Edisi Senin, 08 Januari 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SENIN, 8 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 248 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Dikuasai Rekanan Luar Daerah

Triliunan Rupiah Uang Mengalir ke Luar NTB

’’

Raih kesempatan menjadi supplier pemerintah. Masa dari Rp 27 triliun kita tak dapat kontrak satupun

Triliunan uang yang mengalir keluar daerah itu baru dilihat dari jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017. Belum lagi jika digabungkan dengan kontrak belanja Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/

kota.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA menyebutkan, jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017 sebanyak 3.374 kontrak den-

gan nilai Rp 2,064 triliun.

Tersebar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah) sebanyak 2.532 kontrak senilai Rp 1,584 triliun.

Kemudian, KPPN Selong dengan wilayah kerja Lombok Timur sebanyak 167 kontrak senilai Rp 135,8 miliar, KPPN Bima sebanyak 302 kontrak senilai Rp 219,7 miliar dan KPPN Sumbawa Besar sebanyak 373 kontrak senilai Rp 124 miliar. ‘’Kontrak yang jumlahnya 3.300-an senilai Rp 2 triliun.

Saya sering menyampaikan supplier dari NTB tak banyak. Hanya sekitar 40 persen supplier lokal yang dapat kon-

trak,’’ kata Taukhid di Mataram pekan kemarin.

Pihaknya berharap kontraktor/rekanan maupun supplier dalam daerah mendominasi pengerjaan proyekproyek yang ada di NTB. Baik yang anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD. Sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih inklusif Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/uki)

Taukhid

Mataram (Suara NTB) Pengerjaan proyek di NTB masih dominan dikuasai rekanan maupun suplier dari luar daerah. Akibatnya, triliunan rupiah uang yang semestinya berputar di NTB mengalir keluar daerah.

Stok Langka, Warga Jarah Pupuk Subsidi TO K O H Sesuai Zonasi Tata Ruang PENGELOLA Geopark Rinjani tak mempermasalahkan pembangunan hotel berbintang di kawasan tersebut. Pembangunan akomodasi pariwisata berupa hotel mulai marak di kawasan Sembalun, Lombok Timur, yang merupakan kawasan Geopark Rinjani.

General Manager Geopark Rinjani, H. Chairul Mahsul, SH, MM menyatakan, sepanjang pembangunan akomodasi pariwisata itu sesuai dengan zonasi tata ruang maka tak ada masalah.

Bersambung ke hal 15

Bolo, Kabupaten Bima,Sabtu (6/1). Warga tidak saja menghadang truk itu, tetapi juga menjarah pupuk yang ada di dalamnya.

Aksi penghadangan dan penjarahan tersebut terjadi, karena kelangkaan stok pupuk

subsidi tingkat pengecer di desa setempat. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk untuk memupuk tanamannya.

Mobil truk tersebut, diketahui mengangkut 200 sak pupuk dari sebuah gudang yang berada di Kecamatan Mada-

pangga, Kabupaten Bima. Pupuk itu rencananya akan dibawa ke Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo.

Salah seorang warga Ismail mengaku, aksi yang dilakukan warga tersebut spontanitas. Lantaran terdesak

akibat stok pupuk subsidi yang langka dalam beberapa pekan terakhir ini. ‘’Petani merasa resah tanaman yang sudah memasuki usia harus dipupuk belum mendapatkan pupuk,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

Satgas Saber Pungli TGB: ’’Halaqah’’ Ilmiah untuk Menajamkan akan Lebih ’’Garang’’ Pemahaman Utuh tentang Islam

H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Dipotong Rp 150 Miliar

Wedha Magma Ardhi

Bima (Suara NTB) – Puluhan warga menghadang sebuah truk yang mengangkut pupuk bersubsidi saat kendaraan sarat muatan itu melintas di jalan lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya, di Desa Leu, Kecamatan

DIJARAH - Aksi penjarahan pupuk dijalan lintas BimaSumbawa atau tepatnya di Desa Leu Kecamatan Bolo, Sabtu (6/1).

AKIBAT fiskal yang terbatas, anggaran proyek percepatan jalan tahun jamak dipotong sebesar Rp 150 miliar dalam APBD Murni 2018. Namun, Dinas PUPR NTB optimis, kekurangan ini akan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2018 mendatang. ‘’Yang dipotong Rp 150 miliar bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Pak Sekda sudah bilang ada.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Evaluasi awal Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, ada beberapa perbaikan dari segi kinerja. Sejumlah kekurangan tahun 2017 akan diperbaiki. Bahkan Satgas berjanji akan lebih ‘’garang’’ jika pencegahan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak efektif. ‘’Pencegahan itu tetap dikembalikan kepada instansi terkait. Kita hanya mendorong. Tapi kalau ada penindakan, itu langkah terakhir,’’ ujar Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB Kombes Pol. Drs. Ismail Bafadal, akhir pekan kemarin. Hal itu dipertegas lagi oleh Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Ibnu Salim, terkait program 2018 fokus pada penanganan laporan.

Menurut Ibnu Salim, evaluasi Satgas akan disampaikan saat rapat koordinasi (Rakor) Kamis (11/1) mendatang. ‘’Tema evaluasi, penguatan kinerja Satgas Saber Pungli 2018,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (7/1).

Soal program prioritas, apakah akan mengarah ke OTT karena dianggap memberi efek jera?

Bersambung ke hal 15

ORGANISASI Internasional Alumni AL-Azhar (OIAA) Indonesia yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengadakan Halaqah Ilmiah, tentang kajian kitab-kitab hukum Islam, khususnya Kitab Arba’in Annawawiyah, di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (7/1).

Halaqah juga dihadiri Syaikh Dr. Yusri Rusydi Assayyid Jabr AlHasani, seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar. Selain mengkaji Kitab Arba’in Annawawiyah, Bersambung ke hal 15 CINDERAMATA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi memberikan cinderamata kepada Yusri Rusydi Assayyid Jabr Al-Hasani, Guru Besar Universitas Al-Azhar.

(Suara NTB/ist)

Pemda Tak Mampu Penuhi Syarat

Kemenkeu Tak Salurkan DAK Fisik Rp 110 Miliar Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 110 miliar di NTB pada 2017 lalu. Pasalnya, Pemda tak mampu memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa.

Data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB hingga 31 Syamsudar Desember 2017, Kemenkeu telah mentranser DAK

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Fisik ke 11 Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 1,904 triliun dari pagu Rp 2,014 triliun alokasi yang diperuntukkan bagi NTB. Artinya, sebesar Rp 110 miliar DAK Fisik yang tak disalurkan Kemenkeu lantaran Pemda tak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan PMK tersebut.

Dengan rincian, Pemprov NTB sebesar Rp 33,4 miliar, Lombok Barat Rp 13,5 miliar, Lombok Tengah Rp 15,6 miliar, Lombok Timur Rp 12,7 miliar.

Kemudian, Kabupaten Bima Rp

6,2 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 2,3 miliar, Dompu Rp 3,8 miliar, Sumbawa Barat Rp 5,8 miliar. Selanjutnya, Lombok Utara Rp 6,2 miliar, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing Rp 9,6 miliar dan Rp 1 miliar.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsudar menjelaskan, penyerapan DAK Fisik yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 90,76 persen atau Rp 329 miliar dari pagu Rp 362,4 miliar lebih tahun 2017.

Tidak diperolehnya DAK

Fisik sebesar 100 persen lantaran tak dipenuhinya persyaratan sesuai PMK No. 112 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari PMK No. 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa. ‘’Karena memang sesuai amanat PMK No. 50 yang dilakukan perubahan PMK No. 112 bahwa DAK Fisik triwulan terakhir diberikan atau ditransfer berdasarkan berapa jumlah kontrak yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi OMSPAN,’’ terang Syamsudar.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Pasar Mini untuk Warga UNTUK lebih memberdayakan ekonomi masyarakat Monjok Barat, sejak dua tahun belakangan pihak kelurahan menyediakan pasar mini yang berada di lingkungan Oloh. Sekretaris Kelurahan Monjok Barat, Suprianto, S.Sos, mengatakan, pendirian pasar mini dikarenakan banyak warga Monjok Barat yang berprofesi sebagai pedagang sayur bakulan.

“Para pedagang ini kemudian mendapatkan bantuan dana dari salah satu lembaga untuk modal dan (Suara NTB/uul) diberikan pembinaan,” terSuprianto angnya. Setelah dilakukan pembinaan, pihak kelurahan pun berinisiatif untuk memberikan tempat bagi mereka untuk berjualan. “Daripada mereka keliling untuk menjajakan dagangannya, lebih baik kita fasilitasi meskipun skalanya hanya sedikit,” tukasnya.

Anto menerangkan adanya pasar mini ini mulai dibuka sejak pagi sampai malam. “Kalau yang pagi, untuk jualan sayur dan lainnya, sedangkan kalau sore biasanya untuk makanan ringan,” jelasnya. Semua aktivitas di dalam pasar mini ini, tambahnya, dikoordinir langsung oleh pedagang di sana. “Kita tidak ada campur tangan, agar mereka bisa mandiri dan mampu mengambil keputusan,” tambahnya.

Jumlah pedagang yang berjualan di pasar mini itu, kata Anto, setiap tahunnya terus meningkat. “Dari yang awal hanya belasan orang, sekarang sudah ada puluhan pedagang yang berjualan di sana,” imbuhnya. Ia bersyukur dengan adanya pasar mini itu. Selain memudahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, juga bisa memberdayakan masyarakat yang berjualan di sana.

“Sekarang kalau kita lewat di sana, tetap ada orang yang berjualan di situ padahal sebelumnya di sana sepi,” kata Anto. Pihak kelurahan sendiri berharap bisa membangun dan mempercantik pasar mini tersebut sehingga pembeli bisa lebih nyaman berbelanja di sana. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pedagang Miras Tradisional Kembali Marak di Mataram Mataram (Suara NTB) Pedagang minuman keras (miras) tradisional jenis tuak di kawasan Cakranegara kembali marak. Aktivitas terlarang mereka itu kambuh, padahal sebelumnya mereka sudah dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) dan dihukum membayar denda oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Pengamatan Suara NTB, pedagang miras di depan SPBU Mayura dan Jalan menuju Panca Usaha Kelurahan Cakra Timur, masih menjejerkan botol tuak di atas meja dagangannya. Botol berwarna merah muda itu diletakkan di bawah lampu, sehingga terlihat mencolok.

Sabtu (6/1) malam, beberapa orang duduk sambil mengisap rokok. Botol bekas sirup berisi miras tradisional jadi suguhan hangat malam itu.

Demikian pula, di depan SPBU Mayura. Sejumlah orang ramai duduk di belakang

warung. Sementara, botol botol tuak berjejer di depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengungkapkan, informasinya pedagang yang telah terjaring dan disanksi membayar denda oleh Pengadilan Negeri Mataram, akan diusahakan oleh kepala lingkungannya mendapatkan kompensasi.

Kompensasi itu, mereka sanggup mengalihkan usaha mereka.

Akan tetapi, ia tidak mengetahui jika mereka kembali berjualan. “Coba nanti kita cek. Informasinya mereka berhenti karena sedang diusulkan kompensasi sama

kalingnya,” kata Chaerul.

Mau tidak mau tegas Chaerul, satu - satunya jalan dengan menegakkan aturan atau menjatuhkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap yang bersangkutan.

Penegakan ini pun diutamakan bagi pedagang miras berjualan secara demonstratif.

Penertiban kali ini tidak lagi ditolerir. “Pokoknya tahun ini, pedagang tuak demonstratif kita sapu bersih,” tegasnya.

Dia tak memungkiri, penyebab kriminalisasi seperti perkelahinan dan konflik antarpemuda disebabkan oleh

”

Pokoknya tahun ini, pedagang tuak demonstratif kita sapu bersih

pengaruh minuman keras. Hal ini mengganggu ketentraman dan kenyaman masyarakat.

Menjadi kerugian tidak saja bagi mereka yang mengkonsumsi, tapi masyarakat dan pemerintah juga dirugikan.

Visi misi Mataram yang maju, religius dan berbudaya terganggu. “Kita harapkan kesadaran para pedagang. Hargailah visi - misi kita,” imbuhnya.

Pihaknya mendeteksi, pedagang miras tradisional

(Suara NTB/dok)

Chaerul Anwar kambuh berjualan di kawasan Cakranegara dan Jalan Bung Karno Kelurahan Pagutan.

Sementara, titik lainnya kondusif. (cem) (Suara NTB/cem)

BALE BUDAYA - Proyek lanjutan pembangunan Bale Budaya di RTH Pagutan ini kembali dianggarkan Rp 2,8 miliar. Bale ini akan diberikan pengelolaannya kepada pihak ketiga, dan diharapkan jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram.

Atur Pemakaian Aset PERSOALAN aset daerah yang tidak kunjung tuntas di Kota Mataram, mendorong kalangan DPRD Kota Mataram menggagas aturan main penggunaan aset daerah. Kamis (4/1) lalu, DPRD Kota Mataram mengumumkan pengajuan empat paket Raperda hak inisiatif Dewan. Salah satunya adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan. ‘’Ini mengatur tata tertib pemakaian aset,’’ ujar Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, Drs. HM. Noer Ibrahim kepada (Suara NTB/fit) Suara NTB di DPRD Kota MatH.M. Noer Ibrahim aram pekan kemarin.

Penyelenggaraan pelayanan izin pemakaian tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini belum memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pemanfaatan barang milik daerah serta didasarkan atas kebutuhan, perkembangan dan kondisi daerah saat ini yang mengharuskan untuk mengedepankan sistem pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan sederhana.

Maka sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa pengaturan pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan milik Pemerintah Kota Mataram dalam rangka untuk mendukung perkembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan.

Dikatakan Politisi Golkar ini, semua aset Pemkot Mataram baik yang berupa tanah maupun bangunan, dalam pemanfaatannya harus tertib. Dewan, lanjut dia, melihat penataan aset di Kota Mataram masih belum tertib. ‘’Asetnya sudah tertib, Cuma administrasinya belum,’’ imbuhnya. Noer Ibrahim mencontohkan, lahan milih Pemkot Mataram di seberang Mataram Mall yang ditempati oleh puluhan pedagang. ‘’Kita ingin telusuri betul itu sampai tuntas,’’ katanya.

Tidak itu saja, pemanfaatan aset milik Pemkot Mataram oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi juga akan dipertegas. Anggota Dewan Dapil Mataram – Sekarbela ini tidak menyangkal bahwa masalah pemanfaatan aset Pemkot Mataram ini, tidak hanya di satu atau dua titik saja. ‘’Kita ingin tertibkan semua. Supaya pertokoan yang ada di Cakra dan banyak tempat lainnya,’’ demikian Noer Ibrahim. Pansus menginginkan agar aset Pemkot Mataram yang dimanfaatkan oleh pihak lain, supaya memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. (fit)

Kinerja Pejabat Pemkot Mataram akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan mengevaluasi pencapaian kinerja pejabat di tahun 2017. Evaluasi tersebut berkaitan dengan serapan fisik dan keuangan, eksekusi program serta prestasi.

Sekretaris Daerah Kota Mataram,Ir.H.EffendiEkoSaswito kepada Suara NTB, pekan kemarinmenyebutkan,progrescapaian keuangan dan fisik berdasarkan laporan monev.lkpp.go.id per tanggal 18 Desember 2017. Realisasi keuangan Pemkot Mataram 67,26 persen dari target 87,92 persen. Sedan(Suara NTB/dok) gkan, capaian fisik 73,41 persen H. Effendi Eko Saswito dari target 100 persen.

Di tahun 2017, total anggaran dikelola Rp 1,5 triliun. Dengan belanja tidak langsung 607,91 miliar, belanja langsung Rp 937,72 miliar. Dari belanja langsung untuk belanja pegawai Rp 545,12 miliar. Dan, non pegawai Rp 62,79 miliar.

Belanja langsung terhadap belanja pegawai Rp 134,33 miliar dan non pegawai Rp 803,36 miliar. Untuk belanja barang dan jasa Rp 405,95 miliar dan belanja modal Rp 397,43 miliar.

Beberapa catatan prestasi ditorehkan sepanjang satu tahun terakhir. Di antaranya, penghargaan adipura, penghargaan bhakti koperasi, penghargaan WTP tahun 2016, wahana tata nugraha dan lainnya. Sejumlah prestasi tersebut sambung Sekda, perlu dievaluasi. Artinya, penghargaan itu harus dipertahankan. Terutama penghargaan adipura sebagai kota sedang. “Bukan adipura saja. Tapi yang lain juga perlu ditingkatkan,” katanya. Sekda belum memberikan gambaran detail terkait evaluasi kinerja pejabat dari segi serapan fisik maupun keuangan. Namun demikian, dua item tersebut tak luput dari bahan penilaian kepala daerah. (cem)

Bale Budaya Mataram akan Dikomersilkan Mataram (Suara NTB) Pembangunan Bale Budaya dianggarkan kembali. Selain melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kementerian Pariwisata memberikan dukungan anggaran Rp 1,5 miliar. Bale Budaya rencananya akan dikomersilkan sehingga diharapkan jadi sumber pendapatan Pemkot Mataram.

“Dari kita Rp 1,3 miliar.

Pemerintah Pusat Rp 1,5 miliar. Totalnya tahun 2018 ini Rp 2,8 miliar. Bisa digunakan untuk rapat, acara pernikah-

an dan hari - hari besar,” kata Kadis Pariwisata, H. Abdul Latief Najib, pekan kemarin.

Ada tiga struktur bangunan dikerjakan. Yakni, Bale Beleq, Bale Lauq dan Bale Daye. Penganggaran Bale Beleq secara bertahap. Bale Beleq alias Bencingah Agung diharapkan dituntaskan 2018, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan edukasi dan wahana rekreasi.

Latief merincikan anggaran Rp 2,8 miliar menyelesaikan strukturr bagian atap dan ornamen. Yang menelan anggaran

cukup besar adalah ornamen, sebab dibutuh banyak. “Mudah - mudahan pemanfaatan bisa tahun depan,” tambahnya.

Keterbatasan anggaran memaksa proyek ini dikerjakan bertahap. Bale Lauq dan Bale Daye total dibutuhkan Rp 10 miliar. Tapi paling utama adalah fasilitas Bale Bencingah. Kalau itu kata Latief, jadi potensi baru di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan.

Selain jadi pusat rekreasi, juga diharapkan sebagai pusat kegiatan seperti rapat, sport, kesenian, pernikahan dan lain-

nya. Artinya, tidak dikhususkan untuk kegiatan bernuasa berbudaya Sasak, tapi seluruh etnis.

Untuk pengelolaan, pihaknya akan merumuskan bersama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pertanian. “Polanya apakah membentuk UPTD tersendiri atau seperti apa. Tapi yang saya perhatikan di daerah – daerah, dikerjakan oleh pihak ketiga,” pungkasnya.

Menurutnya, pengelolaan oleh pihak ketiga bisa dihitung berapa royalti serta fasilitas diberikan ke

pemerintah. Artinya, pemerintah tidak perlu memikirkan biaya pemeliharaan karena otomatis jadi tanggungjawab mereka.

Selama ini sambung Latief, pemerintah tidak cukup anggaran merawat fasilitas. Konsep pelibatan pihak ketiga pengembangan destinasi wisata milik Pemkot Mataram. Seperti Loang Baloq dan eks Pelabuhan Ampenan.

Dikatakan, akan banyak potensi bisa diserap pemerintah. Di antaranya parkir, rekreasi bermain (tiket masuk) dan lainnya. (cem)

Penurunan Kemiskinan di Mataram Pengurusan Administrasi Kependudukan Belum Mencapai Satu Persen Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah mengevaluasi penurunan angka kemiskinan di 2016. Dari target 1,3 persen berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pemprov NTB, penduduk miskin bisa dikurangi 0,65 persen atau kurang dari satu persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir. Amiruddin mengungkapkan, penurunan satu persen penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota merupakan kebijakan bersama dengan Pemprov NTB. Kota Mataram di 2017 baru mampu mengurangi penduduk miskin 0,65 persen.

Faktornya adalah penduduk usia lanjut penanganannya belum maksimal. Tidak bisa dipaksakan untuk diintervensi karena mereka sudah tidak produktif.

“Tapi kita mampu di atas 0,65 sudah bagus,” kata Amir didampingi Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya L. M. Agus Wiradam dan Kasubid Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Heri Fajarianto.

Statistik penurunan angka kemiskinan sejak 2011 - 2016. Di tahun 2011 jumlah penduduk miskin 53.736 jiwa atau 13,81 persen.

Mengalami penurunan di 2012 menjadi 11,87 persen atau 49.633 jiwa.Selanjutnya,di2013berkurang jadi 46.674 jiwa atau 10,75 persen.

Tahun 2014 sebanyak 46.673 jiwa atau10,53persen.Padaposisi2015, penduduk miskin di Mataram 46.670 jiwa atau 10,45 persen. Dan, di 2016, penduduk miskin 9,80 persen atau 44.810 jiwa.

Amir mengatakan, tidak saja Pemkot Mataram kesulitan mengentaskan kemiskinan.

Skala nasional penurunan angka kemiskinan dua digit agak sulit. Hambatannya pada kesenjangan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya.

Dilakukan Terintegrasi

(Suara NTB/cem)

APLIKASI - Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda, L. M. Agus Wiradam menunjukkan aplikasi di telephone genggamnya mengecek kondisi rill penduduk miskin di Mataram.

Disamping kelemahan terbatasnya perlindungan sosial serta terbatasnya sumber daya dan tata kelola.

Kedua, terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan.

Angkatan kerja bertambah tidak mampu terserap, sehingga menimbulkan pengangguran terbuka. “Komposisi penduduk tidak sesuai dengan kompetensi. Kesesuaian kebutuhan dengan jumlah lapangan kerja tidak maksimal,” ujarnya.

Selain faktor tersebut, pengaruh lainnya disebabkan oleh urbanisasi tidak bisa dihindarkan. Meskipun demikian kata dia, langkah progresif tetap dilakukan mengejar target penurunan kemiskinan di Mataram.

Yakni, menekan penurunan inflasi sebesar 0,78 persen dari 3,25 persen di 2015. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13 pesen darir 7,99 persen di 2015 menjadi 8,11 persen di 2016.

Ketersedian penduduk pada sektor pekerjaan, dengan meningkatnya pertumbuhan investasi perdagangan dan jasa.

Tingkat partisipasi angkatan

kerja meningkat dar 61,20 persen menjadi 63,31 persen. Terakhir, efektivitas pencapaian intervensi program berbasis pro poor pada empat kluster penanggulangan kemiskinan.

“Dengan begitu kita juga memberikan sumbangsih penurunan kemiskinan di tingkat provinsi,” tambahnya.

Indukasi program percepatan penanggulangan kemiskinan di 2018, sesuai kesepakatan dengan Pemprov NTB yakni dengan mengoneksikan penganggaran.

Khusus tahun ini, anggaran terkoneksi pengentasan kemiskinan Rp 23 miliar.

Anggaran tersebar di beberapa SKPD yakni, Dikes senilai Rp 136 juta program jamban keluarga, penanganan air limbah Rp 3,7 miliar di Dinas PUPR, pengembangan rumah layak huni Rp 9,6 miliar di Perkim dan lain sebagainya.

Data diberikan oleh TNP2K akan dilakukan pendataan ulang.

Dengan menggunakan aplikasi nantinya akan terlihat kondisi rill rumah warga miskin. “Nanti bisa dilihat lewat titik koordinat. Foto sertaby name by addres,” demikian ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Masyarakat Kota Mataram tak lagi disibukan mengurus satu per satu administrasi kependudukan mereka.

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pola terintegrasi.

Pelayanan terintegrasi atau one get three. Masyarakat mengurus akta kelahiran secara otomatis mendapatkan kartu keluarga dan kartu identitas anak (KIA). “Jadi tidak perlu ngurus satu per satu lagi. Kalau ngurus akta, pasti dapat KK baru dan KIA,” kata Kadis Dukcapil, Chaerul Anwar.

Penyederhanaan pola pelayanan kependudukan ini menurut dia, sebagai inovasi di 2018. Sebab, ia tidak mau masyarakat bolak balik mengurus satu per satu administrasi kependudukannya. Selain mengefisienkan waktu, juga mempermudah masyarakat.

Berbeda halnya, jika warga mengurus KK atau KIA saja.

Otomatis hanya mendapatkan satu saja. “Sekarang tidak lagi per loket. Warga cukup ngambil di satu loket saja,” tambahnya.

Chaerul melihat selama ini, petugas cenderung menum-

puk di satu loket. Masyarakat telat mengambil administrasi kependudukan dilewatkan begitu saja. Jika di loket integrasi, seluruh petugas segera mengambilkan milik warga. “ Tapi sekarang loket terintegrasi berapa orang ditugaskan. Tidak mengandalkan si A. Tapi sekarang petugas B, dan C bisa bekerja,” ucapnya.

Terhadap target perekaman KTP elektronik, mantan Kasat Pol PP Mataram ini mengaku, sudah mengirim surat ke sekolah menengah utama.

Rabu (10/1) mulai melakukan perekaman. Pola jemput bola ini, mengejar target perekaman terutama anak usia produktif.

Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman 304.985 jiwa. Dan, masih tersisa 6.423 jiwa.

Target dibebani Kemendagri sudah terlampui 100 persen lebih. “Kita perekaman langsung ke Dukcapil dan jemput bola. Paling sudah berkurang,” ujarnya.

Penguatan di internal Dukcapil baik dari sisi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),kelengkapan sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan. (cem)

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Pesona

Halaman 3

Berkemah dan Piknik di Gunung Kukus Kawasan TNGR Selong (Suara NTB) Gunung Kukus, mungkin nama gunung ini agak asing bagi wisatawan. Ini merupakan destinasi wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Tepatnya di Dusun Dasan Paok Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Gunung ini sering dijadikan sebagai lokasi piknik dan berkemah bagi wisatawan yang suka ketinggian. Apalagi saat ini pendakian ke Gunung Rinjani sedang ditutup, sehingga berkunjung ke tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi pencinta ketinggian.

Seperti yang diketahui, bahwa NTB itu memiliki destinasi wisata yang komplet.

Tidak hanya pantai dan air terjun, NTB punya gunung dan bukit yang bisa didaki bagi pecinta ketinggian. Gunung Kukus merupakan salah satu destinasi kekinian yang semakin dikenal oleh wisatawan terutama pecinta alam. Warga sekitar menyebutnya Gunung Kukus, karena warga meyakini ada aktivitas seperti gunung aktif pada umumnya di tempat ini.

Tidak heran jika belakangan ini banyak wisatawan yang ingin menjajal dan menaklukkan gunung yang terbilang tidak terlalu tinggi ini. Tempat ini juga cocok untuk dijadikan sebagai wisata trekking bagi keluarga.

Jalur yang landai dengan pemandangan pepohonan yang rimbun akan membuat pikiran menjadi lebih segar.

“Memang banyak yang datang kalau akhir pekan.

Karena mereka bisa langsung pulang setelah menikmati keindahan dari puncak.

Apalagi puncaknya tidak tinggi, jadi tiga jam sudah bisa pergi dan pulang,” kata Anggota Karang Taruna Mapila atau Pengelola Gunung Kukus, Lalu Zurkarnain.

Gunung Kukus bisa menjadi pilihan berakhir pekan, karena letaknya yang tidak terlalu jauh. Wisatawan hanya perlu menempuh perjalanan satu jam dari Kota Mataram. Kemudian dari

Masbagik hanya memerlukan waktu 20 menit hingga sampai di pintu pendakian. Setelah itu, wisatawan dapat mendaki hanya dengan waktu 30 hingga 45 menit hingga puncak.

“Sebelum sampai pintu pendakian memang jalannya rusak. Ini juga yang menjadi kendala kami dalam mempromosikan Gunung Kukus sebagai destinasi wisata. Bagaimanapun kenyamanan wisatawan itu yang utama,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah Lombok Timur mau membantu memperbaiki jalan yang rusak. Sebab jalan yang rusak sekitar satu kilometer sebelum pintu pendakian. Padahal potensi wisata yang dimiliki Gunung Kukus cukup baik.

Berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut menjadikan gunung ini sebagai spot yang asik untuk melakukan camping dan mengambil gambar. Di sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhkagan pemandangan hutan yang sejuk dan memberikan kesan nyaman.

Sebab pohon-pohon tersebut membuat pendakian menjadi teduh dan tidak terasa panas.

Wisatawan juga tidak perlu khawatir tentang pemandangan dari perjalanan hingga sampai puncak. Sebab pengelola sudah menerapkan bank sampah di mana setiap wisatawan diwajibkan membawa kembali sampahnya. Sehingga suasan di gunung ini terbilang bersih dan tidak ada sampah yang berserakan.

“Kita memang memungut biaya kebersihan sebesar Rp 2.000 bagi wisatawan yang ingin mendaki. Selain itu juga kita membuat sistem jaminan jadi wisatawan memberikan uang jaminan Rp 15 ribu. Jadi kalau tidak bawa sampahnya akan dikenakan denda Rp 5 ribu persampah,” ujarnya.

Pengelola juga melakukan pengecekan terhadap barang bawaan wisatawan. Sehingga dapat diketahui sampah apa saja yang tidak dibawa turun. Persoalan sampah memang menjadi perhatian utama pengelola.

Sebab gunung ini masih berada di kawasan taman nasional. (lin)

Wisatawan tengah menghangatkan badan sembari menikmati suasana pagi.

Wisatawan tengah bernyanyi bersama dan menikmati suasana.

Suasana perkemahan di puncak Gunung Kukus.

(Suara NTB/lin)

Wisatawan tengah menikmati suasana malam di puncak Gunung Kukus.

Wisatawan tengah bersantai di pagi hari dengan pemandangan alam dari puncak Gunung Kukus.

Wisatawan tengah bersantai di pagi hari dengan pemandangan alam dari puncak Gunung Kukus.

Suasana perkemahan di puncak Gunung Kukus.

Wisatawan tengah melakukan swafoto.

Wisatawan tengah menikmati waktu berliburnya di Gunung Kukus.

Suasana di perjalanan menuju puncak Gunung Kukus

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Halaman 4

Soal Penyerapan DAK Fisik Sasar Lewat WUB HAJAT Pemkab Lombok Utara untuk memprogramkan penurunan kemiskinan melalui program wira usaha baru (WUB) baru akan terlaksana pada tahun 2018 ini. Dua tahun sebelumnya (2016-2017) program tersebut urung terlaksana, lantaran terbentur oleh regulasi.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., kepada wartawan Jumat (5/1) mengungkapkan, program WUB pada tahun ini akan menyasar 6 persen angka kemiskinan.

Dengan pertimbangan, seluruh peserta WUB berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu atau berada di bawah garis kemiskinan.

(Suara NTB/dok) “Target 10 ribu wira usaha Sarifudin baru dalam 5 tahun akan kita realisasikan tahun ini sebanyak 5 ribu orang dengan anggaran Rp 15 miliar (3 juta per orang). Artinya jumlah ini akan menyasar 6 persen dari jumlah warga miskin dari total yang ada sebanyak 72 ribu orang,” ungkap Wabup.

Besar harapannya, pelaksanaan program ini akan mengintervensi langsung keadaaan dan status perekonomian warga Lombok Utara. Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah warga miskin di Lombok Utara yang tergolong miskin saat ini sebanyak 72 ribu orang. Ia bahkan mengasumsikan, apabila jalannya program tersebut berhasil, maka diharapkan berdampak langsung terhadap kondisi kemiskinan.

Asumsi kotor setidaknya 1 persen dari 32 persen lebih angka kemiskinan akan mampu ditekan. Ditambah dari penurunan kemiskinan sektor lain, maka penurunan kemiskinan diharapkan melebih target sebesar 2,5 persen pada tahun ini.

Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Lombok Utara ini, menambahkan program pengentasan kemiskinan juga akan diupayakan melalui program padat karya. Pemkab sudah memutuskan, bahwa Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD) yang masuk ke desa, harus diprogramkan dalam bentuk padat karya. Program dimaksud khususnya yang menyentuh program fisik. “Wirausaha baru tahun ini akan berjalan, begitu juga program lain. Ini kita harapkan bisa mendongkrat perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Pihaknya belum dapat memastikan apakah dari pagu Rp 15,192 miliar atau 5.064 sasaran WUB akan terealisasi seluruhnya. Pasalnya, validasi dan verifikasi data masih harus dilakukan kembali untuk menyesuaikan apakah ada di antara nama warga penerima yang tercatat di Lombok Utara masih ada dan berdomisili. Bisa saja di antara penerima ada yang meninggal dunia atau pindah. “Umpama ada bantuan yang tidak bisa dicairkan karena masalah ini, maka kita tidak akan paksakan daripada menjadi masalah,”sebutnya.

Selain itu, kabupaten mengarahkan agar intervensi kemiskinan turut disasar melalui program Pemerintah Desa. Sebab dari perhitungan Kabupaten, dengan asumsi 72.000 warga miskin yang jika diturunkan ke 43 Desa, maka setiap desa hanya berkewajiban membebaskan 41 orang warga miskin. Hal sesuai dengan beban target penurunan angka kemiskinan sebesar 2,5 persen per tahun. “Ini bisa dituntaskan bersama dengan bantuan pemerintah desa menggunakan ADD dan DD. Tidak harus mengharapkan APBD,” demikian wabup. (ari)

KLU Tolak Klaim Kanwil DJPB sebagai Penyerap Terendah Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara menolak tudingan sebagai kabupaten dengan penyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terendah pada tahun 2017 lalu. Bilamana Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebut realisasi KLU sebesar 46,16 persen, KLU justru mengklaim persentase 87,82 persen. Untuk itulah, Pemkab melalui BPKAD KLU akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJPB NTB, Senin (hari ini) guna mensinkronkan sekaligus klarifikasi data realisasi DAK. Realisasi penyerapan DAK fisik tahun 2017 menjadi perdebatan hangat di tingkat SKPD Lombok Utara. Pasalnya Kanwil DJPB NTB memvonis penyerapan DAK fisik KLU terendah di NTB dengan persentase 46,16 persen. Sebaliknya, dari hasil perhitungan BPKAD mengacu pada laporan dinas-dinas, maka realisasi DAK fisik KLU sebesar 87,82 persen. Laporan realisasi itu pun baru menghitung realisasi sampai periode triwulan III-2017.

“Untuk laporan triwulan IV sendiri belum terhitung diaplikasi Kemenkeu. Begitu dibuka pasti melonjak, bisa jadi di atas 90 persen,” ungkap Kepala BPKAD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, Minggu (7/1).

Nurjati menjelaskan, kemungkinan letak kesalahan Kanwil DJPB adalah dalam menghitung faktor pembilang terhadap pembagi dana DAK. Bahwasanya, dari pagu Rp 122 miliar DAK fisik 2017, KLU memperoleh transfer sebesar Rp 115 miliar. Dalam hal pagu DAK sebesar Rp 122 miliar itu, terdiri dua komponen yaitu DAK regular sebesar Rp 76 miliar, serta dana carry over (pengganti dana DAK tertunda tahun 2016 yang masuk pada APBD P 2017) sebesar Rp 46 miliar.

Sampai triwulan III masingmasing item sudah terealisasi yakni Rp 55 miliar DAK regular dan 100 persen realisasi dana carry over. Sehingga jika dihitung maka, realisasi total

triwulan III – DAK fisik KLU sebesar 87,82 atau realisasi Rp 101 miliar dari dana transfer sebesar Rp 115 miliar.

Lebih lanjut dikatakan Nurjati, pelaporan dana carry over tidak menggunakan aplikasi Omspam. Pos anggaran tersebut yang besarannya sebesar Rp 46 miliar, sudah tertransfer dan sudah terealisasi 100 persen. Pada penggunaannya dana tidak mengacu pada PMK 112/2017. Oleh karenanya, ia menduga besaran dana tersebut tidak dimasukkan dalam pembilang, sehingga menghasilkan angka realisasi KLU sebesar 46,16 persen.

“DAK carry over ini oleh DJPB dimasukkan dalam plafon dan transfer tapi tidak

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - HH dengan barang bukti sepeda motor yang diduga hasil curian.

(Suara NTB/dok)

Raden Nurjati na laporan triwulan IV belum masuk,” ujarnya menguatkan.

Guna menyempurnakan data tersebut, pihaknya sudah meminta instansi terkait untuk mengklarifikasi ke DJPB dan KPPN. Senin ini staf BPKAD Lombok Utara sudah akan bertemu dengan DJPB guna menyempurnakan total realisasi dana DAK fisik KLU. (ari)

Gempita Tepis Dugaan Pungli Distribusi Bibit Jagung

Kasus Curanmor, Oknum Warga Ditangkap Selong (Suara NTB) Kasus kriminalitas kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Terduga pelaku HH (19), asal Dusun Orong Buka Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru.

Penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan langsung tim Buser Satreskrim Polres Lotim sekitar pukul 05:00 wita, Sabtu (6/1). HH ditangkap lantaran terlibat kasus curanmor di Lingkungan Bermis Kelurahan Selong beberapa waktu lalu.

Dalam menjalankan aksinya, modus yang digunakan oleh terduga pelaku, yakni, melakukan aksinya pada malam hari bersama satu orang rekannya yang berinisial I dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban. Saat itu, sepeda motor korban terparkir di halaman rumah korban dalam keadaan stang terkunci, selanjutnya sepeda motor curian diduga disembunyikan HH di rumahnya.

Tim Buser yang mendapatkan informasi sesaat setelah kejadian langsung mendatangi rumah HH dan menemukan kendaraan tersebut di rumah pelaku. Dari adanya barang bukti serta keterangan warga, pelaku kemudian ditangkap tanpa adanya perlawanan di rumahnya. “Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap satu pelaku lainnya,”terang Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman SIK. Dari tangan HH, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Kawasaki Dtracker dengan Noka : MH4LX150DDKP22130, Nosin : LX150CEPD4086. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Lotim untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

dimasukkan dalam realisasi.

Kita juga sudah kontak-kontakan dengan KPPN, mereka bahkan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan data ini,” tegas Nurjati.

Sebaliknya, sampai dengan perhitungan triwulan IV direkapitulasi oleh KPPN dan DJPB, ia optimis realisasi DAK KLU tahun 2017 akan mencapai lebih dari 90 persen, bahkan menjadi yang tertinggi di NTB. Dengan catatan, perhitungan realisasi DAK regular triwulan IV terinput, begitu pula dengan dana carry over sebesar Rp 46 miliar.

Dikuatkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Hermanto. Di mana ia menduga ada kekeliruan input data yang dilakukan DJPB. “Dari DAK reguler 2017 sebesar Rp 76 itu yang sudah ditransfer ke kas umum daerah sebesar Rp 69,8 dengan realiasasi sebesar Rp 55 miliar, sehingga dari total DAK kita yang Rp 76 miliar itu sampai triwulan III sudah terealisasi Rp 55 miliar atau mencapai 72,36 persen. Dan angka ini masih bisa lebih tinggi lagi kare-

(Suara NTB/ari)

LEPAS - Hewan ternak sapi di Gili Meno Kabupaten Lombok Utara masih dipelihara secara bebas. Akibatnya, sapi-sapi yang dilepas ini berkeliaran masuk ke areal pembangunan salah satu vila di Gili Meno.

BPJS Kesehatan Klaim Kepuasan Peserta Terus Meningkat Selong (Suara NTB) Tingkat kepuasan peserta Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKNKIS) terus meningkat. Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selama tahun 2017 ini tingkat kepuasan peserta 79,5 persen.

Jumlah ini meningkat dari kondisi awal program tahun 2014 lalu hanya 75 persen.

Demikian digambarkan Pimpinan Cabang BPJS Kesehatan Selong, dr. Gerry Adhikusuma belum lama ini.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya menargetkan 2019 mendatang saat seluruh penduduk Indonesia masuk menjadi peserta JKN-KIS, tingkat kepuasannya ditarget 85 persen.

Peta jalan menuju JKN KIS 2014-2019 ini sudah ditetapkan secara nasional. Penetapan target kepuasan pelaksanaan JKN harus ditingkatkan terus. Kon-

disi terakhir capaian 79 persen sudah masuk kategori tinggi.

Diakuinya, persentase kepuasan peserta atas keberadaan JKN-KIS ini berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan di 126 kantor cabang seluruh Indonesia yang tersebar di 238 kabupaten/kota. Jumlah sampel sebanyak 57.097 responden.

Kepuasan terhadap layanan fasilitas kesehatan juga terus meningkat. Sedari awal program kepuasan terhadap faskes 65 persen. Meningkat tahun 2017 ini menjadi 75 persen dan ditarget 2019 mendatang menjadi 80 persen.

Melihat perbaikan pelayanan JKN-KIS yang dilaksanakan BPJS Kesehatan, seluruh pemerintah daerah setempat diharapkan terus berperan aktif mewujudkan target Universal Health Coverage (UHC) yang tinggal setahun lagi.

Secara nasional, jumlah daer-

ah yang sudah mencapai target UHC adalah 24 kota dan 67 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 3 provinsi, yakni Jambi, DKI Jakarta dan Gorontalo yang diapresiasi. Untuk NTB, baru tiga kabupaten yang sudah yakni Dompu, Lombok Utara dan Sumbawa Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani yang dikonfirmasi soal UHC sebelumnya menerangkan Lotim beda dengan Kabupaten Lombok Utara atau kabupaten lain dengan jumlah penduduk yang relatif kecil. Hanya beberapa puluh ribu warga yang belum, sehingga bisa dengan mudah dianggarkan dari APBD. Sementara, Kabupaten Lotim jumlah penduduknya besar.

Masih ada 34 persen warga Lotim yang belum, sehingga butuh ratusan miliar. Jika mengandalkan dana pemerintah daerah, ujarnya, tidak akan mampu. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Gerakan Masyarakat Pemuda Tani Indonesia (Gempita) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menolak tudingan dugaan pungli yang dialamatkan kepada organisasi nirlaba penyalur bantuan bibit jagung dan pupuk di wilayah KLU ini. Meski diakui, Gempita telah memungut sebesar Rp 50 ribu per petani dari bantuan tersebut, namun dana ini semata-mata diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi bibit dan pupuk ke masyarakat karena tidak adanya dukungan dana transportasi baik dari APBD KLU, APBD Provinsi, Kementerian maupun kontraktor selaku penyalur ke Gempita di KLU. Ketua Gempita, Agus Rahadi, kepada Suara NTB, Minggu (7/1) menegaskan perihal dana Rp 50 ribu yang dikumpulkan dari petani telah dibuatkan Surat Pernyataan kesanggupan.

Tiap petani tidak ditentukan besaran supporting dana untuk tujuan membiayai transportasi bibit dari gudang ke petani.

“Dari petani yang bersedia dan secara sukarela memberikan dana, sudah terkumpul Rp 5 juta. Dan kami tidak memaksa. Tapi kami jelaskan, bahwa dana itu untuk mengganti biaya transportasi sebanyak 22 ton bibit yang harus kami salurkan,” ungkap Rahadi.

Ia menjelaskan, dalam proses pendampingan distribusi bibit jagung dari Kementerian pada petani di KLU, Gempita tidak diberikan dukungan anggaran melainkan hanya bibit semata. Sedangkan pupuk, masih dalam proses pencairan yang nantinya akan diterima dalam bentuk uang tunai melalui rekening kelompok. Menjadi kesulitan Gempita, bahwa dalam proses penyaluran bibit ke petani, Gempita mengambil risiko denganmenyewamobilpickuphingga ojek roda dua untuk sampai ke titik distribusi dari gudang di Desa Anyar, Kecamatan Bayan.

Sebelum disalurkan, Gempita sudah mempermaklumkan persoalan tidak adanya persediaan kas di Gempita untuk membiayai transportasi tersebut. Setelah dipermaklumkan, ada kelompok yang merespon namun ada pula yang tidak menanggapi. Kendati demikian, Gempita tetap menyalurkan bibit kepada petani yang menolak memberi dukungan dana dengan cara mengutang biaya transprotasi.

“Dana itu semata untuk

mendukung kelancaran penyaluran bibit, karena kami tidak punya anggaran dari manapun.

Dari kementerian tidak ada, provinsi juga tidak ada, apalagi dari kabupaten, sementara kontraktor hanya mengantar sampai di gudang.

Terhadap persoalan tersebut, Gempita ke depannya akan mengusulkan anggaran ke pemerintah daerah agar mendapat dukungan dana guna melakukan pendampingan di lapangan. Sebab dalam proses distribusi bibit jagung, Gempita menyalurkan sampai jam 12 malam.

Perihal dana yang telah dihimpun dari Petani itu, Rahadi menegaskan akan mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada kelompok tani. Terlebih lagi pungutan itu telah diketahui oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten. Bahkan dari konsultasi provinsi saat mendatangi Gempita, mengklaim bahwa penarikan dana seikhlas petani itu tidak dipermasalahkan untuk tujuan kelancaran program.

Terpisah, Ketua Kelompok Tani Geruk Gundem, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan, H. Ilham, yang dikonfirmasi membenarkan pungutan yang dihimpun dari petani hanya bersifat iuran sukarela. Dari anggota Poktan Geruk Gundem yang mengelola 60 hektar pun, tidak ada paksaaan untuk membayar.

“Jadi tidak ada (pungli), siapa yang kasih tahu side (Anda, red)? Yang Rp 50 ribu itu sebagai bentuk dukungan transportasi saja karena kita sudah banyak dibantu, apalagi program ini keluar tanpa kita dimintai proposal. Pemberian dana 50 ribu dari petani itu sifatnya kebijakan kita,” tegas Ilham .

Diakui pula, bahwa seluruh anggota Poktannya telah menerima bibit. Saat ini petani tinggal menunggu cairnya anggaran untuk pembelian pupuk guna mendukung budidaya swasembada jagung pemerintah.

Sebelumnya, media ini menerima keluhan dari salah satu anggota kelompok tani. Yang bersangkutan mempertanyakan dasar kebijakan pungutan Rp 50 ribu per petani penerima bantuan bibit. “Nebusnya Rp 50 ribu per orang. Turunnya bantuan ini juga waktu rata-rata masyarakat sudah menanam, bahkan ada yang sudah tumbuh jagungnya,” demikian penuturan salah satu petani yang meminta namanya dirahasiakan. (ari)

Perpecahan Agama

Ali BD: Itu Semua karena Permainan Politik

Sabtu (6/1) lalu, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan didaulat mengisi acara dalam sebuah diskusi lintas agama di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Madinah Kuripan Lombok Barat (Lobar). Hadir dalam kesempatan itu, tokoh-tokoh dari agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu.

SEMINAR yang bertajuk sosialisasi peningkatan harmonisasi sosial lintas agama ini digelar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lobar yang juga pimpinan Ponpes Nurul Madinah, TGH. Subki Assasaky.

Menurut TGH Subki Assasaky, Bupati Lotim sengaja dihadirkan, karena dianggap sebagai tokoh yang moderat. Ali BD – sapaan akrabnya sudah lama dikenal melakukan gera-

kan-gerakan humanisme di tengah masyarakat NTB dan sangat peduli kesetaraan dan terbuka untuk semua agama.

Sementara, Ali BD, mengungkapkan, bicara soal agama itu ada unsur kesamaan, yakni sama-sama saling menghormati. Dalam Islam, katanya sudah digambarkan jelas semasa hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah, te-

lah dilahirkan namanya piagam Madinah. Salah satu isinya, tidak boleh agama yang satu mengganggu agama yang lain.

Cara kepemimpinan Rasulullah, SAW kala itu sangat luar biasa. Penerapan hukum seperti zakat justru banyak diikuti oleh agama lain, karena memang peruntukannya sangat tepat dan baik, yakni kepada fakir miskin.

Mengaca pada kondisi sekarang di Indonesia, kata Amaq Asrul ini kerap terjadi perpecahan yang mengatasnamakan agama. Hal ini katanya sama sekali tidak dibenarkan.

Tidak ada dalam sejarah katanya orang-orang dulu berperang, karena alasan agama.

“Ribuan tahun lamanya, kita tidak ada cerita perang agama.

Tidak ada perang karena agama,” tuturnya.

Menurut Bupati Lotim, adanya kejadian konflik yang mengatasnamakan agama sebenarnya karena alasan ketimpangan sosial. Ada orang lain disalahkan. Kejadian konflik yang mengatasnaman agama itu sengaja dimainkan oleh orang-orang yang berkepentingan secara politik. Perpecahan agama terjadi karena permainan politik. Politik memecahbelah bangsa. Ada aktor-aktor politik yang sengaja mendorong dan ambil keuntungan dari perpecahan yang mengatasnamakan agama tersebut.

Konstitusi Negara Indonesia sudah jelas mengutamakan agama dari segala kepentingan lain. Dasar negara meletakkan

aspek agama yang utama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah salah satu hal yang membedakan Indonesia dengan engara luar. “Kita harus hidup bersama dengan pikiran dari agama lain,” kata Ali BD. Baginya, tidaklah ada untungnya menghalang-halangi umat lain menjalankan ibadahnya. Karena itu, di Lotim sebut bupati selalu mengajak seluruh umat Islam untuk berhenti mengkritik orang lain. Untuk bisa maju, kritiklah diri sendiri.

Karena, ketika terjadi peperangan mengatasnamakan agama seperti di Timur Tengah, Amerika yang tempat membeli senjata justru tertawa menonton.

Saat ini yang perlu dilakukan saran Bupati adalah tetap was-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan saat bersama dengan tokoh lintas agama di Lobar, Sabtu lalu. pada. Adanya permainan politik yang memperuncing terjadinya persetrruan antar agama itu hanya bertujuan melemahkan

bangsa. “Kita jangan banyak buang waktu dan sibuk bertempur pada pertempuran yang tidak berujung,” demikian. (rus)

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus PT. LTB Pemimpin Baru PN Praya PUCUK pimpinan di Pengadilan Negeri (PN) Praya Lombok Tengah (Loteng) resmi berganti. Jumat (5/1), Teguh Harissa, S.H., diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi NTB sebagai Ketua PN Praya yang baru menggantikan pejabat sebelumnya, Husnul Khotimah, S.H., yang dimutasi sebagai Ketua PN Wonogiri Jawa Timur.

Sebelum menduduki pucuk pimpinan di PN Praya, Teguh sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Muara Bongo Provinsi Jambi setelah sebelumnya ditugaskan sebagai (Suara NTB/kir) hakim di beberapa PN di Teguh Harissa sejumlah daerah. Di antaranya hakim di PN Bontang, PN Tenggarong Kalimantan Timur serta PN Jember Jawa Timur.

Selama menjadi hakim, pria kelahiran 1974 ini pernah menyidangkan sejumlah kasus yang mendapat perhatian luas masyarakat. Di antaranya kasus dugaan korupsi yang melibatkan 14 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kertanegara. Di mana kala itu, Teguh berbeda pendapat dengan memutuskan menghukum para terdakwa di saat hakim lainnya justru melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum.

Ada juga kasus pembantaian orang utan di Kalimantan.

Kasus yang kemudian sempat mendapat sorotan lembaga internasional World Wild Life (WWF).

Ketika bertugas di PN Jember, Teguh sempat menjadi hakim pada sidang Nenek Artija, yang dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri lantaran diduga mencuri 4 batang pohon pada tahun 2013 silam. Di pengadilan yang sama pula, pria asal Surabaya ini tercatat sebagai hakim kasus uang palsu terbesar se-Indonesia senilai lebih dari Rp 12 miliar.

Kini setelah resmi memimpin PN Praya, Teguh menegaskan komitmenya untuk menjadikan PN Praya sebagai pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat di daerah ini. Untuk itu, kontrol dari semua elemen masyarakat di daerah ini terhadap kinerja PN Praya sangat diharapkan.

Pihaknya berharap, masyarakat Loteng tidak ragu mengawasi dan mengontrol kinerja PN Praya, sehingga PN Praya bisa menjadi pengadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat di daerah ini. “Terutama dengan media masa di daerah ini, sinergisitasnya juga sangat diharapkan,” ujarnya, pada Suara NTB, Sabtu (6/1).

Karena dengan adanya media masa, kontrol masyarakat dapat terwakili. Khususnya bagi para pencari keadilan di daerah ini, sehingga hubungan komunikasi yang baik dengan media massa harus terus dijaga. Karena bagaimanapun juga, tanpa pengawasan media, kinerja PN Praya juga tidak akan bisa optimal. (kir)

Setelah PKPI dan Hanura

Farin-Muammar Klaim Kantongi Gerindra Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Nauvar F. Farinduan dan TGH. Muammar Arafat mengklaim dukungan Partai Gerindra telah final.

Terkait kepastian SK ini, ia meminta agar mengkonfirmasi ketua partai yang bersangkutan. Jika dukungan Gerindra telah diperoleh, maka dukungan kursi partai telah lengkap, sebab dua partai juga telah memastikan diri mendukung duet ini yakni PKPI dan Hanura.

“Insya Allah (Gerindra final, red), tapi ketua partai saja tanyakan kepastiannya,” kata Farin melalui Whatshapp, Sabtu (6/1). Tim pemenangan Farin yang diunggah melalui media sosial seolah memastikan bahwa SK Gerindra telah di tangan. Pasalnya, mereka mengunggah foto sujud syukur atas ketika di DPP Gerindra. Pada momen yang sama, dilanjutkan dengan unggahan kegiatan syukuran di DPP bersama DPD I Gerindra NTB. Ketua DPC Gerindra Lobar, H. Muhammadun yang dikonfirmasi belum berani memastikan SK Gerindra terhadap Farin-Muammar tersebut. “Iya begitulah,”jawabnya singkat ketika ditanya terkait kepastian SK tersebut.

Ketua DPC Hanura Lobar Khairul Anwar menyatakan parpol pendukung Farin-Muammar memastikan tiga dukungan dari parpol telah final dalam bentuk SK yakni masing-masing Hanura, PKPI dan Gerindra. Pihaknya mengaku telah terhubung lewat telepon dengan Ketua DPD PKPI, memastikan SK PKPI sudah aman sesuai syarat KPU yakni B1-KWK. Hanura dan Gerindra juga jelas Khairul sudah final. Namun terkait isu menggelinding Gerindra lepas dari koalisi, menurutnya sebatas isu semata. Diakuinya saat masih banyak berspekulasi terkait kemungkinan muncul koalisi baru.

Koalisi baru ini disebut-sebut kuda hitam, yakni Dr. H. L. Sajim Sastrawan. Di sini dilihat peluang, terkait simpangsiurnya dukungan PKB. Bahkan petinggi parpol di NTB turun tangan ke DPP hanya untuk kepastian dukungan Pilkada Lobar. “Yang jelas F-One (Farin-Muammar) pada level aman siap deklarasi dan didaftarkan di KPU,” imbuhnya. (her)

Pemda Lobar Bantah ”Main Mata” dengan Hotel Penunggak Pajak Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) membantah bermain mata dengan pihak pengelola hotel yang menunggak pajak hampir bertahun-tahun. Bahkan, hingga tahun ini pengelola hotel belum melunasi tunggakan piutang pajak tersebut.

Pemda pun telah mengambil langkah hukum dengan menyerahkan persoalan ini ke pihak kejaksaan. Namun belum ada titik terang terkait pengembalian piutang.

Kabag Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana menyatakan terkait keterlambatan pembayaran piutang pajak hotel menjadi atensinya. Pasalnya pihak hotel sudah menjanjikan kepada pihak Pemda Lobar membayar sisa tunggakan pajak di 27 Desember 2017 lalu. “Tapi tidak benar kami main mata, kita tetap tegas,”tegas Bagus.

Disinggung terkait lewatnya batas waktu pembayaran, menurut Dwi, pihak hotel sudah ada itikad baik mau membayar. “Ada itikad baiknya, katanya (pengelola hotel) dia mau siap-siap bayar penuh,” ungkapnya, Sabtu (6/1) .

Namun hal itu, katanya masih akan dilihat pada hari Senin ini. Dia pun membantah jika ada isu pemda “main mata” terkait permasalahan ini.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Hj Lale Prayatni yang dikonfirmasi terkait tunggakan utang hotel membenarkan belum dibayarkan semua.

Totalnya mencapai Rp 9 miliar. Tunggakan tersebut selain beban juga termasuk dengan pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Air yang belum terbayarkan.

Pihak hotel sebelumnya akan membayar pada 27 Desember 2017 lalu atas pembayaran tunggakan pajak yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp 5,1 miliar. Di mana sesuai dengan perjanjian pihak hotel dengan kejaksaan akan melakukan pembayaran tunggakan pajak sebanyak dua kali, yaitu pada Desember 2017 Rp 5,1 miliar dan sisanya di bulan Februari 2018 mendatang. (her)

Aset Tersangka Disita Jaksa Praya (Suara NTB) Aset milik ZA, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), akhirnya disita pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Penyitaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemilik aset bersangkutan. Hal ini sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan Direksi PT. LTB. Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Sabtu (6/1), mengaku awalnya pihaknya tidak ada rencana untuk melakukan penyitaan terhadap aset berupa mesin cetak bata ringan milik ZA, karena aset tersebut tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi PT. LTB. Meski sebelumnya, tersiar informasi kalau aset tersebut dibeli menggunakan anggaran PT. LTB yang bersumber dari

dana penyertaan modal pemerintah daerah. Tapi karena mesin tersebut tidak dibeli langsung dari anggaran PT. LTB yang diduga dikorupsi tersebut, sehingga pihaknya tidak memasukkan aset sebagai alat bukti. “Status aset tersebut milik tersangka. Tapi sekarang sudah kita sita sejak beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Tersangka sudah mempersilakan jaksa menyita aset sebagai bagian pengembalian

kerugian negara. Di mana nantinya, aset tersebut akan dilelang. Hasil pelelangan itulah yang nantinya akan dikaitkan sebagai pengembalian kerugian negara dari tersangka ZA. Untuk proses lelang, pihaknya bakal mengandeng kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) Perwakilan Mataram mulai dari proses taksiran harga aset sampai proses lelang aset itu sendiri. “Kita kan tidak begitu

paham untuk hal-hal semacam ini. Jadi biarkan lembaga yang sudah paham melaksanakan proses tersebut,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPKLN Mataram guna melakukan lelang terhadap aset yang ada, sehingga bisa segera dimasukkan hasil lelang tersebut ke dalam pengembalian negara.

“Kita upayakan sebelum pelimpahan berkas perkara tersangka kasus PT. LTB dilakukan ke Pengdillan Tipikor, pelelang sudah bisa dilaksanakan.

Tapi kalau pun tidak bisa, kita targetkan sebelum perkara diputus majelis hakim, proses lelang sudah tuntas,” ujar Hasan.

Dalam kasus dugaan korupsi PT. LTB nilai kerugian nega-

ra sesuai hasil audit BPK RI tercatat sebesar Rp 700 juta dari total nilai investasi pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2015 lalu. Hingga saat ini, dari tiga tersangka yang sudah ditahan baru tersangka AK yang sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 100 juta lebih.

Adapun tersangka L. Ma yang merupakan mantan Dirut PT. LTB serta ZA, mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, belum mengembalikan kerugian negara. “Komitmen dari para tersangka untuk melakukan pengembalian kerugian negara sudah ada. Tinggal menunggu langkah konkret dari para tersangka itu sendiri sekarang,” ujar Hasan. (kir)

Hasan Klaim Kantongi SK PKB

Kubu Zul-Khair Anggap Belum Final

(Suara NTB/kir)

PERIKSA - Kapolres Loteng, Kholilur Rochman, SIK., memeriksa sepeda motor yang berhasil diamankan dalam penggerebekan di salah satu desa di Loteng, Sabtu (6/1).

Polres Loteng Bongkar Sindikat Curanmor Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) membuka catatan awal tahun 2018 dengan berhasil membongkar sindikat besar pencurian sepeda motor (curanmor), Sabtu (6/1). Sebanyak 23 unit sepeda motor berbagai jenis berhasil diamankan di sejumlah lokasi di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur. Aparat juga mengamankan delapan pelaku yang diduga merupakan bagian dari sindikat curanmor.

Sehari sebelumnya, empat pelaku penadah terlebih dahulu diamankan. Dua di antaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, sehingga total pelaku yang diamankan sebanyak 12 orang.

“Dari para pelaku yang diamanakan tersebut ada yang bertindak sebagai pemetik ada juga yang bertindak sebagai penadah,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., Sabtu siang.

Para pelaku pemetik masing-masing Su (21), di 14 TKP, Rio (21) serta RS (17) dan MH (16) beraksi di lima TKP. Kemudian SB alias Betet (25),

tiga TKP serta MRS (18), dua TKP. Ditambah dua pelaku lainnya, yakni TP (19) dan RAE (19). Ke semuanya warga Desa Beleka Praya Timur.

Adapun empat penadah yang diamankan sebelumnya yakni, LIK (38) warga Desa Mantang dan MH (38) asal Desa Tampak Siring dan merupakan PNS di Kemenag Loteng ditambah AR (53) asal Desa Aik Bukak dan MN (34) warga Desa Tampak Siring.

Terbongkarnya sindikat bermula dari penangkapan empat penadah curanmor pada Kamis (3/1) dini hari. Kala itu, polisi mengamankan dua unit sepeda motor dari tangan para pelaku.

Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut dan berhasil mengindentifikasi para pelaku yang bertindak sebagai pemetik.

Setelah mengantongi identitas para pelaku pemetik, pada Sabtu dini hari Tim Opsnal Polres Loteng kemudian bergerak untuk melakukan penangkapan. Kala itu, polisi mendapat informasi kalau para pelaku sedang berkumpul di rumah salah pelaku. Sekitar pukul 05.00 wita, polisi kemudian melakukan penggerebekan.

Di sana polisi berhasil mengamankan beberapa pelaku bersama sejumlah sepeda motor yang diduga hasil curanmor. Dalam perjalanan menuju Mapolres Loteng, masih di wilayah Desa Beleka polisi mendapati dua pelaku lainnya. Saat itu, kedua pelaku berusaha kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Namun dengan sigap, polisi berhasil menangkap pelaku.

Selama proses penangkapan, polisi terpaksa harus melumpuhkan salah seorang pelaku. Lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap.

Usai ditangkap, para pelaku bersama sepeda motor langsung digelandang ke Mapolres Loteng dengan dikawal personel Sat Sabhara Polres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Kasusnya masih terus kita kembangkan. Karena kemungkinan masih ada jaringan lain yang terkait dengan jaringan yang tertangkap ini,” ujarnya.

Untuk asal sepeda motor yang diamankan tersebut, Kapolres Loteng mengaku tidak hanya TKP Loteng saja.

Ada juga TKP Mataram dan Lombok Barat (Lobar). (kir)

Banyak Jompo di Lembar Utara Tinggal di Gubuk Reot Giri Menang (Suara NTB) Banyak orang tua jompo di daerah Dusun Sepakat (Sepolong) Desa Lembar Utara hidup miskin. Mereka hidup miskin dan tinggal di gubuk reot. Mereka terpaksa menghabiskan hari tua dengan kondisi itu, lantaran belum disentuh bantuan pemerintah.

Bahkan, ada jompo yang tinggal sebatangkara di gubuk reot hanya berdinding bedek dan lantai tanah. Mereka berharap bantuan dari pemerintah.

Wajah sumringah tampak terlihat di wajah para orang tua jompo saat salah satu perusahaan di Lembar PT. Mustika 45 membagikan sumbangan berupa sembako dan uang saku. Mereka sangat bersyukur diberikan bantuan, lantaran sangat butuh untuk makan sehari-hari. “Syukur kami diberikan bantuan sembako oleh dermawan, ini sangat kami butuhkan,” tutur Papuq Serinah saat diberikan sumbangan.

Dituturkan, sejak puluhan tahun ia tinggal di gubuk reot berukuran hanya 3 x 4 meter.

Gubuk itu dibuat dari bedek melulu dengan atap asbes, lantai pun dari tanah. Ia terpaksa menyulap gubuknya menjadi tempat tidur dan sebagian tempat memasak.

Di bagian dalam, ada tempat tidur dari bambu dengan alas hanya tikar pandan yang lusuh. Di luar, ia sulap menjadi tempat sempit ia memasak sehari-hari.

Di dapurnya, tampak dinding dipenuhi warna hitam akibat terkena asap. Dinding yang terbuat dari bedek, terdapat bolong, karena dimakan usia.

Tak jauh dari tungku tempat ia

(Suara NTB/her)

TERIMA - Orang tua jompo di Dusun Sepakat Lembar menerima bantuan dari PT Mustika 45, Sabtu (6/1). memasak, terdapat kendi tem- ya dihabiskan tinggal di gubuk pat penyimpanan beras. Ketika reot yang nempel di rumah batu menengok kendi tersebut ko- milik warga setempat. Kondissong tak ada beras tersisa. “Nan- inya juga tak kalah dengan ti beras hasil bantuan itu saya memperihatinkan dengan Seriisi di sini, untuk bekal makan nah. Jompo tak beristri ini mesehari-hari,” ujarnya dengan miliki gubuk hanya berdinding bedek, beratapkan alang-alang. mata penuh berkaca-kaca.

Sementara Direktur PT MusDulunya ia berprofesi sebagai buruh serabutan, namun di saat tika 45 Hamdan, menjelaskan, usianya menua ia tak lagi kuat pemberian sumbangan ke warbekerja. Bebannya semakin be- ga jompo merupakan kepedulian rat, setelah suaminya mening- perusahaan terhadap warga gal dunia puluhan tahun lalu. kurang mampu. Kegiatan bakDitambah pendengarannya sos ini, jelasnya rangkaian acara yang terganggu. Praktis ia pun gathering perusahaan. “Tujuan hidup sendiri di gubuk reotnya. dan arah kami ke sana, bagaimSementara berharap bantuan ana perusahaan itu bermanfaat pemerintah, selama ini hanya bagi orang lain juga,” tuturnya.

Kades Lembar Utara Sainah beras miskin yang diperoleh. Sedangkan bantuan lain seperti berterima kasih atas pemberian PKH tidak ada, pun bantuan ru- bantuan warganya dari pihak mah kumuh yang ia damba- perusahaan. Terkait kondisi kemiskinan di daerahnya memang dambakan tidak pernah ada.

Kondisi serupa dialami pap- banyak, kebanyakan warga misuq Seliman, hingga usia senjan- kin ada di daerah pesisir. (her)

Giri Menang (Suara NTB) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengeluarkan SK dukungan terhadap TGH Hasanain Juaini-H. Sulhan Muchlis Ibrahim (Hasan). SK yang ditangani Ketua Umum DPP PKB H.A. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal H. Abdul Kadir Kadring tertanggal 4 Januari telah beredar di media. Bahkan kandidat mengirimkan foto SK bernomor 25252/ DPP-03/VII/A.2/2018 tersebut.

Namun, keluarnya SK yang diklaim kubu Hasanain-Sulhan tersebut dianggap abal-abal oleh kubu H. M. Izzul Islam – TGH. Khudori Ibrahim (Zul-Khair), SK tersebut belum final dan bisa saja berubah lantaran SK ditandatangani Ketua Umum sebelum pleno DPP. Bahkan kubu Zul-Khair juga mengklaim memiliki SK dari DPP PKB. Dukungan PKB ini menentukan bagi dua bakal paslon ini, pasalnya jika tidak memperoleh dukungan PKB, maka salah satunya bakal terpental.

Jika salah satunya tak dapat parpol tambahan.

TGH. Hasanain Juaini yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan jika SK PKB untuk dirinya dan H. Sulhan Muchlis Ibrahim telah keluar. “SK PKB sudah keluar, diterima oleh Pak Sulhan kemarin. Artinya menggenapi dukungan parpol,” katanya, Minggu (7/1).

Saat diwawancara, TGH. Hasanain mengaku sedang di Jakarta bersama H. Sulhan.

Menurutnya, SK telah diterima oleh H. Sulhan Muchlis dari DPP PKB, Sabtu (6/1) malam. Dengan keluarnya SK DPP PKB ini, ujarnya, menggenapi jumlah dukungan parpol untuk tiket mendaftar di KPU. Sebab sebelumnya telah di-

kantongi SK PBB dan Demokrat.

“Sudah buat janji dengan Cak Imin – panggilan akrab Muhaimin Iskandar, Insya Allah nanti Cak Imin yang antar pas pendaftaran di KPU,” ungkapnya.

Sementara Tim Pemenangan Zul-Khair, H. Zahrul Maliki, menyatakan terkait beredarnya SK PKB untuk Hasan hal biasa di politik untuk mengarahkan opini.

Yang jelas, duet Zul-Khair juga telah mendapatkan SK dari DPP. Menurutnya, nanti penentuan final saat pendaftaran di KPU. “Mana abal-abal dan mana yang betul, gitu kan. Artinya untuk saat ini tidak benar itu (SK), karena SK itu keluar sebelum pleno karena pleno kemarin malam,” tegasnya.

Menurut Zahrul menjadi pertanyaan besar, karena SK keluar sebelum pleno DPP yang dilaksanakan Sabtu malam. Artinya SK tersebut terbit mendahului pleno di DPP. Zul-Khair, jelasnya, tetap pada jalur positif, sebab bersangkutan juga sudah memegang SK dari PKB. ‘’Mana yang benar SK ini nanti dibuktikan di KPU, sebab nanti ada proses verifikasi dan klarifikasi di KPU saat pendaftaran,’’ ujarnya.

Sementara Ketua DPW PKB NTB, L. Hardian Irfani, mengatakan terkait SK PKB untuk pasangan Hasan yang sudah beredar di media diakuinya telah ditunjukkan oleh kandidat. Ia mengetahui SK tersebut setelah ditunjukkan oleh H. Sulhan. “Saya juga tahunya setelah ditunjukkan oleh Sulhan semalam, fisiknya ngak ada,” akunya singkat.

Ditanya terkait SK HasanainSulhan yang keluar sebelum pleno DPP diakui Hadrian, sehingga memungkinkan bisa berubah.

Menurutnya, secara resmi terkait SK dari DPP bakal diputuskan secepatnya. (her)

Sengketa Dua Desa di Lobar Belum Diputus PTTUN Giri Menang (Suara NTB) Sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) dua desa di Lombok Barat (Lobar) masing-masing Desa Gili Gede dan Ombe Baru belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN )Surabaya. Pasalnya, Pemda mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat I yang memenangkan pemohon (penggugat) dalam hal ini calon kades dari kedua desa tersebut.

Menurut Kabag Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana, mengaku, sebelum mengajukan banding, pihaknya mengkaji putusan PTUN sebelumnya tersebut. Menurutnya dari putusan pengadilan yang meminta membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kades terpilih, tidak serta merta mengangkat penggugat menjadi kades.”Karena segala prosedur sudah kita lalui,” ungkapnya, Sabtu (6/1).

Sementara itu disinggung terkait jumlah gugatan yang masuk ke Pemda, Dwi mengaku selama tahun 2017 lalu sekitar 89 gugatan. Di mana didominasi gugatan masyarakat atas aset dan dua gugatan pilkades. “Sisa dua ini aja (pilkades, red) yang masih banding,” ucapnya.

(Suara NTB/dok)

L. Edi Sadikin

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) L. Edi Sadikin, mengaku pihaknya juga menunggu putusan sengketa tersebut. Pihaknya telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk memori banding. Ia menambahkan, pihaknya kembali menggelar pilkades serentak tahun 2018 ini. Ssebanyak 71 hingga 78 desa di Lobar akan mengikuti pesta demokrasi rakyat tingkat desa ini.

Pihaknya sekarang ini sedang melakukan inventarisir terhadap desa yang akan mengikuti pilkades. Diperkirakan pelaksananya akan dilakukan pada Oktober-November 2018 mendatang. “Jadi(Pilkades), kita masih inventarisir, antara 71 sampai 78 desa (yang ikut),” ujar Kepala DPMD Lobar ini.

Namun Edi belum mengetahui apakah pelaksanaan Pilkades tersebut akan diundur atau tidak. Mengigat pada tahun ini juga dilangsungkan Pilkada serentak untuk memmilih Bupati dan Wakil Bupati Lobar, serta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB . “Balum tahu (Diundur atau tidak), yang penting kita sudah rencanakan,” ungkapnya. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Bagus Dwipayana

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Pemkab Didesak Percepat Fasilitas di Samota Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, mendesak Pemkab Sumbawa untuk segera membangun fasiitas dasar dan pendukung di wilayah Samota.

Agar terintegrasi dengan kawasan Mandalika.

“Kami minta potensi Samota dioptimalkan agar terintegrasi dengan kawasan Mandalika. Pemkab perlu segera mendorong fa(Suara NTB/arn) Budi Suryata silitas dasar seperti intstalasi listrik, jaringan air bersih dan sarana pendukung lainnya di sekitar Samota. Sehingga nanti begitu diresmikan, bisa langsung terkoneksi juga dengan Tambora dan Komodo Labuan Bajo,” kata Budi yang juga Sekretaris DPC PDI-P Sumbawa ini.

Artinya, percepatan pembangunan fasilitas di Samota ini penting dan mendesak. Untuk memacu pertumbuhan wilayah dan pemanfaatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian terhadap infrastruktur lainnya di Sumbawa, Budi juga meminta Pemkab untuk melakukan pendataan ulang terhadap basis yang mesti diprioritaskan. Bila perlu mengkaji ulang skala prioritas yang ada, setelah sebelumnya lebih fokus ke wilayah selatan. Termasuk membuka akses keterisoliran wilayah transmigrsi seperti pembunan jalan di SP kecamatan Pelampang.

Mengingat DAK infrastruktur jalan untuk Sumbawa tahun ini juga terbatas, setelah mengalami penurunan dari pusat. (arn)

Halaman 6

Terima Puluhan Pengaduan

Inspektorat Turun Cek Dana Desa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga saat ini, Inspektorat Sumbawa menerima sedikitnya 20 pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan dana desa. Untuk itu, pada tiga bulan pertama 2018 ini, Inspektorat fokus untuk turun mengecek dan melakukan pemeriksaan dana desa di semua kecamatan.

Seperti dikatakan Inspektur, Drs. H. Hasan Basri saat dikonfirmasi Suara NTB, desa yang masuk pengaduannya akan menjadi prioritas dalam pemeriksaannya.

Rata rata pengaduan yang masuk, soal dugaan penyimpangan pengerjaan fisik dari dana desa.

Lokasinya merata di hampir semua kecamatan. “Semua akan kami sasar. Namun pengaduan yang masuk ini akan menjadi skala prioritas kami,” sebutnya.

Semua akan kami sasar. Namun pengaduan yang masuk ini akan menjadi skala prioritas kami H. Hasan Basri Dalam hal ini, Inspektorat memiliki peta risiko dan kerentanan setiap desa. Dilihat dari besaran anggaran dana desa dan se-

baran program fisiknya. Semakin besar anggaran dan semakin banyak sebaran fisik, maka semakin rentan pula indikasi penyimpan-

(Suara NTB/arn)

gannya. Meski belum tentu benar. Itulah pentingnya pembinaan dan pengawasan.

Sebanyak delapan tim telah dibentuk untuk melakukan pemeriksaan selama tiga bulan kedepan. Nantinya, tim akan mencocokkan rencana program dengan realisasinya di lapangan. Apakah sudah sesuai atau belum. Lalu apakah temuan sebelumnya sudah ditindaklanjuti apa belum. Kalau ada pekerjaan yang tidak selesai, maka sisa anggaran mesti dikembalikan ke kas daerah.

“Tim turun mulai Senin (hari ini,red). Kalau nanti ada temuan, ya harus segera ditindaklanjuti,”tukasnya. (arn)

Sempat Terganjal Lahan

Perpanjangan Landasan Bandara Segera Dilakukan Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana perpanjangan runway (landasan pacu) bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa sempat terhambat akibat lahan yang belum tuntas. Kini, Pemkab telah membayar semua ganti rugi pembebsan lahan dimaksud dan segera menghibahkannya ke Bandara melalui Kementrian Perhubungan.

Kabag Pertahanan Setda Sumbawa, Abdul Haris, kepada Suara NTB, menyebutkan terdapat 77 bidang tanah yang telah dibebaskan Pemkab untuk perpanjangan landasan bandara hingga akhir 2017 lalu. Hanya memang ada tiga bidang tanah, yang pembayarannya sempat dititipkan ke Pengadilan. Rianciannya dua bidang tanah yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya dan satu lagi bidang tanah yang masih dalam sengketa antara pemilik lahan. Dengan nilai titipan untuk 3 bidang tanah tersebut sekitar Rp 530 Juta.

Sekarang tinggal menunggu berita acara penitipan yang dari pengadilan. Jika sudah ada berita acara, maka kewajiban Pemkab terkait pengadan tanah bandara dinyatakan selesei. Untu selanjutnya dilakukan penyerahan kepada Kementrian Perhubungan untuk perpanjangan landasan pacu.

“Dari segi aturan, upaya kita sudah selesai, saat berakhir tahun anggaran kemarin. Dengan langkah terakhir, melakukan penitipan ganti rugi ke Pengadilan. Tinggal berita acara penitipan ini,”terang Haris, yang optimis, pada triwulan pertama 2018 ini, surat hibah suda bisa diserahkan ke pihak Kemenhub.

Sebelumnya, Kepala Bandara Sultan Kaharuddin, Kadek Yuli Sastrawan, menegaskan, tahun ini pihaknya proses hibah tanah oleh Pemkab rampung. Setelah tahun 2017 lalu gagal, karena pembebasan lahan belum tuntas. Sehingga pihaknya mesti mengajukan kembali usulan perpanjangan landasan pada tahun mendatang. (arn)

(Suara NTB/arn)

Abdul Haris

(Suara NTB/arn)

Kadek Yuli Sastrawan

Bupati KSB Minta Pejabat Jangan Bekerja di Luar Aturan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta kepada seluruh jajaran pejabat di lingkup pemerintah KSB agar selalu bekerja berdasarkan aturan hukum dan ketentuan yang ada.

Menurut dia, setiap kerja-kerja pemerintah dalam menjalankan programnya memiliki aturan dan payung hukum baku yang harus ditaati. Hal ini untuk menjamin setiap hasil kerja yang dilaksanakan memenuhi tujuan yang diharapkan.

“Semua ada aturan mainnya. Jadi saya minta bekerja sesuai koridor dan jangan pernah sekali-kali out of the box dari aturan yang ada,” tegasnya dihadapan para pejabat yang dilantik, akhir pekan lalu.

Ia mengakui, dalam praktiknya terdapat beberapa kondisi di lapangan yang kadang tidak tetuang dalam aturan. Namun kondisi itu bukan berarti menjadi ruang untuk membuat kebijakan dan langkah sendiri dengan mengabaikan aturan.

“Kalau tidak diatur maka konsultasikan. Kalau ranahnya abu-abu dan perlu diskresi sampaikan kepada pimpinan apakah harus dilaksanakan atau tidak. Jangan buat langkah sendiri yang justru nantinya melenceng dari aturan mainnya,” tegas bupati.

Selain dengan aturan yang ada, bupati juga menekankan agar selalu mematuhi perintah pimpinan. Kendati demikian, jika perintah tersebut tidak memiliki payung hukum atau melanggar aturan, maka pejabat berhak tidak mematuhinya.

“Sampaikan kembali kepada pimpinan kalau ada perintah yang salah atau melanggar aturan. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu jangan laksanakan kalau perintah itu melanggar apa pun alasannya,” sarannya.

Bupati menyebutkan, sejauh ini kinerja pemerintahan di KSB sudah cukup baik dalam hal ketaatan terhadap aturan. Buktinya dari seluruh kabupaten/kota di NTB, KSB saat ini menempati peringkat terendah jumlah kasus-kasus tindak pidana pemerintahan. “Saya berharap ini dapat terus dipertahankan dengan cara tetap mengedepankan ketaatan terhadap aturan dalam bekerja,” harapnya seraya menambahkan, praktik pungli dan korupsi agar turut dihindari oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Pemda KSB. “Kita ingin menjalankan pemerintahan ini secara bersih.

Bersih dengan cara mentaati aturan yang ada dan memberantas praktik korupsi dan pungli apapun bentuknya. Dan untuk itu harapan besar saya kepada bapak dan ibu yang baru dilantik hari ini untuk membongkarnya,” sambung bupati. (bug)

(Suara NTB/ind)

DITATA - Tampak destinasi wisata Saliper Ate dari depan. Saliper Ate adalah salah satu destinasi di Kabupaten Sumbawa yang akan ditata dengan pembangunan sarana prasarana pendukung tahun ini.

Lima Destinasi Ditata Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) akan melakukan penataan destinasi tahun 2018 ini. Dalam hal ini lima destinasi yang akan diprioritaskan untuk dibangun sarana dan prasarana pendukungnya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si kepada Suara NTB, Minggu (7/ 1) kemarin. Lima destinasi tersebut diantaranya, Pantai Saliper Ate, Samongkat, Kawasan Agal, Kecamatan Alas, dan Teba Murin di Kecamatan

Lenangguar. Untuk penataan destinasi tersebut, pihaknya mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,3 miliar lebih.

“Lima destinasi akan dilakukan penataan tahun ini dengan membangun sarana dan prasarana pendukungnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya mengusulkan ke pemerintah pusat Rp 9 miliar untuk penataan puluhan destinasi. Namun yang terealisasi Rp 1,3 miliar atau beberapa destinasi. Dengan jumlah dana yang ada, sehingga untuk pembangunan saranaprasarana destinasi dilaku-

kan secara bertahap dengan skala prioritas.

“Memang Sumbawa memiliki banyak destinasi. Dengan keterbatasan dana, maka pembangunan sarana prasarana dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas,” kata H. Jun. Menurutnya, beberapa destinasi diprioritaskan, karwena memiliki peminat yang sangat tinggi. Termasuk adanya dukungan masyarakat setempat dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat. Dimana untuk destinasi yang dikelola oleh pemda seperti Samongkat dan Saliper Ate, akan dilakukan penataan secara bertahap. Sehing-

KSB Tunggu Hasil KPKLN Terkait Aset yang Dihapus Taliwang (Suara NTB) Sejumlah aset yang dimiliki Pemkab Sumbawa Barat akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan di tahun 2018. Aset-aset ini ditaksir bernilai miliaran rupiah tersebut, saat ini sudah diserahkan ke KPKLN Bima untuk bisa dilakukan audit dalam penentuan harga terhadap aset-aset ini.

Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daearah (DPAD) Sumbawa Barat M. Yusuf S. Sos, kepada Suara NTB, Jumat (5/1) mengatakan, penghapusan aset ini, termasuk juga aset yang telah dihibahkan berupa tanah ke Polres, BNNK, dan KPU. Selain itu, aset-aset yang sifatnya tidak layak digunakan juga akan di-

musnahkan. Hanya saja untuk jumlah keseluruhan untuk objek ini (barang yang dimusnahkan) masih menunggu turunnya tim dari KPKLN untuk menghitung jumlah aset-aset ini.

Untuk sementara ini hasil pendataan sementara total aset sekitar Rp 35 miliar. “Total aset yang akan kita hapus ini masih dalam pendataan berapa jumlahnya dan penghitungan pihak KPKLN. Tetapi taksiran angkanya sekitar Rp 35 miliar untuk semua aset tersebut,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pengapusan terhadap aset-aset ini dilakukan supaya tidak muncul ketika dilakukan pemeriksaan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena setiap ada audit dari BPK aset-aset yang tidak memiliki manfaat inilah yang menjadi penyumpang terbanyak. Karena pertimbangan tersebut, maka solusi terbaik dengan dilakukan penghapusan aset. Sementara itu untuk asetaset yang akan dihapuskan ini berkisar di antara tahun 2013 hingga tahun 2017.

“Kita sengaja melakukan penghapusan terhadap asetaset ini karena sudah tidak dipakai dan ada juga sudah kita hibahkan. Apabila kita tidak hapus, maka akan tetap menjadi tanggungan kita nanti,” tukasnya. (ils)

Pastikan SK Sail, Pemprov Datangi Pemerintah Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata NTB sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa beberapa waktu lalu. Guna membicarakan persiapan awal terkait pelaksanaan kegiatan Sail Indonesia yang rencananya dipusatkan di Provinsi NTB. Rencananya Pemprov akan mendatangi pemerintah pusat untuk memastikan Surat Keputusan (SK) lokasi kegiatan puncak Sail tersebut.

Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. junaidi, M.Si mengakui pihaknya melakukan rapat pertemuan dengan pihak provinsi pada Jumat lalu. Untruk pelaksanaan Sail di NTB, pemprov sudah menganggarkan Rp 4,5

miliar. Pemda juga diharapkan bisa mendukung untuk kegiatan pendukung, dan mengisi beberapa atraksi. “Hari jumat kemarin kami dari Dinas pariwisata Kabupaten Sumbawa dan Dinas Pariwisata Provinsi melaksanakan rapat dalam membahas persiapan awal,” ujarnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan kegiatan Sail Indonesia direncanakan pada tanggal 12 sampai 19 September mendatang. Untuk mengetahui sejauh mana SK penetapan NTB atau Sumbawa sebagai lokasi kegiatan puncak Sail, pemprov akan melakukan pertemuan dengan Kementrian Pariwisata dan Kemenko Kemaritiman. Karena saat ini SK tersebut masih berproses.

“SK sedang diproses pusat.

SK penetapannya dari Menko

Kemaritiman. Makanya hari Senin Pemprov akan ke pusat mengecek sejauh mana SK tersebut sekaligus koordinasi tentang kesiapan pelaksanaan kegiatan lainnya,” terangnya.

Kejelasan dari SK tersebut sebagai dasar pemprov atau pemda untuk bergerak. Nantinya setelah SK keluar, maka Dinas Pariwisata Provinsi akan berkoordinasi atau rapat teknis di Kabupaten Sumbawa untuk pembentukan tim.

Dalam rangka sejauh mana Kabupaten Sumbawa untuk persiapan lokasi tempat kegiatan. “Dasar untuk bersikap menunggu SK. Baru nantinya koordinasi sejauh mana kesiapan Sumbawa, terutama infrastruktur pendukung di lokasi,” tandas H. Jun. (ind)

ga diharapkan menjadi destinasi yang layak untuk dipromosi atau dikunjungi wisatawan.

Terhadap destinasi yang dikelola masyarakat, dukungan anggaran dari pemda sebagai stimulus bagi pokdarwis atau masyarakat untuk semakin serius dalam melakukan pengelolaan. “Kita harapkan nantinya destinasi ini menjadi layak dijual dan semakin banyak peminat yang mengunjunginya,” terangnya.

Di tahun 2017 lalu, sambungnya, pemda sudah melakukan langkah persiapan terkait pariwisata. Antara lain penyusunan dokumen perencanaan penataan darui

masing-masing destinasi.

Dengan harapan bisa menjadi bahan pemda uintuk mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat. Karena baru tahun 2018 Pemda mendapat DAK di bidang pariwisata.

Pihaknya juga berharap di tahun 2018 ini dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah bisa diperdakan.

Sehingga dokumen tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah pusat untuk memberikan dukungan alokasi dana DAK. “Kita berharap di tahun 2019 dukungan alokasi dana dari pemerintah pusat semakin meningkat,” pungkasnya. (ind/arn)

Jelang Pilkada NTB

Sekda KSB Ingatkan PNS Soal Politik Praktis Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat H. Abdul Azis SH, MH, kembali mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis dan tetap menjaga netralitas jelang Pilkada gubernur tahun 2018 Juni mendatang. Hal tersebut sangat diatensikan Sekda, pasalnya hasil pemantauan di lapangan sudah ada beberapa oknum ASN yang diduga ikut terlibat dalam praktek ini dan saat ini oknum masih didalami kebenarannya.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pengawai negeri sipil (PNS) maka praktek berpolitik sangat tidak dibenarkan untuk dilaksanakan oleh PNS. Ketika nantinya ada oknum PNS yang terlibat secara aktif ikut, maka sanksinya sudah sangat jelas, mulai dari peneguran tertulis, hingga pemecatan tidak dengan hormat,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (5/1).

Dikatakannya, tahapan pelaksanaan Pilkada Gubernur NTB tahun 2018 saat sudah dimulai. Bahkan pasangan calon (Paslon) independen juga sudah mulai dilakukan verifikasi faktual oleh KPU setempat terhadap dukungan yang diberikan ke paslon tersebut. Dari verifikasi tersebut sudah ada beberapa ASN yang diduga ikut terlibat sebagai pemberi dukungan.

Melihat fenomena ini, pihaknyatetapmengingatkanuntuktidak berpolitik aktif dan menjaga sikap netral. Tetapi, ketika setelah diberikan peringatan masih ada saja ASN tidak menggubris, maka sanksinya sudah sangat jelas.

Mulai dari peneguran secara tertulis, penurunan pangkat, hingga pemecatan dari statusnya sebagai

(Suara NTB/ils)

H. Abdul Azis ASN. Tetapi untuk sanksi terakhir (pemecatan) baru akan diterapkan jika pelanggarannya sudah sangat parah dan tidak bisa ditoleransi lagi. “Pokoknya PNS tidak boleh ikut terlibat dalam politik, tapi kalau ada yang tetap membandel, maka tidak ada cara lain kecuali yakni dengan memberikan sanksi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sebagai langkah antisipasi supaya PNS tidak terlibat, pihaknya akan segara membuat aturan khusus yang mengatur masalah ini. Aturan yang akan dibuat ini nantinya akan disebar kepada semua pimpinan SKPD yang ada di lingkup Pemkab setempat untuk kembali diingatkan kepada para staffnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan agar para ASN ini tidak ada yang tersangkut, terutama jelang Pilkada tahun 2018 mendatang.

“Meskipun kita (KSB) tidak merasakan dampak secara langsung karena tidak ada calon dari sini (KSB). Kita tetap harus waspada, sehingga tidak ada satupun PNS kita yang terjaring karena melanggar PP nomor 35 tersebut,” tukasnya. (ils)

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penyeberangan Sape-Sumba Berlakukan Buka Tutup Bima (Suara NTB) – Lalu lintas Penyeberangan dari Pelabuhan Sape Kabupaten Bima, yang menuju Pelabuhan Wai Kelo, Sumba, Provinsi NTT akan diberlakukan buka tutup hingga sampai penghujung bulan Januari mendatang.

“Pemberlakuan sistem ini lantaran prakiraan kondisi cuaca buruk,” kata Manajer Usaha Pelabuhan Sape, M. Firdaus, akhir pekan kemarin. Bahkan lanjutnya, mulai tanggal 20 hingga 28 Januari mendatang, dipastikan tidak ada jadwal Penyeberangan menuju ke Sumba. Kalaupun ada, kata dia, hanya satu kali saja dalam rentang waktu tersebut.

“Pemberlakuan ini karena kondisi cuaca. Ini berlaku Penyeberangan dari Sape ke Sumba,” katanya.

Menurutnya, pada akhir tahun kemarin, pihaknya juga sempat melakukan penundaan Penyeberangan ke Sumba. Sehingga sampai saat ini masih ada beberapa kendaraan terutama truk barang yang menumpuk.

Lebih jauh Firdaus membandingkan dengan pelabuhan Penyeberangan di cabang lainya di Indonesia.

Bahwa truk yang memuat barang yang dimuat oleh kapal Penyeberangan tetap stabil. “Truk barang yang menumpuk seperti yang dilihat ini, yang ditunda keberangkatan akhir Desember 2017 lalu juga akibat cuaca,” katanya.

Lagipula, jumlah kendaraan baik motor dan mobil yang menyebrang pada akhir tahun 2017. Baik yang dari Sape menuju Labuan Bajo maupun Wai Kelo sudah sangat menurun, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Karena menurutnya selama ini, kendaraan yang dimuat terutama mobil biasanya antara 12 hingga sampai 16 unit. Namun sekarang sekarang dibawah 10 unit. Baik Penyeberangan ke Labuhan Bajo maupun ke Sumba. “Sudah sangat agak menurun jika dibanding tahun lalu,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DITUNDA - Beberapa truk barang tujuan Wai Kelo, yang ditunda keberangkatan akibat cuaca buruk, di Pelabuhan Sape, Sabtu (7/1).

Jenazah Bocah Korban Banjir Bandang Ditemukan

Dompu (Suara NTB) Anggota DPRD Dompu diperiksa Inspektorat terkait program Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan dan proses pembahasan APBD. Pemeriksaan ini dilakukan atas aduan kelompok masyarakat. Ikhwayuddin pun tidak mempersoalkan diperiksa.

“Kita hanya diklarifikasi soal kemungkinan adanya gratifikasi saat pembahasan APBD. Kita juga ditanya soal keterlambatan pembahasan APBD 2017 dan 2018. Kita serahkan saja salinan surat yang kita kirim ke Provinsi (untuk APBD 2018) kemarin,” kata Ikhwayuddin AK ketua Komisi III DPRD Dompu yang juga Ketua Fraksi PAN kepada Suara NTB, Minggu (7/1) kemarin.

Ikhwayuddin mengaku, pemeriksaan pihaknya oleh Inspektorat ini terkait aduan kelompok masyarakat. Hal itu tidak dipersoalkan dan langsung dipenuhi pihaknya. “Ndak masalah. Kita penuhi saja,” katanya.

Sebelumnya, Drs. Wildan Haris mengaku, diperiksa terkait program Pokir Dewan dan dugaan intervensi oleh anggota Dewan terhadap pelaksanaannya di SKPD untuk mendapatkan fee proyek. Karena ada laporan bahwa beberapa anggota Dewan melakukan intervensi dalam pelaksanaan paket pekerjaan untuk mendapatkan fee proyek.

Selain itu, dugaan memperkaya diri sendiri dari paket proyek pokir Dewan ini dilaporkan kelompok masyarakat di Kepolisian dan Kejaksaan. Tapi aduan ini ditindak lanjuti oleh Polres Dompu dengan meminta keterangan sejumlah anggota Dewan. (ula)

Izin HO dan IMB Gratis, Target PAD 2018 Turun Dompu (Suara NTB) Target penerimaan asli daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp 89,019 M atau mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 89,348 M. Hal ini disebabkan adanya larangan penarikan biaya bagi pemohon izin gangguan (HO) untuk kegiatan usaha dan izin mendirikan bangunan (IMB). Target PAD ini juga menunjukan, APBD Dompu masih sangat bergantung dari dana transfer pusat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, target PAD tahun 2018 hanya sebesar Rp 89,019 M. Target ini turun dari target tahun 2017 lalu sebesar Rp 89,348 M. Turunnya tarteg PAD karena adanya surat edaran Mendagri yang kini ditetapkan peraturan mentri dalam negeri (Permendagri) No.19 tahun 2017 tentang larangan menarik retribusi dari pengurusan izin HO dan IMB. “Mulai 2018, daerah tidak dibolehkan menarik retribusi dari izin HO dan IMB,” katanya.

Retribusi dari izin HO dan IMB di Dompu, diakui Muhibuddin, cukup besar potensinya. Terlebih Dompu sebagai daerah yang sedang berkembang akan banyak warga mengurus izin HO untuk kegiatan usaha dan IMB-nya.

Pada tahun – tahun sebelumnya, sumber PAD dari 2 izin ini melebihi Rp 500 juta per tahun. Sehingga target PAD untuk 2018 juga diturunkan targetnya. “Dari izin HO dan IMB itu ada Rp 500 juta (per tahun),” katanya.

H Muhibuddin yang juga Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dompu ini mengungkapkan, realisasi PAD tahun 2017 hanya Rp 86,873 M dari target sebesar Rp 89,348 M atau 97,23 persen. Sektor pajak bumi bangunan (PBB) dan beberapa sektor lainnya banyak yang tidak memenuhi target. Sehingga beberapa Desa ditunda pencairan ADD hingga jelang akhir tahun karena target PBB-nya tidak mencapai 75 persen.

Bila dibandingkan pendapatan daerah tahun 2018, target PAD hanya 8,08 persen dari target pendapatan sebesar Rp 1,075 triliun atau 7,78 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp 1,117 triliun. Sehingga Kabupaten Dompu masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk pembangunan di daerah dan ini terjadi bukan hanya pada Kabupaten Dompu, tapi hampir semua daerah. “Itu hampir semua daerah, bukan hanya Dompu,” ungkap H Muhibuddin.

Data lain menyebutkan, APBD Kabupaten Dompu sangat berdampak pada geliat ekonomi masyarakatnya. Hal ini berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dirilis BPS Kabupaten Dompu tahun 2017 sekitar Rp 5,12 triliun dan APBD Dompu tahun 2018 sebesar Rp 1,1 triliun atau 23,9 persen dari total PDRB. Bila dibandingkan dengan Provinsi NTB dengan PDRB sekitar Rp 34,89 triliun dan APBD Provinsi sebesar Rp 5,25 triliun. Itu artinya, APBD Provinsi hanya 15,01 persen dari total PDRB. Berbeda dengan DKI Jakarta dengan PDRB sebesar Rp 2.177 triliun dan APBD-nya sebesar Rp 71,89 triliun atau hanya 3,29 persen dari total PDRB. (ula)

(Suara NTB/jun)

Ikhwayuddin Diklarifikasi Soal Dugaan Gratifikasi

Dompu (Suara NTB) – Azam (4) korban terseret banjir bandang, Sabtu (6/1) kemarin akhirnya ditemukan.

Bocah asal Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai ini didapati dalam kondisi tak benyawa, sekitar 4 Km dari tempat kejadian awal. Tepatnya di wilayah barat aliran Sungai Laju Desa Wawonduru pada Minggu (7/1) Pukul 8.40 Wita.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengatakan, pencarian korban cukup memakan waktu karena kondisi air yang bulum surut dan dilakukan saat malam hari. “Korban sudah ditemukan di sungai Wawonduru sekitar Pukul 8.40 Wita, sekarang ada di UGD,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi via telefon.

KORBAN - Jenazah Azam (4), bocah yang terseret banjir bandang saat dievakuasi tim SAR gabungan, Minggu (7/1).

Kades Baru Diingatkan Jangan Gegabah Ganti Aparatur Dompu (Suara NTB) Kepala Desa baru diingatkan untuk tidak gegabah dalam mengganti aparatur Desa. Apalagi mengganti bendahara yang sudah tiga tahun dilatih oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan.

Mekanisme pergantian aparatur Desa ada aturannya, sehingga tidak bisa dilakukan sesuka hati kepala Desa.Hal itu disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si saat menghadiri acara syukuran Kepala Desa Banggo, Minggu

(7/1) kemarin. “Saya ingatkan, untuk mengganti aparatur Desa ada aturan mainnya,” tegas H. Supardi.

Ia mengungkapkan, pasca pelantikan 33 Kepala Desa lalu sudah berkembang wacana untuk mengganti semua aparatur Desa yang tidak sejalan dengan Kepala Desa saat Pilkades. Bila ini terjadi, akan ada aksi pro kontra dan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. “Ini saya ingatkan lebih dulu agar pak Sudirman (Kades Banggo) tidak dipusingkan dengan desakan tim suksesnya,” terangnya.

Selain itu, ada juga desakan agar bendara di Desa juga diganti. Bendahara Desa yang ada ini sudah dilatih selama 3 tahun oleh BPKP. Bila diganti, praktis akan mulai dari awal lagi dan melatih mereka. Laporan keuangan di Desa juga terancam bermasalah.

“Kalau bendahara Desa diganti, pasti program terganggu,” katanya.

Untuk menghindari itu, H. Supardi mengaku, pada Rabu (10/1) ini pihaknya akan mengumpulkan para Kepala Desa dalam rangka memberikan pemahaman soal regulasi terkait Desa. ula)

Diusung Sembilan Parpol, Lutfer Resmi Deklarasi Kota Bima (Suara NTB) – Diusung oleh sembilan parpol dan satu pertai pendukung, mengikuti Pilkada Kota Bima 2018. Pasangan bakal calon (Balon) Walikota M. Lutfi SE dan Wakil Walikota, Fery Sofyan SE resmi deklarasi di lapangan Serasuba Kota Bima, Minggu (7/1) sore.

Sembilan partai pengusung balon yang dikenal Lutfer (Lutfi-Fery) tersebut antara lain partai PAN, Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, Hanura, PKB, PKPI dan PBB. Sementara satu partai pendukung, yakni partai Idaman.

Pantauan Suara NTB, saat itu langsung dibacakan Ikrar dukungan sembilan Parpol dan partai pendukung langsung oleh, H. Syafriansyah, Ketua DPC PPP Kota Bima, yang juga ditunjuk sebagai ketua Koalisi partai pengusung Lutfer.

Selain ratusan massa aksi dan simpatisan yang tergabung dalam berbagai kelompok pendukung Lutfer. Deklarasi tersebut juga dihadiri mantan Bupati Bima, Drs. H. Zainul Arifin, dan mantan anggota DPR RI, H. Nazamuddin.

Pada kesempatan itu, Lufti yang masih anggota DPR RI dua periode tersebut, mengaku rela meninggalkan kursi empuk senayan dan pulang ke Kota Bima karena berkeingi-

Korban pertama kali terseret arus banjir saat bermain hujan dengan teman sebayanya di saluran drainase tak jauh dari rumahnya.

Tiba-tiba air membesar dan menggerus korban ke aliran sungai, sementara rekanya berhasil menyelamatkan diri.

Melihat kejadian ini mereka langsung menginformasikan orang tua korban hingga dilakukan pencarian.

“Anak ini mandi di drainase dekat rumahnya, datang banjir dari drainase tersebut kemudian dihanyutkan ke kali langsung tembus aliran sungai Lanju,” jelasnya.

Tim SAR Bima dan BPBD yang mendapat laporan pun langsung turun melakukan pencarian, tak terkecuali unsur masyarakat dan intansi terkait lainya. Hanya saja

cuaca buruk yang tidak mendukung membuat upaya tersebut memakan waktu. Pun baru terpusat di sekitar TKP. Tak berhasil menemukan korban malam harinya pencarian dilanjutkan Minggu pagi dan didapati korban dalam kondisi tak bernyawa di daerah aliran sungai laju. “Termasuk cepat pencarian kita ini dan saya sangat bangga karena keaktifan masyarakat membantu petugas melakukan pencarian korban, ini bentuk persatuan yang kita harapkan,” ujarnya.

Atas kejadian yang merengut nyawa seorang bocah tersebut, Imran M Hasan berharap masyarakat tetap waspada, menjaga anak serta keluarganya saat turun hujan. Apalagi cuaca saat ini sangat sulit diprediksi. “Kita harap masyarakat untuk waspada tetap berhati-hati ke sungai, ke laut karena cuaca ekstrim ini tidak bisa kita prediksi,” pungkasnya. (jun)

Hampir Semua SKPD Ditemukan Pelanggaran Dompu (Suara NTB) – Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh. Syaiful HMS, M.Si., mengungkapkan, hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah ini ditemukan pelanggaran administrasi dan keuangan. Seperti halnya melebihkan perjalanan dinas dan SPJ tidak lengkap.

Sementara keuangan ratarata kekurangan dalam pekerjaan yang berakibat ada sisa dana yang harus disetor kembali. “Total dana seluruh Dompu ini kan kita ndak bisa jumlahkan seperti itu, yang jelas hampir semua SKPD pasti ada temuannya,” kata dia kepada wartawan di kantornya beberapa waktu lalu.

Atas temuan ini, pihaknya berkewajiban menindaklanjuti, hanya saja membutuhkan perhatian semua pihak terutama pimpinan daerah. Bentuk tindak lanjutnya sendiri bervariasi. Ada yang bersifat adminis-

tratif juga kerugian negara.

Untuk kerugian negara, lanjut Moh Syaiful, jika dilakukan pengembalian, maka persoalan tersebut dianggap selesai. Kalaupun ada yang berlarut-larut maka melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditegaskan wajib dikembalikan dalam jangka waktu 10 hari.

Sedangkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 diberi batas waktu 60 hari, termasuk peratuaran BPK. “Kalau tidak kembalikan kita semua yang menagih, termasuk kejaksaan. Kalau berlarut cukup lama kita minta Bupati untuk proses hukum,” jelasnya.

Persoalan ini, sebut dia, hampir terjadi di semua SKPD termasuk pemerintahan desa. Dan proses penyelesaianya pun bukan untuk temuan 2017 saja melain temuan hasil pemeriksaan beberapa tahun lalu. (jun)

DP3A Dampingi Korban Perlecehan Anak di Bawah Umur

(Suara NTB/uki)

LUTFER - Deklarasi Balon Walikota dan Wakil Walikota Bima, paket Lutfer, di lapangan Serasuba Kota Bima, Minggu (7/1). nan membangun dan mensejahterakan Kota Bima. “Kota Bima butuh pemimpin Tegas dan Jujur,” katanya disambut tepuk meriah oleh simpatisan.

Bersama dengan Fery yang berpengalaman sebagai anggota DPRD Kota Bima selama tiga periode. Lufti mengaku juga ingin menegakkan keislaman dan kemunusiaan di Kota Bima. “Semua warga atau kelompok harus merasakan pembangunan dan kesejahteraan yang merata,” serunya.

Jika terpilih, Ia ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi 10 ribu tenaga kerja, terutama untuk kalangan pemuda. Hal itu akan dituangkan dalam visi misi dengan mengedepankan kesejahter-

aan dan keadilan.

“Kota bima akan berubah jika ada kemauan. Kami akan memimpin dengan Rasa bukan Nafsu. Kami ingin Kota Bima sejajar dengan kota lain di indonesia,” ujarnya.

Sementara pasangan Wakil Walikota, Fery Sofyan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Terutama simpatisan dan massa pendukung yang menghadiri deklarasi agar mensukseskan cita-cita keduanya untuk mengubah Kota Bima. “Kita semua bercita-cita butuh perubahan.

Tapi hal ini tidak akan terwujud tanpa ada dukungan masyarakat dan hanya jadi mimpi belaka. Mari satukan niat dan tekad,” ajaknya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Korban pelecehan nak di bawah umur, Sw (16) mendapat pendampingan khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu. Hal itu mengingat kondisi psikologi korban kian memprihatinkan. Terlebih, ia berada dalam tekanan.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A, Rahman, S. Km., mengatakan, untuk sementara waktu korban dititip di rumah salah seorang keluarganya. Hal ini guna mempermudah proses hukum terhadap pelaku inisial Wa asal Desa Woko Kecamatan Pajo. “Kita sekarang fokuskan pendampingan terhadap korban ini,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Minggu (7/1).

Sejauh ini pihaknya belum mengantongi informasi mendalam soal kasus yang menimpa Sw tersebut. Pasalnya korban masih enggan bercerita banyak.

Hanya saja, barang bukti yang menguatkan dugaan bahwa Sw korban persetubuhan Wa yakni video dokumentasi aksi bejatnya.

Tertutupnya Sw selama mendapat perlakuan tersebut kata Rahman, karena kondisi

psikologinya masih tertekan.

“Divideokan itu sama laki-laki ini, pacaran mungkin di bawah tekanan namanya anak pasti takut dia,” ujarnya.

Untuk memastikan duduk perkara persoalan ini pihaknya akan menghadirkan psikolog, sehingga bisa diketahui sejauh mana hubungan antar korban dan pelaku. Termasuk menghilangkan rasa trauma yang tengah dialami. “Mungkin hari senin kita akan mulai gali informasi bersama psikolog untuk mengetahui secara detail,” ujarnya.

Kasus persetubuhan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sudah beberapa kali ditemukan dan sangat mengancam. Untuk itu tegas Rahman, aparat kepolisian harus mampu memberi efek jera terhadap Wa seorang kepala rumah tangga tersebut. Jangan sampai pelaku dilepaskan begitu saja seperti halnya terduga pelaku pencabulan di Desa Nangakara 2017 lalu.

“Intinya harus ada efek jera untuk pelaku ini, jangan sampai terjadi seperti Nangakara itu lepas begitu saja. Dan pelaku sudah ditahan makanya saya apresiasi kinerjanya sekarang,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Terlibat Politik Uang, Peserta Pilkada Bisa Didiskualifikasi Mataram (Suara NTB) Jelang pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak NTB 2018, dinamika politik dalam perebutan dukungan partai politik sangat tinggi. Lobi-lobi politik, mewarnai dinamika politik dalam tiga hari belakangan ini.

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Ketua DPW PAN NTB, H. Muazim Akbar, didampingi oleh Sekretaris DPW PAN, Hasbullah Muis dan Ketua pemenangan Pilkada DPW PAN, Saiful Islam, berpose bersama bakal calon Wakil Gubernur Mori Hanafi dan bakal calon Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, saat penyerahan SK dukungan PAN, Sabtu (6/1).

Petakan Kekuatan Politik

AMAN Klaim Kuasai Suara Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (AMAN), setelah resmi diusung gabungan koalisi partai yang cukup gemuk, yakni Gerindra, PPP, PDI-P dan PAN, mulai memetakan kekuatan.

Hitung-hitungan di atas kertas, AMAN meyakini sudah menguasai suara di Pulau Sumbawa.

Banyak alasan politik yang cukup realistis bagi pasangan AMAN untuk mengklaim dominasinya terhadap raihan suara pemilih di Pulau Sumbawa dari kandidat lainnya. Menurut anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, Ali Achmad, yang di sela-sela acara penyerahan SK dukungan PAN kepada kandidat pasangan calon, Sabtu (6/1) di dapilnya itu, Ahyar-Mori akan meraih kemenangan telak.

“Masyarakat Bima tentu akan menyatu untuk memenangkan Mori Hanafi, karena Mori Hanafi adalah satu-satunya pasangan yang ikut pesta demokrasi Pilkada NTB ini dari Bima.

Untuk itu, masyarakat Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima pasti akan merapatkan barisannya untuk memenangkan Ahyar-Mori, Insya Alah akan meraih suara terbesar di tiga daerah itu,” ucap Ali Ahmad dengan penuh keyakinan.

Meski meyaikini akan unggul di tiga daerah tersebut, namun bukan berarti Ketua Fraksi PAN di DPRD NTB itu, meremehkan kandidat lain. Salah satu kandidat yang cukup diwaspadai di tiga daerah itu yakni pasangan Suhaili-Amin. Pasalnya dengan dukungan Golkar, tentu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, yang kini tengah menjabat sebagai Bupati, pasti akan habis-habisan untuk memenangkan Suhaili-Amin.

Sementara untuk Kabupaten Sumbawa dan KSB, menurut Ketua Komisi I DPRD NTB itu, ia melihat pertarungan akan berlangsung cukup sengit, karena dua kandidat berasal dari kabupaten tersebut, yakni Dr. Zulkieflimansyah dan H. Muh. Amin. Namun demikian, meski menjadi daerah asal kedua kandidat tersebut, Ahyar-Mori juga akan mampu meraup suara besar di kedua kabupaten itu.

Adapun alasan Ali Ahmad meyakini di Kabupaten Sumbawa dan KSB akan meraih suara besar, karena Bupati kedua kabupaten merupakan kader tulen dari PDI-P, yang juga menjadi partai pengusung pasangan AMAN. Adapun alasan AMAN mengklaim sudah menguasai suara di Pulau Sumbawa, karena Sumbawa merupakan basis Muhammdiyah, yang berafiliasi ke PAN. Oleh karena itu, dengan dukungan PAN, maka pemilih dari Muhammadiyah maka otomatis akan memilih Ahyar-Mori,’’ pungkasnya.

Tekad kemenangan untuk Ahyar-Mori juga diungkapkan Ketua DPW PAN NTB, H. Muazim Akbar. Menurutnya, pasangan AMAN akan menjadi Pemenang Pilkada NTB 2018. Dari hitung-hitungan politik yang dimiliki PAN, kemenangan AMAN sudah di depan mata. “Figur yang kami usung itu pasti akan menang. Karena kalau ndak menang PAN tidak akan mengusungnya, untuk apa kita usung yang akan kalah,” tegasnya. (ndi)

Kasus Dana Bimtek KLU Masih Sebatas Klarifikasi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD KLU diusut Polda NTB. penanganan kasus itu masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan dan data. Pihak-pihak yang terkait baru sebatas klarifikasi.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Samsyuddin Baharuddin melalui Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti mengonfirmasi pengusutan kasus tersebut.

“Masih tahap klarifikasi-klarifikasi. Pihak-pihak yang dimintai keterangan baru sebatas undangan, belum panggilan,” ujarnya akhir pekan lalu. Sejumlah pihak yang sudah dimintai keterangan, antara lain mantan Kabag Umum Setwan DPRD KLU, mantan Kabag Keuangan Setwan DPRD KLU –kini menjabat Kepala BKD KLU, mantan Kasubbag Perencanaan, serta staf bagian umum.

Klarifikasi itu untuk mendalami laporan masyarakat mengenai perjalanan dinas dan kegiatan Bimtek anggota DPRD KLU pada tahun 2016 di Jakarta.

Diterangkan salah satu saksi, Jumarep pada saat memenuhi undangan penyidik pertengahan pekan lalu, bahwa yang menjadi objek klarifikasi antara lain dana kontribusi lembaga. Yakni sebesar Rp 4,5 juta untuk empat kali pelaksanaan, tiket pesawat, uang harian anggota DPRD sebesar Rp 1 juta selama tiga hari pelaksanaan Bimtek dan diberikan untuk dua hari pelaksanaan.

Pengeluaran lain yang dimintai penjelasan seperti ongkos transportasi lokasi dari KLU ke LIA, ongkos transportasi dari Bandara Soekarno Hatta ke lokasi di Jakarta.

Selama kegiatan berlangsung pendamping eselon tiga menerima sekitar Rp 2,9 juta. Total dana Bimtek DPRD KLU pada tahun 2016 sebesar Rp 1,7 miliar. (why)

Tri Budi Pangastuti

Mulai tanggal 4-6 Januari, parpol-parpol bergiliran mengumumkan dan sekaligus menyerahkan SK dukungannya pada bakal pasangan calon. Suasana ketegangan mewarnai detikdetik pengumuman arah dukungan parpol. Berbagai spekulasi bermunculan terhadap arah dukungan parpol akan jatuh kepada kandidat yang mana.

Pengumuman arah dukungan PKB di Pilkada NTB dan Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu yang cukup menegangkan. Benar saja, keputusan PKB, Jumat lalu, memang cukup mengejutkan semua pihak. PKB akhirnya menjatuhkan dukungan kepada pasangan Suhaili - Amin, meskipun sebelumnya sudah mendeklarasikan diri berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung pasangan Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah.

Tarik menarik dukungan mendekati masa pendaftaran,

memang cukup vulgar diperlihatkan. Beredar informasinya bahwa dalam perebutan arah dukungan parpol ini, tidak lepas dari pengaruh transaksi politik. Namun demikian, meski informasi akan hal ini sangat banyak muncul kepermukaan, namun untuk membuktikan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB sangat kesulitan.

Tapi meskipun sangat sulit untuk masuk melacak dugaan trnasaksi dalam proses mendapatkan dukungan partai politik. Bawaslu NTB, tetap mengimbau agar para pihak tidak sekali-kali mencoba melakukan transaksi politik. Sebab, jika hal itu terjadi dan terbukti di pengadilan, maka akan berakibat sangat fatal bagi pasangan calon dan juga parpol yang bersangkutan.

Dalam ketentuan perundang undangan baik di UU No 8/2015 dan Perbawaslu No 10/ 2017 tentang Pengawasan

Tahapan Pencalonan Bakal Calon, pasangan calon bisa didiskualifikasi atau digugurkan sebagai pasangan calon kepala daerah jika mereka terbukti bermain uang. Sanksi terberatnya ini diberlakukan jika sudah ada putusan final dari pengadilan.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid dalam acara sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota tahun 2018 yang berlangsung di Mataram, Sabtu (6/1). Khuwailid mengatakan, jika parpol yang melanggar aturan dan dapat dibuktikan di pengadilan, parpol tersebut diberikan sanksi berupa larangan mengajukan calon di pemilu berikutnya.

Ia mengakui bahwa, memang banyak isu kasus politik uang dalam proses pencalonan. Namun yang sangat sulit adalah pada aspek pembuktian dari

(Suara NTB/ndi)

SOSIALISASI - Bawaslu NTB, mensosialisasikan agar masyarakat ikut mengawasi proses pencalonan oleh partai politik menjelang pendaftaran ke KPU. dugaan tersebut. Sehingga se- daftar di dalam tim kammua pihak harus terlibat dalam panye pun jika mereka melakukan pelanggaran dan pengawasan partisipatif.

Untuk mencegah kasus poli- terbukti di pengadilan terlibat tik uang, Bawaslu RI sudah dalam transaksi politik uang, melakukan MoU dengan KPK juga bisa berakibat pada gudan PPATK. Lebih jauh lagi, KPK gurnya pasangan calon.

“Ini merupakan aturan yang juga sudah melakukan kerjasama dengan Polri untuk memben- baru. Terdaftar atau tidak terdaftar di tim kampanye tuk Satgas Politik Uang.

Ditempat yang sama, Divi- pasangan tertentu, jika tersi Hukum dan Penanganan bukti politik uang dan berPelanggaran Bawaslu NTB, hubungan dengan calon berUmar Ahmad Seth, mengata- sangkutan, bisa didiskualifikakan, pihak yang tidak ter- si jadi calon,” tegasnya. (ndi)

Pilkada NTB 2018

Dua Bapaslon Berencana Mendaftar Hari Pertama Mataram (Suara NTB) Dua Bapaslon (bakal pasangan calon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni H. Moch. Ali Bin Dachlan-TGH. Gede Sakti dari jalur independen dan H. M. Suhaili FT - H. Muh. Amin dari jalur parpol, akan mengambil hari pertama pendaftaran ke KPU sebagai peserta Pilkada NTB 2018, Senin (8/1) hari ini. Kedua pasangan bakal calon ini pun sudah menyampaikan pemberitahuan ke KPU, bahwa akan datang mendaftarkan diri pada hari ini.

Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (7/1) kemarin. “Ada bakal pasangan calon yang sudah konfirmasi secara tertulis untuk mendaftar pada hari Senin, yaitu Ali BD-Gede Sakti pada pukul 10:00 dan Suhaili-Amin pada pukul 14:00,” ujar Aksar.

Untuk menyambut kedatangan dua kandidat bakal pasangan calon itu, KPU juga sudah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan tim sukses pasangan bakal calon serta berbagai instasi terkait untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan tertib.

“KPU NTB sudah sangat siap dalam menyambut pendaftaran bakal calon untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu. Kemarin juga kami undang semua tim penghubung bakal pasangan calon untuk menjelaskan semua aturan pendaftaran secara detail.

Dengan Polda dan Bawaslu juga

(Suara NTB/ndi)

SIMULASI - KPU NTB tengah melakukan simulasi untuk mempersiapkan diri menyambut pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yang akan dibuka tanggal 8 - 10 Januari 2018. sudah koordinasi,” jelasnya.

Selain itu, KPU NTB untuk memastikan kesiapan internalnya dalam menyambut pendaftaran pasangan bakal calon, dengan menggelar kegiatan simulasi proses pendaftaran. “Internal KPU juga sudah mengorganisir semua kerja-kerja teknis. Setelah kami pastikan pendaftaran diterima, kami siapkan juga konferensi per suntuk bakal pasangan calon,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim pemenangan Ali - Sakti,

Basri Mulyani, membenarkan bahwa pasangan dari jalur independen ini, akan mendaftar ke KPU di hari pertama. Berbagai persiapan dan persyaratan sudah dilakukan oleh pihaknya. “Ya hari Senin besok kita akan datang ke KPU untuk mendaftar. Insya Allah semua persyaratan sudah kami persiapkan,” jelasnya.

Namun demikian, Basri tidak menyampaikan teknis persiapan bagaiman pihaknya akan mendaftar. Termasuk estimasi massa pendukung yang

Berkas Tuntas

akan dibawa saat mendaftar, tidak disebutkannya.

Ditempat terpisah, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi juga membenarkan pasangan SuhailiAmin akan mendaftar ke KPU di hari pertama. Bakal pasangan calon yang diusung oleh tiga gabungan koalisi partai ini, yakni Golkar, Nasdem dan PKB itu, pada saat mendaftar akan membawa ribuan massa pendukungnya. “Insya Allah kita juga mendaftar Hari Senin, kita sudah

siapkan semuanya,” jawabnya.

Menurut rencana, Pasangan Suhali-Amin, terlebih dahulu akan berkumpul di Lapangan Umum Mataram, baru kemudian bergerak ke KPU bersama-sama dengan pendukung untuk mendaftar. Berbagai persyaratan administrasi pendaftaran, dipastikan Misbach juga sudah disiapkan dengan baik.

Sementara itu, untuk pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi, juga sudah mengambil waktu pendaftarn di hari terakhir tanggal 10 Januari. “Insya Allah kita sudah putuskan akan mendaftar ke KPU tanggal 10, hari terkahir,” ujar kandidat bakal calon Wakil Gubernur, Mori Hanafi ketika dikofirmasi, usai menerima SK dukungan dari PAN, Sabtu pekan kemarin.

Ketika ditanya alasan untuk mengambil hari terakhir pendaftaran, karena masih menunggu keputusan partai yang belum memutuskan arah dukungannya.

Meski diusung oleh koalisi gemuk, yakni Gerindra, PPP, PDI-P dan PAN, pasangan Ahyar-Mori masih berharap tambahan dukungan partai, dari partai-partai yang masih belum jelas arahnya, yakni Hanura dan PBB. “Kita menunggu partai yang belum putuskan dukungan,” cetusnya.

Sedangkan untuk pasangan Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah, yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan PKS ini, sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, kapan waktu pasangan ini akan mendaftar ke KPU. (ndi)

Demokrat Gelar

Kasus Kades Mambalan Nonaktif Konsolidasi Pemetaan akan Dilimpahkan ke Jaksa Kekuatan Zul - Rohmi Mataram (Suara NTB) – Penyidik sudah menuntaskan pemberkasan kasus dugaan pungli pengurusan sertifikat Prona Desa Mambalan. Tersangka dan barang bukti akan segera dilimpahkan ke jaksa.

“Kita sedang koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk pelimpahan tahap dua tersangka,” ungkap Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi dikonfirmasi kemarin.

Berkas tersangka, Lalu Ahmad Yudni sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa atau P21. Untuk itu penyidik sedang menjadwalkan pelimpahan tersangka dan

barang bukti ke jaksa.

Sepanjang penyidikan, tersangka tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan yang bersangkutan pada saat itu masih menjabat.

Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Lombok Barat sudah menonaktifkan Yudni. Posisi kepala Desa Mambalan sudah diisi pelaksana tugas.

Kades Mambalan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungli pengurusan sertifikat prona di Desa Mambalan tahun 2016.

Tersangka diduga memungut uang dari 258 warga yang mengurus sertifikat Pro-

na. Korbannya dipungut biaya pengurusan mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Total uang yang dipungut mencapai Rp 111,557 juta. Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang tanah.

Sebanyak 80 orang saksi sudah diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas tersangka mantan Kades Mambalan, Lalu Ahmad Yudni. Termasuk ahli pidana.

Tersangka dijerat dengan pasal pasal 11 dan atau pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (why)

Jerat Pidana Menanti Pelaku Reklamasi Ilegal Lembar Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan rumusan pidana untuk menindak dugaan reklamasi ilegal di Lembar, Lombok Barat. Tetapi, penyidik masih menunggu laporan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB terlebih dahulu.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menerangkan, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Dinas LHK membahas reklamasi ilegal dimaksud.

“Hasil pertemuan pihak dinas akan melaporkan dugaan tindak pidananya ke Polda, rencananya. Itu masih dikonsepkan (dinas). Kami belum

melakukan penyelidikan, harus ada dasar laporannya dulu,” jelasnya.

Dia menyebutkan, Pemprov NTB melalui Dinas LHK sudah melakukan beberapa tindakan pencegahan. Diantaranya dengan mencabut rekomendasi desa, dan menghentikan aktivitas pengurukan tanah.

“Rekomendasi desa sudah dicabut camat. Masalah SPPT tanah nanti menunggu dari Gubernur. Dinas LHK sudah melakukan tindakan pencegahan,” sebutnya.

Pemprov NTB pun sudah mengeluarkan peringatan kepada para pengklaim lahan yang melakukan reklamasi.

Setelah peringatan ketiga

tidak diindahkan, maka laporan pidana akan dimasukkan ke meja penyidik.

Dari hasil informasi yang diterimanya, kata Darsono, terdeteksi ada 21 titik reklamasi di kawasan pesisir Lembar, khususnya di wilayah Desa Labuan Tereng, dilakukan oleh perorangan dan kelompok. Luasan areal yang ditimbun masih dalam pengecekan.

Sementara untuk rumusan pidananya, nantinya akan muncul dari hasil penyelidikan.

“Bisa UU Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Wilayah Pesisir.

Itu masih dikonsepkan dari sisi mana indikasi pidananya,” pungkas Darsono. (why)

Mataram (Suara NTB) menjelang pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak NTB 2018, Partai Demokrat melakukan pemetaan politik untuk mengukur kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, dengan tujuan untuk memaksimalkan perjuangan dalam memenangkan kandidat pasangan bakal calon yang diusung.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS Kasdiono,menyampaiakn,bahwatujuan dari konsolidasi pengurus partai ini untuk melakukan identifikasi faktor yang bisa menghalangi kemenangan pada Pilkada nanti, sekaligus untuk merumuskan strategi pemenangan Pilkada.

“Kita hari ini menggelar rapat konsolidasi. Tujuan kami itu menang pada Pilkada nanti. Nah konsolidasi ini untuk mendiagnosa persoalan yang bisa menghambat kemenangan,” ujarnya di Hotel Aston Iin, pekan kemarin.

Ia menuturkan dalam kosolidasi, Partai Demokrat mengumun-

kanbahwaPemberianSuratKeputusan(SK)untukmengusung calon kepaladaerahdariPartaiDemokrat telah tuntas dilakukan. pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten kota dan pilgub pada tahun 2018 nanti juga telah selesai di tetapkan.

Ia menuturkan, tiga calon kepala daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan adalah untuk Pilkada Lombok Barat TGH Hasanain JuainiberpasangandenganSulhan Muchlis Ibrahim, Lombok Timur (Lotim) H. Syamsul Luthfi berpasangan dengan H. Najamudin Mustofa dan untuk Pilwalkot Bima H. Abdurahman berpasangan dengan Hj. Fera Amelia.

Konsolidasi itu digelar oleh Partai Demokrat, karena menyadari suhu politik menjelang Pilkada saat ini memang sudah mulai memanas. Pihaknya mencium para lawan politiknya sudah mulai melakukan berbagai pergerakan dan propaganda isu untuk meningkat elektabilitasnya dan sekaligus menjatuhkan lawan-lawannya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

RAPAT KONSOLIDASI - Wakil Ketua I DPD Partai Demorat NTB, H. MNS. Kasdiono didampingi Ketua Bappilu, M. Nashib Ikroman, memimpin rapat konsolidasi.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Halaman 9

Wisatawan Kritik Mahalnya Karcis Masuk Destinasi Mataram (Suara NTB) Beberapa destinasi wisata di NTB, khususnya Lombok telah menarik restribusi dari wisatawan yang berkunjung. Namun tidak sedikit dari wisatawan yang datang mengeluhkan mahalnya biaya karcis masuk ke beberapa destinasi. Sementara hal itu tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan di destinasi itu.

Salah satunya biaya masuk ke Pantai Klui yang ada di Lombok Utara. Saat datang, tidak ada petugas atau pengelola yang berjaga atau memberikan karcis parkir atau karcis masuk destinasi. Namun pada saat hendak ke luar tiga orang penjaga sudah menunggu dan meminta uang

sebesar Rp 5 ribu per orang.

“Saya tidak tahu kalau di sana ternyata bayar, karena pas masuk itu tidak ada orang yang jaga, tapi pas ke luar malah diminta perorang Rp 5 ribu,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Minggu (7/1).

Pada dasarnya Ririn dan

pengunjung lainnya tidak mempermasalahkan besaran uang yang ditarik oleh sejumlah orang di pantai itu. Namun hal itu tidak sebanding dengan apa yang didapatkan.

Karena di pantai ini tidak ada toilet atau tempat beristirahat, apalagi musala.

“Setahu saya, penarikan restribusi itu untuk membiayai pembangunan fasilitas di destinasi wisata. Tapi ini tidak ada, pantainya memang bagus, suasananya juga menyenangkan. Tapi jadi tidak betah karena tidak ada toilet dan tempat beristirahat,” ujarnya.

Ia sangat berharap Pemda KLU dapat memerhatikan persoalan ini. Sebab salah satu potensi wisata yang ada di KLU ini bisa saja ditinggalkan oleh wisatawan karena ulah beberapa oknum yang memu-

ngut sejumlah uang secara liar.

KLU memang terkenal dengan keindahan pantainya, sudah saatnya Pemda KLU mulai memerhatikan sejumlah pantai selain kawasan tiga gili. Sebab potensi sejumlah pantai yang ada di KLU juga cukup baik untuk mendatangkan wisatawan.

“Sebenarnya tidak hanya Pantai Klui saja, beberapa pantai lain juga begitu. Saya harap Pemerintah bisa melihat ini sebagai hal yang serius untuk ditindaklanjuti,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI KLUI - Keindahan Pantai Klui yang ada di KLU dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Mengenal Tari Tandang Mendet Suku Sasak

(Suara NTB/ist)

BAKSOS - Kegiatan baksos berupa bersih pantai yang dilakukan oleh ASITA NTB dalam rangka HUT ASITA ke-47.

Ulang Tahun Ke-47, ASITA Gelar Baksos Mataram (Suara NTB) Dalam rangka ulang tahun ASITA yang ke 47, masingmasing DPD ASITA se Indonesia mengadakan kegiatan Bakti Sosial bersama masyarakat. Tidak terkecuali Asita Provinsi NTB yang melakukan bersih-bersih pantai di salah satu pantai di Kabupaten Lombok Barat.

Ketua DPD ASITA NTB Dewantoro Umbu Joka mengatakan bahwa Ultah ASITA tahun ini difokuskan pada kegiatan baksos di lokasi wisata. Baik yang sudah dikenal, maupun lokasi wisata yang sedang berkembang. Ini sesuai dengan tema dan komitmen ASITA untuk mengambil peran aktif untuk Pariwisata Indonesia.

“Kebersihan adalah kunci pariwisata, oleh sebab itu Asita dalam rangka Ultah ke 47 ini melakukan baksos berupa bersih-bersih pantai,” ujarnya, di Mataram, Minggu (7/1).

DPD ASITA NTB sendiri memilih Pantai Orong Serpik, selain karena keindahan pantai ini juga karena melihat antusias Kepala Desa Lembar untuk mengangkat desanya sebagai tujuan wisata baik penduduk lokal ataupun wisatawan. Ini sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat sekitar untuk lebih mencintai destinasi wisatanya. Selain itu, masyarakat juga bisa turut aktif dalam memajukan wisata yang dimilikinya.

Wakil Ketua DPD ASITA NTB Sahnan M. Rawiya mengatakan bahwa DPD ASITA NTB telah datang ke Pantai Orong Serpik itu untuk melakukan kegiatan Bakti Sosial membersihkan Pantai Orang Serpik dan sekaligus menyerahkan beberapa tempat sampah dan alat-alat kebersihan untuk warga Desa Lembar khususnya warga desa sekitar Pantai.

“Kedepan Insya Allah akan kami jadwalkan kembali ke pantai ini, dan siap mempromosikan pantai ini ke penduduk lokal NTB agar berwisata ke sini. Harapan kami bapak kepala Desa Lembar bisa membentuk Kelompok Sadar Wisata, sehingga pantai ini bisa dipromosikan ke wisatawan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lembar Sainan mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kunjungan DPD ASITA NTB ke desanya. Ia juga mengaku senang dan bersyukur bisa bersama-sama membersihkan pantai ini.

“Kami berharap bisa segera membentuk Kelompok Sadar Wisata dan menjadikan desa kami sebagai Desa Wisata yang layak dikunjungi wisatawan,” harapnya. (lin)

Selong (Suara NTB) Lombok tidak hanya memiliki keindahan alam yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

Namun ada pula berbagai budaya dan adat yang hingga saat ini masih dilestarikan.

Salah satunya Tari Tandang Mendet yang merupakan salah satu tarian adat asli Suku Sasak.

Konon katanya bahwa Tari Tandang Mendet sudah ada pada tahun 1428 pada saat berdirinya Desa Sembahulun.

Desa ini didirikan oleh Nek Kertanegara selaku Prabekel atau Pimpinan Adat Sembahulun. Tarian ini sebagai bentuk peringatan dan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh.

Tari Tandang Mendet berasal dari kata Mendet yang artinya kegembiraan atau keberhasilan penduduk Desa Sembahulun dalam memperjuangkan dan mempertahankan bibit padi merah dari berbagai macam hama tanaman dan peperangan melawan jin – jin jahat. Dengan keberhasilan memenangkan beberapa peperangan tersebut maka diciptakanlah sebuah tari kegembiraan oleh Nek Kertanegara yang bertempat di rumah Adat Berugak Reban Bande Desa Sembalun Bumbung di tempat pelaksanaan upacara adat Ngayu – Ayu. “Kalau ada acara-acara Tari Tandang Mendet ini sering dipertontonkan. Jadi orang-orang bisa menikmati dan melestarikan budaya ini,” kata salah satu penari dari Lombok Timur, Muhammad Ariadi, Minggu (7/1).

Dilansir dari Kampung Media, bahwa Tari Tandang Mendet terdiri dari 7 penari tombak, satu orang pembawa tulup dan satu orang pemba-

(Suara NTB/ist)

TARI TANDANG MENDET - Tari Tandang Mendet yang dipertontonkan sekali dalam tiga tahun pada ritual Ngayu-ayu. wa tameng dan pedang. Hal ini berarti jumlah personel penari Tandang Mendet adalah Sembilan orang atau bisa juga 9 orang pembawa tombak sehingga jumlah penarinya menjadi sebelas orang.

Sedangkan penari pembawa tameng menggambarkan seorang pimpinan atau panglima perang dan pembawa tulup menggambarkan seorang patih dari pemimpin perang.

Sedangkan penari pembawa

tombak lainnya merupakan prajurit perang. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional, misalnya Tembang Pangkureong, Tembang Pengrum-rum, Gendang Beleq dan banyak lainnya.

“Setiap gerakannya itu punya makna. Sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui tarian bisa diketahui oleh penonton,” ujarnya.

Misalnya untuk pembawa tameng ke luar lebih dahulu

dan memainkan tameang dan pedang yang dibawanya.

Ayunan pedang ke atas lurus mengandung makna bahwa ada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ayunan pedang ke bawah (ke bumi) mengandung makna bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah.

Diketahui bahwa Tari Tandang Mendet ini dipentaskan hanya sekali dalam tiga tahun. Tarian ini hanya diper-

tontonkan pada ritual Adat Upacara Ngayu – Ayu dan dipakai untuk penyambutan tamu – tamu dari unsur pemerintah dan dipakai juga pada penyambutan hari – hari besar “Kalau pernah dengar ritual Ngayu-ayu, di sanalah Tarian Tandang Mendet dipertontonkan. Itu menjadi tontonan yang langka. Karena hanya dilakukan satu kali dalam tiga tahun,” ujarnya. (lin)

Menikmati Akhir Pekan di Pantai Kertasari

(Suara NTB/lin)

TWLB - Sejumlah pengunjung tengah menikmati kebersamaannya di TWLB (Taman Wisata Loang Baloq). Sejumlah fasilitas bermain anak di taman ini terlihat sudah usang dan berkarat.

Dispar NTB akan Tata Taman Wisata Loang Baloq Mataram (Suara NTB) Kota Mataram memiliki potensi wisata yang tidak kalah dari daerah lain. Hanya saja penataannya masih belum maksimal. Misalnya Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) yang akan segera ditata oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB. Saat ini, Dispar NTB sedang menyusun DED (Detail Engineering Desain). Sehingga dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan untuk melakukan penataan tersebut.

Sehingga potensi yang dimilikinya dapat lebih dimaksimalkan.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa Loang Baloq sudah memiliki nama dan sudah dikenal banyak orang. Namun penataan di pantai dan taman ini dirasa masih kurang. Sehingga ia bersama dengan Pemkot Mataram akan melakukan penataan sehingga wisatawan lebih tertarik lagi untuk datang berkunjung.

“Setelah kita lihat DED –nya nanti kita putuskan akan buat apa saja, akan lengkapi apa saja di sana (TWLB).

Karena kita ingin agar destinasi ini juga banyak dikunjungi wisatawan.

Disana juga kan banyak pedagang, kalau sepi ya kasihan,” ujarnya.

Yang pasti, pihaknya akan membuat jalur olahraga lari kecil di sekitar taman. Begitu pula taman bermain akan diperindah dan akan dilengkapi pula alat-alat atau wahana bermain khususnya untuk anak-anak. Ini ditujukan agar wisatawan yang berkunjung bersama keluarganya bisa benarbenar menikmati suasana di taman wisata yang berdekatan dengan Pantai Loang Baloq ini.

“Kita lihat nanti apa saja yang dibutuhkan setelah itu baru kita putuskan berapa anggaran yang dibutuhkan juga.

Kalau sekarang kita belum bisa pastikan berapa anggarannya, karena DED –nya pun belum jadi,” ujarnya.

Ia berharap nantinya pengelola dapat merawat alat dan wahana yang ada di destinasi ini. Sebab jika dilihat, saat ini hampir semua wahana bermain anak sudah rusak. Jalur untuk pejalan kaki pun banyak yang rusak. Begitupula penataan para pedagang yang saat ini berjualan tidak pada tempat yang ditentukan.

“Nanti semuanya itu kita tata. Tentu saja nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kota bagaimana konsepnya, dan bagaimana komitmen mereka untuk menjaganya bersama pengelola,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Pantai Kertasari merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pantai ini belakangan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pantai memang menjadi tempat yang pas untuk menghabiskan akhir pekan bersama kerabat. Di pantai ini juga kerapkali dikunjungi oleh wisatawan yang gemar melakukan selancar.

Pantai Kertasari terletak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Taliwang. Ditempuh sekitar 45 menit, jalur menuju Kertasari masih relatif sempit, lebarnya sekitar 4 meter. Wisatawan dengan kendaraan roda empat harus berjalan pelan setiap berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan.

Jalan yang dilintasi berlikuliku membelah perbukitan. Pada 5 kilometer pertama, terdapat banyak tempat pengolahan emas rakyat di kanan-kiri jalan.

Setelah itu, mata akan disejukkan dengan pemandangan hamparan sawah. Namun setelah sampai di Pantai Kertasari, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang indah dengan gradasi warna airnya yang menakjubkan.

“Jalannya memang kurang bagus, tapi setelah sampai semua rasa lelah terbayar. Saya berharap fasilitas ke pantai ini bisa segera dilengkapi,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Andi Rizky, Minggu (7/1).

Pantai ini memiliki keindahan yang sangat menawan, melewati jalan berliku dan berdebu sejauh 8 km dari Kota Taliwang menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai ini. Asrinya tanaman bakau dengan pasir putih yang lembut, laut biru yang tenang dan bersih, udara yang sejuk, sangat memanjakan mata dan cocok bagi wisatawan yang suka mengambil gambar.

“Pemandangannya bagus, pasirnya berwarna putih dan pantainya bersih. Puas-puasin diri ngambil gambar, karena di sini pengunjungnya tidak sebanyak pantai-pantai di Lombok. Jadi sangat seru dan berkesan,” ujarnya.

Sedangkan bagi wisatawan yang suka memancing, pantai ini juga menjadi tempat yang pas untuk menyalurkan hobi tersebut. Wisatawan juga bisa mendapatkan rumput laut sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebab sebagian besar warganya bekerja sebagai petani rumput laut.

Pantai ini juga masuk dalam salah satu destinasi yang aktif dipromosikan oleh Pemda KSB. Sehingga pengembangan pantai ini sebagai destinasi wisata pun saat ini tengah diupayakan.

Tentu saja banyak dari wisatawan yang berharap jalan menuju pantai ini dapat segera diperbaiki dan fasilitas di pantai dapat dilengkapi. (lin)

(Suara NTBist)

PANTAI KERTASARI - Keindahan Pantai Kertasari di KSB.

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hasil Rapat Senat Perhatikan Sekolah Swasta PEMERINTAH diharapkan dapat memberikan perhatian penuh kepada sekolah swasta. perhatian itu baik saat penerimaan siswa baru atau bantuan pendidikan. Meskipun tidak harus sama dengan sekolah negeri.

“Kita harapkan pemerintah untuk memberikan perhatian penuh secara umum ke sekolah swasta, tidak harus sama dengan sekolah negeri,” ujar Kepala SMA Al-Ma’arif , M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin.

Diakuinya sudah ada bentuk perhatian yang diberikan (Suara NTB/ron) pemerintah kepada sekolah M. Furkan swasta. Seperti bantuan ruang kelas atau perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun untuk berbagai perubahan yang akan terjadi ke depan, diharapkan ada perhatian kepada sekolah swasta.

Salah satu yang menjadi sorotannya, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di tahun 2018. Di PPDB tahun 2017 lalu, ada kelonggaran di akhir PPDB, menyebabkan penambahan siswa di sekolah swasta belum terjadi secara signifikan. Meski demikian, Furkan optimis di tahun 2018 ini, jika aturan dijalankan dengan tepat, sekolah swasta bisa mendapatkan banyak siswa.

“Dulu sedikit sekali kita dapat siswa, tapi karena PPDB Zonasi itu, kita bisa mendapatkan siswa. diharapkan aturan PPDB Zonasi bisa berjalan dengan tepat,” katanya.

Selain perhatian pada PPDB, Furkan juga mengharapkan ada perhatian untuk kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) atau intrakurikuler. Termasuk bantuan sarana yang sifatnya untuk pengembangan pendidikan. “Baik sarana untuk kelancaran UNBK, atau sarana pendukung lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Furkan mengaku butuh waktu lama untuk bisa mengenalkan sekolah swasta. Karena sekolah swasta sempat tenggelam selama bertahun-tahun akibat dari sistem PPDB sebelumnya. PPDB Sistem Zonasi memberikan batasan bagi sekolah negeri menerima siswa baru, juga diatur dengan ketat agar siswa memilih sekolah yang ada dizona tempat tinggalnya.

Pihaknya terus berupaya untuk kembali membenahi sekolah, pasalnya selama bertahun-tahun tanpa siswa yang banyak membuat fasilitas sekolah mulai lapuk dan kurang terawat. Pihak yayasan juga terus berbenah dan mendapatkan bantuan dari Dinas Dikbud NTB. (ron)

Pilrek Unram Dijadwalkan 20 Januari Mataram (Suara NTB) Senat Universitas Mataram (Unram) segera menggelar rapat senat setelah penunjukan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Patdono Suwignjo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unram. Rapat senat ini bertujuan menentukan kelanjutan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Rektor Unram tahap kedua.

Ketua Senat Unram Prof. Ir. Mansur Ma’shum, menegaskan bahwa rapat memutuskan pelaksanaan pemilihan tahap kedua dijadwalkan tanggal 20 Januari 2018. Hasil keputusan itu selanjutnya telah disampaikan kepada Menristek Dikti. “Kita tunggu, Insya Allah tidak ada perubahan,” ujarnya, Sabtu (6/1).

Menurutnya, Plt. Rektor pada saat rapat bersama berharap agar proses pemilihan tahap kedua dapat segera digelar. Mengingat jabatan Plt. Re-

ktor paling sedikit satu bulan dan paling lama satu tahun berdasarkan praktik selama ini.

Untuk itu, pada awal bulan Februari nanti pelantikan rektor definitif yang baru hasil pemilihan sudah dapat dilakukan.

Meski telah menjadwalkan waktu pemilihan, Mansur menegaskan keputusan semuanya ada di Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Hingga kini Menristekdikti belum bisa dipastikan dapat menghadiri pemilihan.

“Tergantung Pak Menteri, apa-

kah menteri hari itu bisa hadir atau menugaskan. Jadi kami tidak bisa berspekulasi,” ujarnya.

Ia pun mengajak agar keluarga besar Unram berdoa agar jadwal pemilihan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. “Berdoa supaya on time, karena kita sangat perlu agar cepat selesai,” terangnya.

Lebih jauh mantan Rektor Unram dua periode ini menjelaskan, berdasarkan hasil komunikasi Senat Unram dengan Sekjen Kemenristek Dikti beberapa waktu lalu,

diperoleh informasi pihak kementerian belum memutuskan jadwal, karena terkait PPATK yang belum mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tiga calon rektor.

Jika hasil pemeriksaan sudah selesai dan tidak ada masalah, maka menteri tidak akan menunda dan segera melakukan pemilihan. “Penjelasan Sekjen tanggal 11 Desember ketika menghadap beliau pada intinya berkas para calon rektor masih ditelaah PPATK. Mungkin saja karena belum terima hasil PPATK,” ujarnya.

Sementara itu, terkait mekanisme pemilihan tidak ada perubahan sama sekali. Dilakukan melalui rapat senat tertutup diikuti seluruh anggota senat dan menteri dengan cara mencoblos surat suara. (dys)

(Suara NTB/dys)

H. Mansur Ma’shum

Tingkat Budaya Mutu

Semua Fungsi di Sekolah Harus Berjalan Mataram (Suara NTB) Prestasi di sekolah harus terbangun dengan meningkatkan budaya mutu. Oleh karena itu, berbagai fungsi yang ada di sekolah harus berjalan dengan baik. Standar mutu dalam menjalankan perangkat sumber daya manusia di sekolah harus berjalan.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhammad Ali, ditemui di ruang kerjanya pekan kemarin. Sebagai kepala sekolah, ia harus memastikan semua fungsi di sekolah berjalan dengan baik, seperti fungsi guru, sarana dan prasa(Suara NTB/dok) rana, keuangan sekolah, fungsi H. Muhammad Ali tenaga kependidikan, dan lainnya. “Itu semua harus berjalan dengan baik,” katanya.

Dengan begitu,maka akan menciptakan budaya mutu dan budaya prestasi, sehingga tidak berbagai kegiatan di sekolah tidak menjadi monoton. Setiap tahunnya, katanya, diharapkan budaya mutu selalu meningkat. “Budaya prestasi juga meningkat,” katanya.

Beberapa waktu lalu SMPN 5 Mataram juga ditunjuk sebagai salah satu sekolah model. Dengan budaya mutu yang terjaga itu diharapkan dapat memberi imbas kepada sekolah lainnya. Ali menjelaskan, pihaknya mengelola delapan standar pendidikan di sekolah dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Artinya sekolah harus memiliki budaya mutu, baik pada bidang akademik maupun non akademik.

SMPN 5 Mataram ditunjuk menjadi salah satu sekolah model, yang akan memberi imbas ke beberapa sekolah lainnya. Ditunjuk karena dilihat dari pengelolaan delapan standar pendidikan sesuai dengan SPMI. SMPN 5 Mataram ke depan akan melaksanakan standar pendidikan itu. Delapan standar pendidikan itu yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Pihak sekolah memberikan pelatihan kepada guru agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Bagi siswa juga akan dilakukan pengayaan agar nilai Ujian dapat meningkat. Pemenuhan sarana dan prasarana juga lebih ditingkatkan, seperti alat peraga pembelajaran dan penunjang proses pembelajaran. (ron)

Larangan Bawa Sepeda Motor

Belum Bisa Terlaksana Secara Penuh di Daerah Pinggiran Mataram (Suara NTB) Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) belum bisa diterapkan secara penuh di sekolah yang berada di daerah pinggiran. Alasannya, karena masih terkendala infrastruktur yang menunjang transportasi siswa ke sekolah.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Surya Bahri, ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin. Menurutnya daerah seperti di daerah Plampang, Orong Telu, dan beberapa daerah terjauh lainnya aturan itu belum bisa dijalankan secara penuh.

“Yang masih banyak belum terlaksana 100 persen itu terjadi di daerah pinggiran. Kalau motor karena kendala infrastrukur, kalau ndak bawa motor ndak bisa sekolah. Tapi itu hanya kasuistis, terjadi di daerah tertentu,” katanya.

Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diberlakukan mulai tahun ajaran 2017/2018.

Pihak Dinas Dikbud NTB melakukan pendekatan persuasif dalam pengawasan. Selain itu juga akan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Surya menekankan, larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang belum memiliki SIM, bukan bermaksud melarang siswa menggunakan sepeda motor. Tetapi agar mereka tidak melanggar aturan tata tertib yang ada. “Kalau sudah punya SIM, memenuhi syarat, tidak masalah membawa sepeda motor,” katanya.

Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.

Berbunyi sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki SIM. (ron)

(Suara NTB/dys)

HADIR - Pengurus Ponpes Nurul Mukhlisin NW Pringgarata dan Rektor UIN Mataram yang hadir memperingati haul, Minggu (7/1).

Ponpes Nurul Mukhlisin NW Gelar Haul Mataram (Suara NTB) Ratusan santri dan masyarakat memadati peringatan Haul Ponpes Nurul Mukhlisin NW Pringgarata, Minggu (7/ 1/2018). Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Ponpes Nurul Mukhlisin, Camat Pringgarata Suryadarma, S.IP., dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof.

Dr. H. Mutawali, MAg. Dalam sambutannya, Camat Pringgarata Suryadarma, SIP., berharap agar Ponpes Nurul Mukhlisin selalu terdepan di dalam membina, mendidik, danmencetak kader-kader tunas bangsa yang ada di Loteng.

Diakuinya, keberadaan Ponpes Nurul Mukhlisin telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri. Di samping itu banyak tokoh nasional saat ini berasal dari latar belakang pondok pesantren. “Kita yakin alumni ponpes di samping pemikir yang hebat, juga ahli zikir. Itulah kehebatan alumni ponpes,” kata Suryadarma.

Di samping itu, Suryadarma mengingatkan agar Ponpes Nurul Mukhlisin yang telah menyusun visi, misi, rencana, tujuan, dan target, agar menjadikan momentum Haul ini untuk evaluasi diri sejauhmana realisasi atas tujuan-tujuan yang telah

disusun. “Meski usianya masih sangat muda tapi prestasinya sangat luar biasa,” imbuhnya.

Sementara dalam sambutannya, panitia mewakili Pengasuh Ponpes Nurul Mukhlisin, Pringgarata, Ahmad Raimah, S.Pd., menegaskan keberadaan ponpes selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan SDM di Loteng.

Terlebih semua bentuk pendidikan santri Ponpes digratiskan mulai dari makan, minum, asrama, hingga SPP. Hal itu tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pi-

Siswa MTsN 3 Juara Gubernur Cup Mataram (Suara NTB) Siswa MTsN 3 Mataram kembali mengukir prestasi dalam ajang kejuaraan Pencak Silat Gubernur Cup yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Iqbal Anugrah, siswa kelas IX ini berhasil sebagai juara I pada kelasnya dalam even kejuaraan pencak silat memperebutkan piala Gubernur Cup provinsi NTB. Iqbal yang juga sebelumnya pernah menjadi juara pertama pada kejuaraan pencak silat Rektor Unram Cup, kali ini kembali menunjukkan diri sebagai pesilat tangguh pada kelasnya. “Sukses di Rektor Unram cup, juga menang pada even Gubernur cup merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya,” kata siswa

bertubuh jangkung tersebut.

Ia juga menambahkan,bahwa prestasinya ini tidak lepas dari dukungan madrasah dalam mengembangkan bakatnya cabang pencak silat. Ia menyampaikan terima kasih kepada pihak MTsN 3 Mataram yang sudah memberikan dukungan selama ini.

“Saya berterimakasih kepada pihak madrasah dan kepada semua teman di MTsN 3 Mataram, yang sudah memberikan semangat kepada saya selama ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala MTsN 3 Mataram, Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., menjelaskan, pihak madrasah akan terus mengembangkan bakat dan potensi peserta didik, baik

pada bidang akademik maupun non akademik.

“Kami tidak akan menyerah itu melakukan itu. Selama ini pihak madrasah telah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik peserta didik, kalau toh ada yang belum sesuai dengan harapan, kami benahi dan siap kami perbaiki, intinya kami semua punya komitmen untuk membuat madrasah lebih baik, lebih biak madrasah,”ujarnya.

Untuk diketahui bahwa saat ini, beberapa di antara siswa siswi di MTsN 3 Mataram sedang dibidik untuk dibina di tingkat Kota Mataram dan di tingkat provinsi.

“Kami bersyukur dan yang jelas pendidikan anak itu yang utama,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Igbal Anugrah (kanan), siswa berprestasi berfoto bersama Kepala MTsN 3 Mataram, Lalu Sirajul Hadi belum lama ini.

hak ponpes. Tanpa keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, ponpes tentu tak bisa berdiri sendiri.

Rektor UIN Mataram Prof.

Mutawali, berharap dari rahim Ponpes Nurul Mukhlisin akan lahir para generasi yang berkualitas. Di samping itu, ia mengingatkan agar para santri tidak henti-hentinya untuk belajar selagi masih ada waktu.

Belajar menurutnya tidak memiliki batas waktu. Sebagai bagian dari perintah agama, menuntut ilmu suatu kewajiban.

Tak cukup sampai jenjang pendidikan di Ponpes, malainkan sampai perguruan tinggi.

Termasuk pada kesempatan tersebut, Mutawali mengingatkan agar para santri menghindari praktik menikah di bawah umur, karena efeknya sangat besar bagi kehidupan. Bahkan menikah di bawah umur sekaligus memutuskan keinginan menuntut ilmu.

Yang terbaik kata dia, para santri sebaiknya fokus menuntut ilmu sebagai bekal dunia akhirat, baru kemudian memikirkan hal lainnya seperti menikah. Karena jangan sampai menikah di bawah umur menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan masyarakat di kemudian hari. (dys)

Loteng Segera Miliki SMK Pariwisata Praya (Suara NTB) Tahun ini, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera mempunyai SMK Pariwisata di bawah naungan Ponpes Nurul Mukhlisin Pringgarata.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Mukhlisin, Pringgarata, Ahmad Raimah, S.Pd., mengaku tahun ini ponpes mulai mengembangkan sekolah SMK. Pembangunan gedung akan mulai dibangun pada 2018 ini.

Sementara untuk izin pendirian, pihak ponpes sudah mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kabar ini tentu sangat menggembirakan di tengah menggeliatnya pengembangan sektor pariwisata di NTB. Pengembangan pariwsata di NTB tidak cukup hanya dengan mengandalkan potensi alam semata, namun lebih dari itu pengembangan SDM di dalamnya juga harus dipersiapkan. Keduanya harus sejalan untuk menghasilkan desain pariwisata yang bernilai estetika.

Salah satu cara mempersiapkan SDM ialah melalui lembaga-lembaga pendidikan. Pendirian lembaga pendidikan vokasi bidang pariwisata menjadi suatu keharusan.

Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Lombok Tengah dan luar

kabupaten yang memiliki putra-putri agar memasukkannya ke ponpes. “Jika ada masyarakat yang minat kita akan buka SMK Pariwisata sebagai unggulan Loteng juga,” ujarnya Minggu (7/1/2018).

Dalam hal ini, pihaknya akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersama-sama mengisi SMK yang akan dibangun nanti agar generasi yang akan dibangun kelak mempunyai skill sesuai dengan tuntutan global saat ini.

“Mari memajukan pendidikan Loteng. Pembangunan bidang pendidikan di wilayah ini benar benar maju. Asrama gratis, makan gratis, tidur gratis. Alhamdulillah,” urainya.

Camat Pringgarata Suryadarma, SIP., mendukung penuh pendirian SMK Pariwisata ini.

Mengingat dengan keberadaan SMK Pariwisata akan lebih banyak lagi memberikan kontribusi untuk lebih mengembangkan SDM di Pringgarata.

Selain itu, dia berharap pendirian SMK Pariwisata dapat memberi warna baru dalam pengembangan pariwisata di Loteng, sehingga dapat membendung efek global pariwisata yang sudah kian maju. “Pariwisata Loteng juga sudah sangat maju, dan tentu pengembangan pariwisata halal,” tukasnya. (dys)

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Halaman 11

Rohani Asah Kemampuan di Lompat Jauh Mataram (Suara NTB) Tidak puas dengan satu nomor saja, Rohani mulai menambah nomor latihan untuk persiapan mengikuti event nasional hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020. Atlet asal Kabupaten Dompu ini tengah mengasah kemampuan di nomor lompat jauh.

Pelatih Atletik NTB, Aria Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB ditengah-tengah melatih atlet lompat jauh, Rohani dan Safwaturrahman di GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini menjelaskan bahwa kegiatan latihan Rohani di nomor lompat jauh sudah dimulai sejak awal tahun 2017.

Aria sengaja mengarahkan Rohani untuk latihan di nomor lompat jauh setelah melihat peluang di nomor lompat jauh putri cukup memungkinkan NTB bisa bersaing. Pasalnya, beberapa atlet terbaik nasional di lompat jauh sudah banyak yang berumur. Seperti atlet juara PON 2016, Maria Londa akan memasuki usia

kepala 3 saat tampil di PON 2020.

Menurut Aria, bagi atlet yang sudah memasuki kepala tiga cukup sulit untuk dapat meningkatkan prestasi. Oleh karena itu, dia mempersiapkan atlet lompat jauh putri untuk bersaing di PON 2020.

“Atlet-atlet lompat jauh nasional banyak yang sudah berumur. Makanya dari sekarang kita (NTB) harus memanfaatkan peluang itu dengan mempersiapkan atlet lompat jauh putri,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Rohani merupakan atlet terbaik NTB yang berha-

sil merebut medali perunggu di nomor 100 meter gawang pada PON di Jabar tahun 2016. Selain dipersiapkan di nomor gawang putri, Rohani juga dipersiapkan di nomor lompat jauh untuk mewakili NTB di PON tahun 2020.

Ditanya soal catatan lompatan Rohani di Lompat jauh, masih dirahasiakan oleh Aria.

Maklum Rohani baru setahun menjalani latihan di nomor lompat jauh. Sebab untuk hasil yang ideal di nasional baru bisa terlihat dalam beberapa tahun lagi. (fan)

LOMPATAN - Rohani melakukan lompatan saat menjalani latihan di nomor lompat jauh di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (7/1).

(Suara NTB/fan)

Barcelona Resmi Kontrak Coutinho Liverpool – Liverpool mengumumkan telah mencapai kesepakatan melepas playmaker asal Brasil, Philippe Coutinho, untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer pemain bulan ini.

Coutinho pun bertolak dari Liverpool menuju Barcelona untuk merampungkan kesepakatan tersebut, sebelum pemeriksaan medis pada Senin (8/1).

“Liverpool FC bisa memastikan Philippe Coutinho akan meninggalkan klub setelah kesepakatan transfer tercapai dengan FC Barcelona, tergantung pemeriksaan medis dan kesepakatan pribadi,” demikian pengumuman dalam laman resmi Liverpool baru-baru ini.

“Pemain telah mendapatkan izin untuk menyelesaikan formalitas termasuk merampungkan transfer dengan segera,” sambung pernyataan itu.

Barcelona akan mengikat Coutinho dengan kontrak selama 5,5 tahun ditambah klausul pembelian senilai 400 juta Euro.

“FC Barcelona dan Liverpool FC telah mencapai kesepakatan untuk transfer Philippe Coutinho,” tulis pengumuman Barcelona. “Pemain akan menandatangani kontrak untuk sisa musim ini dan lima tahun kedepan, dan akan memiliki klausul pembelian 400 juta euro.”

Kabar kepergian Coutinho dari Liverpool semakin santer terdengar setelah pesepakbola berumur 25 tahun tidak terlibat dalam kamp pelatihan The Reds di Dubai.

Coutinho memang telah menjadi incaran Barcelona sejak bursa transfer musim lalu menyusul hengkangnya Neymar ke Paris Saint Germain (PSG). Kendati demikian, Liverpool sempat menolak tawaran Blaugrana untuk memboyong Coutinho.

Coutinho bergabung dengan Liverpool dengan nilai transfer 8,5 juta pound dari Inter Milan pada 2013. Pada musim ini ia telah bermain pada 20 laga di semua kompetisi dan mencetak 12 gol. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

COUTINHO - Jersey Barcelona dengan nama Coutinho di punggungnya mulai beredar di dunia maya menyusul resminya kepindahan Coutinho ke klub Katalan itu.

Hadapi Islandia

PSSI Umumkan 22 Pemain Timnas Indonesia Selection Jakarta (Suara NTB) PSSI, Minggu, mengumumkan 22 pemain tim Indonesia Selection yang akan berhadapan dengan tim nasional Islandia Kamis pekan depan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pukul 18.30 WIB. Dikutip dari laman PSSI, nama-nama yang terpilih dari hasil pemungutan suara oleh PSSI dan merupakan pemain terbaik dari Go-Jek Traveloka Liga 1 itu akan dilatih oleh pelatih PSM Makassar Robert Rene. Robert menggantikan Simon Mcmenemy dari klub juara Liga 1 Bhayangkara FC yang sebelumnya ditunjuk PSSI menangani Indonesia Selection.

“Laga uji coba melawan Islandia akan menjadi pengalaman dan pembelajaran yang bagus bagi pemain Indonesia di tim Indonesia Selection. Pelatih Robert juga menyatakan telah siap menangani tim,” ujar Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria.

Ke-22 pemain itu adalah I Made Wirawan (mendapatkan 77.250 suara) dan Rivky Mokodompit (35.102 suara) pada posisi penjaga gawang.

Kemudian, Abduh Lestaluhu (62.167 suara), Tony Sucipto (27.103 suara), Achmad Jufriyanto (72.938 suara), Ricardo Salampessy (37.561 suara), Hamka Hamzah (88.621 suara), Maman Abdurrahman (27.958 suara), Zulkifly Syukur (41.973 suara), Alfin Tuasalamony (35.083 suara) mengisi posisi bek.

Di sektor gelandang ada Manahati Lestusen (22.861 suara), Ahmad Bustomi (31.319 suara), Ponaryo Astaman (20.455 suara), Ramdani Lestaluhu (37.652 suara), Raphael Maitimo (72.770 suara), Paulo Sitanggang (24.347 suara), Bayu Gatra (29.659 suara), Rizky Pora (40.047 suara).

Sebagai penyerang Bambang Pamungkas (61.784 suara), Cristian Gonzales (39.384 suara), Greg Nwokolo (52.037 suara), Titus Bonai (38.650 suara).

“Laga melawan Islandia merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, apalagi mereka tim yang lolos Piala Dunia. Kami berharap para pemain mendapat juga pengalaman serta tambahan ilmu dari pemain Islandia,” kata Robert. Islandia sendiri membawa 23 pemain ke Indonesia dan akan mendarat di Yogyakarta Minggu petang. (ant/bali post)

Degradasi dan Promosi Atlet Segera Dimulai Mataram (Suara NTB) Nasib beberapa atlet yang mengikuti Pelatda Mayung tahun 2017 berada di ujung tanduk. Pasalnya, dalam waktu dekat ini pihak Panitia Pelatda Mayung NTB akan melakukan program degradasi dan promosi atlet.

“Tahun ini sedang kita evaluasi hasil prestasi atlet. Kemungkinan ada beberapa atlet yang didegradasi dan beberapa atlet yang dipromosikan,” ucap Ketua Panitia Pelatda Mayung 2017, Mars Ansori Wijaya yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini.

Mars Ansori Wijaya yang biasa dipanggil Ansori menjelaskan bahwa program promosi dan degradasi atlet meru-

pakan program tahunan Panitia Pelatda dalam rangka memilih dan memilah atletatlet terbaik NTB yang akan mengikuti PON di Papua tahun 2020.

Lewat program degradasi dan promosi itu akan ada atlet yang didegradasi dan dipromosikan. Bagi atlet yang prestasinya anjlok di tahun 2017 kata Ansori akan dikeluarkan dari Pelatda Mayung

dan dikembalikan pembinaannya ke Pengprov Cabor.

Sementara, bagi atlet yang memiliki prestasi terbaik di tahun 2017 akan tetap dipertahankan untuk mengikuti Pelatda di tahun 2018. Itu artinya, bagi atlet muda berprestasi yang belum masuk Pelatda Mayung 2017 akan dipromosikan masuk Pelatda tahun 2018.

Ditanya soal nama-nama atlet yang akan dipromosikan

Nur Batal Pensiun Dini Mataram (Suara NTB) K e p u t u s a n N u r Haedah menutup karir sebagai atlet pencak silat ternyata hanya sekedar wacana.

Peraih medali perak kelas C putri di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 ini mengurungkan niatnya untuk pensiun dini lantaran ingin mengejar prestasi terbaik di PON di Papua tahun 2020.

Pantauan Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (6/1) lalu Nur Haedah tampak masih aktif latihan. Saat itu dia bergabung latihan dengan atlet Pelatda Silat NTB, Muhammad Iradat Sanjaya Putra.

Nur Haedah yang diwawancara Suara NTB, di lokasi latihan membenarkan bila dia mengurungkan niatnya untuk tutup karir dari atlet silat.

Oleh karena itu dia kembali aktif latihan. Kegiatan latihan yang dijalani atlet asal Kota Bima di GOR 17 Desember Turide Mataram itu sudah dimulai sejak 1 Januari lalu.

“Saya saat ini latihan mandiri dulu. Harapannya tahun ini bisa dipanggil masuk Pelatda KONI NTB,” ucapnya.

Atlet kelahiran 11 Maret 1998 ini mengakui bahwa dirinya sebelumnya sempat mengatakan ingin menutup karirnya setelah sukses meraih medali perak di PON

(Suara NTB/fan)

Daud Yordan Pelajari Gaya Luke Campbell Jakarta (Suara NTB) – Petinju nasional Daud Yordan sudah mempelajari gaya bertarung petinju tuan rumah Luke Campbell yang akan menjadi lawannya dalam pertarungan WBA Lightweight Elimination Fight di London, Inggris, akhir Februari.

“Dia merupakan petinju yang pintar memainkan teknik dengan jarak bertarung yang renggang,” kata Daud ketika dihubungi dari Kendari, Minggu kemarin.

Daud Yordan, yang sudah 37 kali menang (25 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah, mengatakan dia

tidak akan bermain renggang saat melawan Campbell.

“Saya harus tampil fight sejak ronde-ronde awal,” kata petinju yang lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, pada 10 Juni 1987 itu.

Ketika ditanya mengenai rencana berlatih di Madrid, Spanyol, petinju dari Sasana kayong Utara di Kalimantan Barat itu mengatakan dia akan berangkat ke Madrid dari Jakarta pada Senin (8/ 1) malam.

“Saya berangkat bersama Pak Simon (Managing Director Mahkota Promotion Urgyen Rinchen Sim) dan petinju

mosikan tahun 2018 sudah bisa diketahui. Kami sedang mencari waktu yang tepat untuk melakukan rapat evaluasi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa tahun 2017 pihak KONI NTB telah melaksanakan Pelatda untuk 39 atlet dan 15 pelatih. Jumlah atlet dan pelatih itu berasal dari 13 cabor peraih medali di PON 2016. Diantara 13 cabor itu dari atletik, pencak silat, tarung derajat, voli pasir, tinju, balap sepeda BMX, kempo, taekwondo, tenis lapangan, menembak, karate, muay thai dan panjat tebing. (fan)

Debut Kedua, Diego Costa Cetak Gol dan Kartu Merah

KEMBALI BERLATIH - Atlet silat NTB, Nur Haedah kembali berlatih. Tampak Nur menjalani latihan fisik dan teknik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (6/1).

2016. Alasannya pada saat itu karena dia ingin segera fokus bekerja dan ingin berkeluarga.

Namun karena belum juga mendapatkan jodoh yang tepat dia pun memilih untuk kembali berkiprah sebagai atlet. Targetnya kedepan bisa meraih prestasi terbaik di PON 2020.

Diakuinya, aktifitas latihannya di GOR 17 Desember Turide Mataram sudah dimulai sejak awal bulan Januari. Dia mengaku sudah kembali mempersiapkan diri dengan baik guna menghadapi ajang multi event nasional di Papua tahun 2020.

dan didegradasi tahun ini, sayangnya Ansori belum bisa menjawab. Alasannya pihaknya masih melakukan rapat evaluasi untuk menentukan atlet yang akan dipromosikan dan di degradasi tahun ini.

Menurut Ansori, sejauh ini pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan rapat evaluasi. Pasalnya pihaknya menunggu kesiapan masing-masing tim yang tengah menghimpun data prestasi atlet yang berprestasi selam tahun 2017.

“Insyaallah akhir bulan Januari ini nama-nama atlet yang didegradasi dan dipro-

Pelatih Pencak Silat NTB, Mardiansyah yang baru dipromosikan sebagai pelatih Pelatda KONI NTB tahun 2018 menyambut gembira keinginan Nur Haedah untuk berlatih lagi. Pasalnya menurut Mardiansyah atlet tersebut masih bisa diandalkan oleh NTB untuk merebut medali emas di PON 2020.

“Nur Haedah adalah atlet berpengalaman.

Dan saya menginginkan dia tetap latihan agar kedepan dia bisa tampil lagi membela NTB di event nasional,” harapnya. (fan)

saya Iwan Zoda (petinju Sasana Daud Boxing),” katanya.

Selama menjalani latihan di Madrid, ayah Miquel Angel Yordan Junior itu akan ditangani pelatih Spanyol. Namun Daud tidak menyebut nama pelatih yang akan menanganinya.

Managing Director Mahkota Promotion Urgyen Richen Sim, yang akrab dipanggil Simon, sebelumnya mengatakan bahwa Daud Yordan bakal menjalani latihan di Madrid sekitar empat hingga enam minggu sebelum bertolak ke London.

Madrid Atletico Madrid memetik kemenangan dengan skor 20 atas Getafe pada pertandingan Liga Spanyol pekan ke18 di Stadion Wanda Metropolitano, Sabtu malam.

Laga itu diwarnai insiden kartu merah yang diberikan kepada striker Atletico, Diego Costa, setelah melakukan selebrasi usai mencetak gol kedua timnya pada menit 68.

Kendati demikian, Atletico Madrid tetap mengamankan kemenangan hingga akhir laga yang membuat mereka bertahan di posisi dua klasemen sementara dengan perolehan 39 poin, terpaut enam poin dari Barcelona yang duduk di puncak klasemen. Sedangkan Getafe bertahan di peringkat delapan setelah mengumpulkan 23 poin.

Pada jalannya laga, Atletico unggul 1-0 berkat aksi Antoine Griezmann meng-

giring bola ke dalam area pertahanan Getafe kemudian memberikan umpan pendek kepada Angel Correa yang berbuah gol pada menit 18.

Diego Costa yang bermain sejak menit awal pertandingan mencetak gol kedua Atletico pada menit 68. Gol itu tercipta dari umpan silang mendatar Sime Vrsaljko yang beroperasi di sisi kanan, kemudian bola melintasi mulut gawang Getafe dan langsung disontek Costa yang berdiri tak terkawal.

Gol itu adalah yang kedua kalinya dicetak Costa sejak kembali berseragam Atletico Madrid setelah meninggalkan The Blues pada awal musim ini.

Namun Costa dikartu merah s e t e l a h melakukan selebrasi atas gol i t u .

Costa merayakan gol dengan berlari menuju tribun penonton di belakang gawang Getafe.

Ia pun sempat mendapatkan pelukan dari suporter sebelum wasit menghampirinya untuk memberikan kartu merah. Tanpa melakukan protes, Costa langsung meninggalkan lapangan.

Setelah itu, Diego Simeone melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Jose Gimenez menggantikan Correa dan memasukkan Torres untuk mengisi posisi striker yang ditinggalkan Costa. Namun hingga laga berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta sehingga Atletico menang dengan skor 2-0, demikian La Liga. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Diego Costa

SUARA NTB

Senin, 8 Januari 2018

PPP Lobar Buka Pendaftaran Bakal Caleg Giri Menang (Suara NTB) DPC PPP Lombok Barat (Lobar) membuka pendaftaran keanggotaan mulai tanggal 5 Desember lalu, bertepatan dengan hari ultah PPP ke 45.

Masyarakat Lobar yang ingin daftar menjadi bakal calon legislatif (caleg) diajak untuk mendaftar menjadi anggota PPP dengan persyaratan yang mudah.

Ketua DPC PPP Lobar, H. Ruslan mengatakan, syarat untuk menjadi bakal caleg cukup gampang. “Mau jadi calon legislatif, mari masyarakat daftar keangotaan di PPP,”ajak Ruslan. Syaratnya jelas Ruslan, masyarakat cukup menyerahkan KTP, pas photo 2 lembar dan syarat lain mengisi formulir. Syarat tersebut diserahkan di Sekretaris DPC PPP berlokasi di Bengkel, Labuapi. Keanggotaan partai harus diutamakan lebih dulu, sebelum bicara terkait pencalonan legislatif.

Pencalonan legislatif pada

ya laki-laki. Jumlah caleg sementara yang diajukan sesuai jumlah kuota kursi per dapil, misalnya dapil Lembar-Sekotong bertambah kursi menjadi 8. Caleg smentara yang diajukan parpol siapa saja, tidak harus Dewan yang sedang menjabat.

Diakuinya memang parpol di Lobar termasuk PPP belum banyak menyodorkan kader sebagai Bakal Calon Bupati ataupun Wabup, menurutnya hal ini tantangan PPP kedepan. Pasalnya, ketika partai mengajukan nama, namun tingkat elektabilitasnya rendah maka parpol lain menolak. “Kami targetkan agar pileg 2019 diupayakan bagaimana kursi PPP di DPRD bertambah,”imbuhnya. (her) H. Ruslan

bulan Maret nanti sudah mulai di KPU. Semua parpol menyerahkan nama-nama yang diusulkan menjadi calon legislatif sementara. Pihak partai jelasnya akan melakukan seleksi calon legislatif sementara untuk diajukan ke KPU. Caleg sementara ini jelasnya melihat komposisi gender yakni 30 persen perempuan sisan-

(Suara NTB/her)

Hari Ini, KPU Lobar Buka Pendaftaran Bakal Paslon Pilkada Giri Menang (Suara NtB) Senin (8/1) hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) membuka pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah Lobar 2018. Masa pendaftaran itu dilakukan serentak sejak tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Untuk hari pertama, belum ada kepastian yang mau mendaftar dari bakal paslon. Sedangkan untuk hari terakhir, rencananya bakal paslon Fauzan Khalid-Sumiatun dan Nauvar F Farinduan- TGH Muammar Arafat bakal bersamaan mendaftar di KPU. Demikian disampaikan Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, kemarin.”Besok (hari ini) KPU sudah buka pendaftaran calon kepala daerah Lobar, bakal paslon yang mendaftar hari pertama belum ada sementara ini,” kata Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, Minggu (7/1). Ketua KPU menegaskan, tidak ada waktu perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah. Diharapkan, selama pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah berlangsung tepat waktu.

Komisioner KPU Lobar Suhardi menyampaikan, sejauh ini baru dua paslon yang mengkonfirmasi pendaftaran. Yaitu, duet Zaitun dan F-One. Keduanya berencana mendaftar pada hari Rabu (10/1). Mengenai waktu pendaftaran, untuk Zaitun pada pukul 14.00 Wita. Sedangkan paslon F-One, belum terkonfirmasi. “KPU tidak bisa menginter-

vensi kapan mereka mau datang, termasuk jamnya. Tapi diharapkan tidak berbenturan,” katanya.

Meski dalam aturan tidak diharuskan paslon mau datang kapan, namun pihaknya berharap tim masing-masing paslon bisa mengkonfirmasi ke KPU. Dalam proses pendaftaran itu, KPU Lobar tidak hanya menerima persyaratan calon dan syarat pencalonan. Juga meneliti syarat pencalonannya, sebab di hari tersebut KPU langsung memutuskan apakah syarat pencalonan paslon diterima atau tidak. Bila paslon mengklaim didukung sejumlah parpol, namun ada satu parpol tidak memenuhi syarat-pengurus parpol telah di Surat Keputusan (SK)kan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol-, maka syarat pencalonannya bisa tidak diterima. Pun demikian dengan kehadiran Ketua dan Sekretaris masing-masing parpol di daerah mesti ikut hadir saat pendaftaran.

Melihat sejumlah paslon kebanyakan mendaftar di masa injury time, Suhardi mewanti-wanti untuk melengkapi

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4513CK NOKA/NOSIN : MH1JFH114EK340492/ JFH1E-1341029 AN. YAYUK ANGGRAINI HLG DSKTR PEJANGGIK MATARAM HILANG STNK R4 TOYOTA DR1678AU NOKA/NOSIN : MHF11KF8320064940/ 7KO552466 AN. ELUIZ YANSIRUS SANIYAH HLG DI KAB. SUMBAWA HILANG BPKB R2 HONDA DR6260DP NOKA/ NOSIN:MH1JF12128K260408/ J F 1 2 E - 1 2 6 4 9 1 4 NO.BPKB.9092053.0 AN. HAJJAH SALMAH HLG DISKTR BATU LAYAR DARI TAHUN 2013 SAMPAI TGL TERPSG BLM KETEMU HUB.081803619311

persyaratan selengkap mungkin. Sebab batas waktu melengkapi persyaratan hanya pada hari Rabu (10/1) pukul 24.00 Wita. “Tidak ada perpanjangan, pokoknya kalau tidak memenuhi syarat, kita (KPU) coret,” tegasnya. Terkait persiapan pendaftaran sendiri Suhardi menjelaskan, dalam alur pendftaran parpol-lah yang mendaftar ke KPU dengan membawa paslon masingmasing. Ketika mereka datang langsung mengisi daftar hadir, dilanjutkan Liaison Officer (LO) masing-masing paslon masuk ke ruangan KPU untuk memeriksakan berkas-berkas syarat calon dan pencalonan.

“Setelah itu KPU berikan tanda terima,” ujarnya.

Setelah menerima tanda terima tersebut, KPU memberikan ruang bagi paslon untuk konferensi pers di hadapan para pendukung paslon yang dikawal oleh parpol pendukung serta dipandu KPU. (her)

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Halaman 12

Fiddin Kantongi SK DPP PKB Selong (Suara NTB)Pasangan Bakal Calon Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Syamsul Luthfi dengan H. Najamuddin Moestafa (Fiddin) mengantongi Surat Keterangan (SK) penetapan sebagai paket pasangan calon (paslon) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masuknya PKB dalam barisan koalisi Demokrat menjadi pertanda pasangan ini sudah lengkap jumlah surat suara parpol pengusungnya.

Menurut Bakal Calon Wakil Bupati Lotim H. Najamuddin Moestafa, SK DPP telah diterima, yang berarti tim di lapangan siap bergerak untuk memenangkan pasangan ini. Soal waktu mendaftar bagi pasangan Fiddin, ujarnya, masihmenungguinformasi lebih lanjut dari mitra koalisinya dari Partai Demokrat. Sebelumnya, mantan anggota DPRD NTB ini yakin akan dapat SK dari DPP, sehingga memantapkan dirinya maju bersama H. M. Syamsul Luthfi di Pilkada Lotim.

Dalam proses penentuan pilihan pasangan calon yang akan diusung, para pengurus DPC PKB diyakini tidak ada yang berkonflik. Sempat dikabarkan PKB merapat ke pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi atau pasangan Sukma.

Namun hal ini, Najamuddin yang juga mantan Ketua DPW PKB NTB ini membantahnya.

Sampai saat ini, ujarnya, surat resmi dari PKB untuk mengusung pasangan calon lain tidak ada. Surat PKB akhirnya

keluar dan berlabuh ke pasangan Fiddin. Hanya saja tidak sesuai harapan awal Demokrat yang harus linear dengan pasangan calon Gubernur NTB. Para pimpinan PKB di Lotim dan NTB manut pada apa yang diperintahkan DPP. Bahasa itu dianggap sangat santun. PKB di daerah tidak ada manuver apaapa yang bisa mengubah arah dukungan. “Ibarat rumah ini, orang mau pakai rumahnya sendiri, tidak mau disewakan,” ucap Najamuddin menegaskan. (rus)

DPRD Loteng Soroti Rencana Penunjukan Direksi Baru PT LTB Praya (Suara NTB) Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk segera menunjuk jajaran Direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) yangbarupascakasushukumyang menimpa jajaran direksi lama, ditentang kalangan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng).

Pasalnya, dalam proses rekrutmen calon direksi PT. LTB baru tersebut tidak pernah melibatkan kalangan Dewan. Proses rekrutmen juga dinilai tidak transparan.

“Bagaimana proses rekrutmen, siapa saja yang lulus dalam seleksi calon Direksi PT. LTB serta bagaimana kemampuan dan kompetensinya, kita sebagai wakil rakyat tidak tahu.

Tiba-tiba saja muncul rencana penunjukan direksi yang baru,” ujar Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Sabtu (6/1).

Seyogyanya pemerintah daerah selama proses rekrutmen bisa melibatkan kalangan DPRD Loteng, dalam hal ini Komisi II selaku leading sector. Sehingga Dewan juga bisa tahu seperti apa tahapan dan proses rekrutmen para calon direksi. Apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.

Dalam hal ini pihaknya juga bisa menilai kapasitas dan ke-

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

mampuan para calon direksi tersebut. Sehingga paling tidak pihaknya bisa memberikan gambaran, soal figur yang tepat untuk memimpin PT. LTB kedepan. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak keliru dalam menentukan jajaran direksi PT. LTB yang baru nantinya.

“Pengalaman penunjukan direksi PT. LTB sebelumnya yang tanpa melibatkan kalangan Dewan harusnya bisa jadi pelajaran bagi pemerintah daerah.

Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hal penunjukan jajaran direksi PT. LTB baru tersebut,” terangnya.

Sebelum ini, kata Qomar, pihaknya sebenarnya sudah merekomendasikan supaya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi II DPRD Loteng, terhadap para calon direksi PT. LTB. Sebagai bentuk keterlibatan kalangan Dewan dalam proses rekrutmen calon direksi PT. LTB yang baru tersebut. Namun nyatanya, rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah daerah.

Memang, tidak ada aturan yang mengharuskan ada fit and proper test oleh kalangan Dewan dalam proses rekrutmen calon direksi PT. LTB. Tapi sebagai

bagian dari pemerintah, Dewan juga merasa bertanggung jawab untuk bisa ikut terlibat membantu menyeleksi calon direksi PT. LTB yang baru. Supaya calon direksi yang terpilih itu nantinya benar-benar teruji kemampuan dan kompetensinya.

Pun demikian, pihaknya juga tidak terlalu memaksakan diri supaya dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam seleksi calon direksi PT. LTB. Tapi jangan salahkan Dewan kalau nanti pada saat pembahasan terkait PT. LTB, kalangan Dewan menolak. Apalagi mau ikut bertanggung jawab jika muncul persoalan di kemudian hari terkait penunjukan direksi PT. LTB yang baru tersebut.

Sebelumnya, Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng, Ihsan, S.Hut., mengatakan kalau proses rekrutmen calon direksi PT. LTB sudah selesai.

Semua tahapan seleksi juga

LOWONGAN

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Hasilnya pun sudah disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.

“Penetapan direksi PT. LTB yang baru tinggal menunggu persetujuan kepala daerah.

Kalau tahapan seleksi sudah selesai,” tegasnya.

Soal rekomendasi Komisi II DPRD Loteng supaya dilakukan fit and proper test oleh kalangan Dewan, Ihsan mengaku, memang ada. Tetapi karena di aturanya tidak ada yang mengatur seperti itu, maka pemerintah daerah tidak melaksanakan. “Kecuali di aturan ada, maka aturan harus ada fit and proper test oleh Dewan, pasti kita laksanakan. Tapi karena tidak ada aturan itu, maka tidak dilaksanakan,” jawabnya. (kir)

SALON SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 8 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Halaman 14

Kemiskinan dan Harga Pendidikan Oleh : Agus Sadid, M.Pd

PENDAHULUAN

Kontraktor Lokal Harus Tingkatkan Kualitas PENGERJAAN proyek di NTB masih dominan dikuasai rekanan maupun supplier dari luar daerah. Akibatnya, triliunan rupiah uang yang semestinya berputar di NTB mengalir keluar daerah.

Kondisi seperti ini sudah lama berlangsung dan hingga saat ini belum ada solusi. Keluhan-keluhan dari kontraktor lokal belum ‘’diberi kepercayaan’’ mengerjakan proyek besar. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sudah lama disuarakan.

Entahlan begitu berat ‘’kepercayaan’’ itu diperoleh.

Apa yang melatarbelakangi hingga ‘’kepercayaan’’ itu begitu sulit diperoleh? Apakah karena persoalan kontraktor itu tidak mampu (terkait dengan modal) ataukah kontraktor lokal tidak memiliki kualitas? Jika persoalannya karena dinilai belum memiliki kualitas. Ini menjadi PR bagi kontraktor itu sendiri. Bahwa jika ingin bersaing dan terpilih mengerjakan proyek-proyek besar, kualitas kontraktor itu harus ditingkatkan.

Langkah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA yang akan melacak penyebab minimnya kontraktor lokal mengerjakan proyekproyek di NTB, patut diapresiasi. Taukhid sejauh ini memang belum mengetahui secara pasti kenapa masih minim kontraktor lokal yang memenangkan proyek pemerintah di NTB. Karena itu ia berencana akan mengundang kontraktor lokal yang ada di NTB untuk mencari masukan kesulitan yang mereka alami.

Menurut Taukhid, triliunan uang yang mengalir keluar daerah itu baru dilihat dari jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017. Belum lagi jika digabungkan dengan kontrak belanja Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota.

Disebutkan, jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017 sebanyak 3.374 kontrak dengan nilai Rp 2,064 triliun. Tersebar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah) sebanyak 2.532 kontrak senilai Rp 1,584 triliun.

Kemudian, KPPN Selong dengan wilayah kerja Lombok Timur sebanyak 167 kontrak senilai Rp 135,8 miliar, KPPN Bima sebanyak 302 kontrak senilai Rp 219,7 miliar dan KPPN Sumbawa Besar sebanyak 373 kontrak senilai Rp 124 miliar.

Kontrak yang jumlahnya 3.300-an senilai Rp 2 triliun. Hanya sekitar 40 persen supplier lokal yang dapat kontrak. Pihaknya berharap kontraktor/rekanan maupun supplier dalam daerah mendominasi pengerjaan proyek-proyek yang ada di NTB. Baik yang anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD. Sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih inklusif karena uangnya akan berputar di NTB. Apalagi tahun 2018 ini, belanja pemerintah yang ada di NTB lebih dari Rp 27 triliun. (*)

RESS release Mendikbud RI dalam kegiatan yang bertajuk Kilas Balik Kinerja Kemendikbud 2017, menyebutkan bahwa capaian pendidikan Indonesia sudah semakin membaik. Hal ini ditunjukan dari capaian harapan lama sekolah dari 12,55 pada tahun 2015 menjadi 12,75 tahun 2016, rata-rata lama sekolah naik dari 7,84 menjadi 7,95 di tahun 2016. Demikian juga angka partsipasi sekolah usia 7-12 tahun naik dari 98,59% menjadi 98,98%, untuk usia 13-15 tahun naik dari 94,59% menjadi 94,79% dan untuk usia 16-18 tahun juga mengalami kenaikan dari 70,32% menjadi 70,68%. Hal yang sama juga terjadi untuk angka putus sekolah, sejak tahun 2014 sebesar 449.665 siswa, maka tahun 2015-2016 turun menjadi sebesar 269.320 siswa dan 217.305.

Jika kita cermati, capaian pemerintah pada sektor pendidikan rata-rata pada angka 0,3-0,8%. Terutama pada angka putus sekolah dan partispasi anak sekolah. Gelontoran dana PIP memang signifikan menekan angka putus sekolah dan angka partisipasi sekolah anak. Dana PIP untuk jenjang SD menyentuh angka 7.778.963, jenjang SMP sebanyak 3.244.134 anak dan jenjang SMA dan SMK sebanyak 2.473.537 anak. Dapat saya bayangkan seandainya pemerintan tidak mem-back-up dengan dana PIP maka angka-angka capaian pendidikan tersebut akan sulit dibukukan. Mengapa demikian?

Salah satu kendalanya adalah kemiskinan yang masih setia membelit masyarakat kita. Kemiskinan masyarakat akan menurunkan daya beli dan partisipasi orang tua dalam mensekolahkan anaknya. Mereka lebih memilih mempekerjakan anak-anaknya daripada sekolah.

Kedalaman Kemiskinan Sangat penting untuk mengaitkan tingginya angka putus sekolah dan partisipasi sekolah dengan kemiskinan. Badan Pusat Statistk (BPS) menyebutkan indek kedalaman kemiskinan 1,84 m3njadi 1,94 (2016). Begitu juga dengan angka indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,51 menjadi 0,52. Sayangya, angka tersebut justru lebih parah pada level desa, dimana indeks kedalaman kemiski-

(Pemerhati Pendidikan) nan naik dari 2,40 menjadi 2,70 dan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Artinya kemiskinan ditingkat desa-desa lebih parah daripada di kota-kota.

Parahnya bahwa 70% penduduk kita berada di pedesaan, dan kemiskinan juga paling besar di desadesa dengan nilai 11,6%.

Kondisi kemiskinan ini linier dengan data yang ditunjukan Kemendikbud dalam Sebaran Angka Putus Sekolah (2016) yang ternyata 47,88% angka putus sekolah berada di pedesaan. Mangapa mereka putus sekolah karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Kemampuan orang tua di pedesaan membiayai anak-anaknya tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan.

Bagi masyarakat miskin pendidikan masih belum merupakan kebutuhan pokok, mereka memilih mempekerjakan anak-anaknya disektor nonformal untuk membantu perekonomian keluarganya. Kemiskinan inilah yang menjadi akar sulitnya mata rantai putus sekolah sulit diputuskan.

Harga Pendidikan Angka putus sekolah cederung membesar pada jenjang SMP dan SMA/SMK demikian juga perguruan Tinggi. Saya ambil contoh pada jenjang PT angka putus kuliah naik drastis dari 901.081 menjadi 1.004.445 mahasiswa dari tahun 2015-2016. BIDIK misi yang digelontorkan Kemenristek Dikti hanya mampu menekan angka putus sekolah sebesar 18.56%. demikian juga pada jenjang SMA dan SMK yang hingga saat ini BOS belum menjangkau secara maksimal semua siswa SMA dan SMK. Kondisi demikian inilah yang terus melanggengkan ungkapan bahwa “anak miskin dilarang sekolah, apalagi kuliah, kuliah adalah untuk anak kaya”.

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang unggul, cerdas, terampil dan berakhlaqul karimah (akhlak mulia).

Pendidikan menempa anak-anak bangsa untuk meraih cita-cita mulianya, haparan dan mimpimimpinya menjadi orang yang unggul berguna bagi bangsa, negara dan masyarakat. sekolah saat ini menjadi barang yang mahal, terlebih diperguruan tinggi. Jika ingin

RADIO

mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah yang unggul maka orang tua dan masyarakat harus merogoh kocek yang lebih dalam.

Institusi sekolah dan lembaga pendidikan menjadi tidak ramah bagi anak-anak miskin. Padahal anakanak itu terlahir tdiak pernah meminta menjadi anak miskin. Anak miskin yang memiliki potensi, kecerdasan dan karakter yang luhur harus tersingkir dengan anak-anak yang memiliki kemampuan finansial untuk masuk pada sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu.

Pendidikan Ramah Kemiskinan Tidak berlebihan sekiranya saya mengatakan bahwa pendidikan kita sangat mahal. Berbagai pungutan masih terus terjadi berbentuk iuran, sumbangan, kontribusi, subsidi sukarela (tapi dipatok juga nilai nominalnya). Jika ada undangan rapat komite atau rapat orang tua murid, pasti dalam persepsi orang tua “ini pasti minta sumbangan”, “ini pasti uang komite naik”, ‘ini pasti bayar seragam”. Wal hasil, banyak orang tua yang tidak mau hadir pada pertemuan komite tersebut. padahal pertemuan orang tua atau komite bukan saja semata untuk mengesahkan sumbangan komite tetapi bagaimana mengembangkan sekolah sebagai instrumen menguatkan karakter anak, kecerdasan anak. Jika sudah demikan image yang muncul maka, setiap rapat komite sekolah merupakan momen yang “menakutkan” bagi orang tua murid terutama orang tua murid yang tidak mampu.

Menjadikan sekolah ramah bagi orang tua murid miskin sangat sederhana yaitu melalui pertama lakukan deklarasi sekolah bebas pungutan, bebas sumbangan, bebas iuran komite, bebas kontribusi uang dan bebas subsidi silang bantuan.

Cara ini sangat efektif untuk meningkatkan kepercayan diri para siswa yang tidak mampu, bahwa sekolahnya sama sekali tidak fokus kepada sumbangan dan iuran tapi fokus kepada pendidikan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah, sekolah harus mampu memberdayakan dirinya melalui penerapan otonomi sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kepala sekolah harus mampu menjalin dana-dana CSR yang ada di perusahaan seperti Alfa

Mart, Indomaret, WaraLaba, Pegadaian, Telkomsel, Indosat, PT POS, BRI, BNI dan BUMN/BUMD lainnya. ingatlah salah satu kompetensi kepala sekolah adalah kewirausahaan. Kepala sekolah tidak bisa melakukan jalan pintas dengan memanfaatkan Komite atau Partisipasi orang tua murid, ingat lah orang tua murid sudah banyak beban hidup. kedua adalah optimalisasi sumberdaya guru yang ada.

Guru terlebih yang PNS dan sertifikasi profesi mereka mendapatkan dua kali gaji pokoknya jadi mereka satu bulan itu gajian dua kali yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 15.

Mengoptimalkan guru tersebut untuk full melakukan KBM, pembinaan siswa dan kegiatan intra dan ekstra kurikuler tanpa harus merekrtu guru baru yang nantinya dibebankan kepada komite sekolah.

Sehingga berdampak pada penambahan biaya sekolah. Sehingga untuk menutupi kebutuhan sekolah pihak sekolah langsung meminta komite sekolah untuk rapat. Mari kita jadikan sekolah untuk semua anak, sekolah untuk semua lapisan masyarakat dan sekolah yang ramah pada kemiskinan.

Proyek dikuasai rekanan luar daerah, triliunan rupiah uang mengalir ke luar NTB Kontraktor lokal harus tingkatkan kualitas

*** Penurunan kemiskinan di Mataram belum mencapai satu persen Butuh kerja keras dan kerja cerdas

***

RAGAM

SUARA NTB Senin, 8 Januari 2018

Stok Langka, Warga Jarah Pupuk Subsidi Dari Hal. 1 Menurutnya sebelum insiden tersebut, warga sempat mengantre di tempat pengecer yang berada di kiri jalan.

Pada saat mobil lewat, tibatiba beberapa warga langsung menghentikan truk yang sarat muatan pupuk tersebut. ‘’Kemudian warga lainnya langsung naik ke atas truk dan berebutan menurunkan pupuk,’’ katanya.

Warga lain, Siti Raodah juga mengeluhkan adanya kelangkaan pupuk. Bahkan kata dia, di toko pun harus dipesan jauh-jauh hari dan dibandrol harga diatas Rp. 100.000 per sak agar bisa mendapatkan pupuk. ‘’Tidak ada pilihan lain kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk ini,’’ katanya.

Terpisah Kabid Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Syahrial S.P yang dikonfirmasi, enggan berkomentar banyak terkait aksi penghadangan dan penjarahan pupuk subsidi tersebut.

Hanya saja Ia membantah terjadi kelangkaan pupuk di

Kabupaten Bima. ‘’Kami jamin tidak ada kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Bima.

Hanya proses penyalurannya saja yang terlambat dari distributor ke tingkat pengecer,’’ katanya.

Terkait adanya keterlambatan tersebut. Seharusnya pihak distributor segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pengecer supaya tidak dianggap terjadi kelangkaan. ‘’Kami sudah meminta distributor dan pengecer bisa profesional dalam menyalurkan pupuk,’’ katanya.

Syahrial menambahkan, selama masa tanam ini, Pemerintah Kabupaten Bima melalui pihaknya telah mengalokasikan sebanyak 20 ribu ton pupuk Urea berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). ‘’Sesuai dengan ketentuan harganya Rp 90.000 persak. Tapi apabila melebihi HET, itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib, karena telah melanggar aturan,’’ pungkasnya (uki)

Sesuai Zonasi Tata Ruang Dari Hal. 1 Ia mencontohkan Taman Nasional Gunung Bromo saja yang menyandang status sebagai Balai Besar, boleh ada pembangunan hotel berbintang di sana. ‘’Kan dia mendapatkan izin (bangun hotel) itu berdasarkan zonasi penataan ruang. Kawasan geopark itu kan tata ruangnya ada di Perda kabupaten dan provinsi tentang RTRW. Jadi, ndak ada masalah (bangun hotel berbintang),’’ katanya dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

Ia menjelaskan, sudah ada masterplan pengembangan Geopark Rinjani. Sepanjang lokasi tempat pembangunan sarana akomodasi pariwisata itu sesuai peruntukan ruang maka boleh. ‘’Yang tidak boleh di kawasan TNGR. Di kawasan TNGR saja ada zona inti, produksi. Zona itu yang membatasi,’’ jelasnya.

Pembangunan fasilitas pariwisata, kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini sesuai dengan supply and demand. Artinya, semakin banyak pengunjung ke Geopark Rinjani maka dibutuhkan akomodasi yang memadai.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengaku tak khawatir kawasan Geopark Rinjani akan semrawut dengan semakin maraknya pembangunan hotel di Sembalun.

Pasalnya, pembangunan di kawasan tersebut sudah diatur dalam RTRW. ‘’Kalau di kawasan pertanian tempat bangun maka tak akan terbit izin. Di Bromo itu Balai Besar, ada hotel juga (dibangun), banyak di sana.

Ndak masalah. Yang penting sesuai arahan penataan ruang,’’ tandasnya.

Ia menjelaskan, ada tiga konsep pengembangan Geopark Rinjani yang dilakukan. Yakni pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan konservasi.

Kawasan Gunung Rinjani diusulkan menjadi calon geopark dunia ke UNESCO karena memiliki sedikitnya beberapa hal pokok untuk

menjadi geopark global.

Pertama, Gunung Rinjani memiliki nilai-nilai warisan geologi penting dari aspek kegunungapian. Situs warisan alam berupa kaldera, kerucut-kerucut gunung api muda, lapangan solfatara. Mata air panas dan bentangan lainnya yang mempunyai nilai estetika tinggi seperti air terjun.

Kedua, situs-situs geologi gunung api mempunyai makna bagi pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan pendidikan. Ke tiga, penyelenggara pariwisata berbasis geologi yang telah banyak memberi manfaat berupa pertumbuhan ekonomi lokal melalui jasa pemandu, penginapan, rumah makan, transportasi, dan penjualan cendera mata.

Selanjutnya, sebagai bentuk keberhasilan pengembangan pariwisata karena Gunung Rinjani telah memperoleh tiga penghargaan internasional yakni ‘’World Legacy Award’’ untuk kategori ‘’Destination Stewardship’’ dari “Conservation International and National Geographic Traveler” 2004, finalis “Tourism for Tomorrow Award” masing-masing tahun 2005 dan 2008.

Kawasan Gunung Rinjani mencakup sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat seluas 12.360 hektar meliputi dua kecamatan dengan 15 desa, Lombok Tengah seluas 6.824 hektar yang mencakup dua kecamatan tersebar pada lima desa dan Kabupaten Lombok Timur pada tujuh kecamatan yang tersebar pada 17 desa dengan luas kawasan 22.146 hektar.

Salah satu pesona unggulan TNGR adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut.

Danau Segara Anak berada di sebagian Gunung Rinjani yang tingginya mencapai 3.726 meter dari permukaan laut. (nas)

Dipotong Rp 150 Miliar Dari Hal. 1 Paling ndak beliau sudah tahu Silpa (2017) berapa? Katanya cukup besar,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB usai menghadap Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M. Sc, Ph.D pekan kemarin.

Sebenarnya, dalam APBD Murni 2018, Pemprov harus menganggarkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk proyek percepatan jalan tahun jamak.

Total anggaran yang harus dialokasikan Pemprov selama dua tahun (2017-2018) sebesar Rp 650 miliar.

Pada tahun anggaran 2017, sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar. Sehingga sisanya sekitar Rp 400 miliar.

Dari Rp 400 miliar anggaran proyek percepatan jalan tahun jamak yang harus dialokasikan pada 2018 kena pemotongan sebesar Rp 150 miliar.

Dengan adanya kepastian penganggaran pada APBD Perubahan 2018 mendatang, Ardhi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan kontrak untuk proyek percepatan jalan 2018 ini. Sesuai target RPJMD, tingkat kemantapan jalan ditargetkan mencapai 83 persen. ‘’Dengan tambahan ini maka kemantapan jalan bisa nyampai 83 persen sampai akhir 2018,’’ ucapnya.

Kondisi tingkat kemantapan jalan provinsi pada 2013 lalu sebesar 67,56 persen. Hingga 2017, tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB telah mencapai 77,16 persen dari

target sebesar 75,39 persen.

Pada akhir RPJMD 20132018, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB mencapai 83,65 persen.

Akibat kekurangan anggaran dalam APBD Murni 2018, kata Ardhi, anggaran untuk pembangunan infrastruktur sekitar 40 persen. ‘’Meskipun ada pengurangan Rp 150 miliar, target percepatan jalan dan air bersih kita upayakan tetap tercapai. Program-program rutin, kecilkecil kita tunda dulu. Kita laksanakan yang sesuai dengan renstra PU,’’ tandas mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini. (nas) Diketahui, Pemprov mengalami kekurangan anggaran sehingga dilakukan efisiensi belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beban anggaran 2018 memang cukup besar yang harus dialokasikan Pemprov NTB. Misalnya untuk pelaksanaan Pilkada, proyek percepatan jalan, peralihan kewenangan dan anggaran sektor pendidikan serta kesehatan.

Selain itu, dialokasikan juga anggaran untuk gaji guru honorer SMA/SMK. Melalui Dinas Dikbud NTB, Pemprov semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 120 miliar. Namun yang disetujui oleh TAPD dan Banggar DPRD NTB sekitar Rp 60 miliar. (nas)

Halaman 15

Regulasi Lemah

Mafia Luar Daerah Incar Sonokeling NTB Mataram (Suara NTB) Cadangan pohon sonokeling di NTB semakin mengkhawatirkan, hanya saja perlindungan masih lemah. Mafia kayu luar daerah bahkan menjadikan hutan NTB jadi sasaran eksploitasi jenis kayu dengan nama latin Dalbergia Latifolia ini dengan nilai jual puluhan juta per kubik.

Ada tiga kasus yang baru baru ini diungkap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB bersama TNI. Itu pun diyakini hanya sebagian kecil dari aktivitas illegal logging. Kasus pertama, pengkutan 320 kayu sonokeling menggunakan tronton. Barang bukti disita Kelompok Pengamanan Hutan (KPH) Rinjani Barat. Kasus kedua pengangkutan sonokeling dengan modus mobil box. Kasus ketiga, pengungkapan tiga truk pengangkutan Sonokeling di kawasan hutan Mareje oleh Kodim 1606/Lombok Barat.

Situasi itu diakui Kepala Dinas LHK Ir. Madani Mukarom. “Akhir akhir ini Sonokeling memang semakin menjadi incaran mafia kayu dari luar daerah,” kata Madani Mukarom kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Alasannya, harga sonokeling yang mulai langkah semakin merangkak naik, dengan kisa-

ran Rp 40 juta per kubik olahan. Sementara harga gelondongan dari NTB Rp 15 juta. Hasil penyelidikan di lapangan, untuk warga yang dijadikan kaki tangan penebang hanya mendapat Rp 1 juta.

Permintaan yang tinggi dari pasar Cina hingga negara negara di Eropa.

Sebenarnya Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi, sudah mengirim surat ke Kementerian Kehutanan RI, untuk menghentikan atau melarang permintaan kayu sonokeling dari NTB. Dengan dasar surat menteri itu, diyakini Madani akan jadi regulasi kuat untuk menutup celah mafia kayu bermain.

“Tapi sampai sekarnag kan surat itu belum ada balasan dari menteri. Padahal kalau ada surat itu, kita bisa lebih kuat (dasar penindakan),” tandasnya.

Modus yang berlangsung selama ini, para pencuri kayu melengkapi degan dokumen umum seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)

atau surat dari desa, seolah olah kayu ditebang dari kebun.

Untuk memangkas modus ini, sudah berjalan kerjasama pihaknya bersama TNI di tingkat Kodim dan Koramil, Polri di tingkat Polres dan Polsek. Dilibatkan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena sonokeling masuk jenis tumbuhan yang dilindungi.

Toh menurut Madani, belum efektif karena masih ada oknum aparat yang terlibat membantu meloloskan ke luar daerah. ‘’Namanya oknum (aparat) di instansi mana saja ada. Tapi kita sudah koordinasi dengan aparat TNI Polri atau pihak pelabuhan di Bali dan Jawa.

Contoh baru baru ini, ada satu Kontainer isi Sonokeling ditahan di Bali. Itu barang (kayu) dari kita (NTB, red),” jelasnya.

Diakuinya regulasi untuk melindungi sonokeling agar persediannya tidak terus terkikis, dengan memberlakukan aturan umum di Undang Nomor. 41

Walikota Bima Ingatkan ASN Jaga Netralitas Kota Bima (Suara NTB) – Tahun 2018 merupakan tahun politik. Yang dimana wilayah di Indonsia akan menggelar Pilkada serentak, termasuk di Kota Bima. Menghadapi hal itu, Walikota Bima M. Qurais H. Abidin mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga netralitas.

Plt. Kabag Humas dan Protokol Pemkot Bima, Syahrial Nuryadian, S.Ip. M., Minggu, (7/1) mengatakan, himbauan itu juga selaras dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), belum lama ini.

Surat edaran bernomor B/71/ M.SM.00.00/2017 tersebut, menyangkut Netralitas ASN pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 termasuk di Kota

Bima. “Perihal ini bukan hanya Pilkada serentak saja. Tapi juga mengenai Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” katanya.

Syarial mengatakan sejak surat tersebut sampai. Walikota langsung mengeluarkan himbauan agar seluruh ASN tidak ikut atau terlibat politik praktis Pilkada 2018 hingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. “ASN harus tetap menjaga netralitasnya. Tidak ikut terlibat politik,” katanya.

Menurutnya, imbauan dan surat edaran tersebut sudah disosialisasikan hingga sampai tingkat Kelurahan. Tidak hanya jam dinas dalam berbagai kesempatan pun Walikota tetap terus mengingatkan.

“Walikota menginginkan agar ASN tetap fokus melayani masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, walikota juga sudah memerintahkan Badan Kepawagaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) agar menindaklanjuti surat edaran tersebut apabila ada aduan atau laporan masyarakat. “Apabila ada ASN yang terbukti melanggar maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada toleransi,’’ katanya.

Selain ASN, walikota juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Kota Bima yang aman dan nyaman.

Siapapun pemimpin yang terpilih merupakan pilihan yang terbaik bagi Kota Bima lima tahun ke depan.

“Walikota mengajak seluruh elemen dan unsur agar bersama mensukseskan Pilkada ini dengan aman,” pungkasnya. (uki)

Kemenkeu Tak Salurkan DAK Fisik Rp 110 Miliar Dari Hal. 1 Syamsudar menjelaskan, penyaluran DAK Fisik tahun 2017 berbeda dengan 2016 lalu.

Tahun 2016, seluruh DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBN akan disalurkan semuanya ke Pemda. Namun di 2017, dengan adanya peraturan yang menginginkan bahwa penyerapan terakhir triwulan IV harus sesuai dengan jumlah dana, atau jumlah kontrak yang dapat diselesaikan per bidangnya. ‘’Berdasarkan data kami yang ada, itu hanya mampu menyerap 90,76 persen. Tentu di sini ada efisiensi dalam

proses pelelangan. Kemudian memang ada beberapa data yang tidak bisa kami input karena ada Juknis yang tak bisa dipenuhi,’’ katanya.

Sebenarnya, kata Syamsudar, Pemda berusaha supaya DAK Fisik tersebut dapat diperoleh 100 persen. Namun terkadang Juknis dari kementerian yang terlambat keluar sehingga mempengaruhi proses pelelangan dana tersebut.

Akibat keterlambatan Juknis yang turun dari Kementerian, seperti DAK Fisik pendidikan menyebabkan lelang baru bisa dilakukan pada Agustus. ‘’Sehingga keinginan

sesuai PMK tak bisa dipenuhi, batas waktu diinput dalam kontrak tanggal 31 Agustus. Kendala inilah yang dihadapi,’’ ujarnya.

Menurut Syamsudar, lelang tak dapat dilakukan jika Juknis dari kementerian terlambat keluar. Sehingga, Pemda terpaksa menunggu Juknis tersebut keluar baru melakukan pelelangan. Inilah yang menyebabkan realisasinya menjadi terlambat. ‘’Langkah kita mempercepat lelang tapi terkendala di Juknis. Karena kalau Juknis belum lengkap maka lelang tak bisa dilakukan,’’ pungkasnya. (nas)

Satgas Saber Pungli akan Lebih ’’Garang’’ Dari Hal. 1 ‘’Sudah tentu OTT menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Saber,’’ tandasnya.

Menurutnya, evaluasi akan dilakukan pada mekanisme prosedur agar penanganan laporan lebih cepat. Termasuk pelaporan yang masuk ke empat kelompok kerja (Pokja), yaitu Pokja Inteljen, Pokja Penindakan, Pokja Pencegahan dan Yustisi. ‘’Selain itu juga penguatan untuk penanganan laporan pada 2018,’’ sebutnya.

Disinggung soal alokasi anggaran, dipastikannya tidak ada masalah. Sebab dari Pemprov NTB menurutnya, komitmen anggaran sesuai dengan keinginan Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi sebelumnya, agar semua instansi jajaran bersih dari praktik pungli. ‘’Ini sebagai bagian peran serta dan sinergitas Pemda dalam pencegahan Pungli untuk pelayanan publik yang lebih baik,’’ tandasnya.

Soal evaluasi sementara tentang kinerja, menurutnya secara proporsional akan mengacu pada klasifikasi pen-

indakan pungli sesuai Perpres 87 tahun 2016, antara lain pidana, yustisi serta administrasi dan sanksi disiplin bagi pelaku ASN atau oknum aparat. ‘’Jika terbukti bisa pecat, turun atau lepas jabatan, turun pangkat atau tunda gaji berkala dan seterusnya tergantung penyidik Saber,’’ terang Inspektur pada Inspektorat NTB ini.

Sementara Ismail Bafadal sebelumnya menjelaskan, pelayanan publik di sektor pendidikan, pariwisata, hingga pembuatan sertifikat tanah melalui prona, tetap diatensi khusus tim Saber Pungli tahun ini. Jika tidak terdapat perubahan, tidak menutup kemungkinan penindakan berupa OTT akan dilakukan.

Pihaknya mendorong instansi pelayanan publik untuk melakukan perubahan. Selain itu memberi saran terkait cara pelayanan publik untuk terhindar dari praktik pungli. Sehingga, pencegahan lebih efektif.

Data pihaknya, tahun 2017 ada 29 kasus yang ditangani Tim Saber Pungli. Jumlah tersebut melibatkan 36 pelaku

dari 13 institusi pemerintahan.

Dari 13 institusi yang telah ditindak jajarannya dan 29 kasus yang ditangani, 10 perkara diantaranya melibatkan perangkat desa. Jumlah kasus tersebut, berasal dari pungli sertifikat tanah melalui program prona. Selain itu ada juga kasus di Dinas Kesehatan 29 kasus sudah ditangani. “Beberapa tersangka sudah diadili, sebagian masih diproses hukum,” sebutnya.

Jika melihat wilayah OTT yang dilakukan, paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ada 8 OTT dengan 10 tersangka pungli yang berhasil diungkap tim saber.

Dengan catatan tersebut, kata Ismail, tentu menjadi bekal tim saber untuk kinerja di tahun 2018. Potensi pungli dari sektor prona, pendidikan, dan pariwisata, akan menjadi atensi khusus dari jajarannya.

Soal target 2018, Ismail menegaskan, jajarannya berjanji akan lebih ‘’garang’’.

Apalagi, setelah mengetahui modus pungli, akan dijadikan bahan kajian untuk penindakan melalui OTT. (ars)

Tahun 1999 tentang Kehutanan atau perubahan sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Sonokeling digolongkan kayu dari kawasan hutan lindung, jika ditebang akan diproses pidana. Jika pemilik mengklaim sumber kayu Sonokeling dari kebun, maka harus ada rekomendasi dari Kelompok Pengelola Hutan (KPH), Koramil, Polres dan dari KSDA. Jika sudah ada izin dari empat unsur ini, maka tetap harus dilengkapi dengan surat izin edar dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN).

“Kita memang agak kesulitan, karena para pelaku memang mafia yang selalu mencari celah menghindari aparat. Apalagi yang sampai lolos di pelabuhan, karena aparat kita tidak bisa memelototi setiap hari,” jelasnya.

Namun jika tidak diproteksi dengan aturan, maka tidak heran cadangan kayu sonokeling NTB akan habis diburu.

Saat ini sebaran kayu yang dijadikan bahan fornitur itu masih terkonsentrasi di Dompu dan Bima, serta Sumbawa

Besar. Sementara di Lombok, di kawasan Sekotong, Lombok Selatan dan Sambelia Lombok Timur.

Kondisi di lapangan diakui Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP.,M.Si sudah mengkhawatirkan.

Modus yang terjadi, uang itu didistribusikan kepada eksekutor lapangan yang terafiliasi dengan pengusaha sampai oknum aparat dan warga.

Fakta yang ditemukannya, ada yang menerima Rp 60 juta sampai ratusan juta. Aktivitas pencurian Sonokeling itu, rantai terbawah adalah oknum masyarakat yang dimanfaatkan sebagai penebang. Rantai mafia aktor yang kami sebut midle man atau perantara perantara ini.

Hasil penelusuran lanjutan pihaknya, Negara berkembang seperti Cina, Korea dan Jepang menjadi tujuan ekspor sonokling, karena jadi primadona dengan kualitas serat terbaik.

Jika hitungan ekspor, nilainya bisa tembus mencapai Rp 40 juta per kubik, bahkan yang kualitas paling bagus dengan serat hitam dan diameter besar bisa mencapai Rp 60 juta. (ars)

Ungkap Dugaan Pencucian Uang

Jaksa akan Panggil Saksi Ahli PPATK Praya (Suara NTB) Pengembangan kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng).

Fokusnya mengungkap dugaan pencucian uang dalam kasus tersebut. Saksi ahli dari PPATK pun dipanggil untuk diminta keterangannya. ‘’Kita sudah koordinasi dengan PPATK. Dan, rencananya minggu ini saksi ahli dari PPATK akan datang memenuhi panggilan kita,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Sabtu (6/1).

Ia menjelaskan, keterangan saksi ahli dari PPATK dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT. LTB. Termasuk untuk mengungkap, dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam kasus ini.

Pasalnya, ketiga tersangka selain dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dijerat pula dengan tindak pidana pencucian uang. “Sehingga penting kita memperoleh keterangan saksi ahli dari PPATK. Karena merekalah yang paham soal dugaan tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.

Hasan mengatakan, saksi ahli dari PPATK merupakan saksi baru. Di mana dalam proses penyidikan sebelumnya, belum ada satupun saksi dari PPATK yang dimintai keterangan. Akan tetapi, karena ada indikasi tindak pidana pencucian uang, sehingga keterangan dari pihak PPATK sangat dibutuhkan.

Keterangan dari saksi ahli PPATK itu menjadi yang terakhir sebelum berkas perkara ketiga tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. “Saat ini berkas perkara tersangka belum bisa kita limpahkan. Lantaran belum ada keterangan dari saksi

ahli PPATK. Jadi kalau minggu ini keterangan saksi ahli PPATK sudah kita peroleh, maka berkas perkara PT. LTB tersebut sudah bisa dilimpahkan,” akunya.

Disinggung berapa saksi ahli PPATK yang akan diminta keterangan, Hasan mengaku belum bisa dipastikan.

Itu tergantung dari PPATK sendiri, berapa orang yang bakal dikirim. Bisa saja satu orang atau lebih. “Nanti pihak PPATK yang akan menentukan berapa orang yang dikirim. Kita dalam hal ini menerima saja,” tambahnya.

Jaksa sudah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. LTB. Bahkan saat ini, para tersangka masingmasing mantan Direktur Utama (Dirut) L. Ma, mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, ZA serta AK, mantan Direktur Pemasaran PT. LTB, sudah masuk fase perpanjangan penahanan oleh pihak kejaksaan setelah berkas perkara belum bisa dituntaskan akhir bulan Desember kemarin.

Ketiga tersangka yang berasal dari berbagai profesi tersebut, dijerat pasal berlapis. Yakni pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ditambah Pasal 3 UU. No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kepada tersangka ZA serta Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 terhadap terangka L. Ma dan AK. (kir)

Triliunan Rupiah Uang Mengalir ke Luar NTB Dari Hal. 1 karena uangnya akan berputar di NTB. Apalagi tahun 2018 ini, belanja pemerintah yang ada di NTB lebih dari Rp 27 triliun.

Taukhid belum mengetahui secara pasti kenapa masih minim kontraktor lokal yang memenangkan proyek pemerintah di NTB? Melihat kondisi ini, ia berencana akan mengundang kontraktor lokal yang ada di NTB untuk mencari masukan kesulitan yang mereka alami. ‘’Raih kesempatan menjadi supplier pemerintah. Masa dari Rp 27 triliun kita tak dapat kontrak satupun,’’ katanya.

Taukhid menerangkan, indikator minimnya kontraktor

lokal yang mengerjakan proyek di NTB dari realisasi penerimaan pajak 2017 yang dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara. Dari Rp 4,27 triliun penerimaan pajak di NTB, sekitar Rp 2,4 triliun diperoleh dari dalam daerah. ‘’Berarti ada pajak yang diambil dari wilayah lain karena suppliernya dari daerah lain,’’ terangnya.

Terkait dengan penerimaan negara di NTB tahun 2017 yang berasal dari pajak, Taukhid menyebutkan pada triwulan I sebesar Rp 779,8 miliar, Triwulan II Rp 956 miliar, triwulan III Rp 1,178 triliun dan triwulan IV sebesar Rp 1,361 triliun. (nas)

TGB: ’’Halaqah’’ Ilmiah untuk Menajamkan Pemahaman Utuh tentang Islam Dari Hal. 1 halaqah ilmiah tersebut juga membahas dan mengkaji fiqih tematik kontemporer. Misalnya, terkait konsep dan hukum berjihad serta kajian tentang pemahaman-pemahaman masyarakat tentang jihad.

Khususnya ditinjau dari aspek hukum Islam apakah pemahaman tersebut telah didasarkan pada sumber dan

rujukan hukum Islam yang jelas.

Dalam sambutannya, Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB dua periode itu menegaskan bahwa kajian tentang kitab-kitab hukum Islam, khususnya Kitab Arba’in Annawawiyah penting dijaga dan dilestarikan. Bahkan menurut TGB, halaqah ilmiah ini harus ditradisikan untuk menajamkan

pemahaman yang utuh tentang Islam. ‘’Termasuk meningkatkan spiritualitas yang dipadukan dengan pemahaman atas hasil kajian akal pikiran manusia,’’ terang gubernur.

Karenanya TGB menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sembari berharap kajian tersebut akan dapat berkontribusi nyata untuk mem-

perkaya khasanah keilmuan hukum Islam serta mendapatkan ilmu yang utuh tentang kitab Arba’in Annawawiyah.

Gubernur juga menyampaikan selamat datang, sekaligus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Syaikh Yusri Rusydi atas perkenan menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada halaqah ilmiah ini. TGB menyatakan bahwa dengan kun-

jungan Syaikh Dr. Yusri Rusydi Assayyid Jabr AlHasani yang juga seorang Guru Besar dari Universitas Al-Azhar, merupakan suatu keberkahan sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi NTB, yang mayoritas dihuni oleh umat Islam. Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung hingga 8 Januari 2018. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 8 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Mesin Parpol Pendukung Solid Menangkan Fauzan-Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Hasil survei terbaru dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Minggu (7/1), pada berbagai simulasi petahana masih unggul jauh dengan kandiat lain. Di simulasi semi terbuka perolehan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Fauzan Khalid 39,3 persen diikuti Nauvar F Farinduan 9 persen lebih lalu di posisi selanjutnya TGH Hasanin Juaini 3,8 persen, H.M. Izzul Islam 2,8 dan Hj. Sumiatun 2,8 persen. Dengan selisih 30 persen biasanya kandidat lain sulit mengejar keterpilihan petahana oleh kandidat lain.

Pun pada simulasi pasangan, Fauzan-Sumiatun memperoleh keterpilihan tertinggi 43,9 persen, lalu disusul Farin-Muammar 11,5 persen, Zul-Khair 4,9 persen dan Hasanain-Sulhan 3,4 persen dengan jumlah pemilih belum menentukan pilihan sebanyak 36,2 persen. Namun demikian, parpol pendukung tak mau terlena dengan hasi survey tersebut. Lima parpol pendukung terus solid untuk memenangkan paket ini pada pilkada nanti.

Ketua DPC PPP Lobar, H Ruslan membantah keras terkait isu di luar yang mengatakan parpol pendukung Fauzan-Sumiatun yang banyak namun keropos. Ia menegaskan, parpol sudah solid memenangkan Fauzan - Sumiatun. Untuk persiapan pun telah jauh hari dilakukan, parpol pendukung telah mengadakan pertemuan bahkan telah menunjuk juru kampanye tim pemenangan L. Hermayadi dari Golkar. “Itu hanya cerita di luar (bilang parpol pendukung keropos). Tapi nyatanya kami tetap solid memenangkan Fauzan-Sumiatun,”terang Ruslan.

Menurut Ruslan, setiap Dapil memiliki ketua tim untuk menggerakkan tim di bawah. Semua stratergi jelasnya sudah diatur dan dirancang, sehingga tidak benar kalau parpol pendukung keropos. Hal ini lanjutnya, hanya isu untuk menggoyangkan petahana saja. Khusus parpol pendukung juga kata ketua BK DPRD Lobar ini, sudah menempatkan anggota Dewan di masing-masing Dapil untuk membantu pemenangan duet ini. Khusus PPP juga telah mengusulkan Ketum Romahurmuzi sebagai Jurkam di Lobar. Ruslan membeberkan rencananya petahana bakal deklarasi sekaligus mendaftar di KPU tanggal 10 Januari, deklarasi dilaksanakan di lapangan Gerung. Kemungkinan saat deklarasi dibawa seribu massa per parpol pendukung, selesai deklarasi langsung ke daftar ke KPU. Sementara itu, Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan, P.Hd membeberkan hasil survey terbaru SMRC yang dilaksanakan sepakan lalu dimana survey dilakukan sejak 20-27 Desember untuk melihat peta keterpilihan kandidat di pilkada Lobar. Jumlah sampel yang dipakai sebanyak 610 dengan margin error plus minus 4 persen, kemudian responden terpilih tatap muka dengan qualitiy control 20 persen.

Sampel Dibagi per kecamatan, per desa lalu setiap desa diambil 5 RT dan Setiap RT diambil 2 KK. Sampel mewakili keseluruhan karateristik pemilih Lobar, baik gender, desa-kota, agama, dan etnis. Dan sampel merefresentasikan keterwakilan semua Dapil wilayah Lobar. Mengacu hasil survey jelasnya, tingkat pengetahuan masyarakat tentang adanya pilkada Lobar atau awarnes terus meningkat dibandingkan tiga kali dilakukan survey sebelumnya mencapai 73 persen lebih. Kriteria umum alasan pilihan masyarakat jelas Djayadi, yakni perhatian pada rakyat dan jujur, bersih dari korupsi, “49- 50 persen masyarakat ingin perhatian kepada rakyat. Namun bukan sekadar perhatian tapi melakukan sesuatu atau ada bukti perhatian. Lalu jujur dan bersih dari korupsi atau kredibel sebanyak 38 persen masyarakat inginkan pemimpin yang bersih dari korupsi, barulah tegas, berwibawa,” bebernya.

Lebih rinci, melihat peluang kandidat pada simulasi semi terbuka menempatkan Fauzan memperoleh 39,3 persen diikuti Farin 9 persen lebih, terdapat selisih hampir 30 persen. Biasanya dengan seilisih ini sulit dikejar oleh kandidat lain. Kecuali ada suatu dan lain hal, seperti masalah skandal. Menurutnya, mengacu hasil survei sebelumnya belum ada lawan kompetitif bagi incumbent sampai saat ini, meskipun selama 4 bulan terakhir hampir semua kandidat meningkat dukungannya. Akan tetapi dukungan ke Fauzan lebih tinggi dibandingkan yang lain, meningkat 6 persen dari 33 persen (hasil survey Agustus lalu).

Mengacu simulasi berpasangan, dengan jumlah empat pasangan Fauzan-Sumiatun masih unggul 43 persen lebih, disusul Farin-Muammar 11,5 persen, sedangkan Zul-Khair 4,9 persen dan Hasanain-Sulhan 3,4 persen. Sedangkan pemilih yang belum menentukan pilihan sebanyak 36 persen lebih, namun pemilih ini pasti akan terdistribusi proporsional. Begitu pula pada simulasi tiga pasangan, suara Fauzan-Sumiatun naik menjadi 44,2 persen lalu dua pasang pasangan lawan 46,4 persen dibandingkan pasangan lain antara 7-11 persen lebih.

Melihat indikator kemantapan pemilih menentukan pilihannya, jumlah masyarakat yang mungkin berubah pilihannya semakin sedikit dari Januari-Agustus, 5-8 persen, sedangkan yang yang mantap memilih petahana mencapai 72 persen sehingga kecil kemungkinan bisa berubah pilihannya. Pun demikian dengan pemilih kandidat lain juga kecil kemungkinan berubah pilihannya. Sedangkan sebanyak 26 persen pemilih yang bisa berubah. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lobar Tagih Piutang Dana Jasling ke Pemkot Mataram Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat menagih komitmen Pemkot Mataram untuk membayar Dana Jasa Lingkungan (Jasling) yang dipungut melalui PDAM senilai Rp 1 miliar lebih. Dana jasling ini akumulasi dari tahun 2016-2017, lantaran tak dibayar Pemkot ke Pemkab Lobar.

Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar, Adnan menyatakan terkait dana jasling tersebut pemda sendiri menganggarkan sejak tahun 2016 sebesar Rp 500 juta, sedangkan seharusnya dari Pemkot Mataram Rp 500 juta. “Namun sejak 2016 sampai tahun 2017 belum cair dana Jasling itu dari Pemkot, sehingga totalnya Rp 1 miliar lebih. Itu nanti kami koordinasi dengan Pemkot agar

segera dibayarkan,’’ kata Adnan. Pemkot tidak memberikan dana jasling tahun lalu karena ada pemotongan DAU. Pihaknya pun sudah mengusulkan pencairan ke Pemkot, namun karena tidak cair maka Lobar pun tak mencairkan dana tersebut ke IMP. Tahun 2017 pemda kembali menganggarkan Rp 500 juta, namun lagi-lagi dari pemkot tidak cair sehingga

anggaran ini tidak diberikan ke IMP. Sehingga total tunggakan anggaran Jasling pemkot ke Lobar mencapai Rp 1 miliar lebih. Piutang tersebut belum disetor dua tahun terakhir. Dana itu bukan mengendap di Lobar, namun di Pemkot. “Kota belum bayar ke pemda, pemda pun belum bayar ke IMP,”jelasnya. Sesuai kesepakatan (perjanjian) yang dibuat kedua belah pihak (Lo-

(Suara NTB/her)

HASIL SURVEI - Pihak SMRC menerangkan hasil survei tingkat keterpilihan kandidat di pilkada Lobar.

bar dan pemkot) tahun 2011 lalu, dari 75 persen jasling ini dikelola oleh IMP untuk memelihara sumber mata air. Sisanya, 25 persen dipergunakan oleh Pemda Lobar dan Pemkot sendiri.

Jasling ini pernah menjadi temuan BPK, sehingga pemkot

berhati-hati dalam hal penyalurannya. Ia menambahkan jasling ini perlu diformulasikan ulang (perbaharui), menyusul perubahan tarif retribusi kebersihan dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000. Sebab jumlah ini kurang relevan dengan kondisi saat ini. (her)

Diduga Terlibat Curas

Dua Pemuda Ditangkap Selong (Suara NTB) Dua pemuda, yakni RF (19) dan IM (17) warga asal Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditangkap aparat Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim). Mereka diduga terlibat kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Kecamatan Keruak.

Penangkapan kedua warga ini berdasarkan laporan polisi Nomor LP/ 02 /I/2018/NTB/ Res. Lotim/Polsek Keruak tanggal 6 Januari 2018, tentang curas atau menjambret.

Saat itu, sekitar pukul 19.45 wita bertempat di Dusun Lingsar Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, kedua pelaku menjalankan aksinya.

Kedua pelaku diduga melakukan aksinya dengan cara memepet kendaraan korban yakni, Baiq Dewi Handayani yang dibonceng anaknya dengan sepeda motor dari Keruak. Tepat di depan klinik Nugraha, Desa Sepit, pelaku RF diduga menodongkan pisau ke pinggang korban seraya menyuruh menyerahkan tas yang dibawanya. Setelah berhasil membawa tas pelaku langsung kabur ke arah Lekor, dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keruak.

Dari hasil laporan dan keterangan yang diberikan oleh korban, Kapolres Lotim,

AKBP M. Eka Fathurrahman, SIK, petugas piket yang mendapat laporan langsung menyusuri arah Setungkep Lingsar. Sesampai di Peropok Desa Setungkep, petugas menemukan kedua pelaku dan dilakukan penggeledahan. Namun tidak ditemukan tas korban, sehingga dilepas.

Namun setelah mendapat keterangan lebih lengkap dari korban, kedua pelaku dicari kembali dan ditemukan di Lingsar Desa Setungkep Lingsar, kemudian dibawa ke Polsek. Setelah dilakukan interogasi, dengan dipimpin Kapolsek, anggota Polsek dibantu regu patroli Sabhara Polres Lotim, kembali melakukan penyisiran di Lekor dan Dusun Lingsar dengan membawa dua pelaku dan sesuai petunjuk pelaku ditemukan sebagian barang milik korban yang dibuang di tengah sawah.

Dari hasil keterangan yang diberikan oleh pelaku itupun berhasil diamankan sejumlah barang bukti, berupa satu unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol DR 3746 HT, yang digunakan pelaku. Tas jinjing milik korban, uang tunai serta sebilah parang dengan sarung kayu panjang 30 cm. “Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Keruak untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut,”pungkas Kapolres. (yon)

‘’Getaway Deals’’

Harga Spesial Menginap di Awal Tahun 2018 Mataram (Suara NTB) Masih dalam suasana Tahun Baru 2018, Golden Palace Hotel Lombok kembali menyediakan promo menginap “Getaway Deals” dengan harga yang sangat spesial dan hanya di bulan Januari 2018. Promo tersebut berupa pemberian harga spesial untuk menginap sekaligus mencoba berbagai fasilitas yang ada di hotel berbintang empat tersertifikasi dengan 198 kamar tersebut.

Hotel yang terkenal dengan kebersihan dan kamar yang

luas serta fasilitas terlengkap ini memberikan harga Rp 699.000/ net, untuk menginap selama satu malam dan termasuk mendapatkan gratis sarapan pagi yang sangat lengkap bagi dua orang. Getaway Deals Promo tersebut hanya bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel di www.goldenpalacelombok.com .

“Harga kamar yang sangat spesial ini kami berikan khusus bagi tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui web-

(Suara NTB/ist)

DELUXE – Salah satu kamar deluxe di hotel bintang empat Golden Palace Hotel Lombok, sejuk dengan jaminan kenyamanan memberikan kepuasan bagi pengunjung . site kami. Jadi, selain memberikan keuntungan dengan harga yang lebih murah, kami juga memudahkan para tamu karena cukup melakukan pemesanan melalui gadget mereka saja,” tutur General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D. Selain promo untuk harga kamar, hotel yang terkenal dengan kenikmatan dan keunikan makanannya ini juga memberikan promo makanan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu “Grilled

Salmon Green Pea Puree” yang dibanderol dengan harga Rp. 125.000/net/porsi.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat

lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(*)