Edisi Rabu, 7 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 7 MARET 2018

16 HALAMAN NOMOR 06 TAHUN KE 14

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

a Ali BD di Mat

Ulama

TGH. Lalu Supardan Kasiran

Ali BD Tokoh yang Dekat dengan Ulama

SIMULASI - Ali BD melakukan simulasi pencoblosan saat kampanye dialogis yang digelar di Lapangan Pringgabaya beberapa waktu lalu.

Perbesar Anggaran untuk Rakyat Miskin SEBAGAI pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang diusung oleh rakyat, pasangan calon Gubernur Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Gubernur TGH. Lalu Gede Sakti memastikan memprioritaskan pembangunan untuk rakyat. Sudah saatnya rakyat memilih pemimpinnya langsung dengan tanpa sekat pembeda.

Pandangan Ali BD alias Amaq Asrul saat memimpin NTB nantinya akan diimplementasikan semua kebijakannya saat menjadi Bupati Lotim. Diantaranya, penyaluran bantuan sosial untuk rakyat miskin yang selama ini dari pemerintah provinsi masih terbatas.

Katanya, anggaran untuk warga miskin ini akan diperbesar.

Bansos yang selama ini diketahuinya hanya Rp 35 miliar ke depan akan disiapkan hingga Rp 200 miliar. Adapun dalam penyalurannya ditegaskan harus tetap mengedepankan asas keadilan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Minta Dukungan Pusat ADA beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Antara lain, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.

Pembangunan di NTB sudah memenuhi sebagian besar hal-hal tersebut.

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB non tambang tumbuh 7,1%, angka peng-angguran menurun 3,2% dan menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam Bersambung ke hal 15

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

ANTAR BUKTI - Tersangka Ihw (kiri) saat menuju ruang penyidik Pidsus untuk mengantar bukti tambahan, Selasa (6/3).

Sikap kooperatif tersangka ini dinilai Solidaritas Masyarakat untuk Transparnasi (Somasi) bisa menjadi pintu masuk jaksa untuk menjadikan justice collaborator atau sumber informasi pengembangan kasus. ‘’Saya sebentar saja tadi, serahkan data tambahan,” kata Ihw, Selasa (6/3) siang kemarin. Data itu berupa dokumen tentang job description tim konsolidasi. Di dalamnya ada beberapa nama yang ambil bagian dalam tim konsolidasi tersebut serta peran masing masing. ‘’Data tambahan ini atas permintaan penyidik. Saya sudah kasih langsung tadi,” ujar Direktur BPR Sumbawa ini.

Sejauh ini Kejaksaan Tinggi NTB belum mau membuka soal kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Menurut Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, keterangan tersangka yang disampaikan ke penyidik dipastikan akan jadi bahan kajian pihaknya untuk mengungkap keterlibatan orang lain. ‘’Yang jelas akan tergantung keterangan para tersangka. Kalau mengarah ke orang lain, ya nanti kita akan dalami,” ujarnya.

Saat ini kasus merger PT. BPR terus menggelinding. Sebelumnya tersangka membeberkan, aliran uang Rp 770 juta tersebut mengalir tanpa nomenklatur dana operasional merger BPR. Terbaru yang diungkap tersangka, terkait dugaan aliran dana ke

IMAM Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (FPI), TGH. Abdul Fattah Zen menyebarkan dakwah dukungan terhadap calon Gubernur Dr. H. Moch Ali BD dan Wakil Gubernur TGH. Lalu Gede Sakti.

Bersambung ke hal 15

Bapemperda DPRD NTB untuk kepentingan percepatan Perda merger BPR. Sebab tidak ada aturan pembiayaan atau penyerahan uang kepada legislatif dan eksekutif. Sehingga Kejaksaan tidak menutup kemungkinan mengkaji indikasi suap dan gratifikasi soal dugaan aliran dana ke eksekutif dan legislatif dimaksud.

Justice Collaborator Melihat perkembangan kasus yang terjadi, Somasi NTB menilai sikap tersangka yang blak blakan soal peran orang oknum pejabat lain bukanlah bentuk kekecewaan.

Sudah saatnya, menurut Peneliti Hukum Somasi NTB Johan Rahmatullah,SH, jaksa tidak hanya menetapkan dua tersangka. Ia melihat, kedua tersangka sudah berani membuka dugaan korupsi berjamaah dengan modus bagi bagi uang BPR tersebut. “Artinya, kedua tersangka jangan sampai hanya dijadikan korban. Sementara penikmat, lolos proses hukum,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Somasi NTB mendorong dua hal. Pertama, tersangka Ihw dan Mtw harus berani terangterangan dan terbuka secara kooperatif untuk menyebutkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana tersebut. Sehingga dugaan korupsi berjamaah itu dapat diketahui oleh masyarakat, tentang siapa yang memerintahkan dan eksekutornya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Bebaskan Pedagang dari Rentenir, Ahyar-Mori Siapkan Bantuan Permodalan lasa (6/3). Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi pencalonan Ahyar-Mori di masa kampanye Pilkada NTB 2018.

Mori yang sudah familiar dengan masyarakat Kota Bima ingin mendengarkan se-

Imam FPI NTB Dakwahkan Dukung Ali-Sakti

Mataram (Suara NTB) Kedua kalinya tersangka kasus dugaan korupsi pada proses merger PD.BPR NTB menjadi PT.Bank BPR NTB, Ihw dipanggil penyidik Kejati NTB, Selasa (6/3). Berbeda dengan sebelumnya, tersangka kemarin hanya menyerahkan dokumen, sebagai bukti tambahan yang diminta penyidik.

Gunakan Skema KPBU

Kota Bima (Suara NTB) Calon Wakil Gubernur NTB yang diusung Gabungan sembilan partai politik, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, mengunjungi pasar tradisional di Kota Bima, Provinsi NTB, Se-

TGH. Abdul Fattah Zen

Tersangka BPR Bisa Jadi ”Justice Collaborator”

KO M E N TTAA R BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pembangunan megaproyek Global Hub Kayangan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pasalnya, jika bergnatung terhadap anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD, jumlahnya sangat terbatas. ‘’Global Hub saya sarankan lebih baik pakai pendekatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tidak mengeluarkan anggaran.

Bersambung ke hal 15

DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan merupakan sosok yang sangat dekat dengan ulama.

Calon Gubernur NTB dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok ini mendapat dukungan yang besar dari para tuan guru yang ada di Lombok.

Bersambung ke hal 15

cara langsung keluhan para pedagang dan masalah yang ada di pasar tradisional tersebut. Mori menuturkan bahwa pedagang di bima memiliki masalah yang harus bisa dicarikan solusi diantaranya masalah permodalan.

“Masalah yang ada sekarang adalah mengenai permodalan, semenjak saya (Mori) datang di tempat ini para pedagang langsung banyak bercerita terutama mengenai permodalan, masih banyak pedagang yang meminjam uang di rentenir untuk melanjutkan (Suara NTB/ist) usahanya,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB KUNJUNGI PASAR - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, saat mengunjungi Pasar Amahami, 2014-2018 ini.

Bersambung ke hal 15 Kota Bima, Selasa (6/3).

24,9 Persen Penduduk Miskin di NTB Usia Produktif Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 24,9 persen penduduk miskin di NTB berusia produktif. Dari 798 ribu jiwa masyarakat miskin pada posisi Maret 2017, sebesar 51,2 persen tinggal di daerah pedesaan, sisanya 48,8 persen tinggal di perkotaan.

Kepala BPS NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM yang dikonfirmasi usai Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) di Mataram, Selasa (6/3) siang, mengatakan, banyaknya masyarakat miskin usia produktif merupakan salah satu karakteristik kemiskinan yang ada di NTB. Selain itu, 54,7 persen penduduk miskin di NTB berusia di bawah 25 tahun. Kemungkinan besar adalah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga.

“Dengan usia produktif tersebut diharapkan bisa memacu (upaya percepatan kemiksinan), kalau dia usia produktif penduduk yang miskin itu,” katanya.

Karakteristik kemiskinan lainnya di NTB adalah 88,34 persen berpendidikan SMP ke bawah. Kemudian, 49,61 persen bekerja di sektor pertanian dan 6,69 persen bekerja di sektor industri.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penertiban Media Promosi Paslon Galakkan Jumat Bersih UNTUK mengajak masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya, sejak awal tahun ini kelurahan Ampenan Tengah mengadakan program Jumat Bersih. “Jadi setiap hari jumat, masyarakat secara gotongroyong membersihkan wilayah pesisir pantai Ampenan,” terang lurah Ampenan Tengah, Hasbullah, saat ditemui Suara NTB, Selasa (6/3). Ia menambahkan, kegiatan itu disiarkan melalui masjid untuk mengajak masyarakat yang kebetulan memiliki waktu mengikutinya.

“Kegiatannya juga bersa(Suara NTB/uul) ma dengan petugas kebersiHasbullah han di sana, sehingga sampah yang terkumpul langsung diangkut,” ujarnya. Selain untuk menjaga kebersihan pantai yang menjadi ikon wisata kota Mataram, juga dilakukan sebagai persiapan dalam menyambut STQ kota Mataram yang akan diadakan di pantai Ampenan. “Biar nanti kesannya tidak tergesa-gesa saat mendekati waktu kegiatan, jadi dari sekarang sudah mulai dilakukan,” kata Hasbullah.

Meski baru diadakan tidak terlalu lama, program tersebut sudah memberikan dampak bagi kebersihan lingkungan.

“Sekarang tidak banyak sampah yang berada di sana, kalau ada hanya sedikit,” paparnya. Tujuan program ini, imbuhnya, memang menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan agar tercipta lingkungan yang bersih. “Seperti saat hujan kemarin, banyak sampah kiriman di sana, sampai berapa kali Tossa itu mengangkut sampah,” tukas Hasbullah.

Sehingga sampah yang berada di sekitar pantai Ampenan dan lingkungan sekitarnya langsung diangkut ke TPS oleh petugas sampah. “Kita juga memindahkan kontainer sampah yang di dekat pantai dan mengembalikannya ke Dinas LH,” ujarnya.

Selain mengadakan program Jumat Bersih, dirinya berencana akan membuat BLK yang nantinya menangani masalah sampah dan mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat.

“Kita mau memanfaatkan tempat yang ada di Melayu Timur yang selama ini tidak digunakan dengan maksimal.

Itu nanti kita ubah menjadi BLK pengolahan sampah,” kata Hasbullah. Memang di sana, tambahnya, sudah memiliki berbagai unit usaha tetapi hasilnya belum maksimal.

“Sekalian mengajak remaja dan anak-anak agar lebih peduli pada lingkungannya,” imbuhnya. (uul)

Layak Jadi Enam Dapil ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara menilai Kota Mataram sudah layak dikembangkan menjadi enam dapil (daerah pemilihan). Pada pemilu sebelumnya Kota Mataram terdiri dari lima dapil. Masing-masing Dapil Selaparang, Dapil Ampenan, Dapil Cakranegara, Dapil Sandubaya dan Dapil Mataram – Sekarbela.

Usulan dari KPU kabupaten/kota, salah satunya KPU Kota Mataram, agar dapil di Kota Mataram dimekarkan menjadi enam dapil. Di mana dapil Mat(Suara NTB/dok) aram – Sekarbela akan dipI Nyoman Yogantara isahkan. Sehingga dua kecamatan itu akan menjadi dapil yang berdiri sendiri. Dikatakan Yoga kepada Suara NTB, Selasa (6/3), dengan dilakukannya pemekaran dapil tentu ada plus minusnya.

Secara tidak langsung akan membuat populasi penduduk akan lebih merata. ‘’Sehingga, secara administrasi akan lebih mudah,’’ cetusnya. Kalau minusnya, dapil Mataram tentu akan berkurang kursinya. Dengan adanya pemekaran dapil ini, Yoga memperkirakan bahwa jatah kursi untuk dapil Sekarbela nantinya adalah lima kursi. Sedangkan untuk dapil Mataram tujuh kursi.

Perubahan dapil ini, kata politisi PDI Perjuangan ini, mau tidak mau membuat bakal calon legislatif nantinya, harus menyesuaikan diri. ‘’Nah ini beratnya bagi teman-teman yang maju lewat dapil Mataram – Sekarbela. Yang dulunya tinggal di Sekarbela perolehan suaranya lebih maksimal di Mataram.

Begitu juga sebaliknya. Makanya ini harus betul-betul start dari sekarang, memikirkan dan berbuat bagi masyarakat,’’ kata Yoga.

Yoga tidak menyangkal bahwa perubahan dapil ini cukup menguras tenaga dan materi. Jatah kursi yang hanya lima untuk dapil Sekarbela diharapkan betul-betul diisi oleh figur wakil rakyat yang dapat memperjuangkan nasib masyarakat di Kecamatan Sekarbela. Yoga cukup yakin akan hal ini. Mengingat, masyarakat juga sudah cukup cerdas dalam memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen. (fit)

Pengerjaan Proyek Panggung Sangkareang

Rekanan Terancam Di-’’blacklist’’ Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tengah mengkaji penjatuhan sanksi bagi rekanan yang mengerjakan panggung Taman Sangkareang. Jika hasil kajian dinilai tak sesuai aturan, rekanan terancam diblacklist. Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Selasa (6/3). “Asisten II dan Bagian Layanan Pengadaan sedang mengkaji soal itu,” kata Sekda.

Dikatakan Sekda, proyek panggung Taman Sangkareang masih dalam proses pemeliharaan rekanan. Ini sedang dikerjakan oleh rekanan karena sebelumnya space dikerjakan tidak sesuai, sehingga dilakukan penggantian. “Kalsibot yang dipasang tidak sesuai kemudian diganti,” kata Sekda.

Proses pemilihan penyedia dilakukan melalui proses pelelangan sederhana oleh Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mataram. Dari proses lelang ditetapkan CV. Marang sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 408.910.000. Pengerjaan proyek selama 120 hari berdasarkan kontrak Nomor 04/RPOLS/ PPK-UM/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017. Dan, surat perintah mulai kerja (SPMK) tanggal 2 Agustus 2017.

Sebelum tahap pengerjaan, Pemkot Mataram telah membayar 30 persen uang muka dari nilai kontrak sekitar Rp 122.673.000. Pelaksanaan proyek ini sempat tertunda. Rekanan menghentikan sementara pekerjaan dengan alasan panggung digunakan untuk rangkaian kegiatan HUT Kota Mataram.

Penundaan pekerjaan ini secara fungsional berpengaruh terhadap struktur konstruksi bangunan yang tidak termasuk dalam HPS. Pemkot Mataram dalam hal ini Bagian Umum melakukan perubahan kontrak sesuai nomor 09/RPOLS/PPK-UM/X/ 2017. Konsekuensinya pekerjaan akan berakhir tanggal 25 Desember 2017 dan ada perubahan anggaran menjadi Rp 422 juta.

Sekda memastikan, proses pengerjaan ini dipastikan tidak akan mengganggu. Selanjutnya, sisa pembayaran akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2018. “Belum kita anggarkan. Nanti baru di APBDP kita masukkan membayar sisanya,” ujar Sekda.

Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana juga melihat bahwa rekanan sedang mulai mengerjakan. Akan tetapi, ia menegaskan supaya proyek - proyek berikutnya tidak boleh ada keterlambatan sama sekali. “Kemarin sore saya sudah pantau.

Dan, ini saya lihat sedang dikerjakan,” katanya. (cem)

Camat dan Panwaslu Bersitegang Mataram (Suara NTB) Tim terpadu Pemkot Mataram, Selasa (6/3), melakukan penertiban terhadap media promosi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di enam kecamatan. Namun, penertiban kali ini diwarnai perdebatan antara Camat Selaparang, Sudirman dan Camat Mataram, Hariadi dengan petugas Panwaslu, sehingga membuat suasana tegang.

Bersitegangnya camat dan petugas Panwas yang notabene merupakan satu tim pada penertiban dilatarbelakangi pencabutan media promosi milik paslon nomor urut 2, yakni Ahyar - Mori di Jalan Pariwisata Lingkungan Pengempel Kelurahan Pejanggik. Sementara, spanduk dan poster milik paslon nomor urut 4, yakni Ali - Sakti tidak ditertibkan padahal secara terang terangan dipasang di pohon dan dekat tempat ibadah.

Namun demikian, petugas Panwas berdalih bahwa mereka tidak mencabut media promosi Ali - Sakti, karena tidak masuk dalam rekomendasi.

Pernyataan petugas Panwaslu tersebut langsung menyulut emosi dua camat itu.

Hariadi mengatakan bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas di Kecamatan Mataram, ada satu titik pelanggaran. Baliho maupun poster di Lingkungan Pengempel

tidak masuk dalam rekomendasi.

Protes yang sama juga dilontarkan Sudirman. Ia meminta Panwas tidak tebang pilih terhadap penertiban media promosi.

Kalaupun disepakati bahwa media promosi paslon ditertibkan berdasarkan rekomendasi, seharusnya tidak menyentuh yang lain.”Jangan sampai nanti menimbulkan masalah. Kita ini satu tim. Mana yang direkomendasikan itu saja ditertibkan. Tidak mencabut yang lain. Jangan sampai tim disalahkan,” protesnya.

Setelah terjadi perdebatan, poster milik Ahyar - Mori kembali dipasang. Temuan baru ini akan direkomendasikan oleh tim untuk ditertibkan berikutnya.

Komisioner KPU Kota Mataram,EkaSugihGunawanmenyebutkan, ada 51 titik media promosi paslon yang akan diterbitkan oleh tim terpadu. Sebelumnya, tim sukses pasangan calon telah disurati menertibkan sendiri.

“Sudah diklarifikasi, jadi bukan 66 titik, ternyata ada kekeliruan penomoran, sehingga total ditertibkan hari ini 51 titik,” sebut Eka. Pelanggaran media promosi ilegal berlangsung di Kecamatan Mataram, sedangkan kawasan lainnya sudah ditertibkan oleh tim sukses paslon usai menerima surat teguran.

Terkait alat peraga kampanye, KPU belum menyerahkan karena masih proses di KPU NTB. “Baru bahan kampanye yang dibagikan ke paslon,” kata Eka. Ketua Panwaslu Kota Mataram,Ruslanmenambahkan,KPU sudah menyurati tim sukses paslon agar1x24jammenurunkanatribut kampanye milik mereka. Jika dalam 1x24 peringatan tidak ditindaklanjuti, maka tim terpadu yang akan menertibkan. “Ini sudah lebih dari 1x24 jam. Makanya tim terpadu bergerak,” ujarnya.

Maraknya stiker maupun

(Suara NTB/cem)

PASANG KEMBALI - Tim terpadu Kota Mataram memasang kembali poster milik Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Ahyar - Mori di dekat Kantor DPC PDIP di Jalan Pariwisata Kelurahan Pejanggik, Selasa (6/3). Sebelumnya, poster ini dicabut karena dinilai melanggar. spanduk paslon menempel di pohon dan tiang, Ruslan tidak berani menyimpulkanbahwatimsuksestidak taatterhadapaturan.Yangjelas,tim bergerak menertibkan media sosialisasi yang dianggap ilegal.

Di satu sisi, Panwas meminta pengusaha advertising mentaati aturan dan secara kooperatif menurunkan dan tidak menerima pesanan pemasangan baliho paslon. Terhadap aturan

ini,Ketua Asosiasi Service Advertising (ASA) Kota Mataram, Firadz Fariska sepakat dengan aturan tersebut. Bahkan, ini menurutnya menjadi keuntungan bagi pengusaha advertising.

“Kami setuju dengan kebijakan itu. Dan, ini jadi keuntungan buat kami. Kalau kita pasang dua hari, kemudian diturunkan, siapa yang mau bayar,’’ ujarnya. (cem)

Penghargaan Adipura untuk Mataram Dikhawatirkan Melayang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengkhawatirkan akan kehilangan penghargaan adipura jika tidak mampu memenuhi instrumen ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasalnya, instrumen penilaian setiap tahun semakin bertambah dan berat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi, Selasa (6/ 3) mengakui bahwa instrumen penilaian adipura tahun ini bertambah dan semakin berat seiring dengan kebijakan sesuai Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sehingga, ia tidak lagi berpikir mendapatkan kembali penghargaan adipura, melainkan konsen terhadap pembersihan secara menyeluruh.

“Kita konsen pembersihan menyeluruh, tidak berpikir adipura dulu,” jawab Irwan.

Dari sekian instrumen penilaian disebutkan Irwan, Kementerian LHK konsen terhadap program tiga bulan bersih sampah. Pelibatan partisipasi masyarakat terkait pemilihan dan pengurangan sampah serta membangun jejaring baik di perumahan dan perkantoran harus bersih dan memiliki sa-

(Suara NTB/cem)

ANGKUT SAMPAH - Operator roda tiga Dinas Lingkungan Hidup sedang mengangkut sampah di Jalan Bangau Kelurahan Cakranegara, Selasa (6/3). Pemkot Mataram sedang berjuang memenuhi instrumen penilaian adipura yang setiap tahun semakin bertambah dan berat. rana pemilihan sampah.

Selain instrumen tersebut, kebijakan lainnya adalah kampanye bebas sampah selama Pilkada. “Kita masih menunggu itu. Yang sekarang diperintahkan adalah mensukseskan

TBBS,” ujarnya. Dari sekian instrumen yang ada menurut dia, arah kebijakan kementerian paling berat adalah kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan mandiri. Ditambah car free day bebas sampah

dan pilkada bebas sampah.

Oleh karena itu, harus ada kebijakan strategis kepala daerah untuk memenuhi penilaian tersebut. Di samping itu, perlu partisipasi organisasi perangkat daerah lain. “Kita tidak bisa bekerja sendi-

ri. Perlu partisipasi SKPD lain,” tambahnya. Meskipun demikian, mantan Camat Selaparang ini tetap optimis memenuhi instrumen tersebut. Dalam posisi ini, ia masih menunggu dari kementerian. (cem)

Pengusaha Reklame Protes Mohan Minta Pegawai Pemkot Mataram

Dinilai Provokatif

RSUD Dipecat

Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Selasa (6/3).

Sidak kali ini menemukan aksi pegawai yang dinilai provokatif, sehingga (Suara NTB/cem) menimbulkan keg- BERBINCANG - Plt Walikota Mataram, H. aduhan di internal Mohan Roliskana didampingi Sekda, H. Effendi Eko Saswito dan Asisten III, Baiq Evi manajemen.

“Kalau dia Ganevia berbincang dengan manajemen PNS, silakan pin- RSUD usai memimpin apel, Selasa (6/3). dah saja. Tapi kalau statusnya masih honorer, pecat saja,” tegas Mohan di hadapan seluruh pegawai RSUD pada apel pagi itu. Kegaduhan di internal rumah sakit plat merah ini, terjadi akibat penundaan jasa pelayanan (Jaspel) yang belum diterima pegawai sejak Desember 2017 lalu.

Mohan memberikan gambaran bahwa keberadaan rumah sakit ini dibangun dengan serba keterbatasan. Tiga orang yang menjadi penggagas dan memiliki visioner, yakni H. Moh Ruslan (alm), H.Lalu Makmur Said dan dr. H.L. Herman Mahaputra.

Keterbatasan anggaran serta keberanian mereka membuat rumah sakit ini dikenal dan berdiri megah sampai saat ini. Apalagi saat ini, ia tidak pernah mendengar kesan minor dari masyarakat. “Karena rumah sakit pencitraan kota lahir dari rumah sakit ini. Baik buruknya kota tergantung baik buruk pelayanan di rumah sakit,” terangnya.

Yang perlu disadari lanjutnya, rumah sakit swasta dan milik pemerintah berebut simpati masyarakat. Ia melihat kondisi manajemen lebih baik dari waktu ke waktu. Artinya, dibutuhkan semangat dan karakter. Kalau rumah sakit baik dan mendapatkan respon akan kembali jadi satu kesatuan entitas. Hal kecil saja akan jadi masalah besar dengan penggunaan media sosial.

“Urusan parkir saja, cleaning service, masyarakat menyuarakan lewat medsos. Keluhan itu cukup membuat gerah,” ujarnya. Persoalan jasa pelayanan diributkan, Mohan yakin tidak mungkin manajemen menunda nunda apa yang menjadi hak karyawan. Dia membandingkan rumah sakit lainnya jaspel mereka tidak dibayar lima sampai enam bulan.

Aksi provokatif ini menimbulkan kegaduhan di manajemen. Mohan mengingatkan khususnya PNS di rumah sakit bekerja dengan baik dan mentaati manajemen. Jangan sampai friksi dan membuat kegaduhan di koran dan media sosial. “Saya minta semua kompak, khususnya manajemen. Urusan manajemen menjaga soliditas, tidak boleh ada konflik,” katanya mengingatkan.

Dia menganalogikan birokrasi itu dalam hukum kekuasaan bahwa pimpinan diibaratkan seperti matahari. Dan, staf ini adalah awan.

Bagaimanapun juga awan ini harus membersihkan ruang sehingga matahari bisa terlihat dengan jelas ke bumi. Artinya kata Mohan, bawahan tidak boleh lebih cerdas dari pimpinannya. Kecerdasan itu harus digunakan untuk mengangkat pimpinannya. “Bawahan itu tidak boleh lebih pintar dari pimpinannya,’’ tandasnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengusaha advertising (reklame) di Kota Mataram mengaku merasa tidak nyaman dengan cara audit yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Mereka memprotes pemeriksaan detail yang mengarah urusan dapur perusahaan.

Ketua Asosiasi Service Advertising Kota Mataram, Firadz Fariska, Selasa (6/3) mengatakan, pihaknya telah mendapatkan surat dari BKD terkait rencana audit. Akan tetapi, ia merasa tidak nyaman dengan cara - cara pemeriksaan yang menyentuh ranah pribadi perusahaan. Seperti, pemeriksaan buku keuangan, buku kas, buku penjualan, buku piutang, persediaan, bill, kontrak dengan pihak ketiga, setoran pajak dan lain sebagainya.

Pemeriksaan seluruh komponen ini dianggap berlebihan. “Yang boleh memeriksa adalah Dirjen Pajak. Kalau ini hanya berkaitan pajak reklame. Tidak sampai piutang, rekening bank, peralatan. Ini overlap sekali,” protes Firadz.

Seharusnya menurut dia, BKD memeriksa pada ranah yang berkaitan dengan reklame. Yang lain bukan kewenangannya.

Berbeda halnya dengan pajak hotel dan restauran masuk kategori pajak PB1, meski diperiksa secara keseluruhan.

“Pajak reklame ini tidak bersinggungan langsung dengan pendapatan,” ujarnya. Sementara ini, pihaknya bisa mengajukan komplain terhadap kebijakan audit oleh Pemkot Mataram. Karena perlu diketahui tambah Firadz, jasa reklame ini tidak ansih di Kota Mataram. Tetapi melayani seluruh kawasan di NTB. Sehingga, jangan sampai audit tersebut dilatarbelakangi tidak terpenuhi pajak reklame. Semestinya, pengusaha reklame skala kecil juga disentuh. Karena, potensi besar berada di sana.

Kerugian apa dirasakan oleh pengusaha dengan audit tersebut? Secara materil katanya, mungkin tidak ada kerugian secara langsung. Tetapi kerahasian data perusahan tidak dapat terjaga dengan baik.

Artinya, publik dapat mengakses apa yang menjadi dapur perusahaan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menegaskan bahwa, audit dilakukan men-

gacu pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pemeriksaan terhadap seluruh komponen itu merupakan teknik pemeriksaan. Pemerintah ingin tahu berdasarkan nilai kontrak dilaporkan selama ini. “Silakan diperlihatkan pembukuan mereka. Ini kan teknik pemeriksaan saja, “ jawabnya.

Syakirin mengklarifikasi bahwa pemeriksaan pajak reklame dengan hotel dan restauran tidak ada perbedaan sama sekali. Diakui, selama ini tidak pernah dilakukan audit terhadap pajak reklame.

Artinya, akan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan jika tunggakan pajak muncul sementara audit tidak pernah dilakukan.

“BPK nanti menyalahkan kita kalau tidak dilakukan audit,” ujarnya. (cem)

Firadz Fariska (Suara NTB/cem)

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/humas pelindo)

Baru 38 UMKM Manfaatkan Pemasaran Digital Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB mencapai hampir 650.000 pelaku usaha. Dari jumlah ini, hanya 38 UMKM yang memanfaatkan fasilitas pemasaran digital yang disiapkan Dinas Perdagangan Provinsi NTB. NTB memiliki satu fasilitas pemasaran digital produk UMKM, namanya ishopntb.com. fasilitas ini resmi diluncurkan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada 17 Agustus 2017 lalu. Mekanisme pengelolaannya bekerjasama dengan BNI46 dengan PT. POS. Hingga saat ini, baru 38 UMKM yang memanfatkannya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Selly Andayani melalui Kepala BP3ED, Taufik Rahman, SH, sebetulnya cukup banyak peminatnya. Hanya saja harus selektif pelaku UMKM yang akan dipromosikan lewat ishopntb.

Sebab konsekuensinya, bagi UMKM yang telah muncul di ishopntb, tak ada alasan untuk menolak permintaan pembeli. Apakah karena keterbatasan modal, keterbatasan bahan baku, atau keterbatasan produksi. “Harus siap, pesanan berapapun, kapanpun, harus dipenuhi. Karena itu kita tidak sembarang memberikan UMKM masuk di ishop, sebelum kita memastikan langsung komitmen dan kualitas produknya,” demikian Taufik.

Ishopntb, lanjut Taufik, adalah toko daring/online terintegrasi. Menjadi tempat bertransaksi secara interaktif sebagai portal online yang menyuguhkan informasi komprehensif tentang produkproduk asli dari Lombok dan Sumbawa. Beberapa hajatan diprogramkannya fasilitas pasar digital ini diantaranya sebagai wadah promosi produk UMKM NTB, memudahkan pemasaran, menjadi database produk asli NTB, menjadi database nilai perdagangan produk NTB, mengurangi mata rantai pasar, menekan pengaruh tengkulak, serta mengurangi perputaran uang tunai kata Taufik.

Beberapa komoditas produk jadi yang dipromosikan diantaranya produk perikanan, pertanian, sayuran, buah-buahan, hasil laut non ikan, makanan olahan, kerajinan tradisional, karya musik, buku dan ekonomi kreatif. Melihat datanya, dari 38 UMKM dengan 412 jenis produk, transaksi jual beli yang terekam di sistemnya senilai Rp 1,6 juta. Angka transaksi yang sangat kecil. Dengan transaksi yang belum bayar Rp 6,8 juta dan transaksi batal Rp 2,2 juta. Taufik menyebut, minimnya transaksi yang masuk di sistem, sangat memungkinkan transaksi jual belinya belangsung di luar sistem.

“Sebab ada yang masuk di ishopntb adalah eksportir. Dan tercatat sangat aktif melakukan ekspor langsung ke berbagai negara,” ujarnya. Karena itu, diharapkannya kepada para pelaku UMKM yang difasilitasi. agar menyampaikan laporan transaksinya yang terjadi di luar sistem. (bul)

Foto udara Pelabuhan Gili Mas, Lembar

Pelindo Akselerasikan Pembangunan Dermaga Gili Mas dengan KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pembangunan Pelabuhan Gili Mas ikut dikebut oleh Pelindo III Lembar.

Menyusul progresifnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diharapkan, sebelum 2019 ini pelabuhan khusus kapal pesiar raksasa ini dapat beroperasi.

PT Pelindo III menandatangani tiga kontrak senilai lebih dari Rp 1,2 triliun terkait proyek pengembangan infrastruktur di sektor maritim yang merupakan bagian dari rencana investasi tahun 2018 senilai Rp 12 triliun. BUMN kepelabuhanan tersebut melibatkan kontraktor spesialis proyek maritim asal Belanda, Van Oord dan dua kontrak yang merupakan sinergi antarBadan Usaha Milik Negara

(BUMN), dipercayakan pada PT Wika Gedung dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Proyek pengembangan maritim tersebut berlokasi di tiga pelabuhan, Tanjung Perak di Surabaya, Benoa di Bali dan Gili Mas Lembar di Lombok.

Ketiga kontrak senilai sekitar Rp 1,2 trilun ini mendukung ekspansi bisnis di bidang pengembangan infrastruktur layanan kapal pesiar dan juga di inversifikasi bisnis di

bidang properti.

“Terminal Gili Mas akan memposisikan Pelabuhan Lembar sebagai gerbang wisata yang representatif. Pelindo III fokus pada peningkatan aksesibilitas karena merupakan faktor penting untuk mendorong peningkatan kunjungan turis ke Lombok. Apalagi nanti akan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata Mandalika di Lombok,” kata CEO Pelindo III, Ari Askhara.

Sementara General Manager Cabang Lembar, Made Rusli Suniajaya dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas Pelindo III Lembar, Selasa (6/3) kemarin menambahkan, bahwa PT PP akan mengerjakan desain dan pembangunan dermaga kapal pesiar dan dermaga petikemas di Terminal Gili Mas, yang merupakan pengembangan dari Pelabuhan Lembar Lombok, NTB. Sebelumnya sejumlah cruise internasional yang berkapasitas penumpang besar tidak bisa sandar pada terminal lama di Pelabuhan Lembar. Karena hanya bisa berlabuh dan para turis diantar ke dermaga menggunakan

thunder boat. Kini dermaga terminal baru di Gili Mas akan didesain dengan kedalaman mencapai -14 meter LWS (di bawah permukaan air) sehingga ribuan wisatawan yang akan datang dengan cruise berukuran besar dapat langsung bersandar di dermaga.

Saat ini proyek pengembangan Terminal Gili Mas, Lombok kini sedang memasuki tahap pematangan lahan dengan progres mencapai 62,4 persen.

Proyek yang akan menelan biaya mencapai Rp 1 triliun tersebut diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2019.

“Tahun ini targetnya pembangunan dermaga selesai,” demikian Made Rusli. (bul)

Korsel Minta Pasokan Kopi Robusta dalam Jumlah Besar Mataram (Suara NTB) Pemodal dari Korea Selatan kepincut dengan citarasa kopi robusta Lombok. Pesanan bahan baku dari negeri ginseng itupun mulai masuk. Tak tanggung-tanggung, permintaannya sebanyak yang mampu disediakan. Sudah empat kali pemodalnya datang ke NTB mencari bahan baku.

Yang membuatnya terpikat karena kopi NTB memiliki kelebihan empat varian citarasa kopi robusta Gangga, Lombok Utara.

Brown sugar (rasa gula merah), chocolate (cokelat), apel dan caramel. Varian rasa ini sangat cocok dengan lidah para penyuka kopi di Korea Selatan, kata eksportirnya, L. Thoriq.

Pemodalnya minta pasokan biji kopi paling tidak 500 ton setahun. Harapannya dapat dipenuhi jauh di atas permintaan itu. L. Thoriq, pemilik UD. Berkah Alam ini akan melakukan pengiriman perdana 10 ton, sebagai kerjasama awal. Untuk kebutuhan ekspor ini, ia harus memenuhi berbagai syarat dokumen ekspor. Pengajuan kelengkapan dokumen telah disampaikan ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Atau, jika izinizin ekspor tersebut berat didapatkan, otomatis ia harus menggunakan jasa eksportir lainnya.

“Mungkin sekitar bulan 7 ini kita akan ekspor banyak. Saya terus keliling-keliling ke Sumbawa nyari kopi, sekaligus mengin-

formasikan kebutuhan ini kepada kawan-kawan,” ujarnya. Harga sekilonya Rp 40.000. Masih lebih tinggi dari harga pasaran lokal.

Dengan harga ini, pemesan yang menanggung langsung biaya ekspornya. L. Thoriq mengatakan, ini menjadi peluang bagi petani kopi di NTB. Oleh karena itu ia telah mengkoordinasikannya langsung dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Ditempat terpisah, Rahmat Wira Putra dari Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB mengatakan, pemerintah daerah bersedia memfasilitasi calon eksportir kopi ini melengkapi dokumen-dokumen ekspornya. Pemerintah daer-

ah sedang mengajukan permintaannya untuk mendapatkan izin ekspor sementara dari Kementerian Perdagangan RI. Syarat-syarat tersebut diajukan, dan diproses di pusat. “Dengan izin sementara ini, nantinya bisa diekspor langsung biji kopi dari NTB, tanpa melalui perantara pihak ketiga. Kita sedang proses,” ujarnya. Izin ekspor sementara ini selanjutnya akan diganti menjadi izin ekspor tetap. Apabila, pengusahanya telah mampu memenuhi pengiriman ke luar negeri, paling tidak tetap 200 ton/ tahun. “Ini bagus, artinya akan lebih banyak eksportir dari NTB. Pemerintah pasti memberikan fasilitasnya,” demikian Wira. (bul)

Loang Baloq Terusik Semrawutnya PKL Wajah Loang Baloq nampak kumuh, meski kawasan ini menjadi destinasi wisata andalan di Kota Mataram. Loang Baloq juga menjadi pusat wisata religi. Pedagang Kaki Lima (PKL) tumbuh semrawut membuatnya menjadi kumuh.

BAGAIMANA investor serius meliriknya? Ada rasa tak bahagia ketika melintas di sepanjang jalan di depan Loang Baloq. Terutama di jalan lajur dua dari Makam Loang Baloq sampai depan Kantor Camat Sekarbela di Lingkar Selatan Mataram. Disisi kiri kanan jalan, PKL menjamur, tapi tak tertata apik.

Saya membayangkan seandainya kawasan ini adalah Bandung, Walikotanya adalah Ridwan Kamil. Loang Baloq pasti akan menjadi destinasi wisata yang sangat menarik.

Kota kecil ini pasti disulap menjadi kota yang menawan. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan beberapa investor yang telah masuk, hilang begitu saja. Rasa tak bahagia melintas di kawasan ini, lebih karena lapak PKL yang berjejer kumuh.

Para pedagang membuatnya seadanya. Lapak dibangun dengan bambu, dan kayu-kayu bekas entah didapat dari mana.

Dinding dan atap lapak juga asal tak tembus panas dan hujan. Ada yang menggunakan baliho, ada yang menggunakan terpal, ada pula yang menggunakan triplek-triplek bekas, tak lupa ditambal seng.

Padahal, ada beragam kuliner khas laut yang dijual di sepanjang jalan ini. Selain itu, Loang

Baloq adalah akses utama Bandara Internasional di Lombok Tengah menuju pusat wisata Senggigi Lombok Barat dan Giligili cantik di Lombok Utara.

Loang Baloq adalah wajah Kota Mataram, tetapi justru wajahnya ini tak bersolek. Jangan biarkan pedagang – pedagang lapak tumbuh sendiri.

Dua Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (Apkli) Provinsi NTB, Irwan Prasetya dan H. Masbuhin memberikan komentar. Irwan Prasetya mengatakan, setelah Permendagri nomor 41 tahun 2012 yang mengatur tentang pedoman pemberdayaan dan penataan PKL. Diperkuat Putusan Presiden tentang tentang pemberdayaan PKL, nyaris Apkli dibuat tidur.

Kebijakan pemberdayaan PKL dipegang langsung oleh pemerintah. Tetapi apa yang terjadi, pemerintah justru tak memberikan solusi yang lebih baik kepada PKL, terutama dalam kasus ini. Tidak saja terjadi di Kota Mataram, tetapi se nasional. PKL-PKL menjamur begitu saja. Pemerintah hanya bisa menertibkannya.

“Saya melihat pemerintah masih setengah hati memikirkan PKL,” kata Ketua M2BC ini. Pemerintahan di tingkat bawah, kelurahan cenderung juga tak memberi perhatian

(Suara NTB/bul)

SEMRAWUT - Semrawutnya lapak PKL di depan Makam Loang Baloq. pada pertumbuhan PKL. Apalagi menganggarkannya untuk penataan. Dalam pandangannya, pemerintah mungkin tak fokus memperhatikan PKL lantaran kontribusinya terhadap PAD sangat kecil, bahkan tak ada.

Tetapi yang patut menjadi perhatian, lanjut Irwan, PKL telah berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, menekan angka kemiskinannya sendiri, sehingga instabilitas sosial dapat terkendali.

“Karena itu, perlu penataan agar mereka hidup dan berkembang. Sebetulnya regulasi itu nomer sekian. Tapi pemerintah harusnya kreatif. Banyak cara menyelesaikannya. Irwan mengapresiasi keberpihakan pemerintah Lombok Utara terhadap PKLnya. Salah satu contok PKL di Pan-

tai Pandaan yang ditata cukup menarik. Sehingga objek wisatanya menggeliat, pedagang kecilnya juga demikian.

“Kasian Loang Baloq dibiarkan begitu,” demikian Irwan.

Ditempat terpisah, H. Masbuhin menyebut PKL di Loang Baloq, telah beberapa kali dilakukan pertemuan. Pembinaan sedang jalan dilakukan.

Bersama kelurahan setempat.

Rencananya lapak-lapak PKL akan diganti menggunakan tenda. Namun sejauh ini anggaran yang belum memungkinkannya.

Pembinaan dilakukan secara bertahap. Tidak sarkartis dengan melakukan penggusuran langsung. Jangan sampai penataan tak dilalukan, justru penggusuran didahulukan. Itu berisiko kata H. Masbuhin. (bul)

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Siaga Darurat Bencana KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah ditetapkan siaga darurat bencana dari tiga jenis bencana, yakni bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung.

Penetapan siaga darurat bencana itu sejak bulan Maret hingga April 2018. Terkait penetapan siaga darurat bencana ini, masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap segala bentuk dan jenis bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, dari penetapan sia(Suara NTB/dok) ga darurat bencana itu, meruLalu Rusnan pakan acunan BPBD Lotim di dalam melakukan rencana aksi. Artinya, siaga dari tiga jenis bencana itu tetap dijalankan sejak ditetapkan siaga darurat dari tiga jenis bencana tersebut.

“Sejak ditetapkan Lotim darurat bencana, kita tetap siaga dengan melakukan patroli. Rencana aksi dilakukan dengan menerjunkan petugas untuk melakukan evakuasi terutama bila ada korban serta melakukan tindakan kedaruratan,”ujarnya, Selasa (6/3).

Mengacu pada banjir pandang yang terjadi di Kabupaten Dompu belum lama ini, Lalu Rusnan menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bencana serupa sewaktu-waktu dapat terjadi di Lotim. Terlebih kondisi curah hujan beberapa hari terakhir ini cukup tinggi. Selain itu, sebelumnya juga beberapa jenis bencana terjadi di Lotim seperti banjir bandang, banjir luapan, banjir rob, puting beliung maupun bencana longsor.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan serta intens membersihkan saluran irigasi. Menurutnya, banjir bandang kerap terjadi dikarenakan terjadinya penggundulan hutan atau penebangan pohon yang dilakukan secara liar oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. (yon)

Anggota Ditahan Polres, Pimpinan Dewan Tidak Tahu Tanjung (Suara NTB) Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengaku tidak mengetahui ada anggotanya yang ditahan oleh Polres Lombok Barat (Lobar). Hingga informasi itu berhembus di media, sosok anggota DPRD KLU yang ditahan, pun tidak pernah masuk kantor.

“Saya tidak tahu persis, tapi informasi diberikan ibu Ketua DPRD (Dra. Ni Wayan Sri Pradianti), kabarnya memang sudah ditahan,” kata Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Djekat Demung, dikonfirmasi Selasa (6/3).

Djekat mengaku, pernah menanyakan persoalan anggota dewan dari Fraksi Hanura, Rm, yang ditahan. Namun dijawab oleh Pimpinan Dewan ketika itu, bahwa pihak Polres Lombok Barat pernah bersurat ke lembaga DPRD KLU untuk meminta bantuan agar Rm menghadiri pemeriksaan lanjutan atas kasus ijazah palsu yang tengah ditangani.

Sedangkan terkait penahanan Rm oleh Polres tidak ada pemberitahuan.

“Ini persoalan pribadinya, karena persoalan ijazah yang diduga palsu. Mengenai keanggotannya di DPRD, sampai ada putusan hukum tetap, Rm tetap sebagai anggota DPRD,” sebut politisi Partai Golkar ini.

Keanggotaan Rm sebagai anggota DPRD dari Fraksi Hanura tambah dia, tidak goyah sampai ada surat PAW (pergantian antar waktu) dari Partai Hanura. Namun apabila Partai Hanura KLU mengusulkan PAW kepada Rm ke pimpinan DPRD, maka proses yang dilalui sudah jelas.

Dalam hal ini, sejak surat PAW diterima dari pimpinan partai, maka Pimpinan DPRD sudah harus menindaklanjuti usulan PAW dalam waktu satu minggu. Pimpinan DPRD kemudian bersurat ke KPUD Lombok Utara mengenai usulan itu untuk diproses.

Dalam waktu satu minggu berikutnya KPU harus sudah harus memberi tanggapan ke DPRD. Usai diproses di KPUD, selanjutnya DPRD KLU bersurat ke Bupati perihal usulan PAW tersebut. Dalam waktu seminggu kemudian, Bupati harus sudah merespon usulan untuk disampaikan ke Gubernur. Terakhir, tanggapan dari Gubernur inilah yang menjadi dasar dari DPRD untuk menggelar pelantikan anggota PAW apabila skenario PAW itu memang diambil oleh Hanura KLU. Terpisah, Ketua DPC Hanura Lombok Utara, Lalu Mamad Mujahid, kepada wartawan mengaku belum mengetahui secara pasti keberadaan kadernya yang duduk di DPRD KLU ditahan oleh Polres Lobar. Oleh karena itu, Partai Hanura KLU pun telah melayangkan surat ke Polres Lobar meminta penjelasan terhadap penahanan itu.

“Surat kepada Polres Lombok Barat untuk meminta keterangan pemberitahuan resmi sudah kita layangkan. Kalau jelas baru nanti kita putuskan apakah yang bersangkutan di PAW atau seperti apa nantinya,” kata Mamad.

Demikian halnya dengan pembelaan hukum dari partai kepada yang bersangkutan masih dipertimbangkan. Mamad masih harus melihat apakah persoalan penahanan bersangkutan karena persoalan pribadi ataukan berhubungan dengan lembaga partai. (ari)

Kasus SK Tenaga Kesehatan

Kejari Lotim Masih Lakukan Puldata dan Pulbaket Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih mempelajari berkas laporan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya permainan dalam penerbitan SK tenaga kesehatan di daerah ini. Berkas laporan yang sudah diterima pihak Kejari Lotim beberapa waktu lalu masih dalam tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (6/3), Kasi Intelijen Kejari Lotim, I Gede Putra Arbawa, SH, mengakui jika pihaknya sudah menerima berkas laporan dari tenaga kesehatan terkait dugaan permainan penerbitan SK tenaga kesehatan di Kabupaten Lotim. Berkas-berkas itu, katanya, masih terus dipelajari dan ditelaah untuk mengumpulkan data-data dan maupun pengumpulan bahan keterangan yang nantinya dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.

Terkait poin utama yang menjadi laporan para tenaga kesehatan dalam berkas yang diberikan itu. Putra Arbawa, menjelaskan jika laporan bersifat umum. Namun intinya, laporan dari para tenaga kesehatan pada saat berunjuk rasa beberapa waktu lalu itu menduga adanya penerbitan SK yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Untuk itu, dari hasil puldata dan pulbaket, barulah penanganan kasus naik ke penyelidikan maupun penyidikan.

Kasus dugaan penerbitan SK tenaga kesehatan yang tidak sesuai prosedur ini, lanjut dia, merupakan satu-satunya kasus yang saat ini ditangani oleh Seksi Intelijen di Kejari Lotim.

Oleh sebab itu, kasus itu menjadi atensi selain perintah langsung dari atasannya agar ditangani secara cepat dan profesional. “Kasus ini menjadi atensi kami. Puldata dan pulbaket ini kita pastikan tuntas dalam waktu dekat,” janjinya.

Sebelumnya, Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Lotim mengusut tuntas dugaan adanya penerbitan SK bodong tenaga kesehatan. Di mana, terdapat 22 SK pengangkatan yang anggarannya tidak ada baik di BPKAD maupun di Dinas Kesehatan Lotim. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

89 Ribu Warga Lotim Belum Lakukan Perekaman E-KTP Selong (Suara NTB) Sebanyak 89 ribu warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tanggal 5 Maret 2018 belum melakukan perekaman KTP Elektronik (E-KTP).

Meski demikian, hak suara dalam pilkada mendatang dipastikan tidak akan gugur, karena jumlah itu diyakini dapat terkejar hingga Juni mendatang.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Lotim, Atmayakin, menjelaskan, perekaman EKTP ditargetkan tuntas hingga bulan Juni mendatang. Pasalnya, untuk mengejar target itu, saat ini berbagai upaya dilakukan seperti melakukan perekaman keliling hingga ke tingkat desa/ dusun baik yang dilakukan oleh Dukcapil maupun pihak dari kecamatan.

“Tahun ini perekaman kita targetkan tuntas sebelum pilkada,” ujarnya.

Namun, dalam melakukan perekaman E-KTP itu, yang menjadi kendala dihadapi karena masih enggannya masyarakat datang ke lokasi perekaman atau mobil keliling milik Dukcapil Lotim. Artinya,

(Suara NTB/yon)

PEREKAMAN - Masyarakat saat melakukan perekaman E-KTP di Dinas Dukcapil Lotim. Masih ada sekitar 89 ribu warga Lotim yang melakukan perekaman. masyarakat sering tidak berada di rumah, karena harus pergi ke pasar maupun ke sawah.

Namun demikian, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perekaman E-KTP

atau tingkat kepatuhan masyarakat di dalam melakukan perekaman ini mengalami peningkatan.

Adapun keberadaan blangko E-KTP yang dimiliki Dinas

Diduga Edarkan Sabu, Dua Warga Diamankan Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara kembali mengamankan 2 warga asal Kota Mataram yang diduga mengedarkan sabu. Pelaku adalah AM alias Cebuk, asal Pondok Prasi, Ampenan dan Sul alias Emon, yang tinggal di kompleks Taman Pagesangan, Kota Mataram.

Kasat Narkoba Polres Lombok Utara, Iptu Remanto, SH., kepada wartawan Selasa (6/3) mengungkapkan, kedua pelaku diamankan jajaran Serse Narkoba Polres Lombok Utara pada Senin (5/3) lalu.

Pelaku diamankan di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, sekitar pukul 01.05 dini hari.

Ia menjelaskan, pengungkapan keduanya didasari Informasi dari masyarakat bahwa selama ini pelaku sering mengedarkan barang berupa narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Gili Air. Atas dasar itu, Satuan Serse Narkoba melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal pelaku AM ,tetapi pelaku sedang tidak ada di tempat. Yang ada pada saat itu hanyalah istri pelaku.

Meski tidak mendapati pelaku, namun Satnarkoba Polres menemukan beberapa barang bukti di rumah pelaku, seperti bekas klip dan bong.

Dasari bukti itu juga, Polres memburu pelaku yang dikabarkan tengah berada di Dusun Gili Air. “Kami menemukan AM di depan gerbang baru plang dari pantai, kemudian kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan barang bukti 21 poket yang diduga

sung dicetak untuk kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun desa dan dusun. (yon)

Nasib 30 Karyawan Trawangan Resort Masih Belum Jelas

(Suara NTB/ari)

DIAMANKAN - Dua warga terduga pengedar narkoba yang berhasil diamankan Polres Lombok Utara, Selasa (6/3). sabu yang dibawa menggunakan celengan tengkorak dibungkus dengan kain sal dan uang senilai Rp430.000,00,” ungkap Remanto.

AM yang diinterogasi kemudian mengakui bahwa barang didapat dari Sul alias Emon. Polres pun mengembangkan pengungkapan dengan mengarahkan pencarian Sul ke kos-kosan yang bersangkutan. Sul yang digeledah tak bisa mengela dan membenarkan barang berupa sabu yang diamankan dari AM berasal dari dirinya.

Sementara di Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Timur (Lotim), Iptu Surya Irawan, mengingatkan, narkoba merupakan musuh bersama. Sehingga semua orang harus perang melawan narko-

Dukcapil Lotim tidak ada masalah. Apabila masyarakat sudah melakukan perekaman dan datanya muncul di server Dinas Dukcapil, maka E-KTP yang bersangkutan dapat lang-

ba agar generasi-generasi emas bangsa terselamatkan dengan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Narkoba ini musuh kita bersama, narkoba ancama bagi generasi muda,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (6/3).

Salah satu cara perang melawan narkoba yakni masyarakat harus aktif melapor ke pihak berwajib apabila mengetahui adanya oknum tertentu mengedarkan barang haram tersebut di desanya. Dengan begitu, katanya, petugas akan melakukan pemantauan dan penangkapan agar barang haram itu tidak sampai ke tangan pengkonsumsi. “Masyarakat jangan takut, bila mengetahui adanya pengedar narkoba. Harus secepatnya melaporkan ke kami, (polisi, red),”ujarnya. (ari/yon)

Tanjung (Suara NTB) Nasib 30 karyawan Gili Trawangan Resort hingga kini masih belum menemui solusi.

Namun demikian, persoalan tersebut untuk saat ini sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Hal itu diakui oleh Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, MM., kepada wartawan, Selasa (6/3). Dikatakan Vidi, dari 32 orang tenaga kerja yang mempersoalkan PHK, 2 orang sudah dipastikan di-PHK tetap, dan 30 orang lainnya masih belum jelas.

“PHK Trawangan Resort saat ini sedang memasuki sidang mediasi di Disnaker Provinsi NTB. Pada prosesnya ternyata belum memenuhi unsur formil antara lain surat kuasa dari owner Gili Trawangan. Untuk mengikuti sidang itu syarat formil harus terpenuhi. Di Pihak pekerja sudah ada surat kuasa tapi masih perlu perbaikan,” ungkap Vidi.

Vidi menjelaskan syarat formil tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak, surat kuasa dari pemilik Trawangan Resort maupun pekerja. Pasalnya, pada sidang mediasi di provinsi nantinya masing-masing pihak diwakili oleh orang yang ditunjuk sebagai kuasa permasalahan. Mengingat pada saat sidang nanti, orang yang dikuasakan harus bisa mengambil keputusan pada saat itu sehingga tidak menundanunda permasalahan.

“Kita bawa ke mediator provinsi karena KLU sendiri

belum mempunyai mediator, dan karena penyelesaiannya membutuhkan penyelesaian untuk permasalahan yang kompleksitasnya tinggi. Selanjutnya akan digelar sidang mediasi kedua pada hari Senin pekan depan,” sambungnya.

Pihaknya juga telah meminta klarifikasi atas persoalan peralihan kepemilikan Gili Trawangan Resort dari pemilik baru. Meski diklaim sudah beralih kepemilikan melalui proses jual beli kepemilikan, namun pemilik baru belum bisa menunjukkan akta jual beli yang sah kepada pihak dinas. “ Owner yang lama tetap kita butuhkan untuk klarifikasi benar tidaknya terjadi peralihan hak kepemilikan. Karena owner baru belum bisa membuktikan peralihan melalui akta jual beli dengan alasan masih diproses,” katanya.

Terkait mediasi persoalan ini Vidi menyebut telah diproses sesuai aturan. Sejak kasus PHK diadukan ke dinas, pihaknya sudah memproses. Pertama dengan menyarankan mediasi bipartit antara kedua pihak, dengan tanpa menemui kesepakatan. Setelah itu dilalui proses tripartit yang melibatkan Disnaker Pemda KLU. Tetap saja proses tripartit di Kabupaten tidak menemukan solusi, karena masing-masing pihak tetap bertahan pada argumen masing-masing. Pihak perusahaan tetap memberi opsi kepada 30 karyawan untuk bekerja dengan posisi baru, gaji baru dan kontrak baru. Sebaliknya para pekerja menolak opsi itu karena dinilai merugikan. (ari)

Zul-Khair Masuki ”Basis” Sumiatun

Zaitun Klaim Masih Unggul Hasil Survei Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) nomor urut 1 H. M. Izzul Islam – TGH. Khudari Ibrahim menggelar pertemuan di Desa Kedaro Kecamatan Sekotong yang nota bene “basis” masa pendukung Hj Sumiatun (Zaitun). Pertemuan yang diinisiasi anggota DPRD Lobar dari PBB H. Mustofa ini dihadiri massa yang berasal dari daerah setempat.

Tim Pemenangan Zul-Khair H. Mustofa menuturkan, pertemuan yang digelar di daerahnya tersebut masyarakat mengundang paslon nomor urut 1.

Pertemuan ini bukan atas nama parpol PBB sebab dukungan terhadap Zul-Khair sendiri belum diketahui final atau tidak. Sebelumnya PBB mendukung paket TGH. Hasanain Juaini - H. Sulhan Muchlis, namun tidak lolos di KPU. Ditanya apakah dirinya tidak mendukung Hj. Sumiatun yang nota bene warga Sekotong yang maju bersama Fauzan Khalid, H. Mustofa menegaskan dukungannya ke Zul-Khair. Ia menegaskan, pertemuan ini menandakan ia mendukung

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

SAMBUT - Paslon Zul-Khair disambut warga Kedaro saat silaturahmi.

KUKUHKAN - Zaitun mengukuhkan tim relawan Sopoq Angen di Gerung.

Zul-Khair dan tidak mendukung Zaitun. Dukungan ini, jelasnya, atas nama personal, termasuk parpol, namun belum ada perintah dari partai. Alasannya tidak mendukung Zaitun, diakuinya memang atas dasar pertimbangan personal.

Sementara itu berdasarkan hasil survei Golkar menggunakan lembaga survei resmi (nasional) masih menempat-

kan pasangan nomor urut 3 di posisi teratas elektabilitasnya. Bahkan terdapat kenaikan dari sebelumnya hasil survei SMRC 47 persen menjadi 53 persen. “Hasil survei Golkar menggunakan lembaga survei resmi sekitar 53 persen, namun belum difinalisasi, makanya belum kami bisa sampaikan secara resmi,” kata L. Hermayadi, Ketua Tim Pe-

menangan Zaitun. Hasil survei ini merupakan hasil pada pertengahan Februari, namun hasil resmi belum disampaikan, sebab perlu finalisasi.

Cabup H. Fauzan Khalid mengakui hasil survei SMRC yang dirilis akhir tahun lalu, terdapat peningkatan dari 47 persen menjadi 53 persen (hasil survei Golkar). Terdapat kenaikan yang signifikan seki-

tar 6 persen, meskipun kenaikan lebih tinggi paslon lawan pada kisaran 8 persen lebih, seperti Zul-Khair dari sebelumnya 7 persen, namun naik ke 15 persen. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi, sehingga ia pun menyampaikan hal ini di setiap kali mengukuhkan tim relawan bahwa terdaat 19 persen warga Lobar belum tentukan pilihan. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Halaman 5

Kalangan DPRD Dorong Maksimalkan Penerimaan PAD Tera Ulang Giri Menang (Suara NTB) Awal tahun ini, kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) dan eksekutif mengesahkan empat buah raperda menjadi perda. Bulan lalu dua perda inisiatif disahkan, kali ini disahkan dua buah perda masing-masing Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang dan Perda Tentang Penyelengaraan Kearsipan. Kalangan dewan pun mendorong agar pemda memaksimalkan kearsipan daerah dan penerimaan PAD dari retribusi pelayanan tera ulang.

Pengesahan dua buah raperda ini melalui sidang paripurna laporan pansus dan pendap-

at akhir fraksi-fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis dan dihadiri Plt. Ketua DPRD Lobar Multazam. Sementara pihak eksekutif diwakili Sekda Lobar H. Moch. Taufiq.

Sidang paripurna diawali dengan penyampaian laporan pansus terhadap masingmasing waperda. Juru bicara pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, H. Rauhul Amin menyatakan, arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemda serta memori kolektif yang mempunyai nilai serta arti penting dan strategis.

Misalnya, dapat menyajikan

Dorong Okupansi Hotel PERAYAAN event Bau Nyale nyatakan cukup berdampak dalam mendorong tingkat okupasi hotel di kawasan Kuta dan sekitarnya. Bagaimana tidak sejak, event Bau Nyale digelar tingkat hunian hotel di kawasan Kuta dan sekitarnya melonjak tajam. Kondisi tersebut dimanfaatnya para pemilik hotel dengan menaikkan tarif kamarnya.

“Rata-rata tarif kamar hotel di kawasan Kute dan sekitarnya sekarang sudah naik,” (Suara NTB/dok) terang Kepala Dinas PariwiH. L. Putria sata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria, kepada Suara NTB, Selasa (6/3).

Meski demikian, para tamu hotel tampaknya tidak terpengaruh dengan kenaikan tarif kamar hotel tersebut. Terbukti tingkat hunian kamar hotel di kawasan Kuta yang merupakan lokasi puncak perataan Bau Nyale sekarang sudah penuh. “Semua hotel di Kuta sekarang sudah penuh. Bahkan sejak sebulan yang lalu,” klaimnya.

Ia menjelaskan, rata-rata tamu yang menginap adalah wisatawan domestik dan mancanegara. Ditambah juga wisatawan lokal luar Loteng yang memang datang untuk menghadiri perayaan Bau Nyale. Artinya, secara tidak langsung event Bau Nyale telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga mau datang dan berkunjung ke Loteng, khususnya kawasan Kuta. Karena event Bau Nyale juga merupakan salah satu event yang diharapkan bisa menggaet wisatawan ke daerah ini, sehingga mampu memenuhi target capaian 4 juta wisatawan tahun ini. (kir)

informasi mengenai penyelenggaraan pemda, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Arsip harus menjadi menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang kompherensif dan terpadu perlu dibangun suatu sistem kearsipan daerah meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

Penyelenggaraan sistem kearsipan akan dapat berjalan secara efektif jika didukung oleh sistem informasi kearsipan.

“Karena itu dalam rangka pe-

(Suara NTB/ist)

Jubir Pansus H. Rauhul Amin

mahaman yang lebih kompherensif, maka raperda penyelenggaraan kearsipan perlu diperhatikan beberapa hal, yakni SDM, anggaran dan dukungan sistem, sehingga Perda ini juga menjadi salah satu pendukungnya,” jelas politisi Golkar ini.

Sementara itu, jubir Pansus Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, H. Iskandar menyatakan berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah.

Dalam hal ini, baik provinsi

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan optimis bisa kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017. Meski sejumlah proyek pada tahun 2017, molor dari target penyelesaiannya.

Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (6/3). Saat ini, ujarnya, proses audit terhadap APBD Loteng tahun 2017 tengah dalam tahap persiapan audit untuk melihat kebutuhan dokumen yang ada. Setelah Bulan April akan dilaku-

kan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Yang jelas kita sangat optimis, bisa mempertahankan predikat WTP tahun ini,” terangnya.

Meski demikian, ujarnya, ada beberapa proyek fisik yang tidak selesai tepat waktu pada tahun lalu. Tapi hal itu tidak sampai mengurangi optimis-

me pihaknya untuk bisa meraih predikat WTP dari BPK RI. Karena pada prinsipnya, proyek tidak selesai tepat waktu tidak sampai mempengaruhi penilaian, asalkan secara administrasi jelas dan tepat. “Misalkan pada akhir tahun capaian proyek mencapai 80 persen, maka serapan

(Suara NTB/ist)

anggaranya harus 80 persen.

Meski proyeknya tidak selesai tepat waktu,” terangnya. Kalau berbeda antara capaian proyek dengan serapan anggarannya baru jadi persoalan.

Lagi pula, proyek-proyek yang molor tersebut saat ini sudah selesai dan tinggal proses serah terima saja, sehingga sudah tidak ada persoalan lagi.

“Sekarang kita tinggal selesaikan administrasi saja. Dan, siap untuk diaudit,” jelasnya.

Terkait denda terhadap proyek-proyek yang tidak selesai tersebut, Nursiah men-

jelaskan, sudah dihitung. Memang ada beberapa proyek yang belum selesai denda keterlambatan. Tapi secara umum sudah selesai.

Pasalnya, untuk rekanan yang belum melunasi denda keterlambatan nanti akan dipotong langsung pada pembayaran termin terakhir pada APBD perubahan 2018. “Bagi proyek yang terlambat, pembayaran akan dilakukan pada APBD perubahan nanti. Karena di APBD murni, tidak dianggarkan untuk pembayaran proyek yang terlambat,” ujarnya. (kir)

Zaitun Bentuk Tim Berlapis hingga Tingkat RT

F-One Gelar Silaturahmi Politik ke Tuan Guru dan Tokoh Masyarakat

SILATURAHMI - Paslon F-One saat silaturahmi ke TGH. Hasanain Juaini beberapa waktu lalu.

gi Legal. Hasil tindak lanjut dari Permendag ini berupa penyerahan pelaksanaan pelayanan yang sebelumnya di provinsi kepada pemkab atau pemkot melalui instansi terkait Disperindag,”tukasnya.

Sementara itu, Sekda H. Moch. Taufiq dalam sambutannya menyatakan untuk menunjang sistem kearsipan daerah, pemda akan membangun Sistem Informasi Kearsipan Lobar dan Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.”Untuk perda retribusi pelayanan terang ulang diharapkan meningkatkan PAD,” tegasnya. (*)

Sejumlah Proyek Molor, Loteng Optimis Dapat WTP

Beri Pembelajaran Politik Santun ke Masyarakat

Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon nomor urut 2 Nauvar F. Farinduan – TGH Muammar Arafat (F-One) terus blusukan ke masyarakat untuk meraup suara di pilkada. Pada masa kampanye ini, paket muda ini menggelar silaturahmi politik ke sejumlah tokoh simpul, baik tokoh agama, tuan guru dan tokoh masyarakat yang ada di semua kecamatan di Lobar.

Silaturahmi ini tidak hanya ke para tokoh pendukung akan tetapi yang berseberangan (tidak mendukung) pun didatangi. Melalui langkah ini, F-One ingin memberikan pembelajaran politik yang baik dan santun ke masyarakat.

Ketua Tim Pemenangan F-One, Muhazzam Fadli kepada wartawan, menyatakan, di awal masa kampanye F-One melakukan silaturahmi politik dengan keliling ke semua tokoh simpul di Lobar. “Semua tokoh, tuan guru, toga dan tokoh masyarakat kita datangi, mulai dari Sekotong hingga Gunungsari-Batulayar. Baik yang tidak mendukung kita maupun yang dukung, kita datangi. Kita ingin melakukan politik santun, tanpa pandang lawan,” kata Muhazzam.

Disampaikan silaturahmi pertama diadakan ke TGH Hasanain Juaini di Narmada. Silaturahmi ini juga menindaklanjuti beberapa kali pertemuan tim F-One dengan Tim Maju Berkah. Kemudian sekaligus membicarakan bagaimana visi misi maju berkah bisa diakomodir di F-One. Setelah itu, silaturahmi berlanjut ke TGH. Amin Sepi Sekotong, di sini dihadirkan jamaah. Di hadapan jamaahnya TGH. Amin mengarahkan agar mendukung paslon FOne dan berlanjut silaturahmi ke tokoh Empol Cendimanik.

Lawatan silaturahmi pun berlanjut ke kecmatan lain, termasuk Senin kemarin F-One keliling silaturahmi mendatangi para tokoh tuan guru di Gunungsari-Batulayar. Antara lain TGH. Munir, TGH. Ahyar, TGH Ridwan dan TGH. Yusuf dan beberapa toma di wilayah setempat. Menurutnya, silaturahmi politik ini salah satu daya dorong untuk mendongkrak suara. Namun yang lebih penting memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat bahwa dalam politik harus tetap saling menghargai dan menghormati baik lawan maupun kawan. Sehingga yang didatangi tidak semua pendukung, namun yang berseberangan pun didatangi.

Hasil silaturahmi ini, jelasnya, utamanya tim F-One meminta doa dan dukungan. Semua tuan guru yang dikunjungi jelasnya juga siap mendukung. Termasuk TGH. Hasanain Juaini diterima dengan baik, bahkan saat silaturahmi ke sana F-One ikut mengaji bersama jamaah. (her)

dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah, salah satu retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujuan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pelayanan tera ulang ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang menganut prinsip pada kebijakan pemda mengacu beberapa pertimbangan.

“Kegiatan pemungutan pelayanan tera ulang ini sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Permendag nomor 78/M-DAG/ 11/2016 tentang Unit Metrolo-

(Suara NTB/her)

DISTRIBUSIKAN - KPU mulai distribusikan APK paslon untuk dipasang ke lokasi yang sudah ditentukan.

KPU Akui Keterlambatan Pemasangan APK Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) sudah mulai memasang alat peraga kampanye (APK) tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah. KPU sudah mulai mendroping baliho ke sejumlah titik untuk dipasang, di mana masing-masing paslon diberi jatah 5 buah baliho khusus baliho berukuran besar, selain baliho KPU juga mendroping spanduk dan umbul-umbul untuk dipasang di masing-masing desa.

Sedangkan untuk bahan kampanye belum diberikan, lantaran masih dalam proses pencetakan. Selain APK resmi yang dipasang KPU ini, paslon juga bisa memasang baliho secara pribadi sesuai ketentuan. “Kita baru bagikan APK saja, bahan kampanyenya belum. Ini telat karena materi dari paslon terlambat,” kata Ketua KPU Lobar Suhaimi

Syamsuri, Selasa (6/3).

Adapun APK yang dibagikan terdiri atas baliho sebanyak 15 buah. Spanduk sebanyak 732 buah dan umbul-umbul sebanyak 300 buah. Ke semua jumlah ini akan dibagi rata untuk ketiga paslon di Lobar 2018.

Dari jumlah APK ini, KPU hanya memfasilitasi pemasangan baliho yang tersebar pada lima daerah pemilihan. Sementara yang lain, paslon pasang sendiri dengan basisnya desa.

Mengenai bahan kampanye masih menunggu proses pencetakan selama tiga hari ke depan dan pendistribusian tidak berbarengan dengan APK. Hal ini disebabkan materi bahan kampanye yang diberikan paslon kepada KPU lambat.

Adapun rincian bahan kampanye jelasnya, berupa flyer, brosur, pamplet, dan poster masing-masing sebanyak 227.877

buah. Jika ditotal APK dan BK ini, menghabiskan anggaran sebanyak Rp2.835.805.500.

Sementara itu, Divisi Pengawsan Panwaslu Lobar Abrar menambahkan, APK telah diserahkan KPU kepada masingmasing paslon melalui Leasing Officer (LO). Selanjutnya, Panwaslu akan mengawasi jumlah APK ini. Diakui, untuk APK boleh diperbanyak paslon dengan maksimal 150 persen dari jumlah yang difasilitasi KPU Lobar. Mengenai lokasi pemasangan diserahkan kepada masing-masing paslon, yang jelas tidak diperbolehkan di tempat-tempat publik. Seperti halaman masjid, perkantoran, gedung milik pemerintah, sekolah, dan rumah sakit. Pihaknya memastikan jumlah jumlah APK yang diberikan KPU, Jika lebih dari 150 persen maka bisa diturunkan. (her)

Giri Menang (suara NTB) Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) nomor urut 3 H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) membentuk tim berlapis. Tim ini ada dari tim parpol, tim relawan, tim kultural dan tim-tim lain dari kalangan petani.

Bahkan ada tim koordinasi mantan kades se-Lobar. Timtim ini terstruktur mulai dari kabupaten, kecamatan, desa hingga dusun bahkan RT. Tim-tim ini bergerak untuk saling memperkuat satu sama lain guna mengantisipasi daerah yang suaranya bocor (bolong).

Cabup Lobar H. Fauzan Khalid, mengaku, pihaknya sudah menggelar pengukuhan tim relawan di sejumlah kecamatan, antara lain di Gerung. Sebelumnya dikukuhkan tim relawan Gunungsari, Batulayar, Kediri dan Gerung. Lalu selanjutnya Kecamatan Kuripan, Selasa kemarin. “Sejauh ini baru lima kecamatan tim relawan sudah kita kukuhkan, bertahap disesuaikan dengan jadwal kampanye untuk mengukuhkan tim relawan di lima kecamatan yang belum,”tegas Fauzan, Selasa (6/3).

Jumlah tim relawan ini disesuaikan dengan jumlah desa dan dusun, di Gunungsari sebutnya sebanyak 450 tim relawan dikukukan, di Batulayar sebanyak 350 orang, Kediri 500 orang lalu di Gerung sebanyak 650 orang namun yang hadir di

atas 800 orang. Pengukuhan tim relawan ini, jelasnya, untuk menghangatkan dan memotivasi mereka untuk bergerak di bawah.

Tim ini bergerak, bahkan mereka saling lapis dari tingkat kecamatan, desa, dusun hingga tingkat RT. Tim ini, lanjut Fauzan, tidak ditentukan di ranah mana mereka bergerak, yang pasti tim ini dibentuk berlapis agar tidak ada bolong di suatu daerah.

Tim-Tim relawan yang sudah dibetuk jelasnya di tingkat kabupaten di bawah komando H. Hasbullah, tim kultural di bawah komando TGH. Muharrar.

Tim ini tidak dikukuhkan, terdiri dari alumni Nurul Hakim dan di luar alumni.

Selain itu ada Tim Relawan Inges Sopoq Angen dikoordinir Hj. Khairatun Fauzan Khalid. Tim ini lebih terstruktur mulai tingkat kecamatan dan desa. Ada juga tim petani dan koordinasi mantan kades yang dibentuk setiap kecamatan bahkan desa. “Ada juga tim-tim yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat,” imbuhnya.

Di samping ada tim relawan ini, ada juga tim resmi dari parpol yang dibentuk resmi dan diketuai L Hermayadi. Mereka jelasnya bergerak tanpa komando dan filosofinya saling lapis. Sebab boleh jadi tim partai di satu tempat pasif, mereka ini dilapis tim relawan ini. (her)

Proyek Sumur Bor di Gunung Sasak Pindah Lokasi Mataram (Suara NTB) Proyek sumur gali/gali di Dusun Tanak Putik Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan, Lombok Barat diklarifikasi. Pihak BPBD NTB membantah proyek itu ditinggal kontraktor, melainkan objeknya dipindah ke tempat lain.

Kepala BPBD NTB Ir. Mohammad Rum menyesalkan pernyataan kepala desa yang mempersoalkan proyek sumur gali tidak berlanjut operasionalnya. Padahal sebelumnya turunnya sumur itu sesuai permintaan kepala desa untuk atasi kekeringan dan siap menanggung operasional. Ketika ada per-

soalan, maka seharusnya desa yang menyelesaikan dengan dana desa. Ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya ke depan, tidak menurunkan proyek sumur gali atau sumur bor yang tidak siap. “ Kalau begini caranya, kami tidak akan bangun sumur bor di desa yang tidak siap,” sesalnya.

Berbeda dengan kebanyakan desa lainnya yang menerima bantuan sumur bor itu, sebelumnya siap menerima proyek dan membiayai operasionalnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja membantah pern-

Mohammad Rum

yataan Kades Giri Sasak Hamdani, bahwa proyek yang ditinggal itu jenis sumur bor.

“Bukan sumur bor, melainkan sumur gali,” kata Agung kepada Suara NTB. Proyek yang terletak di Dusun Tanak Putik Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan itu sebenarnya tidak mangkrak, melainkan dipindah lokasinya. Disebutkan, saat pengerjaan awal sesuai kontrak kedalaman sumur delapan meter.

“Tapi sampai 11 meter tidak ada air. Pekerjaan rekanan sudah melebihi volume,” ujarnya.

Meski sudah melebihi volume pekerjaan, namun sumber air yang dicari tidak

ada. Diperkirakan air baru ditemukan pada kedalaman 17 meter.

Karena sangat tidak memungkinkan dan dianggap melebihi kontrak, akhirnya dihentikan. “Yang dikhawatirkan, ada gas beracun dan membahayakan pekerja. Lagipula kalau pun proyek itu dilanjutkan, sudah melebihi volume dan belum tentu ada airnya,” kata Agung.

Dibantahnya, proyek ini tidak ditinggalkan kontraktor, melainkan hanya dipindahkan ke lokasi lain dan sedang tahap proses. “Sumur galinya dipindah ke lokasi lain, masih di wilayah Lombok Barat,” ujarnya. (ars)

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6 (Suara NTB/ils)

Sumbawa Matangkan Persiapan Hadapi Sail Indonesia 2018

Didominasi Remaja, 18 Pecandu Direhabilitasi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak Januari hingga Maret 2018 ini, jumlah penyalahguna narkoba di Kabupaten Sumbawa sebanyak 18 orang. Belasan pecandu yang melaporkan diri dan dilaporkan oleh orang tuanya tersebut didominasi oleh kalangan remaja.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa, AKBP. Syirajudin Mahmud kepada Suara NTB membenarkan hal tersebut. Belasan orang (Suara NTB/ind) tersebut sudah diserahkan ke RuSyirajudin Mahmud mah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir (RSMA) untuk direhabilitasi. Ada yang dirawat jalan dan ada yang dirawat inap, tergantung tingkat kecanduannya.

“Rata-rata yang pecandu ini usia produktif dari belasan tahun sampai 30an tahun. Didominasi kelangan remaja,” ujarnya, Selasa (6/3).

Dijelaskannya, berdasarkan keterangannya, para pecandu ini terjerumus mengkonsumsi 60 persen karena persoalan keluarga di rumah dan sisanya karena pergaulan. Untuk itu, dibutuhkan adanya peran orang tua terhadap anaknya agar terhindar dari narkoba. Pihaknya juga berharap kepada masyarakat yang memiliki keluarga yang terlibat narkoba supaya konsultasi dan menyerahkan keluarganya ke BNN untuk diterapi rehabilitasi. Supaya bisa terlepas dari jeratan narkoba.

“Narkoba ini kalau sudah kecanduan akan minta terus.

Untuk itu tidak usah malu. Kalau ada keluarganya yang diketahui mengkonsumsi narkoba datang melapor ke kami untuk diobati. Kita lindungi dia, sehingga bisa terlepas dari jeratan narkoba,” terangnya.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai bahaya narkoba ini. Karena narkoba ini di Indonesia dan Sumbawa khususnya sudah dikatakan darurat. Dilihat dari kejadian-kejadian yang ada. Pihaknya pun gencar melakukan upaya pencegahan dengan mengintensifkan sosialisasi terkait bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. (ind)

Pemda KSB Belum Tetapkan Besaran Dana PHDG Taliwang (Suara NTB) Meski telah memasuki masa panen pertama tahun ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga menetapkan berapa besaran dana yang akan disiapkan untuk kegiatan Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) 2018.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) KSB, Ir. Amin Sudiono, M.Si mengatakan, sementara ini pemerintah masih membahas pembi(Suara NTB/bug) ayaan yang akan disiapkan Amin Sudiono untuk membantu kestabilan harga gabah di tingkat petani itu. “Belum ada penetapan (besaran biaya PHDG) kita masih mau adakan rapat lagi soal itu,” terangnya kepada wartawan, Selasa (6/2).

Sebelumnya Pemda KSB telah mengadakan rapat seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait termasuk mengundang Bulog. Hanya saja dalam pertemuan itu pembahasan belum memasuki soal biaya yang akan disiapkan pemerintah.

Menurut Amin, pembahasan masih sebatas rencana teknis pelaksanaan program PHDG termasuk meminta penjelasan kesiapan Bulog dalam membantu petani KSB di tahun ini.

Ia menjelaskan, persiapan penyaluran dana PHDG harus dikaji secara matang. Dan di sisi lain berdasarkan pantauannya, Amin mengklaim, untuk sementara ini harga gabah di tingkat petani masih stabil di kisaran angka Rp 4.000/kilogram sehingga dinilai penyaluran dana PHDG belum dibutuhkan petani. “Sementara ini harga masih bagus juga. Kan HDG kita kucurkan kalau memang harga gabah petani anjlok atau sudah di bawah HET (harga eceran tertinggi) Rp 3.700,” sebutnya seraya ia memastikan, jika tahun ini Pemda KSB tetap akan menyiapkan dana PHDG. “Pasti kita siapkan kan ini untuk membantu petani. Dan secepatnya. Tapi kita bahas dulu secara matang sambil memantau kondisi harga di petani. Sebagai gambaran kemungkinan melalui setiap mitra kita akan gelontorkan dana sekitar Rp 50 juta sampai Rp 70 juta per mitra,” sambung Amin.

Sementara itu ditanya soal mitra yang akan diberikan kepercayaan mengelola dana PHDG tahun ini? Amin mengungkapkan, kemungkinan besar masih akan menggandeng pihak-pihak yang sama di tahun 2017 lalu. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya karena ada beberapa mitra yang menyatakan mengundurkan diri. “Mungkin sekitar 6 atau 7 mitra yang kita gandeng. Mereka ini kebanyakan mitra sebelumnya,” paparnya.

Pihaknya sebut Amin, masih akan mempercayakan kepada mitra lama dan beberapa mitra baru untuk mengelola dana PHDG setelah melihat realisasi program sebelumnya. Di mana seluruh mitra tahun 2017 dinyatakan tuntas melakukan pengembalian sesuai jadwal yang disepakati. “Dalam proses revolving mereka bagus karena semua tepat waktu. Makanya mereka kita percayakan lagi tahun ini,” pungkasnya.(bug)

Banyak Tambang Ilegal, Pemprov Diminta Bertindak Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat mencatat setidaknya hanya ada lima perusahaan yang mengantongi izin tambang galian C dari Dinas ESDM Provinsi. Namun fakta yang ditemukan di lapangan ternyata tidak hanya lima titik saja sesuai perizinan. Ada banyak lokasi lain yang terindikasi ilegal dan menyalahi aturan tata ruang.

Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) KSB, Drs. Hajamuddin MM, kepada Suara NTB, Selasa (6/3) tidak menampik maraknya tambang galian C ilegal di wilayah setempat. Terhadap masalah tersebut, pihaknya juga tidak mampu berbuat banyak karena terkait masalah izin dan pengawasan galian C sudah berada di Provinsi.

Oleh karena itu, pihaknya

meminta kepada Provinsi untuk melakukan pengawasan dan penertiban jika ditemukan tambang galian C yang tidak mengantongi izin. Hal yang paling dikhawatirkan dengan adanya tambang galian C ilegal yakni ketika musim penghujan.

“Dampak lingkungan ini yang menjadi atensi kita, karena jika tetap dibiarkan tanpa ada pengawasan kerusakan

lingkungan dikhawatirkan akan semakin parah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain meminta dari Provinsi untuk menyikapi masalah ini, pihaknya juga tidak bisa berdiam diri, yakni dengan membentuk tim terpadu. Tim ini nantinya terdiri dari Bappeda, Bagian tata ruang Setda KSB, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sat Pol PP sebagai penegak aturan.

Namun demikian, Provinsi

juga diharapkan bisa lebih aktif melakukan pengawasan ke daerah-daerah terkait masalah ini. Karena selama kewenangan tersebut dialihkan, pengawasan terhadap hal ini tidak kunjung maksimal dilakukan.

“Kita akan semakin intens melalukan kordinasi dengan Provinsi menyikapi masalah ini. Kita juga meminta Provinsi untuk aktif melakukan pengawasan, sehingga kerusakan lingkungan tidak semakin parah,” tandasnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB, Drs. H. Hamzah mengatakan, ada beberapa titik yang cukup parah kerusakannya akibat dari

tambang galian C ilegal ini.

Seperti di Lingkungan Sebubuk, jalan lintas Taliwang-labuhan Lalar, dan di jalan lintas Taliwang-Meraran.

Bahkan, aktivitas ini dilakukan di pinggir jalan, sehingga sangat mengganggu akses transportasi yang ada. Terhadap lokasi - lokasi tersebut, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan, melainkan hanya melayangkan surat teguran saja untuk bisa mengurus izinnya.

“Kita tidak bisa tindak, karena kewenangan kita hanya memberikan teguran saja dan itu sudah kita lakukan.

Untuk itu, kita minta Provinsi untuk segera menyikapi masalah ini,” tukasnya. (ils)

Pemda KSB Larang Operasi Diduga Cabuli Balita, Tempat Hiburan Malam di Batu Guring Kakek Diringkus Polisi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya mengambil langkah tegas terhadap tempat hiburan malam di Batu Guring yang masuk dalam wilayah kecamatan Poto Tano. Langkah tegas menyikapi tragedi berdarah yang sempat terjadi di wilayah perbatasan antara KSB dengan Kabupaten Sumbawa itu.

Pemda KSB menerbitkan surat larangan terhadap tempat hiburan malam di Batu Guring yang masuk wilayah KSB untuk tidak lagi melanjutkan kegiatannya di lokasi tersebut. “Suratnya jelas ditandangani langsung oleh pak Sekda.

Jadi hadirnya surat ini tempat hiburan malam yang masuk wilayah kita tidak boleh lagi beroperasi,” tegas kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) KSB, Sihabuddin kepada wartawan, Selasa (6/3).

Dalam surat Nomor 300/02/ Satpol-PP/III/2018 itu, disebutkan 2 tempat hiburan malam yang dilarang beroperasi kembali di Batu Guring.

Dijelaskan Sihabuddin, kedua tempat hiburan malam itu selama ini masuk dalam wilayah KSB sementara sisanya berada di wilayah Sumbawa.

“Nah kita selaraskan dengan kebijakan Sumbawa sehingga di wilayah Batu Guring tidak ada lagi kegiatan hiburan malam,” paparnya.

Menurutnya, pada dasarnya alasan penertiban tempat hiburan malam di wilayah

Batu Guring itu tidak saja dilatarbelakangi tragedi berdarah yang sempat terjadi hingga memicu kemarahan masyarakat. Secara auran keberadaan tempat hiburan malam tersebut, oleh pemerintah baik KSB maupun Sumbawa dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin sesuai dengan kegiatan yang dijalaninya.

“Mereka tidak punya izin di sana selama ini,” tandasnya.

Tidak saja melarang beroperasi kembali, Pemda KSB melalui suratnya itu memerintahkan pemiliki tempat hiburan malam di Batu Guring membongkar bangunannya. Atau pilihan lain mengalihfungsikan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah. “Kami memberikan waktu selama seminggu terhitung surat ini ditandatangani. Kalau tidak juga dibongkar atau dialihfungsikan maka secara otomatis kami akan tertibkan,” ancam Sihabuddin.

Ditanya apakah kebijakan penghentian operasional tempat hiburan malam di Batu Guring itu akan berlaku pula di wilayah lainnya? Sihabuddin menyatakan, secara prinsip terbitnya surat tersebut pada dasarnya berlaku

juga pada tempat hiburan malam di wilayah lain yang tidak izin operasi sesuai ketentuan. Karenanya ia sengaja menembuskan surat peringatan itu ke seluruh dinas teknis terkait agar dijadikan bahan kajian untuk melihat posisi tempat hiburan malam lainnya yang ada di seluruh KSB. “Kalau dijabarkan surat itu tentu juga berimbas ke tempat lainnya. Makanya kami minta langsung pak Sekda yang menandatangani atas nama pemerintah daerah agar surat ini bisa menjadi reverensi untuk tempat lainnya. Kan logikanya kalau di Batu Guring tidak boleh, maka secara otomatis di tempat lain juga juga tidak boleh dong,” tukas mantan Kabag Organisasi Setda KSB ini. (bug)

Sihabuddin

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa telah memastikan diri menjadi salah satu tuan rumah acara puncak Sail Indonesia, pada 9-12 September. Dilanjutkan 15-20 September di Lembar Pulau Lombok. Sehingga sejumlah persiapan kini tengah dimatangkan.

Sebagaimana disampaikan Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, Selasa (6/3) kemarin. Hal (Suara NTB/arn) ini berdasarkan hasil FGD Sail M. Irfan Indoensia di Kemenpar yang juga ikut dihadirinya beberapa waktu lalu. “Untuk SK Sumbawa sebagai tuan rumah Sail Indonesia segera menyusul dari pusat,” terangnya.

Persiapan yang ditetapkan sementara ini format kegiatan Welcome Ceremony. Lokasinya sekitar Pantai Saliper Ate hingga Tanjung Pengamas Labuan Badas. Sebab pada kegiatan ini nantinya menurut informasi dari Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Kemenpar, akan ada sekitar 100-300 Yacht dari mancengara yang akan berlabuh di Sumbawa.

“Kami akan menyiapkan beberapa destinasi sebagai bagian dari tur program menyambut tamu Sail Indonesia,” jelas Epun, panggilan akrab birokrat muda Sumbawa ini.

Namun, sebelum itu, tim dari Pusat akan turun lagi ke Sumbawa untuk meakukan survei lokasi. Termasuk meliat kesiapan program. Dalam hal ini, Sumbawa akan mengambil langkah strategis, koordinasi lintas sektor. Termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. (arn)

LOKASI TAMBANG - Salah satu lokasi tambang galian C yang ditinggalkan begitu saja di lingkungan Sebubuk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumbawa Barat, kembali menangani kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bahkan terduga pelaku berinisial AS (75) warga Sumbawa Barat, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahahan di Mapolres setempat.

Kapolres Sumbawa Barat, kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Selasa (6/3) membenarkan adanya kasus tersebut. Saat ini, tersangka sudah ditahan untuk proses lebih lanjut terhadap kasus ini.

Sementara, terhadap korban berinisial IY (5), masih terus menjalani pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Hal ini dilakukan, karena akibat kasus ini, kondisi korban masih sering menyendiri dan merasa ketakutan ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Pemulihan psikologi ini sangat penting, sehingga korban bisa mendapatkan hak-haknya kembali.

“Saat ini kita fokus kepada proses pemulihan psikologi korban dan tersangka kita akan jerat dengan pasal 82 UU 35 tahun 2014 dengan hukuman 5 sampai 15 tahun penjara,” ujarnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Menindaklanjuti laporan ini, tim opsnal bekerja sama dengan tim opsnal Polsek Jereweh langsung terjun ke lokasi guna melakukan

upaya penangkapan. Beruntung tidak ada aksi masa, sehingga tersangka dan korban bisa dibawa ke Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan.

Sementara hasil pemeriksaan terhadap tersangka, bisa dipastikan bahwa tidak ada kelainan seksual yang dialami oleh tersangka. Hal ini bisa diindikasikan, karena tersangka ini juga memiliki anak dan istri, sehingga indikasi lain dalam kasus ini belum ditemukan.

“Kalau kita melihat dari kasusnya, kita pastikan tersangka ini tidak memiliki kelainan seksual. Sehingga kita pastikan kasus ini karena unsur birahi saja tidak ada yang lain,” terangnya.

Dia menyebutkan, adapun kronologis dari aksi bejat tersebut yakni, dimana tersangka mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah barang dan uang. Sehingga korban mengikuti saja apa yang diminta oleh tersangka. Terlebih lagi korban juga masih tergolong balita, sehingga belum mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya nanti.

Setelah berhasil mengelabui sang balita dengan uang dan barang, tersangka kemudian mengajak korban menuju salah satu rumah yang berada di tengah kebun. Di lokasi inilah tersangka melancarkan aksinya untuk melakukan pencabulan terhadap balita ini. “Saat kita gerebek, keduanya tidak memakai pakaian dan langsung kita bawa untuk menghindari aksi masa,” tandasnya. (ils)

Bantuan Rumah Khusus Nelayan di Sumbawa Terus Digulirkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapatkan bantuan pembangunan rumah khusus nelayan sebanyak 50 unit di Pulau Kaung kecamatan Buer. Setelah pada 2017 lalu mendapatkan bantuan serupa dari Kementerian PUPR sebanyak 100 unit di Labuan Jambu kecamatan Tarano.

Program ini akan terus diusulkan ke pusat untuk lokasi lainnya di Ai Bari, Teluk Santong dan Olatrawa pada 2019 mendatang.

Demikian disampaikan Kasi Pembangunan Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Alwan Patawari S.T, yang sekaligus pula Direksi Teknis Rumah Khusus Nelayan, Selasa (6/3) kemarin.

Total anggaran untuk 50 unit rumah khusus nelayan di Pulau Kaung sebesar Rp5,2 Miliar. Kini rumah nelayan tipe 28 tersebut, dalam proses tender dan diperkirakan pengerjaannya sudah bisa dimulai pertengahan April

mendatang.

Setelah pada 2017 lalu, pembangunan 100 unit rumah khusus nelayan di Labuan Jambu sukses dilakukan.

Bahkan telah diilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati melalui Sekda Sumbawa kepada perwakilan nelayan Labuan Jambu beberapa waktu lalu, di kantor Bupati.

Untuk tahun depan, pihaknya akan mengusulkan pembanguna rumah khusus nelayan ke Kementerian untuk lokasi di Ai Bari Kecamatan Moyo Utara, Teluk Santong kecamatan Pelampang dan Olatrawa kecamatan Moyo Hilir. “Tiga lokasi itu yang kami usulkan untuk tahun depan. Wilayah mana yang disetujui tergantung pusat nantinya,”jelas Alwan.

Selain rumah khusus nelayan, pada tahun ini, juga dibangun rusunawa 42 kamar tipe 36 di sekitar RTH Unter Katimis Kota Sumbawa. Rusunawa yang nantinya diperuntukkan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pagu angga-

(Suara NTB/arn)

Alwan Patawari ran rusunawa dimaksud sedbesar Rp13,08 Miliar ditambah fasilitas meubeler sebesar Rp840 Juta.

“Jadi rusunawa ini lengkap dengan meubelernya. Untuk MBR yang sudah berkeluarga dan nantinya uang sewa dari rusunawa ini akan dikelola

(Suara NTB/arn)

Penyerahan bantuan rumah khusus nelayan secara simbolis Sekda Sumbawa kepada Kades Labuan Jambu belum lama ini.

Pemkab,” kata Alwan.

Pada 2019, pihaknya juga akan mengusulkan ke pusat pembangunan rusunawa di Asrama Mahasiswa di Mataram dan rusunawa Akper Samawa.

Setelah pada 2017 lalu, jga telah dibngun sejumlah rusunawa di Sumbawa, Seperti Rusunawa UT dan UNSA, Rusunawa Pesantren At Tanwir Maronge dan Dea Malela. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Halaman 7

Waspadai Banjir Susulan Dompu (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, Drs. Imran M Hasan mengimbau masyarakat untuk waspada banjir susulan. Cuaca ekstrem dan sulit diprediksi akhir-akhir ini memungkinkan bencana alam tersebut kembali terjadi.

“Contohnya kemarin kita ndak hujan bisa banjir ini yang harus diwaspadai,” kata dia kepada Suara NTB di sela evakuasi korban terdampak, Selasa (6/3).

Masyarakat, khususnya yang bermukim di sepanjang bantaran sungai laju harus tetap waspada. Harus intens memantau perkembangan cuaca di wilayah ini. Saat turun hujan atau mendung terjadi di wilayah perbatasan BimaDompu misalnya, upaya evakuasi harta benda yang dimiliki harus segera dilakukan.

Terutama, warga dua keluarahan yang memang rutin terdampak banjir tiap tahunya dan belum tersentuh program normalisasi, seperti Keluarahan Potu dan Karijawa. “Karena tidak menutup kemungkinan banjir seperti akan terulang, apalagi daerah aliran sungai laju ada yang belum tuntas dinormalisasi,” ungkapnya.

Selain upaya antisipasi dengan tetap memantau perkembangan cuaca, Imran M Hasan menekankan agar bencana alam yang menerjang ribuan kepala keluarga Senin 5 Maret itu menjadi pelajaran untuk mulai menghentikan pembuangan sampah ke sungai, sebab aktivitas tersebut akan memicu terjadinya pendangkalan dan penyempitan daerah aliran sungai.

Selain banjir bandang, lanjut dia, dua jenis bencana lain seperti tanah longsor dan angin puting beliung juga mengancam wilayah ini. “Selain banjir, bencana tanah longsor dan angin puting beliung juga harus tetap diantisipasi,” harapnya.

Pantauan Suara NTB di lapangan, bajir bandang yang menerjang lima Desa/Kelurahan beberapa waktu lalu tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, lahan pertanian warga pun ikut terendam bencana alam ini. Hanya saja data kerusakannya belum bisa dipastikan. (jun)

Bendungan PDAM Kembali Jebol

PLN Harus Ganti Ratusan Meteran Warga Akibat Banjir Dompu (Suara NTB) Bendungan sumber air baku PDAM untuk IPA Selaparang di Kamudi kembali jebol akibat diterjang banjir. Akibatnya, sejak Selasa siang pelanggan PDAM wilayah Selaparang kembali tidak mendapatkan pasokan air. PLN Dompu pun harus mengganti sekitar 500 unit meteran listrik warga di kelurahan Potu akibat direndam banjir.

“Ada 500 unit meteran kita keluarkan hari ini untuk mengganti meteran warga yang terendam banjir. Itu khusus di sini (Potu). Kalau daerah lain, belum ada laporan yang masuk (meteran listrik yang direndam banjir),” kata Muhaimin, humas PLN Dompu kepada Suara NTB, Selasa (6/3).

Diakui Muhaimin, banjir bandang yang melanda Dompu di daerah aliran sungai (DAS) Laju dan merendam ribuan pemukiman warga pada Senin sore membuat pihaknya langsung matikan jaringan listrik untuk menghindari adanya korsleting listrik.

“Mungkin siang ini listriknya semua nyala setelah semua meteran yang direndam banjir kita ganti,” katanya.

Selain di DAS Laju yang banjir dan menyebabkan jaringan listrik PLN terganggu, banjir bandang juga terjadi di DAS Baka. Banjir di DAS Baka tidak terlalu besar, tapi kembali menjebol bendungan Kamudi yang menjadi sumber air baku PDAM untuk IPA Selaparang. Terlebih bendungan Kamudi yang beberapa kali jebol oleh PDAM selama ini hanya menggunakan bendungan tradisional. (ula)

Kader PKS Sigap Bantu Korban Banjir Dompu (Suara NTB) Kepekaan terhadap penderitaan korban bencana masih melekat pada kader dan pengurus PKS, termasuk di Dompu.

Bencana banjir bandang yang melanda Dompu, Senin (5/3) sore langsung direspon dengan pendistribusian bantuan makanan siap saji bagi korban bencana. PKS juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang bahu membahu dalam membantu korban bencana banjir.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasaruddin, SH, kepada Suara NTB di sela mendistribusikan bantuan bagi korban banjir Dompu, Selasa (6/3) pagi.

“Sejak tadi malam kita langsung mendistribusikan bantuan makanan bagi korban banjir di wilayah Magenda, Soriwono, Simpasai, Kandai Dua, dan Wawonduru,” katanya.

Bantuannya tidak hanya dari PKS Dompu, tapi juga datang dari PKS Kota Bima dan PKS Muda berupa bantuan nasi bungkus dan beberapa bantuan lainnya yang menjadi kebutuhan darurat. “Kita sekarang sedang mengupayakan bantuan untuk alat kebersihan,” ungkapnya.

Namun ia menyadari, bantuan PKS tidak seberapa. Karena rasa gotong royong dari warga Dompu masih cukup tinggi.

Pasca banjir bandang, warga bahu membahu membersihkan lumpur sisa banjir. “Saya melihat, korban banjir langsung dibantu keluarganya yang tidak terkena dampak banjir untuk membersihkan lumpur. Makanya kami sedang mengupayakan alat kebersihan untuk membantu warga,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan aparat cepat membantu warga korban banjir dan melakukan gotong royong membersihkan sisa lumpur yang ada di perumahan warga. Namun ia berharap, ada upaya bersama untuk meminimalisir korban bencana banjir kedepan. “PKS siap mendukung pemerintah agar persoalan warga ini bisa segera diatasi,” kata Nasaruddin yang juga anggota DPRD Dompu ini. (ula)

(Suara NTB/ula)

BANTUAN PKS – Para kader PKS Muda Dompu saat mendistribusikan bantuan nasi bungkus kepada warga korban banjir bandang di Dompu, Selasa (6/3) pagi.

(Suara NTB/jun)

DI TENGAH GENANGAN - Seorang balita berdiri di tengah genangan air sisa banjir yang melanda Kabupaten Dompu, Selasa (6/3). Banjir meluluhlantakkan ratusan rumah warga bantaran sungai Laju, Dompu.

Korban Banjir Dompu Butuh Tenda dan Pakaian Dompu (Suara NTB) Ribuan kepala keluarga terdampak banjir bandang di Dompu butuh uluran tangan semua pihak. Pasalnya, tak banyak harta benda yang berhasil diselamatkan, bahkan diantara mereka hanya mampu menyelamatkan diri dan sanak saudaranya.

Warga Lingkungan Soriwono, Siti Rahma mengaku sebagian tembok rumah dan perabotan rumah tangganya hanyut tergerus banjir, pun pakaian keluarga tak ada yang tersisa. “Ndak ada yang bisa kita selamatkan semuanya hanyut, tembok rumah saya juga jebol,” kata dia kepada Suara NTB disela membersihkan puing rumahnya, Selasa (6/3).

Kendati banjir kali ini tak separah dua tahun sebelumnya, namun karena kedatanganya yang tiba-tiba dan sangat deras membuatnya tak bisa berbuat banyak. Ia hanya sibuk menyelamatkan diri dan anakanaknya ke dataran tinggi.

Bahkan, ungkap Siti Rahma, pakaian yang dikenakan saat ini satu-satunya yang tersisa akibat bencana alam tersebut.

Selain jebol diterjang banjir rumahnya juga terendap lumpur dan puing kayu serta perabotan milik warga setempat.

“Semoga saja pemerintah mau membantu perbaikan rumah kami. Untuk saat ini pakaian dan tenda sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan ketua RT 08 Lingkungan Soriwono, Mansyur AR. Ia

mengungkapkan, sebelum banjir ini tiba ke wilayahnya ia mendapat informasi dari pusat induk rora yang mengabarkan bahwa kiriman banjir tersebut berbeda dengan biasanya, lantas disikapi dengan mengiformasikan warga setempat.

“Warga di sini kemudian panik tak lama setelah banjir menyebar ke perkebunan warga langsung masuk pemukiman, ada juga warga yang tidak dapat membereskan barangbaranya, hanya bisa menyelamatkan diri,” ungkapnya.

Di lingkungan Sori Wono, sebut dia, warga terdapak ban-

jir baik yang mengalami kerusakan rumah parah, sedang dan ringan sekitar 370 kepala keluarga. Masyur AR menambahkan, atas bencana banjir yang belum diketahui dampak kerugian yang diakibatkan tersebut ia berharap, pemerintah bisa memberikan bantuan material untuk perbaikan rumah warga.

Dan sangat mendesak yakni tenda-tenda pengungsian untuk para korban.

“Tenda cuma satu di atas sana, sementara di sini tidak ada, sedangkan korban paling banyak itu ada di sini. Satu titik tenda saja tidak apaapa,” pungkasnya. (jun)

Ratusan Rumah Rusak, Ribuan Keluarga Terdampak Dompu (Suara NTB) Sedikitnya ribuan kepala keluarga terdampak banjir bandang Senin (5/3) sore kemarin. Terparah yakni Lingkungan Soriwono Kelurahan Potu. Tak hanya merusak fasilitas umum banjir kiriman wilayah Bima tersebut meluluhlantakkan ratusan rumah warga bantaran sungai Laju.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan mengatakan, kendati hujan di Dompu tidak lebat namun karena intensitas yang tinggi di wilayah barat Kabupaten Bima membuat aliran sungai laju meluap.

Setidaknya ada Lima Desa/ Kelurahan terdapak, yakni Dusun Kareke Desa Kareke, Lingkungan Salama Kelurahan Bada, Lingkungan Magenda, Parimpi, Soriwono, Potu Kelurahan Potu, Lingkungan Kampo Rato, Karijawa Selatan Kelurahan Karijawa serta Lingkungan Mangge Maci, Kandai II Timur, Wawonduru Kelurahan Kandai II. Beruntung bencana alam ini tidak sampai merenggut korban jiwa atau luka-luka, tetapi merusak pemukiman warga bantaran sungai. Bahkan be-

berapa diantaranya hanyut dan jebol tergerus banjir, termasuk perabotan rumah warga banyak yang tidak bisa diselamatkan dan diperkirakan kerugiannya mencapi Rp1 miliar lebih.

Imran M Hasan mengungkapkan, upaya evakuasi terhadap korban terdapak sudah dilakukan pihaknya sejak Senin (5/3) malam, termasuk pembagian logistiknya. Hanya saja, ketersediaan logistik yang kurang membuat pihaknya tak melakukan pembagian merata. “Sejak tadi malam sudah dilakukan evakuasi agar tidak terjadi korban jiwa, juga ada pembagian nasi bungkus tapi belum merata,” ujarnya.

Meski evakuasi korban hingga Selasa kemarin telah melibatkan intansi terkait, ia mengaku masih mengalami kesulitan, terutama untuk mebersihkan lumpur setinggi satu meter yang mengendap dipemukiman warga. Hal itu dikarenakan terbatasnya armada yang dimiliki.

Untuk itu, harap Imran M Hasan, pihaknya membutuhkan tambahan armada guna mempermudah proses evakuasi, dan cukup mendesak ialah kebutuhan logistik. “Paling mendesak juga sekarang ini logistik untuk para

korban banjir,” jelasnya.

Meluapnya daerah aliran sungai laju, tegas dia, selain pengaruh intesitas hujan yang tinggi diwilayah Bima juga imbas tidak dilanjutkannya normalisasi sungai laju dari Kelurahan Potu hingga Karijawa dengan alasan terbatasnya anggaran. Pihaknya pun sudah beberapa kali meminta program ini dilanjutkan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Namun nyatanya beberapa kali surat yang dilayangkan tidak pernah ditanggapi.

“Langkah yang harus diambil sebenarnya sudah jelas untuk mengamankan jiwa dan harta masyarakat melalui normalisasi sungai. Tidak juga dilanjutkan, tidak juga dilakukan. Tiap tahun tetap kita usulkan ke daerah, provinsi dan ke pusat, suruh mereka baca, suruh mereka lihat lokasi itu,” sesalnya.

Lingkungan Soriwono, lanjut dia, merupakan daerah rutin terdampak setiap kali adanya banjir.

Hanya saja, dalam setahun terakhir banjir kiriman ini yang cukup parah dirasakan masyarakat setempat.Karenanya,alternatifpencegahan ada dua, antara normalisai sungai atau relokasi pemukiman warga. “Resikonya pemerintah

7 RT di Tambe Terdampak Banjir, Bupati Koordinasi BWS Bima (Suara NTB) Sekretaris Desa Tambe Kecamatan Bolo, Haerul mengatakan musibah banjir yang terjadi di Desa setempat, Senin (5/3) sore sedikitnya merendam puluhan rumah warga pada tujuh RT. “Ada tujuh yang terdampak banjir kemarin antara lain 01, 02, 03, 04, 05, 15 dan RT 16,” ungkapnya, Selasa (6/3).

Menurutnya banjir yang merendam tujuh RT tersebut merupakan banjir kiriman dari wilayah Kecamatan Donggo. Meski tidak ada korban jiwa. Namun, banjir tersebut merusak ratusan lahan hektar jagung dan padi. “Jumlah kerusakan dan kerugian yang dialami mencapai sekitar ratusan juta rupiah,” katanya.

Menurutnya agar kedepannya tidak terjadi musibah yang serupa.

Pihaknya berharap kepada Pemerintah Daerah untuk membuat bronjonisasi serta melakukan normalisasi sungai. “Aliran sungai pasca banjir dangkal karena dipenuhi lumpur. Kami berharap agar dinormalisasi,” harapnya.

Beruntung, keinginan pihaknya tersebut langsung disikapi oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat mengunjungi desa setempat, Selasa (6/3) pagi. Kata dia, kunjungan Bupati itu didampingi per-

wakilan Bappedda dan Litbang dan Camat Bolo.

“Selain memberikan bantuan berupa pakaian, tikar, beras dan mie instan. Bupati juga menyampaikan akan menindaklanjuti harapan pemerintah desa, terkait normalisasi sungai,” katanya.

Sementara Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB untuk melakukan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Bolo dan Madapangga.

“Normalisasi juga tidak hanya dilakukan di Bolo dan Madapangga namun juga akan dilakukan di wilayah lain yang rawan banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir,” kata Bupati saat berkunjung ke kantor Pemdes Tambe.

Selain itu, Bupati juga mengaku telah memerintahkan OPD teknis terkait untuk mendata serta mengecek sejumlah kerusakan rumah warga dan infrastruktur publik akibat terkena banjir tersebut untuk ditindaklanjuti secepatnya.

“Nanti setelah rampung pendataan, kita akan upayakan untuk memperbaiki dan memberikan bantuan sesuai kemampuan daerah,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

BERSIHKAN RUMAH - Korban banjir di Dompu tengah membersihkan rumahnya dari endapan lumpur, Selasa (6/3). harus menyiapkan uang kalau mau jiwa masyarakat ini aman,” pungkasnya.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH langsung turun meninjau korban banjir. Begitu juga dengan ibu Bupati, Hj Eri Ariani dan Dandim 1614/Dompu juga langsung meninjau korban banjir dengan membagi - bagikan bantuan serta gotong royong

membersihkan sisa lumpur.

Kepada wartawan, Arifuddin mengatakan, pihaknya akan mengupayakan normalisasi sungai yang belum sempay dinormalisasi khususnya di daerah Potu hingga Simpasai. “Untuk normalisasi, kita upayakan melalui APBN dan sering dengan APBD. Mudah - mudahan ini didukung oleh Dewan,” katanya. (jun)

DD untuk Dompu Segera Dicairkan Dompu (Suara bup) penjabaran NTB) APBD, termasuk Kepala Dinas Pempembagian DD dan berdayaan MasyaADD kepada masing – rakat dan Pemerinmasing Desa. Semua tahan Desa Kabupersyaratan ini sudah paten Dompu, H. disampaikan sejak Supardi, S.Sos, M.Si Januari 2018 lalu. menyampaikan seTerkait APBDes mua persyaratan dari masing – masing yang dibutuhkan unDesa, H. Supardi tuk pencairan Dana mengaku, baru Desa Desa (DD) tahap perdari Kecamatan Huu tama sudah dipenuhi. yang telah selesai KPPN Bima bahkan menyusun dan memerencanakan translaporkan APBDesfer DD untuk Kabunya. Sementara untuk paten Dompu pada 8 Desa – Desa lain Maret setelah dikoormasih dalam tahap dinasikan dengan penyelesaian. atasannya.

Pencairannya pun (Suara NTB/ula) “Hasil koordinasi tidak akan saling H. Supardi kami dengan KPPN menunggu, tapi akan Bima, mereka akan langsung mencairkan transfer (DD) sekitar tanggal 8 (Maret) Desa yang lebih awal. “Kalau sudah ini. Semua persyaratan yang dibutuh- selesai, kita akan langsung cairkan,” kan, sudah kita sampaikan. Untuk ke- katanya. pastiannya (waktu transfer), mereka Untuk penggunaan anggaran 2017, akan SMS (sampaikan informasi),” dikatakan H. Supardi, masing – maskata H. Supardi kepada Suara NTB di ing Desa sudah dilakukan pemeriksaan kantornya, Selasa (6/3) kemarin. secara reguler oleh Inspektorat. BPK Pencairan DD tahap pertama se- juga sudah melakukan uji petik yang banyak 20 persen, diakui H. Supardi, dilaksanakan di Desa se Kecamatan syaratnya harus melampirkan doku- Pajo. “Jadi tidak ada masalah,” men APBD dan peraturan Bupati (Per- terangnya. (ula)

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Kampanye Rapat Umum

Airlangga Hartarto Jadi Jurkam Suhaili-Amin di Bima Mataram (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dijadwalkan akan hadir langsung menjadi Jurkam pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin, (Suhaili-Amin) saat kampanye rapat umum di Kabupaten Bima, 10 Maret mendatang.

Kehadiran Airlangga Hartarto dalam kampanye rapat umun terbuka pasangan Suhaili-Amin di zona Pulau Sumbawa itu, dibenarkan oleh anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB, Lalu Darma Satriawan, SH, Selasa (6/3) kemarin.

“Pak Ketum Airlangga akan hadir jadi jurkam pak Suhaili di kampanye kita di Kabupaten Bima besok ini,” ujarnya kepada Suara NTB. Kabupaten Bima, dipilih sebagai tempat mengelar kampanye rapat umum terbuka Paslon Suhaili-Amin, karena ingin meraih suara maksimal di wilayah itu.

Diketahui Kabupaten Bima juga merupakan lumbung suara Partai Golkar. Tercatat, Golkar mengirim dua anggota DPRD NTB dari dapil ini dan juga untuk anggota DPR RI juga berasal dari Bima.

“Disana juga kan Ketua Tim pemenangan SuhailiAmin itu Ketua DPD II Partai Golkar, yang kini jadi Bupati Bima. Jadi insya Allah di sana kita bisa menang,” kata Lalu Darma.

Ditempat terpisah, Juru Bicara Tim Pemenangan Paslon Suhaili-Amin, Hasan Masaat, juga membenarkan akan kehadiran Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam kampanye rapat terbuka di Kabupaten Bima, 10 Maret ini. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa terkait kepastiannya, pihaknya masih menunggu konfirmasi.

“Ya betul, tapi untuk sementara belum ada jawaban konfirmasi dari DPP,” ujar Hasan.

Kehadiran Airlangga Hartarto sebagai Jurkam Paslon Suhaili-Amin, dinilai akan membawakan pengaruh yang cukup signifikan. Terutama bagi kader partai beringin dalam berjuang memenangkan Pilkada NTB 2018.

Sementara itu, diketahui masing-masing paslon memiliki dua kali jadwal untuk menggelar kampanye rapat umum terbuka, yang dibagi dalam dua zona, yakni satu kali di Pulau Sumbawa dan satu kali di Pulau Lombok. Untuk zona Pulau Lombok, Paslon SuhailiAmin akan digelar di lapangan bundar, Kota Praya, Lombok Tengah pada tanggal 6 Mei. (ndi)

Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisioner KPID Diminta Terbuka Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan rekrutmen komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerag (KPID) Provinsi NTB, oleh Komisi I DPRD NTB, diminta untuk dilakukan secara terbuka, untuk masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan prosesnya berjalan dengan jujur.

Hal itu disampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawalan rekrutmen KPID NTB, Nurjanah yang mengatakan bahwa keterbukaan itu penting, sebab masyarakat juga berhak melihat hasil penilaian yang dilakukan ketika pada saat pelaksaan dengan saat pengambilan keputusan.

“Kalau masyarakat bisa saksikan, jadi bisa dilihat calon-calon yang bisa menjawab atau tidak. Itu jadi perbandingan hasil saat penetuan kelulusan,” ujar Nurjanah, di Mataram.

Lanjut disampaikan Nurjanah, bahwa dengan keterlibatan publik dapat memantau langsung proses itu, bukan berarti tidak percaya kepada DPRD. Tetapi dalam hal ini harus bisa dipastikan tidak terjadi proses trasaksi politik sehingga menghasilkan komisioner yang berkualitas.

“Tidak ada istilah titip menitip orang,” tegas aktivis gender ini. Pihaknya kemudian mewanti-wanti ketika proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan berlangsung mulai Senin hingga Rabu (12-14/03) pekan depan itu dilalukan tertutup, maka potensi indikasi tejadinya hal-hal yang tidak profesioanal sangat memungkinkan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dalam menduduki kursi KPID, kata dia pihaknya meminta dari tujuh kursi itu agar ada keterwakilan gender. Dia menjelaskan peran serta perempuan dalam ranah kebijakan masih sangat dibutuhkan NTB saat ini.

“Perempuan harus diberi ruang dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Tim Pansel Komisi I DPRD NTB, Lalu Wirajaya yang dikonfirmasi terpisah, mengaku pelaksanaan fit and propertest itu memang bersifat terbuka. Hal itu sesuai dengan peraturan KPI tentang pedoman seleksi komisioner KPID. Dikatakan Wirajaya, Timsel memastikan akan bekerja profesional, mengedepankan objektivitas sehingga seperti harapan bersama komisioner yang terpilih nanti mampu membawa dunia penyiaran khususnya di NTB ke arah yang lebih baik. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Ikut Kampanye, Anggota Dewan Harus Cuti Mataram (Suara NTB) Bagi anggota DPRD yang terlibat dalam tim pemenangan paslon Cagub dan Cawagub NTB 2018, dan ikut dalam aktivitas kampanye, diwajibkan untuk mengajukan izin cuti kampanye. Hal itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pilkada.

Komisioner KPU Provinsi NTB, divisi hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (6/ 3), membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, anggota DPRD yang ikut kampanye wajib mengajukan izin cuti kampanye.

Ketentuan tentang kewajiban izin cuti kampanye bagi anggota DPRD tersebut, dia-

tur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pilkada.

Terkait hal itu, dikuatkan juga oleh Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth. Ia mengatakan, anggota dewan diperbolehkan ikut berkampanye, dengan syarat terlebih dahulu harus mengajukan izin.

Mendengar informasi terse-

but, sejumlah anggota DPRD NTB banyak yang bertanyatanya, karena baru mendengar terkait ketentuan tersebut.

Sementara mereka orang parpol, rata-rata masuk dalam tim kampanye paslon Cagub dan Cawgub NTB 2018.

“Kita tidak tahu itu, apa betul itu kita harus izin cuti baru diperbolehkan ikut kampanye.

Saya baru dengar itu, makanya

mau kita perjelas,” ujar Raihan Anwar, anggota DPRD NTB dari Fraksi Nasdem.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, juga mengaku heran dengan ketentuan yang mengatur anggota DPRD yang ikut kampanye tersebut.

Oleh karena itu, ia akan mengusulkan ke pimpinan, untuk mengagendakan memanggil pihak KPU maupun Bawaslu untuk memberikan penjelasan terkait itu.

“Kita akan panggil Bawaslu ini, karena ada larangan kampanye kalau tidak cuti. Insya Allah besok ini,” ujarnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

H. Ilyas Sarbini

Pilkada 2018

Rumitnya Mengatur Grup Politik di Facebook

(Suara NTB/why)

PRAPERADILAN - Suasana sidang permohonan praperadilan tersangka kasus PT BPR NTB di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (6/3).

Praperadilan Kasus Merger BPR NTB

Ikhwan Anggap Penetapan Tersangka Tidak Sah Mataram (Suara NTB) – Sidang perdana permohonan praperadilan pemohon Ikhwan digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (6/3).

Direktur PD BPR Sumbawa itu menyoal penetapan tersangkanya dalam kasus penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB tahun 2016 yang diusut Kejati NTB. Dalam permohonannya, Ikhwan melalui penasihat hukumnya, DR Umaiyah menganggap penetapan tersangka tersebut terburu-buru.

“Bahwa surat penetapan tersangka hanya didasarkan pada surat perintah penyidikan kepala Kejati NTB,” ujarnya di hadapan hakim tunggal, Ferdinand M Leander.

Sprindik dimaksud ditandatangani Kepala Kejati NTB dan dikeluarkan pada 21 Agustus 2017 tentang dugaan korupsi tim perubahan dan penggabungan bentuk badan hukum PD BPR NTB menjadi

PT Bank BPR NTB. “Bahwa penetapan status tersangka pemohon Ikhwan error in persona,” kata Umaiyah.

Maksudnya, tanggung jawab pelaksanaan tim konsolidasi yang dipimpin Ikhwan berada pada Kabag Sarana Perekonomian Daerah pada Biro ekonomi Setda Provinsi NTB. “Berdasarkan uraian di atas maka penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” imbuh dia dalam sidang yang dihadiri pihak termohon Kejati NTB yang diwakili Supardin.

Umaiyah menegaskan, Kejati NTB tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Ikhwan sebagai tersangka. Tindakan Kejati NTB itu tidak memenuhi minimal dua alat bukti sebagai syarat penetapan seseorang sebagai tersangka.

“Hanya berdasarkan alat bukti berupa keterangan sak-

si dan kuitansi transaksi pengeluaran yang hanya sebatas mengetahui sehingga tidak diperlukan pertanggung jawaban karena pertanggung jawaban ada pada yang bertanda tangan saat pengeluaran,” paparnya.

Dia menambahkan, penetapan tersangka itu merupakan tindakan kesewenangan dan bertentangan dengan azas kepastian hukum karena tidak memenuhi prosedur.

Karena itu pihaknya memohon hakim untuk menyatakan penetapan tersangka Ikhwan tidak sah, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan, dan memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat termohon.

Usai pembacaan permohonan, sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan Rabu (7/3) dengan agenda jawaban termohon, dan pengajuan bukti surat dari pihak pemohon. (why)

Mantan Kasatpol PP Bima Dituntut Tiga Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Edy Darmawan dituntut penjara selama tiga tahun.

Jaksa meyakini terdakwa terbukti korupsi anggaran Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014 yang merugikan APBD Kabupaten Bima Rp 431,85 juta.

Surat tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum, Yoga Sukmana didampingi Andang Setyo Nugroho dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (6/3).

Menurut jaksa, terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto 64 KUHP. “Oleh karena menuntut majelis hakim untuk menghukum terdakwa Edy Darmawan dengan pidana penjara tiga tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai, Sukardi.

Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Uang sebesar Rp 100 juta yang sudah dibayarkan terdakwa dituntut untuk digunakan sebagai uang pengganti dari total Rp 431,85 juta kerugian negara.

Sementara sisanya Rp 331 juta dibebankan kepada tersangka lain, yakni mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima 2010-Mei 2014, Iskandar,

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Jaksa penuntut umum Kejari Bima, Andang Setyo Nugroho bersama Yoga Sukmana (kiri) membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi penyimpangan anggaran Satpol PP Bima tahun 2014, Edy Darmawan, Selasa (6/3).

Bendahara Satpol PP Kabupaten Bima, Samsul Bahri; dan Kasubbag TU Satpol PP Kabupaten Bima, Kadrin.

“Penuntutan terhadap tersangka lain akan diajukan secara terpisah,” kata Andang.

Tiga tersangka tersebut kini masih dalam proses penyidikan di Kejari Bima.

Terdakwa dituntut hukuman karena menurut jaksa terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Kasatpol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Penyalahgunaan wewenang itu mengakibatkan kerugian negara.

Hal itu berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang dicocokkan dengan keterangan 19 orang saksi. Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Deni Nur Indra akan mengajukan pembelaan di persidangan selanjutnya, Selasa (13/3).

Dalam kasus tersebut, ter-

dakwa yang menjabat Kasatpol PP Kabupaten Bima mengelola anggaran tahun 2014 sebanyak Rp 2,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima.

Dia yang mulai menjabat Mei 2014 menggantikan Iskandar mencairkan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar sesuai dengan DPPA-SKPD Satpol PP kabupaten Bima tahun 2014.

Dalam penggunaannya terdapat penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan mark up.

Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan ilegal logging, Operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial.

Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost. (why)

PILKADA 2018 melahirkan kesibukan baru di facebook. Salah satunya adalah grup-grup facebook yang memang mengusung tema politik.

Namun, di balik kesibukan ini, ada admin grup yang harus susah payah mengatur lalu lintas diskusi dan kepentingan.

Adalah H. M. Hasbi Assiddiqie, Pemilik akun Diqie Lanks yang menjadi pengurus dari grup facebook “menuju pilgub ntb 2018-2023”.

Sejak dibentuk pada 2017, hingga berita ini ditulis, grup ini telah beranggotakan 79.363 akun dan ada ribuan akun lainnya yang mengantre untuk masuk grup ini. Sejauh penelusuran Suara NTB, grup “menuju pilgub ntb 20182023” bisa dibilang merupakan grup politik NTB paling ramai di facebook.

Abah Lanks, panggilan akrab H. M. Hasbi Assiddiqie, mengutarakan, dalam sehari ia bisa memberikan akses masuk ke hingga ribuan pengguna ke grup yang dikelolanya ini.

Abah Lanks mengutarakan, grup “menuju pilgub ntb 20182023” dibuat dengan niatan untuk memberikan media komunikasi virtual melalui media sosial facebook. Abah Lanks menegaskan grup ini mengusung spirit untuk menjadi wadah yang netral.

“Karena ada beberapa grup yang dibuat, tapi tidak ada kebebasan dan tidak netral. Kebanyakan condong ke salah satu kandidat. Sehingga saya berinisiatif membuat satu grup yang tujuannya mempersatukan para pengguna facebook di NTB. Untuk berdialog dalam satu wadah diskusi virtual,” ujarnya.

Namun, niatan itu rupanya bukan tanpa ujian. Selaku pengurus tunggal, Abah Lanks harus berhadapan dengan pengguna dari berbagai latar belakang kepentingan. Mulai dari yang tim sukses dan simpatisan salah satu dari empat kandidat, hingga para pengguna yang memanfaatkan grup untuk kepentingan promosi usaha.

Yang paling menghawatirkan Abah Lanks adalah membanjirnya konten-konten yang tidak seharusnya diunggah di facebook. Abah Lanks pernah berhadapan dengan konten porno, SARA, hingga sadisme yang harus ia awasi dan bersihkan dari grup ini.

Berhadapan dengan kontenkonten ini, Abah Lanks, biasanya mengaktifkan mode persetujuan pengurus untuk setiap pengguna yang ingin mengunggah konten di grupnya. Namun, di waktu-waktu tertentu, saat ia merasa sedang bisa mengawasi konten, ia biasanya memberikan kebebasan bagi pengguna langsung mengunggah konten mereka tanpa persetujuan.

Namun, di saat seperti itulah biasaya konten-konten berbahaya bermunculan di grup. “Ada konten-konten yang tidak seharusnya diposting di grup itu. Kita merasa tidak enak,” ujarnya.

Perilaku pengguna facebook

yang demikian memang merepresentasikan cara kita memanfaatkan media sosial.

“Sebelum masuk grup, itu mereka tidak membaca dulu.

Sehingga semau-maunya untuk diposting. Kadang dia bawa spam. Lalu ada yang share (konten berbahaya).”

Mendapati konten-konten semacam ini, tentu saja Abah Lanks akan menghapusnya.

Jika pengguna sudah berlebihan atau berulangkali melakukan hal tersebut, ia akan menerapkan sanksi yang bervariasi. Mulai dari larangan posting selama 12 jam, 24 jam, 3 hari hingga 7 hari. Sanksi paling berat adalah menendang pemilik akunngawur ini keluar dari grup.

“Sampai saat ini sekitar 3.000 akun yang sudah dikeluarkan. Dan tidak bisa masuk lagi. Itu karena perilaku mereka sudah tidak bisa ditolerir lagi,” ujarnya.

Tentu saja ada banyak sekali contoh tentang konten buruk yang sudah ia tindak.

Mulai dari penghinaan terhadap seorang kandidat dengan rekayasa gambar, hingga teks yang merendahkan orang lain atau menghasut. Konten video pun tak jarang bisa mengundang mudarat.

Mengawasi semua ini membuat Abah Lanks harus mencurahkan cukup banyak waktu untuk mengawasi situasi grup ini. Belum lagi, secara berkala ia juga harus memberikan izin masuk grup kepada pengguna yang sudah mengantre. Dalam sehari, Abah Lanks mengaku bisa memberi izin masuk kepada hingga 2000 akun.

Dengan semua kesibukan ini, praktis Abah Lanks harus pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk membuka facebooknya. “Makanya, ketika lagi berhenti di kendaraan, dan sebagainya, yang saya buka selalu ya grup itu,” ujarnya.

Pengurus yang mencapai puluhan ribu itu rupanya membuat Abah Lanks juga mulai mendapatkan tawaran tertentu. “Ada beberapa orang yang ingin membeli dan sebagainya, saya tidak menghiraukan. Karena ini saya bangun dengan niatan yang tulus supaya grup ini menjadi bagus,” ujarnya.

Hingga kini, Abah Lanks masih terus bertahan mengelola grup “menuju pilgub ntb 2018-2023” ini seorang diri.

Dengan menjadi admin tunggal, Abah Lanks merasa cukup nyaman karena tidak harus khawatir ada admin lain yang memiliki keinginan berbeda dengan dirinya.

Ia sendiri mengaku tidak menyangka grup yang dibangunnya setahun lalu bisa tumbuh hingga seperti ini. Hanya saja, ia berharap penghuni grup bisa memanfaatkan grup ini dengan lebih bijak dan menjadikannya sebagai medium pendidikan politik yang sehat dan mencerdaskan.

“Dan kita juga terbuka terhadap kritik dan saran. Saya sangat berterima kasih kalau ada teman-teman itu menjaga saya,” ujarnya. (aan)

(Suara NTB/aan)

KONTROL PERILAKU - Pengurus tunggal grup facebook “menuju pilgub ntb 2018-2023”, H. M. Hasbi Assiddiqie alias Abah Lanks, memperlihatkan fitur facebook yang ia pakai untuk mengontrol perilaku anggota grup yang bandel.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Halaman 9 (Suara NTB/lin)

Sangiang, Destinasi Wisata Potensial di Bima Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Bima memiliki banyak destinasi wisata. Pantainya juga banyak yang sudah siap menerima kunjungan wisatawan. Karena sudah banyak fasilitas destinasi wisata yang dibangun. Salah satu yang menjadi unggulan Pemda adalah kawasan Sangiang.

Sangiang merupakan salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah tengah gencar melakukan promosi agar Sangiang banyak dikunjungi wisatawan. Selama ini yang berkunjung hanya wisatawan lokal saja. Namun kedepan akan diupayakan agar Sangiang bisa semakin banyak dikunjungi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

“Sangiang memiliki potensi yang bagus untuk bisa mendatangkan banyak wisatawan. Apalagi mengingat sejarah atau cerita rakyat yang berkembang ini akan menarik. Kita akan melakukan pembenahan pada fasilitas dan akses, sehingga wisatawan bisa merasa nyaman,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis.

Pemerintah Kabupaten Bima akan segera melakukan pembenahan pada destinasi yang dianggap potensial mendatangkan banyak wisatawan. Sehingga penataan destinasi di kawasan ini dapat lebih rapi.

“Prioritas kita memang pada pengembangan infrastruktur dan fokus promosi juga. Tidak terkecuali Sangiang, kita mulai branding Sangiang sebagai salah satu destinasi wisata di Bima,” ujarnya.

Saat ini geliat wisata di Kabupaten Bima mengalami peningkatan. Terlebih dengan adanya paket wisata yang dibuat dari Bajo, NTT dan paket wisata ke Bima. Sehingga dengan semakin banyaknya yang berkunjung diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi.

“Itu memang menjadi salah satu tujuan pengembangan wisata. Oleh sebab itu kita akan terus lakukan promosi wisata, baik dalam maupun luar negeri.

Kita juga sedang mempersiapkan banyak festival yang memperlihatkan kesenian, budaya dan potensi wisata kita,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Bima memiliki potensi pengembangan pariwisata yang cukup baik. Mengingat masih adanya peninggalan sejarah kerajaan Bima dan berbagai budaya lainnya yang tidak kalah menarik untuk disajikan. Sehingga bisa menarik minat wisatawan penyuka sejarah. Sebab bukti sejarah di daerah ini masih ada dan dijaga oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.

“Kita punya peninggalan sejarah kerajaan Bima dulu. Ini bisa menjadi paket wisata. Selain itu juga Sangiang terdapat legenda yang menarik juga untuk diketahui wisatawan,” kata Abdul Muis. (lin)

BERSIHKAN IC - Suasana pembersihan lantai Islamic Center oleh PHRI NTB dan Karcher di Mataram, Selasa (6/3).

PHRI Kerjasama Bersihkan Destinasi Wisata

Mataram (Suara NTB) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membersihkan destinasi wisata. Salah satu yang dibersihkan adalah Islamic Center. Ini dianggap penting sebab Islamic Center merupakan salah satu ikon kebanggaan warga NTB.

(Suara NTB/lin)

SURVEI - Suasana survei fasilitas kesehatan oleh delegasi MNEK 2018 di RSUD Mataram, Selasa (6/3).

Delegasi MNEK 2018 Cek Fasilitas RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Beberapa perwakilan dari berbagai negara yang akan mengikuti Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 melakukan pengecekan. Salah satu yang dicek adalah kelengkapan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Salah satu yang dilihat adalah hyperbaric chamber dan memastikannya dapat berfungsi dengan baik.

“Saat ini sedang dilakukan survei untuk memantapkan kegiatan yang rencananya akan dilakukan di sini. Salah satunya kelengkapan fasilitas di rumah sakit dengan harapan dapat membantu apabila terjadi kecelakaan selama kegiatan berlangsung,” kata Kepala Tim Survei 1 MNEK 2O18 Mayor Laut Aribowo, S.P, di Mataram, Selasa (6/3).

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Salah satu tujuannya untuk merekatkan hubungan dengan Negara-negara yang menjadi delegasi. Selain itu juga untuk mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki NTB atau Lombok pada umumnya.

Beberapa tim survei yang datang merupakan delegasi dari Amerika Serikat, Cina, Korea, Singapura, Australia dan Rusia. Sebab kegiatan ini akan diikuti oleh 43 negara se-Asia Pasifik. Akan ada ratusan bahkan ribuan delegasi yang akan berkunjung pada saat kegiatan itu berlangsung.

Sementara itu, Kepala Bidang pelayanan Medis RSUD Kota Mataram dr. Emirald Isfihan menyatakan bahwa pihaknya sudah siap seratu persen dalam memberikan pelayanan kepada para delegasi.

Pihaknya juga akan menyediakan satu ambulans dengan satu tim medis yang terdiri dari satu dokter, dua tim medis dan seorang sopir. Sehingga apabila dalam keadaan gawat darurat, pihaknya bisa dengan cepat melakukan rujukan ke rumah sakit.

“Surveinya dilakukan sekarang, tapi pada umumnya kita sudah siap. Kita siapkan sesuai dengan tema kegiatannya yaitu laut. Kita siapkan hyperbaric chamber sebagai salah satu fasilitas untuk mereka (para delegasi),” ujarnya.

Pihaknya akan menyiagakan seorang dokter, dua orang paramedis dan seorang penerjemah pada hyperbaric chamber. Sehingga bisa memberikan kenyamanan pada pelayanan yang akan diberikan kepada pasien atau para delegasi.

Sementara itu, RSUD Kota Mataram juga akan menyediakan beberapa tempat tidur untuk dapat digunakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang sudah bersiap untuk menerima pasien. Sehingga bisa langsung melakukan penanganan kepada pasien yang dirujuk dalam keadaan gawat.

“Kita sudah biasa menangani pasien gawat darurat di IGD. Tapi tentu saja kita akan menyiapkan beberapa hal untuk penanganan pasien khusus delegasi ini nantinya. Kita akan siapkan beberapa bed kosong untuk mereka dan nanti juga akan ada penerjemah di sana,” kata dr. Eko Widya, Sp. Em. (lin)

“Kita bekerjasama dengan Karcher dan beberapa asosiasi lainnya. Kita ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kebersihan di destinasi wisata ini sangat penting. Selain itu, kita juga melakukan penajaman dengan membersihkan kawasan Islamic Center dengan mendatangkan beberapa alat khusus yang dilakukan oleh Karcher,” kata Ketua PHRI NTB H.L. Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Selasa (6/3).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan hal yang penting

untuk diperhatikan oleh semua pihak, apalagi kebersihan destinasi wisata ini menjadi salah satu penentu kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Terlebih Islamic Center merupakan salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Hal inilah yang mendasari PHRI NTB untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam membersihkan destinasi wisata di Lombok.

“Islamic Center ini adalah ikon kita, jadi harus kita rawat dengan baik. Bagaimana

caranya? Dibersihkan dengan baik. Alat yang digunakan pun harus sesuai, sehingga apa yang ada saat ini bisa tetap indah dipandang,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Business Development Kaercher Indonesia Fifit Fitria mengatakan bahwa kebersihan merupakan sesuatu yang sangat penting. Ia juga sudah melakukan aksi bersih di Monas dan beberapa tempat bersejarah lainnya di Indonesia. Bahkan PT Karcher juga sudah pernah membersihkan berbagai ikon di berbagai Negara di Asia Pasifik. Ia ber-

(Suara NTB/ist)

PANTAI MAWI - Suasana dan keindahan Pantai Mawi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Menikmati Suasana dan Keindahan Pantai Mawi Mataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah memiliki banyak destinasi wisata. Tidak hanya Mandalika, namun banyak pula destinasi wisata lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Mawi yang dikenal dengan keindahan ombaknya bagi peselancar.

Pantai ini kerapkali dikunjungi oleh wisatawan, terutama wisatawan yang hobi berselancar. Pantai ini memang terkenal dengan ombaknya yang membuat para peselancar merasa tertantang.

“Biasanya memang peselancar yang banyak datang. Tapi kadang wisatawan yang tidak berselancar pun juga datang.

Karena pantainya kan bagus,” kata pelaku pariwisata dari Lombok Tengah Muhammad Fauzan, di Mataram, Senin (5/3).

Hamparan pasir putihnya menambah kesan menarik dengan dikelilingi oleh perbukitan yang indah dipandang.

Selain berselancar, wisatawan juga dapat bersantai dengan menikmati keindahan panora-

ma di pantai ini.

Pemandangan berupa atraksi dari para peselancar juga menjadi hal yang patut untuk dinikmati. Begitu pula bagi wisatawan yang hobi melakukan swafoto, pantai ini memiliki suasana yang menyenangkan dan cocok untuk mengambil gambar.

Pantai ini berada di Desa Mekar Sari dan sangat mudah untuk dijangkau oleh wisatawan. Sebelum ke pantai ini, wisatawan juga bisa berkunjung ke Pantai Selong Belanak yang ada di dekatnya.

Bahkan waktu tempuh dari Pantai Selong Belanak ke Pantai Mawi hanya 15 menit saja.

“Pantainya bagus, tidak kalah dari pantai lain di Lombok Tengah. Tinggal dilengkapi saja fasilitas pendukungnya,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn.

Karena tidak ada angkutan umum menuju destinasi ini, wisatawan diharapkan bisa menggunakan transportasi pribadi. Sehingga tidak menyulitkan dan memudahkan wisatawan

untuk menjangkaunya.

Wisatawan hanya perlu membayar parkir Rp 5 ribu untuk kendaraan roda dua. Di pantai ini juga tidak banyak yang berjualan, jadi wisatawan harus membawa bekal ketika hendak berkunjung. Sebab suasana pantai yang menyenangkan dan menenangkan menjadi tempat yang tepat untuk menyantap aneka hidangan yang dibawa dari rumah.

“Kalau bisa bawa bekal sendiri, karena di pantai ini tidak banyak yang jualan,” ujarnya.

Dari Lombok International Airport menuju Pantai Mawi membutuhkan waktu kurang lebih satu jam. Jaraknya hanya 16 kilometer saja dan letaknya sangat mudah dijangkau. Meski belum dikelola seperti destinasi lain di Lombok Tengah, namun sudah banyak wisatawan yang datang.

“Di Pantai Mawi banyak orang berselancar. Katanya memang terkenal bagus untuk berselancar. Kalau saya lihat memang ombaknya agak besar,” ujarnya. (lin)

harap hal ini juga dapat terus dilakukan di NTB, mengingat NTB memiliki banyak ikon yang harus dijaga.

“Kita bawa 12 unit alat untuk membersihkan Islamic Center. Karcher sudah biasa membersihkan berbagai tempat besar, kita sudah dua kali bersihkan monas dan Karcher juga sudah bersihkan berbagai tempat ibadah dan sejarah. Ini agar semuanya bersih dan terawat,” ujarnya.

Perusahaan yang berusia 83 tahun ini dipercaya untuk membersihkan Islamic Center. Mulai dari karpet, lantai, tempat wudhu dan beberapa tempat lainnya. Khusus lantai yang terbuat dari marmer juga menggunakan alat khusus. Sehingga kotoran yang sulit hilang bisa menjadi

bersih dan wisatawan bisa lebih nyaman saat berkunjung.

“Kemarin kita sudah lakukan pembersihan untuk karpetnya dan sekarang sudah bisa digunakan dengan lebih nyaman. Sekarang ini kita lakukan pembersihan untuk lantai. Ini adalah hari kedua sekaligus hari terkakhir kami bersihkan IC,” ujarnya.

PHRI NTB dan Karcher juga telah memberikan pelatihan cara membersihkan destinasi terutama bangunan menggunakan beberapa alat tertentu. Sebab alat yang digunakan untuk membersihkan suatu bahan tertentu tidak sama. Sehingga harus bisa dikenali dengan baik dan harus tahu alat dan bahan yang seperti apa yang digunakan untuk membersihkannya. (lin)

Pantai Bagian Selatan Mulai Banyak Dikunjungi Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Lombok memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Tidak hanya Trawangan atau Mandalika, namun banyak lagi destinasi wisata di bagian selatan Lombok yang semakin diminati wisatawan.

“Pantai selatan mulai banyak diminati wisatawan. Karena pantainya bagus dan tidak terlalu ramai. Inilah yang kami maksud pesona baru pantai selatan. Biasanya kan wisatawan lebih banyak pilih paket Trawangan dan Mandalika. Sekarang sudah banyak yang ambil paket wisata selatan,” kata pelaku pariwisata dari Lombok Tengah Muhammad Fauzan, di Mataram, Senin (5/3) Ia mengatakan keindahan yang dimiliki beberapa pantai di bagian selatan cukup membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung. Apalagi pantainya juga tidak telalu ramai pengunjung. Sehingga wisatawan bisa lebih leluasa saat menikmati suasana di pantai itu.

Apalagi akses menuju pantai selatan juga sudah bagus.

Sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanannya dengan lebih santai. Fasilitas di destinasi wisatanya juga sudah banyak yang dilengkapi.

Salah satu wisatawan yang sudah berkunjung ke pantai bagian selatan Lombok adalah Beni Prayogi. Ia yang memang suka melakukan perjalanan wisata sangat merekomendasi-

kan wisatawan untuk berkunjung ke pantai selatan Lombok.

Sebab suasananya yang sangat menyenangkan.

“Lombok itu ibarat potongan surga. Kenapa? Karena banyak tempat bagus. Kalau ke Lombok jangan hanya ke gili saja. Karena banyak destinasi wisata lain terutama di bagian selatan Lombok yang sangat menarik untuk dikunjungi,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Audie Nainggolan yang juga sudah berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di bagian selatan. Menurutnya pantai bagian selatan Lombok ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi liburan selama di Lombok.

“Jadi nggak cuma gili, Pantai Selatan juga nggak kalah bagus kok menurut saya. Tapi memang akses ke sana yang perlu diperbaiki. Memang beberapa saya lihat sudah bagus, tapi ada saja jalan yang rusak selain itu toiletnya juga kurang bersih,” ujarnya.

Ia berharap pengelola pantaipantai selatan bisa mengelola destinasinya seperti yang dilakukan di Trawangan. Menurutnya yang menjadikan Trawangan spesial karena fasilitas yang lengkap dan lingkungan yang bersih.

“Saya rasa kalau pantainya sama-sama bagus. Yang beda itu akses dan di pantai selatan tidak banyak penginapan. Mungkin ini yang perlu diperbanyak,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/ars)

PANTAI PINK - Wisatawan tengah menikmati suasana kebersamaan di Pantai Pink yang merupakan salah satu pantai di bagian selatan Lombok

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Halaman 10

Nasib Guru Terpencil di Sekotong dan Lembar

Tunjangan Fungsional Dihapus, BOS Menjauh Giri Menang (Suara NTB) – Para guru madrasah swasta di Lombok Barat (Lobar), khususnya yang ada di daerah terpencil Lembar-Sekotong menjerit lantaran minimnya honor yang diperoleh. Mereka mengeluhkan tunjangan fungsional (TF) yang sebelumnya diberikan malah dihapus. Bahkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seolah menjauh, lantaran tidak ada diberikan ke madrasah terpencil. Para guru madrasah ini pun berharap agar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memperlakukan mereka secara adil.

Hirmayani, salah seorang guru MTs Miftahul Ulum Desa Pelangan menuturkan, dana BOS dari Kemenag semakin menjauh, tidak itu saja TF dari Kemenag pun dihapus.

Diakuinya, kondisi ini semakin menyiksa guru, terutama guru madrasah di daerah terpencil. Padahal para guru butuh honor untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan bensin ke sekolah.

Ia berharap kepada pihak Kemenag agar memperhatikan nasib para guru dan madrasah. Paling tidak, keperpi-

hakan dan kadilan bagi guru terpencil dengan guru di kota sebab bebannya sama.

Menanggapi hal ini, Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Lobar H. Nasrullah menyatakan Kemenag bukan tidak memperhatikan madrasah dan guru terpencil di Lobar, namun pihaknya saat ini hanya berwenang terkait pemberian BOS dan insentif ke para guru, “Sedangkan untuk bantuan gedung itu di Kementerian Agama Provinsi, semua disana baik bantuan gedung, RKB, dan bantuan

lain. Kita bahkan tidak dikoordinasikan jika ada bantuan yang turun ke madrasah, kami hanya diberitahukan saat meminta rekomendasi saja,” terang Nasrullah.

Sistem bantuan ini, jelasnya , pengurus madrasah bisa mengakses melalui aplikasi online, madrasah yang ingin bantuan bisa mengakses aplikasi Sarpras di Kemenag NTB lalu daftarkan diri termasuk mengusulkan. Ia berharap pengurus madrasah aktif mengusulkan. Aplikasi online ini bisa diminta ke Kemenag Lo-

bar, setelah masuk di aplikasi itu pihak madrasah bisa membuat proposal lalu mengirim ke Kemenag untuk dibuatkan rekomendasi dan pihak madrasah mengusulkan langsung ke Kanwil Kemenag NTB. Terkait BOS, madrasah memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain memiliki izin operasional dari Kemenag, ada siswa, guru dan proses belajar mengajar. Namun yang paling utama, madrasah harus punya izin operasional, kalau sudah ada izin itu, maka kemenag tidak perlu diminta untuk diberikan BOS akan tetapi langsung dimasukkan dalam SK sebagai penerima dana BOS. Besaran BOS ini, jelasnya, variatif, tingkat MI diberikan Rp750 ribu, MTs Rp1 juta dan MA sebesar Rp1.200.000. “Kita cairkan dalam setahun dua kali, semester I dan II,” jelasnya.

Saat ini pihaknya tengah mendata jumlah real siswasiswi di madrasah untuk di SK-kan, baru setelah itu dibuatkan RKM untuk bisa dicairkan ke rekening madrasah masing-masing. Untuk BOS tahun ini jelasnya jika tuntas dan lengkap persyaratan bakal dicairkan pada bulan Maret ini, sehingga bisa digunakan untuk operasional madrasah dan persiapan UN tanggal 26 Maret untuk MA, tanggal 2 April untuk MTs dan 16 April untuk tingkat MI. Sedangkan terkait TF untuk guru tidak memperoleh sertifkasi memang ada tahun 2017, namun pertengahan tahun dihapus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa dibayarkan selama 6 bulan. “Alhamdulillah, tahun ini ada namun dirubah namanya menjadi insentif guru, itu didapatRp 250 ribu per bulan,” terangnya.

(Suara NTB/ist)

GAMBARAN - Kondisi gambaran dari madrasah terpencil yang ada di Sekotong. Guru dan murid membutuhkan perhatian pemerintah.

Syarat guru memperoleh insentif ini sendiri jelasnya guru madrasah harus S1, minimal mengabdi 2 tahun di madrasah, ada SK yayasan resmi

menjadu guru, dan NUPTK. Kalau sudah ada itu, maka kepala madrasah berhak mengajukan guru ini mendapatkan TF ke Kemenag. (her)

Berbenah, Perpustakaan Antisipasi Generasi ’’Copy Paste’’

(Suara NTB/dys)

BACA BUKU - Seorang pengunjung Perpustakaan Kota Mataram sedang membaca koleksi buku perpustakaan.

Mataram (Suara NTB) Era milenial merupakan era di mana setiap anak dekat dengan gadget. Bahkan terasa tidak lengkap jika setiap saat tidak bersentuhan dengan gadget. Akibatnya, terjadi perubahan pada pola dan perilaku setiap anak.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Mataram Siti Miftahayatun, mengaku, jika di era sekarang ini sulit menjauhkan anakanak dari gadget. Namun bukan tidak bisa, melainkan dibutuhkan partisipasi termasuk dari orang tua sendiri.

“Tetapi kita tidak menutup mata bahwa HP sangat

kita butuhkan. Tapi orang tua harus proteksi, orang tua berperan terutama ibu-ibu rumah tangga supaya membatasi,” terang Miftahayatun.

Dikatakan Miftahayatun, kemajuan teknologi dengan adanya gadget berpengaruh pada tren dan kecenderungan anak dalam mengakses bahanbahan bacaan mereka. Anak cenderung gampang mencari bahan dan materi belajar melalui gadget. Akibat dari itu, masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan kian berkurang.

“Jangan sampai berlebihan bermain hp game dan lain sebagainya. Perlu kita giatkan lagi dengan kegiatan mendon-

geng. Anak anak itu bisa melatih mendengarkan apa kata orang tua. Dengan cara mendongeng kita latih anak anak mendengar,” kritiknya.

Fenonema ini melahirkan anak-anak sebagai generasi copy paste. Di mana mereka hanya bisa mengkopi paste materi dan tugas-tugas sekolah. Lahirnya generasi jenis ini tentu tidak baik, karena tidak berkualitas, mengingat anak tidak belajar untuk kreatif.

Di samping melahirkan generasi copy paste, penggunaan gadget secara berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan, terutama kesehatan mata. “Saya dapat informasi,

kita harus melatih anak-anak kita biasakan anak untuk membaca, karena kalau lewat gadget berbahaya bagi kesehatan mata,” sambungnya.

Menghadapi berbagai tantangan di era milenial itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram atau yang populer disebut Perpustakaan Kota (Puskot) siap berbenah.

Tahun ini, Puskot akan meningkatkan pelayanan. Tujuannya ialah agar anak-anak tidak kalah dengan hanya mencari informasi lewat medsos, melainkan juga melalui buku. “ Tapi kita punya progrgam, karena kita ingin berperang dengan medsos, karena orang

gampang mencari bahannya di medsos,” sebut Miftah.

Berbagai inovasi yang akan dilakukan tahun ini supaya anak rajin ke perpus ialah, pihaknya akan merenovasi ruang baca perpustakaan supaya tampil dengan semangat milenial, sehingga membuat pengunjung betah berlamalama di perpustakaan “Saya akan ubah nuansanya (jadi) hutan bambu, akan kita cat ulang, kemudian buku rak tidak lagi seperti ini, warnanya lebih menarik,” sambungnya seraya menyebut akan menambah koleksi buku, terlebih Kota Mataram akan menuju kota layak anak. (dys)

Kontrol Peserta UN SDN 2 Jagaraga Laksanakan Kurikulum 2013 Giri Menang (Suara NTB) Kepala SDN 2 Jagaraga, Lombok Barat (Lobar), Jainuddin, SPd., mengatakan, sebagai sekolah yang sudah ditunjuk untuk menjalankan Kurikulum 2013, pihaknya tengah mengevaluasi tentang tata cara teknis pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut. Menurutnya, program Kurikulum 2013 ini merupakan barang baru yang tentu saja banyak yang dipelajari tentang semua item di dalamnya.

Dijelaskan, aspek pelaksanaan kurikulum 2013, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan proses pelaksanaan KTSP. Namun secara teknis, pada prinsipnya pelaksanaan kurikulum ini banyak yang harus dievaluasi dan persiapan mapan, terutama b a g i sekolah yang baru menerapkan kurikul u m 2013 ini.

Kepala SDN 2 Jagaraga Jainudin (Suara NTB/ist)

Dalam penerapan kurikulum 2013 ini, pihaknya memenuhi SDM guru, dengan melakukan kemantapan kemampuan guru yaitu dengan mendukung pembinaan dan pelatihan di beberapa tempat yang diselenggarakan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP). Selain itu mengarahkan guru untuk termotivasi dalam ikut pelatihan teknis penerapan dalam menguasai metode pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum 2013.

“Kami sudah pernah utus beberapa guru dari SDN 2 Jagaraga, untuk memenuhi kompetensi mereka. Bahkan guru kami telah mengikuti sosialisasi serta diklat mengenai kurikulum 2013,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 tersebut, membahas kegitan yang meliputi antara lain, mengenai masalah teknis penilaian kurikulum 2013, kegiatan literasi siswa di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, persiapan perangkat pembelajaran untuk realticin, pada on I dan on service II.”Ini yang menjadi prospek SDN 2 Jagaraga, segalanya akan dipersiapkan,’’ terangnya.

Untuk sekolahnya akan diberlakukan khusus kelas l dan kelas lV dalam memberlakukan materi kurikulum2013. Di sisi lain pengembangan pendidikan sekolahnya, baik itu proses belajar mengajar yang dilakukan kepala sekolah beserta para guru, kerap mengaplikasikan edukasi

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Murid SDN 2 Jagaraga saat belajar di kelas. metode pembelajaran. “Kami ingin, minat dan bakat anak didik terus dibenahi, terutama pada aitem kegiatan ekstra krikuler, terlebih pada siswa kelas l dan kelas lV,” akunya.

Menurutnya dalam pelaksanaan ekstrakurikuler (ekskul), pihaknya ingin membangun kecerdasan anak dalam pramuka. Namun untuk mengimplementasikan kurikulum ini, itu tidak terlalu dominan untuk dilaksanakan.”Tetapi untuk melatih kemandirian anakanak, kami lebih cenderung untuk membuka kegiatan pramuka,” ujarnya.

Dia menerangkan, pramuka sebenarnya hanya menjadi salah satu bagian dari upaya pembentukan karakter anak didik dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme, mencintai tanah air dan men-

cintai daerah.

Sehingga, kata dia, pihaknya juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan ekstrakurikuler yang juga akan membantu dalam membentuk karakter anak didik. “Tidak hanya pramuka, termasuk perlombaan seni dan olahraga juga pastinya, dengan maksud untuk memberi kegiatan kepada anak didik yang lebih bermanfaat,” ucapnya.

Terkait dengan persediaan buku lanjut dia, pihaknya telah memesan dari pihak rekanan selaku pendistribusi yang dianggarkan dari dana BOS sebanyak 20 persen dalam setahun.”Kami sudah memesan, tinggal menunggu kapan datangnya saja. Baik itu Buku Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan lainnya,” terangnya, pungkasnya. (her)

BEBERAPA waktu menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), SMPN 5 Mataram mengontrol siswa agar tidak mengalami masalah atau gangguan sebelum pelaksanaan UN nanti. Dengan begitu semua siswa bisa mengikuti UN. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhammad Ali, Selasa (6/3) mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan data-data siswa yang akan mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP).

Data itu menurutnya penting, karena akan berkaitan dengan ijazah dan SKHUN. “Kita mempersiapkan seteliti mungkin,” ujarnya.

Sebanyak 328 siswa SMPN 5 Mataram akan mengikuti UN di tahun 2018 ini. Ali menjelaskan, pihaknya berupaya untuk mengontrol dan memastikan agar seluruh sswai bisa mengikuti UN. Jangan sampai jumlah peserta kurang dari jumlah terdftar, karena akan mempengaruhi persentase kelulusan.

“Kami kontrol memastikan supaya semua bisa ikut ujian, karena nanti akan berpengaruh pada presentase kelulusan. Kita imbau juga kepada orang tua siswa untuk membantu sekolah dalam rangka mempersiapkan siswa menghadapi ujian,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya meminta siswa agar mempersiapkan diri menjelang UN dengan menggunakan waktu sebaikbaiknya.persiapan mental dan rohani akan tetap dilakukan oleh sekolah. Pihaknya menyampaikan kepada siswa agar jangan sampai sakit atau jangan bertingkah kelewatan seperti kebutkebutan menggunakan sepeda motor. “Mudah-mudahan bisa dijaga sama anak-anak menjelang ujian, persiapan fisik dan mental kita laksanakan semua,”harapnya.

Sebagai upaya persiapan UNKP, sarana dan prasarana penunjang diakuinya sudah disiapkan. Termasuk juga menyiapkan pengayaan dan try out atau uji coba. Bimbingan kepada siswa juga dilakukan oleh guru. “Berbagai fungsi di sekolah

(Suara NTB/dok)

H. Muhammad Ali ini harus berjalan dengan baik, sehingga tujuan akhir menyukeskan anak-anak bisa tercapai,” katanya.

Ali menginginkan para siswa bisa berprestasi meraih nilai yang tinggi, tidak hanya sekadar lulus.

Oleh karena itu perlunya kesadaran bersama antara siswa dan sekolah. Karena ketika memilih SMA nantinya, prestasi siswa yang akan dilihat. “Kita ingin berprestasi, sukses pelaksanaan dan sukses hasil,” harapnya. (ron)

99 Calon Pengawas Lulus Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) – Perekrutan pengawas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah sampai ke tahap pengumuman hasil seleksi administrasi dan akademik calon pengawas. Sebanyak 99 orang lulus dalam hasil seleksi yang diumumkan melalui Unit Layanan Dikmen dan PK-PLK di setiap daerah, Senin (5/3). Calon pengawas yang lulus diharapkan memiliki inovasi, tidak sekadar menjalankan tugas secara normatif saja.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, kepada Suara NTB dikonfirmasi Selasa (6/3). Berdasarkan data yang diberikannya, sebanyak 99 calon pengawas dinyatakan lulus seleksi calon pengawas tahun 2018. Menurutnya, setelah pengumuman, barulah calon pengawas akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Suruji berharap bagi pengawas yang lulus untuk mengikuti Diklat, bisa lebih serius dalam melaksanakan tugas. Selain itu ada inovasi dan kreasi yang dilakukan pengawas saat mereka menjalankan tugas. Diklat pengawas itu nantinya mendatangkan narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Jangan hanya monoton, hanya mengerjakan kegiatan normatif,” ujarnya.

Pengawas itu juga nantinya diharapkan bisa mengecek administrasi di sekolah, dan memantau implementasi perencanaan supaya bisa meningkat tingkat pem-

belajaran. Termasuk juga membantu guru agar manajemen pembelajaran meningkat.

Perekrutan pengawas itu awalnya diumumkan dengan mempersilakan mendaftar.

Beberapa pendaftar ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga gugur secara administrasi. “Misalnya usia di atas 55 tahun.

Apakah nantinya pengawas terpenuhi dari 286 yang ikut seleksi, kalau ternyata yang lulus hanya 65, ya 65 orang itu yang akan ikut Diklat,” ujar Suruji.

Hasil seleksi dan akademik calon pengawas merupakan program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB tahun 2018 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal GTK Dikmen Kemdikbud RI dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. Sebelumnya Suruji menyampaikan akan melengkapi pengawas yang masih kurang di sejumlah daerah. Ia mencontohkan, di Kabupaten Lombok Utara masih kekurangan, sementara di Bima kelebihan pengawas, karena banyak kepala sekolah yang dijadikan pengawas. “Kita coba lagi lengkapi, analisa per bidang kelompok mata pelajaran, mana yang kurang , yang lebih kita carikan cara untuk menjadi guru atau kepala sekolah,” H. Muh. Suruji katanya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Enam Daerah Belum Serahkan Daftar Nama Atlet (Suara NTB/fan)

L. Fatanah

Dispora Bantah Ada Sarana Olahraga Beralih Fungsi Mataram (Suara NTB) Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dispora NTB, Lalu Fatanah mengatakan bahwa sarana olahraga di GOR 17 Desember Turide Mataram tidak ada yang beralih fungsi.

Terkait kolam ikan seluas kurang dari enam are yang terbangun di belakang areal GOR, menurutnya itu merupakan lahan tidur yang oleh pihaknya dimanfaatkan dan disewakan.

“Tidak ada sarana olahraga yang dialihfungsikan. Kolam ikan seluas kurang dari enam are itu kami sewakan Rp 400 ribu pertahun. Dan uang hasil sewa kolam ikan itu kita setor ke daerah,” ucap L. Fatanah saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (6/3).

Menurut Fatanah, kolam ikan yang berada tepat di belakang stadion olahraga sepak bola itu dulunya merupakan kolam biasa yang tidak terurus. Melihat kondisi kolam itu ditumbuhi rumput liar, oleh pihaknya dibuatlah kolam ikan.

Lahan yang sudah dimanfaatkan sebagai kolam ikan sejak tahun 2017 di kompleks GOR Turide itu pun diperbaiki dan sudah disewakan oleh pihaknya. Hasil sewa lahan itu, kata Fatanah disetor ke daerah. “Karena kolamnya sudah bersih, saya sewakan kolam itu ke penjaga GOR, harapan saya supaya penjaga GOR ikut merawat kolam itu,” jelasnya.

Menurut Fatanah, kebijakan pihaknya menyewakan kolam ikan itu tidak melanggar peraturan daerah maupun Undang-Undang (UU) SKN No. 3 tahun 2005. Pasalnya disitu tidak ada lahan olahraga yang dialihfungsikan.

“Ini tidak melanggar, karena sudah sesuai peraturan daerah (Perda) NTB Nomor 6 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha,” jelasnya.

Menurutnya, didalam aturan retribusi bahwa tanah sawah di lokasi GOR itu dapat disewakan sebesar Rp 60 juta perhektar. Namun karena luas lahan kurang dari 6 are, maka pihaknya telah menyewakan sebesar Rp 400 ribu pertahun. Sewa lahan tersebut dihitung mulai awal tahun 2018.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Fatanah menjawab pernyataan Kepala Inspektorat NTB, Ibnu Salim sebelumnya.

Dimana Ibnu Salim mengingatkan oknum pejabat Dispora NTB agar hati-hati mengelola aset Pemprov NTB. Pasalnya pengelolaan aset Pemprov harus sesuai prosedur. Bila tidak ada perjanjian dengan pihak BPKAD NTB pihaknya memastikan kebijakan tersebut melanggar aturan dan harus bertanggungjawab secara pidana. (fan)

Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB yang akan digelar di Kota Mataram, tanggal 25-30 Maret 2018 tinggal hitungan hari lagi. Namun sampai Selasa (6/3) kemarin baru empat kabupaten/kota yang sudah menyerahkan daftar nama atlet.

Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Dispora NTB, Selasa (6/3) kemarin mengatakan, empat kabupaten/kota yang sudah menyerahkan entry by name atlet itu adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU),

Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Mataram.

“Masih ada enam kabupaten/kota lagi yang belum menyerahkan nama-nama atlet, yakni Sumbawa, Lotim, Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Lobar,” ucapnya.

Keterlambatan enam kabupaten/kota menyerahkan daftar nama itu menurut Anang karena masih adanya sebagian daerah melakukan seleksi atlet. Namun Anang optimis keenam kabupaten/kota itu akan segera mengirimkan nama-nama atletnya sebelum batas waktu ditentukan.

Pihak Dispora NTB pun telah menetapkan batas waktu sampai tanggal 15 Maret. Kepada enam Kabupaten/kota tersebut diminta agar mengirimkan nama-nama atletnya sebelum batas waktu. Sehingga dengan sisa waktu sepuluh hari itu pihak panitia dapat segera menetapkan jumlah cabor yang dapat dipertandingkan.

Dijelaskan Anang, ada sebanyak delapan cabor yang akan dipertandingkan di Popda 2018, yakni pencak silat, tenis lapangan, bola basket, tenis

meja, bola voli, bulutangkis, sepak bola dan sepak takraw.

Delapan cabor itu dapat dipertandingkan apabila diikuti minimal lima kabupaten/ kota. Dan Anang optimis semua kabupaten/kota akan mengirimkan atletnya di event itu.

Masing-masing kabupaten/ kota diberikan kuota atlet sebanyak 98 orang setiap kontingen. Untuk menyukseskan pelaksanaan ajang seleksi atlet persiapan Popwil 2018 itu pihak panitia akan melibatkan 150 wasit dan juri. (fan) (Suara NTB/reuters)

GOL KEMENANGAN - Gelandang Manchester United, Nemanja Matic mencetak gol kemenangan Manchester United di menit-menit terakhir laga melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris, Selasa dini hari kemarin.

Raih Kemenangan, MU Dinilai Beruntung London Jose Mourinho mengakui Manchester United beruntung bisa menaklukkan Crystal Palace setelah bangkit akibat tertinggal dua gol dalam lanjutan Liga Inggris, Selasa dini hari kemarin.

Mourinho menyanjung kebangkitan timnya yang ditandai oleh gol-gol Chris Smalling, Romelu Lukaku dan Nemanja Matic. Dalam laga yang berkesudahan 3-2 untuk MU beberapa waktu lalu Mourinho mengaku penampilan timnya selama ba-

bak pertama buruk, namun kemudian menyangjung cara anak-anaknya bangkit untuk membalikkan keadaan. MU sudah dua kali berturut-turut bangkit untuk berbalik menang setelah melawan Chelsea 2-1 akhir pekan lalu.

“Kebangkitan dari kesala-

Ainun dan Huswatun Berlatih di Ukraina Mataram (Suara NTB) Dua atlet NTB, Huswatun dan Ainun Azizah akan menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Ukraina selama dua bulan setengah. Kedua atlet itu akan berangkat bersama rombongan delapan atlet dan tiga pelatih pelatnas.

Sebelum kedua atlet itu berangkat ke negara terbesar di Benua Eropa itu pihak Pengorov Pertina NTB dan KONI NTB dalam waktu dekat ini akan menjambangi dua atletnya yang saat ini tengah melaksanakan Pelatnas di Manado.

“Awal bulan April mendatang atlet kami akan berangkat ke Ukraina untuk pelatnas persiapan Asian Games 2018. Rencananya mereka akan latihan selama dua bulan setengah di sana,” ucap Sekum Pengprov

Pengprov NTB, Haryoto AZ saat ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (6/3).

Kedatangan Haryoto di Sekretariat KONI NTB itu untuk melaporkan kepada ketua umum KONI NTB, H. Andy Handianto terkait rencana pihak Pertina NTB yang ingin menjambangi atlet di Manado itu. “Harapan saya ketua KONI NTB juga ikut karena Ketua Pertina NTB (Danrem 162/WB) juga akan berangkat ke Manado,” ucap Haryoto.

Dikatakan Haryoto, agenda pihak Pertina NTB menjambangi atlet di Manado Minggu ini untuk melihat kesiapan kedua atlet NTB yang tengah menjalani pelatnas di Manado. Pada kunjungan nanti pihak Pertina NTB dan KONI NTB akan memberikan dukungan moral maupun moril kepada kedua atlet yang

akan membela marwah bangsa Indonesia di Asian Games 2018.

“Kita ingin memberikan dukungan kepada kedua atlet kita.

Dalam hal ini ketua Pertina NTB dan Ketua KONI NTB akan memberikan petuah kepada kedua atlet NTB yang akan pelatnas di Ukraina selama dua bulan setengah,” jelas Haryoto yang juga menjabat Wakil Ketua KONI NTB. Ditambahkan Haryoto, keberangkatan kedua atlet di Ukraina nantinya bersama delapan atlet dan tiga pelatih tim Pelatnas. Maklum, latihan di Ukraina itu merupakan program latihan atlet pelatnas dalam rangka persiapan Asian Games 2018. Pihak Pertina NTB berharap kedua atlet NTB bisa tetap fokus berlatih dan selalu menjaga nama baik bangsa dan daerah selama di negeri orang. (fan)

Persija Curi Satu Poin di Vietnam Jakarta (Suara NTB) Persija Jakarta berhasil mencuri satu poin dari pertandingan melawan tim asal Vietnam Song Lam Nghe An (SLNA) dalam lanjutan penyisihan Grup H Piala AFC 2018, Selasa kemarin, yang berakhir dengan skor 0-0 dan berlangsung di Stadion Vinh, Vietnam.

Dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Jakarta, Selasa, pada pertandingan tersebut, SLNA bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari 30 menit setelah gelandangnya Ho Sy Sam dikartu merah oleh wasit pada menit ke-61 babak kedua.

Namun, kelebihan jumlah pemain tersebut tidak bisa dimanfaatkan Persija yang menurunkan para penyerang terbaiknya yakni Marko Simic, Riko Simanjuntak dan Addison Alves de Oliveira.

Di lini belakang, Persija tampil tanpa bek tengah andalannya yaitu Jaimerson da Silva yang dijatuhi sanksi larangan bertanding setelah mendapatkan kartu merah langsung di laga kedua mereka di Grup H melawan Tampines Rovers.

Untuk menggantikan Jaimerson, pelatih Persija Stefano “Teco” Cugurra menurunkan bek berusia 24 tahun Vava Mario Yagalo. Hasilnya, meski

Marco Simic

beberapa kali mendapatkan peluang melalui para pemainnya di lini serang yang dipimpin pesepak bola asal Nigeria Michael Olaha, SLNA gagal memaksimalkannya menjadi gol berkat kesigapan para bek Persija yang didukung gelandang bertahan Rohit Chand.

Skor 0-0 bertahan sampai babak pertama usai.

Pada paruh kedua, Persija beranjak bangkit. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu semakin berani menginisiasi serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan Riko Simanjuntak di sayap kanan. Pada menit ke-61, skema itu berbuah kartu merah untuk SLNA. Riko yang berlari dari tengah lapangan dengan sengaja diganggu oleh gelandang SLNA Ho Sy Sam. Wasit asal Turkmenistan Kurbanov Charymurat tanpa ragu memberikan kartu kuning kepada Ho Sy Sam, yang menja-

(ant/bali post)

di kartu kuning keduanya di laga itu. Melihat lawannya bermain dengan 10 orang, Persija terus berupaya memberikan tekanan untuk mendapatkan gol tandang.

Marko Simic sempat memperoleh peluang di menit ke-74, tetapi tendangannya melebar.

Setelah itu, tak ada kesempatan berbahaya lain dari kedua tim dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Kedudukan imbang ini membuat Persija untuk sementara naik ke peringkat kedua klasemen Grup H dengan empat poin hasil satu kemenangan, satu imbang dan satu kekalahan.

Mereka menggeser posisi tim dari Malaysia Johor Darul Ta‘zim yang baru menjalani pertandingan ketiganya pada Selasa (6/3) pukul 18.30 WIB. Adapun SLNA masih kokoh di puncak klasemen Grup H dengan tujuh poin hasil dua kemenangan dan satu seri. (ant/bali post)

han yang luara biasa, kebangkitan fantastis dari kekeliruan,” kata Mourinho.

“Saya kira gol pertama adalah gol yang buruk. Tapi kemudian prilaku tim sungguh fantastis, intensitasnya, dinamikanya, risikonya, dan lalu Anda tinggal membutuhkan sedikit

keberuntungan untuk menang pada menit terakhir.”

“Tapi saya kira saya harus mengatakan kami pantas menang karena dominasi pada babak kedua sungguh besar,” sambung dia dalam laman ESPN. (ant/bali post)

Menpora Yakin Hambatan Teknis Asian Games 2018 Teratasi Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yakin hambatan teknis maupun administratif jelang Asian Games 2018 sudah teratasi.

“Mengenai prestasi, pemerintah tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan KONI, pimpinan cabang olah raga dan juga KOI agar pelatnas yang sedang berlangsung tidak ada hambatan teknis dan administratif. Pembiayaan sudah diserahkan seluruhnya ke pimpinan cabang olahraga,” kata Imam dalam pernyataan pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa kemarin.

Imam menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sulawesi Selatan Alex Noerdin dan Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (Inasgoc) Erick Thohir.

“Kami terus memantau informasi target medali, kami berharap cukup besar tapi kami akan `update` terakhir bulan Juli karena saat ini semuanya sedang `try out`, pelatnas maupun `training camp` di luar negeri,” tambah Imam.

Sedangkan Erick Thohir mengatakan bahwa isu teknis lain yang sudah dicari solusinya adalah terkait masalah transportasi.

“Isu transportasi sudah ada jalan keluar langsung dari pemerintah, Pak Gubernur Pak Anies sudah ada satu solusi, pemerin-

tah pusat juga ada solusi, bisa bisa ditanya langsung dan kami siap sukseskan Asian Games,” ungkap Imam.

Sedangkan menurut Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dari 13 cabang olah raga yang menjadi tanggung jawab Palembang, sudah ada 8 “venue” yang menjalani “test event”.

“Dan alhamdulilah hasilnya bagus, tidak ada masalah mendasar, atlet cukup berjalan kaki satu sampai sepuluh menit dari perkampungan atlet ke `venue` dan kalau ada peralatan peralatan maka ada disediakan `golf car`, dan para wartawan katanya mau tinjau Jakabaring nanti kita fasilitasi tapi bulan Mei, karena sekarang sedang `beautication`, Insya Allah bulan Mei sudah cantik,” jelas Alex.

Menurut Alex, sarana Light Rapid Transportation (LRT) di Palembang juga akan selesai pada bulan Februari dan akan beroperasi penuh pada bulan Juni, atau dua bulan sebelum penyelenggaraan Asian Games pada 18 Agustus 2018 - 2 September 2018.

Sedangkan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa sejumlah sekolah juga akan diliburkan saat Asian Games. “Kalau sekolah rencananya ada yang diliburkan jadi tidak semua, sekitar `venue` yang ada potensi lalu lintas saja.

Lalu akan ada 1.500 bis Transjakarta untuk fasilitasi mereka yang akan datang ke sekitar kompleks Asian Games dan nanti akan kami umumkan.

Kalau dari Selatan parkir nanti naik Transjakarta,” ungkap Anies. (ant/bali post)

Imam Nahrawi (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Rabu, 7 Maret 2018

RUPA-RUPA

Golkar Proses Pengisian Jabatan Ketua DPRD Lobar

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Giri Menang (Suara NTB) – Golkar Lombok Barat (Lobar) menargetkan pengisian jabatan ketua DPRD bisa tuntas bulan

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Halaman 12

HLG STNK R2 HONDA DR6613BT NOKA/NOSIN :MH1JF9115BK228009 / JF91E-1223732 AN. I NENGAH ARIANA HLG DSKTR JL.MERDEKA PAGESANGAN HLG STNK R2 HONDA DR6484BY NOKA/NOSIN: MHIJF5122CK826223/ JF51E-2825341 AN. LUH GEDE MUDIARI HLG DSKTR WISMA SERUNI AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR5951MG NOKA/NOSIN:MH1JF5138CK704166/JF51E3695544 AN. HARI PRAYITNO HLG DSKTR JL. SESELA MENUJU GUNUNG SARI HLG STNK R2 SUZUKI DR6240AW NOKA/ NOSIN:MH8FD110C5J431524/E405-ID-439027 AN. MARLAN RHOMAYANA HG DSKTR MASJID MAITUL FALAH GUNUNG SARI HLG STNK R2 HONDA DR5157MD NOKA/NOSIN MH1JBK118GK315252/JBK1E1313043 AN. ARISTON SINAGA HLG DSKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5166MD NOKA/NOSIN MH1JBK118GK337199/JBK1E1334990 AN. ARISTON SINAGA HLG DSKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

ini. Saat ini Golkar tengah menunggu hasil uji kelayakan dari DPP, untuk selanjutnya proses akan dirampungkan di DPD I dan DPD II. Ketiga calon ketua DPRD sendiri telah dinilai rekam jejaknya oleh DPP. Dari ketiga nama ini dianggap memenuhi syarat mengisi posisi ter-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2592HN NOKA/NOSIN :MH1JB91913DK349057/ JB9JE3333786 AN. SETYO WIRADI HLG DSKTR UDAYANA MENUJU GUNUNG SARI HLG STNK R4 SUZUKI DR1323XB NKA/NOSIN : MHYK2E81SFJ307349/ K14BT1180331 AN. YULIANA ASTI ASTUTI HLG DSKTR AMPENAN

tinggi di legislatif tersebut.

Ketua harian DPD II Golkar Lobar, Lalu Hermayadi, Selasa (6/3) menyatakan, saat ini pihaknya menunggu hasil uji kepatutan dan kelayakan dari DPP. “DPP sudah final, target terisi secepatnya diupayakan bulan ini supaya tidak ada kekosongan, sebab itu kerugian bagi Golkar kalau ditunda-tunda,” tegas Hermayadi.

Disampaikan proses ini bakal rampung pertengahan bulan ini sehingga bulan ini bisa diputuskan pengisian jabatan ketua DPRD. Pihaknya tidak ingin menunda-nunda sebab kerugian bagi Golkar sendiri. Hal ini juga bisa berimplikasi terhadap suasana kondusivitas di lembaga, apalagi saat ini tengah menggelar Pilkada. Terkait siapa yang memiliki peluang, jelasnya DPP juga telah mempertimbangkan

SALON

LOWONGAN

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

ketiga calon tersebut.

Sementara itu salah satu calon ketua DPRD Lobar, Imam Kafali, menyatakan saat ini masih menunggu keputusan DPP. Yang jelas secara aturan DPP ingin bersih sehingga mekansimenya pun berbeda dengan pola lama tiba-tiba keluar SK. Mekanisme sekarangi ini semua tahapan harus dilalui, termasuk pihaknya bersama dua calon lain sudah dipanggil oleh DPP. “Kami sudah laksanakan uji kelayakan, dan jawaban DPP untuk kami bertiga memuaskan. Cocok menjadi ketua, tapi tidak mungkn tiga orang ini sehingga hanya satu orang,” tukasnya.

Ia sendiri secara personal, jika menjadi keputusan DPP maka akan diterima dan siap menerima tanggung jawab jika diberikan kepercayaan. Kalaupun nantinya ketua DPRD dijabat calon lain, ia juga tak persoalkan agar tidak ada perpecahan yang terjadi sebab ada gelaran pilkada yang lebih penting akan dihadapi. Terkait upaya lobi-lobi yang dilakukan jelasnya, ia sendiri sudah melakukan lobi-lobi.

Namun calon lain juga sudah melakukan hal yang sama. “Kami sudah lakukan upaya lobi-lobi ke DPP, DPD I dan DPD II, yang jelas kami sudah lakukan yang perlu dilakukan,” imbuhnya. (her)

RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Desa di Lobar Ajukan Pencairan DD Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar desa di Lombok Barat (Lobar) belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) lantaran masih belum memenuhi semua persyaratan. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terdapat puluhan desa sudah memenuhi persyaratan, dan saat ini tengah pengajuan untuk pencairan ke BPKAD. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar, Kesuma Supaka, Selasa (6/ 3) mengungkapkan, baru 20 desa yang sudah menuntaskan persyaratan DD. 20 desa ini pun direkomendasikan untuk dicairkan DD ke rekening masing-masing. Pihaknya masih menunggu desa lain menyerahkan persyaratan seperti laporan realisasi, SPJ dan APBdes untuk diajukan ke DPKKAD untuk syarat didropkan DD. “Sejauh ini baru 20 desa yang sudah menyerahkan, itu lagi kami proses untuk usulkan dropkan (pencarian) DD ke DPPKAD,” ujarnya. Soal kritikan Kades yang menilai pemda lelet merealisasikan DD, menurut Supaka, tidak sepenuhnya demikian. Sebab sejauh ini pihaknya sendiri targantung dari kesiapan desa untuk melengkapi persyaratan pencairan DD. ‘’ Jika desa cepat menyelesaikannya, maka pencairan

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

bisa lebih cepat. Dengan syarat ini bisa DD diarahkan ke rekening desa,’’ katanya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mulai mengarahkan pemeriksaan keuangan ke desa-desa di Lobar. Untuk pemeriksaan tahun 2017 sudah berlangsung lebih dari seminggu ini dan telah menyasar semua desa. Atas hasil pemeriksaan ini, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi memberikan apresiasinya atas penerimaan desa-desa dalam melayani pemeriksaan dari BPK. Menurut Saswadi, pengelolaan keuangan desa dan kecamatan yang telah berjalan baik akan berdampak positif bagi Lobar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Atas saling membantu itu, kita semua dapat meraih WTP lagi yang merupakan ikhtiar kita bersama,” ujar mantan Sekretaris DPRD Lobar ini.

Saswadi tidak lupa berpesan agar anggaran tahun 2018 ini bisa direalisasikan segera, karena telah memasuki bulan Maret pada triwulan pertama.

Ia juga memastikan agar rencana kerja seluruhnya bisa efektif sesuai waktu yang ditetapkan. “Jangan sampai pelaksanaan pembangunan di desa kosong,” pesannya di hadapan para Kepala Desa se Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong dalam roadshow di wilayah itu, Selasa (6/3). (her)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 7 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 Maret 2018

Halaman 14

Lingkaran (Setan) Buta Aksara Adipura, Motivasi Kota Bersih PEMKOT Mataram nampaknya mulai galau dengan piala Adipura. Ada nada pesimis bahwa piala bergengsi dalam bidang kebersihan itu, akan lepas dari Kota Mataram. Seperti diketahui, Pemkot Mataram kembali memperoleh piala Adipura pada Bulan Agustus tahun 2017 lalu. Itupun setelah sekitar enam tahun Kota Mataram gagal mendapatkan Adipura. Kota Mataram terakhir meraih Adipura pada 2011 silam.

Dengan alasan bahwa standar penilaian Adipura semakin tinggi, Pemkot Mataram rupanya tidak lagi bersemangat ikut berkompetisi dalam meraih piala tersebut. Padahal, dengan standar nilai yang meningkat itu seharusnya menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Mataram untuk senantiasa menyuguhkan Mataram yang bersih.

Karena di banyak daerah, Piala Adipura justru terkesan menjadi panggung bagi Pemda untuk menunjukkan kebersihan daerah dengan cara yang instan. Terlebih misalnya kalau mengetahui kapan dan dimana tim penilai akan turun. Kemungkinan lokasi itu akan menjadi sasaran gotong royong yang digelar mendadak oleh Pemda. Ini jelas sudah melenceng dari semangat Piala Adipura.

Artinya, kalau memang Pemda serius memperjuangan daerahnya tetap bersih, menjadi hunian yang nyaman bagi warganya dan juga pendatang seperti wisatawan, tentu standar penilaian seperti apapun, bukan lagi menjadi kendala. Pesimisme yang diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi, sepertinya tidak terlepas dari belum terbangunnya sistem pengelolaan kebersihan yang baik.

Sebanyak apapun anggaran yang digelontorkan, tanpa dibarengi dengan terbangunnya sistem yang baik, terintegrasi dan partisipatif, tidak akan berarti apa-apa. Hal ini pula yang terjadi di Mataram.

Walaupun Pemkot Mataram sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar dalam penanganan sampah, namun hasilnya belum sesuai harapan.

Sampah masih mudah ditemui di mana-mana. Usulan demi usulan yang dilontarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kaitannya dengan penanganan kebersihan, hampir semua sudah dipenuhi. Mulai dari peremajaan armada angkutan sampah, ujicoba tungku pembakaran sampah, pemberlakuan jam buang sampah hingga pengadaan 325 kendaraan roda tiga yang dihajatkan untuk menjeput sampah ke lingkungan-lingkungan.

Dari berbagai program itu, belum ada yang mampu menjawab persoalan kebersihan di Kota Mataram. Ini memang menadakan bahwa Kota Mataram belum memiliki sistem pengelolaan kebersihan. Indikator Mataram belum sesuai harapan dari segi kebersihan, adalah keluhan dari warga. Baik warga asli Mataram, terlebih warga pendatang yang notabene datang ke Mataram untuk tujuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran.

Secara kasat mata, Kota Mataram memang terlihat bersih. Namun kondisi bersihnya Kota Mataram belum merata. Di tempat-tempat tertentu seperti di jalan-jalan protocol Mataram memang bersih. Namun jika melongok lingkungan-lingkungan yang ada di ibukota provinsi ini, ada yang kondisi kebersihannya sangat memprihatinkan. Tidak heran kalau baru-baru ini Kemenpar RI merilis penilaian bahwa Kota Mataram berada pada urutan 32 terkotor se-Indonesia.

Ini menunjukkan Pemkot Mataram juga tidak mampu merangkul masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kota Mataram yang bersih dan nyaman dari semua sisi. Kalau sistem penanganan kebersihan sudah terbangun, penilaian seperti apapun akan mampu dilalui. (*)

Oleh : Agus Sadid, M.Pd

Pendahuluan AAT ini jumlah buta aksara dewasa usia (15-55 tahun) di Indonesia menyisakan angka 4,1 juta orang.

Menurun signifikan dari tahun 2015 yaitu 7,4 juta, tahun 2016 sejumlah 5,02 juta dan tahun 2017 menjadi 4,1 juta. Data Sebaran Penduduk Buta Aksara (BA) tahun 2017 yang dirilis Kemendikbud menyebutkan terdapat 4 Propinsi dengan jumlah BA Dewasa yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana rata-rata prosentase BA mencapai diatas 5,5% (rata-rata nasional 4%). Sebagai contoh misalnya NTB, jumlah BA mencapai 333.450 orang, dengan sebaran BA terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah (53.941 orang), Lombok Timur (41.270 orang), Lombok Barat (38.782 orang) dan Lombok Utara (15.504 orang). Saya sebagai rakyat NTB sangat terpukul dengan kondisi BA ini, namun inilah fakta yang ada di lapangan. Semoga saya yang hanya sebagai rakyat biasa saja bisa terpukul apalagi pemimpin daerah, harus lebih dari itu.

BA itu sangat bisa “disembuhkan” jika tidak segera “disembuhkan” maka akan akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang akan timbul dari BA diantaranya dikaitkan dengan Indek PembangunanManusia(IPM),pengangguran,kemiskinan, akses pembangunan, derajat kesehatan, demokrasi, HAM, kriminalitas, penyakit sosial dan lain-lain. Bayangkan hal-hal buruk ini akan menimpa kaum BA, maka yang terjadi cepat atau lambat akan muncul “chaos” negara.

Pembangunan akan terhambat, keterpurukan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Bangsa menjadi lumpuh peradaban.

Saya bukan mengada-ngada tetapi apa yang saya sampaikan sangat rasional terjadi. Pada sebuah negara jika BA tidak segera “disembuhkan”.

Di tengah gegap gempita Pilkada langsung tahun 2018 ini, saya jamin isu pendidikan, masih menjadi jargon kampanye para Cakada. Tetapi apakah isu BA menjadi salah satu materi kampanye para Cakada tersebut? saya kembali menjamin pasti tidak, mengapa demikian? Karena isu BA tidak produktif, tidak penting dan tidak memberikan efek minat pemilih untuk mendengarkannya. Sehingga umumnya isu pendidikan yang diangkat adalah sekolah gratis, insentif guru, KIP, BOS. Begitu disebutkan bahwa sekolah gratis dan insentif guru dinaikan maka para pemilih baru

(Pemerhati Pendidikan) tersentak dan menyimak dengan antusias. Padahal kebijakan sekolah gratis adalah kebijakan nasional bukan karena Si A jadi gubernur atau Bupati atau Walikota akhirnya sekolah digratiskan. Apalagi isu tentang pengangkatan guru honorer, hal tersebut adalah mutlak kebijakan pusat bukan daerah. Tetapi isu ini tetap digaungkan oleh Cakada sehingga mereka bisa terpilih.

Lingkaran Buta Aksara BA itu bukan sebuah “aib” bagi negara, atau daerah. Justru jika seorang Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota mampu menurunkan angka BA maka itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Misalnya saja, salah satu Cakada menyampaikan target bahwa NTB dalam lima tahun kedepan (2018-2022) jumlah BA hanya tinggal 10.000 orang, jadi setiap tahun BA turun 20% sehingga angka penurunan signifikan akan menaikan nilai IPM NTB masuk dalam 10 besar nasional. Untuk mencapai target tersebut maka akan dialokasikan dana BA sebesar 1 Milyar pertahun untuk mengentaskan 100.000 orang pertahun. Apakah hal ini pernah diungkapkan dalam kampanye Cakada di NTB?. Padahal sebagai sebuah kejadian, BA memiliki siklus yang sangat menarik. Siklus inilah yang menyebabkan mengapa BA menjadi sebuah lingkaran “setan”.

Kemiskinan-DO/ tidak sekolahButa Aksara-Pembelajaran-non tindak lanjut-kembali Buta Aksara-Kemiskinan-Buta Aksara. Awal kejadian BA tentunya karena tekanan ekonomi warga, waktu dan hidupnya untuk mencari sesuap nasi sehingga tidak punya waktu belajar lagi.

Akhirnya warga DO atau tidak sekolah, setelah melalui kegiatan pembelajaran BA, maka warga menjadi melek aksara, namun kemiskinan masih terus membelit warga sehingga warga yang melek aksara tidak punya kesempatan untuk belajar dan akhirnya mereka kembali BA. Kondisi ini sejalan dengan temuan BPS (2016) dalam Survei BA di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang menyebutkan bahwa salah satu temuan warga kembali BA adalah karena tidak ada tindak lanjut atau upaya warga untuk belajar kembali sehingga dampaknya mereka kembali buta (relapsing).

RADIO

Siklus BA sebuah lingkaran yang terus mengalir, bergerak tanpa ada yang mampu memutuskannya. Siklus ini membesar hingga menjadi sebuah lingkaran “setan”. Memutus mata rantai siklus BA tersebut hanya dapat dilakukan melalui tindakan dan komitmen pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tindakan konkret yang dapat memutus siklus BA tersebut diantaranya adalah: Pertama lakukan pendataan, masukan dalam database BA (kabupaten/ kota harus punya database BA, berbeda dengan aplikasi dalam DAPODIK). Kabupaten/kota tidak memiliki database BA, dan ini menyulitkan untuk penyisiran dan pengidentifikasian para penyandang BA. Jika para penyandang BA telah terinventarisir maka mudah untuk dilakukan pembelajaran, pemantauan dan pendampingan kepada BA. Data tersebut juga untuk mempermudah pengajuan dana pembelajaran BA, karena pengajuan dana harus berbasis pada data yang valid. Pertanyaannya sudahkah kabupaten/kota memiliki sistem database BA? Langkah kedua adalah menyusun kurikulum, silabus, materi pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang terpadu dengan instrumen BA pada BPS. Kurikulum mengacu pada Permendikbud nomor 40 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan, silabus yang disusun dengan memasukan nilai-nilai sosial budaya (kearifan lokal). Sedangkan materi pembelajaran mencakup membaca, menulis dan berhitung berbasis tematik. Artinya tema yang akrab dengan lingkungan dengan melakukan introdusir pada muatan-muatan calistung kearifan lokal.

Mengapa harus diintegrasikan dengan instrumen evalusi yang ada di BPS pada aspek penilaian belajar BA? Karena pada saat BPS turun melakukan survei BA, mereka menggunakan instrumen BA tersebut, yang digunakan untuk mengukur tingkat melek aksara warga. Selama ini isntrumen penilaian berbeda-beda sesuai dengan penilaian yang dilakukan tutor, dan tutor BA lah yang menyusunnya sehingga pada saat BPS turun mengguji tingkat melek aksara hasilnya menjadi lain. Langkah ketiga adalah aksi PBM BA berbasis literasi usaha mikro. Pemerintah pusat dan daerah menggelontorkan dana

BA terpadu dengan program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dan BA saling berkaitan, mengentaskan kemiskinan berarti memberantas BA, demikian sebaliknya. Sebagai langkah keempat adalah memberikan penguatan keberaksaraan melalui peran keluarga BA. Keluarga BA seperti anak, menantu, cucu memberikan pembelajaran tindaklanjut, menjadikan keluarga sebagai peer teaching.

Anak, cucu atau menantunya bahkan adik atau kakak membantu anggota keluarganya yang BA dalam menguatkan kembali Calistung yang mereka kuasai sehingga mereka tetap lestari atau tetap melek aksara. Selama ini kita melupakan peran keluarga sebagai “soko guru” pendidikan. padahal keluarga memainkan peran strategis dalam pengentasan BA. Keempat langkah tersebut saya yakini akan mampu memutus lingkaran “setan” BA, sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen dalam memberantas BA. Saya menegaskan kembali bahwa jangan anggap remeh BA, karena ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemimpin di daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, trust me.

24,9 persen penduduk miskin di NTB usia produktif Penyediaan lapangan kerja sebuah solusi

*** Penghargaan Adipura untuk Mataram dikhawatirkan melayang Persoalan sampah yang tak pernah ada solusi

***

SUARA NTB

Rabu, 7 Maret 2018

Pemilik Asli Akun Penyebar Hoaks Tetap Bisa Terdeteksi Mataram (Suara NTB) – Penyebar hoaks di dunia maya bakal terdeteksi. Meskipun memakai akun bayangan sekalipun.

Kepolisian memiliki strategi membongkar pemilik asli akun.

Para pelaku penyebar hoaks menyamarkan dengan akun bayangan. Bahkan dengan jumlah yang banyak dan diotomatisasi alias bot.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin menegaskan, tak ada peluang pelaku penyebar hoaks untuk bersembunyi di balik akun palsu.

“Pasti bisa dideteksi.

Walaupun pakai akunakun lain. Pasti ketahuan,” jelasnya.

Ditambah lagi, sambung dia, kepolisian menggerakkan tim patroli dunia maya.

Penyisiran dilakukan hanya terbatas di media sosial tidak sampai obrolan pesan instan.

Tim patroli mencari pola dari dinamika di media sosial. Kemudian berupaya menemukan indikasi adanya berita bohong, ujaran kebencian, atau pun menggali pemil-

ik asli dari akun-akun yang mengunggah konten.

“Hoaks, berita bohong berpotensi mengacaukan situasi. Hal-hal yang tidak benar diangkat, itu membikin resah,” terangnya.

Akan bertambah runyam apabila pola tersebut digunakan para pelaku selama Pilkada serentak ini.

Memanfaatkan kontestasi antarpasangan calon.

“Adu domba juga tidak boleh, menjelek-jelekkan paslon lain. Jangan juga ada kampanye hitam. Siapapun calonnya,” kata dia.

Terpisah, Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin menyebutkan sampao sejauh ini belum ada aduan dari pasangan calon terkait dugaan penghinaan melalui media sosial.

Penanganan kasus penghinaan di media sosial menggunakan asas delik aduan.

“Yang bersangkutan yang merasa kehormatannya dirugikan langsung yang harus melapor karena ini delik aduan. Tetapi, untuk polanya kita pantau lewat patroli siber,” terangnya. (why)

Tersangka BPR Bisa Jadi ”Justice Collaborator” Dari Hal. 1 Kedua, Kejaksaan Tinggi NTB harus memberikan jaminan hak-haknya kepada kedua tersangka yang ingin menjadi justice collaborator dalam kasus ini. Sehingga, kedua ter-

sangka nantinya secara benar-benar mengungkapkan semua yang terjadi. ‘’Tentu bukan hanya kepada kedua tersangka, melainkan kepada seluruh anggota keluarga tersangka,” sarannya. (ars)

Minta Dukungan Pusat Dari Hal. 1 penurunan angka kemiskinan. ‘’Pembangunan di NTB sudah memenuhi apa yang disebut dengan pembangunan inklusif. Ada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, gini rasio dapat dikendalikan dan tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan secara progresif,’’ ujar Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 di Mataram, Selasa (6/3).

Kortekrenbang merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan tujuan mencapai target pembangunan nasional melalui penyelerasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Acara diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi

lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pada acara yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Brodjonegoro ini gubernur yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) itu juga menyampaikan beberapa rencana besar yang sedang dilaksanakan NTB. Rencannya itu adalah pembangunan tiga kawasan potensial yaitu KEK Mandalika, kawasan Samota dan Global Hub Bandar Kayangan. ‘’Ke tiga kawasan ini tidak bisa kami selesaikan sendiri dan masih perlu koordinasi dan regulasi dari pemerintah pusat.

Demikian juga supporting pendanaan dan segala yang diperlukan dalam pembangunan agar kawasan yang sangat potensial ini bisa berhasil di masa-masa yang akan datang,’’ harap TGB.(nas)

Gunakan Skema KPBU Dari Hal. 1 Nanti kita support di segi penyelenggarannya,” kata Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Prof.

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional II di Mataram, Selasa (6/3) siang.

Bambang mengatakan, daripada menunggu APBN yang masuk untuk mendukung pembangunan Global Hub Kayangan. Ia mengusulkan Pemprov sebaiknya menggunakan skema KPBU. Pemerintah di sini, katanya, bisa Pemprov NTB atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, jika Kemenhub menganggap proyek Global Hub Kayangan tidak prioritas, maka Pemprov bisa maju. ‘’Yang penting, Kementerian Perhubungan setuju bahwa di daerah itu bisa dibangun pelabuhan samudera (pelabuhan internasional). Kemudian, di-KPBU itu bisa solicited dan unsolicited,” katanya.

Solicited artinya, Pemprov NTB menyiapkan feasibility study rencana pembangunan Pelabuhan Bandar Kayangan kemudian dibuka lelang.

Dalam lelang tersebut siapa saja boleh ikut. Baik itu perusahaan swasta nasional maupun perusahaan swasta asing.

Dari lelang tersebut akan dicari pemenangnya. Kemudian dibuat konsesi usaha selama 30 – 40 tahun. “Pelabuhan ini jalan.

Dan impian masyarakat NTB punya pelabuhan samudera ter-

wujud tanpa harus menunggu APBN atau mengandalkan APBD,” ucapnya.

Sementara, untuk unsolicited, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) ini menjelaskan mungkin gubernur bicara dengan pengusaha yang berminat dalam pembangunan pelabuhan. Pengusaha tersebut ditawarkan menjadi penggagas dengan target membangun Pelabuhan Bandar Kayangan selama sekian tahun.

Menurutnya, apapun impian pemerintah di daerah selalu ada jalan tanpa harus mengandalkan APBN. ‘’Jangan sampai proyek ambisus kita, mimpi kita terganggu gara-gara tidak ada alokasi anggaran (APBN). Karena ini bukan pertandingan merebutkan alokasi anggaran. Kita berkumpul di sini bukan pertandingan memperebutkan alokasi anggaran. Tapi pertandingan perencanaan yang terbaik buat masyarakat. Dan itu harus dengan segala macam kreativitas,” ujarnya.

Bambang menegaskan, pihaknya siap membantu Pemprov NTB dalam pengembangan megaproyek Global Hub Kayangan melalui skema KPBU. Apalagi ada pimpinan daerah yang ingin bergerak cepat dalam pembangunan.

Namun kadang gerak cepat itu terkendala dengan anggaran pemerintah yang terbatas. Sehingga, menurutnya, KPBU menjadi salah satu solusinya. (nas)

Perhatikan Tata Ruang GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memastikan penanganan bencana banjir di Kabupaten Dompu tertangani dengan baik. Bantuan makanan ringan dan sebagainya sudah disalurkan bagi masyarakat yang menjadi korban banjir tersebut.

Orang nomor satu di NTB ini meminta supaya pembangunan di Dompu harus memperhatikan tata ruang. ‘’Dipastikan tata ruang dijaga. Kawasan-kawasan pertanian jangan diubah menjadi pemukiman,’’ pesan gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/3) siang.

Untuk mencegah bencana banjir, gubernur meminta supaya sungai-sungai yang ada di Dompu agar dirapikan. Jangan ada sungai yang mengalamai penyempitan. “Karena seringkali penyempitan di Dompu itu menyebabkan banjir,’’ katanya.

Mengenai bencana banjir yang menerjang Kecamatan Dompu dan Woja pada Senin (5/3), gubernur mengatakan sudah mendapatkan informasi dari BPBD. Bahwa banjir sudah surut dan tidak ada masyarakat yang mengungsi. ‘’Bantuan-bantuan makanan

ringan sudah cukup. Mudahmudahan nggak banjir lagi,’’ harapnya.

Berdasarkan laporan BPBD NTB, diketahui, pada Senin (5/3) pukul 16.45 Wita telah terjadi banjir di wilayah Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja. Penyebabnya, ketinggian air banjir mampu melewati tanggul Sungai Rabalaju dan menggenangi rumah masyarakat dan fasilitas umum.

Banjir yang terjadi disebabkan besarnya curah hujan di bagian utara wilayah Kecamatan Dompu dan sekitarnya mulai pukul 14.40 Wita hingga pukul 16.20 Wita.

Pukul 16.45 Wita air mulai masuk ke permukiman dengan melewati tanggul bantaran sungai Rabalaju.

Pukul 16.50 wita, warga yang tinggal di dekat bantaran sungai Rabalaju kaget dengan masuknya air banjir dan warga langsung melakukan evakuasi barang rumah tangga yang bisa diselamatkan. Pukul 17.00 wita, anggota BPBD Dompu, anggota Kodim 1614/Dompu, Polres Dompu, Subden III Den A Brimob Dompu, Sat Pol PP Dompu serta pemerintah terkait bersama warga melakukan

evakuasi barang-barang rumah tangga warga.

Fasilitas umum yang tergenang adalah lokasi RSUD Dompu bagian utara UGD dan sal belakang RSUD, SMP Yayasan Sakinah, Desa Wawonduru, SD Impres Soriwono Kelurahan Potu. Kerusakan yang ditimbulkan adalah jebolnya tanggul sungai laju di lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu.

Adapun wilayah yang terendam banjir di Kecamatan Dompu yakni Dusun Kareke, Desa Karake, Lingkungan Parapimpi, Magenda, Potu, Soriwono Kelurahan Potu.

Kemudian lingkungan Kampo Rato dan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa.

Selanjutnya di Kecamatan Woja, yakni Lingkungan Dore Kelurahan Simpasai, Kandai Dua Timur dan Kandai Dua barat Kelurahan Kandai Dua, Dusun Ratobaka dan Dusun Waworundu Desa Waworundu.

Diperkirakan jumlah rumah yang digenangi banjir di Desa Kareke 50 rumah, Kelurahan Potu 500 rumah, Kelurahan Karijawa 20 rumah, Kelurahan Simpasai 150 rumah, Kelurahan Kandai Dua 300 rumah dan Desa Waworundu 380 rumah. (nas)

Perbesar Anggaran untuk Rakyat Miskin Dari Hal. 1 Definisi adil dalam pandangan Ali BD adalah tidak berpihak kepada satu golongan. Bantuan semuanya atas nama rakyat. Bukan atas nama partai. Bukan pula atas nama organisasi dan golongan.

Semua orang di mata Ali BD adalah sama.

Untuk urusan bantuan sosial seperti pembagian sembako, Kabupaten Lotim katanya sudah pasti jauh lebih besar.

Hal ini dikarenakan Lotim sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar. Sebanyak 1,3 juta penduduk Lotim. Sedangkan Kota Mataram hanya 300 ribu orang. Akan dinamakan adil manakala antara Lotim dengan Mataram ini memperoleh bandingan 13 : 3.

Rencana pembelian bantuan lebih besar di Lotim bukan karena Ali BD berasal dari Lotim.

Akan tetapi semata karena fakta Lotim merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB. ‘’Mentaram 3 , Lotim 13 itu adil,’’ katanya.

Berbicara masyarakat miskin didefinisikan sejauh ini berdasarkan perkembangan zaman. Zaman dulu dengan sekarang beda cara penafsiran kemiskinan. Dulu tidak punya HP disebut miskin. Sekarang, semau sudah punya HP dan berubah definisinya menjadi tidak punya yang lain.

Definisi miskin di seluruh dunia adalah tidak punya uang sehari 2 dolar Amerika atau Rp 27 ribu. Tidak ada uang karena tidak punya pekerjaan. Maka menjawab persoalan tersebut, rakyat harus memiliki pekerjaan.

Apa yang telah dilakukan Ali BD selama di Lotim telah banyak bangunan fisik ditujukan untuk pembangunan

ekonomi. Seperti pembangunan pasar. Pasar-pasar tradisional yang dulunya terlihat kumuh kini bisa dilihat sangat bagus. Sangat nyaman sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat.

Askes permodalan bagi pedagang juga dipermudah.

Prinsip dalam pembangunan ini harus berani membangun dengan ide besar. Banyak pengalaman menjadi andalan Papuk Abada ini untuk menggerakkan semua sektor dan lini dalam pembangunan.

Menjadi kepala daerah harus memiliki kemandirian dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Pengaturan anggaran harus tepat dan hemat.

Sehingga daerah yang dipimpin tidak meninggalkan utang.

Lotim di era kepemimpinan Ali BD ini bebas utang. Utang uang dibuat oleh pemimpi sebelumnya dibayar lunas. (rus)

Imam FPI NTB Dakwahkan Dukung Ali-Sakti Dari Hal. 1 Dalam dakwahnya sebagaimana ditulis dalam selebaran Nomor 01/DPD/FPI/III/ 2018 , imam FPI menyerukan agar seluruh umat Islam bersatu padu mendukung pasangan calon Independen menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada periode 2018-2023 mendatang. Seruan ini juga berisi doa, semoga dukungan pasangan calon Gubernur Nomor 4 diberikan kemenangan oleh Allah SW. TGH. Abdul Fattah Zen me-

ngatakan, dalam suksesi Pilkada serentak ini imam besar FPI Habib Rizieq telah menyerukan kepada 25 imam FPI di daerah agar memberikan dukungannya kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperjuangkan ke-Islam-an.

Pilihannya jatuh kepada pasangan Ali -Sakti katanya, berdasarkan hasil istikharah.

Disebut hasilnya paling pas yang menjadi dukungan FPI adalah pasangan Ali-Sakti.

Hal ini disebabkan, perhatian Ali BD yang diketahui selama memimpin Lotim ini telah

menempatkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan roda kepemimpinannya.’’Hasil istikharah saya, paling pas adalah Ali-Sakti,’’ katanya.

Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) yang didirikan Ali BD di Lotim ini katanya, telah mampu mengangkat nilainilai Islam yang sangat peduli terhadap warga miskin. Zakat di Lotim sebagian besar telah terlihat jelas diperuntukkan bagi fakir miskin. ‘’Kita wajib dukung, kalau dukung AliSakti Insha Allah NTB berkah,’’ ujarnya. (rus)

24,9 Persen Penduduk Miskin di NTB Usia Produktif Dari Hal. 1 Selanjutnya, usia rata-rata rumah tangga miskin di NTB adalah 47 tahun.

Endang mengatakan penanganan kemiskinan di daerah ini harus mengacu kepada karakteritik tersebut. Sehingga prioritas pembangunan untuk pengentasan kemiskinan di NTB bisa lebih fokus.

Menurutnya, jika penduduk miskin usia produktif tak digarap dengan baik maka otomatis akan meningkatkan angka pengangguran. Untuk itu, perlu diprioritaskan pembangunan dalam sektor pendidikan. Karena mayoritas penduduk miskin berpendidikan SMP ke bawah.

“Tetapi dengan program yang kemarin pada saat Musrenbang, kita sekarang lebih mengerucut (program pengentasan kemiskinan). Itu nanti diharapkan percepatan penu-

runan kemiskinan bisa lebih baik, lebih cepat,” katanya.

Pada periode Maret – September 2017, kata Endang, progres penurunan angka kemiskinan di NTB cukup bagus, yakni 1,o2 persen. Endang menambahkan, angka pengangguran di NTB sekarang sekitar 3,32 persen. menurutnya, angka pengangguran terbuka sebesar ini sudah cukup bagus karena jauh di bawah lima persen.

“Kita sudah under employment. Tetapi sekarang ini adalah bagaimana mereka itu mempunyai pendapatan yang layak,” katanya.

Artinya, kata Endang, para pekerja harus mendapatkan upah yang layak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Meskipun pengangguran berkurang, tetapi jika upah tidak layak maka otomatis

penduduk yang produktif tersbeut tak akan mampu memenuhi kebutuhan minimalnya. Sehingga, secara otomatis akan menambah angka kemiskinan.

Endang menambahkan, dari 3,32 persen angka pengangguran di NTB mayoritas merupakan lulusan SMK. Hal itu berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional. Padahal, lulusan SMK disiapkan untuk langsung bekerja. Seharusnya, kata Endang dilakukan evaluasi terhadap jurusan-jurusan yang ada di SMK supaya tidak menjadi penyumbang angka pengangguran.

Apakah jurusan yang ada di SMK sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Endang mengatakan pengentasan kemiskinan memang tidak smeudah membalikkan telapak tangan. Tetapi harus diurai beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. (nas)

Halaman 15

Alat Peraga SMK Belum Terpakai Mataram (Suara NTB) Hampir seluruh alat peraga pengadaan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB belum juga terpakai.

Pengadaan tahun 2017 itu pun tidak bisa terpakai untuk Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang digelar pekan kemarin. Alasannya, masih dalam proses rakit.

Informasi dari sejumlah sekolah, alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 tersebut ada yang baru tiba. Sebagian alat ada juga yang masih terbungkus. Beberapa komponen peralatan lain masih dalam proses perakitan.

“Untuk UKK kemarin kita masih pakai alat yang lama.

Alat yang baru belum, karena masih dalam proses dirakit,” kata Kepala SMKN 3 Mataram, Bakir kepada Suara NTB, Selasa (6/3).

Kepsek yang baru hitungan pekan menjabat ini mengaku belum tahu persis spesifikasi alat tersebut secara detail.

Karena ia masih membutuhkan informasi dari kepala sekolah lama.

Tapi sebatas diketahuinya, bantuan diterimanya berupa alat kecantikan dan mesin jahit. Pada pelaksanaan UKK akhir pekan kemarin, alat-alat praktikum yang baru itu belum bisa dipakai karena masih dalam proses perakitan. ‘’Saya lihat alat-alat itu sedang dirakit, teknisi sedang bekerja. Jadi belum bisa dipakai,’’ ujarnya.

Alat peraga pengadaan baru ini dilihatnya lebih canggih dengan sistem digital. Seperti mesin jahit. Sehingga dipastikan masih ada proses lagi setelah perakitan. Yakni pendampingan oleh teknisi untuk petunjuk penggunaan mesin. ‘’Jadi harus dilatih dulu, baru bisa dipakai,’’ ujarnya.

Terpisah Kepala SMK 3 Mataram juga menerima bantuan sama. Bantuan diterima untuk jurusan kelistrikan dan otomotif. Berbeda dengan SMK 4, sekolah ini sudah mengoperasikan beberapa alat. ‘’Ada beberapa alat yang kita sudah pakai untuk UKK,’’ kata Kepala SMK 3 Mataram, Tauhid. Namun diakui, masih ada yang belum maksimal penggunaan karena menunggu teknisi untuk proses perakitan.

“Ada yang belum juga, karena masih dirakit,” kata Tauhid. Tapi detail jenis alat, Tauhid belum tahu karena saat ini posisinya masih di Surabaya. Ia juga kepala sekolah yang baru dilantik sehingga masih adaptasi dan mencari informasi soal teknis kegiatan di sekolah, termasuk alat praktik dimaksud.

Penjelasan kepala sekolah ini sejalan dengan pemeriksaan awal Inspektorat. Sebab alat alat peraga senilai Rp 10 miliar lebih itu meski sebagian besar sudah sampai di sekolah, namun belum bisa dibongkar karena menunggu tim teknis. Hanya saja, detail soal temuan lapangan untuk pemeriksaan semua SMK belum bisa diungkap.

Inspektur Inspektorat NTB melalui Irbansus Gde Putu Aryadi, SH sebelumnya menjelaskan, pemeriksaan sudah dilakukan di seluruh SMK di wilayah Lombok selama sepekan terakhir. Hanya saja, proses investigasi ini belum menyeluruh ke Pulau Sumbawa. “Untuk yang Lombok sudah, tapi yang di Pulau Sumbawa baru sebagian. Kita baru datangi SMK di Kabupaten Sumbawa saja, untuk Dompu, Bima, akan berlanjut,” kata Aryadi.

Sejalan dengan penjelasan Inspektur, dia memastikan pemeriksaan masih akan berlanjut ke SMK yang belum tersentuh. Dalam waktu sepekan ini, timnya juga akan menyusun laporan, baru kemudian akan disampaikan kesimpulan termasuk rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dikbud sebagai pelaksana.

Diketahui sebelumnya, lelang dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan mepet, tanggal 8 Desember 2017 dan tuntas didistribusi ke sekolah tanggal 31 Desember tahun sama.

Mepetnya waktu diduganya menjadi faktor penyebab kesalahan dalam proses pengadaan. Di antara temuan MAKI, banyak rekanan belum mengirim unit barang hingga Januari 2018, padahal sudah diorder. Selain itu, disebutnya, banyak peralatan yang dikirim ke kepala sekolah penerima bantuan tanpa dilengkapi kartu garansi, banyak barang yang dikirim melalui jaksa ekspedisi atau kurir.

Ditambahkan Aryadi, sejak kontrak selesai Desember 2017, memang ada waktu perpanjangan diberikan kepada rekanan selama 50 hari sesuai ketentuan Kepres. Namun perpanjangan itu disertai dengan denda. Soal jumlah denda dan realisasinya, tak disebutkan Aryadi.

“Belum bisa kita publikasikan, karena laporannya kan belum tuntas. Itu nanti,” jelasnya. (ars)

Ali BD Tokoh yang Dekat dengan Ulama Dari Hal. 1 Ratusan tuan guru dan tokoh agama berada di balik perjuangan pasangan Ali- Sakti, pasangan calon Gubernur NTB Nomor 4. Pengakuan TGH. Lalu Supardan Kasiran, koordinator tuan guru di Lombok Tengah menyebutkan, sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat adalah yang dekat dengan ulama.

Umara atau pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan para ulama. Pasalnya, jika seorang pemimpin tidak dekat dengan ulama maka tidak bagus dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tuan guru dan para alim ulama bukanlah yang hanya dihadirkan saat ada yang meninggal dunia. Kepribadian Ali BD sebagai Bupati Lotim benar-benar bisa memposisikan diri sebagai umara yang sangat mencintai para alim ulama.

TGH Supardan yang juga

mantan Anggota DPD RI ini menegaskan, siap menggerakkan seluruh jejaringnya dari Sape sampai Ampenan untuk kemenangan Ali BD dan TGH. Lalu Gede Sakti. Diterangkan kembali, Ali BD melalukan pendekatan yang baik dengan alim ulama. ‘’Tidak bisa berkah kalau tidak ikut alim ulama,’’ imbuh Ustad Kutilang menegaskan.

TGH Supardan Kasiran ini menyebut dalam suksesi pemilihan kepala daerah ini dirinya tumben mau menjadi tim sukses. Biasanya ia justru jual mahal untuk menjadi tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ataupun bupati dan wakil bupati.

Namun karena yang maju adalah Amaq Asrul, dalam keyakinan TGH Supardan merupakan figur yang sangat tepat memimpin NTB ke depan. Diyakininya, Ali BD bukan pemimpin zolim. Perhatian Ali BD selama ini terhadap ulama dan rakyat sangat besar. (rus)

Bebaskan Pedagang dari Rentenir, Ahyar-Mori Siapkan Bantuan Permodalan Dari Hal. 1 Dalam berbagai kesempatan, Mori Hanafi selalu menegaskan bahwa kemudahan akses permodalan merupakan salah satu solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir.

Mori tak hanya menyerap aspirasi. Ia juga hadir dengan membawa solusi untuk para pedagang dan hal ini seiring dengan komitmen pasangan dirinya dengan Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh. Jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, pasangan Ahyar-Mori akan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.

“Menjaga stabilitas bahan pokok ini akan menjadi fokus Ahyar-Mori karena kami yakini permasalahan ini langsung berhubungan dengan rakyat, tentunya ini cara ter-

baik guna mengupayakan kesejahteraan rakyat,” ujar putra kelahiran Bima ini.

Adapun solusi konkret yang akan dilaksanakan oleh Ahyar-Mori untuk menuntaskan hal itu adalah pemberian modal untuk pedagang pasar guna menyelesaikan permasalahan modal ini.

“Pedagang nantinya jangan Khawatir, Inshaa Allah jika Ahyar-Mori terpilih kami akan anggarkan bantuan modal sebanyak 5 juta/Pedagang,” tutup Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ini.

Kalimat Mori tersebut langsung disambut oleh tepuk tangan serta euforia yang luar biasa dari masyarakat bima dan pedagang pasar Bima yang memadati sesi kunjungan Calon orang nomor 2 di NTB ini. Tak hanya melihat sosok putra mbojo ini, Masyarakat tak lupa untuk

mengabadikan dengan berfoto bersama dengan mori hanafi.

Sehari sebelumnya, Mori Hanafi dan rombongan juga berkesempatan menggelar kampanye terbuka di Lapangan Sangiang di Desa Nipa Kec. Ambalawi Kabupaten Bima dan di Paruga Na’e Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini, masyarakat Ambalawi dan Wera juga berkomitmen untuk memenangkan Ahyar Mori dengan pencapaian suara sebanyak 90%.

TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi mendapatkan dukungan, dengan dilakukannnya pengalungan sorban hitam putih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, pada kesempatan ini Mori Hanafi, menyampaikan 7 program mercusuar Pulau Sumbawa, diantaranya

adalah akan dibangunnya Rumah Sakit Umum Provinsi dan Islamic Center di Pulau Sumbawa sebagai program kerja yang akan dilakukan paslon nomor urut 2 ini apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023.

Terkait pembangunan Islamic Center di Pulau Sumbawa, Mori menegaskan bahwa program ini mungkin dibangun dengan melihat kemampuan keuangan Pemprov NTB saat ini. Politisi yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPRD NTB ini memperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 miliar. Sejumlah terobosan menurutnya bisa ditempuh untuk memastikan tersedianya anggaran tersebut.

“Yang jelas, selama ada keinginan dan kebersamaan, Insha Allah pasti ada jalan,”

tegasnya.

Selain Islamic Center dan RSUP NTB di Pulau Sumbawa, Mori juga mengutarakan rencana membangun Gelanggang Olah Raga (GOR) berstandar nasional. Menurut Mori, anggaran untuk pembangunan GOR diperkirakan mencapai Rp 300 miliar dan pembangunan ini juga sangat penting untuk peningkatan prestasi olahraga di Pulau Sumbawa.

Mori menegaskan, apa yang menjadi program pembangunan untuk masyarakat Pulau Lombok dan Sumbawa, bukanlah semata keinginan pasangan Ahyar-Mori. Program-program mercusuar ini menurutnya lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang panjang, disertai kajian dan pertimbangan para pakar dan tokoh yang bersinergi dengan pasangan Ahyar-Mori. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 7 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

”Wedding Package” Terlengkap

Hanya di Golden Palace Hotel Lombok

(Suara NTB/ist)

RESEPSI PERNIKAHAN - Salah satu acara resepsi pernikahan atau wedding party yang diselenggarakan di Roof Top Garden Lantai 12 Golden Palace Hotel Lombok dengan konsep garden party.

Mataram (Suara NTB) satu fasilitas ruangan terbuka Momen pernikahan yang yaitu Roof Top Garden Lantai 12 merupakan momen paling tidak Golden Palace Hotel Lombok denterlupakan di dalam hidup, tentu- gan konsep garden party. nya akan diabadikan dalam se“Proses pemberkatan berlangbuah acara dengan konsep yang sung sangat romantis karena saat terbaik. Golden Palace Hotel Lom- pengucapan janji suci pernikahan, bok dengan fasilitas terlengkap kami dan para tamu yang datang menjadikan hotel berbintang em- dapat menikmati indahnya pepat ini sebagai pilihan untuk para mandangan matahari terbenam calon pengantin yang ingin meng- yang terlihat sangat menawan di abadikan momen spesial mereka. Roof Top Garden Lantai 12. SeluTidak hanya acara resepsi ruh rangkaian acara pernikahan pernikahan saja, namun para ca- kami pun cukup berlokasi di satu lon pengantin juga dapat melang- tempat saja. Hal ini lah yang sungkan beberapa rangkaian ac- membuat kami memilih Golden ara pernikahan seperti Ijab Qab- Palace Hotel Lombok,” tutur Priul, Pemberkatan, maupun Cinciu ly, salah satu tamu yang mengaku yang biasanya dilakukan di salah puas dengan acara pernikahannya

yang telah berlangsung di hotel yang terkenal dengan kelezatan makanannya tersebut.

Selain tempat berlangsung acaranya yang sangat indah, makanan yang disediakan pun mendapat respon positif baik dari pihak yang melangsungkan acara maupun para tamu undangan.

“Saya selalu hadir apabila ada acara pernikahan di Golden Palace, karena selain makanannya enak – enak, variasi makanannya juga sangat banyak. Jadi saya sangat puas,” ungkap salah satu tamu undangan acara pernikahan di Hotel dengan 12 lantai tersebut.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmatimakanankhasLombok.Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap sepertiSkyloungeLt.11danRoofTopGarden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari, juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi mengenai WeddingPackagelebihlanjutdapatmenghubungi Pak Berry di 081291228702 atau Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting),ataudatanglangsungkeJl.Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257