Edisi Kamis, 4 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 245 TAHUN KE 13

SUARA NTB

KAMIS, 4 JANUARI 2018

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Periode Maret – September Turun 1,02 Persen

NTB Paling Progresif Kedua Nasional Turunkan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – NTB menjadi provinsi paling progresif kedua secara nasional dalam penurunan angka kemiskinan tahun 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbaru, angka kemiskinan di NTB periode Maret – September 2017, turun sebesar 1,02 persen.

Dengan penurunan sebesar 1,02 persen, angka kemiskinan sebesar 16,07 persen pada Maret menjadi 15,05 persen pada September 2017. Sementara itu, jika dilihat dari posisi September 2016 – September 2017, kemiskinan di NTB turun sebesar 0,97 persen.

Dari posisi 16,02 persen pada September 2016, turun menjadi 15,05 persen pada September 2017.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, penurunan angka kemiskinan pada 2017 cukup progresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif, menembus angka di atas satu persen pada periode Maret – September 2017 tersebut dapat terus ditingkatkan pada 2018 ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

RAPIM - Rapim yang dipimpin Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi. Gubernur didampingi Wagub NTB, H. Muh. Amin dan Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, Rabu (3/1), dihadiri oleh seluruh Pimpinan OPD.

Polda NTB Usut Dana Bimtek DPRD KLU Rp 1,7 Miliar Mataram (Suara NTB) Sedikitnya lima pejabat dan mantan pejabat Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (3/1).

Mereka dimintai keterangan soal dana bimbingan teknis (Bimtek) tahun 2016 senilai Rp 1,7 miliar.

Para saksi yang hadir memenuhi panggilan itu, mantan Kabag Umum Setwan DPRD KLU, Jumenep. mantan Kabag Keuangan Muhammad Najib, yang saat ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KLU, mantan Kasubag Per-

encanaan Ridwan yang sudah pensiun, staf Bagian Umum, Datu Aki Winadi Putra dan Rosidik.

Mereka diklarifikasi atas laporan masyarakat terkait beberapa item untuk perjalanan dinas hingga ke lokasi Bimtek. Dalam kegiatan Bimtek, para pejabat dan mantan pejabat hingga staf kapasitasnya sebagai pendamping Dewan.

Mengutip keterangannya di hadapan penyidik, Jumenep mengaku item yang diklarifikasi diantaranya dana kontribusi lembaga Rp 4,5 juta untuk empat kali pel-

TO K O H Jangan Berleha-leha

Giri Menang (Suara NTB) Warga terisolir yang tinggal di sejumlah dusun di perbukitan Sekotong Tengah terpaksa menggotong warga yang melahirkan, lantaran akses menuju daerah setempat tak bisa ditembus mobil. Warga menggunakan peralatan seadanya untuk menggotong warga tersebut agar dapat ditangani di Puskesmas Sekotong. Akses jalan yang dilalui pun rusak parah hingga 2 kilometer.

Hal ini diakui oleh Kadus Lebah Suren Nurdin saat ditemui koran ini, Rabu (3/ 1). Diakuinya, kondisi masyarakatnya masih terisolir, sehingga kehidupannya pun jauh dari pelayanan publik yang layak. Yang paling parah, katanya, ketika ada warganya yang sakit. “Kita gotong warga yang mau melahirkan ke puskesmas, karena tak bisa tembus kendaraan roda empat, mohon ini jadi perhatian pemerintah,”jelas Nurdin.

Dikatakan hampir setiap kali ada warganya yang melahirkan jika terlambat dibawa ke puskesmas harus digotong. Alat yang dipakaipun sekedar kain dan bambu. Akses jalan yang dilalui hingga puskesmas pun mencapai 2-3 kilometer, hampir sebagian masih rusak parah. Jika dihitung, jelasnya,

KO M E N TTAA R

Proyek Tahap I Molor

(Suara NTB/ist)

terdapat 2-3,5 kilometer jalan rusak parah hingga Dusun Loang Batu.

Kondisi akses jalan ini menjadi persoalan utama dari warganya yang berjumlah 500 lebih jiwa di dusun setempat. Ditambah lagi dusun lain seperti Loang Batu, Serero dan Harapa Baru yang juga mengalami kondisi jalan rusak.

Di samping akses jalan rusak, fasilitas kesehatan juga menjadi kendala.

Karena di daerah setempat tidak ada fasilitas kesehatan berupa pustu. Pihaknya juga berharap agar pemda menganggarkan pembangunan fasilitas pelayanan dasar tersebut. sebab menjadi kendala utama di daerahnya.

Menanggapi hal ini, Kades Sekotong Tengah L. Sarapudin mengaku kondisi jalan di daerah itu memang rusak. Namun desa sudah membangun rabat melalui anggaran DD tahun lalu.

“Mudahan bisa terealisasi pembangunan akses jalan tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Pekerjaan Umum-Tata Ruang Lombok Barat, Made Artadana menyatakan terkait keluhan akses jalan rusak di sejumlah dusun di wilayah perbukitan Sekotong Tengah ditargetkan dibangun tahun ini. “Tahun in dianggarkan untu lanjutan jalan Loang Batu-Kedaro,” janjinya. (her)

GOTONG - Warga terisolir Lebah Suren Sekotong, Lobar menggotong warga yang mau melahirkan ke puskesmas terdekat yang berjarak sekitar 2 Km.

Empat Proyek Molor, Pemprov Tahan Uang Jaminan Kontraktor Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan empat proyek yang tersebar di Dinas PUPR dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma molor dari batas kontrak, Desember lalu.

Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menahan uang jaminan dari kontraktor yang telah dimasukkan ke bank.

“Misalnya sisa pekerjaan sebesar Rp 700 juta, maka sebesar itu yang dibuat garansi bank, itu yang kita tahan,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB usai Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur, Rabu (3/1) siang.

Ia mengatakan, uang jaminan yang telah dimasukkan kontraktor ke bank sesuai dengan sisa pekerjaan itu dapat ditarik oleh OPD. Jika mereka tak mampu menuntaskan proyek setelah mendapat perpanjangan waktu. Chairul menambahkan, dalam masa perpanjangan waktu tersebut, kontraktor juga dikenai denda satu permil per hari.

Ia mencontohkan, jika suatu proyek realisasinya sudah 93 persen sampai batas kontrak. Maka diberikan perpanjangan waktu untuk menuntaskan sisanya sebesar 7 persen. Sesuai ketentuan, kontraktor dapat diberikan kesempatan menuntaskan pekerjaan selama 50 hari den-

gan denda satu permil. Di samping itu, kontraktor juga harus memberikan uang jaminan sebesar proyek yang belum tuntas ke bank.

Salah satu proyek di Dinas PUPR yang molor adalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan pagu Rp 10 miliar. Untuk mengejar target realisasi fisik, kontraktor seharusnya menambah jumlah pekerja. Sehingga inilah yang diatensi Dinas PUPR supaya rekanan menambah pekerja supaya dapat tuntas dalam masa perpanjangan ini.

Meskipun ada beberapa proyek yang molor dikerjakan, Chairul mengatakan belum ada rekanan yang di-blacklist.

Dari sisi jumlah proyek yang molor, mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan persentasenya sangat kecil dibandingkan total nilai proyek 2017.

Selain itu, ada beberapa proyek yang molor di RSJ Mutiara Sukma.

Tahun 2017, ada empat paket pekerjaan yang dikerjakan di rumah sakit beralamat di Jalan Ahmad Yani Selagalas Mataram itu. Paket di dekat gedung utama, berupa renovasi dan perluasan pembangunan gedung anggrek. Dikerjakan CV. AK, nilai kontrak Rp 1,7 miliar lebih dengan waktu pekerjaan 120 hari.

Pekerjaan kedua untuk paket gedung VCT dan H.Chairul Mahsul Nafza, dikerjakan PT. PKJ, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

Warga Melahirkan di Lebah Suren Sekotong Digotong ke Puskesmas

(Suara NTB/dok)

H. L. Moh. Faozal

DIPERIKSA Jumenep saat masuk ke ruang pemeriksaan Subdit III Tipikor Polda NTB.

Tak Bisa Ditembus Mobil

TAHUN 2018 ini menjadi tahun politik di NTB. Pasalnya, ada empat Pemda yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yakni Pemprov NTB, Lombok Barat (Lobar), Lombok Timur (Lotim) dan Kota Bima. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan sampai berleha-leha atau kurang setelan gasnya untuk melaksanakan program/kegiatan 2018.

Hal tersebut dikatakan gubernur saat Rapat Pimpinan (Rapim) lengkap di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (3/1) siang. Pada kesempatan tersebut, gubernur meminta Pimpinan OPD atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB tetap menaati aturan dan mengedepankan akal sehat. ‘’Karena ini penting untuk menjaga integritas kolektif dan pribadi masing-masing.

Bisa saja, karena pemerintahan ini akan selesai.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi

PEMBANGUNAN Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok tahap I di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) molor. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Dinas Pariwisata NTB, hingga 31 Desember lalu, progres pengerjaan proyek tersebut 84,12 persen.

Meskipun pengerjaan proyek tersbeut molor, namun Kemenpar telah mengalokasikan anggaran untuk proyek tahap II sebesar Rp 153 miliar pada 2018 ini. Untuk proyek tahap II ini akan segera dilakukan proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si dikonfirmasi usai Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur, Rabu (3/1) siang. Ia menjelaskan, Bersambung ke hal 15

aksanaan, pembelian tiket pesawat, uang harian anggota DPRD selama Bimtek Rp 1 juta per hari. “Dana untuk anggota DPRD maupun uang harian.

Jadi pelaksanaan Bimtek itu tiga hari, diberikan dua kali Rp 1 juta,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jembatan Dasan Agung Kembali Ditender

Siapkan Karung Pasir SEBAGAI salah satu kelurahan yang berbatasan langsung dengan pantai, kelurahan Tanjung Karang Permai mulai antisipasi terutama di musim cuaca ekstrem seperti sekarang ini.

“Kita sudah memberitahukan kepada masyarakat yang rumahnya dekat dengan bibir pantai seperti di lingkungan Bagek Kembar untuk tetap waspada,” terang Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi saat ditemui, Rabu (3/1).

Masyarakat juga sudah paham karena mengalami kejadian yang terulang setiap tahun.

(Suara NTB/uul) “Mereka tahu sendiri apa Syamsudi yang harus dilakukan, misalnya kalau air pasang mereka segera membuat tenda di daerah yang agak tinggi,” jelasnya. Syamsudi menerangkan pihaknya juga tetap menyediakan karung pasir untuk ditaruh di bibir pantai. “Tetapi selama ini, air pasang yang terjadi tidak sampai merusak rumah warga,” katanya. Walaupun begitu, jika nanti terjadi, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait.

Sedangkan untuk empat lingkungan lainnya yang berada di Perumnas, pihaknya sekarang sudah tidak terlalu khawatir seperti dulu. “Dulu setiap hujan turun, pasti Perumnas itu tergenang karena adanya kiriman air dari wilayah timur, walaupun di perum tidak hujan,” jelasnya. Menurutnya, hal itu dikarenakan posisi jalan raya yang memisahkan Perumnas dengan Kekalik rendah sehingga aliran air langsung lolos ke perumahan warga.

“Biasanya air itu mengalir dan menggenangi lapangan Perum yang berubah fungsi menjadi penampungan air,” kata Syamsudi. Adanya lapangan itu sangat membantu karena air tertampung dan mengalir ke saluran yang langsung ke sungai. “Jadi ada dua fungsi lapangan itu, selain sebagai area olahraga, juga sebagai penampungan air.

Tetapi sejak jalan Panji Tilar ditinggikan, ia optimis kiriman air dari wilayah timur tidak akan terjadi lagi. “Apalagi di sepanjang jalan itu dibuatkan saluran air yang cukup besar, sehingga nantinya air akan mengalir ke sana,” kata Syamsudi. (uul)

Dipengaruhi Tingkat Pendidikan WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati mengaku prihatin dengan tingginya angka pernikahan dini di Kota Mataram. Persoalan ini, katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin, tidak terlepas dari minimnya peran orang tua. ‘’Banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak terjadi pernikahan dini karena ‘’kecelakaan’’ hamil di luar nikah,’’ sesalnya.

Maraknya pernikahan dini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. ‘’Kalau sudah ingin anaknya dikawinkan, kadang-kadang kalau lihat si pria sudah mapan, orang tua mau memberikan anaknya,’’ sesalnya. Padahal seharusnya orangtua harus mengutamakan pendidikan anaknya. Politisi Gerindra ini prihatin dengan moral anak muda sekarang.

Pergaulan bebas seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Untuk itu dia menekankan pentingnya peran semua pihak. Tidak hanya orang tua, tapi juga pihak sekolah dan masyarakat. Dia melihat, pesatnya perkembangan Iptek turut mempengaruhi perilaku generasi muda. Banyak generasi muda yang terbawa arus globalisasi. ‘’Ada yang menonton film porno di HP dan lain sebagainya,’’ ungkap Mirdiati.

Dampak pergaulan yang terlalu bebas, tidak sedikit remaja akhirnya hamil di luar nikah. ‘’Kalau sudah kecelakaan otomatis orang tua akan mengawinkan anaknya,’’ kata Mirdiati. Padahal, dampak dari pernikahan dini itu yang sangat dikhawatirkan. Karena bagaimanapun, alat reproduksi mereka belum siap, sehingga rentan terjadi keguguran dan lain sebagainya. ‘’Bayi-bayi banyak terbuang. Karena setelah melakukan, mereka takut aibnya terbongkar,’’ katanya.

Untuk mencegah semakin maraknya pernikahan dini, generasi muda perlu diberikan pendidikan agama. Anggota dewan dari Dapil Mataram - Sekarbela ini membenarkan bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan kemiskinan baru. Sebab, mereka belum siap berumah tangga, akhirnya terjadi perceraian.

Selain itu, pelaku pernikahan dini, banyak yang ekonominya belum mapan. Dampak lainnya, kata Mirdiati, munculnya kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). ‘’Jadi jatuhnya ke perempuan semua,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada OPD terkait supaya lebih intens melakukan sosialisasi sehingga masyarakat lebih mengetahui dampak dari pernikahan dini tersebut.

Kalau pemahaman masyarakat cukup tentang UU perkawinan, ia yakin generasi muda akan berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan dini. (fit) Hj. Bq. Mirdiati (Suara NTB /fit)

DPRD Ingatkan ULP Tak Persulit Rekanan Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., mengingatkan Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar tidak mempersulit rekanan ikut pelaksanaan lelang jembatan Dasan Agung. Kasus gagalnya penyelesaian proyek perlu dijadikan catatan bersama.

“Informasi kita dengar kontraktor mengeluh ketatnya persyaratan,” kata Wiska, Rabu (3/1). Persyaratan ketat dari pengerjaan jembatan justru hanya satu rekanan mengembalikan berkas penawaran. Dari kasus ini sebenarnya harus dibuka selebar – lebarnya, sesungguhnya apa yang terjadi pada sistem pengadaan di Pemkot Mataram.

Tidak mungkin ujar dia, kontraktor besar mengeluhkan ketatnya persyaratan. Dewan

pun bertanya - tanya dari 50 rekanan mengikuti lelang, hanya satu mengembalikan dokumen dan itu bermasalah.

“Sebenarnya dievaluasi jangan sampai memberatkan bagi perusahaan penyedia jasa,” ucapnya.

Secara aturan dibenarkan rekanan yang mengembalikan berkas ditunjuk sebagai pemenang. Tetapi, Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, justru tidak memperketat persyaratan. Politisi PDI P memiliki

pemikiran jika pelaksanaan tender menggunakan sistem perangkingan. Artinya, APP mengevaluasi dan mengecek kesiapan administrasi, finansial dan peralatan rekanan.

Bila tidak memenuhi persyaratan maka otomatis akan naik rekanan penawarannya kedua. “Kalau misalnya rekanan pertama tidak sesuai persyaratan bisa digugurkan.

Kemudian, yang nomor 2 dan 3 bisa dicek lagi,” paparnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku, jembatan Dasan Agung diupayakan ditender Januari ini. Pihaknya sedang menyiapkan administrasi serta perkiraan anggaran. Tetapi, ia sudah mengalokasikan Rp 1,9 miliar. Penambahan anggaran Rp 100 juta dari sisa nilai proyek dikerjakan sebelumnya dengan perkiraan kenaikan harga barang.

“Anggaran awal kan Rp 2,4 miliar. Setelah diberikan uang muka 30 persen sisanya Rp 1,8 miliar. Kita sudah tambah karena khawatir ada kenaikan bahan - bahan,” jelasnya.

Mahmuddin rupanya juga memiliki catatan tersendiri terhadap Pokja di Bagian APP. Mereka diminta lebih selektif menentukan pemenang ten-

der. Artinya, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dia yakin ULP memiliki standar operasional prosedur, sehingga diharapkan lebih ketat dan selektif menentukan pemenang.

Paling tidak rekanan diharapkan punya modal, peralatan dan personel. “Karena kalau tidak ada personel tidak ada bisa buat laporan harian, minggu dan bulan. Ini memperlancar proses termin,” tambahnya. Dan perlu jadi catatan serius tegasnya, ULP harus menghindari permainan bendera.

Proses tender harus betul - betul objektif karena tidak cukup melihat administrasi. Perlu pembuaktian administrasi, kemampuan keuangan dan peralatan. (cem)

Masyarakat Diimbau Antisipasi Perubahan Cuaca

(Suara NTB/cem)

MENGURUS IZIN - Sebanyak 50 izin yang dikelola oleh OPD teknis belum dilimpahkan.

Pasca pelimpahan nanti, DPMPTSP akan mengelola 100 izin. Beberapa warga Kota Mataram mengurus izin pada loket pelayanan, Rabu (3/1).

50 Jenis Izin Belum Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak50jenisizinyangdipegangolehorganisasiperangkatdaerah (OPD) belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). Jenis perizinan belum dilimpahkan menyebar di masing -masingorganisasiperangkatdaerah, seperti di Dinas Kesehatan yakni izin praktik, izin usaha apotek.

Selanjutnya, di Dinas Perdagangan, Dishub, Bagian Ekonomi dan lainnya.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Rabu (3/1) menyebutkan, belum dilimpahkan 50 izin itu karena belum ada peraturan walikota (Perwal) mengatur soal itu. Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram menjanjikan pelimpahan kewenangan pengurusan perizinan tersebut dikelola

2018 ini. “Kecuali izin diatur secara khusus oleh aturan di atasnya baru tidak dilimpahkan,” kata Cokorda.

Cok, sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya saat ini baru mengelola 35 izin. Dengan pelimpahan nanti total izin dikelola sebanyak 100 perizinan.

Menurut dia, penambahan kewenangan pengurusan izin meski dibarengi dengan peningkatan pelayanan, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.

Dari sisi SDM, Cok akan mengevaluasi stafnya. Evaluasi berkaitan dengan penempatan serta pembagian tugas dan tanggungjawab. “Bertambah pekerjaan berarti semua harus saya siapkan,” ujarnya.

Bukan berarti penambahan kewenangan pengurusan perizinan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah

(PAD). Sebanyak 50 izin akan dilimpahkan tersebut tidak ditarik retribusi atau gratis. Hanya saja,berdasarkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa seluruh perizinan dikelola DPMPTSP. Untuk izin gangguan (HO) saja mau dihapus. Kebijakan Pemerintah Pusat kata dia, sebenarnya sejak 2016 lalu sudah dihapus.

Pemkot Mataram belum melakukan itu karena pencabutan harus melalui peraturan daerah (Perda).

Dan, nantinya disempurnakan oleh aturan baru.

“Saya sudah koordinasikan dengan Bagian Hukum. Baru kemudian dilaksanakan tidak ada HO,” jawabnya. Pencabutan izin gangguan otomatis berdampak pada potensi PAD. Target HO di 2017 sekitar Rp 750 juta. Namun demikian, ada perubahan beralih ke izin lingkungan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau agar masyarakat mengantisipasi perubahan cuaca terjadi belakangan ini.

Anomali cuaca seperti hujan disertai angin kencang patut diwaspadai.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi, SH.,Rabu (3/1) menjelaskan, perubahan cuaca tidak bisa diprediksikan. Kondisi alam bisa berubah - ubah meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan perkiraan cuaca. Hal semacam ini patut diwaspadai sebagai bentuk langkah antisipatif.

“Prediksinya siang hari cuaca hujan lebat. Kenyataannya angin kencang,” papar Dedi. Menghadapi anomali cuaca seperti saat ini, BPBD menyiagakan personel selama 24 jam untuk mengontrol potensi kebencanaan. Dari total 60 personel, secara bergantian diterjunkan 20 pasukan piket.

Dedi menambahkan, kondisi angin masih sebatas wajar.

Tetapi dikhawatirkan angin puting beliung bisa merusak rumah warga. Disamping itu, pohon berusia tua dikhawatirkan tumbang. “Kalau angin masih sebatas wajar saja.

Jangan sampai seperti daerah lain sampai puting beliung.

Angin itu sifatnya merusak,” jawabnya.

Mengenai gelombang pasang sepanjang Pantai Ampenan, menurut Dedi, peristiwa rutin setiap tahunnya. Nelayan pun sudah tahu kapan harus melaut dan tidak. Saat ini, ketinggian gelombang rata - rata 1 - 1,5 meter.

(Suara NTB/cem)

Dedi Supriyadi Selain potensi kerawanan tersebut, musim penghujan seperti saat ini, titik rawan banjir di Kekalik dan Karang Buaya. Debit air tinggi dari hulu menyebabkan luapan.

Tetapi, ia berharap pasca dibongkarnya jembatan di Kekalik tidak lagi terjadi luapan.

“Kekalik mudah - mudahan tidak terjadi lagi banjir. Biasanya luapan air dari jembatan. Makanya kita lihat nanti,” tuturnya.

Cuaca ekstrem saat ini, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau seluruh kabupaten/kota waspada dengan potensi kerawan.

Oleh karena itu, sejak awal diminta ke lurah dan camat menginformasikan segera bila terjadi bencana. Pihaknya segera mengambil tindakan cepat mengevakuasi korban. (cem)

Sampah, Inovasi dan Penegakan Hukum Persoalan sampah seolah menjadi musuh besar bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Tak terkecuali seperti kota Mataram. Dibandingkan dengan Kota Surabaya tentu jauh. Ibukota Provinsi Jawa Timur itu memiliki luas 350,5 km². Sedangkan, Kota Mataram 61,3 km².

PENANGANAN sampah oleh Pemkot Surabaya dilakukan secara parsial. Dulu sungai dipenuhi sampah, kini menjadi pusat wisata kuliner. Ikhtiar itu tidak lepas dari kerja keras dan komitmen kepala daerah. Peluang itu sebenarnya bisa ditangkap oleh Pemkot Mataram khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis.

Konsep pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai bisa dimaksimalkan demi menunjang peningkatan ekonomi. Potensi Sungai Jangkok tak kalah dengan sungai di Surabaya maupun daerah lainnya. Justru, ini bisa menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD), jika digarap secara maksimal. Tidak saja sektor kuliner, tapi wahana rekreasi seperti arum jeram adalah sumber potensial.

Patut diapresiasi penanganan sampah telah diikhtiarkan pasca perubahan nomenklatur serta perubahan pucuk pimpinan di Dinas Kebersihan (sekarang, DLH).

Penanganan dimulai dari hilir atau sumber produksi sampah yakni lingkungan. Sebanyak 322 kendaraaan roda tiga disiapkan untuk mengangkut sampah. Tak tanggung - tanggung biaya digelontorkan cukup mahal hanya sekadar mengurus sampah.

APBD 2017 tersedot mencapai Rp 16 miliar lebih. Inovasi itu patut diacungi jempol.

Pengadaan roda tiga diklaim sebagai salah satu inovasi atau terobosan dari sikap responsif diambil Pemkot Mataram dalam menanggulangi ancaman darurat sampah. Seperti diketahui, produksi sampah di

2017 sekitar 1.444 meter kubik per hari. Jumlah tersebut diprediksi meningkat tahun ini sekitar 1.500 meter kubik.

Artinya, persoalan mendasar ini tak akan selesai.

Pascaperalihan pucuk pimpinan dan Dinas Lingkungan Hidup dinakhodai Irwan Rahadi juga perlu diberikan jempol.

Penghargaan Adipura berhasil dikembalikan setelah tujuh tahun puasa. Piala Adipura merupakan simbol penanganan kebersihan kota tersebut jadi penghargaan bergengsi.

Mengarak piala mulai dari Bandara Internasional Lombok hingga keliling Kota Mataram, boleh saja. Euforia itu tentu meski disikapi dengan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan. Artinya, penghargaan tersebut bukan berarti PR (pekerjaan rumah) pemerintah selesai. Justru, predikat tersebut jadi cambuk agar semakin agresif menangani sampah.

Pertengahan bulan Desember 2017, justru jadi tantangan terberat dihadapi Pemkot Mataram. Dua desa yakni Suka Makmur dan Banyumulek Kabupaten Lombok Barat memblokir jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Truk pengangkut sampah milik DLH Kota Mataram dilarang masuk.

Blokade jalan oleh karang taruna dan masyarakat setempat sebagai bentuk protes. Masyarakat kedua desa menagih janji dana hibah sejak 2015 tak kunjung cair.

Aksi warga menimbulkan kegamangan bagi Pemkot Mataram.

Ancaman Ibukota Provinsi NTB dilanda banjir sampah menghan-

tui. Pasalnya, dua hari pemblokiran jalan ratusan bahkan ribuan ton sampah menumpuk di TPS dan jalan raya.

Irwan Rahadi dikonfirmasi sebelumnya, tengah mengkomunikasi langkah terbaik agar tak ada lagi blokir jalan seperti itu.

Masyarakat kedua desa diberikan uang Rp 150 juta. Meski hingga saat ini, belum jelas dari mana sumber keuangan itu.

Selesai urus blokade jalan bukan berarti urusan sampah tuntas. Irwan saat itu menyebutkan, sekitar 600 ton sampah tidak terangkut saat dua hari pemblokiran jalan oleh warga. Bahkan, di tempat pengelolaan sampah organik di wilayah Sweta menggunung tumpukan sampah.

Aksi masyarakat di dua desa sebenarnya patut dipikirkan solusi oleh pemerintah. Desakan menjadikan Kebon Kongok sebagai TPA regional harus segera dijawab oleh Pemprov NTB. Permasalahan demikian peluangnya akan kembali terulang di tahun berikutnya. Bilamana pemerintah tidak memberikan garansi kepada masyarakat.

Penegakan Hukum Kebijakan Pemkot “Satu Lingkungan, Satu Kendaraan Roda Tiga” adalah alternatif di balik rumitnya penanganan sampah. Inovasi mahal dengan banyak menguras anggaran daerah semestinya jadi langkah jitu dan disertai penegakan hukum. Secara kasat mata roda tiga berhasil mengurai sampah di lingkungan. Tetapi, minimnya TPS dan belum maksimalnya pengangkutan justru menimbulkan masalah baru.

DLH telah mengatur sistem zonasi. Kenyataannya masih saja meninggalkan cerita berbeda. Beberapa TPS, masyarakat dipertontonkan oleh tumpukan sampah. Meluber dan meninggalkan bau busuk.

Paradigma atau mindset

bahwa persoalan itu diakibatkan oleh faktor kesadaran masyarakat semestinya dihilangkan. Masyarakat juga tidak mau dijadikan kambing hitam.

Sebab, mereka tidak mungkin membuang sampah sembarangan bila fasilitas memadai.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., dikonfirmasi, Rabu (3/1) memberikan beberapa masukan terkait penanganan sampah. Pertama, SKPD teknis harus memastikan kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang persampahan harus dijalankan dengan membagi kewenangan ke lingkungan, kelurahan hingga kecamatan. Hal ini, ia lihat sudah berjalan maksimal. Salah satunya dengan pengadaan roda tiga.

Kedua, satu truk sampah seharusnya siaga di masing - masing TPS atau minimal di dua kelurahan. Sehingga, kendaraan roda tiga menjemput sampah dari hilir tidak ke TPS lagi. Melainkan langsung dinaikan ke truk. “Pengangkutan pakai karung dari rumah tangga. Saran kami di Komisi III, kendaraan roda tiga langsung

saja ke truk tinggal didrop ke Kebon Kongok untuk meminimalisir sampah mengendap di depo,” terangnya.

Akan tetapi, Kadis LH, Irwan Rahadi saat rapat Komisi menyampaikan bahwa ada sebagian masyarakat memanfaatkan sampah sebagai sumber mata pencaharian. Menurut Wiska, alasan itu memang bisa diterima. Tapi harus juga jadi perhatian pemerintah.

Masukan selanjutnya, masyarakat terus didorong pengelolahan sampah jadi bahan kerajinan digalakan di masing masing bank sampah. Kemudian, TPS Kebon Talo sebagai TPA dan dijadikan sumber energi meski segera direalisasikan.

Keempat, penerapan imbauan harus digalakkan lagi. LH harus menggalakan dan mengedukasi siswa di sekolah terkait pemilihan sampah dan lainnya. Politisi PDIP itu menegaskan, beberapa unsur telah dipersiapkan. Pada 2018, DLH harus melaksanakan penegakan aturan bekerjasama dengan APH. Untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana ringan bagi warga yang membuang sampah sembarangan. (cem)

(Suara NTB/cem)

TIDAK TERANGKUT - Tumpukan sampah di salah satu kelurahan di Kota Mataram yang sempat tidak terangkut karena warga Lobar memblokade angkutan sampah ke TPA Kebon Kongok beberapa waktu lalu.

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Minim Pengawas Perusahaan Belum Tersambung Fiber Optik WILAYAH NTB telah 60 persen tercover jaringan telekomunikasi berteknologi tinggi, menggunakan fiber optik. Tahun 2018, Telkom Indonesia Mataram akan mengembangkannya menjadi 80 persen.

40 persen wilayah NTB yang belum tersentuh jaringan fiber optik ini, adalah wilayah-wilayah yang kategorinya pedesaan, dan pelosok-pelosok. Kata General Manager Telkom Indonesia Mataram, Hendrianto.

Sejak tiga tahun terakhir, Telkom Indonesia Mataram telah mengembangkan jaringan fiber optik untuk memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di NTB. Fiber Optik ini sendiri adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

Sekitar 20 tahun yang lalu, kabel fiber optik telah memngambil alih dan mengubah wajah teknologi industri telepon jarak jauh maupun industri automasi dengan pengontrolan jarak jauh. Serat optik juga memberikan peranan besar membuat internet dapat digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 1997 fiber optik menghubungkan seluruh dunia, Fiber-Optic Link Around the Globe (FLAG) menjadi jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru.

Herdianto mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terutama ritel, Telkom telah menggunakan jaringan tol bawah laut yang disebutnya backbone dalam bahasa telekomunikasinya. Telah tersambung dari Padang Bai Bali, NTB, NTT sampai Makassar.

“Fiber optik ini berperan untuk menjaga network tetap stabil,” ujarnya.

Fiber optik ini juga yang digunakan untuk memperkuat kualitas telekomunikasi jaringan Telkomsel. Apalagi, Telkomsel akan memperbanyak jumlah BTS (Base Transceiver Station) hingga ke titiktitik terpencil. Kaitannya dengan itu, Telkom sedang mengembangkan kawasan-kawasan yang memungkinan akan disiapkan infrastruktur dan jaringan fiber optik.

Tahun 2017, kata Herianto, dengan jaringan fiber optic ini, Telkom Indonesia Mataram telah melayani pelanggan ritel (indihome) sebanyak 31.000 pelanggan. Tahun 2018, Telkom akan menyiapkan 30.000 lagi sambungan ke pelanggan ritel menggunakan jaringan fiber optik.

“Silahkan dimanfaatkan yang 30.000 jaringan untuk sambungan ke pelanggan NTB pada 2018,” jelasnya.

Telkom mengembangkan jaringan fiber optik hingga ke desa-desa. Dengan target pada 2018 mendatang akan tercover 80 persen wilayah NTB tersambung telekomunikasinya menggunakan jaringan fiber optik.

Herdianto (bul) (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Jumlah pengawas perusahaan di NTB masih jauh dari kata ideal. Bagaimana mungkin fungsi pengawasan bisa dilakukan optimal. Karenanya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memikirkannya.

Ada 18 jumlah pengawas perusahaan, tugasnya harus mengawasi lebih dari 8 ribu objek (perusahaan). Fungsi pengawasan ini, berkaitan erat dengan kondusivitas investasi (perusahaan secara pribadi) maupun kondusifitas daerah pada umumnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, masih banyak perusahaan yang melanggar norma-norma ketenagakerjaan kita jumpai. Misalnya, pengupahan di bawah ketentuan (UMP/Upah Minimum Provinsi), tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai kepada karyawan.

Sebut saja soal tempat

duduk bagi karyawan di mall atau perhotelan. Untuk kelas pelayanan, diharuskan berdiri melayani konsumen dari jam datang sampai jam pulang. Itu bisa disebut melanggar norma, Karena lambat laun dapat mengakibatkan hernia.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan tidak memungkirinya. Minimnya jumlah pengawas perusahaan memang menjadi kendala. Meski demikian, semua aparat pengawas tahun ini telah diminta untuk membuat skala prioritas dan target, terhadap perusahaan-perusahaan yang harus turun diperiksa.

“UPTD Pengawasan yang ada di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa sudah saya ingatkan untuk memprioritaskan memeriksa mana saja perusahaan yang berpotensi muncul perselisihan antara para pihak. Meskipun tidak dituruni tiap hari, paling tidak harus ada yang diprioritaskan dan targetnya jelas untuk pengawasan ini,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (3/1).

Pihaknya memiliki keinginan besar untuk menambah porsi pengawas, setidaknya mendekati angka ideal, agar pengawasan dapat dilakukan optimal. Karenanya, Disnaker-

trans mengusulkan supaya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membuka usulan formasi khusus bagi pengawas.

“Meskipun kurang, pembinaan dan pemantauan terhadap perusahaan tidak boleh tidak maksimal,” katanya.

Sekretaris Dinas, H. Mustain menambahkan, idealnya jumlah pengawas di NTB 200 orang, agar tercover pengawasan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di provinsi ini. Terindikasi banyak perusahaan yang masih melanggar norma-norma ketenagakerjaan.

Tidak saja perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun.

Norma kerja dikaitkan dengan pengupahan, perjanjian kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial. Padahal, ketika perusahaan sudah mempekerjakan karyawan, tanggung

(Suara NTB/dok)

H. Wildan jawabnya adalah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (bul)

BUAH - Buah yang dijual di sejumlah supermarket di Mataram sebagian besar didatangkan dari luar daerah.

(Suara NTB/dok)

Tak Terpantau, Lalulintas Buah Impor ke NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB belum memiliki data yang jelas mengenai jumlah buah impor yang masuk ke NTB. Padahal, buah impor ini sudah menjadi hiasan sentra-sentra penjulan buah dan supermarket.

Pengakuan beberapa pedagang buah yang ada di Kota Mataram, buah-buah yang dijualnya, dipasok oleh pengusaha-pengusaha besar yang ada di Cakranegara. Untuk supermarket, biasanya buah didatangkan langsung oleh

perusahaan.

Beberapa jenis buah yang terindikasi impor itu diantaranya apel, jeruk, kiwi, anggur, pisang, dan beberapa jenis lainnya. Biasanya, Dinas Perdagangan tak menyebutnya sebagai buah impor. Bila pedagang mendapatkannya dari pengusaha yang mendatangkan buah tersebut dari beberapa provinsi di Indonesia (perdagangan antar daerah).

“Itu yang kemarin sudah dilaporkan untuk penanganan buah impor, laporannya belum

jelas,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani ahir pekan kemarin.

Kaluar masuknya buah impor ini yang akan diperjelasnya nanti. Sampai saat ini kepala dinas mengatakan buah-buah dari luar itu belum bisa dipantau oleh Dinas Ketahanan Pangan. Karena itu, kepala dinas mengatakan perlunya duduk bersama untuk memastikan siapa yang menangani dan memantau buah-buah impor ini.

Dinas Ketahanan Pangan

hanya mendapatkan laporan pemantauan dari Pelabuhan Lembar, tetapi masih terbatas pada komoditas pangan.

Misalnya beras. Inginnya, data keluar masuk buah impor ini sama dengan data keluar masuknya ternak dan telur. Untuk memastikan menyesuaikannya dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Lalu sejauh mana keamanan buah impor ini bila di konsumsi? Dari hasil uji sampling yang sering dilakukan di lapangan, sejauh ini buah-buah yang

didatangkan dari luar ini dipastikan aman. Meskipun begitu, Hj. Budi mengatakan pihaknya akan melakukan uji laboratorium lanjutan.

Dinas menyarankan agar seluruh buah yang didatangkan dari luar, sebaiknya menggunakan mesin pendingin agar tetap terjaga keamanan buah. Hj. Budi Septiani menyebut masih belum terkoordinasi dengan baik laporan jumlah ke luar masuknya buah-buah impor ini melalui pintu-pintu masuknya. (bul)

Santunan Kecelakaan Meningkat, Rata-rata Lama Menginap Capai Rp 32 Miliar Wisatawan Mataram (Suara NTB) Rata-rata lama menginap wisatawan di NTB dicatat meningkat pada Bulan November 2017. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Pada Bulan November RLM wisatawan mencapai 1,97 hari.

“RLM wisatawan meningkat dibandingkan Bulan Oktober 2017 yang mencapai 1,94 hari.

Peningkatannya memang tidak banyak, hanya 0,03 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” kata Kepala BPS Provinsi NTB Ir. Endang Triwahyuningsih, MM, di Mataram, Selasa (2/1).

Ia mengatakan bahwa peningkatan ini merupakan suatu progres yang baik. Dibadningkan RLM pada tahun sebelumnya di bulan yang sama juga mengalami peningkatan. November 2016 RLM wisatawan mencapai 1,71 hari. Ini artinya RLM November 2017 mengalami kenaikan 0,26 hari.

Diketahui bahwa RLM wisatawan juga sangat dipeengaruhi oleh lama kunjungan wisatawan selama di NTB. Jika wisatawan semakin lama berlibur, maka hal itu dapat meningkatkan RLM wisatawan yang menginap di berbagai hotel dan penginapan di NTB. Sementara itu, RLM pada hotel non bintang

sebesar 1,83 hari pada November 2017. Ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Bulan Oktober yang mencapai 1,79 hari. Itu artinya RLM wisatawan mengalami kenaikan hingga 0,14 hari. Namun RLM Bulan November 2017 mengalami penurunan dibandingkan RLM tahun 2016 di bulan yang sama. Penurunannya sebesar 0,11 hari.

“RLM pada hotel non bintang mengalami penurunan pada November 2017 jika dibandingkan dengan November 2016. Tahun lalu RLM wisatawan pada November sebesar 1,72 hari,” ujarnya.

Banyak faktor yang menyebabkan RLM mengalami penurunan, salah satunya erupsi Gunung Agung di Bali. Diketahui bahwa pada November hingga awal Desember terjadi pembatalan kunjungan wisatawan. Sebanyak 3.000 room night dibatalan setelah dilakukan pemesanan. Ini tidak saja membuat RLM menurun, namun jumlah kunjungan wisatawan ke NTB juga mengalami penurunan secara drastis.

Meski demikian, peningkatan RLM pada hotel berbintang tetap mengalami peningkatan. Hal ini merupakan kabar baik yang menandakan bahwa wisatawan lebih senang menghabiskan waktu berliburnya di hotel-hotel berbintang yang ada di NTB. (lin)

Mataram (Suara NTB) Jasa Raharja menggelontorkan Rp 32 miliar santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas dan ahli waris selama tahun 2017. Nilai ini mengalami kenaikan Rp 8 miliar dari total santunan tahun sebelumnya.

SejakJanuarihinggaDesember 2017, Jasa Raharja Kantor Cabang NTB memberikan Rp 11,167 miliar untuk korban lalu kecelakaan lalu lintas yang mengalami lukaluka. Rp 387 juta untuk santunan korban cacat tetap, Rp 16 juta untuk biaya penguburan, Rp 11,638 jutauntukbiayaambulance,danRp 347 juta untuk santunan P3K, sisanya dari Rp 32 miliar untuk santunankepadaahliwariskorbanyang meninggaldunia.

Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, M. Zulham Pane didampingi Kanit Operasional, Buntaran menjelaskan, nilai santunan tahun 2017 mengalami peningkatan 30 persen dibandingkan total santunan tahun 2016.

“Nilai santunannya mengalami kenaikan tahun 2017 dibanding tahun 2016. Kenaikan terjadi karena adanya kenaikan nilai santunan sesuai PMK nomor 15, 16 tahun 2017. Jumlah korban kecelakaan malah mengalami penurunan,” terangnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/1), Zulham mengatakan, santunan diberikan paling tidak sehari setelah dilaporkan kecelakaan. Saat pergantian tahun, Jasa Raharja sampai saat ini tak menerima informasi adanya korban kecelakaan lalu lintas. Bisa jadi pengaruh rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh aparat, di setiap titik-titik rawan macet di NTB. Santunan terakhir Jasa Raharja NTB berikan untuk ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di Senggigi Lombok Barat. Bule asal Kanada yang sudah mengantongi kewarganegaraan Indonesia dinyatakan meninggal dunia, setelah ditabrak kendaraan. Kejadiannya pada 29 Desember, dan santunan diberikan langsung kepada ahli warisnya.

“Dia sudah menikah dengan orangsini(Lombok),semuadokumenahliwarislengkap,kita serahkan santunannya,” kata Zulham.

Berapa besaran

santunan yang diberikan Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas? Sesuai ketentuan terbaru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/ 2017 tentang besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggunan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan umum di darat, sungai/danau/feri/penyeberangan, laut dan udara. PMK Nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Bahwa besaran santunan sudah mengalami kenaikan, meliputi santunan kepada ahli waris korban meninggal dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta, biaya perawatan dan pengobatan korban naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta.

Sementara itu biaya penguburan juga naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Adapun santunan bagi korban cacat masih tetap sesuai dengan persentase tertentu dari santunan kematian yang naik 100 persen. Selain itu, kepada korban kecelakaan diberikan biaya pertolongan pertama paling besar Rp 1 juta dan penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan Rp 500.000.

Jasa Raharja NTB akan meningkatkan pelayanan kepada korban, salah satunya akan bekerjasama dengan VIC 119 untuk call center ambulance. Harapannya, mobil ambulance akan melayani dengan cepat para korban kecelakaan lalu lintas di manapun di NTB, biaya jasa ambulance ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jasa Raharja, selama besarannya sesuai ketentuan y a n g diatur P M K . (bul)

M. Zulham Pane (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ali BD Sanjung KPU NTB

Masih Jauh dari Harapan KANTOR Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini menaruh harapan besar terhadap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenag RI untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap madrasah di Lotim. Pasalnya, kondisi saat ini kuota anggaran dibandingkan dengan jumlah madrasah di Lotim masih tidak sebanding atau jauh dari harapan.

(Suara NTB/yon) Kondisi demikian diakui H. Azharuddin Kepala Kemenag Lotim, Drs. H. Azharuddin, MSy, pada Suara NTB belum lama ini.

Diakuinya, jumlah madrasah dengan anggaran yang diberikan jauh dengan harapan. Kondisi demikian terjadi dari semua sisi baik sisi sarana prasarana maupun sisi kesejahteraan guru. Misalnya untuk bansos sarana prasarana, terutama bagi madrasah-madrasah swasta masih sangat jauh kuota yang diberikan dibanding dengan kuota yang ada.

Untuk Lotim, jumlah lembaga atau madrasah swasta hampir mencapai 800 lembaga mulai dari RA hingga Madrasah Aliyah (MA), sementara kuota yang diberikan untuk bansos fisik hanya rehab Rp 3 hingga 5 miliar dan untuk RKB mencapai Rp 3 hingga Rp 4 miliar. “Jumlah tersebut tentu sangat sedikit jika dibanding dengan jumlah madrasah yang mencapai hampir 800 lembaga,” terangnya.

Termasuk anggaran untuk kesejahteraan guru-guru non PNS yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah guru negeri atau jumlah pegawai di lingkungan Kemenag Lotim sekitar 1000 orang. Untuk itu, jika dibandingkan dengan pegawai non PNS yakni mencapai 12 ribu orang dan yang sudah sertifikasi sekitar 4 ribu lebih. Jauh lebih banyak guru non PNS yang butuh perhatian.

Disebutkannya, saat ini Kemenag memiliki kuota sekitar 6 ribu untuk tunjangan fungsional guru, itulah yang diberikan terhadap guru yang non sertifikasi dengan masing-masing Rp 250 ribu per bulan. Kendati demikian, ke depan ia berharap terhadap segala kelemahan dan kekurangan supaya anggaran diberikan sesuai dengan kebutuhan lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikan, meskipun nominalnya sedikit. (yon)

Tim Siapkan 150 Ribu KTP Tambahan Selong (Suara NTB) Bakal calon gubernur jalur independen, H. Moch Ali Bin Dachlan menyanjung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Proses verifikasi faktual Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan - L. Gede Sakti dinilai sangat bagus. Bahkan, Ali BD – sapaan akrabnya sudah mempersiapkan diri untuk mendaftar pada hari pertama, tanggal 8 Januari 2018 mendatang.

Kepada Suara NTB, Ali BD menganggap KPU sudah sangat profesional. Sangat teliti dalam melakukan proses verifikasi. Selaku salah satu bakal calon, Ali BD yang juga Bupati Lombok Timur (Lotim) ini sangat menghargai cara kerja para komisioner tersebut. Adanya tuntutan tambahan 101.026 KTP sudah dipersiapkan oleh

tim sukses. Bahkan, Ali BD menyebut, tim sudah mempersiapkan sebanyak 150 ribu KTP tambahan. ‘’Semua sudah dijilid dan dalam waktu dekat,’’ ujarnya, Rabu (3/1).

Baginya, tambahan ini akan menambah jumlah dukungan ke pasangan calon Independen. Soal jadwal pendaftaran, lanjutnya, sengaja dipil-

ih hari pertama pembukaan.

Hal ini sudah dilakukan juga saat penyerahan berkas pencalonan pada hari pertama setelah dibuka KPU. Di tengah para partai sibuk mengurus pasangan calon yang akan diusungnya, pasangan calon independen ini sudah siap dan konsisten. Ditegaskan, langkah pasangan Ali

Satu Kabid di KLU Mengundurkan Diri Tanjung (Suara NTB) Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Anding Dwi Cahyadi, S.STP. M.Si., memutuskan mundur dari jabatannya. Alasan mundur yang berkembang sejauh ini, jika yang bersangkutan akan menempuh pendidikan doktoral (S3) di salah satu perguruan tinggi di Pulau Jawa. Beredar pula yang bersangkutan lebih memilih “istirahat” sebagai pejabat.

Kabar mundurnya Anding merupakan “sejarah” bagi institusi pemerintah di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Anding tercatat sebagai satu dari 2 orang yang mundur sebagai pejabat. Sebelumnya langkah serupa diambil oleh Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr.

H. Benny Nugroho S., pada tahun 2016 lalu.

Mengenai keputusan mundurnya itu, Anding kepada Suara NTB, via telepon, Rabu (3/1), membenarkan. Kendati meminta agar pengunduran dirinya tak dibesar-besarkan, namun mantan Kasat Pol PP di era Bupati H. Djohan Sjamsu, SH., itu tak menyangkal bahwa dirinya butuh istirahat. “Surat pengunduran diri sudah saya masukkan ke Kepala Dinas dan BKD, termasuk ke Pak Bupati hari Selasa (2/1) kemarin,” ungkapnya.

Via komunikasi telepon, Anding membenarkan ada dua alasan meletakkan jabatan yang diamanatkan kepadanya sejak 6 Nopember 2017 lalu itu. Pertama, dirinya ingin istirahat sebagai pejabat dan memilih sebagai staf biasa. Kedua, istirahat yang dimaksud karena dirinya ingin lebih berkonsentrasi saat menjalani studi doktoral nantinya.

Adapun studi S-3 yang direncanakannya berada di kampus luar daerah yakni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ia tidak menginginkan, selama studi nanti justru akan membuat tanggung jawab dan beban kerja di Bidang Perhubungan Darat terbengkalai. “Sekolahnya di UGM, mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, supaya linear dengan S2nya (jurusan SDM - Unram, 2005). Saat ini saya sedang mengikuti TOEFL,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Anding tercatat sebagai salah satu pejabat di rentang usia yang relatif muda, 40 tahun. Dirinya satu angkatan dengan Plt. Kabag Humas, Setda KLU, Mujaddid Muhas, M.Si. Pada periode pemerintahan sebelumnya, alumni STPDN Jatinangor, Jawa Barat tahun 2001 ini telah menjabat sebagai Camat Pemenang pada 2010 -2012. Berikutnya ia dipercaya sebagai Kepala Kesbangpolinmas KLU pada 2012 2014. Anding juga dipercaya sebagai Kepala Satpol PP KLU pada periode 2014-2016.

Pengunduran diri Kabid Hub Darat diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU, Agus Tisno, S.Sos. Ia mengakui surat pemgunduran diri Anding telah masuk Selasa lalu. “Surat pemberitahuannya sudah masuk, beliau ingin istirahat katanya,” ujar Agus. (ari)

(Suara NTB/rus)

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Pasangan Harum Giatkan Investasi Sosial

Anggaran Minim, Restrukturisasi Jembatan Kebaloan Terhambat Tanjung (Suara NTB) Minimnya anggaran daerah diakui menjadi salah satu penghambat tidak teralokasinya anggaran fisik yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya akses transportasi jembatan Kebaloan, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, yang putus akibat bencana alam (banjir bandang).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Lombok Utara, Zaldy Rahadian, ST. MT., kepada Suara NTB, Rabu (3/1) mengakui, desain konstruksi jembatan Kebaloan sejatinya sudah disiapkan pada pertengahan tahun 2017 lalu. Namun keterbatasan anggaran membuat jembatan ini tak teranggarkan pada APBD murni 2018 ini.

“Jembatan Kebaloan sudah kita siapkan desainnya, tetapi persoalan kita keterbatasan anggaran. Saya sudah bicarakan dengan Bappeda, bahwa ada beberapa jembatan yang desainnya siap sejak 2016 belum bisa dieksekusi,” ujar Zaldy.

Disebutkan desain jembatan yang sudah siap sebanyak 6 unit. Namun yang masuk di penganggaran hanya 4 unit di antaranya jembatan Jeruk Manis (Pemenang), jembatan Lendang Galuh (Tanjung) dan jembatan Gumantar (Kayangan).

Sementara jembatan Kebaloan dan jembatan di Langgem Sari (keduanya Kecamatan Bayan) belum bisa teralokasi.

Dari 3 jembatan yang mendapat anggaran itu, disebut menghabiskan anggaran senilai total Rp 10 miliar. Sedangkan pada jembatan Kebaloan, 1 unit kegiatan itu akan menghabiskan dana antara Rp 4,5 miliar sampai Rp 5 miliar.

“Kita akan lihat nanti di anggaran APBD Perubahan 2018, yang jelas kita dorong lokasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, contohnya di Kebaloan ini,” tambahnya.

Zaldy mengakui jembatan Kebaloan mendesak dibangun ulang. Pasalnya putusnya jembatan akibat banjir bandang tahun 2016 lalu mengakibatkan akses utama masyarakat ke pura yang ada di sana terhambat. Para pengunjung yang beribadah maupun masyarakat setempat harus mengambil jalan memutar melalui Sukadana. (ari)

Sakti memilih jalur independen satu-satunya dari seluruh pasangan calon yang lolos katanya bukanlah hal yang membanggakan.

Menurut Amaq Asrul, melalui partai atau jalur independen itu sama saja. Lulus menjadi pasangan calon dari jalur independen menurutnya hal yang bersifat teknis. “Tidak ada yang istimewa,” ucapnya.

Pengalaman selama menjadi calon independen ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Ali BD di Lotim pada Pilkada 2013 lalu.

Pasangan Ali BD dan Haerul Warisin yang disingkat Alkhaer sukses meraih kemenangan memimpin Lotim. (rus)

(Suara NTB/yon)

SIDAK - Komisi III dan IV DPRD Lotim bersama Disperindag dan Bapenda Lotim melakukan sidak terhadap Pasar Paokmotong yang baru, Rabu (3/1).

Dewan Minta Pemda Tunda Pemindahan Pedagang Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Paokmotong, baik yang lama maupun yang baru terkait rencana pemindahan para pedagang. Dari hasil sidak itu, para wakil rakyat meminta kepada Pemda Lotim menunda pemindahan pedagang. Alasannya, Pasar Paokmotong yang baru dinilai belum layak.

Kepada Suara NTB, Rabu (3/1), Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menjelaskan jika dari hasil sidak yang dilakukan, pedagang tidak ingin pindah, apabila pasar yang baru tidak dapat menampung seluruh pedagang. Di mana kapasitas yang terdapat di Pasar Paokmotong yang baru jumlah los pasar hanya tiga, sementara los pasar yang ada di pasar lama sebanyak 12 los.

Selain itu jumlah pedagang yang tercover di Pasar Paokmotong baru hanya mencapai sekitar 350 pedagang, sedan-

gkan jumlah pedagang Pasar Paokmotong di hari pasaran mencapai 1.300 pedagang dan hari biasa mencapai 800 pedagang. Jumlah itu hampir setengah dari pedagang yang tidak akan dapat tertampung jika akan dipindah saat ini.

Untuk itu, DPRD Lotim menginstruksikan supaya pedagang Pasar Paokmotong untuk tidak dipindah untuk sementara ini sebelum adanya penambahan los pasar atau memenuhi kelayakan sebagaimana permintaan dari para pedagang. “Sebelum dipindah, los pasar itu harus ditambah minimal 8 los sampai 9 los, dibuat sederhana saja meskipun tidak permanen seperti saat ini. Yang penting pedagang nyaman,” ujarnya.

Ditambahkannya untuk jumlah areal lahan di Pasar Paokmotong baru hanya 50 are.

Sementara lahan di pasar yang lama mencapai 1,2 hektare.

Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah provinsi agar memberikan hak guna pakai lahan yang berada di samping Pasar

Paokmotong yang baru untuk dilakukan penataan kembali terhadap pasar agar dapat menampung seluruh pedagang.

“Jika diberikan semua areal yang berada di samping pasar seluas 50 are oleh pemerintah provinsi, maka bisa dilakukan penataan atau penambahan los pasar,”ujarnya.

Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, menjelaskan bahwa bupati Lotim juga mengingatkan supaya para pedagang tidak dipindah ke Pasar Paokmotong yang baru sebelum jalan lingkar tuntas pengerjannya. Untuk kekurangan lapak atau los di Pasar Paokmotong yang baru, Salmun mengaku belum bisa untuk saat ini, karena keterbatasan anggaran.

Terkait rencana pemindahan ini, diharapkan dapat dilakukan secepatnya, karena semakin cepat pedagang Pasar Paokmotong dipindah akan semakin baik. Namun, tentunya melihat fasilitas yang ada agar dapat menampung semua pedagang yang ada. (yon)

Khidmat, Upacara Peringatan HAB Ke-72 di Lotim Selong (Suara NTB) Upacara puncak peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-72 tahun 2018 di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim) berlangsung khidmat. Upacara peringatan HAB yang dipusatkan di MTsN 2 Lotim itu bertindak selaku pembina upacara, Kepala Kemenag Lotim, Drs. H. Azharuddin, MSy diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kemenag serta guru dan siswa.

Kepada Suara NTB usai upacara peringatan HAB ke-72, Kepala Kemenag Lotim, Drs. H. Azharuddin, MSy, menjelaskan peringatan HAB ke-72 ini mengambil tema “Tebarkan Kedamaian”. Tema ini dipilih, karena pada hakekatnya agama berfungsi menyemai kebaikan dan menebar kedamaian.

Kedamaian adalah pesan universal semua agama kepada umat manusia. Kedamaian akan membawa kebahagiaan.

Kedamaian adalah jalan menuju kesejahteraan dan kemajuan. Dan, hanya dengan hati yang damai sanubari bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang hakiki.

Dari tema itu, lanjut dia, diharapkan suasana kerja

(Suara NTB/yon)

UPACARA - Upacara peringatan HAB ke-72 di lingkungan Kemenag Lotim di MTsN 2 Lotim, Rabu (3/1). khususnya di lingkungan Kemenag Lotim tetap dalam situasi yang damai, rukun, kondusif dan tidak terdapat perbedaan maupun konflik yang terjadi. Melalui momentum HAB ke-72, diharapkan pula staf yang ada di bawah naungan Kemenag Lotim dapat semakin berintegritas, berinovasi, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi.

Di hadapan peserta upacara, H. Azharuddin, menyampaikan bahwa pada 3 Januari atau hari diperingatinya HAB, merupakan hari yang paling membanggakan bagi keluarga besar Kemenag. Pasalnya, pada 3 Januari 1946 Kemenag resmi berdiri sebagai bagian

dari perangkat bernegara dan berpemerintahan. Pada hari itu pula Indonesia mengukuhkan sebagai negara yang pertama kali memiliki kementerian di bidang agama.

Kemenag hadir untuk mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenag menyertai denyut nadi kebangsaan. Selain itu, Kemenag bertugas sebagai pengawal dasar negara yaitu Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai agama dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. (yon)

Selong (Suara NTB) Pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwainy (Harum) terus melakukan kegiatan investasi sosial. Hal ini dilakukan dalam memuluskan langkah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2018-2023 mendatang. Tanpa henti, undangan terus berdatangan dari seluruh lapisan masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan pasangan Harum.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Harum, Raden Sunardi, Rabu (3/1), menjelaskan, sosok pasangan Harum ini merupakan representasi dari kelanjutan kepemimpinan pasangan Ali BD Kance (bersama) Khaerul Warisin (Al-Khaer). Kesuksesan pembangunan yang dijalankan di masa kepemimpinan Bupati Ali BD saat ini juga tidak lepas dari peran aktif H. Haerul Warisin sebagai wakil bupati.

Konsep pembangunan yang dijalankan Al-Khaer akan diteruskan pada periode kepemimpinan 2018-2023 mendatang.

Atas alasan itu pula, H. Haerul Warisin yang akrab dipanggil H. Iron ini berani maju untuk melanjutkan pembangunan dengan sejumlah konsep dan tawaran program yang siap diimplementasikan.

Menurut Raden Sunardi, peluang menjadi bupati sangat besar. Banyak elemen masyarakat yang igin bersua dengan H. Iron. Seperti yang dilakukan terakhir di kediaman kandidat di Sikur, hadir sebanyak 1.355 guru tidak tetap. Disamping itu sudah dijadwalkan bertemu dengan elemen masyarakat lain.

“Masyarakat tidak ingin melihat baliho saja, tapi ingin bertemu langsung,” paparnya.

Ditegaskannya, Kabupaten

(Suara NTB/rus)

Raden Sunardi Lotim disebut merupakan daerah agraris. Sebagian besar dari 1,3 juta jiwa penduduk Lotim menggantungkan nasib di sektor pertanian.

Karenanya, sektor pertanian menjadi salah satu fokus serius dari pasangan Harum.

Ada cara tersendiri yang dipersiapkan pasangan Harum. Di antaranya, efektivitas pengelolaan lahan yang diketahui banyak lahan kering. Lahan-lahan yang kekurangan air ini akan direvitalisasi, sehingga bisa menghasilkan untuk meningkatkan produksi pertanian.

H. Iron menjanjikan 1000 traktor kepada kelompok tani setiap tahunnya. Traktor ini sangat efektif untuk pengelolaan lahan. Petani diketahui yang masih menggunakan sapi untuk mengelola lahan bisa ditinggalkan.

Kedua, jaringan irigasi menjadi salah satu yang gencar dibangun. Aliran air dari hulu ke hilir tidak boleh terbuang sia-sia, karena banyak terserap air. Irigasi ini harus bagus, sehingga lebih cepat juga mengairi sawah-sawah petani. ‘’Embung rakyat juga perlu diperbanyak khususnya di daerah-daerah tadah hujan,’’ ujarnya. (rus)

Perkuat Pengawasan, Panwaslu Lotim Rekrut PPL di Setiap Desa Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang digelar pada 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merekrut panitia pengawas lapangan (PPL). Perekrutan PPL di masing-masing desa ini untuk memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Gumi Selaparang ini.

Menurut Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, Rabu (3/1), jumlah pendaftar yang berkeinginan untuk menjadi PPL di tingkat desa cukup tinggi. Namun jumlah PPL yang akan direkrut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa untuk PPL akan direkrut satu desa satu PPL. Perekrutan ini, katanya, dilakukan langsung oleh Panwascam di 20 kecamatan dengan masing-masing mengambil satu PPL di 254 desa/kelurahan. “Satu minggu ini sedang berjalan pengumuman dan pendaftarannya,” jelasnya.

Retno menegaskan, perekrutan terhadap PPL ini memiliki tupoksi yang tidak jauh berbeda dengan panitia pengawas kecamatan (Panwascam), hanya saja untuk PPL ini lebih kepada level yang ada di tingkat desa.

Dalam perekrutan PPL ini, ditargetkan pada tanggal 17 Januari 2018 yakni semua PPL yang terpilih sudah dilantik setelah mengikuti masa pendaftaran dan seleksi di Panwas yang ada di setiap kecamatan.

Dijelaskan lebih jauh, ketentuan dari PPL yakni usia minimal 25 tahun dan dilengkapi dengan persyaratan lainnya. Selain itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni tes wawancara dan melihat dari jumlah pendaftar, apabila lebih dari 3 orang pendatar pada masing-masing desa/kelurahan, pihaknya masih melakukan konsultasi dengan Bawaslu apakah mungkin dilakukan tes tulis atau tidak.

Adapun pengumuman pendaftaran PPL yakni mulai dari tanggal 26 sampai 30 Desember 2017, penerimaan berkas mulai tanggal 2-6 Januari 2018 termasuk pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas pendaftar. Sementara untuk perbaikan berkas dari tanggal 5 sampai 7 Januari 2018. Sedangkan apabila jumlah pendaftar kurang dari tiga setiap desa, maka nanti akan dilakukan perpanjangan waktu dengan waktu pendaftaran dari tanggal 5-9 Januari 2018 termasuk pemeriksaan pendaftaran kedua. Dan pengumuman hasil pemeriksaan berkas pada 10 Januari, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan masyarakat pada 11 Januari 2018. (yon)

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ingatkan Rekanan Proyek PDAM Berlakukan Tarif Baru TARIF air baru sudah mulai diberlakukan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya bulan Januari 2018 ini. Namun, tarif baru ini masih menunggu pengesahan dari Bupati Lombok Tengah (Loteng) selaku pemegang saham tunggal.

Demikian diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PDAM Praya, L. Kitab, kepada Suara NTB, Rabu (3/1).

Pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan skema tarif air yang baru. Tarif ini sudah dikonsultasikan dengan beberapa pihak, seperti DPRD (Suara NTB/kir) Loteng maupun dengan pihak L. Kitab konsumen melalui perwakilannnya yakni Asosiasi Pelanggan PDAM (Asppam) Loteng.

“Persetujuan penyesuian tarif air tinggal ditandatangani Bupati Loteng. Tapi secara prinsip, bulan ini tarif air sudah kita sesuai dengan tarif yang baru,” jelasnya.

Artinya, untuk pembayaran air bulan Februari mendatang, itu sudah berdasarkan tarif yang baru. Karena hitungannya, berdasarkan penggunaan air pada bulan Januari ini. Sedangkan untuk pembayaran air bulan Januari ini masih berdasarkan tarif lama. Karena yang dihitung ialah penggunaan air pada bulan Desember 2017 kemarin.

Kitab menjelaskan, sesuai skema tarif yang ada untuk golongan I, seperti pelanggaran rumah tangga berpenghasilan rendah serta fasilitas sosial, tarif airnya tidak mengalami kenaikan, yakni menggunakan tarif lama yakni sebesar Rp 1.214 untuk fasilitas sosial dan Rp 1.238 untuk rumah tangga untuk 10 meter kubik per bulan. Sedangkan untuk penggunaan 10 meter kubik ke atas, untuk semua golongan pelanggan dikenakan tarif progresif. Misalnya, untuk pelanggan rumah tangga penggunaan air 10 meter kubik sampai 20 meter kubik dikenakan tarif sebesar Rp 2.350 dan Rp 3.300 untuk penggunaan air lebih dari 20 meter kubik per bulan.

“Jadi tidak semuanya tarifnya naik. Yang penggunaan airnya masih di bawah 10 meter kubik itu tarifnya tidak dinaikkan. Barulah yang penggunaan air lebih dari 10 meter kubik yang dikenakan tarif baru,” jelasnya. Termasuk pelanggaran golongan usaha kecil, menengah dan atas, seperti hotel dan fasilitas usaha lainnya.

Alasan kenaikan tarif, ujarnya, untuk mendorong masyarakat atau para pelanggan PDAM Praya supaya lebih hemat menggunakan air. Pelanggan diharap tidak sembarangan menggunakan air untuk hal-hal yang tidak perlu.

Selain itu, ujarnya, PDAM Praya sudah sekitar 10 tahun tidak melakukan penyesuaian tarif air. Terakhir kali dilakukan penyesuaian tarif tahun 2008 silam. Pihaknya mengklaim, tarif air PDAM Praya merupakan yang termurah se-NTB, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian supaya tarif air PDAM Praya tidak terlalu jauh ketimpangannya dengan tarif air dari PDAM lainnya di NTB. (kir)

Pemkab Loteng Segera Tunjuk Direksi PT. LTB Baru Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera menunjuk jajaran direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) yang baru.

Alasan penunjukan direksi baru ini, karena telah habisnya masa jabatan jajaran direksi yang lama pada tahun 2016 lalu.

Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, Rabu (3/1), menjelaskan, proses rekrutmen calon direksi PT. LTB sudah selesai dilaksanakan. Kandidat calon direksi pun sudah dipegang dan tinggal proses penggodokan sebelum diputuskan siapa yang akan mengisi posisi direksi di PT. LTB. “Masih kita godok. Tapi kalau untuk proses rekrutmen dan selesai, sudah selesai dilakukan,” terangnya.

Pihaknya berupaya secepatnya menunjuk direksi PT. LTB yang baru supaya perusahaan daerah bisa segera beraktivitas kembali, setelah kasus hukum yang menimpa tiga direksinya. “Kita berupaya secepatnya. Agar perusahaan daerah ini bisa kembali berjalan,” tegasnya.

Namun, dalam melakukan penunjukan calon direksi baru, dilakukan prinsip kehati-hatian. Pihaknya tidak mau tergesa-gesa tanpa ada pertimbangan yang matang. Pemkab Loteng tidak ingin, kejadian yang menimpa jajaran direksi PT. LTB sebelumnya kembali ulang. ‘’Cukuplah kasus sebelumnya menjadi pengalaman berharga. Untuk tidak diulangi kembali. Prinsipnya kita jalankan mekanisme yang sudah ada. Baru kita tunjuk direksi PT. LTB yang baru,” tegasnya.

Terpisah Kabag. Administrasi Perekonomian Setda Loteng, Ihsan, S.Hut., mengatakan kalau status direksi yang lama sudah dinyatakan demisioner sejak tahun 2016 lalu. Setelah masa jabatannya tidak diperpanjang oleh pemerintah daerah. Hal itu diperkuat dengan dilaksanakannya rekrutmen calon direksi yang baru. “Masa jabatan direksi PT. LTB itu sesuai aturannya selama 4 tahun,” tegasnya seraya menambahkan pengangkatan direksi yang lama dilakukan pada tahun 2013 lalu.

Seperti yang diketahui sebelumnya, tiga jajaran Direksi PT. LTB saat ini sudah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. masing-masing Direktur Utama (Dirut) PT. LTB, L.Ma, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, ZA serta Direktur Pemasaran, AK. Terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada perusahan daerah tersebut.

Dengan nilai kerugian negara sesuai hasil audit BPK RI tercatat mencapai Rp 700 juta dari total Rp 1 miliar penyertaan modal Pemkab Loteng. Pihak kejaksaan sendiri saat ini tengah berupa menarik kembali kerugian negara yang muncul. Baik dari para tersangka mau dari pihak-pihak yang sempat menerima aliran dana dugaan hasil korupsi tersebut. (kir)

Anggota DPRD Penunggak Kerugian Terancam Sanksi dari Parpol Giri Menang (Suara NTB) Lima anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) yang belum mengembalikan tunggakan kerugian negara terancam sanksi tegas dari partai politik (parpol) masing-masing. Sanksinya bisa dalam bentuk surat peringatan (teguran) hingga sanksi berat. Pihak parpol berharap kerjasama yang baik pihak Sekretariat DPRD yang dinilai kurang pro aktif melaporkan terkait kegiatan dewan.

Ketua DPD Nasdem Lobar, H.L. Herwanto yang dikonfirmasi, mengaku sangat mengatensi ada anggota DPRD dari Nasdem yang belum menggembalikan kerugian negara.

Karde — sapaan akrabnya menegaskan akan memanggil kader yang bersangkutan, jika benar belum melakukan pengembalian dan harus diperingati tegas. “Kami tindak tegas, kami berikan teguran,” tegasnya, Rabu (3/1).

Langkah yang sama diambil PDI Perjuangan. Pihak DPC PDIP Lobar pun segera memanggil anggota dewan yang bersangkutan untuk meminta klarifikasti terkait permasalahan tersebut. Sebab pihak PDIP Lobar tidak ingin ada anggotanya yang terlibat dengan permasalahan temuan tersebut.

“Memang itu tugas dari DPC untuk mengetahui apa yang terjadi di lembaga (DRPD) itu. Kami juga dari PDI Perjuangan tidak ingin anggota kami terlibat dalam hal temuan seperti ini,” ujar Sekretaris DPC PDIP Lobar, Nyoman Arsa yang ditemui di Gerung, Rabu (3/1).

Menurut Arsa, ketika ini berkaitan dengan temuan maka pihaknya dari DPC tentunya akan menindak lanjutinya kepada yang bersangkutan. Bahkan jika nantinya yang bersangkutan tidak juga menindaklanjuti persoalan temuan tersebut, ancaman Surat peringatan (SP) dari partai akan menghampiri. (her)

Wabup Pastikan Tidak Ada Toleransi Kedua

Praya (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., memberikan peringatan / warning kepada rekanan proyek yang mendapat perpanjangan waktu, agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang ada. Karena setelah perpanjangan ini, tidak ada lagi toleransi dari pemerintah daerah.

Demikian ditegaskan L. Pathul Bahri, S.IP., saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/ 1). Diakuinya, pihaknya dalam hal ini masih memberikan toleransi waktu, atas dasar beberapa pertimbangan, seperti cuaca yang tidak bersahabat dan pertimbangan lainnya. “Tapi

setelah tidak ada toleransi.

Sisa pekerjaan harus selesai dalam waktu yang sudah diberikan,” tegasnya.

Untuk itu, ujarnya, penting menjadi catatan pihaknya rekanan, agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan bekerja optimal supaya

proyek yang ada bisa selesai tepat waktu atau sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Jika tidak, tambahnya, ada sanksi berikutnya yang menunggu.

Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani proyek-

proyek, ujarnya, diminta lebih pro aktif. Bila perlu rekanan proyeknya ditekan supaya bisa berkerja maksimal dan secepatnya menyelesaikan pekerjaan yang ada, sehingga tidak ada lagi pengerjaan proyek yang terlambat.

Meski demikian, ujarnya, perpanjangan waktu yang diberikan bukan tanpa konsekuensi, yakni denda selama perpanjangan waktu. “Hitunga-hitungan berapa dendanya itu detailanya di PPK masingmasing. Tapi yang jelas, ada

denda selama perpanjangan waktu diberikan,” tegasnya.

Sejumlah proyek yang tidak tuntas dan diberikan perpanjangan waktu di antaranya proyek pembangunan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, lanjutan pembangunan ruang baru RSUD Praya serta proyek dermaga apung di Desa Kuta. “Lama perpanjangan waktu yang diberikan bervariasi. Dan, itu domainnya ada di panitia masing-masing proyek,” ujar Pathul. (kir)

Longsor, Jalan Provinsi di Selong Belanak Terputus Praya (Suara NTB) Tanah longsor terjadi wilayah Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng), Rabu (3/1) kemarin. Akibatnya, jalan provinsi di wilayah tersebut terputus, lantaran material longsoran menuntupi sebagain besar badan jalan di jalur lingkar selatan tersebut.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah tersebut. Karena saat kejadian, lalu lintas di jalur tersebut masih sepi. ‘’Laporan dari pihak desa, kejadian berlangsung pagi hari. Saat situasi lalu lintas tengah sepi. Sehingga tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam musibah tersebut,’’ ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Rabu siang.

Terhadap kejadian tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk membantu membersihkan material longsor yang menutupi jalan provinsi tersebut. ‘’Pada malam tahun baru kejadian serupa juga terjadi. Dan, ini kejadian yang kedua di lokasi yang sama,’’ terangnya.

Diakuinya, daerah tersebut oleh BPBD Loteng sudah diidentifikasi sebagai daerah rawan longsor. Sehingga jauh hari sebelum kejadian, pihaknya sudah memasang peringatan akan potensi longsor di wilayah tersebut. Benar saja di lokasi yang dipasang peringatan itulah longsor berlangsung.

Meski demikian, musibah longsor tersebut tidak sampai berdampak besar. Selain karena jalur tersebut termasuk jalur yang sepi. Jalur tersebut juga merupakan jalur alternatif menuju wilayah Selong Belanak.

Yang menghubungkan wilayah Montong Ajan dan perbatasan Lombok Barat (Lobar) di jalur selatan. ‘’Kendati demikian bencana tersebut tetap kita tangani. Karena bagaimanapun juga itu akses jalan publik. Sehingga pihak-pihak terkait sudah kita koordinasi(Suara NTB/kir) kan. Untuk membantu menangani longsor LONGSOR - Material longsor menutupi badan jalan provinsi di Desa Selong Belanak, Lombok Tengah. Akibatyang terjadi,’’ jelasnya. (kir) nya, jalur tersebut sementara waktu belum bisa dilalui kendaraan.

37 Persen Jalan di Lobar Masih Rusak

Giri Menang (Suara NTB) Panjang jalan kabupaten di Lombok Barat (Lobar) mengalami penambahan dari eksisting (jalan yang sudah ada) sebelumnya sekitar 125 kilometer, sehingga menjadi total 571 kilometer dari sebelumnya panjang jalan kabupaten hanya 446 kilometer.

Jika mengacu data panjang jalan eksisting, panjang jalan mantap di Lobar mencapai di atas 80 persen. Namun karena pemkab menambah panjang jalan kabupaten,sehingga mempengaruh kemantapan jalan menjadi hanya 63 persen. Sisanya 37 persen jalan dalam kondisi rusak baik ringan, sedang dan berat.

“Kalau bicara jalan eksisting kemantapan jalan kita sebenarnya di atas 80 persen, tapi karena kita nambah jalan kabupaten, sehingga jalan mantap menjadi 63 persen lebih,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Uum dan Tata Ruang Lobar, I Made Artadana belum lama ini.

Dijelaskan, penambahan jalan kabupaten ini berasal dari peningkatan status jalan poros desa menjadi jalan kabupaten.

Dari 125 kilometer ini, terdapat 12 kilometer diambil provinsi sehingga total panjang jalan mencapai 571 kilometer.

Diakui target nasional 2019 kemantapan minimal 65 persen, pemda sendiri mencapai 63 persen tinggal 2 persen bisa di-

capai. Hanya saja pihaknya perlu jeli, melihat banyaknya jalan desa yang rusak, sehingga jalanjalan ini akan diusulkan naik status untuk mendapatkan program pusat.

Diakuinya, tahun 2017 total paket proyek fisik yang dikerjakan sebanyak 310 paket baik besar dan kecil. Sebaran per kecamatan sebutnya, mulai dari Sekotong sebanyak 28 paket, Lembar 18 paket, Gerung 38 paket, Kuripan 23 paket, Kediri 23 paket, Labuapi 32 paket, Narmada sebanyak 52 paket, Lingsar 41 paket, Batulayar 26 paket dan Gunungsari 26 paket. Total anggaran proyek ini mencapai 210,7 miliar lebih berasal dari APBD, DAK, hibah dan DAU. (her)

KPU Lobar Bentuk Tim Simulasi Pendaftaran

Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) mempersiapkan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) pilkada yang dimulai tanggal 8-10 Januari mendatang. Untuk mematangkan persiapan ini, pihak KPU telah membentuk tim untuk melakukan simulasi pendaftaran bakal paslon. Langkah ini untuk memastikan kelengkapan semua berkas persyaratan pencalonan dari paslon yang diserahkan parpol pendukung.

Menurut Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, Rabu (3/1), dalam melakukan persiapan pendaftaran bakal paslon, pihaknya akan melakukan simulasi di internal dulu. Pihaknya telah membuat tim untuk melakukan simulasi, sehingga pada saat parpol mendaftarkan paslonnya tidak ada lagi permasalahan yang muncul baik keabsahan persyaratan dukungan dan lain-lain.

Dalam hal ini, ujarnya, yang mutlak dipenuhi saat pendaftaran adalah syarat pencalonan sedangkan syarat calon ada rentan waktu untuk dipenuhi yang nanti secara akumulatif dinilai dan diperiksa oleh KPU dalam menentukan paslon yang memenuhi syarat.

Dalam format pencalonan paslon jelasnya, sudah ada dan wajib diisi serta dilengkapi paslon. Antara lain kesepakatan parpol (berkoalisi) men-

(Suara NTB/dok)

Suhaimi Syamsuri dukung paslon, termasuk dilampirkan SK DPP dari parpol bersangkutan yang menerangkan mendukung dan mengusung paslon tersebut. Menurutnya, tiga hari pendaftaran sekaligus perbaikan tidak mepet sebab seharusnya telah lama dipersiapkan oleh paslon. Jika syarat pencalonan tidak lengkap, maka KPU menyatakan tidak memenuhi syarat dan diberikan waktu untuk mendaftar di hari kedua dan ketiga sampai lengkap. “Harus melengkapi selama tiga hari untuk syarat pencalonan,” imbuhnya.

Terkait adanya bakal paslon yang SK-nya tidak memiliki nomor dan ditandatangani Plt Ketua DPP, Suhaimi tentu akan di-

nilai saat barang masuk. Kemudian, terkait hal ini ada mekanismenya apakah penandatanganan yang dilakukan selain ketua umum sesuai AD-ART parpol terkait. Setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU memberikan tanda terima, lalu ada waktu perbaikan. Satu syarat yang tidak bisa diperbaiki jelasnya, terkait dukungan kursi.

Ketika pendaftaran sudah masuk atau paslon menerima tanda terima dari KPU, maka parpol tidak bisa menarik atau mencabut dukungan terhadap kandidat yang mendaftar di KPU. Ketua Divisi Sosialisasi KPU Lobar, Suryadi Hidayat, menyatakan sesuai tahapan setelah pendaftaran maka dilakukan masa kampanye mulai bulan Februari hingga 23 Juni. Masa kampanye, jelasnya, hampir memakan waktu 5 bulan, baik untuk kampanye monologis, tatap muka, dialogis dan lain-lain. Pihak KPU nantinya membuatkan jadwal masa kampanye. “Yang berbeda pelaksanaan pilkada tahun ini dibandingkan sebelumnya, alat peraga KPU yang fasilitasi, semua difasilitasi. Baik baliho, pamplet, macam-macamnya semua difasilitasi dan dianggarkan lewat APBD,” jelasnya.

KPU jelasnya memfasilitasi hingga pemasangan alat peraga kampanye. Namun, pemasangan alat peraga kampanye dibatasi tiap desa. (her)

Bakal Calon Tak Lolos Kesehatan

Parpol Pengusung Bisa Ajukan Pengganti Giri Menang (Suara NTB) Bakal pasangan calon (paslon) yang tak lolos tes kesehatan memungkinkan untuk diganti dengan calon lain. Penggantian ini bisa dilakukan oleh partai politik (parpol) pengusung di masa pemenuhan persyaratan calon dari rentang waktu tanggal 1015 Januari sebelum pendaftaran.

Sedangkan untuk syarat pencalonan harus mutlak dipenuhi mulai tanggal 8-10 Januari.

Demikian mengemuka pada rapat kerja pemeriksaan kesehatan bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Lobar, Rabu (3/1).

Hadir pada rapat kerja ini, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri dan komisioner, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikolog Indonesia (Himsi) dan BNN Provinsi NTB. Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, menjelaskan, ada dua hal yang perlu diperhatikan para pengurus parpol dan paslon, yakni syarat pencalonan dan syarat calon. Menurutnya, syarat yang mutlak dipenuhi saat pendaftaran adalah syarat pencalonan terkait terpenuhi minimal dukungan kursi 9 dan keabsahan dukungan.

Sedangkan syarat calon salah satunya hasil pemeriksaan dokter dilengkapi setelah mendapatkan bukti mendaftar dari KPU. ‘ Alasan semua bakal calon dites kesehatan, ujarnya, karena sesuai aturan KPU bahwa yang berhak masuk ke tahap selanjutnya yakni balon yang telah mendapatkan tanda terima. Syarat mendapatkan tanda terima mendaftar paslon dari KPU ini, jelasnya, memperoleh dukungan 9 kursi DPRD. Nanti setelah

bakal paslon ini mendaftar dan memenuhi syarat barulah diberikan tanda terima lalu diberikan surat rekomendasi untuk dibawa ke RSU yang ditunjuk melakukan tes kesehatan bakal paslon.

Di samping itu, katanya, hal ini terkait kemampuan anggaran untuk biaya tes kesehatan lumayan mahal. Pasalnya untuk satu orang saja memerlukan biaya Rp 32 juta. Biaya ini yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pemeriksaan paslon, sehingga yang pasti dibiayai adalah paslon yang memenuhi syarat pencalonan. “Kalau diusulkan 3-4 paslon, maka dikali 8, maka biayanya Rp 240 juta lebih,” imbuhnya.

Komisioner KPU Lobar, M. Suhardi menyatakan ada hal yang menjadi alasan pergantian calon, salah satunya tidak memenuhi syarat kesehatan. Karena itu pihaknya menyarankan agar parpol jangan asal usung. Sebab menurutnya rugi kalau mengusung orang yang tidak sehat. Di samping itu, calon bisa diganti karena alasan terpidana oleh keputusan pengadilan boleh diganti calonnya dengan yang lain. ‘’Terakhir karena alasan meninggal dunia,’’ ujarnya.

Sementara itu, perwakilan IDI dr. Agus Pracoyo, menyatakan penyakit yang membatalkan paslon lolos tes kesehatan, yakni terjadi disabilitas artinya tidak ada kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok sebagai kapala daerah, misalnya penyakit ope (pikun), buta dan lain-lain. Sedangkan jika calon mengalami patah kaki masih bisa lolos, sebab masih dianggap mampu mengambil keputusan. (her)

(Suara NTB/her)

RAPAT KERJA - Rapat kerja pemeriksaan kesehatan bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Lobar, Rabu (3/1).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 6

Absen Sidik Jari Saat Apel Pagi dan Salat Mulai Diberlakukan

(Suara NTB/bug)

ABSENSI - Sejumlah pegawai berebut melakukan absensi sidik jari usai mengikuti salat zuhur bersama di masjid agung darussalam KTC.

Jelang Pemilu, Kesbangpoldagri Siap Kawal Netralitas ASN

Taliwang (Suara NTB) Ketentuan absensi sidik jari saat apel pagi dan salat di Masjid Agung Darussalam mulai diberlakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dengan berlakunya kebijakan ini, seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) pusat perkantoran Pemda KSB diharuskan melakukan absensi kehadiran di dua tempat tersebut setiap hari kerja.

Pemberlakuan absen sidik jari saat apel pagi dan salat zuhur serta asar di masjid KTC itu sudah mulai dilaksanakan per 2 Januari. Untuk absen apel pagi, para pegawai diharuskan menghadiri apel rutin setiap Senin hingga Kamis di lapangan gedung Graha Fitrah kantor Bupati KSB. Sementara untuk absen salat zuhur dan asar dilakukan pegawai di masjid Agung Darussalam usai mengikuti salat berjama’ah di waktu tersebut.

“Jadi rutinnya seperti itu.

Pegawai harus mulai melaku-

gakan disiplin pegawai khususnya yang bekerja di lingkungan KTC. Sebab selama ini, meski dua kegiatan itu masuk dalam jam kerja, faktanya tingkat kehadiran pegawai sangat minim.

“Karena ini sudah jadi aturan. Makanya kita dorong pegawai untuk mematuhinya dan salah satunya dengan menerapkan absen sidik jari,” katanya saat berpidato usai memimpin salat zuhur berjama’ah di masjid Agung Darussalam, kemarin.

Guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan baru itu, bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala satuan perangkat daerah (SKPD) serta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menggelar patroli pegawai setiap harinya di seluruh kantor. Bagi pegawai yang nantinya kedapatan tidak menghadiri apel dan salat zuhur serta asar, bupati memastikan akan menjatuhi sanksi terhadap pegawai bersangkutan. (bug)

Proyek Irigasi Bendungan Batu Bulan Dilaporkan ke Jaksa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Sumbawa, fokus melakukan sosialisasi dan monitoring pada awal tahun ini. Untuk persiapan Pemilihhan Gubernur (Pilgub) 2018, Pemiihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.

Termasuk siap mengawal dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana disampaikan Kepala Kesbangpoldagri Sumbawa, H. Yahya Adam BA, kepad Suara NTB, Rabu (3/1) kemarin. Diawal 2018, pihaknya bakal menggelar so(Suara NTB/arn) sialisasi Pilkada serentak.

H. Yahya Adam Termasuk persiapan Pilpres dan Pileg 2019. Tenntang proses dan tahapan Pemilu dengan mengundang lembaga penyelenggara seperti KPU dan Panwaslu, sebagai narasumber.

Selain itu, pihaknya juga intens melakukan monitoring kegiatan dan pengawasan Pilgub. Terutama terjadap netralitas PNS. Meski sejuah ini, H. Yahya melihat netralitas ASN masih cukup terjaga. Kalaupun nanti ditemukan indikasi keberpihakan ASN atau tidak netral, maka lembaga pengawasan seperti Panwaslu bisa mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan yang ada. “Kami juga berharap masyarakat bisa ikut mengawasi, agar Pilkada berjalan lancar,”tukasnya.

Yang jelas, H. Yahya mengimbau kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas, sesuai amanat peraturan perudang undangan. Pilkada serentak tahun ini diharapkan juga berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti. Agar grand desain yang disusun pusat, Pemilu serentak 2024 se Indonesia bisa terwujud. Untuk menghemat anggaran Pemilu yang cukup besar. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Bendungan Batu Bulan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Rabu (3/1). Proyek bernilai Rp 9,1 miliar lebih yang dikerjakan PT. Shuar Karya Utama tahun anggaran 2017 ini dilaporkan Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa. Dalam proyek tersebut diduga adanya tindak pidana korupsi. Sebab, sampai saat ini belum diselesaikan dan manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Ketua FPPK Pulau Sumbawa, Abdul Hatap yang ditemui wartawan usai melapor menjelaskan, proyek rehabilitasi jaringan irigasi Batu Bulan tahun anggaran 2017 dananya bersumber dari APBN dengan nilai Rp 9.122.996.300.

Proyek ini merupakan proyek BWS NT I yang tendernya dimenangkan oleh PT. Shuar Karya Utama pada bulan Desember 2016 lalu.

Pengerjaan dimulai pada 1 Maret 2017 dan harus diselesaikan pada bulan September.

Namun pekerjaan tidak bisa

diselesaikan sehingga dilakukan perpanjangan sampai tanggal 31 Desember lalu.

“Informasi dari PPK diperpanjang 50 hari. Namun sampai saat ini belum terselesaikan,” ujarnya.

Menurut pandangannya, jika melihat kondisi yang ada saat ini proyek tersebut dimungkinkan tidak bisa diselesaikan. Hal ini karena pekerjaan yang harus dituntaskan masih banyak. Diantaranya perembasan dan pembongkaran terhadap jaringan yang sebelumnya terkendala cuaca.

Dimana dari pantauannya di lapangan jaringan irigasi yang dikerjakan baru 200 meter atau progresnya sekitar 50 persen.

Hanya saja pihaknya belum mengetahui secara pasti panjang jaringan irigasi yang dikerjakan. Karena saat pihaknya meminta RAB tidak diberikan dengan alasan rahasia.

“Untuk panjang jaringan yang seharusnya dikerjakan saya tidak mengetahui secara pasti. Saat kami meminta RAB tidak diberikan, karena rahasia katanya. Yang jelas dengan anggaran Rp 9,1 mil-

iar lebih itu pekerjaannya bukan 200 meter,” terang Hatap.

Pihaknya menduga adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek tersebut. Karena sampai saat ini pekerjaan tak kunjung terselesaikan. Belum selesainya proyek membuat masyarakat setempat khawatir, karena tidak adanya air yang mengalir untuk mengairi sawahnya.

Bahkan masyarakat terancam gagal tanam dengan belum terselesainya proyek tersebut.

“Dari hasil pertemuan dengan warga, tidak terselesaikannya pekerjaan sehingga masyarakat gagal tanam di bagian Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu. Kemarin datang semua ketua P3A ke rumah dan saya langsung turun ke lokasi. Terkait air yang mengalir tidak ada. Dugaan saya ada dugaan korupsi, sehingga pekerjaan tidak selesai.

Sementara masyarakat secepatnya menginginkan proyek selesai supaya sawahnya bisa diairi. Karena saat ini belum dirasakan manfaatnya (pekerjaan proyek),” pungkasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH membenarkan adanya laporan tersebut. Selanjutnya laporan akan disampaikan ke Kajari untuk mendapatkan disposisi terkait penanganan apakah akan ditunjuk tim Intelijen atau tim Pidsu. Hal ini guna mengklarifikasi laporan yang disampaikan.

“Laporan dari FPPK sudah diterima secara resmi. Setelah itu laporan saya teruskan ke pak Kajari untuk mendapatkan disposisi. Surat perintah dari pak Kajari seperti apa.

Apakah tim Intel yang akan ditunjuk atau Pidsus untuk mengklarifikasi terkait laporan ini,” tukas Raka. (ind)

Soal Sengketa Batas Wilayah, Bupati Sumbawa Taat Asas

Pembangunan Smelter

Ratusan KK akan Terkena Dampak Peledakan Taliwang (Suara NTB) Sekitar 173 kepala keluarga (kk) yang tersebar di tiga RT yakni RT 08 dan 09 Desa Benete dan RT 13 Desa Mantun diprediksi akan terkena dampak dari program peledakan (blasting) di lokasi pembangunan Smelter di tahun 2018.

Proses blasting yang akan dilakukan PT Amman Mineral Industri (AMIN) ini diperkirakan akan mulai dilakukan pertengahan tahun 2018, karena proses izin lingkungan serta izin analisis dampak lingkungan (Amdal) hingga saat ini belum dikantongi oleh perusahaan.

“Terhadap tiga RT dengan total jumlah jiwa sekitar 800 ini, sudah kita lakukan sosialisasi untuk meminimalisir halhal yang tidak kita inginkan nantinya. Bahkan masyarakat sekitar juga sudah faham terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika proses blasting ini dilaksanakan oleh perusahaan,” ujar Camat Maluk Anugerah kepada Suara NTB, Rabu (3/1) kemarin.

Dikatakannya, proses blasting ini akan dilakukan di 28 titik dalam waktu satu kali satu minggu yakni hari Sabtu.

Sementara ketika proses ini dilakukan, masyarakat di tiga RT nantinya akan dikumpulkan di halaman kantor camat setempat bahkan semua kebutuhan masyarakat yang dievakuasi juga akan dipenuhi oleh perusahaan.

Durasi blasting ini sekitar lima detik dengan daya ledak hingga radius 500 meter untuk infrastruktur. Proses ini (blasting) juga akan dikawal secara khusus oleh lima tim yang saat ini sudah diberikan Surat Keputusan (SK) camat setempat. Tim ini yakni, tim sosialisasi, evakuasi, infrastruktur, tim rekayasa lalu lintas dan tim kesehatan.

Sementara saat ini tim yang sudah bekerja yakni tim infrastruktur dan tim kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan baik sebelum maupun sesudah blasting ini terjadi. “Kita sudah ambil langkah antisipasi terkait blasting ini, mudahmudahan bisa berjalan lancar dan aman,” ungkapnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

PRESENTASI – Wabup KSB, Fud Syaifuddin (baju batik) saat memimpin presentasi studi kelayakan bandara Sekongkang di Kemenhub RI pada 28 Desember 2017 lalu.

Kemenhub RI Dukung Langkah Optimalisasi Bandara Sekongkang

(Suara NTB/ils)

Anugerah

kan absen apel pagi setiap harinya dan di dua waktu salat,” terang kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, Rabu (3/1).

Dengan pemberlakuan absen saat apel pagi dan di waktu salat zuhur serta azar ini.

Terhitung setiap harinya para pegawai di lingkungan KTC diharuskan absen sebanyak 6 kali. Mulai dari masuk kantor di pagi hari, mengikuti apel, waktu salat zuhur, masuk kantor usai istrahat siang, waktu salat azar dan terakhir sebelum pulang kerja.

Dikatakan Malik, penerapan absensi berlapis itu tidak akan mengurangi jam kerja pegawai karena prosesnya sambil jalan dan tidak memakan waktu lama. “Keluhan mungkin ada. Tapi seiring waktu pasti pegawai kita akan terbiasa menjalankannya,” timpalnya.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, penerapan absensi apel dan salat ini sebagai bentuk pene-

Taliwang (Suara NTB) Pilihan pemerintah mengoptimalisasi aset bandara Sekongkang untuk mempercepat operasionalnya disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Persetujuan Kemenhub itu telah disampaikan saat presentasi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait hasil studi kelayakan bandara akhir bulan Desember lalu.

Kepala Dinas Peruhubungan (Dishub) KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si mengatakan, Pemda KSB dipimpin wakil bupati, Fud Syaifuddin, ST telah menyampaikan presentasi terhadap studi kelayakan bandara Sekongkang di hadapan tim studi kelayakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara, Kemenhub RI pada 28 Desember lalu. Di mana dalam pertemuan tersebut, Pemda KSB memberikan gambaran terhadap pilihan optimalisasi sebagai langkah awal mempercepat pemanfaatan bandara Sekongkang.

“Alhamdulillah tim Kemenhub menyambut baik dan setuju dengan pilihan kita itu,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (3/1).

Ia menjelaskan, Kemenhub pada intinya memberikan ruang kepada daerah untuk mempercepat operasional bandara Sekongkang. Dan pilihan optimalisasi bagi Kemenhub menjadi cara tercepat yang bisa diambil Pemda KSB jika menginginkan gerbang transportasi udara ke daerah bisa segera terbuka.

“Pilihan kita dianggap paling rasional. Karena selain cepat untuk pembiayaannya juga tidak terlalu memberatkan keuangan daerah,” sebut Muslimin.

Meski menyetujui, Muslimin mengungkapkan, tim Kemenhub tetap mempersyaratkan agar seluruh kelengkapan fasilitas penunjang yang belum tersedia di bandara Sekongkang untuk dilengkapi. Di antaranya unit keselamatan berupa fasilitas pemadam kebakaran, personal operator bandara mulai dari petugas radio, petugas traffic bandara hingga petugas kebersihan bandara.

“Semua itu harus tetap dilengkapi dulu. Karena memang sejauh ini semua itu belum kita tempatkan di sana,” timpalnya.

Untuk memenuhi seluruh kelengkapan itu, diakui Mus-

limin sejauh ini pemerintah belum menyiapkan anggarannya. Tetapi Dishub telah menyiapkan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Seperti misalnya untuk pemenuhan personal operator bandara, Dishub akan menyewa personil dari bandara terdekat sementara kelengkapan fasilitas lainnya tinggal menunggu penetapan pembiayaan oleh pemerintah.

“Intinya anggaran dulu.

Kalau sudah ada uangnya, kita bisa langsung jalan. Jadi kita tinggal tunggu pak bupati ini apakah akan menganggarkannya di APBD perubahan tahun ini,” ujarnya seraya menyampaikan, pembiayaan untuk optimalisasi bandara Sekongkang butuh anggaran sekitar Rp 53 miliar.

“Dana Rp 52 miliar itu sesuai dengan perhitungan oleh konsultan penyusun RIP (rencana induk pengembangan) bandara. Biaya itu juga sudah termasuk penyusunan Rencana Teknis Terinci (RTT) salah satu dokumen yang dibutuhkan bandara juga sebelum bisa dioperasikan,” sambung mantan kepala dinas pertanian KSB ini. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penegasan batas wilayah Kabupaten Sumbawa (KS) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku daerah pemekaran masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat melalui Mendagri. Dalam kaitan ini Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc. tetap menunggu keputusan Mendagri selaku pihak yang berwenang dan tetap menghargai komitmen sesama pemerintah.

Hal itu dijelaskan Kabag Humas Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki, Rabu (3/1) kemarin. Bupati secara pribadi tidak punya kepentingan terkait batas yang dipermasalahkan. Tetapi selaku pemangku amanat yang menerima permasalahan ini di tengah perjalanan, Bupati Husni tetap komit pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hanya saja masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar tentang masalah ini.

Dari kronologis perjalanan kasus ini, pernah Pemkab Sumbawa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Nega-

ra (PTUN) atas Keputusan Gubernur NTB nomor 298 tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi KS dan KSB, yang antara lain menetapkan Pulau Kalong masuk cakupan wilayah KSB. Akan tetapi kemudian gugatan itu tidak diterima oleh PTUN, dengan alasan pihak PTUN tidak berwenang menyidangkan masalah tersebut, karena Keputusan Gubernur NTB itu bukan merupakan keputusan final.

“Jadi bukan soal kalah atau menang di PTUN, karena pihak PTUN memang belum masuk pada proses pemeriksaan obyek sengketa. PTUN hanya mengeluarkan Penetapan yang menyatakan gugatan Penggugat (KS) tidak diterima, dengan pertimbangan keputusan Gubernur belum final,” jelasnya.

Terkait hal ini Kabupaten Sumbawa dan KSB telah bersepakat menunggu keputusan final dari Mendagri. Hal inilah yang perlu dipahami oleh semua pihak, sama sama menunggu dengan hati jernih. Sehingga polemik batas wilayah KS dan KSB bisa berakhir dengan baik dan tuntas. (arn)

Nama Kajari Sumbawa Dicatut Pinjam Uang Ratusan Juta Sumbawa Besar (Suara NTB) Nama Kajari Sumbawa, Paryono, SH, untuk kesekian kalinya dicatut oknum tak bertanggung jawab. Kali ini dicatut untuk menipu seorang pengusaha SPBU. Dengan modus meminjam uang dengan nilai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan informasi, oknum tersebut awalnya mencoba menghubungi Kepala Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Badas, Budi Mustanto. Melalui via telepon oknum tersebut mengaku sebagai Kasi Intelijen Kejari Sumbawa dan mengatakan bahwa Kajari ada perlu.

Dalam hal ini oknum tersebut menyampaikan apakah kasus BBM mau dilanjutkan atau tidak. Namun Budi mengatakan bahwa pihaknya hanya mendistribusikan BBM ke SPBU, dan penjualan BBM di lapangan diketahui oleh pihak SPBU.

Tak habis akal, oknum yang mengaku Kajari tersebut kemudian menghubungi salah seorang pengusaha SPBU. Modusnya meminjam uang sebesar Rp 150 juta dan berjanji akan menjaminkan salah satu mobil miliknya. Beruntung pengusaha tersebut tidak memberikan apa yang menjadi permintaan dari oknum.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/1) menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dimana perlu diketahui dirinya hanya memiliki satu nomor telepon. Jika ada hal semacam itu, masyarakat lebih baik menolak dan mengkonfirmasi langsung kepada pihaknya.

“Yang jelas tidak ada permintaan yang begitu. Kalau ada, silahkan ditolak saja. Bila perlu konfirmasi ke kami. Jangan sampai dimanfaatkan dan termakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Kajari. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 7

Belasan Bumdes di Dompu Diduga Bermasalah

Nurjanah. “Kalau di Dompu ada belasan yang bermasalah, di tingkat pengurus kami akui lebih banyak,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (3/1).

Hal ini diakui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Pengelola SDA dan TTG setempat, Dra.

Nurjanah

Ia mengatakan, penyimpangan yang ditemukan sebagian besar pada tidak konsitennya pengurus dalam mengelola BUMDes, termasuk belum lengkapnya syarat administrasi dan tidak siapnya sumber daya yang ada.

Dari sisi keanggotaan juga demikian, seperti belum dikembalikannya modal melalui perjanjian simpan pinjam.

Munculnya persoalan dalam pengelolaan dana simpan pijam ini terjadi sematamata akibat kelalaian pengurus. “Salah satunya, kontrak

mereka dengan (masyarakat, red) itu tidak kuat, dan ratarata hasil pembinaan kami kemarin hanya sebatas kwitansi, tidak ada semacam kontrak berapa tahun atau bulan harus dikembalikan,” ungkapnya.

Salah satu program krusial di Bumdes ini lanjut Nurjanah, yakni pengelolaan simpan pinjam, program tersebut sejujurnya tidak direkomendasikan pemerintah dengan alasan pasti menimbulkan gejolak di kemudian hari. Anggaran akan mengedap di

masyarakat dan tidak dilakukan pengembalian dengan beragam alasan.

Karenanya, saran dia, pola yang sebaiknya diterapkan ialah dengan melihat potensi yang ada di desa-desa tersebut, kalau misalnya masyarakat membutuhkan pengadaan bibit jagung baiknya langsung disediakan sesuai tingkat kebutuhan. Begitupun dengan kebutuhan masyarakat lainya.

“Pola yang kami inginkan itu melihat potensi yang ada di desa, salah satunya kalau masyarakat butuh pengadaan

bibit jagung atau obat ya pengadaan saja, itu harapan kami,” ujarnya.

Disinggung alokasi anggaran yang diperuntukan untuk Bumdes, Nurjanah menyebutkan, tahun 2016 lalu tiaptiap desa mendapat alokasi anggaran Rp 50 juta. Sementara 2017 kemarin dihimbau pihaknya untuk tidak dilakukan pencairan sebelum Bumdes membuat SPJ. “2017 kami mengimbau jangan dulu dicairkan sebelum ada SPJ, itu untuk semua desa,” pungkasnya. (jun)

Belasan Kepsek Awal Tahun, Harga Sayuran di Pasar Amahami Turun Diusulkan Lepas Jabatan Bima (Suara NTB) Harga beberapa sayur-mayur di pasar modern Amahami Kota Bima mengalami penurunan harga pada awal tahun 2018 ini, jika dibandingkan penghujung 2017 kemarin. Hal itu disebabkan karena melimpahnya pasokan dari agen.

Pantauan Suara NTB, di pasar yang berada di Teluk Bima ini, Rabu (3/1) pagi, beberapa sayuran yang turun antara lain Tomat, Cabai dan Bawang merah. Tiga jenis sayur-mayur ini, pada penghujung tahun kemarin, harganya melambung tinggi.

Harga Tomat berkisar Rp 30.000 perkilo. Tapi kini turun drastis mencapai Rp 16.000 perkilo. Sementara harga cabai yang awalnya kisaran Rp 30.000 perkilo, tapi awal tahun ini berkisar Rp. 20.000 perkilo. Sedangkan harga bawang merah awalnya, Rp. 20.000 perkilo, tapi sekarang dibandrol Rp 16.000 perkilo.

“Penurunan harganya terjadi tiga hari terakhir ini,” kata

Dompu (Suara NTB) – Belasan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Dompu diusulkan untuk melepas jabatan, baik Kepsek berprestasi dan produktif maupun mereka yang kinerja dinilai kurang memuaskan. Daftar nama-nama itu telah diajukan dan disetujui dalam mutasi kepsek beberapa waktu lalu, tinggal menunggu momen tepat untuk dinformasikan.

Demikian ungkap Kepala UPT Dikmen Dikbud PK-PLK Dompu, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Si., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (3/1). “Sudah diusulkan dan disetujui tinggal menunggu momen saja,” kata dia.

Mereka yang disulkan melepas jabatan ini sebut dia, untuk kepsek yang berprestasi dan produktif namun telah memenuhi batas masa bakti delapan tahun ada sekitar enam orang.

Nantinya akan diangkat sebagai pengawas pendidikan.

Sementara kepsek yang turun dari jabatan sebagai guru biasa lantaran kinerja dinilai kurang baik berdasarkan indikator yang ada tercatat belasan orang. “Ada empat sumber penilaian kepala sekolah ini, dari kami, pengawas, tes komputer dan hasil tinjauan sikologisnya daru rumah sakit jiwa,” jelasnya.

Kepsek yang terpaksa diturunkan pihaknya itu rata-rata kurang responsif, termasuk mereka yang diangkat tidak melalui parameter yang jelas. Bahkan sesalnya, terdapat mantan Kepala SMP yang kini menjabat kepala SMK. Hal ini jelas berseberangan karena berbeda halnya menggawangi SMK dan sekolah umum lainnya.

“Nah usulan saya sekarang tidak ada yang tidak dari SMK yang kita usulkan (jadi kepsek SMK, red). Kalau kemarin ada, dari SMP jadi kepala SMK, dari Kepala SMA jadi kepala SMK, ini yang mau kita tertibkan,” tegasnya.

Nama-nama yang disulkan melalui mutasi kepala sekolah ini tambah Muhtadi Hairi, semata-mata bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di daerah, sebab tidak mungkin pendidikan diwilayah ini dapat berkembang ketika kepala sekolah tidak berkualitas atau memenuhi kriteria. Dan parahnya, tidak sedikit dari mereka yang diangkat saat ini belum memahami kurikulum pendidikan di sekolahnya.

“Makanya ada lebih dari 10 yang kita usulkan untuk diganti,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Tahun 2017 merupakan tahun terberat bagi pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu.

Penetapan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) sebagai tersangka dalam kasus hukum pengangkatan 134 honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tahun 2014 – 2015 berimbas pada pemerintahan di daerah.

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bahkan sempat mengumpulkan sejumlah pejabat eselon 2 dan eselon 3 lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu pasca penetapannya sebagai tersangka dan merasa ‘dikudeta’ jajaran birokrasi terkait undangan salah satu kegiatan sebelum dirinya diperiksa Polda NTB. Tidak hanya itu, kehadiran beberapa anggota DPRD Dompu untuk dengar pendapat bersama Kapolda NTB setelah aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus K2 oleh sekelompok massa di Dompu, serta silaturahmi beberapa anggota DPRD Dompu ke Kejati NTB sebelum evaluasi APBDP 2017 terkesan upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum atas kasus K2.

Walapun itu dibantah anggota DPRD Dompu yang ikut saat itu.

Berbagai tekanan yang muncul dalam penuntasan kasus K2, tidak sedikit yang memberikan dukungan kepada HBY. Ini tidak lepas dari kerja – kerjanya selama memimpin Dompu yang dirasakan hasilnya oleh rakyat luas. Dukungan itu tidak hanya dari keluarga dekat dan pendukung setianya, tapi juga dari kelompok 134 CPNS yang telah dibatalkan SK CPNS-nya menyusul terbit SK pembatalan NIP dari BKN. Keputusan PTUN Mataram yang memenangkan gugatan dari kelompok 134 CPNS atas pembatalan SK CPNS-nya menjadi salah satu bukti meringankan bagi HBY bahwa dirinya tidak memiliki wewenang terkait pengangkatan dan pemberhentian CPNS. Sehingga tidak heran, kelompok 134 yang diwakili Ir Muttakun di hadapan Tim Wantanas

Lahan Pertanian di Bolo Diserang Hama Tikus Bima (Suara NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima melakukan semprot massal lahan pertanian padi di So Rasa Ntoi Desa Leu Kecamatan Bolo, Rabu (3/1). Tindakan itu ditempuh menyusul laporan sejumlah desa di Kecamatan setempat yang terserang hama tikus.

Semprot massal tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer, Kepala Disperbun Kabupaten Bima, Ir. Rendra Farid, serta puluhan para petani, yang memiliki lahan pertanian padi di So Rasa Ntoi.

Pada kesempatan itu, Wabup meminta warga atau petani agar tetap melaporkan kepada pemerintah atau OPD teknis terkait apabila terjadi hal-hal yang menganggu proses tanam. Supaya dicarikan jalan keluar dan solusinya.

“Jika persolaan hama dan penyakit tanaman. Insya Allah Disperbun akan mencoba membantu,” katanya.

Dahlan menilai, potensi pertanian di Kabupaten Bima sangat melimpah jika dibandingkan daerah lain. Hal itu harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga kedepannya mendapat hasil yang maksimal. Swasembada pangan yang diharapkan bisa terwujud.

“Intinya Petani dan Pemerintah harus bekerjasama. Misalkan ada penyakit hama seperti ini segera laporkan supaya dapat dicegah dan dibasmi bersama-sama,” katanya.

Kepala Disperbun Kabupaten Bima, Rendra Farid mengatakan berdasarkan laporan yang diterima dari UPTD Pertanian Kecamatan Bolo tercatat ada enam desa yang terserang hama tikus Diantaranya desa Leu, Rato, Kananga, Bontokape, Kara dan Timu.

“Setelah ada laporan ini kita lakukan penyemprotan massal secara bertahap. Hari ini di desa Leu, besok disusul desa yang lainnya,” katanya Rendra mengajak para petani, khususnya Kelompok Tani (Poktan) agar bisa sigap dan terus melaporkan terkait persoalan yang menimpa lahan pertanian. Terutama ada serangan dari hama supaya tidak meluas dan berdampak panjang.

“Kami kedepan akan mencari obat paten untuk menangani dan membasmi hama tikus yang merusak tamanan padi ini, supaya masalah yang dikeluhkan ini tidak berlarut,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SEMPROT MASSAL - Wabup Bima, Dahlan M. Noer menyampaikan sambutan saat acara semprot massal di Desa Leu Kecamatan Bolo, Rabu (3/1).

(Suara NTB/uki)

TUNGGU PEMBELI - Pedagang sayur di pasar Amahami Kota Bima yang menunggu pembeli, Rabu (3/1). persiapan selama liburan. atau rumah makan belum se- terjadi akhir dan awal tahun Apalagi beberapa warung muanya buka. “Sudah biasa pak,” pungkasnya. (uki)

Diduga Sering Diolok,

RPJMD Tercapai dan Tuntaskan Tukang Ojek di Kota Bima Nyaris Bunuh Diri Kasus Hukum

(Suara NTB/jun)

H. Muhtadi Hairi

salah seorang pedagang sayur di pasar Amahami, Halimah.

Menurut ibu dua orang ini, lonjakan harga beberapa sayuran tersebut, karena pasokan di agen cukup melimpah. Sehingga harganya di pasar pun ikut berdampak. “Pasokannya sayur dari Lombok sangat banyak, sehingga mempengaruhi harganya,” ujar warga Tonggorisa Kecamatan Palibelo ini.

Pedagan sayuran lain, Mariamah juga mengakui hal serupa adanya penurunan beberapa sayur dalam beberapa hari terakhir ini. Meski ada penurunan yang hampir setengah dari penghujung tahun kemarin, namun sepi dari pembeli.

“Biasanya pagi seperti ini sudah banyak yang datang.

Terutama ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan dapur. Tapi seperti yang dilihat kondisinya sepi,” katanya.

Meski begitu kondisi tersebut hanya terjadi beberapa hari saja. Mengingat masih banyak stok yang dibeli pada penghujung tahun lalu dan

Target HBY Tahun 2018

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Belasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Dompu diklaim bermasalah karena diduga diantaranya me manfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Pun anggotanya banyak yang menunggak pengembalian dana Simpan Pinjam (SP).

H. Syamsul H. Ilyas

(Suara NTB/ula)

PEMBERSIHAN - Bupati Dompu, H. Bambang M.Yasin meninjau langsung pembersihan halaman kantor Bupati menjelang pelantikan Kepala Desa terpilih, Kamis (4/1) hari ini.

RI saat audiensi di gedung PKK Dompu agar nasib 134 segera dikembalikan menjadi CPNS sesuai putusan PTUN dan meminta Presiden RI membuat kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum HBY yang tidak kunjung dipenuhi penyidik atas petunjuk jaksa pemeriksa.

Di tengah kasus yang dihadapi, HBY mengaku cenderung melakukan perjalanan sendiri dan menemukan bukti – bukti meringankan baginya.

Upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT juga terus dilakukannya bersama keluarga.

“Kalau dibilang korupsi, seharusnya mereka (134 CPNS) duluan yang jadi tersangka, bukan saya. Itu yang membuat saya bisa membawa muka saya di hadapan banyak orang Dompu. Coba ada yang saya ambil uangnya 5 rupiah saja, saya tidak berani ketemu bapak – bapak semua, karena malu. Korupsi itu bahasa krennya. Bahasa Dompu, ‘Mpanga’ (maling).

Memang disana disebutkan, yang menyebabkan keluarnya uang negara karena tandatangan saya (SK CPNS), tapi dilihat juga prosesnya bagaimana,” jelas H. Bambang M. Yasin di hadapan peserta Bursa Inovasi Desa di aula gedung Pemuda Dompu, Kamis (28/2) lalu.

Terhadap kasus hukumnya, H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB usai menghadiri peringatan hari amat bhakti Kementrian Agama ke 72,

Rabu (3/1), berharap semua diselesaikan. “Saya sih berharap, semuanya diselesaikanlah.

Saya ndak bisa komentar soal hukum. Itu urusan penegak hukum,” katanya ketika ditanya refleksi tahun 2017.

Selain urusan hukum atas kasus K2, kebijakan mutasi pejabat juga menjadi catatan di tahun 2017. Mutasi di awal tahun 2017 lalu untuk mengisi organisasi perangkat daerah (OPD) baru sesuai PP Nomor 18 tahun 2016, dengan menonjobkan sejumlah pejabat termasuk 6 orang pejabat eselon 2 dan menurunkan jabatan beberapa pejabat termasuk pejabat di Dinas Dukcapil Dompu menuai masalah.

Terhadap eselon III dan eselon IV yang juga banyak lowong, H. Bambang mengaku, dalam waktu dekat akan diselesaikan.

Termasuk dengan kekosongan jabatan kepala sekolah di beberapa tempat, juga telah diminta datanya ke Dinas Dikpora serta usulannya. “Insyaallah dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan, akan kita isi semuanya,” katanya.

Pada 2018 ini, H. Bambang M. Yasin juga mengungkapkan, akan menuntaskan target – target dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian 2017, akan dijadikan dasar dalam menentukan fokus berikutnya. “Supaya benar – benar terlihat hasil kerjanya,” kata HBY. (ula)

Dompu (Suara NTB) Madrasah (sekolah) swasta di bawah naungan Kementerian Agama masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke 72 tahun 2018. Mengefektifkan petugas di lapangan dalam mengoptimalkan madrasah akan dilakukan.

Hal itu disampaikan kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul H Ilyas, M.Si kepada Suara NTB usai peringatan HBA ke-72 di halaman

kantornya, Rabu (3/1) kemarin.

“2018 ini betul – betul kita efektifkan petugas di lapangan dalam hal ini ada pengawas, guru negeri sesuai 5 nilai budaya kerja,” kata H. Syamsul H. Ilyas.

Dengan efektifnya pengawas dan guru negeri di Kementrian Agama, kata H Syamsul Ilyas, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di madrasah swasta akan semakin tertib. Karena sejumlah madrasah swasta juga dibantu dengan guru negeri dan tetap diawasi oleh pengawas yang ada. “Pada tahun 2018 ini sesuai tema, Mari kita

Kota Bima (Suara NTB) Warga Kota Bima digegerkan dengan ditemukan seorang pria yang tergeletak tidak sadarkan diri. Bersimbah darah pada bagian kepala dan tubuh, di luar toilet Mesjid Terapung di kawasan Amahami, Kota Bima, Rabu (3/1) pagi.

Pria yang diketahui bernama Suparjo (32) itu hendak bunuh diri. Diduga tidak tahan dan merasa malu karena seringkali diolok-olok akibat penyakit ayan yang dialaminya. Warga Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat ini mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara membanting kepalanya di tembok toilet tersebut.

Babinsa Dara, Sertu Hairu mengatakan, Suparjo yang sehari-hari berprofesi tukang ojek tersebut yang tergeletak bersimbah darah itu, pertama kali ditemukan oleh Ujang, pemilik bengkel yang tidak jauh dari mesjid Amahami.

“Saat itu Ujang memanggil warga sekitar dan melaporkan ke Koramil Rasanae Barat, kebetulan saat itu kami sedang apel pagi,” katanya.

Usai menerima laporan tersebut, Hairu mengaku langsung ke lokasi. Saat itu sudah

banyak kerumunan warga yang melihat kondisi korban yang masih tergeletak di luar toilet. Kemudian bersama sejumlah warga mengangkat dan membawanya ke RSUD Bima menggunakan mobil pengendara yang melintas.

“Saat dibawa ke RSUD, kondisi korban masih bernapas. Korban hanya mengalami luka yang cukup serius pada bagian kepala. Serta dibagian wajah dipenuhi darah,” katanya.

Hairu menambahkan, pada saat mengangkat korban tidak ditemukan benda tajam yang mencurigakan di sekitar lokasi. Selain Ia mengenali korban mempunyai penyakit ayan, yang kadang-kadang kambuh. “Warga disini tahu Parjo ini memiliki penyakit ayan akut,” katanya.

Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno membenarkan kejadian tersebut.

Korban masih dirawat di RSUD Bima dan kondisinya kini juga sudah membaik dan sudah siuman. “Peristiwa ini masih diselidiki. Sementara kondisi korban sudah membaik, tapi masih dibutuhkan perawatan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

WARGA - Kerumunan warga yang melihat lokasi atau tempat Suparjo yang hendak bunuh diri, di sekitar masjid terapung Amahami, Kota Bima, Rabu (3/1).

Kemenag Optimalkan Pengawas dan Guru ASN Bantu Madrasah Swasta tebarkan kebaikan,” katanya.

Kendati demikian, H. Syamsul H. Ilyas mengaku pihaknya tidak memiliki anggaran untuk membantu secara langsung madrasah swasta, kecuali mendorongnya untuk mendapatkan bantuan anggaran pembangunan dari Kanwil maupun di Kementrian atau dari lembaga lain. “Tetap kita beri perhatian dan kontribusi dalam hal surat menyurat seperti rekomendasi,” jelasnya.

Peringatan HAB ke 72 yang diperingati secara sederhana di halaman kantor Kementrian Agama Kabupaten Dompu ini diha-

diri oleh forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD). Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin langsung bertindak sebagai inspektur upacara dengan komandan upacara, Abdul Basir, S.Ag. Dalam sambutannya, H. Bambang M. Yasin menyampaikan harapannya, sinergisitas yang terbangun selama ini agar terus terjalin baik kedepan. Sehingga pembangunan di bidang kerukunan antar umat bergama dan pembinaan keumatan akan semakin baik. “Kita berharap sinergisitas yang baik dapat terus terjalin kedepan,” katanya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 8

Terdakwa OTT Pungli Pasar Sayang Sayang Dituntut Setahun Penjara Mulai Penyelidikan PENYELIDIKAN dugaan perdagangan orang enam TKW NTB di Turki dimulai.

Penyidik menemukan indikasi pidana dari hasil pengumpulan bahan keterangan ke Istanbul beberapa waktu lalu.

“Ada indikasi TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Yakin kita itu TPPO,” beber Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji ditemui usai apel konsolidasi pengamanan Pilkada Serentak 2018, Rabu (3/1).

Dia menerangkan, pihak peyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB sudah mengambil kesaksian enam korban di (Suara NTB/dok) Kristiaji kantor KBRI untuk Turki di Istanbul.

“Positif enam korbannya. Mereka tidak dibayar. Sehari cuma diberi makan roti satu. Minumnya air keran,” ujarnya.

Tiga korban berhasil membawa paspornya, sementara tiga korban lain paspornya masih tertinggal saat kabur. Hal itu menjadi pijakan tim APH dari NTB untuk melakukan penyelidikan.

Polda NTB bersama jaksa Kejati NTB menyusul Turki untuk mengumpulkan bahan keterangan dan data-data, serta assessment.

Keterangan yang dikumpulkan tersebut antara lain, sponsor pemberangkatan BMI, jalur pemberangkatan, dan administrasi pemberangkatan.

Dari keterangan sementara, para BMI tersebut kabur lantaran gajinya tidak dibayarkan majikan. Mereka baru bekerja selama satu bulan. Tak hanya itu, paspor mereka juga ditahan pihak sponsor yang memberangkatkan mereka. (why)

Oknum PNS Beli Motor Hasil Curian di Parkiran UIN Mataram

Mataram (Suara NTB) Oknum PNS lingkup Pemprov NTB, SH (48) ditangkap Polda NTB. Dia diduga terlibat penadahan motor hasil curian dengan TKP parkiran kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Selaparang, Mataram delapan bulan silam.

Kanit Resmob Ditreskrimum Polda NTB, AKP Elyas Ericson menerangkan, pelaku yang tinggal di Pagutan Timur, Pagutan, Mataram ditangkap saat sedang bertransaksi.

“Pelaku diduga melakukan penadahan motor curian,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (3/1).

Dia menjelaskan, penangkapan SH dilakukan di Gunung Sari, Lombok Barat Selasa (2/1) siang sekitar pukul 14.30 Wita. Tim Resmob Subdit III Ditreskrimum Polda NTB sebelumnya menerima informasi akan adanya transaksi motor curian.

“Anggota kemudian langsung meluncur dan mendapati ada beberapa orang yang sedang bertransaksi. Sepeda motor beserta yang melakukan transaksi langsung diamankan,” terangnya.

Sejumlah orang tersebut selain SH, antara lain ME (29) warga Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat; LF (30) warga Lendang Bajur, Gunung Sari, Lombok Barat.

Serta dua orang saksi, RH (31), warga Puyung, Jonggat, Lombok Tengah, dan FR (41) warga Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat.

Elyas menjelaskan, motor yang ditransaksikan, Suzuki Satria FU 150 bernopol DK 7923 UG diduga dicuri dari parkiran kampus UIN Mataram pada 15 Mei 2017, hampir delapan bulan silam.

Korbannya, Hafsin (24) mahasiswa asal Praya Tengah, Lombok Tengah saat itu memarkir motornya di halaman kampus dengan stang yang tidak terkunci.

Sekembalinya dari toko di samping kampus, korban baru menyadari motornya sudah raib sehingga korban merugi Rp 9 juta. Pelakunya yang mengeksekusi motor diduga AM (29) yang juga sudah diamankan. (why)

Mataram (Suara NTB) H. Muzakir, terdakwa dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungutan liar (pungli) sewa lapak di Pasar Sayang Sayang, Kota Mataram, dituntut pidana satu tahun penjara. Selain ancaman penjara, mantan kepala pasar ini didenda Rp 20 juta subsidair dua bulan kurungan.

Tuntutan kepada terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mataram Iman Firmansyah, SH dalam persidangan Rabu (3/1) sore di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram.

“Meminta kepada majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama satu tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata Iman Firmansyah.

Tuntutan itu disampaikan sesuai dengan bunyi dakwaan pertama yang menyebutkan Muzakir melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Tuntas mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim yang dipimpin Ferdinand M Leander memberikan kesempatan ke-

(Suara NTB/ars)

TUNTUTAN – Mantan Kepala Pasar Sayang Sayang Muzakir saat mendengarkan tuntutan JPU, Rabu kemarin. pada terdakwa untuk menentukan sikap.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, terdakwa di hadapan majelis hakim mengaku akan menyampaikan pembelaannya secara lisan saat itu juga.

Terdakwa meminta kepada hakim

membebaskannya dari segala hukuman atas kasus dugaan pungli tersebut. Namun demikian, ia mengakui semua perbuatannya.

“Karena itu saya minta untuk kemuliaan majelis hakim membebaskan saya, dengan pertimbangan saya

merupakan tulang punggung keluarga dari dua istri dan sepuluh anak saya,” kata Muzzakir.

Usai mendengar pernyataan terdakwa, majelis hakim meminta waktu hingga pekan depan, untuk agenda putusan.

Agendanya, Rabu (10/1). (ars)

Perkuat Pengawasan, Bawaslu Gandeng Media Mataram (Suara NTB) Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak NTB 2018, sudah semakin meningkat. Beberapa hari lagi, akan masuk masa pendaftaran pasangan bakal calon. Dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini, telah mempengaruhi makin meningkatnya suhu politik dari para peserta. Baik dari kalangan partai politik maupun dari kandidat bakal calon.

Potensi pelanggaran sangat

terbuka dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara. Maka dari itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB merancang startegi pengawasan yang lebih kuat.

Salah satu elemen yang dianggap penting dan memiliki peran besar untuk ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan pimilu, adalah media massa. Maka dari itu, Bawaslu akan menggandeng media massa untuk terlibat melakukan pengawasan.

Demikian isu yang mengemuka dari diskusi Bawaslu NTB dengan awak media, Rabu

(Suara NTB/ndi)

DISKUSI - Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid didampingi dua komisioner Bawaslu lainnya, yakni bidang teknis, Itratif dan bidang pengawasan, Umar Achmad Seth, saat berdiskusi dengan awak media di NTB dalam rangka memperkuat pengawasan menjelang Pilkada serentak 2018.

(3/1) kemarin di ruang rapat utama Bawaslu NTB. “Mengingat tahapan Pilkada ke depan ini akan menjadi lebih tinggi, sudah akan masuk masa pendaftaran peserta Pilkada, dan penetapan pasangan calon.

Dua event ini akan sangat luar biasa dinamikanya. Maka dari itu Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Disatu sisi media sering menjadi sumber yang mengungkapkan kejadian di lapangan,” ujar Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S. Ag, MH, saat membuka diskusi.

Disebutkan Khuwailid, berdasarkan pengukuran indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu RI. “Indeks kerawanan pilkada di NTB itu tinggi, terutama dari sisi kontestasi. Untuk daerah kabupaten/kota, Lombok Timur paling tinggi indeks kerawanannya,” sebutnya.

“Jadi ada 10 variabel dan 30 indikator yang diukur dalam menentukan indeks kerawanan.

Yaitu, penggunaan isu sara, kekerasan dan money politik, dan politisasi ASN. Nah pengalaman dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya hal itu banyak terjadi,” terangnyanya.

Memasuki tahapan pilkada NTB 2018 ini, Bawaslu sudah menangkap mulai ada gejala potensi pelanggaran. Misalnya dari keterlibatan ASN dalam politik praktis. (ndi)

Suhaili - Amin Berencana Mendaftar di Hari Pertama

Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT - Muh. Amin, mengaku sudah melengkapi berbagai persyaratan untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilkada serentak NTB 2018. Paket ini pun direncanakan akan mendaftar di KPU NTB di hari pertama pada tanggal 8 Januari mendatang.

Demikian disampaikan oleh Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, yang ditemui di Kantor DPD I Partai Golkar NTB, Rabu (3/1) kemarin. Ia menuturkan, Pendaftaran SuhailiAmin ke KPU pada tanggal 8 itu, akan diiringi ribuan pendukung dan simpatisan. Massa akan dikumpulkan di Lapangan Umum Mataram, baru kemudian bergerak berjalan kaki menunuju KPU, ucap Misbach sambil menunjukkan surat peminjaman penggunaan lapangan umum.

Pasangan Suhaili-Amin ini sudah final diusung oleh koalisi dua partai, yakni Partai Golkar dan Partai Nasdem. Suhaili-Amin tidak akan lagi menambah anggota partai koalisi, karena syarat untuk mendaftarkan pasangan calon oleh koalisi kedua partai sudah terpenuhi.

Persyaratan pendaftaran lainnya juga sudah disiapkan oleh Suhaili-Amin, seperti visi-misi dan juga tim pemenangan sudah dibentuk, yang

diketuai oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, yang juga kini tengah menjabat sebagai Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Menurut Misbach, tim pemenangan koalisi kedua Parpol akan efektif bekerja mulai tanggal 8 Januari mendatang.

Lebih lanjut disampaikan oleh mantan anggota DPRD NTB itu, bahkan sampai strategi pemenangan yang akan diterapkan paket Suhaili Amin sudah dirancang. Ia memastikan semua potensi mulai dari mesin politik partai, organisasi sayap dan tim relawan akan digerakkan penuh untuk memenangkan Suhaili-Amin.

Misbach yakin Suhaili - Amin akan mampu memenangkan suksesi di Pilkada NTB. Dengan beragam asumsi dan analisa pemetaan politik yang baik, yakni, dengan jabatan Suhaili FT sebagai Bupati Lombok Tengah dua periode, ia optimis masyarakat pemilih di Lombok Tengah akan solid kepada paket Suhaili - Amin. Selain itu basis massa dan jemaah Bodak juga tersebar di Lombok Timur dan Lombok Tengah, juga akan dimaksimalkan.

Sementara itu di Pulau Sumbawa, sendiri, khususnya di Kabupaten Sumbawa dan KSB, sosok Amin akan menjadi magnet kuat dalam meraup suara. Sementara untuk Bima dan Dompu, Suhaili mengandalkan basis dukungan Partai Golkar. (ndi)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Narmada, Gusti Bagia (kiri) menunjukkan barang bukti kasus curanmor pelaku pasangan suami istri, Rabu (3/1).

Pasutri Otak Curanmor di Wilayah Narmada Giri Menang (Suara NTB) – Jaringan curanmor yang beraksi di wilayah Narmada diungkap. Otak komplotannya, AR (24) ditembak saat ditangkap. Sementara lima anggota jaringannya dijebloskan ke penjara.

Tersangka AR, warga Lembuak Kebon, Lembuak, Narmada, Lombok Barat itu ditangkap Selasa (2/1) lalu. dia ditangkap saat usai pesta sabu dengan istri keduanya, SN (25).

Penangkapan dua tersangka itu menyusul penangkapan empat tersangka penadahan sebelumnya.

Antara lain, MD alias AJ (30) dan NR alias DG (36) warga Batumekar, Lingsar, Lombok Barat.

IB alias IJ (36), warga Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram; serta GC warga Narmada, Lombok Barat.

Kapolsek Narmada, Kompol Gusti Bagia menjelaskan, tersangka AR diduga mencuri motor sebanyak delapan kali, dan jambret satu kali sepanjang periode November sampai Desember 2017.

“Dia ini otaknya. Dia selalu beraksi bersama istri keduanya, inisial SN,” ujarnya didampingi Kanit Reskim, Iptu Eka Agus Artha, Rabu (3/1).

Barang bukti yang turut diamankan antara lain, sepeda motor Yamaha Jupiter MX DR 6601 SY, Honda Beat DR 2136 AR, Yamaha Jupiter DR 2874 BH. Plat nomor diduga palsu untuk menyamarkan barang bukti.

Bukti lainnya, obeng, kunci T, tiga bilah parang, kunci kontak sepeda motor, alat hisap sabu, dan buku tabungan, serta telepon genggam.

“Modusnya dia selama beraksi yaitu merusak rumah kunci kontak. Motor yang disasar di dalam pekarangan rumah,” kata Bagia.

Motor hasil curian tersebut dijual tersangka AR kepada para penadah dengan harga bervariasi, antara Rp 1,4 juta sampai Rp 1,5 juta. Uang hasil penjualan dipakai tersangka untuk berjudi dan membeli narkoba.

“Sebelum beraksi tersangka mengonsumsi narkoba dulu. Begitu juga setelah mencuri, hasilnya dipakai untuk membeli sabu juga,” ujarnya.

Tersangka AR dan istri keduanya, SN dijerat dengan pasal 363 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 1 KUHP. Sementara para pelaku penadahan dikenakan pasal 480 KUHP. (why)

Motor Hakim Hilang di Parkiran PN Mataram

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Para pelaku pencurian sepeda motor dan penadahan dengan TKP parkiran kampus UIN Mataram diamankan di Polda NTB.

Mataram (Suara NTB) Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Kurnia Mustikawati tak menyangka sepeda motornya digondol maling.

Kendaraannya yang diparkir di halaman sebelah timur diketahuinya raib saat akan beranjak pulang, Rabu (3/1) sore pukul 17.00 Wita.

Dituturkan saksi mata, I Gede Sunarjana, bahwa dirinya sempat melihat seseorang yang dicurigai duduk di atas sepeda motor Mio Sporty milik korban tersebut.

“Paginya saya sempat melihat ada orang duduk. Dia pakai topi, asyik merokok,” kata Gede

saat mendampingi Kurnia melapor ke Polres Mataram.

Dia meneruskan, orang tersebut pun diminta untuk langsung masuk ke dalam kantor apabila memiliki keperluan. “Sudah saya tegur.

Saya minta pindah ke ruang tunggu,” ungkapnya sambil menjelaskan bahwa hal itu berlangsung pada pukul 10.00 Wita.

Tak lama berselang, pria dimaksud keluar menggunakan sepeda motor. Tetapi Gede tak terlalu menanggapinya sebab pelaku berlagak seperti pemilik motor itu.

“Saya lihat dia keluar bawa

motor itu nyala, tidak tahu kalau yang dia bawa itu motornya Ibu Kurnia. Sadarnya setelah pulang tadi,” kata Gede.

Sementara Kasubbaghumas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa, mengonfirmasi, laporan pencurian kendaraan bermotor dengan korban atas nama Kurnia itu sudah masuk meja Polres Mataram.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi kami, setiap laporan akan ditelusuri lebih lanjut dengan diawali olah TKP dan pemeriksaan para saksi yang ada di TKP,” ujarnya. (why)

(Suara NTB/why)

LAPORAN - Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Kurnia Mustikawati saat menyampaikan laporan curanmor di SPKT Polres Mataram, Rabu (3/1) sore.

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Bima Masih Menunggu Limpahan Wisatawan dari Lombok Mataram (Suara NTB) Kabupaten Bima menyimpan banyak keindahan alam. Hanya saja jumlah wisatawan yang datang belum sebanyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Pemkab dan para pelaku pariwisata di Bima mengharapkan limpahan wisatawan dari Lombok menuju ke Bima.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis mengakui bahwa kunjungan wisatawan ke Bima masih minim. Selama ini, Bima hanya mengandal-

kan pergerakan wisatawan lokal dan beberapa limpahan wisatawan dari Labuan Bajo, NTT. Hal ini terjadi karena masih minimnya paket wisata Lombok-Bima yang dibuat

oleh para pelaku pariwisata.

“Kalau dari Lombok itu sangat minim sekali yang datang.

Karena belum ada paket Lombok-Bima, yang ada malah paket Bajo-Bima,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pariwisata di Bima belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan lokal. Namun tentu saja hal itu masih belum cukup untuk menggerakkan sektor pariwisata menjadi yang diunggulkan. Hal ini juga dipengaruhi karena Pemprov NTB masih terfokus pada promosi Lombok sebagai destinasi wisata utama di NTB. “Kita juga punya banyak

potensi, hanya saja memang soal akses yang masih perlu dimaksimalkan. Memang sudah ada penerbangan dari Lombok ke Bima, tapi itu tidak banyak,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini banyak wisatawan yang berkunjung ke Bajo akan berkunjung pula ke Bima untuk menyelam. Karena di beberapa spot pantai di Bima terdapat pemandangan

bawah laut yang indah. Sehingga tidak heran jika banyak wisatawan yang ingin menikmati keindahan itu setelah menikmati keindahan destinasi di Labuan Bajo, NTT. “Yang buat paket orang sana (Bajo) bekerja sama dengan pelaku pariwisata di Bima.

Meskipun tidak semua wisatawan yang dari Bajo itu berkunjung, tetapi setidaknya saat ini ada peningkatan,” ujarnya.

Bukan hanya Pemkab Bima, namun para pelaku pariwisata di Bima juga berharap ada sinergi berupa paket kunjungan wisatawan ke Bima dari Lombok. Mereka berharap para pelaku pariwisata di Lombok dapat bekerjasama dengan pelaku pariwisata di Bima. Sehingga limpahan kunjungan wisatawan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Bima. (lin)

Wisata NTB Menikmati Kesegaran Alam di Air Terjun Panca Saneo Bukan Hanya Lombok Mataram (Suara NTB) – NTB saat ini menjadi salah satu destinasi andalan pemerintah selain Bali dan beberapa daerah lainnya. Namun pada kenyataannya wisatawan hanya berkunjung ke Lombok. Padahal destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa juga tidak kalah menarik untuk dinikmati.

“Kami hanya bisa teriak bahwa NTB bukan hanya Lombok saja, destinasi wisata bukan hanya ada di Lombok saja. Tapi bagaimanapun kami teriak tidak ada artinya, kalau perhatian Pemda saat ini hanya terfokus di Lombok,” kata Pelaku Pariwisata asal Sumbawa Boden Rakasi di Mataram, Rabu (3/1).

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa Sumbawa memang memiliki banyak potensi wisata. Pihaknya juga telah melakukan berbagai promosi dengan melaksanakan berbagai kegiatan nasional di Sumbawa. Bahkan tahun ini ada beberapa event nasional yang akan dilakukan di Sumbawa yang tersebar hampir di semua daerah. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan promosi Pulau Sumbawa sebagai bagian dari destinasi wisata di NTB. “Tentu saja kita promosikan juga, berbagai event nasional juga sudah dan akan dilakukan di Sumbawa. Kita perlu penguatan branding. Tapi memang Lombok masih menjadi prioritas, karena salah satu destinasi wisata prioritas di Indonesia ada di Lombok yaitu Mandalika,” ujarnya belum lama ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB H. Afan Ahmad. Ia mengaku siap untuk mempromosikan semua potensi pariwisata yang ada di NTB, termasuk Sumbawa yang belakangan semakin menunjukkan taringnya. Hanya saja perlu dilengkapi fasilitas destinasi dan akses yang memadai untuk menjangkau destinasi itu. Hal inilah yang menjadi pertimbangan BPPD NTB sebelum mempromosikan suatu destinasi kepada calon wisatawan.

“Kami memang bertugas mempromosikan semua potensi wisata yang dimiliki NTB. Tapi pemda masing-masing daerah juga bertugas untuk membenahi dan melangkapi sejumlah fasilitas di destinasi itu. Selain itu, akses juga harus bagus. Itu semua yang menjadi catatan kami sebelum melakukan promosi,” ujarnya.

Hal itu oleh Boden memang masuk akal, karena menjual destinasi yang belum siap sama saja dengan memberikan kesan buruk kepada wisatawan. Hanya saja keberpihakan Pemda juga perlu diseimbangkan dalam memajukan pariwisata di Lombok dan Sumbawa. (lin)

Mataram (Suara NTB) Air Terjun Panca Saneo merupakan salah satu destinasi wisata yang masih alami di Kabupaten Dompu. Air terjun ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal karena cocok untuk dinikmati bersama orang terdekat. Kesegaran alamnya membuat banyak wisatawan ingin berkunjung kembali.

Air Terjun Panca Saneo berada di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Air Terjun Panca ini terkenal dengan ketinggiannya yang mencapai 75 Meter. Air Terjun Panca juga terkenal dengan airnya yang dingin dan menyegarkan. Ketinggian dari air terjun ini menjadi pemandangan tak terlupakan bagi wisatawan yang datang.

Setiap Akhir Pekan, Air Terjun ini ramai dikunjungi oleh wisatan domestik baik di Dompu maupun yang di luar Dompu sendiri. Selain terkenal dengan ketinggian airnya, air terjun ini juga menawarkan keindahan alamnya yang asri dan kesejukan alamnya. Bagaiamana tidak, keberadaan air terjun ini berada di tengah hutan yang menawarkan kepada wisatawam untuk berwisata lama-lama air.

“Kalau orang Dompu hampir sudah tahu semua tentang Air Terjun Panca. Karena ketinggiannya dan suasananya yang masih asri dan alami,” kata salah seorang warga Dompu M. Ikhsan, di Mataram, Selasa (2/1).

Ia mengatakan bahwa setiap Sabtu dan Minggu banyak

wisatawan yang datang berkunjung. Letaknya yang berada di dalam hutan menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan juga dapat menikmati perjalanannya menuju air terjun ini.

“Kalau akhir pekan memang banyak yang datang.

Karena air terjun ini sudah terkenal, terutama di kalangan anak muda,” ujarnya.

Perjalanan untuk dapat sampai pada air terjun Indonesia, wisatawan harus melalui jalan yang sedikit menguras tenaga. Keadaan medan jalan yang masih alami ini dikarenakan belum adanya akses jalan yang mudah untuk dilalui. Sehingga tidak heran jika wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan yang menyukai tantangan.

Wisatawan juga harus menyiapkan uang sebesar Rp 10.000 untuk retribusi parkir.

Karena pemuda yang berada di Desa Saneo mengambil inisiatif untuk menjaga dan mengamankan kendaraan wisatawan. Retribusi parkir ini hanya berlaku pada akhir pekan yaitu hari Sabtu dan Minggu, “Disana itu tidak ada pedagang makanan. Jadi harus bawa sendiri, di sana juga tidak ada petugas kebersihan, jadi harus bawa sampahnya kembali,” ujarnya. (lin) (Suara NTB/ist)

PANCA SANEO - Seorang wisatawan tengah menikmati pemandangan Air Terjun Panca Saneo yang ada di Kabupaten Dompu.

Eka Tabah Warbiyanti

Putri Pesona Desa 2017 EKA Tabah Warbiyanti (22) terpilih sebagai putri pesona desa pertama yang digelar Badan Promosi Pariwisata

Eka Wabah Warbiyanti (Suara NTB/rus)

Daerah (BPPD) Lotim 2017.

Putri pertama dari pasangan Pelda Munawar dengan Nurbiah yang kini tinggal di Sandubaya Kecamatan Selong siap bersama pemerintah daerah Lotim untuk mempromosikan destinasi wisata Lotim.

Sarjana Fisioterapi lulusan Universitas Aisyah Yogyakarta ini kepada Suara NTB, Rabu (3/ 1) kemarin menjelaskan, terpilih menjadi Putri Pesona Desa pertama tidak dia sangka-sangka. Dengan rendah hati Eka berkata masih banyak yang lain yang dianggapnya jauh lebih baik.

Kegiatan pemilihan Putri Pesona Desa yang kali pertama di gelar di Lotim ini dianggap cukup baik untuk mencari promotor yang membantu

mempromosikan pariwisata Lotim. Karenanya, Eka mengaku menjadi Putri Pesona Desa dianggap sebagai sebuah tanggungjawab yang besar.

Menjadi putri pesona desa katanya harus punya program.

Harus punya acara untuk promosi pariwisata. Warga Lotim untuk promosikan daerah Lotim. Tidak mungkin katanya promosikan daerah dilakukan sendiri oleh warganya sendiri.

Promosi wisata tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak. Termasuk para alumni finalis finalis Putri Pesona Desa. “Saat ini kita sama sama belajar,” ucapnya. Kehadiran Putri Pesona Desa ini bisa membantu untuk mengembangkan pariwisata Lotim lebih baik ke depan.

Objek wisata Lotim sangat banyak dan lengkap.

Wisata pantai hingga wisata pegunungan.

Pecinta wisata Pantai ini mengaku banyak pantaipantai indah di Lotim yang

menawarkan keindahan dan ketenangan. Tidak saja pantai, wisata pegunungan juga tidak kalah menariknya. Seperti wisata Sembalun.

Sembalun saat ini bisa menjadi andalan Lotim. Spot-spot berswafoto di Sembalun ini bisa diaktifkan kembali untuk memancing wisatawan datang bertandang. Harapannya semua elemen masyarakat pelaku wisata bisa bersama tidak saling merusak dan menyakiti satu sama lain.

Diperlukan kerjasama dengan semua pihak untuk membangun wisata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat sekitar objek wisata. Pengelolaan objek wisata salah satunya bisa digunakan untuk menata kawasan wisata tersebut. Pelaku wisata tidak mendapatkan keuntungan pribadi saja.

Lotim lanjutnya sebagai destinasi wisata andalan sejauh ini memang masih belum masif dalam melakukan promosi.

Dibandingkan daerah lain, Lotim dinilai masih perlu memaksimalkan promosi wisata sehingga lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Lotim. (rus)

Pelaku Pariwisata Berharap Fasilitas Beberapa Destinasi Dilengkapi Mataram (Suara NTB) Banyak destinasi wisata yang sudah dibenahi oleh Pemda. Namun banyak pula yang belum dilengkapi, terutama destinasi wisata baru yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Contohnya beberapa destinasi wisata yang ada di Lombok Timur. Bukan itu saja, bahkan banyak destinasi wisata di Pulau Sumbawa yang masih minim fasilitas.

Hal ini dianggap sebagai salah satu kendala para pelaku pariwisata untuk memasarkan potensi wisata baru di NTB. “Kita selalu berharap wisatawan itu datang lagi.

Tapi kalau yang disuguhkan sama saja, buat apa mereka datang lagi. Kan begitu pemikiran mereka. Jadi kita harus bisa menyajikan hal yang baru, agar wisatawan tidak bosan,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Timur Berry Putra, di Mataram, Selasa (2/1).

Ia mengatakan bahwa selama ini memang sudah bagus Pemda berkonsentrasi untuk membenahi sejumlah destinasi. Namun ia melihat di bebera-

pa destinasi justru terlalu sering dibenahi. Sehingga lupa bahwa banyak destinasi baru yang menunggu untuk dibenahi juga.

“Misalnya pembangunan toilet. Tahun depan lagi diperbaiki, dibuat lebih besar. Ya bagus, tapi kan masih banyak destinasi lain yang menunggu untuk dibenahi juga,” ujarnya.

Salah satu contoh destinasi yang kurang diperhatikan padahal memilikinya potensi yang besar adalah Gili Kondo. Selama ini Pemkab Lotim beralasan tengah menunggu investor yang mau menanamkan modalnya di gili itu. Padahal tanpa imvestor pun Gili Kondo sudah sangat diminati wisatawan.

“Pemda terlalu fokus sama Sembalun dan Pantai Pink.

Coba berhatikan, kita punya banyak gili yang mungkin saja bisa mengungguli tiga gili di KLU. Kenapa tidak kita coba kembangkan sedikit demi sedikit, ya meskipun tetap butuh investor,” ujarnya.

Ia berasumsi apabila suatu destinasi sudah dibenahi maka investor juga akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat pent-

ing, mengingat NTB masih punya banyak kekayaan destinasi wisata yang semestinya bisa dipamerkan.

“Jadi kita semakin percaya diri untuk mengundang kembali wisatawan yang sebelumnya sudah datang berkunjung. Kalau sekarang kan destinasinya masih itu-itu saja.

Jadi destinasi yang kita promosikan juga itu-itu saja.

Karena kita tidak mungkin promosikan destinasi yang minim fasilitasnya,” ujarnya.

Ia juga berharap destinasi wisata di Pulau Sumbawa bisa lebih diperhatikan oleh Pemda.

Sebab sejauh ini sudah banyak wisatawan yang bertanya dan menyatakan keinginannya untuk berkunjung. Hal ini menjadi peluang untuk bisa lebih mempromosikan Sumbawa. Sehingga kedepannya wisatawan yang datang ke Lombok bisa berkunjung juga ke Pulau Sumbawa.

“Kalau boleh jujur, Sumbawa ini sangat kaya. Destinasinya banyak yang bagus. Hanya saja pengelolaannya yang belum maksimal. Selain itu fasilitas di beberapa destinasi juga sangat kurang,” ujarnya. (lin)

Bersantai di Gili Asahan Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Gili Asahan yang ada di Desa Batu PutiH Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu spot menyelam yang bagus bagi wisatawan. Tidak heran jika banyak wisatawan pencinta keindahan bawah laut berkunjung ke destinasi ini. Wisatawan juga dapat menikmati keindahan pemandangan alam selama di perjalanan.

“Kalau kebetulan berkunjung ke Sekotong, pasti akan merasakan suasana yang berbeda. Jalan di sana seperti jalanan di Hawaii.

Meskipun saya belum pernah ke Hawaii, tapi saya perkirakan seperti itu kalau melihat dari gambar,” kata wisatawan asal Surabaya Beni Prayogi, Rabu (3/11).

Ia mengatakan bahwa jalanan di Sekotong sebelum menyeberang ke Gili Asahan merupakan jalanan yang indah dengan pemandangan pantai. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan di semua destinasi wisata. Keunikan jalan Sekotong ini menjadi kesan tersendiri

bagi Beni dan wisatawan lainnya.

Gili asahan ini sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya karena mempunyai soft coral maupun hard coral. Ketika ingin melakukan kegitan diving atau menyelam di sini tidak terlalu sulit, karena banyak sekali diving guide yang akan merekomendasikan spot menyelam yang indah di gili ini.

Akses menuju gili asahan ini bisa ditempuh dari Lombok International Airport dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di Kota Mataram. Jika langsung menuju Desa Sekotong Tengah maka akan ditempuh selama 2 jam. Setelah itu bisa langsung ke Pelabuhan Tawun sebagai lokasi pelabuhan yang akan mengantar wisatwan ke Gili Asahan.

“Aksesnya saya rasa cukup mudah, jalannya juga bagus. Jadi kalau mau travelling sendiri, lokasinya bisa dengan mudah ditemukan,” ujarnya.

Wisatawan juga dapat bersantai dan menikmati suasana dan keindahan di gili ini. Suasana yang

(Suara NTB/ist)

GILI ASAHAN - Keindahan Gili Asahan yang ada di Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat. bersahabat akan membuat wisatawan benar-benar merasakan sensasi berlibur yang berbeda dari biasanya. Tidak heran jika gili ini menjadi salah satu pilihan wisatawan yang memilih Sekotong Lombok Barat sebagai desti-

nasi berliburnya.

“Kita juga berkunjung ke beberapa gili lainnya. Saya rasa destinasi itu (Gili Asahan) sangat praktis, karena dari sana kita bisa berkunjung ke banyak destinasi lain di dekatnya,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

Fokus Peningkatan Mutu PADA tahun 2018 ini, SMPN 19 Mataram fokus dalam peningkatan mutu pendidikan. Terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi guru dalam pengoperasian teknologi.

Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., pada Rabu (3/1) mengatakan, di tahun 2018 ini pihaknya fokus dalam peningkatan mutu pendidikan. Berkaitan dengan itu, ia sudah melakukan workshop komputer bagi guru(Suara NTB/dok) guru. “Bagaimanapun guruHj. Aminah guru dalam dua tahun ke depan dituntut untuk lebih profesional dalam mengajar dan proporsional dalam mengoperasikan komputer,” kata Aminah.

Hal ini sudah menjadi tanggung jawab guru, terlebih lagi pada tahun 2017 semua laporan absensi dan lainnya harus secara dalam jaringan (daring) atau online. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dilalui oleh semua guru dan pegawai.

Sementara itu, berkaitan dengan program mutu, Aminah menjelaskan, sekolah juga mempersiapkan pengayaan bagi kelas IX. Karena ke depan ujian bersama menggunakan komputer, termasuk menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Diharapkan nilai UNBK tahun 2018 ini bisa lebih baik dari tahun 2017 lalu.

SMPN 19 memang akan melaksanakan ujian bersama dengan menggunakan Computer Base Test (CBT) untuk 10 mata pelajaran. Ia menekankan, cara ini dilakukan untuk melatih mental anak-anak SMPN 19 Mataram. Menurutnya, masalah mental masih menjadi kendala bagi siswanya. Dengan melakukan ujian bersama dengan CBT, diyakininya bisa mengatasi masalah mental siswa SMPN 19 Mataram.

Selain itu, SMPN 19 Mataram melakukan sejumlah pembenahan sarana dan prasarana pada tahun ini. Langkah itu dilakukan agar proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa dapat berjalan dengan baik. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pengisian Kepala Sekolah Definitif Disarankan Jangan Terlalu Lama Mataram (Suara NTB) Pengisian kepala sekolah definitif di 27 SMA/SMK yang dipimpin pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah disarankan dipercepat. Jika terlalu lama dikhawatirkan akan terjadi persoalan.

Hal itu disampaikan pengamat pendidikan Drs. H. Syamsudin Anwar, dihubungi Rabu (3/1). Menurutnya pengisian kepala sekolah definitif itu mestinya jangan terlalu lama. Di beberapa sekolah, ada yang hampir satu tahun masih dijabat oleh Plt. Kepala sekolah.

“Kepala sekolah mengurus ratusan anak dan puluhan guru itu bukan pekerjaan sederhana,

harus ada orang yang betul-betul secara definitif. Di dalam tindakan mengambil keputusan, kan ada batasan-batasan kewenangan Plt. dan definitif,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB demisioner.

Menurutnya, jika terlalu lama menunggu, dikhawatirkan akan terjadi kevakuman.

Apalagi jika terjadi persoalan di satuan pendidikan. Terlalu lama menetapkan kepala

sekolah definitif dirasa tidak baik. “Kalau menunggu tanda tangan gubernur, harus dikasih tahu kalau prosesnya sudah terlaksana di bawah,” kata Syamsudin yang juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Di samping itu, Syamsudin mengatakan, mutasi memang harus direncanakan sejauh jauh hari. Karena sangat berkaitan dengan tunjangan jaba-

ak pada ikut tertundanya rencana mutasi atau distribusi ulang guru, termasuk perekrutan guru honorer.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di kantornya, Jumat (29/12/ 2017) mengatakan, terkait pengisian kepala sekolah, pihaknya masih menunggu gubernur. Sebelumnya, direncanakan akhir tahun 2017 lalu bakal dilaksanakan pengisian kepala sekolah itu. Penataan pendidikan itu direncanakan diawali dari penataan kepala sekolah.

Barulah ke penataan atau distribusi ulang guru. (ron)

Perhatian Timpang, Dikbud Sebaiknya Dipecah

SMAAl-Ma’arif Gelar UNBK Secara Mandiri Mataram (Suara NTB) Di tahun 2018 ini, SMA Al-Ma’arif akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Di tahun 2017 sebenarnya SMA Al-Ma’arif juga sebagai penyelenggara, tapi ada sekolah swasta lainnya yang ikut menggabung. Di tahun ini, dipastikan laboratorium komputer yang digunakan milik SMA Al-Ma’arif.

Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/1) mengata(Suara NTB/ron) kan, jika di tahun lalu, M. Furkan masih menggunakan laboratorium milik SMK, di tahun ini menggunakan laboratorium milik SMA Al-Ma’arif.

“Artinya kita laksanakan UNBK secara mandiri,” katanya.

Di tahun 2017 lalu, SMA Al-Ma’arif bergabung dengan tiga sekolah lainnya untuk menyelenggarakan UNBK. SMA Al-Ma’arif, SMA Trisakti, SMA Janamarga, dan SMA Saraswati memilih menggelar UNBK di satu lokasi yang sama, yaitu di laboratorium komputer milik SMK Bina Bangsa.

Pada tahun 2018 ini, sekolah-sekolah itu juga melaksanakan secara mandiri atas dasar saran dari Kemendikbud. SMA Al-Ma’arif sendiri ingin melaksanakan secara mandiri, karena memang arahan dari Kemendikbud. Apalagi di tahun lalu sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara.

Pihaknya masih menggunakan sarana yang lama untuk 25 peserta UNBK. Sudah ada 15 komputer dan satu server. Masih ada sedikit kekurangan komputer dan diperlukan tambahan server cadangan. Menurut Furkan, SMA Al-Ma’arif belum mendapatkan bantuan sarana dari pemerintah. Ia mengharapkan sebelum UNBK, pihaknya mendapatkan bantuan sarana dari pemerintah. “Kita gunakan komputer yang digunakan tahun lalu, laboratorium sendiri. Tapi kalau dari segi jumlah siswa 25 kalau tidak gunakan sesi, 25 komputer sudah cukup,” katanya.

Dengan kondisi seperti itu pun, SMA Al-Ma’arif sudah bisa melaksanakan simulasi tahap pertama pada 13 November 2017 lalu secara online. Diharapkan, dengan jumlah dan kondisi sarana yang ada, simulasi dan UNBK bisa terlaksana dengan lancar. “Untuk beberapa waktu sebelum USBN dan UNBK diharapkan ada bantuan,” harapnya.

Furkan berharap terjadi peningkatan prestasi pada UNBK tahun 2018 nanti. Apalagi pihaknya juga sudah melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas XII. Pada bulan Februari dan Maret melaksanakan ujian praktik bagi siswa kelas XII jurusan IPA dan IPS. “Kita harapkan prestasi lebih memuaskan dibandingkan tahun sebelumnya,” harapnya. (ron)

tan dan fungsional. Selain itu di dalam memindahkan kepala sekolah memang harus dengan pertimbangan yang bijaksana. “Memindahkan kepala sekolah tidak seperti memindahkan meja kursi, banyak konsekuensi, ini harus dipertimbangkan sebijaksana mungkin,” sarannya.

Sebelumnya pengisian kepala SMA/SMK Negeri yang masih dijabat oleh Plt kepala sekolah dan mutasi kepala SMA/SMK dipastikan tertunda. Alasannya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih menunggu gubernur. Hal ini berdamp-

(Suara NTB/dys)

KUNJUNGI - Siswa MTs Islahul Muslimin, Senteluk, Kecamatan Batulayar mengunjungi Museum Negeri NTB, Rabu (3/1).

Puluhan Siswa MTs Islahul Muslimin Belajar ke Museum Mataram (Suara NTB) Sebanyak 87 siswa MTs Islahul Muslimin, Senteluk, Kecamatan Batulayar, berkunjung ke Museum NTB, Rabu (3/1). Kunjungan ini dalam rangka belajar dan untuk mengenalkan warisan kebudayaan leluhur pada para siswa.

Kepada Suara NTB, Kepala MTs Islahul Muslimin, Senteluk, Batulayar, Lobar, Baehaki Assubki menegaskan kunjungan para siswanya untuk belajar langsung tentang warisan kebudayaan masyarakat NTB. Selama ini, kata Baehaki, para siswa hanya mengenal benda cagar budaya yang merupakan warisan leluhur dari buku saja lewat mata pelajaran seni budaya. Namun kali ini, mereka diajak belajar dan melihat secara langsung apa yang selama ini mereka pelajari. “Bagaimana kehidupan, ada mata pelajaran hanya teori yang kita dengar,” ujarnya saat mendampingi siswanya.

Di samping itu, Baehaki mengaku saat ini madrasah masih dalam kondisi libur dan

belum aktif belajar. Kesempatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya juga museum sebagai tempat berlibur dan juga belajar.

“Karena kemarin pas waktu libur itu kemarin kita gak libur, nah sekarang kita libur.

Museum karena ada aspek edukasi. Santri kami banyak dari pelosok belum lihat yang seperti ini,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan, berlibur ke museum jadi pilihan supaya mereka mengenal budayanya sendiri. Mengingat selama ini banyak di antara mereka yang tidak tahu bahkan lupa terhadap sejarah mereka. Oleh sebab itu, aspek pendidikan dari kunjungan ini sangat penting menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan berkunjung.

“Itulah mereka dapat belajar di sini,” terang Baehaki.

Sementara itu, salah seorang petugas pemandu museum Bunyamin, dalam arahannya di hadapan puluhan pengunjung meminta agar para pengunjung senantiasa menjaga

kebersihan. Termasuk tidak makan dan minum saat masuk ke dalam galeri museum.

Kepala Museum NTB, Zubair Muslim, menjelaskan dari tahun ke tahun jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan, terutama dari kalangan pelajar dan siswa.

Peningkatan tersebut kata Zubair, saat ini tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat terutama dari dunia pendidikan dalam melihat museum sebagai tempat yang menarik untuk belajar.

“Jelas peningkatan banyak.

Kesadaran pendidikan, lembaga pendidikan cukup tinggi.

Buktinya mereka datang berkunjung,” jelasnya.

Pihaknya pun bersyukur dengan kesadaran tinggi itu kunjungan ke museum terus meningkat. Bahkan tak jarang ada semacam imbauan khusus juga bagi sekolah untuk membawa para murid atau siswanya berkunjung dan belajar ke museum. “Harus studi banding ke museum,” tukasnya. (dys)

Peringati HAB, ASN Lingkup UIN Mataram Diingatkan Tupoksi Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (3/1) memperingati hari jadinya yang ke-72 tahun 2018. Hari lahir kementerian yang bermotto Ikhlas Beramal ini diperingati sebagai Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama ini juga diperingati ASN lingkup UIN Mataram dengan menggelar apel bendera, Rabu (3/1).

Rektor UIN Mataram Prof.

Dr. H. Mutawali, M.Ag., memimpin langsung upacara dalam amanatnya mengingatkan kembali seluruh ASN lingkup UIN Mataram untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Menurutnya, Kementerian Agama hadir untuk mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama menyertai denyut nadi kebangsaan kita.

Lanjutnya, Kementerian Ag-

ama bertugas sebagai pengawal dasar negara yaitu Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai agama dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Melihat amat pentingnya tugas itu, maka pada setiap diri aparatur Kementerian Agama melekat beberapa misi yang saling terkait.

Misi itu antara lain mengayomi bangsa dengan bimbingan kehidupan beragama yang berkualitas, melebarkan akses pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, memberikan pelayanan keagamaan sesuai kebutuhan, serta menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.

Tugas itu semakin berat tantangannya, karena bangsa Indonesia menghadapi zaman yang cepat berubah. Kita berada dalam lingkup masyarakat lebih luas yang meliputi warga global hingga generasi digital. Tuntutan publik terhadap kita semakin tinggi, terbuka, dan spontan.

Diperlukan sikap yang tepat dan cerdas dalam merespons tuntutan masyarakat.

Menurutnya, ASN tidak boleh lagi bekerja dengan kacamata kuda yang minim kepedulian terhadap sekitar. ‘’Dengarlah aspirasi dari berbagai arah agar kita dapat mencapai target kinerja sekaligus memenuhi harapan publik. Kemudian, marilah kita latih kepekaan agar lebih memahami persoalan riil di masyarakat, sehingga dapat menentukan prioritas kerja,’’ sarannya.

Di sisi lain, ujarnya, ASN di lingkup UIN Mataram harus giat berinovasi agar lembaga terasa kekinian, ‘’jangan sampai dianggap seperti mesin tua yang usang.

Karenanya, tahun ini semua layanan sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-Government,’’ ujarnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Berdirinya suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru diyakini akan mampu memberikan hasil maksimal pada bidangnya. Sebaliknya, penggabungan dua bidang pada satu OPD justru melahirkan ketidakseimbangan perhatian, yang berakibat pada kinerja yang tidak maksimal.

Begitu juga pada salah satu OPD yaitu Dikbud NTB. Di dinas ini, ada dua aspek yang digabung jadi satu yakni aspek pendidikan dan kebudayaan.

Namun demikian, dua aspek ini ditengarai belum seimbang dalam hal perhatian yang diberikan pemerintah.

Kepala Museum NTB Drs. Zubair Muslim, menilai pemecahan OPD berdampak positif pada bidang yang ingin dipecah.

Ia mencontohkan bagaimana dulu perhatian terhadap aspek kepemudaan dan olahraga belum maksimal saat masih bergabung dengan Dikpora.

Namun kini pasca dipecah dan menjadi OPD tersendiri, fokus perhatian pemerintah terhadap pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga sangat luar biasa. Untuk itu, ia lebih setuju jika ke depan ada usulan untuk dilakukan pemecahan pada Dikbud.

“Kalau mau bagus bidang masing- masing itu ada dinas pendidikan khusus, dinas kebudayaan khusus. Kayak Dikpora dipecah menjadi Dispora. Jadi olahraga khusus ditangani. Kebudayaan juga seperti itu. Jadi bisa lebih fokus,” kata Zubair, ditemui Rabu (3/1).

Selain itu, pemecahan OPD ini dinilai tepat mengingat di

Dikbud sangat banyak muatan aspek penddikannya. Sehingga tepat jika aspek pendidikan ini diurus terpisah dengan aspek kebudayaan terlebih jenjang pendidikan SMA menjadi tanggung jawab provinsi.

“Sekarang SMA diurus provinis, belum masalah guru, kurikulum, tenaga pendidik, sehingga budayanya cuma satu.

UPT pendidikannya sangat banyak, bidang budaya cuma dua yaitu taman budaya dan museum,” sambungnya.

Lebih lanjut Zubair memberi pertimbangan bahwa di tempat lain juga sudah melakukan hal yang sama seperti Yogyakarta.

Hal itu menyebabkan pengelolaan bidang kebudayaan di Yogyakarta jadi maksimal. Bahkan jadi jualan mereka.

Terlebih secara spesifik, visi misi Gubernur NTB yaitu beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Dimana berbudaya sangat spesial, sehingga harusnya memiliki OPD yang mampu berdiri sendiri.

“Tapi mungkin faktor anggaran, agar efektif dalam penganggaran. Kalau anggaran longgar seperti daerah lain bisa ditambah OPD itu kan gak apaapa,” urainya.

Apalagi NTB tengah naik daun dengan pengembangan dunia pariwisata. Dengan mengembangkan aspek kebudayaan secara maksimal, ke depan bisa jadi salah satu jualan pariwisata selain keindahan alamnya. Karena bagaimana pun pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari aspek kebudayaan. “Memang pariwisata tidak bisa dipisahkan dengan budaya,” tukasnya. (dys)

Penilaian PPK Dilakukan Setiap Hari Mataram (Suara NTB) Penilaian Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilakukan setiap hari oleh guru. Meskipun banyak yang merasa kesulitan melakukan penilaian, namun ada juga yang menyebutnya tidak ada kesulitan dalam proses penilaiannya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., mengatakan penilaian karakter dilakukan setiap hari oleh guru saat mengajar di kelas. Dan nilainya tertuang dalam bentuk nilai afektif di rapor, selain nilai kognitif dan psikomotor.

“Dan untuk nilai Budi Pekerti dan Akhlak Mulia di rapor dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling (BK), guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan guru Agama,” kata Kepala SMA 8 Mataram ini.

Khalik mengatakan penilaian PPK fokus pada sikap dan perilaku siswa, baik saat di dalam kelas maupun di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah. Contoh sikap yang di luar lingkungan sekolah misalnya siswa bertemu dengan guru di jalan kemudian siswa menyapa dan memberi salam kepada guru. “Itu sudah merupakan penilaian yang baik oleh guru kepada siswa tersebut terkait dengan pendidikan karakter,” katanya.

Munculnya PPK dimulai dari adanya pro kontra Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah. Pro kontra itu diakhiri oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penilaian PPK yang wajib diimplementasikan tahun ajaran 2017/2018 menimbulkan kesulitan bagi guru. (ron)

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 11

Ketidakpastian Warnai Pemanggilan Ridwan ke Pelatnas Mataram (Suara NTB) Penantian Ridwan untuk ambil bagian membela Indonesia di ASIAN Games 2018 masih diwarnai ketidakpastian. Atlet peraih medali emas di nomor 1.500 meter Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 ini belum ada tanda-tanda akan dipanggil mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) persiapan ASIAN Games 2018.

Ridwan yang diwawancara Suara NTB, di Mataram, Rabu (3/1) kemarin mengatakan sejauh ini belum ada pemanggilan dirinya untuk pemusatan latihan. Meski demikian dia tetap menjalani latihan untuk persiapan mengikuti event nasional.

“Sejauh ini belum ada pemanggilan dari PB PASI untuk saya mengikuti pemusatan latihan nasional persiapan ASIAN Games 2018,” ucapnya.

Menurut Ridwan soal persiapan dirinya mengikuti

ASIAN Games 2018 sudah dia dijalani sejak awal tahun 2017. Pasalnya, meski tidak ada ASIAN Games 2018 dia tetap latihan karena telah masuk dalam Pelatda Mayung 2017 persiapan PON di Papua tahun 2020.

Dia sendiri mengaku tidak ada masalah meski tidak dipanggil mengikuti Pelatnas, pasalnya dia tetap latihan untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. “Bagi saya, mau dipanggilnya Pelat-

nas atau tidak sama saja. Dan saya tetap latihan untuk persiapan PON di Papua tahun 2020,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa atlet peraih medali emas di PON 2016 berpotensi dipanggil mengikuti Pelatnas ASIAN Games 2018. Demikian halnya Ridwan adalah salah satu atlet peraih medali emas di ASIAN Games 2018. Dan Ridwan mengaku sangat senang bila dapat mewakili Indonesia di ASIAN Games 2018. (fan)

Dembele Siap Kembali Merumput untuk Barcelona

Ousmane Dembele

Madrid Pemain termahal Barcelona, Ousmane Dembele, siap kembali merumput untuk Las Blaugranas setelah absen panjang di awal kedatangannya musim panas lalu.

Pihak klub menyebutkan Dembele bakal ambil bagian saat Barcelona menghadapi Celta Vigo dalam laga lanjutan putaran 16 besar Piala Raja Spanyol pada Jumat (5/1) dini hari WIB. Dembele tiba di Barcelona

dengan nilai transfer sebesar 105 juta euro dari klub Jerman, Borussia Dortmund, pada Agustus 2017, namun ia hanya melakoni tiga penampilan bersama raksasa Spanyol tersebut sebelum menderita cedera otot paha belakang dalam laga kontra Getafe dan absen sejak 16 September 2017.

Penyerang Prancis berusia 20 tahun itu lantas menjalani operasi di Finlandia sebelum kembali mengikuti sesi latihan pada Desember 2017 dan mendapat lampu hijau oleh tim medis untuk kembali tampil pada Selasa (2/1).

Barcelona asuhan Ernesto Valverde akan melawat ke markas Celta Vigo untuk memainkan pertandingan leg pertama pada putaran 16 besar Piala Raja mereka, sebelum menjamu lawan yang sama di Camp Nou pada pekan depan.

Mereka juga akan kembali bertanding di liga dengan pertandingan kandang melawan Levante pada Minggu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 T W I N ’ S S A L O N , Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

(Suara NTB/fan)

USIA DINI - Pembinaan atlet sepak bola usia dini di NTB terus digalakkan, meskipun prestasi olahraga sepak bola NTB belum menembus level nasional. Tampak atlet sepak bola usia dini menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (3/1).

KONI NTB Award Diharapkan Dorong Lahirnya Prestasi Terbaik Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penilai Penerima Penghargaan KONI NTB Award 2017, M. Nur Haedin S. Sos mengatakan bahwa KONI NTB Award akan menjadi program tahunan KONI NTB dalam rangka memberikan anugerah setiap akhir tahun untuk pelaku olahraga, yakni atlet dan pelatih berprestasi internasional hingga dunia.

“KONI NTB award bukan sekedar ajang bagi-bagi uang pembinaan. Tapi memberikan pengakuan bahwa atlet berprestasi di level dunia harus diberikan apresiasi,” ucap M. Nur Haedin yang biasa disapa Edo saat diwawancara Suara NTB via ponselnya,

RUPA-RUPA

SALON

SALON

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4

V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha

Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809

RUPA-RUPA

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

ternasional , bukan dari juara nasional saja.

Anugerah KONI NTB Award itu akan diberikan setiap akhir tahun. Tidak saja bagi atlet dan pelatih, namun diberikan juga kepada atlet legenda, pihak media massa dan pembina yang terus konsisten mendukung pemberitaan dan pembinaan olahraga di NTB. Bagi Edo, KONI NTB award tahun 2017 memang masih memiliki kekurangan.

Namun demikian kedepan pihaknya akan perluas KONI NTB Award untuk cabor berprestasi yang prestasinya dinilai dari prestasi atlet mulai Januari hingga Desember.

Rencananya tahun depan KONI NTB mulai merancang dan memperluas kembali pihak-pihak yang akan mendapatkan KONI NTB award tahun 2018. Pihak yang akan M. Nur Haedin mendapat-

Rabu (3/1).

Pernyataan ini disampaikan Edo untuk memberikan informasi terkait KONI NTB Award yang digelar KONI NTB di Hotel Golden Palace Mataram, Sabtu (30/12).

Ajang KONI Award 2017, kata Edo, merupakan program perdana KONI NTB dalam rangka memberikan anugerah kepada setiap atlet dan pelatih berprestasi. Khususnya atlet dan pelatih berprestasi di level i n -

(Suara NTB/ist)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2869BT NOKA/NOSIN : MH35D9003AJ885909/5D9885776 AN.MUGNIK HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT MENUJU JL. H.M RUSLAN KR.PANAS

kan KONI award 2018 akan dimonitor olrh bidang Media, Humas dan Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI NTB mulai bulan Januari hingga Desember 2018. Selain itu tim penilai juga melibatkan unsur akademisi, SIWO PWI NTB, pemerhati olahraga, pakar olahraga dan budayawan.

Pihak KONI NTB akan melibatkan banyak unsur penilai agar dapat memonitoring secara lengkap karakter, pelaku olahragawan selama kurun waktu satu tahun. “Kalau atlet dan pelatih yang mendapat KONI Award tahun 2017 tidak dapat mempertahankan prestasinya di tahun 2018, maka tidak akan dapat KONI NTB Award lagi,” jelasnya.

Yang menjadi kriteria tim penilai nantinya tidak saja prestasi, namun dari segi non teknis juga dinilai. Dalam hal ini karakter dan perilaku pelaku olahraga juga dinilai. Prioritas kategori atlet yang mendapatkan KONI NTB Award 2018 adalah atlet muda yang berprestasi. Sebab atlet muda ini orientasinya bisa berprestasi di level internasional.

KONI NTB Award, diakui Edo bukan sekedar ajang membagi hadiah, tapi kedepan bagi atlet yang mendapatkan KONI NTB award akan diperhatikan masa depannya.

Misalnya melalui penghargaan KONI NTB Award, atlet akan bisa diperjuangkan bekerja di BUMD, BUMN dan PNS. (fan)

HILANG STNK R2 YAMAHA DR4978AB NOKA/NOSIN : MH34NS003TK209796/ 4NS194195 AN.NI AMAH

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

SUARA NTB

Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

OPINI

Halaman 14

Bonus Demografi sebagai Berkah Tuntaskan Tanggung Jawab KURANG dari Sembilan bulan, masa kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH., MSi., memimpin NTB. Tepat pada tanggal 17 September 2018, masa jabatan pasangan TGB-Amin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan berakhir. Di sisa masa jabatan ini, tentu banyak persoalan mendasar yang belum bisa diselesaikan. Ini menjadi tugas pemimpin baru dalam melanjutkan kebijakan atau program yang tertunda.

Di sinilah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya lingkup Pemprov NTB dituntut mampu bekerja maksimal di akhir masa jabatan TGB-Amin dalam memimpin NTB. Tentunya, dalam melaksanakan ini, pimpinan OPD tidak bisa berleha-leha atau santai dalam menyelesaikan tugas. Pimpinan OPD dan jajaran yang ada di bawahnya harus bekerja maksimal, sesuai dengan target atau program yang akan dicapai.

Tahun 2018 adalah tahun politik. Tahun di mana, pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada NTB, Pilkada Lombok Timur, Pilkada Lombok Barat dan Kota Bima meraih suara terbanyak. Pada pilkada ini, pimpinan OPD di daerah yang akan melaksanakan pilkada merasa khawatir akan disingkirkan dari posisinya oleh pemimpin baru. Hal ini tentu berimbas pada perilaku pimpinan OPD sebelum kepala daerah definitif terpilih dengan ‘’berpihak’’ pada salah pasangan calon.

Jika sudah begini, pimpinan OPD sudah tidak netral lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak konsentrasi lagi dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, apa yang sudah diprogramkan oleh pasangan kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak akan tercapai.

Inilah yang dikhawatirkan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat evaluasi pimpinan yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/1). Apa yang disampaikan gubernur tentu sangat beralasan, karena sebagai pihak yang akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode ke dua tidak ingin meninggalkan sesuatu yang buruk bagi pemimpin NTB berikutnya. Gubernur menginginkan pimpinan OPD tetap menaati aturan dan mengedepankan akal sehat dalam menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, jika pimpinan OPD santai atau tidak melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi TGH. M. Zainul Majdi – H. Muh. Amin di akhir masa jabatannya, maka yang rugi tidak hanya pimpinan daerah, tapi seluruh masyarakat. Untuk itu, di sisa masa jabatan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB sekarang ini, pimpinan OPD harus bekerja maksimal sebagai pejabat atau Aparatur Sipil Negara. Tidaklah salah apa yang disampaikan Gubernur NTB, jika masih banyak tugas besar yang menanti pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB untuk diselesaikan. Angka kemiskinan di NTB masih menjadi persoalan besar untuk bisa dikurangi, bahkan hingga menyentuh 12,25 persen di akhir masa jabatan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin. Belum lagi, masalah pengangguran, siswa drop out, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Untuk itulah, pimpinan OPD harus maksimal melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Karena bagaimana pun, hasil yang dicapai di periode akhir masa jabatan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin menjadi wajah pencapaian pembangunan selama lima tahun terakhir. Jangan sampai ketika sampai di akhir masa jabatan kepala daerah, justru kinerja pimpinan OPD tidak optimal dan melakukan ‘’transaksi’’ politik pada pasangan calon yang akan maju di pilkada. Hal seperti inilah yang harus dihindari. Kalau ada pimpinan OPD yang mbalelo, kepala daerah harus memberikan sanksi tegas. Yang terpenting dalam hal ini adalah, bagaimana tugas maupun program harus dituntaskan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. (*)

NDONESIA akan memperoleh bonus demografi. Puncaknya terjadi pada tahun 2028-2031 mendatang. Perolehan ini sesungguhnya menjadi anugrah bagi bangsa, jika tertangani dengan baik. Sebaliknya, menjadi bencana, bila tidak dimanfaatkan dengan baik.

Bonus demografi adalah bonus dimana keadaan penduduk usia produktif sebuah negara jauh lebih besar dari usia tidak produktif.

Artinya usia kerja produktif melampui jumlah usia tidak produktif.

Usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun. Usia tidak produktif berusia sebelum 15 tahun dan setelah 64 tahun.

Berkaitan dengan bonus demografi yang akan datang, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty menyampaikan, bahwa sejak tahun 2012 lalu, Indonesia telah mulai mengalami bonus demografi. Kisaran 2012 – 2045, kita mengalami bonus demografi. Angkanya sangat pantastis, sekitar 70 persen (180 juta) penduduk. Sedangkah usia nonproduktif sekitar 30 persen (60 juta). Puncak bonus terjadi pada 2028-2031.

Sebagaimana urain di atas, bonus ini sesungguhnya berkaitan dengan usia penduduk. Perlu diingat, bahwa kelebihan jumlah usia produktif sebuah negara tidak serta merta menjadikannya bonus. Akan menjadi bonus, jika penduduk usia produktif tersebut terdiri dari sumber daya manusia yang mandiri, terdidik, cekatan, kompetitif. Sehingga mampu produktif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena itu, diantara penanganannya adalah memiliki tempat berproduksi (baca: lapangan kerja). Jika tidak memiliki itu, maka bonus demografi itu bisa menjadi bencana bagi sebuah negara.

Pemikirannya sederhana, jika orangorang yang masuk usia produktif tidak memiliki keahlian dan tidak bekerja, sementara di satu sisi, mereka memiliki berbagai kebutuhan, maka pengangguran akan terjadi dan menyimpan potensi melahirkan kerusuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab itu, negara tentu harus tanggap dengan situasi ini.

Memerlukan pananganan serius dari pemerintah, baik pusat dan daerah untuk bonus demografi ini.

Agar bonus demografi ini menjadi berkah, perlu beberapa terobosan untuk menyambutnya, yaitu:

Oleh : Abdul Hayyi Akrom

”

(Mahasiswa Program Doktor IAIN Jember, Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur)

Kita semua sebagai masyarakat perlu mengambil bagian dari berkah ini. Setidaknya kita bisa mulai dari kita dengan berpikir, bahwa sebagai masyarakat kita adalah subyek dari bonus demografi ini. Bukan sebagai obyek. Masyarakatlah yang perlu banyak terobosan untuk mengambil posisi sebagai subyek dari bonus demografi ini.

Pertama, memastikan bahwa penduduk yang berusia 15-64 tahun pada tahun 2028-2031 adalah sumber daya manusia yang telah mengenyam bangku pendidikan. Pemerintah harus serius memberikan, memfasilitas dan menyelenggarakan pendidikan bagi penduduknya.

Sehingga semua penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2028 telah melewati masa pendidikan yang seharusnya.

Kedua, penduduk yang masuk dalam kategori usia produktif dipastikan sudah memiliki keahlian (skill).

Berpendidikan dan berkeahlian. Dua modal ini benar-benar melekat dalam diri penduduk Indonesia.

Ketiga, menyediakan lapangan kerja. Pekerjaan besar pemerintah dan masyarakat untuk semua penduduknya yang telah memiliki pendidikan dan keahlian adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah yang perlu menyediakan. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Masyarakat, dalam hal ini pihak swasta yang memiliki kemampuan membuka lapangan kerja, perlu difasilitasi dan mengambil peran sehingga terbentuk masyarakat yang kuat.

RADIO

Untuk mencapai itu, memerlukan kesungguhan semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah selaku pembuat dan pemegang kebijakan, tetapi juga dari masyarakat yang harus memposisikan diri sebagai subyek pada bonus demokgrafi itu.

Kita semua sebagai masyarakat perlu mengambil bagian dari berkah ini. Setidaknya kita bisa mulai dari kita dengan berpikir, bahwa sebagai masyarakat kita adalah subyek dari bonus demografi ini.

Bukan sebagai obyek. Masyarakatlah yang perlu banyak terobosan untuk mengambil posisi sebagai subyek dari bonus demografi ini.

Menurut penulis, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai subyek bonus demografi, yaitu: Pertama, membudahyakan budaya belajar pada semua golongan anak bangsa. Menghidupukan budaya literasi guna membuka wawasan. Pentingnya budaya literasi ini tidak hanya untuk mereka yang menjadi pendidik, seperti guru dan dosen. Tetapi sangat penting untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Lebih-lebih untuk generasi mendatang. Budaya literasi harus menjadi gaya hidup masyarakat kita.

Kedua, mengarahkan proses-proses hidup berorientasi pada karya, peningkatan kemampuan diri. Belajar tanpa henti sepanjang hayat perlu menjadi life of style masyarakat kita. Sehingga apapun profesi dan kegiatan yang dijalankannya, belajar tetap dapat dijalankannya.

Ketiga, budaya inovasi dalam kehidupan. Inovasi dalam kehidupan mutlak diperlukan. Inovasi yang merubah kehidupan. Kehidupan akan selalu berubah. Melakukan hal-hal baru sebagai bagian dari pengembangan-pengembangan, baik dalam pekerjaan, dan kehidupan perlu digalakkan. Sehingga masyarakat menjadi akrab dengan berbagai inovasi dan perubahan dalam kehidupannya.

Kita patut mensyukuri bonus demografi yang akan datang. Sebab, beberapa negara di dunia, seperti Jepang, Rusia, Singapura, dan Jerman meski tergolong maju, namun berada pada ambang ancaman demokgrafi. Tentu, memerlukan kesungguhan dan keseriusan semua pihak untuk menyambuat bonus demografi itu. Agar benar-benar menjadi berkah. Bukan bencana. Semoga.

Tak bisa ditembus mobil, warga melahirkan di Lebah Suren Sekotong digotong ke Puskesmas PR yang harus dituntaskan Pemkab Lobar

*** Sudah ditutup, retail modern nekad buka lagi Pemerintah harus tegas

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 4 Januari 2018

Halaman 15

Meskipun Bisa Mendaftar, Ali-Sakti Rawan Tersingkir

(Suara NTB/penrem)

TUMPENG - Pemotongan tumpeng pada peringatan HUT ke 67 Ajenrem, Rabu kemarin.

Mataram (Suara NTB) Meskipun sudah bisa ikut mendaftar sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada tanggal 8-10 Januari mendatang, pasangan Ali BD-Gede Sakti (Ali-Sakti) yang maju dari jalur independen, masih rawan tersingkir sebagai peserta Pilkada NTB 2018. Karena dia harus kembali menyerahkan daftar dukungan perbaikan dalam jumlah yang cukup besar. ‘’Tetap boleh mendaftar, tetapi mengacu pada syarat menimal, kalau dari jumlah miniml masih kurang, menjadi tidak memenuhi syarat.

Bahkan pada saat menyerahkan perbaikan kurang dari itu

tentu langsung dinyatakan TMS. Jadi ini kesempatan terakhir, tidak ada perbaikan lagi,’’ jelas Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori.

Diketahui hasil verifikasi faktual dukungan Ali-Sakti diplenokan KPU Selasa (2/1).

Dari 311 ribu dukungan yang diverifikasi faktual, yang memenuhi syarat (MS) hanya sebanyak 252 818, sehingga dukungannya masih kurang 50.513 dari syarat minimal sebanyak 303.331. Dari kekurangan sebesar 50.513 inilah yang akan diserahkan kembali pada masa perbaikan mulai tanggal 18-20 Januari, sebanyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan. Sehingga total minimal dukungan yang

harus diserahkan kembali sebesar 101.026.

Dukungan sebanyak 101.026, bukanlah angka yang sedikit, untuk bisa dipenuhi oleh Ali-Sakti, dalam waktu yang relatif singkat untuk mengumpulkan dukungan KTP. Ia hanya memiliki efektif selama dua pekan untuk mengumpulkan dukungan KTP, karena jadwal penyerahan dukungan perbaikan pada tanggal 18-20 Januari.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Tim Pemenangan Ali-Sakti, Basri Mulyani mengaku tidak khawatir dengan jumlah dukungan yang harus diserahkan kembali pada masa perbaikan. Meskipun angkanya dinilai cukup besar.

HUT Ke-67

Ajenrem Dituntut Tetap Profesional Mataram (Suara NTB) Korps Ajudan Jenderal Korem 162/WB (Ajenrem) memperingati hari jadi ke 67 Rabu (3/1) kemarin. Institusi yang berperan dalam proses penentuan kelulusan perekrutan hingga urusan pensiun anggota TNI ini, dituntut tetap menjaba profesionalisme dalam tugas.

Direktur Ajudan Jenderal TNI AD Brigjen TNI Erry Herman, M.P.A., dalam amanat yang dibacakan Kepala Ajenrem 162/WB Mayor CAJ Muklisin menyampaikan, pada 67 tahun yang lalu, para pendahulu telah menorehkan sejarah terbentuknya korps tersebut.

“Perjalanan korps Ajen telah memberikan pembelajaran penting yang dapat dipetik. Walaupun di masa-masa awal pembentukan memiliki keterbatasan dalam penataan administrasi personel, namun telah membangun pondasi penting dan strategis dalam penataan personel TNI AD untuk menjadi sebuah organisasi militer yang lebih profesional,” kata Muklisin.

Dilanjutkannya, seiring dengan semakin konpleks dan dinamisnya tantangan tugas yang dihadapi, satuan Ajudan Jenderal harus tanggap dan mampu merespon dengan cepat melalui kerja keras dan cerdas. ‘’Peran Satuan Ajudan Jenderal dalam menghadapi kemajuan perkembangan teknologi dan komunikasi serta menjaga ketahanan budaya dapat diwujudkan dengan selalu memiliki sikap profesional dengan membangun pondasi yang kuat dan kokoh,’’ tandasnya.

Tema yang diangkat pada HUT Ajudan Jenderal ke 67 yakni ‘’Profesional, sederhana, tulus dan kerja keras’’.

Pada kesempatan tersebut, Kasrem 162/WB Letkol Inf Hery Setyanto, S.I.P mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga Korps Ajudan Jenderal ke 67. “Semoga melalui kegiatan syukuran ini, Korps Ajen dapat menjadikannya sebagai momentum untuk mengingat kembali jati diri Bhudi Dharma Bhakti sekaligus sebagai sarana introspeksi diri bagi seluruh anggota Korps Ajudan Jenderal sehingga kedepan dapat berbuat fan bekerja lebih baik lagi sesuai dengan tema HUT Ajen kali ini”, harapnya.

Acara peringatan HUT Korps Ajudan Jenderal TNI AD ke 67 dirangkai dengan berbagai kegiatan, seperti ziarah makam ke TMP Majeluk Mataram, berbagai macam pertandingan olahraga seperti tennis, Takrow dan Volly, serta hari ini menggelar acara syukuran. (ars/*)

Empat Proyek Molor, Pemprov Tahan Uang Jaminan Kontraktor Dari Hal. 1 nilai paket Rp 3,2 miliar dikerjakan mulai Agustus 2017.

Kegiatan ketiga tergolong paling besar, senilai Rp 4,2 miliar untuk pembangunan Bangsal Putra – Putri. Fisik ini digarap oleh PT. DM. Sedangkan proyek keempat, pembangunan gedung Aset senilai Rp 1,5 miliar dikerjakan CV. AP. Tiga gedung

terakhir terletak di bagian paling belakang kompleks RSJ. Keempat paket proyek itu anggaran bersumber dari APBD NTB tahun 2017, rata rata mulai pekerjaan Agustus 2017 lalu dan target tuntas pertengahan Desember 2017. Dari empat proyek yang dikerjakan di RSJ, ada tiga proyek yang penyelesaiannya molor. (nas)

Jangan Berleha-leha Dari Hal. 1 Kepemimpinan saya dan Pak Wagub selesai per 17 September mendatang,’’ kata gubernur.

Artinya, kata TGB, pada tahun ini sekitar seperempat tahun anggaran (Oktober – Desember) 2018 akan dieksekusi oleh pimpinan NTB yang baru. Selain itu, program atau kegiatan juga dimungkinkan untuk ditajamkan atau disesuaikan oleh Gubernur dan Wagub NTB yang baru dalam ruang yang dimungkinkan oleh UU. Pada tanggal 17 September yang akan datang, kata Gubernur TGB ini, sudah ada pemimpin NTB yang baru periode 2018-2023. Tentunya, pemimpin NTB yang baru itu punya konsep, visi dan pandangan-pandangan yang disampaikan dalam kampanye yang perlu diakomodir.

“Yang ingin saya tekankan.

Jangan sampai karena ada masa sekitar tiga bulan lebih sedikit dari tahun 2018 yang akan dipimpin oleh pemimpin yang baru, lalu bapak/ibu berleha-leha atau kurang setelan gasnya untuk kerja dari sekarang sampai 17 September,’’ kata TGB. Menurutnya, jika Pimpinan OPD ada yang berlehaleha maka yang rugi bukan gubernur. Tetapi yang dirugikan adalah masyarakat. Untuk itu, TGB meminta supaya ada pemisahan antara proses politik yang berjalan dengan tanggung jawab sebagai ASN. Tanggung jawab yang diemban harus dilaksanakan dengan maksimal. ‘’Saya juga sebagai gubernur akan maksimal. Saya akan kerja terus sampai selesai. Itu sebabnya kalau dicermati beberapa pemberitaan, saya tetap berusaha mengokohkan posisi kita, NTB. Karena persaingan antarprovinsi itu luar biasa kuatnya,’’ katanya.

TGB menyatakan, dirinya

terus bekerja dengan menjalin komunikasi dengan pimpinan di tingkat pusat maupun secara sektoral.

Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya hal-hal yang akan dan sedang dilaksanakan di NTB bisa terus berjalan.

Termasuk membuka jalan ke depan agar NTB bisa lebih maju lagi. Itulah sebabnya, kata gubernur yang memimpin NTB periode ke dua ini, dirinya beberapa waktu lalu pergi ke Qatar. Menurutnya, perjalanan ke Qatar untuk menarik minat investasi datang ke Lombok merupakan perjalanan yang singkat dan melelahkan. Namun, itu tetap dilakukan supaya orang tahu bahwa NTB memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan.

“Saya berharap dalam dimensi-dimensi tadi supaya betul-betul tepat memotret kegiatan demokrasi kita. Keterpengaruhan atau pretensi pribadi silakan.

Tetapi ketika sudah masuk dalam konteks yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, hati-hati,” ujarnya mengingatkan.

Menyangkut program 2018 ini, gubernur meminta Pimpinan OPD tetap kencang semangatnya untuk mencapai target-target yang ada. Pasalnya, kinerja pada akhir tahun RPJMD ini akan menentukan wajah pencapaian pembangunan selama lima tahun terakhir. ‘’Dan saya ingin sampaikan bahwa tugas kita memastikan bahwa tugas moral kita adalah memastikan semaksimal yang kita mampu supaya pemimpin NTB itu berhasil. Siapapun pemimpin itu. Karena di NTB ini kan keseluruhan potensi yang ada harus berhasil,’’ tandasnya. (nas)

Jalan di Sekongkang Baru Bisa Dilalui Kendaraan Tertentu Taliwang (Suara NTB)Pasca diterjang longsor dan membuat akses menuju tiga desa yang berada di Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hanya kendaraan dengan kapasitas mesin double gardan dan kendaraan roda dua saja yang bisa melewati jalan ini. Kondisi jalan saat ini juga semakin parah seiring beberapa hari yang lalu wilayah tersebut juga diguyur hujan dengan intensitas sedang. ‘’Alhamdulillah akses jalan yang sebelumnya tidak bisa dilalui saat ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat meskipun hanya menggunakan ranger (kendaraan double gardan) dan roda dua. Tetapi kami sangat berharap kepada Dinas PU-PRPP provinsi untuk segera melakukan perbaikan terhadap jalan ini,” ungkap Camat Sekongkang, Syafruddin kepada Suara NTB, Rabu (3/1).

Dikatakannya, meskipun kondisi jalan tidak bisa dilalui secara maksimal, tetapi kebutuhan pangan yang ada di masyarakat di tiga desa tersebut masih tercukupi dengan baik. Bahkan pihak peru-

sahaan PT Bunga Raya Lestari (BRL) yang melakukan pemeliharaan terhadap jalan tersebut, juga sudah memberikan itikad baik kepada warga yang di tiga desa ini berupa santunan.

Bahkan alat berat untuk memperbaiki jalan tersebut juga sudah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan.

Namun demikian, masyarakat tetap berharap kepada pemerintah supaya bisa melakukan perbaikan sesegara mungkin. ‘’Masyarakat tetap meminta supaya jalan ini segera diperbaiki, karena akses jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program daerah yang ada di

desa,’’ harapnya.

Tiga desa yang aksesnya terputus tersebut yakni, Desa Talonang, Desa Lemar Lempo, dan Desa Tatar. Longsor yang terjadi, setelah hujan mengguyur kecamatan tersebut selama tiga hari berturutturut mulai dari tanggal 24 hingga tanggal 26 Desember lalu. Akibat longsoran ini Bus Damri jurusan Mataram- Talonang hanya bisa mencapai titik sebelum jalan yang mengalami longsor.

Sementara bagi masyarakat yang akan menggunakan bus ini harus menunggu mobil ranger dan menggunakan kendaraan roda dua untuk melewati jalan tersebut. (ils)

Proyek Tahap I Molor Dari Hal. 1 kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Kampus Poltekpar diberikan perpanjangan waktu selama 90 hari untuk menuntaskan sisa pekerjaannya.

“Ada perpanjangan waktu selama 90 hari yang diberikan oleh kementerian untuk rekanan yang mengerjakan ini,” ucapnya.

Faozal menjelaskan, penyebab molornya penyelesaian proyek ini salah satunay akibat cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu. ‘’Kita berikan perpanjangan waktu 90 hari ke

rekanan itu. Untuk tahap II, segera dalam proses lelang.

Untuk pembangunan rektorat dan laboratorium nilanya Rp 153 miliar,” sebutnya.

Tahun 2018, ungkap Faozal, Poltekpar Lombok mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 180 miliar dari Kemenpar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 20 miliar digunakan untuk biaya operasional. Sementara Rp 153 miliar dialokasikan untuk pembangunan Kampus Poltekpar tahap II. Sesuai perencanaan dalam masterplan, pembangunan Kampus Poltekpar Lombok akan menyedot anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Mulai tahun

ini, lanjut Faozal, Kampus Poltekpar Lombok sudah dapat digunakan. Jika proyek tahap II sudah tuntas maka perkuliahan akan dipindah ke kampus yang baru. Saat ini, Kampus Poltekpar menggunakan gedung sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah (BPSDM) NTB. “Jadi tahun ini kampus sudah bisa dipindah ke situ (Loteng). Karena 42 ruang kelas itu sudah selesai. Itu daya tampungnya lebih dari 1000 orang. Karena ruang kelas itu dapat menampung 30 – 35 orang. Sehingga hampir 1.000 orang bisa ditampung,” pungkasnya. (nas)

Namun demikin, dari jauhjauh hari pihak Ali-Sakti sudah mempersiapkan dukungan untuk masa perbaikan tersebut. ‘’Kita yakin lolos, tidak khawatir. Karena kita sudah siapkan untuk perbaikan ini. Bahkan kalau KPU mau langsung kita serahkan sekarang, kita akan serahkan sekarang langsung. Kita sudah siapkan sekitar empat kali lipat dari total kekurangan ini,’’ jelas Basri.

Pihaknya memprediksi bahwa yang tidak memenuhi syarat dukungan itu tidak akan sampai pada angka 50 ribuan itu. Hal itu bisa terjadi, karena tim verifikasi KPU kurang profesional dalam bekerja. Ia menyebutkan untuk di

Kota Mataram, sebagai daerah paling besar dukungan AliSakti tidak memenuhi syarat, karena tim verifikasi yang kesulitan menemui pendukung. ‘’Di Mataram ini kan sibuk berkerja. Orangnya ada di rumah sore hari. Harusnya metodenya bekerja tim verifikator diubah. Mencari orangnya jangan di pagi hari, tapi sore,’’ ujarnya.

Namun demikian, ia tidak mempersoalkan hal tersebut.

Karena verifikasi faktual dukungan calon independen ini adalah hal pertama di lakukan oleh KPU. Bahkan yang pertama di Indonesia. ‘’Makanya pasti ada kekurangannya, dan kita maklumi itu,’’ pungkas Basri. (ndi)

Skenario Koalisi Linear Demokrat Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Meski sudah mengumumkan arah dukungan untuk Pilkada NTB dan tiga kabupaten/ kota. Sampai saat ini, Partai Demokrat masih belum mengeluarkan SK dukungan yang akan digunakan oleh pasangan bakal calon untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilkada pada tanggal 8-10 Januari ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait hal itu, tidak menampik jika partainya sampai saat ini masih belum memberikan SK model formulir B1 KWK, yang akan digunakan mendaftarkan pasangan bakal calon.

“Itu kan hal teknis, nanti kita akan langsung berikan ke KPU pada saat pendaftaran,” ujar Achiep, sapaan akrabnya.

Diketahui memang, menjelang masa pendaftaran pasangan bakal calon Kepala Daerah pada Pilkada serentak 2018. Konstelasi politik pun semakin memanas. Para kandidat terus bergerak melakukan lobi-lobi tingkat tinggi di level DPP parpol untuk mengamankan kendaraan poli-

tik yang akan digunakan menuju KPU pada tanggal 8-10 Januari mendatang.

Untuk Pilkada NTB, Demokrat sudah memutuskan untuk mengusung pasangan Dr. Zulkieflimansyah berpasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Dengan koalisi tiga partai, yakni Demokrat, PKS dan akan segera menyusul PKB. Sedangkan di Lombok Barat, mengusung pasangan TGH. Hasanain Juaini-Sulhan Muhclis dengan koalisi Demokrat dan PKB. Begitu juga di Pilkada Lombok Timur, dengan koalisi Demokrat - PKB, mengusung pasangan M. Syamsul Lutphi-TGH. Najamuddin.

Meskipun sudah memastikan diri berkoalisi dengan PKB, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari PKB terkait kepastian akan membangun koalisi linear dengan Demokrat. Menurut rencana, PKB akan mengumumkan arah dukungannya pada hari ini.

Ditanya terkait hal itu, Achiep menegaskan bahwa koalisi linear Partai Demokrat dengan PKB, untuk bersama-sama mengusung pasangan calon, tidak akan berubah. (ndi)

Polda NTB Usut Dana Bintek DPRD KLU Rp 1,7 Miliar Dari Hal. 1 Dana yang diusut lainnya, transport lokal dari Lombok Utara ke Lombok International Airport (LIA), sebesar Rp 340.000 untuk pulang pergi per orang. Kemudian transport dari Bandara Soekarno Hatta ke lokasi acara di Jakarta Rp 600 ribu pulag pergi. “Sehingga per kegiatan pelaksanaan Bintek, pendamping yang eselon tiga, hanya menerima uang Rp 2,940,000,” jelasnya.

Ada juga pengeluaran tanpa didukung kwitansi dan itu menurutnya disahkan, seperti beli makan dan minum.

Apakah ada indikasi fiktif sesuai laporan masyarakat?

Dia membantah. “Bagaimana mau fiktif? Jelas ada kegiatan dan laporannya,’’ tegasnya.

Jumenep diketahui menja-

bat Kabag Umum Setwan DPRD Lombok Utara tahun 2013 sampai Agustus 2016.

Saat ini ia memilih menjadi guru setelah mundur dari jabatan struktural. Jumenep mengaku tidak mempersoalkan proses penyelidikan di Polda NTB tersebut. ‘’Silakan saja dibuktikan.

Ini normal bagi saya,’’ katanya.

Karena ia yakin, dana Rp 1,7 miliar itu sudah didistribusikan ke masing- masing pihak sesuai nomenklatur, ke DPRD maupun pendamping.

Dari lima saksi itu, hanya Jumenep yang mau berkomentar. Selebihnya memilih menghindar saat masuk ke ruang pemeriksaan.

Dikonfirmasi soal pemeriksaan ini, Kasubdit III Tipikor AKBP Mustofa, SIK hingga berita ini ditulis belum memberikan keterangan. (ars)

NTB Paling Progresif Kedua Nasional Turunkan Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Penurunan kemiskinan yang cukup progresif di tahun terkahir 2017, itu saya berharap bisa terus ditingkatkan. Penurunan angka kemiskinan kita termasuk yang terbaik kedua seluruh Indnesia tahun 2017,’’ ujar gubernur dalam Rapat Pimpinan (Rapim) lengkap di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (3/1) siang.

Rapim tersebut dipimpin langsung gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Rapim dihadiri seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Gubernur mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu dari tiga indikator RPJMD 2013 – 2018 yang masih belum tercapai. Sehingga hal ini terus menjadi atensi Pemprov NTB dalam program 2018 ini. Dalam RPJMD NTB 2013 – 2018, pada akhir tahun ini ditargetkan angka kemiskinan di NTB tersisa sebesar 12,25 persen.

BPS NTB merilis, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2017 mencapai 748.120 orang atau 15,05 persen. Jika dilihat dalam periode Maret 2017 - September 2017, jumlah penduduk miskin berkurang 45.660 orang atau 1,02 persen.

Kepala BPS NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM memaparkan, selama periode Maret 2017 - September 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan

berkurang sekitar 18.490 orang. Dari 387.040 orang pada Maret 2017 menjadi 368.550 orang pada September 2017.

Kemudian di daerah perdesaan penduduk miskin juga berkurang sebanyak 27.160 orang. Dari 406.730 orang pada Maret 2017 menjadi 379.570 orang pada September 2017.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 17,53 persen, turun menjadi 16,23 persen pada September 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,89 persen pada Maret 2017 menjadi 14,06 persen pada September 2017.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,44 persen untuk perkotaan dan 75,73 persen untuk perdesaan.

Pada periode Maret 2017 September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,590 pada Maret 2017 menjadi 3,001 pada September 2017. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,758 pada Maret 2017 menjadi 2,316 pada September 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di

perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 1,060 pada Maret 2017 menjadi 0,762 pada September 2017. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,679 pada Maret 2017 menjadi 0,522 pada September 2017.

Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan di antara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, penurunan angka kemiskinan sebesar 1,02 persen pada periode Maret – September 2017 itu merupakan suatu hal yang menggembirakan.

Penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif ini diyakini hasil kerja keras semua pihak. Termasuk pemda kabupaten/kota yang luar biasa responsif dan mengambil langkah-langkah nyata di daerahnya untuk menanggulangi kemiksinan.

Selain dari sisi perencanaan yang jauh lebih baik.

Pemerintah sudah punya basis data terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi acuan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima program sampai ke tingkat desa yakni

by name by address.

Kemudian juga terus meningkatkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan mensinergikan programprogram bersama dengan kabupaten/kota. Kemampuan fiskal yang dimiliki daerah memang terbatas. Tetapi, Pemprov gotong royong dengan kabupaten/kota. ‘’Kita tetapkan lokasinya dan kita bangun bersama berbasis desa. Kita akui belum bisa menjangkau semua desa dan kelurahan sejumlah 1.137 itu. Dengan berbasis desa tentu lebih mudah mengukur efektivitas keberhasilan programnya,’’ kata Ridwan.

Ridwan menambahkan, Pemprov juga mengajak NGO untuk konsolidasi. Lembagalembaga donor ini sudah lama membantu Pemda dalam dalam penanganan di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah ini. NGO-NGO yang ada diajak bersinergi membangun di desa.

Ia mencontohkan pembangunan akses air bersih di Lombok Timur (Lotim) yang dilakukan Lembaga YMP. Bahkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB setidaknya menggelontorkan dana hampir Rp 3 miliar tahun 2017 dari zakat infak dan sedekah untuk pembangunan rumah layak huni dan jamban keluarga bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. ‘’Jadi strategi baru pendekatan berbasis desa dan sinergi semua pihak untuk bersama-sama berbuat untuk memingkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah modal utama yang kita yakini bisa

mempercepat laju penurunan angka kemiskinan. Ini kita tingkatkan lagi di 2018 dengan melibatkan pemerintah desa,’’ ucapnya.

Ridwan menjelaskan, naik turunnya jumlah masyarakat miskin juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Juga akibat bencana alam di Bima beberapa waktu lalu dan di beberapa tempat di NTB. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi listrik dan distribusi raskin.

Dengan pola pengentasan kemiskinan berbasis desa, Ridwan optimis pada 2018 ini laju penurunan angka kemiskinan di NTB akan lebih cepat. Bahkan diharapkan akan mampu mencapai 1,5 persen (laju penurunan angka kemiskinan). Kebijakan pemerintah secara nasional mulai 2018 untuk melaksanakan program padat karya di desa akan besar manfaatnya.

Atas direktif gubernur, Pemprov NTB juga melaksanakan sistem padat karya. Selain menggelontorkan dana dan terus bersinergi dengan kabupaten/kota, pada 2018 ini, Pemprov akan memadatkaryakan program pembangunan 2.458 unit rumah layak huni senilai Rp 60 miliar.

Bahkan, program tahun 2018 tetap fokus untuk penanggulangan kemiskinan. Tahun 2018, Pemprov mensinergikan anggaran untuk tujuh program pengentasan kemiskinan. Bersama dengan Tim Evaluasi APBD Provinsi NTB, Bappeda mengawal agar Pemda kabupaten/ kota mengalokasikan anggaran untuk tujuh program pengentasan kemiskinan. (nas/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 4 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

APIP Pastikan Tender Proyek Kantor Bupati Sesuai Prosedur Praya (Suara NTB) Aparatur Pengendalian Internal Pemerintah (APIP) Lombok Tengah (Loteng) memastikan proses tender proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru, sudah sesuai dengan prosesur yang berlaku. Untuk itu, penunjukan PT. Abipraya selaku rekanan proyek senilai Rp 213 miliar sudah dinyatakan sah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (2/1) mengatakan, sudah ada evaluasi terkait proses tender proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru. Dan, meski ada gugatan yang dilayangkan oleh PT.

Damai Indah – calon rekanan yang dianulir, proses tender tetap dilanjutkan.

“Sekarang rekanan untuk proyek gedung Bupati Loteng yang baru sudah ditunjuk.

Dan, rekanan sudah bisa mulai bekerja,” ujarnya seraya menambahkan, APIP sendiri tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses tender proyek tersebut.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah antisipasi terkait gugatan tersebut. Dengan memasukkan klausul khusus dalam perjanjian kontrak kerja dengan pihak rekanan proyek. “Semua kemungkinan terburuk dari keputusan hukum nantinya ter-

kait tender proyek ini sudah kita antisipasi,” tegasnya.

Disinggung rencana groundbreaking pembangunan gedung baru tersebut, Nursiah menegaskan, tidak terlalu perlu.

Karena pada prinsipnya, proses pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru tersebut sudah dimulai sejak dimulainya proyek pematangan lahan lokasi proyek.

“Masih kita pikirkan (soal grounbreking). Tapi karena proyek sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu, jadi rekanan untuk pembangunan gedung sudah bisa mulai bekerja,” timpal Nursiah.

PT. Damai Indah sendiri telah melayangkan gugatan ke

PTUN Mataram, terkait tender proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru tersebut pada bulan Desember kemarin. Gugatan dilayangkan lantaran pihak PT. Damai Indah tidak terima dianulir oleh panitia lelang proyek. Karena ada persyaratan yang dinilai tidak memenuhi syarat.

Di mana pihak PT. Damai Indah menilai diri layak diloloskan dalam tender proyek milik Pemkab Loteng tersebut. “Proses gugatan tidak sampai menghambat proses tender. Karena memang proses tender dinilai sudah sesuai aturan yang berlaku,” pungkas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/cem)

BUKA LAGI - Retail modern di Jalan Bung Hatta Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik ini nekad buka lagi. Padahal sebelumnya sudah ditutup karena tidak memiliki izin.

Sudah Ditutup

Retail Modern Nekad Buka Lagi

Mataram (Suara NTB) Setelah sempat ditutup oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Mataram pada Rabu (28/12) lalu, tak berselang lama, retail modern di Jalan Bung Hatta Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik nekad buka lagi. Aktifitas di retail modern tersebut berjalan seperti biasa. Hanya saja, plang sebelumnya menempel di bagian depan tidak terpasang.

Retail modern di Jalan Bung Hatta ini merupakan satu dari empat retail modern yang ditutup oleh Dinas Perdagangan. Tindakan itu dilakukan karena diketahui tidak memiliki izin. Menang-

gapi membandelnya pengusaha retail modern itu, Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri merasa gerah.

Dia menyesalkan pengusaha nekad membuka kembali padahal sudah diingatkan agar tidak beroperasi dulu sebelum melegalkan diri. Tegur lisan maupun tertulis seyogyanya menurut dia, diindahkan sebagai bagian dari peringatan dari pemerintah. Pemerintah tidak akan menutup diri bilamana pengusaha ingin berinvestasi. “Silakan berusaha tapi dengan mekanisme yang benar.

Pemerintah tidak menutup diri kok,” sesal Alwan, Rabu (3/1).

Tindakan main kucing -

kucingan antara pengusaha dengan pemerintah menurutnya, tidak baik. Yang dikhawatirkan justru pengusaha lain akan melakukan hal sama jika tidak ditindak. Oleh karena itu, ia mengimbau bagi investor memahami posisi saat ini. Jangan membuka usaha terlebih dahulu, tapi belum memiliki izin. “Kita wellcome kok dengan pengusaha,” tambahnya.

Gelagat seperti ini justru menimbulkan kesan negatif di masyarakat. Alwan meminta Satpol PP menindakan tegas.

Cara - cara persuasif ditempuh justru tidak diindahkan.

Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Drs. Cokorda Sudira Muliarsa dikonfirmasi secara terpisah mengaku, tidak pernah mengeluarkan izin retail modern. Pemkot Mataram sedang melakukan moratorium meskipun kajian sudah diselesaikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. “Belum ada sekarang,” jawabnya.

Terhadap penindakan direkomendasikan oleh Dinas Perdagangan, Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satpol PP, Bayu Pancapati tidak merespon pertanyaan wartawan.

Demikian pula ketika ditelephone tak merespon. (cem)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pendukung Optimis Farin - Muammar Ikut Pilkada Lobar Giri Menang (Suara NTB) Partai politik pendukung duet Nauvar F Farinduan TGH Muammar Arafat tak terpangruh isu yang muncul terkait simpangsiurnya dukungan Gerindra, bahkan merebak informasi kalau haluan Gerindra berubah ke duet TGH. Hasanain Juaini - H. Sulhan Mukhlis. Menurut parpol pendukung duet FarinMuammar, menggelindingnya kabar ini dianggap sebagai dinamika politik jelang pendaftaran bakal paslon.

Parpol pendukung tetap optimis bakal paslon yang diusungnya tetap melenggang ikut pesta demokrasi yang diadakan pertengahan tahun ini.

Ditemui pada raker KPU Lobar di Gerung, Rabu (3/1), Ketua DPC Hanura Lobar, H. Khairul Anwar menegaskan Hanura tetap optimis paket Nauvar Furqani Farinduan - TGH. Muammar Arafat atau yang lebih dikenal dengan paket F-One akan maju pada pilkada serentak bulan Juni mendatang.

“Farin-Muammar pasti maju di Pilkada nanti, karena koalisi tiga partai sudah jelas dan tak akan berubah. Bahkan koalisi itu akan bertambah jika pasangan calon yang mendaftar ke KPU hanya tiga paket,’’ tegas Khairul Anwar.

Menurutnya, tiga parpol pendukung telah solid sehingga kecil kemungkinan bisa pecah atau berubah haluan dukungan. Bahkan menurutnya, kemungkinan parpol bisa saja bertambah jika jumlah paket yang maju tiga paslon, sebab akan ada dua partai politik lagi yang tertarik (Bisa diambil). Namun kalau jumlah paslon yang maju empat paket, maka dipastikan satu parpol dari petahana yang akan ditarik paket lain.

Parpol koalisi Hanura, PKPI dan Gerindra jelasnya sudah punya persamaan persepsi, kendati hanya didukung tiga parpol, namun ia opti-

mis akan mampu membawa paket ini berjaya pada Pilkada Lobar mendatang. “Kita ini, meski hanya tiga (Parpol) cukup untuk memenangkan FOne,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait dukungan Hanura masih sebatas rekomendasi dan belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP Hanura, Khairul memastikan bahwa SK yang dimaksud sudah ada. Hanya saja, diakuinya Hanura Lobar masih taat azas. “Hanura saya pastikan sudah ada SK. Kita taat azas, tinggal penyerahannya saja. PKPI pun juga sudah,” jawabnya lagi.

Mengenai isu simpang siurnya dukungan Gerindra di paket FOne, adik dari Ketua DPD Gerindra NTB H. Ridwan Hidayat itu mengatakan bahwa isu soal Gerindra itu hanya dinamika politik. Dia kembali menegaskan bahwa koalisi di tubuh paket FOne sudah fix dan tinggal menunggu deklarasi yang nantinya akan ditentukan bersama pasangan calon yakni FOne. “Ini (gerindra) tontonan drama yang menarik,” cetusnya.

Khairul Anwar juga sangat optimis bahwa Gerindra akan tetap berada di gerbong koalisi FarinMuammar. Menurutnya, sangat sulit jika Gerindra berbelok. Selain itu, Hanura dan PKPI tentunya tidak mungkin akan bertahan jika tidak ada kejelasan koalisi. Pihaknya bahkan terus berkomunikasi dengan parpol yang lain untuk tambah

koalisi sebab kemungkinan itu ada. Terakhir, Khairul juga menyatakan bahwa penyerahan secara simbolis SK dukungan dari DPP Hanura akan dilakukan setelah ada konfirmasi dari DPP Hanura. DPC Hanura sendiri tinggal menjemput SK tersebut.

Sementara itu, bakal Cabup Nauvar F Farinduan yang dikonfirmasi terkait kepastian dukungan Gerindra, hanya menjawab singkat. “Insya Allah bertemu kita di pendaftaran,” jelasnya via WhatsApp ke wartawan. Ketua DPC Gerindra Lobar, Muhammadun menyatakan bahwa Gerindra masih dalam haluan mendukung bakal paslon Farin-Muammar. “Masih dalam haluan mendukung Farin-Muammar,” jelasnya.

Terkait kepastian kapan SK Gerindra turun dari DPP, Muhammadun menjawab sebelum pendaftaran di KPU, sebab tanggal 7 Desember mendatang akan diserahkan ke semua paslon yang ikut pilkada serentak tahun ini. (her)

Khairul Anwar (Suara NTB/her)

DPRD Lobar Pertanyakan Dana Jasling Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan dana jasa lingkungan (Jasling) yang bersumber dari retribusi kebersihan yang dipungut dari pelanggan PDAM. Dana Jasling senilai Rp 600 juta – Rp 800 juta tersebut tak dilaporkan di APBD sehingga belum masuk ke APBD Lobar tahun 2017.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis, Rabu (3/1) menyebutkan, dana Jasling yang bersumber dari pemkot belum masuk APBD, sedangkan dari Lobar sendiri sudah masuk.

“Jasling dari pemkot senilai Rp 600-800 juta ndak dilaporkan di APBD, malah hilang. Kami sudah Pertanyakan itu ke eksekutif, tapi jawabannya dalam bentuk hibah,”jelas Sulhan.

Jasling ini dikembalikan dalam bentuk hibah karena Perda Lobar tentang sampah yang mengalami kenaikan retribusi kebersihan dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000 juga diterapkan di pelanggan kota. Padahal ini acuannya Perbup Lobar, namun dana Jasling untuk masuk ke APBP Lobar belum jelas.

Ia mengakui, di APBD 2017 belum ada penerimaan dana hibah Jasling dari kota tersebut.

Lantas kemana dana ini? Ia sendiri sudah menanyakan hal ini ke Pemda. Menurut eksekutif perlu ada pembicaraan tingkat pemda dengan pemkot Mataram karena bentuknya hibah sehingga perlu ada pembicaraan. Berbeda jika itu sudah menjadi ketentuan. Seharusnya seperti tahun-tahun sebelumnya dana Jasling ini langsung ke Lobar. Sementara dana Jasling dari Lobar sendiri sudah masuk.

Menurutnya, dana Jasling dari kota ini harus dirapel.

Ia menambahkan, dana Jasling ini menjadi temuan BPK ter-

(Suara NTB/her)

H. Sulhan Mukhlis kait pengelolaan melalui institusi multi pihak (IMP). BPK meminta agar mekanisme pengelolaan diperbaiki. Lantas ia juga mempertanyakan kenapa anggaran ini tidak diturunkan ke IMP. Seharusnya sesuai peruntukan dana ini dikelola oleh IMP. Sementara itu, Sekretaris Lembaga Insitusi Multi Pihak (IMP), Baharudin menyatakan selaku pihak bertugas menyalurkan dana jasa lingkungan PDAM malah mempertanyakan peruntukan dana tersebut tahun 2016-2017.

Pasalnya, dana jasling tersebut tidak disalurkan ke masyarakat.

Dana senilai Rp 1 miliar ini diduga mengendap di APBD Lobar karena tak dipakai.

Dia menyatakan bahwa dana jasling ini disediakan tiap tahun oleh Pemda Lobar dan Pemkot Mataram. Tahun 2016 nilainya masing-masing Rp 500 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 1 miliar. Namun karena tak dieksekusi dana ini pun tersimpan di APBD. Akibat dana ini tak dieksekusi jelasnya IPM pun tidak melakukan penyalu-

ran ke masyarakat. “Tahun lalu kita vakum karena tidak ada dana yang disalurkan ke masyarakat,” jelas Sekretaris KONI Lobar ini.

Untuk tahun ini ia berharap agar dana itu dicairkan, sebab kedua belah pihak pun berkomitmen akan memberikan Jasling itu ke IMP untuk disalurkan ke masyarakat. Khusus Pemkot berkomitmen memberikan dana Rp 1 miliar, karena sebagai konpensasi dana yang tak tersalurkan tahun lalu. Dana Jasling dari kota sendiri bentuknya hibah. Untuk pencairan dana dari Kota ini perlu pengawalan dari Pemda sebab MoU-nya G to G sehingga tidak bisa langsung ke IMP. Ia berharap agar pemkab Lobar segera meminta dana ini ke Pemkot Mataram, sebab dialokasikan melalui APBD murni.

Dana jasling dari Lobar sudah dianggarkan dan tengah proses pencairan. Tahun 2017 jasling dari Lobar pun diminta agar disalurkan semua termasuk tahun lalu sehingga totalnya mencapai diatas Rp 1 miliar.

Ia berharap agar segera direalisasikan, sebab dana ini harus disalurkan ke masyarakat. Dana ini titipan dari masyarakat pengguna air di kawasan hilir kepada masyarakat yang memelihara air di kawasan hulu.

“Tidak bisa dana ini diarahkan ke keperluan lain,” jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar melalui Kabid Keuangan Adnan menyatakan terkait pencairan dana Jasling pihaknya sudah bersurat ke pemkot Mataram untuk meminta dana itu ditransfer. Sebab pemkot sendiri meminta pemda untuk mengusulkan pencairan. “Kami lagi buat surat ke pemkot untuk meminta ditransfer dana jasling itu,” jelasnya. (her)