Edisi Jumat, 09 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 9 FEBRUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 276 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

KLU Antisipasi Broker Tanah di Proyek Global Hub Kayangan Mataram (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengaku telah mengantisipasi broker-broker tanah di proyek Global Hub Kayangan. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada lima desa yang akan menjadi lokasi pembangunan mega proyek tersebut.

“Sekarang kita sudah mulai sosialisasi terus. Sedapat mungkin masyarakat tak menjual tanahnya kepada broker,’’ kata Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (8/2) siang.

Masyarakat yang kena dampak pembangunan proyek tersebut, rumah dan tanah mereka akan dibeli oleh Badan Pengelola Bandar Kayangan.

Rumah atau tanah mereka akan dibeli dengan harga wajar dan akan dibuatkan rumah di kawasan Global Hub Kayangan. Bukan hanya itu, kata Bupati, masyarakat juga memperoleh 10 persen saham.

Untuk itu, ia mengharapkan masyarakat yang berada di lima desa supaya tak menjual tanah mereka kepada broker atau orang lain. Sebab, jika tanah masyarakat sudah beralih kepemilikan maka yang mendapatkan hak sebesar 10 persen itu adalah orang lain. ‘’Maka saya selalu sampaikan kepada masyarakat, jangan jual tanah. Supaya nanti masyarakat, selain mendapatkan bayar rumahnya juga diberikan tempat. Harapan saya masyarakat itu akan men-

jual tanahnya kepada badan pelaksana Global Hub ini. Supaya keuntungan-keuntungan yang ditawarkan diperoleh oleh masyarakat kita,” harapnya.

Najmul menjelaskan proses menuju Global Hub terus berlanjut. Terlebih dengan keluarnya rekomendasi pemanfaatan ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dengan keluarnya rekomendasi pemanfaatan ruang tersebut, maka izin lokasi sudah dapat dikeluarkan pemerintah daerah.

Dari sisi administratif, lanjut Najmul, terus dikawal di Jakarta. Kemudian penawaran kepada sejumlah investor juga terus dilakukan. Investasi di proyek Global Hub ini murni dari swasta, bukan pemerintah.

Bersambung ke hal 15

Tim Konsolidasi Jadi Tersangka

Jadi Pertimbangan OJK Tetapkan Calon Direksi PT. Bank BPR NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi PT. Bank BPR NTB, Ikw dan Mtw ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTB, Senin (5/2) lalu. Kedua nama ini telah diusulkan oleh pemegang saham menjadi calon Direksi PT. Bank BPR NTB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TO K O H Dihadang Masuk KLU BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menegaskan sampai saat ini pihaknya tetap tak mengizinkan masuknya retail modern ke daerah tersebut. Pemda setempat lebih memilih mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart di setiap desa daripada mengizinkan retail modern masuk KLU. “BUMDes Mart ini akan kami coba sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi di Lombok Utara.

Dengan menghidupkan re(Suara NTB/nas) tail-retail yang ada di LomH. Najmul Akhyar bok Utara berbasis masyarakat,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (8/2) siang.

Bersambung ke hal 15

Nanti OJK menentukan selanjutnya. (Permasalahan hukum) ini yang sebenarnya kita tak harapkan, kita harapkan tak ada kasus.

Jangan ada kasus, jangan ada masalah. Bagi saya, biarlah mereka fokus mennyelesaikan persoalan hukumnya,” kata Wagub dikonfirmasi di Mataram, Kamis (8/2) siang.

Proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan, kata Wagub tak akan mengganggu merger PT. Bank BPR NTB. Bersambung ke hal 15

H. Muh. Amin

Suhaili Prediksi Ahyar, Zul dan Ali BD Bakal Bersaing

(Suara NTB/nas)

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si mengatakan Pemprov menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kejaksaan. Namun, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai keluar vonis pengadilan.

Mengenai nama kedua orang tersebut yang juga diusulkan menjadi calon direksi, Wagub mengatakan, saat ini proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sedang dilakukan di OJK. Ia menegaskan lolos atau tidaknya dua orang tersebut menjadi calon direksi, tentunya status tersangka tersebut akan menjadi pertimbangan OJK. “Kan pasti jadi pertimbangan.

Pilkada NTB

Praya (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, H.M. Suhaili FT, mengaku bahwa dirinya bukanlah unggulan pada gelaran Pilkada NTB 2018.

Justru yang bakal bersaing ketat dalam suksesi lima tahunan nanti adalah H. Ahyar Abduh, Dr. Zul (Zulkieflimansyah) serta

H.Moch.Ali Bin Dachlan (Ali BD). Karena dari sisi kualitas dan ketokohan, ke tiga calon kepala daerah tersebut jauh lebih unggul.

Pengakuan tersebut disampaikan Suhaili di hadapam warga saat kunjungan kerja di Kantor Camat Jonggat, Kamis (8/2) kemarin.

Bersambung ke hal 15

NTB Tolak Impor Jagung Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengkritik kebijakan impor jagung yang diambil Kementerian Perdagangan. Pemprov menolak kebijakan tersebut karena dianggap tak berpihak pada petani. Apalagi petani di NTB, sedang gencargencarnya menanam jagung. Jika jagung impor masuk dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga jagung di daerah ini.

“Selama ini kita ekspor saja. Jadi ndak perlu kita impor. Untuk apa kita impor.

Kan kita ekspor terus selama ini,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (8/2) siang.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Negatif Virus OPT PENYELIDIKAN dugaan terdapat virus pada bibit bawang Sembalun yang dikembangkan di Kecamatan Sembalun Lombok Timur sementara tak terbukti. Hasil uji laboratorium, virus Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) negatif. Penyelidikan dilanjutkan atau dihentikan akan ditentukan melalui gelar perkara. ‘’Kita sudah lihat hasil uji labnya, ternyata negatif virus OPT,’’ kata Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Wahyudi, SIK kepada Suara NTB Kamis (8/2) kemarin.

Penyelidikan sejak Desember 2017 lalu ini dipastikannya akan diperjelas dalam gelar perkara mendatang.

Bersambung Wahyudi ke hal 15 (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

EKSPOR JAGUNG - Produksi jagung petani di Pulau Sumbawa. NTB melakukan ekspor jagung melalui Pelabuhan Badas Sumbawa tahun 2015 lalu.

Ruspan: Mari Bersama Membangun Desa Tirtanadi BAGI lulusan Fakultas Ruspan SE, kembali Ekonomi Univerdipercaya masyarakat sitas Gunung Rinjani (UGR) Desa Tirtanadi menjadi ini, menjadi Kepala Desa (Kades) kepala desa periode 2018-2024 adalah tugas yang berat. mendatang. Kamis (8/ Karenanya 2) kemarin, ia resmi dibutuhkan kedilantik bersama bersamaan semua pihak. Seludengan 100 ruh elemen Kades masyarakat Tirtanadi diterpilih ajak bersalainnya ma untuk pada membangun desa ke gelaran depan.

Pemilihan ‘’Mari berKades sama kita membaserentak n g u n Ruspan, SE akhir tahun D e s a Tirtana2017 lalu.

(Suara NTB/rus)

di,’’ ajaknya.

Mengawali kinerjanya pascadilantik, Ruspan menyiapkan sejumlah kegiatan. Diantaranya, melengkapi lembagalembaga sebagai mitra untuk menyukseskan pembangunan desa. Lembaga-lembaga desa seperti Badan Keamanan Desa (BKD) serta lembaga lainnya yang mendesak untuk segera dibentuk guna menguatkan kebersamaan dalam membangun desa.

Periode kedua Ruspan memimpin Desa Tirtanadi ini diupayakannya untuk melengkapi semua kekurangan selama periode sebelumnya.

Apa yang sudah baik dilanjutkan dan memperbaiki semua yang salah. Ia akan coba urai program lanjutannya ini dengan visi ‘’Bersama Melanjutkan Pembangunan Desa Tirtanadi yang Berkualitas,

Berdaya Saing, Mandiri Menuju Kesejahteraan Dalam Lindungan Allah SWT’’.

Uraian visi tersebut akan coba diejawantahkan dalam

beberapa bentuk misi lanjutan. Diantaranya, meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan modern.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

ANTUSIAS - Antusiasme warga menyambut terpilihnya Ruspan, sebagai Kades Tirtanadi periode 2018-2024 mendatang.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

Halaman 2

(Suara NTB/ist)

GAJI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menye rahkan secara simbolis gaji kepala lingkungan saat silaturahmi dengan 325 Kaling se - Kota Mataram.

Program untuk Kelompok Usaha PENYUSUNAN program kerja melalui E-MPBM tahun 2019 yang sudah disusun oleh pihak kelurahan menghasilkan banyak program kerja sesuai dengan program yang dilakukan oleh instansi terkait.

Seperti yang dilakukan oleh kelurahan Punia yang juga memfokuskan program di tiga bidang yaitu sarana-prasarana, ekonomi dan sosial.

“Sama seperti di kelurahan lainnya, sekarang lebih mudah penyusunan programnya,” terang H. Jae(Suara NTB/uul) nudin, S.Sos, Lurah Punia H. Jaenudin saat ditemui kemarin. Pihaknya menaruh perhatian lebih terutama untuk bidang ekonomi masyarakat. “Terutama di dua lingkungan yang warganya kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan produsen kecambah dan lontong,” jelasnya. Ia menambahkan, sudah sejak lama Punia dikenal sebagai penghasil kecambah dan lontong utama yang banyak dipasarkan di pasar-pasar tradisional, maupun dijual sendiri.

“Mereka juga sudah membentuk kelompok usaha sejak dulu, dan meminta diberikan untuk program kerja ke depan sebagai tambahan modal usaha,” kata Jaenudin. Tetapi untuk mendapatkan bantuan tersebut, mereka diharuskan membuat proposal usaha agar mempermudah usulan.

“Juga kan sekarang harus dilengkapi bukti foto agar ditahu itu benar atau tidak usahanya,” terangnya.

Selain bidang ekonomi, masyarakat banyak mengusulkan perbaikan saluran serta jalan lingkungan yang sudah dirasa rusak. Jaenudin mencontohkan saat cuaca ekstrem kemarin, satu lingkungan di Punia sempat tergenang air cukup besar. “Genangannya baru bisa diatasi setelah adanya bantuan pompa sedot untuk memindahkan airnya ke saluran,” tukasnya.

Genangan tersebut diakibatkan saluran air yang tidak mampu menampung volume air yang cukup banyak terutama saat hujan besar. “Mereka juga meminta perbaikan jalan.

Terutama di jalan lingkungan atau gang yang sudah rusak,” imbuh Jaenudin. Usulan tersebut juga dilengkapi dengan bukti foto agar tidak hanya usulan saja, tetapi betul-betul perlu perbaikan. (uul)

Walikota Janji Naikkan Gaji 325 Kaling Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berjanji akan menaikan gaji 325 kepala lingkungan (Kaling) di Kota Mataram. Sebab, tunjangan diterima Rp 1,2 juta perbulan masih kecil dibandingkan beban dan tanggungjawab Kaling di masyarakat.

“Saya berjanji pada saatnya nanti akan menaikan tunjangan kaling,” janji Walikota saat bersilaturahmi dengan Kaling se - Kota Mataram, Kamis (8/2).

Dikatakan Walikota, rencana kenaikan gaji Kaling sebenarnya sejak lama dikaji bersama Sekda. Tapi terjadi situasi di mana keadaan fiskal semua daerah mengalami pengurangan anggaran. Termasuk Kota Mataram mengalami pemotongan dana alokasi umum (DAU) sejumlah Rp 54 miliar. “Dari dulu saya bahas sama Pak Sekda.

Pertanyakan Hasil Kajian Balitbang ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengaku terkejut dengan hasil kajian Balitbang Kota Mataram yang menyatakan bahwa Mataram masih kekurangan ritel modern. Sehingga hasil kajian itu menjadi dasar Pemkot Mataram mencabut moratorium ritel modern. ‘’Kita pertanyakan itu hasil kajian Balitbang. Apa dasar pertimbangannya sehingga moratorium dicabut,’’ sesalnya ketika menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (8/2). Karena bagaimanapun, kebijakan pencabutan moratorium itubakan berdampak pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah) milik masyarakat.

Karena melihat fakta yang ada bahwa ritel modern ini tidak hanya ada di pinggir jalan utama. ‘’Tapi sudah sampai ke lingkungan lingkungan,’’ cetusnya. Pencabutan moratorium ritel modern ini, kata Herman, sangat bertentangan dengan semangat mengembangkan UKM di masyarakat. Padahal pemerintah juga menyerukan untuk melindungi usaha kecil.

Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan hasil kajian Balitbang tersebut.

Karena berdasarkan hasil kajian terdahulu disebutkan bahwa Pemkot Mataram melakukan moratorium karena jumlah ritel modern dianggap sudah mencukupi. ‘’Makanya saya saya sangat setuju waktu Pemkot Mataram melakukan moratorium ritel modern,’’ imbuhnya. Dikatakan Herman pencabutan moratorium ritel modern ini, akan membuat pelaku UKM di Mataram, semakin terpuruk. ‘’Seharusnya kita memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada UKM kita,’’ ucapnya.

Menurut Herman, sudah banyak contoh nyata dampak kehadiran ritel modern hingga ke lingkungan. ‘’Seperti di Babakan, sudah banyak UKM yang terdampak. Omzet mereka turun drastis,’’ sesal Herman. Ia tidak menyangkal bahwa kehadiran ritel modern memang menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja. Hanya saja tenaga kerja yang diterima, tidak semata mata berasal dari Kota Mataram. ‘’Kan kebanyakan yang diterima juga orang luar,’’ katanya.

Anggota dewan dari dapil Sandubaya ini juga mengungkapkan bahwa keberadaan ritel modern tidak bisa terlalu diharapkan menyerap produk lokal hasil UKM. ‘’Disinilah kehadiran pemerintah dibutuhkan. Bagaimana menumbuhkan daya saing usaha kecil di Mataram. Justru pemerintah harus membina UKM yang ada,’’ terangnya.

Herman menyerukan bagaimana pemerintah berperan mengangkat UKM milik masyarakat agar setara dengan ritel modern yang notabene merek masional.

Yang jelas, pemerintah diharapkan berperan meningkatkan pemberdayaan usaha masyarakat lokal. (fit)

bahwa selama kurang lebih empat bulan akan melepas jabatannya sebagai kepala daerah. Karena, proses politik untuk mencoba berikhtiar memperluas pengabdian kepada masyarakat.

“Ini sebagai etika pemerintahan. Sebagai orang diberikan amanah saya pamit untuk berikhtiar maju ke Pilkada NTB,” ucapnya.

Saya berjanji pada saatnya nanti akan menaikkan tunjangan kaling

Kepala Lingkungan Peresak Barat, Tanwirul Absor mengaku senang dengan wacana kenaikan gaji kepala lingkungan. Dengan gaji diterima Rp 1,2 juta perbulan belum cukup jika dibandingkan kebutuhan operasional. “Cukup ndak cukup. Kita cukupkan saja,” tuturnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Putu Sudarsana menjelaskan, anggaran gaji kepala lingkun-

gan dikelola oleh masing masing kecamatan. Kaling demikian sebut Putu, menerima tunjangan Rp 1,2 juta. Secara keseluruhan anggaran digelontorkan membayar gaji Kaling Rp 390 juta perbulan.

Artinya, selama setahun sekitar Rp 4,6 miliar dibutuhkan.

Dikatakan, ada keinginan Walikota menaikan gaji Kaling setara upah minimum regional. Tetapi tergantung kondisi fiskal anggaran daerah. (cem)

Sekda Instruksikan MWP Segera Dimanfaatkan

(Suara NTB/cem)

SATGAS - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memakaikan jaket Satgas kepada perwakilan warga Monjok, Kamis (8/2).

OPD Diminta Fokuskan Program ke Monta Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memfokuskan program khusus peningkatan infrastruktur, kesejahteraan untuk perbaikan ekonomi serta sosial masyarakat ke dua lingkungan.

Yakni, Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok dan Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang.

“Saya minta OPD Kota Mataram memfokuskan program mereka di sini,” tegas Walikota di sela - sela meresmikan posko terpadu di Monjok, Ka-

mis (8/2). Dia melihat, dua lingkungan ini memiliki potensi pariwisata. Sehingga, ini menjadi satu pertaruhan citra bagi Kota Mataram terhadap tamu - tamu dari luar daerah maupun mancanegara.

Walikota mengingatkan, kondusifitas Mataram perlu dijaga.

Jangan hanya ada perbedaan atau warna kemudian menimbulkan kegaduhan dan kericuhan yang menimbulkan konflik.

“Jangan sampai ada perbedaan - perbedaan kemudian ribut,” katanya mengingatkan.

Masyarakat di Monjok dan Karang Taliwang dua pekan lalu

menandatangani kesepakatan damai disaksikan Kapolda NTB, Wakil Walikota Mataram, dan Kapolres Mataram.

Kesepakatan damai kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan posko terpadu. Posko ini akan diisi oleh Satgas dari dua lingkungan. Dengan harapan terjalin silaturahmi dan saling menjaga satu sama lain.

Walikota menambahkan, akan melihat bagaimana progres pelaksanaan program oleh OPD teknis di Monjok dan Karang Taliwang. Ia akan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program di dua lingkungan tersebut. (cem)

(Suara NTB/fit)

40 Rumah di Sintung akan Dibebaskan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 rumah di LingkunganSintung,Ampenan akan dibebaskan. Pembebasan lahan ini berkaitan dengan rencana pembangunan akses kawasan sungai dan pantai.

Camat Ampenan, Zarkasy menjelaskan, pembangunan kawasan sungai - pantai yang paling awal dipersiapkan adalah membuka akses jalan.

Akses jalan direncanakan tiga sampai empat meter belum ada di Lingkungan Sintung. “Karena itu kawasan pantai mulai dibuka,” kata

Zarkasy, Kamis (8/2).

Di kawasan itu, kata dia, taman dan panggung hiburan masyarakat sudah ada. Sementara, akses jembatan biasa digunakan masyarakat di Ampenan Selatan telah putus.

Untuk pengembangan kawasan tersebut, daya dukung masyarakat dibuka akses itu sangat bagus. Zarkasy menyebutkan, pembuka akses jalan akan dibebaskan 40 rumah milik warga setempat. “Kalau dari masyarakat tidak ada masalah,” katanya.

Tim appraisal sudah turun menghitung harga lahan di ka-

wasan tersebut. Sosialisasi dari kecamatan tidak dipersoalkan.

Secara keseluruhan anggaran Rp 15 miliar penataan kawasan tersebutdariPemerintahPusat.

Pihaknya hanya mengamankan dampak sosialnya saja.

Ditambahkan Zarkasy, informasinya Pemerintah Pusat memberikan batas waktu selesainya pembebasan lahan hingga Bulan April mendatang. Yang dipersiapkan oleh Pemkot Mataram hanya menyediakan anggaran Rp 800 juta, untuk penataan kawasan tersebut. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengintruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga segera mengoperasikan Mataram Water Park (MWP) bilamana segala fasilitas penunjang sudah diselesaikan.

“Saya minta segera dioperasionalkan. Kan sudah kita bantu mereka lewat gotong royong,” tegas Sekda, Kamis (8/2).

Pemanfaatan kolam renang berada di Kompleks Taman Udayana sebenarnya sudah diminta Sekda sejak Januari lalu.

Akan tetapi, tidak terealisasi karena dilakukan perbaikan terhadap keramik kolam, mesin pompa dan pengisian air.

Dikatakan Sekda, kemungkinan pemanfaatan menunggu kamar mandi dan ruang ganti rampung. Ruang bilas dinilai penting bagi pengunjung. “Itu memang penting setelah pengunjung renang ada tempat bilasnya,” ujarnya.

Jika seluruh sarana penunjang rampung, Sekda minta Bulan Februari dioperasionalkan.

Dispora tidak boleh mencari alasan lain lagi. Terhadap progres perbaikan, Eko mengaku belum menerima laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Termasuk Dispora. “Laporan terakhir belum saya terima,” tandasnya.

Aset milik Pemkot Mataram diresmikan tahun 2010 silam telah lama mangkrak.

Awalnya, kolam renang ini dimanfaatkan untuk pengembangan skill atlet. Perubahan standar menyebabkan tak difungsikan hingga tujuh tahun lebih.

Sarana prasarana baik itu kolam, mesin, tribun dan kamar ganti rusak. Bahkan, mesin pompa hilang dicuri.

Kepala Dispo-

ra, Amran M. Amin sebelumnya tak ingin disebut hanya memberikan janji kepada masyarakat. Ia berdalih belum dimanfaatkan MWP hingga saat ini, karena ada perbaikan di ruang ganti dan kamar mandi. “Ndak PHP. Kita ada perbaikan sedikit di kamar mandi dan kamar gantinya,” kilah Amran.

Kolam renang pekan kemarin telah terisi air. Dinas Kesehatan kata Amran, telah diminta mengecek kualitas air. Persoalan mesin pompa dan penjernih kolam tidak masalah. Hanya saja, pemanfaatan ini perlu persiapan.

Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengarahkan setiap sekolah belajar renang sudah dilakukan. “Kalau MoU sudah kita selesai,” ujarnya.

Pemanfaatan MWP, Dispora mendapatkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk operasional. Anggaran revitalisasi Rp 1,8 miliar untuk kawasan itu batal, karena defisit keuangan daerah.

Penataan pun diserahkan sepenuhnya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dua pekan lalu, PUPR telah memperbaiki keramik, memperbaiki mesin pompa, menata tempat parkir serta memperbaiki bagian lainnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Herman

Tapi tahu sendiri kita apa yang namanya pemotongan dan pengurangan,” ujarnya.

Tidak saja peningkatan kesejahteraan Kaling, Walikota dua periode ini juga berjanji meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan guru.

Ini diupayakan demi meningkatkan kinerja mereka.

Dalam kesempatan itu, Ahyar Abduh menyampaikan

”

H. Effendi Eko Saswito

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

”Grand Launching” Samsat Tanjung

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/ari)

Minimalkan Tunggakan Pajak, Libatkan Penegak Hukum

UPTB Samsat Tanjung membukukan penerimaan mencapai 112 persen dari Rp 9 miliar menjadi Rp 10 miliar lebih.

“Seiring peningkatan layanan, tahun ini PKB ditargetkan Rp 11,9 miliar dan BBNKB sebesar Rp 14 miliar. Dengan demikian penerimaan BBNKB dan PKB di KLU, ditargetkan minimal Rp 1,5 miliar per bulan,” sambungnya.

Mengingat tugas tersebut cukup berat, Kepala Bappenda NTB berharap kinerja UPTB Samsat Tanjung dapat dibantu oleh Pemkab Lombok Utara. Pasalnya, dari penerimaan PKB dan BBNKB nantinya, kabupaten/kota akan memperoleh alokasi bagi hasil pajak sebesar 30 persen dari Pemprov NTB. Lebih penting diingatkan Iswan-

di, kebijakan pemerintah pusat dalam menekan serendah-rendahnya angka tunggakan pajak di masyarakat. Dalam pertemuan nasional beberapa waktu lalu, tunggakan pajak se Indonesia khususnya pajak yang dikelola Provinsi dan kabupaten/kota dapat agar ditekan sekecil mungkin.

“Itulah sebabnya sekarang, KPK, dan juga aparat penegak hukum lainnya dilibatkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk dapat menagih pajak dari wajib pajak. Melalui bapak-bapak Camat, Bhabinkamtibmas, mari kita sama gelorakan sadar membayar pajak sebelum petugas pajak datang bersama aparat hukum di masyarakat,” tegasnya.

Sementara Kepala UPTB Samsat Tanjung, H. Abdul Azis, me-

Sekda KLU, Drs. Suardi dan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi memperlihatkan komitmen kerjasama

Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi dan Sekda KLU, Drs. Suardi menandatangani komitmen penguatan kerjasama penagihan pajak. nyampaikan launching dengan tema pekan panutan pajak kali ini diadakan lebih awal. Dimaksudkan agar UPTB Samsat Tanjung meresmikan Samsat penuh dan berbenah dalam memberikan pelayanan.

Kegiatan ini program kerja rutin yang dimaksudkan untuk memacu dan meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor, langkah strategis meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sesuai amanat UU 28 tahun 2009 dan Perda NTB No. 9 tahun 2017 dan Pergub NTB tahun 2018.

Serangkaian itu pula, maka di selasela launching akan dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara dalam men-

ingkatkan penerimaan pajak di KLU. Kerjasama ini merupakan yang kedua kalinya, dimana Pemda KLU menyiapkan tenaga petugas pendamping Samsat sebanyak 34 orang yang ditempatkan di tiap desa.

“Petugas pendamping pajak akan bertugas menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak dengan mendatangi ke rumah warga. Sedangkan sebagai bentuk apresiasi Bappenda Provinsi NTB, melalui UPTB Samsat Tanjung, nantinya akan menyediakan souvenir dan door prize kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat pada waktunya,” paparnya.

Untuk diketahui, potensi jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sejumlah 54.045 unit. Dari jumlah itu, yang aktif

Sekda KLU, Drs. Suardi dan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi bertukar cinderamata

melakukan daftar ulang (membayar pajak) sebanyak 28.274 unit atau 52,32 persen. Angka tersebut setara dengan penerimaan pajak sebesar Rp 9,528 miliar. Sedangkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 di KLU sebesar Rp 11,088 miliar lebih (lebih tinggi Rp 1,56 miliar lebih dari tahun 2017).

“Mudah-mudahan melalui penguatan kerjasama yang telah terbangun, dengan keterlibatan stakeholder, baik dari Bappenda Provinsi NTB, Polda NTB, Pemda KLU, dan Jasaraharja, dan Polres Lombok Utara, sama-sama bergerak memacu dan meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KLU,” demikian Abdul Azis. (ari/*)

Pose bersama Bappenda NTB dan stakeholders usai launching

(Suara NTB/ari)

Bupati KLU diwakili Sekda, Drs. Suardi memberikan sambutan

(Suara NTB/ari)

Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi memberikan sambutan

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Sejak dibukanya pelayanan penuh di UPTB Samsat Tanjung tanggal 1 Februari lalu, Badan Pelayanan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB baru bisa meresmikannya (grand launching) pada Kamis (8/2). Hadir pada kesempatan itu, Bupati yang diwakili Sekda KLU, Drs. Suardi, jajaran Polda NTB, Polres Lombok Utara, Jasa Raharja serta stakeholder terkait.

Seiring peresmian itu, Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, berterima kasih kepada jajaran Polda NTB, karena persetujuannya, pelayanan secara penuh Samsat Tanjung dapat terlaksana. Sebelumnya, sejak berdirinya Samsat Tanjung di KLU tahun 2013, pelayanan kendaraan baru dan pembaharuan STNK 5 tahunan masih harus dilayani di Kantor Samsat Gerung.

“Mulai tanggal 1 Februari lalu, pelayanan Samsat secara penuh telah mulai dilayani. Tetapi lebih penting bagi Bappenda NTB khususnya UPT di KLU, peningkatan layanan ini berarti juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Iswandi.

Ia mengingatkan, tahun 2017 lalu, penerimaan BBNKB masih menjadi tanggungjawab UPTB Gerung dengan target penarikan sebesar Rp 14 miliar. Maka dibukanya UPTB Samsat Tanjung, menjadi kewajibannya untuk mencapai target BBNKB sebesar yang sama. Disamping itu, kewajiban mencapai target juga dibebankan kepada penerimaan PKB. Setidaknya, tahun 2017 lalu PKB

Peringatan Bulan K3

Gugah Peran Serta Publik Melalui Workshop Pembangunan Ketenagalistrikan Mataram (Suara NTB) – PT. PLN (Persero) Wilayah NTB mengharapkan peran serta publik untuk melaporkan seluruh bentuk kebutuhan pelayanan yang dilakukannya. Hal ini dimaksuksudkan sebagai upaya bersama mendukung proses pembangunan ketenagalistrikan di provinsi ini.

Saran, masukan dan kritik, pun informasi umum yang berkaitan dengan pelayanan ketenagalistrikan disiapkan pintunya. Hanya dengan menghubungi nomor (kode area) 123. Layanan ini aktif 24 jam.

Peran serta publik dalam rangka mendukung pembangunan ketenagalistrikan yang baik, sangat diharapkan PLN dalam memberikan layanan terbaiknya. Untuk menggugah kembali peran serta publik ini, PLN Wilayah NTB menggelar workshop manajerial Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kantor PLN Wilayah NTB, Kamis (8/2).

PLN Wilayah NTB mengangkat tema, “Kebijakan K3 dalam Pembangunan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan”. Kegiatan diikuti peserta multi stakeholders PLN Wilayah NTB. Diantaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Aparat Penegak Hukum, akademisi, Pers, Tokoh Masyarakat, hingga Perusahaan Mitra Kerja.

General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar melalui kegiatan tersebut, mengajak seluruh stakeholder mendukung budaya K3, khususnya dalam pengembangan di sektor ketenagalistrikan.

“Momentum peringatan bulan K3 ini sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3. Semua pihak harus turun tangan untuk secara kolektif, bekerja sama, agar budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan masyarakat,” demikian Mukhtar.

Dalam kesempatan tersebut ia menjabarkan banyak hal tentang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah. Untuk merealisasikan tugas tersebut, GM PLN Wilayah NTB juga meminta seluruh stakeholders mendukung PLN. Khususnya dalam membangun budaya K3 dalam proses pembangunannya.

“Jika ditemukan di masyarakat ada potensi bahaya listrik segera dilaporkan ke PLN, atau jika melihat petugas kami yang tidak safety, silahkan dilaporkan ke kami juga.

Kami ingin seluruhnya aman. Sehingga kami merasa budaya K3 ini sangat penting,” ungkap Mukhtar.

Progam besar yang dilaksanakan saat ini oleh PLN adalah mewujudkan pembangunan 500 Megawatt

(Suara NRTB/bul)

GM PLN Wilayah NTB, Muhtar (tiga dari kiri bawah) beserta jajaran dan stakeholders usai workshop manajerial K3 di kantornya kemarin.

(Suara NRTB/bul)

Penandatanganan komitmen bersama mendukung budaya K3 (MW) dan mempercepat pemenuhan 100 persen Rasio Elektrifikasi (RE) pada 2020 yang saat ini telah mencapai 83,52 persen. Artinya, di tahun itu, tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan listrik.

PLN saat ini sedang membangun jaringan distribusi listrik dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Dengan kata lain sedang dibuat jalan tol ketenagalistrikan, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa dalam satu sistem.

Dalam melaksanakan seluruh proses pembangunan ketenagalistrikan tersebut, beberapa kebijakan K3 yang dilaksanakan oleh PT. PLN Wilayah NTB, baik untuk internal maupun eksternal. Diantaranya, Mengutamankan aspek mutu, keselamatan kesehatan kerja, keamanan serta lingkungan hidup, mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. Identifikasi bahaya K3, ancaman keamanan dan aspek perlindungan lingkungan hidup

dengan tingkat risiko, serta melakukan upaya pencegahannya.

Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pegawai, menyediaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional perusahaan dengan pemenuhan regulasi yang berlaku, menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan stakeholders. Sosialisasi komitmen dan kebijakan mutu, K3, keamanan serta lingkungan hidup kepada seluruh manajemen, pegawai dan mitra kerja secara berkala untuk peningkatan berkelanjutan.

Demikian juga kepada masyarakat.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan melalui Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarif Lutfim mengapresiasi workshop yang diadakan PLN. Ia menilai kurang efektifnya implementasi K3 adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang K3, khususnya tenaga pengawas yang tersertifikasi. (bul)

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

DPRD Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk Tanjung (Suara NTB) Wacana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mendirikan pabrik pupuk mendapat tanggapan positif oleh lembaga legislatif. Komisi II DPRD yang membidangi ekonomi dan pembangunan memandang wacana tersebut harus segera direalisasikan untuk mendukung kegiatan masyarakat.

“Bagaimana pemerintah berpikir membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat-

nya, pasti kita dukung. Investasi masuk ke daerah-daerah juga begitu, karena daerah tidak

mungkin bisa mengandalkan APBD. Negara pun menyarankan investasi masuk sampai ke

daerah,” ujar Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., Kamis (8/2).

Disampaikannya, konsep investasi melalui pabrik pupuk yang diwacanakan pemerintah belum diketahui publik. Maka penting menurutnya agar pemerintah menyodorkan konsep itu melalui langkah real. Bila perlu, pemerintah segera bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kapabilitas dalam menyediakan bahan baku pupuk.

“Bagus ka-

lau pengusaha bisa masuk dan membangun pupuk di sini, berarti kan ada jaminan bahwa pupuk tidak langka, tidak mahal, petani kekurangan pupuk dan sebagainya,” imbuhnya.

Tusen menilai, daerah di manapun di NTB pasti menginginkan ada kepastian kelangkaan pupuk tidak terulang kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, pasokan pupuk yang disediakan atau disetujui pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota seringkali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat.

Tidak hanya itu, sistem pengelolaan lahan pertanian menggunakan pupuk sejauh ini belum berubah. Di mana masyarakat sudah sangat ketergantungan akan pupuk pabrikan, sementara pemanfaatan

pupuk organik belum masif.

Program pupuk merata dan murah diakui Tusen merupakan salah satu janji politik bupati dan wakil bupati saat kampanye tahun 2015 lalu. Sebagai bagian dari politisi yang mengusung bupati dan wakil bupati saat ini, ia berulangkali mengingatkan agar janji tersebut dipenuhi. “Di rapat-rapat dengan komisi, leading sector saya sering sampaikan, bahwa inovasi penting. Seumpama pupuk pabrik mahal coba dialihkan ke organik. Persoalan kalau petani tidak mampu (membeli pupuk organik), pemerintah harus memberi subsidi dulu,” sarannya.

Ia mendorong, eksekutif dalam merancang pabrik pupuk bisa dilakukan dengan dua hal.

Bisa saja melalui kerjasama dengan perusahaan, namun

bisa pula dilakukan dengan dana dan daya sendiri. Namun menyadari investasi pupuk membutuhkan teknologi dan sumber daya yang besar, maka disarankan agar bekerjasama dengan pihak swasta.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., menyampaikan pembangunan pabrik pupuk di KLU masih sebatas wacana. Kendati demikian, mewujudkan wacana itu telah mulai diawali dengan menandatangani MoU kerjasama dengan BPPT. Ia tidak menampik, wacana itu akan terwujud dalam rangka mendukung program peningkatan nilai tambah di petani. Selain itu, kekurangan pupuk yang dialami tiap tahun di KLU merangsang wacana tersebut. (ari)

(Suara NTB/yon)

DILANTIK - Inilah wajah-wajah kades yang dilantik di Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim, Kamis (8/2).

58 Persen Kades yang Dilantik Wajah Baru Selong (Suara NTB) Sebanyak 101 kepala desa (kades) terpilih dari 158 desa yang melaksanakan pilkades serentak pada 13 Desember 2018 lalu, Kamis (8/2) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Bertempat di Gedung Juang atau Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim, pelantikan dilakukan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Dari 158 kades terpilih pada pesta demokrasi tingkat desa itu, sebagian besar kades yang dilantik adalah wajah baru. Artinya banyak kades incumbent yang gagal dalam pilkades. “Sebanyak 58 persen kades terpilih merupakan pendatang baru dan 42

persenincumbent,” ungkap Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, pada Suara NTB. Adapun dari 101 kades yang dilantik, kriterianya terdapat 69 kades yang habis masa jabatannyan, dan sisanya merupakan incumbent yang berakhir masa jabatannya di atas bulan Februari. Ditambahkannya, selanjutnya dari 158 desa yang menjadi peserta pilkades, terdapat sebanyak tiga calon dari tiga desa saat ini mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tiga desa itu di antaranya, Desa Masbagik Selatan, Desa Tanah Gadang dan Desa Toya.

Tiga desa ini sebelumnya men-

gajukan keberatan dan diproses oleh tim sengketa pilkades yang dibentuk oleh bupati.

Terkait dengan kebijakan kades terutama di dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Saat ini sudah ada Perbup Tanggal 7 Februari 2018. Dalam perbup terdapat tiga poin, di antaranya seluruh perangkat desa yang sudah ada dan usianya di bawah 60 tahun tetap dipertahankan. Kepala desa diperbolehkan melakukan mutasi sesuai dengan Permendagri misalnya dari Kaur Pembangunan ke Kaur Kesra.

Akan tetapi hal tersebut bisa dilakukan enam bulan setelah dilantik. (yon)

Tidak Membohongi Masyarakat BAKAL Calon Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin berharap seluruh peserta pesta demokrasi hendaknya menggunakan cara-cara yang baik. Kampanye hendaknya tidak dengan membodoh-bodohi dan membohongi masyarakat.

Hal ini disampaikan H. Haerul Warisin yang lebih akrab disapa H. Iron kepada wartawan di Selong, Kamis (8/2). Termasuk kategori pembohongan publik, katanya jika menjanji-janjikan sesuatu di luar kewenangannya sebagai bupati.

Seperti pemekaran desa, menjanjikan orang akan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) jelas itu masuk kategori pembohongan. Pasalnya, yang berhak melakukan pemekaran desa dan pengangkatan PNS itu adalah Presiden dengan seperangkat aturan yang ada di bawahnya.

Jika ada yang berani memekarkan desa tanpa ada dukungan anggaran dari pusat, maka harus bersiap

(Suara NTB/rus)

H. Haerul Warisin menanggung risiko. Tidak bisa memekarkan desa saat ini jika tidak didukung dengan anggaran yang jelas dari pemerintah pusat di bawah komando presiden. “Mana ada bupati atau gubernur yang bisa memekarkan desa,” ucapnya.

Termasuk menjanjikan jadi PNS. Pengangkatan PNS ini melalui proses seleksi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Daerah

tidak akan mampu mengangkat PNS dengan alasan apapun. Semuanya di bawah sepengetahuan pusat.

Selanjutnya, disampaikan H. Iron saat ini pihaknya masih menunggu untuk ditetapkan sebagai pasangan calon.

Pasangan Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy (Harum) siap mengikuti semua ketentuan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan KPU. Saat ini statusnya masih bakal calon dan belum bisa bergerak banyak sebelum ditetapkan.

Setelah ditetapkan pun nantinya tanggal 12 Februari sebagai pasangan calon sudah pasti ada ketentuan KPU yang harus dipatuhi. Pasca penetapan dan pencabutan nomor urut, gerakannya terpantau oleh aturan. “Apakah boleh pasang baliho di mana, boleh bicara di mana mana itu kan sudah tidak boleh lagi dan saya dengar, kampanye umum hanya dibolehkan sekali saja dan pasang baliho ada tempatnya,” demikian paparnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bangun Rumah Kumuh, Pengembang Siap Bantu Pemda Giri Menang (Suara NTB) – Banyak rumah kumuh di Lombok Barat (Lobar) yang belum dientaskan. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan ribu unit. Untuk mengentaskan rumah kumuh ini pemda mengalami keterbatasan anggaran, sehingga perlu dukungan dari sejumlah pihak, termasuk developer (pengembang). Pihak developer siap membantu pemda mengentaskan rumah kumuh yang ada di Lobar, namun saat ini pihak developer masih menunggu aturan main dari pemda berupa peraturan bupati (perbup).

(Suara NTB/her)

RUMAH KUMUH - Warga yang tinggal di rumah kumuh di wilayah Sekotong.

Pihak pengembang siap membantu pemerintah daerah membangun rumah layak huni asalkan sudah ada regulasi yang jelas.

“Developer siap komit membantu pemda menangani rumah kumuh, hanya tinggal perangkat (aturan) seperti apa dari pemda. Berupa apa?

Apakah barang, kontribusi CSR atau bangun langsung,” jelas salah satu pimpinan The Grandana Residence Heri Susanto, Kamis (8/2).

Terkait berapa jumlah yang bakal dibangun pihak developer, Heri mengaku belum dipastikan, sebab pihaknya belum dapat data dari Pemda Lobar.

Banyak aspek, kata Heri yang perlu dikaji dalam membuat regulasi ini. Dan perangkat yang dikaji secara komprehensif. “Apakah berupa dana, bangunan, perlu perangkat dan kajian,” jelasnya.

Menurutnya program satu juta rumah ini juga salah satunya untuk mengupayakan bagaimana persoalan rumah kumuh ini. Saat ini di Lobar banyak dibangun rumah subsidi, dari total 4 ribu unit se-

NTB yang dibangun tahun lalu sekitar 70 persen dibangun di Lobar. Artinya posisi Lobar saat ini sebagai penunjang kota, sehinga mau tidak mau itu dilakukan Pemda lobar.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengakui masih banyak rumah kumuh di Lobar yang belum tertangani. Kondisi rumah kumuh, ujarnya, tidak hanya Lobar akan tetapi di NTB, bahkan Indonesia.

Terkait perbup diakuinya belum selesai. Menurutnya aturan ini tidak sederhana, sebab perlu kajian. Namun yang pasti pihak developer siap membantu, sebab sudah ada komitmen dari pihak developer. Pemda, jelasnya telah membangun 800 unit rumah kumuh tahun lalu. selanjutnya tahun ini diupayakan 1200 unit di luar kontribusi dari developer. Terkait berapa dipatok untuk developer, pihaknya menunggu perbup. (her)

Masyarakat Diimbau Waspadai Penipuan

Tenaga Masih Kurang INSPEKTORAT Lombok Barat (Lobar) mengalami kendala jumlah tenaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih kurang dari jumlah ideal. Sejauh ini terdapat 71 tenaga APIP dari seharusnya jumlah ideal 154 orang, terdapat kekurangan sekitar 83 orang. ‘’Karena itu untuk menunjang kinerja APIP ini, inspektorat meminta tambahan tenaga. Sementara dari sisi penilaian OPD untuk maturitas SPIP baru menyentuh (Suara NTB/dok) 20 OPD seharusnya menyH. Rahmad Agus Hidayat entuh 43 OPD,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat saat tasyakuran peresmian gedung baru Inspektorat, Kamis (8/2).

Dikatakan dengan gedung baru dengan desain sesuai tugas dan fungsi APIP level III, sehingga diharapkan mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja dan dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, pelayanan publik dan quality assurance.

Menurutnya, adanya tambahan tenaga akan mampu menunjang tugas APIP ke depannya. Sebab APH terus melakukan pengawasan kinerja, pendampingan terhadap sejumlah program, seperti wilayah bebas korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di samping koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi serta Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK).

Di samping tugas-tugas tersebut diakuinya masih ada tugas lain yang harus diselesaikan oleh APIP Inspektorat antara lain, maturitas SPIP level III yang penilaiannya seharusnya menyentuh 43 OPD namun saat ini penilaiannya masih menyentuh 20 OPD. Untuk mendorong pelaksanaan penguatan kelembagaan, APIP Inspektorat melakukan beberapa terobosan, seperti klinik layanan konsultasi penyelenggaraan pemda (iklan koran pemda). Layanan narasumber dan pelatihan mandiri keuangan.

Pihaknya juga melakukan desa tertib penyelenggaraan pemerintahan desa dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Menyusul meningkatnya anggaran DD dan ADD ke desa, maka harus dibarengi pembinaan yang intens dari pemda. Sebab jangan sampai menjadi celah persoalan hukum. Di samping itu, pihaknya menyasar sekolah berintegritas dan bersih serta memperkuat kelembagaan. “APIP juga harus memiliki daya serap, daya saing,, daya sanding dan daya saring,” jelasnya. (her)

Imbangi KEK Mandalika

Loteng akan Bangun RS Internasional Terbesar di Indonesia Timur Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana membangun Rumah Sakit bertaraf internasional terbesar di wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut guna mengimbangi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Rencana tersebut sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat kunjungan kerja di kantor Camat Jonggat, Kamis (8/2).

Usulan ini, ujarnya, disampaikan atas permintaan pemerintah pusat. Di mana Loteng bersama 15 kabupaten/ kota lainnya se-Indonesia mendapat prioritas pembangunan fisik. Atas dasar itu, pemerintah pusat meminta Pemkab Loteng mengusulkan proyek strategis yang dibutuhkan.

“Dan, kita putuskan usulan pembangunan rumah sakit, gedung olahraga serta pasar modern,” tambahnya.

Untuk sumber anggarannya dari mana, nanti pemerintah pusat yang akan mengatur. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan.

Terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menjelaskan, untuk pembangunan pasar modern tahun ini mulai dikerjakan. Pasar modern menggunakan dana pinjaman pemerintah kabupaten ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sedangkan untuk pembangunan rumah sakit internasional serta gedung olahraga, masih dicarikan skema pembiayaannya dari pemerintah pusat.

Hanya saja, khusus untuk pembangunan rumah sakit internasional pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau akan menggunakan skema kerjasama dengan BUMN. Jadi nanti Pemkab Loteng akan menggandeng salah satu BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk membangun rumah sakit internasional tersebut.

“Rumah sakit internasional ini nantinya akan menjadi rumah sakit bertaraf internasional terbesar di wilayah Indonesia timur,” tegasnya. Yang nantinya diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan bagi rumah sakit-rumah sakit yang ada di wilayah Indonesia timur.

Soal kebutuhan anggaran, pembangunan rumah sakit internasional tersebut diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 350 miliar lebih. “Proposal rencana pembangunan rumah sakit internasional ini sedang kita susun. Karena baru pada akhir tahun 2017 lalu diminta oleh pemerintah pusat,” tandas mantan Asisten III Sekda Loteng ini.

Kapan pembangunan dimulai? Nursiah mengaku menunggu kebijakan pusat. Tapi karena program tersebut sudah masuk rencana pemerintah pusat, ditargetkan sebelum tahun 2020 mendatang pembangunan rumah sakit internasional sudah bisa dimulai. “Prinsipnya kita hanya mengusulkan, teknis selanjutnya pemerintah pusat yang mengatur,” ujarnya. (kir)

Lobar Usulkan 1.800 Formasi CPNS ke Pusat

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan PSDM mengusulkan 1.800 formasi CPNS untuk semua profesi sesuai kebutuhan daerah. Dari ribuan formasi yang diusulkan ini, termasuk jalur umum dan jalur tenaga kontrak atau honor. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenpan RB, pemda berharap ada jawaban bulan Februari.

“Kami sudah mengusulkan 1.800 formasi semua profesi, belum ada jawaban dari pusat,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar H. Ahdiat Subiantoro, Kamis (8/2).

Dijelaskan, jawaban resmi dari kementerian itu secara nasional seluruh daerah di Indonesia yang mengusulkan.

Terkait usulan formasi CPNS, wajib diusulkan tiap tahun, namun penentuan apakah disetujui ada di Kemenpan RB. Pihaknya berharap agar usulan tersebut diterima, sebab hampir 4 tahun Lobar

tidak pernah melakukan pengangkatan. Akibatnya, kondisi saat ini Lobar memang kekurangan pegawai, jika mengacu kebutuhan daerah.

Usulan formasi ini pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk menopang roda pemerintahan, termasuk tenaga pendidik, para medis dan semua profesi.

Terkait tahapan baku penerimaan CPNS ini, jelasnya, tergantung kebijakan pusat apakah sekaligus tahun ini.Sebelum mengusulkan formasi, pihaknya melakukan ka-

jian dan pemetaan analisis jabatan lebih dulu. Atas dasar hasil kajian inilah pihaknya mengusulkan ke pusat. Terkait persoalan maraknya informasi berantai melalui WhatsApp (WA) yang menipu masyarakat dengan berkedok pendataan tenaga honor atau kontrak beredar di Lobar, pihaknya membantah adanya informasi tersebut. Pihakya telah melakukan langkah dengan membuat surat dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Menurutnya, informasi yang

Suhaili Segera Tinggalkan Pendopo Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, mengaku sudah siap meninggalkan Pendopo Bupati Loteng, begitu cuti kampanye dimulai tanggal 15 Februari mendatang. Bakal Calon Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB mendatang ini pun mengaku sudah menyewa rumah untuk ditinggali sementara selama masa kampanye berlangsung.

“Beberapa hari ke depan saya sudah harus meninggalkan Pendopo Bupati Loteng, karena akan cuti kampanye.

Dan, saya sudah menyewa rumah untuk tempat tinggal sementara,” aku Suhaili saat berbicara di hadapan warga

dalam kunjungan kerja di Kantor Camat Jonggat, Kamis (8/2).

Ia mengaku tidak punya rumah, sehingga harus menyewa rumah selama masa kampanye berlangsung. Dari pendopo Bupati Loteng, dirinya pun hanya akan membawa pakaian yang dibeli dari hasil keringatnya.

Sementara untuk fasilitas yang dibeli dari anggaran daerah, tidak akan dibawa.

Karena itu aset milik daerah yang tidak boleh dibawa untuk kepentingan pribadi.

“Jadi saya haramkan membawa fasilitas yang dibeli dari anggaran daerah. Saya hanya akan membawa pakaian yang memang dibeli dari ha-

sil kerja sendiri,” ujarnya.

Sesuai ketentuan yang ada, kepala daerah yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) diharuskan untuk mengambil cuti selama masa kampanye. Cutinya kepala daerah merupakan cuti tanpa tanggungan negara. Artinya, semua fasilitas yang diberikan oleh negara tidak boleh digunakan lagi selama masa kampanye. Termasuk rumah dinas, kendaraan dinas serta fasilitas yang lain. “Kita ikuti aturan saja. Kalau aturan memerintahkan kita untuk melepas semua fasilitas yang diberikan oleh negara, maka harus dilepas tanpa terkecuali,” terang Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Terkait Prestasi

Bupati Ingatkan Jangan Sekadar di Atas Kertas Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar)H. Fauzan Khalid menekankan berbagai prestasi yang diperoleh, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) level B dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level III harus memiliki efek terhadap tidak adanya kasus korupsi dan lebih cepatnya menurunkan angka kemiskinan. Selain itu lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi bupati tidak adanya artinya berbagai prestasi ini, namun masyarakat Lobar tetap miskin dan tidak sejahtera.

“Prestasi-prestasi ini tidak boleh di atas kertas. Ndak ada artinya prestasi SAKIP naik ke level A, APIP ke level V dan WTP terus-menerus 100 kali tapi masyarakat kita tidak sejahtera, tetap miskin. Karena itu saya sangat berharap prestasi yang sudah ditorehkan ini bisa berujung kepada bagaimana hasil-hasil ini bisa memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan, pelayanan yang kita berikan ke masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan pada tasyakuran Kantor Inspektorat Lobar, Kamis (8/2).

Ia sangat berharap berbagai prestasi yang ditorehkan bisa berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelayanan

(Suara NTB/her)

TASYAKURAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat hadiri tasyakuran Kantor Inspektorat Lobar, Kamis (8/2). yang diberikan ke masyarakat.

Predikat prestasi di atas kertas tegas bupati harus juga ditunjukkan dalam bentuk keteladanan. Prestasi yang diraih, jelasnya, harus ditindaklanjuti dalam bentuk hasil nyata tidak adanya kasus korupsi di Lobar. Di samping efek terhadap lebih mempercepat pengentasan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diakuinya, Pemda Lobar telah mencapai APIP level III. Tahun 2016, bahkan Lobar pertama kali memperoleh APIP III di Indonesia dan NTB. Menuju tahun 2017 banyak orang yang datang ke Lobar untuk studi banding dan belajar bagaimana meningkatkan level APIP tersebut, termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI. Imbasnya pun, Inspektorat NTB memperoleh level III, Lombok Utara juga level III,

demikian juga Mataram. ‘’Ini artinya amal jariah bagi Lobar, keberhasilan Lobar tidak hanya diukur secara internal kelembagaan, namun keberhasilan juga diukur sejauh mana prestasi diraih bisa menular ke daerah lain,’’ klaimnya.

Hanya saja bupati mengingatkan, tantangan ke depan jangan sampai daerah lain yang belajar dari Lobar justru lebih dulu level IV. Hal ini jelasnya tidak boleh terjadi, sebab Lobar ibarat guru harus tetap di depan, jangan sewaktu-waktu jadi guru lalu menjadi siswa.

Sebab ada efek psikologis bagi pemda sendiri. Untuk SAKIP juga tahun lalu sudah level B, di NTB baru beberapa daerah level B. “Mudahan ditahun berikutnya kita bisa menjadi level A, ini target. Kalau tidak bisa minimal BB tapi harus A,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/dok)

Ahdiat Subiantoro beredar di WA atau layanan pesan singkat adalah hoaks. Di mana, informasi yang beredar, jika pemerintah sedang melakukan pendataan tenaga kontrak atau honor yang telah

mengabdi minimal 5 tahun.

Informasi ini, ujarnya, adalah tidak benar. “Informasi tersebut tidak benar,” tegas Ahdiat.

Sampai saat ini, ujarnya, belum ada instruksi dari Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pendataan tenaga kontrak atau honor yang telah mengabdi minimal 5 tahun. Terkait hal ini, saat ini pemda Lobar sedang dalam proses pengusulan formasi CPNS tahun 2018, sehingga jelasnya belum ada informasi terkait seleksi penerimaan CPNS baik dari formasi umum maupun tenaga honor atau kontrak. Pihaknya meminta agar masyarakat melihat informasi lebih jelas (valid) terkait seleksi penerimaan CPNS dengan mengakses situs web resmi www.menpan.go.id atau www.bkn.go.id.(her)

Perpanjangan Landasan Pacu LIA Belum Jadi Prioritas Praya (Suara NTB) Perpanjangan run way (landasan pacu) Lombok International Airport (LIA) dipastikan sudah masuk dalam program oleh PT. Angkasa Pura (AP) I. Hanya saja, realisasinya tidak dalam waktu dekat ini. Mengingat, panjang run way yang dimiliki LIA sekarang ini dinilai masih layak untuk melayani jenis pesawat yang ada di LIA sejauh ini.

“Dengan panjang run way yang sekarang ini, pesawat berbadan lebar kelas Boeing 777 sudah bisa mendarat kok.

Artinya, dari sisi urgensi, perpanjangan run way belum terlalu mendesak dilakukan,” tegas General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, Rabu (7/2).

Sementara pesawat yang masuk di LIA sekarang ini masih kelas pesawat Boeing 737. Bahkan, pada musim haji tahun lalu pesawat kelas Boeing 747 sudah masuk dan tidak ada masalah. “Pada waktunya run way LIA pasti akan diperpanjang. Dalam masterplan pengembangan LIA oleh PT. AP I pun sudah masuk rencana perpanjangan run way,” terangnya.

Yang paling mendesak sekarang ini, ujarnya, ialah perluasan terminal serta apron. Mengingat, kondisi terminal bandara sudah sangat mendesak untuk diperluas, karena jumlah penumpang pesawat dari waktu ke waktu terus bertambah. Di mana daya tampung terminal sekarang hanya sekitar 3,2 juta orang per tahun. Sementara jumlah penumpang di LIA sudah lebih di atas kapasitas terminal.

Selain itu, saat ini daya tampung apron maksimal 10 pesawat untuk jenis pesawat narrow body. Di satu sisi, jumlah penerbangan juga terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah maskapai yang masuk melayani rute penerbangan di LIA. Atas pertimbangan itulah, mulai tahun ini hingga 2019 mendatang, PT. AP I sudah memprogramkan perluasan terminal bandara dengan luas hampir sama dengan luas terminal yang sekarang ini, yakni sekitar 20 ribu meter persegi.

Kemudian apron bandara, tahun ini akan dimulai pengerjaan fisik untuk perluasan apron di sisi barat dan kemungkinan juga untuk perluasan apron di sisi barat.

“Awalnya kita mengusulkan perluasan apron di sisi timur.

Tapi oleh direksi PT. AP I ditambah lagi dengan perluasan apron di sisi barat,” jelasnya.

Jika sudah diperluas di kedua sisi ini, maka daya tampung apron bisa menjadi 18 pesawat ukuran narrow body.

Bersamaan dengan perluasan apron juga akan ada penambahan satu taxi way, sehingga total akan ada tiga taxi way pada tahun 2019 mendatang.

Menurutnya, jika run way dipaksa untuk diperpanjang, sementara fasilitas pendukung yang lain belum siap, tentunya akan sia-sia. “Jadi perpanjangan run way bukan tidak prioritas. Tapi untuk saat ini belum mendesak dilakukan. Sehingga fokus kita pada perluasan terminal dan apron dulu, baru melangkah ke run way,” kilahnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TAKE OFF - Salah satu pesawat siap take off di run way LIA. PT. AP I belum akan memperpanjang run way, karena dinilai masih memadai dan belum begitu mendesak dilakukan.

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

(Suara NTB/ils)

REKAPITULASI – Suasana rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual Partai Politik di KSB yang digelar KPU KSB.

Hasil Verfak di KSB, Hanya 16 Parpol Penuhi Syarat Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menetapkan hanya sekitar 16 Partai Politik (Parpol) yang dianggap siap dan memenuhi untuk mengikuti Pemilihan umum legislatif (Pileg) di tahun 2019 mendatang. Jumlah ini tentu menurun dari sebelumnya yakni sekitar 18 Parpol (enam partai baru dan 12 partai lama) yang memasukan berkas ke KPU setempat untuk dilakukan verifikasi faktual kepengurusan.

Ketua KPU Sumbawa Barat, Khairudin, SE kepada Suara NTB, Kamis (8/2) mengatakan, parpol-parpol yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual ini secara tidak langsung dinyatakan sudah siap dan memenuhi syarat untuk mengikuti Pileg di tahun 2019.

Tetapi dari jumlah ini, yang menentukan layak maju atau tidaknya adalah keputusan dari KPU pusat, termasuk juga terkait dengan masalah pemberian nomor sebagai peserta Pileg. Sementara dua partai lainnya yang dinyatakan gugur salah satunya Partai Idaman, pihaknya hanya menerima data dari pusat dan berlaku juga di daerah.

“Ada 18 Parpol yang mendaftar ke kita kemarin, tetapi yang bisa kita lakukan verifikasi faktual hanya 16 Parpol saja, sementara dua partai lainnya telah dinyatakan gugur,” ungkapnya.

Dikatakannya, proses verifikasi parpol sebenarnya sudah berlangsung lama mulai dari tahun 2017 hingga Januari 2018. Awalnya dari verifikasi ini hanya untuk partai baru saja, Perindo, PSI, Berkarya, dan Garuda.

Tetapi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan kepada KPU supaya Parpol peserta lama juga harus diverifikasi faktual. Verifikasi ini dilakukan sebagai salah cara untuk memastikan Parpol-parpol tersebut memiliki kepengurusan yang jelas di daerah.

Baik itu terkait masalah keterwakilan perempuan, domisili kantor hingga pada tahapan verifikasi keanggotaan Parpol.

“Alhamdulillah kita sudah laksanakan semua tahapan dan kita plenokan untuk kemudian kita laporkan ke KPU pusat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, meskipun saat ini jumlah parpol peserta Pileg bertambah dari 12 menjadi 16, namun pihaknya belum bisa melakukan upaya penataan daerah pemilihan (Dapil). Hal tersebut belum dilakukan karena dianggap membutuhkan proses panjang, yakni mulai dari uji publik ke masyarakat hingga masalah lainnya.

Hal tersebut harus dilakukan supaya masyarakat faham dengan rencana penataan Dapil ini. Sekaligus upaya untuk memberikan penyadaraan kepada para pengurus Parpol terkait rencana ini. “Memang peserta Pileg kita bertambah, tetapi untuk penataan Dapil kita belum bisa pastikan karena prosesnya sangat panjang,” tandasnya. (ils)

Lima Hari, Belasan ASN Dipanggil Panwaslu KSB Taliwang (Suara NTB) Indikasi pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada perhelatan Pilkada NTB ternyata cukup tinggi. Buktinya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KSB mengaku telah memanggil belasan ASN untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dalam 5 hari ini kami sudah ada belasan yang kami panggil untuk dimintai keterangan perihal indikasi keterlibatannya mendukung salah satu bakal calon yang akan berkompetisi di Pilkada NTB,” ungkap anggota Panwaslu KSB, Herman Jayadi kepada wartawan, Kamis (8/2).

Ia mengatakan, indikasi para ASN mendukung salah salu pasangan bakal calon itu ada yang berasal hasil temuan langsung dan ada juga berdasarkan laporan. Bentuk pelanggarannya pun bervariasi mulai dari si ASN melakukan dukungan secara riil di lapangan maupun melalui media sosial (medsos).

“Karena kami juga pantau yang ada di dunia maya. Ternyata banyak PNS yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu bakal calon,” timpalnya.

Penanganan terhadap para ASN yang terindikasi melanggar ketentuan itu. Menurut Herman, sementara ini pihaknya melakukannya secara prefentif. Para ASN diperiksa seputar tindakan indikasi dukungannya terhadap salah satu calon.

“Kami periksa dulu kalau ternyata memang memenuhi syarat bukti kami akan tindaklanjuti ke pleno untuk menetapkan bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN bersangkutan,” tegasnya.

Herman menyatakan, tindakan yang dilakukan pihaknya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Sebab berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pilkada Serentak Tahun 2018 di mana proses pengawasan dimulai sejak dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada.

“Nah sekarang sudah masuk dalam tahapan. Dan ASN sendiri dengan aturannya kan dilarang berpolitik praktis.

Jadi apa yang kami lakukan terhadap para ASN yang terindikasi itu sudah benar,” tandasnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, untuk indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN melalui Medsos ada banyak cara. Mulai dari berfoto dengan bakal calon yang akan ikut berkompetisi di Pilkada, mengomentari foto bakal calon dengan mengajak warganet pengguna Medsos mendukung, hingga secara langsung membuat status mendukung salah satu bakal calon.

“Kami menilai itu ada indikasi pelanggaran karena tentu ada niat dari ASN dengan sengaja membuatnya padahal kan jelas sekali dengan aturan ASN mereka dilarang keras berpolitik praktis. Di mana dalam Pilkada mereka tentu tidak boleh mendukung salah satu calon yang akan ikut Pilkada,” ujar Herman.

Dari belasan ASN yang telah diperiksa itu, Herman mengaku, beberapa di antaranya ada yang berasal dari kalangan pejabat atas Pemda KSB. Namun demikian belum mamu mengungkapkan siapa saja ASN di maksud karena prosesnya masih dalam tahapan preventif. “Kalau memang akhirnya terbukti dan memenuhi syarat pelanggaran sesuai aturan pasti akan kita tindaklanjuti ke tahap berikutnya,” janjinya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Buronan Terpidana Pengemplang Pajak Ditahan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah menjadi buronan sekitar dua tahun, Christin Marliana terpidana pengemplang pajak akhirnya ditangkap. Pascapenangkapan, pengusaha ini langsung dieksekusi dan ditahan di Lapas Kelas II Sumbawa.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH didampingi Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH kepada wartawan Kamis (8/2) kemarin membenarkan adanya penangkapan tersebut. Penangkapan Christin atas kerjasama Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung RI bersama tim Intelijen Kejati Jawa Timur dan Kejari Sumbawa.

Yang bersangkutan ditangkap di perumahan Citraland, Surabaya pada Rabu (7/ 2) pagi pukul 09.00 Wita. “Kemarin pagi (Rabu red) jam 9 ditangkap di Perumahan Citraland Surabaya atas kerjasama dari AMC Kejagung, Tim Intel Kejati Jatim dan Kejari Surabaya,” ujarnya.

Mendapat informasi tersebut, sore harinya tim dari Kejati NTB bersama Kejari Sumbawa menjemput terpidana ke Surabaya. Malam harinya terpidana tiba di Mataram dan diserahterimakan ke Kejari Sumbawa. Setelah itu dibawa melalui jalur darat ke Sumbawa dan langsung dimasukkan ke Lapas Kelas

II Sumbawa.

“Setelah diserahterimakan di Mataram, langsung dibawa melalui jalur darat. Pagi tadi jam 05.30 Wita langsung kami eksekusi di Lapas kelas II Sumbawa,” terang Paryono.

Dijelaskannya, tunggakan ekseskusi terhadap terpidana perkara perpajakan atas nama Christin Marliana ini sejak beberapa tahun lalu. Dimana pihaknya sudah mencoba melakukan pencarian. Akhir tahun 2017 lalu pihaknya sudah mencoba turun ke Surabaya, setelah mendapatkan informasi keberadaan terpidana.

Setelah dijajaki, ternyata benar terpidana berada di wilayah sekitar. Hanya saja, karena kondisi cuaca dan keterbatasan, Christin tidak berhasil ditangkap. Pihaknya kemudian meminta bantuan pada Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung.

Dengan peralatan yang canggih yang bersangkutan terus dimonitor, sehingga tepat pada Rabu (7/2) pagi pukul 09.00 Wita tim berhasil menangkap terpidana di Peru-

mahan Citraland Surabaya.

“Selama ini yang bersangkutan sudah kita cari namun tidak ketemu. Baru kemarin dia tertangkap atas kerjasama tim AMC, Kejati Jawa Timur dan Kejari Surabaya,” tandasnya.

Untuk diketahui, kata Kajari, Christin Marliana adalah terpidana perkara perpajakan.

Dia adalah direktur UD. Jaya Raya yang bergerak di bidang distributor. Dimana yang bersangkutan telah membuat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar sejak tahun 2007 hingga 2010.

Setelah dihitung oleh Pajak Pratama Sumbawa tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar, sehingga atas perbuatannya negara rugi sekitar Rp 8,4 miliar. Kemudian di persidangan semua terbukti dan diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2015 lalu bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan.

Yang bersangkutan dihukum 2 tahun penjara dan didenda Rp 16,8 miliar. (ind)

Segera Berdiri, Resor di Ai Limung Sumbawa Besar (Suara NTB) Perusahaan nasional, PT Nebula Persada Gemilang (NPG), anak perusahaan dari Atmaja Makmur Gemilang (AMG) Group berminat berinvestasi di Kabupaten Sumbawa dalam bentuk resor. Seperti disampaikan Kabid Promosi Pariwsata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, Ardian Pranata Ilham, S.STP, kepada Suara NTB, Kamis (8/2).

Perusahaaan dimaksud, lanjutnya, telah memulai langkahnya dengan menggelar Syukuran Kick Off Ai Limung Beach Resort Project di Dusun Ai Limung, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Rabu lalu yang diresmikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah.

Sumbawa memerlukan investor untuk membangun dan mengejar ketertinggalan daerah, terutama di bidang akomodasi hotel dan resor. Mengingat daerah ini sering didatangi tamu atau pun turis baik lokal maupun mancanegara, karena potensi wisata baharinya.

“Kami akan membantu dan menggandeng investor, termasuk PT NPG hingga projek ini selesai dan berkembang.

Harapannya dengan adanya resor ini, masyarakat dapat

(Suara NTB/ist)

Ardian Pranata merasakan manfaatnya,” ungkap Wabup.

Chief Executive Officer (CEO) AMG Group, Ir. Ujang Suparman Atmaja, menyatakan saat ini penggerak roda ekonomi negara adalah pariwisata. Makanya, tertarik mengembangkan usahanya di bidang pariwisata termasuk resor dan paket wisatanya.

Hal ini didukung juga oleh tingkah laku manusia yang cenderung lebih memilih untuk memenuhi kepuasan batin dibandingkan materi, salah satunya melalui rekreasi. Pihaknya optimis resor ini akan berkembang. Apalagi didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, Ai

Limung Beach Resor ini juga akan melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangannya.

“Misalnya melalui program yang akan dikembangkan yaitu Comunity Development, kami akan melibatkan masyarakat dalam penyediaan oleh-oleh baik berupa makanan maupun souvenir khas daerah,” jelasnya.

Resor dengan luas 5 hektar ini akan dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama untuk vila yang disewakan akan dibangun mulai Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada Juni 2018. Sementara untuk pembangunan tahap kedua direncanakan untuk vila-vila yang akan dijual.

Ditambahkan Ardian, tidak lepas dari unsur lokal, resor bernuansa pantai ini akan mengangkat budaya Sumbawa melalui rumah adatnya yang akan diaplikasikan ke dalam gaya arsitektur bangunan.

Tidak hanya itu, vila-vila antar cluster juga dipercantik dengan taman-taman tropis yang berbeda antar cluster.

Misalnya, cluster family dilengkapi dengan taman tropis mediteran, cluster standar dilengkapi dengan taman tropis aromatik, dan cluster junior suite dilengkapi dengan taman tropis upakara. (arn)

(Suara NTB/ist)

DI LAPAS - Terpidana Christin Marliana (tengah) bersama Tim Kejari Sumbawa saat berada di Lapas Kelas II Sumbawa.

Monitoring KPK

Perbaikan Sistem Lindungi ASN dari Penyimpangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Monitoring Rencana Aksi Daerah terkait Percepatan Pemberantasan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah turun melakukan pembinaan dan monitoring terhadap perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Memperbaiki sistem yang ada untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlindungi dari berbagai macam penyimpangan.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki, Kamis (7/2) kemarin, rapat monitoring dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, S.Sos. Terkait rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi secara terintegrasi, di Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Satgas Perencanaan aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan SK Bupati Sumbawa nomor 1258 tanggal 24 November 2017.

Dalam Tim tersebut dibagi beberapa kelompok, yaitu kelompok kerja pengelolaan APBD, kelompok kerja barang

dan jasa, kelompok kerja pelayanan publik dan perijinan terpadu satu pintu, dan kelompok kerja pengawasan dan pembinaan SDM. Sekretariat Satgas berada di Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Sebelumnya, saat monitoring kunjungan KPK Rabu lalu, Koordinator wilayah 6 NTB, NTT, dan Bali terkait koordinasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Nana Mulyana, menurut Lutfi, telah menyampaikan, maksud kunjungannya ke daerah untuk melakukan monitoring terkait pencapaian yang sudah dilakukan Pemkab Sumbawa dan hambatan apa yang dihadapi dalam aksi percepatan pemberantasan korupsi di daerah ini.

Dijelaskan, tahun 2017 lalu telah dilakukan program pencegahan Korupsi di 23 Provinsi oleh KPK, dan tahun 2018 ini di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dengan menambah tenaga konsultan cukup signifikan. Sehingga upaya-upaya percepatan menjadi semakin terlihat. (arn)

DRD Sumbawa Gelar Seminar Jagung Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Seminar Jagung Nasional dengan tema “Integrasi Pertanian Jagung dengan Peternakan Sapi”, Kamis (8/2) kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di aula H. Madelaoe ADT Lantai 3 tersebut, dibuka Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc. Seminar menghadirkan pembicara dari Dewan Jagung Nasional, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI, Dewan Riset Daerah Sumbawa, dan beberapa utusan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang pengembangan industri jagung dan ternak. Peserta seminar terdiri dari perangkat daerah terkait, kalangan perguruan tinggi, serta para pemerhati dan pelaku usaha jagung dan ternak.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengakui kegiatan seminar ini sangat penting dan strategis dalam rangka menyamakan persepsi seluruh stakeholder dan pihakpihak terkait. Kemudian menjadi acuan dalam memantapkan ketahanan pangan melalui integrasi pertanian jagung dan peternakan sapi, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.

Disampaikannya, Kabupaten Sumbawa selain memiliki potensi jagung terbesar di

provinsi NTB, juga memiliki potensi besar bidang ternak.

Bahkan menjadi daerah penyuplai sapi terbesar untuk konsumsi masyarakat pulau Lombok.

Tahun lalu, populasi ternak besar di Sumbawa, khususnya jenis Sapi Bali dan Sapi Sumbawa mencapai 235.622 ekor. Sebanyak 18.338 ekor atau sebesar 8% dari jumlah populasi tersebut diperdagangkan ke daerah lain di luar Kabupaten Sumbawa. Sedangkan produksi daging sapi pada 2017 mencapai 941.574 kilogram. Jumlah tersebut merupakan produksi daging terbesar kedua di Kabupaten Sumbawa setelah ayam ras, yang mencapai 1.676.317 kilogram.

“Besarnya jumlah populasi dan produksi tersebut antara lain didukung oleh luasnya lahan penggembalaan ternak atau Lar dan kawasan peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dimana pada tahun 2017 lalu, luas Lar dan kawasan peternakan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Sumbawa mencapai 5.337 hektar. Selain itu, juga didukung oleh ketersediaan bibit ternak, ketersediaan pakan ternak berkualitas serta berbagai pelatihan yang dilaksanakan bagi peternak, di antaranya pelatihan pengolahan pakan ternak dan pelatihan sekolah lapang kepada 760 peternak yang tersebar di 24 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

(Suara NTB/ind)

SEMINAR - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril berpose bersama usai pembukaan kegiatan Seminar Jagung Nasional di aula H. Madelaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (8/2).

Potensi tanaman jagung yang cukup besar, kata Bupati, terlihat pada produksi jagung tahun 2017 yang mencapai 577.990 ton dengan luas panen sebesar 96.667 hektar. Pada tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan produksi jagung sebesar 1 juta ton.

Target tersebut diharapkan dapat terpenuhi melalui berbagai program intensifikasi dengan mengoptimalkan lahan yang ada. Bupati tidak ingin dalam mengejar target tersebut dilakukan dengan cara ekspansi lahan, apalagi sampai merambah hutan yang merupakan “mesin” sirkulasi air dan udara penyangga kehidupan kita.

“Selain biji jagung yang

merupakan produk utama tanaman jagung, Sumbawa juga memiliki potensi limbah jagung yang cukup besar seperti jerami jagung, tongkol jagung dan juga klobot atau kulit buah jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak. Namun, realitasnya potensi limbah jagung yang cukup besar tersebut justru diabaikan bahkan dibakar oleh sebagian petani kita. Sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan alternatif. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya gagasan tentang program integrasi jagung dan sapi yang selama ini pengembangannya masih dilakukan secara parsial,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Jagung Nasional, Maxdeyul Sola mengatakan, produk jagung tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Selain biji jagung, ternyata limbah yang dihasilkan juga bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan sangat bermanfaat.

Karena itu, ia mengaku salut kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah membuat terobosan kebijakan Gemajipi (Gerakan Masyarakat Agribisnis Integrasi Jagung dan Sapi). Pihaknya berharap Kabupaten Sumbawa yang potensial jagung dan ternak bisa berkibar di tingkat nasional bahkan Internasional melalui gerakan industri jagung dan sapi. (ind)

Penyalahgunaan DD Oi Katupa Masih Diusut Bima (Suara NTB) Kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan Kepala Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bima tahun 2016 lalu, hingga kini masih diproses oleh Polres Bima.

“LHP sudah diserahkan ke Polres Bima. Saat ini masih diproses,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Drs. H. Ridwan H. Yasin, kepada Suara NTB, Kamis (8/2).

Menurutnya, berdasarkan LHP tersebut, Kades Oi Katupa tidak bisa mempertanggungjawabkan sejumlah anggaran DD tahun 2016. Meski demikian, Ridwan tidak merincikan jelas besaran dugaan kerugian Negara tersebut. “Yang jelas LHP ada permasalahan. Makanya kita serahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum,” katanya.

Sejauh mana penanganan terakhir kasus tersebut, Ridwan mengaku tidak mengetahuinya dengan pasti. Sebab prosesnya sudah masuk ke ranah Kepolisian. Pihaknya mendesak agar kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Sementara AKP Kasat Reskrim Polres Bima, AKP David Shoddiq S.IK mengaku, kasus tersebut masih diproses. Kata dia, sejumlah pihak terkait, salahsatunya Kades, telah dipanggil untuk dimintai keterangan. “Masih kita proses, Kadesnya juga sudah kita mintai keterangan,” katanya.

Berdasarkan keterangan Kades, lanjut David, dugaan penyalahgunaan anggaran seperti dalam LHP yang menyebabkan kerugian negara tersebut telah dikembalikan ke kas daerah tahun 2017 lalu. “Namun untuk memastikan pengembaliannya kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah meminta surat atau dokumen sebagai bukti pengembalian,” katanya.

David menegaskan, jika proses pengembalian tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan (Kades.red) yang dilengkapi dengan surat. Pihaknya akan mempelajari lebihlanjut sesuai dengan ketentuan serta tidak menutup kemungkinan kasusnya dihentikan (SP3.red).

“Makanya kami sedang menunggu dokumen atau suratnya sebagai dasar kita untuk mempelajari lebih lanjut kasusnya,” pungkasnya. (uki)

Dinsos akan Verifikasi Penerima Bansos Pangan Dompu (Suara NTB) Bantuan Sosial (Bansos) pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah ini terindikasi salah sasaran, banyak dari keluarga penerima justru telah mapan secara ekonomi, begitupun sebaliknya. Karenanya Dinas Sosial (Dinsos) melalui Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) akan melakukan verifikasi.

“Data itu kan sudah dikirim oleh kementerian sosial nanti ditingkat lapangan akan ada TKSK, desa dan kelurahan akan mengecek kembali KPM itu,” kata Sekretaris Dinsos Dompu, Abdul Haris, Kamis (8/2).

Selain mengantisipasi penyaluran bantuan tidak salah sasaran, juga verifikasi itu dimaksudkan untuk pencocokan data penerima dari pihak kementerian.Karena tak menutup kemungkinan banyak dari KPM yang sudah pindah rumah, meninggal atau statusnya tidak lagi pantas menerima bansos pangan.

Terlebih kondisi yang ditemukan selama ini banyak dari aparatur desa yang mengambil kebijakan dengan membagi rata bantuan tersebut. “Jadi sekarang dengan bansos panganpemerintah ingin bantuan itu betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Pemerintah desa, tegas Abdul Haris, harus benar-benar selektif dalam menentukan keluarga penerima manfaat bantuan ini, jangan sampai muncul KPM yang secara ekonomitelah mapan tapi menerima bantuan dan keluarga dengan ekonomi lemah justru diabaikan. Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa pengontrolan sedikitpun, menurutnya, upaya pengetasan kemiskinan diwilayah ini akan sulit dicapai.

Dengan data 19.356 KPM yang telah dikantongi saat ini, pemerintah desa atau kecamatan wajib melakukan pengecekan secara merata. Kalaupun ditemukan KPM yang tidak layak menerima bantuan atau sudah tidak menetap di Dompu para pihak tersebut berhak menggantinya dengan keluarga baru yang diputuskan melalui musyawarah.

“Kalau memang orang itu tidak layak untuk menerima bantuan desa sama lurahnya berhak untuk mengganti sesuai dengan jatah yang diberikan pemerintah, tentunya mereka harus membuat berita acara hasil musyawarah,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Subhan-Wahyudin Lolos, La Tofi-Usman Gugur Kota Bima (Suara NTB) Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima melalui jalur perseorangan yakni Subhan-Wahyudin dipastikan lolos mengikuti tahapan. Sementara satu pasangan jalur yang sama, Taufik La Tofi-Usman terpental atau gugur.

Kepastian tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno tentang hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon jalur perseorangan yang digelar KPU Kota Bima, Kamis (8/2).

“Pasangan Subhan-Wahyudi bisa mengikuti tahapan berikutnya karena sudah memenuhi syarat dukungan. Sementara La Tofi-Usman tidak terpenuhi sehingga tidak lolos,” kata Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos. Dikatakannya, pasangan Subhan Wahyudin memenuhi syarat dukungan sesuai den-

gan ketentuan yakni 10.435 dukungan. Sebelumnya, pasangan ini mengumpulkan dan mengantongi sebanyak 8.166 dukungan.

“Pada rapat pleno verifikasi perbaikan. Pasangan ini mengumpulkan 2.709 dukungan. Dengan demikian hasil akhirnya mencapai 10.875 dukungan,” katanya.

Lebih jauh dirincikan, di Kecamatan Rasanae Barat mencapai 211 dukungan.

Rasanae Timur mencapai 317 dukungan. Kecamatan Mpunda 441 dukungan, Kecamatan Raba sekitar 1.038 dukungan

dan Kecamatan Asakota terdapat 715 dukungan.

“Sementara pasangan Taufik La Tofi-Usman hanya mengumpulkan 20 dukungan tambahan. Jumlah ini tak mampu memenuhi dukungan awal yang ditetapkan yakni 6.475 dukungan,” katanya.

Menurutnya dengan hasil tersebut dipastikan ada tiga bakal pasangan calon yang melanjutkan tahapan berikutnya. Satu pasangan jalur perseorangan Subhan-Wahyudin serta dua pasangan calon jalur parpol, H. A. Rahman dan Fera Amelia (Manufer) dan Lutfi

mal Rp 7,2 juta, denganalokasikan untuk peserta didik Rp 600 ribu, pengadaan alat permainan edukatif, kegiatan belajar, pemberian makanan tambahan, deteksi dini tumbuh kembang anak dan membantu biaya transportasi guru.

“Jumlah lembaga ini kan 309 tapi yang memenuhi syarat setelah diverifikasi 253. Persiswa dapat Rp 600 ribu,jadi bervariasi jumlah masing-masing lembaga yang dapat itu, minimal dia dapat Rp 7,2 juta,” kata Kabid PAUD dan PNF Dikpora Dompu, Yusuf Subra-

(Suara NTB/uki)

PLENO - Komisioner KPU Kota Bima menggelar rapat pleno verifikasi perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, di aula KPU setempat, Kamis (8/2). dan Ferry (Lutfer).

“Untuk penetapan bakal paslon yang akan mengikuti Pilkada Kota Bima tahun

2018, dijadwalkan pada tanggal 12 Februari. Kemudian sehari setelah itu pengundian nomor urut,” pungkasnya. (uki)

Petani Tolak Rencana Pemerintah Impor Jagung Dompu (Suara NTB) Rencana pemerintah mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentang petani jagung Dompu. Bagimanapun rencana impor menjelang masa panen raya jagung justru akan berdampak pada harga jual jagung petani.

Haerul, petani jagung di Kempo kepada Suara NTB mengaku kecewa jika pemerintah merealisasikan rencana impor jagung dalam waktu dekat. Saat ini, jagung petani di Dompu rata – rata sudah berusia di atas 60 hari dan diperkirakan mulai panen pada Maret hingga Juni 2018 untuk jagung yang ditanam musim hujan 2017 – 2018. Pada lahan – lahan yang memungkinkan ditanam untuk kedua kali, diperkirakan panennya Agustus – September 2018.

Ketika jagung impor masuk, lanjut Haerul, pasti akan berdampak pada harga jagung di tingkat petani.

Karena petani dalam mengelola jagung masih secara konvensional, sehingga jagungnya tidak akan disimpan dalam waktu lama.

“Ketika panen, petani tidak punya pilihan selain harus menjualnya. Kalau ada jagung impor, akan semakin terbatas pembeli dan itu yang membuat pedagang mempermainkan harga,” kata Haerul.

Kalaupun pemerintah harus impor untuk menutupi kebutuhan jagung dalam negeri, Haerul berharap tidak dilakukan menjelang dan saat masa panen raya jagung. Akan tetapi dilakukan antara Oktober – Desember. Karena pada saat itu, petani sedang menyiapkan

(Suara NTB/ist)

JAGUNG PETANI – Hamparan jagung yang ditanam petani di Dompu. Petani jagung Dompu menentang rencana pemerintah mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. penanaman jagungnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang dikonfirmasi, Kamis (8/2) kemarin mengaku kecewa dengan rencana pemerintah mengimpor jagung. Bagaimanapun, jagung impor itu sulit

dikendalikan pasarnya dan akan berdampak pada harga jual jagung di tingkat petani.

“Kecuali jagung impor itu dikendalikan. Tapi bagaimana mengendalikan, kalau rencananya sendiri dilakukan menjelang masa panen raya

BOP PAUD, Dikpora Akomodir 253 Lembaga Dompu (Suara NTB) Dari 309 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu hanya mengakomodir 253 lembaga untuk mendapat Bantuan Operasioal Penyelenggaraan (BOP). Hal itu berdasarkan hasil verifikasi terakhir belum lama ini.

Dengan anggaran Rp 4 M lebih yang dikucurkan tahun ini maka tiap lembaga akan menerima bantuan mini-

Halaman 7

Pilkada Kota Bima

ta, S.Pd, M.Pd., kepada wartawan, Kamis (8/2).

253 lembaga pendidikan formal dan nonformal dinyatakan lolos verifikasi menyusul terpenuhinya beberapa persyaratan, seperti memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), mengantongi akta notaris pendirian, mempunyai izin operasional dan cukup penting ialah lembaga tersebut tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selama proses verifikasi itu berlangsung, lanjut Yusuf Subrata, ditemukan tiga lembaga

yang aktif hanya pada saat akan melakukan pencairan BOP. “Ada tiga lembaga yang kita sudah beri teguran terkait persoalan ini,” ujarnya.

Selain menjumpai PAUD yang mati suri, pihaknya juga mendapati PAUD yang menyalahgunakan dana BOPseperti mengurangi alokasi anggaran untuk melengkapi kebutuhan sarana prsarana belajar anak. Hal ini akunya, sangat dilematis ditindak lanjutikarenadilakukan oleh oknum guru yang tidak memiliki pengahasilan tetap.

“Permasalahanya ini kan pada gurunya, gajinya tidak sampai Rp 150 ribu itupun terkadang lembaga itu bayar satu kali enam bulan. Nah ini kemarin sudah saya lapor ke Bupati supaya diberikan bansos,” ungkapnya. Ketika guruguru PAUD memiliki penghasilan tetap dengan sendirinya motivasi merekamengajar akan bertambah,terlebih dana BOP akan maksimal dimanfaatkan demi kepentingan peserta didik. (jun)

Disbudpar Akui Wisata Pemandian Madaprama Kumuh Dompu (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu mengakui wisata pemandian madaprama kumuh. Fasilitas yang ada sudah tidak layak dimanfaatkan, bahkan mengancam kesehatan para pengunjung.

Sekretaris Disbudapar Dompu, Syamsulhuriah mengatakan, pemadian madaprama sudah tidak layak, higienis bahkan tidak pantas dimanfaatkan masyarakat. “Kolam madaprama memang tidak layak, tidak higienis dan tidak pantas menurut kacamata saya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (8/2).

Kumuhnya salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut, kata

Syamsulhuriah, menyusul mandegnya upaya perawatan yang dilakukan, imbas dari anggaran pengelolaan yang tidak kunjung dicairkan. Kondisi itu pun diakui tidak sebanding dengan biaya masuk yang selama ini dibebankan pada para pengunjung.

Untuk satu orang pengunjung dewasa misalnya, dipungut Rp 5 ribu, sedangkan anakanak dipatok Rp 2 ribu. Dan itu belum termasuk biaya tambahan untuk masuk ke area kolam. “Dewasa Rp 5 ribu dan anak-anak Rp 2 ribu. Ada juga biaya tambahan untuk masuk ke kolam,” jelasnya.

Syamsulhuriah pun tak menafikan bahwa kumuhnya pemadian madaprama tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung, pun pada akhirnya akan mengurangi capaian PAD. Parahnya, para pengunjung juga terancam terjangkit ber-

bagai macam penyakit akibat kondisi air yang buruk.

Karenanya, dalam waktu dekat Disbudpar berencana memanggil juru rawat yang diberi kewenangan untuk segera menyetop sementara waktu operasi pemandian madaprama.

“Sampai kemudian ada proses perbaikan, baru kita bisa buka lagi untuk pengunjung. Untuk saat ini mungkin dibuka untuk wisata alam saja,” ujarnya.

2018 ini, lanjut dia, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan fasilitas pemadian madaprama sebasar Rp 625 juta, bersumber dari DAU Rp 360 juta dan DAK Rp 265 juta.

Hanya memang anggaran tersebut belum bisa dicairkan sehingga proses pembenahan belum bisa dilakukan. (jun)

dan itu pasti akan berdampak pada harga jagung di tingkat petani,” katanya.

Ia pun berharap kepada Kementrian Perdagangan RI untuk mempertimbangkan kondisi ini. Kalaupun harus impor, waktunya bisa diatur

dan tidak dilakukan menjelang masa panen raya jagung.

Karena jagung yang diproduksi petani untuk kebutuhan industri pakan, sehingga impor itu sendiri akan langsung berdampak pada harga jual jagung di tingkat petani. (ula)

Genjot Minat Baca, Perpustakaan Buka Layanan Ekstra Bima (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima membuka layanan ekstra pada hari Sabtu dan Minggu. Layanan akhir pekan itu untuk mengenjot minat baca dan meningkatkan jumlah pengunjung. Terutama pegawai dan karyawan kantor.

“Layanan ekstra ini akan mulai beroperasi 10 Februari mendatang. Jadwalnya pukul 08.00 sampai dengan 12.00 wita,” kata Kabid Perpustakaan, Basyirun, S.Pd M.Pd, kepada Suara NTB, Kamis (8/2).

Dikatakannya, layanan ekstra tersebut untuk meningkatkan pelayanan literasi terhadap masyarakat. Terutama yang tidak sempat berkunjung ke Perpustakaan pada jam hari kerja. Disamping itu juga meningkatkan jumlah pengunjung sesuai dengan dengan target.

“Tahun 2017 lalu jumlah kunjungan mencapai 3.200 orang.

Sementara tahun 2018 ini kita targetkan 5.500 orang,” katanya.

Mengapa layanan dibuka Sabtu dan Minggu ? Menurut dia, waktu tersebut merupakan waktu libur bagi pegawai atau karyawan. Mereka yang jenuh dan bosan aktivitas kantor dap-

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

at menghabiskan waktu akhir pekannya di Perpustakaan.

“Perpustakaan bisa jadi tempat rekreasi alternative.

Waktu ini juga bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru untuk mengerjakan tugas sekolah,” katanya.

Basyirun menambahkan, untuk mendukung layanan ekstra itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa fasilitas. Seperti wi-fi gratis, laptop atau komputer untuk pengunjung, yang bisa digunakan mencari dan mengerjakan tugas dan internet gratis.

Selain itu lanjutnya, menyiapkan hadiah menarik berupa Perpuspoin yang bisa ditukarkan dengan hadiah hiburan. Serta menyiapkan tempat foto groupy dan memberikan hadiah bagi foto grup terbaik.

“Saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan hari libur akhir pekannya dengan berkunjung dan bermain di Perpustakaan. Bila perlu datang bersama keluarga,” harapnya. Ia menambahkan, layanan ekstra tersebut merupakan terobosan kesekian kalinya. Sebelumnya pada awal tahun Perpustakaan setempat meluncurkan inovasi layanan delivery order atau pesan antar buku.(uki)

Basyirun

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan

Tim Ali-Sakti Klaim Sudah Lampaui Syarat PPDP Temukan Banyak Perbedaan Data Pemerintah Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB, tengah menggelar gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit), terhadap data pemilih secara serentak mulai tanggal 20 Januari lalu, dan akan berakhir sampai 18 Februari mendatang. Gerakan Coklit ini dilakukan untuk merapikan data pemilih, dan menyusun daftar pemilih tetap yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018.

Dalam gerakan Coklit ini, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), menemukan banyak sekali perbedaan fakta di lapangan dengan data DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya soal kegandaan NIK penduduk dan orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penduduk.

Demikian pengakuan salah satu petugas PPDP, di Kabupaten Lombok Barat, Ahmad Wahyu Viki, yang ditemui Suara NTB, Kamis (8/2) kemarin. Ia menyebutkan banyak sekali perbedaan data hasil coklit dengan data DP4 pemerintah. Menurut Viki, rekan-rekan PPDP lainnya juga mengeluhkan hal yang sama.

Dikonfirmasi terkait temuan tersebut, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP menyampaikan, itulah tujuan diadakannya gerakan coklit tersebut, untuk melakukan perbaikan data kependudukan.

“Itulah gunanya coklit oleh PPDP, salah satu tugas PPDP yaitu melakukan perbaikan data-data tersebut dengan KK dan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih yang dicoklit/dikunjungi,” ujarnya.

“Memang pada pemilu 2014 terdapat NIK generik yang dikeluarkan oleh Mendagri melalui Dukcapil dan sekarang tidak berlaku. Sehingga NIK generik tersebut harus dibersihkan dan dilakukan perbaikan atau ubah data oleh PPDP. Kalau PPDP tidak melakukan itu, maka akan tetap jadi masalah nantinya,” sambungnya.

Sebelumnya, ketika peluncuran pertama gerakan coklit tersebut, Aksar mengungkapkan bahwa memang DPT terakhir KPU belum valid, begitu juga halnya dengan data DP4 dari pemerintah masih belum valid.

“Dengan coklit ini, kita akan tahu berapa penduduk meninggal, berapa pemilih pemula, berapa penduduk yang pindah domisili. Jadi dengan coklit ini kita tidak hanya tergantung pada DP4 yang diberikan pemerintah, kami juga akan temukan data-data kekurangan dalam DP4 itu, seperti berapa yang belum punya e-KTP, sehingga ini diselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Aksar, data yang dimiliki oleh pemerintah masih perlu dilakukan validasi. “Justru dengan coklit ini kita membantu pemerintah untuk merapikan data penduduknya. Karena kita turun melakukan coklit ini dasarnya juga data pemerintah,” ucapnya.

Adapun manfaat lain dari gerakan coklit ini, yakni pemerintah khususnya Dinas Sosial akan terbantu terkait dengan data penyandang disabilitas. Menurutnya sampai saat ini, dinas sosial belum memiliki data yang utuh terhadap penyandang disabilitas.

“Sehingga dengan coklit yang baik ini, akan membantu Dinas Sosial punya data disabilitas. Selain itu kami juga tentu agar kami bisa membuat TPS akses dan faslitas yang tepat, alat-alat sosialisasi yang tepat terhadap penyandang disabilitas ini,” ungkapnya.

Dalam gerakan coklit ini, KPU menurunkan Petugas PPDP sebanyak 8.336 petugas. Mereka akan melaukan pendataan setiap rumah penduduk untuk melakukan pendataan sampai tanggal 18 Februari mendatang. (ndi)

Namun demikian, tanpa menunggu pengumuman resmi dari KPU, pihak AliSakti telah meyakini sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pilkada NTB 2018. Karena dari data hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dihimpun oleh tim Ali-Sakti, hasilnya menunjukkan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sudah melampui syarat minimal.

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ali-Sakti, Basri Mulyani, SH kepada Suara NTB, Kamis (8/2) kemarin.

“Alhamdullilah, ya kita sudah memenuhi syarat, sudah melewati angka 50.513 dari kekurangan yang harus

dipenuhi,” kata Basri, tanpa merincikan jumlah dukungan suara tahap perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Meski telah melampaui syarat minimal dan meyakini pasangan Ali-Sakti sudah pasti akan lolos, Basri tetap akan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Namun sedikit tidak dari data internal yang mereka kumpulkan, telah membuat pihak Ali-Sakti bernapas lega.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, menjelaskan bahwa pasangan Ali-Sakti akan dinyatakan lolos sebagai pasangan calon untuk ditetapkan pada tanggal 12 Februari bersamaan

dengan pasangan calon dari jalur parpol, wajib untuk memenuhi kekurangan dukungan hasil verifikasi tahap pertama.

“Dari verifikasi faktual tahap 1, bakal paslon Ali-Sakti kekurangan hanya 50.513 dan jumlah ini yang harus dipenuhi pada masa perbaikan ini. Bila bisa dipenuhi maka dipastikan akan lolos sebagai calon yang akan ditetapkan tanggal 12 Februari. Bila tidak terpenuhi, maka KPU NTB akan menyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sehingga tidak bisa menjadi calon,” jelasnya.

Terkait klaim dari tim AliSakti tersebut, menurut Aksar itu sah-sah saja. Tapi yang jelas hasil resmi yang akan

Lalu Aksar Ansori menjadi rujukan untuk dinyatakan lolos atau tidak sebagai peserta Pilkada NTB 2018, setelah KPU NTB menggelar rapat pleno dan diumumkan pada tanggal 10-11 Februari.

“Saat ini sedang dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan terhadap dukungan bakal paslon perseorangan di tingkat KPU kabupaten/kota. KPU provinsi baru akan laksanakan pada tanggal 10 Februari 2018. Jadi

(Suara NTB/ndi)

Coklit KPU

Mataram (Suara NTB) Verifikasi faktual dukungan perbaikan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dari jalur independen, Ali-Sakti sudah masuk tahap pleno di KPU kabupaten/kota. Hasil akhir secara resmi untuk mengetahui apakah pasangan ini akan memenuhi syarat atau tidak untuk ditetapkan sebagai peserta Pilkada NTB 2018, akan diumumkan oleh KPU NTB pada tanggal 11 Februari mendatang.

Basri Mulyani kita tunggu saja,” ujarnya.

Diketahui pada tahap pertama, Ali-Sakti menyerahkan dukungan 327 ribu lebih. Dari jumlah tersebut, Ali-Sakti masih kekurangan 50.513 dukungan dari total 303.331 syarat dukungan. Untuk itu pada tahap perbaikan, AliSakti kembali menyerahkan dukungan KTP sekitar tiga kali lipat dari dua kali lipat yang diwajib oleh KPU yakni 134 ribuan lebih. (ndi)

Penyelundupan Bibit Lobster Rp 3 Miliar Digagalkan

(Suara NTB/ist)

BIBIT LOBSTER - Barang bukti bibit lobster yang diamankan polisi dari sebuah truk di Pelabuhan Lembar. Bibit tersebut kemudian dilepasliarkan di perairan Sekotong, Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) – Bibit lobster dari pesisir selatan Lombok sebanyak 20.444 ekor gagal menyeberang ke Bali.

Bibit senilai Rp 3 miliar itu diamankan Polair Polda NTB di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Dirpolair Polda NTB, Kombes Pol Edwin Rachmat Adikusumo Kamis (8/2) menjelaskan, dua pelaku yang merupakan kernet dan sopir juga turut diamankan, yakni MJ (23) warga Gringsing, Semarang, dan BD (36) warga Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.

“Kita sita dari truk yang akan menyeberang ke Bali melalui

Pelabuhan Lembar. Bibit lobster sebanyak 20.444 ekor. Sopir dan kernet truk yang mengangkut kita amankan,” ujarnya.

Kronologis pengungkapannya, truk bernopol H 1413 KF yang dikemudian dua pelaku dihentikan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat Kamis (8/2) dini hari sekitar pukul 01.30 Wita.

Dari dalam bak truk, ditemukan lima dus dan satu boks berisi bibit lobster. Setelah diperiksa, terdapat 20.422 ekor bibit lobster mutiara dan 22 ekor lobster jenis pasir.

Nilai ekonomis puluhan ribu bibit lobster tersebut mencapai

Rp 3.064.620.000 dengan perkiraan harga Rp 150 ribu untuk bibit jenis mutiara dan Rp 60 ribu untuk bibit jenis pasir.

Dalam kasus itu polisi menerapkan pasal 88 Jo Pasal 16 ayat 1 dan atau Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf j UU RI No 31 /2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45/2009.

“Para pelakunya diancaman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar,” jelasnya.

Barang bukti bibit lobster dilepasliarkan di perairan Sekotong, Lombok Barat. (why)

Lelang Proyek Kantor Bupati Loteng Diduga Langgar Perpres Mataram (Suara NTB) Sidang lanjutan pada gugatan lelang proyek Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) berlanjut dengan pemeriksaan ahli, Kamis (8/2) di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Ahli yang dihadirkan penggugat adalah Prof. Gatot Dwihendro, SH.,M.Hum. Ahli menerangkan terkait legal standing penggugat dalam perkara pembangunan Kantor

Bupati Loteng dan penilaian atas addendum lelang yang dinilai diskriminatif.

Sidang dipimpin Pulung Hudoprakoso, SH, dengan anggota majelis Rahmi Afriza, SH MH dan Retno Ariyani, SH. Sementara Pemkab Loteng sebagai tergugat, diwakili Yunanto Estika W dari Biro Hukum Setda Loteng.

Pada kesempatan pertama, kuasa hukum penggugat Hijrat Prayitno, SH., MH menanyakan penilaian ahli terkait objek

perkara yang memenuhi unsur dan syarat untuk digugat PTUN. Kedua, terkait legal standing Kerjasama Operasional (KSO) antar dua perusahaan dalam mengikuti lelang. Poin pertanyaan ketiga, terkait masa sanggah prakualifikasi hanya satu hari sehingga rekanan menganggap tidak diberi kesempatan mengajukan sanggahan.

Gatot menjelaskan, bahwa jika yang dimaksud adalah gugatan PT Damai Indah Utama (DIU) yang menggugat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lombok Tengah soal proses lelang, maka dipastikannya terpenuhi unsur untuk perkara Tata Usaha Negara. “Syarat materilnya terpenuhi,” jawab ahli administrasi Negara dari Universitas Mataram (Unram) ini.

Soal KSO antara dua perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan pemerintah, dipastikannya sah. Dimana dalam perkara tersebut, PT. DIU membuat KSO dengan PT Adhi Persada Gedung dalam proses mengikuti lelang proyek pembangunan Kantor Bupati Loteng dari Satker Dinas PUPR Lombok Tengah tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp 213.710.000.000.

“Saya sempat baca gugatan, antara penggugat PT DIU dengan KSO PT Adhi Persada Gedung dapat disebut equal dan legal standing terpenuhi,” sebutnya.

Soal sanggahan yang durasi waktu singkat, ahli mengadopsi sederet aturan pengadaan barang jasa dan perubahannya.

Dimana dalam setiap prosedur lelang, menurutnya ada tahapan yang salah satunya diatur dalam Perpres 54 ten-

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Suasana sidang PTUN dalam perkara gugatan PT. DIU pada pembangunan kantor Bupati Loteng. tang pengadaan barang jasa, sesuai Pasal 57 ayat 1.

“Dimana dalam Perpres 54 itu, masa sanggah adalah tahapan penting pada tahapan prakualifikasi. Nah, apabila tidak diberi kesempatan sanggah, apakah pokja melanggar Perpres?

Secara jelas dalam tahapan prakualifikasi, itu (masa sanggah) adalah proaes yang harus dipatuhi. Maka hemat saya, Pokja telah melanggar peraturan perundang undangan,” nilainya.

Hijrat juga mencecar terkait addendum objek sengketa yang dilakukan tiga kali oleh Pokja.

Dijawab Gatot, bahwa perjanjian bisa diaddendum jika ada kondisi force major.

Jika ada alasan di luar force major atau kejadian bencana, maka pokja menurutnya telah membuat norma baru dalam peraturan pelelangan.

“Perpres itu pasal 56 ayat 10, bahwa ULP dilarang menambah ketentuan,” jelasnya.

Hijrat yang hadir bersama Muchtar M. Shaleh, SH kembali menekankan soal addendum

pertama dan kedua jaraknya hanya satu hari, sehingga masa sanggah tidak bisa dimanfaatkan rekanan. Menurut Gatot, pada prakualifikasi, jika hanya disediakan sehari menurutnya tidak rasional.

Sementara tim Biro Hukum Setda Loteng Yunanto Estika mengkonfirmasi kepada ahli terkait berlakunya Perpres nomor 4 tahun 2015 pasal 109 ayat 7 huruf b bahwa sanggahan para prakualifikasi tidak berlaku.

Ditegaskan ahli, bahwa secara teoritik memang ada perbedaan kepentingan diatur dalam perpres awal dan perubahannya. Kendati demikian, dengan tidak adanya masa sanggah sesuai perpres nomor 4, tidak berarti menggugurkan pasal 57 ayat 1 dalam Perpres 54.

“Artinya bisa digunakan sepanjang pada ketentuan berikutnya tidak ada pengaturan,” jelasnya.

Ahli pun mengulang penjelasannya ketika ditanyakan tergugat soal masa sanggah dan syarat berlakunya addendum dalam proses lelang. (ars)

Pertama di Indonesia, Ruang Ramah HAM Kantor Imigrasi Mataram tasi kepuasan masyarakat. Ini yang harus dipahami Mataram (Suara NTB) Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Dr teman-teman kantor imigrasi di sini,” paparnya.

Pada saat yang sama, Bambang mengingatBambang Rantam Sariwanto menyambangi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kamis (8/ kan kantor imigrasi Mataram untuk terus 2). Dalam kesempatan itu dia mengapresiasi meningkatkan inovasi dalam bentuk terobosan inovasi ruang ramah HAM pelayanan paspor. pelayanan serta penindakan.

NTB menjadi salah satu destinasi wisata Ruang ramah HAM itu dalam bentuk ruang khusus bagi lansia di atas 60 tahun, ibu hamil, unggulan dengan potensi kunjungan wisatawan anak di bawah atau sama dengan dua tahun, asing. Untuk itu, diperlukan peningkatan pelayanan keimigrasian maupun penindakan terserta penyandang disabilitas.

“Memang penting bahwa pelayanan paspor hadap pelanggaran aturan keimigrasian.

“Ada peran strategis yang bisa dilakukan. Imigrasi berdimensi HAM. Ini akan jadi bagian penting Mataram harus bisa menjadi penjaga pintu gerbang pelayanan publik,” ujar Bambang.

Turut mendampingi Kepala Kanwil Kemen- Indonesia di NTB bagi orang yang masuk atau keluar, kumham NTB, Sevial Akmily, Kadiv Keimig- sebagai penegak hukum,” tandas Bambang. (why) rasian, Edy Setiadi dan Kepala Kantor Kelas I Imigrasi Mataram, Dudi Iskandar.

Bambang mengapresiasi inovasi Imigrasi Mataram yang baru pertama kali ada diterapkan di Indonesia dengan konsep ramah HAM tersebut.

Menurutnya, ragam inovasi pelayanan itu bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan publik se(Suara NTB/why) suai dengan indeks.

KUNJUNGAN - (Kiri ke kanan) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, “Ujung-ujungnya Dudi Iskandar, Sekjen Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto, harus mencapai kepua- Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Edy Setiadi, dan Kesan. Konsep pelayanan pala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily, berbincang pada saat harus memenuhi ekspek- kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kamis (8/2).

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN (Suara NTB/lin)

Barapan kebo yang dilakukan di Sumbawa.

Halaman 9

Wisata Sekotong Butuh Pusat Kuliner Mataram (Suara NTB) Destinasi wisata Sekotong di Kabupaten Lombok Barat semakin menunjukkan taringnya. Banyak pelaku pariwisata yang membuat paket wisata ke berbagai gili yang ada di kawasan Sekotong. Hanya saja, di destinasi ini belum ada pusat kuliner yang memiliki kualitas seperti restoran berbintang. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk kenyamanan wisatawan.

Mengenal Budaya Barapan Kebo di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Barapan kebo atau karapan kerbau merupakan salah satu aktivitas budaya yang ada di Sumbawa. Kegiatan ini seringkali dipertontonkan pada acara-acara tertentu. Ini adalah acara tradisional para sandro, Joki dan Kerbau terbagus saat tiba musim tanam di Sumbawa.

Tradisi Barapan Kebo seringkali diselenggarakan di Desa Moyo Hulu, Desa Senampar, Desa Poto, Desa Lengas, Desa Batu Bangka, Desa Maronge hingga Desa Utan sebagai event budaya khas Sumbawa. Ini juga masuk dalam kalender wisata tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa Junaidi mengatakan bahwa barapan kebo ini merupakan aktivitas budaya yang sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Sumbawa. ‘’Jadi ini perlu dilestarikan agar tetap eksis dan tidak hilang seiring perkembangan zaman,” ujarnya.

Barapan kebo ini diselenggarakan pada awal musim tanam

padi. Lokasi atau arena Barapan Kebo adalah sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Perlakuan pemilik kerbau jargon Barapan Kebo sama seperti perlakuan audisi Main Jaran.

Kerbau-kerbau peserta dikumpulkan 3 hari atau 4 hari sebelum event budaya ini digelar, untuk diukur tinggi dan usianya. Hal ini dimaksudkan, agar dapat ditentukan dalam kelas apa kerbau-kerbau tersebut dapat dilombahkan. Durasi atau lamanya event adalah ditentukan dari seberapa banyak jargon Kerbau yang ikut dalam event budaya Barapan Kebo. ‘’Biasanya kita siapkan kerbau yang sehat dan kita latih juga untuk bisa cepat,’’ kata salah seorang warga yang biasa mengikuti ajang barapan kebo, Isnaini.

Ada beberapa hal yang berbeda dari karapan kerbau di daerah lain. Misalnya saat “Sakak” tongkat magis Sandro Penghalang dapat tersentuh oleh kekuatan lari sang kerbau dengan bantuan Sandro back-up joki dan

kerbau peserta. Pasangan kerbau yang berhasil meraih juara adalah pasangan kerbau tercepat mencapai tujuan sekalian dapat menyentuh atau menjatuhkan kayu pancang tanda finish yang disebut dengan Sakak. ”Disini biasanya kita adu kekuatan. Bisa dibilang kekuatan magis. Karena ada juga peserta yang punya itu.

Bisa saja mereka membuat kerbau kita tidak bisa melihat, jadi tidak bisa mencapai tiang Sakak yang menjadi tanda tempat finish,” ujarnya.

Ada beberpa aksesori yang biasa digunakan saat pelaksanaan barapan kebo. Diantaranya Noga yang merupakan kayu penjepit leher penyatu sepasang jargon Barapan. Kemudian Kareng yang merupakan tempat berdiri atau bilah pijakan kaki sang joki barapan yang dirakit berbentuk segitiga. Ada pula Mangkar yang merupakan pelecut atau pecut pemacu kerbau Jargon.

Selain itu ada Sandro yang merupakan sebutan untuk orang-orang sakti dengan ilmu su-

pranatural ala sumbawa yang dimiliki dengan pakaian khas berwarna serba hitam. Kemudian ada pula lantunan Lawas yang merupakan lantunan syair pantun daerah sumbawa yang dilakukan diantara terikan kemenangan sang joki. Yang terakhir adalah Ngumang yang merupakan sesumbar kemenangan sebagai pemikat wanita penonton barapan dan merayu-rayu dengan lantunan lawas yang dikuasainya. (lin)

“Itu yang masih kita upayakan. Belum ada pusat kuliner di Sekotong. Memang kita perlu berdayakan masyarakat sekitar untuk itu. Ini juga bisa memberikan nilai secara ekonomis kepada wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Drs.M. Ispan Junaidi, S.Pd., M.Ed. Pengembangan destinasi wisata Sekotong memang lebih cocok berbasis masyarakat.

Sehingga bisa membantu perekonomian warga yang tinggal di sekitar destinasi.

Sebab kuliner ini sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan selain perlu juga adanya hotel atau penginapan yang memadai.

“Kita sudah buatkan forum tata kelola pariwisata (FTKP) Lobar. Ini adalah embrio untuk kita bisa kembangkan pariwisata yang ada di Sekotong. Kita melihat potensi Sekotong ini cukup bagus,” ujarnya.

Ia melihat tren kunjungan wisatawan ke Sekotong se-

(Suara NTB/dok)

DESTINASI WISATA - Teluk Selindungan yang ada di Sekotong yang menjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Barat. makin membaik. Dengan demikian, masyarakat juga diminta harus siap sebagai tuan rumah bagi wisatawan yang datang. Tidak saja kuliner yang dibutuhkan, namun lingkungan yang bersih juga menjadi salah satu penentu wisatawan senang saat berkunjung.

“Trennya cukup bagus. Itulah mengapa belakangan kita punya banyak kegiatan yang dipusatkan di Sekotong. Tujuannya untuk perkenalkan Sekotong sebagai destinasi

wisata yang layak bagi wisatawan,” ujarnya.

Khusus untuk pusat kuliner, barangkali masyarakat bisa membuat pusat kuliner sari laut atau kuliner lainnya.

Ini akan membuat Sekotong semakin dikenal dan digemari oleh wisatawan. Sebab pariwisata dan kuliner seperti satu paket yang harus terpenuhi di destinasi wisata. Ini juga yang membuat wisatawan merasa betah untuk tinggal lebih lama di suatu destinasi wisata.(lin)

Sektor Pariwisata Diklaim Signifikan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) – Perkembangan sektor pariwisata NTB selama 2017 diklaim cukup signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,10 persen tanpa tambang pada triwulan IV tahun lalu. Bahkan kontribusi sektor pariwisata dan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi diklaim berimbang.

“Kontribusi pariwisata itu memang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Karena pariwisata tumbuh sangat cepat.

Dan nanti secara nasional sebentar lagi pariwisata akan melaju mengalahkan sektor lainnya,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, L. Abdul Hadi Faishal ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Kontribusi sektor pariwisata dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi NTB, kata Hadi dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan pembangunan hotel-hotel yang nilai investasinya triliunan rupiah. Belum lagi dampak

perkembangan pariwisata bagi sektor-sektor usaha lainnya.

“Karena memang sekarang kelihatan semua begerak, pengusaha begerak, asosiasi bergerak, pemerintahprovinsibergerak.Semua bergerak jadi satu. Sehingga timbul optimisme baru, 2018 sektor pariwisata juga sukses,” imbuhnya.

Pada 2018 in, i Hadi optimis perkembangan sektor pariwisata tak akan terkendala agenda politik atau Pilkada. Menurutnya, perhelatan Pilkada tak akan berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata

NTB. Pariwisata akan tetap berjalan dnegan target angka kunjungan 4 juta wisatawan.

“Artinya, boleh ada situasi tahun politik. Tapi pariwisata tetap akan ada. Tahun politik kunjungan akan tetap bertambah,” katanya.

Hadi mencontohkan salah satu desa di Lombok Barat nyaris tak ada pengangguran akibat pengembangan sektor pariwisata. Yakni di Desa Mangsit. Hotel-hotel yang berdiri di desa tersebut mempekerjakan penduduk lokal setempat. (nas)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

Halaman 10

APH Diminta Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Guru Honorer Selong (Suara NTB) Kasus penganiayaan terhadap salah satu guru honorer di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara, Basirun Mustajab (29) yang diduga dilakukan oknum wali murid masih bergulir. Pasalnya, kasus yang sudah dilaporkan ke aparat kepolisian diharapkan secepatnya dapat dituntaskan. Terkait kasus inipun, Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) siap memberikan bantuan hukum.

Lotim ini, tindakan yang dilakukan oleh wali murid itu terjadi saat kegiatan belajar mengajar (KBM) sedang berlangsung dan disaksikan langsung murid di kelas.

Fenomena itu menurutnya, tentu sangat mempengaruhi psikologi baik terhadap murid maupun guru. Terkait langkah hukum yang diambil oleh guru dan pihak sekolah yang melaporkan kasus penganiayaan dan pengerusakan, IGI Lotim sangat mendukung langkah itu

Guru Sosok yang Harus Dihormati WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, angkat bicara terkait kasus penganiayaan dan perusakan fasilitas sekolah yang dilakukan oleh oknum wali murid di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara. Menurutnya, guru merupakan sosok yang harus dihormati dan bukan untuk dianiaya, dipukuli, terlebih dengan cara dikeroyok oleh dua orang.

“Tentu sangat kita menyayangkan adanya wali murid yang berani memukul guru. Menurut saya guru yang memukul orang jauh lebih cocok, tapi bila wali murid memukul guru itu tidak cocok,” tegasnya dikonfirmasi, Kamis (8/2).

Kendati demikian, wabup berpandangan pasti ada sesuatu penyebab dari terjadinya aksi brutal yang dilakukan oleh wali murid terhadap guru honorer tersebut. Namun ia menyarankan jika alangkah baik segala sesuatu itu dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Dan yang memukul itu, apabila dia bersalah maka harus ditindak secara hukum dengan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Kalau memang yang memukul ini salah, silahkan dilaporkan ke polisi. Jadi menegur dengan cara kasar itu tidak boleh, apalagi terhadap seorang guru. Kita kasihan sama guru kita ini,” ujarnya.

Ditegaskan salahsatu bakal Calon bupati Lotim ini, guru sejak dahulu merupakan sosok yang sangat dihargai hingga sekarang. Sehingga tidak semestinya seorang guru mendapat perlakuan kasar dari siapapun, termasuk dari wali murid. Terlebih sangat disayangkan juga aksi pemukulan itu terjadi saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang di mana tanggung jawab peserta didik sepenuhnya ada pada lembaga pendidikan itu sendiri.

Diyakininya, seorang guru tidak ada yang mengajarkan pembelajaran yang tidak baik terhadap murid atau siswanya. Seorang guru yang baik, pasti ingin sukses dalam mendidik peserta didik karena mereka merupakan generasi emas yang harus dirawat untuk membawa suatu daerah dan negara ini ke depannya jauh lebih baik. (yon)

sebagai salah satu upaya dalam memberi efek jera terhadap wali murid agar tidak seenaknya main hakim sendiri.

Hal senada disampaikan Sekretaris PGRI Cabang Lotim, Yunus, S.Pd, ditegaskannya, perlakuan zalim yang dilakukan orang tua murid terhadap seorang guru di SDN 4 Terara mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari PGRI. Ia meminta persoalan ini diusut tuntas agar marwah guru tidak dilecehkan.

dan ke depan para murid dapat bersemangat di dalam

mengikuti setiap KBM maupun ekstrakurikuler. (yon)

Simulasi UNBK SMA dan SMK Terganggu Mataram (Suara NTB) Listrik yang padam di sejumlah wilayah di Kota Mataram Kamis (8/2) mengakibatkan simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di beberapa SMA menjadi terganggu.

Seperti yang terjadi di SMAN 4 Mataram, akibat listrik padam, pelaksanaan simulasi dari pemerintah pusat terpaksa dihentikan sementara. Selain itu, pada pekan lalu, juga terjadi gangguan server secara nasional.

Wakil Kepala SMAN 4 Mataram Bidang Humas, Drs. Anak Agung Gde Rai Adnyana, ditemui di sela-sela pelaksanaan simulasi mengungkapkan, listrik padam di SMAN 4 Mataram terjadi sejak pertengahan sesi pertama simulasi UNBK di pagi hari. Mata ujian yang disimulasikan, yaitu Bahasa Inggris dan mata pelajaran keminatan.

“Dari jam pertama listrik padam, anakanak baru dapat kerja setengah. Listrik mati cuma di SMAN 4 Mataram, di SMA lain ada yang nyala,” kata Agung.

Agung mengatakan, kondisi itu sangat mengganggu persiapan sekolah menghadapi UNBK. Siswa tidak bisa menyiapkan diri mengerjakan UNBK karena listrik padam. Siswa terpaksa berdiam diri di hadapan komputer yang mati, atau memilih untuk duduk di teras ruang laboratorium komputer.

Pihaknya sudah datang ke kantor PLN terdekat, tapi listrik memang sedang diperbaiki, sehingga sulit untuk langsung dihidupkan saat itu. Sekolah sendiri tidak memiliki generator set (genset), tapi jika pun memakai genset, ia mengkhawatirkan akan menggangu kinerja komputer. “Listrik padam sangat mengganggu.

Tadi PLN bilang sedang perbaikan, alat sudah

baru dan indikator lainnya.

Dalam pelaksanaan penataan UKS, jelasnya diperlukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi.

Tujuannya, supaya bisa menyerap nilai lebih. Bahkan, untuk menuju tingkat nasional pun, pihaknya mempersiapkan semua syarat mengacu panduan dari provinsi, sehingga sebelum dinilai dan sebelum mengirim profilnya. Untuk itu sekolah harus melengkapi kekurangan untuk ditambah seperti inovasi sekolah, Trias UKS, literasi, olahraga bersama, kreativitas sekolah, dan terutama soal kebersihan. “Penambahan isi dalam daripada profil sekolah semuanya akan menjadi nilai plus dari penilaian,” ungkapnya.

Fokus pihaknya saat ini di berbagai segi, terutama harus membuat tambah lintasan atletik dan itu yang sedang

H.Nurdin

(Suara NTB/yon)

PULIHKAN PSIKOLOGI - Murid di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara saat dibawa ke Pantai Labuhan Haji dalam upaya memulihkan psikologinya setelah menyaksikan langsung aksi kriminalitas oknum wali murid terhadap gurunya.

Listrik Padam dan Gangguan Server

SMPN 1 Labuapi Wakili NTB Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) SMPN 1 Labuapi Lombok Barat (Lobar) memeroleh juara 1 terbaik tingkat Provinsi 2017 lalu dalam lomba sekolah sehat. Kini SMPN 1 Labuapi tengah melakukan proses persiapan ekstra untuk menghadapi lomba sekolah sehat tingkat nasional. Pihak sekolah pun mempersiapkan berbagai hal, antara lain profil sekolah yang dinilai dari pokok penting sebagai syarat indikator agar kompak dan giat bekerja dalam pembenahan, hal ini diupayakan agar kembali bisa terpilih menuju tingkat nasional.

Kepala SMPN 1 Labuapi H.Nurdin, M.Or., mengatakan, dalam kesiapannya mewakili Lobar dan provinsi di ajang kompetensi sekolah sehat tingkat nasional, tidak hanya di lingkungan sekolah saja yang sehat, tetapi bagaimana dari sisi SDM dan termasuk asupannya yang sehat.

Dalam hal ini, jelasnya, ada beberapa indikator-indikator yang sangat perlu diperhatikan mengapa sekolah itu bisa menjadi juara yakni melainkan adanya koordinasi TIM pembina, komunikasi, konsultasi berdasarkan keterangan yang objektif. Termasuk, pelaksanaan UKS diperlukan tatanan UKS yang optimal serta mempunyai inovasi ke depan dengan menyusun program

kepolisian memiliki bukti yang kuat untuk menangkap dan menetapkan wali murid tersebut sebagai tersangka penganiayaan atau pengeroyokan serta pengerusakan fasilitas pendidikan di SDN 4 Rarang.

Terkait dengan kriminalisasi terhadap guru honorer di SDN 4 Rarang yang disaksikan langsung murid. Pihak sekolah hingga kemarin masih berupaya untuk memulihkan psikologi murid. Selain dilakukannya trauma healing, Kamis kemarin seluruh murid mulai dari kelas III hingga kelas VI beserta guru dibawa ke Pantai Labuhan Haji dengan difasilitasi oleh Dinas Dikbud dan Dinas Perhubungan Lotim. Diharapkan, dengan beraneka cara itu psikologi murid dapat pulih kembali

dibangun sekitar 120 meter persegi. “Untuk menuju ke tingkat nasional itu harus ditambah semua item yang kurang,” ujarnya.

Langkah strategis yang dilaksanakan kata H.Nurdin, adalah mengevaluasi kembali pekerjaan yang kemarin dan menambah lagi yang menjadi tuntutan dalam panduan supaya bisa memberi nilai tambah ketika disampaikan formatnya di tingkat nasional.

Saat ini pihaknya menambah profil tentang anak-anak yang berprestasi, semua apa yang menjadi format tingkat nasional akan dipenuhi dan apa yang belum tampilkan, akan ditampilkan lagi.

Yang tidak kalah pentingnya lagi, lanjutnya, adalah soal pembagian kelas yang berprestasi dan mengumpulkan anak yang berdisiplin baik. “Dalam beberapa bulan kemudian kami akan mendata terkait siswa yang berprestasi, dan akan diberikan pembinaan khusus akademik dan non akademik siswa,” tegasnya.

Dia berharap terhadap pihak yang terkait, agar wujud nyata sekolah menjadi juara terbaik tingkat nasional nanti, diperlukan kerjasama yang integritas, karena di Lobar mempunyai instansi, ada Dinas Pendidikan, ada dari Kementerian Agama, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB dan Dinas Kesehatan. ‘‘Apabila ada sekolah yang mewakili daerah, mohon ikut disentuh dan ikut berbuat,’’ harapnya. (her)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/ron)

SIMULASI TERGANGGU - Siswa SMAN 4 Mataram menunggu listrik menyala lagi. Listrik padam pada Kamis (8/2) pagi mengakibatkan simulasi UNBK dari pemerintah pusat terpaksa tertunda. dikeluarkan semua. Memang belum ada koordinasi untuk simulasi UNBK kali ini,” kata Agung.

Namun ketika hari pelaksanaan UNBK, kata Agung biasanya akan ada kerjasama pemerintah daerah dengan PLN. Apalagi UNBK merupakan kegiatan yang sifatnya nasional.

Meski demikian, menurutnya, penundaan simulasi UNBK sangat mengganggu persiapan siswa. Siswa banyak yang mengeluh karena harus menunggu listrik menyala lagi. Oleh karena itu, Agung mengingatkan agar di tahun-tahun berikutnya harus ada kerjasama secara tertulis juga untuk simulasi. “Tahuntahun berikut harus ada kerjasama bersurat juga,” sarannya.

Sebanyak 260 siswa SMAN 4 Mataram kelas XII akan mengikuti UNBK di tahun 2018 ini. Sarana pendukung di SMAN 4 Mataram, menurut Agung masih belum lengkap, seperti masih kurangnya perangkat komputer untuk seluruh siswa yang akan UNBK. Oleh karena itu, pihak sekolah

akhirnya meminjam laptop siswa dan menggunakan ruang guru sebagai ruang komputer sementara. Selain itu pengayaan juga dilakukan pada Kamis, Jumat, dan Sabtu “Kami meminjam laptop dari siswa,” katanya.

Agung berharap pada pelaksanaan UNBK nanti tidak ada kendala listrik padam. Pemerintah diminta untuk berkoordinasi dengan PLN. Simulasi SMK Terganggu Gangguan Server Gangguan simulasi juga terjadi saat simulasi UNBK SMK pada pekan lalu. Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S. Pd., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, saat simulasi UNBK, terjadi server mati secara nasional. “Saat Simulasi dilaksanakan, server mati total secara nasional,” kata Bakir, sapaannya.

Kondisi itu cukup mengganggu pihaknya. Ia berharap agar pelaksanaan UNBK nanti tidak ada gangguan, seperti listrik padam atau bahkan virus yang menyerang komputer. Bakir mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada lima vi-

Simulasi UNBK, Gangguan Dianggap Baik Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menganggap gangguan yang terjadi saat simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai sebuah hal yang baik. Dengan begitu akan membuat pihak Dinas Dikbud dan sekolah bisa lebih waspada.

“Kalau simulasi ada gangguan, itu bagus. Yang tidak bagus kalau ketika ujian malah gangguan. Gangguan saat simulasi untuk membuat kita lebih waspada, dan tidak terlena,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/2).

Suruji menekankan, langkah antisipasi pasti sudah disiapkan pihaknya. Ia mengatakan, gubernur pasti akan bersurat ke PLN dan Telkom untuk koordinasi agar pelaksanaan UNBK tidak ada gangguan.

“Itu pastilah gubernur bersurat ke PLN, itu sudah rutin, karena itu kegiatan rutin.

Pasti kami akan bersurat. Gangguan itu membuat kita selalu waspada,” katanya.

Jadwal UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018.

Suruji menekankan, jika tidak ada kendala, maka pelaksanaan UNBK bisa 100 persen dilaksanakan di seluruh SMA/ SMK. Direncanakan pada 2018 ini akan ada bantuan 3.000 unit komputer. Jika komputer tidak bisa datang tepat waktu, maka target 100 persen UNBK di SMA/ SMK negeri dan swasta sulit tercapai, terutama pelaksanaan UNBK di sekolah swasta. Jika di SMA/SMK negeri, Suruji memastikan pelaksanaan UNBK tetap terlaksana.

Bantuan komputer sebanyak 3.000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri, terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. Berdasarkan pengalaman UNBK di tahun 2017 lalu, masih banyak SMA/SMK negeri yang meminjam laptop siswa untuk pelaksanaan UNBK. Diharapkan dengan adanya bantuan 3000 unit komputer, sekolah tidak perlu meminjam lagi. Bahkan sekolah swasta pun bisa ikut melaksanakan UNBK. (ron)

rus yang menyerang komputer di SMKN 4 Mataram, mengakibatkan program untuk UNBK hilang.

Kendala lain yang harus dihadapi SMKN 4 Mataram yaitu penataan komputer, karena saat ini tengah dilakukan pembangunan gedung, sehingga penataan komputer belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Ia juga mengawatirkan jika terjadi hujan yang deras, dikhawatirkan komputer akan terkena tempias air hujan.

Ke depan ia mengharapkan berbagai gangguan ini menjadi pembelajaran untuk pemerintah daerah. Terutama dalam mengawal sistem UNBK agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

Di SMKN 4 Mataram menurut Bakir, masih juga terkendala kekurangan komputer. Ada 361 siswa kelas XII yang akan mengikuti UNBK. Pihaknya meminjam sekitar 20 unit komputer dari orang tua siswa. Laptop dari siswa akan dikarantina di sekolah dan didiamkan di sekolah. (ron)

Harus Ada Regulasi RENCANA masuknya Perguruan Tinggi (PT) asing ke dalam negeri dikhawatirkan mengancam keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTS meminta diperlukan adanya regulasi yang dapat menguatkan keberadaan PTS. Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/2), mengatakan, rencananya dibukanya PT Asing seperti buah simalakama bagi PTS. Dengan tidak adanya PT Asing saja, perjalanan PTS saja sudah berat.

“Dengan kondisi sekarang saja, yang swasta sudah berat perjalanan karena regulasi dan standar mutu sama dengan PT negeri,” katanya.

Oleh sebab itu, menurutnya, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, yang dihadiri oleh Menristek dan Dikti, direkomendasikan agar pemerintah lebih memperhatikan PTS, baik dalam dukungan sarana dan prasarana, pemberian beasiswa bidik misi, dan berbagai hal pendukung lainnya. “Kita mendesak pemerintah untuk memperhatikan swasta,” kata Mulianah.

Belum lagi,yang menjadi sorotannya adanya regulasi yang berubahubah. Rencana pemerintah untuk penataan PTS juga dianggap masih sulit dilaksanakan. Salah satunya rencana merger PTS. “Dalam praktiknya sangat tidak mudah, apalagi dengan yayasan dan badan penyelenggara yang berbeda, di satu yayasan saja luar biasa susahnya.

Pemerintah juga harus memberikan ruang dan akses, dan jangan sampai regulasi berubah-ubah,” ujar Mulianah.

Penguatan kelembagaan dan pendukung lainnya harus dilakukan oleh pemerintah. Mulianah menekankan, penguatan kepada lembaga PTS perlu dilakukan, jika tidak, PTS diyakininya pasti kalah bersaing. Sementara itu, kehadiran PT asing tidak bisa diprotes atau dihentikan, karena merupakan bagian dari perjanjian pasar bebas dalam era globalisasi. Selain itu juga sudah diatur oleh undang-undang yang mengatur pendidikan tinggi.

Namun, PT asing tidak bisa di sembarang tempat. Artinya harus bermitra dengan PT yang sudah unggul. Sejauh ini disebutkan, sekitar lima kampus PT asing yang sudah siap untuk masuk ke dalam negeri.

Terpisah, hal senada disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., Rabu (7/2). Menurutnya PT asing yang rencana akan dibuka di Indonesia,memiliki makna dan punya aturan yang jelas.

Sehingga tidak semua PT asing itu masuk ke Indonesia, nanti itu diproritaskan minimal peringkat 200 terbaik di dunia,” katnaya.

Zulkahfi menjelaskan, harapan dari keberadaan PT asing yang memiliki kualitas itu, bisa menjadi model atau contoh yang dapat diikuti oleh Indonesia. “Ini sempat dilontarkan saat Rakerda Kopertis Wilayah VIII, PT asing yang tidak kompeten tentu tidak bisa mengembangkan di Indonesia, sehingga mereka tidak merusak sistem di Indonesia,” Baiq Mulianah ujarnya. (ron) (Suara NTB/ron)

Sekretaris IGI Cabang Lotim, Muhir S.Pd, Kamis (8/ 2), menegaskan IGI mengecam kekerasan terhadap seorang guru SD di wilayah Kecamatan Terara. Tindakan anarkis yang dilakukan terhadap guru tidak boleh dianggap persoalan sepele. “Kita dari IGI sangat menyayangkan dan mengecam tindakan seorang wali murid yang melakukan tindakan anarkis terhadap guru,” tegasnya.

Terlebih, kata Kabid Pembinaan SD pada Dinas Dikbud

Ia menegaskan, PGRI Lotim akan mengawal kasus penganiayaan terhadap guru hingga tuntas. Bahkan jika diperlukan akan menurunkan tim LKBH PGRI NTB. “PGRI Lotim akan mengawal ketat penanganan kasus ini hingga tuntas,” janjinya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK mengaku jika kasus penganiayaan guru oleh wali murid inisial TR dan YD saat ini sudah dilimpahkan ke Polres Lotim. Dalam penanganannya, pihaknya sudah memeriksa kepala sekolah, guru yang menjadi korban penganiayaan serta sejumlah saksi-saksi lainnya.

Pemeriksaan akan terus dilakukan terhadap sejumlah pihak terkait hingga pihak

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

Peluncuran Mekaki Marathon Diundur Giri Menang (Suara NTB) Peluncuran Mekaki Marathon yang awalnya direncanakan 10 Februari ini diundur hingga bulan Maret. Hal ini atas saran penyelenggara kegiatan ini demi mengantisipasi ekses Lombok Marathon yang sedikit bermasalah awal tahun ini. Pihak EO mempertimbangkan berbagai dampak Lombok Marathon bakal berimbas terhadap Mekaki Marathon.

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

“Atas saran dari EO peluncuran mekaki marathon diundur, karena persoalan Lombok Marathon masih diingat, langkah antisipasi saja,” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid kemarin.

Menurutnya, imbas molornya peluncuran ini tidak sampai berimbas terhadap jadwal acara tersebut. Sebab, kemungkinan bakal digelar tanggal 29 April. Apakah Bupati tetap ikut peluncuran dan kegiatan Mekaki Marathon nanti mengingat sudah cuti? Bupati menegaskan semua boleh ikut, termasuk dirinya selaku masyarakat meskipun berstatus sudah cuti.

Ia mengaku, jika tak ada ham-

batan bakal hadir di acara peluncuran mekaki marathon di Jakarta. Namun tentu dirinya berangkat menggnakan dana pribadi, bukan dana pemerintah.

Demikian saat kegiatan mekaki marathon nanti, pihaknya akan tetap hadir membaur dengan masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi mengatakan terkait pelaksanaan mekaki marathon pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan secara maksimal.

“Dalam konferensi pers nantinya di Jakarta akan dihadiri pula oleh beberapa artis dan actor nasional, termasuk juga tokoh nasional,” ujarnya.

acara tersebut hanya sebesar Rp 400 juta. Padahal anggaran yang dibutuhkan sendiri sebesar Rp 4 miliar.

“Bagaimana caranya? kita minta ke sponsor, kita gerilya mencari sponsor seperti tahun lalu. Dan pemerintah sendiri akan fokus di bidang keamanan, kebersihan dan juga medis. Dan kita optimis bisa maksimal. Dulu anggaran juga minim, tapi Alhamdulillah sukses,” paparnya.

Ispan juga mengatakan, dengan suksesnya gelaran pada event yang pertama itu membuat pihak sponsor percaya kepada Pemda Lobar. Anggaran minim, tapi sukses membuat event itu menjadi kegiatan yang mahal. “Ingat, kepercayaan itu mahal. Dan kejadian Lombok Marathon kemarin itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Mudahan tidak terjadi di Mekaki Marathon,” harapnya. (her)

Coaching Clinic Libatkan 200 Atlet dan 50 Pelatih

Alexis Sanchez Dijatuhi Hukuman 16 Bulan Penjara

Mataram (Suara NTB) Pihak Pengprov PBSI NTB mengatakan peserta yang akan mengikuti Coaching Clinic Djarum Badminton All Stars 2018 di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu, 9-10 Februari hari ini akan dibatasi. Pihak Djarum Foundation menjatahkan 200 atlet dan 50 pelatih untuk mengikuti kegiatan pelati-

London Alexis Sanchez diganjar hukuman penjara selama 16 bulan lantaran terbelit kasus penipuan pajak, hanya saja ia tak perlu menjalani hukuman itu karena bersedia membayar sejumlah uang beserta bunganya.

Sanchez menerima hasil keputusan pengadilan Spanyol berkaitan dengan kasus penipuan pajak ketika pemain berusia 29 tahun itu membela Barcelona. Hanya saja ia tidak perlu menghabiskan waktunya di dalam bui, sebagaimana dikutip dari laman Goal.com.

Pemain depan Manchester United dituduh menggelapkan pajak senilai 1 juta euro selama kurun 2012 dan 2013, berkaitan dengan pendapatan yang ia terima sebagaimana tertera dalam laporan pajak pribadi.

Sanchez menerima keputusan itu dan bersedia membayar sejumlah uang beserta bunganya.

Pemain berpaspor Chile itu tidak perlu menghabiskan waktu di penjara karena hukum Spanyol menyatakan hukuman kurang dari dua tahun tidak boleh dipenjarakan.

Selain Sanchez, ada sederet pemain yang pernah mengalami kasus serupa, misalnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho dan Ricardo Carvalho.

Sanchez bergabung ke Arsenal pada 2014, setelah itu ia hengkang ke kubu Old Trafford. Ia membela skuad asuhan Jose Mourinho dalam tiga pertandingan dengan menyumbang satu gol ketika Manchester United menang 2-0 ketika melawan Huddersfield Town dalam laga yang digelar pada Sabtu pekan lalu.

Manchester United kini tertinggal 13 poin di belakang Manchester City sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris. Tim asuhan Mourinho akan tampil dalam laga tandang melawan Huddersfield Town pada Sabtu pekan ini. (ant/bali post)

han pelatih dan atlet itu.

Demikian disampaikan Sekum Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB, Bahtiar Thamrin di Sekretariat KONI NTB, Kamis (8/2) kemarin. “Jumlah atlet dan pelatih yang ikut Coaching Clinic besok akan dibatasi. Atlet yang ikut dijatahkan 200 orang dan pelatih sebanyak 50 orang,” ucapnya.

Pembatasan jumlah atlet dan pelatih itu agar pelaksanaan Coaching Clinic berjalan lancar. Karena bila terlalu banyak peserta yang ikut dikhawatirkan dapat menggangu kegiatan pelatihan pelatih dan atlet badminton NTB. Meski peserta dibatasi, namun sebanyak 200 atlet dan 50 pelatih yang akan mengikuti Coaching Clinic nantinya akan diwakili masing-masing atlet/pelatih dari kabupaten/kota di NTB. Harapannya lewat Coaching Clinic nanti dapat terpilih atlet-atlet terbaik NTB untuk mengikuti pelati-

han bersama PB Djarum.

Pasalnya, pihak PB Djarum akan menjadikan kegiatan tersebut untuk mencari bibit atlet muda yang berbakat.

“Tidak menutup kemungkinan atlet NTB akan dipilih oleh pihak PB Djarum untuk dilatih menjadi atlet nasional,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Panpel Djarum Badminton All Stars, Dwi Klik Santosa, bersama Ketua Event Organizer (EO) event, Tri Ikhsan mengatakan Tantowi Ahmad dan Liliyana Natsir akan hadir. Hasil konfirmasi pihaknya pasangan ganda campuran juara dunia itu akan tiba di Mataram hari Jumat ini.

Kehadiran kedua pemain bintang di NTB itu untuk menarik minat para penggemar bulutangkis di Mataram dan sekitarnya. Maklum pihak Djarum Foundation akan melaksanakan Djarum Badminton All Stars & Coaching Clinic di GOR Turide, Mataram, Lombok, pada 9 – 10

Februari 2018.

Dijelaskannya, sesi pelatihan (coaching clinic) diadakan pada hari pertama yakni Jumat, 9 Februari 2018. Coaching clinic ini ditujukan kepada para pelatih lokal dan atletatlet muda asal Mataram dan sekitarnya. Sejumlah legenda PB Djarum akan hadir di antaranya Christian Hadinata, Lius Pongoh, Meiliana Jauhari, Sigit Budiarto, Luluk Hadianto, Alvent Yulianto, Tri Kusharjanto, Hariyanto Arbi, dan Eddy Hartono.

Lalu, di hari kedua yaitu Sabtu, 10 Februari 2018 mulai pukul 15.00 WITA akan digelar laga eksebisi di GOR Turide, Mataram yang mempertemukan bintang-bintang PB Djarum seperti Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Rehan Naufal Kusharjato/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rinov Rivaldi, dan Berry Angriawan. Menariknya, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan bertanding melawan Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (fan)

Pengurus Jajaki Nurdin untuk Pimpin IPSI NTB Mataram (Suara NTB) Meski sudah mengantongi beberapa nama, namun pengurus cabang olahraga pencak silat NTB mengaku belum memiliki figur yang pasti untuk menjadi calon ketua IPSI NTB. Saat ini mereka masih menjajaki Nurdin sebagai calon Ketua Pengprov IPSI NTB 2018-2022.

“Saat ini kita sedang menjajaki pak Nurdin untuk diminta kesiapan menjadi calon ketua IPSI NTB. Kalau beliau siap baru kita tentukan jadwal Musprov IPSI NTB,” ucap Sekum Pengprov IPSI NTB, Baharuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (8/2).

Dikatakan Baharuddin, terkait belum adanya kejelasan figur calon ketua IPSI NTB itu telah berdampak pada penundaan jadwal pelaksanaan Musprov IPSI NTB. Pasalnya, sebelum adanya figur calon ketua yang siap maju, pihaknya belum bisa menetapkan jadwal Musprov IPSI NTB. Akibatnya, pihaknya terpaksa

Alexis Sanchez (Suara NTB/ist)

Pengurus PSSI NTB Segera Dilantik

(Suara NTB/ist)

Valencia Minta MU Terus Bertarung Manchester Manchester United harus terus bertarung untuk merebut gelar juara Liga Premier sekalipun berselisih jauh 13 poin di bawah pemuncak klasemen liga Manchester City, kata bek Antonio Valencia seperti dikutip Reuters.

United berada pada urutan kedua klasemen dengan koleksi 56 poin dengan 12 pertandingan tersisa, namum Valencia menyatakan klubnya tak boleh putus asa karena belajar dari musim 20112012 musuh bebuyutan sekota MU itu bisa mengatasi defisit delapan poin hanya dari enam pertandingan terakhir.

“Kami pernah kehilangan gelar juara ketika kami saat itu unggul delapan poin, padahal pertandingan tersisa sudah sedikit sekali.

Sekarang kita memiliki pertandingan sisa yang jauh lebih banyak dan kami harus terus bertarung,” kata dia dalam laman resmi klubwww.manutd.com. “Kami harus terus melaju.”

“Yang penting adalah mendapatkan tiga poin, bermain di kandang, bermainbagus,dankamiakan membawa mentalitas ini sampai akhir musim.”

United bangkit setelah dikalahkan 0-2 oleh Tottenham Hotspur Rabu pekan lalu dengan menggebuk Huddersfield Town 2-0 on Sabtu pekan lalu.

“Kami telah menunjukkanbahwakamimemiliki kualitas dan kondisikondisi untuk bertarung sampai akhir musim,” sambung Valencia. United akan bertandang ke Newcastle United, Minggu Antonio Valencia pekan ini. (ant/bali post)

Untuk pelaksanaan kedua ini, Ispan menekankan bahwa Pemkab Lobar tidak berbicara soal jumlah peserta yang ikut lari, melainkan lebih mengarah ke kualitas dan stabilitas. Artinya, dia menginginkan agar pelaksanaan event yang kini menjadi ikon baru bagi pariwisata di Lobar itu bisa terkelola dengan baik dan bisa menjadi event pariwisata.

“Jadi acara tersebut tidak hanya dihajatkan untuk pelari, tetapi bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai spot pariwisata yang menarik sehingga impact-nya bagi yang lain seperti destinasi wisata serta mampu menarik wisatawan

untuk datang,” katanya.

Tak hanya itu, berkaca dari pengalaman event Mekaki Marathon tahun 2017 lalu, sejauh ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan Sekotong dan Lobar secara umum mengalami peningkatan. Untuk itulah, dia mengharapkan agar event Mekaki Marathon itu tidak hanya menjadi milik Pemda, tetapi bisa menjadi kegiatan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita melibatkan seluruh element termasuk masyarakat.

Bagaimana masyarakat Sekotong selalu tersenyum sehingga pelari dan juga wisatawan bisa merasa nyaman disana. Dan itu sudah terbukti pada gelaran Mekaki Marathon 2017 itu,” sambungnya.

Lalu, berapa anggaran yang disiapkan Dinas Pariwisata Lobar untuk event Mekaki Marathon 2018 ini? Ispan dengan gaya santai menjawab bahwa anggaran yang disiapkan untuk

Praya (Suara NTB) Kepengurusan PSSI NTB yang baru bakal segera dilantik, pasca digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB, November tahun 2017 lalu. Surat Keputusan (SK) soal kepengurusan Asprov PSSI NTB sendiri sudah ditandatangani Ketua Umum PSSI. Hal itu disampaikan Ketua Asprov PSSI NTB, H. M. Suhaili FT, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Desa Ubung Kecamatan Jonggat, Kamis (8/2).

“SK kepengurusan Asprov PSSI NTB sudah ada. Tinggal pelantikan pengurus saja,” terang Suhaili. Rencananya, pelantikan akan dilaksanakan Sabtu mendatang oleh Wakil Ketua Umum PSSI pusat.

Ia menjelaskan, proses penyusunan kepengurusan butuh waktu cukup lama. Sehingga sedikit menghambat pelantikan kepengurusan yang baru. Karena pihaknya tidak mau tergesa-gesa menyusun kepengurusan.

“Prinsipnya pelan, tetapi pengurus yang terbentuk nantinya adalah pengurus yang terbaik,” terangnya.

Menurutnya, dengan target mengembalikan kejayaan dunia sepakbola NTB maka dibutuhkan kepengurusan yang solid.

Mampu bekerja serta bisa mengelola dan menjalankan organiasi dengan baik. Karena akan menentukan kualitas program yang akan dijalankan nantinya.

Meski pengurus Asprov PSSI NTB yang baru belum dilantik, bukan berarti program pembinaan sepakbola mandek. Sejauh ini program pembinaan terutama ditingkat kabupaten sudah dan terus berjalan. Beberapa program berupa kejuaraan ditingkat kabupaten hingga provinsi juga sukses digelar.

Tentunya dengan keberadaan kepengurusan yang baru ini nantinya, maka diharapkan jalannya program pembinaan serta turnamen sepakbola dibawah naungan PSSI NTB bisa lebih intensif lagi. Karena salah satu pola pembinaan ialah melalui turnamen.

“Tidak akan ada artinya pembiaan, tanpa ada turnamen sebagai wahana evaluasi,” tegasnya.

Dalam KLB Asprov PSSI NTB yang digelar di D’Max Hotel Praya bulan November 2017 lalu, H. M. Suhaili, FT, yang juga Bupati Loteng, terpilih secara aklamasi. Bersama L. Pathul Bahri, S.IP., sebagai wakilnya yang merupakan Wabup Loteng.

Pasangan kepala daerah ini pun diharapkan bisa mengangkat prestasi sepakbola NTB. (kir)

harus menunda pelaksanaan Musprov IPSI NTB beberapa hari lagi sebelum ada figur calon ketua IPSI NTB yang siap mencalonkan diri. “Kami masih menunda dulu Musprov IPSI NTB, sambil menungggu kesiapan figur calon ketua IPSI NTB,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak IPSI NTB mewacanakan Musprov IPSI NTB akan di gelar awal Februari 2018. Namun karena belum adanya figur yang pasti, hal itu memaksa pihaknya harus menunda Musprov IPSI NTB. Diakui Baharuddin, saat ini terdapat tiga nama yang disebut-sebut ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua IPSI NTB. Diantaranya Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti, Nurdin dan Wakil Bupati Loteng. Namun diantara tiga figur calon ketua itu belum satu pun yang melakukan konfirmasi ke IPSI NTB. Meski belum ada konfirmasi dari tiga calon tersebut, namun Pengprov IPSI NTB akan menghubungi salah satu dari calon figur tersebut untuk dimintai kepastiannya. Saat ini pihaknya tengah menjajaki lebih dulu kariyawan PT. DMB, Nurdin untuk dimintai kesiapan mencalonkan diri jadi calon ketua IPSI NTB. (fan)

Tarung Derajat Berupaya Pulangkan Kurniawan Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat NTB telah melakukan berbagai upaya untuk memulangkan atletnya, Kurniawan ke NTB. Rencananya, pihak Pengprov Kodrat NTB akan bersurat ke Ajudan Jenderal (Ajenad) TNI/AD untuk meminta izin atlet andalan NTB itu latihan ke NTB. Sekum Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Cholish yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (8/2) kemarin mengatakan pihaknya harus bersurat ke Ajenad TNI/AD agar atlet peraih medali emas PON 2016 itu bisa diberikan izin berlatih di NTB. Maklum Kurniawan merupakan anggota TNI/AD di Kota Bandung.

“Kita diminta bersurat di Ajenad TNI/AD yang ada di Bandung untuk meminta izin Kurniawan agar dia bisa berlatih di NTB. Kalo bisa sekaligus minta Kurniawan pindah tugas di NTB,” ucapnya.

Dikatakan Dedy, alasan pihaknya mengajukan surat izin kepada pihak Ajenad TNI/AD Bandung, karena Kurniawan sedang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov ) NTB, bulan November 2018. Selain itu Kurniawan juga akan dipersiapkan mewakili NTB mengikuti PON di Papua tahun 2020.

Untuk menghadapi event regional NTB dan multi event nasional itu, Kurniawan harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Dalam hal ini Kurniawan harus menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) di NTB. Oleh karena itu, selama mengikuti program Pelatda Mayung 2018, Kurniawan yang merupakan atlet asal Sumbawa itu harus menjalani latihan di NTB. Dengan begitu persiapan Kurniawan menghadapi dua event besar itu akan

(Suara NTB/dok)

Kurniawan jauh lebih siap.

Bila Kurniawan tidak berlatih di NTB, pihak pengurus olahraga tarung derajat NTB mengaku tidak berani menjamin atlet andalan NTB itu bisa sumbang medali emas di PON XX di Papua tahun 2020. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 9 Februari 2018

Halaman 12

Polisi Sebut Narkoba yang Beredar di Lotim Masuk dari Gili Trawangan (Suara NTB/ron)

SULIT DIJUAL - Suasana hotel di SMKN 4 Mataram, Kamis (8/2). Keberadaan hotel ini masih sulit dijual ke masyarakat, karena ada sejumlah kekurangan.

Sarana Penunjang Belum Maksimal

Hotel di SMK Masih Sulit Bisa Dijual ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk mengaktifkan hotel yang ada di SMK agar bisa dijual ke masyarakat masih sulit dilakukan. Dikarenakan sarana penunjang hotel masih belum maksimal.

Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/2) mengaku diperintahkan untuk menghidupkan kembali hotel yang ada di SMKN 4 Mataram. Namun, ia menekankan, jika dilihat realitasnya, hotel di sekolahnya belum bisa dijual.

“Kendalanya, beberapa hal berkaitan dengan faktor sarana penunjang ruangan masih belum maksimal,” ujar Bakir, sapaannya.

Hotel yang ada di SMKN 4 Mataram merupakan bantuan block grant. Menurutnya jika sudah bisa dipakai akan dilakukan servis. Anggaran untuk servis hotel sudah dianggarkan di dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKN 4 Mataram.

Bakir menjelaskan, jika hotel di SMKN 4 Mataram digunakan untuk praktik front office atau house keeping bisa digunakan. Namun jika untuk dijual ke konsumen masih belum bisa. Beberapa hal yang masih menjadi kekurangan antara lain, pagar pembatas, area parkir yang belum baik, dan kondisi lingkungan sekolah. “Selain hotel lingkungan juga diperhatikan, pagar, area parkir, kalau untuk siap dijual ini baru 45 persen,” ujarnya.

Terkait rencana hotel di SMK yang akan dikemas dengan baik, Bakir mengaku sangat mendukung rencana itu. Menurutnya, keberadaan hotel di SMK menjadi salah satu indikator bahwa SMK bisa berguna bagi masyarakat.

“Itu sebagai sarana juga memberi nilai lebih sekolahsekolah, selain ada kaitannya dengan finansial,” katanya.

Ia menambahkan, target SMKN 4 Mataram menjadi pusat Diklat Kepariwisataan yang berbudaya kerja dan berakhlak mulia. Untuk mengarah ke sana, harus memiliki standar minimal, siswa berbudaya kerja, serta karakater berakhlak mulia. “Itu ditargetkan pada 2021. Tapi mulai tahun ini sudah dilakukan,” katanya. (ron)

Selong (Suara NTB) NTB merupakan salah satu daerah empuk bagi para pelaku pengedar narkoba. Untuk itu, peredaran barang haram berupa narkoba ke NTB pada umumnya dan Pulau Lombok pada khususnya menjadi perhatian semua pihak untuk diberantas. Masuknya narkoba ke NTB, salah satu pintu masuknya yakni Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dari wilayah Gili Trawangan kemudian disebarkan ke wilayah-wilayah yang ada di Pulau Lombok, tidak terkecuali Lombok Timur (Lotim),’’ ungkap Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, Kamis (8/2).

Menurutnya, penyelundupan

dan peredaran barang haram berupa narkoba ke NTB dari wilayah Gili Trawangan didapat dari hasil keterangan yang dikorek dari para pelaku narkoba yang ditangkap Satnarkoba Polres Lotim. Di mana barang haram berupa narkoba biasanya didapat dari rekan mereka

dan sindikat-sindikat narkoba yang ada di Gili Trawangan.

Tidak hanya itu, dari semua tersangka peredaran narkoba di Lotim yang ditangkap oleh satuannya, barang tersebut rata-rata didapatkan dari Kota Mataram dan Gili Trawangan.

Terkait pemberantasan pere-

daran narkoba di NTB pada umumnya, Kapolres menjelaskan Polda NTB sudah dan terus berupaya melakukan pemberantasan terhadap pintu-pintu masuk dari barang haram. “Barang ini (narkoba,red) merupakan barang yang sangat dijaga kerahasiaannya dari masyarakat apalagi oleh polisi. Mereka dengan rapi dalam memperjualbelikan barang ini,” jelasnya.

Selain dilakukan pengungkapan kasus secara terus menerus, disebutkan pula jika aparat kepolisian terus berupaya untuk melakukan sosial-

Hadapi UNBK, SMPN 8 Mataram Matangkan Persiapan Mataram (Suara NTB) Demi kesuksesan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini, seluruh jajaran di SMPN 8 Mataram sudah mulai menggelar pemantapan dan persiapan.

Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka mengatakan, persiapan UNBK di sekolah yang dipimpinnya sudah mulai dilakukan. Jenis persiapan yang dijalankan disebutnya berupa pemantapan persiapan dan kesiapan di internal.

Di antaranya seperti sudah mulai digelarnya pelajaran tambahan setiap sore. Ini dilakukan dimulai dari Senin sampai Kamis untuk siswa. “Kita sudah mulai gencar persiapkan pemantapan UNBK tahun ini,” katanya menjelaskan.

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR2110HU NOKA/NOIAIN : MH1JFH112FK344882/ JFH1E-1343934 AN. EROS ROSITA HILANG DISEKITAR MENINTING LOBAR HILANG STNK R2 HONDA DR2204CU NOKA/NOSIN : NH1JFZ114HK681966/ JFZ1E-1691072 AN. MUSTIANAH HILANG DISEKITAR JL. ADI SUCIPTO KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Selain digelarnya pelajaran tambahan atau pengayaan, pihaknya juga menyiasatinya dengan membuat beberapa program demi menyukseskan pelaksanaan UNBK tersebut.

Beberapa program yang dimaksud adalah, seperti membuat program kelompok belajar pada siswa kelas IX. Kemudian dibuatnya sistem belajar dengan cara bertukar kelas.

Semua ini dilakukan, demi menghadirkan semangat dan menghilangkan rasa jenuh siswa. Bahkan, belum lama ini pihaknya juga mengadakan pembinaan khusus. Semua kegiatan ini diharapkan bisa dilanjutkan di rumah oleh siswa.

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR P R A T A M A MATARAM.HUB:081349684919 DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

Pada pembinaan khusus itu sambungnya, siswa kelas IX yang banyaknya 284 itu dipecah menjadi beberapa kelompok belajar. Tujuannya, supaya semua siswa mampu mendiskusikan beberapa ma-

teri dan hasil pengayaan yang diikuti di rumahnya masingmasing. “Kita bina dengan sungguh-sungguh dengan harapan saat siswa berada di luar sekolah, semuanya tetap belajar,” tambahnya. (dys)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

isasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pemuda dan pelajar. Sehingga, masyarakat dan generasi muda yang rawan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba dapat terjaga dengan dibentengi pengetahuan dari bahaya mengkonsumsi dan penyalahgunaan barang haram tersebut. (yon)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 9 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 9 Februari 2018

Halaman 14

Peresmian Monumen Juang dan GPM Lotim

Bupati : Dari Dulu Sudah Ada Heroisme di Lotim BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan meresmikan Monumen Juang dan Gedung Pemuda dan Mahasiswa (GPM) Lombok Timur, Kamis (8/2) kemarin. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan langsung Bupati didampingi Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mantan Bupati Lotim, H. Abdul Kadir yang juga Ketua Legiun Veteran RI Provinsi NTB dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Prosesi peresmian Monumen Juang dan GPM ini disaksikan pula oleh ribuan undangan dan 101 Kepala Desa yang dilantik secara serentak. Dalam sambutannya, Bupati Ali Dachlan mengemukakan bangunan yang berada di dekat Masjid Agung Al Mujahidin Selong itu sudah lama ingin dibangun. Dia menuturkan, dahulu tempat dibangunnya monumen tersebut telah terjadi pertempuran dahsyat melawan penjajah kolonial Belanda.

Para pejuang banyak yang berguguran yang dimakamkan di Makam Pahlawan Selong. Dulu makam para pahlawan itu katanya ada di Taman Bahagia, kemudian dipindah pada tahun 1965 ke Makam Pahlawan di Selong.

Bupati meminta semua orang untuk mengenang jasa para pahlawan. Dalam tulisannya yang dimuat dalam prasasti, bupati berpesan kenang-kenanglah jasa para pahla-

wan untuk mendorong semangat cinta tanah air. Kata bupati, pertempuran pada malam hari tanggal 7 Juni 1946 yakni penyerangan markas NICA yang di Selong ini cukup besar . Tiga orang pejuang laskar rakyat yang gugur, Sayid Saleh, H. Moh. Faisal dan Abdullah. Mereka adalah pejuang yang telah mengorbankan jiwa raganya mengusir penjajah dari Gumi Selaparang guna mempertahankan kemerdekaan.

Bupati berharap, hendaknya peristiwa sejarah heroik para pejuang dari Lotim ini diingat terus oleh generasi muda agar jangan kehilangan arah. Heroisme masyarakat Lombok Timur tidak saja di Selong.

Pada tanggal 7 November 1907 di Limbungan Prigi, tempat kampung adat Limbungan saat ini, pernah pula terjadi pertempuran yang sangat besar. Sebanyak 60 orang pejuang dari Gumi Sasak Lombok Timur ini ditembak mati. Dua orang tentara Belanda tewas saat pertempuran.

Peristiwa sejarah itu katanya, menunjukkan keberanian dari para pejuang dari Lombok Timur. ‘’Ini tandanya dari dulu heroisme ada di Lotim,’’ ungkap Ali Dachlan menuturkan. Sebagai wujud mengenang perjuangan para pejuang, apel-apel mengenang jasa kepahlawanan ini dulu digelar di Selong. Belum dilakukan di Mataram. Orang Mataram yang justru datang ke Selong.

Keberadaan Monumen Juang

Bupati Lotim menggunting pita tanda diresmikannya Monumen Juang dan Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim. bisa mengingatkan para generasi penerus untuk tetap mengingat sejarah. Kalimat bijak, bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya bukanlah

klise semata. Akan tetapi bisa didaur ulang untuk menyemangati semangat patriotisme dan kepahlawanan. Dan, GPM selanjutnya diminta bupati agar bisa dimanfaat-

kan dengan sebaik-baiknya.

Usai acara berlangsung, Monumen Juang ini dijadikan tempat berswa foto para warga bersama dengan kades-kades yang dilantik se-

cara bergantian. Tidak saja di bawah, Monumen Juang dengan ciri khas bambu runcing ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk mengabadikan gambarnya. (rus/*)

Bupati Lotim, Moch Ali Bin Dachlan bersama Ketua Legiun Veteran NTB yang juga mantan Bupati Lotim, H.Abdul Kadir.

Bupati Lotim, Wakil Bupati Lotim, mantan Bupati Lotim dan Forkominda foto bersama didepan Monumen Juang.

(Suara NTB/Humas dan Protokol Setdakab Lotim)

Gedung Juang.

Prasasti berisi peran singkat yang menempel di Monumen Juang yang ditulis Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan.

101 Kades Baru Dilantik

Pesan Bupati Ali Dachlan untuk Para Kades Selong (Suara NTB)Kamis (8/2) kemarin, sebanyak 101 Kepala Desa (Kades) terpilih

dilantik secara resmi. Pengambilan sumpah jabatan dan dilangsungkan dengan penyematan tan-

tilah setelah menjadi kepala desa.

Setelah Pilkades selesai, dan para kepala desa resmi dilantik tidak boleh menganggap orang-orang yang tidak memilihnya itu sebagai musuh. Semua orang adalah saudara. Amaq Asrul ini menuturkan, pada tahun 1998 lalu ia menncalonkan diri sebagai Bupati Lotim. Kalah satu suara saja dari H. Sahdan. Kalah satu suara saja bukan kemudian disikapi dengan cara demonstrasi.

Tahun 1999, Ali BD ini kemudian ikut suksesi di Kota Mataram. Pun ia kalah tipis dari H. M. Ruslan. Kekalahan juga dialaminya saat maju untuk Bupati Lotim pada Pilkada 2008 pun tidak disikapi dengan demo.

Tahun 2013, lanjutnya, Ali BD mencalonkan diri lagi menjadi Bupati dan menang tapi banyak yang mendemo.

Meskipun didemo, Ali BD mengaku tidak mendendam. Semua yang mendemonya itu telah dimaafkan. “Saya tidak boleh bal-

Prosesi pengambilan sumpah jabatan 101 kepala desa yang dilakukan Wakil Bupati H. Haerul Warisin.

Penyematan tanda kepangkatan yang dilakukan Wakil Bupati Lotim kepada para kepala desa yang dilantik.

da kepangkatan dilakukan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin.

Ribuan warga tumpah ruah di halaman gedung Pemuda dan Mahasiswa (GPM) dan Monumen juang.

Para kades yang dilantik adalah mereka yang telah terpilih pada gelaran Pilkades serenyak 2017 lalu.

Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dalam sambutannya mengingatk a n para Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan Kepala D e s a untuk mencamkan sumpah jabatan yang telah dibacanya. Pesannya, hati-ha-

as dendam,” katanya. Menurutnya, negara ini bukanlah perusahaan miliknya yang harus disikapi semua kekalahan dalam suksesi kepemimpinan dengan cara demonstrasi dan kemarahan.

Termasuklah para kepala desa kata Bupati Ali Dachlan jangan menanamkan kebencian dan dendam. “Anda picik dan kecil kalau sampai balas dendam kepada yang tidak memilih anda,” tegasnya.

Dituturkan, sejumlah perangkat desa beberapa waktu lalu mendatangi Bupati Lotim mengkhawatirkan dirinya dipecat oleh para kepala desa baru terpilih. Para perangkat desa meski bertentangan dengan kades diminta Bupati tidak kemudian dihukum. Tidak boleh menghukum orang karena alasan beda pendapat.

Dilakukan Bupati Ali BD saat resmi menjadi Bupati tidak kemudian membuang para pejabat yang dulu bertentangan dengan dirinya. Meskipun orang banyak mendesaknya. Ia tetap memakai

pejabat yang tidak memilihnya.

Hal serupa dilakukan saat dua orang pembantu rektornya sendiri di Universitas Gunung Rinjani (UGR) yang tidak dipecat meskipun menjadi timses orang lain. Bagi Ali Dachlan, urusan kampus beda dengan politik. Kampus tempat pengembangan ilmu pengetahuan.

Apa yang telah dilakukan Bupati Lotim dalam memimpin ini diharapkan bisa ditiru desadesa. Ia terangkan, desa adalah gambaran indonesia. Negara ini bisa dilihat di desa. Terjadi pecat memecat demikian pula gambaran negara.

Kepala Desa sebagai pemimpin di desa harus bertekad membangun desa. Menjadi kepala desa diminta juga tetap menjaga netralitasnya di desa. Apalagi di tengah situasi menjelang Pilkada serentak. Kades diminta tidak diseret kesana kemari.

Pemilihan hanyalah pristiwa rutin saja. (rus/*)

Para kepala desa yang dilantik serentak periode 2018-2024.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 9 Februari 2018

NTB Didorong Bangun Perpustakaan Manuskrip Keagamaan Islam Mataram (Suara NTB) Komisi X DPR RI mendorong agar Provinsi NTB membangun perpustakaan manuskrip keagamaan Islam. Itu sejalan dengan konsep pengembangan wisata halal yang kini tengah dikembangkan pemerintah daerah.

Anggota DPR RI Komisi X Venna Melinda mendorong agar NTB segera memiliki sebuah perpustakaan manuskrip keagamaan Islam. Menurutnya, NTB yang kini sudah punya brand wisata halal, perlu membangun perpustakaan manuskrip keagamaan agar tujuan wisata halal tidak saja ke pantai, namun juga bisa ke koleksi manuskrip keagamaan Islam.

Lebih jauh dikatakan Vena Melinda, ada banyak contoh pembangunan manuskrip keagamaan Islam yang dapat dijadikan contoh. Seperti di Mesir, Afrika, dan Turki. Mereka memiliki perpuatakaan manuskrip keagamaan Islam yang merupakan bagian kekayaan lokal masyarakat setempat. Melihat hal itu, NTB kata dia punya potensi besar memiliki sebuah perpustakaan manuskrip keagamaan Islam tersebut terlebih banyak ulama lahir di NTB ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengaku, kekayaan literasi di Indonesia luar biasa.

Baik itu perjuangan masyarakat NTB di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti Imam Abdullah Qadi Abdus Salam.

Salah seorang Imam yang membangun masjid pertama di Afrika Selatan pada tahun 1794.

Bangsa Indonesia harus bangga karena masjid ini dibangun oleh orang Indonesia yang bernama Imam Abdullah Kadi Abdus Salaam, atau yang lebih terkenal dengan julukkan tuan guru. Saat ini manuskripnya sedang dijajaki. Dia pun mengajak agar masyarakat Indonesia lebih mengenal tokoh dan figur sejarah masa lalu melalui manuskrip yang terkumpul. “Jadi kekayaan kita luar biasa, namun cuma bagaimana merawatnya,” tuturnya.

Menurutnya, untuk mengumpulkan manuskrip dan membangun sebuah perpustakaan ini harus didiskusikan dengan pihak terkait. Tidak hanya pemerintah pusat atau provinsi saja. Kemudian tidak hanya lintas sektoral saja. Ia menyebutkan, minat baca bisa saja muncul dari taman belajar masyarakat (TBM), sementara yang memproduksi TBM Kemendikbud. (dys)

Jadi Pertimbangan OJK Tetapkan Calon Direksi PT. Bank BPR NTB Dari Hal. 1 Kedua tersangka diharapkan fokus menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalani.

“Saya kira OJK pasti akan mempertimbangkan mereka.

Walaupun tim mengajukan dia (calon direksi), tapi kan prosesnya di OJK,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati NTB akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Ada dua tersangka yang diumumkan, yakni Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif Rp 1,1 miliar.

Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB Senin (5/2) lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan

pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016.

Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/02/ 2018 untuk tersangka Mtw. Sedangkan untuk tersangka Ikh penetapannya sesuai surat Kajati nomor B01/P:/ RD/02/2018.

Dua orang ini disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. (nas)

Halaman 15

Kekerasan di Sekolah

Disinyalir Disebabkan Pendidikan Karakter Lemah Mataram (Suara NTB) Kekerasan yang terjadi di sekolah disinyalir disebabkan pendidikan karakter yang berkaitan dengan konten moral dan etika yang masih lemah. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa gempuran nilai negatif dari media sosial dan internet.

Pengamat sosial dari Universitas Mataram (Unram) Dwi Setiawan Chaniago, S.Sos, M.A., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/2) mengatakan, degradasi moral terjadi pada sejumlah kasus kekerasan yang belakangan ini semakin sering terjadi. “Sebenarnya itu semacam output (hasil) yang kita rasakan saat ini, ketika inputnya, proses pembelajarannya, juga konten-konten moral dan etika yang dewasa ini semakin menipis, pendidikan karakater yang

sifatnya membangun etika itu kurang,” katanya.

Menurutnya, dalam kondisi input pendidikan karakter yang masih lemah, dari faktor eksternal juga cukup mengganggu, seperti gempuran nilai negatif yang justru sangat banyak. Antara lain dari sosial media dan internet, yang saat ini masyarakat dicecoki berbagai hal seperti itu. Jika ada kejadian viral kekerasan terhadap guru, anak-anak bukan melihat hal negatif dari melawan guru, bahwa mela-

wan guru merupakan tindakan tidak baik. “Tetapi yang dilihat malah viralnya itu,” ujar Dwi. Dosen di Program Studi Sosiologi Unram ini mengatakan, karena itu terjadilah perilaku penyimpangan imitatif, atau penyimpangan yang dilakukan dan terjadi ketika seorang anak melihat penyimpangan terjadi di internet. “Jadi bukan substansi baik buruknya yang dilihat, tapi keberanian agar bisa viral, itu yang ditiru. Itu kan sering kita lihat di internet,

Di mana hasil penyelidikan tidak ada temuan virus OPT, akan dimasukkan dalam gelar perkara.

Semua pihak akan diundang untuk mendengar dan didengar pendapatnya dalam gelar perkara itu. Wahyudi menyebut sejumlah pihak yang akan diundang itu seperti Balai Benih, rekanan yang mendistribusikan bibit bawang ke Sembalun, Balai Karantina Tumbuhan, serta kelompok tani penerima bantuan. ‘’Nanti kita undang semua pihak yang terkait dalam proses (penyelidikan) ini akan kita undang semua. Kita jelaskan, seperti ini hasil penyelidikannya,’’ kata Wahyudi.

Bagaimana dengan proses masuknya bibit bawang dengan label bibit konsumsi?

Konteks ini juga menjadi bah-

an penyelidikan pihaknya, sehingga beberapa waktu lalu Balai Karantina diperiksa sebagai saksi.

Wahyudi tidak ingin menyimpulkan terkait hasil pemeriksaan tersebut, karena akan ditentukan dalam gelar perkara. ‘’Kalau nanti dalam perkembangannya ada fakta (pidana) lain, kita proses tentu saja. Tapi nanti kita lihat saat gelar perkara. Kalau ada masukan masukan, kita akan lihat,’’ tandasnya.

Pengganti AKBP Boyke Karel Watimena, SIK ini menegaskan, pihaknya ingin kasus ini segera dituntaskan jika memang tidak cukup bukti. Namun jika dalam perjalanan ada bukti baru ditemukan maka akan dilanjutkan penyelidikannya. (ars)

Ruspan: Mari Bersama Membangun Desa Tirtanadi Dari Hal. 1 Kemudian optimalisasi pembinaan pemberdayaan masyarakat yang mencakup semua lini. Pemerataan pendidikan agama dan umum dan terpenuhinya layanan kesehatan dasar.

Sebuah langkah strategis dipersiapkan, antara lain memperluas jaringan sumber pendanaan. Memprioritaskan pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Efisiensi anggaran dengan terus bersama menggerakkan potensi masyarakat melalui gerakan gotong royong.

Dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat akan diwujudkan dengan melakukan terus pendampingan dan pelatihan- pelatihan keterampilan, pengembangan jaringan pemberdayaan dan melakukan optimalisasi peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Tidak kalah penting yang akan dilakukan adalah menggemakan gerakan magrib mengaji. Kemudian pelatihan dan pendampingan studi lanjutan. Mendukung kegiatan lomba-lomba per-

ayaan keagamaan dan perayaan nasional. Menuntaskan persoalan buta aksara, mengembangkan Perpustakaan Desa dan menambah jumlah insentif guru ngaji dan marbot.

Masalah kesehatan kata Ruspan juga menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian serius. Seperti masih masalah kematian ibu anak. Persoalan kesehatan keluarga menjadi hal yang harus menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi. Lebih teknis coba dilakukan antara lain, memperkuat kegiatan posyandu, menjaga kebersihan lingkugan, penyediaan tempat pelayanan kesehatan (PUSDES).

Selanjutnya disampaikan Ruspan, ucapan terima kasihnya yang mendalam kepada seluruh masyarakat Desa Tirtana di atas dukungan dan kebersamaan yang selama ini terbangun. Harapannya kebersamaan tetap terjalin dengan baik. Dengan demikian Tirtanadi ke depan bisa menjadi desa yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (rus/*)

baik. Karena ukuran nilai negatif saat ini sangat banyak, sangat masif, dan sangat mudah diakses oleh anak dari berbagai sumber, salah satunya dari handphone.

Selain itu, Dwi menambahkan, kenyataannya kerap ditemukan kondisi saling melempar peran. Di rumah tangga, orang tua kerap mengatakan seharusnya guru yang mengingatkan siswa. Menurutnya, harus diiingat oleh orang tua siswa, bahwa pendidikan bukan substitusi peran. “Namun melengkapi peran. Bahwa pendidikan bukan substitusi peran tapi melengkapi peran, apa yang tidak didapat di rumah didapatkan di sekolah. Harus ada kolaborasi antara orang tua dan guru,” katanya. (ron)

Wagub Tinggalkan Pendopo Selama Cuti Kampanye Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si mengatakan, akan meninggalkan rumah dinas atau pendopo mulai 15 Februari mendatang.

Ia harus meninggalkan pendopo sampai 23 Juni, lantaran maju dalam Pilkada NTB 2018.

Akibat tak punya rumah pribadi di Mataram, orang nomor dua di NTB ini akan ngekos atau menumpang sementara di ru-

mah anaknya. ‘’Cuti mulai tanggal 15 Februari. Makanya segera pindah dari pendopo. Kita nomaden sekarang. Jadi berpindah-pindah,” ujar Wagub dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (8/2) siang.

Selama cuti, semua fasilitas yang melekat kepadanya tidak boleh digunakan. Namun, Wagub tetap menerima gaji.

Selama cuti, Wagub tidak lagi melaksanakan tugas-tugas pe-

merintahan dan pembangunan.

Wagub menceritakan tadinya dia mau ngekos lantaran tak memiliki rumah pribadi di Mataram. Namun, karena ada kamar yang belum selesai diperbaiki di rumah anaknya, akhirnya itu yang diperbaiki.

Wagub menyebutkan, sebenarnya dirinya sudah menyiapkan biaya sewa rumah sekitar Rp 40 juta. “Tadinya mau ngekos. Tetapi anak saya bi-

lang. Kebetulan saya punya kamar belum selesai. Jadi bapak tempati kamar yang belum selesai itu dengan syarat direnovasi,” tuturnya.

Uang sewa rumah yang telah disiapkan tersebut kemudian diberikan kepada anaknya untuk memperbaiki kamar yang akan ditempati selama cuti kampanye. Meskipun menumpang di rumah anaknya, Wagub berseloroh dia sebenarnya ngekos.

Dalam Pilkada NTB 2018, Amin berpasangan dengan Bupati Lombok Tengah, H.M. Suhaili FT. Ia menjadi Calon Wakil Gubernur mendampingi Suhaili yang diusung Partai Golkar, Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada Pilkada 2013 lalu, Amin mendampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang terpilih sebagai gubernur untuk periode kedua. (nas)

Dispar KLU Benahi Fasilitas Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wistawan.

Salah satunya dengan melenglapi dan membenahi des-

tinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

“Tetap ada pembenahan, kita lakukan secara bertahap,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Bratayasa.

Ia mengatakan bahwa ini

merupakan suatu keharusan dari pemda untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Disisi lain, ia tetap berharap masyarakat dapat terus membantu dal menjaga fasilitas destinasi yang sudah ada.

Negatif Virus OPT Dari Hal. 1

anak malah senang ketika direkam temannya karena berani melawan,” kata Dwi. Menurutnya, diperlukan perbaikan input, kurikulum harus ada perbaikan karakter, baik secara struktural dimasukan ke kurikulum atau secara informal sebagai kurikulum terselubung. Yang tidak tampak, tapi diaktualiasikan oleh guru-gurunya.

“Artinya guru juga harus adaptif melihat kondisi di luar, sehingga guru bisa menjadi filter. Siswa ini canggihcainggih, guru sebenarnya harus bisa mengimbangi. Agar bisa menagarahkan bahwa itu tidak baik,” sarannya.

Dwi menekankan, kapasitas adaptif seorang guru dalam mendidik anak harus

Diketahui bahwa saat ini Pemda KLU memang tengah fokus dalam menata destinasi wisatanya. Tidak saja di kawasan tiga gili, namun juga di kawasan destinasi wisata yang lain. Apalagi saat ini sudah semakin banyak destinasi wisata baru di KLU. “Perkembangan destinasi wisata saat ini semakin bagus. Masyarakat mulai sadar bawha mereka berada di lingkar destinasi wisata,” ujarnya.

Meski bertahap, ia berharap pembenahan fasilitas destinasi ini dapat memberikan kemudahan kepada wistawan. Ini juga sebagai bentuk

komitmen Pemda dalam merawat fasilitas yang sudah ada dan membangun fasilitas baru yanymg diperlukan. “ Sejauh ini perkembangan destinasi wisata baru cukup bagus. Tentu saja Dispar sangat mendukung,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya pariwisata di KLU visa terus semakin baik. Ia juga berharap kunjungan wisatawan terus meningkat. Baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga fasilitas yang sudah ada. Selain itu, perawatan terhadap fasilitasfasilitas itu juga dianggap sangat penting. (lin)

NTB Tolak Impor Jagung Dari Hal. 1

(Suara NTB/lin)

DIBENAHI - Keindahan Trawangan yang menjadi salah satu destinasi yang dibenahi untuk membuat wisatawan merasa nyaman.

Dihadang Masuk KLU Dari Hal. 1 Dengan menghidupkan BUMDes Mart, kata Najmul maka aktor ekonomi adalah masyarakat KLU itu sendiri.

Ia melihat, keberadaan retailretail modern memang dapat mengubah perputaran ekonomi. Namun, tidak banyak mengubah aktor ekonomi.

Jika retail modern masuk ke KLU, ia khawatir keberadaan toko-toko modern tersebut justru akan menghilangkan peran masyarakat.

Namun, dengan menghidupkan BUMDes Mart, ia yakin akan terjadi perputaran

ekonomi di desa.

Pasalnya, semua produkproduk lokal masyarakat akan ditampung di BUMDes Mart. Untuk saat ini, baru enam desa yang dilakukan uji coba pembangunan BUMDes Mart. Rencananya, seluruh desa di KLU akan dibangun BUMDes Mart.

“Selain itu, BUMDes ini ada juga unit simpan pinjamnya. Ini kita mendekatkan akses masyarakat kepada lembaga keuangan yang non bank.

Karena di bank tentunya harus punya agunan dan lainnya.

Sehingga, melalui unit simpan pinjam di BUMDes ini, itu

akan lebih kita sederhanakan,’’ ucapnya.

Ia menyebut keberadaan unit simpan pinjam di BUMDes ini akan membantu masyarakat yang selama ini meminjam uang di bank subuh. Dimana, jika meminjam di bank subuh, hari ini minjam maka besok sudah mulai menyetor cicilan.

“Tapi kalau minjam di BUMDes, hari ini dia meminjam, kita biarkan berkembang usahanya sebulan lagi baru menyetor. Ini pola yang dibangun untuk menguatkan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (nas)

Pada 2015 lalu, NTB telah mengekspor jagung dari Pelabuhan Badas Sumbawa sebanyak 134 ribu ton. Ekspor jagung hasil produksi petani di Bima, Dompu dan Sumbawa itu dilepas langsung Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Wagub mengatakan, strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan produksi jagung di NTB cukup bagus. Begitu juga harganya juga sudah ada Harga Pokok Pembelian Pemerintah (HPP).

Jika pemerintah melakukan impor jagung, maka pasti akan berpengaruh terhadap petani di daerah ini. Dengan adanya impor, bisa saja harga jagung akan rendah.

“Apa pertimbangannya pemerintah pusat, produksi kita terus naik dan melimpah, tapi masih ada impor? Kita juga heran. Ini jelas akan mempengaruhi harga, merugikan petani,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengata-

kan pemerintah pusat perlu menghitung jumlah produksi jagung dalam negeri sebelum melakukan impor. Pemerintah pusat perlu melihat produksi jagung dari daerah-daerah yang menjadi sentra jagung di Indonesia. Pasalnya, jika melakukan impor sebelum menghitung jumlah produksi dalam negeri, maka akan berpengaruh terhadap harga jagung di dalam negeri yang bisa saja turun.

Pada 2017 lalu, pengembangan jagung seluas 400.000 hektare di NTB. Dikembangkan di lahan sawah seluas 215.553 hektare dan lahan bukan sawah seluas 185.000 hektare difokuskan di Pulau Sumbawa.

Penambahan lahan jagung di Pulau Sumbawa tersebut berdasarkan asumsi bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi lahan bukan sawah yang cukup luas bila dibandingkan dengan Pulau Lombok. Yang terdistribusi di 5 Kabupaten/ Kota di Pulau Sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Jumlah produksi jagung NTB pada 2017 lalu lebih dari 2 juta ton. (nas)

KLU Antisipasi Broker Tanah di Proyek Global Hub Kayangan Dari Hal. 1 Dengan adanya Global Hub Kayangan, Najmul mengatakan pengaruhnya akan cukup besar bagi ekonomi NTB dan KLU secara khusus. Karena akan lebih banyak orang yang datang, maka akan membangun sirkulasi ekonomi yang lebih kuat. Sektor-sektor penunjang seperti perdagangan, pertanian dan jasa pasti

akan meningkat. ‘’Sekarang pun kami sedang menyiapkan dari sisi pertanian itu kami bekerjasama dengan New Zealand University. Untuk mendidik para petani kami 1.000 orang menjadi petani hortikultura. Karena itu pasti akan menjadi kebutuhan utama, sayur dan sebagainya,” ucapnya.

Terkait dengan revisi RTRW KLU, bupati menyata-

kan sedang dalam proses.

Meskipun revisi RTRW masih dalam proses, tetapi Pemda sudah boleh mengeluarkan izin lokasi kepada investor yang berinvestasi di Global Hub Kayangan. ‘’Nanti revisi RTRW mengacu kepada rekomendasi pemanfaatan ruang itu,’’ jelasnya.

Untuk mengelola proyek Global Hub Kayangan, telah dibentuk PT. Bandar Kayan-

gan Internasional. Mereka memiliki hak penuh secara nasional dalam mengelola pembangunan Kota Baru Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah no. 13/2017.

Perencanaan peruntukan kota baru Bandar Kayangan antara lain pelabuhan berkelas internasional, kilang minyak, kawasan berikat, ka-

wasan industri, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.

Kawasan Kota Baru Bandar Kayangan mencakup lebih dari 7.000 hektare di KLU. Global Hub Kayangan akan memiliki pelabuhan yang dilewati di jalur laut II kepulauan nusantara. Menurut UNCTAD pada tahun 2009, jalur tol laut Selat Lombok, dapat menampung Extra Large Ships dengan panjang 397 meter. (nas)

Suhaili Prediksi Ahyar, Zul dan Ali BD Bakal Bersaing Dari Hal. 1 ‘’Kalau saya bersama H.Moh. Amin, bisa dikatakan peserta papan bawah. Mungkin hanya jadi penggembira pada Pilkada NTB kali ini,’’ ujarnya.

Ia pun mengaku sudah sangat bersyukur lolos sebagai pasangan calon kepala daerah.

Dan, bisa menjadi orang Lombok Tengah (Loteng) pertama yang menjadi calon Gubernur NTB. Sehingga dirinya mengaku

menanggung beban cukup berat.

Karena mewakili masyarakat Loteng di Pilkada NTB kali ini.

Meski bukan jadi unggulan, bukan berarti pihaknya pesimis. Menurutnya, persaingan bakal berlangsung ketat.

Mengingat, para calon kepala daerah di Pilkada NTB tahun ini merupakan putra dan putri terbaik NTB serta memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memimpin NTB. ‘’Siapa yang bisa meragukan

kualitas dan kemampaun H. Ahyar Abduh, Dr. Zulkieflimasyah dan Ali BD. Mereka adalah figur-figur dengan kualitas kepemimpinan yang tidak bisa dianggap remeh,’’ ujarnya.

Lihat saja bagaimana H. Ahyar Abduh dalam memimpin Kota Mataram. Baik ketika menjadi Wakil Walikota Mataram maupun saat menjadi Walikota Mataram dua periode. Begitu juga Ali BD, Bupati Lombok Timur (Lotim) saat ini,

telah mampu memberikan banyak perubahan pada daerah yang dipimpinnya. Termasuk Dr. Zul, kiprahnya tidak bisa diragukan lagi. Tinggal sekarang pilihan ada di tangan masyarakat.

Bupati Loteng ini pun berharap, masyarakat bisa lebih cerdas memilih. Pilihan pemimpin NTB sesuai hati nurani. Tidak atas dasar pemberian atau kepentingan tertentu. Karena dengan cara it-

ulah, NTB bakal memiliki pemimpin yang berkualitas.

Kepada para elite politik di daerah ini, Suhaili juga mengajak supaya mengendepankan politik santun. Jangan menjelekkan apalagi sampai melecehkan lawan politik.

Karena sesungguhnya semua lawan politik adalah samasama warga NTB. Punya kepentingan dan kemauan yang sama, bagaimana memajukan NTB ke depan. (kir)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 9 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

MPBM Kecamatan Mataram

MPBM Kecamatan sandubaya

MPBM Kecamatan Sekarbela 2

Suasana MPBM Di Kecamatan Ampenan.tif

Ketua DPRD, H. Didi Sumardi

MPBM Kecamatan Sekarbela

MPBM di Enam Kecamatan Serentak Diselenggarakan Mataram (Suara NTB) Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat kecamatan, Kamis (8/2) dilaksanakan secara serentak di enam kecamatan.

Masing-masing di Kecamatan Sandubaya, Cakranegara, Ampenan, Sekarbela dan Mataram. Adapun Kecamatan Selaparang melaksanakan MPBM, Rabu (7/2).

Sejumlah program prioritas diusulkan yang disesuaikan dengan rencana kerja masing - masing organisasi perangkat daerah.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra, SSTP. MH,mengungkapkan, aspirasi dibahas di tingkat kecamatan merupakan riil sesuai

program masing - masing organisasi perangkat daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019.

Tujuh item jadi skala prioritas yakni, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kreatif, kemiskinan, tata ruang dan lingkungan hidup, daya saing dan reformasi birokrasi. ‘’Dengan item itu ditetapkan OPD disinkronkan oleh masyarakat,’’ kata Cahya.

Sejumlah aspirasi belum tercover lanjut Cahya, akan diupayakan melalui pokok - pokok pikiran dewan (Pokir) dan program yang bersumber dari APBD NTB maupun APBN. Sementara, Camat Ampenan, Zarkasy mengatakan, program tahun 2019 yang direncanakan sebenarnya prosesn-

ya sudah digodok sejak tahun 2017 bersama Bappeda, Dinas Perkim, DLH dan organisasi jadi mitra kerja lainnya. ‘’Ini gambaran awal. Ada finalisasi tingkat kecamatan nanti dibawa ke tingkat kota,’’ kata Zarkasy. Dia menyebutkan, fokus prioritas aspirasi dalam MPBM pada pembangunan yang dipenetrasi. Terutama berkaitan dengan peningkatan layanan masyarakat baik tingkat kecamatan dan lingkungan.

Hal ini penting demi meningkatkan layanan ke masyarakat. Kedua, peningkatan sarana - prasarana. Dia mengidentifikasi genangan terjadi di Ampenan disebabkan sedimentasi kecil sehingga tidak berimbang dengan volume air. ‘’ Banyak saluran tidak pernah dinormalisasi,’’ katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda), Ir. H. Amiruddin mengatakan, pelaksanaan MPBM ini berbeda dari tahun sebelumnya.

Aspirasi masyarakat disesuaikan dengan RPJMD, rencana kerja OPD sehingga lebih dapat dieksekusi.

Sejumlah aspirasi masuk tidak sepenuhnya bisa dicover oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya tengah berupaya menjemput anggaran ke Pemprov NTB. ‘’ Kita punya hak sama dengan daerah lain.

Sumber daya yang ada Kota Mataram dicoba membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi. Saya dulu pernah lakukan pendekatan dan alhamdulillah mendapatkan dana segar,’’ ucapnya.

Amir menegaskan lagi, usu-

lan disampaikan masyarakat saat ini tidak lantas langsung dieksekusi. Tetapi, pemerintah akan melaksanakan tahun 2018 mendatang. ‘’Jadi apa yang kita bahas hari ini untuk program tahun 2019. Tidak langsung dieksekusi sekarang,’’ demikian kata Amir.

Anggota DPRD Dapil Ampenan, H. Misban Ratmaji berjanji aspirasi masyarakat yang tidak tercover dalam perencanaan tingkat k o t a tahun ini. Akan diupayakan bisa masuk dalam aspirasi Dewan.

Ia bersama tujuh anggota Dewan dari Dapil Ampenan akan rembuk bersama memikirkan kebutuhan perbaikan infrastruktur yang diinginkan masyarakat. (cem/*).

(Suara NTB/cem)

KSB Ubah Pola Pengisian RUP di Tahun 2018

Syahril (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan mengubah pola penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) di tahun 2018. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menekan adanya penyimpangan pelaksanaan program. Pola ini diambil dengan cara menghubungkan antara SIRUP dan SIMDA yang berada di masing-masing SKPD supaya lebih transparan dan akuntabel.

“Mulai tahun ini (2018) kita akan rubah sistem penginputan RUP dari yang dilakukan oleh masing-masing dinas, menjadi terpusat melalui SIMDA. Hal tersebut kita

lakukan, sehingga tidak ada satupun kegiatan Pemda yang luput dari SIRUP. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi pengeloaan keuangan daerah,” ungkap Kabag Administasi pembangunan (AP) dan Layanan Pengadaan Barat/ Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa Barat, Syahril ST, M. Si kepada Suara NTB, Kamis (8/2).

Dikatakannya, selain mengutamakan transparansi, pola ini juga dianggap sabagai salah satu cara mempercepat SKPD menyerahkan RUP. Mengingat pengalaman selama ini, SKPD masih dianggap lamban menyampaikan RUP

yang berdampak pada proses tender program yang bergerak lambat. Untuk itu, pihaknya sangat berharap dengan pola baru yang diterapkan tersebut, mudah-mudahan SKPD bisa semakin cepat melaporkan RUP untuk dilelang dan dilaksanakan. Tentu sebagai sarana pendukung lanjutan, pihaknya juga akan memambah jumlah tim kelompok kerja (Pokja) dari lima kelompok menjadi tujuh. Hal tersebut dilakukan untuk bisa mempercepat pelaksanaan program yang ada di daerah.

“Kita sangat berharap dengan adanya pola baru yang kita terapkan pelaksanaan program berjalan lancar dan terhindar dari penyimpangan,” harapnya.

Disinggung mengenai jumlah program yang sudah dilelang, dia mengatakan, hingga saat ini sudah ada 21 paket program.

Dari jumlah program tersebut ditaksir berada pada angka Rp 100 miliar, didominasi oleh hotmix jalan dengan nilai Rp 52 miliar, Rp 15 miliar dan Rp 8 miliar yang diusulkan oleh DPU-PRPP. Sementara dari dinas-dinas yang lain hingga saat ini masih belum menyerahkan RUP. Jumlah yang sudah diusulkan untuk dilelang ini juga dianggap masih normal, karena pihak terkait menghitung di tahap awal hanya bisa berada pada posisi Rp 400 miliar untuk triwulan pertama.

“Progres untuk pelaksanaan proses lelang kita masih terpantau normal, masih terus bergerak dan belum dikatagorikan molor,” tukasnya. (ils)

Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin