREKAMAN - Warga yang mengantre melakukan perekaman E-KTP di kantor Disdukcapil Kabupaten Bima, Jumat (8/12).

Disdukcapil Klaim Sampai Lembur, Kebut Perekaman E-KTP Bima (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima terus melakukan percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).

Bahkan mengklaim melayani warga hingga lembur dan tidak mengenal hari libur.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin M.M, mengaku percepatan perekaman dilakukan, lantaran ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar perekaman diselesaikan akhir tahun ini.

“Desember akhir kita harus segera laporkan ke Pemerintah Pusat,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (8/12).

Menurutnya, sejauh ini perekaman yang sudah dilakukan sudah mencapai 76 persen. Hanya saja, lanjut dia, persentase tersebut, baru terakumulasi di Disdukcapil setempat. Sementara perekaman yang sudah dilakukan di 18 Kecamatan belum terhitung.

“Jika diakumulasi perekaman yang sudah dilakukan di Kecamatan dan induk (Disdukcapil), saya kira hampir rampung,” ujarnya.

Zunaiddin menjelaskan, kesulitan pihaknya untuk melakukan perekaman karena adanya beragam persoalan yang terjadi. Salahsatunya pola pikir masyarakat yang sudah terbentuk, mengganggap perekaman dan percetakan E-KTP dipungut biaya.

“Faktor inilah yang membuat warga enggan datang untuk merekam. Anggapannya harus ada uang dulu baru membuat E-KTP. Belum lagi ada warga penyandang disablitas,” katanya.

Walaupun demikian, pihaknya tidak kehabisan ide. Selain melakukan perekaman di kantor induk di Disdukcapil, pihaknya juga turun langsung ke lapangan dengan sistem jemput bola dan memusatkan perekaman di kantor Kecamatan.

“Dengan adanya pola jemput bola ini, tidak ada alasan

lagi bagi warga untuk melakukan perekaman,” katanya.

Selain itu, warga yang datang di Disdukcapil setempat lebih banyak mengajukan permohonan agar dicetak kembali E-KTPnya. Dengan beragam alasan, seperti E-KTP yang lama sudah pudar dan mengganggap batas waktunya habis.

“Adanya pengajuan ini membuat waktu kami tersita, warga yang ingin merekam harus lama mengantri. Padahal sudah keluar aturan bahwa E-KTP berlaku seumur hidup. Artinya tidak ada batas waktu,” katanya.

Ia menambahkan, blangko yang jumlahnya terbatas di kantor setempat, hanya tersedia bagi warga pemula (pelajar.red). Karena setiap Bulannya, ada saja warga yang berusia 17 tahun yang wajib memiliki E-KTP. “Kondisi seperti inilah yang menyita waktu kita. Tapi kita optimis perekaman akan dituntaskan akhir tahun ini,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Jajaran Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota kembali mengungkap kasus narkoba, dengan menangkap dua warga yang diduga bandar berinisial, Ik (35) dan Ms (24). Serta menyita 25 poket narkoba jenis sabu.

Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, AKP H. Jusnaidin mengatakan, penangkapan dua warga Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota itu, berlangsung di sebuah rumah di Kelurahan setempat, Kamis (7/12) siang.

“Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian kami tindaklanjuti,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum ditangkap atau dilakukan penggeledahan pada salahsatu rumah terduga, Ms. Kedua Bandar yang jadi DPO itu, berupaya melarikan diri. Hingga berhasil ditangkap karena sigapnya petugas. “Saat Ms diamankan, oknum Ik beru-

paya melarikan diri. Tapi ditangkap tidak jauh dari lokasi rumah Ms,” katanya.

Jusnaiddin menyebutkan, dari dua bandar tersebut, pihaknya menyita beberapa barang bukti (BB). Diantaranya, 25 poket sabu siap edar yang mencapai jutaan rupiah. Dua bungkus plastik klip, alat hisap (bong) serta uang tunai sekitar Rp 3 juta.

“Untuk sementara BB yang disita serta dua orang Bandar ini masih kita amankan di Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Ia menambahkan, diamankannya dua orang tersebut menambah daftar pihaknya dalam melakukan pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun 2017. Kata da, hingga saat ini tercatat 33 kasus. “Selain narkoba 33 kasus ini juga termasuk kasus tramadol.

Sejumlah kasus diantaranya sudah sampai tahap penuntutan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIBORGOL - Oknum Ik (34) salah seorang bandar sabu diborgol usai ditangkap aparat Res Narkoba Polres Bima Kota, di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kamis (7/12).

Dompu Diyakini Masih Bebas Virus Difteri Dompu (Suara NTB) Kasi Surveilans Imunisasi Kesehatan Berencana Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Siti Nuraini, Skm., mengatakan wilayah ini masih aman atau bebas dari ancaman virus difteri. Penyakit mematikan tersebut baru ditemukan di Pulau Jawa, sementara di NTB khususnya di Dompu belum sama sekali terdeteksi.

“Kalau di Jawa memang

sudah ditemukan, tapi di sini belum ada kasus yang kita temukan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (8/12).

Penyakit yang disebabkan infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung itu akan fokus diintervensi 2018 mendatang, seiring adanya vaksin untuk kegiatan imunisasi. Tahun ini Dikes masih serius menangani penyakit rubela atau campak yang juga terkenal ber-

bahaya dan mudah menyebar.

“Setelah selesai dengan rubela ini kita akan sosialisasi kaitan dengan difteri, nantikan campak itu tahun 2020 akan dieliminasi,” ujarnya.

Rubela atau campak dikenal berbahaya, jelas Nuraini, karena proses penularannya melalui saluran pernapasan.

Dominan penyakit ini dialami bayi berusia dua bulan ke atas.

Bahkan, potensi penularan-

nya saat kegiatan imunisasi pun cukup besar dan bisa melumpuhkan anak seumur hidupnya.

“Kalau anak tidak melakukan vaksin campak menyebabkan kecacatan seumur hidup.

Bayi misalnya sakit karena tidak vaksin kemudian kumpul di suatu tempat bersama bayi lainya bisa terkena juga bayi yang lain itu, bahkan lebih cepat penularanya,” jelas dia.

Sementara untuk virus difteri, lanjut dia, meski belum ditemukan pihaknya tak ingin tinggal diam, melainkan menggencarkan sosialisi pencegahan dini ke tengah masyarakat. Minimal membuat masyarakat aktif dalam memberikan imunisasi pada bayi-bayinya. “Kita akan lakukan pencegahan dulu baru akan vaksinasi serentak di NTB,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Disperindag Tak Mau Intervensi Kasus Dugaan Pupuk Palsu

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Industri dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, Amirudin, S.TP, mengaku tidak berani mengintervensi penjualan pupuk non subsidi. Baik pupuknya terindikasi palsu atau tidak. Hal itu menyusul tak adanya kewenangan untuk mengambil tindakan.

“Barang-barang yang non subsidi kami tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (8/12).

Terpenting, lanjut dia, distributor memiliki izin usaha untuk menjual pupuk di wilayah ini. Namun untuk pupuk jenis phoska yang sempat dipersoalkan beberapa waktu lalu, tak ada rekomendasi Disperindag. Mereka hanya mengantongi izin penjualan dari pihak perizinan.

Dengan demikian tak ada lagi kewenangan pihaknya untuk mengiterversi apalagi mengambil tindakan tegas berupa penyitaan. “Yang perlu kami awasi itu hanya yang subsidi, sedangkan yang non subsidi kita tidak bisa,” ujarnya.

Kalaupun ada indikasi pupuk non subsidi palsu beredar di wilayah ini maka perlu pembuktian untuk bisa mengambil tindakan. Terpenting, jelas Amirudin, saat ini masyarakat harus tetap menaruh kewaspadaan dengan berhati-hati mencari pupuk jelang musim tanam jagung. Jika pupuk jenis itu meragukan dengan alasan sempat menuai persoalan baiknya urungkan niat membeli pupuk tersebut (Phoska, red). “Kita sudah sampaikan hati-hati mengunakan pupuk itu, kita juga sudah larang kalau memang ndak ada kepercayaan kita tidak merekomendasikan atau meminta untuk menggunakan itu,” tegasnya.

Dalam sosialisasi peningkatan penggunaan barang dalam negeri beberapa waktu lalu, tambah Amirudin, pihaknya sudah menyampaiakan harapan ini, dalam artian semua barang yang beredar tanpa rekomendasi pihaknya wajib diwaspadai masyarakat.

Hal itu guna menghindari adanya kerugian di tengah masyarakat.

“Kalau barang-barang yang belum kita rekomendasikan beredar kita larang untuk membeli itu,” pungkasnya. (jun)

Pendataan dan Pendampingan akan Terus Didorong Pemerintah

Rp 40 Miliar Terindikasi ”Nganggur” di DPUPRPP KSB Taliwang (Suara NTB) Setidaknya ada sekitar Rp 40 miliar dari total anggaran sekitar Rp 441 miliar di tahun 2017 yang diprediksi tidak bisa digunakan secara maksimal oleh dinas PU-PRPP Sumbawa Barat.

Hal tersebut terjadi karena beberapa item pekerjaan tidak bisa dilaksanakan serta ada salah satu program daerah yang dialihkan pembangunannya dari anggaran APBD ke APBN. Sementara untuk sarapan anggaran hingga saat saat ini berada pada angka 65 persen atau sekitar Rp 217 miliar.

“Serapan anggaran kita masih berada dibawah standar yakni 65 persen. Tetapi kami sangat yakin di akhir tahun 2017 ini angka tersebut kembali naik dan berada pada angka 88 persen. Sehingga kita prediksikan akan ada sekitar Rp 40 miliar yang tidak bisa digunakan secara maksimal,” ungkap Plt kepala DPU-PRPP KSB Amar Nurmansyah ST, M. Si kepada Suara NTB, Jumat (8/12).

Dikatakannya, anggaran yang tidak bisa digunakan secara maksimal ini berada pada di dua item pekerjaan pembangunan jembatan. Sebut saja jembatan di desa Banjar sekitar Rp 9 miliar yang rencananya akan diatensi melalui APBN, serta pembangunan jembatan lang sabunga sekitar Rp 5 miliar akan dilelang ulang di tahun 2018.

Sementara terkait rekanan yang minta ganti rugi supaya ada pembayaran terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan ini (lang sabunga), terlebih dahulu harus menempu jalur hukum. Sehingga ada kepastian hukum kalau memang harus dibelanjakan dan untuk membayarnya juga sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 5 miliar.

“Bukan kita tidak maksimal mengelola anggaran tetapi, kita tidak bisa paksakan dua item ini untuk dikerjakan di tahun ini juga,” tandasnya. Seraya menambahkan, pihaknya juga sangat optimis target 88 persen tersebut bisa terealisasi karena selama ini tidak ada kendala yang berarti. (ils)

Pemkot Rancang Perwali Aksi Daerah dan Perlindungan Anak Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima merancang Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah dan Perlindungan Anak. Bahkan dua rancangan Perwali itu telah disetui dan diuji publik, belum lama ini. Demikian dikatakan Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima, Dr. Ir. H. Syamsuddin, Jum’at (8/12). Kata dia, dua rancangan Perwali tersebut sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah (Perda) tentang anak.

Ia menjelaskan, dalam Perwali tentang Rencana Aksi Daerah tersebut akan memuat materi pokok, tentang muatan lokal Bima. Antara lain kegiatan Magrib Mengaji dan Kota Bima Berzakat. “Program-program ini kita sesuaikan dengan kerarifan lokal masyarakat Bima yang kian lama semakin pudar akibat pengaruh zaman,” katanya.

Sementara Perwali tentang Perlindungan anak, lanjutnya diharapkan mampu mengarahkan dan mengubah pola hidup dan pola pikir anak, yang selama ini sudah jauh melenceng. Karena pemerintah menilai, pola hidup dan pola pikir anak, sudah banyak keluar dari norma-norma serta etika dalam bermasyarakat.

Hal itu lebih banyak disebabkan pengaruh lingkungan.

“Tapi mudah-mudahan Perwali ini juga dapat membentuk karakter dan mental anak dengan baik. Serta melindungi anak dari kekerasan,” katanya. Syamsuddin mengajak seluruh elemen. Baik dari unsur masyarakat, pemerintah, Komunitas dan Lembaga-lembaga lainnya, agar turut peduli dan berperan aktif bagi perbaikan generasi kedepannya.

“Kita sangat berharap agar Kota Bima mampu menjadi daerah percontohan bagi anak muda dalam bergaul yang positif tanpa Narkoba di wilayah NTB khususnya,” pungkasnya. (uki)

Geliat Ekonomi Kian Terasa Dampaknya

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani.

Dompu (Suara NTB) – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tetap mengalami kenaikan dari tahun – ke tahun sebagai dampak program unggulan daerah Tebu Rakyat, Sapi, Jagung, dan Rumput Laut (Terpijar). Pertumbuhan ini juga diikuti geliat ekonomi rakyat melalui usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM).

Dinas Koperasi UKM Kabupat-

en Dompu akan terus melakukan pendataan dan pendampingan terhadap pelaku UKM, termasuk bagi koperasi.

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (8/12) kemarin, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan pertumbuhan UKM dan IKM-nya. Di Dompu kini sudah mulai bermunculan wirausaha baru dan mereka tergolong berusia produktif. Sehingga prospeknya ke depan akan jauh lebih baik. ‘’Inilah yang membuat kita semakin optimis ke depan,’’ katanya.

Para pelaku UKM, kata H. A. Gani, juga terus didorong untuk diikutkan pada setiap pameran produk. Tidak hanya untuk menjual produk, sarana pameran juga untuk mempromosikan produk dalam daerah dan mempelajari keunggulan produk di tempat lain. ‘’Kita juga uruskan dan berikan pelatihan untuk kemasan produk dan izin halal agar lebih berkualitas,’’ terangnya.

Pemda, lanjut H. A. Gani, akan terus mensuport para pelaku UKM untuk maju dan me-

miliki legalitas terhadap setiap usahanya. Untuk izin usaha, pengurusannya tidak lagi berbelit – belit karena cukup dengan meminta rekomendasi desa/kelurahan dan izinya cukup di kecamatan. “Jadi, sekarang itu lebih mudah,” ungkapnya.

Begitu juga dengan koperasi yang selama ini terus dilakukan pelatihan dan pendampingan.

Selama 2017 ini, dua kali latihan membuat neraca keuangan koperasi dilakukan Dinas Koperasi UKM yang melibatkan koperasi yang ada. ‘’Harapannya, koperasi yang mengikuti Diklat yang kita berikan bisa lebih banyak lagi melakukan RAT. Kendala koperasi yang belum RAT karena mereka tidak paham dalam membuat neraca bulanan,” jelasnya.

KUD yang bertahun – tahun tidak aktif, kini juga didorong kembali aktif dan melakukan RAT. Sudah lima KUD yang kembali aktif seperti KUD Padamara Kempo, KUD Nanga Nae Huu, KUD Doro Cumpa Kandai Dua, KUD Rora Besar, dan KUD Kilo. “Ke depan kita akan aktifkan KUD yang ada di kecamatan yang belum aktif,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan

UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj Serim, M.Si pada kesempatan yang sama, menambahkan, ada 644 UKM yang tercatat di Kabupaten Dompu hingga Juni 2017 lalu.

Jumlah UKM periode Juli – Desember 2017 akan diumumkan pada Januari 2018 mendatang.“Ke depan kita masih fokus pada pembinaan dan pendataan UKM,’’ katanya.

Selama 2017, ada banyak pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UKM. Ini untuk memastikan para pelaku UKM menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing di pasaran. Bahkan ada empat pelaku UKM di Dompu akan diakomodir di retail medern tahun 2018 mendatang dan beberapa waktu lalu baru dilakukan pelatihan. “Nanti akan dilakukan pendampingan langsung oleh retail modern.

Karena mereka memiliki standar tersendiri terhadap produk yang dijual,” jelasnya.

Selain itu, Hj Serim juga mengungkapkan, beberapa bantuan alat yang diberikan kepada pelaku UKM dalam pekan depan akan dievaluasi untuk memastikan masalah dan kendala di lapangan. ‘’Ke-

(Suara NTB/ula)

Kepala bidang pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si tika mereka tidak bisa memanfaatkan, bisa langsung dibimbing kembali,’’ tambahnya.

Namun bantuan dan dukungan dari Pemprov dan pemerintah pusat, kata H. A. Gani, selalu diharapkan dalam pengembangan dan kemajuan Koperasi dan UKM di Dompu. Baik dalam bentuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan maupun permodalan. (ula/*)

Pemda Tidak Persoalkan Dewan Minta Pemprov Fasilitasi Pembahasan RAPBD 2018 Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu tidak mempersoalkan sikap DPRD Dompu yang membawa pembahasan rancangan APBD tahun 2018 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Hal ini menyusul masih adanya perbedaan pandangan yang bisa difasilitasi Pemprov, sehingga ada titik temu melalui dialog.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardiansyah, SE kepada Suara NTB, Jumat (8/12). “Langkah yang diambil oleh DPRD (membawa pembahasan RAPBD 2018 ke Provinsi), kita hargai. Itu langkah, upaya untuk mencari

jalan keluar,” katanya.

Namun Ardiansyah mengungkapkan, pada pembahasan rancangan KUA/PPAS APBD 2018 pada Selasa (5/12) hingga dini hari terjadi pemangkasan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemangkasan ini yang belum dis-

epakati eksekutif, sehingga pada undangan Kamis (7/12) yang langsung meminta dibawa serta dokumennya, tidak dihadiri.

“Perbedaan ini mungkin bisa difasilitasi pemerintah, sehingga ada titik temu. Bukan berarti pemerintah tidak menghargai undangan DPRD,”ungkapnya.

Karena sudah dibawa dan diserahkan ke Provinsi, Pemda berharap bisa difasilitasi Pemprov agar ada titik temu dari perbedaan yang muncul.

Eksekutif juga dalam menyusun KUA/PPAS serta rencana anggaran tetap mengacu pada RPJMD dan rencana strategis daerah. Usulan pemerintah dalam dokumen KUA/PPAS bisa dibahas bersama untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebut-

kan, pada pembahasan KUA/ PPAS RAPBD Dompu tahun 2018 terjadi pemangkasan anggaran SKPD hingga Rp69 Miliar. Berdaarkan hasil pemangkasan ini, pihak eksekutif kembali diundang untuk ikut membahas pada rapat Kamis (7/ 12) dan tidak dihadiri tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Pasalnya, eksekutif tidak setuju adanya pemangkasan anggaran. Ketika dilakukan pembahasan, mestinya dilakukan rasionalisasi dalam pengalokasian anggaran.(ula)

Warga Lokal Dilatih

PT SJR dan PAMA Bantu Majukan Produk Lokal Ropang Lantung SumbawaBesar(SuaraNTB)– PT Sumbawa Jutaraya (SJR) dan PT PAMA yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah selatan Sumbawa terus menjaga komitmennya melakukan pemberdayaan masyarakat lokal.

Salah satunya, dengan membekali belasan orang dari perwakilan beberapa desa di kecamatan Ropang dan keccamatan Lantung tentang cara mengelola dan mengembangkan produk unggulan lokal agar memiliki nilai jual. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

Seperti diketahui, Kecamatan Ropang dan Lantung memiliki beberapa komoditi lokal yang juga menjadi komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa. Seperti kopi, madu, kemiri dan gula aren. Namun selama ini belum dikelola dan dikemas dengan baik untuk menjadi produk dengan kualitas tinggi. Sehingga sulit menembus pasar.

Atas dasar itulah, PT SJR dan PAMA berinisiatif membawa sekitar 12 orang perwakilan dari setiap desa di kecamatan Ropang. Rinciannya, 2 orang dari desa Ranan, 4 orang dari Lawin, 2 dari Lebangkar, 2 dari Lebin, didampingi Sek-

(Suara NTB/arn)

FOTO BERSAMA - Warga Ropang Lantung yang diberikan pelatihan di rumah madu Semongkat foto bersama dengan manajemen PT SJR dan pemerintah kecamatan Ropang. cam Ropang dan Istri. Ditambah Camat Lantung dan Istri serta 1 staf dari kantor Camat Lantung. Untuk dilatih pada kelompok masyarakat di Semongkat Kecamatan Batulante. Yang selama ini dinilai cukup berpengalaman dan berhasil dalam mengemas serta menjual produk lokal dengan komoditas yang hampir sama.

Mengingat Kecamatan Batulante juga terkenal dengan kopi, madu dan kemirinya. Pelatihannya telah dilaksanakan pada 6 Desember lalu di Semongkat.

Humas PT SJR, Lukman Mabarak menjelaskan, pelatihan ini untuk membuka wawasan masyarakat lokal di Ropang Lantung tentang cara

(Suara NTB/arn)

DISKUSI - Suasana diskusi dalam pelatihan pengembangan produk lokal di Semongkat. pengembangan produk lokal.

Baik itu dari sisi kualitas, packaging (kemasan), branding hingga promosi. “Ini salah satu upaya pemberdayaan yang perusahaan lakukan, selain kegiatan pemberdayaan lainnya. Harapan kami, setelah warga ini kita bekali, mereka dapat mengemas produk sendiri di Ropang

Lantung,”terangnya.

PT SJR dan PAMA, tambah Barak, sapaan akrabnya, telah bertekad membantu warga untuk memajukan produk lokal dimaksud. Serta menjadikan Ropang Lantung sebagai wilayah dengan komoditas unggulan yang mampu bersaing dengan daerah lainnya. (arn/*)

Peringatan HAKI 2017

Utamakan Pencegahan Tanpa Kesampingkan Penindakan

(Suara NTB/ind/arn/*)

FOTO BERSAMA - Foto bersama jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa usai pelaksanaan upacara Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), Jumat (8/12).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa berkomitmen dalam memerangi korupsi di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dimana untuk pemberantasan korupsi yang terjadi pihak Kejari lebih mengutamakan upaya pencegahan, tanpa mengesampingkan penindakan jika ditemukan adanya perbuatan mel-

awan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara.

“Dalam memberantas korupsi kita punya dua pola, yakni pencegahan dan penindakan. Sekarang khususnya di Kejari Sumbawa dan dari Kejagung lebih diutamakan pencegahan. Tetapi tidak mengesampingkan penindakan jika nanti ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang memang ada kerugian Negara,”

kata Kajari Sumbawa, Paryono, S.H, usai pelaksanaan upacara Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), Jumat (8/12) kemarin.

Untuk diketahui, dalam memperingati HAKI tahun 2017, jajaran Kejari Sumbawa terlebih dahulu melaksanakan upacara di halaman kantor kejaksaan setempat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembagian stiker anti korupsi kepada para pengguna jalan di depan Kantor Kejari Sumbawa. Selain dibagi, stiker ditempelkan di sejumlah tempat, yang dilakukan langsung Kajari bersama para kepala seksi dan staf Kejari Sumbawa.

Kajari Sumbawa, Paryono, S.H menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan antara lain dengan dibentuknya TP4D untuk mengawal dan pengamanan pembangunan yang ada di daerah ini.

Upaya pencegahan dilakukan supaya pembangunan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang penting juga, anggaran di daerah dapat terserap mak-

simal. Sehingga tidak terjadinya korupsi di kemudian hari. Selain itu, supaya masyarakat mengetahui bahwa kejaksaan tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dimana yang pertama harus diketahui terkait tindak pidana korupsi ini adalah akar permasalahannya. “Masyarakat melihat bahwa ada di paket-paket pembangunan yang cenderung jadi korupsi. Nah ini dari akarnya kita sembuhkan dulu, supaya nantinya muaranya berkurang. Lebih baik mencegah dulu. Tapi jika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum tetap akan dilakukan penindakan,” terangnya.

Dijelaskannya, hampir di semua daerah di Indonesia berpotensi terjadinya korupsi. Karena memang Indonesia sedang dilakukan pembangunan besarbesaran dan paket pekerjaan sudah berjalan. Khususnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat juga be-

gitu. Ada potensi-potensi yang menimbulkan tindak pidana korupsi, antara lain di paket-paket pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang tidak terlihat masyarakat. Melalui TP4D inilah pihaknya melakukan pencegahan. Dengan memberikan pendampingan dan pengawalan, supaya baik penyedia jasa maupun pengguna jasa tidak melakukan penyimpangan.

“Melalui TP4D inilah kita melakukan pencegahan,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut Kajari juga menjelaskan mengenai penanganan kasus di Kejari Sumbawa. Dimana 14 perkara sudah diajukan ke penuntutan, terdiri dari lima kasus yang ditangani langsung Kejari Sumbawa, enam kasus dari Polres Sumbawa dan tiga kasus dari Polres KSB. Saat ini pihaknya juga tengah menangani penyelidikan empat kasus korupsi dan dua kasus dalam tahap penyidikan. Selain itu pihaknya juga sudah mengeksekusi enam orang terpidana.

(Suara NTB/ind/arn/*)

MEMBAGIKAN STIKER - Kajari Sumbawa dan jajaran saat membagikan stiker anti korupsi kepada pengendara jalan di Kabupaten Sumbawa.

Awal tahun 2018 mendatang kemungkinan akan ada kasus yang penanganannya ditingkatkan ke penyelidikan bahkan penyidikan.

Melalui momentum Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2017 ini, pihaknya berharap tindak pidana korupsi terus berkurang. Pihaknya juga berharap Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat bersih dari tindak pidana korupsi. Namun un-

tuk memberantas korupsi ini tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi secara perlahan. “Mudahmudahan nantinya pada waktu tertentu apa yang diharapkan bisa terlaksana. Karena masyarakat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat juga menaruh ekspektasi yang tinggi kepada kejaksaan untuk mengurangi tindak pidana korupsi ini,” pungkasnya.(ind/arn/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Halaman 8

(Suara NTB/dok)

Hentikan Pembangunan Poltekpar KOMISI I DPRD NTB bidang hukum dan pemerintahan, meminta Pemprov NTB untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang sedang berlangsung di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya lahan tempat pembangunan kampus Poltekpar itu, sedang dalam sangketa hukum dengan masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi I DPRD NTB, H. Makmun, MH, pada wartawan, Jumat (8/12) kemarin.

“Untuk efektifitas pelaksanaan program, baiknya pemerintah menghentikan dulu sementara aktifitas pembangunannya. Karena soal lahan ini sangat mendasar,” ujar Makmun.

Dalam proses sengketa lahan tersebut, Pemprov NTB sudah dikalahkan oleh masyarakat di Pengadilan sebanyak dua kali, yakni pengadilan tingkat pertama dan baru-baru Pengadilan Tinggi Mataram, juga mengalahkan Pemprov NTB. Bahkan dalam amar putusannya, pengadilan meminta Pemprov NTB mengehentikan aktivitas pembangunan.

Namun demikian, Pemprov terus melanjutkan aktivitas pembangunan, dengan alasan pihaknya akan melanjutkan proses hukum sampai tingkat kasasi.

“Masyarakat juga tentu punya alas hukum yang kuat.

Sehingga pengadilan memenangkan masyarakat. Nah kita tunggu dulu lah sampai ada kekuatan hukum tetap, baru kita lanjutkan,” jelas politisi PKB itu.

Makmun memberikan saran untuk menghentikan aktivitas pembangunan Kampus Poltekpar tersebut.

Karena ia khawatir, jika pemerintah juga nantinya tetap kalah dalam proses kasasi. Lantas bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan fisik kampus Poltekpar tersebut.

“Ya nanti kalau kita kalah lagi di Kasasi, bagaimana kita pertanggungjawabkan anggaran yang sudah digelontorkan. Makanya saran dari kami, lebih baik distop dulu sementara ini,” tegasnya. (ndi) H. Makmun

Hari Juang Kartika ke 72

(Suara NTB/why)

PREMAN - Sebanyak empat preman Terminal Mandalika (jongkok) diduga memalak calon penumpang diamankan Ditreskrimum Polda NTB, Jumat (8/12)

Empat Ditangkap

Preman Terminal Mandalika Minta Jatah Uang Tiket Mataram (Suara NTB) – Operasi pemberantasan preman digalakkan menyambut perayaan natal dan tahun baru. Polda NTB, Jumat (8/ 12) menciduk empat preman yang kerap memalak calon penumpang di Terminal Mandalika, Sandubaya, Mataram.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suryono menyebutkan, preman-preman itu menggunakan modus menjual tiket dengan harga yang tidak sesuai.

Kelebihan pembayaran tiket masuk kantong mereka.

Mereka yang diamankan itu

antara lain, MN alias JK (56), asal Pejeruk, Ampenan; JN (38) warga Bertais, Sandubaya; JA (37) warga Peteluan Indah, Lingsar; dan AH (26) warga Bug-bug, Lingsar.

Penangkapan empat preman terminal yang dipimpin Kanit Resmob, Iptu Akmal

Novian Reza bermula saat menemukan calon penumpang yang batal berangkat ingin meminta pengembalian uang pembelian tiket.

Namun pada saat diminta, penjual tiket yang mengaku agen bus tidak bisa mengambalikan uang secara penuh.

Harga tiket Rp 220 ribu untuk trayek Mataram-Bima hanya dikembalikan Rp 200 ribu.

“Tetapi dipotong Rp 20 ribu.

Alasannya sudah diberikan kepada preman,” terangnya. Empat orang yang diamankan itu kemudian dibawa ke Mapolda NTB untuk diperiksa dan didata. (why)

BPK Audit Investigasi Dana Desa Langko Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit investigasi Dana Desa (DD) Langko tahun 2015-2016. Audit investigasi itu untuk melengkapi penyelidikan penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah.

“Audit investigasi sudah dilakukan sejak minggu lalu. Auditor BPK RI turun langsung ke sini dari Jakarta,” ungkap Kapolres Lombok Tengah, AKBP Kholilurrochman, Jumat (8/12) ditemui di Mapolda NTB. Dia menjelaskan, audit tersebut merupakan langkah penyidik melengkapi penyelid-

ikan tindak pidana korupsi.

Audit dimaksud sedang berjalan. Dilakukan dengan turun ke lapangan dan pemeriksaan dokumen-dokumen.

“Ada permintaan dokumen, pendistribusian anggarannya di desa itu seperti apa. Itu semua diaudit. Mulainya minggu lalu,” kata Kholilur.

“Apakah ada indikasi kerugian negaranya atau tidak. Nanti hasilnya kalau sudah keluar baru ke penyidikan,” jelasnya.

Dalam kasus itu penyidik sudah menemukan indikasi pidana. Penanganan korupsi mengharuskan perbuatan pidana tersebut merugikan keuangan negara, khususnya

dalam penggunaan anggaran negara seperti ADD atau DD. Indikasi awal, sejumlah penggunaan anggaran desa pada tahun 2015-2016 tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban. DD ditambah ADD Desa Langko pada tahun 2015-2016 tersebut mencapai Rp 900 juta. (why) (Suara NTB/do

Korem 162/WB Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Hari Juang Kartika ke 72 Tahun 2017, seluruh satuan jajaran TNI AD menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh personel militer dan PNS. Selain di lingkungan TNI AD, juga TNI AL, TNI AU, Kepolisian, ibu-ibu pengurus dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 162, PIA Adyagarini dan Jala Senastri serta komponen masyarakat lainnya.

Sebagai jajaran TNI AD yang ada di wilayah, Korem 162/ WB merupakan satuan teritorial bersama jajarannya menggelar bakti sosial donor darah yang diikuti sekitar 700 Prajurit di Mall Epicentrum Mataram, Jumat (8/12).

Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A., menyampaikan kegiatan bakti sosial donor darah ini sebagai rangkaian memperingati Hari Juang Kartika ke 72 sekaligus sebagai salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat khususnya masyarakat NTB. “Darah yang sudah diberikan ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Danrem.

Lebih lanjut dijelaskannya berbagai macam kegiatan yang sudah direncanakan dan disiapkan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Komando atas dalam hal ini pimpinan TNI AD. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni bakti sosial operasi katarak, kemudian kegiatan yang sudah direncanakan dan siapkan antara lain bakti sosial donor darah.

Akan digelar juga Karya Bakti penghijauan akan dilaksanakan pagi ini di KEK Mandalika Loteng, kemudian Minggu akan digelar lomba lari 10 K di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram.

Pada hari Senin, sambungnya, akan dilaksanakan pengobatan dan khitanan massal di Desa Jerowaru Keruak Kabupaten Lotim dan ziarah makam akan dilaksanakan di TMP Majeluk Mataram pada tanggal 14 Desember dan doa bersama. Sedangkan pelaksanaan Upacara Parade pada hari Jumat tanggal 15 Desember mendatang.

“Kami berharap dalam pelaksanaan kegiatan Hari Juang Kartika tahun ini, adanya partisipasi masyarakat terutama mengikuti lomba lari 10 K maupun kegiatan bakti sosial lainnya seperti penghijauan, pengobatan gratis dan khitanan massal,’’ tutupnya. (ars/*)

Dianul Hayezi - Sri Sudarjo Gugat KPU ke PTTUN Mataram (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Balon Wakil Gubernur dan jalur independen, Dianul Hayezi - Sri Sudarjo merasa sengaja dijegal. Bahkan pasangan ini menyebut ada konspirasi politik yang sengaja dimainkan oleh lawan politiknya untuk menjegal pasangan ini lolos sebagai peserta Pilkada NTB 2018.

Tidak terima dengan hal itu, pasangan ini lantas akan melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), atas keputusan KPU NTB yang menolak berkas dukungan pendaftarannya.

“Dari awal kami menangkap ada indikasi kuat sekali, konspirasi politik untuk menghadang kita. Kami merasa dijebak, ini sengaja untuk menyudutkan dan menyingkirkan kami. Ini sangat kami sesalkan. Kami punya bukti semua itu,” tegas Sri Sudarjo saat mendampingi Dianul Hayezi, yang ditemui di Bawaslu NTB usai menyampaikan laporannya, Jumat (8/12) kemarin.

Sri Sudarjo membeberkan kronologis peristiwa kehilangan dokumen dukungannya di KPU NTB. Pada saat melakukan pengecekan kelengkapan adminiatrasi, KPU tidak melibatkan saksi mandat dari pihak bakal calon.

“Malam itu ada indikasi sangat mencurigakan, karena data kami itu dinyatakan tidak ada di tempat. Padahal bukti jumlah dukungan yang kami serahkan sudah diterima. Tapi kenapa bisa berubah. Bahkan saksi man-

(Suara NTB/ndi)

BUKTI DOKUMEN - Dianul Hayezi-Sri Sudarjo memperlihatkan bukti-bukti dokumen yang akan digunakan untuk berperkara di Pengadilan. datpun tidak menandatangani berita acara. Tanda terima ndak ada diberikan,” jelasnya.

Peristiwa itulah yang kemudian ia laporkan ke Bawaslu NTB sebagai sangketa Pilkada. Namun oleh Bawaslu, pasangan ini juga dikecewakan. Karena laporannya tidak ditindaklanjuti.

Alasannya, laporan Dianul Hayezi-Sri Sudarjo bukan sangketa Pilkada, melainkan soal laporan tindak pidana kehilangan dokumen berkas dukungannya.

“Tapi jawaban Bawaslu tidak mengelurkan keputusan administrasi, karena kami dianggap tidak laporkan sangketa Pilkada.

Karena dianggap masalah pidana. Tapi kan aneh, masak kita lapor ke sini kalau soal pidana, ini soal pelanggaran administratif, etika dan pidana,” katanya.

Oleh karena itu, harapan terakhir pasangan ini untuk mendapatkan keadilan, di pengadilan Tinggi TUN. “Kami sudah daftarkan ke PTTUN Suarabaya, tapi itu akan diproses setelah masa

12 hari proses laporan ke Bawaslu. Karena tidak ada jawaban dari Bawaslu, harapan terakhir kami di PTTUN. Kami yakin akan dimenangkan di PTTUN,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Bawaslu NTB bidang pengawasan, Ahmad Umar Seth, pun menjelaskan alasan pihaknya tidak menganggap laporan pasangan Dianul HayeziSri Sudarjo sebagai sangketa Pilkada, karena objek laporannya soal kehilangan dokumen.

“Isi laporan yang kami terima soal kehilangan data pendukung berupa hard copy, sebanyak 138.755, copy KTP, yang jadi terlapor KPU. Setelah kita pelajari, itu laporan pidana, makanya dalam waktu 1x24 jam kita diteruskan ke sentra Gakumdu.

Setelah diperiksa, ternyata tidak memenuhi unsur pidana, sehingga kami buat status tidak dapat ditindaklanjuti. Karena bukan sangketa, tapi laporan pidana,” jelas Umar Seth. (ndi)

Tak Cuma Ditindak, Narkoba Juga Harus Dicegah Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli melantik Dirresnarkoba, Kombes Pol Yusfadillah dan Karo Rena, Kombes Pol Agus Santosa, Jumat (8/12). Penekanannya, peredaran narkoba di NTB tidak cukup hanya dengan penindakan namun juga dengan pencegahan.

Upaya yang pertama dilakukan pejabat baru yakni dengan menggandeng BNN Provinsi NTB dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Sebab, narkoba adalah salah satu kejahatan transnasional.

“Karena fungsi pencegahan dan penyuluhan itu ada di BNN, kita harapkan kepada direktur narkoba yang baru untuk segera merapatkan barisan. Apalagi kepala BNN yang

baru ini sebelumnya Wakapolda NTB, momentum ini harus dimanfaatkan,” ujarnya.

Kerja bersama pemberantasan narkoba menurutnya merupakan perwujudan sinergi antar instansi dalam hal pencegahan, penyuluhan, dan penindakan kasus narkoba.

“Suksesnya kerja polisi tidak hanya sekedar mampu penindakan pelanggaran hukum. Penindakan itu karena pelanggaran hukum sudah terjadi. Tidak hanya sekedar nangkap, sita barang bukti itu berarti gagal kita mencegah,” terangnya.

“Polisi yang hebat itu bagaimana mencegah kejahatan. Menimbulkan rasa kekebalan masyarakat agar tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban,” pungkas Kapolda. (why)

(Suara NTB/why)

SERTIJAB - Kapolda NTB, Firli (kiri) menyematkan tanda kepangkatan kepada Dirresnarkoba, Yusfadillah, Jumat (8/ 12) dalam upacara serah terima jabatan di Mapolda NTB.

Pencurian Rp 35 Juta

Polisi Teliti CCTV Minimarket Jembatan Kembar (Suara NTB/penrem)

DONOR DARAH - Kegiatan donor darah di LEM dalam rangka memperingati hari Juang Kartika.

Mataram (Suara NTB) – Polisi masih menyelidiki pencurian di parkiran minimarket Jalan Yos Sudarso, Lembar, Lombok Barat. Aksi pelaku yang menggondol uang tunai Rp 35 juta yang disimpan di dalam mobil terekam CCTV. “Hasil rekaman CCTV itu sudah kita minta,” kata Kapolres

Lombok Barat, AKBP Heri Wahyudi, ditemui di Mapolda NTB, Jumat (8/ 12) usai Sertijab Karorena dan Dirresnarkoba Polda NTB. Meski demikian ciri-ciri dan jumlah pelaku belum diketahui. Pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. “Ini

masih penyelidikan,” imbuhnya singkat.

Pencurian itu terjadi Kamis (7/12) sekitar pukul 11.00 Wita. Korbannya, pasangan suami istri berprofesi sebagai guru dari Sekotong Tengah, Sekotong, Lombok Barat.

Mereka baru saja pulang dari kantor bank di Gerung mengambil uang Rp 35 juta. Di perjalanan, anaknya

minta dibelikan makanan ringan sehingga mampir berbelanja.

Korban menyadari menjadi korban pencurian setelah sirine mobil yang mereka tumpangi berbunyi. Korban juga melihat seseorang ke luar dari mobil membawa uang dimaksud dan kabur dengan sepeda motor ke arah Jembatan Kembar. (why)

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Jendela Sastra

PUISI

Halaman 9

CERPEN

Chaidir Amry

Pisau dan Bir

Rumah Veteran

Kim Al Ghozali AM

rumah ini tak pernah merdeka. dinding ruang tamu memajang piagam veteran. senjata tajam tergantung di setiap kamar. serapah meledak-ledak. setiap saat. tak ada pejalan yang melintas. suara motor dan mobil terdengar di kejauhan

Pisau itu bergerak-gerak di pinggangku seperti hendak melompat ke suatu tempat yang gelap, lalu memamerkan cahayanya ke seluruh ruang, menjadi bintang kecil yang menerangi angkasa malam. Tapi aku mencoba menahannya, semakin bergerak ia semakin kueratkan selipannya di sabuk dan kututup dengan bagian bawah bajuku, sehingga tonjolan gagangnya tidak tampak sama sekali dari luar. Dan setiap orang yang menjumpaiku di kafe itu tak ada yang menaruh curiga, bahwa di balik bajuku ada benda yang gigirnya mengkilau dan ujungnya begitu tajam yang bisa menusuk kepala mereka.

rumah di sebelah menutup jendela. menutup pintu.

2017

Bermalam di Kediri mengaji dalam diri di Kediri menata taat tak ingkar pada takdir yang terlepas dari genggaman setelah usai tangisan pertama

(David Lynch/Hand of Dreams-ikimasho.org)

kita melingkar. di berugaq malam jatuh dan larut ke dalam kopi lembar demi lembar dikaji kitab di atas kaki yang bersila kulit kebal dingin punggung tegak seperti ada yang menyangga 2017

Rumah Penyair tetangga bilang, penyair penuh berkat tak perlu mengait sawit demi ringgit pundi terisi, tanpa kulit digigit sengat ditanggalkan jubah penyair agung yang terbuat dari kain songket buatan mertua ia tak peduli kabar surat kabar tanah rumah hanya sewa dari ipar yang tuan tanah di setiap dinding ia pasang gambar tuan guru memberi hati yang tabah meski dapur tak berasap. tak ada dapur. bila ipar datang bertandang bikin tanding bila honor surat kabar tak ada kabar 2017

Video Call kita melipat jarak. bertemu palsu aku tatap matamu yang sayu sesekali melirik tahi lalat di dadamu wajahmu masih seperti diingatanku namun rindu masih menggebu ah. suaramu putusputus, saat kita bicara rencana bertemu. dari layar 8 inci kau menghilang. kouta habis.

2017

Chaidir Amry lahir di Suradadi, Mataram, 14 Juli 1994.

Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Mataram. bergiat di BKSM-Saksi.

“DIAM!” perintahku kepada pisau itu ketika ia semakin menjadi-jadi.

Kemudian aku berusaha memilih tempat paling pojok di kafe itu, yang jauh dari jangkauan cahaya lampu, agar orang-orang tidak ada yang memerhatikan kegelisahanku, agar mereka tidak membaca pikiranpikiran yang sedang kupertimbangkan.

Seorang perempuan muda, hitam manis, rambutnya sebahu, dadanya begitu berisi dan bibirnya menggairahkan, datang ke mejaku, membawakan dua botol bir yang kupesan dan penutupnya sudah dibuka. Kemudian ia duduk di sampingku,

sambil menuang bir ke dalam gelas besar, ia memulai percakapan.

“Kau tampak begitu kusut malam ini,” katanya. Aku tatap matanya dan ia membalas menatapku, begitu tajam, seperti seekor harimau betina, dan ia memang harimau betina. Sedangkan busa bir di gelas terus bergerak ke atas, terus bergerak seperti hendak meledakkan gelas itu.

Aku terus menatapnya. Tanganku di atas meja bergerak mencapai gelas, menggenggam dan perlahan mengangkatnya mendekatkan ke mulutku. Aku mereguknya sampai gelas itu kosong.

“Kau tidak minum?” tanyaku.

Perempuan itu menuangkan bir lagi ke dalam gelasku.

“Aku sedang kurang sehat,” ia tersenyum seolah memintaku agar mengerti.

“Kau tidak mau menghargai keberadaanku di sini?”

Ia tak menjawab dan tangannya menyodorkan gelas yang sudah terisi lagi kepadaku. Aku menerimanya namun kembali kuletakkan di atas meja. Tidak langsung aku minum.

“Kau tampak begitu kusut malam ini,” ia mengulangi perkataannya.

“Kau tampak begitu menggoda malam ini,” balasku.

“Kalau tidak menggoda, mana ada lelaki mau singgah ke kafe kami.” Ia memain-mainkan jemarinya di atas meja, di dekat rokokku yang tergeletak dan belum kusentuh sejak duduk di tempat ini.

“Aku sering ke sini, tapi baru dua kali bertemu denganmu,” Ia tak menjawab. Dan pikiranku mulai dipengaruhi alkohol ketika satu setengah botol bir sudah masuk ke dalam tubuhku.

Di kafe ini, orang-orang keluar masuk dan musik dangdut menggema, membawa malam pada kebinalan dan keliaran yang intim. Sedangkan di balik bajuku, sebuah benda kecil mulai meronta-ronta kembali, seakan ia hendak berdaulat, atau menginginkan sesuatu?

Aku mulai tidak tenang lagi.

Kecemasan kembali bangkit dan api kecil mulai menyala dalam diriku, lalu membesar, berkobar, membakar daging dan tulang-tulang dalam tubuhku, berpadu dengan satu setengah botol bir yang berkubang di perutku.

“Kenapa tampak begitu gelisah?”

Perempuan itu menangkap perilakuku.

“Tidak. Hanya sedikit pengaruh bir.”

“Belum juga dua botol,” ucapnya lembut tapi sebenarnya mengejek.

“Hanya sedikit kelelahan,” balasku. Dan pisau itu kini menari-nari di pinggangku, ujungnya yang runcing dan tajam sedikit menusuk-nusuk kulitku.

Sialan! batinku.

Jam dinding baru menunjukkan waktu pukul sebelas malam.

“Kau tampak lain daripada dua hari yang lalu,” ia menuang sisa bir di botol kedua, “Dua botol lagi?”

“Satu saja cukup.”

“Masih sore. Pagi masih sangat jauh, atau bahkan pagi mungkin tak akan pernah datang.”

Ia tertawa dan aku melihatnya dengan sedikit berkunangkunang. Kepalaku berayun-ayun, dan betapa memalukannya mabuk di depan perempuan hanya karena dua botol bir. Ya, benarbenar memalukan. Dan ini memang tidak seperti biasanya. Aku yang biasa menenggak lima sam-

pai tujuh botol, tapi kini sepertinya tidak akan.

Ketika aku mengingat di pinggangku ada benda hidup yang menari-nari, sebenarnya tak menjadi soal bagiku meski cuma dua botol bir telah mempengarungi tubuhku. Mungkin dengan sedikit pengaruh alhokol itu nantinya akan lebih baik, ketika aku mengeksekusi rencana yang telah kususun dengan matang. Dengan sedikit pengaruh bir itu tentu aku akan lebih hikmat melakukan sesuatu nanti, setelah jam satu dini hari.

Waktu mendekati jam dua belas malam. Musik dangdut masih terus mengalun, menyapa mereka yang duduk dengan botol-botol kosong, dengan gelas-gelas berbusa dan perempuan-perempuan bertangan liar.

Orang-orang datang dan pergi, keriuhan seperti pasar, dan bau parfum yang menyengat memenuhi ruangan berpadu dengan aroma alkohol, asap rokok dan erotisme yang muram.

Botol keempat sudah tandas.

Perempuan itu membawakannya lagi dan kini ia juga minum separuh gelas setelah aku paksa. Separuh gelas lagi ketika aku paksa lagi. Lalu botol-botol selanjutnya terus berdatangan, dan kami minum berdua.

Aku masih bertahan. Sudah hampir tujuh botol tapi tak juga membuatku tersungkur, tidak muntah dan hanya tiga kali buang air kecil. Perempuan itu lebih cepat terpengaruh alkohol, ia mulai mabuk, meracau dan menggoyang-goyangkan kepalanya.

Aku suka melihatnya. Aku suka melihat perempuan mabuk, matanya redup tapi liar. Ia menjadi ganas tapi semakin anggun. Dan kata-kata menggoda bermunculan dari mulutnya, dari bibirnya yang merah bergairah.

Ia tak henti meracau, mengigau dan mengutuk beberapa lelaki yang diingatnya, yang pernah menidurinya. Ia menceritakan para lelaki itu, lelaki yang punya birahi seberingas kuda pacuan, tapi mudah lemah seperti kambing rumahan. Lalu ia tertawa dan tertawa, lalu ia mereguk lagi bir yang ada di gelas yang sedari tadi dipegangnya.

Botol ke delapan, kesembilan dan seterusnya. Bir terus berdatangan. Kepalaku menjadi begitu berat. Dan aku bakal tak sanggup menjalankan rencanaku, pikirku.

Mataku sudah tidak jelas melihat benda sekitar. Semua tampak buram dan ada puluhan lampu beterbangan di atas kepalaku. Tapi pisau itu, pisau yang berdiam di pinggangku masih terus menari-nari, semakin licin dan kadang terasa ia menjadi begitu besar, mungkin bukan pisau lagi tetapi pedang atau tombak.

Sedangkan perempuan yang menemaniku itu sudah tak sanggup menegakkan kepalanya lagi.

Botol-botol dan gelas mengutukinya—juga mengutukiku.

Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Mabuk dan tertidur. *** Hanya pisau itu yang menarinari di atas kepalaku. Hanya pisau itu yang pertama kali kulihat ketika aku sadar dan dengan susah payah bangkit. Pisau itu bercahaya tapi juga berlumur warna merah, lalu di gagangnya tumbuh sepasang sayap. Ia mengepak dan terus membuat tarian, sehingga warna merah itu terus menetes dari ujungnya. Cairan, ya cairan merah dan jatuh di kening dan hidungku. Terasa dingin. Aku raba dengan jari telunjuk dan kujilat cairan merah itu, asin rasanya.

Kafe sangat sepi. Tak ada aktivitas apa-apa selayaknya tadi.

Dalam keadaan begitu lemas dan pusing, aku lihat sekelilingku. Di dekat pintu kulihat seorang perempuan tertidur di lantai. Lalu di pojok bagian selatan seorang lelaki juga tertidur di lantai.

Tidak. Ternyata mereka tidak tidur, melainkan terkapar dan kemungkinan sudah mati.

Di lantai, di dekatnya ada cairan warna merah yang tercecer dan aku yakin itu darah, darah mereka.

Kudekati mereka satu per satu, dan ternyata ada pisau menyala, menari-nari di dada dan perut mereka. Pisau itu hendak melompat ketika kuhampiri. “Diam!” bentakku.

Dan ia tidak jadi melompat, tetapi masuk lebih dalam lagi ke dada lelaki dan perut perempuan itu.

Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pisau yang bersayap di atasku terus mengikutiku. “Yang mana pisauku?” aku berteriak. Sesaat teriakanku dibalas oleh suara aneh di luar kafe. Suara yang meraung. Sirine polisi, sirine ambulance, sirine mobil darurat, dan mungkin juga sirine malaikat maut.

Seketika aku menjadi menggigil, kakiku gemetar dan kepalaku terasa berat sekali. Aku hendak lari, namun tiba-tiba dari arah pintu ada begitu banyak pisau yang melayang, menari-nari dan menghadangku.

Lalu diikuti pisau-pisau lainnya yang masuk ke kafe lewat jendela dan lubang-lubang ventilasi udara. Pisau itu banyak sekali, bersayap dan bercahaya.

Mereka mengepungku, mereka mengerubungiku, dan tak ingin membiarkan aku melangkah bebas ke luar.

“Di mana pisauku?”

Tiba-tiba aku merasa pisauku masih ada di tempatnya seperti semula, di pinggangku di balik baju.*** Kim Al Ghozali AM lahir di Probolinggo, 12 Desember 1991. Kini mukim di Denpasar dan bergiat di Jatijagat Kampung Puisi (JKP 109).

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Perkuat Tata Kelola Informasi Jakarta (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menjadi delegasi Kegiatan Simulasi Standar Operasional Prosedur dan Uji Kompetensi Informasi yang dikecualikan di Jalan Banteng Barat Jakarta, pada hari Rabu dan Kamis, 6-7 Desember 2017. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari workshop penyusunan SOP dan Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Biro Humas Kementerian Agama RI pada awal November lalu.

Rektor UIN Mataram Dr. H.

Mutawalli yang didampingi Wakil Rektor Satu Dr. H. Masnun Tahir menyatakan komitmen yang kuat untuk mendorong berbagai upaya pengembangan lembaga, sehingga dapat terwujud percepatan di berbagai bidang layanan, tak terkecuali dalam bidang layanan informasi publik.

Menurutnya, untuk membangun kinerja lembaga yang baik, sangat diperlukan penguatan tata kelola informasi publik. Perguruan tinggi sebagai badan publik harus membuka akses atas informa-

si publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat luas, melalui mekanisme dan SOP yang sedang dalam proses finalisasi.

“Alhamdulillah Kasubag Humas UIN Mataram adalah sebagai salah satu tim penyusun draft SOP, yang selanjutnya nanti akan diterapkan di lingkup Kementerian Agama seluruh Indonesia,” terangnya.

UIN Mataram sebagai perguruan tinggi keagamaan, siap menjadi model pengelolaan keterbukaan informasi publik. Se-

bagaimana tuntutan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Untuk memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, sangat penting untuk menciptakan media pengelolaan informasi yang baik.

Kasubag Humas UIN Mataram H. Suhirman Adita, yang juga sebagai Ketua Formatur Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Seluruh Indonesia dipastikan akan hadir bersama 6 perwakilan Humas UIN dan beberapa Humas Kanwil

Kemenag lainnya, selama dua hari ke depan melakukan revisi dan finalisasi draf SOP sebagai implementasi dari amanat Keputusan Menteri Agama Nomer 200 tahun 2012.

Lebih lanjut Suhirman menegaskan lembaga telah membangun kerjasama dengan Komisi Informasi Publik Provinsi NTB dan keberadaan PPID di di UIN Mataram akan segera terbentuk dalam waktu dekat.

Berbagai upaya peningkatan akses dan layanan informasi baik secara internal dan juga eksternal jadi prioritas. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dan Kasubag Humas UIN Mataram H. Suhirman Adita dalam sebuah acara.

Tingkatkan Kualitas Pendidikan Optimis Laksanakan UNBK SMPN 20 Mataram tetap optimis melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), meski masih kekurangan perangkat komputer. Karena kekurangan itu pun menyebabkan SMPN 20 Mataram tidak bisa mengikuti simulasi tahap pertama beberapa waktu lalu. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah, pihak sekolah akan meminjam laptop pada guru dan anak-anak.

“Tetap optimis bisa melaksanakan UNBK, harus itu karena ini program pemerintah, kami juga pernah (Suara NTB/dok) melaksanakan, meskipun Ida Ayu Putu Armyani hasilnya belum memuaskan,” kata Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, dikonfirmasi Jumat (8/12).

Saat ini pihaknya tengah menyiapkan komputer untuk UNBK itu. Menurutnya baru sebagian komputer yang tersedia. Diharapkan pada simulasi tahap kedua nanti, SMPN 20 Mataram bisa mengikuti UNBK. Adanya kekurangan komputer itu, Ida Ayu mengatakan pihaknya terpaksa harus meminjam komputer dari guru dan siswa. Meski SMPN 20 juga dijanjikan mendapatkan bantuan komputer. Ia berharap bantuan itu datang sebelum pelaksanaan UNBK. “Kalau tidak ada bantuan, tetap kita meminjam ke anak-anak dan guru,” ujarnya pasrah.

Meski demikian, para siswa tetap melaksanakan latihan UNBK agar mereka tidak canggung ketika menghadapi UNBK. Sebanyak 96 siswa kelas IX direncanakan akan mengikuti UNBK. Saat ini memang SMPN 20 belum melaksanakan pengayaan, meski demikian para guru tetap memberikan materi tambahan yang berhubungan dengan materi UNBK. Pengayaan direncanakanbaru akan dilaksanakan pada Januari 2018 nanti. “Pengayaan memang belum kami mulai, masuk semester depan baru diaktifkan, tapi selama ini bapak/ibu guru tetap memberikan materi tambahan yang menunjang UNBK itu,” katanya.

Ida Ayu berharap seluruh siswa kelas IX bisa mengikuti UNBK di tahun 2018 nanti. Ia tetap optimis bisa melaksanakan UNBK. Peningkatan nilai juga diharapkan bisa tercapai, nantinya jam pengayaan akan ditambah untuk bisa meningkatkan nilai UNBK. “Harapannya supaya anak kami bisa sukses semua, dan UNBK berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, terutama nilai anak-anak bisa meningkat,” harapnya. (ron)

Partisipasi Masyarakat Tak Mesti Dikategorikan Pungli Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Salah satunya dengan partisipasi masyarakat atau wali murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya saja, partisipasi dari wali murid tersebut kerap dianggap sebagai pungutan liar (pungli).

“Masyarakat saat ini ingin pendidikan yang berkualitas terhadap anaknya. Sementara komite bersama pihak sekolah bergerak untuk meminta partisipasi masyarakat justru dianggap pungli,” terang Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, Jujuk Ferdianto, S.Pd, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (8/12).

Terkait dengan hal itupun, ia juga meminta supaya pihak

sekolah mengedepankan transparansi dengan semua anggaran yang dikelola oleh pihak sekolah.

Seperti Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dalam implementasi anggaran di Dana Operasional Sekolah (BOS) harus dilaporkan secara terbuka dan baik. Adanya transparansi ini dapat diketahui letak kekurangan dari anggaran yang ada, baik untuk kebutuhan fisik maupun lainnya.

Selain itu, maka masyarakat akan mengetahui segala kekurangan yang ada, untuk melihat itupun perlu adanya komunikasi dengan pihak komite sekolah.

Pihaknya sangat menyayangkan terkait adanya sejumlah aturan yang mengatasnamakan pungli. Misalnya ketika dilakukan penyeragaman pungutan oleh komite sekolah terhadap wali murid sebagai

(Suara NTB /ron)

BINA MENTAL - Ketua Panitia Pembinaan Mental PNS, I Kayan Karyadi menyampaikan laporan pada didampingi para wakil ketua STAHN Gde Pudja Mataram pada Pembukaan Pembinaan Mental PNS STAHN Gde Pudja Mataram, di Killa Senggigi Beach Lombok, Jumat (8/12).

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pembinaan Mental PNS Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pembinaan mental Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dosen maupun tenaga kependidikan di

Negerikan SMK Pelayaran, Tawaran Pemprov Ditolak Yayasan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pernah berencana mengambil alih pengelolaan SMK Pelayaran Mataram. Sekolah yang terletak di jalan lingkar selatan ini dilirik pemerintah, karena dinilai potensial untuk dikembangkan.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB Drs. H. Muh Suruji, mengaku, pihaknya pernah menawarkan kepada pemilik yayasan untuk menyerahkan pengelolaan sekolah ke pemerintah. “Kita belum punya rencana untuk ambil alih.

Kita menawarkan bagaimana kalau kita negerikan, karena kalau negeri kita bisa lengkapi dengan sarana dan prasarana. Tapi tidak ada respons,” ungkapnya belum lama ini.

Suruji pun mengakui jika

persoalan itu pernah dilaporkan ke Wagub NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., yang kemudian mengadakan pertemuan dengan pemilik yayasan, meski akhirnya menemui jalan buntu.

Salah satu persoalan yang dilaporkan adalah rencana pemindahan siswa-siswa SMK Pelayaran ke SMK Pelayaran yang terletak di Marunda Jakarta oleh pemilik yayasan.

“Jadi begini bila hari Kepseknya kan minta memindahkan anak-anaknya ke SMK Pelayaran di SMK Pelayaran di Marunda. Ada rencana memindahkan anak. Saya bilang tidak boleh memindahkan anak karena konsekuensinya izin sekolah menjadi batal.

Kalau kelas tiga kan ngak boleh. Itu yang saya laporkan ke wagub. Alasan pemindahan itu urusan dia,” ungkap Suruji.

Disebutkannya pula bahwa tidak ada keuntungan bagi Pemprov jika mengambil alih

(Suara NTB/yon)

Jujuk Ferdianto

Ekskul Berhasil, Siswa Isi Waktu Luang dengan Kegiatan Positif

Penguatan Karakter, SDN 3 Selong Jadikan Murid sebagai Tamu Selong (Suara NTB) Dalam upaya mendidik dan menguatkan karakter dan akhlak mulia terhadap murid di SDN 3 Selong. Pihak sekolah melakukan rancangan strategi dari biasanya. Di mana, para murid dijadikan tamu oleh pihak sekolah yang harus disambut dan dilayani dengan baik mulai dari ketika datang hingga pulang sekolah.

Menurut Kepala SDN 3 Selong, Ilhamuddin, M.Pd., alasan murid dijadikan tamu spesial agar betah berada di lingkungan sekolah dan dapat belajar dengan nyaman. Dengan penilaian sikap memberikan contoh yang baik kepada murid, maka diharapkan dapat ditiru oleh para murid dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. “Anak juga dibimbing untuk menerima tamu dan bersikap yang baik sesama murid,” jelasnya.

Disampaikan Ilhamudin, SDN 3 Selong menjadi salah satu sekolah yang dinobatkan sebagai sekolah model di Kabupaten Lotim. Sehingga saat ini sudah dikembangkan sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di mana mutu internal di dalam sekolah tetap dikembangkan dan menjadi budaya di sekolah.

Oleh sebab itu, setelah dijadikan sebagai sekolah model.

Tentunya akan membentuk tim pengembang sekolah model dengan tugas tim berdasarkan delapan standar pendidikan.

Pasalnya, fokus pada peningkatan mutu yakni 80 persen, diikuti dengan sikap dan keterampilan yang nantinya menjadi penunjang dari mutu itu sendiri. (yon)

bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Jadi tidak mesti partisipasi wali murid itu masuk dalam kategori pungli,”tegasnya lagi.

Jika melihat kondisi saat ini, keberadaan anggaran BOS yang dimanfaatkan dalam RKAS tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Saber Pungli maupun pihak terkait lainnya secara intens dilakukan. Karena pungutan yang dilkukan komite sekolah terhadap wali murid terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan atas persetujuan bersama. (yon)

pengelolaan SMK Pelayaran. Hal itu murni sematamata sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, memadai, dan berkualitas.

“Kita tidak bicara soal keuntungan. Kita bisa dirikan di tanah pemprov ada di Meninting di Labuhan Haji juga ada silakan. Tapi mumpung ini sudah ada, sudah jalan, kalau dinegerikan sangat bagus,” imbuh mantan Kepala BKD ini.

Sementara itu dijelaskan bahwa proses penegerian suatu sekolah tidak rumit. Hanya dikelola oleh pemprov dan selanjutnya dibuatkan Nomor Induk Sekolah. “Selesai dia, sekarang ini kan yayasan, ketika diambil alih menjadi negeri maka berlakulah pengelolaan sekolah negeri,” tukas Suruji. (dys)

STAHN Gde Pudja. Kegiatan yang diikuti tak kurang dari 75 orang itu dilaksanakan di Killa Senggigi Beach Hotel, dari Jumat (8/12) sampai dengan Minggu (10/12).

Ketua Panitia Pembinaan Mental PNS STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Kayan Kariyadi , S. Ag, M. Ag., dalam laporannya mengatakan, sebanyak 71 orang mengikuti sebagai peserta dan lima orang sebagai panitia. Dengan begitu jumlah peserta sebanyak 75 orang.

Dalam pembinaan mental ini, di hari pertama dilaksanakan pemaparan materi. Dan hari berikutnya dilanjutkan kegiatan luar ruangan atau outbound.

“Pembinaan mental salah satu dari penguatan loyalitas dari PNS, kejujuran integritas akhlak dan PNS di manapun bekerja, ada awiqawiqnya. setiap aturan ada konsekuensi, “ katanya.

Kegiatan ini diharapkan dapat berpengaruh baik bagi semua peserta. Kegiatan yang dibiayai oleh DIPA STAHN Gde Pudja Mataram ini diharapkan berdampak baik ke depannya.

“Sekaligus kegiatan ini berguna, guna peningkatan pribadi sendiri, dan otoritas masing-masing pegawai dan dosen,” harapnya.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag., M.Si., menyampaikan, kegiatan ini penting untuk pembinaan mental. Terlebih lagi, STAHN Gde Pudja Mataram bergerak di dunia akademik. “Tentu punya tanggung

jawab besar yang nantinya memproduksi orang orang yang akan terjun ke masyarakat,” katanya.

Edi menekankan, tantangan ke depan tidak mudah dihadapi, sehingga secara bersamasama perlu terus menerus mengembangkan diri. Dunia juga terus berubah, dari manual ke digital. Semua sistem di kepegawaian dan dosen juga dituntut menggunakan aplikasi “Semua harus dipelajari mau tidak mau, yang masih merasa belum bisa sampai di titik itu harus ditingkatkan, “ katanya.

Menurutnya, bagian dari pembinaan mental ini merupakan satu bagian penting dari pembinaan sumber daya manusia di STAHN Gde Pudja Mataram.”

Semoga ke depan kita bisa semakin baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan,”katanya.

Diharapkan kegiatan ini bisa diikuti dengan baik, serta bisa meningkatkan kebersamaan kita dalam kesetiawan sosial. “Kalau kita punya visi yang sama untuk membangun kampus ini, itu yang baik.

Tidak bisa kita jalan sendiri sendiri,” pungkasnya.

Sejumlah materi yang disampaikan, antara lain Hypno Motivation yang disampaikan Ir. Avifi Arka, CHt.CI. Ada juga materi tentang catur dharma sebagai dasar aktualisasi trihakarana oleh Prof. Dr. IGP Suryadarma, MS. Dilanjutkan dengan kegiatan permainan atau game yang dilaksanakan di sekitar hotel. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) Berbagai kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) digiatkan SMPN 17 Mataram beberapa waktu ini. berbagai kegiatan itu dianggap berhasil, karena para siswa memilih mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan di sekolah.

“Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sudah mulai kelihatan hasilnya. Anakanak sudah mulai tertarik mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan-kegiatan di sekolah,” ujar Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Hexana, S.Pd., Jumat (8/12).

Sejak beberapa waktu lalu, pihak sekolah terus berbenah.

Berbagai program yang bisa menarik perhatian masyarakat dilakukan pihak sekolah. Programprogram itu antara lain ekstrakurikuler. Pihak sekolah senantiasa berusaha agar siswa dapat mengikuti berbagai perlombaan.

Ketika mampu berhasil menjadi juara, itu menjadi salah satu prestasi dan cara sekolah untuk

mempromosikan diri.

“Yang intra pun, seperti olimpiade kami berusaha ikuti, memberi pengalaman untuk anak-anaklah,” kata Woody, yang sebelumnya menjadi Kepala SMPN 18 Mataram ini.

Setiap sore, kegiatan ekstrakurikuler seperti gendang beleq, drum band, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya dilaksanakan di sekolah. Banyak anak yang datang mengikutinya, sehingga itu bisa menjadi buah bibir di kalangan teman sepermainan anak-anak di rumah.

“Itu yang menarik minat mereka,” ujar Woody.

Program lainnya yang bersifat religi juga terus digiatkan pihak sekolah dengan cara Salat Dzuhur berjamaah, terutama dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, dengan penguatan iman dan taqwa, pengaruh negatif dari pesatnya perkembangan teknologi dapat ditepis. “Membentengi diri itu yang penting menurut saya,” ujarnya. (ron)

Sepanjang Tahun, 80 Lebih Sekolah Ajukan Usulan Rehab Mataram (Suara NTB) Sebanyak 80 lebih sekolah jenjang SMA/SMK di NTB mengajukan usulan rehab ke pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sepanjang tahun 2017 ini. Usulan rehab yang diajukan sekolah bervariasi, mulai rehab biasa hingga usul tambahan gedung baru.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB Drs. H. Surya Bahari, memastikan ke 80 sekolah yang mengajukan usulan rehab telah memenuhi kriteria dan ketentuan pengajuan permohonan bantuan.

Misalnya saja sekolahsekolah yang mengajukan perbaikan fisik gedung memang sangat membutuhkan perbaikan, maupun penambahan gedung.

“Alur rekomendasinya tetap lewat Dikbud, kalau ngak lewat Dikbud kan sekolah gelap namanya. Kita mengetahui dan merekomendasikan,” kata Surya belum lama ini.

Sebelum memberi rekomendasi pada sekolah yang mengajukan usulan rehab, Dikbud melakukan pemantauan dan cek lapangan guna memastikan sekolah tersebut layak mendapat bantuan atau tidak. “Kita bukan tidak mau tahu, tetap kita pantau dan memberikan rekomendasi sekolah,” ujarnya.

Paling tidak melalui cek lapangan, Dikbud memastikan

(Suara NTB/dok)

H. Surya Bahari kebenaran informasi usulan rehab yang diajukan sekolahsekolah. Meski dalam proses selanjutnya, Dikbud tidak memiliki kewenangan menentukan sekolah mana saja yang akan mendapat bantuan.

“Sampai detik ini jumlahnya belum ditentukan sama pemerintah pusat. Belum ada info dari pusat, yang kita rekomendasikan hampir 80 an sekolah,” imbuh Surya.

Lebih jauh dikatakan Surya, meski usulan rehab sekolah cukup banyak, namun belum ada informasi berapa sekolah yang diterima. Pihaknya berharap agar paling tidak setengah dari jumlah usulan rehab sekolah diterima pemerintah pusat. “Dikbud hanya merekomendasikan usulannya bahwa benar sekolah ini rusak mau direnovasi. Paling tidak setengahnya diwujudkan,” tutupnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Pembinaan Olahraga di NTB Belum Sampai di Pondok Pesantren

Mataram (Suara NTB) Pembangunan prestasi olahraga di NTB mulai mendapat perhatian para ulama dan para Tuan Guru di NTB. Para ulama menginginkan pembinaan olahraga di NTB tidak hanya dilaksanakan di tingkat pelajar umum, namun juga bisa masuk di sejumlah pondok pesantren di NTB. Demikian disampaikan TGH.Muharrar Mahfudz, di acara Diskusi Pembangunan Prestasi Olahraga bersama Pengurus KONI NTB, Dispora NTB dan Tim Penyelaras Provinsi NTB, TGH. Safwan Hakim, di Aula Pendopo Gubernur NTB, Jumat (8/12).

Acara diskusi tersebut dihadiri Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Sekum KONI NTB, Ir. Moh. Iqbal selaku pembicara di acara tersebut. Selain itu hadir juga perwakilan pemuda Nahdatul Wathan (NW) dan para tuan guru.

“Kami ingin mendorong pembinaan olahraga prestasi di NTB bisa masuk di pondok pesantren.

Karena pesantren selama ini belum dilirik terkait pengembangan olahraga prestasi,” ucapnya.

Menurut TGH. Muharrar sejauh ini siswa pondok pesantren belum pernah mendapat dukungan pembinaan untuk olahraga prestasi. Padahal siswa pesantren berpotensi untuk menjadi atlet berprestasi. Sayangnya belum mendapat kunjungan pihak Dispora NTB dan KONI NTB. “Selama ini pondok pesantren belum pernah mendapat kunjungan dari Dispora NTB. Sehingga belum bisa mengembangkan pembinaan olahraga,” jelasnya.

Menurut Muharrar, kelemahan pondok pesantren selama ini tidak memiliki sarana olahraga . Padahal bila ingin mengembangkan olahraga berprestasi pihak pesantren bisa menyiapkan lahan untuk pembangunan sarana olahraga.

“Kami di pondok pesantren pun-

ya banyak lahan untuk pembinaan atlet. Tolong kami dilirik, bagaimana kerjasama kami dengan Dispora NTB. Saya rasa ribuan santri ada yang berbakat,” jelasnya.

Keinginan Muharrar untuk mengembangkan olahraga di siswa pesantren guna mengembalikan olahraga ke masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Hal ini penting untuk membangun jiwa yang sehat di tingkat masyarakat.

“Sarana olahraga sebaiknya disiapkan sebaik mungkin. Kita tidak ingin puskesmas menjadi sumber pendapatan daerah yang tinggi. Untuk itu kita harus memiliki dorongan untuk semua masyarakat agar menggemari olahraga,” ucapnya.

Pada pertemuan itu pihak Dispora NTB dengan KONI NTB menyampaikan grand design pembangunan prestasi olahraga di NTB. Pihak Dispora NTB menyampaikan menyampaikan rencana strategi pembangunan prestasi olahraga kedepan, sementara KONI NTB membicarakan komitmennya menjadi tuan rumah PON 2024. (fan)

Sengaja Dapat Kartu Kuning, Carvajal Diskors UEFA Madrid – UEFA mengumumkan bek Real Madrid, Dani Carvajal, dihukum skorsing dua pertandingan termasuk pada leg pertama 16 besar Liga Champions karena terlihat ingin mendapatkan kartu kuning dengan sengaja.

Carvajal mendapatkan kartu kuning pada menit ke-90 karena membuang-buang waktu saat klubnya menang 6-0 atas APOEL Nicosia pada 21 November.

Karena itu merupakan kartu

kuning ketiga Carvajal di fase grup, maka ia absen saat Madrid menang 3-2 atas Borussia Dortmund pada Rabu. Dengan cara itu, Carvajal dapat dimainkan untuk pertandingan 16 besar pada Februari 2018, tanpa risiko skors lebih lanjut.

Kendati demikian, UEFA mengumumkan bahwa Badan Kendali, Etika, dan Disiplin (CEDB) menemukan bahwa Carvajal melanggar Pasal 15 mengenai regulasiregulasi disiplin.

“CEDB memutuskan untuk men-

skors pemain Real Madrid Dani Carvajal untuk dua pertandingan kompetisi UEFA di mana ia semestinya dapat dimainkan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Dengan fakta bahwa pemain Real Madrid Dani Carvajal tidak berpartisipasi pada pertandingan Real Madrid melawan Borussia Dortmund yang dimainkan pada 6 Desember 2017, sang pemain masih harus menjalani (skors) satu pertandingan kompetisi UEFA di mana ia semestinya dapat bermain.” (ant/bali post)

Peraih Gelar Tinju Terbaik di STE Tahun 2016 Awal mulanya, ia menggemari taekwondo. Namun, karena tidak bisa menunjukan prestasi maksimal di olahraga beladiri asal Korea itu, Ainun Azizah pindah ke tinju.

TAK disangka, di cabang olahraga tinju, buah hati pasangan Cita Naya dan Rosdiana itu berhasil menorehkan prestasi terbaik. Bahkan, gadis kelahiran 9 September tahun 1999 ini terpilih sebagai petinju terbaik di Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE ) di Jawa Barat (Jabar) Tahun 2016.

Kiprah Ainun Azizah sebagai atlet dimulai sejak kelas enam Sekolah Dasar (SD).

Dia mengenal olahraga taekwondo lewat Indah Dugi Cahyono yang saat ini memiliki Sasana Tinju Notorius KSB. Maklum, sebelum menjadi pembina atlet tinju, Dugi merupakan pelatih taekwondo.

Sejak kecil, Ainun Azizah sudah diasuh oleh Dugi Cahyono. Pasalnya, orang tua Ainun saat itu berada di luar KSB. Ibunya yang bernama Rosdiana tinggal di Dompu, sementara Ayahnya, Cita Naya (Almarhum) berdomisili di Jakarta.

Karena jauh dari orang tua, Ainun dibesarkan oleh Dugi Cahyono yang di tahun 90-an hingga tahun 2013 merupakan pelatih taekwondo. Namun, di tahun 2013 Dugi beralih menjadi pembina atlet tinju lantaran saat itu Taekwondo di Indonesia mengalami dualisme kepengurusan.

Karena Dugi beralih ke tinju, Ainun Azizah pun memilih untuk berlatih tinju.

Awal Ainun latihan tinju sebenarnya cobacoba karena memang Ainun masih berat beralih ke cabor lain. Pasalnya, dia sudah kadung banyak menorehkan prestasi di kejurnas taekwondo tingkat remaja.

Ainun resmi pindah ke tinju karena gagal meraih medali di Popnas 2013. Ainun merasa putus harapan di taekwondo karena saat itu banyak rekan sesama atlet taekwondo pindah ke tinju. “Karena gagal meraih medali di Popnas 2013 saya pindah ke tinju,” ucapnya.

Ainun mengaku beralih ke tinju karena rekannya, Endang sesama atlet taekwondo saat itu sudah tak lagi menjadi atlet telaekwondo. “Kak Endang pindah ke tinju, dan saya juga ikut-ikutan pindah,” tuturnya.

Tepatnya di awal tahun 2014, Ainun mulai menyukai tinju. Setelah memahami teknik tinju, Ainun mulai semangat latihan. Dua tahun berlatih, Ainun ikut serta mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2015.

Tak diduga, Ainun mampu mempersembahkan medali emas di kelas 48 Kg putra.

Sukses di tingkat pelajar tahun 2015, Ainun coba-coba ikut Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) di Cibinong tahun 2015. Hasilnya tidak memalukan. Meski masih usia pelajar, Ainun sukses meraih medali emas di

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HILANG

SALON

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

dan gelar tinju terbaik di kelas 51 Kg pada Kejurnas Tinju di Bangka Belitung 2017.

Sukses di event nasional tersebut, atlet yang bercita Cita ingin jadi Kowad ini dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan mewakili Indonesia di Asian Games 2018.

Menurut Ainun, keberhasilan dirinya menjadi atlet tidak lepas dari dukungan pelatih, Indah Dugi Cahyono. Pemilik sasana Notorius KSB itu dianggapnya bukan saja pelatih, namun sudah seperti ayah kandung Ainun dan atlet-atlet tinju lainnya. (fan)

HILANG STNK R2 YAMAHA DR3001CA NOKA/ NOSIN:MH31KP001CK054850/ 1KP-05580 AN. DWI MARLINI HELVANA HILANG DSKTR JALAN SRIWIJAYA MATARAM

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Ainun Azizah kelas yang sama di ajang single event tinju amatir senior itu.

Dari prestasi tersebut, Ainun dipercaya tampil di level senior.

Tepatnya di Kejurnas STE Tahun 2016, Ainun kembali merebut medali emas di kelasnya. “Tidak saja meraih emas, namun saya juga berhasil meraih gelar tinju terbaik,” jelasnya.

Sukses di STE, Ainun dikirim oleh Pertina Pusat mengikuti beberapa event internasional. “Di event internasional belum berhasil meraih medali,” terangnya.

Meski belum menghasilkan medali di level internasional, namun Ainun selalu tampil menjadi yang terbaik di level nasional. Terakhir, Ainun berhasil merebut medali emas

RUPA - RUPA

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

(Suara NTB/ist)

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

HILANG STNK R2 YAMHA DR2316CE NOKA/NOSIN: MH31KP003CK484009/ 1KP4B2078 AN.ISKANDAR HILANG DSKTR KOTA MATARAM

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Sabtu, 9 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 9 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 9 Desember 2017

Maksimalkan Kualitas Anggaran PRINSIP peningkatan kualitas dalam tata kelola anggaran, tampaknya sudah harus dipraktikkan secara konsekuen oleh para pemangku kebijakan di daerah kita. Hal ini penting untuk dikemukakan menyusul mencuatnya sejumlah problem anggaran yang menjadi bagian dari strategi kebijakan anggaran pemerintah pusat.

Seperti diketahui, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan diperoleh Pemprov NTB tahun 2018 mendatang tidak sesuai dengan ekspektasi awal yang tertuang dalam asumsi APBD. Pertambahan besaran DIPA hanya sedikit saja dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018, Pemprov NTB mendapatkan DIPA sebesar Rp 3,482 triliun sementara pada 2017, DIPA yang diperoleh sebesar Rp 3,415 triliun. Dengan demikian, peningkatan besaran DIPA hanya sebesar Rp 67 miliar. Angka inilah yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi awal.

DIPA yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2018 terdiri dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp 363 miliar lebih, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 100 miliar lebih, DAU Rp 1,537 triliun, DAK Fisik Rp 351 miliar lebih, DAK Non Fisik Rp 1,102 triliun lebih dan DID Rp 27 miliar lebih.

Sebagai salah satu komponen penting sistem kebijakan anggaran, besaran DIPA tentu saja akan memengaruhi komponen lainnya. Khususnya, komponen yang dihasilkan dari kebijakan anggaran, yaitu pencapaian program-program daerah.

Besaran tambahan DIPA yang tidak sesuai ekspektasi ini, dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian sejumlah indikator RPJMD NTB. Namun, problematika anggaran yang dihadapi Pemprov NTB itu seharusnya juga menjadi momentum untuk mendorong arus perbaikan dalam tata kelola anggaran di Pemprov NTB. Seperti disampaikan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, seluruh Pemda di NTB seharusnya jangan hanya bisa mengeluh soal minimnya dana transfer tahun depan.

Ketimbang mengeluh, ada baiknya pemerintah daerah mulai belajar untuk lebih disiplin dalam membelanjakan anggaran.

Seperti yang berulangkali ditemukan, besaran nilai dalam anggaran memang bukan garansi bahwa sebuah program akan sukses. Terkadang, program yang dibiayai dengan anggaran jumbo, bisa saja menghasilkan capaian yang kacau. Sebaliknya, program yang berbujet mini, bisa juga melahirkan pencapaian yang menggembirakan.

Dengan kata lain, dalam pencapaian program, nominal atau kuantitas memang bukanlah segalanya. Ada aspek lain seperti tata kelola SDM atau personel, efisiensi dan efektivitas anggaran yang bisa juga ditingkatkan untuk menambal kurangnya nominal anggaran yang diterima.

Efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola anggaran ini bisa dimulai dengan kesigapan dalam proses eksekusi anggaran. Dengan sudah diterimanya alokasi dana transfer 2018, maka Pemda sudah bisa segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Proses ini sudah bisa dimulai sejak sekarang, meski penandatanganan kontrak baru dilakukan di awal tahun nanti. Dengan demikian, sejak pekan pertama Januari, anggaran tersebut sudah mulai dieksekusi.

Dengan peningkatan dalam kualitas belanja pemerintah daerah, skala pergerakan ekonomi juga akan membaik. Dana besar yang hanya menumpuk di satu atau dua bulan terakhir, bisa saja tidak lebih baik dampaknya ketimbang dana kecil yang dibelanjakan secara merata sepanjang tahun.

Entah berapa banyak proyek yang akhirnya dikerjakan secara ala kadarnya karena mengejar waktu penyelesaian yang tinggal beberapa hari lagi.

Bayangkan jika proyek-proyek tersebut bisa dikerjakan sejak awal tahun, tentu kualitas yang dihasilkan akan lebih baik.

Peningkatan kualitas belanja dan pelaksanaan program serta anggaran ini sebaiknya dipimpin langsung oleh para pemimpin daerah dengan memberikan kontrol ketat terhadap kesigapan para pimpinan SKPD masing-masing.

Dengan demikian, kualitas belanja yang dihasilkan bisa lebih dimaksimalkan.

Mendapatkan uang sebanyak yang diinginkan atau direncanakan, tentu saja adalah impian setiap orang. Namun, jika uang yang diperoleh terbatas, bukankah itu juga bisa menjadi pembelajaran dalam mengelola uang yang terbatas? Dengan belajar yang demikian, kelak, saat keran anggaran kembali mengalir secara normal, pemerintah daerah sudah bisa mengeksekusinya dengan lebih baik. (*)

OPINI

Halaman 14

Seniman dan Gerakan Sosial?

EBERLANGSUNGAN seni-budaya memang tak cukup hanya dengan mengandalkan seniman semata. Melainkan juga membutuhkan kerjakerja kaum aktivis. Selain dapatt menghubungkan karya seni dengan apresian, juga dapat memudahkan akses seniman ke pemerintah.

Kita tahu, beberapa komunitas seni memang sudah mulai membangun kerja ganda semacam itu. Tak semata berkutat pada ranah penyiptaan, melainkan juga turut membangun gerakan-gerakan di tengah masyarakat. Berdirinya dewan kesenian di setiap daerah sejatinya dapat menjadi jembatan seniman kepada pemerintah.

Upaya semacam itu mengharuskan aktivis seni-budaya dapat mengambil peran manajerial dan konseptual yang berorientasi pada tingkat apresiasi. Bukankah urusan menyipta menjadi tugas seorang seniman—tak harus diganggu dengan aktivitas lain?

Aktivis seni-budaya memiliki tanggung jawab membawa karya seni ke tengah apresian. Sejauh ini, dalam bidang kesenian belum terbangun suatu pola ideal yang dapat mensinergikan antara kerja seniman, aktivis, akademisi (kritikus), dan pemerintah dalam satu ruang yang terus terhubung satu sama lain.

Hadirnya komunitas seni yang berperan ganda tersebut berjalan bukan tanpa tantangan. Lebih jauh, kadang pegiat seni (terutama generasi muda) lebih eksis tinimbang karya seniya. Apa yang dikatakan beberapa tahun silam mengenai eksistensi yang mendahului esensi semakin mengemuka di era millenial.

Sementara itu, komunitas senibudaya yang digerakkan oleh generasi muda terus tumbuh dalam lingkungan dan lokus geografi politiknya masing-masing. Komunitas seni hadir di setiap kabupaten. Tak hanya berpusat di kota atau tempat di mana fasilitas berkesenian tersedia.

Ruang seni diperluas, tak sematamata hanya di taman budaya misalnya di lapangan, perkampungan, pantai, bahkan di bantaran sungai.

Dengan strategi semacam itu,

Oleh:

Mohamad Baihaqi Alkawy (Pegiat Sastra)

seni modern khususnya tak hanya dinikmati oleh kalangan pelajar dan masyarakat menengah urban semata. Pertunjukan-pertunjukan seni seperti tari dan teater modern dapat dipertontonkan sekaligus diperkenalkan ke khalayak dengan ruang berkreasi yang lebih luas.

Kalau ditarik lebih jauh, ihwal tersebut menunjukkan kesenian modern khususnya tak lagi eksklusif sebagaimana dicitrakan dan dipolarisasikan sebagian kalangan.

Pun dari sisi bentuk, ketika ruang seni meluas, dikotomi seni pop dan seni “serius” nyaris sudah mencair.

Masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati karya seni modern meski tak sepenuhnya dapat merasakan terlebih memahami.

Kesenian modern telah terpaut dan berpilin dengan kesenian tradisional sebagaimana yang pernah dikatakan Umar Kayam. Kesenian hari ini, bisa dibilang, merupakan hasil pembaharuan dari sebuah tradisi. Sebab bukankah seni modern atau barangkali lebih tepatnya seni kontemporer adalah hasil dari upaya pembaharuan dan perpaduan yang terus menerus dilakukan seorang seniman berdasarkan konteks sosialnya masing-masing? Dan masyarakat secara umum dituntut menikmatinya.

Lenyapnya Dewa(n) Kesenian Kita Dari awal telah diungkapkan, seniman sebagai penyipta karya seni tak melulu harus direpotkan dengan kerja-kerja aktivis yang separuhnya bertindak sebagai event organaizer (EO). Sementara itu komunitas (pegiat) seni-budaya dapat melaksanakan kerja-kerja aktivis secara efektif tanpa harus dibebankan dengan hal lain. Dari sini kesenian membutuhkan sebuah lembaga yang secara khusus tak hanya memproduksi seniman melainkan juga dapat merumuskan suatu pola baru yang dapat membawa seni (modern) ke tengah kehidupan sosial secara gradual.

Sekali lagi, upaya tersebut tentu membutuhkan semacam wadah

yang dapat menjadi jembatan sekaligus muara dari pelbagai komunitas seni yang tersebar di kantung kabupaten-kota. Dalam hal ini lembaga yang diciptakan oleh pemerintah dituntut hadir dengan program dan langkah yang serius dan konsisten. Terlebih mampu membangun wacana yang menjadi semacam acuan dalam mengembangkan seni-budaya di daerah.

Kita tahu, beberapa tahun silam dewan kesenian dibentuk. Namun dewan kesenian saat ini nyaris kerjanya mengantuk. Padahal kepedulian makro-politik dalam bidang seni sebenarnya dapat diukur setidaknya dari lembaga yang konsen mengurus tetek-bengek persoalan kesenian. Bahkan, secara fragmatis, semestinya dewan kesenian dapat menjadi semacam pandu pesona wisata seni-budaya.

Selain tentu saja dapat menjadi aktor intelektual yang memproduksi wacana untuk dikembangkan oleh seniman dan komunitas seni. Wacana sebagai semacam kerangka yang dapat digarap dan dianggap relevan dengan perkembangan sosial. Dengan begitu relasi antar seniman, aktivis, akademisi, dan pemerintah dapat terkoneksi secara baik.

Sayangnya, dewan kesenian tak sepenuhnya berhasil, setidaknya dalam memertahankan diri sendiri. Dewan kesenian sepertinya terlalu memproyeksikn dirinya secara formal-struktural yang pada akhirnya berkutat pada penguasaan. Ini dibuktikan dari polemik tentang pemilihan pengurus dewan kesenian yang muncul dari media massa beberapa waktu silam.

Atau bisa jadi dewan kesenian kehilangan arah serta konsep terhadap keberadaanya sendiri. Dewan kesenian tidak memerlakukan dirinya seperti dewa(n) yang setidaknya dapat memproduksi wacana kesenian di tengah pegiat seni. Terlebih lagi dapat memberikan dukungan (fasilitas dan materil) untuk keberlangsungan dan perkembangan kesenian.

RADIO

Di sisi lain, perkembangan kesenian selama ini dimulai dan berlangsung bukan didorong dari lingkup (politik) makro, melainkan secara bottom up, digerakkan dari unsur terkecil perangkat kebudayaan.

Meski memang, seperti di awal, dengan adanya sebuah lembaga semacam dewan kesenian atau apapun namanya, dapat memudahkan konektivitas seniman. Dan seniman serta aktivis seni-budaya dapat mengambil posisi masing-masing dalam upaya mengembangkan dan menghadirkan kesenian ke tengah masyarakat.

Dengan begitu kedua peran tersebut dilaksanakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seniman tak direpotkan dengan urusan manajerial, dan aktivis seni-budaya tak jadi cibiran hanya karena menggarap pertunjukan atau event senibudaya misalnya.

Produksi padi tembus 2,3 juta ton

Mudah-mudahan tidak hanya di atas kertas

*** Angkutan ‘’online’’ di Mataram akan dibatasi Angkutan konvensional harus perbaiki layanan

***

SUARA NTB

Sabtu, 9 Desember 2017

Tak Perlu Tender Dari Hal. 1 Tetapi dilakukan secara swakelola melalui program padat karya. Ia menegaskan, untuk penggunaan dana desa, boleh tidak melalui tender. Di mana masyarakat setempat yang didorong untuk bekerja dan mendapatkan upah langsung. ‘’Mereka dibayar cash kalau perlu harian, paling tidak mingguan. Jangan dibayar bulanan. Jangan menunda-nunda pembayaran, kita kasih cash, ekonomi juga akan bergerak. Yang pasti pengangguran akan berkurang,’’ katanya.

Taukhid menjelaskan, sudah ada Perpres yang mengatur mengenai hal ini. Bahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyampaikan bahwa tender/lelang untuk pembangunan yang berasal dari dana desa dikecualikan. ‘’Tak perlu lagi bupati membuat aturan. Sederhanakan aturannya,’’ tandasnya.

Dana desa yang diperoleh NTB tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018, dana desa yang diberikan kepada delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 983,1 miliar lebih.

Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun

2017 sebesar Rp 865 miliar lebih.

Meskipun terjadi kenaikan, namun ada satu kabupaten yang justru dana desa yang diperoleh terjadi penurunan, yakni Kabupaten Sumbawa. Dana desa yang diterima Kabupaten Sumbawa turun, dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018.

Sementara itu, untuk tujuh kabupaten lainnya mengalami peningkatan.

Seperti Kabupaten Bima, dari Rp 155,2 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 156,5 miliar pada 2018.

Kabupaten Dompu, dari Rp 61,1 miliar pada a2017 meningkat menjadi Rp 63,1 miliar pada 2018.

Kemudian Lombok Barat, dari Rp 108,7 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 128,6 miliar pada 2018. Lombok Tengah, dari Rp 118,5 miliar meningkat menjadi Rp 155,4 miliar.

Lombok Timur, dari Rp 209,3 miliar menjadi Rp 253,3 miliar pada 2018.

Kabupaten Sumbawa Barat, dari Rp 47,7 miliar pada 2017 menjadi Rp 52,3 miliar pada 2018. Serta Lombok Utara, dari Rp 34,8 miliar pada 2017, menjadi Rp 49,8 miliar pada 2018. (nas)

Kemenkeu Ingatkan Pemda Disiplin Belanjakan Anggaran Dari Hal. 1 ‘’Kalau kita lihat secara nasional, itu belanja kementerian/lembaga meningkat tajamtahundepan.Tapi yang paling banyak adalah untuk alokasianggaranPemilu. Olehkarena itu wajar saja Pemda merasa kegiatanyangdirencanakanadayang tak terpenuhi,” kata Kepala kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M.Sc, M.BA ketika dikonfirmasi Suara NTBusaimenghadiriupacarapenyerahan pataka NTB di Kantor Gubernur, Jumat (8/12) siang.

Menurut Taukhid, nilai atau besaran anggaran yang diperoleh

Pemda bukan segalanya. Tetapi yang paling penting bagaimana anggaran yang diperoleh tersebut mampu dibelanjakan secara berkualitas dan tepat waktu. ‘’Belanja yang berkualitas itu adalah belanja yang dilakukan secara disiplin sejak awal. Jangan nanti, nanti, akhir tahun,” katanya.

Iamenyatakan,sejakawaltahun anggaran belanja pemerintah daerah harus terus konsisten. Jangan sampai banyak dana transfer yang menganggur. Tetapi belanja tersebut harus direncanakan sedemikian rupa supaya jangan menumpuk pelaksanaannyadiakhirtahunang-

‘’PT. LTB tidak kita bekukan.

Hanya memang kegiatan usahanya sekarang terhenti total. Karena yang memegang kendali perusahaan tidak ada,’’ ungkap Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng, Ihsan, S.Hut., kepada Suara NTB, Jumat (8/12) kemarin. Di manauntuksementara,kendaliPT. LTB diambil alih oleh pemerintah daerah.Sembarimenunggupenunjukkan direksi yang baru.

Ia menjelaskan, awal tahun lalu Pemkab Loteng sudah melakukan seleksi Direksi PT. LTB yang baru. Proses seleksi sudah selesai dan sudah ada calon direksi yang baru. Hanya saja Bupati Loteng selaku pemegang saham utama sampai saat ini belum menunjuk siapa Direksi PT. LTB yang baru. ‘’Jadi kita masih menunggu penunjukkan jajaran Direksi PT. LTB yang baru dari dewan komisaris. Baru kemudian kendali perusahaan akan diserahkan kembali,’’ jelasnya, seraya

menegaskan proses seleksi jajaran Direksi PT. LTB yang baru sudah melalui tahapan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar yang dikonfirmasi secara terpisah, berharap proses seleksi jajaran Direksi PT. LTB yang baru diulang. Dengan melibatkan DPRD Loteng, agar bisa menghasilkan calon direksi yang benarbenar berkualitas. Sehingga PT. LTB kedepannya benar-benar dikelola oleh orang yang tepat. ‘’Cukup sudah kasus Direksi PT. LTB yang lama jadi contoh.

Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Caranya, proses seleksi calon direksi harus benarbenar ketat. Bila perlu DPRD Loteng dilibatkan dalam proses fit and proper test-nya. Sehingga calon direksi yang baru itu nantinya benar-benar teruji,’’ tandasnya.

Kalau PT. LTB sudah dikelola oleh orang-orang yang tepat, maka peluang bagi perusahaan daerah tersebut untuk maju dan berkembang bakal semakin besar.

Drs. H. Supran, MM dikonfirmasi usai menerima DPRD Dompu di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (8/12) siang. “Untuk NTB hanya dua kabupaten (yang terlambat), Lombok Barat dan Dompu,” kata Supran.

Untuk Lobar, kata Supran permasalahannya sudah clear. Mereka saat ini sedang dalam pembahasan RAPBD 2018. Tetapi tetap, Lobar dalamposisiterlambatmenetapkan APBD yang seharusnya sudah tuntas 30 November lalu. “Sekarang sedangberjalanpembahasannyakarena saran kita. Walaupun telat silakan bapak jalan. Sebaiknya menggunakan penetapan dengan Perda,” katanya.

Sementara itu mengenai keter-

lambatan penetapan APBD Dompu,Supranmengatakanbarumemperoleh informasi dari satu pihak yakni DPRD. Pihaknya berencana memanggil Pemkab Dompu, supaya didapatkan informasi yang utuh mengenai penyebab belum dibahasnya RAPBD Dompu 2018.

Informasi yang diperoleh, molornya pembahasan KUA PPAS Dompu 2018 terkait dengan masalah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD yang belum terakomodir dalam KUA PPAS. Menurut Supran, Pokir ini sudah diatur dalam ketentuan. Sehingga pihaknya berencana akan mengundang DPRD dan Pemkab Dompu.

Mengenai keterlambatan dalam penetapan APBD 2018 ini, kata Supran jelas akan ada sanksi yang diberikan. Sanksinya dapat

Pihaknya pun tidak akan keberataan kalaupun kemudian nantinya pemerintah daerah menambah penyertaanmodalkepadaPT.LTB. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Perda penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. LTB, Pemkab Loteng punya kewajiban penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar. Sementara yang sudah diberikan baru Rp 1 miliar. Sehingga masih ada sisa kewajiban penyertaan modal Pemkab Loteng ke PT. LTB, sebesar Rp 4 miliar.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menetapkan tiga orang Direksi PT. LTB sebagai tersangka. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah Loteng.

Demikian disampaikan Kajari Loteng, Feri Mupahir, SH.MH, Senin (4/12) lalu. Kajari mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut adalah, L. Ma, Direktur Utama (Dirut) PT. LTB. Kemudian ZA, Direktur

Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB. ‘’Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspose perkara yang dilakukan tangga 30 November lalu,’’ tegasnya.

Ia menjelaskan, ketiga tersangka dijerat dengan 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaiman diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, primer. Dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaiman dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider.

Dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun penjara. ‘’Masing-masing pasal yang disangkakan juga ada hukuman dendanya juga selain hukuman penjara,’’ jelas Feri. (kir)

Gubernur TGB Kecam dan Tolak Keras Sikap Donald Trump Dari Hal. 1 Sebagai tempat orang-orang mulia manusia pilihan Allah tak boleh diinjak atau dihuni oleh para Zionis Israel yang merupakan musuh bersama umat Islam.

Ketiga: Palestina merupakan tempat Mi’rajnya Nabi yang mulia Rasulullah SAW untuk menerima perintah agung umat Islam: Shalat 5 waktu. ‘’Maka Palestina harus selalu dalam hati kita,’’ ujar gubernur penghafal Quran ini. Di balik semua itu, lanjut Ketua Umum PBNW ini, sebagai umat Islam harus banyak-banyak introspeksi diri kenapa Trump berani menyatakan sikap zolim seperti itu. ‘’Trump berani melakukan itu karena kita sesama muslim banyak yang tidak hanya saling benci tapi juga saling bunuh dan menghancurkan. Kita umat Islam tidak bersatu padu melainkan berpecah belah. Dengan kondisi seperti inilah kita mudah diserang dan dikalahkan,’’ papar Ketua Alumni Al-Azhar Indonesia ini.

Selain itu, Gubernur Ahli Taf-

sir Al Qur’an ini mengingatkan, umat Islam untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan mendalami ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat dan memberikan kemanfaatan. ‘’Jika umat Islam ini lemah dan saling terpecah belah maka akan mudah bagi musuh-musuh Islam untuk menginjak dan menghancurkan kita,’’ tegasnya.

Di akhir kajiannya, TGB mengajak seluruh umat Islam untuk terus membantu perjuangan Palestina untuk mendapatkan hakhaknya dan keadilan. ‘’Jika ada penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara di Palestina maka kita jangan sampai tidak ambil bagian menyisihkan sebagian rizki yang kita miliki,” pesan Gubernur TGB. PBNW Kecam Presiden AS Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) juga mengecam klaim sepihak Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengakui dan mendukung penuh Israel memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan Presiden

AS, Donald Trump dinilai bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478, tanggal 20 Agustus 1980 Dimana menyatakan bahwa mengesahkan Yerussalem sebagai Ibukota Israel adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Dengan demikian pengakuan sepihak Pemerintah AS batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut.

“Tindakan tersebut adalah bentuk unjuk nyata permusuhan terhadap kemanusian dan khususnya kepada umat Islam seluruh dunia,” tulis PBNW dalam pernyataan resminya yang diterima Suara NTB, Jumat (8/12).

Pernyataan resmi PBNW tersebut ditandatangani Ketua Dewan Tanfidziyah, Dr. TGH.M. Zainul Majdi dan Sekjen PBNW Pancor, TGH. Hasanain Juaini, Lc, M.H, Kamis (7/12). Dalam pernyataan resmi PBNW tersebut, TGB menyatakan rencana AS untuk memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerussalem akan serta merta memicu kerusuhan internal, regional dan internasional yang selama ini di-

harapkan oleh manusia seluruh dunia untuk segera dihentikan.

Oleh karena itu, PBNW dengan tegas meminta kepada Presiden AS Donald Trump dan Parlemen AS agar segera mencabut pernyataan tersebut. Kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan kutukan, kecaman dan tekanan yang keras kepada AS dan Israel serta pihak manapun yang setuju dengan mereka sehingga niat jahat itu tidak dilaksanakan.

“Menyerukan kepada umat Islam dunia, khususnya umat Islam Indonesia untuk menunjukkan sikap yang sepadan dengan tetap berlandaskan pada konstitusi dan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Serta bersesuaian dengan sifat dasar ajaran Islam rahmatan lil Aalamiin,” serunya.

Selain itu, seluruh umat Islam diminta berdo’a untuk Palestina.

Karena do’a adalah senjata ampuh umat Islam. “Dan kami serukan pula dilakukannya qunut nazilah dalam setiap salat lima waktu dan khususnya salat Jumat,” ajaknya. (nas)

”Deadlock”, DPRD Dompu Minta Pemprov Ambil Alih Pembahasan RAPBD 2018 Dari Hal. 1 Dimana, eksekutif menyerahkan KUA PPAS melewati batas waktu yang telah ditetapkan. ‘’Semestinya minggu pertama bulan Juli, tapi mereka (eksekutif) serahkan 30 Juli. Kemudian secara fisik itu KUA PPAS diperbaiki lagi oleheksekutif. Sehinggapadatanggal 28 November itu baru diserahkan ke Dewan,’’ kata Yuliadin.

Padahal, APBD Dompu 2018 harus sudah ditetapkan pada 30 NovembersesuaidenganPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tetapi, hingga saat ini masih diutak-atik KUA PPAS 2018. Ia

menjelaskan, Kamis (7/12) lalu, pihak eksekutif sudah diundang oleh DPRD untuk membahas KUA PPAS tersebut. Namun, tak satupun unsur eksekutif yang hadir memenuhi undangan DPRD Dompu. ‘’Sehingga kita simpulkan untuk datang ke Pemprov. Seluruh fraksi hadir, Banggar hadir hari ini. Kita minta pemerintah provinsi untuk mengmabil alih pembahasan ini. Karena melihat kepentingan masyarakat yang banyak menunggu,’’ katanya.

Ia mengaku tak mengetahui secara pasti alasan eksekutif tak menghadiri undangan Dewan untuk membahas KUA PPAS terse-

but. Karena terjadi deadlock, antara eksekutif dan legislatif maka DPRD Dompu kemudian berkonsultasi ke Pemprov NTB untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ditanya kemungkinan pemberian sanksi penundaan pembayaran gaji anggota DPRD dan kepala daerah jika APBD terlambat ditetapkan? Yuliadin menyatakan, tidak serta merta akan seperti itu. Menurutnya, perlu dilakukan investigasi siapa yang salah dan benar dalam persoalan ini.

Apakah keterlambatan penetapan APBD itu karena DPRD tidak mau membahas atau eksekutif yang tidak mau mem-

bahasnya. “Jadi mereka (eksekutif) yang agak bandel. Entah apa maunya? Mungkin mereka mau buat Perbup (pengganti Perda APBD 2018), belum tentu bisa.

Kalau buat Perbup, tidak serta merta pemerintah buat Perbup.

Tapi dilihat dulu. Apakah disebabkan oleh DPRD yang tidak mau membahas atau bagaimana,” terangnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, kata Yuliadin, Pemprov akan turun menyelesaikan persoalan APBD Dompu ini. Ia meminta eksekutif jangan mementingkan ego dalam pembahasan RAPBD 2018. (nas)

Simbol Persatuan, Bendera Pataka NTB Diarak dari Bima Dari Hal. 1 Ini akan dikirab dari Sape sampai Ampenan, dari Bima sampai Kota Mataram,” katanya.

Sekda mengatakan, pada peringatan HUT NTB ke 59, gubernur memilih tagline “NTB Bertasyakur”. Artinya, semua harus bersyukur atas keberhasilan yang sudah diraih dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Mulai dari keberhasilan yang paling monumental menurunkan kemiskinan dari angka 23 persen lebih pada 2008 menjadi 16 persen lebih pada 2017.

Kemudian keberhasilan meningkatkaninfrastrukturtransportasi, konektivitas pelabuhan dan bandara. Pembangunan rumah layak hunibagimasyarakatkurangmam-

pu dan beberapa keberhasilan lainnya yang tidak bisa dilihat dengan mata. Seperti tata pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, perolehan predikat WTP dalam laporan keuangan dan lain-lain. ‘’Karena ini adalah HUT terakhir yang akan dihadiri Pak Gubernur TGB. Mungkin itu latar belakang tahun ini kita mengambil tema atau tagline ‘’NTB Bertasyakur’’,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si menjelaskan kirab pataka lambang NTB ini merupakan suatu bentuk kilas balik.

Kirab pataka ini menjadi tanda bahwa Bulan Desember adalah peringatan HUT NTB yang diper-

garan. Taukhid mengaku, pihaknya mendorong Pemda disiplin dalam belanja sejak 2016 lalu. Saat ini, katanya sudah mulai terlihat, belanja pemerintah daerah sudah mulai bagus.

Tahun 2018, Pemprov NTB mendapatkan DIPA sebesar Rp 3,482 triliun. DIPA yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2018 terdiri dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp 363 miliar lebih, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 100 miliar lebih, DAU Rp 1,537 triliun, DAK Fisik Rp 351 miliar lebih, DAK Non Fisik Rp 1,102 triliun lebih dan DID Rp 27 miliar lebih.

Dengan diserahkannya DIPA tahun 2018 oleh presiden kepada gubernur, kata Taukhid maka pemerintah daerah sudah menerima alokasi dana transfer 2018. Sehingga, seharusnya sudah ditetapkan dalam APBD masing-masing Pemda. Jika APBD 2018 sudah ditetapkan maka Pemda harus segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa. ‘’Sekarang juga prosesnya. Nanti baru penandatangan kontraknya di awal tahun. Sehingga pada minggu pertama Januari sudah mulai bekerja,’’ katanya.

Sebelumnya,GubernurNTB,Dr.

TGH. M. Zainul Majdi menerima langsung DIPA Tahun 2018 untuk Provinsi NTB dari Presiden RI, Ir. H.Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu(6/12). TotalDIPAuntukPemda Provinsi NTB dan 10 Kabupaten/ Kota se- NTB tahun 2018 sebesar Rp 15,357 triliun lebih.

Alokasi tersebut terdiri dari dana desa sebesar Rp 903,185 miliar lebih, DAU sebesar Rp 8,564 triliun lebih, DAK Fisik sebesar Rp 1,911 triliun lebih. DAK Non fisik Rp 2,460 triliun lebih, Dana bagi hasil SDA, Rp 509,240 Miliar lebih dan Dana Bagi Hasil Pajak Rp 305, 250 miliar. (nas)

Dompu dan Lobar Terancam Sanksi Dari Hal. 1

Direksi Tersangka, Pemkab Loteng Ambil Alih PT. LTB Dari Hal. 1

Halaman 15

ingati tiap tanggal 17 Desember. ‘’Supaya mereka (masyarakat) bisa mengenang kembali melalui kirab pataka ini. Karena banyak genarasi-genarasi muda kita ndak tahu kapan HUT NTB. Kadangkadang yang mereka tahu HUT desanya,’’ katanya.

Dirjaharta mengatakan, kirab pataka ini bertujuan supaya masyarakatpahambahwatiaptanggal 17 Desember adalah HUT NTB. Supaya masyarakat mengetahui apayangsudahdilakukanpemerintah daerah selama 59 tahun ini.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini menambahkan, dengan penyerahan bendera pataka ini maka mulai Senin pekan depan sudah mulai dikirab dari Kabupaten Bima ke

Kota Bima. Kemudian dari Kota Bima ke Kabupaten Dompu. Dari Kabupaten Dompu ke Kabupaten Sumbawa, selanjutnya ke Kabupaten Sumbawa Barat. ‘’Sampai terakhir nanti tanggal 16 Desember penyerahan dari Walikota Mataram ke gubernur kemudian disemayamkan semalam. Kemudian tanggal 17 Desember kita upacara bendera peringatan HUT NTB,’’terangnya.

Dirjaharta menjelaskan makna yang terkandung dalam kirab pataka ini cukup mendalam. Kirab pataka ini bukan hanya kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun. Dengan adanya kirab pataka ini maka masyarakat mengetahui HUT NTB yang diperingati tiap 17 Desember. (nas/*)

berupa administratif, teguran tertulis, anggota DPRD dan kepala daerah tidak mendapatkan pembayaran hak keuangan selama tiga bulan, tidak dibayarkannya hak keuangan selama enam bulan. Kemudianadajugasanksipenundaan evaluasirancanganperaturandaerah, pengambilan alih kewenangan perizinan. Penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Hal ini telah diatur dalam PP No. 13 Tahun 2017. ‘’Sanksinya nanti dilihat dari tingkat persoalannya. Karena yang memberikan sanksi nanti gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Yang diamanatkan oleh PP No. 12 Tahun 2017,’’ terangnya.

Supran mengatakan, informasi

yang diperoleh dari DPRD Dompu, ada keterlambatan pengakuan KUAPPASdarieksekutif.SeharusnyasesuiPeraturanMenteriDalam Negeri (Permendagri), KUA PPAS diajukanpadaminggukeduabulan Juli. Informasi dari DPRD Dompu, eksekutif baru mengajukan KUA PPAS pada 30 Juli 2017. Namun, katanya, informasi ini baru didengar dari salah satu pihak saja yakni DPRD. Sehingga pihaknya belum membuat kesimpulan atas persoalanketerlambatanpembahasan RAPBD Dompu tersebut. ‘’Kemudian ketika mengajukan KUA PPAS, menurut legislatif di KUA PPAS tak ada sama sekali Pokir. Itu nanti kita lihat dulu.

Eksekutif belum memberikan kita data-data. Sehingga seperti

apa sanksinya, ndak bisa kita jawab sekarang,” kata Supran.

Karena pembahasan KUA PPAS Dompu 2018 deadlock, maka menurut Supran tidak bisa Pemda menyatakanakanmembuatPeraturan Bupati (Perbup) sebagai pengganti Perda APBD 2018. Pemprov akan melihat apakah Pemda sudah mengajukanKUAPPAS.Setelahitu dilanjutkan dengan pengajuan nota keuangan dan RAPBD 2018. ‘’Kalau belum diajukan, Pemda sendiri tidak berhak untuk membuat Perbup. Kecuali kalau keduaduanya. Karena di dalam aturan RAPBDyangdiminta.Kalauitubelum dipenuhi maka dia tetap harus pakai Perda. Walaupun dia telat makanya nanti kita minta dia datang,” ujarnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 9 Desember 2017

’’Joyful December’’

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Promo Menginap Bulan Desember di Golden Palace Hotel Lombok

Mataram (Suara NTB) Selalu memanjakan para tamu dengan diadakannya promo di setiap bulannya, Golden Palace Hotel Lombok kembali menyediakan paket menginap “Joyful Room Promo” dengan harga yang sangat terjangkau hanya untuk di bulan Desember 2017. Promo tersebut ialah pemberian harga spesial untuk menginap di hotel berbintang empat tersertifikasi dengan 198 kamar yang terkenal

bersih dan luas serta fasilitas terlengkap ini.

Dengan harga Rp 650.000/ net, sudah dapat menikmati menginap selama satu malam dan tentunya gratis untuk sarapan pagi yang sangat lengkap bagi dua orang. Joyful Room Promo tersebut hanya bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel di www.goldenpalacelombok.com . “Memesan kamar melalui website kami pastinya memudahkan para tamu karena cukup melakukan pemesanan melalui gadget mereka saja dan tentunya harga yang didapatkan juga lebih murah,” tutur General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D. Selain promo untuk harga kamar, hotel yang terkenal dengan kenikmatan dan keunikan makanannya ini juga memberikan promo makanan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu “December Food Promo” yang dimulai dari harga Rp. 35.000/net/porsi.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat

menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)

MANJAKAN TAMU - Deluxe room, salah satu kamar di Golden Palace Hotel Lombok, Mataram, yang siap memanjakan para tamu di hotel berbintang empat ini.