Edisi Sabtu, 3 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 3 MARET 2018

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD: Tetap Berpikir Positif MENJADI pemimpin, kepala desa, bupati atau gubernur sudah pasti ada yang suka dan tidak suka. Tidak semua orang di dunia ini baik. Sudah menjadi hukum dunia, ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagai manusia, tidak bisa diharapkan hanya yang baik-baik. ‘’Jangan membenci orang yang tidak senang dengan Anda ya,’’ demikian pandangan Amaq Asrul, alias Amaq Kake Ali alias Papuk Abada. Calon Gubernur dari jalur independen, non partai dan non blok ini menyatakan sudah pasti, ada saja orang yang senang dan berterima kasih.

Namun satu sisi, tidak sedikit pula yang tidak suka.

Soal kepemimpinan ini sudah pasti ada yang puas dan tidak puas. Adanya orang yang tidak puas, tidak perlu kemudian cemas. Begitupun nantinya ada yang tidak memilih nanti. Semua orang yang tidak memilih itu kata Ali BD tetap menjadi saudara. Tetaplah katanya, untuk berpikir positif.

Adanya orang yang membenci tidak juga ditanggapi dengan rasa jengkel. Sifat kepemimpinan yang dipupuk, semua perbuatan baik tidak dengan mengharapkan puji.

Ada atau tidak ada pujian tidaklah perlu dihiraukan.

Sosok Ali BD mempersilakan ada ruang bagi orang-orang yang tidak senang. Jika ruang yang tersedia hanya pujian, nantinya pemimpin tersebut akan menjadi lemah. Bupati Lotim yang se-

16 HALAMAN NOMOR 03 TAHUN KE 14

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Fathul Aziz: Sangat Dekat dengan Masyarakat Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok dang cuti ini mengatakan dirinya tidak suka dipuja dan dipuji.

Menurutnya, di balik pujian itu justru menjerumuskan.

Keberadan orang yang tidak senang ini malah perlu dipelihara. Dengan demikian, kritikan yang muncul tidak disikapi dengan kebencian. Bupati yang berjuluk Sang Pendobrak ini bukanlah sosok yang anti kritik.

Dalam pandangan ilmu tarekat, dia katakan lebih baik disakiti dan difitnah daripada menyakiti atau memfitnah orang.

Aksi demonstrasi di tengah jalan dengan mencaci dan memaki tidak pula membuat Ali BD marah. ‘’Saya tidak marah dan tidak akan sakit hati dengan caci maki orangorang yang demo,’’ katanya.

Makanya, dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada), Amaq Asrul ini memandang seluruh calon bukan dijadikan lawan. Semua calon merupakan kawan.

Karenanya, acap kali dalam setiap pertemuan Ali Dachlan menyapa semua calon lebih dahulu. Ia sengaja keliling ke calon-calon lain. Menyapa dengan senyum persahabatan.

Menjadi gubernur nantinya, Ali BD tetap akan jadi Amaq Asrul. Jadi gubernur tidak kemudian berubahnya karena menyandang jabatan .

Menjadi gubernur atau bupati bukan untuk mencari kekuasaan. Bukan pula untuk mendapatkan mobil dinas yang mewah. ‘’Saya kan sudah punya mobil banyak. Saya bangun rumah sudah lama sebelum saya menjadi bupati,’’ demikian Ali BD. (rus)

PENGASUH Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat, TGH. Fathul Aziz Mustafa Umar bin Abdul Aziz mengaku mengenal Ali BD pada periode pertama menjadi Bupati Lombok Timur. Banyak teman sejawat katanya yang menceritakan tentang kedermawanan Ali BD. Sering membantu masjid-masjid yang sedang dibangun.

Dalam tulisan TGH. Abdul Latief dalam buku berTGH. Fathul Aziz judul Ali BD di Mata UlaMustafa Umar ma dan Sahabat, TGH. Fathul Aziz mengatakan, Ali BD ini sangat dekat dengan masyarakat. Terutama masyarakat bawah. Suka sekali memperhatikan kepentingan masyarakat. ‘’Ali BD itu adalah pemimpin yang bagus,’’ kata TGH Fathul Aziz. Seperti diketahui, kata tuan guru dalam sebuah hadits tentang masalah kepemimpinan. ‘’Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah orang yang kalian cintai dan dia mencintai kalian. Masyarakat mendoakan mereka dan pemimpin itu juga mendoakan masyarakat.’’

Berbicara zakat yang sudah diimplementasikan lama oleh Bupati Ali BD di Lotim. Sejarah mencatat, Bersambung ke hal 15

Inspektorat Investigasi Pengadaan Alat Peraga SMK Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB mulai turun ke lapangan melakukan investigasi pengadaan alat peraga seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se NTB senilai Rp 10 miliar lebih. Setelah investigasi, butuh waktu sepekan untuk menuntaskan laporan dan rekomendasi.

TO K O H

Dukung Proses Hukum KETUA DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, membantah ada aliran dana yang masuk ke Pansus merger PD.BPR NTB menjadi PT.Bank BPR NTB. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung penuh proses hukum terhadap kasus tersebut.

Dengan harapan, kasusnya bisa segera jelas dan terang.

Hal itu disampaikan Isvie Rupaeda saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/3) kemarin usai mendampingi Pansus II DPRD dalam rangka kunjungan kerja ke Pemkab Lombok Tengah (Loteng).

Isvie dengan tegas membantah informasi adanya aliran dana ke Pansus DPRD NTB yang membahas soal merger BPR NTB. Hj. Baiq Isvie Rupaeda Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Baru Lima Paket Tuntas Lelang HINGGA awal Maret, jumlah proyek yang tuntas lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB baru lima paket senilai Rp 8,522 miliar. Berdasarkan data e-monev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Jumat (2/3) hingga pukul 16.00 Wita, jumlah proyek yang dilelang melalui ULP sebanyak 153 paket senilai 442,995 miliar.

Sebanyak 129 paket proyek senilai Rp 416,444 miliar belum diajukan ke ULP oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bersambung ke hal 15 Swahip (Suara NTB/nas)

‘’Sudah. Tim kami sudah turun melakukan pemeriksaan atas pengaduan itu. Ini sudah seminggu,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat (2/3).

Pemeriksaan dilakukan oleh tim Irbansus untuk mengecek pengaduan yang disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB terkait lelang pengadaan 21 paket kegiatan pengadaan alat- alat dan kelengkapan praktik siswa SMK se NTB.

“Sekitar seminggu lagi sudah disusun laporannya. Tapi belum bisa kita sampaikan apa isi temuan itu, karena masih disusun laporannya,’’ jelas Ibnu Salim.

Nilai proyek untuk satu perusahaan pemenang lelang, paling rendah Rp 199 juta untuk pengadaan alat praktik kecantikan. Tertinggi dengan nilai Rp 3,7 miliar untuk pengadaan alat praktik kapal penangkap ikan. Sumber anggaran diketahui dari Dirjen Pendidikan Nasional yang membidangi sekolah menengah masuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017.

‘’

Sudah. Tim kami sudah turun melakukan pemeriksaan atas pengaduan itu. Ini sudah seminggu.

Ibnu Salim Irbansus Gde Putu Aryadi, SH.M.Si menambahkan, pemeriksaan sudah dilakukan di seluruh SMK di wilayah Lombok selama sepekan terakhir.

Hanya saja, proses investigasi ini belum menyeluruh ke Pulau Sumbawa. ‘’Untuk

yang Lombok sudah, tapi yang di Pulau Sumbawa baru sebagian. Kita baru datangi SMK di Kabupaten Sumbawa saja, untuk Dompu, Bima, akan berlanjut,’’ kata Gde Aryadi.

Sejalan dengan penjelasan Inspektur, dia memastikan pemeriksaan masih akan berlanjut ke SMK yang belum tersentuh.

Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Buka Peluang Usut Tersangka Lain Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB masih mendalami peran para tersangka dalam kasus merger PT. Bank BPR NTB. Tidak hanya selesai sampai dua tersangka, Ihw dan Mtw, penyidik membuka peluang mengusut kemungkinan tersangka lain.

Kemungkinan mengembangkan penyidikan itu disampaikan Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH sesuai informasi dari Kasi Penyidikan Pidsus Kejati NTB. Pengakuan ke dua tersangka soal aliran dana ke sejumlah pihak, baik eksekutif maupun legislatif bisa saja dikembangkan. ‘’Memungkinkan kita usut pelaku lain, tergantung nanti alat bukti. Pengakuan-pengakuan tersangka itu kita pertimbangkan nanti,’’ kata Dedi Irawan.

Pihaknya tidak bisa begitu saja mengusut ketika ada pernyataan tersangka menyebut pihak lain menerima aliran dana BPR Rp 1,1 miliar yang sudah tercatat sebagai kerugian negara.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

JALAN RUSAK - NTB memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun, pengembangan objek wisata ini masih belum didukung infrastruktur memadai. Seperti infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Lombok Timur yang menuju Pantai Pink, Tanjung Ringgit dan kawasan lainnya butuh perhatian serius dari pemerintah.

Pencairan DD Terhambat

Molor, Pelaksanaan Program Padat Karya di NTB Mataram (Suara NTB) – Pencairan dana desa (DD) tahap I dari rekening kas umum daerah (RKUD) Pemda kabupaten ke rekening kas umum desa (RKUDes) di NTB terhambat akibat belum rampungnya regulasi di daerah. Akibatnya, pelaksanaan program padat karya yang seharusnya dapat dilaksanakan sejak Januari lalu menjadi molor.

Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer DD tahap I kepada tujuh kabupaten di NTB sampai akhir Februari lalu mencapai

Rp 183,8 miliar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH menjelaskan, pelaksanaan program padat karya dana desa di NTB yang seharusnya sudah dapat dimulai pada Januari lalu. Namun belum dapat dilaksanakan lantaran ada beberapa kendala.

Mengapa terlambat? Karena mungkin belum ada Peraturan Bupati. Ini salah satu persyaratan. Kemudian untuk rekening kas umum daerah ke

rekening kas umum desa, apakah sudah ada Perdes atau tidak. Nah ini salah satu menjadi kendala. Tapi sekarang ini semua jadi,” kata Ashari ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (2/3) siang.

Dikatakan, semua persyaratan-persyaratan terkait dengan pencairan DD tersebut sekarang sudah rampung.

Baik itu berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Desa (Perdes). Sehingga, DD sudah dapat dicairkan ke masing-masing desa.

Ia mengaku sudah meninjau beberapa desa di Pulau lombok

seperti Desa Mekar Sari, Sesaot dan Mambalan. Dari aspek regulasi pencairan DD sudah dirampungkan, baik oleh Pemda maupun pemerintah desa. “Tinggal dicairkan sekarang. Mungkin sudah sekarang sudah transfer.

Sekarang, saya pikir sudah menyebar merata,” ucapnya.

Jika ada desa yang belum menerima pencairan DD, kata Ashari, kemungkinan Perdes belum rampung. Ia mencontohkan seperti Dompu yang belum memperoleh DD tahap I, lantaran Perbup belum kelar.

Bersambung ke hal 15

H. Ashari (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Halaman 2

Prioritaskan Penataan Pemukiman SEBAGAI salah satu lurah yang baru dilantik, Lurah Mayura, I Made Suartha, S.H., memfokuskan diri untuk melakukan penataan pemukiman masyarakat.

“Tugas lurah kan untuk melayani masyarakat, apalagi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota,” jelasnya saat ditemui, JUmat (2/3). Oleh karena itu, ia ingin membuat berbagai terobosan yang ke depannya bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Saya ingin menambah jumlah taman-taman atau ruang terbuka hijau di sini, (Suara NTB/uul) terutama yang sejak dulu I Made Suartha terbengkalai,” kata Suartha. Ia mencontohkan seperti di lingkungan yang dulu memiliki taman, tetapi karena tidak diurus dengan baik sehingga tidak terurus. “Makanya yang itu yang akan kita hidupkan kembali agar hidup kembali,” jelasnya.

Selain itu, di tengah musim pilkada seperti sekarang, dirinya juga akan berfokus untuk menertibkan baliho dan spanduk yang berada di tempat umum. “Terutama di jalan-jalan Mayura yang ramai dilalui masyarakat, padahal kan di sana tidak tidak boleh,” imbuh Suartha. Dengan adanya larangan dari pemkot dan KPUD yang ditindaklanjuti dengan pembuatan tim penertiban.

“Besok saya akan mulai berkeliling ke lingkungan untuk melihat apakah ada baliho atau spanduk yang mengganggu kenyamanan warga,” jelasnya. Dirinya juga akan segera mengadakan rapat dengan para kepala lingkungan terkait larangan itu. “Dari hasil pantauan saya ada yang beberapa terpajang di beberapa jalan umum Mayura, nantinya itu akan langsung saya turunkan,” tambahnya.

Dengan jabatan baru ini, Suartha mengharapkan agar pelayanan kelurahan kepada masyarakat Mayura bisa lebih baik lagi. “Kita melanjutkan apa yang diwariskan dari lurah sebelumnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. (uul)

Program Polesan SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyayangkan belum dilakukannya tender tiga proyek di Kota Mataram. Padahal ini sudah memasuki penghujung triwulan pertama. ‘’Seharusnya, persiapan administrasi itu sudah rampung,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (2/ 3). Beberapa proyek yang sudah jatuh tempo di tahun 2017 lalu cukup menjadi pelajaran. Karena bagaimanapun, proyek yang terlambat itu disebabkan oleh perencanaan yang terlambat.

Komisi III, kata Ismul, sudah beberapa kali menekankan kepada eksekutif untuk melakukan perencanaan sesegera mungkin. Sebab, dari sisi anggaran sudah ada, demikian pula dengan pihak-pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut. ‘’Tinggal pemerintah cepat nggak membuka kerannya untuk melakukan tender dan bagaimana pihak ketiga memenuhi syarat-syarat yang ada,’’ cetusnya.

Ismul menyayangkan masih lambannya rangkaian proses tender yang dilakukan Pemkot Mataram, di tengah makin gencarnya Pemkot Mataram menyerukan jargon pelayanan serba online. ‘’E-planing itu jangan sekadar hanya jadi program polesan. Kita sudah e-planing nyatanya kita masih bermasalah dengan administrasi-administrasi yang seharusnya itu sudah selesai,’’ sesalnya.

Kecuali, lanjut politisi PKS ini, kalau beberapa proyek ini Pemkot Mataram tidak optimis. Ismul mencontohkan Proyek Monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan Kota Mataram. ‘’Saya kira itu satu proyek yang dipaksakan saja,’’ katanya.

Memang benar, kata Ismul, Pemkot Mataram menginginkan adanya ikon kota yang berkesan. Namun demikian, tidak kemudian memaksakan diri.

Artinya, Pemkot Mataram tahu mana program yang menjadi prioritas dan mana program yang bisa dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Sebab, kata anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini, monumen dan gerbang masuk Kota Mataram yang prestisius tidak akan berarti apa-apa kalau persoalan di dalam kota sendiri belum mampu diatasi dengan baik. ‘’Lingkungan kita masih karut marut dengan sistem pengelolaan sampah. 2017 kita cukup optimis dengan adanya luncuran program Tosanisasi. Tapi sistemnya pun masih kita pertanyakan,’’ ucapnya. Ismul mengatakan bahwa Pemkot Mataram belum menemukan grand design penanganan sampah yang sistemik. Padahal ini memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi Kota Mataram. Tidak sekadar lipstik saja. ‘’Ini kan lipstik saja. Gerbang, terus menara, itu lipstik saja.

Sebenarnya yang ingin kita hadirkan di Kota Mataram ini adalah kepedulian masyarakatnya. (fit)

Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

MONUMEN MATARAM - Monumen Mataram Metro yang dibangun di Jalan Lingkar Selatan akan jadi salah satu ikon andalan di Kota Mataram.

Bangunan ini diharapkan menjadi daya tarik sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan investasi. Pemkot segera akan melelang pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan monument ini senilai Rp 1,5 miliar.

Saldo Rekening Penerima BPNT Masih Kosong Mataram (Suara NTB) Saldo sebanyak 1.886 penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Mataram masih kosong. Kekosongan itu, kata Kepala Dinas Sosial, Baiq Asnayati terjadi sejak 2017 lalu. Persoalan ini telah disampaikan pada rapat kerja bersama Kementerian Sosial di Yogyakarta beberapa hari lalu. “Datanya sudah saya sampaikan ketika rapat kerja di Yogyakarta,” katanya, Jumat (2/3).

Rekapitulasi data KPM BPNT saldo kosong tahun 2018 bahwa penerima bantuan di Kecamatan Ampenan yakni 422 orang. Disusul di Kecamatan Mataram 315 orang, Selaparang 265 orang, Sekarbela 92 orang, Sandubaya 201 orang dan paling banyak Kecamatan Cakranegara 591 orang.

Kekosongan saldo di rekening warga ini tambah Asna,

runkan, tim terpadu yang menertibkan,” kata Martawang.

Setelah mendapatkan penjelasan, kata Martawang, atribut kampanye terpasang bukan termasuk alat peraga kampanye (APK). Tapi media sosialisasi dimiliki oleh paslon.

Karena, APK akan diproduksi oleh KPU. Dan, sampai hari ini APK belum diproduksi.

KPU lanjutnya, mempersilakan Pemkot Mataram melakukan penertiban. Akan tetapi, pihaknya ingin bekerja berdasarkan tata aturan yang berlaku. “Berdasarkan ini nanti akan ada rekomendasi dari Panwas ke KPU. Lalu KPU memberikan surat ke paslon,” terangnya.

Penertiban atribut kampanye ini tidak saja dilakukan

harus dilihat dari datanya.

Pendataan dilakukan tahun 2015 dan 2017. Ini jadi rujukan untuk mendapatkan bantuan non tunai senilai Rp 110 per bulan. Bantuan diterima warga saat ini hanya berupa telur dan beras. Ini sesuai pedoman umum dari Kementerian Sosial.

“Tidak boleh ngambil yang lain. Cukup beras dan telur saja. Ini kebijakan Pemerin-

juga persoalan ini tetap jadi tanggung jawab kami ke masyarakat tah Pusat. Filosofinya kita tidak tahu,” tambahnya. Kepastian hingga kapan saldo warga kosong mantan Sekretaris Inspektorat ini belum bisa memastikan. Ia akan tetapi koordinasikan dengan bank

(Suara NTB/cem)

Baiq Asnayati agar saldo tabungan warga segera terisi. (cem)

Belum Ada Progres Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Mataram (Suara NTB) Penagihan tunggakan pajak reklame sekitar Rp 4 miliar oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) hingga kini belum ada progres.

Padahal, menurut Sekretaris BKD Kota Mataram, H. Denny Nizar Cahyadi, perubahan peraturan daerah tentang pajak reklame sudah dikirim oleh Pemprov NTB ke Pemerintah Pusat.

Dari Perda itu nantinya diatur mengenai sanksi sosial berupa penempelan stiker bahwa pengusaha reklame menunggak pajak. “Minggu depan mau disusul menanyakan sejauh mana perubahan pajak reklame itu,” kata Denny dikonfirmasi Jumat (2/3).

Penagihan tunggakan pajak reklame Rp 4 miliar belum ada progress, sebab dikatakan

Denny, harus menunggu perubahan Perda tersebut keluar dari Pemerintah Pusat.

Produk hukum itu dikaji oleh dua kementerian yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Saya pikir Juni sudah bisa kita tagih. Paling lambat evaluasi yang di Pemerintah Pusat satu bulan selesai,” tambahnya.

Tak seperti target pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) meningkat di 2018, target PAD dari pajak reklame tidak mengalami peningkatan. Ini dikarenakan target sebelumnya Rp 8 miliar terealisasi hanya Rp 4 miliar.

Ketua Asosiasi Service Advertising Kota Mataram, Firadz Farizka meluruskan bahwa se-

benarnya tunggakan pajak reklame tidak sepenuhnya dilakukan oleh biro iklan skala besar.

Akan tetapi, reklame insidentil seperti produk rokok dan lain sebagainya justru paling banyak memiliki tunggakan.

Bahkan, ia telah mengecek tunggakan pajak pengusaha rokok mencapai Rp 500 juta.

“Iklan isidentil ini sebenarnya potensi paling besar. Mereka yang menunggak, jangan sampai kami yang kena imbasnya,” kata Firadz.

Firadz tak mempersoalkan jika Pemkot Mataram menempelkan stiker sebagai bentuk sanksi sosial kepada pengusaha advertising. Dia sadar bahwa pembayaran pajak menjadi salah satu kewajiban pengusa-

(Suara NTB/cem)

PAJAK REKLAME - Papan reklame di simpang empat Karang Jangkong merupakan lokasi strategis dan memiliki nilai jual tinggi. Tapi pengusaha advertising yang tak taat membayar pajak dan memiliki tunggakan di 2017 mencapai Rp 4 miliar. ha di mana pun mereka berusaha. “Bagi kami silakan saja.

Kita tidak ada masalah,” demikian ujarnya. (cem)

Pengusaha Biro Iklan Persilakan Kemendagri Persilakan Pemkot Mengisi Jabatan Kosong Pemkot Mengaudit Pajak Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram berencana akan melakukan audit terhadap biro jasa iklan. Ini menyusul ketidakterbukaan pengusaha terhadap pajak disetorkan ke pemerintah.

Menanggapi wacana audit

Media Sosialisasi Paslon akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Tim terpadu Pemkot Mataram akan kembali menertibkan media sosialisasi milik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Pilkada serentak 2018. Penertiban media sosialisasi paslon kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi, Jumat (2/3) sore menunggu KPU mengirimkan surat ke masing masing tim sukses paslon menurunkan media sosialisasi milik mereka.

Timses memiliki waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat tersebut untuk menurunkan media sosialisasi mereka.

“Nanti KPU yang mengirim surat ke tim sukses paslon. Kalau dalam 1 x 24 jam tidak ditu-

merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan pihak bank. Pihaknya hanya membantu melakukan pendampingan. “Kita tidak pernah memegang kartu itu. Pendamping hanya mendampingi saja.

Tetapi bagaimanapun juga persoalan ini tetap jadi tanggungjawab kami ke masyarakat,” katanya.

Menurut dia, saldo kosong di rekening penerima BPNT

”Bagaimanapun

oleh tim terpadu. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukinan juga rutin menertibkan atribut kampanye yang dipasang menyalahi aturan.

“Dari Perkim juga terus turun menertibkan media sosialisasi kampanye sepanjang menyalahi aturan,” tambahnya.

Komisioner KPU Kota Mataram, Eka Sugih Gunawan mengatakan, rencananya surat pemberitahuan ke Paslon akan dikirim Sabtu (3/3) hari ini. Supaya tim sukses menertibkan sendiri media sosialisasi mereka. Terhadap alat peraga kampanye disiapkan KPU sambung Eka, masih proses produksi di KPU NTB. “Rencananya mau dikonsep hari ini. Besok baru kita antar,” jawab Eka. (cem)

tersebut, Ketua Asosiasi Service Advertising Kota Mataram, Firadz Fariska mempersilakan Pemkot Mataram mengambil langkah tegas terhadap pengusaha biro iklan. Tetapi audit tersebut tidak bisa secara detail dan gampang memeriksa keuangan.

Karena, itu bagian dari privasi perusahaan. “Kalau sekadar memeriksa pajak, silakan saja. Tapi yang berkaitan dengan keuangan itu ranah privasi perusahaan,” jawab Firadz, Jumat (2/3).

Sepengetahuan Firadz, pengusaha biro jasa iklan sangat kooperatif melaporkan pajak reklame mereka. Bahkan, dirinya setiap membayar pajak melampirkan bukti kontrak dengan pemasang iklan. Dia tidak mau berkesimpulan bahwa audit oleh Pemkot Mataram diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap pengusaha.

Bisa saja, Pemkot mengambil langkah itu didasari oleh tidak tercapainya target pajak reklame di tahun 2017 lalu. “Saya tidak tahu konsepnya. Ini masalah kewajiban pajak saja,” kata dia.

Jika mau fair, tambahnya, Pemkot seharusnya juga memeriksa reklame skala kecil baik itu sifatnya insidentil. Potensi reklame insidentil lebih besar diband-

(Suara NTB/cem)

Firadz Fariska ingkan dengan biro jasa iklan. Biro jasa iklan lebih jelas dengan kemampuan dan luas wilayah Kota Mataram. Sehingga, iklan insidentil juga harus lebih fokus, bukan menaruh curiga ke pengusaha reklame. “Reklame insidentil potensinya besar. Kalau mau fair, itu juga diaudit,” pintanya.

Firadz kembali menegaskan audit oleh BKD bisa saja, tapi tidak secara detail memeriksa dapur perusahaan. Ia menilai bahwa perusahaan manapun tidak bakal terima urusan dapur mereka diganggu. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan Pemkot Mataram melakukan pengisian jabatan sepanjang posisi bakal diisi kosong.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Jumat (2/3) menyampaikan, berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 821/907/SJ tentang penggantian pejabat oleh Penjabat/pelaksana tugas/ penjabat sementara pada daerah menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Bahwa, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/ Pjs tidak diperkenakan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dua jabatan struktural bakal kosong yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Asisten II Setda Kota Mataram. Kadis Kominfo, Drs. H.L. Junaidi bakal pensiun 1 April mendatang dan menyusul Asisten II, Wartan, SH.MH.,memasuki purnatugas bulan Juni.

Dikatakan Evi, dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetu-

juan tertulis dari Menteri Dalam Neger hanya dapat diberikan izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan sangat selektif. “Pada prinsipnya dibolehkan, tapi harus ada izin tertulis dari Kemendagri,” jawab Evi usai menyampaikan hasil konsultasinya dari Kemendagri ke Sekda.

Dari surat edaran itu sambung Evi,ada peluang dilakukan pansel untuk dua jabatan struktural eselon II. Sekarang ini, Pemkot terlebih dahulu meminta izin menunjuk Plt jabatan Kadiskominfo karena 1 April sudah memasuki masa pensiun. Seiring dengan itu juga meminta izin pembentukan pansel. “Pengisian kekosongan saja harus selektif,” ujarnya.

Maka pengisian jabatan kosong ini harus melampirkan dokumen berupa SK pensiun serta data kekosongan jabatan. Disebutkan Evi, selain dua jabatan struktural eselon II, jabatan lain seperti di kelurahan maupun kepala sekolah banyak yang lowong. Ini juga akan disampaikan ke Kemendagri untuk pengisian.

“Nanti tergantung Pak Plt Walikota kapan bersedia membentuk pansel,” demikian kata Evi. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Pedagang Asongan di Mandalika Dilatih ”Hospitality” Mataram ( Suara NTB) Perkembangan sektor pariwisata harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Seperti halnya para pedagang asongan yang banyak terdapat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). Untuk hal itu warga atau pelaku pariwisata di sini dirasa perlu untuk diberikan pelatihan untuk tingkatkan kualitas hospitality-nya.

Sebagai masyarakat biasa, para pedagang asongan yang berjualan aneka pernak-pernik kerajinan tangan itu sudah pasti ratarata tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara, dengan akar budaya yang berbeda. Akibatnya, seringkali para wisatawan yang berkunjung ke sekitar Pantai Kuta, Pantai Tanjung Aan, Bukit Merese, dan lainnya di KEK Mandalika banyak yang komplain, karena merasa terlalu didesak atau bahkan merasa liburannya menjadi terganggu.

“Tidak ada yang salah dengan para pedagang asongan yang berjualan di sekitar KEK Mandalika. Karena mereka juga berhak untuk mencari rejeki di tengah perkembangan pariwisata NTB yang kian menggeliat. Hanya saja, mungkin cara penyampaian atau atitude (sikap) kepada para wisatawan yang perlu dimiliki para pedagang asongan ini,” kata Kepala Dispar NTB, melalui Kepala Bidang Kelembagaan, B. Yanuarlita Lestari, Jumat kemarin (2/3).

Karena itu selama dua hari, 28 Februari hingga 1 Maret 2018, Dispar NTB melalui Bidang Kelembagaan, memberikan pelatihan Hospitality (keramahtamahan pelayanan) dan Sapta Pesona. Ini dilakukan kepada 120 pedagang asongan yang ada di sekitar objek wisata Pantai Kuta, dan Pantai Tanjung Aan, KEK Mandalika.

“Pelatihan Hospitality dan Sapta Pesona ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Festival Pesona Bau Nyale 2018, yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 5 -6 Maret 2018 mendatang di Pantai Seger, KEK Mandalika, Lombok Tengah,” jelas Lestari.

Pelatihan hari pertama (28/2), kegiatan berlangsung secara out door di pinggiran Pantai Kuta, dan diikuti oleh 60 peserta pedagang asongan. Sedangkan hari kedua (1/3), dilaksanakan di pinggiran Pantai Tanjung Aan, juga diikuti oleh 60 pedagang asongan.

“Diantara 120 peserta pelatihan tersebut, 15 orang diantaranya adalah pedagang asongan anak-anak, berusia antara 11 tahun (kelas 5 SD), hingga 14 tahun (kelas 2 SMP), yang aktif berjualan setelah pulang sekolah,” papar Lestari.

Yang menarik lanjut Lestari, saat ini di kalangan para pedagang asongan sekitar KEK Mandalika itu juga berkembang profesi baru, sebagai juru foto dan pengarah gaya untuk para wisatawan.

Caranya, para pedagang asongan selain berjualan menawarkan berbagai pernak-pernik kerajinan, kaos Lombok, atau kain tenun, mereka juga menawarkan jasa memfoto wisatawan menggunakan telepon genggam milik wisatawan tersebut, sekaligus mengarahkan gayanya agar fotonya bagus dan menarik.

“Ternyata untuk jasa juru foto dan pengarah gaya, yang ratarata dilakukan oleh para pedagang asongan anak-anak ini tidak menarik upah. Seikhlasnya wisatawan memberi. Kalau diberi ya diterima, kalau pun tidak juga tidak masalah,” beber Lestari. (lin)

(Suara NTB/ist)

PEDAGANG ASONGAN - Para pedagang asongan yang dilatih hospitality oleh Pemda NTB.

Jumat, 02/03/2018

Halaman 3

PT. RNI Investasi Rp 3 Triliun di NTB Mataram (Suara NTB) PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) kepincut dengan Provinsi NTB. BUMN yang bergerak di sektor Agro Industri, Farmasi dan & Kesehatan dan Perdagangan ini berencana menanamkan modalnya hingga mendekati nilai Rp 3 triliun.

Husnul Fauzi

Penjajakan sedang dilakukan.

Sambil menghitung potensi pendukung keberlanjutan investasinya nanti. Perusahaan pelat merah ini benar-benar serius ingin menggarap maksimal seluruh potensi hasil bumi Nusa Tenggara Barat.

“Tinggal saya antar ke bupati saja,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si di ruang ker-

janya, Jumat (2/3) kemarin.

Investasi senilai Rp 3 triliun ini terbagi untuk beberapa kegiatan usaha. Diantaranya, membangun pabrik gula pasir. Sama seperti yang dilakukan oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) di Pekat, Kabupaten Dompu.

Untuk pabrik gula ini, nilai investasinya mencapai Rp 1,4 triliun. Selisih 200 miiar dari nilai investasi yang ditanam oleh PT. SMS sebesar Rp 1,6 triliun untuk membangun pabrik dan komponen pendukunglainnya.RNImenargetkan pabriknya nanti akan menggunakan bahan baku sebanyak 3.000 ton sehari.

Untuk investasi pabrik gula ini, pola yang sama akan dilaku-

kan, seperti yang dilakukan oleh PT. SMS. Mengembangkan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dan bermitra dengan kelompok-kelompok petani tebu.

Investasi kedua adalah membangunpabrikpakan.PT.RNIjuga tertarik mengembangkannya lantaran melihat potensi produksi jagung di NTB yang sudah mampu menembus 1 juta ton lebih setahun. Perusahaan ini akan all out menanamkan uangnya di luar pulau Jawa. Apalagi kebutuhan produksi pakan 50 persen bahan bakunya adalah jagung.

“Untuk pabrik pakan ini, kisaran investasinya sampai Rp 1,5 triliun,” jelas Husnul Fauzi.

Sisa dari Rp 3 triliun itu, RNI berencana akan membangun Rice Milling Unit (RMU) atau mesin heler. Bukan RMU biasa, RNI akan membangun RMU Premium. Dengan potensi langsung dilakukan pengemasan di dalam

daerah. Sehingga beras-beras yang dikeluarkan tak lagi dalam bentuk beras gelondongan.

“Dedaknya juga tidak lagi ke luar. Langsung diolah sebagai campuran pakan,” imbuh kepala dinas.

Husnul Fauzi menyebut, seluruh potensi telah dihitung. Tinggal mengantarkannya pada proses dan tahapan-tahapan berinvestasi. Rencana pembangunan pabrik tebu dan pakan ternak, yang paling tepat di Kabupaten Sumbawa. Atau di sekitar Sambelia Lombok Timur. Sementara untuk RMU premium ini, paling potensial akan di bangun Kabupaten Lombok Tengah.

Selain rencana invetasi dari RNI ini, salah satu pemodal besar, Raden Mas Suryo. Pemodal ini berencana akan membangun pabrik gula, seperti yang direncanakan oleh RNI. Nilai investasinyapun tak jauh beda. (bul)

(Suara NTB/dok)

Dugaan Maladministrasi di LTSA Loteng ”Clear” Mataram (Suara NTB) Setelah mencuat dugaan maldministrasi yang terjadi di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Lombok Tengah, para pihak duduk satu meja. Seluruhnya telah bulat menyatakannya sebagai bahan evaluasi bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada TKI. Kemenkumham Wilayah NTB turun tangan. Divisi Imigrasi hadir langsung dalam pertemuan tertutup di Kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTB Jumat (2/3) sore. Pertemuan berlangsung sejak pukul 15.00 Wita hingga jam 17.30 Wita. Kantor Imigrasi Mataram, Asosiasi TKI, Dinas Nakertrans Provinsi NTB dan Lombok Tengah. Serta yang terkait di LTSA Lombok Tengah dan PPTKIS terkait.

Awalnya persoalan mencuat dari laporan resmi yang dilayangkan oleh Direktur Utama PT. Cahaya Lombok, salah satu kantor pusat PPTKIS di Lombok, Irene Yanti Manuwu.

Ia mempersoalkan beberapa hal terkait pembayaran setiap dokumen calon TKI, hingga terbatasnya kuota pelayanan yang diberikan kepada PPTKIS di LTSA Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan resmi dialamatkan kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTB. Dengan ditembuskan Ketua KPK di Jakarta, Kepala Ombudsman RI di Jakarta, Ketua DPRRI di Jakarta, Ketua Komisi V DPRD NTB, Kepala Ombudsman RI di Mataram, Kepala Kantor LTSA L o m b o k Tengah, Kep a l a BNP2TKI di Jakarta, Kepala BP3TKI di Mataram, serta Kepala Kantor Imigrasi Mataram.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan mengatakan, bahwa pada dasarnya tak ada persoalan. “Tugas kami mengkoordinir, memfasilitasi. Dan membina. Halhal semacam ini wajar, sudah diklarifikasi dan sudah selesai. Semua masih terbatas.

Bahkan LTSA Lombok Tengah izinnya belum keluar. Tapi karena kebesaran hati kita melakukan peercepatan pelayanan. Ini menjadi bagian evaluasi. Dimana kurangnya.

Kami terbuka dan kami hanya memediasi,” terang H. Wildan usai pertemuan.

Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Dudi Iskandar yang hadir langsung dalam pertemuan tertutup juga juga sepakat, bahwa kekurangankekurangan masih harus disempurnakan. Apalagi LTSA Lombok Tengah baru berooperasi. “Ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik.

Kalau soal dugaan-dugaan (maladministasi), kami komunikasi dan saling meluruskan, dan Alhamdulillah semua pihak sudah faham. Dan persoalan sudah selesai.

Karena tujuan kita baik, semua pihak ingin memberikan layanan terbaik,” demikian Dudi.

Sementara Irene mengatakan sangat berharap pemimpin Imigrasi yang baru bisa menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan keimigrasian. Terutama yang menyangkut langsung pelayanan kepada calon TKI. Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Provinsi NTB, L. Didiek Yuliadi mengatakan asosiasi sangat menyambut baik ada titik temu persoalan menyangkut layanan kepada tenaga kerja.

Aspataki juga telah menyampaikan persoalan yang dikeluhkan PPTKIS. Itupun ditindaklanjuti dan akan diselesaikan bersama-sama.

“Semua dalam rangka agar layanan bisa berjalan dengan baik. Intinya pada komunikasi. Apapun persoalan anggota, akan kami sampaikan. Dan kita telah sepakat untuk samasama mengawal kesepakatan,” demikian L. Didiek. (bul)

(Suara NTB/lin)

DURIAN - Sahanah (kanan) saat melayani pelanggannya yang ingin membeli durian di Mataram, Jumat (2/3).

Penjual Durian Kantongi Omzet Rp 2 Juta Sehari Mataram (Suara NTB) Sejak pagi, Sahanah (55) sudah menyiapkan durian dan beberapa buah lainnya untuk dijual. Ia biasa berjualan di Jalan Pariwisata, Monjok. Setiap harinya ia bisa menjual hingga 150 buah durian dengan omzet hingga Rp 2 juta.

Harga durian yang dijualnya pun beragam. Mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 60 ribu.

Apalagi saat ini sedang musim durian, tidak sedikit dari pembeli yang menawar.

Namun demikian, ia tetap bisa mendapatkan untung.

Bahkan untungnya hingga seratus persen dari modal.

Ia dan pedagang lainnya yang berjualan di pinggir Jalan Pariwisata Kota Mataram itu biasanya mengambil durian untuk dijual kembali di Karang Bayan. Ia sudah menjual durian sejak 15 tahun yang lalu. Namun menurutnya beberapa tahun terakhir inilah harga durian sudah semakin membaik.

“Setiap tahunnya sejak 15 tahun yang lalu kalau musim durian saya pasti jual durian. Karena untungnya lebih banyak. Kalau hari-hari bi-

asa, saya kerja jual sayur keliling,” ujarnya, di Mataram, Jumat (2/3).

Ia mengatakan bahwa selama musim durian ini, ia bisa mendapatkan hasil penjualan yang lebih banyak. Setiap harinya, ia berjualan hingga tengah malam. Kadang sampai jam 12 malam, ia masih berjualan bersama pedagang lainnya.

“Saya tinggalnya di Monjok, ambil durian di Karang Bayan dan saya biasanya bawa durian ke sini pakai ojek bayar Rp 20 ribu. Kalau barangnya lebih banyak, kadang juga bayar Rp 30 ribu,” ujarnya.

Setiap harinya ia bisa menjual setidaknya 150 buah durian dengan berbagai ukuran.

Tidak heran jika pendapatannya selama satu hari bisa sampai Rp 2 juta. Ia berharap musim durian bisa lebih lama, sehingga ia bisa terus berjualan durian dengan omzet yang semakin banyak.

Hal yang hampir sama juga dialami oleh Mahmud, penjual durian di Jalan Airlangga. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan hasil penjualan hingga Rp 2 juta. Buah durian

yang dijualnya pun memiliki harga yang beragam. Mulai Dari Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu tergantung ukuran.

“Saya sudah lama jualan durian, setiap musim durian pasti saya jualan. Ini durian saya tendak (beli, red) di Lombok Utara. Kemudian saya jual lagi, Alhamdulillah dapat untung. Kalau cukup, nanti saya mau pergi umrah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pendapatannya dengan pedagang durian lainnya juga tidak jauh berbeda. Sebab ia tidak berjualan sendirian, isterinya pun berjualan di tempat lain.

Sehingga pendapatan mereka bisa menjadi dua kali lipat.

“Yang dekat-dekat saya jualan ini juga hampir sama dapatnya, bahkan ada yang dapat lebih. Meskipun jualannya sama, tapi rejeki kan sudah ada yang atur. Jadi tidak pernah khawatir,” ujarnya.

Ia berharap penjualannya bisa terus meningkat, sehingga ia bisa menunaikan keinginannya untuk pergi umrah. Ia juga berharap harga durian bisa tetap stabil, sehingga ia tidak harus memberikan harga tinggi kepada pembeli. (lin)

Antisipasi Salah Potong

Disiagakan Petugas Pengawas Jagal Mataram (Suara NTB) Rumah Potong Hewan (RPH) mulai diawasi. Pemerintah telah membentuk tim untuk mengawasi langsung aktivitas para pejagal. Agar tak kebablasan memotong sapi betina produktif.

Kementerian Pertanian telah bekerjasama dengan Mabes Polri dan stakeholders lainnya untuk melakukan pengawasan langsung ke RPH-RPH. Antisipasi pemotongan sapi betina produktif ini sudah mulai dilakukan sejak tahun kemarin. Hanya saja pengawasan dilakukan di tingkat pasar hewan. Dalam rangka memastikan langsung yang diperjualbelikan oleh peternak kepada para pejagal, bukan sapi betina produktif.

Awal pekan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengumpulkan Kepala Dinas yang membidangi peternakan di kabupaten/kota di NTB, pejagal, dokter hewan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dispenda dan Majelis Uama Indonesia (MUI) dan Kepolisian di Mataram. Agar pemahaman dengan pemerintah sama, terhadap persoalan ini. Disnakeswan bahkan mengundang Dirbinmas Polda NTB, Mewakili Baharkam Mabes Polri untuk memberikan arahan.

“Semua harus memahami

bahwa pemerintah sedang berupaya menekan sekecil-kecilnya, bila zero pemotongan sapi betina produktif,” kata Sekretaris Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, SPt., M. Si di ruang kerjanya, Jumat (2/3) kemarin.

Didampingi Daldiri, salah satu Kepala Seksi di Bidang Kesmavet, dijelaskan bahwa pemerintah sudah membentuk tim yang akan mengawasi langsung aktivitas pejagal. Tim ini terdiri dari petugas Dinas Nakeswan, dan Babinkamtibmas (Polisi), serta didampingi Pol PP. Pengawasan akan dilakukan rutin, katanya.

Pemerintah memberikan perhatian pada empat kabupaten untuk sementara ini. Kabupaten Lombok Timur dengan 4 RPH prioritas pengawasan.

Kabupaten Sumbawa 1 RPH perioritas pengawasan, Kabupaten Dompu juga 1 RPH prioritas pengawasan dan Bima 3 RPH perioritas pengawasan.

RPH yang akan diawasi aktivitas potongnya oleh tim ini, adalah RPH yang jumlah potongnya 10 ekor sehari.

Tingkat pemotongan hewan sapi betina produktif terindikasi masih dilakukan oleh pejagal.

Meskipun demikian, kesadaran untuk tidak memotog sapi betina produktif juga terus tumbuh.

Data yang direkap oleh Dinas

Nakeswan Provinsi NTB, tahun 2017 lalu sebanyak 532 jumlah sapi betina produktif ditolak oleh RPH (tidak dipotong). Sementara pada awal tahun ini, tercatat sudah 4 sapi betina produktif yang dikembalikan oleh RPH. Trend pemotongan sapi betina di NTB sejak tahun 2010 terus mengalami penurunan. Bahkan tahun 2016 lalu dari 57.396 ekor sapi yang dipotong di NTB, dari sebanyak 3,27 persen betina upkir yang dipotong pejagal, 0,45 persen adalah betina produktif. Demikian juga tahun 2017, dari sebanyak 61.538 ekor sapi yang dipotong, 0,82 persennya adalah betina upkir, dan 0,10 persen betina produktif.

“Secara nasional, di provinsi lain dari total potongnya, jumlah sapi potong betina cukup tinggi sampai 10 persen. Sementara NTB, hanya di bawah 3 persen. Kita masih lebih bagus.

Tapi penyadaran kepada masyarakat tak boleh berhenti dilakukan,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si., mengatakan, pemotongan sapi betina boleh dilakukan.

Hanya untuk tujuan dan alasan tertentu. Misalnya, setelah tidak produktif, tidak sedang bunting, karena cidera, untuk upacara keagamaan, untuk penelitian, dan sapi betina mandul permanen. (bul)

(Suara NTB/bul)

SAPI POTONG - Sapi potong di salah satu tempat pemotongan hewan di Sekarbela, Mataram.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Halaman 4

Ingatkan Batas Pelaporan INFORMASI Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara secara elektronik (e-LHKPN) kembali diingatkan oleh Inspektorat Lombok Utara.

Bahwa, batas akhir pelaporan LHKPN sesuai penjadwalan KPK adalah sampai dengan 31 Maret 2018 ini.

“Laporannya secara periodik, karena kita su dah pernah mengisi (melaporkan), kecuali untuk pejabat yang baru, seperti di Dewan juga ada. Batasnya sampai 31 Maret ini,” kata Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., kepada wartawan belum lama ini.

Pelaporan secara peri(Suara NTB/dok) odik dimaksudkan bahwa H. Zaenal Idrus LHKPN yang dilaporkan untuk periode satu tahun. Misalnya, harta kekayaan yang dilaporkan sampai 31 Maret 2018 adalah perubahan harta kekayaan sejak dilaporkan pada 31 Maret 2017 lalu.

“Tingkat kepatuhan kita minta 100 persen kepada pejabat dan termasuk semua anggota dewan. Yang kemarin (tahun 2017) kalau tidak salah sekitar 85 persen. Nah sekarang ini harus 100 persen,” tegasnya.

Bagi ASN yang tidak melaporkan LHKPN, sudah ditunggu punishment sesuai yang tertuang di PP 53. Tingkat kepatuhan ASN akan diukur dari rendah, sedang dan tinggi. Mengacu pada regulasi itu, maka tidak ada alasan bagi ASN untuk mangkir melaporkan harta yang dimilikinya kepada KPK. “Kalau dia diangkat jadi pejabat tapi tidak ada LHKPN kan bisa dipertimbangkan. Kalau di Dewan, akan berdampak terhadap kepercayaannya ke masyarakat (konstituen),” sebut Idrus.

Melalui pelaporan e-LHKPN pejabat publik di Lombok Utara, nantinya akan dapat diketahui siapa pejabat daerah yang memiliki kekayaan terbanyak. Masyarakat juga bisa mengetahui LHKPN pejabat daerah di Lombok Utara dengan mengakses aplikasi e-lhkpn di Google Playstore.

Sebelumnya diberitakan, Pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KLU tergolong cukup baik, terutama di level pejabat SKPD. Tahun 2017 lalu, pelaporan HKPN pejabat publik di SKPD mencapai 85 persen. Sebaliknya di level DPRD, pelaporan relatif rendah dengan jumlah pelapor tidak lebih dari 10 orang.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., sebelumnya mengemukakan, kewajiban pejabat daerah eselon II, III dan IV telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Pelaporan LHKPN pejabat ditentukan sebelumnya sekali dalam 2 tahun, kini pemerintah melalui KPK menggencarkan pelaporan secara periodik sekali dalam setahun.

“Saya harap kepatuhan pejabat dilakukan berkala 1 tahun sekali. Dari sana kita akan lihat berapa kekayaan sebelum menjabat, saat menjabat dan setelah menjabat,” ujarnya. (ari)

DPRD Minta Pemda Serius Tuntaskan Sengketa Aset SD Teniga Tanjung (Suara NTB) Sengketa lahan SD Teniga, Kecamatan Tanjung kini menjadi topik pembicaraan di Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Komisi I DPRD KLU, sesuai tupoksi dan laporan masyarakat, memanggil pihak-pihak terkait untuk berbicara perihal koronologi dan bagaimana mengambil dari permasalahan tersebut.

Ketua Komisi I, Ardianto, SH., saat membuka rapat dengar pendapat di ruang DPRD, Jumat (2/3) meminta agar instansi terkait yang bertugas mengurus aset untuk menemukan letak persoalan sekaligus penyelesaian yang bijak.

Ia khawatir, jika persoalan ini tidak rampung akan menyebabkan masyarakat kecewa.

Perihal aset SDN Teniga yang disengketakan itu, Kasubag Hukum Setda KLU, L. Suparman, SH., mengatakan klaim hak milik aset SD Teniga oleh Pemda KLU didasari oleh hibah atas tanah dari Pemda Lobar ke Pemda KLU pada tahun 2014 lalu. Namun demikian, ia tidak mempersoalkan adanya masyarakat yang mengklaim lahan yang sama.

Klaim masyarakat dianggap wajar, sehingga dasar itu pula Pemda KLU telah melakukan beberapa kali mediasi namun tetap menemui jalan buntu.

“Sudah dilakukan beberapa kali mediasi atau pertemuan, tapi kita selalu menemukan jalan buntu. Kami tetap berpedoman pada sertifikat yang sudah dipegang. Di mana sertifikat itu sudah dibaliknama pada tahun 2014. Sekarang apa yang disampaikan oleh BPN benar, kita harus cek lokasi, ukur ulang,” kata Suparman.

Ukur ulang adalah opsi pertama yang akan ditempuh oleh Pemda KLU dan masyarakat atas aset seluas 15,31 are di sertifikat tersebut. Apabila dari hasil pengukuran yang disaksikan oleh BPN memperlihatkan ada kelebihan tanah, maka tanah yang lebih tersebut akan diberikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa menerima aset berupa tanah secara langsung ataukah berupa uang tunai.

Sebaliknya kata Suparman, bilamana terdapat kekurangan lahan dari nominal 15,31 are di sertifikat, maka Pemda KLU akan mengambil lahan sekitarnya untuk mencukupi areal sesuai jumlah tersebut.

“Apabila ada kelebihan, maka itu adalah hak masyarakat, dan apabila di lokasi ternyata kurang dari 15,31 (are) ini pun harus dipertimbangkan, kami harus mengambil lagi,” jelasnya.

Ditambahkan Suparman, opsi kedua dapat ditempuh masyarakat. Dengan asumsi bahwa masyarakat berpandangan tetap merasa dirugikan dan menganggap lahan tersebut hak milik masyarakat secara sah, maka hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh masyarakat, yaitu mengadukannya ke pengadilan negeri.

“Kami prihatin, karena di KLU banyak sekali peninggalan masalah aset dari Lombok Barat. Di banyak sekolah kami hitung lebih dari 10 kasus, termasuk sekarang sedang diselesaikan SD di Sokong. Jadi ini sama masalahnya,” demikian Suparman.

Sementara Kepala BPKAD, Drs. H. Raden Nurjati, pada intinya menyampaikan hal yang sama. Tanah yang sudah bersertifikat itu, agar diukur ulang untuk memastikan luasan sesuai dengan yang tertera, 15,31 are. Lebih kurangnya dapat diselesaikan secara bijak melibatkan Pemda KLU dan masyarakat.

“Apabila terdapat kelebihan areal dari jumlah di sertifikat, maka bisa dipastikan kekeliruan disebabkan oleh pihak pengadaan maupun yang membangun perumahan guru oleh Pemda Lobar di lingkungan SD tersebut,” tambah Nurjati menguatkan. (ari)

(Suara NTB/ari)

BAHAS ASET - DPRD dan Pemda KLU membahas soal aset SD Teniga yang masih bersengketa dengan warga, Jumat (2/3).

(Suara NTB/ari)

KEBUTUHAN - Kebutuhan pokok di tiga gili sebagian besar dipasok dari Lombok daratan. Distribusi kebutuhan bagi wisatawan dan masyarakat di tiga gili dikirim lewat Pelabuhan Bangsal. Tampak sejumlah buruh sedang membawa kebutuhan pokok ke perahu dengan tujuan tiga Gili di Pelabuhan Bangsal.

Dugaan SK Bodong Tenaga Kesehatan

Dikes Dukung Pembentukan Pansus Dewan Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendukung langkah tenaga kesehatan di Lotim yang melaporkan dugaan adanya SK bodong tenaga kesehatan ke aparat penegak hukum (APH). Selain itu, rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPRD Lotim juga dipersilahkan oleh Dikes untuk mencari oknum-oknum dalam penerbitan 22 SK yang diduga bodong tersebut.

“Silakan saja, ndak apa-apa ditangani oleh aparat. Tapi lebih bagus jika tenaga kesehatan kita fokus bekerja. Mari kita pikirkan masa depan kita bersama,”terang Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani, M.Kes dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (2/3).

Terkait indikasi keterlibatan beberapa oknum dalam penerbitan 22 SK tenaga kesehatan di

Lotim. Asrul Sani mendukung rencana pembentukan Pansus oleh DPRD untuk membongkar siapa oknum di balik itu. Namun pada prinsipnya, dalam aturan terbaru bahwa setiap mengangkat pegawai harus dilakukan seleksi dengan dilakukan tes terhadap tenaga kesehatan itu.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajery, menegaskan dalam waktu dekat ini akan

membentuk Pansus untuk menelusuri proses munculnya 22 SK bodong sebagaimana tuntutan dari para tenaga kesehatan. Termasuk ia mendukung langkah pemerintah daerah supaya tidak memberikan gaji terhadap tenaga kesehatan yang diduga memegang 22 SK siluman itu.

Dikatakan SK bodong dikarenakan terdapat nama-

Dikmen Tegaskan Empat Pelajar Hanya Diminta Pindah Sekolah Selong (Suara NTB) Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, Mashun menegaskan jika empat pelajar di Lotim tidak dikeluarkan dari tempatnya bersekolah di SMKN 1 Selong. Ke empat pelajar itu hanya diminta untuk mencari sekolah lain, karena sudah melanggar aturan yang disepakati bersama di salah satu sekolah favorit itu.

“Bukan dikeluarkan, mereka diminta untuk pindah sekolah karena sudah melanggar aturan. Itu sudah kesepakatan mereka bersama, bagi yang panjat tembok, jendela maupun pagar sekolah. Skornya 100, di mana mereka harus pindah sekolah,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (2/3).

Di dalam mencari sekolah baru pun, lanjut dia, ke empat siswa tetap akan difasilitasi oleh pihak dari SMKN 1 Selong.

Artinya, segala urusannya dan kebutuhan kepindahannya itu masih menjadi tanggung jawab SMKN 1 Selong. Seperti saat ini, lanjutnya, sebelum menemukan sekolah, mereka tetap diberikan kesempatan untuk tetap masuk bersekolah, terlebih pada minggu depan bagi kelas 10 akan dilaksanakan ujian mid semester, sementara

(Suara NTB/yon)

H. Mashun kelas 12 ujian praktik ujian nasional tahun 2018.

Disinggung terkait kebijakan sekolah ini, Mashun mengaku mendukung sebagai salah satu upaya dalam membentuk kpribadian, karakter serta akhlak siswa. Jika pihak sekolah tidak bersikap tegas dengan dikeluarkan berbagai aturan untuk mendidik siswa, maka ke depan siswa akan berbuat semaunya yang tentunya akan merugikan siswa itu sendiri. “Kebijakan ini kan untuk memberikan efek jera terhadap siswa. Mereka juga bukan diberhentikan maupun dikeluarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala SMKN

1 Selong, Salman, MPd, menjelaskan alasan mau mengeluarkan empat siswanya, karena sudah melanggar aturan atau tertib sekolah yang sebelumnya disepakati oleh pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Terlebih di SMKN 1 Selong, katanya, tidak hanya memberikan ilmu intelektual terhadap anakanak, akan tetapi juga memupuk akhlak siswa supaya kuat.

Ketua Dewan Pendidikan Lotim, H. Mahsus mengaku menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan sekolah. Menurutnya, semestinya peran kepala sekolah harus mengedepankan pendidikan karena mendidik seperti melatih, membina di dalam lingkungan sekolah ada murid, siswa dan guru. Dikeluarkannya siswa dari sekolahnya, ditegaskan Mahsus bahwa itu dapat mengancam masa depan anak bangsa karena memutus rantai pendidikan mereka.

Selain itu, hukuman terhadap siswa dengan cara harus pindah sekolah dilakukan pada momen yang tepat, karena saat ini menjelang ujian nasional maupun semester. Untuk itu, kepala sekolah harus lebih bijak dalam menyikapi setiap persoalan pada sekolah yang dipimpinnya. (yon)

Pjs Bupati Minta Satpol PP Tegas Tegakkan Perda Selong (Suara NTB) Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Halik, S. Sos, MH., meresmikan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Pembangunan gedung senilai Rp5,8 miliar yang representatif ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP kedepannya.

Pada kesempatan itu, H. Ahsanul Khalik, menjelaskan, Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan perlindungan masyarakat.

“Ada tiga pesan yang saya ingin sampaikan untuk Satpol PP Lotim, yaitu Pol PP harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat, serta pelihara apa yang dibangun, karena adanya kewibawaan terhadap lembaga itu berada dan dilihat dari fisik kantor

(Suara NTB/IST)

RESMIKAN - Peresmian kantor Satpol PP Lotim oleh Pjs Bupati, H. Ahsanul Khalik, Jumat (2/3). yang indah dan tertata rapi,” pesannya, Jumat (2/3).

Ia juga mengingatkan kepada Satpol PP Lotim untuk memberikan suasana yang tenang dan nyaman. Sehingga semangat harus tetap dibangkitkan didalam memberikan kontribusi dengan cara berpartisipasi di masing-masing anggota.

Selain itu, ujarnya, dalam memberikan pelayanan ke masyarakat unsur-unsur yang

ada di Satpol PP harus dengan wajah-wajah yang bersahabat.

Tidak lagi ada rasa ketakutan dari masyarakat akan intimidasi terhadap pelaksanaan tugas Pol PP berikan rasa persahabatan itu dalam pelayanan agar masyarakat lebih merasa nyaman. Pola-pola ini diharapkan Khalik dapat disalurkan ke dinas-dinas lainnya dengan mengubah pelayanan terhadap masyarakat. (yon)

nama yang tidak tercantum dalam pelaksanaan tes, namun mereka mendapatkan SK perjanjian kerja pada pelaksanaan tes di tahun 2016 lalu.

Sebelumnya, Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, menegaskan pemerintah daerah sudah melakukan proses yang benar terhadap pengangkatan tenaga keperawatan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Lotim. Jika kemudian adanya persoalan di kemudian hari seperti dugaan adanya pengangkatan tenaga administrasi diserta terbitnya 22 SK yang diduga SK siluman, pihaknya meminta untuk tidak dibayarkan honornya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Asrul Sani

Masuk Hanya Lima Paket

Setda ”Deadline” Lelang Kegiatan Minggu Kedua April Tanjung (Suara NTB) Proses lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Utara telah dibuka sejak awal Januari lalu. Meski dukungan sarana dan prasarana ULP sudah siap, pengajuan lelang oleh SKPD-SKPD pelaksana belum terlihat maksimal.

Tercatat hingga awal Maret ini, hanya 1 paket yang selesai ditender, dan 4 paket lainnya baru masuk dan sedang diproses tender.

“Paket yang sudah selesai lelang baru 1, itu nilainya Rp300 juta milik Rumah Sakit. Sedangkan yang baru masuk ada 4 paket, dan ini sedang proses lelang,” ungkap Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda KLU, Lalu Majemuk, kepada Suara NTB, Jumat (2/3).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja dan percepatan pembangunan, Pokja ULP/LPSE Setda KLU sejatinya telah menyempurnakan sistem layanan sejak akhir Desember 2017 lalu. Harapannya seluruh paket kegiatan di 29 SKPD Pemda KLU dapat dilakukan lelang dini. Dengan hanya ada 5 paket yang sudah masuk di server ULP/LPSE, Majemuk pun meminta agar Pokja di SKPD segera mempercepat masuknya berkas kegiatan untuk bisa ditender.

Menurut Majemuk, belum masuknya paket-paket kegiatan ke ULP/LPSE masih dianggap normal dan tidak terlambat.

Dibandingkan tahun lalu, ULP/LPSE belum bisa membuka tender pada bulan yang sama.

“Kami sudah rapatkan juga di Bappeda, sebagai langkah percepatan kita buatkan jadwal. Kami sampaikan ke semua SKPD khususnya pengelola DAK, paling telat minggu kedua bulan April sudah masuk semua untuk dile-

lang,” sambung Majemuk.

Deadline waktu itu sengaja dibuat dengan tujuan agar pada triwulan III (Juli – September) 2018 nanti, tidak ada lelang dari kegiatan yang tertuang di APBD murni 2018. Periode itu, ULP/LPSE Setda hanya akan memproses lelang untuk anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan 2018.

Majemuk menjelaskan, informasi yang menjadi penyebab belum masuknya paket-paket kegiatan ke ULP/LPSE adalah masih banyaknya SKPD-SKPD yang perencanaannya masih bersamaan di tahun pelaksanaan kegiatan. Sehingga sampai sekarang ini ULP/LPSE masih menunggu proses pelaksanaan selesai.

“Kita sampaikan ke SKPD teknis dan non teknis agar lebih ditekankan anggaran perencanaan fisik supaya selesai desainnya pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian maka proses lelang bisa dilakukan dini, terutama anggaran yang sifatnya besar,” katanya.

Majemuk tidak menilai bahwa keberadaan tenaga perencana menjadi faktor lambannya perencanaan kegiatan. Sebab proses ini dilakukan oleh konsultan dan tidak melibatkan tenaga di SKPD secara langsung. Hanya saja, pihaknya meminta agar pejabat di SKPD dapat mengawal dan mendorong para konsultan untuk menyelesaikan dokumen perencanaan lebih cepat dari biasanya.

“Pokja di SKPD saya lihat tidak ada masalah, di sistem ULP juga tidak.

Harapan kami semua SKPD agar fokus untuk paket-paket fisik, termasuk untuk anggaran tahun depan. Target kita untuk kegiatan 2019, sudah bisa kita tender mulai akhir Desember 2018,” demikian Majemuk. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Loteng Usulkan 3.198 CPNS

Tenaga Guru dan Kesehatan Jadi Prioritas

Perketat Syarat Investasi

Melaut, Nelayan Kuta Ditemukan Tewas Praya (Suara NTB) Nasib naas dialami Amaq Nurul, nelayan asal Dusun Mong 1 Desa Kute Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Jumat (2/3) pagi. Pria 35 ini ditemukan tewas mengapung di tengah laut setelah sebelumnya pergi melaut dan diberitakan hilang.

Korban sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, pada Jumat dini hari korban bersama rekannya, Anto berangkat mencari ikan di tengah laut dengan menggunakan perahunya masing-masing. Sesampainya di tengah laut, Anto dan korban memutuskan untuk berpencar mencari ikan.

Sekitar pukul 07.00 wita, Anto memutuskan pulang karena sudah pagi. Dalam perjalanan pulang, Anto tidak melihat keberadaan korban. Namun Anto memutuskan untuk pulang sendiri, karena mengira korban sudah pulang lebih dulu.

Namun sesampai di rumah, Anto mendapat kabar kalau korban justru belum kembali. Lama menunggu, Anto kemudian memutuskan untuk memberitahukan nelayan yang lain, jika korban belum kembali sejak dini hari.

Mendapat berita tersebut, para nelayan yang lain kemudian berangkat mencari korban. Aparat kepolisian serta TNI juga turut membantu melakukan pencarian. Begitu mendapat laporan soal hilangnya korban dengan menggunakan beberapa perahu nelayan.

Sempat putus asa lantaran sudah satu jam lebih melakukan pencarian tanpa hasil, para nelayan akhirnya berhasil menemukan korban. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Diduga kuat korban meninggal karena terseret ombak besar.

Kapolres Loteng AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kapolsek Kuta, AKP Saogi Sujana Angsar, membenarkan kasus tersebut. “Korban ditemukan sekitar 200 meter dari Pantai Kuta,” ungkapnya.

Korban, ujarnya, langsung dibawa ke rumah duka oleh warga. Dan, pihak keluarga mengaku akan langsung memakamkan korban. “Dugaan sementara korban meninggal karena terseret ombak besar saat mencari ikan di laut,” ujarnya. (kir)

Susun Perda Balai Mediasi

Pansus II DPRD NTB Minta Saran Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Jumat (2/3) menyambangi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kedatangan Pansus untuk menghimpun usulan, ide serta saran dari Pemkab Loteng serta para tokoh adat daerah ini, terkait rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Balai Mediasi. Pansus dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan diterima Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di kantor Bupati Loteng.

Ketua Pansus II DPRD NTB, H. Makmun, mengatakan Perda tentang Balai Mediasi tersebut disusun sebagai payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus skala kecil di tengah masyarakat.

Tetapi bisa berimplikasi luas bagi masyarakat itu sendiri. Di mana dalam perda itu nantinya mengatur tata cara serta pola penyelesaian persoalan di tengah masyarakat, sehingga persoalan ini tidak perlu harus diselesaikan melalui proses hukum.

“Kalau kasus tipiring (tindak pidana ringan) kan semestinya tidak harus diselesaikan melalui proses hukum. Bisa melalui proses musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Sehingga tidak sampai meluas dan berimplikasi luas bagi masyarakat,” terangnya.

Diakuinya, praktik penyelesaian secara damai tersebut sebenarnya sudah lama ada dan berkembang di tengah masyarakat di daerah ini. Keberadaan krama adat dan lembaga adat salah satu perwujudannya. Bahkan, pemerintah provinsi juga sudah lama menerapkan pola ini, namun belum bisa berjalan optimal, karena dasar hukumnya baru sebatas Peraturan Gubernur (pergub) saja. ‘’Sehingga pemerintah provinsi ingin lebih memperkuat aturan tersebut melalui perda. Perda inilah atas inisiatif Gubernur NTB sendiri,” ujar Makmun.

Makmun menambahkan, untuk membantu penyelesaian persoalan yang muncul di masyarakat akan ada lembaga khusus yang nantinya dibentuk, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa. Keberadaan krama desa dan lembaga adat nantinya juga akan diperkuat lagi dengan keberadaan perda ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan sekitar 3.198 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS tahun 2018 ini. Dari formasi yang diusulkan tersebut, Loteng fokus pada pengisian tenaga guru serta kesehatan. Mengingat, jumlah tenaga guru dan kesehatan di daerah ini sudah sangat kurang.

(Suara NTB/dok)

GUBERNUR Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengingatkan kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) agar lebih memperketat persyaratan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan calon investor yang akan berinvestasi di kawasan Mandalika benar-benar serius untuk berinvestasi di kawasan ini. Dalam arti, investor tidak hanya berjanji untuk berinvestasi saja, namun tak kunjung merealisasikan janjinya.

Salah satunya terkait kewajiban (Suara NTB/ist) Agus Martowardojo membayar sewa lahan. Ada baiknya calon investor diharuskan membayar sewa lahan sekaligus pada saat memulai investasi dan tidak dibayar setiap tahun. “Jadi kalau ada investor yang mau sewa lahan selama 80 tahun, maka bayar sewa lahannya sekaligus untuk 80 tahun,” sarannya saat rapat bersama ITDC di Kuta, Kamis (1/3) sore.

Dari cara seperti ini, ujar mantan Menteri Keuangan ini akan terlihat mana investor yang memang serius untuk berinvestasi dan memang benar-benar memiliki modal untuk membangun di kawasan Mandalika. Jangan sampai nanti ITDC justru terbelenggu dengan janji-janji investor dan sekedar berjanji untuk berinvestasi, tetapi tidak kunjung memulai investasi.

Selain itu, ujarnya, soal kepastian waktu memulai investasi, harus jelas batasnya sampai kapan dan tidak boleh dibiarkan tanpa ada kejelasan. Di mana jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan tersebut, investor bersangkutan tidak juga memulai membangun, maka harus ada tindakan tegas dari pihak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika.

“Hal-hal seperti itu penting dilakukan. Untuk memastikan bahwa calon investor yang berinvestasi di KEK Mandalika memang benar-benar investor. Yang punya kemauan serta kemampuan untuk berinvestasi di kawasan ini,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Agus juga mempertanyakan kesiapan beberapa fasilitas pendukung kawasan, mulai dari instalasi listrik, telekomunikasi serta air bersih. Karena menurutnya, kesiapan fasilitas-fasilitas tersebut sangat penting untuk bisa menarik minat investor mau berinvestasi di kawasan Mandalika.

“Biasanya investor selalu menanyakan, soal listrik dan instalasi air bersih apakah sudah tersedia atau tidak. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi,” tambahnya.

Terkait persoalan tersebut, Direktur Utama (Dirut) ITDC, Abdulbar M. Mansoer, mengaku bagi investor yang mau berinvestasi di KEK Mandalika ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Dan, persyaratan yang ada cukup ketat, sehingga calon investor yang sudah memenuhi persyaratan bisa dikatakan punya kemauan serta kemampuan untuk berinvestasi.

“Soal kewajiban pembayaran sewa lahan, memang diatur setiap tahun. Tapi kalau memang diperlukan, akan kita pertimbangkan supaya investor harus membayar sewa lahan sekaligus di awal,” tandasnya.

Adapun soal ketersediaan listrik serta air bersih, saat ini tengah dalam proses pembangunan. Namun yang pasti, ketersediaan fasilitas dasar tersebut tidak ada masalah. Semua sudah siap. Investor tinggal membangun saja. (kir)

H. M. Nursiah

“Untuk tenaga administrasi, kita tidak kekurangan.

Tapi kalau bicara soal tenaga kesehatan, terutama lagi tenaga guru, kita sangat jauh kekurangan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., kepada Suara

NTB, Jumat (2/3).

Diakuinya, selama lima tahun moratorium penerimaan CPNS diberlakukan pemerintah pusat.

Selama itu, ratusan tenaga guru yang dimiliki Loteng memasuki masa pensiun, belum lagi yang meninggal dunia, sementara penggantinya tidak ada. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga guru Loteng terus berkurang.

“Saat sebelumnya moratorium penerimaan CPNS diberlakukan, kondisi tenaga guru Loteng sendi-

ri sudah berkurang. Dan, semakin parah begitu moratorium penerimaan CPNS mulai diberlakukan,” terangnya, seraya menambahkan, tenaga guru Sekolah Dasar (SD), kekurangannya hampir mencapai 50 persen dari kebutuhan yang ada.

Begitu juga untuk tenaga kesehatan, Nursiah mengaku masih sangat kurang. Sehingga ketika ada rencana penerimaan CPNS dimuka oleh pemerintah pusat, pihaknya ingin fokus untuk mene-

kan kekurangan tenaga guru dan kesehatan supaya kekurangan tenaga guru dan kesehatan tidak semakin banyak.

Disinggungberapaformasiyang diberikan untuk Loteng pada penerimaan CPNS tahun ini, Nursiah menegaskan sampai saat ini pihaknya belum tahu. Pihaknya baru pada tahap pengusulan kebutuhan CPNS saja. Soal berapa jatah yang diberikan, itu tergantung keputusan pemerintah pusat.

Hanya saja, dari usulan yang sudah diajukan bisa dipastikan tidak seluruhnya dipenuhi tahun ini. Kemungkinan secara bertahap. ‘’Karena kalau seluruh usulan dipenuhi, itu bisa berpengaruh pada dana perimbangan pusat yang masuk ke daerah,’’ akunya. (kir)

Terisolir Selama Puluhan Tahun

Sakit, Warga Digotong ke Puskesmas Giri Menang (Suara NTB) Warga terpencil Dusun Serero Desa Sekotong Tengah yang sakit atau mau melahirkan terpaksa digotong menggunakan peralatan seadanya menuju puskesmas untuk mendapatkan penanganan.

Pasalnya akses jalan rusak parah mengakibatkan kendaraan tidak bisa tembus ke dusun tersebut. Kondisi ini diperparah jalur licin dan berlubang, sehingga warga pun kesulitan menggotong warga yang sakit parah.

Kondisi dialami selama berpuluh-puluh tahun lamanya, diakibatkan kondisi dusun setempat yang berada di atas bukit. Akses jalan sepanjang 3-4 kilometer merupakan sebagian besar jalan tanah, akses jalan ini pun dibuka oleh warga setempat secara swadaya. Akses jalan ini pernah dirabat menggunakan program PNPM namun sudah rusak, terakhir tahun lalu dirabat lagi menggunakan Dana Desa (DD), namun hanya di titik jalan yang rusak parah dan terjal saja.

Mahri warga setempat mengaku, akibat kondisi jalan yang rusak parah ini mengakibatkan warga terisolir ketika hujan lebat. Karena warga tidak berani turun gunung, baik untuk berjualan, ke pasar, ke puskesmas. “Jalan rusak parah ini sudah puluhan tahun lamanya, warga terisolir kalau hujan lebat, warga terpaksa digotong untuk ke puskesmas agar bisa tertolong,” jelas Mahri.

Pihak warga sudah lama mengusulkan pembangunan akses jalan ini namun belum terealisasi. Padahal akses jalan ini begitu penting bagi 534 jiwa di daerah setempat.

Beberapa waktu lalu, jelasnya, warga yang mengalami

sakit keras terpaksa digotong ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Warga menggunakan alat seadanya seperti batang kayu dan kain untuk menggotong warga tersebut ke puskesmas.

Sementara itu pihak desa setempat berharap infrastruktur jalan yang rusak menjadi keluhan masyarakat yang perlu segera untuk ditindak lanjuti oleh pemangku kebijakan.

Salah satunya adalah akses jalan Dusun Serero Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong. Jalan sepanjang 3 kilometer ini menghubungkan antara Desa Sekotong TengahBuwun Mas,Kedaro dan Desa Pelangan dengan kondisi yang memprihatinkan.

Jalan Dusun Serero masih tergolong jalan desa dengan kondisi berupa jalan tanah,rabat di beberapa titik terparah,licin dan berlubang,sehingga dengan keadaan tersebut menghambat warga yang mau melahirkan ke puskesdes terdekat atau menjual hasil pertanian ke Pasar Sekotong. “Jumlah penduduk 534 jiwa akses Jalan Telaga Lebur-Serero perlu perhatian semua pihak,” jelas Kepala Desa Sekotong Tengah Sarappudin.

Melihat kondisi ini, pihak desa, ujarnya memprioritaskan untuk merabat jalan Serero sepanjang 500 meter pada tahun 2018 melalui ADD. Pihaknya berharap kepada pemangku kebijakan di atasnya segera memasukkan jalan Dusun Serero sebagai jalan kabupaten agar bisa di aspal.”Kami harapkan agar di jadikan jalan kabupaten,sebab jalan tersebut sangat ramai dan menghubungkan 3 desa di Kecamatan Sekotong,” harapnya. (her)

(Suara NTB/ist)

JALAN RUSAK - Beginilah kondisi akses jalan di Dusun Serero Sekotong Tengah. Warga yang menggotong warga yang sakit ke puskesmas juga kesulitan melewati jalan ini.

Baliho Zaitun di Kuripan Dirusak Giri Menang (Suara NTB) Baliho pasangan calon (paslon) nomor urut 3 H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun (Zaitun) di wilayah Kuripan dirusak orang yang diduga mabuk. Aksi perusakan ini berlangsung Kamis malam lalu. Pelaku yang berjumlah satu orang pun telah dilaporkan oleh tim relawan ke polisi untuk diproses hukum. Sebelumnya, perusakan baliho serupa juga menimpa pasangan Nauvar F. Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One) dan sudah ditangani pihak polres.

Tim Penghubung Zaitun, Ali Hidayat membenarkan perusakan baliho Zaitun di wilayah Kuripan. Menurutnya pelaku diketahui mabuk dan pura-pura gila, namun sudah dilaporkan ke kepolisian oleh tim. Pihaknya tidak berani menuding, siapa di balik perusakan tersebut. Namun yang jelas pihaknya sudah melakukan langkah hukum dengan melaporkan ke aparat berwajib.

“Pelaku satu orang dan sudah diamankan,”jelasnya. Terkait kecurigaan, tim jelasnya tidak mencurigai siapapun, tim pun jelasnya sudah memaafkan akan tetapi tetap diproses hukum untuk efek jera.

Sementara itu Ketua Panwaslu Lobar, L Arjuna menyatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait kasus perusakan baliho tersebut.

Baliho yang dirusak jelasnya termasuk alat peraga sosialisasi, pihaknya pun langsung koordinasi dengan tim Gakkumdu untuk penanganan. “Sudah ditangani pengerusakan baliho Zaitun di Kuripan, bahkan pelaku sudah diamankan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Satpol PP harus lebih sigap menertibkan baliho paslon sebab jangan sampai kejadian seperti ini terulang terus. Kewenangan untuk menurunkan baliho jelasnya ada di Satpol PP sebab pihaknya sudah merekomendasikan ke instansi terkait. “Jadi kami harapkan Satpol PP segera tertibkan atribut yang masih terpasang, agar tidak terjadi lagi hal semacam ini,”tegasnya.

Wakil Ketua III DPRD Lobar H Sulhan Muchlis Ibrahim menyatakan para tim pemenangan paslon harus melakukan politik santun. Tidak perlu lakukan perbuatan di luar ketentuan. Seperti, intimidasi, politik hoaks, hingga black campaign (kampanye hitam). “Karena tentu yang kami harapkan itu politik yang santun,” ujarnya.

Menurutnya, pilkada ini adalah ajang untuk memilih pelayan bagi masyarakat. Baginya,

(Suara NTB/ist)

DIRUSAK - Baliho Zaitun dirusak di Kuripan.

Tim sukses sudah melaporkan perusakan ini ke aparat penegak hukum untuk ditangani. jangan sampai masyarakat sebagai “pemilik rumah” (memiliki hak suara) justru malah ribut.

“Masa kita (rakyat) sebagai tuan rumah itu ribut gara-gara seorang pelayan,” sindirnya.

Sebagai anggota dewan ia juga mengingatkan, kepada Panwaslu dan KPU perlu menerapkan regulasi yang ada. Terutama, mengenai penertiban baliho-baliho paslon di lokasi yang bukan ditentukan, agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dari masing-masing calon. “Kita juga akui jika jumlah anggota Panwas ini terbatas, sehingga tidak mampu tertibkan sekaligus,” tambahnya. (her)

Meninggal di RSUD, Keluarga Pasien Keberatan Giri Menang (Suara NTB) L. Mahdan (64) asal Kuripan meninggal di RSUD Tripat Gerung lantaran diduga menjadi korban malapraktik, Jumat (2/3). Korban meninggal diduga setelah menerima suntikan oleh pihak medis di RSUD di IGD RSUD Tripat. Pihak keluarga pun merasa keberatan dengan kejadian ini, sehingga mau melakukan upaya hukum.

Akibat kejadian ini, pihak keluarga yang keberatan atas kematian korban marah-marah kepada pihak rumah sakit. Bahkan akibat kejadian ini, sempat terjadi keributan di IGD RSUD Tripat yang membuat pihak kepolisian datang dan mengamankan situasi saat itu.

Pihak keluarga mempertanyakan tindakan dari pihak RSUD yang memberikan suntikan tanpa mengkonfirmasi pihak keluarga terlebih dahulu. Bahkan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas tindakan tersebut. “Kami akan menuntut secara hukum,” tegas anak korban, Mamiq Zen yang dikonfirmasi.

Menurutnya, ayahnya saat itu dirujuk dari Puskesmas Kuripan ke RSUD Tripat Gerung akibat sesak nafas yang dideritanya sekitar pukul 03.30 Wita dini hari. Ayahnyapun sempat dipasangkan alat bantu pernapasan saat mendapat penanganan di IGD. Namun saat

ayahnya diberikan suntikan di tangan sebelah kanan tanpa konfirmasi, tiba-tiba badan korban menghitam.

Setelah kondisi tubuh korban menghitam, tak berapa lama kemudian L. Mahdan meninggal pukul 04.00 wita.

Dengan kejadian ini, pihaknya menduga dokter yang menangani pasien telah melakukan malapraktik, sehingga nyawa pasien melayang. Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya hukum atas apa yang terjadi pada bapaknya.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Tripat, drg. Arbain Ishak menerangkan pasien dirujuk dari Puskesmas Kuripan dalam kondisi sesek nafas. Pihaknya pun langsung melakukan penanganan di IGD lantaran kondisi pasien yang cukup parah. Pasien pun diduga mengalami serangan jantung, sebab dari pemeriksaan EKG mengarah gejala ke arah itu.”Kita sudah melakukan penanganan secara prosedur,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum pemberian suntikan kepada pasien, pihaknya pun sudah melakukan skin tes untuk mengetahui kemungkinan alergi obat atau tidak dari pasien. Kendati demikian ia belum mau memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan malapraktik, sebelum keluar hasil medis.”Kita tunggu hasil medisnya dulu,” kilahnya. (her)

Bupati Beri Solusi Pemanfaatan Lahan Eks Mete di Muer Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc. memberikan solusi kepada puluhan warga Desa Muer Kecamatan Plampang yang selama ini menguasai Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah eks Perkebunan Mete milik pemerintah di Desa Muer Kecamatan Plampang, melalui perjanjian sewa.

Menurut Bupati, solusi itu dimaksudkan agar status administrasi penguasaan tanah tersebut (Suara NTB/dok) menjadi jelas. Sehingga pemerinH. M. Husni Djibril tah aman dan masyarakat juga aman. Dijelaskan, dalam catatan administrasi pertanahan, tanah eks perkebunan mete itu merupakan lahan negara yang wajib diamankan oleh pemerintah.

Di sisi lain, lahan tersebut digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa status yang jelas. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan masyarakat, maka keamanan masyarakat dalam mengelola lahan tersebut ada jaminan.

Bupati menegaskan, tidak mungkin pemerintah menciderai kepentingan masyarakat. Justru dengan adanya pola sewa menyewa yang tidak memberatkan, hak kelola oleh masyarakat menjadi jelas, dan menjadi jaminan keamanan bagi masyarakat pengelola BMD. Sementara itu Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin menjelaskan, penertiban administrasi lahan seluas 66 hektar itu merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). Dalam mempertahankan predikat pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, predikat WTP bagi Pemkab Sumbawa yang sudah diraih secara berturut-turut sejak Tahun 2013 telah memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, berupa tanbahan anggaran dari pemerintah Pusat yang mencapai 29 miliar pada tahun anggaran 2017. Dengan adanya insentif dari Pemerintah Pusat ini banyak hal yang bisa dilakukan dalam membangun daerah Kabupaten Sumbawa. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sumbawa Usulkan 1.311 Formasi CPNS Tahun 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa telah mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak 1.311 formasi. Dari jumlah tersebut terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan fungsional lainnya.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat (2/ 3) kemarin membenarkan hal tersebut. Usulan formasi CPNS untuk Sumbawa diusulkan pada awal Januari 2018 lalu. “Usulannya sudah kami

sampaikan ke Kemenpan RB awal Januari lalu,” ujarnya.

Disebutkannya, usulan yang disampaikan sebanyak 1.311 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga teknis dan fungsional lainnya. Meskipun demikian, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah for-

masi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat.

“Jumlah formasi sudah kita usulkan segitu. Namun demikian, berapa jumlah yang akan diberikan nanti tergantung pemerintah pusat.

Tentu pemerintah pusat juga akan mempertimbangkan masalah kemampuan keuan-

gan,” terang A. Rahim.

Diakuinya, dari jumlah formasi yang diusulkan yang paling banyak untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Karena yang paling banyak kekurangan adalah guru dan tenaga kesehatan. Mengenai jumlah quota untuk Sumbawa belum ada informasi dari pusat. Dimana informasinya akan disampaikan bersamaan dengan daerah lainnya.

“Penetapan jumlah quota formasi masing-masing daerah masih menunggu dari pemerintah pusat,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

A. Rahim

Wabup KSB Minta AMNT Tidak Ikuti Pengelolaan CSR Newmont

Pengerjaan Jalan Batudulang-Tepal Terkendala Cuaca Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres pembangunan ruas jalan Batudulang-Tepal sepanjang 5 kilometer hingga Punik sudah mencapai 95 persen. Meskipun demikian sisa pengerjaan yang harus dituntaskan belum bisa dilanjutkan untuk sementara waktu karena terkendala cuaca.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada wartawan. Dari panjang jalan yang dikerjakan, sudah dituntaskan sepanjang 3,8 kilometer. Tersisa tinggal 1,2 kilometer yang tinggal dilakukan penghamparan hotmix.

“Kondisi saat ini sudah mencapai 95 persen. Tinggal menghampar hotmix sepanjang 1,2 kilometer,” ujarnya.

Menurutnya, penghamparan hotmix saat ini belum bisa dilakukan karena kondisi cuaca di wilayah setempat. Dimana cuaca sangat menentukan pengerjaan yang dilakukan.

Karena jika dipaksakan maka akan berpengaruh terhadap kualitasnya. Apalagi daerah setempat medannya juga cukup sulit terutama di tanjakan Brang Treng.

Untuk membawa material menggunakan dump truck hanya bisa sebanyak satu kubik. “Kita hampar hotmix, begitu selesai hujan turun. Kalau mau kontraktor bisa hampar sat hujan. Tetapi kan percuma karena hasilnya nanti tidak bagus. Ini juga menjadi perhatian kita,” kata Suharmaji.

Meskipun demikian, pihaknya akan melakukan pengerjaan jika kondisi cuaca mulai membaik di wilayah setempat dalam beberapa hari kedepan. Dimana untuk melakukan hamparan hotmix sepanjang 1,2 kilometer tidak membutuhkan waktu yang lama. Apalagi masa penambahan waktu pengerjaan hingga tanggal 25 Maret mendatang. Pihaknya pun optimis pengerjaan akan dituntaskan sebelum waktu pekerjaan berakhir.

“Pengerjaan sampai dengan tanggal 25 Maret. Dan Insya Allah sudah tuntas sebelum tanggal tersebut. Jadi kita nanti akan melihat situasi kondisi cuaca di sana. Mudah-mudahan dalam satu hari diatas itu bagus, kita bisa hampar.

Kalau hampar 1,2 kilometer nda lama,” pungkasnya. (ind)

Halaman 6

(Suara NTB/bug)

DIROMBAK - Salah satu sampan bantuan program Bariri Nelayan yang dirombak bagian tepiannya oleh nelayan penerima di Desa Labuhan Lalar.

Sampan Bantuan Bariri Nelayan Dirombak Nelayan Penerima Taliwang (Suara NTB) – Sampan bantuan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang disalurkan melalui program Bariri Nelayan pada tahun 2017 oleh sejumlah nelayan penerima dirombak. Perombakan beberapa bagian sampan tersebut dikarenakan modelnya dianggap menyulitkan nelayan dengan pola menangkap ikan yang diterapkannya selama ini.

Perombakan bagian sampan bantuan Bariri Nelayan itu banyak dilakukan oleh nelayan penerima di desa Labuan Lalar kecamatan Taliwang. Nelayan yang merombak sampannya rata-rata mengaku menangkap ikan

dengan cara memancing dan model sampan bantuan tersebut tidak cocok polanya.

“Kalau untuk mancing susah, makanya kita rombak beberapa bagian sampan ini,” terang Hasan salah seorang nelayan Labuan Lalar penerima bantuan kepada Suara NTB, Jumat (2/3).

Menurutnya, ia dan sejumlah rekan nelayan pemancing paling banyak mengubah bagian tepian sampan. Bagian tepian sampan yang didesain terlalu lebar kemudian dipapas karena jika dipertahankan akan menyulitkan mereka untuk memancing. “Terutama kalau mau naikkan ikan ke sampan. Karena terlalu lebar, ikan bisa menyangkut di tepian sampan dan itu menyulitkan kami,” ungkap Hasan.

Selain tepian sampan, ada juga bagian yang langsung diganti para nelayan karena memang tidak bisa digunakan.

Bagian tersebut adalah kayu cadiknya. Hasan menjelaskan, kayu cadik sampan bantuan tersebut tidak cocok digunakan di perairan tempat nelayan Labuhan Lalar melaut. Kondisi gelombang yang kerap besar tidak bisa ditopang oleh kayu cadik sampan bantuan karena tidak memiliki sifat elastis.

“Ada teman-teman kami yang pernah coba langsung di-

pakai begitu diterima. Begitu dicoba mereka tenggelam karena kayu cadiknya tidak elastis, belum lagi ada yang cadiknya bocor,” keluhnya.

Untuk merenovasi dan mengganti beberapa bagian sampan tersebut, para nelayan pun terpaksa menggunakan dana dari sakunya sendiri. Diungkapkan Hasan, ia dan para nelayan lainnya kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 juta untuk membiayai sampan tersebut sebelum akhirnya bisa digunakan.

“Kalau saya belum selesai.

Tapi teman-teman yang sudah merombak mereka bilang hampir sejuta ongkosnya,” timpalnya.

Ia pun berharap ke depan, jika pemerintah masih melanjutkan program bantuan sampan itu agar terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada masyarakat. Terutama untuk model sampan agar disesuaikan dengan kebutuhan para nelayan baik mengikuti pola tangkapnya termasuk juga memperhitungkan medan peraian tempat nelayan menangkap ikan.

“Kan akan lebih bagus lagi.

Begit nelayan menerima bisa langsung dipakai melaut. Tidak seperti sekarang kami harus melakukan perombakan lagi dan itu artinya keluar biaya lagi dari kami,” imbuhnya. (bug)

Susun Perbup Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bappeda Sumbawa bekerjasama dengan KOMPAK NTB tengah menyinkronkan dan mengkolaborasikan berbagai program kepemilikan akta kelahiran. Sehingga dapat tercermin dalam Perbup tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Workshop penyusunan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Desa atau Kelurahan dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu juga telah dilakukan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyampaikan, workshop untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan segala kekuatan yang ada. Sehingga dapat dilakukan koreksi serta evaluasi agar kelemahan yang ada dalam draf atau rancangan Perbup bisa diketahui. Sehingga Perbup yang dihasilkan nantinya merupakan hasil rembug dan kesepakatan bersama.

Menurut Asisten, ternak di Sumbawa setiap tahun dilakukan registrasi, terlebih manusia, sudah seharusnya dilakukan pendataan dan diberikan dokumen resmi berupa akta kelahiran sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak.

Karena itu, Asisten sangat mendukung upaya mempercepat kepemilikan akta kelahiran, mengingat jumlah anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Sumbawa yang sudah memiliki akta kelahiran sampai dengan Bulan Februari 2018 baru mencapai 79,62% atau sebesar 129.762 dari 164.100 anak yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Sisanya, sebesar 34.338 anak belum memiliki akta kelahiran, sementara target Kabupaten Sumbawa dalam hal kepemilikan akta kelahiran tahun 2018 mencapai 90%. Hal ini menurut Asisten, dalam rangka mendukung Program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). (arn)

Taliwang (Suara NTB)Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengingatkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) agar tidak mengikuti pola pengelolaan program tanggung jawab sosialnya atau Coorporate Social Responsibility (CSR) seperti yang dilaksanakan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Menurut Wabup, pola pengelolaan CSR yang dibangun oleh PT NNT kala itu tidak memiliki target jangka panjang terhadap masyarakat yang dibinanya. Akibatnya masyarakat yang dibina hanya tampak berhasil saat perusahaan tersebut masih ada dan pasca hengkang seluruh aktivitas binaannya turut hilang tanpa bekas.

“Saya sudah bilang ke pihak AMNT pengalaman newmont harus mereka jadikan pelajaran. Karena kita lihat sekarang setelah mereka pergi (newmont) tidak ada hasil pemberdayaannya yang berkelanjutan di masyarakat kita,” cetusnya.

Berkaca pada pengalaman PT NNT, Wabup mengaku, PT AMNT tidak harus menggarap seluruh lini kegiatan masyarakat untuk diberdayakan melalui program CSR-nya. Cukup beberapa kegiatan yang memiliki potensi yang bagus untuk kemudian didampingi dan dibina hingga berhasil mandiri. “Kalau newmont dulu kesalahannya semua digarap tapi setengah-setengah sehingga tidak ada yang maksimal. Jadi begitu mereka pergi belum ada yang mandiri dan pada akhirnya hari ini hilang juga kan,” ujarnya.

Ia juga menyarankan kepada PT AMNT dalam mengelola CSR-nya agar terbuka. Bahkan orang nomor 2 di KSB ini menyatakan, pemerintah pada dasarnya siap bekerja sama dengan perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosialnya tersebut untuk seluruh lini termasuk sharing anggaran di dalamnya.

“Mari kita kerjakan samasama kalau perlu kita berbagi peran. Kami juga siap misalnya sharing anggaran atau hal lainnya karena tujuan program perusahaan itu muaranya kan untuk masyarakat agar mandiri dan kalau itu berhasil tentu juga akan jadi bagian keberhasilan pemerintah,” papar Wabup seraya menambahkan, agar PT AMNT tidak memiliki orientasi pelaksanaan CSR mereka sekedar menjalankan bagian dari tanggung jawab perusahaan.

“Jangan sampai ada pemikiran seperti itu oleh perusahaan.

Bahwa yang dikerjakan mereka semata memenuhi kewajiban saja sementara seperti apa akhirnya, apakah masyarakat yang diberdayakan berhasil atau tidak dianggap bukan urusannya,” sergah Wabup.

Terakhir Wabup menyatakan, pola pelaksanaan pemberdayaan pada dasarnya bermuara pada keberhasilan pihak yang diberdayakan. Dalam hal ini pelaksanaan program CSR PT AMNT, hasil akhirnya harus dapat membuat masyarakat yang dibina menjadi mandiri dengan kegiatan yang dilaksanakannya. “Kalau yang dibina sudah mandiri maka baru bisa dibilang CSR AMNT itu berhasil,” pungkasnya.(bug)

Fud Syaifuddin

Pedagang Menolak Pindah ke Pasar Tanah Mira Taliwang (Suara NTB) Puluhan pedagang di pasar “bayangan”, di Kelurahan Arab Kenanangan (Arken), Kelurahan Dalam, dan Kelurahan Kuang, menolak direlokasi ke pasar Tana Mira, Kecamatan Taliwang. Hal tersebut terjadi karena pasar Tanah Mira dianggap tidak menguntungkan bagi pedagang. Selain lokasi yang dianggap jauh, pasar ini juga dianggap sepi pembeli. Sehingga dikhawatirkan mereka (para pedagang) merugi.

“Kita tetap ngotot tidak akan pindah dari lokasi berjualan saat ini, kalau kami pindah dengan hasil yang tidak menentu keluarga kami mau makan apa nanti. Sementara hasil yang kami dapatkan dari lokasi pasar bayangan ini, sangat menjanjikan untuk keluarga kami dan sudah sangat cukup untuk membiayai sekolah anak-anak kami,” ungkap Rion, pedagang di lingkungan Arken yang ditemui Suara NTB, setelah acara Rapat kordinasi pasar bayangan, Jumat (2/3).

Dikatakannya, ada beberapa alasan, sehingga mereka tidak mau pindah ke lokasi pasar Tana Mira. Salah satunya yakni pengunjung yang ada di pasar tersebut sangat sepi. Bahkan waktu kunjungan tergolong cukup singkat yakni pukul 06.00 sampai, 10.00 WITA. Jika dibandingkan dengan lokasi saat ini, para pedagang bisa berjualan hingga sore hari dan pengunjungnya juga tidak sepi.

“Sampai berapa kali bertemuan, kami tetap akan ngotot dan tidak mau pindah dari lokasi ini,” ujarnya.

Mengenai lokasi berjualan yang sudah sangat menyalahi

aturan, dia tidak menampik hal tersebut. Tetapi pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Entah itu akan ditata kembali terhadap lapak-lapak yang ada saat ini supaya tidak terkesan kotor ataupun upaya lainnya. Karena jika tetap dipaksa untuk pindah dari lokasi ini, dikhawatirkan timbul gesekan di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun tetap dipaksa untuk pindah nantinya, pihaknya meminta supaya tidak ada lagi pedagang yang menjual daganganya menggunakan sepeda motor, melainkan tetap ke pasar.

“Kami akui, memang lokasi tempat berjualan ini ilegal, tetapi kami minta kepada Pemerintah untuk bisa memberikan solusi terbaik terkait masalah ini. Kalau tetap dipaksakan tanpa ada solusi maka kami tetap akan melawan,” tukasnya.

Ditemui secara terpisah, Asisten I Setda Sumbawa Barat, Drs. Mukhlis M. Si mengatakan, apa yang menjadi masukan dari pada pedagang yang ada di pasar ini tetap akan diakomodir. Hanya saja pihaknya akan melakukan hal tersebut secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang ada.

Namun demikian, pihaknya tetap berharap supaya para pegadang yang ada saat ini bisa pindah ke pasar yang ada di Tana Mira. Bahkan ketika para pedagang ini pindah, pihaknya akan disiapkan tempat di lokasi yang baru dan di jamin sangat strategis. Sehingga pasar bayangan ini, bisa segera ditertibkan dan tidak ada lagi upaya untuk kembali berdagang di lokasi tersebut. (ils)

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Halaman 7

Motif Pembunuhan di TPA Bara Masih Misteri Dompu (Suara NTB) Kendati tujuh pelaku mutilasi telah berhasil diungkap, motif di balik pembunuhan sadis di TPA Bara masih menjadi misteri. Polisi belum bisa membeberkan sebab dibunuhnya Irwansyah alias Taufan dan Imran Sahlan pada 15 Februari lalu.

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M. Si., saat press rilisnya mengaku, tengah mendalami motif pembunuhan tersebut.

Terpenting ialah pihaknya telah menemukan dua kerangka manusia yang dipastikan korban pembunuhan. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik ditemukan bekas benturan benda tajam pada tulang korban.

“Nanti itu akan kita dalami lagi motifnya apa, yang pasti sekarang adalah kita menemukan dua kerangka manusia dan kita lakukan penyelidikan mendalam ternyata hasil pemeriksaan ahli forensik diketahui bahwa dua kerangka yang kita temukan adalah korban pembunuhan,” ungkapnya.

Hasil olah TKP, lanjut dia, di lokasi pertama ditemukan kerangka manusia dan pakaian. Selanjutnya, barang bukti lain berupa potong-potongan tubuh korban tak jauh dari kandang peternakan ayam. Termasuk senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk membunuh dua korbannya.

Atas kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ini ketujuh pelaku akan dijerat Pasal 338 KUHP atau 342 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup.

“Tetapi yang memutuskan adalah hakim, tugas polisi mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti dan dengan keterangan dan barang bukti itu bisa membuat terang perkara pidana dan menemukan tersangkanya,” jelas Kapolda.

Menindaklanjuti hasil pengungkapan kasus tersebut pihaknya akan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti lain agar berkas perkaranya lengkap, sehingga bisa dilanjutkan ke Kejaksaan untuk kemudian disidangkan.

Mengingat kembali terulangnya kasus pembunuhan di wilayah ini Kapolda berharap, kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, setiap persoalan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum harus diserakan sepenuhnya ke aparat kepolisian. “Kerja berikutnya adalah penyidik akan melakukan tindakan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan saksi, alat bukti lain,” pungkasnya. (jun)

Polisi Pengungkap Pembunuhan Sadis Dapat Penghargaan Dompu (Suara NTB) Sebanyak 12 personel Polres Dompu mendapat penghargaan atas prestasinya mengungkap pelaku pembunuhan sadis di TPA Bara beberapa waktu lalu. Penghargaan itu diberikan langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M. Si., usai mengunjungi keluarga korban, Jumat (2/3).

Firli mengapresiasi kinerja anggotanya karena dalam waktu kurang dari 24 jam tujuh orang pelaku pembunuhan berhasil ditangkap. “Atas kerja keras saudara semua pimpinan polri menyampaikan terimakasih dan selamat atas pengungkapan kasus tersebut,” kata dia saat apel penyerahan penghargaan di Mapolres Dompu.

Kendati pelaku telah behasil ditangkap masih ada tugas berat yang harus dituntaskan, yakni penyidikan guna mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti lain untuk kelengkapan berkas perkara.

Hingga pada akhirnya tersangka yang telah ditahan bisa dibuktikan telah melakukan tindak pidana pembunuhan di meja hijau. “Ini tugas berat untuk kasat serse walaupun sudah tertangkap pelakunya, sudah terungkap kasusnya tapi kinerja rekan-rekan masih harus diuji di pengadilan,” jelasnya.

Untuk membuktikan tindak pidana tersebut ditekankan pihaknya agar penyidik tetap bekerja secara profesional, berkeadilan serta jauh dari tindakan kekerasan. Babinsa, Babinkamtibmas juga diharapkan tetap membangun situasi yang aman dan nyaman di tengah masyarakat, hingga tidak lagi muncul upaya main hakim sendiri untuk menyikapi setiap persoalan yang terjadi.

Saat ini, lanjut Kapolda, tinggal bagaimana tanggung jawab penyidik untuk bisa membuktikan bahwa perkara yang diungkap adalah perkara pidana. “Jadi ini PR, tidak hanya henti pada saat mengungkap, tidak berhenti sampai penerimaan penghargaan tetapi kerja rekan harus diuji di pengadilan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PENGHARGAAN - Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, saat memberi perhargaan pada personel Polres Dompu, Jumat (2/3).

(Suara NTB/jun)

KELUARGA KORBAN - Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M. Si., saat mengunjungi keluarga korban mutilasi, Jumat (2/3).

Polda NTB Satuni Keluarga Korban Mutilasi Dompu (Suara NTB) Jajaran Polda NTB untuk ke sekian kalinya turun menyambangi keluarga korban meninggal akibat kejahatan.

Setelah sebelumnya di Desa Baka Jaya kali ini, Jumat (2/ 3) mereka mendatangi keluarga korban mutilasi di Dusun Wawobaka Desa Nowa.

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M. Si., itu guna menyampaikan duka cita dan belasungkawa atas meninggalnya Irwansyah alias Taufan dan Imran Syahlan akibat kejahatan. “Tidak

ada lain tidak ada kepentingan lain kecuali turut berduka cita,” kata Kapolda NTB saat memberi sambutan.

Kapolda mengaku prihatin karena masih saja menemukan kasus kekerasan yang berujung hilangnya nyawa korban, padahal sejatinya setiap orang memilki hak untuk hidup dan tidak boleh direnggut jiwanya. Kalau pun disebabkan perbuatan melanggar hukum harusnya tidak disikapi dengan cara kekerasan, tetapi diserahkan prosesnya pada aparat penegak hukum.

“Tapi ini sudah terjadi, kita

bisa ungkap. Nah sekarang kita serahkan proses pada hukum, kita tidak perlu melakukan tindakan lain karena penegakan hukum itu tidak boleh menggunakan pemaksaan juga tidak boleh melakukan kekerasan,” jelasnya.

Diakhir sabutannya Kapolda berpesan, jika setiap persoalan disikapi dengan cara kekerasa dan melawan hukum tentu akan ada pihak yang disakiti, jika ia seorang kepala keluarga akan ada istri yang menjadi janda, jika ia memiliki anak maka ada anak yang akan menjadi yatim. Untuk itu,

Terindikasi Tak Netral, Belasan ASN Diproses Bima (Suara NTB) Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima diproses Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima.

Karena terindikasi tidak netral dalam selama tahapan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018.

“Sudah ada 11 orang kita proses. Mereka menjadi temuan dan laporan saat deklarasi pasangan calon (paslon) dan tahapan kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bima,” ungkap Komisioner Panwaslu Kota Bima, Muhaemin S.Pdi. Dikatakannya, pada saat deklarasi paslon ada enam ASN yang diproses dan telah dikeluarkan rekomendasi kepada atasan. Bahkan, kabarnya enam ASN itu telah diberikan sanksi dari atasannya

masing-masing.

“Enam ASN ini kami proses sesuai surat Edaran Kemenpan RB dan Komisi ASN,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (2/3).

Sementara, lima ASN lainnya menjadi temuan pihaknya dan laporan. Hanya saja, tiga ASN dari lima yang diproses tersebut tidak dilanjutkan prosesnya karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. “Sementara dua ASN masih kita proses hing-

ga kini. Bahkan salah seorang diantaranya oknum oknum Camat, telah diproses di tingkat Gakumdu,” ujarnya.

Muhaemin menambahkan, dalam memproses para ASN pasca penetapan paslon, pihaknya menggunakan UU Pemilu. Jika terlibat atau melanggar terancam diproses secara pidana. “Selain itu kita juga mengeluarkan rekomendasi dan tembusan ke Komisi ASN untuk disikapi secara serius,” pungkasnya (uki)

segera hindari kejahatan terhadap orang lain. “Saya hadir di sini di dorong tiga hal, karena kecintaan saya, kepedulian kita sesama umat manusia dan kewajiban menjalankan perintah Allah,” ungkapnya.

Tokoh masyarakat, Ahmad Mansyur yang mewakili pihak keluarga mengapresiasi kinerja yang telah ditunjukan istitusi kepolisian dalam mengungkap misteri pebunuhan itu.

Ia merasa bangga karena kurang dari 24 jam para pelaku mutilasi itu berhasil diringkus.

Dengan munculnya kasus ini diharapkan masyarakat bisa

lebih waspada dan terus mengontrol pergaulan anak, terlebih tetap menjadikan APH sebagai sahabat dalam menekan kasus kejahatan diwilayah ini. “Mari kita jadikan polisi sebagai sahabat, teman karena mereka adalah pengayom, pelindung dan pelayan. Mari kita rangkul, jangan jadikan polisi musuh,” pungkasnya.

Pantauan Suara NTB, diakhir kunjungannya Kapolda NTB memberi santuan sembako pada keluarga korban dan menyempatkan diri berbagi dengan anak-anak dan ratusan warga setempat. (jun)

Jelang UN

Posisi Kepsek yang Lowong Segera Diisi Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH mengaku sekitar 20an SD dan SMP di Dompu yang lowong kepala sekolah definitifnya akan segera diisi. SK pengangkatan kepala sekolahnya sudah diterbitkan dan tinggal dibagikan.

Pendistribusian SK Kepala sekolah ini masih menunggu Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang masih tugas dinas keluar daerah. “Kalau SKnya sudah ada. Kita tinggal bagikan saja. Tapi kita tunggu Bupati kembali,” kata H. Ichtiar kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (2/3) kemarin.

Ia pun menjamin, lambatnya pengisian kepala sekolah devinitif ini tidak akan menghambat persiapan pelaksaan UN di sekolah. Terlebih pengangkatan kepala sekolah ini hanya dilakukan terhadap sekolah yang belum ada pejabat definitifnya.

“Kita hanya mengisi kepala sekolah yang kosong saja. Jadi, tidak ada perombakan atau mutasi,” kata H. Ichtiar.

Saat ini, kata H. Ichtiar, se-

dang dilakukan imput data siswa calon peserta UN dari masing – masing sekolah. Pengisian data calon peserta, tentu akan diikuti dengan pengisian nama kepala sekolah yang akan menandatangani ijazah. “SK kepala sekolah devinitif ini sebenarnya sudah lama. Saat Bupati ada, saya sedang tugas dinas di Jakarta. Makanya tunggu datang Bupati baru kita bagi,” katanya.

H. Ichtiar juga mengingatkan kepala sekolah untuk menampaikan data di dapodik dan calon peserta UN sesuai kondisi sebenarnya. Ada indikasi, data siswa ini dimanfaatkan sekolah untuk mendapatkan anggaran BOS lebih banyak. Sehingga ada kecenderungan, jumlah siswa yang dilaporkan di dapodik dan terkoneksi pusat tidak sesuai dengan jumlah siswa calon peserta UN dan jumlah siswa peserta UN. “Kita tidak bisa mengontrol, karena data dapodik itu diisi langsung pihak sekolah yang terkoneksi data pusat. Data itu menjadi dasar pusat membagikan BOS,” aku H. Ichtiar. (ula)

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Festival Tambora 2018, Pengembangan Komoditas Lokal Diharapkan Jadi Daya Tarik Dompu (Suara NTB) Festival Tambora yang menjadi even pariwisata Nasional untuk mengenal Tambora dan daerah sekitarnya kembali digelar tahun 2018. Pengembangan komoditas lokal dan promosi potensi daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif diharapkan menjadi daya tarik event tahunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu.

Menjelang puncak pelaksanaan Festival Tambora 2018, berbagai persiapan dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Dompu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat. Kegiatan yang dikoordinir pemerintah pusat masih dipercayakan kepada KOMPAS sebagai pelaksana untuk lomba lari 320 K yang puncaknya pada 4 – 7 April 2018.

Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu bekerjasama dengan pihak swasta dan pelaku ekonomi kreatif akan melaksanakan event lomba

mancing mania di teluk Saleh yang melibatkan pemancing nasional. Event ini akan menjadi awal bagi promosi potensi laut di perairan teluk Saleh. Begitu juga dengan event festival kopi Tambora yang direncanakan akan berbeda pelaksanaannya dari tahun – tahun sebelumnya karena difokuskan di sekitar lereng gunung Tambora di Desa Tambora Kecamatan Pekat.

Festival Tambora tahun 2018, H. Ichtiar, SH., Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu mengungkapkan, selain akan mendesain ivent budaya untuk menarik wisatawan, juga difokuskan kepada pengembangan ekonomi kreatif. Sehingga berbagai ivent ditargetkan pada promosi ekonomi kreatif.

“Event – event yang akan dilaksanakan selama festival Tambora tahun 2018 akan difinalkan dalam pertemuan bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB tanggal 8 Maret pekan depan.

Tapi berbagai persiapan sudah mulai dilakukan,” katanya.

Beberapa ivent akan dilak-

sanakan pada puncak pelaksanaan Festival Tambora tahun 2018 selain lari 320 K, lomba mancing mania, dan festival kopi Tambora, juga beberapa kegiatan lain seperti event budaya Cera Labu (selamatan pantai), festival kuliner, festival jagung, hiburan rakyat, pameran tekhnologi tepat guna (TTG), foto budaya dan pesona Tambora, pawai budaya, makan bubur, trail adventur, dan bersepeda.

“Pusat kegiatan tetap di padang Savana Doro Ncanga di lereng gunung Tambora,” kata H Ichtiar.

Berbagai fasilitas untuk mendukung iven Festival Tambora 2018 di padang Savana Doro Ncanga seperti ketersediaan air bersih, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi juga tersedia di sekitar arena padang Savana Doro Ncanga. “Kalau masalah jaringan komunikasi, sudah tidak ada masalah. Nanti akan ditambah kapasitasnya, sehingga tidak ada masalah dengan komunikasi dan sistem internetnya,” ungkapnya.

H. Ichtiar juga mengungkap-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Padang Savana Doro Ncanga Dompu pada moment festival Tambora Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 lalu.

Dompu, H. Ichtiar, SH. kan, di padang savana Doro Ncanga menjadi pintu masuk pendakian jalur Doro Ncanga juga akan dibangun museum gunung Tambora oleh pihak Taman Nasional Gunung Tambora. Museum dengan nilai anggaran sekitar Rp1,7 M ini akan dibangun tahun 2018 dan akan melengkapi kebutuhan informasi soal gunung Tambora.

Pengembangan taman Nasional Gunung Tambora secara bertahap akan terus dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Di jalur pendakian Pancasila, seiring semakin ramainya pendaki dari dalam negeri maupun mancanegara. Namun kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan dan

illegal logging di sekitar kawasan hutan dan taman nasional gunung Tambora masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama bagi pengembangan taman nasional gunung Tambora.

Sementara untuk di daerah padang savana Doro Ncanga, H Ichtiar mengaku, belum adanya tempat akomodasi yang me-

madai sekitar padang savana Doro Ncanga menjadi pertanyaan calon pengunjung. Beberapa investor ingin membangun hotel. “Mestinya ada hotel (di padang Savana Doro Ncanga).

Itu selalu menjadi pertanyaan (di Jakarta). Kalau Bupati tidak boleh ada yang permanen, supaya bisa menjaga nuansa alamnya,” ungkapnya. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Halaman 8

Rendah, Tingkat Kepatuhan Paslon terhadap Aturan Kampanye Mataram (Suara NTB) Tingkat Kepatuhan terhadap aturan kampanye paslon Cagub dan Cawagub NTB dalam catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, selama masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari lalu sampai dengan tanggal 1 Maret ini, dinilai masih sangat buruk.

(Suara NTB/penrem)

DONOR DARAH - Kegiatan donor darah Deskesyah 09.04.02 Mataram Kamis (1/3), dalam rangka HUT ke - 72 Persit Kartika Candra Kirana.

HUT Ke 72

Persit Korem 162/WB Gelar Donor Darah Mataram (Suara NTB) Kantor Detasemen Kesehatan wilayah (Deskesyah) 09.04.02 Mataram Kamis (1/3) lalu. Kegiatan kemanusiaan itu digelar dalam rangka memperingati HUT ke 72 Persit Kartika Candra Kirana tahun 2018 yang dilaksanakan serentak di jajaran Korem 162/WB. Ibu Ketua Persit KCK Koorcab 162 Selly Farid Makruf dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan donor darah selain dalam rangka HUT Persit ke 72, juga sebagai wujud kepedulian antar sesama.

“Dilanjutkannya, donor darah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan badan karena donor darah memiliki banyak manfaat diantaranya menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol dan meningkatkan sel-sel darah merah.

Selain itu, donor darah disebutnya bermanfaat untuk kesehatan pendonor. Lebih dari itu, sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan setetes darah untuk melanjutkan kehidupan. “Maka tepat sekali para pendonor disebut sebagai pejuang kemanusiaan karena melalui setetes darah yang disumbangkan mampu menyelamatkan nyawa bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A., dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada para peserta donor darah yang dengan suka rela dan tulus ikhlas membantu mereka yang sedang membutuhkan.

“Kegiatan kemanusiaan ini kita laksanakan pada setiap event-event ulang tahun maupun bhakti sosial lainnya”, kata Farid. “Semoga niat ketulusan dan keikhlasan dalam melaksanakan kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa”, pungkasnya.

Kegiatan donor darah dilanjutkan dengan video teleconfrence bersama Ketua Persit Kartika Candra Kirana Pusat, Ibu Rosita Mulyono di aula yang sama. (r/*)

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, M.H, dalam penjelasannya, Jumat (2/3) kemarin, mengungkapkan masing-masing paslon sudah melaksanakan kampanyenya dengan jumlah bervariasi. Dimana secara keseluruhan mencapai 53 kali kampanye.

Dari jumlah itu pasangan nomor 1, Suhali FT – Muh Amin sebanyak sembilan kali, Paslon nomor urut 2, Ahyar Abduh – Mori Hanafi empat kali, paslon nomor urut 3, Zulkieflimasnyah – Sitti Rohmi Djalilah 30 kali dan paslon nomor urut 4, Ali Bin Dachlan – Lalu Gede Wira Sakti sebanyak 10 kali.

Tingkat minimnya kepatuhan dilihat dari jumlah pemberitahuan yang harus dilakukan kepada pihak kepolisian.

Dari data yang dicatat Bawaslu, dari jumlah 53 kali itu, hanya 43 yang ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada kepolisian.

Nomor urut 1, Suhaili Amin tidak ada STTP dua kali, Paslon nomor urut 2, Ahyar Mori, tidak Ada STTP empat kali. Sementara paslon nomor urut 3, Zul-Rohmi tidak ada SPPT sebanyak 29 kali dan nomor urut 4, Ali Sakti tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada kepolsian

sebanyak delapan kali.

“Dari kampanye itu paling banyak kampanye dalam bentuk tatap muka,” Papar Khuwailid dalam pertemuan evaluasi hasil pelaksanaan kampanye calon bersama KPU, Sentra Gakumdu, tim paslon dan juga media.

Tidak hanya itu, dari 53 kali kegiatan berkampanye dua paslon tercatat diduga melakukan pelanggaran di lokasi yang dilarang. Yaitu paslon Zul-Rohmi melakukan kampanye di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taliwang Sumbawa Barat dan Kemudian paslon nomor urut 4 juga diduga melaku-

(Suara NTB/ars)

KEJAKSAAN Negeri Mataram minta program sertifikasi tanah di Lombok Utara dihentikan sementara. Sebab program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu ditarik biaya Rp 350.000 per warga. Dikhawatirkan berbau pidana, Pemda KLU diberi peringatan dan diminta dihentikan sementara.

Program PTSL di Lombok Utara sebelumnya sudah berjalan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diperkuat dengan dengan dasar hukum peraturan daerah (perda) setempat. Hanya saja berbeda dengan Lombok Barat yang menjadi wilayah hukum Kejari Mataram, hanya Lombok Utara yang memberlakukan pungutan.

Mengantisipasi pelanggaran aturan berlanjut, Pemda KLU diketahui sedang meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait Perda yang dikeluarkan sebagai dasar pungutan PTSL. Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufiqurrahman, SH membenarkan sudah memberi saran kepada Pemda KLU dan BPN menghentikan penarikan anggaran dari program itu. Pihaknya belum memastikan indikasi tindak pidana pungutan liar (pungli), karena masih mengkaji sisi benar dan salahnya penarikan itu. Namun hemat pihaknya, sebaiknya penarikan anggaran dari warga pada program itu dihentikan sementara.

“Untuk mencegah itu (Penyimpangan) sementara, ndak usah dulu penarikan. Kabupaten Lombok Utara sendiri kan sedang minta fatwa ke MA. Apakah peraturan ini bisa diberlakukan atau tidak,” kata Agus, Kamis (1/3) kemarin bersama Kasi Pidsus Andritama Anasiska, SH.,MH. Informasi sebelumnya program PTSL di Lombok Utara berjalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Untuk melegalkan pungutan, Pemda KLU membuat perangkat Perda ditindaklanjuti dengan Perdes, sehingga keluar keputusan penarikan Rp 350.000 per warga.

Kasi Intel mengaku pada dasarnya tidak mempersoalkan SKB tiga menteri tersebut, namun yang dikhawatirakan terjadi dobel anggaran. Artinya, lahirnya program PTSL atas instruksi Presiden RI Jokowidodo pada dasarnya untuk meringankan beban masyarakat. Untuk itu, negara menyiapkan anggaran dari masing masing BPN, hanya yang tidak ditanggung adalah pal dan materai.

Program ini sedikit berbeda dengan Prona yang terbatas dengan kuota, sementara PTSL tak dibatasi. Ia khawatir, ketika pungutan masih saja diberlakukan, dikhawatirkan menjadi masalah dikemudian hari. “Yang kami takutkan ketika di sini sudah ada anggaran, tapi dibuat suatu aturan untuk memungut anggaran lagi, ini kan fatal,” ujarnya memperingatkan.

Hanya Lombok Barat yang meminta pendampingan pihaknya saat sosialisasi PTSL dan ditegaskan saat itu, program ini gratis.

Sementara di Lombok Utara dan Mataram yang jadi wilayah hukumnya, sosialisasi tidak dilibatkan dari unsur jaksa.

Kasi Pidsus menambahkan, pemberlakuan pungutan ini menjadi menjadi rancu, padahal aturan sama meski berbeda daerah. “Tidak ada artinya, aturan kebijakan sama, kenapa berdasarkan SKB dan Peraturan Desa dilakukan penarikan Rp 350 ribu, sementara dulu yang Rp 150 ribu saja ribut?,” sorotnya.

Terkait potensi pungli, masih dikaji karena payung aturan yang digunakan SKB tiga menteri dan Perda serta Perdes. “kita belum lakukan puldata, tapi mengawali, kita sudah minta dihentikan,” pung kasnya. (ars)

Agus Taufiqurrahman

telah terjadi kampanye terbatas sebanyak 131 kegiatan, anehnya hanya satu STTP saja.

“Untuk Paslon nomor urut 4, sebanyak 40 kali kegiatan dengan 4 STTP,” jelasnya.

Terhadap lemahnya tingkat kepatuhan paslon itu, pihaknya tidak akan lagi memberikan imbuaun, namun akan ditegaskan pada surat teguran langsung. Jika terjadi lagi kampanye yang di luar pemberitahuan apalagi massa yang dibawa melebihi ketentuan, maka konsekuensinya bisa dibubarkan.

Atas fakta tersebut, pihaknya masih berharap agar semua paslon bisa mematuhi ketentuan yang berlaku. Sulistiyo juga menjelaskan warna Pilkada tahun ini akan menentukan warna Pileg (pemilihan Legislatif) dan Pilpres (pemilihan Presiden dan wakil presiden) tahun mendatang. (ndi)

Diskusi Timses Cagub dan Cawagub

Tiga Paslon Kompak Lanjutkan Program TGB

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Pagutan, Agus Rachman didampingi Kanit Reskrim Aiptu Sang Putu Gede menunjukkan barang bukti dan tersangka dua kasus pencurian sepeda motor, Jumat (2/3).

Penadah Saling Tukar Motor Bodong Peringatkan Pemda KLU

kan pelanggaran berkampnye di salah satu Pondok Pesantren Kopang, Lombok Tengah.

Jauh sebelumnya, kata dia, semua tim paslon sudah diimbau melakukan kampanye harus membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian yang nantinya akan menerima STTP tersebut. Namun sayangnya imbauan itu tidak diindahkan.

Ditempat yang sama, Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Sulistiyo menjelaskan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas melibatkan antara 50 hingga 100 orang ke atas, nomor urut 1 dalam terdapat 21 kali kegiatan, dari jumlah itu hanya 11 STTP yang diajukan. Berikutnya paslon nomor urut 2 sebanyak 19 kegiatan dan zero dari pemberitahuan dari tim.

Paslon nomor urut 3, kata dia

Mataram (Suara NTB) – Modus pencucian motor hasil curian makin beragam.

Motor bodong tak hanya dijual dengan alat tukar uang. Tetapi juga antara sesama motor bodong untuk saling menghilangkan jejak.

Kapolsek Pagutan, Ipda Agus Rachman mengatakan, modus tersebut dilakukan tersangka IR (31) warga Tawun, Sekotong Barat, Lombok Barat.

“Pelaku ini menukar motor tanpa surat-surat miliknya dengan motor tanpa surat lainnya. Istilahnya beli tukar,” ujarnya Jumat (2/3).

Tersangka FR menukar Honda Revo miliknya dengan Honda Beat keluaran tahun 2016 bernomor polisi EA 3563 HF. Untuk pengelabuan, motor itu diganti nopolnya menjadi DR 4825 MH. Rupanya motor yang masih kinclong itu adalah hasil curian dengan TKP di BTN Taman

indah, Pagesangan, Mataram. kejadiannya pada Juni 2017.

Hampir setengah tahun lalu motor tersebut hilang.

Tersangka yang merupakan montir motor itu mengaku tidak mengenal dengan tersangka. Sebab dia hanya bertemu di bengkel dan ditawari tukar dengan motor bututnya dengan yang lebih kinclong.

“Bukan tukar tambah. Langsung tukar saja. Tapi dia sudah mengetahui motor itu tidak ada surat-suratnya,” kata Agus.

Tersangka yang baru sebulan lalu menikah itu ditangkap Kamis (1/2) kemarin di rumahnya di Sekotong. Dia disangkakan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian yang diancam penjara paling lama empat tahun.

Sementara itu satu hari sebelumnya, Rabu (1/2) Polsek Pagutan juga menangkap pelaku pencurian sepeda motor dengan inisial FS alias IC (21).

Dia diduga mencuri motor di Jalan Albayani, Peresak Barat, Pagutan, Mataram.

Tersangka mencuri motor tetangganya sendiri. “Modusnya dia alasan pinjam motor mau dipakai untuk jemput pacarnya,” kata Agus.

Usai meminjam motor Honda Vario DR 4172 BY itu pada Kamis (22/2) petang, tersangka IC bukannya menjemput pacar.

Melainkan menjemput uang gadai sepeda motor kawannya itu sebesar Rp 1,5 juta.

Dari penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan juga sembilan poket sabu. kasusnya terpisah ditangani Satresnarkoba Polres Mataram.

Tersangka IC bukan pemain baru di penjara. Dia pada tahun 2016 pernah dibui satu tahun karena terbukti mencuri motor. Kini dia masuk penjara lagi dengan sangkaan pasal 372 KUHP tentang pencurian. (why)

Tertibkan Panti Pijat dan Tempat Hiburan Tanpa Izin Mataram (Suara NTB) – Keberadaan panti pijat tanpa izin berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Dugaan pidananya perlu didalami untuk mengantisipasi prostitusi dan eksploitasi anak.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkot Mataram mengenai tindak lanjut penertiban panti pijat dan tempat hiburan.

Menurutnya, potensi pidananya bisa saja. “Itu benar ada izin atau tidak. Kalaupun ada izin, dari hasil penertiban dinilai sudah melenceng dari peruntukan perizinan, ujarnya ditemui Jumat (2/3).

Dia menambahkan, tindakan tegas diperlukan.

Sebab, penyimpangan hal itu dapat menganggu ketertiban Kota Mataram sebagai ibukota NTB.

(Suara NTB/dok)

Muhammad “Kalau memang tidak sesuai izinkan. Kita arahkan untuk disegel atau kalau ada izinnya tapi melenceng, kita minta supaya dikaji lagi izin-

nya. Atau bila perlu tidak dikeluarkan lagi izinnya,” jelas Muhammad.

Sementara untuk potensi penindakan secara pidana, dia mengatakan diperlukan pendalaman lebih lanjut. Diantaranya tempat hiburan yang mempekerjakan anak di bawah umur atau bahkan prostitusi terselubung.

Hal itu akan ditilik dari dugaan tindak pidana perdagangan orang atau pelanggaran perlindungan anak. Namun menurutnya, tindakan pertama yang bisa dilakukan yakni secara administratif dari pemda setempat.

“Kalau ada pelanggaran secara kasat mata melanggar pidana nanti kita tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi kita sinergi dengan pemerintah kota untuk pencegahan dan penyuluhannya dulu,” tutupnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Tiga tim sukses paslon Cagub dan Cawagub NTB dipertemukan dalam sebuah diskusi yang digelar oleh para aktivis media dan LSM, dengan tujuan untuk mengadu dan saling menggali ketajaman visi misi dan program para paslon masing-masing, Kamis (1/3).

Tiga timses paslon Cagub dan Cawagub yang hadir diantaranya Hasan Masaat mewakili paslon Suhaili-Amin.

Erwin Afandi dari tim sukses Paslon Ahyar-Mori dan terakhir Astar Hadi, mewakili tim sukses dari pasangan Zul-Rohmi. Sementara tim sukses paslon nomor urut empat, AliSakti tidak ada yang hadir.

Diskusi diawali dengan pemaparan visi-misi dan program para paslon secara bergantian sesuai dengan nomor urut paslon.

Tim sukses Suhaili-Amin, Hasan Masaat pada kesempatan itu menyampaikan bahwa visi misi Suhaili-Amin adalah melanjutkan dan meningkatkan kerja kepimpinan terdahulu kemudian mensejahterakan masyarakat.

“Kami ingin NTB ini sejahtera,” ujarnya.

Adapun program yang akan dibuat untuk melaksanakan visi NTB sejahtera tersebut diantaranya, memfasiltasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Selain itu penataan sistem kerja birokrasi dan regulasi yang menyentuh khalayak publik.

Khalayak publik yang dimaksudkan adalah berbagai sektor pertanian, nelayan hingga pariwisata.

Sementara itu juga ia mengungkapkan akan banyak melakukan kegiatan Agro di Sumbawa. Yang diharapkan dapat berkontribusi dalam kebutuhan industri wisata.

“Meningkatkan perekonomian rakyat melalui industri yang berbasis masyarakat.

Dan dengan adanya sistem pelayanan prima juga dapat membuka peluang investasi yang seimbang untuk Pulau Lombok dan Sumbawa,” ujar Hasan.

Sementara dari tim sukses paslon nomor urut dua, Pasangan Ahyar-Mori, Erwin, mengatakan, paket Ahyar-Mori akan melanjutkan kerja TGB dalam membangun NTB. “Segala hal yang baik sebelumnya akan kami pertahankan dan yang kurang kami akan seimbang dan tingkatkan,” ucapnya.

Pasangan Ahyar-Mori jika terpilih kelak, akan mengedepankan persatuan antar sesama dan kesejahteraan masyarakat, sebagai wujud dari pemerataan pembangunan. Berikutnya ia juga memaparkan agar kedepannya masyarakat lebih mengutamakan toleransi dan budaya lokal NTB. Kedepannya, sambung Erwin, paket Ahyar-Mori akan mencoba membuka tempat wisata religi. Hal tersebut berbanding lurus dengan dinobatkannya NTB dengan label wisata halal. Dengan adanya itu, nantinya situs-situs religi akan diperbaiki sehingga dapat mewujudkan program tersebut.

Giliran terakhir menyampaikan paparannya, timses Zul-Rohmi, yang diwakili oleh Astar Hadi, mengatakan dengan majunya paket Zul-Rohmi sudah memberikan pandangan masyarakat dengan kesetaraan gender. Majunya Rohmi di kancah perpolitikan menjadi sebuah loncatan dan prestasi baru di mana ruang politik terhadap perempuan tidak begitu luas.

Tidak berbeda jauh, paket Zul-Rohmi ini juga berpegang teguh untuk melanjutkan ikhtiar TGB. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengedepankan birokrasi yang bersih tanpa korupsi, kemudian berkomitmen menggali tiga potensi besar diantaranya perternakan, pertanian dan wisata.

“Basis geografis kita pertanian maka kami berkomitmen menggalakan teknologi pertanian, menciptakan kebijakan yang sifatnya percepatan dalam hal pertanian,” ujar Astar. Selain itu juga akan meningkatkan dan memperkuat desa wisata. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Tim Sukses Paslon Cagub dan Cawagub NTB berpose bersama usai berdiskusi tentang visi dan misi Kandidat.

Terbukti Politik Uang, Paslon Terancam Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pilkada NTB, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan ruang bagi para kandidat bertemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan visi, misi dan program pembangunannya. Sehingga dapat meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.

Namun demikian, pada masa kampanye ini, tidak hanya diisi oleh pemaparan visi-misi dan program semata. Melainkan, tidak sedikit masa kampanye dijadikan se-

bagai ajang oleh para tim sukses untuk menabur janjijanji dan juga memberikan sumbangan dalam bentuk uanh dan barang.

Hal tersebut tentu telah menyalahi aturan main Pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu NTB menginstruksikan pada jajarannya mulai dari Panwaslu kabupaten/ kota, kecamatan dan desa untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap aktivitas kampanye paslon.

“Saya menginstruksikan

untuk jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat desa, sampai kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan politik uang yang penyumbangnya adalah para calon atau timnya yang diberikan kepada rumah rumah ibadah,” ujar Divisi Hukum Bawaslu NTB Umar Ahmad Seth, SH, MH. Ia menuturkan paslon yang memberikan iming-iming atau imbalan untuk dimenangkan pada saat pilkada. Hal itu bentuk pelanggaran pemilu.

Lebih lanjut disebutkannya, ada dua hal yang bisa ditarik dalam pelanggaran tersebut, yakni pertama sebagai pelanggan pidana.

Kedua sebagai tindakan pelanggan administrasi, di mana pelanggaran administrasi itu bisa berimplikasi kepada pembatalan paslon sebagai peserta Pilkada NTB,’’ tegas.

“Tangkap pemberinya ini adalah perintah terhadap jajaran, rekam semua prosesnya, sampaikan secara berjenjang kepada pengawas,” tegasnya.

Apabila nantinya ditemukan bukti yang jelas oleh tim Panwas di tingkat desa, atau kabupaten/kota, Bawaslu NTB meminta agar segera diserahkan bukti politik uang tersebut kepada Sentra Gakumdu di tingkat kabupaten/kota.

“Minimal proses itu dilakukan di tingkat kabupaten, karena kabupaten itu kan punya sentra Gakumdu, kalau sentra Gakumdu tingkat kabupaten/kota tidak mampu bisa di suplai ke sentra Gakumdu di tingkat provinsi,” pungkasnya. (ndi)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Halaman 9 (August Macke - pinterest.com)

CERPEN

Pelajaran untuk si Nyonya Besar Badrul Munir Chair Orang-orang pelabuhan menjuluki Marlena dengan sebutan “Si Nyonya Besar�, julukan yang sama sekali bukan penghormatan baginya, melainkan sebaliknya.

Usianya memang sudah pantas untuk mendapat panggilan ‘Nyonya’, keriput di keningnya terlihat jelas meski make-up tebal menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Badannya gemuk besar dan cenderung gempal untuk postur seorang perempuan.

JULUKAN si Nyonya Besar barangkali memang pantas disematkan pada Marlena. Sehari-hari ia bertingkah pongah layaknya seorang nyonya besar yang merasa bisa memiliki dan menguasai apa saja. Di telinganya menggandul anting yang besarnya hampir menyamai gelang yang dipakainya, lehernya hampir tertutup oleh kalung yang dipakai bertumpuk-tumpuk, sementara gelang emas memenuhi separuh lengannya.

Perhiasan sebanyak itu hanya pantas dipakai seorang nyonya besar yang tinggal di perumahan mewah tengah kota, bukan oleh perempuan pelabuhan seperti Marlena yang pekerjaan sehari-harinya adalah mengasong di atas kapal penyeberangan.

Menjelang malam, dengan perhiasan-perhiasannya yang selalu melekat itu, Marlena menunggu kapal-kapal merapat, menunggu penumpangpenumpang keluar kapal kemudian ikut masuk kapal bersama calon penumpang yang akan berangkat ke pulau seberang. Di atas kapal penyeberangan ia akan berkeliling mencari pembeli kopi panas.

Pengalamannya selama belasan tahun bekerja seperti ini membuatnya bisa menebak wajah dan tipe orang-orang yang membutuhkan kopi untuk menjadi penghangat di dinginnya kapal malam hari.

Mula-mula ia akan mendekati orang-orang yang merokok di sela-sela kendaraan yang berhimpit di lantai dasar, memiringkan badannya agar termos yang dibawanya tak membentur kendaraan dan orang-orang yang turun dari kendaraannya untuk mencari angin. Dengan senyum genitnya ia menawarkan aneka kopi sasetan yang direntengnya bersama termos berisi air panas. Penumpang yang sedang merokok jarang menolak tawaran kopi yang dijajakannya.

Marlena menuangkan kopi saset ke dalam gelas, menu-

angkan air panas dari dalam termos, lalu mengaduk kopi itu dengan kerlingan mata dan senyum tertuju pada si pembeli. Setelah menerima sejumlah uang, Marlena akan segera berlalu dan mencari pembeli lainnya. Ia berjalan dengan rentengan berbagai merk kopi saset yang banyaknya hampir sama dengan jumlah perhiasannya. Seandainya ia mengalungkan rentengan kopi saset itu ke lehernya sebagaimana ia mengenakan kalung-kalungnya, mungkin para penumpang akan menganggapnya gila.

Marlena berjalan mengelilingi seluruh bagian kapal menyeberangan, mendekati pemuda-pemuda yang duduk melamun di haluan, lalu naik ke lantai dua mendekati orang-orang yang berdiri melamun di dekat dek buritan yang tak beratap, kemudian masuk ke dalam ruangan penumpang melewati kursi demi kursi penumpang untuk menjajakan kopi. Ia akan terus mengitari seluruh bagian kapal hingga kapal itu merapat di pelabuhan. Sepanjang perjalanan dari dermaga pemberangkatan ke pelabuhan tujuan di pulau seberang ia tak pernah diam, terus berkeliling dengan menenteng termos air panas, juga setumpuk perhiasan yang beratnya barangkali hampir sama dengan rentengan aneka kopi sasetan yang ia jajakan. *** Orang-orang pelabuhan hanya mengetahui sekelumit riwayat hidup Marlena, terutama kehidupannya dalam empat tahun belakangan. Sebagaimana kebanyakan orang-orang yang tinggal di perkampungan sekitar pelabuhan, Marlena adalah pendatang. Ia datang dan tinggal di kampung dekat pelabuhan itu sekitar lima tahun silam, tinggal serumah dengan seorang kelasi yang usianya lebih muda darinya. Layaknya kehadiran orang-orang baru, or-

ang-orang yang lebih dulu tinggal di kampung tepi pelabuhan itu tak terlalu mempedulikan Marlena. Mereka telah terbiasa dengan kedatangan orang-orang baru, juga kepergian orang-orang lama—tak ada yang terlalu penting diabadikan dari kedatangan dan kepergian mereka. Toh, pelabuhan hanyalah tempat persinggahan—pintu gerbang bagi setiap kedatangan dan keberangkatan, dan orang-orang perkampungan ini hidup dengan memegang teguh filosofi pelabuhan: membiarkan semua yang pergi atau datang.

Nama Marlena mulai menarik perhatian orang-orang pelabuhan ketika setahun kemudian Marlena berniat bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke truk yang sedang melintas menuju dermaga. Marlena selamat, sebab ia memilih cara bunuh diri yang salah. Truk yang melintas menuju pelabuhan, kau tahu, selalu melaju dengan kecepatan pelan. Lengan dan paha kiri Marlena hanya memar. Ia terhindar dari kematian, tapi tak bisa terhindar dari gunjingan orang-orang pelabuhan.

Kami selalu sinis terhadap orang-orang yang lebih memilih mati, sementara kami harus bekerja keras banting tulang untuk mencari sesuap nasi.

Kelasi yang tinggal serumah dengan Marlena sudah empat bulan berlayar ketika Marlena menabrakkan tubuhnya ke truk yang sedang melaju di pelabuhan. Sebagian orang meyakini bahwa Marlena ingin bunuh diri karena kesepian setelah ditinggal berbulan-bulan, atau mungkin juga karena terlilit utang. Tak ada yang tahu pasti alasan dan sebab Marlena hendak bunuh diri. Namun yang kutahu, sejak itu Marlena menjadi sasaran tatapan sinis orang-orang pelabuhan.

Marlena menjawab tatapan sinis kami dengan cara memamerkan perhiasan di tubuhnya. Mulanya hanya be-

berapa perhiasan saja yang ia kenakan—dalam kadar yang tidak berlebihan. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama ketika si kelasi itu pulang dari pelayaran panjang, perhiasannya semakin banyak dan tubuhnya seakan-akan tak memiliki ruang lagi untuk tempat perhiasan baru.

Beruntung (kalau ini boleh disebut sebagai keberuntungan), Marlena memiliki tubuh yang agak gemuk sehingga mungkin ia tidak terlalu merasa keberatan menanggung beban puluhan gram perhiasan yang melekat di tubuhnya, ditambah lagi dengan termos dan aneka kopi saset dalam tentengan ketika ia menjajakan minuman di atas kapal

penyeberangan.

Orang-orang pelabuhan— terutama para perempuan— yang bermulut nyinyir mempunyai keyakinan bahwa perhiasan-perhiasan yang dikenakan Marlena adalah hasil curian si kelasi yang tinggal serumah dengan Marlena (sebagian besar dari kami meragukan bahwa mereka adalah pasangan resmi). Melihat sifat Marlena yang judes dan galak, bukan tidak mungkin ia memaksa si kelasi yang usianya jauh lebih muda darinya itu untuk mencuri perhiasan dari koper-koper penumpang kapal pesiar untuk memenuhi hasrat bersoleknya. Sebab tidak mungkin Marlena, yang memiliki pro-

PUISI Mohamad Baihaqi Alkawy turis di kuburan bersama buakar

turis duduk di samping gerabah

turis datang segerombolan membawa uang recehan yang disangkur di depan turis tersenyum dan buakar mengambil bungkus korek buat menyimpan recehan yang disangkur turis di pinggir jalan

buakar masih duduk di samping gerabah sambil memegang tanah liat ia melihat turis sedang bicara dengan sesamanya buakar ingin ikut bicara tapi tak bisa. ia ingin memberanikan diri tapi buakar takut bakal memalukan ibunya yang duduk di belakang

buakar tentu saja tak lincah sebagaimana amak aer tapi buakar pandai berkelit kala ia ditanya dapat berapa buakar bilang banyak, padahal tidak ada ia malu dianggap tak pandai berebutan

turis menoleh ke arah buakar yang tengah mengaduk tanah sedang ibunya hanya senyum menyaksikan dirinya difoto buakar tak paham bagaimana seorang menggunakan tustel.

buakar kerap pura-pura sombong supaya orang tak kasihan dengan wajahnya yang datar serupa tembok kuburan “buakar sudah makan?� dengan cepat ia menganggukkan kepala padahal perutnya lowong. turis datang bergantian dan buakar hanya senang berebutan namun selalu gagal mendapatkan apa yang ia inginkan.

2017

buakar bermain dadu diam-diam buakar memanggil temannya ke setiap rumah dibawanya dadu bersama selembar kertas tangga. dadu yang dibawa itu berjumlah ganjil seperti tanggal dan bulan ia lahir “siapa tahu saya lebih dahulu ke puncak,� kata teman buakar yang ia temui di lorong rumah teman itu takut, buakar menemui ibunya memasak tumis kangkung di pawon yang berjarak dari rumah berdua berjalan pelan-pelan sembari mengintai ibunya tengah mencicipi ragi dengan khusuk di tengah jalan buakar ingat, ia pernah menyimpan uang di saku bajunya ingin ia mampir di kios, tapi buakar merasa tak enak dengan temannya. buakar bersiasat; siapa yang pertama kali mencapai puncak tangga lewat dadu itu maka dia yang berhak menggunakan uang tapi buakar gagal dan merelakan apa yang ia ingin menjadi milik temannya 2017

setiap blits tustel menyala, buakar mengejapkan mata dan turis hanya tersenyum manis dan sesekali menengok teman di sampingnya buakar menduga turis itu akan membeli gerabah yang tersusun di belakang ibunya. tapi turis hanya melihat buakar memotret bagaimana ia menciptakan gerabah dari alat-alat seadanya: ada batu hitam, bekas sisir, sobekan jaring nelayan dan botol plastik kosmetik segalanya ditaruh di keranjang yang disayang buakar.

2017

buakar menyambangi pasar kelikit buakar dan temannya mengerubungi pedagang di sepanjang gang buntu depan rumah “keramaian dan kesenyapan selalu terpisah� kata buakar menyisir gang kelurahan kiri-kanan orang memasukkan tangan ke mulut perut buakar kenyang tapi keinginannya terlampau ringan tapi keramaian sebentar lagi dibubarkan oleh adzan dari surau tua tanpa nama pak kadus keluar rumah melarang orang-orang yang meledakkan mercon dan menyalakan kembang api buakar berlari menghindari pak kadus tangan buakar lincah meledakkan batangbatang mercon. ibunya marah melihat buakar menggunakan uang untuk dibakar. “ini adalah hari penghabisan� kata buakar sembari menengok genggam tangan dan merah muka pak kadus di belakang 2017 Mohamad Baihaqi Alkawy lahir di Toro, Penujak, Lombok Tengah, Mei 1991. Bukunya yang sudah terbit adalah kumpulan esai Tuan Guru Menulis, Masyarakat Membaca (2014).

fesi sebagai pengasong sebagaimana mereka, bisa memiliki perhiasan sebanyak itu jika hanya mengandalkan penghasilannya sehari-hari. “Boro-boro buat beli perhiasan, buat makan saja tidak cukup!�

Sejak itu, setiap melihat Marlena melintas di perkampungan atau di atas kapal penyeberangan, orang-orang memanggilnya dengan sebutan “Nyonya Besar�.

Kata orang-orang, Marlena memiliki banyak nyawa.

Tiga tahun setelah percobaan bunuh dirinya yang gagal dengan cara menabrakkan diri ke truk, kelasi yang tinggal serumah dengannya berlabuh sebulan lebih cepat dari jadwal, pulang dan mendapati Marlena sedang mendekap tubuh lelaki lain di dalam kamarnya. Kelasi yang terbakar cermburu itu menusukkan parang ke perut lelaki yang sedang dipeluk Marlena itu ketika ia tengah terlelap, sementara Marlena yang menyadari kedatangan si kelasi dan melihat darah bersimbah di atas ranjangnya langsung berlari keluar rumah dan berteriak ketakutan. Teriakan Marlena menggiring orang-orang pelabuhan untuk mendekat ke muasal teriakan. Suaminya sudah mampu menggapai tangan Marlena dan hampir menebas lehernya ketika orang-orang pelabuhan berteriak menahan dan menubruk kelasi itu dari belakang. Marlena selamat tanpa luka sedikitpun. Kelasi itu tak pernah kelihatan lagi batang hidungnya karena dijebloskan ke penjara dengan dakwaan pembunuhan.

Setelah peristiwa itu, Marlena harus menanggung malu karena aibnya terbongkar dan berujung pada kematian lelaki selingkuhannya. Ia jarang keluar rumah pada pagi hari hingga sore, dan baru mengasong di atas kapal penyeberangan ketika malam mulai menjelang. Tapi meskipun ia hanya keluar ketika hari gelap, orang-orang tetap bisa mengenalinya lewat perhiasan-perhiasan di tubuhnya yang memantulkan cahaya silau lampu kendaraan, juga lewat suara gemerincing perhiasaannya yang bergesekan ketika Marlena berjalan. Setiap mendengar suara gemerincing perhiasan Marlena, orang-orang pelabuhan—terutama sesama pedagang asongan—akan menggunjingnya dari belakang “Nyonya Besar datang, tapi sayang tiada yang mengawal,� lalu suara cekikikan akan mengiringi sindiran itu.

Marlena tak pernah membalas sindiran-sindiran itu.

Yang kutahu, besok atau beberapa hari ke depan, biasanya Marlena akan sengaja lewat di hadapan para perempuan pengasong yang menjadi

pesaingnya sekaligus pembencinya itu dengan gelimang perhiasan yang lebih mentereng tersemat di leher dan pergelangan tangan, yang entah dari mana perhiasan-perhiasan baru itu ia dapatkan.

Kelasi yang selama ini ketika datang selalu menghadiahinya sejumlah perhiasan itu kini telah mendekam dalam tahanan. Dan setahuku, Marlena bukan salah seorang perempuan yang suka menjajakan tubuhnya di penginapanpenginapan murah dekat pelabuhan. Kami hanya bisa terus memupuk curiga, dan menerka-nerka bagaimana cara Marlena mendapatkan perhiasan-perhiasan itu, sementara pekerjaannya hanya mengasong minuman di atas kapal penyeberangan.

Pertanyaan kami akhirnya mendapatkan jawaban, pada suatu malam ketika orang-orang pelabuhan berkumpul di dekat dermaga, mengerumuni seseorang yang tergeletak kaku di atas aspal jalan. Aku menyeruak masuk ke kerumunan itu, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Dan ketika aku sudah berada di barisan depan kerumunan itu, aku dapat melihat dengan jelas seorang bertubuh besar berlengan gempal sedang terbaring, sesekali tubuhnya mengejang. Wajah orang itu lebam dan hampir tak bisa dikenali, seperti baru saja terkena pukulan bertubi-tubi.

Ketika kuperhatikan lekat-lekat seluruh bagian tubuhnya, kulihat lengan orang yang sedang terbaring kaku itu dipenuhi perhiasan hingga hampir menyentuh siku tangan, dan aku semakin terkejut ketika melihat corak nama pada kalung-kalung yang dipakainya. Orang yang sedang terbaring kaku dan mengejang dengan wajah lebam bekas terkena pukulan itu adalah Marlena.

Aku berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya telah menimpa Marlena kepada beberapa orang, dan jawaban yang mereka berikan benarbenar membuatku terkejut: Marlena dipukuli para penumpang karena kedapatan mencuri dompet seorang pemuda yang hendak turun ketika kapal baru merapat di pelabuhan.

Kutatap lagi wajah Marlena yang sedang terbaring kaku dengan wajah sangat mengenaskan. Ketika kudekati bagian wajah Marlena, aku bisa melihat dengan jelas ketika si Nyonya Besar itu berusaha menghirup lalu menghembuskan nafasnya dengan terpatah-patah. [] Badrul Munir Chair lahir di Sumenep, 1 Oktober 1990. Bukunya yang sudah terbit, antara lain, novel Kalompang (2014).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Peran Orang Tua dan Aparat LARANGAN membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah mulai diterapkan.

Namun dari pantauan masih ada siswa menitipkan sepeda motor mereka di lahan milik masyarakat sekitar sekolah. Peran orang tua dan aparat perlu ditingkatkan untuk mendukung larangan itu.

Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Suara NTB/ron) (Dikmen dan PK-PLK) Abdurrosyidin R Lombok Barat-Mataram, Abdurrosyidin R., dihubungi Jumat (2/3) mengatakan, sekolah dan dinas hanya mengikat siswa dengan aturan sebatas di lingkungan dalam sekolah. “Peran orang tua dan aparat perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Dari pantauan Suara NTB, di sejumlah titik seperti di lahan dekat SMKN 4 Mataram dan SMKN 3 Mataram, terlihat siswa menitipkan kendaraan mereka. Selain itu, suasana seperti itu juga terlihat di lahan dekat SMKN 9 Mataram. Lahan tempat siswa menitipkan sepeda motornya mencolok, karena berada di pinggir jalan raya.

Saat ini di wilayah UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, diakuinya sekolah sudah mulai merazia siswa di sekolah. “Rata-rata sekolah sudah mulai merazia, sudah dilakukan penerapan aturan itu. Diharapkan bisa dilaksanakan di semua sekolah,” ujar Rosyidin.

Ia mengatakan pihaknya selalu mengimbau sekolah agar menerapkan aturan itu. Larangan membawa motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Saya selalu ingatkan itu ke teman-teman agar menjalankan aturan itu. Sudah dari dinas juga mengimbau,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada siswa yang memarkir kendaraannya di luar lingkungan sekolah, atau menitip di rumah warga sekitar sekolah. Menurut Rosyidin, pihaknya tidak bisa melakukan razia di luar lingkungan sekolah.

Terkait hal ini, ia juga menyoroti belum adanya sistem transportasi yang mendukung aturan itu. Seharusnya ada sistem transportasi yang komprehensif yang bisa mengantarkan anak sampai ke sekolah. Bus Rapid Transit (BRT) yang digadang-gadang dapat menjadi solusi siswa agar tidak membawa sepeda motor, juga berhenti beroperasi.

“Seharusnya didukung juga dengan sistem transportasi yang komprehensif,” saran Rosyidin. (ron)

MA Darul Ansor Pegading Fokus Penguatan Karakter Peserta Didik Praya (Suara NTB) Upaya penguatan pendidikan karakter terus dilakukan MA Darul Ansor Pegading, Desa Batunyala, Lombok Tengah. Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), siswa-siswi MA Darul Ansor diharapkan dapat tumbuh karakternya menjadi generasi berkualitas.

Kepala MA Darul Ansor Pegading, Busyairi, S.Ag., M.Pd., mengatakan sekolah kini fokus memberikan penguatan karakter terhadap para peserta didiknya.

Melalui program PPK yang didengungkan pihak pusat, pihaknya terus menggenjot pada upaya pencapaian karakter siswa. Salah satu bentuk impelementasi program ini lewat kegiatan-kegiatan yang menjurus terhadap pengembangan karakter siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK persentase pendidikan karakter mencapai 30 persen.

Dijelaskannya, sekolah melaksanakan program tersebut lantaran arah program ini disebutnya sangat baik untuk siswa. Siswa diarahkan memiliki karakter kuat dalam diri setiap siswa. Disebutkan, porsi sebanyak 30 persen itu akan penuhi dengan beberapa program. Di antaranya, untuk tahun ajaran baru ini pihaknya sudah menyiapkan sekitar 4 program untuk sekolah jenjang menegah, yakni penguatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, pendidikan jasmani dan pendidikan bahasa asing.

Menurutnya, ke empat jenis program yang ditawarkan ini akan mampu mensukseskan program PPK. Adapun pihaknya mengutamakan pendidikan agama pada program sebagai pendukung program PPK tersebut. Mengingat pendidikan agama diyakini akan menghasilkan nilai positif dan akhlaq yang mulia. (dys)

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Jajaran tenaga pendidik dan pengurus yayasan di MA Darul Ansor Pegading Desa Batunyala Lombok Tengah.

Halaman 10

Hari Ini, Rektor Unram Ditentukan

Mataram (Suara NTB) Sabtu (3/3) ini, pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram) direncanakan digelar. Berdasarkan Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor 855/ A.A2/KP/2018 Tanggal 27/2/18 tentang Pemilihan Rektor Unram Periode 20182022, Kemristekdikti menetapkan pelaksanaan pemilihan tahap kedua akan diselenggarakan Sabtu ini.

Ketua Senat Unram Prof. Ir. Mansur Ma’shum memastikan pemilihan akan digelar Sabtu ini. Menteri atau pejabat yang mewakili menteri sudah berkenan hadir pada pemilihan yang akan berlangsung di ruang sidang senat lantai III Unram.

Ketua Panitia pemilihan Gde Pasek memastikan kesiapan secara teknis tidak ada masalah. Surat suara pemilihan sudah siap dicetak.

Adapun mekanisme pemilihan, setiap anggota senat pemilik suara akan mencoblos gambar disertai nomor urut calon.

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon, Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., menempati nomor urut 1, Prof. Eny Yuliani berada pada nomor urut 2, dan Prof.

H. Lalu Husni di nomor urut 3.

Untuk mengantisipasi surat suara rusak, pihaknya sudah

mengantisipasi dengan cara mencetak surat suara lebih.

Ketiga calon rektor Unram akan memperebutkan 88 suara. Di antaranya 57 suara senat, ditambah dengan suara menteri sebanyak 35 persen atau setara 31 suara, sehingga total suara yang akan diperebutkan menjadi 88 suara.

Sebelumnya pada pemilihan putaran pertama yang digelar Rabu 8 November lalu, sebanyak 57 orang anggota

senat Unram menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Calon Rektor Unram.

Pada pemilihan yang digelar tertutup itu Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., unggul dengan perolehan 28 suara senat, disusul Prof. H. Lalu Husni dengan 15 suara senat dan urutan ketiga di tempati Prof. Eny Yuliani dengan 8 suara senat. Selanjutnya ketiga Calon Rektor Unram tersebut akan dipilih lagi oleh senat dan Menristek Dikti, Sabtu ini.

Sementara Bakal Calon Rektor yang lain seperti Prof.

Ir. M. Sarjan hanya mampu memperoleh 4 suara senat.

Selanjutnya Prof. Mahyuni tidak memperoleh satupun

suara senat. Sedang Prof.

Yusuf Akhyar Sutaryono dan Prof. Surya Hadi masing-masing memperoleh 1 suara.

Dr. Sadikin Amir, salah satu orang dekat Karyadi menyambut baik penetapan jadwal pemilihan rektor tahap kedua ini. Dia yakin dengan segala ikhtiar, pasti yakin usaha sampai. Dia menilai Karyadi orang yang tepat memimpin Unram terlebih Unram ingin mewujudkan diri sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional pada 2025.

Wakil Rektor III Dr. Moh. Natsir yakin siapapun yang terpilih sebagai rektor, dialah yang terbaik yang akan memimpin Unram di masa mendatang. (dys)

Naskah Master Soal USBN dan USBNK Diserahkan ke Dikbud Mataram (Suara NTB) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB telah menyerahkan naskah master soal USBN dan USBNBK mata pelajaran PAI jenjang SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Penyerahan dilakukan Kabid Pakis Kemenag Provinsi NTB H. Jalalussyayuthi, SS., M.Pd., diterima Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB H. Moh. Suruji, M.Pd., yang berlangsung di Kantor Dinas Dikbud NTB, disaksikan jajaran Dinas Dikbud Provinsi NTB, pada Kamis, 1 Maret 2018.

Jalalussayuthi menerangkan penyusunan soal ini sudah melalui berbagai tahapan.

Adapun tahapan yang pertama di mulai sejak tanggal 28-31 Desember 2017 lalu dengan agenda penelaahan kisi-kisi di Wisma Nusantara.

Saat itu kegiatan melibatkan semua jenjang KKG SD dan MGMP SMP, SMA, dan SMK se-NTB. Adapun tahapan kedua berlangsung di Hotel Pratama dengan agenda proses mengolah soal yang berlangsung tanggal 5-7 Februari 2018. “Jenjang SMA SMK akan dilaksanakan serentak se NTB,” urainya.

Sementara itu, Ketua MGMP PAI SMK Provinsi

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Kepala Dinas Dikbud NTB H. Muh. Suruji (kiri) menerima naskah master soal USBN dan USBNK PAI dari Kabid Pakis Kanwil Kemenag NTB H. Jalalussyayuthi di Kantor Dinas Dikbud NTB, Kamis (1/3).

NTB Sulman Haris dari SMKN 2 Mataram berharap agar USBN PAI dapat dilaksanakan serentak di NTB. “Yang penting mulai tahun ini akan bisa dilaksanakan seren-

tak USBN PAI se NTB. Sinergi antara Kanwil Kemenag Provinsi NTB dengan Dinas DikBud Provinsi NTB,” imbuh Sulman Haris di dampingi Ketua KKG SD Provinsi NTB H. Rusdan, dan

Tambah Pengetahuan Agama Melalui Progam Diniyah Mataram (Suara NTB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yarsi Mataram menggulirkan program diniyah setiap Selasa sampai dengan Jumat setiap pekannya. Cara ini dilakukan untuk menambah pengetahuan agama anakanak dan meningkatkan iman dan takwa (Imtak).

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., Jumat (2/3) mengatakan, program diniyah itu untuk menambah pengetahuan agama anak dan meningkatkan imtak kepada seluruh warga SMK Yarsi Mataram.

“Karena jam agama cuma dua jam per minggu, saya rasa pendidikan agama di Proses Belajar Mengajar (PBM) masih kurang sehingga kita tambah lewat diniyah SMK Yarsi,” ujar Wahyu.

Ia berharap dengan adanya kegiatan diniyah bisa membantu pemerintah untuk penguata pendidikan karakter siswa. Ke depan, anak-anak bisa memiliki ilmu agama yang kuat saat berhadapan dengan masyarakat.

Selain itu, SMK Yarsi Mataram juga menjalankan program Taman Bacaan Al-Quran. Hal itu dilakukan untuk menguatkan nuansa Islami di SMK Yarsi, sesuai dengan yayasan yang menaungi SMK

(Suara NTB/ist)

DINIYAH - Para siswa SMK Yarsi Mataram tengah khusyuk mengikuti kegiatan Diniyah, Jumat (2/3). Melalui program diniyah, diharapkan siswa memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Yarsi. Hal itu dilakukan agar siswa tidak hanya terampil pada bidang keperawatan atau kesehatan, tapi juga bisa menjadi tahfidzul.

“Jadi kami ada nuansa Islamnya. Bukan hanya program keperawatan saja siswa itu. Mereka juga bisa punya keterampilan perawat tapi bisa jadi tahfidzul,” harapnya.

Dengan dilakukannya program itu, juga didasari dengan adanya kenyataan banyak siswa yang memilih kelayapan sepulang sekolah. Dengan adanya program taman bacaan Alquran, yang berupa semi pondok pesantren, menurutnya siswa bisa terkontrol.

Program ini juga dilakukan untuk peningkatan akhlak.

Nantinya, setelah proses belajar mengajar, siswa mengikuti program taman bacaan Alquran. “Banyak sekarang anak pintar, tapi akhlaknya yang kurang, karena pengontrolan anak itu yang susah. Biar mengurangi mainnya di rumah, jadi kami programkan taman bacaan Alquran,” jelas Wahyu.

Dalam menjalankan program ini, pihaknya akan bekerjasama dengan salah satu guru agama yang juga menggarap taman bacaan Alquran. Wahyu menjelaskan, nantinya ada beberapa tipe siswa yang dibimbing, ada tipe siswa yangtidak bisa sama sekali, tipe pertengahan, dan tipe tahfidzul. (ron)

Ketua MGMP PAI SMA, Izzudun, dari SMA 1 Gunung Sari.

Penyusunan soal yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi NTB di mana tim penyusun benar-benar menjaga

integritas kerahasiaan soal.

Sulman berharap agar distribusi soal ke sekolah-sekolah nanti dapat dijaga dengan baik untuk menghindari adanya soal yang bocor. (dys)

Uji Coba UN, Wahana Evaluasi Kesiapan Mataram (Suara NTB) Sekolah menjadikan uji coba atau try out Ujian Nasional (UN) sebagai ukuran untuk membuat strategi selanjutnya dalam menyiapkan siswa menghadapi UN. Langkah ini penting, karena nilai UN masih digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di jenjang lebih tinggi.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan siswanya dalam menghadapi UN Kertas Pensil (UNKP). Salah satunya dengan ikut pada uji coba UN pada Februari lalu.

“Selesai try out pertama,kita jadikan ukuran untuk membuat strategi selanjutnya supaya hasil UN meningkat,” ujar Akbar.

Ia mengakui, hasil uji coba yang diikuti siswa SMPN 1 Mataram menunjukkan hasil yang cukup lumayan. Dengan hasil uji coba itu, pihaknya membuat strategi untuk meningkatkan nilai UNKP siswa.

SMPN 1 Mataram sendiri menargetkan peningkatan nilai siswa di atas rata-rata sebagai bekal siswa untuk masuk ke SMA. Menurut Akbar, nilai UN masih digunakan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi di SMA negeri. Jika nanti di zonasi SMA itu pendaftar melebihi kuota yang ditetapkan, maka pemeringkatan siswa menggunakan nilai UN. “Masih

(Suara NTB/dok)

Saptadi Akbar dipakai nilai UN itu,” ujar Ketua PGRI Kota Mataram ini.

Selain uji coba, sejak bulan Oktober tahun 2017 lalu, SMPN 1 Mataram sudah melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas IX. Jadwal pengayaan sudah dibuat sampai menjelang UNKP berlangsung. Sebanyak 545 siswa kelas IX di SMPN 1 Mataram akan mengikuti UNKP. “Pengayaan sejak bulan Oktober, hasilnya lumayanlah.

Kami mengharapkan ada peningkatan nilai UN untuk anakanak,” harap Akbar.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. (ron)

Jaga Kelancaran UNBK

SMA/SMK Pelosok di Lotim Diminta Siapkan Modem Selong (Suara NTB) Unit Pelayanan Tekhnis Pendidikan Menengah (UPTDikmen) Kabupaten Lotim menegaskan semua SMA/SMK di Lotim diwajibkan menjadi peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jaringan terutama di daerah pelosok, SMA maupun SMK diminta untuk menyiapkan modem.

Kepada Suara NTB, Jumat (2/3), Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. Mashun, menyebut sebanyak 83

untuk SMK dan 53 SMA di Lotim baik negeri maupun swasta yang melaksanakan UNBK tahun ini. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan SMA/SMK di Lotim yang siap menggelar UNBK kecuali SMA/SMK yang baru atau yang belum memiliki kelas 12. “Jadi baik yang SMA maupun SMK, seratus persen menggelar UNBK. Kecuali dua sekolah karena belum memiliki kelas tiga,” ujarnya.

Banyaknya peserta UNBK tahun ini baik SMA maupun SMK, Mashun menjelaskan jauhjauh hari sebelumnya rata-rata

semua sekolah sudah melakukan persiapan, mulai dengan rapat koordinasi maupun persiapan terhadap siswa baik secara fisik maupun secara mental. Termasuk untuk jaringan, khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah yang cukup jauh dari perkotaan atau pelosok, seluruh sekolah diminta untuk menyiapkan modem. “Modem juga kita minta untuk dipersiapkan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan UNBK ini, sejumlah sekolah juga menggunakan laptop guru dan siswa, selain dari meminjam peralatan di beberapa sekolah. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Kandidat Tuan Rumah PON 2024

KONI Pusat Tak Temukan Masalah Prinsipil Giri menang (Suara NTB) Pengurus KONI pusat melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah di NTB yang bakal menjadi calon lokasi venue cabang olahraga.

Kunjungan pengurus KONI pusat yang dipimpin langsung Waketum KONI pusat, Mayjen TNI Purn Dr. Suwarno SIP, M.Sc ini dimaksudkan untuk visitasi Kesiapan NTB-Bali sebagai tuan rumah PON tahun 2024 mendatang. Dimana NTB bersaing dengan Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah.

Dalam kunjungan ini, jajaran KONI pusat juga mengecek kesiapan Venue yang ada di Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat. Di Lobar, KONI pusat didampingi ketua KONI NTB Andy Hadianto dan ketua KONI Lobar H. Herman dan sejumlah pengurus mengecek sejumlah calon venue antara lain GOR mini patut patuh Patju Gerung dan Senggigi. Setelah mengecek lokasi GOR mini Gerung, pengurus KONI pusat diterima oleh Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi dan Sekda, serta Ketua KONI NTB di aula Kantor Bupati Lobar.

Waketum KONI pusat, Mayjen TNI Purn Dr. Suwarno SIP, M.Sc diwawancarai usai mengecek GOR mini Gerung menyatakan bahwa kunjungan ke NTB untuk mengecek kesiapan calon venue yang ada di Mataram, Loteng dan Lobar. Setelah dari Mataram, pengecekan dilakukan ke loteng dimana disini dicek kesiapan lokasi voli pantai di Mandalika, lokasi ven-

ue paralayang di bukit Perabu, serta berkunjung ke lokasi IPDN. Di sana, dicek ruangan auditorium yang rencananya sebagai lokasi cabor Kempo.

Satu lokasi yang tengah dipersiapkan untuk dibangun nantinya untuk lokasi pacuan berkuda dan lomba balap motor, pihaknya sudah mengecek kesiapan lahan.

Untuk mempersiapkan fasilitas ini menurutnya tidak terlalu berat sebab hanya menyiapkan fasilitas balap motor dan berkuda. “Sedangkan untuk Lobar, kami melihat GOR yang baru dibangun, sebagai calon lokasi venue, selanjutnya kita melihat lokasi di Senggigi ada dua hotel dan satu lokasi pasar seni masingmasing untuk cabor dansa dan catur serta Muay Thai,” jelas Waketum ini.

Setelah dari Senggigi, selanjutnya tim KONI bakal mengecek kesiapan lokasi venue di Gili Trawangan untuk lokasi cabor sepaktakraw dan selam laut. Dari hasil pengecekan kesiapan sementara yang dilaku-

kan pihaknya, dari rencana KONI Pemprov Bali dan NTB sejauh ini memenuhi syarat.

Tinggal menyiapkan sisa-sisa venue yang belum dilengkapi, namun menurutnya tidak ada hal-hal yang prinsip dalam persiapan di dua daerah ini.

Terkait kesiapan hotel untuk penginapan Atlet, sejauh ini di Mataram tidak ada person sedangkan di loteng tengah menunggu pembangunan hotel baru yang direncanakan di tahun 2020-2022 bakal dibangun sejumlah hotel sehingga mampu menampung hingga 1000 orang. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, di masing-masing daerah punya rumah sakit memadai.

“Dari sisi kesiapan Venue, akomodasi dan kesiapan fasilitas kesehatan kami nilai memenuhi syarat,” jelasnya.

Terkait bagaimana persiapan venue yang belum ada, termasuk kesiapan menurut nya tentu tergantung komunikasi antara NTB dengan Bali. Sebab dua provinsi ini menjadi calon lokasi PON yang nantinya ber-

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA - Waketum KONI pusat, Suwarno dan jajaran berfoto bersama Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi, Ketua KONI NTB Andy Hadianto serta Ketua KONI Lobar, H. Herman. saing dengan provinsi-provinsi lainnya. Pihaknya berharap agar dipersiapkan secara maksimal beberapa kekurangan yang masih ada.

Sementara itu Ketua KONI Lobar, H. Herman menyata-

kan pihak Pemda dan komo dan KONI mendukung NTB bersama Bali mencalonkan diri sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Di Lobar sendiri ada beberapa venue yang menjadi calon lokasi ca-

bor seperti muay thai, voli indoor dan boxer.

Venue lain yakni beberapa hotel di Senggigi untuk cabor dansa dan kempo Serta catur.

Untuk persiapan kekurangan yang masih ada pihaknya san-

gat siap sebab masih ada waktu untuk mempersiapkan.

“Mudah-mudahan kita terpilih, pemda dan KONI Lobar siap.

Kami mendukung NTB dan Bali sebagai lokasi tuan rumah,” harap H. Herman. (her)

Qoriah Incar Medali Emas di Seleknas Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Qoriah akan berlaga di Seleksi Nasional (Seleknas) Kualifikasi Zona Asia Youth Olympic Games yang akan berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang, 3 Maret ini. Atlet asal Kota Mataram itu bertekad mengincar medali emas di event nasional itu.

“Target saya pribadi juara satu, soalnya waktu kejuaraan di Kejuaraan Triathlon di Jepara tahun 2017 juara,” ucap

Qoriah Julildanur yang hubungi Suara NTB via ponsel Pelatihnya, Ilyas SP, Jumat (2/3).

Peraih medali emas di triathlon nasional di Jepara tahun 2017 itu mengakui bahwa saat itu dia sedang berada di Palembang serta baru saja menjalani latihan. Pada latihan pengenalan arena kemarin dia menyelesaikan latihan renang, lari dan sepeda dengan baik.

Sementara itu Pelatih Triathlon NTB, Ilyas SP mengata-

kan atletnya yang baru selesai mengikuti latihan pengenalan rute mengeluhkan soal rute pertandingan yang terlalu pendek. Khususnya di nomor sepeda diakuinya sangat pendek.

“Kalau pada nomor pertandingan triathlon nasional biasanya balap sepeda 20 Kilometer. Tapi di seleknas nanti rutenya pendek yakni 10 Kilometer,” ucapnya.

Menurut Ilyas, pendeknya rute untuk balap sepeda akan

menjadi ujian buat atletnya.

Pasalnya Qoriah sangat butuh rute panjang untuk balap sepeda karena balapan sepeda menjadi spesialis Qoriah dalam memenangkan event.

Yang menyedihkan lagi di nomor renang yang biasa dilombakan 300 meter menjadi 700 meter.

Sedangkan di nomor lari tidak ada masalah karena jaraknya masih sama yakni 5 Kilometer.

Meski terjadi perbedaan rute tersebut, namun Ilyas tidak mera-

gukan kemampuan atletnya.

Munurut Ilyas atletnya masih bisa bersaing di event itu karena memang di Kejurnas Triathlon di Jepara tahun 2017, Qoriah sukses mendulang medali emas.

Sementara lawan terberat Qoriah di seleknas nantinya adalah atlet asal Jepara yang menempati peringkat dua di kejurnas triathlon tahun lalu. Sehingga Ilyas pun optimis bila atletnya masih bisa merealisasikan target medali emas. (fan)

PON Serasa Sudah di NTB WAKIL Ketua KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengaku sangat berkesan hadir di NTB. Kedatangannya sebagai invitasi pertama tim verifikasi PON di NTB, tabggal 1 Februari lalu serasa merasakan suasana Pekan Olahraga Nasional (PON), pasalnya kehadiran mereka di NTB sudah disambut dengan tari-tarian tradisional Lombok, seperti gendang belek.

“Saya merasa PON seperti sudah di NTB, karena ketika kami tiba di Bandara sudah disambut dengan tari tradisional gendang beleq,” ucap Suwarno saat memberikan sambutan di acara presentasi tuan rumah PON di Gedung Sangkareng belum lama ini.

Pernyataan Sukarno dengan penuh kelakar itu pun disambut dengan tepuk tangan oleh sejumlah pengurus KONI NTB yang hadir di acara Presentasi kesiapan Pemprov NTB menjadi tuan rumah PON. Purnawirawan TNI itu mengatakan bahwa setelah melihat keseriusan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON 2024, secara pribadi dia sangat mengingkan PON bisa di gelar di NTB dan Bali. Sebab dia melihat sejumlah vasilitas akomodasi dan lainnya sudah siap. Ditambah lagi dukungan pemerintah provinsi NTB sudah terlihat jelas dari pemaparan Sekda NTB. “Meski saya mendukung NTB jadi tuan rumah PON, namun keputusan ada pada tim Bidding atau peserta PON yang memilih,” jelasnya dengan gelak tawa.

Diakuinya dari segi akomodasi, transportasi, kemudian pelayanan kesehatan dan lainnya sudah siap untuk menjadi tuan rumah PON. Hanya saja yang perlu menjadi tugas besar Pemprov dan KONI NTB menyiapkan sumberdaya manusianya selaku pihak penyelenggara ajang multi event nasional itu.

“Saya melihat hotel-hotel untuk penginapan sudah siap. Kemudian rumah sakit, transportasi dan lainnya sudah siap.

Tinggal kesiapan sumberdaya manusianya yang belum saya lihat. Tapi saya yakin sdm di NTB jauh lebih siap dibandingkan di Papua,” jelasnya.

Namun demikian dia menjelaskan bahwa ada tiga tuan rumah PON 2024 yakni Bali-NTB, Aceh-Sulut dan Kalsel.

Dari tiga calon itu Suwarno berharap NTB bisa memenangkan pemilihan tuan rumah PON 2024. (fan)

Suwarno (Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Atlet tarung derajat menjalani latihan di Padepokan Silat Mataram belum lama ini. Latihan itu dalam rangka persiapan menghadapi event nasional hingga PON tahun 2020.

Tidak Jadi Masalah, Kurniawan Kelebihan Berat Badan Mataram (Suara NTB) Masalah peningkatan berat badan yang dialami atlet tarung derajat NTB, Kurniawan bukanlah persoalan yang berat. Atlet peraih medali emas PON di kelas 75,1-80 Kg itu dinilai masih berpeluang mendulang emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Demikian disampaikan oleh Sekum Kodrat NTB, Dedy Noor Cholish yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (2/3) kemarin. “Tidak ada masalah meskipun Kurniawan mengalami kelebihan berat badan. Karena Kurniawan bisa tampil di kelas berat (80 Kg ketas-red),” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan pelatih tarung derajat Pelatda Mayung itu menjawab masalah berat badan yang dialami Kurniawan yang naik hingga 9 Kilogram.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kurniawan yang merupakan anggota TNI/AD Kota Bandung Jabar itu baru saja mendapat izin latihan di NTB setelah mengikuti pendidikan tentara selama

setahun lebih di Bandung.

Namun setelah dicermati ternyata atlet berusia 23 tahun itu mengalami kelebihan berat badan. Hal itu dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Kurniawan mengikuti pertandingan di event nasional. Karena dengan kelebihan berat badan itu Kurniawan tidak bisa tampil lagi di kelas spesialisnya.

Namun demikian pelatih Kodrat NTB menegaskan bahwa persoalan berat badan atlet itu tidak akan berpengaruh besar dengan persiapan Kurniawan mengahadapi event nasional. Justru Dedy berharap Kurniawan bisa main di kelas berat atau diatas 80 Kg, karena akan hal itu semakin membuka peluang Kurniawan bisa menyubang emas.

“Justru kalau Kurniawan bisa main di kelas berat, dia akan semakin berpeluang meraih medali emas. Karena atlet yang tampil di kelas berat tidak ada yang bisa menyaingi kecepatan gerakan Kurniawan,” tegas Dedy. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 3 Maret 2018

Melepas Rindu di Kampung Halaman

Mori Disambut Tangis Haru

(Suara NTB/FaniHanifa Photography)

PENUH HARU - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, disambut dengan penuh kehangatan dan rasa haru oleh warga di kampung halamannya, di Ngali, Kabupaten Bima.

Bima (Suara NTB) Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menghabiskan waktu sehari penuh di kampung halamannya, di Desa Ngali, Kabupaten Bima.

Saat bertemu dengan masyarakat di Bima, Mori disambut dengan tangis haru oleh warga setempat.

Satu hari di Desa Ngali, Bima, pada Kamis (1/3), Mori Hanafi disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh saudara dan kerabat tercinta.

Dalam kunjungannya kali ini, warga begitu antusias menyambut Mori Hanafi. Sejum-

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

lah warga bahkan ada yang menangis dan memeluknya sembari memanjatkan doa untuk keberhasilannya di Pilkada NTB 2018 ini.

Menurut Mori, pulang kampung memang merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat NTB yang tidak boleh luntur. “Sekilas tradisi ini terlihat biasa saja, tapi sesungguhnya ini menyimpan banyak manfaat, salah satunya adalah untuk melepas rasa rindu dengan keluarga besar dan juga kampung halaman,” ujar Mori Hanafi kepada wartawan, Jumat kemarin.

Selain itu, pulang kampung kali ini juga digunakan Mori untuk meningkatkan tali silaturahmi kepada keluarga besar dan juga penduduk yang ada di Desa Ngali.

Kepulangan Mori Hanafi ke Bima juga tak disisiakan oleh para pendukungnya.

Mereka pun segera bergerak mengkonsolidasikan diri dalam barisan dukungan untuk pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB. Dalam rangkaian kunjungannya ke Bima, Mori juga berkesempatan menghadiri konsolidasi Tim Koalisi dan Tim Teritorial Ahyar-Mori Kota Bima dan Kabupaten Bima. Agenda ini dihadiri langsung oleh seluruh Ketua Partai Pengusung dan Pendukung beserta pengurus partai dan Relawan di kediaman Mori Hanafi, di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Tak kurang dari 500 orang tim pendukung Ahyar-Mori memadati lokasi kegiatan guna menyusun strategi memenangkan perolehan suara Ahyar-Mori di Kabupaten dan Kota Bima. (tim)

Halaman 12

Sarae Nduha Jadi Destinasi Wisata Andalan Dompu Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Dompu memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Tidak saja Pantai Lakey, namun ada beberapa destinasi wisata lainnya yang bisa dikunjungi.

Salah satunya Pantai Sarae Nduha yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Pemkab Dompu.

“Kita punya Sarae Nduha yang sekarang sudah semakin banyak dikunjungi wisatawan.

Setiap akhir pekan pantai ini selalu ramai wisatawan, terutama wisatawan lokal,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos. Ia mengatakan bahwa Pemda sudah melakukan pembenahan di Pantai Sarae Nduha. Sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan dan suasana pantai ini dengan lebih nyaman. Pantai ini terletak di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

“Kita konsentrasi untuk promosikan potensi Pantai

RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Sarae Nduha. Karena tempatnya juga sudah nyaman dan sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Kita sudah bentuk Pokdarwis untuk kelola destinasi ini,” ujarnya.

Lokasi pantai ini pun sangat mudah dijangkau.

Apalagi pemandangannya sangat indah dan akan memanjakan siapa saja yang datang. Pantai ini juga dikelilingi oleh tebing. Di atasnya wisatawan dapat mendirikan tenda. Sangat cocok dijadikan sebagai destinasi untuk berlibur bersama keluarga.

Pantai ini juga sangat cocok dijadikan sebagai spot swafoto. Pantai berpasir putih ini juga memiliki batu bolong. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk mengambil gambar. Selain itu, ombak yang menantang juga menjadi hal yang menarik untuk dicoba oleh para peselancar.

Pantai ini juga cocok dijadikan sebagai tempat berolahraga atau outbond (mancakrida). Karena di dekatnya ada bukit yang lapang. Ini juga sangat indah, seperti bukit teletubies. Tidak heran jika banyak wisatawan yang memilih pantai ini sebagai

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

lokasi untuk menghabiskan akhir pekannya.

Di pantai ini juga terdapat ayunan yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menikmati pemadangan Pantai Sarae Nduha.

Wisatawan juga dapat menikmati pemandangan dengan santai karena pantai ini terbilang cukup bersih.

“Kita berharap kepada wisatawan yang datang ke Dompu tidak hanya berkunjung ke Pantai Lakey. Tapi berkunjung juga ke destinasi wisata lainnya. Seperti Sarae Nduha ini. Ada juga Satonda dan masih banyak destinasi wisata lainnya di Dompu yang siap memanjakan wisatawan,” ujarnya. (lin)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR3840HJ NOKA/NOSIN:MH31KP001CK020086/1KP011758 AN. BAQ HIRMAWATI,S.PD HLG DSKTR JL. LINGKAR SELATAN MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR6734BF NOKA/NOSIN:MH1JB91178K078974/ JB91E-108362 AN. NIWAYAN SAYUWITI HLG DSKTR BERTAIS MENUJU GEBANG

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 3 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

OPINI

Halaman 14

Balada Kemiskinan Memaksimalkan Berkah Durian MUSIM durian yang saat ini tengah melanda berbagai daerah di NTB telah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang cukup bermakna. Ranumnya durian telah memberikan manfaat ekonomi yang tidak sedikit bagi ribuan masyarakat kecil yang masuk dalam rantai pasar dari komoditas ini.

Kisah Sahanah (55), salah seorang penjual durian di Jalan Pariwisata, Monjok, Kota Mataram sedikit banyak bisa memberikan gambaran yang cukup bermakna.

Setiap harinya, Sahanah mengaku bisa menjual hingga 150 buah durian dengan omzet hingga Rp 2 juta. Dengan asumsi keuntungan 30 persen dari omzet, maka laba Sahanah selama tiga hari sudah jauh melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB. Tidak hanya Sahanah, ada ribuan masyarakat kecil lainnya yang juga memetik berkah dari maraknya komoditas durian ini.

Rantai produksi durian terbentang dari petani/pemetik durian, hingga pembeli durian di daerah perkotaan.

Dengan gambaran itu, ada kesimpulan menarik yang bisa dipetik. Bahwa, di balik rasanya yang legit dan buahnya yang ranum, komoditas ini juga bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi warga NTB. Sayangnya, durian tidak muncul setiap hari sepanjang tahun.

Karenanya, pemerintah daerah sebenarnya bisa memberikan sentuhan yang membuat manfaat durian lebih terasa bagi masyarakat kecil. Misalnya, dengan memberikan pelatihan atau edukasi mengolah buah durian menjadi aneka olahan yang bisa berumur lebih panjang.

Terobosan seperti ini dirasa perlu mengingat tidak semua hasil produksi dari kebun-kebun durian kita bisa terserap pasar. Beberapa tampaknya akan menjadi sia-sia jika hanya dikelola tanpa mengupayakan adanya pertambahan nilai dari komoditas ini.

Durian, bisa saja memberikan semacam bantalan penyelamat di tengah kesulitan hidup sepanjang tahun. Tentunya akan ada begitu banyak warga miskin penjual durian yang bisa melunasi hutang mereka dari keuntungan berjualan durian. Tidak sedikit pula yang mungkin bisa mengolah keuntungan itu untuk modal usaha yang lebih berorientasi jangka panjang.

Semua skenario itu seharusnya bisa disusun dalam skema kebijakan dengan sentuhan pemerintah daerah. Saat ini, fenomena bisnis rakyat di musim durian ini seperti berjalan apa adanya, nyaris tanpa sentuhan pemerintah.

Di berbagai daerah di Indonesia, komoditas durian telah dikembangkan dengan cukup serius. Di Medan misalnya, durian bisa dijual sepanjang tahun dengan pola pengembangan yang diatur sedemikian rupa. Upaya untuk menumbuhkan varietas-varietas durian yang baru juga mungkin perlu ditumbuhkan.

Ada cukup banyak varietas durian unggulan yang memiliki nilai berkali-kali lipat dari durian biasa yang dijual di pinggir jalan saat ini. Durian jenis musang king yang satu buahnya berharga ratusan ribu rupiah, bisa saja ditanam di daerah ini.

Dengan adanya upaya semacam ini, daerah-daerah sentra durian di Pulau Lombok, bisa saja menyajikan menu baru yang pastinya akan memiliki pasarnya sendiri.

Dengan harganya yang cukup mahal, skema ekonomi yang timbul selama musim durian melahirkan arus perputaran uang dari atas ke bawah. Skema inilah yang membuat komoditas seperti durian bisa memiliki dimensi ekonomi yang menyegarkan. Kita berharap, skema ini terus dijaga dan dimaksimalkan oleh para penentu kebijakan. (*)

ITA masih berkutat dengan persoalan kemiskinan. Pembicaraan tentang hal itu, tak jauh-jauh dari program pengentasan kemiskinan yang digalakkan. Kemiskinan mesti dikurangi, sebab tingkat kesejahteraan menjadi tolak ukur suatu negara apakah telah berhasil atau tidak dalam mengayomi warga negaranya. Pengertian kesejahteraan kemudian diukur melalui indikatorindikator seperti kondisi rumah, jumlah kalori yang dikonsumsi, pendapatan kerja, hingga kondisi jamban yang ada di rumah. Pencapaian target terhadap indikator-indikator itu diwujudkan melalui penyediaan dana anggaran yang tak sedikit sebab jika terpatok pada indikator-indikator kesejeahteraan itu jumlah masyarakat miskin memang banyak. Meski program pengentasan kemiskinan telah dijalankan, kasus yang dikeluhkan masih sama yaitu jumlah kemiskinan tidak juga berkurang. Dana yang dikucurkan besar tapi justru kemiskinan semakin bertambah. Apa yang terjadi? Mengapa bisa seperti itu?

Berita di Harian Suara NTB (26/ 01/2018) mengenai program pengentasan kemiskinan yang dianggap tak berbekas karena ada dugaan dana lebih banyak hilang “di jalan�. Dana yang hilang itu habis digunakan untuk biaya sosialisasi, pertemuan, rapat, transportasi petugas, dan lainlain. Namun, di balik itu semua ada penyangkalan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah anggaran untuk pengentasan kemiskinan berkurang dari tahun ke tahun. Lantas, jika dana berkurang, apakah itu tetap menjadi alasan utama program pengentasan kemiskinan tidak juga berjalan sesuai yang ditargetkan? Mengapa tetap saja timbul kembali persoalan mengenai program yang kurang tepat sasaran dan treatment yang salah?

Sebelum sampai pada jawaban yang menguraikan cabang-cabang dari pertanyaan itu, kita lupa bertanya hal yang paling fundamental yaitu mengapa sampai ada kemiskinan?

Pertanyaan mengapa sampai ada kemiskinan agaknya terlalu berat sebab orang-orang percaya apa yang terjadi dalam kehidupan selalu memiliki dua sisi. Jika ada hitam maka ada putih. Jika ada orang kaya maka ada juga orang miskin. Hal ini yang kemudian dikatakan segala sesuatu di dunia berjalan seimbang sebab tiap-tiap hal memiliki sisi-sisi yang berlainan, dan lebih sering bersifat

Oleh : Iin Farliani (Mahasiswa Budidaya Perairan, Universitas Mataram dan Santri di Komunitas Akarpohon) seperti dua sisi mata koin. Tapi, adakah sesuatu yang memiliki dua sisi berbeda itu dapat diulik lebih jauh dengan melihat dari sudut pandang baru agar tak berhenti pada kesimpulan bahwa segala sesuatunya memang sudah begitu adanya. Agar tak melulu menganggap keadaan buruk sebagai sesuatu yang tak perlu dipermasalahkan.

Kemiskinan melahirkan pengangguran. Pengangguran yang tak tertangani menyebabkan gelandangan berkeliaran.

Masalah gelandangan turut juga menjadi perhatian Dinas Sosial untuk menjalankan program yang meminimalisir keberadaan mereka di jalanan. Mengapa sampai ada gelandangan? Pertanyaan yang hanya sedikit orang mengetahui alasan tentang keberadaan gelandangan di jalanan. Sebelum menguraikan jawabannya, kita perlu kembali ke awal mengenai pokok permasalahan yakni kemiskinan itu sendiri.

Masalah kemiskinan terkait dengan beragam persoalan lain seperti pengelolaan sumber daya, sistem politik, pendidikan yang tidak merata, dan hubungan yang tidak sinkron antara kemampuan dan jaminan pekerjaan. Orang dibedakan berdasarkan pendapatannya.

Maka, jumlah pendapatan akan menentukan apakah seseorang itu masuk golongan kaya atau miskin. Terbentuk kepercayaan di masyarakat kita untuk memperoleh pendapatan tinggi maka orang mesti juga harus berpendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikannya, maka jaminan kesejahteraan akan terang benderang. Sayangnya, sering kali yang terjadi tingginya pendidikan tidak berbanding lurus dengan jaminan pekerjaan. Lapangan pekerjaan membutuhkan para ahli, sementara pendidikan yang dilakoni hanya sedikit mengajarkan keterampilan praktis. Akibatnya, terbentang lapisan pengangguran yang terdiri dari para sarjana. Angka kemiskinan pun meningkat.

Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kesempatan mengecap pendidikan?

Mereka tentu saja akan mengandalkan segala kemampuan yang dimiliki. Di tengah persaingan yang tak kalah sengitnya dan keterbatasan alat dan tenaga yang menunjang. Kemungkinan untuk tersingkir di tengah arus kemajuan menjadi sangat besar manakala tidak adanya inovasi dan hanya bergantung pada lowongan ker-

RADIO

ja yang tak menentu. Pekerjaan yang dilakoni sehari-hari kemudian hanya sekedar berhenti sebagai kepemilikan pekerjaan tanpa dapat dinikmati manfaatnya.

Transfer Ilmu dan Produksi Tak dapat dipungkiri, ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan sistem pusat yang tidak berjalan merata. Seharusnya ada transfer ilmu pengetahuan dari kalangan akademisi bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bukankah hibah yang diberikan untuk mengembangkan penelitian-penelitian akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi? Akademisi memperoleh uang dan pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Namun, yang sering terjadi hasil penelitian hanya mengendap sebagai jurnal-jurnal penelitian yang tidak dibaca masyarakat luas karena dibatasi istilah-istilah ilmiah yang berlaku di kalangan akademisi saja. Seandainya, transfer ilmu dari para akademisi ke masyarakat berjalan lancar, tentu hasil penelitian itu dapat digunakan dengan maksimal dan manfaatnya dapat terbagi rata. Misalnya, masyarakat petani di suatu daerah A akan tahu cara penanggulangan hama menggunakan cara-cara organik yang ramah lingkungan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi di daerah itu.

Atau peternak ikan di daerah B mengetahui dari akademisi di daerahnya bahwa ia seharusnya tidak beternak ikan patin di lingkungan tempat tinggalnya yang bersuhu dingin sebab sifat biologis ikan patin tidak dapat tumbuh maksimal dengan suhu rendah. Memang agaknya kita membutuhkan orang-orang dari kalangan berpendidikan yang secara sukarela terjun langsung ke lapangan dan melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui jembatan komunikasi yang baik antar masyarakat. Jadi, ilmu pengetahuan tidak hanya milik mereka yang memperoleh kesempatan mengecapnya. Sebaliknya, masyarakat dapat melakukan inovasi dari proses transfer ilmu tersebut. Hal ini pun berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Sebaiknya kita memang tak lupa dengan pendapat yang mengatakan bahwa di masa depan pekerjaan harus diciptakan, tidak lagi dicari.

Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memproduksi makanan sendiri. Sebab, kita tidak bisa selalu bersandar pada pemerintah. Di dalam pemerintahan terlalu banyak jalan berliku birokrasi yang merupakan salah satu penyebab program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal. Selain, tentu saja bergantung dari kinerja para petugas yang menjalankan program itu.

Tentu saja solusi di atas masih bersifat kasar. Dan sepertinya akan mendulang penolakan apabila ada yang mengira kemiskinan memang nasib dan kesejahteraan hanya milik mereka yang memperoleh kesempatan. Namun, uraian di atas mencoba memberikan alternatif penanggulangan bagi kesenjangan ekonomi yang lebar dengan menghubungkan terhadap kondisi sistem yang sering tidak memihak masyarakat menengah ke bawah. Sebab, sudah cukup jelas kemiskinan yang terjadi di mana pun acap kali merupakan akibat dari semrawutnya pemerintahan di tiap sistem baik itu sistem politik, pendidikan, ekonomi, maupun sosial.

Inspektorat investigasi pengadaan alat peraga SMK Harus diusut tuntas

*** PT. RNI investasi Rp 3 triliun di NTB Yang paling penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Maret 2018

Tunggu BAP, ASN Pemprov Terlibat Politik Praktis Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB masih menunggu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terkait dugaan keterlibatan salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis. Jika ASN tersebut terbukti terlibat politik praktis dalam Pilkada 2018 ini, maka yang bersangkutan terancam dipecat.

Kepala Bidang Pengem(Suara NTB/dok) bangan dan Pengendalian Raisah BKD NTB, Raisah, SE, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/3) siang mengatakan pihaknya sudah menyurati Kepala BPSDM NTB untuk memanggil dan memeriksa oknum ASN yang bersangkutan. ‘’Karena dia kan termasuk ASN yang di BPSDM. Jadi kita tunggu hasil pemeriksaan. Kalau ndak salah minggu lalu kita kirim suratnya,’’ ujarnya.

Surat yang dilayangkan BKD ke BPSDM NTB menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Lobar No. 0303/KNB-02.00/II/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal rekomendasi. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Gerung terdapat PNS di BPSDMD NTB atas nama LSS dengan jabatan widyaiswara madya diduga terlibat mendukung dan mengkampanyekan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar pada acara silaturahmi di rumah keluarga besar LSS. Pemberian sanksi kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada, kata Raisah mengacu PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Dalam Pasal 4 butir 15 menyatakan adanya larangan kepada PNS terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada. Baik itu mendukung atau melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon dengan mengadakan pertemuan, memberikan arahan maupun imbauan. ‘’Artinya, kalau dia memang terbukti bisa saja. Sanksi disiplin dari sedang hingga berat. Tidak ada hukuman disiplin ringan. ASN bukan diberhentikan sementara tapi diberhentikan langsung. Tapi nanti kita lihat tingkat kesalahannya itu yang bersangkutan,” imbuhnya.

Raisah menambahkan, BPSDM NTB diberikan tenggat waktu selama dua minggu untuk memanggil dan memeriksa ASN yang bersangkutan. Artinya, minggu depan, BAP dari BPSDM harus sudah diserahkan ke BKD. Disinggung mengenai jumlah laporan yang masuk ke BKD terkait dnegan netralitas ASN dalam Pilkada, Raisah mengatakan baru satu laporan.

Terkait dengan penegakan disiplin ASN, selama 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB. Selain itu, sebanyak 4 pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural.

Sepanjang 2017, sebanyak 68 ASN Pemprov NTB kena sanksi ringan, sedang hingga berat. Kena sanksi ringan sebanyak 33 orang, sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan penurunan pangkat 1 tahun sebanyak 16 orang.

Kemudian kena sanksi berat sebnayak 19 orang. Terdiri dari penurunan pangkat 3 tahun 7 orang, pembebasan jabatan 4 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat 3 orang. (nas)

TGH. Fathul Aziz: Sangat Dekat dengan Masyarakat Dari Hal. 1 zakat profesi penerapannya yang sangat adil ada pada masa pemerintahan amirul mukminin Umar Bin Abdul Aziz.

Apa yang dilakukan Bupati Ali Bin Dachlan menunjukkan terulangnya kembali sejarah peradaban Islam yang gemilang seperti di era Umar Bin Abdul Aziz. Era kebangkitan umat muslim secara sedikit demi sedikit bisa dicapai di masa sekarang. ‘’Alhamdulillah, Pak Ali sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu di zaman Rasulullah SAW,’’

urainya.

TGH. Fathul Aziz menyatakan sangat setuju dengan kepemimpinan Ali BD. Ia sangat setuju jika Amaq Asrul sebagai Gubernur NTB mendatang.

Selama kepemimpinan ini untuk kepentingan masyarakat, maka tidak salah jika menerima amanah dari rakyat.

Masyarakat NTB sangat merindukan sosok kepemimpinan yang bisa melihat masyarakat dengan seadil-adilnya. Tidak membeba-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. (rus)

Dukung Proses Hukum Dari Hal. 1 ‘’Tidak ada itu (aliran dana ke Pansus DPRD NTB, red),’’ jawabnya. Adapun soal keterangan tersangka kasus merger BPR NTB yang menyebutkan adanya aliran dana ke Pansus DPRD NTB? Isvie mengaku tidak tahu seperti apa keterangan dari para tersangka kasus dugaan korupsi merger BPR NTB tersebut.

Yang jelas ia tidak tahu soal aliran dana tersebut. Karena menurutnya memang tidak ada aliran dana ke Pansus DPRD NTB dalam proses

merger BPR NTB. ‘’Insya Allah tidak ada. Dan, setahu saya memang tidak ada yang seperti itu,’’ tandasnya.

Kasus tersebut saat ini memang sudah ditangani aparat penegak hukum.

DPRD NTB dalam hal ini mendukung penuh proses hukum yang berlangsung.

Pihaknya berharap dengan ditangani aparat penegak hukum, posisi kasus tersebut bisa jelas. ‘’Soal proses hukum, kita dukung,’’ tegas Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Baru Lima Paket Tuntas Lelang Dari Hal. 1 Kemudian sebanyak 12 paket senilai Rp 11,751 miliar dalam tahap verifikasi dokumen di ULP. Dan 7 paket senilai Rp 6,278 miliar sedang lelang di ULP. Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/3) siang, mengatakan progres lelang atau tender melalui ULP sudah lumayan.

Ia menyebutkan ada tujuh paket proyek yang sudah selesai lelang. Sementara paket-paket proyek lainnya masih dalam tahap verifikasi dokumen dan sedang dalam proses lelang. ‘’Sudah lumayan hampir 7 paket yang sudah selesai dan ada sedang proses dan sedang verifikasi. Bisa dilihat di emonev,’’ ujarnya singkat.

Sebanyak 129 paket proyek yang belum diajukan tersebut tersebar di sejumlah OPD. Beberapa proyek dengan nilai cukup besar yakni, 31 paket di

Dinas Dikbud NTB senilai Rp 66,584 miliar, 5 paket di Dinas Kesehatan senilai rp 7,801 miliar, 7 paket di Dinas Sosial senilai Rp 3,909 miliar.

Kemudian, 31 paket di Dinas PUPR senilai Rp 300,704 miliar, dinas Perdagangan 5 paket senilai Rp 2,508 miliar, Dinas Perindustrian 3 paket senilai Rp 1,245 miliar, Dinas Peternakan dan Keswan 12 paket senilai Rp 7,641 miliar dan Dinas Ketahanan Pangan 6 paket senilai Rp 2,625 miliar.

Selain itu ada 2 paket di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp 1,43 miliar, 5 paket di Bappeda senilai Rp 1,555 miliar, 3 paket di Bappenda senilai Rp 2,845 miliar, satu paket di BKD senilai Rp 2 miliar, 6 paket di BPBD senilai Rp 5,961 miliar dan 3 paket di RSJ Mutiara Sukma senilai Rp 6,017 miliar. (nas)

Halaman 15

Empat Kabupaten Terbanyak Warganya Belum Rekam E-KTP Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat sudah menargetkan perekaman E-KTP harus sudah tuntas Juni mendatang. Di NTB, sebanyak 311.692 orang atau 8,41 persen warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. Paling banyak tersebar di empat kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengatakan semua kabupaten/kota diminta menggenjot perekaman EKTP. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan hak pilih warga pada Pilkada 2018 ini.

“Sekarang tinggal 300 ribu

belum melakukan perekaman. Saya punya perkiraan mudah-mudahan April bisa tuntas. Kita sedang genjot kabupaten/kota. Supaya percepatan harus dilakukan segera,” katanya di Mataram, Jumat (2/3) siang.

Ashari mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan terkait dengan perekaman E-KTP ini.

mulai dari peralatan yang rusak hingga fasilitas penunjang lainnya yang kurang.

Meskipun banyak kendala, Ashari mengaku optimis perekaman E-KTP di NTB akan dapat tuntas Juni mendatang.

Ia mendorong empat kabupaten yang paling banyak warganya belum melakukan perekaman E-KTP supaya

melakukan percepatan. “Jadi, diupayakan smeua warga yang memenuhi syarat, insya Allah semua akan bisa memilih. Ini sampai Juni batasnya,” kata harapnya.

Realisasi perekaman EKTP hingga Februari sudah mencapai 91,59 persen atau 3.394.390 orang. Sementara sisanya sebanyak 311.692 orang atau 8,41 persen belum melakukan perekaman EKTP. Masyarakat yang belum merekam E-KTP ini tersebar di 10 kabupaten/kota.

Dengan rincian, Kota Mataram 10.291 orang, Lombok Barat 72.451 orang, Lombok

Utara 2.097 orang, Lombok Tengah 96.968 orang dan Lombok Timur 103.806 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 2.241 orang, Sumbawa 40.057 orang, Dompu 1.662 orang, Kabupaten Bima 18.282 orang dan Kota Bima 3.581 orang.

Jumlah warga NTB yang wajib E-KTP sebanyak 3.706.082 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 5.217.338 jiwa. Sementara itu, jumlah warga yang sudah dicetak EKTP-nya sebanyak 3.142.970 jiwa atau 84,41 persen. Sedangkan yang belum dicetak sebanyak 563.123 jiwa atau 15,2 persen. (nas)

BMP Travel Permudah Umat Islam di Wilayah NTB ke Baitullah PT BUMI Minang Pertiwi atau istilah populernya BMP Tour & Travel didirikan pada Tahun 2010. Bumi Minang Pertiwi (BMP) dibuka di gedung milik sendiri berlantai 3 yang beralamat di Jl. S.Parman No. 170 K, Ulak Karang- Padang Sumatera Barat.

BMP Travel dipimpin oleh H. Edi Kurniawan,S.Hum,.

Visi terbentuknya BMP adalah menghantarkan umat Islam sampai ke Baitullah. Sedangkan Misinya adalah BMP travel hadir untuk mempermudah ke Baitullah. BMP dalam kiprahnya melayani tamu Allah ke Baitullah tidak menggunakan sistem MLM (multilevel marketing), system agency, low budgeting ( harga murah).

Karena sesuai dengan edaran yang dibuat oleh Kementrian Agama bahwa biaya umrah reguler 10 hari tidak boleh di bawah ketentuan yaitu antara Rp 20-21 juta per jamaah. Kalaupun ada kelebihan dari ketentuan tersebut hal ini terkait dengan biaya tiket pesawat dari dan ke masing-masing daerah. Maka dengan demikian hadirnya

BMP Travel di Wilayah NTB menitikberatkan pada penguatan struktur organisasi mulai dari; kantor pusat, wilayah lingkup provinsi.

Cabang pembentukannya meliputi seluruh kabupaten dan kota, perwakilan di masing-masing kecamatan dan kelurahan, serta Muthawwif (pembimbing). BMP Travel memiliki izin resmi dari Kementrian Agama RI No.53 Tahun 2017 dan saat ini telah memiliki kantor wilayah di 12 provinsi dan telah memiliki kantor cabang di lebih dari 200 kabupaten dan kota tersebar di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu dalam pemberangkatan jamaah dilakukan setiap bulan mulai dari Januari, Februari, Maret, April. Awal musim yaitu Oktober, November dan Desember. Sedang khusus pemberangkatan bulan Ramadhan tetap ada sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Dalam pemberangkatanya BMP Travel tidak memiliki quota tertentu. Artinya berapapun jamaah yang mendaftar tetap diberangkatkan sesuai dengan bulan dan tanggal yang diinginkan oleh calon jamaah.

Maka dengan sistem yang kita terapkan selama ini, jamaah kemudian tidak mesti menunggu lama-lama dalam pemberangkatan ibadah umrahnya. Sehingga sebagai wujud kepercayaan masyakat terhadap PT. Bumi Minang Pertiwi dalam kurun waktu tahun 2016-2017 BMP Travel telah memberangkat lebih dari 6500 jamaah dari seluruh Indonesia.

Terkait paket pemberangkatan umrah di BMP Travel, disediakan paket hemat tetapi dengan fasilitas hebat. Diantaranya adalah fasilitas hotel bintang lima baik di Mekah dan Madinah.

Sedangkan pemberangkatan tetap embarkasi Lombok dengan rute Jakarta –Jakarta Jeddah atau Lombok ke Kuala Lumpur dan dari rute Jakarta atau Kuala Lumpur selalu menggunakan Saudi Airlines.

Saat ini juga PT Bumi Minang Pertiwi telah membuka Kantor Wilayahnya di NTB dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan keamanan bagi paraV jamaah yang ingin beribadah umrah ke Baitullah.(*)

(Suara NTB/ist).

Kepala Wilayah BMP NTB, Sudirman, S.Pd.M.Pd (kanan) foto bersama Ustad Muhammad Zaini, salah seorang penyuluh Agama Islam di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah yang siap bekerjasama dalam syiar ibadah umrah.

Lagi, Komplotan Maling Sarang Walet Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Sisa gerombolan maling sarang walet akhirnya tertangkap. Dia HD alias AN (29) warga Kampung Banjar, Ampenan, Mataram. Saat beraksi 9 Februari lalu, dia ketahuan tapi berhasil kabur.

AN menyusul kawannya yang sudah tertangkap lebih dulu, yakni IC alias IW dan MP. AN masih beruntung tak

didor polisi.

“Yang bersangkutan diduga turut beraksi mencuri sarang walet di Lingsar,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Jumat (2/3).

Peran AN, sambung dia, yakni ikut bersama IW masuk ke bangunan yang dijadikan sarang walet di Batukumbung, Lingsar, Lombok Barat.

Tetapi, apesnya tersangka AN

ketahun penjaga malam.

Tersangka lalu kabur.

Meski sudah diteriaki maling tetapi AN tetap lolos. Aksi mencuri AN tak bersih, di TKP dia meninggalkan ponsel, tas, celana, baju, dan pisau. Ada pula rakitan pipa dan kayu untuk panen sarang walet.

Meski demikian, tersangka AN sempat menggondol beberapa kilogram sarang walet

Kejaksaan Buka Peluang Usut Tersangka Lain Dari Hal. 1 Butuh proses kajian sampai sejauh mana bukti pendukung dari pernyataan para tersangka.

Meski tersangka menyebut ada indikasi aliran dana ke Pansus sebesar Rp 770 juta dan ke oknum pejabat Pemprov NTB Rp 80 juta, namun itu disebutnya sebatas informasi lisan yang perlu pembuktian.

Saa tini menurut Dedi, pihak Pidsus masih fokus pada penyelidikan penggunaan dana merger PD BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Di mana dalam penggunaan anggaran itu, ada tanggung jawab dua tersangka Ihw sebagai Ketua Tim Konsolidasi dan Mtw selaku Wakil Ketua Tim Konsolidasi.

Untuk memperdalam lagi kasus itu, pihaknya men-

gagendakan pemanggilan tersangka, khususnya Ihw pekan depan. Jadwal pemeriksaan Senin (5/3) mendatang, untuk memperdalam keterangan sebelumnya. ‘’Pekan depan kita agendakan lagi pemeriksaannya,’’ katanya. Surat panggilan sebagai tersangka untuk diperiksa kedua kalinya sudah dikirim.

Kuasa hukum Ihw, Dr. Umaiyah, SH,MH mengakui sudah menerima surat panggilan tersangka tersebut kepada kliennya. Sesuai agenda, kliennya akan kooperatif memenuhi panggilan. ‘’Kita yang pasti tetap hadir,’’ jelasnya.

Ditanya mengenai pernyataan Sekda NTB Dr.H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc yang menganggap pernyataan kliennya ilegal karena tanpa dasar. Umaiyah menanggapi

santai. Ia juga santai menanggapi pernyataan Sekwan NTB, H. Mahdi yang justru terkesan meremehkan karena menyebut ungkapan tersangka soal aliran dana ke Pansus hanya obrolan di warung kopi.

Menurutnya, kuncinya ada di tersangka Mtw yang di bawah kendali Kepala Biro Ekonomi Setda NTB soal pencairan dan pengadaan barang dan jasa. Sebab kliennya dalam kasus ini hanya pasif ketika disodorkan tanda tangan dengan posisi hanya ‘mengetahui’ ada pengadaan atau pencairan. ‘’Yang tahu persis adalah Mtw, karena pencairan ada di dia. Tapi yang pasti, dia kan punya saksi kalau misalnya diminta keterangan soal ini (aliran dana) oleh penyidik,’’ tandasnya. (ars)

Inspektorat Investigasi Pengadaan Alat Peraga SMK Dari Hal. 1 Dalam waktu sepekan ini, timnya juga akan menyusun laporan. Baru kemudian akan disampaikan kesimpulan termasuk rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dikbud sebagai pelaksana.

Diketahui sebelumnya, lelang dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan waktunya sangat mepet, tanggal 8 Desember 2017 dan tuntas didistribusi ke sekolah tanggal 31 Desember tahun yang sama.

Mepetnya waktu diduga menjadi faktor penyebab kesalahan dalam proses pengadaan.

Di antara temuan MAKI, diduga ada rekanan belum mengirim unit barang hingga Januari 2018, padahal sudah diorder. Selain itu, disebutnya, banyak peralatan yang dikirim ke kepala sekolah penerima bantuan diduga tanpa dilengkapi kartu garansi. Banyak barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir.

Ditambahkan Gde Aryadi,

sejak kontrak selesai Desember 2017, memang ada waktu perpanjangan diberikan kepada rekanan selama 50 hari sesuai ketentuan Kepres. Namun perpanjangan itu disertai dengan denda. Soal jumlah denda dan realisasinya, tak disebutkan Gde Aryadi. ‘’Belum bisa kita publikasikan, karena laporannya kan belum tuntas. Itu nanti,” jelasnya.

Diduga ada sejumlah masalah yang sebelumnya jadi dasar turunnya Inspektorat, menindaklanjuti pengaduan MAKI NTB. Mepetnya waktu diduga menjadi faktor penyebab kesalahan dalam proses pengadaan. Di antara temuan terbanyak, bahwa rekanan belum mengirim unit barang hingga Januari 2018, padahal sudah diorder. Selain itu, banyak peralatan yang dikirim ke kepala sekolah penerima bantuan tanpa dilengkapi kartu garansi, banyak barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir. Padahal ini jadi tanggung jawab rekanan, karena

dalam juklak juknis wajib melibatkan dua tenaga teknis.

Ada juga temuan peralatan yang dikirim tidak disertai keterangan agen, toko yang melayani service jika ada perbaikan atau kerusakan.

Teknis temuan lainnya, seharusnya ada surat garansi dari perusahaan pengadaan selama tiga tahun. Sehingga jika terjadi kerusakan, bisa langsung diklaim. Barang barang juga masih terbungkus rapi dan pihak sekolah belum ada yang menggunakannya.

Tidak sekadar dokumen, MAKI NTB juga melampirkan data hasil temuan lapangan. Seperti di SMKN 4 Mataram, untuk paket tata busana barangnya belum tiba hingga Januari.

SMKN 1 Lembar belum menerima pengadaan kapal 30 GT dan SMKN 1 Gunung Sari , belum menerima kendaraan praktik.

Penelusuran bahkan dilakukan hingga ke Bandung, Jawa Barat. MAKI NTB menemukan beberapa perusahaan diduga hanya dipinjam benderanya. (ars)

yang membuat korban merugi sampai Rp 25 juta.

Selama pelarian sejak beraksi 9 Februari sampai ditangkap 27 Februari, pelaku kabur ke wilayah Batulayar, Senggigi, Lombok Barat.

Motor tersangka, Honda Beat DR 5308 CE ikut disita karena diduga digunakan untuk beraksi.

Dari hasil interogasi, kata Muhammad, pelaku mengaku beraksi bersama dua kawan lain, yakni MP dan DN. MP sudah tertangkap sementara DN masih buron.

“Selain di Lingsar terungkap juga bahwa pelaku ini juga beraksi di Kekalik, Sekarbela dan Dayan Peken, Ampenan,” pungkasnya. (why)

Molor, Pelaksanaan Program Padat Karya di NTB Dari Hal. 1 ‘’Tapi sekarang sudah merata. Sekarang Insya Allah semua sudah merata dapat.

Karena persyaratan-persyaratan tadi sudah dilengkapi.

Bisa ditransfer,’’ imbuhnya.

Kemenkeu melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah mentransfer DD tahap I pada tujuh kabupaten di NTB sebesar Rp 183,8 miliar lebih. Namun, seratusan miliar DD yang dihajatkan untuk program padat karya itu masih banyak yang belum disalurkan Pemda kabupaten ke desa lantaran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan DD 2017 belum tuntas.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Muhammad Budi Dharmanto mengatakan dari delapan kabupaten yang memperoleh DD di NTB, tinggal Dompu yang belum ditransfer. Berdasarkan informasi yang diterima, hampir semua desa sudah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018. Namun, banyak desa yang belum menyelesaikan LPJ penggunaan DD tahun 2017.

Untuk mempercepat penyaluran DD ke masing-masing desa, kata Budi, sepanjang APBDes sudah tuntas sebenarnya Pemda kabupaten sudah bisa menyalurkannya.

Apalagi semangatnya pemerintah pusat sejak Januari mencairkan DD tersebut untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui program padat karya.

Ia merincikan Kemenkeu melalui KPPN sudah mecairkan DD tahap I ke NTB sebesar Rp 183,8 miliar lebih untuk tujuh kabupaten. Masingmasing, Lombok Tengah Rp 31 miliar lebih, Lombok Barat Rp 25,6 miliar lebih, Lombok

Timur Rp 50,5 miliar lebih.

Selanjutnya, Bima Rp 31,3 miliar lebih, Sumbawa Rp 24,7 miliar lebih, Sumbawa Barat dan Lombok Utara masing-masing Rp 10,5 miliar dan Rp 9,8 miliar lebih.

Untuk mempercepat penyaluran DD dari kabupaten ke pemerintah desa, ia menyarankan supaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di masing-masing kabupaten agar intens melakukan pendampingan. Supaya pemerintah desa dapat segera menuntaskan pembuatan LPJ. Diketahui, DD yang diperoleh NTB tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun 2018, DD yang diberikan kepada 995 desa pada delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 983,1 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih.

Rincian DD yang diterima delapan kabupaten di NTB, cuma Kabupaten Sumbawa yang turun. Dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018.

Sementara itu, untuk tujuh kabupaten lainnya mengalami peningkatan. Seperti Kabupaten Bima, dari Rp 155,2 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 156,5 miliar pada 2018. Kabupaten Dompu, dari Rp 61,1 miliar pada a2017 meningkat menjadi Rp 63,1 miliar pada 2018.

Kemudian Lombok Barat, dari Rp 108,7 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 128,6 miliar pada 2018. Lombok Tengah, dari Rp 118,5 miliar meningkat menjadi Rp 155,4 miliar. Lombok Timur, dari Rp 209,3 miliar menjadi Rp 253,3 miliar pada 2018. Kabupaten Sumbawa Barat, dari Rp 47,7 miliar pada 2017 menjadi Rp 52,3 miliar pada 2018. Serta Lombok Utara, dari Rp 34,8 miliar pada 2017, menjadi Rp 49,8 miliar pada 2018. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 3 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bulan K3 Nasional Ditutup

PLN NTB Lantik Petugas ”Safety Advisor” Pelaksanaan K3 Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Wilayah NTB menyelenggarakan apel penutupan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di halaman Kantor PLN Wilayah NTB pada Jumat (2/ 3). Apel ini menjadi rangkaian penutup setelah kegiatan tahunan ini diperingati dengan beragam kegiatan terkait.

PLN Wilayah NTB termasuk perusahaan yang sangat aktif memperingati bulan K3.

Mengingat makna penting budaya K3, sangat relevan dengan seluruh kegiatan operasional di perusahaan setrum milik pemerintah ini.

Apel dipimpin langsung oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar. Seluruh jajaran di internal PLN Wilayah NTB hadir. Dalam amanatnya, Mukhtar meminta kepada seluruh pegawai dan mitra kerja PLN untuk terus menanamkan budaya K3 dalam setiap kegiatan kerja.

“Peringatan Bulan K3 hanyalah momentum untuk mendorong kita semua membudayakan K3, meskipun bulan K3 berakhir, aspek K3 tetap harus menjadi perhatian utama dalam bekerja,” kata Mukhtar.

Pemerintah saat ini sedang fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan pembangkit dan transmisi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta percepatan peningkatan rasio elektrifikasi yang ditugaskan kepada PLN. Untuk merealisasikan target yang diberikan pemerintah tersebut, tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bekerja. Meskipun demikian, Mukhtar menilai aspek keselamatan dan kesehatan manusia harus tetap diutamakan.

“Semua pihak harus terlibat dalam membudayakan dan menerapkan K3, ini menjadi

Penggunaan alat safety K3 oleh General PLN Wilayah Penyerahan hadiah kepada peserta terbaik NTB kepada salah satu anggota tim safety advisor Apel pada peringatan bulan K3 Nasional beberapa kegiatan peringatan bulan K3. tanggung jawab kita semua. alah belum optimalnya penga- di setiap pekerjaan. Harapan- ja yang ada dapat tercapai. masyarakat umum, Lomba Tidak ada yang lebih penting wasan aspek K3 pada setiap nya tentu untuk menekan resiSebelumnya, dalam rangka presentasi pekerjaan pemelipekerjaan. Keberadaan Safety ko terjadinya kecelakaan ker- memperingati bulan K3 Tahun haraan berbasis K3 oleh Mitra dari jiwa manusia.” ujarnya.

Selain menutup kegiatan Advisor ini diharapkan dapat ja.” ucap Mukhtar.

2018 ini, PLN juga telah menye- Kerja, Lomba Inovasi K3, KegTerlaksananya aspek K3 lenggarakan beberapa kegiatan iatan kesiapsiagaan dan simuBulan K3 Nasional Tahun 2018, meningkatkan pengawasan dan PLN Wilayah NTB juga melan- penerapan aspek K3 dalam keg- diyakini dapat menekan resiko lain, di antaranya Workshop lasi tanggap darurat, Pelatihan tik Petugas Safety Advisor yang iatan kerja, khususnya di kecelakaan kerja dan penyakit tentang “bekerja aman, sehat, K3 Tingkat Managerial, Pemakan bertugas untuk mengawa- lingkungan PLN Wilayah NTB. akibat kerja sehingga dapat ter- selamat” yang melibatkan mi- berian Piagam Penghargaan “Total ada 44 petugas yang capai suasana kerja yang aman, tra kerja, dinas tenaga kerja Nihil Kecelakaan Kerja untuk si aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap dilantik menjadi safety advi- nyaman, sehat, dan tercipta setempat, perguruan tinggi set- Unit Pelaksana, serta Penandasor. Petugas ini akan secara produktivitas. Mukhtar juga empat pelaksanaan pekerjaan. serta Tokoh tanganan Komitmen terhadap Dijelaskan bahwa salah satu aktif dan menjadi leader meyakini apabila produktivitas Masyarakat, sosialisasi K3 Aspek K3 oleh Manajemen penyebab kecelakaan kerja ad- dalam pelaksanaan aspek K3 meningkat, target-target kiner- tentang Bahaya Listrik kepada PLN Wilayah NTB. (bul/*)

Tari Lenggo Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) – Masih banyak kesenian tradisional yang dimiliki NTB. Salah satunya Tari Lenggo, yang meru-

pakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Bima. Tarian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu Tari Lenggo

Melayu dan Tari Lenggo Mbojo.

“Sebenarnya masih banyak lagi kesenian Tari di Bima. Tapi Tari Lenggo ini cukup menarik. Kare-

na sekarang kan sudah banyak kesenian atau tari tradisional yang bisa ditampilkan di berbagai acara,” kata Penari asal Bima, Indah, di Mataram, Jumat (2/3).

Tari Lenggo Melayu ini merupakan jenis Tari Lenggo yang dimainkan oleh penari pria, sedangkan Tari Lenggo Mbojo dimainkan oleh penari wanita. Tariannya memiliki nilai-nilai yang bisa diambil menjadi pelajaran.

“Setiap kesenian tradisional itu pasti punya nilai moral.

Tidak terkecuali Tari Lenggo yang juga memiliki nilai moral di dalamnya,” ujarnya.

Tarian lenggo awalnya merupakan tarian klasik yang muncul serta berkembang di lingkungan istana Kerajaan Bima, dan hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu saja. Konon Tari Lenggo Melayu diciptakan oleh seorang mubalig dari Sumatera Barat bernama Datuk Raja Lelo. Tarian ini awalnya diciptakan khusus untuk upacara adat Hanta Ua Pua yang diselenggarakan di Bima. Tari Lenggo Melayu ini

dibawakan oleh para penari pria, sehingga masyarakat Bima menyebutnya Tari Lenggo Mone.

“Kalau sekarang memang tidak banyak orang yang menarikan Tari Lenggo. Tapi bukan berarti tidak ada. Inilah kenapa kita perlu semakin meningkatkan sosialisasi tentang salah satu kesenian yang kita miliki ini,” ujarnya.

Tari Lenggo biasanya di mainkan oleh 4 sampai 6 penari.

Baik Tari Lenggo Melayu maupun Tari Lenggo Mbojo memiliki jumlah penari yang sama.

Dalam pertunjukannya, konsep tarian ini cenderung lebih mengarah pada tarian penyambutan, di mana penari menari mengiringi kedatangan tamu atau para Penghulu Melayu saat acara adat Hanta Ua Pua. Gerakan Tari Lenggo didominasi dengan gerakan-gerakan pelan dan lemah gemulai mengikuti iringan musik pengiringnya.

“Biasanya empat orang untuk menarikan Tari Lenggo. Ini biasanya untuk acara penyambutan tamu,” ujarnya. (lin)

Parpol Pengusung Zaitun Merasa Terganggu Manuver Demokrat Giri Menang (Suara NTB) – Golkar mengklarifikasi terkait pemasangan baliho pasangan urut 3, H. Fauzan Khalid Hj Sumiatun (Zaitun) bersama pasangan Zul-Rohmi di wilayah Narmada. Golkar membantah Zaitun sengaja memasang baliho tersebut, pasalnya pihak Zaitun sendiri tidak tahu menahu perihal baliho tersebut. Termasuk Golkar tidak tahu pemasangan baliho pada acara deklarasi bertajuk “Zaitun Sopok Angen Untuk Zul-Rohmi” di Narmada, Jumat sore kemarin.

Ketua Harian Golkar Lobar sekaligus Ketua Tim Pemenangan Zaitun, Lalu Hermayadi menampik dukungan Zaitun terhadap Zul-Rohmi, terkait Demokrat yang berkoalisi mendukung paket Zul-Rohmi bersama PKS di pilgub memang linier, namun tidak dengan sejumlah parpol pengusung Zaitun seperti Golkar, PAN, Nasdem.

Golkar sendiri sudah harga mati ke Suhaili-Amin, sebab komitmen bersama bahkan menjadi tanggung jawab pengurus partai secara struktural.

“Zaitun sama sekali tidak tahu pemasangan baliho bersama Zul-Rohmi itu, tidak ada permisi dan komunikasi, apalagi koordinasi termasuk deklarasi Jumat sore (kemarin red) di Narmada, kita tidak tahu sama sekali kalau acara itu judulnya Zaitun sopoq angen untuk ZulRohmi di Narmada,”tegas Hermayadi. Ia sendiri sedikit kecewa terhadap Demokrat yang menginisiasi acara, sebab terkesan mengklaim dan mengarahkan Zaitun ke Zul-Rohmi, padahal parpol pengusung Zaitun sendiri tidak ada diajak komunikasi.

Menurutnya, jika Demokrat mendeklarasikan dukungan ke Zul-khair tidak masalah, sebab sebagai parpol pengusung. Akan tetapi yang menjadi persoalan ada judul spanduk dipasang “Zaitun sopoq angen untuk ZulRohmi” dianggap kurang elok bagi Golkar dan rekan-rekan parpol pengusung lain. “Tadi rekan-rekan parpol pengusung yang lain juga sempat kami komunikasi bahwa mereka juga merasa terganggu dengan manuver Demokrat ini,” tegasnya. Pihaknya sendiri tidak mengintervensi apapun manuver Demokrat, namun semestinya hal ini jangan dilakukan.

Karena parpol pengusung Zaitun antara lain Golkar,PAN, PPP dan Nasdem tidak pernah dikabari terkait bahasa yang dicantumkan di baliho tersebut.

Apakah tim pemenangan Zaitun akan hadir di acara deklarasi tersebut,? Dia sendiri selaku ketua tidak hadir. Awalnya ia menghargai undangan tersebut, sebab ada deklarasi Zaitun di sana. Akan tetapi dengan bahasa spanduk tersebut menurutnya tidak tepat dihadiri karena pasti dianggap seakan-akan mendukung pasangan

(Suara NTB/her)

Lalu Hermayadi

yang lain untuk Pilgub. Parpol pengusung Zaitun sendiri menganggap hal ini kurang tepat.

“Kalau bu Atun tidak akan hadir, kalau pak Fauzan kurang tahu,” jelas Hermayadi.

Apakah manuver Demokrat ini akan mengganggu pergerakan tim Zaitun,? Menurutnya tidak berdampak besar khusus terhadap Golkar. Pihaknya akan tetap mengevaluasi bersama parpol pengusung dan tim, bahkan selesai acara tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan parpol pengusung serta tim Zaitun untuk membahas seperti apa bentuk dukungan yang dilakukan, termasuk dalam bahasa spanduk supaya tidak merugikan parpol pengusung lain.

“Sebab sudah ada parpol pengusung yang komplain ke kami selaku ketua tim Zaitun kenapa pakai bahasa itu di spanduk,”tegasnya. Menurutnya jangan sampai akibat manuver Demokrat ini menganggu kebersamaan Parpol pengusung Zaitun, sebab bahasa di spanduk tersebut menganggu mereka. Ia menambahkan, terkait adanya manuver H Fauzan Khalid yang dianggap menggembosi Golkar juga tidak benar.

Menanggapi hal ini, ketua DPC Demokrat Lobar, Indra Jaya Usman menyatakan, bahwatagline spanduk Zaitun Sopoq Angen untuk Zul-Rohmi untuk acara rakercab Demokrat sekaligus diadakan Deklarasi dukungan terhadap Zaitun di mana hadir Waketum, Wasekjen dan pengurus pusat yang membawa surat dukungan dari Ketua DPP Demokrat terhadap Zaitun.

“Karena itu deklarasi dukungan Demokrat terhadap Zaitun, maka itu tagline-nya,”jelas Indra.

Ia pun minta segenap kader dan simpatisan hadir untuk mendengarkan arahan pengurus pusat terhadap dukungan terhadap paket Zaitun dan Zul-rohmi. Menurutnya ini kewajiban dan tanggung jawab partai untuk menyampaikan ke konstituennya, hal ini disampaikan melalui Rakercab tersebut.

Misalnya nanti ada parpol pengusung baik Golkar, PAN, PPP dan PKS melakukan hal yang sama, pihaknya tak persoalkan. Artinya jika Golkar melakukan deklarasi yang sama, Zaitun mendukung Suhaili-Amin dan PAN Deklarasi untuk Ahyar-Mori, juga tidak masalah. “Kami tidak masalah di Demokrat,”jelasnya.

Rakercab ini sendiri tambahnya merupakan acara rutin parpol yang diadakan serentak.

Hanya saja dilaksanakan berbeda hari. Khusus di Lobar karena bersamaan dengan surat dukungan maka dilakukan deklarasi terhadap Zaitun. “Artinya Demokrat dan relawan, simpatisan serta NW bersama parpol pengusung siap memenangkan Zaitun,”tegas nya. (her)

(Suara NTB/her)

Indra Jaya Usman