Edisi 08 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 8 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 223 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

SIRIP HIU - Sirip hiu yang dikeringkan dan akan dikirim ke luar NTB.

30 Ton Kulit Hiu Dikirim ke Luar NTB Mataram (Suara NTB) Hampir setahun ini, sebanyak 30 ton kulit hiu dikirim ke luar NTB oleh pengepul di Pulau Lombok. Badan Pengelolaan dan Sumber daya Laut (BSPL) Wilayah Denpasar tak lupa melakukan monitoring agar jenis hiu yang dikirim,

tidak termasuk hiu yang dilindungi undang-undang.

Koordinator BPSPL untuk wilayah NTB, Barmawi menyebutkan, ada 15 pengepul organ hiu di NTB. sebagian besar ada di Rumbuk, dan Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur. Hiu-hiu ini mendarat

terbanyak di Tanjung Luar.

Ditangkap oleh nelayan di Selat Madura, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, hingga laut Australia. Di perairan NTB, daerah penangkapannya di arah selatan Lombok, Utara Lombok, dan di perairan di Sumbawa.

Pada 2016 lalu, total yang terdata sebanyak 8.000 ekor hiu berhasil ditangkap oleh nelayan dan mendarat di Tanjung Luar. Sebelumnya, 2014 total hasil tangkapan nelayan sebanyak 6.000 ekor hiu, 2015 sebanyak 5.000 ekor dan tahun 2017 ini diprediksi hasil

tangkapan menurun. Karena kata Barmawi, gencarnya sosialisasi pelarangan menangkap jenis hiu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus.

Bersambung ke hal 15

garan yang dibutuhkan sudah jelas besarannya. Dalam APBD 2018, anggaran untuk proyek percepatan jalan provinsi dipotong sekitar Rp 100 miliar.

Dalam Perda percepatan jalan tahun jamak, Pemprov telah merencanakan alokasi

anggaran sebesar Rp 650 miliar selama dua tahun, yakni 2017 dan 2018. Tahun 2017, Bersambung ke hal 15

Tambahan DIPA Kecil, Ganggu Pencapaian Target RPJMD

Mataram (Suara NTB) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2018 mendatang bertambah sedikit dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018, Pemprov NTB mendapatkan DIPA sebesar Rp 3,482 triliun.

TO K O H Percepat Revisi RTRW KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang (ATR) meminta Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) segera melakukan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat keluarnya rekomendasi izin lokasi pembangunan di Global Hub Kayangan.

“Untuk Global Hub Bandar Kayangan, intinya untuk membangun sesuatu itu kita harus lihat tata ruangnya,” kata Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Abdul Kamarzuki dikonfirmasi usai pertemuan membahas percepatan pembangunan Global Hub Kayangan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (7/12) siang.

Ia menjelaskan, dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional, Bersambung Abdul Kamarzuki ke hal 15 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Lelang Dini Proyek 2018

Swahip (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB merencanakan lelang/tender dini proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada 2018 mendatang. Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) telah mensosialisasikan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

HaltersebutdiungkapkanKepalaBiro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT ketika dikonfirmasiSuara NTB, Kamis (7/ 12) siang. Ia menyatakan, sosialisasi penyusunan RUP untuk di-upload di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sudah mulai jalan Desember ini.

Bersambung ke hal 15

Pada tahun 2017, Pemprov memperoleh DIPA sebesar Rp 3,415 triliun. Artinya, tahun depan ada tambahan DIPA untuk Pemprov NTB sebesar Rp 67 miliar. Tambahan DIPA 2018 ini dinilai sedikit dan tidak sesuai dengan asumsi atau proyeksi. ‘’Sehingga, minimnya tambahan DIPA ini otomatis akan mengganggu pencapaian beberapa indikator RPJMD NTB yang belum tercapai,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (7/ 12) siang.

Setiap kapasitas fiskal turun naiknya itu mempengaru-

hi (program). Kalau naik itu mempengaruhi porgram dan percepatan. Kalau turun itu mempengaruhi juga terhadap pencapaian target-target.

DIPA yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2018 terdiri dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp 363 miliar lebih, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 100 miliar lebih, DAU Rp 1,537 triliun, DAK Fisik Rp 351 miliar lebih, DAK Non Fisik Rp 1,102 triliun lebih dan DID Rp 27 miliar lebih.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menyatakan, perolehan DIPA atau dana transfer yang bertambah sedikit atau tak sesuai asusmsi sebelumnya otomatis akan mengganggu pencapaian target-target

pembangunan yang telah direncanakan. Pasalnya, dalam RPJMD, Pemda menyusun target berdasarkan asumsi total APBD tiap tahun anggaran. ‘’Kalau kita ingin mencapai target sekian, misalnya untuk tingkat kemantapan jalan.

Maka APBD harus sekian, alokasi untuk infrastruktur harus sekian. Otomatis kalau tidak sekian dialokasikan, maka target tak akan tercapai,’’ katanya.

Menurut Chairul, hitungan anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemantapan jalan tiap tahun sudah jelas. Untuk memantapkan kondisi jalan provinsi sebesar 83 persen maka jumlah ang-

’’

Sehingga, minimnya tambahan DIPA ini otomatis akan mengganggu pencapaian beberapa indikator RPJMD NTB yang belum tercapai.

H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

Reklamasi Ilegal Ditemukan Calo Perekrut TKW 21 Titik di Lobar Rabitah Ditahan Polda NTB

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menyerahkan kasus reklamasi ilegal di wilayah Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) ke Polda NTB. Hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan ada 21 titik reklamasi ilegal di wilayah Lembar hingga Sekotong.

Hal tersbeut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/12) siang. Madani menyatakan, pihaknya menemukan satu titik yang tetap melakukan aktivitas reklamasi pada Rabu (6/12) lalu. Tim Dinas LHK bersama Satpol PP yang turun langsung menghentikan aktivitas tersebut. ‘’Hanya satu yang tetap berkativitas kemarin, langsung

dihentikan, langsung disetop.

Lusa kita keluarkan peringatan kedua. Kami mau koordinasi dengan Polda NTB setelah peringatan terakhir.

Sekarang masih peringatan kedua. Setelah itu baru kita proses, serahkan ke penyelidikan Polda,’’ kata Madani.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

ILEGAL - Salah satu dari 21 titik reklamasi illegal di wilayah Lobar yang ditertibkan.

Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB akhirnya menahan UI, calo yang merekrut TKW asal Lombok Utara, Sri Rabitah.

Ul ditahan awal pekan kemarin untuk dipersiapkan pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP. Ni Made Pujawati, Kamis (7/12) membenarkan, penahanan tersangka asal Dusun Batu Keruk, Desa Akar-akar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ini.

Dengan pertimbangan untuk memudahkan proses pem-

berkasan. ‘’Kami mulai tahan beberapa waktu lalu, supaya mudah proses hukumnya. Supaya mudah proses pelimpahan berkasnya,’’ kata Pujawati.

Selama Ul menjalani penahanan, penyidik mempersiapkan kelengkapan berkas, pemeriksaan tambahan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan. ‘’Segera setelah semua selesai, kita limpahkan ke jaksa,’’ tandasnya.

Dalam kasus ini, sebenarnya penyidik menetapkan dua orang tersangka.

Bersambung ke hal 15

12 OPD Masuk Zona Kuning

Pemprov Tetap Optimis Realisasi Fisik Capai 100 Persen Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku optimis realisasi fisik akan mencapai 100 persen hingga akhir Desember ini. Selain itu, realisasi keuangan ditargetkan tercapai sebesar 94 – 95 persen. Berdasarkan data e-monev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB hingga 5 Desember 2017, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB 2017 sudah

mencapai 77,19 persen dan 87,09 persen. ‘’Kalau kita lihat progres fisiknya ini sudah rata-rata di atas 75 persen seluruhnya di OPD. Jadi kita optimis target kita sesuai. Kalau fisik ditargetkan 100 persen. Target realisasi keuangannya mungkin sekitar 94-95 persen. Kalau realisasi fisik tetap 100 persen. Insya Allah sampai akhir Desember bisa mencapai 100 persen,’’ kata Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir.

Swahip, MT kepada Suara NTB, Kamis (7/12) siang.

Swahip mengoreksi data monev online Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB sampai 30 November yang baru mencapai 64,79 persen dan 80,04 persen. Ia mengatakan, data LKPP tersebut lambat diupdate. Ia menyebutkan, realisasi keuangan APBD NTB yang mencapai Rp 5,488 triliun sudah

mencapai 74,86 persen sampai tanggal 30 November 2017.

Ia menjelaskan, realisasi keuangan lebih rendah dibandingkan realisasi fisik lantaran proses administrasi keuangan.

Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa memang persoalan administrasi keuangan ini masih ribet. Sehingga menyebabkan proses realisasi keuangan masih rendah dibandingkan realisasi fisik. ‘’Jadi, misalnya kita bangun Puskesmas. Fisiknya

sudah 100 persen tetapi pembayarannya masih hanya 60 persen. Itu permasalahannya.

Ini adalah proses administrasi, berita acara penyelesaian pekerjaannya, berita acara pembayarannya. Proses itu yang dilewati,’’ terangnya.

Terkait dengan realisasi anggaran masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD), Swahip meminta ditanyakan langsung ke OPD bersangkutan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Halaman 2

JUKIR ILEGAL – Tim gabungan Pemkot Mataram mengamankan jukir ilegal di depan Kantor PLN di Ampenan, Kamis (7/12).

Pemberian Nama Jalan Baru JALAN baru yang melintasi pesisir kali Jangkuk yang berada di kelurahan Dasan Agung sejak tiga tahun lalu memudahkan warga dalam beraktivitas. Menurut lurah Dasan Agung, Hambali, S.Sos, mengatakan bahwa jalan yang dibangun oleh pemerintah tersebut memudahkan mobilitas warga untuk bepergian.

“Tetapi sampai sekarang, jalan tersebut belum diberi nama meski keberadaannya cukup lama,” terangnya saat ditemui Suara NTB, Kamis (7/ 12). Ia menambahkan bahwa dirinya beserta masyarakat Dasan Agung masih (Suara NTB/uul) mendiskusikan nama jalan Hambali yang cocok untuk disandang jalan baru tersebut. “Masih kita mencari nama jalan yang memiliki arti filosofis yang dalam seperti jalan Gunung Pengsong itu, kenapa bisa diberi nama seperti itu,” terangnya.

Hambali mengatakan, masyarakat Dasan Agung berkeinginan jalan tersebut diberi nama tokoh masyarakat asli Dasan Agung yang kharismatik. “Kita ingin nama jalannya seperti nama jalan H.M Ruslan, tetapi tokohnya orang asli Dasan Agung yang dihormati masyarakat,” jelasnya. Pendiskusian nama jalan tersebut, katanya, sudah didiskusikan bersama kepala lingkungan bersama masyarakat. “Tetapi karena momennya sekarang masih Maulid, jadi masih tertunda,” terangnya.

Pemberian nama jalan tersebut, kata Hambali, diharapkan bisa selesai di tahun 2018 mendatang. “Kalau kita sudah menemukan nama yang tepat, akan langsung kita usulkan ke pemerintah untuk disetujui,” tukasnya. Ia menambahkan, selain diberikan nama, nantinya rumah warga yang berada di samping jalan juga akan mengubah arah rumahnya agar tidak membelakangi jalan.

“Dulu sebelum jalan itu jadi, rumah mereka menghadap selatan karena terletak di tengah perkampungan padat, tetapi sekarang adanya jalan itu, akan diubah arahnya ke utara,” kata Hambali.

Pengubahan arah rumah ini, diharapkan dapat memudahkan aktivitas warga untuk berlalu-lalang menggunakan jalan. (uul)

Penanganan Sampah Malam Hari WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, H. Ibrahim Azhar mengungkapkan bahwa persoalan penanganan sampah di Mataram tidak sesederhana yang dibayangkan. Sehingga dibutuhkan cara-cara khusus untuk menggugah kesadaran masyarakat tertib membuang sampah. ‘’Ini faktor manusianya. Karena di tempat kami tumpukan sampahnya juga kayak gunung,’’ keluhnya.

Untuk mengatasi sampah yang menggunung itu, dirinya mengumpulkan para pemuda di sana. ‘’Kita ajak (Suara NTB/fit) mereka bergotong royong H. Ibrahim Azhar menuntaskan sampah tersebut dan hasilnya memang bersih,’’ cetusnya. Sayangnya, kebersihan itu tidak berlangsung lama. ‘’Seminggu bersih, rapi.

Setelah itu, kotor lagi. Akhirnya para pemuda marah dan akhirnya para pemuda membuat spanduk,’’ tutur Ibrahim.

Tulisan dalam spanduk itu, lanjut Ibrahim, menghujat oknum masyarakat yang kembali membuang sampah di tempat itu. ‘’Tidak diduga, kalau kemarin sampahnya segunung, sekarang datang dua gunung akibat marah dihujat,’’ akunya. Para pemuda pun kemudian mengubah strategi dalam mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di sana. ‘’Di sekenem itu ditempelkan tulisan Annadhofatu minal iiman (Kebersihan itu sebagian dari iman). Dan ternyata hilang sampah itu,’’ katanya. Politisi PPP ini memangdang memang diperlukan adanya pesan moral untuk memotivasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Mataram yang bersih dan nyaman. Selain itu, Ibrahim juga menyarankan kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram agar mengubah pola pengangkutan sampah. ‘’Kami mengharapkan DLH kalau bisa pola kerjanya diubah. Tidak usah kerja siang. Proses penanganan sampah ini dikerjakan pada malam hari,’’ pintanya. Sehingga siang hari tidak ada lagi sampah. DLH diminta memikirkan cara supaya mengubah jam penanganan sampah pada malam hari. Mulai dari pembuangan hingga pengangkutan, semuanya dilakukan pada malam hari.

Karena bagaimanapun, penilaian soal sampah berdasarkan pandangan mata, selalu pada siang hari. ‘’Sehingga kota kita kelihatan bersih, rapi. Jangan ada yang mebuang sampah pada siang hari. Ini harapan kami,’’ pungkasnya. (fit)

TERJARING - Delapan Jukir ilegal yang terjaring dalam penertiban tim terpadu sedang didata di Kantor Dishub Kota Mataram.

Pemkot Mataram Tangkap Jukir Liar Mataram (Suara NTB) Delapan juru parkir (jukir) liar di Kota Mataram ditangkap, Kamis (7/ 12). Tim terpadu terdiri aparat kepolisian, Satpol PP dan Dishub sempat kejar - kejaran dengan jukir di kawasan pertokoan Kota Tua Ampenan.

Jukir tersebut berhasil kabur mengendarai sepeda motor.

Selain menangkap jukir liar di sana, kawasan yang kerap dijadikan titik parkir liar di Jalan Sriwijaya, Langko, Saleh Sungkar, Yos Sudarso dan Panji Tilar. Dari titik tersebut, diamankan lima jukir liar. Delapan jukir ditangkap itu yakni, AL, CH, FA, HI, MI, CA, HD dan SJ. Sebagian dari mereka adalah jukir pembantu dan jukir utama. Tetapi, tidak pernah menyetor retribusi jukir ke pemerintah Hariadi memarkir di depan Kantor PLN Ampenan mengaku sudah tiga bulan bekerja. Penghasilan didap-

atkan tidak pernah disetor ke kas daerah. ‘’Sudah tiga bulan pak,” kata Hariadi saat dimintai keterangan oleh petugas Dishub.

Berbeda halnya dengan Hariadi. Chaerul Anwar, warga asal Kuranji Lombok Barat mengaku sering menyetor pendapatnya ke oknum petugas Dishub. Pria berambut gondrong dengan status jukir pembantu itu menyebut nama dua orang oknum petugas Dishub sering mengambil setoran. “Saya sering ke sini (Kantor Dishub,red). Setorannya saya kasi Pak Abu dan

Yogi,” sebut dia.

Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, delapan jukir ilegal ditertibkan ada yang mengaku berstatus jukir pembantu dan utama. Tetapi berdasarkan ketentuan, baik jukir pembantu dan utama wajib teregistrasi. Data penerimaan retribusi parkir, mereka tidak pernah menyetor pendapatan parkir ke kas daerah. Padahal, ketentuan di Perda Nomor Tahun 2015 penarikan retribusi parkir setiap hari atau per-

minggu. “Setorannya mereka abal - abal,” kata Mahfuddin, Kamis (7/12).

Delapan jukir ditangkap di Pasar Kebon Roek, Jalan Saleh Sungkar, Panjir Tilar, Yos Sudarso dan Sriwijaya.

Kata dia, penertiban akan dilakukan terus menerus. Sejak Agustus lalu, jukir diimbau melengkapi uniform mereka serta menggunakan karcis.

Jukir ilegal tertangkap nantinya dibuatkan surat pernyataan sebagai pembinaan terakhir. Jika ditemukan pelanggaran sama, Dishub akan menindak dan memproses secara hukum. “Sanksinya dipenjara atau denda,” sebutnya.

Di satu sisi, potensi parkir tepi jalan umum Rp 5 miliar.

Sedangkan, realisasi telah diperoleh sejak Januari hingga awal Desember Rp 1,8

Kader KB Jadi Motor Penggerak Keberhasilan KKBPK di Mataram

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN KADER - Puluhan kader KB di Kecamatan Selaparang mendengarkan pemaparan oleh Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno saat pertemuan kader yang rutin digelar tiga bulan sekali.

Mataram (Suara NTB) Keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak terlepas dari peran kader KB di tengah masyarakat.

Kader ibarat lokomotif atau motor penggerak memberikan advokasi penyuluhan pentingnya pengaturan kelahiran.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Drs. Sutrisno. Dia

Tingkatkan Produktivitas Perempuan

menyampaikan, peran kader KB dalam keberlangsungan program sangat penting. Tidak saja memberikan advokasi, melainkan memberikan penyuluhan penundaan usia perkawinan agar generasi muda fokus menempuh pendidikan setinggi - tingginya.

Kata dia, idealnya usia perkawinan bagi perempuan dewasa 21 tahun. Dan, pria dewasa minimal 25 tahun. “Paling bagus kalau sudah bekerja dan usia mereka sudah matang. Kan ada slogan

pakai baju wisudamu sebelum baju pengantin,” tambahnya.

Slogan ini sambungnya, mengingatkan masyarakat untuk tidak merariq kodeq (menikah usia kecil). Menurutnya, segala sesuatu perlu direncanakan dengan baik, sehingga lahir generasi kuat dan tangguh yang terarah sesuai visi misi Kota Mataram.

Terlepas dari itu, kader memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Kader harus dibekali pemahaman, sehingga ia memberikan sosialisasi, orientasi serta menggelar pertemuan rutin. “Tujuannya supaya kader KB membantu pemerintah memberikan penyuluhan program KKBPK di masyarakat,” ujarnya.

Keterlibatan aktif kader memberikan efek positif peningkatan peserta KB baru. Di tahun di 2017 tercatat 9.766 peserta. Sementara, peserta KB aktif maupun ulang yang dibina sebanyak 55.906 peserta. ‘’Alhamdulillah, bulan Oktober sebanyak 8.398 peserta KB baru dan peserta KB aktif sebanyak 55.908,” demikian sebut Sutrisno. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

MELANTIK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik Chaerul Anwar sebagai Kadis Dukcapil Kota Mataram, Kamis (7/12).

Chaerul Dilantik Jadi Kadis Dukcapil Mataram (Suara NTB) Mantan Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar resmi menggantikan Drs. H. Ridwan (alm) seagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pelantikan digelar Kamis (7/12) sore di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram. Pengangkatan Chaerul berdasarkan

Serapan Anggaran Rendah

DP3A Berikan Bantuan Peralatan Perencanaan Proyek Harus Dipercepat

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menyerahkan bantuan peralatan kepada kelompok pelaku UMK di Mataram.

Mataram (Suara NTB) dan Perlindungan Anak. Program Dinas Pemberdayaan Perem- ini dinilai sangat strategis dalam puan dan Perlindungan Anak upaya peningkatan kualitas hidup (DP3A) Kota Mataram, kemba- dan pemenuhan hak ekonomi peli memberikan bantuan perala- rempuan dalam mengurangi betan bagi pelaku usaha kecil me- ban biaya kesehatan dan pendidnengah. Bantuan ini sebagai ak- ikan keluarga pra sejahtera. ses peningkatan produktivitas Ditambahkan, peran perekonomian perempuan. masyarakat khususnya peremKepala DP3A Kota Mataram, puan memiliki kontribusi bagi Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany perkembangan perekonomian. Namenjelaskan, peningkatan mun demikian, minimnya akses produktivitas ekonomi perem- pemasaran, permodalan dan sumpuan merupakan program Kemen- berdaya manusia serta rendahnya terian Pemberdayaan Perempuan penguasaan perempuan terhadap

miliar. Tertangkapnya jukir ilegal tersebut dijadikan bahan evaluasi. Dishub akan memperkuat tim untuk memaksimalkan fungsinya berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2015.

Drs. H. Khalid selaku Kadishub Kota Mataram menambahkan, penindakan jukir ilegal sudah saatnya dilakukan.

Selama setahun, petugas mengingatkan sekaligus membina jukir agar mentaati aturan. Akan tetapi, masih saja bandel dengan tidak menggunakan rompi, kartu identitas bahkan tidak menyetor ke kas daerah. Pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi jukir liar. Bekerjasama dengan Polres Mataram akan menjatuhkan sanksi pidana kurungan selama tiga bulan atau denda. (cem)

aset jadi kendala. “Di samping itu, kebutuhan perempuan butuh pendampingan dan lain sebagainya,” kata Dewi, Kamis (7/12).

Pihaknya terus mendorong agar perempuan menumbuhkembangkan serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Dewi menegaskan, pemberdayaan ekonomi perempuan hal yang mutlak guna peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan ditumbuhkebangkan dengan strategi peningkatan SDM, penumbuhkembangan ekonomi produktif, akses permodalan dan lain sebagainya diharapkan dapat menguntungkan perempuan.

“Strategi ini kita harapkan mampu membangun kemitraan perempuan dengan jejaring,” tambahnya.

Di lain pihak, strategi dibangun dimungkinkan bisa berkembang potensi kaum perempuan dalam melaksanakan perekonomian secara mandiri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan lain sebagainya. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., menyayangkan belum tercapainya serapan fisik maupun keuangan di kuartal terakhir anggaran 2017. Padahal, organisasi perangkat daerah (OPD) terus didorong agar mempercepat pekerjaan mereka.

“Kita selalu dorong mereka. Kita sudah bersurat. Apalagi, coba,” kata Wartan ditemui, Kamis (7/ 12). Anggaran 2017 memasuki injury time. Pimpinan OPD dan jajaran fungsional segera menggenjot pekerjaan mereka di sisa waktu anggaran.

Pemkot Mataram menurutnya, sejak lama mengantisipasi kemungkinan keterlambatan penyelesaian program. Di antaranya, dengan mempercepat pelaksanaan awal. “Jika tidak disiap-

kan awal, itu yang mandek proyek. Sementara, kita ingin kerja akurat,” paparnya.

Di tahun 2018, Wartan menginginkan perencanaan program seperti gambar, DED dan RKA tuntas di bulan Maret, sehingga pada bulan April proyek sudah dilelang. “Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin tidak ada pekerjaan molor,” tambahnya.

Selama ini diakui, perencanaan dikerjakan panjang sehingga pekerjaan baru bisa dikerjakan sekitar Juli - Agustus. Belum lagi, pengaruh pemenang tender (rekanan, red) tidak punya modal akibatnya pekerjaan tertatih - tatih. Rekanan tidak memiliki modal dikhawatirkan tidak bisa mengerjakan proyek. Sementara, sistem di Unit Layanan Pengadaan memenangkan mereka.

Diputus kontraknya rekanan yang mengerjakan Jembatan Dasan Agung dijadikan pembelajaran. Artinya, Pokja

APP tidak saja melihat dari segi administrasi, melainkan kemampuan finansial perusahaan. Terkait pelibatan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) sambung Wartan, tetap dilibatkan mulai perencanaan hingga proses tender. “TP4D tetap mengawal mulai perencanaan sampai selesai,” kata dia.

Sebagai gambaran serapan fisik dan keuangan hingga November dari jumlah belanja tidak langsung dengan pagu Rp 607 miliar terserap Rp 481 miliar lebih. Sementara, belanja langsung Rp 937 miliar lebih terserap Rp 556 miliar lebih. Sedangkan, target realisasi fisik 93,32 persen di bulan November baru mencapai 69,83 persen. Untuk realisasi keuangan baru 67,13 persen dari target 82,05 persen. (cem)

surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 821.22 - 8566 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, pengangkatan serta pelantikan Kadis Dukcapil sengaja dipercepat.

Sebab, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri memiliki batas waktu selama sebulan, sehingga harus segera diisi. Disamping itu, memang ada kebutuhan birokrasi mengingat sudah lama terjadi kekosongan.

“Ini jadi kebutuhan mendesak karena ada beberapa jabatan kosong yang dilakukan pengisian lewat prosedural,” kata Walikota. Selain Dukcapil, dua jabatan lainnya seperti Dinas Sosial dan Kasat Pol PP juga mendesak diisi. Pengisian itu lewat pansel. Artinya, kedua jabatan ini akan diisi melalui promosi. Hasilnya pun tidak terlepas dari hasil seleksi terbuka.

Kata Walikota, akibat beberapa jabatan kosong itu juga ada pergeseran pejabat. Termasuk banyak lurah yang akan pensiun dan mendesak untuk diisi. “Ini harus segera saya persiapkan karena terkait dengan rencana saya maju sebagai calon gubernur. Pendaftaran Januari dan penetapan Februari,” ujarnya.

Rencana pengisian dua jabatan kosong serta rotasi pejabat lanjut dia, akan digelar di bulan Desember. Terkait siapa pejabat yang akan menduduki posisi tersebut, Walikota mengklaim belum menentukan pilihan. (cem)

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BEI Jemput BLK NTB Lengkapi Fasilitas Penguatan Spiritual Investor Saham di NTB Mataram (Suara NTB) Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi membuka kantor cabangnya di Mataram dalam rangka menjemput para investor saham di NTB hingga NTT. BEIhadirlangsungdiMataram untuk memudahkan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dan edukasi pasar modal lebih luas. Kantor perwakilannya di Mataram ini, kata Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan hadir langsung untuk mendekatkan diri kepada pemerintah daerah, instansi, asosiasi profesi dan masyarakat di provinsi ini. Kantor cabang di Mataram menjadi kantor perwakilan ke 28 di Indonesia.

Kehadiran BEI di NTB, katanya sangat diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah investor, serta mendorong perusahaan yang ada di daerah ini untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pembiayaan jangka panjang.

Potensi pertumbuhan jumlah investor pasar modal di NTB kedepannya dianggap cukup besar, seiring dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh provinsi dengan delapan kabupaten dan

dua kota ini. Data statistik disajikan, bahwa pada kuartal ketiga 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku di Provinsi NTB ini mencapai Rp 34,89 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi pada kuartal ketiga di tahun lalu yang berjumlah Rp 31,06 triliun, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,8 triliun.

Hal yang sama juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan, kondisi kuartal ketiga 2017 yang sebesar Rp 26,24 triliun juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal ketiga 2016 yang berjumlah Rp 25,21 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi secara tahunan Provinsi NTB sebesar Rp 4,08 persen.

Lebih lanjut jika dilihat dari sub kategori pertambangan dengan tidak memasukkannya ke PDRB, semakin Nampak bahwa perekonomian Provinsi NTB

pada kuartal ketiga 2017 tumbuh 6 persen dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen.

Masih menurut Nicky, per Oktober 2017 jumlah investor pasar modal di NTB sebanyak 1.951 Single Investor Identification (SID). Rinciannya, Mataram 922 SID, Lombok Tengah 224 SID, Sumbawa 208 SID, Bima 171 SID, Lombok Barat 163 SID, Lombok Timur 163 SID, Sumbawa Barat 51 SID, Dompu 44 SID, dan Lombok Utara 5 SID. Selain itu, setelah kantor BEI Mataram di resmikan, Nicky mengatakan ada lima perusahaan efek anggota bursa yang telah menyatakan niatnya kepada BEI untuk membuka perwakilannya di Mataram. Kelimanya disebutkan, Phintraco Sekuritas, Kresna Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Philip Sekuritas Indonesia dan MNC Sekuritas. (bul)

Mataram (Suara NTB) Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB kini memiliki fasilitas pendukung penguatan mental spiritual seluruh unsur di dalamnya. BLK yang menjadi UPTD Dinas Nakertrans Provinsi NTB ini telah memiliki fasilitas lengkap mencetak lulusan yang kuat secara mental maupun kompetensinya.

Wajah BLK NTB kini berubah. Kepala BLK-nya, Dra. Hj. Wilujeng nampaknya benarbenar memperhatikan seluruh sisi secara fisik BLK untuk mencetak generasi-generasi yang andal. Masuk di BLK ini suasanya semakin nyaman, bersih dan rapi.

Di ujung pintu masuk BLK NTB di Dasan Cermen Mataram ini, telah berdiri masjid mini yang cukup representatif untuk menempa mental spiritual siapapun yang ada di BLK Mataram. Namanya masjid Baitul Itqon, yang artinya rumah cerdas untuk melahirkan generasi yang cerdas. Dinamai langsung oleg Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Masjid ini diresmikan oleh Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan Kamis (7/12) kemarin, bersamaan dengan dilaksanakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkup Disnakertrans Provinsi NTB. “Lengkaplah ikhtiar kita untuk mewujudkan visi misi beriman dan berdaya saing,” kata H. Wildan.

H. Wildan meyakini bahwa penguatan mental/spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melahirkan generasi yang berkualitasdariBLKMataramatau di dalam segala hal umumnya.

“Selain keterampilan, BLK

(Suara NTB/bul)

MOTIVASI - H. Wildan (dua dari kiri) memberikan motivasi kepada jajarannya bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan peresmian masjid Baitul Itqon di BLK NTB kemarin NTB juga menguatkan jiwa siapaun yang ada di sini. Ini menjadi bagian penting memperkuat SDM, kita lemah di bidang kejiwaan. Dengan fasilitas kerohanian ini, kita mengharapkan lulusan BLK NTB siap bertarung baik secara kompetensi maupun kejiwaan,” ujarnya.

Masjid Baitul Itqon akan dimakmurkan dengan kegiatan rohani. Disanalah diperkuat hubungan antara manusia dengan Allah SWT, untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

Dari sisi fisik, BLK NTB, kata

Ayo Registrasi Ulang Nomor AXIS Kamu!

Mataram (Suara NTB) Mulai 31 Oktober 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan registrasi kartu prabayar menggunakan NIK yang ada di KTP dan Nomor KK. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui mengenai registrasi nomor AXIS kamu.

Registrasi nomor AXIS ini ada dua jenis, yaitu registrasi ulang (untuk pelanggan setia AXIS) dan registrasi baru (untuk pelanggan baru AXIS).

Sebelum registrasi nomor AXIS kamu, ada beberapa hal nih yang harus kamu siapkan. Pertama, KTP (untuk melihat NIK) dan yang kedua, Kartu Keluarga. Tenang, buat kamu yang masih sekolah dan belum punya KTP, NIK kamu sudah tercantum di Kartu Keluarga lho! Jadi kamu tinggal lihat aja di bagian nama kamu, persis disamping kanannya sudah tertera NIK. Setelah siap dengan KTP dan Kartu Keluarga, waktunya

kamu melakukan registrasi.

Nah ini cara registrasinya, bagi pelanggan baru AXIS, kamu tinggal kirim SMS ke 4444 dengan format D A F T A R # N I K ( 1 6 digit)#No.KK(16 digit).

Khusus AXISers (pelanggan setia AXIS) ada sedikit perbedaan pada kata pertama registrasi ulangnya. Kamu bisa registrasi ulang kartu AXISmu melalui SMS ke 4444 dengan format: U L A N G # N I K ( 1 6 digit)#No.KK(16 digit). Gimana? Caranya gampang banget kan? Registrasi ini wajib dan paling lambat tanggal 28 Februari 2018!

Ada cara lain juga lho yang bisa kamu lakukan untuk registrasi nomor AXIS kamu!

Selain melalui SMS ke 4444, kamu juga bisa melakukan registrasi melalui aplikasi AXISnet di menu “reg ulang” atau juga melalui website, klik aja di www.axisnet.id/ rr. Jangan sampai terlambat untuk registrasi ya, karena registrasi ini wajib.

Yuk buruan registrasi-kan nomor AXIS kamu sebelum tanggal 28 Februari 2018! Untuk info lebih lanjut klik di www.axisnet.id/ registrasi. (bul)

Kamis, 7/12/17

kepala dinas tahun depan akan dilengkapi fasilitas pendukung.

Diantaranya hotel mini.

Dunia kepariwisataan NTB saat ini sedang naik daun. Apalagi dengan dikembangkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta Lombok Tengah, yang berpotensi menjadi basis investasi perhotelan.

“Kita akan siapkan hotel mini yang sekaligus menjadi tempat uji kompetensi untuk menyiapkan SDM kita mengisi kesempatan di KEK Mandalika. Dengan anggaran yang terbatas dari APBD, kita

coba memaksimalkan peran untuk mencetak SDM yang siap dan terampil memasuki dunia kerja,” ujarnya.

Tahun 2018 mendatang, BLK NTB akan memfasilitasi pelatihan kepada 47 angkatan dengan dukungan APBN, dan 16 angkatan dari dukungan APBD. Pelatihan yang disiapkan mencakup 17 bidang keterampilan. BLK NTB juga akan jemput bola dengan mengerahkan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau SDM di pedesaan dan pelosokpelosok. (bul/*)

Gelar Jalan Sehat Gebyar Pajak BADAN Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB akan menggelar jalan sehat gerakan bayar (gebyar) pajak untuk masyarakat NTB. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu (10/12) mendatang. Hanya dengan membawa surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku, masyarakat sudah bisa mengikuti jalan sehat dengan hadiah utama berupa kendaraan roda dua.

“Hadiah utamanya kendaraan roda dua, nanti akan diundi.

Nanti di sana juga kita akan melayani masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya. Akan kita siapkan tempatnya, silakan datang,” kata Kepala Bappenda NTB Ir. H. Iswandi, M.Si, di Mataram, Kamis (7/12).

Kegiatan ini akan dimulai pada pukul 06.00 Wita dengan rute dari Komplek Islamic Center hingga Sangkareang. Adapula pengobatan gratis bagi masyarakat, di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis (7/12). Sedangkan pada hari ini, Jumat (8/12) juga diadakan santunan kepada anak yatim bertempat di kantor Bappenda Provinsi NTB. Sebelumnya juga sudah diadakan pertunjukan wayang Lalu Nasib dan pertunjukan presean di Kabupaten Lombok Timur.

“Jadi banyak rangkaian acara yang kita lakukan dalam gebyar pajak ini. Puncaknya pada Minggu (10/12) nanti ini. Banyak hadiah menarik juga bagi masyarakat yang membawa kupon,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mencapai target pajak dari kendaraan bermotor. Sejauh ini realisasi target penggunaan pajak sudah 95 persen. Sisanya diharapkan dapat tercapai hingga pertengahan Desember ini.

Diketahui bahwa data yang masuk pada Kamis (7/12) kemarin realisasi pajak kendaraan bermotor untuk BBNKB sebanyak Rp 292.680.769.998 atau 97,5 persen dari target Rp 299.817.600.000. Sedangkan realisasi untuk PKB sebanyak Rp 296.576.190.105 atau 95,15 persen dari target Rp 311.893.723.935.

“Kita upayakan pertengahan bulan ini bisa capai target. Ini berdasarkan data yang masuk hingga siang hari ini dari semua kabupaten dan kota di NTB,” ujarnya.

Berdasarkan sejumlah kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ia berharap masyarakat juga dapat meramaikan kegiatan gebyar pajak yang diselenggarakan pada hari Minggu menH. Iswandi datang. (lin) (Suara NTB/lin)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Halaman 4

Klaim Haus Anggaran

Lotim Pastikan Tidak Ada Dana Nganggur

Perketat Pengawasan Objek Vital

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak ada dana yang menganggur. Bahkan daerah ini haus anggaran dalam membangun daerah. Dalam hal ini, Lotim butuh terus anggaran untuk bisa menuntaskan semua pembangunan.

(Suara NTB/yon)

POLRES Lombok Timur (Lotim) saat ini mulai meningkatkan pengamanan menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2017. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memperketat pengawasan objek vital (obvit).

Demikian disampaikan Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, dikonfirmasi, Kamis (7/12) siang.

Tujuan dilakukan operasi untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di tempat-tempat strategis seperti tempat hiburan, pusat perbelanjaan serta lokasi pariwiM. Eka Fathurrahman sata pada puncak pergantian tahun. Termasuk melakukan penyisiran terhadap tempat-tempat perkumpulan preman yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. “Penyisiran akan kita lakukan, setiap malam patroli hingga pagi,” ujarnya.

Selain itu, kerawanan baik curas, curat maupun curanmor juga menjadi salah satu yang akan diatensi oleh aparat kepolisian. Pasalnya, momentum Nataru tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor, seperti di tempat-tempat ibadah maupun di lokasi wisata. Untuk itu, Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda intens kita lakukan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah, kompak dan utuh dalam menjaga kamtibmas,” pesan Kapolres.

Selain Nataru, yang sudah didepan mata akan dihadapi oleh warga Lotim yakni pesta demokrasi khususnya pilkades serentak di 159 desa, kemudian akan disusul dengan pemilihan bupati, pemilihan gubernur hingga pemilihan presiden.

Untuk itu, segala upaya pengamanan terus dilakukan mulai dari tahapan seleksi, pengamanan penyampaian visi dan misi, kotak suara dan lainnya.

Apabila ada sengketa dalam pilkades supaya diselesaikan secara prosedur, apabila berkaitan dengan administrasi supaya dilaporkan ke pihak panitia atau PTUN. Dan apabila berkaitan dengan hukum pidana supaya dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan harapan para calon tidak mengerahkan massa apabila terjadinya persoalan dalam pelaksanaan pilkades. (yon)

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lotim, Hasni. Kepada Suara NTB di Selong, Kamis (7/ 12) mengatakan, Lotim sejak tahun 2016 lalu tidak mengenal istilah dana menganggur. Dana yang ada justru selalu kurang.

Sisa lebih dari penggunaan anggaran (silpa) paling tinggi Rp 3 miliar saja.

Dibandingkan daerah lain, jumlah Silpa Lotim ini sangat kecil, sehingga Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan menegaskan, tidak ada dana menganggur dan selalu ingin dapat tambahan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya teguran selama ini ke Lotim.

Termasuk tidak pernah pula ada pemotongan. Fakta ini menjadi bukti juga penggunaan anggaran cukup baik.

Mengenai data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Hasni menegaskan, merupakan data triwulan III. Pasalnya, realisasi terakhir pada triwulan IV ini yang dipegang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) progresnya sudah cukup baik. Menjelang berakhirnya tahun anggaran realisasi keuangan APBD 2017 dari sisi penerimaan 93,73 persen. Tersisa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan IV ini senilai Rp 40 miliar

lebih yang belum ditransfer pusat. “Kami masih sedang mengurus dan masih persoalan teknis,” tuturnya.

Dana lain yang belum bagi hasil pajak. Dari anggaran Rp 106 miliar, baru direalisasikan sekitar Rp 80 miliar lebih. Itu realisasi pusat juga. Harapannya, DAK dan Bagi Hasil pajak ini segera ditransferkan ke daerah. “Biasanya kita ditransfer di akhir Desember,” urainya.

Dari sisi belanja pencapaian sudah 78 persen. Terbalik dari data yang disajikan Kanwil Perbendaharaan seperti ditampilkan Harian Suara NTB edisi Kamis kemarin.

Diakui sangat besat pengaruhnya pada belanja ini karena belum dilakukannya pembayaran pada triwulan IV. Sekitar Rp 56 miliar. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi ke masing-masing sekolah ini juga belum.

Diyakinkan, sebenarnya bukan karena persoalan pembayaran. Akan tetapi karena belum terlapor saja dari pihak sekolah.

Dinas terkait dimungkinkan juga belum melakukan input data laporan terakhir dari masing-masing satuan pendidikan.

Ada juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum direalisasikan. Realisasi seluruh keuangan ditarget di atas 80-90 persen di akhir Desember. Namun, kondisi ini

(Suara NTB/rus)

SEDANG BANGUN - Gedung Satpol PP Lotim yang sedang dikebut pembangunannya pada akhir tahun anggaran 2017. belum mencapai target, karena lagi-lagi belum terlapor.

Pasalnya, ketika sudah ada laporan pembayaran BOS dan JKN ini target tersebut pasti terlampaui. ‘’Memang tidak bisa 100 persen capaian realisasi keuangannya, karena ada tuntutan penghematan anggaran juga untuk belanja operasional SKPD. Namun 95-97 persen bisa diwujudkan,’’ klaimnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Pemba-

4.500 Kader PKS Bergerak Menangkan ”Harum” Selong (Suara NTB) Sebanyak 4.500 kaderPartai Keadilan Sejahtera (PKS) siap bergerak memenangkan pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy atau Harum. Ribuan kader PKS ini merupakan kaderkader militan dan siap bergerak hingga ke tingkat dusun.

Demikian disampaikan Ketua DPD PKS Lotim, Murnan menjawab Suara NTB, Kamis (7/12). Menurutnya, dengan kekuatan mesin politik yang dimiliki PKS bisa mempersembahkan kemenangan untuk pasangan Harum.

Mengiringi langkah perjuangan politik yang digerakkan bersama, tim saatini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pemetaan. Baru kemudian bergerak bersama dengan partai politik yang lainnya untuk sosialisasi.

Adapun ribuan tim yang dimaksudkan adalah dari pe-

Terapkan UMK, Perusahaan Diminta Patuhi Keputusan Gubernur Selong (Suara NTB) Setelah sekian lama ditunggu, penetapan Upah Minimunm Kabupaten (UMK) Lombok Timur (Lotim) untuk tahun 2018 ditetapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Jumlah UMK yang ditetapkan sebesar Rp 1.831.000.000 dari UMK tahun lalu, Rp 1.637.377.000. Terkait dengan penetapan itu, pihak perusahaan diminta patuh terhadap keputusan gubernur ini.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/12), Kepala Disnakertrans Lotim, Andika Istujaya, mengungkapkan, penetapan UMK sesuai dengan yang diusulkan Pemkab Lotim, yakni Rp 1.831.000.00. UMK ini mengalami kenaikan sekitar 11,83 persen dari tahun lalu sebesar Rp 1.637.377.000.

Penetapan keputusan gubernur terkait dengan UMK secara serentak diumumkan bersama kabupaten/kota lainnya di NTB. Adapun peningkatan UMK yang menjadi acuan yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara dalam penetapan UMK, dalam aturan harus lebih tinggi dari UMP yakni sebesar Rp 1.825.000.00, Sementara acuan lainnya yakni hasil rapat dengan dewan pengupahan, yang terdiri dari perwakilan buruh, SPSI, SPN, Apindo, perguruan tinggi, bagian hukum. Selain itu, Dinas Pertanian, Dinas Perindah, Bappeda serta dari Disnakertrans sendiri, yang merupakan unsur penentu nilai kebutuhan minimum orang. Di mana, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk di Lotim menurut hasil turun ke lapangan dari bidang Hubungan Industrial (HI) di Disnakertrans sendiri pada tahun 2015 yakni sekitar sebesar Rp 1,9 juta.

Andika Istujaya menilai, kenaikan sebesar 11,83 persen dari UMP sebesar Rp. 1.825.000.00, cukup bagus. Hal itu dikarenakan dari pengusaha mengusulkan kenaikan sekitar 8 persen, sementara dari pihak buruh meminta di atas 13 persen. Sehingga diambil posisi tengah yakni 11,83 persen. Dengan demikian, terkait kenaikan UMK ini di dalam penerapannya di lapangan nantinya akan dilakukan pengawasan, baik dari internal Disnakertrans maupun tim dari dewan pengupahan. “Perusahaan besar nanti diharapkan dapat memberikan upah kepada karyawan sesuai dengan UMK,” pesannya.

Sementara bagi perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan UMK, maka bisa bersurat kepada gubernur untuk dilakukan penundaan. Langkah itu sebagai salah satu untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja. (yon)

Murnan

(Suara NTB/rus)

ngurus DPD PKS mulai dari berbagai tingkatan. Mulai dari tigkat kabupaten sebanyak 100 orang. Tingkat kecamatan jumlahnya 20 orang dikalikan 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Sedangkan di tingkat desa, sebanyak 254 desa dikalikan 16 orang masing-masing.

PKS sendiri dengan kekuatan kader militannya tersebut sampai ke tingkat Tempat Pemu-

ngutan Suara (TPS). Dipersiapkan inftrastruktur sampai ke tingkat TPS yang selanjutnya melakukan pengawasan. “Intinya strategi pemenangan sudah kita bersiapkan,” tegas Murnan.

Bersama dengan pasangan calon, PKS terus melakukan konsolidasi. Setelah penyampaian visi misi, langsung ditindak lanjuti dengan menggerakkan kader. Melakuan sosialisasi dengan berbagai metode pendekatan kepada masyarakat. “Intinya kaderkader PKS ini siap digerakkan kapanpun,” paparnya.

Diketahui, PKS beberapa waktu lalu sudah mantap menyerahkan Surat Keputusan dukungannya kepada pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwaini. Selain PKS, ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan dikabarkan juga dari Partai Gerindra. “Insya Allah Harum menang,” ujar Murnan yakin. (rus/*)

H. Lalu Selamet

Tidak Berhenti Memberikan Motivasi

(Suara NTB/dok)

Pembawaannya sederhana dan bersahaja. Kesehariannya kini bertani dan berkebun. Memasuki usianya yang ke 60 tahun, dia tetap tanpa henti untuk berkreasi. Salah satunya, memberikan motivasi kepada masyarakat.

DIALAH H. Lalu Selamet, pemilik objek wisata Lembah Hijau Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tokoh Lotim yang sudah membuktikan kiprahnya mengubah lahan tandus sudah tidak asing di mata semua orang. Kiprahnya sudah sampai ke tingkat nasional. Kepada Suara NTB, beginilah cerita kehidupannya kini!

Setelah mengubah kawasan Ijobalit yang tandus menjadi hijau. Selain bersibuk ria dengan ladang kebunnya, Mamiq Selamet saat ini tetap mengedepankan kehidupan keluarga.

Berkumpul bersama keluarga. Di luar kehidupan keluarga, keprihatinannya terhadap masyarakat sekitar tetap mendarah daging.

Pandangan Mamiq Selamet, kondisi masyarakat saat ini memang cukup memprihatinkan. Minim kreativitas dan inovasi.

Dibandingkan daerah lain, NTB masih minim kreativitas. Padahal, NTB merupakan daerah yang kaya. Bahkan dikatakan sangat kaya dengan potensi pengembangan sumber daya alamnya.

Seperti sektor pariwisata NTB. Banyak orang dari luar daerah ingin datang ke NTB. Utamanya destinasi wisata yang ada di Lombok.

Presiden Joko Widodo, sudah menetapkan tujuh kawasan wisata secara nasional. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Mandalika berarti NTB. Hanya saja, pascapenetapan KEK dan sentuhan program pemerintah masih diperlukan kesiapan dari masyarakat. Masyarakat sekitar tidak boleh menjadi penonton. Masyarakat harus turut ambil bagian dalam pengembangan ekonomi.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggerakkan ekonomi menyongsong kemajuan pariwisata. Hasil pengamatannya di sejumlah daerah, Makassar, Bukit Tinggi dan berbagai daerah yang sudah lebih dulu maju perekonomiannya banyak yang bisa dipelajari. Caranya adalah berani memulai berkreasi. Atau mencari inovasi untuk mengembangkan diri.

Menjadi pertanyaan besar yang ingin sekali dicarikan jawabannya, kenapa daerah lain bisa kita tidak? Sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Lombok diyakini bisa untuk menyamai daerah-daerah lain.

Menjawab pertanyaanya tersebut, Mamiq Selamet sendiri mencoba memulai dari lingkungan keluarga. Anak-anaknya pun coba digerakkan untuk membangun kreativitas. Seperti

ngunan Setdakab Lotim, Lalu Mulyadi menerangkan, realisasi fisik saat ini sudah 85 persen. Semuanya sudah mencapai target. Tinggal sisanya, pengaspalan jalan, pembangunan Gedung Juang dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Realisasi fisik yang sumber anggarannya dari APBD induk sudah 100 persen. Pekerjaan fisik saat ini hanya dari APBD Perubahan. Semua sisa bangunan fisik dipastikan bisa dirampungkan pada akhir

tahun 2017.

Pihaknya yakin, semua bangunan fisik bisa rampung sebelum batas waktu anggaran. Tidak ada melewati tahun anggaran. Hal ini bisa dilakukan karena pelelangan juga sudah rampung tidak ada lagi tender ada akhir tahun ini.

Terakhir tender pada September lalu habis. “Target selesai kontrak pertama tanggal 23 Desember, jadi 7 hari sisanya untuk penyerahan hasil pekerjaan,” ujarnya. (rus)

Buru Pelaku Penebasan, Polres Lotim Bentuk Timsus Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) terus memburu pelaku penebasan yang terjadi di pesisir pantai Labuhan Haji beberapa waktu lalu.

Untuk mempercepat proses penangkapan terhadap pelaku, Polres Lotim membentuk Tim Khusus (Timsus).

Menurut Kapolres Lotim AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, pihaknya sudah membentuk Timsus sejak awal terjadi penganiayaan terhadap pedagang lapak di Kecamatan Labuhan Haji. Timsus terdiri dari Satreskrim, Sat Intelkan serta Sat Sabhara Polres Lotim. Timsus yang dibentuk, tidak hanya mengungkap kasus penganiayaan berupa penebasan tangan pedagang. Melainkan tim kecil yang sudah dilatih itu akan menangani sejumlah kasus yang kemungkinan menyebabkan terjadinya kerawanan.

Dari hasil penyidikan, ujarnya, mengarah terhadap dua orang yang menjadi pelaku. Di antaranya, satu selaku eksekutor dan satu lagi sebagai penghasut atau yang bermasalah dengan korban.

Kalaupun pelaku terlibat dengan tindak pidana lain, kapolres me-

negaskan akan dilakukan penyertaan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. “Identitas kedua pelaku sudah kita kantongi. Saat ini terus dilakukan pengejaran,” ujar Kapolres didampingi Wakapolres Lotim, Kompol Wendi Oktariansyah, Kamis (7/12).

Pelaku dipastikan berjumlah dua orang, terutama yang melakukan penebasan terhadap korban atas nama Nasrun (47) warga Desa Labuhan Haji, hingga tangannya bagian kanan terputus.

Dijelaskannya, aksi kriminalitas yang terjadi itu bermula adanya ketersinggungan antara pelaku dengan korban.

Di mana, pelaku yang pada Minggu (26/11) sore tidak terima ditegur oleh pedagang lapak di Labuhan Haji lantaran ugalugalan mengenderai sepeda motor. Sementara, pelaku yang tidak terima saat ditegur menaruh dendam dan pulang pergi mengambil parang. Dengan didampingi sejumlah temannya, pelaku kemudian kembali mendatangi korban yang diduga langsung menebas korban menggunakan parang. Tindakan itupun membuat tangan korban terputus. (yon)

Ratusan Liter Miras Hasil Operasi Yustisi Dimusnahkan

(Suara NTB/rus)

membuat usaha sendiri. Hasrat besarnya, para generasi penerus ini menjadi generasi-generasi mandiri. “Anak saya ini saya ajarkan untuk mandiri, sehingga mereka membuka usaha sendiri seperti membuat kue brownis dan susu kedelai melek Soya,” tuturnya.

Ajakan membangun kreativitas ini tidak sekadar dalam ucapan. Tapi turut berkecimpung membantu membangunnya hingga benar-benar berhasil. H. Lalu Selamet sengaja mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak berpangku tangan dan mengandalkan orang tua.

Pandangan sebagian orang, Mamiq Selamet ini sudah tidak ada yang perlu dicari. Kehidupannya sudah cukup bahkan lebih. Bahkan jika terjun ke politik, tidak akan diragukan tingkat elektabilitasnya. Akan tetapi, ia katakan tidak mau terjebak pada hiruk pikuk politik. Lebih tenang dan menyenangkan ia tetap pada dunianya saat ini. Hidup di tengah kebun dan lembah yang sudah hijau, karena sentuhannya.

Perbincangan mengenai suksesi pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung saat ini memang menghangat terus. Saat ditanya siapa kandidat calon pemimpin NTB ke depan yang bisa membawa perubahan besar? Mamiq Selamet ini mengaku menjagokan H. Moch Ali Bin Dachlan.

Ali BD sebut Mamiq Selamat adalah sepupunya. Tapi bukan karena alasan itu dirinya memilih Ali BD sebagai gubernur. Tapi ada keyakinan, NTB bisa lebih baik di tangan Amaq Asrul itu. “Saya tidak punya kepentingan meskipun dia keluarga saya,” paparnya. Alasan lainnya, NTB butuh pemimpin gila. Amaq Asrul adalah jawabannya.

Sementara mengenai calon Bupati, Mamiq Selamet mengaku tidak begitu tertarik membahasnya. Ia lebih memilih diam. (rus)

Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memusnahkan sebanyak 660 botol minuman keras (miras) yang merupakan hasil operasi yustisi yang dilakukan akhir tahun 2017 ini. Ratusan miras yang dimusnahkan itu setelah dilakukan proses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim.

Kepada Suara NTB, Kamis (7/12), Kasat Pol PP Lotim, Zainal Abidin, mengungkapkan minuman berakohol merupakan hasil operasi yustisi yang dilakukan beberapa waktu lalu di dua titik yakni di wilayah Kecamatan Pringgabaya dan di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik. Miras yang diamankan terdiri dari dua jenis, yakni miras tradisional berupa tuak dan brem sebanyak 660 botol serta 15 bir bintang.

Penertiban terhadap miras itu, lanjut dia, sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 tentang

larangan, memproduksi, menjual dan mengedarkan minuman keras. Di mana, dalam penyitaan ratusan botol miras terdapat ada lima tersangka yang turut diamankan beserta sejumlah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut miras. Pasalnya, miras jenis tuak dan brem didatangkan dari luar Lotim.

Terkait dengan penyitaan ratusan botol miras itu, Zainal Abidin mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan razia. Salah satunya dengan menyisir tempat-tempat produksi miras di Kabupaten Lotim serta pangkalanpangkalan yang kerap dijadikan tempat untuk mengkonsumsi miras. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban terlebih dalam waktu dekat akan diperingati Natal dan Tahun Baru (Nataru), karena pengaruh miras dapat memberikan dampak negatif terhadap yang mengonsumsinya. (yon)

(Suara NTB/yon)

MUSNAHKAN - Ratusan botol miras hasil operasi yustisi yang dimusnahkan oleh Satpol PP Lotim, Kamis (7/12).

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Pansus Pinjaman DPRD Loteng Tinjau Pasar Kopang

Praya (Suara NTB) Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (7/12) turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi sejumlah pasar tradisional di daerah ini. Anggota juga meninjau Pasar Jelojok Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang yang direncanakan akan dibangun ulang menggunakan dana hasil pinjaman tersebut.

Namun sebelumnya Pansus DRD Loteng turun untuk melihat kondisi Pasar Barabali. Di sana Pansus me-

ngecek langsung kondisi pasar yang ada di wilayah Desa Barabali. Pansus pun menemukan sejumlah persoalan yang dialami pasar.

Misalnya, saluran drainase yang minim serta fasilitas toilet serta musala yang belum ada. Padahal fasilitasfasilitas dasar tersebut merupakan fasilitas standar yang harus tersedia di area pasar.

Kondisi hampir sama juga ditemukan di Pasar Jelojok Kopang. Bahkan, kondisi Pasar Jelojok bisa dikatakan jauh lebih memprihatinkan.

Area parkir yang belum ada kemudian kondisi los pasar yang ditempati para pedagang

kumuh dan tidak terurus.

Belum lagi, jumlah pedagang yang cukup banyak yang mencapai hingga ribuan orang membuat para pedagang harus berdesak-desakan saat berjualan. Tidak hanya itu, fasilitas berupa pengolahan sampah hanya satu. Namun fasilitas tersebut tidak mampu mengatasi jumlah sampah yang begitu banyak di Pasar Kopang.

“Setelah kita melihat kondisi langsung pasar Kopang, memang sudah selayaknya pasar ini ditata kembali,” ungkap Ketua Pansus DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., kepada wartawan. Terlebih Pasar

Jelojok Kopang tersebut bisa dikatakan sebagai wajah dari Loteng, sehingga harus ditata dengan baik.

Ia menjelaskan, dari sisi jumlah pedagang dengan luas lahan pasar sebenarnya bisa tertampung semua. Hanya karena kondisi pasar yang semerawut dan tidak tertata dengan baik, maka pasar seolah tidak bisa menampung jumlah pedagang. Padahal masih banyak lahan pasar yang belum dimanfaatkan.

“Jadi kita (Pansus DPRD Loteng,red) dalam hal ini bukan pada posisi setuju atau tidak akan pinjaman daerah tersebut. Tetapi memang kon-

disi Pasar Jelojok yang memprihatinkan seperti ini, maka pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk menata Pasar Jelojok,” ujarnya.

Pun demikian, jika memang kemudian rencana pinjaman daerah terealisasi pihaknya berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penataan Pasar Jelojok saja. Menurutnya, masih ada beberapa pasar yang juga butuh perhatian.

Tapi tetap harus memperhatikan skala prioritas. “Kalau bicara soal kondisi pasar, banyak pasar di daerah ini yang juga sangat butuh perhatian,” tandas anggota Komisi I DPRD Loteng ini. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

TINJAU - Anggota Pansus DPRD Loteng meninjau kondisi Pasar Jelojok Kopang, Kamis (7/12).

Temukan Indikasi TPPU APH Harus Kompak KEPALA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) Hj. Lale Prayatni menilai pernyataan pengelola hiburan melalui Asosiasi Pengelola Hiburan (APH) Senggigi terkait ketidakmampuan membayar pajak 25 persen mengada-ada. Pasalnya pemasukan tiap bulan yang mereka peroleh mencapai puluhan juta, sementara yang disetor hanya Rp 5-7 juta. ‘’Seharusnya pengusaha hiburan kompak menarik 25 persen, sehingga tidak (Suara NTB/dok) menjadi tunggakan. PasalHj. Lale Prayatni nya tunggakan pajak yang diduga masih mengendap di pengelola hiburan berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) Bapenda mencapai Rp 1,8 miliar,’’ ungkapnya, Kamis (7/12).

Dijelaskan, persoalan pajak ini tidak akan terjadi jika dari dulu semua pengelola hiburan kompak sepakat memungut pajak 25 persen. Lantas kenapa terjadi seperti saat ini, menurutnya karena tunggakan pajak hiburan yang belum dibayar, sehingga menjadi besar setelah ditotal.

Hasil hitungannya, per bulan saja terdapat Rp 150 juta pajak yang kurang bayar oleh pengelola hiburan. Jika ditotal selama 1 tahun mencapai 1,8 miliar. Belum lagi ditambah hasil perhitungan Bapenda yang dikeluarkan melalui SKPKB terdapat kurang bayar pajak sejak 2016. Pihaknya juga mengakui, penarikan pajak 10 persen terjadi sejak 2011 setelah Perda disahkan, sehingga kurang bayar pun terjadi sejak saat itu. Namun ia mengaku perlu mengkonfirmasi pejabat lama di Bapenda sebelum dirinya menjabat di sana. Pihaknya tetap menagih sepanjang tertuang pada SKPKB. Terkait dalih pengelola hiburan khawatir terjadi sepi pengunjung akibat ditarik pajak tinggi, menurutnya seharusnya semua pengelola hiburan kompak dan sepakat rata menarik 25 persen melalui asosiasi, sehingga pengunjung mau tidak mau harus membayar. Sebab jika menarik tidak sesuai perda malah pemda bisa dipidanakan. Menurutnya dengan adanya pemberitaan soal dugaan kebocoran pajak ini saja pasti pemda diintip aparat penegak hukum (APH) apakah tetap konsisten menarik 25 persen atau goyah menarik 10 persen. Pasti APH bertanya-tanya, jika pajak yang ditarik 10 persen. Pasti pihaknya dituding main mata dengan wajib pajak. Karena itu ia menekankan kepada petugasnya agar jangan sampai ada nego-nego di bawah tangan. (her)

Kejari Loteng Selidiki Dugaan Keterlibatan Tersangka Baru

Praya (Suara NTB) Pengembangan kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), menemukan indikasi lain. Bukan hanya tindak pidana korupsinya saja. Tetapi juga ada ditemukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Untuk itu, Kejari Loteng akan menyelidiki pihak lain yang dididuga ikut terlibat.

“Dari keterangan para tersangka, kita temukan adanya indikasi TPPU. Indikasi tersebut saat ini juga terus kita kembangkan,” ungkap Kajari Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., melalui Kasi. Pidsus Hasan Basri, S.H.M.H., Kamis (7/12).

Indikasi TPPU muncul setelah pihak kejaksaan menelusuri alur aliran dana yang diduga hasil korupsi tersebut.

Di mana dana hasil dugaan korupsi tersebut tidak langsung masuk ke rekening para tersangka. Tapi mampir terlebih dahulu ke rekening lain

dengan tujuan untuk menyamarkan asal dananya.

Awalnya, ungkap Hasan, dari rekening pemerintah daerah dana masuk ke rekening DH. Dari DH, dana kemudian masuk ke rekening tersangka ZA yang merupakan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT. LTB. Dari ZA inilah uang kemudian ditransfer ke beberapa pihak lainnya. Termasuk dua tersangka yakni L.Ma, Direktur Utama PT. LTB serta AK, Direktur Pemasaran. “Jadi tersangka ini meminjam rek-

ening DH sebagai tempat masuknya dana dari pemerintah daerah. Baru mengalir ke yang lain,” jelasnya seraya menambahkan, DH sendiri juga sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan sebagai sanksi.

Ditanya peluang tersangka baru selain tiga direksi PT. LTB, Hasan mengaku semua masih mungkin. Mengingat proses penyidikan kasus tersebut masih terus dilakukan. Terlebih dengan adanya indikasi TPPU, bisa saja ada tersangka lain di luar tiga tersangka yang sudah ditetapkan lebih dulu.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Plt. Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham berpose bersama H. Fauzan Khalid - Hj. Sumiatun, H. Sukiman Azmi dan figur yang diusung Partai Golkar pada pilkada di NTB tahun 2018 mendatang di Lapangan Umum Muhajirin Praya, Kamis (7/12).

dak pidana pencucian uang,” sebutnya. Sebagai pihak yang mentransfer dana ke tersangka lain. Sedangkan untuk AK dan L.Ma., dikenakan pasal tambah yang lain yakni pasal 5 UU. No. 8 tahun 2010.

Itu artinya, ketiga tersangka kini dijerat dengan tiga pasal sekaligus. Selain tindak pidana korupsi, masing-masing dua pasal, yakni pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ditambah ancaman TPPU. (kir)

Suhaili-Amin Resmi Diusung Koalisi Golkar-Nasdem

DPP Golkar Serahkan SK Dukungan ke Fauzan-Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Teka-teki ke mana arah dukungan Golkar pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 mendatang terjawab sudah.

Bertepatan dengan deklarasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB H. Suhaili FT dan H. Muh. Amin di Lapangan Umum Muhajirin Praya, Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyerahkan SK dukungan kepada kepada empat pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada serentak 2018, Kamis (7/12).

Selain memberikan SK dukungan ke paket bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Suhaili-H. Muh. Amin, Partai Golkar juga memberikan SK dukungan ke tiga bakal calon bupati/walikota lainnya. Ketiga Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksud adalah Lobar H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun, Lombok Timur H. Sukiman Azmi - H. Rumaksi dan Kota Bima H.M. Lutfi - Feri Sofian.

Dalam SK dukungan yang diterbitkan DPP Partai Golkar bernomor R-539/Golkar/XI/2017 perihal Pengesahan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Lobar, Provinsi NTB, DPP Partai Golkar menetapkan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun sebagai bakal calon yang diusung. SK itu sendiri tertanggal 30 November 2017 dan ditujukan langsung kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lobar dan ditandatangani langsung oleh Plt Ketum Golkar Idrus Marham dan Wasekjen Golkar M. Sarmuji.

Ketua Harian DPD Golkar Lobar Lalu Hermayadi yang dikonfirmasi terkait turunnya SK dukungan Partai Golkar kepada paket Zaitun mengatakan dukungan sudah disampaikan dalam deklarasi tersebut. “Artinya, kemana arah Golkar sudah jelas.

Golkar clear untuk paket Zaitun,” jawabnya.

Pemberian SK kepada bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2018 setidaknya menjawab informasi simpang siur dan juga saling klaim di beberapa bakal calon. “Dari awal kami sampaikan bahwa Golkar tidak ada masalah (terkait dukungan di Pilkada Lobar),” imbuhnya.

Seperti diketahui, paket Fauzan-Sumiatun sudah mendapat dukungan dari beberapa partai politik pada Pilkada Lobar.

Sebelum Golkar, beberapa partai sudah terlebih dahulu memberikan dukungan seperti PPP, PKS, PAN dan juga Nasdem yang memang baru sebatas surat rekomendasi. Jika digabung keseluruhan perolehan kursi dari parpol, pasangan dengan jargon Sopoq Angen itu sudah mengumpulkan 22 kursi dengan perincian PPP 4 kursi, PKS 3 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem 5 kursi dan Golkar sendiri dengan perolehan 6 kursi. Untuk Pilkada Lobar, bakal calon setidaknya harus memperoleh dukungan 9 kursi untuk bisa mendaftarkan diri ke KPU Lobar.(her)

“Untuk tersangka lain? tidak menutup kemungkinan (ada tersangka baru,red). Baik itu untuk tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsinya sendiri,” tegasnya, seraya menambahkan, pihaknya terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini.

Adanya indikasi TPPU ini, ujarnya, ancaman hukuman bagi para tersangka yang sudah ada dipastikan bakal semakin berat. Pihak Kejari Loteng juga sudah menambahkan jeratan hukum bagi para direksi PT. LTB tersebut dengan pasal TPPU. Dalam berkas perkara yang merugikan negara hingga Rp 700 juta tersebut.

“Untuk tersangka ZA, kita kenakan pasal 3 UU. No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tin-

(Suara NTB/her)

REKLAMASI- Lokasi reklamasi ilegal di pesisir Lembar yang sudah ditalud permanen. Satpol PP Lobar sudah memasang peringatan agar warga tidak melakukan aktivitas reklamasi.

Satpol PP Segera Bongkar Talud Reklamasi Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) telah memasang plang dan garis peringatan di sepanjang lokasi reklamasi ilegal di pesisir Pantai Lembar. Garis peringatan ini dipasang untuk menghentikan aktivitas reklamasi. Selain memasang garis peringatan, Satpol PP juga bakal membongkar talud yang dibangun di lokasi reklamasi ilegal. Untuk pembongkaran talud ini, Satpol PP berkoordinasi dengan Pemprov NTB. “Sudah kami pasang plang dan garis peringatan menghentikan aktivitas reklamasi di pesisir Lembar. Kami juga berkoordinasi dengan pemprov terkait pembongkaran talud di sana, tinggal menunggu waktu

saja,”jelas Kasatpol PP Lobar, Mahnan, S.STP., Kamis (7/12).

Sebelum melakukan tindakan menutup paksa lokasi reklamasi ini, pihaknya sudah melakukan langkah sesuai prosedur, yakni memberi peringatan kepada para pelaku penimbun. Setelah itu, barulah pihaknya turun melakukan pemasangan plang. Untuk penanganan talud yang telah dibangun di lokasi itu, tentunya perlu dikoordinasikan dengan pemprov. Jika pemprov meminta agar dibongkar maka tentu akan dilakukan pembongkaran.

Persoalan ini, ujarnya, telah masuk pelanggaran pidana, sehingga perlu juga menunggu keputusan hukum terkait hal ini. Sebab bisa jadi pelaku pen-

imbun berdalih telah memiliki bukti berupa SPPT atau sejenisnya yang dianggap bahwa lahan itu milik mereka.

Menurutnya, karena aktivitas ini diduga melanggar UU maka langkah pembongkaran paksa bisa saja dilakukan, namun tentu perlu koordinasi dengan pihak terkait. Apakah perlu pendekatan ke masyarakat mengantisipasi terjadi perlawanan dari warga, menurutnya langkah pemberian imbauan sudah dilakukan.

Mahnan mengaku masyarakat tidak mungkin mencarih nafkah dengan melakukan pelanggaran.

Pihaknya mengimbau kepada kades dan camat agar mengimbau dan mendekati masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas ilegal. (her)

DAK 2 Pengaruhi DPT pada Pilkada Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pengurangan jumlah penduduk berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) diperkirakan mempengaruhi DPT pada Pilkada 2018. Pasalnya terjadi pengurangan jumlah penduduk berdasarkan DAK 2 di Lobar sekitar 30 ribu lebih.

Terkait pengurangan ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) H. Muridun berdalih diakibatkan penduduk yang mati dan pindah serta pembersihan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga sangat wajar terjadi pengurangan penduduk pada kurun waktu 5 tahun (Pileg 2014-2019).

“Itu (pengurangan penduduk) wajar dan kami tidak heran pengurangan penduduk berdasarkan DAK 2 sebanyak 30 ribu, terkait pengaruh DPT itu mungkin saja,” jelas Kadis Dukcapil H. Muridun, Kamis (7/12).

Diakuinya, pihak KPU

sudah datang mempertanyakan kenapa terjadi pengurangan 30 ribu dan berimbas terhadap pengurangan kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, pengurangan penduduk ini disebabkan mutasi penduduk, apalagi interval Pileg 2014 - 2019 selama 5 tahun. Menurutnya data ini bukan data catatan sipil, namun data hasil konsolidasi dan pembersihan Kemendagri.

Terkait permintaan data kependudukan, menurutnya tidak boleh diminta data ke Dinas Dukcapil langsung. Hal ini mengacu UU Nomor 8 tahun 2015. Di mana, salah satu pasal menyebutkan KPU daerah harus terima DP4 dari KPU pusat, sebab kemendagri kerjasama dengan KPU pusat. Karena itu, KPU harus minta izin dari pusat dulu, sebab KPU Lobar tidak boleh mengeluarkan data ini.

Menyoal persoalan masyarakat Pemalikan, KPU tengah

melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, kaitan dengan identitas penduduk, masyarakat Pemalikan jelasnya campur ada dari Lombok Tengah, Gerung dan Sekotong serta daerah lain. Diakuinya, tidak semua masyarakat Pemalikan punya KTP Lobar. Namun terkait jumlah pasti berapa ber-KTP Lobar pihaknya nanti perlu mencocokkan data base di lapangan.

“Kalau pemda disuruh ngecek, kami akan dikawinkan data. Tinggal kita padukan data base, mana yang ber-KTP Lobar kita berikan keterangan, kalau yang tidak punya KTP Lobar kami tidak berani,” jelasnya.

Terkait dokumen kependudukan bagi warga setempat, pihaknya tergantung usulan dari desa. Namun kalau tidak ada usulan maka tentu pihaknya tidak berani melakukan perekaman. Sebab untuk membuat KTP perlu ada pengakuan berupa rekomendasi dari desa berupa surat pengantar. (her)

Praya (Suara NTB) Pasangan calon kepala daerah H.M. Suhaili FT – H. Muh. Amin, secara resmi diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Nasdem. Setelah kedua partai menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) masing-masing di Lapangan Umum Muhajirin Praya, Kamis (7/12) sore.

Hal ini sekaligus mengakhiri spekulasi soal kepastian arah dukungan kedua partai politik, terutama Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang.

“Keputusan DPP Partai Golkar sudah final. Bahwa Partai Golkar mengusung pasangan Suhaili-Amin,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

Itu artinya, menjadi satu keharusan bagi seluruh elemen Partai Golkar untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai tanpa terkecuali. Mulai dari pengurus, fungsionaris hingga kader partai dari semua tingkatan.

Meski demikian, diakuinya, pihaknya mendengar informasi kalau Partai Golkar sebenarnya belum memutuskan akan mengusung siapa pada Pilkada NTB tahun 2018 mendatang. Dan, memang benar ada kader Partai Golkar lain yang juga menginginkan untuk bisa diusung oleh Partai Golkar. “Tapi Partai Golkar sudah memantapkan pilihan untuk mendukung pasangan ini (Suhaili-Amin),” tegasnya.

Idrus juga menegaskan guncangan yang terjadi di tingkat pusat sekarang ini tidak berpengaruh pada keputusan yang sudah diambil. Bahwa walaupun terjadi perubahan kepengurusan

di tingkat pusat, keputusan yang sudah diambil tetap berlaku.

Alasannya, keputusan yang diambil oleh Partai Golkar adalah keputusan secara kelembagaan atau organisasi dan tidak akan berubah, meski ada perubahan di internal pengurus partai.

Ia mengatakan, Partai Golkar memutuskan untuk mengusung H.M. Suhaili pada Pilkada NTB mendatang sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Selain melihat hasil survei terhadap calon kepala daerah bersangkutan, aspirasi dari pengurus, kader maupun masyarakat juga jadi salah satu pertimbangan.

Terlebih, jika melihat sosok H. M. Suhaili yang dinilai sebagai figur pemimpin yang tidak banyak bicara. Namun lebih banyak bekerja. Sehingga makin memantapkan sikap Partai Golkar untuk mengusung Bupati Lombok Tengah (Loteng) dua periode ini.

Begitu pula dengan pasangannya, H. Muh. Amin, juga dinilai sebagai figur pemimpin yang tepat dan bisa membawa perubahan bagi daerah ini. “Jadi tidak ada alasan bagi Partai Golkar untuk tidak mengusung pasangan ini. karena dari sisi kemampuan dan pengalaman memimpin daerah, sudah terbukti dan teruji,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Idrus Marham menyerahkan langsung SK DPP Partai Golkar kepada pasangan SuhailiAmin. Adapun SK DPP Partai Nasdem diserahkan Sekretaris DPW Partai Nasdem NTB, Multazam disaksikan ribuan pengurus, kader dan simpatisan dari kedua partai politik.

Selain itu PPP kubu Djan Paris juga turut menyerahkan dukungan kepada pasangan H. M. Suhaili- H. Muh. Amin. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Plt. Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyerahkan SK pada H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin untuk maju pada Pilkada NTB di Lapangan Umum Muhajirin Praya, Kamis (7/12).

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses Ke-3 DPRD Sumbawa Tahun 2017 Dapil III dan Dapil IV Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menggelar Rapat Paripurna penyampaian hasil reses Ke 3 tahun 2017 pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Tak jauh berbeda dengan hasil reses Dapil I dan Dapil II, pada Dapil III aspirasi masyarakat juga banyak berkutat pada usulan program fisik, ekonomi pariwisata, sosial dan lainnya. Salah satunya kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan Samota.

Untuk Dapil III meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Batulanteh, dan Kecamatan Unter Iwes. Penyerapan aspirasi selama masa reses, disampaikan pokokpokok penting yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun yang akan datang. Seperti disampaikan juru bicara Dapil III, Hamzah Abdullah, berdasarkan hasil tatap muka dengan masyarakat, kebutuhan desa ataupun kebutuhan wilayah

masing-masing Dapil memiliki kesamaan.

Contohnya di bidang fisik, perlu dilaksanakan pembangunan dan perbaikan prasarana pengaman tebing turap/talud/bronjong, jalan kabupaten terutama jalan akses ke masing-masing kecamatan dan desa, jalan lingkungan baik produk lapen ataupun rabat beton, juga paving blok. Usulan tersebut masih menjadi kebutuhan utama yang tersajikan dari hasil serapan reses ketiga tahun sidang 2017 ini.

Berikutnya adalah perbaikan prasarana pendidikan masing-masing tingkatan dari TK/PAUD sampai dengan SMP, baik kebutuhan pembangunan gedung maupun alat bermain, perbaikan gedung sekolah, penyediaan sarana komputer dan Laptop untuk menunjang kegiatan ujian nasional berbasis komputer, hingga penyediaan lokal sekolah baru, penyediaan sumber air bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hariannya hingga penyediaan

(Suara NTB/arn)

LAPORAN - Suasana rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses 3 DPRD Sumbawa tahun 2017 pada Selasa lalu. sumber air kebutuhan pertanian beserta fasilitas penunjang pertanian.

Selanjutnya di bidang sosial, budaya dan pariwisata, adalah kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan Samota. Serta pembenahan desa wisata sebagai destinasi wisata andalan Kabupaten Sumbawa. Perbaikan rumah ibadah baik masjid maupun

musholla. Terakhir di bidang ekonomi berupa pengadaan ternak dan alat alsintan masih menjadi kebutuhan prioritas masyarakat petani. Kemudian mesin ketinting juga rumpon bagi para nelayan, rombong bagi pedagang kecil dipinggir jalan serta perlindungan usaha pedagang retail eceran dari gempuran hegemoni atau monopoli toko modern berjejaring.

Enam orang Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Dapil III yakni, Dr. Arahman Alamudy, Junaidi, Ida Rahayu BA, Ardi Juliansyah S.IP, Rusli Manawari dan Hamzah Abdullah.

Sedangkan hasil reses 10 anggota DPRD Sumbawa pada Dapil IV yang meliputi lima kecamatan, yakni Kemacatan Rhee, Utan, Buer, Alas, dan Alas Barat, juga tak jauh berbeda. Kegiatan reses ini dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan oleh masing-masing Anggota Dewan. Pengaturan tempat pelaksanaan reses seperti balai pertemuan, panggung/gedung sebar guna, lapangan sepak bola, dan tempattempat umum lainnya yang disepakati dengan warga atau konstituen yang dilakukan secara tatap muka dan dialogis.

Reses III ini dikuti oleh seluruh komponen masyarakat.

Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa di Dapil IV, berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pola pelay-

anan pemerintah mengemuka untuk diperbaiki serta dituntaskan melalui program di tahun-tahun mendatang. Secara garis besar disampaikan Bidang Infrastruktur/Fisik meliputi : pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, chek dam, jalan usaha tani, normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing turap/talud/ bronjong pantai dan sungai, jaringan irigasi, pembangunan sumor bor untuk daerah tadah hujan, sarana air bersih, pembangunan sarana prasarana pendidikan, perbaikan sarana ibadah, dan perbaikan sarana prasarana kesehatan.

Bidang Ekonomi meliputi : penguatan Lembaga UMKM dan perlindungan pedagang retail dari persaingan usaha tidak sehat, ketersediaan pupuk, pestisida dan bibit unggulan, pengembangan bidang peternakan, perikanan dan kelautan, penguatan kelembagaan kelompok tani dan kelompok peternak. Bidang Sosial Budaya meliputi : pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan

kapasitas bidang kesehatan (revitalisasi puskesmas), penguatan kegiatan keagamaan, pemetaan potensi wisata dan situs cagar budaya.

Namun, dalam pelaksanaan reses, seperti disampaikan Juru Bicara Dapil IV, Basaruddin S.AP, juga ditemui hambatan. Reses yang telah digelar tersebut tentunya tidak berjalan seperti yang diharapkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan reses bila dibandingkan dengan luas wilayah daerah pemilihan. Mengacu pada hal tersebut, masih terdapat banyak persoalan yang perlu disikapi secara bersamasama baik oleh eksekutif sebagai leading sektornya maupun legislative sebagai lembaga kontrol.

Diketahui 10 anggota DPRD dari Dapil IV yakni, Lalu Budi Suryata, SP, Abdul Rafiq, Ismail M, SH, H. Salman Al-Farisi, SH, Abdul Hakim, SE, Cecep Lisbano, S.IP, Basaruddin, S.AP, Ir. H. Syamsul Nurdin, Muhammad Saad, S.AP, Bunardi, Berlian Rayes, S.Ag. (arn/*)

Kasus BBM Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa

Dua Pejabat Diperiksa Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) terus memanggil sejumlah pihak untuk melakukan puldata dan pulbaket terkait dugaan korupsi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Setelah Kepala Pertamina Sumbawa dan pemilik SPBU kilometer 3 (atas), giliran Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Sumbawa, Drs. Irawan Subekti dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) diperiksa.

Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan pada Kamis (7/ 12) kemarin. Mereka dimintai keterangan di ruangan penyidik Seksi Pidana khusus. Masing-masing Kabag Ekonomi diperiksa oleh Fajrin Nurmansyah, S.H dari pukul 10.30 Wita hingga pukul 11.30 Wita. Sedangkan Kepala Dislutkan diperiksa oleh Cyrilus Rumangkang, S.H, dari pukul 10.30 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Informasinya, pemeriksaan tersebut sep-

utar tupoksinya masing-masing terkait penerbitan rekomendasi dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Drs. Irawan Subekti yang ditemui Suara NTB mengakui dimintai keterangan terkait tugas dan fungsinya di bagian ekonomi dalam penerbitan rekomendasi penyaluran BBM, baik bersubsidi maupun non subsidi. Dimana menurutnya pihaknya

tidak mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan rekomendasi. “Kita tidak punya kewenangan tentang penerbitan rekomendasi,” ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014, kewenangan terkait dengan Migas sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan berkaitan dengan adanya Perbup nomor 16 tahun 2013, turunan dari peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2012, ada

kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan rekomendasi. Dalam hal ini ada 9 instansi yang berhak mengeluarkan rekomendasi, yakni Diskoperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatikan dan camat.

“Memang ada Sub Bagian Perkembangan Perekonomian daerah dan ESDM di kami.

Kalau mengacu dengan undangundang nomor 23 tahun 2014, di pasal 14 ayat ke 4 kewenangan pemerintah kabupaten/ kota terkait dengan panas bumi saja. Untuk rekomendasi ini tidak ada,” terangnya.

Sedangkan Kepala Dislut-

kan Sumbawa, Ir. Dirmawan yang ditemui wartawan juga mengakui dimintai keterangan terkait rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pihaknya mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan dan pembudidaya ikan. Namun pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi untuk yang dalam skala besar.

“Untuk pengusaha-pengusaha tambak tidak, karena itu scope besar. Kita yang kecil, yang di bawah lima hektar.

Kemudian modal usahanya di bawah Rp 200 juta, dan nilai penjualannya di bawah Rp 1 miliar. Itu kan kecil. Jadi itu yang menjadi kewenangan Dislutkan dalam rangka men-

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan mengatensi ketersediaan lantai jemur di masing-masing wilayah kecamatan di tahun 2018 mendatang. Hal tersebut diatensikan lantaran hasil pertanian petani khususnya gabah dan jagung harganya masih melemah dan kurang laku di pasaran, karena kadar airnya yang terbilang masih tinggi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa Barat Ir. H. Alimin, kepada Suara NTB, Kamis (7/12) mengatakan, kebutuhan akan lantai jemur di masing wilayah kecamatan menjadi prioritas pihaknya untuk dibangun di tahun 2018 nanti.

Selama ini, ketika masyarakat ingin menjemur padi dan jagung maka akan dilakukan seadanya dengan beralaskan terpal. Akibatnya harga bahan pokok pertanian ini kurang laku di pasaran, karena tingkat kadar airnya tergolong cukup tinggi dan kualitasnya kurang bagus.

Bahkan, jumlah lantai jemur ini masih sangat kurang, sehingga perlu ada intervensi lebih jauh. Supaya hasil pertanian ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani. “Kita akui memang hasil lahan pertanian kita masih belum memiliki kualitas karena persoalan lantai jemur yang belum tersedia. Sehingga mau tidak mau di tahun 2018 kita harus beri perhatian lebih terhadap masalah ini,” ungkapnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku belum mengetahui temuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana di tubuh partainya terdapat anggota berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Temuan KPU KSB ini sebelumnya berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap dokumen administrasi partai politik (Parpol) saat pendadftaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Di mana setidaknya ada 5 partai yang anggotanya ditemukan bertatus PNS salah satunya Hanura. “Saya belum dapat konfirmasi dari KPU soal temuan itu,” kata Ketua DPC Hanura KSB, Syafruddin Deny, SE kepada Suara NTB, Kamis (7/12).

Ia menyatakan, jika benar adanya keanggotaan partai yang bertatus ASN itu dipastikannya bukan suatu kesengajaan.

Syafruddin menyebutkan, kemungkinan para anggota yang bertatus sebagai ASN itu sebelumnya memang terdaftar sebagai anggota dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Namun dalam perjalannya, para anggota bersangkutan kemudian memperoleh pekerjaan sebagai ASN. “Nah saat verifikasi kami mungkin sertakan juga KTA mereka. Tapi itu KTA-nya diterbitkan sebelum mereka berstatus sebagai PNS,” paparnya.

Menurutnya, dalam merekrut anggota atau kader, partainya sangat berhati-hati. Tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat yang tidak memiliki hak sebagai anggota partai tidak akan didaftarkan. “Kami selektif merekrut kader. Dan kami pastikan tidak pernah merekrut yang sudah jelas-jelas bertatus ASN karena itu kan di luar ketentuan,” timpalnya.

Ia mengatakan, terkait anggota yang telah terverifikasi sebagai ASN itu pihaknya akan menghapusnya dari data keanggotaan. Namun demikian pihaknya akan menunggu hasil klarifikasi KPU kepada partai. “Kan kita belum tahu yang mana anggota dimaksud. Jadi kalau sudah ada konfirmasi KPU pasti kami hapus,” janjinya.

Untuk diketahui bedasarkan data KPU KSB, terdapat 6 partai anggotanya tercatat sebagai ASN. Di mana Hanura tercatat paling banyak anggotanya bertatus ASN yakni 5 orang, Partai Garuda 2 orang, berikutnya ada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing 1 orang anggotanya berstatus ASN. (bug)

BBM tersebut diisi ke dalam sekitar 20 drum (plastik) masing-masing berukuran 200 liter yang berada di atas truk.

Saat diminta menunjukkan dokumen pengambilan BBM agar dapat diketahui peruntukan dan tujuan pendistribusiannya, yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkannya. Keberadaan kejaksaan di SPBU km 3 merupakan tindak lanjut dan bagian investigasi atas laporan masyarakat.

Informasi ini juga sempat disuarakan Asosiasi Pengusaha Lingkar Selatan (APLS) Sumbawa dan sempat melaporkan ke Kapolres Sumbawa. Selain itu, APLS Sumbawa juga sudah melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini ke pihak yang berwajib. (ind)

Bupati Sumbawa Minta Kadis Jabarkan Program Secara Akurat

KSB Atensi Pengadaan Lantai Jemur Tahun 2018

Hanura KSB Mengaku Belum Terima Klarifikasi KPU

geluarkan rekomendasi pengambilan BBM,” jelasnya.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Intelijen, Erwin Indrapraja, S.H., M.H yang diwawancarai terpisah membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

Sejauh ini sudah enam orang yang dimintai keterangan dan pihaknya masih akan memanggil sejumlah pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Mengenai hasil pemeriksaan, pihaknya belum bisa menyampaikan secara gamblang, karena masih dalam tahap puldata dan pulbaket.

Untuk diketahui, pada bulan November lalu tim Kejari Sumbawa memergoki pengisian BBM Bersubsidi yang diduga untuk keperluan industri di SPBU Kilometer 3 Sumbawa.

(Suara NTB/bug)

SENTRA IKM - Gedung Sentra IKM KSB yang telah dibangun di Kecamatan Poto Tano dan akan dimanfaatkan tahun 2018 mendatang.

Sentra IKM KSB Mulai Dimanfaatkan Tahun Depan Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan pemanfaatan gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah dibangun di kecamatan Poto Tano mulai dimanfaatkan tahun 2018 mendatang.

Kepala Diskoperindag KSB, Ir. Amin Sudiono, M.Si mengatakan, untuk pemanfaatan gedung sentra IKM di Poto Tano tersebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah anggaran guna melengkapi fasilitas penunjangnya. “Tahun ini kan baru bangunannya saja. Tahun depan baru kita lengkapi fasilitas penunjangnya supaya bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Fasilitas penunjang yang disiapkan Disperindagkop pada tahun 2018 mendatang, terutama perlengkapan produksinya. Untuk tahap awal ada dua bahan dasar lokal yang akan dikelola di sentra IKM tersebut menjadi produk makanan. Yakni olahan jagung dan ikan. Memanfaatkan dua bahan baku itu, sejumlah produk makanan ringan akan dikreasikan di

mana seluruh produksinya dilaksanakan di sentra IKM. “Jadi nanti di sana proses pengolahannya dilaksanakan di sana sekaligus pemasarannya karena sentra IKM ini juga menjadi pusat oleh-oleh khas KSB,” papar Amin.

Diakuinya, dari sisi potensi bahan baku untuk olahan kegiatan IKM sangat banyak di KSB. Hanya saja di tahap awal pihaknya memulai dengan bahan baku jagung dan ikan. “Kalau produk bahan olahan lokal kita sudah banyak. Misalnya rumput laut.

Tapi kita diminta fokus terhadap dua bahan itu dulu, baru selanjutnya bertahap mengembangkan potensi lainnya,” timpalnya.

Amin menyebutkan, untuk mengola kedua bahan baku lokal yang akan diproduksi sentra IKM KSB nantinya. Pihaknya telah menginventarisir masyarakat yang selama ini sudah memanfaatkan kedua bahan baku tersebut.

Nantinya mereka akan diarahkan berpoduksi di sentra IKM KSB Poto Tano.

“Kita sudah siapkan orangorangnya. Jadi begitu lengkap fasilitasnya kita akan bawa mereka menjalankan usahan-

ya di sana, tentu dengan dukungan fasilitas yang sudah kita sediakan,” ujarnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pengelola sentra IKM KSB Poto Tano nantinya akan dibentuk kelembagaan berbentuk Unit Pengelola Teknis (UPT). UPT lah yang kemudian bertugas mengorganisir seluruh kegiatan IKM termasuk berbagai unit sentra IKM yang bergerak di dalamnya. “Tahun depan kita usahakan sudah berbentuk UPT dengan begitu ruang gerak berkreasi sentra IKM Poto Tano akan lebih cepat,” cetusnya.

Terakhir Amin mengklaim, posisi sentra IKM KSB yang ditempatkan di jalan lintas Poto Tano - Sumbawa itu sangat stategis. Pasalnya lalu lintas di wilayah itu tidak saja dilalui masyarakat KSB tetapi seluruh jalur lintas pulau Sumbawa. Dengan kondisi itu ia meyakini, hasil produksi IKM yang dijual di akan sangat laku keras. “Apalagi kita akan buat brand pusat oleholeh Sumbawa. Jadi misalnya ada yang datang dari Bima atau Sumbawa yang belum sempat beli oleh-oleh bisa di dapatkan di sentra IKM kita itu,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengingatkan, untuk menjadi hebat dan bermartabat memerlukan proses. Untuk itu, Bupati meminta kepada para kepala perangkat daerah agar mampu menjabarkan kebijakan pimpinan menjadi program yang riil, yang didukung oleh data akurat.

Hal itu disampaikan Bupati di ruang rapat kantor Bupati Sumbawa, Kamis (7/12), ketika memberikan pengarahan kepada para pimpinan perangkat daerah bidang ekonomi yang akan mengikuti pameran produk unggulan daerah di Jakarta pertengahan Desember ini.

Dicontohkan, potensi bidang pertanian dan peternakan yang diimplementasikan pada program GEMAJIPI (Gerakan Masyarakat Agribisnis Integrasi Jagung dan Sapi) sesungguhnya sangat besar dibanding daerah-daerah lain yang telah berhasil mengembangkan sektor pertanian maupun peternakan. Namun demikian, sampai saat ini data data riil untuk program tersebut belum tersaji dengan baik.

Makanya, Bupati minta kepada Kadis Pertanian beserta jajarannya agar dapat menyajikan data-data realistis untuk mengejar target satu

juta ton produksi jagung pada tahun 2018 mendatang. Termasuk data-data peternakan Sumbawa yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi program pengembangan peternakan nasional.

Selain itu, lanjut H. Husni, setiap program yang dicanangkan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumbawa.

Misalnya, pada sektor industri pariwisata dapat dikembangkan tenun daerah yang diproduksi oleh masyarakat Sumbawa sendiri.

Jangan hanya mengangkat motif Sumbawa tetapi diproduksi di luar Sumbawa.

Dalam konteks ini Bupati mengisyaratkan bahwa sudah ada pihak yang siap mendukung anggaran untuk pengembangan tenun Sumbawa, dengan catatan perencanaannya benar benar matang, didukung oleh data dan hasil analisa yang realistis.

Bupati berharap, dengan menampilkan produk dan program unggulan yang didukung data realistis dapat menarik simpati berbagai pihak untuk mengembangkan investasi di Sumbawa.

Terlebih lagi menurut Bupati, perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Sumbawa saat ini cukup besar. Ditandai dengan banyaknya program yang didanai APBN digelontorkan ke Kabupaten Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

PENGARAHAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Asisten II Setda Sumbawa, Didi Darsani saat memberikan pengarahan kepada sejumlah pimpinan SKPD, di ruang rapat Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (7/12).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Halaman 7

Kerjasama Dinas PMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

DPMPD Mulai Tata Aset Desa untuk Wujudkan Desa Mandiri Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu telah memerintahkan Desa untuk menyampaikan laporan asetnya paling lambat 25 Desember 2017. Penataan aset Desa ini menjadi perhatian dan bisa memberikan dampak berkelanjutan di Desa.

“Persoalan aset selalu menjadi persoalan ketika audit (laporan keuangan daerah) oleh BPK di Dompu.

Menyadari itu, saya mulai tahun ini sudah perintahkan Desa untuk menyampaikan laporan aset Desa paling lambat 25 Desember,” tegas H. Supardi, S.Sos, M.Si kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu pada cara workshop Kabupaten soal evaluasi program generasi sehat dan cerdas (GSC) dan strategi implementasi rencana aksi Kabupaten tahun 2018 di Hotel Tursina Dompu, Kamis (7/12).

Program GSC yang memiliki banyak aset di Desa, H. Supardi berharap, untuk segera diserahkan ke Desa sehingga bisa dijamin kelanjutannya. Bila tidak diserah terimakan dan tidak memiliki dokumen, Desa tidak bisa menyiapkan anggaran untuk perawatan. Walaupun pemanfaatan aset ini tetap seperti program awal. Terop posyandu dan lainnya. Itu tidak akan dirubah fungsinya dan tetap digunakan untuk posyandu, tapi menjadi data aset Desa,” ungkapnya.

H. Supardi mengaku, penataan aset Desa ini dilakukan karena banyak aset Desa yang bernilai dan menjadi sumber pendapatan Desa, tapi tidak dimasukan. Seperti Desa eks transmigrasi memiliki lahan garapan hingga 10 ha. “Dengan gerakan jagung sekarang, kalau disewakan Rp 2 juta per ha setahun. Itu bisa terkumpul berapa anggaran untuk Desa. Tapi selama ini, itu tidak dilakukan,” jelasnya.

Pendataan aset Desa,

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si saat menjadi pemateri pada acara workshop Kabupaten soal evaluasi program generasi sehat dan cerdas (GSC) dan strategi implementasi rencana aksi Kabupaten tahun 2018 di Hotel Tursina Dompu, Kamis (7/12). lanjut H. Supardi, untuk memahamkan Kepala Desa dan aparaturnya bahwa aset di Desa bukan semau kepala

(Suara NTB/ula)

Polres Dompu Imbau Tak Ada Lagi Aksi Blokade Jalan

Pemda Siapkan Perbup Antisipasi Keterlambatan APBD 2018

Dompu (Suara NTB) – Blokade jalan sebagai reaksi ketidakpuasan atas setiap persoalan menjadi hal yang biasa di Bima-Dompu. Aksi tersebut telah menjadi ciri khas tersendiri masyarakat dua daerah ini, padahal dampak buruknya jauh lebih besar. Diantaranya, menggangu aktivitas publik yang berkepentingan, termasuk mereka yang butuh penanganan cepat (pasien kritis).

Hal ini mendapat perhatian serius Wakpolres Dompu, Kompol. Hasbullah, SH., yang baru beberapa hari menjabat. Ia menghimbau agar tindakan itu tak lagi ada di wilayah ini.

“Marilah kita lebih dewasa berpikir bahwa jalan itu bukan untuk orang perorang, semua lapisan masyarakat punya hak,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.

Kalaupun mendapati persoalan jangan langsung dilampiaskan dengan cara blokade jalan, tetapi berusaha mencari jalan keluarnya dan mengkomunikasikan masalah itu pada pihak-pihak terkait. Apakah aparat kepolisian atau instansi pemerintah lainya.

Dengan demikian, tidak akan terputus hubungan antar kedua belah pihak atau desa yang sebetulnya tidak berkaitan dengan persoalan itu. “Potensi merembet menjadi konflik ke desa atau kelompok lain itu sangatbesar,” ujarnya.

Untuk memastikan blokade jalan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut mampu ditekan, menurut Hasbullah,langkah utamanya yakni menggali akar persoalan.

Terlebih melibatkan tokoh agama, pemuda dan masyarakat setempat dalam penyelesaianya.

Ketika jalan damai berhasil ditempuh, tak ada salahnya untuk diindahkan. Jika sebaliknya, maka prosesnya harus diserahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. “Jangan blokade jalan lagi. Tahap demi tahap kita upayakan mungkin bisa mengurangi, para tokoh kita perankan, pemuda kita perankan. Jadi semua kita libatkan,” jelasnya.

Selain itu pihaknya akan menggecarkan upaya sosialisasi ke tengah masyarakat dan satuan pendidikan terkait ancaman bagi pelaku blokade jalan. Apalagi sampai merusak fasilitas negara tersebut. “Intinya kami akan bersinergi dengan para pihak, minimal masyarakat akan bisa merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu akan menyiapkan mekanisme APBD tahun 2018 dengan Peraturan Bupati (Perbup) bila proses pembahasan bersama Dewan tidak mencapai titik temu. Penggunaan Perbup akan diambil apabila hingga 31 Desember 2017, APBD tidak juga disahkan. Namun, daerah akan mendapatkan sanksi tidak dibayarkan gaji selama 6 bulan bagi kepala daerah dan anggota Dewan.

“Instrumennya sudah jelas.

Kalau APBD tidak disahkan pada saatnya, maka langkah – langkah berikutnya wali hakim (menggunakan Perbup APBD),” kata Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dompu, Kamis (7/12) kemarin.

Sekda mengaku, tidak ingin agar daerah mendapat sanksi kedua akibat keter-

lambatan pengesahan APBD 2018. Karena sanksi pertama kemungkinan tidak akan diberikan dana insentif daerah (DID) seperti yang dialami untuk tahun anggaran 2018 sudah terjadi, akibat molor dari batas waktu maksimal 30 November.

“Sekarang sudah over date (Lewat tanggal),” katanya.

Sanksi kedua berupa penalti, tidak dibayarkan peng-

hasilan untuk kepala daerah dan anggota Dewan cukup jelas diatur dalam UU tentang pemerintah daerah (Pemda). Hal ini yang dihindari terjadi untuk Dompu.

“Bagi daerah akan dikenakan penalti, yaitu penghasilan kepala daerah dan anggota Dewan tidak akan dibahyarkan selama 6 bulan pertama. Penalti itu yang kita takutkan,” ungkapnya.

Sekda pun berharap, Dewan untuk tetap mengacu pada mekanisme yang ada. Setelah KUA/PPAS rencana APBD 2018 diserahkan bersamaan dengan KUA/PPAS rencana APBD perubahan 2017 lalu mestinya diikuti dengan paripurna Dewan untuk memberikan tanggapan atas KUA/ PPAS RAPBD tahun 2018.

Namun hal itu belum dilakukan dan Dewan justru me-

lakukan pemangkasan anggaran SKPD. “Nanti dipertanyakan orang, kenapa APBD tidak pernah dibahas, tiba – tiba disyahkan,” katanya. (ula)

H. Agus Bukhari (Suara NTB/ula)

Warga Mangge Nae Desak Penuntasan Sengketa Pilkades Dompu (Suara NTB) – Belum jelasnya penyelesaian sengketa Pilkades serentak di Desa Mangge Nae, 23 November lalu menuai protes puluhan warga. Warga mendesak Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD) segera mengeluarkan hasil tindak lanjut atas dugaan pemalsuan DPT dan indikasi pemilih ganda yang dilaporkan.

“Apabila panitia tidak mampu memperjelas hasil tuntutan atau aduan kita kemarin, maka kami akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan,” tegas orator aksi, M. Ilyas di halaman DPMPD, Kamis (7/12).

Massa yang mengatasnamakan Front Perjuangan Masyarakat Desa Mangge Nae itu pun menyesalkan tetap ditindaklanjutinya hasil pilkades oleh DPMPD, padahal kuat dugaan pesta demokrasi tersebut cacat secara hukum. Pasalnya, dari 1.169 DPT yang disepakati tiap calon saat pemuktahiran data justru tiba-tiba bertambah menjadi 1.187 DPT. Terlebih beberapa orang pemilih pun berasal dari luar wilayah desa tersebut, dan itu sudah diakui oleh yang ber-

Setahun Tersangka, Empat Anggota Pol PP Tak Ditahan

(Suara NTB/jun)

DEMONSTRASI - Puluhan warga Mangge Nae saat berdemonstrasi di halaman DPMPD, Kamis (7/12). sangkutan. Karenanya mewakili massa aksi kata Ilyas, pihaknya meminta DPMPD segera mengeluarkan keputusan, membuat pernyataan bahwa pilkades tersebut cacat hukum dan berharap Bupati tidak mengeluarkan SK pelantikan kades terpilih. “Karena proses pemilihan kepala desa Mangge Nae ini

jelas bermasalah,” ungkapnya.

Kabid Pemerintahan Desa DPMPD sekaligus tim panitia penyelesaian sengketa pilkades, M. Ali dikonfirmasi mengatakan, tuntutan warga Mangge Nae tengah dalam proses pembahasan dan hasilnya belum bisa diputuskan.

“Karena tim ini masih mempelajari dan masih mengumpulkan

bukti-bukti sesuai tuntutan mereka ke panitia desa,” jelasnya.

Panitia tingkat desa pun sudah dipanggil tim penyelesaian sengketa untuk menjawab beberapa hal yang dipersoalkan. Keterangan mereka pun menurut M Ali, prosesnya tidak ada yang keluar dari mekanisme yang telah ditetapkan

dalam aturannya. Namun demikian, untuk langsung mengatakan hasil pilkades tersebut sah atau tidaknya ia tak berani berkomentar.

“Belum bisa saya sendiri yang memutuskan itu panitia sengketa yang akan memutuskan dirapat akhir nanti,” pungkasnya. (jun)

25 Koperasi Konvensional akan Disyariahkan di 2018 Dompu (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menargetkan sebanyak 500 unit koperasi syariah terbentuk dan Kabupaten Dompu merencanakan sebanyak 25 unit koperasi konvensional akan beralih menjadi koperasi syariah tahun 2018. Ken- dala tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berserti-

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) – Setahun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Empat orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima, hingga saat ini tidak ditahan.

Empat anggota Polisi Penegak Perda tersebut, masingmasing inisial, Ed, K, I dan S. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kegiatan Pol PP 2014 yang diduga fiktif.

Kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba ini, merugikan Negara hingga Rp 400 juta lebih, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram.

Pemerhati Hukum, Taufik SH, MH, mengatakan, tidak ada alasan bagi pihak aparat penegak hukum (APH), untuk tidak melakukan penahanan terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan proses penyidikan hingga ke penuntutan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada upaya yang bersangkutan melarikan diri,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (7/12).

Selain itu, menurutnya, proses penahanan terhadap tersangka tersebut juga sebagai bentuk upaya memberikan hukum. Maksudnya, lanjut dia, jangan sampai status tersebut digantung. “Ini juga untuk kepentingan tersangka. Sebenarnya harus ditahan dan tidak boleh digantung,” kata ujar Megister Hukum Unram ini.

Apakah dalam internal dapat diberikan sanksi? Taufik menjelaskan, persoalan tersebut tergantung dari kebijakan dari atasan para tersangka. Jika atasannya berpikir menjalankan azas pemerintah yang baik dan bersih, seharusnya sudah diambil tindakan.

Tindakan bisa memberikan beberapa sanksi sesuai dengan tingka kesalahan. Salahsatunya, misalnyaa, tersangka sedang menjabat posisi strategis seharusnya sudah dicopot dan digantikan yang lain. “Namun alasan atau alibi selama ini, selalu saja menunggu putusan hukum tetap dari pengadilan, baru bersikap,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Sat Pol PP Kabupaten Bima, H. Sumarsono SH, MH mengakui, bahwa empat bawahanya tersebut masih aktif dan menjalankan tugas seperti biasa. Bahkan dua diantaranya mengemban posisi strategis sebagai Kabid.

“Terkait statusnya sebagai tersangka saya tidak ingin terlalu jauh memberikan komentar. Yang jelas mereka bertugas seperti biasa,” katanya.

Meski demikian, Ia meyakini keempat anggotanya tersebut akan menunjukkan sikap kooperatif dan bertanggungjawab terhadap apa yang disangkakan. Apalagi kasus tersebut masih diproses. “Bijaknya kita tunggu selesai ada putusan dari pengadilan,” pungkasnya. (uki)

Desa. Walaupun pemanfaatan aset Desa didasarkan peraturan Kepala Desa.

“Kalau penataan aset Desa

berhasil kita lakukan, baru kita bisa menu- Des-nya pada Januari – Maret 2018. “Bila program bapak – ibu tidak masuk dalam RPJMDes, ju Desa mandiri,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, H. Supardi mengharap- jangan berharap bisa dibiayai tahun – tahun akan kan, KCD Dikpora, Puskesmas dan lainnya datang,” ungkapnya.

Terkait posyandu, H. Supardi, S.Sos, M.Si di Kecamatan untuk berperan aktif menjejuga menegaskan, bukan hanya menjadi lang penyusunan program kerja programnya Dinas Kesehatan. PoDesa. Program kerja Desa bukan syandu merupakan program menjadi tergantung keputusan Kemasyarakat untuk masyarakat. Tupala DPMPD, tapi forum gas semua elemen untuk ikut menmusyawarah Desalah sebagai pedukung, termasuk di dalamnya Canentu kebijakan anggaran di Desa. mat serta jajaran di dalamnya.

“Mulai sekarang, KCD dan “Jangan menganggap, PoPuskesmas silahkan jemput syandu itu hanya menjadi kewabola dengan menggedor Desa jiban Dinas Kesehatan. Itu keliru. untuk memasukan programnTapi posyandu itu, program dari ya. Karena penentu anggaran masyarakat untuk masyarakat.

Desa, ada di forum musyawarah Kita semua, terutama Camat dan Desa,” tegasnya. jajarannya berkewajiban untuk Ia juga mengungkapkan, 33 mensukseskan posyandu di Desa yang melaksanakan wilayahnya,” tegasnya.

Pilkades serentak 23 NoSelain H. Supardi, S.Sos, vember lalu akan diM.Si dari Kepala Dinas lantik kepala Desa PMPD Kabupaten Dompu terpilihnya pada sebagai pemateri work30 Desember shop Kabupaten ini juga 2017 mendadihadiri oleh kepala tang. Kepala bidang Dinas KesehaDesa yang baru tan Dompu, Hj Suhaharus menyda, A.Md.Keb sebagai iapkan dokusalah satu pemateri men RPJMH. Supardi, S.Sos, M.Si. lainnya. (ula/*) Des dan RKP-

H. Syamsuddin

fikat di Dompu telah disiapkan dari Lombok.

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani melalui Kepala Bidang Pembinaan KSP/USP, H. Syamsuddin kepada Suara NTB, Kamis (7/12) kemarin, mengungkapkan, sebanyak 25 unit koperasi konvensional di Dompu merencanakan akan merubah sistemnya ke syariah. Rencana perubahan ini telah disampaikan kepada pihaknya dan akan difasilitasi tahun 2018 mendatang. “Kita sudah rencanakan anggarannya di APBD 2018,” katanya.

H. Syamsuddin mengaku, pembentukan koperasi syariah sudah menjadi program Pemprov di RPJMD-nya hingga 2018 sebanyak 500 koperasi. Kabupaten Dompu sebagai bagian dari Pemprov dan untuk mewujudkan visi religius, sudah terbentuk 3 koperasi syariah. “Usahanya tetap jalan, lancar,”

katanya.

Sebanyak 11 koperasi di Dompu diajukan perubahan status dari sistem konvensional ke sistem syariah. Karena ketentuan baru harus juga dicantumkan Dewan syariah di dalam akta notaris pendirian koperasi syariah. Tidak adanya dewan pengawas syariah yang memiliki sertifikat di Dompu beberapa waktu lalu menghambat pendirian 11 koperasi di Dompu. “Prosesnya (sekarang) di Kementerian Koperasi. Kalau di Notaris sudah selesai (untuk perubahan ke koperasi syariah),” katanya.

Selama perubahan ke koperasi syariah belum turun izinnya dari Kementrian Koperasi, H. Syamsuddin mengaku, 11 koperasi ini masih tetap beroperasi dengan sisten konvensional sambil mendalami mekanisme sistem syariah yang diajukan. “Sambil menunggu (izin) itu, mereka tetap melakukan

kegiatan usaha secara konvensional,” terangnya.

Diakui H. Syamsuddin, bila berjalan 11 koperasi syariah yang sedang dalam tahap pengajuan izin akan kesulitan pengawasan oleh Dewan syariahnya. Karena Dewan syariahnya berdomisili di Lombok dan mau tidak mau harus dicantumkan sebagai syarat serta hanya mereka yang memiliki sertifikasi dari MUI. “Untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah harus lulus sertifikasi dari MUI,” ungkapnya.

Untuk mendukung itu, ia pun mengaku, kini dirinya tengah melakukan pelatihan terkait dewan pengawas syariah. Bila dirinya dinyatakan lulus oleh MUI, dirinya bisa menjadi dewan syariah diantara koperasi yang ingin berbadan hukum syariah. “Sekarang saya sedang ikut diklat DPS MUI selama 5 hari.

Kalau saya lulus, bisa ditunjuk sebagai DPS di Kabupaten Dom-

pu,” katanya.

Koperasi syariah dan konvensional, diakui H. Syamsuddin, secara tata kelola cukup berbeda. Sistem konvensional untuk pembiayaan menggunakan sistem bunga dan syariah tidak mengenal bunga. Sistem syariah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga bari anggota yang minjam akan dikenakan bagi hasil dari keuntungan usaha.

“Menghimpun dana dan menyalurkan dana (pembiayaan) secara syariah. Tidak ditentukan jasa, tapi mengembalikan pokok dan bagi hasil keuntungan,” terangnya.

Selain memfasilitasi koperasi ini, juga akan diadakan diklat pengembangan kelembagaan koperasi syariah.

Diklat ini dihajatkan perwakilan koperasi syariah, sehingga bisa menerapkan sistem syariah sesungguhnya. “Kita juga ingin melaksanakan bimtek bagi pengawas koperasi yang bersangkutan. Selama ini pengawas itu hanya saat RAT,” sebutnya. (ula/*)

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Polisi Sita Fasilitas PT BAL Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyita barang bukti dugaan pengeboran air tanpa izin di Gili Trawangan, Kamis (7/12). Penyitaan barang bukti itu untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Jhon Mathejson.

Realisasi Pendapatan Tidak Lancar MENJELANG masa akhir tahun anggaran 2017, realisasi belanja anggaran masih belum maksimal. Disebutkan, sampai per tanggal 30 November, masih ada Rp 2,42 triliun dana dari APBN masih menganggur, alias belum dibelanjakan.

Demikian juga dengan realisasi belanja APBD NTB. Dari target realisasi per 30 November 90 persen, tapi belanja yang sudah terealisasi baru mencapai 60 persen lebih.

Leletnya realisasi belanja tersebut terus berulang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut juga diakui oleh DPRD NTB, yang melakukan pengawasan terhadap kinerja belanja anggaran.

“Ini kejadian terus berulang setiap tahun, kucuran anggaran selalu deras di akhir tahun. Inilah sebenarnya hal yang harus serius kita ubah polanya,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB bidang keuangan dan perbankan, Johan Rosihan, ST pada Suara NTB, Kamis (7/12) kemarin.

Namun demikian, Johan curiga, bahwa leletnya realisasi belanja tersebut tidak semata-mata disebabkan ketidakmampuan birokrasi membelanjakan anggaran.

Namun bisa disebabkan oleh realisasi pendapatan yang tidak lancar.

“Sebagai bahan evaluasi, coba kita cek realisasi pendapatan juga. Bisa juga anggaran belum terserap karena memang uangnya belum ada,” ujar Johan.

“Karenanya perlu kita tanya lebih detail ke BPKAD soal masih banyaknya tunggakan pekerjaan dari rencana yang sudah dibuat. Apakah misalnya Aset BIL sudah dibayar apa belum, padahal itu nilainya cukup besar Rp 106 miliar, coba lihat juga realisasi dana transfer dan lain-lain,” sambung politisi PKS itu.

Namun demikian, berharap, ke depan dengan pola e-budgeting maka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bisa lebih efektif. Karena di sana akan bisa terpantau setiap saat progres realisasi belanja maupun realisasi pendapatan.

Dengan e-bugeting ini juga diyakini bisa lebih cepat terdekteksi, permaslahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing instansi.

Sehingga juga bisa lebih cepat diambil solusi, atas permasalahan.

“Semoga dengan pola e-budgeting ini bisa semakin baik dalam pelaksanaan kegiatannya. Sehingga kejadian akhir tahun kebut anggaran tidak terulang terus menerus,” pungkansya. (ndi)

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie memimpin langsung penyitaan fasilitas pengeboran dan penyulingan air milik PT Berkat Air Laut (BAL).

“Penyitaan barang bukti,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai kegiatan Subdit IV di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, KLU kemarin.

Sebelumnya, Direktur PT. BAL, John Mathejson, kepada wartawan secara tegas tidak mempersoalkan ditutupnya usahanya itu.

Menurutnya, apabila penutupan sesuai dengan aturan hukum, PT. BAL akan kooperatif.

“Momen penyitaan ini kurang tepat karena operasional air bersih otomatis terhenti,” ujarnya.

John mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masyarakat pelanggan air PT BAL yang kehilangan opsi pelayanan air bersih. Selain air bersih jeriken yang dihargai Rp 200 ribu per m3.

Dalam kasus teresbut, polisi menerapkan pasal 15 UU RI

No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan terhadap tersangka.

PT BAL mengelola air di Gili Trawangan dengan cara mengebor air tanah. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini.

PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum. Izin pernah diajukan kepada Pemprov NTB pada Desember 2015 lalu, tetapi ditolak dan perusahaan tersebut tetap beroperasi.

Persilahkan Investor Masuk Penutupan usaha pengolahan air bersih oleh PT. Berkat Air Laut (BAL) di Gili Trawangan oleh Polda NTB langsung disikapi oleh Pemkab Lombok Utara. Dalam hal ini, Pemkab mempersilahkan investor air bersih untuk mengajukan penawaran kepada pemerintah melalui PDAM Lombok Utara.

“Saya baru mendengar hari ini (kemarin), PT. BAL dipolice line, Pol PP juga berangkat dan rombongan. Saya belum dapat

komen apa-apa, tetapi dengan dipolice line bukan berarti PT. BAL operasional penyulingan air ditutup,” ungkap Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., Kamis (7/12).

BAL diakuinya secara tidak langsung berkontribusi dalam menyediakan air bersih yang dibutuhkan warga dan pengusaha di Gili Trawangan. Oleh karenanya, Pemkab tidak ingin psikologi masyarakat terganggu manakala air bersih tidak tersuplai pasca-BAL dipasangi garis polisi. Namun operasional air bersih tidak lagi dikendalikan oleh BAL untuk mencegah indikasi pungutan liar dari jual beli air bersih.

Menjaga kepentingan pemenuhan air jangka panjang di Gili Trawangan, Wabup mengutarakan akan membuka langkah kerjasama (KPBU) investasi dengan pihak swasta. Hajat pemenuhan air bersih akan diupayakan melalui dana swasta.

“Untuk memenuhi hajat air, kita memberi kesempatan lagi kepada siapa saja asal jangan ngebor. Polanya mela-

(Suara NTB/ist)

SITA - Suasana penyitaan fasilitas PT BAL di Gili Trawangan, Kamis (7/12). lui KPBU swasta dengan PDAM dan PDAM nanti yang ambil alih. Siapa yang masuk silahkan kerjasama dengan PDAM,” paparnya.

Menyikapi kemungkinan adanya tuntutan dari BAL kepada pemerintah Lombok Utara atas penutupan usaha itu, Wabup menambahkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada BAL. Sebab dalam bisnis air bersih, antara pemerintah dan perusahaan berbeda orientasi. Pemerintah tetap mengedepankan

aspek sosial sedangkan perusahaan lebih berorientasi profit.

“Jangan kemudian air diprivatisasi. Undang-Undang tentang sumber daya air sudah jelas bahwa air merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.”

“Mau keberatan dan tindaklanjuti silahkan, karena apa yang kita lakukan tidak ingin membuat resah (beroperasi tanpa izin pengambilan air bawah tanah) masyarakat,” pungkasnya. (why/ari)

(Suara NTB/why)

PREMAN - Preman Terminal Mandalika, Sandubaya, Mataram diamankan Polsek Cakranegara, Kamis (7/12) dalam razia cipta kondisi jelang perayaan Natal dan tahun baru.

Belasan Preman Terminal Mandalika Diamankan Polisi

Johan Rosihan (Suara NTB/dok)

Sinergi Polisi-Imigrasi Tekan Perdagangan Orang Mataram (Suara NTB) Tindak pidana perdagangan orang membutuhkan sinergi solid dalam upaya pemberantasannya. Sebab, perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional dengan jaringan pelaku lintas negara.

Kantor Imigrasi Kelas I Mataram bersama Polda NTB merapatkan barisan untuk menekan kasus tindak pidana perdagangan orang. Upaya itu buah dari hasil Dialog Publik HMI NTB, Rabu (6/12) petang.

“Modus-modus yang digunakan semakin berkembang. Sebab itulah kerja bersama menjadi salah satu kunci untuk meminimalisasi permasalahan ini,” terangnya.

Dia menyebut, perkembangan teknologi pun turut menyumbang kompleksitas kasus-kasus perdagangan orang. Baik warga negara Indonesia yang menjadi korbannya, maupun warga negara asing yang dipekerjakan di Indonesia.

Dirreskrimsus Polda NTB, AKBP Syamsuddin Baharuddin menjelaskan, komitmen bersama penanganan kasus kejahatan transnasional diwujudkan dengan tukar-menukar informasi serta operasi bersama.

“Kepolisian bersama pihak imigrasi serta instansi terkait lainnya telah membangun komitmen yang sama dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan transnasional khususnya di NTB,” tegasnya.

Ketua Badan Koordinasi HMI Nusa Tenggara, Abdul Hafid mengutarakan, dialog publik tersebut untuk mengupas berbagai pandangan soal maraknya berbagai kasus kejahatan transnasional. Apalagi NTB menurutnya sebagai salah satu daerah kantong TKI. “Kasus seperti ini sering menimpa TKI asal NTB. Kegiatan ini untuk membangun komitmen bersama dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan transnasional,” ujarnya. (why)

(Suara NTB/why)

DIALOG - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar (kanan) bersama Dirreskrimsus Polda NTB, Syamsuddin Baharuddin menjadi pembicara Dialog Publik Badko HMI Nusa Tenggara, Rabu (6/12).

Mataram (Suara NTB) – Polsek Cakranegara mengamankan 17 preman Terminal Mandalika, Bertais, Sandubaya, Mataram, Kamis (7/12) siang. Razia preman itu untuk mengantisipasi gangguan keamanan jelang perayaan natal dan tahun baru.

“Kegiatan razia preman ini

merupakan cipta kondisi menjelang natal dan tahun baru,” kata Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah usai razia.

Sejumlah preman yang diamankan antara lain, TNR alias BG (50) asal Bertais, Sandubaya; MS alias AH (40), dari Bintaro, Ampenan; MHD alias AM (37), asal Bug-bug,

Lingsar; AS alias AG (26) asal Turida, Sandubaya; Kemudian preman calo tiket bus, SHB alias BD (39) asal Turida; SPR alias PR (49) asal Bug-bug, Lingsar; DH alis NY (34) asal Bertais, Sandubaya; BDW alias AW (41) asal Bertais, Sandubaya; FZN alias OZ (35) asal Cakranegara Selatan,

DPRD NTB Kebut Pembahasan Dua Raperda Inisiatif Mataram (Suara NTB) Badan Penyusun Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD NTB, percepat pembahasan dua raperda inisiatif. Ini untuk mencapai target penyelesaian pembahasan enam buah raperda di masa persidangan tahun 2017 ini.

Dua buah raperda tersebut adalah raperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan perda NTB serta raperda tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dua Raperda tersebut sedang di FGD dan diuji publik, 7-9 Desember ini.

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD NTB, Ahmad Syuyuthy yang dikonfirmasi mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan FGD dan uji publik terhadap empat buah raperda inisiatif dewan.

Ia mengatakan, yang sudah pasti yaitu pada Bulan Desember ini DPRD NTB bersama eksekutif akan membahas melalui rapat paripurna terhadap enam buah raperda yang terdiri dari empat raperda inisiatif dewan dan dua raperda eksekutif. Raperda inisiatif dewan antara lain raperda tentang perlindungan petani dan raperda tentang bantuan hukum. Semua raperda ini sudah melalui serangkaian uji publik, FGD dan lain sebagainya.

“Keenam raperda ini akan dibahas mulai tanggal 11 Desember,” ujar Sayuyuthi.

Raperda tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan raperda sebagai payung hukum Satpol PP NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut, Kabid Ketentera-

(Suara NTB/ndi)

UJI PUBLIK - Pemateri sedang menjelaskan dua buah raperda inisiatif DPRD NTB, dalam kegiatan FGD dan uji publik di Senggigi, Kamis (7/12) kemarin. man dan Ketertiban Satpol PP Pemprov NTB Rasyidin yang menjadi pemateri dalam acara FGD mengatakan, sedikitnya ada 17 poin tugas dan kewenangan Satpol PP NTB dalam menjalankan tugasnya. Antara lain melakukan penertiban anak jalanan, prostitusi, miras, penertiban PKL, perjudian, patroli hingga pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur. Meski banyak poin tugas dan kewenangan Satpol PP, namun masih terkendala oleh keterbatasan SDM serta aturan.

Karena itu, Raperda tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sangat penting

untuk segera disahkan sebagai landasan aturan dalam melakukan tindakan.

Sementara itu akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof Gatot Dwi Hendro dalam FGD itu mengatakan, ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Pol PP meliputi tertib tata ruang, tertib jalan provinsi, tertib daerah aliran sungai, tertib wilayah pesisir, pantai dan pulau pulau kecil, tertib kawasan tanpa rokok, tertib bangunan, serta tertib usaha pariwisata. Dalam Raperda yang sedang dibahas ini terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar aturan. (ndi)

Cakranegara; dan MS (35) dari Bug-bug, Lingsar; Kemudian para pelaku judi domino, HL (44) dari Bertais, Sandubaya; MR (42) dari Turida, Sandubaya; NS (40) dari Mandalika, Sandubaya; RN (43) dari Saptamarga, Cakranegara; AS (43) dari Wera, Bima; IW (40) dari Ber-

tais, Sandubaya; dan terakhir RM (45) dari Gerung, Lobar.

Mereka kemudian dicatat data dirinya dalam daftar khusus orang-orang yang diawasi. Apabila ada gangguan di tempat mereka sering mangkal, mereka yang terlibat dan sesuai dengan daftar akan langsung diciduk. (why)

Verifikasi Faktual, Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi Mataram (Suara NTB) Memasuki tahapan verifikasi faktual bakal calon kepala daerah Pilkada serentak NTB 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut aktif mengawasi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi faktual sangat dibutuhkan untuk memastikan semua proses tahapan dalam pesta demokrasi tersebut dalam rangka untuk menjaring pemimpin yang akan menentukan arah masa depan daerah.

“Dalam proses pengawasan, Bawaslu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Bawaslu. Masyarakat juga harus sadar tentang hak dan kewajibannya,” ujar Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, saat menyampaikan materi sosialisasi di Mataram, Kamis (7/12) kemarin.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, bahwa kontestasi Pilkada NTB, tidak hanya dilihat sebagai ajang kompetisi belaka. Namun harus dipahami sebagai pola interaksi sosial di mana bisa saling terima di tengah perbedaan.

Ditambahkan oleh anggota Bawaslu bidang teknis, Itratif, menegaskan bahwa pemilu harus jadi milik bersama.

Untuk itu harus ada perubahan masyarakat dari pasif menjadi aktif, termasuk dalam mengawasi Bawaslu.

“Sebagai pengawas kami terbuka untuk dievaluasi. Harapan kami, awasi kami, sehingga kemandirian dan independensi kami bisa bekerja dengan baik.

Kami juga sedang melakukan penguatan karakter pasukan kami di lapangan,” tambahnya.

Dipilkada serentak 2108 NTB, ada empat calon independen yang masuk verifikasi factual. Yakni tiga di Kabupaten Bima, satu di Kabupaten Lombok Timur dan satu di Provinsi NTB. Sementara itu, total jumlah keseluruhan desa/kelurahan, se NTB, 173 ribu. Dimana setiap desa/kelurahan, Bawaslu memiliki pengawas hanya satu orang. Sedangkan saat ini, panitia pengawas baru terbentuk sampai tingkat kecamatan.

“Disinilah semua pihak bisa ambil peran, untuk menciptakan Pilkada yang adil.

Kalau hanya mengandalkan pengawas tentu tidak cukup.

Kita punya keterbatasan. Karena pilkada untuk seluruh warga, maka keterlibatan semua pihak wajib,” tambah anggota Bawaslu bidang pengawasan, Umar Seth.(ndi)

(Suara NTB/ndi)

SOSIALISASI - Bawaslu NTB memberikan sosialisasi pada elemen masyarakat. Masyarakat didorong terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon independen Pilkada serentak 2018 dan partai politik peserta pemilu 2019.

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pelaku Pariwisata Keluhkan Minimnya Tamu Berkunjung Mataram (Suara NTB) – Sudah jatuh, tertimpa tangga. Pribahasa ini banyak digunakan oleh para pelaku pariwisata. Sebab tidak saja karena erupsi, namun penutupan Rinjani juga berpotensi membuat pendapatan para pelaku pariwisata berkurang.

(Suara NTB/ist)

TANJUNG BONGO - Seorang wisatawan tengah menikmati keindahan Pantai Tanjung Bongo yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Menikmati Keindahan Pantai Tanjung Bongo Mataram (Suara NTB) Pantai Tanjung Bongo merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pesonanya tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan pantai lain yang sudah terkenal di daerah ini. Pantai ini dapat dijangkau hanya dengan berkendara kurang lebih 30 menit dari Lombok International Airport.

Tanjung Bongo dapat dijangkau dengan terlebih dahulu menyusuri pantai Tanjung Aan di bagian barat saat air laut sedang surut. Momen surutnya air laut bisa terjadi pada pagi hari atau bisa juga pada sore hari. Selain itu, kita juga bisa melewati jalur laut dengan menggunakan perahu dari Pantai Tanjung Aan. Harga sewa perahu sekitar Rp 150.000 sampai dengan Rp 350.000

tergantung jumlah penumpang.

Karena lokasi pantai yang tersembunyi, Tanjung Bongo sangat cocok dijadikan sebagai lokasi berlibur bersama pasangan atau keluarga. Pasir putih dengan batu karang yang indah serta bukit menjadi perpaduan yang sangat bagus dijadikan latar untuk foto yang indah. Jika air laut sedang surut, di pantai ini terbentuk sebuah kolam kecil yang bisa digunakan untuk berenang. Saat air laut pasang sangat tidak disarankan untuk berenang karena ombak sangat keras disebabkan posisi pantai berhadapan langsung dengan samudera Hindia.

“Pantainya bagus, tapi memang jarang yang datang karena tidak banyak yang tahu tentang Pantai Bongo,” kata warga Kecamatan Pujut Kabu-

paten Lombok Tengah, Kamis (7/12).

Keadaan dan suasana di pantai ini sangat menenangkan karena jauh dari hingar-bingar, sehingga wisatawan bisa bersantai di sini.

Ketika berada di pantai ini, wisatawan akan benar-benar dimanjakan dengan pemandangan yang sangat mempesona.

Lokasi pantai ini tidak terlalu jauh dari Kota Mataram. Jaraknya sekitar 60-65 km dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam atau sekitar 30 menit dari Bandara Internasional Lombok. Tiket masuk kawasan wisata ini pun juga murah, hanya Rp 5 ribu untuk roda dua dan Rp 10 ribu untuk roda empat.

“Disana sudah ada juga yang jualan, jadi tidak usah khawatir kalau tidak bawa bekal,” ujarnya. (lin)

Okupansi Hotel Melemah

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah hotel yang ada di kota maupun di resort saat ini dalam keadaan sepi pengunjung. Pasalnya banyak yang melakukan pembatalan kunjungan ke NTB. Hingga Kamis (7/12) kemarin tingkat okupansi hotel di Trawangan tidak lebih dari 25 persen. Sedangkan tingkat okupansi hotel di Kota Mataram hanya 30 persen.

Pada kenyataanya, kembali beroperasinya Lombok International Airport tidak serta merta membuat wisatawan ingin berkunjung.

Banyak jadwal pertemuan yang semestinya dilakukan di Lombok dibatalkan dan dialihkan ke daerah lain. Sehingga pengaruh banyaknya pembatalan tidak saja pada jumlah penggunaan kamar, namun juga pada penggunaan ruang pertemuan.

“Minggu pertama ini kita low season (periode kunjungan rendah). Ini merupakan pengaruh dari erupsi Gunung Agung yang terjadi di Bali.

Okupansi kita bisa dibilang kurang dari 20 persen,” kata Ketua Asosiasi Manajer Hotel di Gili Trawangan, Ahmad, Kamis (7/12).

Hotel-hotel di Trawangan saat ini sedang mengalami masa sulit di mana wisatawan semakin sedikit yang berkunjung. Hal ini berakibat pada semakin sedikitnya penggunaan kamar hotel. Bahkan di salah satu hotel di Trawangan okupansinya hanya 10 persen. Hal ini karena semakin sedikitnya wisatawan yang berkunjung ke Trawangan. Baik melalui Padangbai, Lembar maupun dari bandara.

“Memang sangat low (rendah) sekali penggunaan kamar di Trawangan. Kalau dibandingkan tahun lalu, sekarang ini sangat-sangat rendah. Memang tahun lalu juga pada minggu pertama Desember kita low season tapi kondisinya tidak serendah sekarang ini,” akunya.

Ketua Asosiasi Hotel di Gili Trawangan Vicky Hanoi juga mengungkapkan hal yang sama.

Tahun-tahun sebelumnya perayaan natal dan tahun baru Trawangan selalu

Ernanda Agung

ramai. Namun tidak dengan tahun ini, banyak wisatawan yang memutuskan untuk tidak berkunjung.

“Kita ambil positifnya saja. Ini kesempatan untuk melakukan training buat staf dan implementasi cuti. Bisa juga simulasi program penghematan, simulasi action plan untuk semua manajer dalam tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Saat ini hampir 2.500 kamar hotel di kawasan gili dan resort mengalami pembatalan setiap harinya.

Hal ini tentu saja membuat tingkat penggunaan kamar dan ruang pertemuan sedikit terganggu. Hal ini juga dialami oleh hotel yang ada di Kota Mataram. Bahkan tingkat okupansi hotel di Kota Mataram berhenti pada angka 30 persen.

“Okupansi kita terjun bebas di bulan ini. Kemarin saja okupansi kita hanya sampai 20 persen saja.

Padahal bandara sudah beroperasi normal tapi masih banyak yang takut berkunjung,” kata Komunikasi Pemasaran Hotel Lombok Astoria Yadimas Saputra, di Mataram, Kamis (7/12).

Ia mengatakan setidaknya ada 4 grup yang melakukan pembatalan kunjungan yang berakibat pada pembatalan penggunaan kamar di hotel tersebut. Bahkan perharinya ada 60 hingga 70 kamar yang tidak terpakai akibat pembatalan. Sehingga sejak penutupan yang terjadi pekan lalu, jika dijumlahkan ada 840 room night (RN) yang tidak terpakai.

“Jadi dampaknya tidak saja pada penggunaan kamar, bahkan di ruang pertemuan juga. Hingga akhir Desember ini harusnya ada 7-8 kunjungan dan menggunaan ruang pertemuan, tapi dibatalkan. Ya itu tadi, akibat dari erupsi Gunung Agung di Bali,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Hotel Pratama, sebanyak tiga ruang pertemuan di hotel ini sementara dalam kondisi menganggur atau tidak terpakai.

Hal ini diakibatkan karena banyaknya pembatalan kunjungan yang pada awalnya akan menggunakan ruangan di hotel tersebut.

“Jumlah kamar kita ada 51, yang terpakai hanya 60 persen.

Jadi walaupun penggunaannya di atas 60 persen tapi itu tetap sedikit, karena kamarnya kan sedikit,” kata General Manager Hotel Pratama Lukman Ahmadi di Mataram, Kamis (7/12).

Hal ini juga terjadi di Hotel Gili Amor yang ada di Gili Trawangan. Okupansi hotel ini hanya 30 persen. Penyebabnya juga sama, karena semakin sedikitnya wisatawan yang berkunjung akibat erupsi Gunung Agung di Bali.

“Okupansi hotel kita terbilang rendah. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Mungkin hal yang sama juga terjadi di hotel lain

yang ada di Trawangan,” kata Manager Hotel Gili Amor, Dino SA. Disebutkan bahwa di Trawangan belum ada penjadwalan ulang kunjungan wisatawan. Sebagian besar akan melakukan kunjungan pada Februari tahun mendatang. Karena akan mengikuti berbagai kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Pemda.

“Okupansi hotel masih rendah, karena banyak yang cancel (batal) sejak terjadi erupsi itu,” kata Wakil Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Chapter Lombok Ernanda Agung, di Mataram, Rabu (6/12).

Ia mengatakan bahwa tidak sedikit dari calon tamu yang membatalkan tersebut mengalihkan kegiatannya ke daerah lain. Hal ini tentu saja membuat pihak hotel mengalami kerugian besar. Sedangkan dari sisi kepariwisataan, hal ini membuat jumlah kunjungan ke NTB menjadi lebih sedikit dari perkiraan pada Bulan Desember.

Dilansir dari Harian Bisnis Bali, bahwa jumlah wisman (wisatawan mancanegara) yang menyeberang semakin berkurang. Pada hari biasa, jumlah wisman yang menyeberang lebih dari 1.000 orang. Sementara dalam kondisi ini, dalam sehari yang menyeberang dari Padangbai ke Trawangan kurang dari 100 orang.

“Sehari yang menyeberang paling 50 orang,” kata Tokoh Pemuda Padangbai Karangasem, Yuyun seperti dilansir dari Harian Bisnis Bali.

Dalam kondisi normal, setiap harinya setidaknya ada 1.500 orang wisatawan mancanegara yang masuk ke kawasan tiga gili itu. Paling banyak masuk ke Gili Trawangan. Total kunjungan wisatawan ke kawasan tiga gili setiap harinya mencapai 2.600 orang, t e r m a s u k wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Sementara jumlah kunjungan terbanyak masih didominasi di Gili Trawangan.

Ini juga sekaligus menandakan bahwa pariwisata NTB masih sangat bergantung pada Bali.

Kedepannya diharapkan akan semakin banyak penerbangan langsung ke Lombok. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Lombok tidak perlu melalui Bali. Ini juga sekaligus mempermudah akses wisatawan untuk menjangkau Lombok. (lin)

“Kita ini kan sangat bergantung sama kunjungan wisatawan. Kemarin banyak yang cancel karena banyak erupsi, sekarang banyak yang tidak datang karena penutupan Rinjani,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Timur Berry Putra, di Mataram, Kamis (7/12).

Selama ini wisatawan tidak hanya berkunjung ke pantai, namun juga berkunjung ke Gunung Rinjani. Ada ribuan kunjungan wisatawan setiap tahunnya ke Rinjani. Pemandangan yang indah dan trek yang menantang menjadi pesona tersendiri bagi wisatawan.

“Kita memang sudah tahu kalau Rinjani akan tutup pada Januari hingga Maret. Tapi ini sangat bertepatan dengan musibah yang terjadi baru-baru ini,” ujarnya.

Ia tidak bisa merekomen-

dasikan alternatif lain kepada wisatawan, karena wisatawan melihat Rinjani sebagai gunung yang indah dan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi apabila ke Lombok. Sebab gunung merapi tertinggi kedua di Indonesia ini memiliki danau yang indah di sekitar kawahnya.

“Sekarang jadi dobel ya, selain wisatawan takut datang karena adanya erupsi. Wisatawan lain juga terpaksa harus menunda kunjungan karena tidak bisa berkunjung ke Rinjani akibat penutupan,” ujarnya.

Selama ini, ia sudah banyak mengantar tamu dari berbagai negara untuk mendaki Rinjani.

Berbekal kemampuan Berbahasa Inggris dan Belanda yang ia punya, banyak wisatawan Eropa yang berkunjung. Terutama wisatawan yang menyukai wisata olahraga

atau sport tourism. Mendaki gunung menjadi daftar pertama yang harus dilakukan saat sampai di Lombok.

“Tamu saya banyak yang dari Eropa, sebagian juga dari Asia, salah satunya Malaysia. Karena memang Eropa ini banyak yang suka mendaki, tapi mereka harus mengurungkan niatnya pada Januari hingga Maret ini karena akan ditutup total,” ujarnya.

Selama ini ia tidak pernah mendaki secara ilegal. Semua tamunya selalu didaftarkan di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab jika terjadi sesuatu pada tamunya, ia dapat meminta bantuan TNGR. Hal ini juga dilakukan oleh sebagian besar pelaku pariwisata, terutama yang beroperasi pada trekking Rinjani. (lin)

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Senat UIN Mataram Kukuhkan Prof. Suprapto sebagai Guru Besar Bidang Ilmu-ilmu Sosial Mataram (Suara NTB) Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar (profesor) Bidang Ilmu-ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram di Aula Gedung Pascasarjana UIN Mataram, Kamis (7/12).

Pengukuhan guru besar dilakukan melalui Sidang Senat Terbuka UIN Mataram dan dihadiri seluruh anggota senat, dan dosen, serta mahasiswa UIN Mataram.

Dalam orasi ilmiah yang diberi judul “Kolaborasi Studi Agama dan Studi Perdamaian untuk Memperkuat Harmoni Sosial”, Prof. Suprapto mengungkapkan bangsa Indonesia dalam dua dekade terakhir menghadapi ujian luar biasa berkaitan dengan cara merawat kemajemukan.

Hal tersebut merupakan ujian bagi elite negeri ini apakah mereka mampu memanfaatkan keragaman sebagai modal membangun bangsa atau sebaliknya perbedaan menjadi senjata mematikan dan menghancurkan.

Akibatnya, tidak jarang konflik sosial bernuansa kekerasan terjadi di berbagai daerah. Di antara konflik sosial yang pernah terjadi, konflik agama atau konflik bernuansa agama merupakan salah satu jenis konflik yang tak mudah diurai. Jenis konflik ini merupakan konflik serius, karena melibatkan aspek keyakinan, melibatkan internal pemeluk agama yang sama maupun antar pemeluk agama yang berbeda.

Tak saja di Indonesia, konflik bernuansa agama juga terjadi di berbagai negara seperti konflik Yahudi dengan Muslim Palestina, Buddha dan Hindu di Sri Langka, Hindu dan Muslim di India, Muslim dan Kristen di Nigeria, Buddha dengan Muslim di Rohingya Miyanmar dan lain sebagainya.

Konflik sosial berlatar agama tersebut ironi mengingat semua agama dalam konsepnya lahir sebagai pembawa kedamaian, dan kasih sayang. Belum lagi simbol-simbol keagamaan yang nampak terlihat di ruang publik semakin mempertegas bahwa

Penerapan KTSP di SDN 5 Babussalam Dilaksanakan Terintegrasi Giri Menang (Suara NTB) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP)merupakan rancangan pendidikan yang berisi serangkaian proses kegiatan belajar siswa. Dengan demikian secara implisit kurikulum memiliki tujuan yaitu tujuan pendidikan.Selain itu juga banyak faktor yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu guru, siswa, orang tua, dan lingkungan.

Kepala SDN 5 Babussalam Lombok Barat Abdul Muhit, SPd., menjelaskan, dalam implementasi KTSP (Suara NTB/her) merupakan rancangan penAbdul Muhit didikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. “Dalam kurikulum ini terintegrasi, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan semuanya terangkum dalam KTSP itu sendiri,’’ jelasnya, Kamis (7/12).

Dijelaskan, dalam memahami konsep kurikulum, setidaknya ada tiga pengertian yang harus dipahami, yakni, kurikulum sebagai substansi atau sebagai suatu rencana belajar dan kurikulum sebagai suatu sistem. Yaitu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat serta, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang kajian kurikulum, yang merupakan bidang kajian para ahli kurikulum, pendidikan dan pengajaran.

“Kurikulum secara substansi harus tetap melalui sistem yakni sistem persekolahan dan sistem pendidikan,” ujarnya.

Penanaman nilai-nilai tersebut kata mantan Kepala SDN 5 Sekotong ini, akan dimasukkan pada setiap mata palajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri anak didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mata pelajaran yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Dikatakannya, khusus SDN 5 Babussalam sampai hari ini belum terkenal imbas dari K13 itu, namun sebagai perangkat pendidikan, pihaknya tetap menerapkan KTSP, namun apapun itu, tetap diyakininya, bahwa program KTSP ini mempunyai fisi dan misi untuk kebutuhan kualitas pendidikan. “Kami tetap fokus pada KTSP, masalah nilai dan karakteristik di sini tetap menjadi prioritas kita di SDN 5,”ungkapnya.

Pendidikan Agama, lanjut Abdul Muhit, nilai utama yang ditanamkan antara lain yaitu religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan, sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, dan adil.

Setiap mata palajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri anak didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mapel yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. (her)

Tingkatkan SDM dan Fasilitas Kampus

Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya meningkatkan kompetensi, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dosen mereka, serta melengkapi fasilitas kampus.

Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., mengatakan, saat ini pihaknya merencanakan pengembangan SDM dosen, dengan cara menyekolahkan dosen untuk mengambil program doktoral.

“Ada 10 atau 11 dosen yang akan mengikuti program doktoral, untuk tahap berikutnya akan terus kita tingkatkan peningkatan sumber daya manusia,” kata Putu Gede.

Selain itu, dosen di STP juga didorong untuk melaksanakan satu penelitian atau pengabdian masyarakat dalam satu semester. Langkah ini dilakukan agar lembaga penelitian di STP Mataram bisa naik menjadi kategori madya.

Tidak hanya pengembangan SDM dosen, pembangunan fisik STP juga dilakukan. Apalagi adanya penambahan program studi setelah berubah bentuk dari Akpar menjadi STP. Putu Gede menyampaikan, STIP tengah menyiapkan pembangunan gedung lantai tiga untuk ruang kuliah. Langkah itu untuk memenuhi kebutuhan tiga program studi, yaitu S1 Pariwisata, DIII Perhotelan, dan DIII Perjalanan wisata.

Dari sisi fasilitas juga diperbarui, terutama sarana dan prasarana praktikum. Apalagi intensitas praktikum di STP Mataram sangat tinggi. Putu Gede menyebutkan dari semester I, mahasiswa sudah diberikan penguatan pada praktikum.

“Apalagi daerah kita terkenal dengan kuliner, boga, fasilitas praktikum harus baik,” katanya.

Dari segi kurikulum, terus dibenahi pihaknya. Pada kurikulum STP yang baru, vokasi dan sisi akademik diperjelas. “Ada perbedaan yang jelas dari vokasi dan akademik,” jelas Putu Gede.

Penguatan kurikulum juga dilakukan dengan mengarah pada kompetensi sesuai KKNI. Praktik mahasiswa juga ditingkatkan sehingga memenuhi kompetensi pada bidang Front Office, Housekeeping, F&B Service, Foodproduct, Tour Guiding dan Ticketing. (ron)

bangsa ini adalah bangsa yang religius. Meski demikian, simbolsimbol keagamaan ini masih belum bisa meyakinkan semua pihak bahwa agama hadir dan menjadi motor penggerak perdamaian sosial.

Lebih jauh dikatakan Suprapto, dari catatan The Wahid Institute sebagaimana dikutip dalam siaran pers Indonesian Conference on Religion And Peace (ICRP) tanggal 23 Januari 2014 mencatat kasus pelanggaran kebebasan beragama.

Pada tahun 2013 terdapat 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 278 tindakan intoleransi. Sebelumnya tahun 2012 sebanyak 278 kasus dengan 363 tundakan intoleransi.

Tahun 2009 terjadi 121 kasus, tahun 2010 terdapat 184 kasus, dan 267 kasus pada tahun 2011.

Untuk itu, pria kelahiran Madiun, 20 Juli 1972 ini berharap agar semakin banyak kajian atas studi perdamaian ke depan dengan memaknai damai tidak saja dalam makna peperangan, melainkan juga ketiadaan kekerasan di

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

ORASI ILMIAH - Prof. Suprapto menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhannya sebagai Guru Besar UIN Mataram, Kamis (7/12).

KUKUHKAN - Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli mengukuhkan Prof. Suprapto sebagai Guru Besar Bidang Ilmuilmu Sosial UIN Mataram, Kamis (7/12).

suatu wilayah atau negara.

“Apa artinya damai, harmoni bila di situ masih berlangsung tindakan-tindakan diskriminatif, represif. Kondisi semacam ini belum merefleksikan perdamaian sejati,” ujar Prof. Suprapto seraya berharap guru besar yang diperolehnya tidak saja ber-

manfaat secara personal, namun juga bagi institusi.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali, M.Ag., mengapresiasi pidato ilmiah yang disampaikan Prof.

Suprapto, M.Ag. Menurutnya, konflik tidak saja terjadi di ranah sosial, tapi juga di ranah akademik. Untuk itu, diperlu-

kan dialog akademik yang akan menambah semakin tajamnya daya intelektual.

Lebih jauh dikatakan Mutawali, bahwa agama dalam bentuk apapun tidak bisa dianggap sebagai sumber lahirnya konflik. Posisi agama justru sebaliknya. Orasi ilmiah Prof.

Suprapto ini sesungguhnya se-

bagai karya ilmiah yang mengajarkan banyak perpsektif tentang agama, dan kedamaian.

Ketua Senat UIN Mataram Prof. Dr. H. Muhammad Taufik, yang membuka sidang senat terbuka berharap agar jumlah guru besar UIN Mataram dapat bertambah di masa mendatang. (dys/*)

Mutasi Kepsek Tidak Berkaitan dengan Kepentingan Politik Mataram (Suara NTB) Setelah lama tidak ada kejelasan soal mutasi kepala sekolah (kepsek), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akhirnya memastikan jika mutasi akan dilakukan akhir Desember ini. Tidak saja mutasi kepsek, Dikbud juga akan melakukan rotasi ratusan guru SMA/SMK. Dikbud NTB pun memastikan jika tarik ulur mutasi yang sejak jauh-jauh hari digembargemborkan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. “Persoalan mutasi itu sudah selesai. Tidak ada tarik ulur, sudah jadi. Secara psikologi, dari awal kita kasih tahu. Sehingga secara psikologi mereka siap,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB Drs. H. Muh. Suruji, ditemui Suara NTB, Kamis (7/12).

Hanya saja kata dia, mutasi tidak boleh dilakukan sembarangan. Melainkan juga harus memperhatikan aspek

waktu dan lain sebagainya.

“Tidak boleh sekolah itu dieksekusi sembarangan. Harus di awal semester, makanya kita dari persiapan Juli. Karena kalau dieksekusi pertengahan bisa terjadi kegaduhan luar biasa,” urainya.

Misalnya kalau ada kepsek dapat dana dekon, tentu jika dilakukan mutasi sebelum selesai laporan akhir, pasti akan mengubah tanda tangan termasuk juga spesimen itu. Hal ini menjadi dasar Dikbud menunggu finalisiasi penggunaan dana dekon.

“Setelah tanggal 14 Desem-

ber semua selesai adminstrasi tidak ada proses pencairan, bisa dieksekusi bersamaan dengan mutasi guru sekitar 850 an guru SMK/SMA orang baik dari sekolah satu ke sekolah lain, antar kabupaten dan lintas kabupaten,” sambungnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini memastikan mutasi kepsek dan rotasi guru akan dilakukan akhir Desember.

Adapun jumlah kepsek yang akan dimutasi terdiri dari 40 kepsek yang sudah dua periode atau menjabat 8 tahun, ada 27 Plt kepsek yang harus defini-

tif. “Kemudian ada juga yang digeser menyesuaikan dengan jarak ada sekitar 40 an yang akan digeser,” ungkapnya.

Dikatakan Suruji, dasar pertimbangan mutasi dan rotasi murni berdasarkan atas kriteria yang telah ditentukan.

Misalnya untuk kepsek yang sudah 8 tahun lebih harus diganti dan dilakukan penyegaran agar tidak jenuh. Selain itu, pengisian posisi kepsek setelah melalui hasil tes seleksi terbuka. Itu pun melalui serangkaian tes. “Dilakukan tes pertama, tes kedua, kemudian dilakukan diklat selama 4 bulan itu pun dilakukan uji kompretensi UPPK dikirim lagi ke psikolog untuk dilakukan psikometri,”.

Dia pun memastikan namanama yang keluar nanti tidak boleh nama di luar yang sebel-

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Suruji umnya tidak pernah ikut seleksi terbuka. “Kemudian mantan kepsek yang bagus- bagus kita dorong agar mereka ikut seleksi jadi pengawas, lulus diklat baru lulus jadi pengawas,” tukasnya. (dys)

Peningkatan Kompetensi Kepsek Harus Diprioritaskan

(Suara NTB/ham)

SEDANG DIKERJAKAN - Persoalan hukum yang terjadi antara sejumlah warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan Pemprov NTB tidak mempengaruhi pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok di Puyung Lombok Tengah. Tampak sejumlah pekerja sedang mengerjakan proyek pembangunan Gedung Poltekpar Negeri Lombok, Kamis (7/12).

Perekrutan Honorer

Kesesuaian Kompetensi dan Kebutuhan Guru Harus Diperhatikan

Mataram (Suara NTB) Dewan Pendidikan Provinsi NTB menyarankan dalam perekrutan guru honorer nantinya harus memperhatikan kompetensi lulusan dan kebutuhan guru di sekolah. Jangan sampai merekrut guru yang tidak dibutuhkan di sekolah.

Ketua Dewan Pendidikan NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, menyarankan diperlukan pemetaan dalam proses perekrutan guru honorer. Cara itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan guru apa saja yang selama ini kurang. “Kompetensi lulusan pun harus diteliti, bidang studi apa di sekolah yang butuh, harus disesuaikan pengangkatan dan kebutuhan di sekolah,” sarannya, pada Suara NTB, Kamis (7/12).

Ia juga menyarankan perlunya keterlibatan instansi lain, seperti psikolog atau psikiater dalam perekrutan guru. “Karena banyak guru yang bermasalah ketika jadi guru, pihak psikolog itu harus dilibatkan, karena pada akhirnya mereka juga akan diangkat, supaya tidak terjadi kesalahan di belakang hari. Calon guru honorer harus meakukan seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia mengatakan pada proses rekrutmen nanti harus memperhatikan persyaratan kualifikasi. “Walaupun kualifikasinya terpenuhi, tapi aspek kompetensi itu perlu diuji kompetensinya, agar kita tidak mengangkat orang untuk jabatan guru itu asal-asalan,” katanya.

Selain itu, menurutnya harus

memperhatikan kebutuhan guru saat ini. Diperlukan pendataan agar mengetahui jumlah kebutuhan riil guru di NTB. Termasuk melakukan pemetaan tentang guru bidang apa saja yang masih sangat dibutuhkan atau masih mengalami kekurangan saat ini.

“Sebetulnya harus ada pemetaan tentang guru bidang apa yang kekurangan kita. Misalnya mau mengangakat 5.200.

Harus ada pemetaan guru IPA berapa, guru IPS berapa, guru lainlain berapa yang dibutuhkan,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Jika tidak melakukan pemetaan yang guru yang dibutuhkan, dikhawatirkan ketika sudah merekrut sebanyak 5.200 orang malah akan tetap mengalami kekurangan guru. “Karena tidak ada pemetaan guru apa yang dibutuhkan, jangan asal guru tamatan lembaga pendidikan keguruan, jadi harus tahu jenis guru apa yang dibutuhkan,” sarannya.

Perekrutan guru honorer SMA/ SMK bisa dipastikan akan terlaksana dalam waktu dekat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan tetap melaksanakan seleksi dalam proses perekrutan guru honorer.

Namun tetap memberikan bobot penilaian berbeda bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji sebelumnya mengatakan akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/ SMK termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini pihaknya sebe-

narnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar. Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp 60 miliar.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawai yang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu.

Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron)

Mataram (Suara NTB) Peningkatan kompetensi kepala sekolah (kepsek) harus dilakukan. Terlebih lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 disebut tugas kepsek tidak harus mengajar.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) berperan dalam upaya peningkatan kompetensi kepsek. MKKS SMA Kota Mataram akan melaksanakan program penguatan komunitas kepsek.

Ketua MKKS SMA Kota Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., Kamis (7/12), mengatakan pihaknya akan melaksanakan peningkatan kompetensi kepsek sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Pada pasal 54 PP 19 tahun 2017 itu disebutkan, beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

“Program kami adalah untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan PP 19 Tahun 2017, yaitu Manajerial, Pengembangan Kewirausahaan dan Supervisi kepada guru. Karena tugas kepala sekolah tidak lagi harus mengajar,” jelas Khalik.

Namun, program penguatan kompetensi belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, karena masih adanya kesibukan yang dijalani kepsek saat ini.

Direncanakan setelah pembagi-

an rapor siswa semester gasal ini, program itu akan dijalankan.

“Mungkin nanti kita jadwalkan setelah pembagian rapor semester gasal ini,” ujarnya.

Sementara itu, penguatan komunitas guru juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah mewajibkan guru meningkatkan kompetensinya melalui komunitas guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK).

Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan guru wajib masuk dalam komunitas, di sana mereka akan mendapatkan pelatihan.

Melalui APDB dilakukan penguatan kompetensi MGMP. Rosyidin mengakui, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa komunitas MGMP untuk diberikan penguatan, khususnya di aspek kemampuan guru menyusun bahan ajar.

Selain itu, penguatan kemampuan guru dalam menyusun instrumen evaluasi belajar. Menurutnya, guru juga harus paham dan bisa menyusun soal standar.

“Apa yang diajarkan, harus sesuai dengan soal,” katanya.

Tak hanya itu, guru juga dibekali dengan paradigma guru abad 21. Menurutnya perlu ditekankan tantangan di bidang pendidikan. Tantangan pada abad 21 ini, harus disongsong dengan kemampuan yang lebih. (ron)

Kurang, Tenaga Guru SLB Mataram (Suara NTB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB masih mengalami kekurangan guru. Oleh karena itulah dilakukan pelatihan kepada guru non Pendidikan Luar Biasa (PLB), selain juga akan dilakukan perekrutan guru honorer bagi SLB. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. M. Mashun, Kamis (7/12) mengatakan, tenaga pengajar di SLB sangat kurang. “Terasa sangat kurang tenaga pengajar kita,” katanya.

Dinas Dikbud NTB berencana mengangkat tenaga honorer sebanyak 5.200 orang. Dari angka itu juga termasuk merek-

rut guru SLB. Diakuinya, di SLB sangat kurang sekali guru honorer. Sebagai upaya untuk menutupi kekurangan itu, Bidang PKPLK Dinas Dikbud mengadakan pelatihan guru non PLB. “Kita di PK-PLK adakan pelatihan guru non PLB, untuk menutupi kekurangan guru.

Nantinya akan masuk ke dalam tes rekrutmen untuk guru honorer yang akan dilakukan Dinas Dikbud NTB,” katanya.

Saat ini, selain guru, sekolah SLB juga masih kurang. Hanya ada 40 SLB Negeri dan Swasta dengan letak geografis di NTB yang cukup luas. Hal itu memperparah kondisi kekurangan guru di SLB. Program inklusi di sekolah umum juga masih belum berjalan

dengan baik karena kekurangan tenaga guru. Bagi sekolah inklusi jika menghadapi permasalahan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat berkonsultasi dengan SLB terdekat.

Mashun mengakui, saat ini tengah dilakukan invetarisasi data guru dan siswa. Nantiya data itu akan berbentuk by name atau langsungmengacupadanamagurudan siswa. Dengan masih sedikitnya SLB, rencana itu diyakininya bakal mudah direalisasikan. Adanya data guru lebih memudahkan pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan kekurangan guru di SLB. “Data guru dan siswa sedang diinventarisasi. Bisa nanti by name, supaya pasti,” pungkas Mashun. (ron)

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Halaman 11

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Remaja KLU yang Penuh Kejutan Usia boleh muda. Namun, prestasinya di bidang olahraga atletik mengalahkan atlet senior. Meski rekam jejaknya di atletik baru seumur jagung, L. Muhammad Zohri sudah berkali-kali mematahkan keraguan orang. Bukan satu kali pula ia sukses mempersembahkan prestasi mengejutkan.

SALAH satu lompatan yang dilakukan Zohri adalah saat tampil di Kejurnas Atletik Senior Piala Panglima TNI, 1-4 Oktober 2017 lalu.

Biasanya atlet seusia Zohri, belum bisa berbicara banyak di ajang berlevel senior itu.

Ibaratnya, Zohri masih anak ingusan karena memang saingannya di event itu mayoritas atlet senior nasional. Namun, atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini mampu tampil mengejutkan.

Zohri mematahkan semua prediksi dengan meraih dua medali emas sekaligus ; di nomor 200 meter putra dan medali emas di nomor tim estafet 4x100 meter putra.

Keberhasilan Zohri di event nasional itu tentu bukanlah hal biasa. Itu bisa menjadi pertanda bahwa Zohri memiliki bakat dan talenta lebih dibanding atlet muda lainnya. Untuk itu PASI NTB telah mempromosikannya sebagai atlet andalan NTB yang disiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020.

Putra pasangan L. Ahmad (Almarhum) dan Baiq Jaerah (Almarhumah) ini terbilang baru saja memulai karirnya di atletik.

Dia mengenal olahraga atletik saat duduk di bangku kelas tiga SMP di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Ibu Rosidah guru olahraga saya yang mengenalkan olahraga atletik. Saya di-

latih dua Minggu untuk mengikuti Kejurda atletik Remaja di Mataram tahun 2015. Saya langsung dapat dua emas di nomor 100 meter dan 200 meter,” ucapnya.

Keberhasilan meraih medali emas di Kejurda remaja membuat Zohri dipanggil ma-

suk pembinaan atlet di PPLP NTB. Dari PPLP NTB itu Zohri berlatih hingga mampu berprestasi nasional.

Pertama kali tampil di Kejurnas Antar PPLP Tahun 2015, atlet kelahiran 1 Juli tahun 2000 ini langsung mendulang medali perunggu.

Sepulang dari kejurnas tersebut, Zohri mulai serius menjalani latihan di PPLP NTB. Setahun dibina di PPLP NTB, Zohri kembali mengikuti event nasional. Meski baru setahun berlatih di PPLP NTB, Zohri dipercaya mewakili NTB di Pra-PON Remaja di Surabaya tahun 2016. Di ajang seleksi atlet PON Remaja itu, Zohri membuat kejutan besar dengan merebut dua emas di nomor 100 meter dan 200 meter.

Sukses di PraPON Remaja, Zohri langsung dipanggil

Biodata Nama : Lalu Muhammad Zohri Tempat dan Tanggal Lahir : Kabupaten Lombok Utara, 1 Juli tahun 2000.

Prestasi 1. Dua Medali Emas di Popnas 2017 2. Dua medali Emas di Kejurnas Atletik Panglima TNI tahun 2017

mengikuti Pelatnas Atletik Remaja. Dari Pelatnas tahun 2016 Zohri terus menjulang prestasi yang memuaskan di level remaja.

Bahkan dia tak dikalahkan di tingkat remaja, setelah menjadi pelari tercepat di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Bandung, Jawa Barat, 12-30 Sepetember di (Jabar) tahun 2017.

“Saya berhasil meraih dua emas di nomor 100 dan 200 meter pada Popnas 2017,” ucapnya.

Sukses di multi event tingkat nasional, Zohri dipanggil mewakili NTB di kejuaraan atletik Piala Panglima TNI di Surabaya, 1-4 Oktober level nasional untuk kategori atlet senior. Bukan main penampilan Zohri di ajang itu. Ia pun sukses menyumbangkan dua emas di nomor 200 meter dan estafet 4x100 meter putra.

Terakhir Zohri kembali meraih dua medali emas di Kejurnas Antar PPLP di Papua 2017. Menurut Zohri, keberhasilannya di olahraga atletik tidak lepas dari kemandirian dan kedisplinan untuk menjalani latihan.

Diakuinya, sejak duduk di bangku kelas dua SMP dia sudah hidup mandiri.

Ayah dan Ibunya meninggal dunia saat ia menginjak remaja. Sejak ditinggal kedua orang tuannya, Zohri hidup numpang di rumah kakaknya.

Bagi Zohri, dengan situasi tersebut pilihannya adalah bisa berprestasi di olahraga atletik. Alasannya ingin berprestasi di olahraga karena dia ingin merajut masa depannya melalui prestasi olahraga.

Pasalnya, dengan berprestasi di olahraga, dia bisa mendapatkan kemudahan dalam hal pendidikan dan mengejar citacitanya ingin menjadi polisi. (fan/*)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, usai menghadiri acara Focus Group Discussion Grand Design Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang digelar pihak Perguruan Tinggi IKIP Mataram bekerjasama dengan Dispora NTB, di Wisma Tambora Mataram, Kamis (7/12) kemarin.

“Sudah ada dua belas provinsi yang sudah menyampaikan secara lisan ingin mendukung NTB dan Bali sebagai tuan rumah PON bersama,” ucap Andy yang saat itu bersama Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin.

Menurut Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini bahwa rencana NTB menjadi tuan rumah PON 2024 sudah dibicarakan secara serius dengan KONI Bali. Dalam pertemuan KONI NTB dengan KONI Bali beberapa hari lalu telah disepakati cabor-cabor yang akan dipertandingkan di NTB nantinya.

“Disepakati NTB akan mempertandingkan sebanyak lima belas hingga tujuh belas cabor di PON 2024. Sisanya sekitar kurang lebih 30 cabor akan dipertandingkan di Bali,” jelasnya. Lima belas cabor yang dipertandingkan di NTB nantinya disesuaikan dengan infrastruktur olahraga yang memadai di NTB. Dalam hal ini, arena pertandingan yang

digunakan untuk pertandingan PON 2024 di NTB harus memenuhi standar nasional.

“Intinya sarana olahraga yang digunakan harus memenuhi standar nasional. Misalnya panjang lintasan atletik tidak boleh kurang dari standar nasional,” jelasnya.

Terkait perbaikan dan penambahan infrastruktur olahraga nantinya, pihak KONI NTB akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan kebijakan dan wewenang pembangunan sarana olahraga. Seperti dukungan dari pihak Dispora NTB, DPRD NTB dan Perguruan Tinggi harus ada.

Di tempat yang sama, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menambahkan, pihaknya mendukung penuh rencana

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HILANG

SALON

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

NTB dan Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON Bersama tahun 2024. Untuk mendukung PON di NTB, pihaknya sedang menyusun rencana strategis pembangunan prestasi olahraga di NTB. Dalam hal ini, tahapantahapan untuk mendukung pelaksanaan multi event nasional itu, pihaknya akan melakukan perbaikan dan menambah jumlah infrastruktur olahraga yang ada di NTB. Sehingga pelaksanaan event nasional di NTB dapat berjalan dengan baik.

“Kita dukung. Kita akan membuat grand design-nya dulu. Sarana dan prasarana olahraga kedepan kita akan benahi dan membangun sarana dan prasarana olahraga guna memenuhi standar pelaksanaan PON,” jelasnya. Setidaknya, kita harus memiliki 16 sarana dan prasarana yang harus segera di inventarisir serta diperbaiki dari sekarang menuju PON 2024. (fan)

HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR9429CZ NOKA/NOSIN: MHML300.CD4R321027/ 4DSC-406849 AN. HISBUL JADDI HLG DSKTR JL LANGKO

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Mataram (Suara NTB) Rencana NTB dan Bali untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 mulai mendapat dukungan sejumlah KONI Provinsi. Pihak KONI NTB mengklaim sudah ada 12 provinsi yang sudah menyampaikan secara lisan mendukung KONI NTB dan Bali menjadi tuan rumah multi event nasional itu.

RUPA - RUPA

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

Tuan Rumah PON Bersama, NTB-Bali Didukung 12 Provinsi

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

HLG DSKTR R2 HONDA DR2084BO NOKA/NOSIN:MH1JB91139K854020/ JBE91E-1850497 AN. SAIPUL ANWARI, SE HLG DSKTR KOTA MATARAM

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Jumat, 8 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 8 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Efisien Gunakan Anggaran PRESIDEN Republik indonesia Ir. H. Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada kementerian/lembaga negara dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Istana Bogor, Rabu (6/12) lalu. Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota di NTB diterima langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebesar Rp 15, 357 triliun.

DIPA ini akan dialokasikan untuk Dana Desa sebesar Rp 903,185 miliar lebih, DAU sebesar Rp 8,564 triliun lebih, DAK Fisik sebesar Rp 1,911 triliun lebih, DAK Non fisik Rp 2,460 triliun lebih, Dana bagi hasil SDA, Rp 509,240 miliar lebih dan Dana Bagi Hasil Pajak Rp 305, 250 miliar. Bagi masyarakat, jumlah DIPA ini bukan dilihat dari besar atau kecilnya. Tapi bagaimana dilihat dari komitmen para pengambil kebijakan dalam menggunakan anggaran. Terutama dalam mengambil kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA perlu diperhatikan dengan serius oleh para pengambil kebijakan. Presiden juga menyindir bagaimana para pengambil kebijakan yang lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari alokasi anggaran untuk rapat di hotel, perjalanan dinas hingga alat tulis kantor yang cukup besar.

Anggaran inilah pesan presiden yang harus diefisiensi. Anggaran yang seharusnya ditujukan pada kegiatan inti justru dikurangi dan dialokasikan lebih banyak untuk kegiatan pendukung.

Pesan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya pernah menjadi gubernur dan walikota ini tentu memahami bagaimana pola-pola penggunaan anggaran di tingkat daerah. Untuk itu, apa yang disampaikannya dalam penyerahan DIPA yang dihadiri pimpinan kementerian, lembaga negara hingga kepala daerah ini harus dilaksanakan secara maksimal di daerah. Sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan tingkat daerah, anggaran yang dialokasikan ke daerah dianggap sudah sesuai.

Tinggal bagaimana daerah mengatur anggaran yang sudah diberikan pusat.

Sementara Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB H. Chaerul Mahsul, mengkhawatirkan DIPA untuk Pemprov NTB sebesar Rp 3,482 triliun untuk tahun 2018 tidak mampu mencapai sasaran target pembangunan yang sudah diprogramkan. Meski ada kenaikan sebesar Rp 67 miliar, dari DIPA Tahun 2017 sebesar Rp 3,145 triliun, mantan Kepala Bappeda NTB ini melihatnya masih belum cukup.

Inilah yang menjadi tantangan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH., MSi., yang tinggal 10 bulan lebih ini.

Dengan alokasi DIPA yang ada sekarang ini, seluruh elemen yang ada harus melakukan efisiensi dan lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan.

Apalagi di tahun 2018 mendatang, anggaran yang ada harus dialokasikan untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang memakan dana tidak sedikit. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang tidak penting justru menjadi prioritas. Dalam hal ini, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah harus efisien menggunakan anggaran yang ada. (*)

Halaman 14

E-commerce Indonesia : Refleksi 2017 dan Teropong 2018 EREKONOMIAN Indonesia selama 2017 memperlihatkan beberapa kejutan. Salah satunya adanya fenonema banyak industri ritel dan gerai supermarket gulung tikar.

Tren ekonomi digital disinyalir menjadi pemicu fenomena tersebut.

Data analisis Ernst & Young (2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital. Apresiasi diberikan kepada pemerintah yang sigap dengan mencanangkan Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020. Targetnya Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020. Optimalisasi dari segala lini diperlukan guna menjawab tantangan tersebut.

Prospek dan Problematika Economist Intelligence Unit merilis urutan negara-negara berdasarkan perkembangan ekonomi digital suatu negara. Indonesia baru menempati urutan 65 dari 70 negara.

Ranking lain berdasarkan Digital Connectivity Index 2016 menempatkan Indonesia pada posisi 41, masih kalah dari Malaysia 25, Thailand 34, dan Filipina 38. Meskipun demikian tren perbaikan posisi Indonesia diprediksikan terus membaik.

Potensi besar yang dimiliki Indonesia adalah pengguna internet.

Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia sekitar 93,4 juta dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar. Selain itu terdapat 370 juta kartu SIM aktif, jauh lebih besar dari populasi Indonesia.

Pemerintah sejak 2014 telah memberikan perhatian khusus kepada ekonomi digital. Roadmap industri e-commerce telah disusun hingga tahun 2020. Upaya lain juga dilakukan dalam menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri e-commerce lokal.

Pemerintah Indonesia bervisi menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Target yang mendukungnya adalah menciptakan 1.000 technopreneurs baru dengan valuasi bisnis USD 10 miliar.

Nilai bisnis e-commerce tanah air

RADIO

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO

(Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Pengembangan ekonomi digital mengalami dilema terkait dengan kompetisi dengan usaha konvensional yang selama ini eksis. Sektor transportasi online menjadi salah satunya. Konflik terjadi di setiap daerah. Pemerintah mesti menjadi penengah yang adil. Ekonomi konvensional pelan namun pasti mesti melakukan diversifikasi berbasis media digital. pada akhir tahun 2015, diprediksi sekitar USD 18 miliar. Sedangkan prediksi pada tahun 2020, akan mencapai USD 130 miliar dengan angka pertumbuhan sekitar 50 persen per tahun. Angka ini diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Domestik Bruto sebesar 22 persen.

Dari sisi jumlah start-up, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat dan India. Angka yang dirilis situs www.startupranking.com adalah 1463 start-up. Agahari (2017) mengemukakan bahwa tren pertumbuhan start-up ini dipelopori oleh para generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship.

Ekonomi digital memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap pembangunan bangsa. Oxford Economics (2016) melaporkan sektor TIK menyumbang 7.2 persen dari total PDB Indonesia. Pertumbuhannya yang mencapai 10 persen menjadi pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lain. Setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta US Dollar kepada PDB serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020.

Strategi Pengembangan Jalan terjal merupakan tantangan yang mesti segera mendapatkan solusi yang tepat. Pengembangan ekonomi digital yang optimal menjadi keniscayaan sekarang dan ke depan. Banyak hal mesti diperhatikan sebagai strategi pengembangan tersebut.

Pertama, adalah kualitas sumberdaya manusia. Ekonomi digital membutuhkan skill, daya inovasi dan kreasi tinggi dari pelakunya.

Dinamika ekonomi digital sangat cepat hitungan waktunya. Produk berkualitas dan layanan yang prima menjadi kunci eksistensinya.

Daya saing global juga menuntut kualitas SDM tinggi. Kemampuan bahasa asing menjadi penting sebagai jembatan komunikasi. Sektor pendidikan vokasi dan perguruan tinggi penting menyiapkan stok SDM yang menjadi tren kebutuhan industri digital. Dengan demikian dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara sektor bisnis dan akademik.

Kedua, adalah pemenuhan keadilan dan pemerataan. Selama ini masih terjadi kesenjangan digital. Jaringan dan fasilitas masih bias Jawa dan kota. Kesenjangan mesti diminimalisasi dengan perluasan akses layanan telekomunikasi. Selanjutnya mesti dilanjutkan dengan jaminan biaya yang terjangkau bagi lapisan masyarakat kelas bawah.

Ketiga, adalah pemenuhan unsur permodalan. Start-up ekonomi digital umumnya termasuk dalam golongan UMKM, sehingga butuh suntikan modal finansial. Sektor keuangan mikro dan perbankan mestinya melirik ini sebagai potensi. Namun demikian tetap perlu memperhatikan kemampuan dan tidak justru memberikan beban dalam proses pengembangan. Pemerintah penting menjadi fasilitator sinergi, bahkan memberikan subsidi bagi pelaku mikro.

Keempat, kepastian regulasi pro pelaku ekonomi digital. Pelaku ekonomi digital membutuhkan ke-

pastian dan keberpihakan. Awal perkembangan ekonomi digital sudah dihadapkan pada wacana pengambilan pajak. Penarikan pajak memang wajar namun penting dilakukan bertahap, partisipatif, dan tidak memberatkan. Mekanisme self assessment dalam pelaporan pajak dapat dipertimbangkan. Regulasi terkait keamanan siber, jaminan logistik jasa pengiriman, dan lainnya juga mendesak diatur.

Selain itu tidak dilupakan adalah perlindungan konsumen yang rentan mengalami kerugian oleh oknum pelaku ekonomi digital yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diantaranya terkait keamanan data, jaminan transaksi, dan lainnya. Regulasi tersebut mestinya juga adaptif dan memproyeksikan inovasi digital ke depannya.

Pengembangan ekonomi digital mengalami dilema terkait dengan kompetisi dengan usaha konvensional yang selama ini eksis. Sektor transportasi online menjadi salah satunya. Konflik terjadi di setiap daerah. Pemerintah mesti menjadi penengah yang adil. Ekonomi konvensional pelan namun pasti mesti melakukan diversifikasi berbasis media digital.

Reklamasi ilegal ditemukan 21 titik di Lobar Berpeluang terjadi di daerah lainnya di NTB

*** Dampak erupsi Gunung Agung, hotel di Senggigi obral diskon Butuh kerja keras meyakinkan wisatawan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 Desember 2017

Tambahan DIPA Kecil, Ganggu Pencapaian Target RPJMD Dari Hal. 1 Pemprov sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Sisanya sebesar Rp 400 miliar akan dialokasikan pada 2018. Namun, akibat dana transfer yang tak sesuai dengan asumsi dan alokasi belanja wajib untuk Pilkada, maka Pemprov bersama Dewan mengurangi anggaran untuk proyek percepatan jalan tahun jamak sekitar Rp 100 miliar.

“Potong Rp 100 miliar, turun pasti targetnya, turun pasti realisasinya. Targetnya sudah ditetapkan sekian persen dalam RPJMD. Pasti akan mempengaruhi,” tambahnya.

Untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi sebenarnya ada sumber pendanaan lain lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur.

Namun, kata Chairul, DAK infrastruktur jalan yang diperoleh Pemprov NTB pada 2018 justru turun sekitar 50 persen di banding tahun sebelumnya.

“Kita kan dulu asumsinya dana transfer sekian. Ternyata turun, ndak sesuai dengan asumsi. Karena dulu kita melihat kenaikan dana transfer.

Otomatis kita menyesuaikan.

TAPD bersama Dewan kemudian melakukan penyesuaian-

penyesuaian,” tandasnya.

Dalam penyerahan DIPA kepada kementerian/lembaga dan gubernur se- Indonesia, Rabu (6/12) lalu, kata Chairul, Presiden meminta Pemda untuk fokus dalam penggunaan anggaran. Jangan sampai biaya operasional lebih besar daripada belanja kegiatan inti.

Menurut mantan Inspektur Inspektorat NTB ini, sebenarnya Pemprov sudah melakukan efisiensi anggaran sejak lama. Karena NTB termasuk kapasitas fiskalnya terbatas. Ia mengatakan Pemprov tetap menggenjot investasi di daerah ini. Pasalnya, investasi yang masuk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Investasi ini bukan karena APBD menurun kemudian kita menggenjot investasi. Berapapun kapasitas fiskal, itu investasi tetap kita dorong. Karena pengaruh belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi itu kecil. Bagi daerah-daerah yang semakin besar investasinya, khususnya investasi swasta semakin kecil kontribusi belanja pemerintah di pertumbuhan ekonomi,” katanya. (nas)

30 Ton Kulit Hiu Dikirim ke Luar NTB Dari Hal. 1 Mengapa Tanjung Luar yang selalu menjadi sorotan nasional, bahkan dunia, karena banyaknya hasil tangkapan yang mendarat di sana?

Barmawi menyampaikan alasan bahwa nelayan di Tanjung Luar mengutamakan menangkap hiu sebagai tangkapan utama. Sementara di daerah-daerah lain, penangkapan hiu termasuk jenis ikan tangkapan sampingan. ‘’Karena itulah, ketika ada sedikit kebijakan pemerintah tentang hiu, nelayan Tanjung Luar paling bereaksi,’’ katanya.

Ada ratusan jenis hiu. Diantaranya yang boleh ditangkap dan tidak diperbolehkan sama sekali. Diantaranya yang tidak diperbolehkan sama sekali yakni hiu paus dan hiu gergaji yang saat ini telah dikelompokkan ke dalam jenis pari. Keduanya dilarang, sekalipun telah dalam keadaan mati. Hal ini karena sangat terbatasnya populasi hiu paus dan pari gergaji.

Sementara jenis hiu lain yang diperbolehkan di tangkap, tetapi dilarang pengiriman organnya ke luar negeri (ekspor) diantaranya,

hiu koboi, dan tiga jenis hiu martil. Pemerintah memperbolehkan penangkapannya, untuk pengiriman antar provinsi di Indonesia. ‘’Hiu koboi dan hiu martil ini boleh di tangkap, atau dikirim keluar daerah.

Tetapi tidak diperbolehkan dikirim ke luar negeri sama sekali,” jelas Barmawi. di Tanjung Luar, menurut data yang diterima oleh BPSPL, sekitar 40 sampai 60 kapal tangkap yang digunakan sehari-hari memburu hiu oleh nelayan di sana. Hasil tangkapannya, biasanya dikirim ke Surabaya dalam bentuk hanya sirip, kulit atau tulang-tulangnya.

Untuk sirip ini, kata Barmawi, dihargai Rp 1-5 juta sampai Rp 2,5 juta dalam satu set sirip. Mencakup dua sirip dada, satu sirip punggung, dan satu sirip bagian ekor bawah hiu.

“Untuk pengiriman ke luar daerah, sirip, ataupun kulitnya, selalu dikoordinasikan dengan kami untuk memastikan tidak ada organ dari jenis hiu yang dilarang ditangkap,’’ demikian Barmawi. (bul)

Reklamasi Ilegal Ditemukan 21 Titik di Lobar Dari Hal. 1 Ia mengatakan, belum diketahui siapa orang di balik reklamasi ilegal ini. Setelah kasus ini diserahkan ke Polda NTB, tentunya aparat kepolisian akan memanggil petugas lapangan yang bekerja di proyek reklamasi tersebut.

Dari sana baru kemudian akan diketahui siapa yang berada di belakangnya.

“Sementara ini dibilang perorangan saja, atas nama ini. Belakangannya belum ketahuan. Nanti kan kelihatan pada saat penyelidikan. Setelah peringatan terakhir baru Polda bergerak. Kita proses hukum. Kemarin itu baru mengidentifikasi orang-orangnya,’’ tambah Madani.

Disebutkan, dari lima titik reklamasi ilegal yang ditemukan sebelumnya. Sekarang bertambah menjadi 21 titik. Mulai dari wilayah Lembar sampai Sekotong. Namun Madani tak menyebutkan berapa hektare luas lahan yang direklamasi secara ilegal tersebut.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan di lapangan, pihak yang melakukan reklamasi ilegal tersebut ternyata ada yang

memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas lahan reklamasi tersebut. Untuk mendalami persoalan reklamasi ilegal ini, tentunya pihak yang mengeluarkan SPPT tersebut akan dimintai keterangan. ‘’Semua akan didalami.

Akan dipanggil pihak terkait.

Camat sudah mencabut rekomendasinya dalam rekomendasi camat itu tidak memberikan izin, Cuma rekomendasi untuk melanjutkan kepada para pihak yang punya kewenangan. Cuma rekomendasi itu dibaca seolah-olah izin. Dia dia langsung bekerja. Seharusnya dia izin dulu keluar beres baru kerja,’’ terangnya.

Reklamasi ilegal di wilayah Lembar dan Sekotong ini, lanjut Madani telah melanggar beberapa UU. Seperti UU RTRW, UU No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU tentang kehutanan.

Karean Dinas LHK belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bidnag lingkungan hidup maka kasus ini akan diserahkan ke Polda NTB. (nas)

Calo Perekrut TKW Rabitah Ditahan Polda NTB Dari Hal. 1 Selain Ul juga ada I yang perannya sebagai calo perekrut Rabitah.

Namun I belum bisa ditahan dengan alasan sakit. ‘’Sebenarnya dia kami jemput untuk kami tahan juga, tapi karena alasan dapat diterima untuk tidak ditahan, kami belum bisa menahannya,’’ sebutnya.

Panit Trafficking Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, Iptu Faisal Afrihadi menambahkan, ada saksi yang masih harus diperiksa sebelum tersangka Ul dilimpahkan berkasnya ke Kejati NTB. Peran aktif Ul dan I dalam kasus ini, pada proses pemberangkatan Rabitah ke Doha, Qatar yang terindikasi bermasalah pada dokumen. Tidak saja Rabitah, tapi penyidikan berkembang ke Yuliani, adik

Rabitah.

Dari hasil pendalaman, ada tiga indikator TPPO yang ditemukan, yakni proses pemberangkatan, modus TPPO dan dugaan eksploitasi. Soal dugaan adanya pemalsuan dokumen, tak disebutkan Kasubdit IV. Karena masih ada proses pembuktian dan penyitaan alat bukti sehingga harus dirahasiakan.

Namun terpenting baginya, tiga unsur human trafficking itu terpenuhi sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan trans nasional itu.

Atas perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat mereka dengan Pasal 10, pasal 11 Jo pasal 6 Undang Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (ars)

Halaman 15

Dampak Erupsi Gunung Agung

Hotel di Senggigi Obral Diskon

Mataram (Suara NTB) Pelaku usaha perhotelan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat tak bisa menyembunyikan was-wasnya atas dampak erupsi Gunung Agung Bali.

Pada peak seasion saat ini seharusnya harga kamar hotel relatif tinggi, justru terbalik. Hotel ramai-ramai mengobral diskon.

Jelang tahun baru biasanya disambut padatnya pesanan kamar hotel. Harga yang diberlakukan hotelpun biasanya menggunakan harga di atas normal. Erupsi Gunung Agung nampaknya memukul bisnis pariwisata, tidak saja di Bali langsung yang dampaknya cukup ekstrem, bahkan disebut-sebut mengalahkan dampak bom Bali beberapa tahun lalu.

Sektor pariwisata Lombokpun keadaanya demikian.

Tetapi tidak separah di Bali.

Beberapa pelaku usaha hotel bahkan menyebut pesanan hotel terjun bebas di akhir tahun

ini. Jika kebetulan jalan-jalan ke Senggigi, biasanya lalu lalang wisatawan agak padat.

Bererapa waktu terakhir, keadaannya berbeda. Senggigi sepi wisatawan. Keadaan saat ini sudah relatif normal, penerbanganpun sudah tak lagi buka tutup. Tetapi bagi wisatawan, terutama wisatawan luar negeri, rasa was-wasnya sangat tinggi.

Dampak langsung yang dirasakan pelaku usaha perhotelan, yakni banyaknya pesanan yang dibatalkan. Stevy, dari Kila Senggigi Beach Lombok menyebut, pesanan kamar dibatalkan oleh wisatawan

dalam negeri (domestik) maupun mancanegera.

Akibat dari banyaknya pesanan yang dibatalkan, kebijakan manajemen dengan melakukan efisiensi, terutama kepada karyawan maupun pekerja harian yang biasanya dilibatkan saat jumlah kunjungan hotel tinggi.

Nilai potensi pendapatannya bahkan disebut mencapai hampir Rp 1 miliar hilang.

Tentu tak ada pihak yang harus disalahkan, karena murni faktor alam. Stevy mengatakan, kondisi serupa juga sangat memungkinkan terjadi di hotel dan resort lainnya.

Karena itu, Stevy mengatakan perlu upaya bersama untuk melakukan promosi besar-besaran guna meyakinkan wisatawan bahwa Lombok tetap baik-baik saja. Kila Senggigi Beach Lombok saat ini memberlakukan kebijakan diskon besar-besaran untuk kamar dan makanan. Diskonnya mencapai 50 persen.

Tingkat keterisian kamarnya saat ini di kisaran 40 persen rata-rata.

“Harga kamar yang biasanya Rp 1,6 juta, menjadi Rp 700.000 sampai Rp 800.000,” demikian Stevy.

Ditempat terpisah, Mayang Kristi dari Sheraton Senggigi juga tak memungkiri dampak langsung yang dialami hotel, setelah terjadinya erupsi Gunung Agung.

Sheraton juga memberikan diskon sebesar 20 persen dari

harga yang dipajang di website untuk sewa kamar. Pemberian diskon kamar di akhir tahun boleh dibilang sangat jarang diberlakukan.

Tetapi karena keadaan seperti saat ini, manajemen memutuskan untuk memberikan rate special kepada wisatawan. Selain itu, untuk periode booking 9-20 Desember harga Rp 1,200,000 nett, periode boking 21-28 Desember harga Rp 1,300,000 nett dan periode 29-31 Desember harga Rp 1,350,000 nett Untuk mengantisipasi sepinya kunjungan, Mayang mengatakan dioptimalkan kerjasama silang dengan hotel lain.

“Untuk dongkrak okupansi, kita hand in hand sama sister property marriott yang di Bali.

Kita lakukan cross promotion,” ujarnya. (bul)

BTNGR Keluarkan Dispar Optimis Pengumuman Penutupan Rinjani Serahkan Sisa Paket

Mataram (Suara NTB) Seperti biasa, selama tiga bulan Rinjani akan ditutup.

Terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Maret mendatang.

Penutupan ini juga sudah diumumkan berdasarkan surat edaran Nomor PG.R131/T39/ TU/HMS/12/2017.

Dalam surat itu disebutkan bahwa untuk mempertimbangkan kondisi cuaca guna kepentingan pemulihan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani khususnya pada jalur pendakian, maka dalam tiga bulan pendakian Rinjani ditutup untuk umum.

Wisatawan, baik yang menggunakan jasa trekking organizer maupun mandiri tidak diperkenankan untuk mendaki dalam kondisi apapun.

“Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipatuhi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,” kata Kepala

Balai TNGR Agus Budi Santosa, S.Hut., MT. Ini sekaligus menandakan akan liburnya para trekking organizer beserta porter untuk bekerja. Selama tiga bulan ke depan para porter tidak diperbolehkan mengantar tamu atau wisatawan. Sebab pengumuman resmi telah diberikan bahkan sebulan sebelum penutupan.

Sebelumnya, porter asal Senaru Ahmad Subki mengatakan bahwa pihaknya sudah mengatahui tentang penutupan Rinjani. Sebab hal itu sudah biasa dilakukan setiap tahunnya. Ia bahkan meminta kepada pemerintan untuk dapat memberikan pelatihan keterampilan selama ia tidak bekerja mengantar tamu ke puncak Rinjani.

“Kami berharap kurun waktu itu kami diberikan pelatihan.

Selama ini yang diberikan pelatihan keterampilan hanya beberapa orang saja, tidak semua,” kata salah satu porter

asal Senaru Ahmad Subki.

Ia mengatakan bahwa selama enam tahun menjadi porter belum pernah sekalipun mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah. Ia berharap bisa menjadi porter profesional yang membuat tamunya senang dan puas dengan pelayanannya.

Selama ini sudah ratusan wisatawan yang menggunakan jasanya untuk bisa mencapai puncak Rinjani. Kebanyakan merupakan wisatawan mancanegara. Sebagian merasa senang, namun sebagian lagi merasa kurang puas dengan pelayanannya.

Sebelumnya, Kepala Desa Senaru Isa Rahman mengatakan bahwa memang selama penutupan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, para porter menganggur. Sebagian menjadi buruh tani, namun sebagian lagi tidak bekerja. (lin)

Seorang Buruh Meninggal dalam Kecelakaan Kerja Praya (Suara NTB) Kecelakaan kerja menimpa empat buruh PT. Surya Indah Cakranegara di Batujai Lombok Tengah (Loteng), Kamis (7/12). Seorang pekerja M. Rahman, warga Desa Sigerongan Lombok Barat (Lobar) meninggal dalam kejadian ini. Sedangkan tiga korban lainnya, Basri, Zaenul dan Zaeni, berhasil selamat.

Namun kini ketiganya harus mendapat perawat medis di RSUD Praya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kejadian berlangsung pada pukul 11.00 wita. Kala itu, empat buruh datang ke Dusun Poen

Desa Batujai Kecamatan Praya Barat ke lokasi proyek air Batujai dengan menumpangi truk besar yang dikemudikan Julian Paing.

Truk datang dengan membawa muatan sebanyak 60 biji besi wermes yang telah dianyam sebelumnya dan diikat masing-masing 30 biji. Begitu sampai, para korban kemudian naik ke atas truk untuk menurunkan besi.

Namun saat mulai membuka ikatan besi, tiba-tiba besi wermes jatuh dan langsung menimpa para korban. Awalnya, para korban berusaha menahan besi.

Tapi karena bobot besi yang sangat berat, para korban langsung terhimpit besi.

Tiga korban berhasil keluar dari himpitan besi tersebut.

Namun naas bagi M. Rahman, karena tidak mampu keluar dari himpitan besi, ia pun meninggal, meski sempat dilarikan ke Puskemas Batujai.

Kejadian itu sempat mengundang perhatian warga sekitar yang juga sempat berusaha memberikan bantuan kepada para korban. “Untuk korban yang mengalami lukaluka, sudah dibawa ke RSUD Praya untuk mendapat perawatan medis,” sebut Pjs. Kasubag Humas Polres Loteng, Aipda Ahmad Taufik. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polres Loteng. (kir)

Percepat Revisi RTRW Dari Hal. 1 lokasi pembangunan Global Hub Kayangan masuk kawasan andalan nasional.

Meskipun sudah disebutkan sebagai kawasan andalan nasional, namun peruntukannya belum ada. Apakah sebagai lokasi pembangunan kilang minyak, pelabuhan internasional, perumahan atau lainnya.

Hal inilah yang perlu diatur lebih lanjut dalam Perda RTRW NTB dan Perda RTRW KLU. Ia menyatakan, dalam pertemuan tersebut, KLU sudah merencanakan revisi bahkan membuat RTRW yang baru. Diharapkan tahun depan Perda RTRW KLU sudah ditetapkan dan sudah masuk di Kementerian ATR. ‘’Tahun depan sudah masuk ke kita nanti untuk ditetapkan.

Setelah itu selesai baru rekomendasi kita baru keluar untuk

izin lokasinya. Tadi, kalau melihat prolegdanya Maret sudah ditetapkan. Kita kalau di Jakarta cepat,’’ katanya.

Kamarzuki menyatakan, pihaknya percuma memberikan izin lokasi saat ini ketika belum ada revisi Perda RTRW. Pasalnya, kawasan yang akan dijadikan Global Hub Kayangan itu saat ini peruntukannya untuk perkebunan.

Jika itu merupakan kawasan perkebunan, maka BPN tidak akan bisa mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) melainkan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara kawasan itu akan dijadikan kawasan industri. Sehingga perizinan yang keluar nanti adalah HGB. Pascakeluarnya PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan Proyek Global Hub Kayangan

Lombok Utara sebagai kawasan andalan nasional. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi langsung membentuk Tim Percepatan Pembangunan Global Hub Kayangan.

Berdasarkan masterplan yang sudah disusun, mega proyek ini membutuhkan investasi sebesar Rp 200 triliun. Investasi tersebut untuk membangun pelabuhan internasional dan kilang minyak.

Pemda harus memastikan dalam RTRW provinsi dan KLU, Global Hub Kayangan masuk sebagai kawasan industri dan pelabuhan internasional.

Untuk pembangunan Pelabuhan Internasional sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor Eropa. Sedangkan untuk kilang minyak sudah ada MoU dengan konsorsium investor Rusia dan Cina. (nas)

Hibah Akhir Tahun

Mataram (Suara NTB) Tahun ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB akan menyerahkan setidaknya 34 paket proyek sejumlah fasilitas di destinasi wisata. Sebanyak 18 diantaranya sudah diserahkan bulan lalu, sementara sisanya akan diserahkan setelah proses pengerjaan usai hingga akhir tahun ini.

“Semuanya bisa kita serahkan hingga akhir tahun ini, proses pengerjaan sedang berjalan. Akan kita serah terimakan nanti,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan bahwa sejumlah hibah itu diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Ia juga berharap masing-masing penerima hibah dapat merawat dan menjaga hibah tersebut sehingga dapat bermanfaat di masa mendatang.

Sebelumnya sudah diserahkan sebanyak 18 paket penguatan destinasi berupa musala, sarana MCK, fasilitas pendukung lain. Seperti tempat duduk di pinggir Pantai Senggigi yang telah diserahkan kepada destinasi wisata di NTB. Jumlah ini tergabung dalam 34 paket penguatan destinasi yang ditargetkan rampung pada akhir 2017 ini.

Faozal mengatakan bahwa penguatan paket di destinasi wisata merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke NTB. Total anggaran untuk 34 paket ini adalah Rp 16 miliar.

“Kita upayakan untuk bisa diberikan dan dapat dimanfaatkan mulai tahun ini,” ujarnya.

Faozal berharap, baik masyarakat sekitar destinasi maupun wisatawan untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas pendukung pariwisata agar terjaga dengan baik. Ia juga meminta para pelaku usaha wisa-

(Suara NTB/dok)

H.L. Moh Faozal ta seperti PHRI, Asita, hingga kepolisian memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Pariwisata NTB agar semakin baik ke depannya.

Beberapa sarana yang dimaksud antara lain, taman dan tempat parkir Makam Bintaro, toilet di Pusuk Sembalun, taman di Sesaot, area parkir pura lingsar, penataan makam Tuan Guru Khalid Halidi Kediri. Selain itu, ada pula pembuatan meja payung di Pantai Senggigi, taman wisata Aiq Ganang Suralaga, penataan gapura dan area parkir Senaru, pembangunan toilet Pantai Nipah dan pembangunan TIC di Aiq Bual Kopang dan banyak lainnya.

“Kami berharap dengan adanya penataan ini bisa benarbenar memberikan rasa nyaman bagi setiap wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk sisa dari paket proyek diupayakan untuk selesai pada akhir tahun ini. Sebab masih ada belasan paket proyek yang belum dirampungkan. Semua paket proyek bertujuan untuk memperkuat sarana dan prasarana di berbagai destinasi wisata yang ada di NTB. (lin)

Lelang Dini Proyek 2018 Dari Hal. 1 ‘’Ini langkah-langkah kita di samping menyusun surat edaran untuk percepatan pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Mudah-mudahan Januari sudah mulai lelang.

Ini yang kita harapkan,’’ kata Swahip.

Namun katanya, hal ini sangat tergantung dari masing-masing OPD dalam menyiapkan dokumen lelang.

Secara prinsip, jika RUP sudah ditayangkan dalam SiRUP maka secara langsung tender sudah bisa dimulai.

Diharapkan pada Januari mendatang lelang sudah mulai dilakukan.

Diharapkan pada semester I 2018, semua proyek pembangunan sudah bisa selesai lelang. Sementara pada tahun ini, lelang proyek masih ditemukan hingga triwulan III.

Dengan penyusunan RUP lebih awal, kata Swahip, diharapkan lelang bisa dilakukan lebih awal juga. “Tapi tergantung dari persiapan khususnya di OPD. Kalau kita pelaksana saja. Jadi, pemukulan gongnya tetap di OPD,” katanya.

APBD NTB 2018 ditetapkan sebesar Rp 5,255 triliun lebih. Namun belum diketahui jumlah proyek paket pekerjaan yang akan dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun non lelang.

APBD NTB 2018 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 5,230 triliun.

Pendapatan daerah ini terdiri dari PAD direncanakan sebesar Rp 1,719 triliun, dana perimbangan Rp 3,281 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 229,7 miliar.

Kemudian jumlah belanja daerah dalam APBD 2018 sebesar Rp 5,255 miliar. (nas)

Pemprov Tetap Optimis Realisasi Fisik Capai 100 Persen Dari Hal. 1 Ia menyatakan OPD bersangkutan yang bisa menjelaskan langkah-langkah percepatan yang dilakukan untuk mengejar progres realisasi fisik maupun keuangan.

Berdasarkan data e-monev Biro APP dan LPBJP per 7 Desember 2017, ada 12 OPD yang masuk zona kuning terkait dengan realisasi keuangannya.

Masing-masing, Sekretraiat DPRD dengan pagu Rp 115,2 miliar lebih, realisasi keuangannya baru 78,36 persen dari target 93 persen. Dinas Sosial den-

gan pagu Rp 56 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 70,49 persen. Dinas Sosial menargetkan realisasi keuangan dan fisik masing0masing sebesar 85 persen dan 87 persen.

Kemudian, Dinas Perhubungan dengan pagu Rp 19,5 miliar, realisasi keuangan baru mencapai 63,27 persen dari target 88 persen. Sementara realisasi fisik baru mencapai 82,35 persen dari target 100 persen. Dinas Perindustrian dengan pagu Rp 17,6 miliar, realisasi keuangan baru mencapai 73,48 per-

sen dari target 95 persen. Sementara realisasi fisik baru mencapai 85,34 persen dari target 100 persen.

Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan pagu Rp 149,6 miliar lebih, realisasi keuangan baru mencapai 75,24 persen dari target 100 persen.

Sementara realisasi fisik masuk zona hijau dengan capaian 90,01 persen dari target 100 persen. Dinas LHK NTB dengan pagu Rp 88 miliar lebih, realisasi keuangan baru mencapai 60,34 persen dari target 80 persen. Sementara realisasi fisik juga baru mencapai

60,34 persen dari target 80 persen.

Dinas ESDM dengan pagu Rp 26,3 miliar lebih, realisasi keuangan baru 81,59 persen dari target 99,07 persen. Sedangkan realisasi fisik baru 83,64 persen dari target 99,25 persen. Selanjutnya, DPMPD Dukcapil dengan pagu Rp 19,2 miliar lebih, realisasi keuangan masuk zona merah lantaran karena baru mencapai 78,92 persen dari target 94,35 persen.

Bappenda dengan pagu Rp 33,6 miliar lebih, realisasi keunagan masuk zona kuning dengan capaian 69,20 persen

dari target 90 persen. Sementara realisasi fisik masuk zona merah dengan capaian 71,38 persen dari target 100 persen.

BPSDM dengan pagu Rp 30,2 miliar lebih realisasi keuangan baru mencapai 62,28 persen dari target 85 persen.

Kemudian, RSUD NTB dengan pagu Rp 350,6 miliar realisasi keuangan baru 72,80 persen dari target 90 persen.

Terakhir, Badan Penghubung daerah dengan pagu Rp 11,6 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 82,33 persen dan 85,51 persen dari traget 100 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 8 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berkas Dukungan Ali-Sakti Diserahkan ke KPU Lobar Giri Menang (Suara NTB) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menyerahkan berkas persyaratan bakal pasangan calon (Paslon) jalur perseorangan Gubernur H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakilnya H.L Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni (Ali-Sakti) ke KPU Lobar, Kamis (7/12). Berkas dukungan terhadap AliSakti yang diserahkan ke KPU sebanyak 26.616 fotokopi KTP elektronik yang tersebar di 109 desa di 10 kecamatan yang ada di Lobar.

“Sejak tanggal 12-25 Desember akan diverifikasi faktual di lapangan,” ujar Divisi Teknis KPU NTB, Suhardi Soud, saat ditemui di KPU Lobar. Suhardi menjelaskan, pada verifikasi faktual tersebut pihaknya melalui PPK dan

PPS akan turun langsung mendatangi para pendukung yang memberikan dukungan kepada bakal paslon tersebut.

Petugas akan menanyakan atau mengkonfirmasi dukungan tersebut benar atau tidak.

Ada tiga pola yang dilakukan saat verifikasi faktual tersebut. Mulai dari petugas akan mendatangi door to door kepada pendukung, kemudian Tim Sukses Paslon akan mengumpulkan para pendukung di satu tempat untuk dilakukan verifikasi, hingga pendukung yang bersangkutan datang sendiri ke petugas PPS untuk verifikasi. “Jadi, kalau tidak ditemui ada kesempatan bagi tim kemenangan paslon untuk dapat mengumpulkan yang mendukung itu di satu tempat di wilayah desa, jika masih terdapat pendukung yang tidak hadir saat pengumpulan tersebut,

yang bersangkutan masih bisa datang sendiri ke petugas PPS diakhir-akhir masa verifikasi faktual, dan menyatakan mendukung atau tidak,” paparanya.

Pihak KPU Provinsi pun ingin memastikan bahwa petugas PPS dan PPK yang bekerja melakukan verifikasi tersebut akan di berikan bimbingan Teknik (Bimtek) oleh KPU Lobar. Sebab prinsip verifikasi faktual tersebut harus disampaikan kepada petugas di lapangan.”Kami tadi sudah membimtek secara cepat KPU Lobar agar mereka menyampaikan prinsipprinsi faktual itu kepada petugas,” jelasnya.

Nantinya bagi para pendukung yang saat dilakukan verifikasi faktual menyatakan tidak mendukung akan mendatangani BA 5 KWK. Di mana isinya memuat surat pernyataan tidak mendukung.

“Kalau dia menyatakan tidak

mendukung namun menandatangani lampiran itu, diangap mendukung,” sambungnya.

Disinggung berapa jumlah minimum syarat dukungan KTP calon Gubernur dan wakil Gubernur dari jalur perseorangan, Suhardi mengatakan minimal dukungan tersebut tersebar di 6 kabupaten/kota di NTB. Sedangkan Ali-Sakti mengajukan dukungan sebanyak 10 Kabupaten/kota.”Sudah lolos verifikasi administrasi, kita sudah cek lagi uji kega n d a a n (dukungan KTP ganda) d e n g a n sistem informasi pencalonan paslon.

Dan kita temukan sekitar 2.300 lebih se-NTB yang ganda

identik,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri menyampaikan pihaknya akan menyerahkan berkas dukungan Ali-Sakti kemasing PPK di setiap kecamatan untuk dilakukan verifikasi. “Diserahkan sesuai dengan jumlah dukungan di perkecamatan tersebut yang tertera di berkas. Kalau misalnya di kecamatan itu 10 desa, kita berikan itu,” jelasnya.

Dirinya pun tidak memu-

ngkiri jika nantinya saat melakukan verifikasi di lapangan tersebut akan menemui kendala. Baik itu tidak bisa ditemuinya orang yang bersangkutan hingga kemungkinan yang bersangkutan pindah alamat. “Kalau seperti itu ada teknologi informatika, jadi kalau orangnya tidak ada misalnya orangnya jadi TKI dan ke luar negeri, maka tim sukses balon tersebut akan melakukan video call, kita

harus diteleponkan, dicocokkan sesuai dengan KTP-nya,” ungkapnya.

Diakuinya tim sukses pun dapat membantu dalam mempermudah pelaksanaan pengecekan oleh PPS dan PPK tersebut. Dengan cara mengumpulkan orang yang mendukung tersebut di satu tempat. “Boleh dia ngumpulin, satu desa dikumpulin, malah enak kita tinggal ditanya mendukung atau tidak,” tandasnya. (her)