Edisi Sabtu,03 Februari 2018 | suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 3 FEBRUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 271 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Islam dan Nasionalisme Itu Menyatukan, Bukan Membenturkan

(Suara NTB/ist)

SWAFOTO-MahasiswaberswafotodenganGubernurNTB,TGH.M.Zainul Majdi usai menjadi narasumber pada kuliah umum atau stadium general di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (2/2).

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, didaulat menjadi narasumber pada kuliah umum atau stadium general yang bertemakan ‘’Penguatan Nilai-nilai Nasionalisme dalam Studi Keislaman’’ di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (2/2). Saat itu, gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) itu membahas hubungan antara agama dan negara, atau Islam dan nasionalisme yang sering menjadi wacana atau tema yang menarik pada seminar-seminar atau diskusi-diskusi oleh kaum intelektual.

TGB menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme itu sifatnya menyatukan bukan untuk saling membenturkan antara nilai yang dianut oleh I s l a m dengan

nilai yang dikokohkan dalam konsep nasionalisme. Menurut Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu, teori benturan yang selama ini cenderung melahirkan disharmoni, kekacauan, dan konflik-konflik, merupakan nilainilai yang tidak dianut dalam Islam. ‘’Islam tidak mengenal benturanbenturan itu. Yang dikenal adalah keharmonisan, ketenteraman dan kedamaian,’’tegas TGB di hadapan ratusan civitas akademika IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KHOTIB - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didaulat menjadi Khotib Salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat Jumat (2/2).

Ditreskrimsus Usut Dugaan Tipikor Lombok Marathon 2017 Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kisruh Lombok Marathon 2017 resmi diambil alih Ditreskrimsus Polda NTB, setelah sebelumnya sempat ditangani Subdit II Ditreskrimum.

Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) menjadi materi penyelidikan awal.

Proses penyerahan penyelidikan itu dilakukan Rabu (30/1) lalu. “Rabu kemarin kita mulai kaji kasusnya,’’ kata Dirreskrim-

sus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsuddin Baharuddin ditemui usai apel gabungan TNI – Polri di eks Bandara Selaparang

Mataram, Jumat (2/2).

Sejauh ini belum ada tindakan apapun dilakukan pihaknya, termasuk memanggil

dan memintai keterangan.

Dokumen yang diberikan Subdit II Ditreskrimum akan jadi bahan awal kajian untuk penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana lain.

Menurut pengganti Kombes Pol. Anom Wibowo ini, penyelidikan bergeser dari

dugaan penipuan peserta Lombok Marathon ke soal penggunaan anggaran. ‘’Kita cek sumber anggarannya selain dari peserta. Kalau pakai anggaran pemerintah, itu kita selidiki apakah ada pidananya,’’ kata Syamsuddin.

Bersambung ke hal 15

TERUS BERBENAH - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Lombok Tengah terus berbenah. ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, terus membangun infrastruktur pendukung menyusul beroperasinya salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia ini. Ke depan KEK Mandalika diproyeksikan mampu menyerap sedikitnya 58 ribu tenaga kerja.

TO K O H Harus Lebih Baik dari Newmont PEMPROV NTB meminta manajemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) lebih baik dari sebelumnya ketika pegang PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Peralihan manajemen dari perusahaan asing ke perusahaan nasional tersebut diharapkan lebih memberikan kemanfaatan bagi daerah. ‘’Dengan peralihan manajemen mereka harus lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga dalam hal ini tentu saya harapkan manajemen AMNT lebih sensitif, lebih peka.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Tunggakan IUP Rp 50 Miliar H. Muh. Amin (Suara NTB/dok)

Diserahkan ke Kejaksaan UANG negara yang mengendap di pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB cukup besar.

Piutang negara/daerah yang berada di pemegang IUP tersebut nilainya hampir Rp 50 miliar.

Pemprov NTB mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menagih piutang negara/daerah tersebut. ‘’Supaya tak berlarut-larut, tidak boleh didiamkan. Tidak boleh ada pendiaman terhadap itu.

(Suara NTB/dok) Sehingga harus dilakukan M. Agus Patria penagihan,’’ kata Asisten I Bidang Hukum Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/2) siang.

Bersambung ke hal 15

Walhi NTB Desak Ditangani KPK Mataram (Suara NTB) Uang daerah yang mengendap di Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp 50 miliar bukan cerita baru. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, jika pemerintah serius, harusnya sudah didorong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses hukum. ‘’Ini sudah berlangsung bertahun tahun.

Jadi kita desak pemerintah menindak tegas

pemilik IUP, baik yang tahapan eksplorasi maupun ekspolitasi. Kalau memang lambat (penyelesaian IUP), ya kita dorong APH, dalam hal ini KPK untuk memproses hukum,’’ kata Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani kepada Suara NTB, Jumat (2/2).

Dani mengindikasikan, jika dana itu dibiarkan terus mengendap, apalagi berlarut larut, tagihan akan terus.

Bersambung ke hal 15

SK Pjs Bupati Lotim dan Lobar Turun Sebelum 12 Februari Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menyatakan, SK penetapan dua nama Penjabat Sementara (Pjs) untuk Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat akan turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum 12 Februari ini.

Sebelum kepala daerah yang maju dalam Pilkada NTB cuti kampanye, SK Pjs Bupati Lotim dan Lobar sudah keluar.

“Saya sudah minta untuk bisa dikeluarkan sebelum tanggal 12 Februari. Kan cutinya mulai tanggal 15 Februari untuk bupati/walikota yang maju Pilkada,” kata Wirajaya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/2) siang.

Ia menjelaskan, enam nama calon Pjs Bupati Lotim dan Lobar sudah berada di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Bersambung ke hal 15

Film Ahyar-Mori akan Tampil di Bioskop XXI LEM Mataram (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, H. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menggelar nonton bareng tiga film pendek bertemakan “NTB untuk Semua” bersama ratusan remaja yatim/ piatu di bioskop XXI Lombok Epicentrum Mall, Sabtu (3/2) ini.

Acara ini akan melibatkan tak kurang dari 120 remaja yatim dari berbagai daerah di NTB. Nonton bareng tiga film bertema NTB untuk semua ini akan digelar sejak pukul 18.30 hingga sekitar pukul 21.30 Wita. Duet Ahyar-Mori juga direncanakan akan hadir langsung menemani ratusan remaja yatim itu.

Tiga film pendek karya anak-anak kreatif NTB akan diputar dalam acara tersebut. Pertama, film “Masterpiece NTB Untuk Semua”. Kedua, film “Deklarasi NTB untuk Semua Ahyar-Mori 2018” dan film “Ahyar Mori Harus Menang”. Ketiganya mencerminkan jali-

nan tema besar “NTB Untuk Semua” yang menjadi slogan pasangan ini.

Setelah pemutaran tiga film itu, para remaja juga bisa menikmati salah satu film remaja yang sedang populer, yaitu film Dilan 1990.

Mori Hanafi yang dikonfirmasi wartawan terkait penyelenggaraan kegiatan ini menegaskan bahwa pemutaran film ini merupakan bagian dari upaya Ahyar-Mori untuk mendekatkan diri dengan para remaja yatim/piatu. Ini merupakan wujud nyata dari konsep Ahyar-Mori berbagi yang mereka jadikan salah satu tagline dalam Pilkada NTB 2018.

Dalam berbagai interaksinya dengan remaja yatim/piatu, Mori melihat ada banyak harapan yang bisa mereka hidupkan di masa remajanya. Ia menilai, film adalah salah satu medium kreatif yang bisa memberikan penanaman nilai-nilai yang cukup penting bagi remaja.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, H. Ahyar Abduh - H. Mori Hanafi, SE, M.Comm

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Walikota Mataram Mulai Cuti 15 Februari Minta Pemindahan Tiang Listrik HUJAN yang mengguyur Mataram pada beberapa hari lalu menyebabkan ruas jalur lingkar kembali tergenang air.

Seperti yang terjadi di kelurahan Jempong yang menjadi langganan genangan air yang cukup tinggi. “Tapi ini sudah berkurang dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu, hujan kecil saja, jalan sudah tergenang,” terang Lurah Jempong, M. Yusuf, Jumat (2/2).

Ia menerangkan dibangunnya saluran baru oleh Dinas PU M. Yusuf provinsi di tahun kemarin cuk(Suara NTB/uul) up efektif menurunkan potensi genangan air. “Jadi salurannya sekarang ada dua, di depan saluran yang dulu dibangun lagi salurannya jadi air bisa mengalir lewat sana,” jelasnya. Dulunya saluran air yang hanya satu, tidak mampu menampung air yang datang dalam jumlah banyak sehingga terjadi genangan yang cukup banyak.

Meskipun begitu, pembangunan saluran itu masih menghadapi masalah dengan adanya tiang listrik yang berdiri di tengah saluran. “Ada tujuh tiang listrik yang menghalangi, mulai dari depan ruko samping SMK 9 Mataram sampai depan asrama haji itu,” tunjuk Yusuf. Posisi tiang listrik ini menghalangi pembangunan saluran air terutama saat menaruh blok saluran.

“Konsultannya tidak berani membangun karena ada tiang listrik itu, kecuali dari pihak PLN memindahkannya,” jelasnya. Yusuf menambahkan pihaknya sudah berulangkali bersurat kepada PLN tentang masalah itu tetapi tidak ada tanggapan dari mereka. “Jawabannya selalu tidak dapat dihubungi, datang untuk meninjau saja tidak pernah,” katanya. Padahal posisi tiang listrik sangat menghalangi aliran air sehingga terhambat.

“Jadinya airnya mentok makanya meluber ke jalan dan jadilah genangan,” imbuh Yusuf. Padahal jika dipindahkan ke pinggir, aliran air akan lancar dan banjir tidak terjadi lagi. “Kita berharap pihak PLN segera menanggapi masalah ini karena posisinya sangat riskan. Saluran yang ke barat juga kan semakin mengecil dia, jadinya juga butuh normalisasi,” jelasnya. (uul)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mulai 15 Februari mendatang akan cuti.

Ini ditandai dengan telah dikeluarkannya permohonan izin cuti dari Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur NTB. Secara otomatis Pejabat Sementara (Pjs) Walikota diambil alih oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, Jumat (2/2) menjelaskan, secara ketentuan kepala daerah ditetapkan sebagai bakal calon otomatis persyaratan harus mengajukan cuti selama mengadakan kampanye. Hal ini te-

lah diajukan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur NTB pada tanggal 8 Januari dengan nomor surat : 856/202/Pem/I/2018.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Guber-

nur NTB, mengeluarkan izin cuti di luar tanggungan negara.

“Kita terima suratnya tanggal 16 Januari. Pak Wali mulai cuti tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018,” katanya.

Putu menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peruba-

han atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam pelaksanaan kampanye pun tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. “Jadi se-

lama cuti tidak boleh menggunakan fasilitas negara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan,” tambahnya.

Tetapi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, maka selama Walikota melaksanakan cuti kampanye di luar tanggungan Negara, wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai pejabat sementara (Pjs). “Permendagri 1 tahun 2018, bukan Plt tapi bahasanya Pjs,” terang Putu. (cem)

Tak Ada Kompromi bagi PSK di Mataram Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, tak ada kompromi terhadap terduga pekerja seks komersil (PSK) di Pasar Beras atau lokasi lain yang disinyalir jadi lokalisasi di Mataram. Satuan Polisi Pamong Praja diminta menyikat habis penyakit sosial selama ini merusak citra Kota Mataram. “Saya minta Pol PP sikat habis semua di situ (Pasar Panglima, red),” tegas Mohan, Jumat (2/2).

Menurutnya, titik lain seperti di Pasar Cakra dan Lonceng Emas akan diatensi. Ini akan jadi perhatian bilamana terduga PSK eksodus ke tempat tersebut. Pemerintah tidak menutup mata dengan wilayah - wilayah ditengarai melakukan aktivitas seperti itu. Sehingga, pihaknya tetap jadi atensi membenahi masalah sosial tersebut.

Satpol PP tambah Wawali, dalam pelaksanaan tugas harus konsisten dan berdasarkan aturan. Sebab, permasalahan di

Kota Mataram bukan PKL saja, tapi masalah sosial lainnya.

“Awig - awig tidak perlu, ada regulasi dari Pemda bisa dijadikan acuan,” kata Wawali.

Intervensi penanganan Pasar Panglima disinyalir selama ini jadi lokalisasi ilegal di Mataram, Mohan mengatakan perlu revitalisasi di kawasan tersebut. Intervensi sebelumnya, belum ada perubahan menyeluruh. Kalau itu dilakukan menyeluruh, maka akan berubah suasana.

Tetapi, soal masalah sosial, tim yustisi tidak boleh berhenti dan terus lakukan penertiban. “Kalau tidak begitu akan kembali lagi,” ucapnya. Warga yang disinyalir melindungi dan menyediakan tempat prostitusi, Mohan mengaku belum mendapatkan laporan. Kalaupun itu terjadi sangat disayangkan, karena mempengaruhi image di kawasan tersebut.

Namun demikian, ia akan segera mengambil sikap bilamana persoalan tersebut benar terjadi. (cem)

(Suara NTB/cem)

Jabatan Kosong di Mataram Diisi dengan Hati-hati Mataram (Suara NTB) Jumat (2/2), Pemkot Mataram telah mengajukan sejumlah jabatan struktural eselon III dan IV yang kosong ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Hari ini (kemarin,red) kita antar langsung ke Pemerintah Pusat,” kata Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito.

Eko mengaku, penunjukan pejabat dilakukan cukup hati - hati. Pada pembahasan, Rabu (31/1) berlangsung alot. Tim merumuskan berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis jabatan. Yang nantinya penempatan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

“Iya, kita memang hati - hati. Jangan sampai penempatan pejabat salah,” ucapnya.

Dikatakan Eko, pengajuan secara bersamaan dengan pengisian guru dan kepala sekolah. “Ada sekitar 40 –an kalau gak salah,” sebutnya. Pengisian jabatan ini tengah diupayakan bisa dilaksanakan sebelum Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh cuti mengikuti kampanye sejak 15 Februari - 23 Juni.

Kalaupun memungkinkan izin pengisian jabatan setelah Walikota cuti, maka pelantikan bisa dilakukan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Walikota. “Kita usahakan sebelum Pak Wali cuti,” ucapnya. Eko menyebutkan, jabatan kosong terutama empat lurah, kepala bidang, sekretaris serta guru dan kepala sekolah yang telah purnatugas. (cem)

Taksi ’’Online’’ di Mataram Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan akan mengawasi operasional taksi online secara ketat pasca penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Jika ditemukan pelanggaran akan diambil tindakan tegas.

Penindakan tegas kata Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, kendaraan tersebut akan tilang, bahkan diancam dengan hukuman pidana bila terbukti melanggar. Sebab, pemerintah telah memberikan sosialisasi sejak lama terkait penerapan aturan tersebut. “Kita akan tindak mereka kalah melanggar,” tegas Khalid, Jumat (2/2).

Persyaratan harus dipenuhi oleh taksi online harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)A Umum, memasang stiker sebagai penanda yang

H. Khalid diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Dan, melakukan pengujian kir. Uji kir ini kata Khalid, harus berdasarkan rekomendasi Dishub NTB. “Kita akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Baru kemudian dilayani uji kir,” ujarnya.

Bagaimana mendeteksi taksi online karena keberadaan mereka tak ubah

seperti kendaraan pribadi?

Khalid mengatakan, mendeteksi taksi online melalui koperasi. Salah satunya, Uber yang pernah meminta dilakukan uji kir. Itu pun setelah mendapatkan rekomendasi dari Dishub NTB. Dia menyebutkan, taksi online tergabung di Uber sebanyak 45 kendaraan telah menjalani uji kir. “Kalau tidak ada itu, akan ditolak. Nanti kita berhubungan dengan koperasinya,” tandasnya. Dibandingkan dengan total taksi online di Mataram diakui Khalid, masih banyak yang belum menjalani peraturan yang diberlakukan sejak 1 Februari, meskipun sebagian pengelola datang bertanya - tanya.

Oleh karena itu, taksi online beroperasi secara ilegal tak segan -segan akan ditindak tegas. Penindakan akan dilakukan bersama dengan aparat kepolisian. “Selama belum uji kir, mereka ilegal. Itu kita akan tindak,” tegasnya. (cem)

Masih Minim, Partisipasi Perempuan di Dunia Politik Mataram (Suara NTB) Keberadaan perempuan di partai politik hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Kaum hawa masih dipandang belum pantas menduduki jabatan strategis. Terutama melihat budaya patriarki berkembang di masyarakat. Sehingga, partisipasi perempuan masih minim.

Demikian mengemuka pada sosialisasi peningkatan peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Rabu (31/1) lalu.

Keengganan perempuan terlibat di dunia politik maupun jabatan publik kata Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Mataram, Dr. Ani Suryani H. SH. M.Hum., disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, faktor internal yang berasal dari diri perempuan itu sendiri. Ini berkaitan dengan kualitas, keberanian serta kemampuan berkomunikasi dan memperluas jaringan.

Kedua, faktor eksternal berkaitan dengan komitmen parpol maupun kepala daerah memberikan kesempatan bagi perempuan menduduki posisi strategis pada jabatan publik.

D o s e n Fakultas (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

SOSIALISASI - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan sambutan pada sosialisasi peningkatan peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Hukum ini melihat, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk Kota Mataram mencapai 450 ribu jiwa dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Artinya, perempuan masih belum mendapatkan posisi strategis. “Tidak saja di Mataram. Di NTB bahkan Pemerintah Pusat juga masih minim,” kata dia.

Menurut dia, pengaruh budaya patriarki, sosio ekonomi, SDM serta kecakapan berkomunikasi dan membangun jejaring masih lemah. Padahal, secara kualitas kaum hawa memiliki kemampuan tidak jauh beda dengan kaum laki laki. Oleh karena itu, perlu membangun mindset mengenai keterwakilan perempuan.

Kebijakan berkaitan dengan bagaimana partai politik memiliki persepektif bagaimana jumlah kebijakan 30 persen lebih ramah lagi. “Revolusinya pada mindset,” jawabnya.

Konvensi CEDAW tentang

penghapusan diskriminasi perempuan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Namun kata dia, diskriminasi masih saja terjadi. Tidak saja di dunia politik, tapi aktivitas sosial dan lingkungan pekerjaan. Dia mengharapkan, masyarakat memiliki pengetahuan baru dan juga strategi supaya berani membuka diri.

Kepala DP3A, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, kegiatan ini dimaksud agar perempuan di dunia politik maupun jabatan publik tidak diposisi pada nomor buntut. Pihakny ingin memberikan sosialisasi untuk aktualiasi diri dalam kehidupan bermasyarakat.

“Tidak saja di dunia politik. Ditempat lain harus berani,” ujarnya. Dewi mengapresiasi justru salah satu parpol menyiapkan kader perempuan mereka. Bahkan, sudah ada Pokja dibentuk mempersiapkan diri melenggang di dunia politik. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIAMANKAN - Sejumlah terduga PSK dan waria serta minuman keras (miras) diamankan saat razia digelar Satpol PP di Pasar Panglima dan Cakra, Selasa (30/1) malam.

Konflik Monta Jangan Terulang Mataram (Suara NTB) Pasca penandatangan surat perdamaian di Mapolda NTB pekan kemarin, Pemkot Mataram terus membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat, agama dan pemuda di Monjok dan Karang Taliwang (Monta).

Langkah ini sebagai bentuk antisipasi dengan harapan konflik tidak akan terulang kembali.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, JUmat (2/2) menjelaskan, kesepakatan perdamaian sebelumnya beberapa kali diikrarkan oleh kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan senjata tajam. Namun demikian, ikrar itu tidak cukup sampai di sana saja.

Kesepakatan tertulis harus diintegrasikan oleh seluruh komponen masyarakat. Agar tidak mudah saling mencurigai atau kondisi dapat memprovokasi berbenturan kembali.

“Kesepakatan damai agar tidak terjadi konflik lagi. Ini yang harus tindaklanjuti lagi,” kata Martawang.

Martawang menambahkan, tim dibentuk Pemkot Mataram, Rabu - Kamis (31/1 - 1/2) bertemu dengan tokoh masyarakat Monjok dan Karang Taliwang. Dari pertemuan itu, pihaknya ingin mendapatkan pendalaman di masyarakat setempat untuk memastikan apa yang terbaik dilakukan untuk perdamaian permanen.

Muncul alternatif solusi dari kedua belah pihak.

Di antaranya, penegakan hukum,

pembentukan forum bersama yang mempertemukan masyarakat tidak saja Monjok dan Karang Taliwang, tapi warga Sindu dan lain sebagainya. Kemudian, intervensi usaha ekonomi produktif, sosial budaya dan kegiatan religius diadakan forum agama memberikan pemahaman hidup berdampingan.

“Secara fisik mengusulkan fasilitas olahraga masyarakat berinteraksi sosial. Pemasangan portal dan operasional posko,” bebernya.

Pengakuan kedua belah pihak, bahwa masyarakat telah jenuh dengan konflik berkepanjangan yang terjadi. Mereka ingin hidup rukun, aman dan nyaman.

Untuk rumah yang rusak serta intervensi lainnya telah ditanggung oleh pemerintah.

“Konflik berkepanjangan ini akan direcovery berkaitan dengan rumah rusak diintervensi dan biaya berobat. Pemkot mengintervensi berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya. Di satu sisi, kedua belah pihak meminta penegakan hukum bilamana oknum tertentu sengaja memprovokasi yang memancing konflik kembali. (cem)

Lalu Martawang

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara menyarankan kepada Pemkot Mataram agar mengambil langkah solutif guna mengatasi munculnya kembali aktivitas prostitusi di pasar Panglima Kota Mataram. “Seharusnya itu sudah dilakukan oleh Pemkot, tidak sebatas angkut - angkut saja,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Dia menilai Pemkot Mataram belum ada komitmen untuk menyelesaikan persoalan prostitusi terselubung di bekas pasar beras itu.

I Nyoman Yogantara Yoga mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, Pemkot Mataram telah mengambil kebijakan menutup pasar Panglima untuk kegiatan esek-esek. Konsekuensi dari kebijakan itu, Pemkot Mataram memberikan dana tali asih kepada pemilik rumah yang menyewakan tempat bagi PSK dan konsumennya. Pemberian dana tali asih itu dibarengi dengan adanya perjanjian tertulis antara Pemkot Mataram dengan masyarakat yang menerima dana tali asih itu.

Mereka sudah berjanji untuk beralih profesi, tak lagi menyewakan kamar bagi PSK. Adapun dana tali asih itu akan digunakan untuk membuka usaha. Nyatanya sekarang, aktivitas prostitusi itu kembali subur. Yoga menganggap pola penertiban PSK yang selama ini dilakukan oleh Satpol PP kurang efektif. Seharusnya, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, setelah diterbitkan, mereka tidak begitu saja dilepaskan. Selain diberikan pembinaan, mereka juga perlu diberikan pemahaman.

Mereka juga perlu dibuatkan perjanjian tertulis, bahwa apabila terciduk lagi, akan diproses secara hukum.

Tidak itu saja, pembinaan harus dibarengi dengan solusi konkret. “Misalnya mereka diberikan bantuan modal usaha, juga harus diberikan latihan keterampilan,” sarannya. Karena sudah terbukti, pemberian bantuan modal usaha yang tidak dibarengi oleh pemberian keterampilan, rawan gagal. Yang tidak kalah pentingnya, demikian Yoga, Pemkot Mataram juga harus mengawal pemberian bantuan tersebut. Ini dimaksudkan agar bantuan tidak disalahgunakan.

Oleh karena itu, Pemkot Mataram dengan pelaku prostitusi harus membuat komitmen. Dengan adanya komitmen itu, mereka akan terikat. Sehingga mereka akan berpikir ulang ketika akan melakukan kembali. “Itulah pentingnya dilakukan pembinaan. Bukan membiasakan,” selorohnya. Yang jelas, pemberian bantuan usaha yang tidak dibarengi dengan pembinaan berpotensi menimbulkan masalah baru. (fit)

JUALAN KELILING - Bantal dan guling tradisional dengan bahan baku kapuk semakin hari kian kalah saing dengan bantal pabrikan. Kendati demikian, itu agaknya tidak membuat semangat seorang ibu berhenti menjajakan bantal produknya sendiri, seperti saat dia berkeliling menjual bantal buatannya di Kelurahan Monjok Timur, beberapa hari lalu.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Harus Ada Komitmen

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Faktor Cuaca Pengaruhi Harga Hasil Pertanian

Butuh Transportasi Alternatif

Selong (Suara NTB) Persoalan naik turunnya harga pangan di pasar menjadi persoalan yang kerap muncul dari waktu ke waktu. Seperti kondisi saat ini, sejumlah hasil pertanian mengalami harga yang cukup bervariasi di pasaran dibandingkan dengan hari-hari normal.

(Suara NTB/yon)

NTB membutuhkan infrastruktur dan sarana transportasi alternatif yang lebih bervariasi. Agar sektor-sektor unggulannya bergerak lebih cepat. Salah satu sektor unggulan itu adalah pariwisata.

Perputaran uang dari sektor ini trennya mengalami kenaikan. Meskipun tentu tak sebesar kenaikan yang dihasilkan oleh provinsi tetangga yang menjadikan sektor pariwisata sebagai lumbung perekonomiannya.

Dr. Farid Said, Wakil Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok mengemukakan secara umum sisi yang harus menjadi perhatian penuh pemerintah, bila menginginkan sektor pariwisata berkontribusi jauh lebih besar, terhadap perekonomian di daerah ini.

Terutama soal infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai. Transportasi adalah urat nadi pergerakan barang dan orang. Baik transportasi laut, darat, maupun udara. Untuk ibfrastruktur transportasi udaranya, NTB memiliki Bandara Internasional di Lombok, dan beberapa bandara lain di Sumbawa yang menguatkannya. Dari sisi ini, tinggal memperbanyak rute penerbangan dari berbagai asal dan tujuan.

Transportasi udara ini, menurutnya masih perlu diperkuat oleh sarana dan prasarana transportasi pendukung lainnya.

Misalnya, pelabuhan untuk wisatawan yang lebih refresentatif. Saat ini yang masih diandalkan hanya Pelabuhan Lembar.

Pelindo III sedang menggarap pengembangan pelabuhan, dengan membangun Pelabuhan Gili Mas, bersebelahan dengan Pelabuhan Lembar. Proyek itu harus dikawal, agar perjalanannya progresif. Sebagai daerah yang berharap besar pada sektor pariwisata, NTB memang harus banyak belajar dari Bali.

Misalnya belajar bagaimana Bali perekonomiannya lumpuh, saat terjadi erupsi Gunung Agung jelang akhir tahun 2017 lalu.

Karena itu, Dr. Farid menyarankan, pemerintah jangan hanya mengandalkan keberadaan Bandara Internasional Lombok.

“Kita harus punya sarana transportasi alternatif. Milsanya pelabuhan pariwisata, diperbanyak agar orang yang berkunung ke NTB banyak pilihan. Perkuat koordinasi dengan Pelindo III Lembar, agar proyek Pelabuhan Gili Mas on the track,” sarannya.

Di beberapa tujuan wisata strategis lainnya seperti Mandalika, Gili-Gili di Sekotong, pemerintah juga perlu memikirkan untuk menyiapkan pelabuhannya. Bagaimana dengan transportasi darat? Dr. Farid mendorong pemerintah memberikan perhatian.

Agar menyiapkan sarana transportasi khusus kepada wisatawan untuk mengunjungi tujuan-tujuan pariwisata andalan.

Didarat, wisatawan backpacker jangan dilupakan. Mereka harus disediakan sarana transportasi khusus untuk mempermudah mengakses tempat-tempat pariwisata yang ada di Pulau Lombok misalnya. Mestinya tersedia transportasi khusus untuk memfasilitasi mereka berkunjung ke tempat-tempat pariwisata dalam satu rute.

Perum Damri misalnya, bisa diajak duduk bersama untuk memfasilitasi rute-rute khusus bagi wisatawan. Sarana dan prasarana transportasi yang memadai ini, menjadi perhatian Dr. Farid, untuk mendorong agar sisi lemah itu bisa dikuatkan, agar sektor pariwisata memberi daya dongkrak yang besar terhadap kesejahteraan NTB. (bul) Farid Said

Seperti harga kebutuhan pokok hasil pertanian berupa cabai. Untuk cabai merah besar mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan pada minggu kelima pemantaun harga yang dilakukan oleh Disperindag Lotim. Yakni dari Rp 38.000 perkilogram pada tanggal 23 Januari 2018, saat ini naik menjadi Rp 43.400 perkilogram. Sementara

Amat Wasilun

Belum Ideal, Jumlah Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Mataram (Suara NTB) Untuk pelaksana profesional pengadaan barang dan jasa, NTB belum memil-

iki SDM dengan jumlah ideal. Persoalan ini menjadi salah satu pemicu lambannya tender. NTB sampai saat

Menurun, Jumlah Penerima Rastra di Lotim

R. Mulyanto Tejokusumo

110.000/kg dan daging kelas II, yakni Rp 80.000/kg. “Begitupun dengan telur harganya sama,” cetusnya.

Diakui Amat Wasilun, faktor alam memang menjadi salah satu penyebab naik turunnya harga komoditas sejumlah bahan pokok di pasaran. Baik ketika musim hujan maupun kemarau panjang.

Hal itu dikarenakan produksi di tingkat petani yang mengalami penurunan maupun bergelimang tentunya berpengaruh terhadap pasokan ke tingkat pengepul atau pasar. Jika pasokan banyak, tentu harga stabil bahkan menurun, tapi jika pasokan sedikit, maka hargapun akan melejit. (yon)

(Suara NTB/bul)

Dilarang Bagi Rata

Sosial (Bansos) Rastra untuk masyarakat Lotim menurun.

Program pengganti raskin ini dulu diberikan kepada 138.363 KPM dengan jatah 15 kilogram.

Menurun menjadi 138.148 KPM dengan jatah 10 kg.

Dipaparkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, R. Mulyanto Tejokusumo, penurunan jatah rastra yang penanganannya kini dilakukan di bawah kewenangannya itu karena penurunan angka kemiskinan. Penurunannya mencapai 0,14 persen.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) di Kabupaten Lotim terdapat 262.012 Kepala Keluarga, atau 864.632 jiwa. Keinginan Kepala Desa dilakukan pembagian secara merata dan diberikan semua.

Tapi aturan tegas

untuk cabai merah kecil juga mengalami kenaikan. Namun kenaikan tidak terlalu signifikan yakni dari Rp 30.000 perkilogram naik menjadi Rp 31.700 perkilogram.

Berbeda dengan harga bawang yang justru mengalami penurunan. Seperti bawang merah dari Rp 18.000/kg, turun menjadi Rp 16.400/kg dan bawang putih semula Rp

63.400/kg, turun menjadi Rp 56.700/kg. “Untuk beras, baik C4 super (kemasan), c4 super, C4 medium, pelita super dan pelita medium, harga tetap atau stabil dengan pantauan pertama,” terang Kasi Promosi dan Distribusi Perdagangan Bidang Perdagangan pada Disperindag Lotim, Amat Wasilun pada Suara NTB, Jumat (2/2).

Ini juga terjadi pada kebutuhan pokok yang merupakan hasil industry. Seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, susu dan garam beryodium.

Termasuk pada hasil peternakan dan perikanan. Untuk daging sapi, kelas I antara pantauan pertama dan kedua harganya sama yakni Rp

PELATIHAN KEAHLIAN PBJ - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin bersama jajaran MCA Indonesia saat peluncuran Program Pelatihan Keahlian PBJ kemarin.

(Suara NTB/bul)

Selong (Suara NTB) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera (Rastra) yang sekarang bernama Bantuan

Halaman 3

kan tahap ketiga pada Juli 2018 mendatang.

Mekanisme pendistribusiannya melalui sistem eWarong atau Elektronik Gotong Royong. E-Warong ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Satu e -Warong melayani sekitar 250-500 KPM. Dikalkulasi jumlah E-Warong yang dibutuhkan di Lotim ini dicatat sebanyak 524 yang tersebar di 239 desa dan 15 kelurahan se Kabupaten Lotim.

KPM nantinya akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sekaligus sebagai ATMATM inilah yang kemudian bisa digunakan untuk transaksi penukaran bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah. Dengan demikian, bantuan bisa lebih tepat sasaran. (rus)

melarang keras untuk dilakukan pembagian secara merata.

Mekanisme pembagian rastra saat ini sudah tidak lagi ke dusun-dusun seperti dilakukan sebelumnya. Pembagiannya katanya langsung ke Kantor Kepala Desa setempat. Warga bersangkutan kemudian datang untuk mengambil sendiri.

Penurunan angka penerima bansos rastra ini lanjutnya menunjukkan fakta terjadinya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lotim. Pemerintah pusat saat ini terus mengupayakan akselerasi penurunan angka kemiskinan dengan berbagai cara.

Dikabarkan, pembagian rastra dalam waktu dekat akan dilakukan secara non tunai.

Akan dihadirkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang implementasinya di Kabupaten Lotim akan dilaksana-

ini memiliki dua orang pelatih untuk mencetak tenaga profesional bidang pengadaan barang dan jasa. Sementara pelaksananya, jumlahnya belum sebanding dengan proyek-proyek pemerintah yang harus ditangani.

Persoalannya, untuk melahirkan tenaga-tenaga pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat, seleksinya sangat ketat, kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, H. Rusman, SH, MH. “Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, terutama untuk pelaksana, ada persoalan ketika dia didiklat, kemudian dilakukan uji kompetensi, biasanya dari 100 orang, cuma lima yang lulus. Betapa ketatnya,” jelas H. Rusman.

Terbatasnya jumlah pelaksana pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebab tender molor. Sebab yang membantu pengadaan barang dan jasa terutama di OPD-OPD kualifikasinya kurang. Sehingga konsultasinya ke ULP. Karena itu, BPSDM bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya yang utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat materi-

materi pelatihan. Dengan harapan, ASN yang ada di OPD, selain menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa, sekaligus bisa membantu proses pengadaan barang dan jasa. Agar, sirkulasi pengadaan barang dan jasa ini berjalan lebih cepat.

BPSDM akan memperbanyak kegiatan pelatihan mencetak para pelaksana pengadaan barang dan jasa. H. Rusman mengatakan akan melibatkan instruktur-instruktur profesional sesuai kebutuhan.

Bersamaan dengan itu, Jumat (2/2) kemarin, BPSDMD Provinsi NTB sekaligus meluncurkan “Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),’’ bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia).

Program Pelatihan Keahlian PBJ ini merupakan tindak lanjut dari Proyek Modernisasi Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak 2014 oleh LKPP dan MCA-Indonesia untuk mempercepat reformasi pengadaan di Indonesia. Proyek ini telah menerapkan serangkaian pelatihan profesionalisasi bagi 523 SDM pengadaan di 44 ULP di Indonesia, termasuk di NTB.

“Ada 12 perwakilan kita dari NTB yang lulus,” demikian H. Rusman.

Program Pelatihan Keahlian PBJ ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM pengadaan agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Target peserta adalah tenaga profesional pengadaan di ULP dan OPD. Program Pelatihan Keahlian PBJ ini akan membekali peserta dengan Pelatihan Keterampilan Teknis dan Manajerial Pengadaan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga mahir. Topik pelatihan terentang dari prinsip pengadaan dasar dan kompleks, penerimaan dan evaluasi lelang, analisis risiko, hingga pengelolaan kontrak. Pelatihan Keahlian PBJ akan menjadikan tenaga pengadaan lebih terampil, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan lebih baik.

Deputi Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Lukas Adhyakso, mengatakan Pelatihan Keahlian PBJ diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian meningkat. (bul)

(Suara NTB/rus)

NAM Air Buka Rute Lombok - Bima

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Salah satu maskapai nasional, NAM Air dipastikan bakal masuk melayani pener-

Ahmad Yani

bangan di Lombok International Airport (LIA) mulai tanggal 7 Februari mendatang. Maskapai yang merupakan grup dari Sriwijaya Air ini akan membuka rute penerbangan Lombok-Bima. Demikian disampaikan District Manager Sriwijaya Air Group Bali, Ahmad Yani, kepada wartawan di Praya, Jumat (2/2) kemarin.

Ia mengatakan, pembukaan rute penerbangan tersebut untuk menjawab kebutuhan pasar akan moda transportasi udara.

Khususnya untuk rute LombokBima.

Mengingat, di rute

tersebut belum banyak maskapai yang menggarapnya. Sementara kebutuhan transportasi udara di rute tersebut cukup tinggi.

“Kita melihat potensi penumpang di rute Lombok-Bima ini sangat potensial. Karena menghubungkan dua pulau di dalam satu provinsi. Sehingga kita memberanikan diri untuk membuka penerbangan di rute ini,” terangnya.

Terlebih pemerintah daerah setempat sangat mendukung pembukaan rute penerbangan tersebut. Karena tentunya akan semakin memberikan banyak pilihan maskapai penerbangan bagi masyarakat di daerah ini, khususnya soal transportasi udara.

Ia mengatakan, secara umum prospek pasar di rute Lombok-Bima cukup besar.

Apalagi dengan banyaknya agenda dan kegiatan di daerah tersebut. Baik kegiatan pemerintahan maupun pariwisata, tentunya akan semakin mendorong mobilitas masyarakat antar kedua

daerah.

“Bagi Sriwijaya Air Grup, pembukaan rute penerbangan Lombok-Bima ini sebagai pancingan bagi pembukaan rute-rute lainnya dari maupun menuju Lombok,” tegasnya. Dengan kata, ekspansi yang akan dilakukan pihaknya tidak hanya sampai pembukaan rute penerbangan Lombok-Bima saja. Tetapi akan diikuti pula dengan pembukaan rute-rute penerbangan lainnya.

Untuk melayani penerbangan di rute tersebut, pihak NAM Air akan menggunakan pesawat jenis Boeing 737 seri 500. Dengan kapasitas penumpang sampai 180 orang, setiap hari.

Awalnya pihak NAM Air mempertimbangan akan menggunakan pesawat jenis ATR untuk rute tersebut. Namun akhirnya diputuskan menggunakan Boeing 737 seri 500. Karena dari sisi kapasitas dan panjang run way Bandara Bima, sudah memadai untuk jenis pesawat ini. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sudah Dianggarkan Semua Bidan Kantongi STR IKATAN Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan semua bidan di Lotim yang berjumlah sekitar 900 orang sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Termasuk mengantongi surat tanda registrasi (STR). Itu artinya, kompetensi dari seluruh bidan di Lotim tidak dapat diragukan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kepada Suara NTB, Jumat (2/2), Ketua IBI Cabang Lotim, Hj. Rohliana, S.ST, MM, menjelaskan, apabila sudah lulus sekolah bidan, maka itu masih menjadi tanggung jawab dari lembaga pendidikan melakukan (Suara NTB/yon) uji kompetensi bagi yang Hj. Rohliana bersangkutan. Artinya, lembaga pendidikan itu yang mengusulkan untuk dilakukan uji kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung dengan dilakukan di daerah masing-masing di tempat-tempat yang sudah ditunjuk.

Ketika bidan yang bersangkutan sudah lulus uji kompetensi, ujarnya, maka dia mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Atas dasar sertifikat uji kompetensi itulah barulan bidan itu dapat mengurus untuk mendapatkan STR. “Kita pastikan semua bidan kita di Lotim sudah lulus uji kompetensi dan mengantongi STR itu,” klaimnya.

Meski demikian, ujarnya, ada beberapa bidan yang belum lulus uji kompetensi dan harus mengikuti ujian lagi yang dilakukan enam bulan satu kali. Itupun masih menjadi tanggung jawab pihak kampus, di mana mereka dipanggil kembali untuk mengikuti uji kompetensi. Ia menegaskan, dalam aturan bidan yang belum memiliki STR tidak diperbolehkan untuk bekerja baik di Puskesmas, rumah sakit, klinik, bidan praktik maupun di pemerintah dan swasta tidak diperbolehkan memperkerjakan tenaga kesehatan yang belum memiliki STR, hal itu sudah menjadi ketentuan undang-undang. (yon)

Bupati Akui Pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji Masih Gagal

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) kembali mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar untuk pengerukan Kolam Labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan mengakui, anggaran untuk pengerukan ini selama tiga tahun terakhir ini dianggarkan terus. Namun selalu gagal.

Terakhir, kontraktor yang datang, ujarnya, merupakan pengembang miskin, sehingga tidak bisa dikerjakan. Dianggarkannya kembali pengerukan, karena potensi besar menanti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim.

Bupati mengaku banyak kapal yang antre untuk berlabuh dan menunggu kolam labuh diperdalam. Di antaranya ada perusahaan pupuk, semen dan lainnya menunggu pelabuhan ini benar-benar jadi dan bisa menjadi tempat sandar kapal-kapal besar.

Kepala Unit Pelabuhan Labuhan Haji, Hasibullah yang ditemui terpisah mengutarakan, tidak saja kapal PT Menggala Surya Energi (MSE) yang akan sandar di Pelabuhan Labuhan Haji. Kapal-kapal besar lainnya sudah menyatakan siap berlabuh di pelabuhan ini.

Menurutnya, semua jenis kapal secara prinsip bisa bersandar di Kolam Labuh Labuhan Haji. Namun, kondisi saat ini masih rendah, sehingga sangat

diperlukan untuk lebih dalam.

Diakuinya, Labuhan Haji ini bisa memajukan daerah, seperti halnya Singapura yang diketahui memiliki ratusan pelabuhan dan terkenal dengan kemajuannya.

Menurut Hasibullah, letak geografis dari Pelabuhan Labuhan Haji ini sangat strategis bisa mengakses utara dan selatan. Selatan jalan lingkar Bandara Internasional Lombok, dan bagian utara bisa dengan mudah mengakses sentra-sentra kegiatan ekonomi masyarakat, seperti di Aikmel, Masbagik, Pringgabaya dan lainnya.

Selain pupuk dan semen seperti disebut bupati, kata Hasibullah, ada sejumlah perusahaan transportasi yang siap bekerjasama. Ia menuturkan, beberapa kali perusahaan datang menawarkan kerjasama. Seperti kapal angkut dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ingin jalur cepat menuju Lombok. Jemaah-jemaah haji yang ada dari Benete, Sekongkang dan daerah sekitar KSB di bagian selatan ini sangat dekat dengan Labuhan Haji.

(Suara NTB/rus)

PELABUHAN - Pelabuhan Labuhan Haji yang menjadi prioritas Pemkab Lotim dibangun.

Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan mengaku selama tiga tahun terakhir, pembangunan pelabuhan ini gagal dilakukan, meski sudah dianggarkan di APBD. Realisasi pengerukan sangat didambakan Kepala Unit Pelabuhan. Pada pelaksanaan tahun 2017 lalu, sudah dilakukan penundaan sejumlah kapal yang bersandar, karena alasan pengerukan. Akan tetapi tidak jadi. Hal ini membuat sumber

Pendapatan Asli Daerah dari aktivitas pelayanan pelabuhan menjadi menurun. “Target saya dulu tidak bisa tecapai, hanya 80 persen yang tercapai,” tuturnya.

Pilihan menggunakan Pelabuhan Labuhan Haji, karena melihat cost, seperti perusahaan pen-

gangkut cangkang sawit. Meski ditawarkan menggunakan pelabuhan lain, namun tetap memilih Labuhan Haji karena bisa menghemat biaya transportasi.

Jarak Labuhan Haji ke tempattempat pendistribusian cangkang sawit ini lebih dekat. (rus)

Konsultasi ke Kemenpan RB, KLU Revisi RPJMD Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditargetkan rampung tahun ini juga. Revisi dilakukan sehubungan dengan keluarnya PP 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Jumat (2/2) mengungkapkan, ancang-ancang perubahan RPJMD itu sendiri telah dikonsultasikan ke

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta. Pada konteks yang sama, Bappeda juga telah menerima masukan dari DPRD Lombok Utara pada saat pembahasan APBD. “Kami juga melihat kesesuaian antara RPJMD yang sudah disusun dengan regulasi yang terbaru. Sehingga memang kami akan melakukan revisi terhadap RPJMD itu,” ujar Herianto.

Ia menjelaskan ada 3 hal

substantif yang akan direvisi.

Pertama, terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di mana di dalamnya, terdapat pergeseran urusan. Pada RPJMD lama, urusan kebudayaan sebelumnya berada di Dinas Dikbudpora, kini urusan bergeser ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dikbudpar).

Demikian juga dengan urusan tata ruang yang sebelumnya berada di Bappeda, kini beralih ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kedua, sambung Herianto,

perubahan RPJMD diperlukan guna menyesuaikan dengan SDG’s (Sustainable Development Goals) dari sebelumnya MDG’s (Millennium Development Goals). Substansi SDG’s mengatur sebanyak 17 goals yang harus dicapai, dengan 169 target dan 241 indikator.

“Kalau dari bahasanya Bappenas, kalau kita menyusun RPJMD, cukup kita memasukkan indikator SDG’s sekarang sudah tercover semua,” imbuhnya.

Substansi ketiga, tambah

Kepala Bappeda KLU, terdapat beberapa indikator di dalam RPJMD Lombok Utara yang ke-renstra-renstraan (Herianto mengutip bahas Menpan RB). Daerah harusnya membuat indikator utama daerah yang rigid untuk disusun sebagai indikator renstra yang akan digapai.

Terhadap keberadaan anggaran setiap urusan yang berubah di OPD, Herianto meyakinkan tidak akan terpengaruh karena dalam penyusunan KUA PPAS RAPBD

didesain per urusan. Sehingga secara otomatis perencanaan anggaran tiap urusan akan mengikuti DPA SKPD di mana urusan tersebut berada.

Bappeda sendiri menargetkan perubahan RPJMD selesai tahun ini. Matrik yang terkait dengan perubahan itu pun sudah ada. Kendati demikian, sebagai langkah antisipatif terhadap perubahan PP 18 tahun 2016, maka Pemkab Lombok Utara lebih dahulu mengatur penyesuaian melalui Peraturan Bupati. (ari)

(Suara NTB/ari)

Herianto

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur Terbentuk

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat paripurna DPRD Loteng penyampaian hasil reses anggota DPRD Loteng dan pembentukan Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur, Jumat (2/2).

Praya (Suara NTB) Setelah sempat hanya menjadi wacana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya bersepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan pembangunan Dam Mujur. Pembentukan pansus dilakukan pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng H. Achmad Puaddi FT., Jumat (2/2).

Adanya pansus tersebut, proses pembangunan Dam Mujur bisa segera terwujud. Di mana nantinya semua persoalan yang menjadi kendala maupun hambatan terkait pembangunan

Dam Mujur akan dibahas oleh pansus. Selain itu, pansus diharap bisa merumuskan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Dengan begitu, pembangunan Dam Mujur yang sudah puluhan tahun hanya menjadi rencana bisa segera terwujud.

Pansus percepatan Dam Mujur sendiri dipimpin Suhaimi, S.H., anggota Fraksi Nurani Perjuangan serta Legewarman, anggota Fraksi PBB sebagai Wakil Ketua Pansus.

“Pansus kita harapkan bisa segera bekerja, merumuskan berbagai persoalan yang terjadi terkait pembangunan Dam Mujur dan memformulasikan

solusi-solusi yang dibutuhkan,” terang Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT. Pembentukan pansus lahir atas inisiatif dari Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, menyusul banyaknya aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut supaya Dam Mujur bisa segera dibangun. Pasalnya, pembangunan Dam Mujur sudah diwacanakan sejak tahun 1970-an. Namun sampai sekarang Dam Mujur tak kunjung dibangun. Justru yang baru diusulkan beberapa tahun lalu yang kini terbangun, seperti Dam Pandanduri di Lombok Timur (Lotim) serta di

wilayah Pulau Sumbawa.

Dari konsep yang ada, luas area genangan Dam Mujur sekitar 400 hektare. Dan, direncanakan akan mampu mengairi sampai 10 ribu hektare lahan di wilayah Loteng bagian selatan serta beberapa area pertanian di wilayah Lotim.

Dengan begitu, persoalan kebutuhan air baku untuk lahan pertanian di wilayah Loteng bagian selatan bakal terjawab.

Mengingat selama ini, lahan-lahan pertanian di wilayah Loteng bagian selatan banyak lahan tadah hujan yang mengandalkan air hujan sebagai sumber air bakunya.

Selain mengagendakan pembentukan Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur, rapat paripurna yang dihadiri Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., serta pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya tersebut, juga diagendakan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Loteng untuk reses masa sidang pertama tahun 2018. Persoalan perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan, masih mendominasi hasil reses para anggota DPRD Loteng di daerah pemilihan (dapilnya) masing-masing kali ini. (kir/*)

Tersangkut Kasus Narkoba Lengkapi Permintaan Kemenhub USULAN Pemkab Lombok Barat (Lobar) untuk masuk menjadi lokasi singgah kapal pesiar jenis Yacht mendapatkan respons positif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya hasil pertemuan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat diundang ke Kemenhub semua kementerian yang hadir mendukung usulan Pemkab Lobar tersebut. ‘’Lobar sendiri mengusulkan tiga lokasi, antara lain Gili Gede Sekotong, Gili Mas Lembar dan Senggigi. Kementerian meminta agar Pemkab Lobar melengkapi sejumlah kelengkapan syarat yang masih kurang,’’ ungkap Ke(Suara NTB/her) pala Dishub Lobar, Ahmad Ahmad Saikhu Syaikhu, Jumat (2/2).

Dijelaskan, pada pertengahan 2017 bupati telah mengusulkan melalui surat ke Kemenhub agar Lobar masuk menjadi tujuan singgah kapal pesiar jenis yacht. Atas usulan tersebut, pihak kementerian merespon dengan mengundang bupati, didampingi dirinya dan Kepala Dinas Pariwisata.

“Dalam pertemuan itu bukan dari Kementerian Perhubungan saja, tapi hadir lengkap beberapa kementerian seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman, imigrasi, bea cukai dan karantina. Dan pada pertemuan itu semua mendukung untuk bisa Lobar sebagai salah satu tujuan singgah kapal pesiar, tinggal kita diminta lengkapi beberapa hal yang masih kurang,” terangnya.

Menurutnya, beberapa data yang perlu dilengkapi, seperti dukungan dari instansi bea cukai, karantina dan imigrasi. Sebab untuk beroperasi nya pelabuhan kapal pesiar ini nanti semua pihak terkait menempatkan petugas. Artinya dengan dukungan ini maka bisa lebih dipermudah dari sisi imigrasi, bea cukai di samping tujuannya untuk mendukung sektor pariwisata. Paling tidak dengan adanya ini maka pengunjung akan lebih tertarik datang, sebab saat ini kalau pengunjung mau ke Lobar harus melalui Benoa Bali. ‘’Terkait data pendukung yang diminta seperti data kunjungan bakal dilengkapi oleh Dispar, tata ruang dan lain-lain dilengkapi oleh SKPD terkait,’’ terangnya. (her)

Komisioner Panwascam di Lobar Diberhentikan

Giri Menang (Suara NTB) Oknum Komisioner Panwascam Gunungsari Lombok Barat (Lobar) inisial IR akhirnya diberhentikan oleh Panwaslu Lobar, Jumat (2/2). IR digantikan Munawir sebagai Komisioner Panwascam Gunungsari di Kantor Panwaslu.

Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna Surya Nursiwan, menjelaskan, pergantian antarwaktu (PAW) dilaksanakan setelah anggota Panwascam Gunungsari atas nama IR mengajukan surat pengunduran diri. “Sudah ada surat pengunduran diri (dari yang bersangkutan). Dan tentunya waiting list yang kita lantik setelah ada instruksi segera dari (Bawaslu) Provinsi dan pleno kami di kabupaten,” katanya.

Dijelaskan, penggantian pengurus panwascam ada beberapa mekanisme yang dijadikannya acuan. Pertama

apabila diberhentikan dengan tidak hormat oleh DKPP, apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena masih proses penyidikan di kepolisian. Sebenarnya mekanisme yang ditempuh dalam memberhentikan bersangkutan melalui proses usulan ke DKPP, namun proses ini memakan waktu lama, karena hal ini bisa dilakukan (pengusulan ke DKPP) perlu menunggu keputusan tetap (inkracht) dari pengadilan menyatakan bersangkutan bersalah. “Tapi yang membuat kami ringan

melakukan penggantian karena adanya surat pengunduran diri dengan alasan tidak melaksanakan tugas karena dalam proses hukum,” tegasnya.

Menurutnya prosedur penggantian bersangkutan tidak melanggar, meski tanpa proses usulan dulu ke DKPP. Pihaknya tentu tidak akan melakukan penggantian jika tidak sesuai prosedur. Menurutnya adanya kasus bersangkutan memukul telak Panwaslu, namun demikian tindakan ini personal dan dilakukan oknum dan bukan oleh institusi. (her)

Polisi Larang Gunakan Kendaraan Bak Terbuka Saat Kampanye

Penyuluh KB Loteng Dilantik Praya (Suara NTB) Sebanyak empat Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang baru di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah (Loteng) dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Aula DP3AP2KB Loteng, Jumat (2/2). Pelantikan dipimpin langsung Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si. Sejumlah pejabat di lingkup BKKBN Perwakilan NTB turut hadir. Selain itu hadir juga Plt. Kepala DP3APKB Loteng, Hj. Maesarah dan pejabat dinas setempat. “PKB ini merupakan pejabat fungsional yang setara dengan pejabat struktural lainya,” ungkap Kepala BKKBN Perwakilan NTB, L. Makripuddinsaat memberikan pengarahan usai pelantikan.

Itu artinya, PKB bukan jabatan yang remeh. Tetapi jabatan terhormat yang beban tugas serta tanggung jawabnya sama dengan pejabat eselon IV, III, II bahkan pejabat eselon I di pemerintahan. Untuk itu, PKB dibutuhkan orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab serta mampu memikul tugas berat untuk menempati jabatan tersebut.

Ia menjelaskan, ada tiga jenjang jabatan di PKB, yakni PKB pemula yang hari ini dilantik, kemudian PKB Madya serta PKB utama. Di mana untuk PKB utama masa pensiunnya sampai dengan 60 tahun sama dengan pejabat eselon II di jajaran struktural pemerintahan.

Makripuddin pun mengingatkan kepada PKB yang baru dilantik untuk segera bekerja, karena banyaknya tugas yang menunggu untuk diselesaikan. Terutama dalam upaya mengawal program-program pemerintah, khususnya pengendalian penduduk serta KB.(kir)

(Suara NTB/kir)

PENGARAHAN - Kepala BKKBN Perwakilan NTB, L. Makripuddin, memberikan pengarahan kepada PKB dan PL-KB lingkup DP3AP2KB Loteng, Jumat (2/2).

(Suara NTB/her)

PELANTIKAN - Proses pelantikan Komisioner Panwascam Gunungsari Munawir di Kantor Panwaslu Lobar, Jumat (2/2).

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Rumah warga di Dusun Dasan Utama Sesela yang rusak akibat bencana beberapa hari lalu. Namun, hingga kemarin pemerintah belum turun memberikan bantuan.

Sejumlah Rumah Rusak Akibat Bencana Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah rumah warga di wilayah Lombok Barat (Lobar) rusak diterjang bencana banjir, longsor dan angin beberapa hari lalu. Korban bencana mengeluhkan lantaran sejauh ini belum diberikan bantuan oleh Pemda berupa material untuk perbaikan rumah. Sejumlah rumah warga yang rusak ini tersebar di Desa Lembah Sari dan Sesela Kecamatan Gunungsari dan Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar.

Kepala Dusun Barat Kubur Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Taufiq Nabil, mengungkapkan, ada beberapa rumah warga di wilayahnya rusak akibat diterjang angin kencang hari Minggu lalu. Rumah warga ini tersebar di Dusun Dasan Utama, Kebon Bawak dan Kebon Lauk.

Menurutnya bantuan tak cukup hanya mi instant, na-

mun bantuan material untuk perbaikan rumah warga yang rusak juga sangat diperlukan saat ini.

Hal senada disampaikan oleh Kadus Dasan Utama Rahmad Hidayat. Baginya, perbaikan material lebih penting daripada hanya bantuan mi instan.

Di Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, khususnya di Dusun Songkang juga belum diberikan bantuan terhadap rumah warga yang rusak akibat bencana tahun lalu. Terdapat belasan rumah warga terdampak belum diberikan bantuan, terutama rumah warga yang rusak parah. “Bantuan ke rumah warga yang rusak parah, ada yang temboknya ambruk belum ada sampai saat ini,” keluh Kepala Dusun Songkang Awaluddin.

Menanggapi keluhkan warga ini, Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib menyatakan

pihaknya segera droping bantuan material berupa seng.

“Kita tidak bisa bantu bangun total, kita bisa bantu seng, dan material lain,”jelasnya.

Ia menambahkan timnya masih melakukan cek ke lapangan untuk memastikan kerusakan guna memastikan biaya dan bantuan yang bakal diberikan.

Sementara di Sekotong, warga mengeluhkan reklame yang ambruk menutupi sebagian badan jalan. Reklame ini tak kunjung disingkirkan oleh dinas terkait. Padahal kejadian ambruknya reklame ini hampir beberapa hari lalu.

Akibat reklame ini, warga setempat mengalami kecelakaan.

“Akibat papan reklame ini terjadi kecelakaan, karena pengendara ndak lihat ada itu.

Kenapa reklame ini ndak kunjung ditertibkan oleh dinas terkait,” keluh Sahnil warga Batu Kijuk Sekotong Barat. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Jelang dimulainya tahapan masa kampanye pilkada serentak 2018 tanggal 15 Februari mendatang, Polres Lombok Barat (Lobar) mengeluarkan imbauan terhadap tim sukses (timses), para simpatisan dan pendukung pasangan calon untuk tertib berlalu lintas saat kampanye. Pihak Polres Lobar melarang timses mengangkut massa saat kampanye menggunakan kendaraan bak terbuka.

Bahkan pihak Polres Lobar sudah memasang sejumlah baliho di beberapa titik ruas jalan untuk membudayakan tertib berlalu lintas saat kampanye. Kemudian di setiap polsek dipasang, di GMS, Tugu Patung Koperasi, di Pusuk, perbatasan kabupaten sudah terpasang baliho imbauan. “Kami imbau tim pasangan calon jangan menggunakan bak terbuka angkut

orang, “ tegas Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu L. Panca Warsa yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/2).

Menurut Panca, pada saat pelaksanaan kampenye nantinya pihaknya tidak akan menindak para simpatisan yang diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka. Hanya saja pihaknya akan mencatat nomor kendaraan tersebut dengan disertai foto.”Mungkin kita foto mobil dan nomor polisinya,” ungkapnya.

Selain itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan para sopir truk untuk diberikan sosialisasi terkait tertib berkendara saat kampanye.

Termasuk juga mengimbau para sopir truk tidak mengangkut penumpang.”Kita sudah melayangkan undangan kepada mereka (sopir truk),” ujar mantan Kapolsek Selong Lombok Timur ini. (her)

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI - Satlantas Polres Lobar saat sosialisasi larangan menggunakan kendaraan bak terbuka saat kampanye pada Pilkada Lobar.

Jelang Cuti Kampanye

H. M. Suhaili Pamitan ke ASN Loteng

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) Jumat (2/2) menggelar dzikir dan doa bersama yang diikuti pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bencingah Adiguna Praya.

Momen ini sekaligus menjadi ajang berpamitan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, yang akan segera masuk masa cuti kampanye. Karena akan ikut berpartisipasi sebagai calon kepala daerah pada Pilkada

NTB tahun 2018 berpasangan dengan Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi. Dalam kesempatan itu, Suhaili berharap selama dirinya cuti kampanye para ASN lingkup Pemkab Loteng bisa terus meningkatkan kinerjanya. Ia pun mengingatkan kepada seluruh ASN lingkup Pemkab Loteng agar tetap menjaga netralitasnya pada gelaran Pilkada NTB tahun ini.

“Kita ingatkan, jaga netral-

itas. Karena bagaimanapun sebagai abdi negara, menjadi satu kewajiban bagi ASN untuk tetap netral,” tegasnya.

Selain itu, ujarnya, kekompakan antara ASN juga harus tetap diperlihara dan diperkuat. Suhaili akan cuti kampanye selama sekitar empat bulan lebih dimulai begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU NTB, pada tanggal 12 Februari mendatang sampai tanggal 23 Juni

atau empat hari menjelang pemungutan suara. Selama cuti kampanye, seluruh haknya sebagai kepala daerah tidak akan diperoleh lagi.

“Sesuai aturan, cutinya Bupati Loteng kali ini yakni cuti tanpa tanggungan negara. Artinya, semua hak-haknya sebagai kepala daerah tidak diperoleh lagi sampai masa cutinya berakhir,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si.

Ditanya terkait SK cuti Bupati Loteng, Nursiah mengaku sampai sejauh ini belum diterima, karena masa cuti Bupati Loteng masih beberapa hari lagi. Tapi usulan cuti kampanye sudah disampaikan ke pemerintah provinsi, sehingga pihaknya tinggal menunggu SK cuti dari provinsi. Menurutnya, SK cuti diterbitkan bersamaan dengan SK Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng. (kir)

(Suara NTB/kir)

PAMIT - Bupati Loteng H. M. Suhaili saat pamit pada ASN Loteng sebelum cuti untuk mengikuti Pilkada NTB di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (2/2).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 6

Diringkus, Terduga Pelaku Curanmor di Tiga TKP Taliwang (Suara NTB) Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh J alias Jon (38) warga desa Kelanir dan MS alias Alegh (39) warga desa Meraran, Kecamatan Seteluk, akhirnya terhenti. Keduanya berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat setelah beraksi di tiga lokasi dan berhasil mencuri enam unit sepeda motor dari tiga TKP tersebut.

“Kini keduanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara barang bukti berupa enam unit motor dan satu kunci letter T juga sudah kita amankan. Kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, bisa jadi ada TKP lain dan barang bukti lainnya,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Jumat (2/2).

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat dengan nomor laporan Polisi (LP) 08/I/2018/NTB/ Res KSB, Sektor Seteluk, LP/17/I/2018/ NTB/RES KSB/ Sektor Maluk dan LP nomor 23 Sektor Taliwang. Mendapatkan laporan tersebut, tim opsnal langsung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Setelah melakukan pengintain selama dua hari, tim akhirnya bisa meringkus kedua tersangka dengan barang bukti enam unit sepeda motor dan satu buah kunci letter T tersebut.

“Saat kita tangkap keduanya tidak bisa berkutik lagi, karena barang bukti semuanya ada ditempat belum ada yang dijual oleh para tersangka ini. Keduanya juga mengakui kendaraan ini aka dijual dan sudah ada yang memesan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam melakukan aksi, keduanya menggunakan waktu dini hari hingga subuh. Ketika ada calon korban yang lupa memasukan kendaraan dan memasang kunci ganda mereka langsung bergerak cepat untuk mengambil barang-barang tersebut. Setelah berhasil mengambil, kendaraan ini sengaja dibuat berbeda dari aslinya untuk mengelabui pemilik kendaraan. Ketika semuanya dirasa aman, baru kendaraan-kendaraan hasil curian ini dijual bebas ke masyarakat dengan harga miring dan tanpa surat.

“Belum ada kendaraan yang mereka jual, karena masih dalam tahap modifikasi. Keduanya juga kita jerat dengan pasal 363 ayat satu ke empat dan lima dengan hukuman pidana sembilan tahun penjara,” tandasnya. (ils)

Semua Parpol di Sumbawa Memenuhi Syarat Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, menyatakan dari semua Parpol yang diverifikasi faktual di Sumbawa dinyatakan telah memenuhi syarat. Yakni 12 Parpol lama dan dua Parpol baru.

Keluarnya Keputusan MK yang ditindaklanjuti dengan PKPU No. 6 tahun 2018 tentang verifikasi faktual dan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang tahapan dan jadwal, KPU secara nasional sedang melaksanakan proses verifikasi faktual parpol.

Di Sumbawa ada 12 parpol lama yang dilakukan verifikasi. Yakni, PDI P, Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura, PBB, PKPI, PPP, PAN, PKPI, PKS, Partai Demokrat. Ditambah dua Parpol baru yang sebelumnya telah diverifikasi yakni Partai Perindo dan Partai Berkarya.

“Alhamdulillah, dari verifikasi faktual semuanya telah memenuhi syarat. Sekarang penyerahan hasil kepada seluruh Parpol di KPU,” terang Syukri, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/2).

Selanjutnya, hasil ini akan disampaikan ke KPU Provinsi. Untuk dketahui, yang diverifikasi oleh jajaran KPU yakni, status kantor, kepengurusan dan keanggotaan yang minimal tersebar pada 50 persen dari jumlah kecamatan.

“Kalau di Sumbawa ada 24 kecamatan, maka paling tidak kepengurusan dan keanggotaan ada tersebar di 12 kecamatan,” jelasnya.

Sembari melaksanakan verifikasi, Syukri juga mengingatkan kepada Parpol untuk memberitahukan kepada konstituennya kaitan dengan perekaman e KTP. Mengingat saat ini, KPU juga tengah melakukan proses pencoklitan data pemilih oleh PPDP. Yang akan berlangsung hingga 18 Februari. Sejauh ini, pencoklitan berjalan lancar. (arn)

(Suara NTB/arn)

HASIL VERIFIKASI - Komisioner KPU Sumbawa menyerahkan hasil verifikasi faktual kepada salah satu Parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat di kantor KPU Sumbawa, Jumat (2/2).

(Suara NTB/arn)

BERKELIARAN - Hewan ternak berkeliaran di dalam kota Sumbawa Besar. Bahkan, di atas taman bundaran Simpang Bingung tampak beberapa ekor sapi sengaja dibiarkan di atas taman kota.

Bupati KSB : Rekrutmen MacMahon Berpihak ke Lokal Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, hasil rekrutmen tenaga kerja yang dibuka PT MacMahon Indonesia sudah sangat memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal.

Di mana dari hasil pengumuman sementara proses rekrutmen, tercatat sekitar 85 persen dari pelamar yang dinyatakan lulus merupakan pencari kerja lokal KSB. “Kita berhasil lokal KSB 85 persen dari sekitar 300 lebih pelamar yang dinyatakan lulus,” cetus bupati di sela sambutannya saat dalam gelaran mutasi pegawai di gedung Graha Fitrah, Jumat (2/2).

Ia mengatakan, pemerintah KSB sangat mengapresia-

si adanya aspirasi dari berbagai pihak secara kewilayahan lingkar tambang yang menginginkan agar kuota pelamar yang diakomodir dalam rekrutmen perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu lebih dari 50 persen. “Tapi dengan segala upaya yang kita perjuangkan saya kira ini sudah sangat baik,” timpalnya.

Menurut dia, perolehan kuota berdasarkan hasil kelulusan

itu sudah jauh dari ekspektasi pemerintah. Mengingat saat ini terdapat regulasi yang dibuat Pemda KSB soal keberpihakan perusahaan dalam mengakomodir pencari kerja lokal.

“Kita kan punya aturan perusahaan itu harus 50 persen mempekerjakan lokal. Nah kalau sudah sampai 85 persen itu sudah sangat bagus,” cetusnya seraya menambahkan jika masih ada yang menginginkan lebih dari itu akan

Jalan Putus di Labuhan Kuris Tertangani Sumbawa Besar (Suara NTB) Ruas jalan Labuhan Kuris menuju Labuhan Terata yang putus diterjang banjir beberapa waktu lalu mulai tertangani. Meskipun beberapa hari pasca banjir hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, kini akses jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda empat.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa sudah melakukan penanganan darurat.

Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang ditemui Jumat (2/2) kemarin mengakui sudah melakukan penanganan darurat terhadap ruas jalan wilayah setempat. Badan jalan yang sempat terputus sudah dilakukan penimbunan.

Sehingga jalan tersebut sudah bisa diakses menggunakan kendaraan roda empat.

“Sehari setelah bencana sudah bisa dilewati kendaraan roda dua. Setelah iutu kita mulai bergerak dengan mengirimkan alat berat kendaraan truk dan lainnya.

Alhamdulillah sekarang sudah teratasi dan sudah bisa dilewati kendaraan roda empat,” ujarnya.

Dijelaskannya, panjang badan jalan yang ditimbun sekitar 9 sampai 10 meter.

(Suara NTB/ist)

untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa pihaknya akan memperbanyak pembuatan plat-plat duicker atau goronggorong. Khususnya di sebelah kiri dan kanan jalan setempat yang banyak terjadi genangan.

“Untuk jalan setempat memang perlu penanganan. Karena kalau air laut pasang, akan naik ke sana. Kondisi kemarin hujan deras. Aliran sungai dan dari lereng bukit mengarah ke sana (lokasi jalan). Untuk itu penanganan kita kedepan untuk memperbanyak pembuatan plat duicker atau goronggorong,” pungkasnya. (ind)

Tim Zul-Rohmi Bidik 70 Persen, Suhaili-Amin Realistis Sumbawa Besar (Suara NTB) – Menjelang Pilkada NTB 2018, mesin politik masing masing pasangan calon aktif bergerilya. Tim Pemenangan di kabupaten/kota, khususnya yang memiliki kandidat asal Sumbawa mulai memasang target.

Tim pemenangan pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) berani menargetkan kemenangan hingga 70 persen di Sumbawa, maka tim pemenangan Suhaili lebih realistis dengan hanya memasang target perolehan suara di Sumbawa tak lebih dari 35 persen.

Tim Suhaili-Amin yang juga Sekretaris DPC Golkar Sumbawa, Berlian Rayes, menilai pasangan Suhaili-Amin yang diusung tiga Parpol, Golkar Nasdem dan PKB merupakan paket lengkap mewakili dua entitas besar di NTB, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Begitu pula

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Salamuddin Maula

Berlian Rayes

jika dilihat dari komposisi penduduk dan basis dukungan di Kabupaten/Kota.

Perpaduan Suhaili sebagai politisi ulung yang sudah menduduki beberapa jabatan politik strategis di NTB. Begitu pula, Amin yang lima tahun terakhir sebagai Wakil Gubernur yang tahu menempatkan diri. “Amin yang mampu dan terbiasa mengamankan kebi-

jakan atasannya (Gubernur).

Itulah yang membuat orang Lombok happy dengan Amin selama ini,” terangnya.

Tren petahana yang sudah berhasil membangun daerah lebih maju ada pada sosok Suhaili yang dua periode memimpin Loteng dan dinasbihkan sebagai Bupati terbaik di NTB. Didukung sosok Amin, petahana Wagub yang

selama ini sukses mendampingi TGB untuk membawa kemajuan di NTB. “Makanya, kami di Sumbawa punya keyakinan pasangan ini akan berhasil. Kita ingin harmoni dua pulau dalam memimpin NTB. Amin sebagai putra Sumbawa telah terbukti sukses sebagai Wagub,” katanya.

Meskipun demikian, Berlian tetap realistis melihat peta di lapangan. Makanya tim di Sumbawa hanya menargetkan 35 persen perolehan suara untuk pasangan ini khususnya di Sumbawa.

Apalagi pasangan kompetitornya juga ada yang dari Sumbawa.

“Tetapi paling tidak basis tradisional Golkar tetap terpelihara. Nasdem dan PKB juga bergerak,” tukasnya.

Optimisme lebih tinggi diusung tim pemenangan ZulRohmi. Pengurus DPC PKS Sumbawa, Salamuddin Maula melihat sosok Dr. Zul san-

ditinggalkan karena itu cara berpikir kuno dan primitif.

Karena kalau mau jujur di Maluk itu banyak bukan orang asli KSB mereka kebanyakan pendatang tetapi sudah menjadi bagian dari kesatuan masyarakat KSB,” tegasnya.

Terakhir Bupati KSB menginstruksikan selama proses rekrutmen berjalan, agar kepada desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) selektif menerbitkan dokumen administrasi kependudukan.

Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada yang memanfaatkannya. “Saya ingatkan kades dan Capil jangan sembarangan,” pungkasnya.(bug)

29 Pejabat Dimutasi, Bupati Ingatkan Agar Bekerja Maksimal

DIPERBAIKI - Kondisi jalan putus di Labuhan Kuris yang sudah diperbaiki. Kini akses jalan tersebut sudah bisa dilalui kendaraan roda empat.

Dimana pihaknya bergerak cepat melakukan penimbunan karena jalan tersebut adalah akses untuk moda transportasi ke kawasan-kawasan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, kawasan nelayan, tambak dan lainnya.

Meskipun masih bersifat darurat, namunyang terpenting akses jalan sudah bisa dilewati baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Meskipun masih bersifat darurat, namun intinya akses jalan sudah bisa dilewati,” terang Suharmaji.

Ke depannya, lanjutnya,

sulit terpenuhi.

“Kalau itu masih juga dianggap tidak adil yang susah juga.

Karena bagaimana pun proses rekrutmen perusahaan punya mekanisme sendiri,” sambung bupati yang juga menjadi ketua tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon ini.

Selanjutnya ia mengingatkan, sifat lokal bagi pelamar dalam batasan sebagai warga KSB yang dibuktikan dengan KTP. Sehingga jangan lagi ada isu jika yang kebanyakan lulus sebagai lokal bukan asli KSB (berdasarkan suku).

“Jangan lagi bilang itu bukan asli KSB karena pendatang. Sikap seperti itu harus

gat mudah diterima di Sumbawa. Melalui kontribusinya di bidang pendidikan, dengan mendirikan beberapa Perguruan Tinggi salah satunya UTS, bukti Dr. Zul akan mampu membawa NTB lebih berkibar.

Terutama dalam mendongkrak tingkat IPM NTB yang saat ini masih rendah.

“Dr. Zul ini asli putra Sumbawa yang telah lama berkiprah di tingkat nasional dan sekarang saatnya mengabdi untuk NTB,” jelasnya.

Dengan basis dukungan kuat dari NW, PKS dan Demokrat, Jalo, sapaan akrabnya begitu optimis pasangan ini akan mampu memenangkan pertarungan. Apalagi di Sumbawa, Jalo tak tanggung tanggung menargetkan kemenangan hingga 70 persen.

“Inilah pasangan dua doktor, pasangan kuda hitam yang akan membalikkan prediksi orang. Kita optimis menang telak di Sumbawa,” pungkasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Mutasi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali digelar. Kali ini sebanyak 29 pejabat dirotasi dan dilantik untuk menduduki jabatan barunya.

Pada kegiatan mutasi yang langsung dipimpin Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin ini, Jumat (2/2) kemarin, terdapat dua pejabat eselon II yang turut dilantik. Mereka adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Drs. Mukhlis, M.Si dan Asisten Administrasi Umum dan Aparatur (Asisten III), Ir. Irhas. R. Rayes, M.Si dikukuhkan kembali pada jabatan yang sama karena terjadinya perubahan nomenklatur tugas. Sementara 27 pejabat lainnya merupakan pegawai eselon IIIb. setara jabatan Kepala Bidang (Kabid) di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Bupati dalam sambutannya menyatakan, para pejabat yang dilantik hari ini merupakan bagian dari usulan masing-masing kepada SKPD. Dari usulan tersebut, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengolahnya hingga menetapkan masing-masing personel pada jabatannya saat ini. “Jadi pak Sekda (ketua Baperjakat) yang godok. Kemudian saya menetapkannya,” timpalnya.

Diakui bupati, berdasarkan usulan kepala SKPD terdapat pegawai yang diinginkan lebih dari satu tempat. Dan di sisi lain ada pegawai yang tidak diinginkan.

Namun demikian, penempatan pejabat saat ini telah dipertimbangkan dengan matang dengan melihat seluruh aspek kepegawaian.

“Ada pegawai yang tidak diinginkan atau dibuang. Tapi keputusan harus diambil untuk penempatannya dengan melihat kepangkatan, kesesuaian disiplin ilmunya hingga senioritas pegawai bersangkutan,” tegasnya.

Terhadap pejabat yang baru dilantik, bupati berpesan agar bekerja secara maksimal di tempat tugas barunya.

Memberikan kinerja terbaiknya serta mematuhi seluruh koridor ketentuan dan menunjukkan loyalitasnya.

“Kalian yang sebenarnya menggerakkan SPKD. Jadi bekerjalah dengan sebaibaiknya,” harap orang nomor satu di KSB ini.

Selanjutnya, bupati meminta, kepada para pejabat yang baru dilantik untuk membangun budaya dan nilai-nilai positif. Kepatuhan tidak saja dalam bentuk kerja tetapi juga dari sisi disiplin kepegawaian sehingga dapat menjadi panutan bagi pegawai lainnya.

“Jangan merasa karena sudah punya jabatan jadi malas. Tidak boleh seperti itu,” tandasnya seraya menambahkan agar para pegawai juga menghindari sifat memuji atasan yang justru merusak harmonisasi kerja di internal dinas.

“Kalau salah atasannya bilang salah. Jangan karena takut atau mau memuji terus sehingga mengiyakan saja walau itu salah. Harus berani tegas kalau itu tidak sesuai aturan,” tandas bupati mengingatkan.

Mutasi kali ini adalah agenda rotasi pegawai kedua yang dilaksanakan Pemda KSB di awal tahun 2018 ini. Rencanya gerbong mutasi masih akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk pegawai eselon IV termasuk mengisi jabatan yang masih lowong di eselon III. (bug)

(Suara NTB/ist)

MUTASI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan para pegawai yang dilantik pada mutasi, Jumat (2/2).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 7

Mantan Kades Doropeti Tersangka Kasus APBDes (Suara NTB/ist)

DIRAWAT - Korban terkena panah dalam bentrok kelompok pemuda Penapali dan Dadibou dirawat di RSUD Bima, Kamis (1/2) malam.

Dua Kelompok Pemuda Bentrok, Satu Orang Terkena Panah

Dompu (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Doropeti Kecamatan Pekat berinisial AM ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBDes tahun 2015 – 2016. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta. Diduga peran perangkat Desa lain tidak difungsikan AM selama menjabat, sehingga ada beberapa laporan diduga dipalsukan.

Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH didampingi Kasi Pidsusnya, Deddy Diliyanto, SH kepada Suara NTB, Jumat (2/ 2) kemarin mengakui, kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti tahun 2015 – 2016 yang ditangani pihaknya telah ditetapkan seorang tersangka berinisial AM. Ia merupakan mantan Kepala Desa dan kasus ini ditargetkan akan dinaikan ke tahap penuntutan di pengadilan Tipikor Mataram paling telat Maret 2018 mendatang. “Targetnya, Maret sudah naik ke pengadilan,” kata Hasan Kurnia.

Kasus yang merugikan keuangan negara dalam APBDes Doropeti hingga ratusan juga ini, dikatakan Hasan Kurnia, modusnya sama seperti kasus dugaan korupsi APBDes pada umumnya. Oknum kepala Desa mengelola sendiri tanpa melibatkan pihak – pihak terkait. Seperti bendahara tidak diberdayakan dan hanya diminta untuk menandatangani SPJ, begitu juga dengan perangkat lainnya. “Angka kerugian negaranya cukup besar sekelas Desa. Sampai ratusan juga selama 2 tahun anggaran,” katanya.

Hasan Kurnia

“Ada 13 orang saksi akan kita mintai keterangan mulai Senin sampai Kamis (pekan depan),” katanya.

Kajari juga selalu mengingatkan para Kepala Desa untuk melibatkan dan memfungsikan semua perangkat dalam pengelolaan APBDes sesuai fungsinya. Kasus pengelolaan APBDes yang ditangani Kejaksaan, modusnya karena oknum Kepala Desa tidak melibatkan perangkat lain dalam mengelola APBDes dan mempertanggungjawabkannya.

Karena dikelola sendiri, anggaran diduga diselewengkan. (ula)

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) – Bentrokan antara kelompok pemuda desa Penapali dan Dadibou Kecamatan Woha, terjadi di depan kantor persiapan Bupati Bima, di jalan lintas Sumbawa-Bima, Kamis (1/ 2) sekitar pukul 20.30 wita.

Dalam insiden tersebut satu orang pemuda desa Penapali, bernama Fajar Aditya (17) terkena busur panah pada perut bagian kanan. Korban terpaksa dilarikan ke RSUD untuk dilakukan tindakan medis.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP David Shoddiq S.IK, mengatakan bentrokan tersebut berawal dari sejumlah pemuda Dadibou mendatangi Desa Penapali dengan menggunakan sepeda motor.

“Kedatangan pemuda ini memicu awal bentrok. Satu orang dipanah saat sedang berada di pinggir jalan,” katanya.

Menurutnya, mendapat ancaman tersebut, pemuda yang terkena panah berteriak, sehingga warga langsung keluar dari rumah dan mengejar sekelompok pemuda Dadibou. Bentrokan pun terjadi di depan kantor Bupati Bima persiapan.

“Namun aksi bentrokan dihalau usai aparat gabungan TNI/Polri diterjunkan ke lokasi,” katanya.

Menurutnya, pihaknya masih menelusuri motif bentrokan tersebut. Serta mencari tahu oknum pemuda yang memanah korban. Saat ini di dua desa masih akan dilakukan penjagaan.

“Anggota masih ditempatkan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan,” katanya.

Tidak hanya itu, setelah kejadian bentrok tersebut aparat gabungan TNI/Polri langsung melakukan penyisiran dengan menggelar patroli didua desa. Beberapa sajam dan busur panah disita. (uki)

Diduga, Banyak Reklame Tidak Berizin Terpasang Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat mencatat ada ratusan titik reklame yang diduga ilegal terpasang di wilayah setempat. Bahkan saat ini antara yang legal dan ilegal sangat berbanding terbalik yakni 70 (ilegal) banding 30 persen yang legal.

Terhadap kondisi tersebut, maka pihak terkait akan melakukan penyisiran terhadap lokasi-lokasi reklame ilegal ini terpasang.

“

Gelombang Tinggi, Sepekan Nelayan Tidak Melaut Bima (Suara NTB) – Nelayan di Desa Bajo Kecamatan Soromandi tidak melaut karena cuaca buruk angin kencang melanda yang menyebabkan gelombang tinggi. Kondisi tersebut sudah berjalan sepekan terakhir ini.

Salah seorang nelayan setempat, Hermansyah, mengatakan cuaca buruk angin kencang menyebabkan gelombang tinggi hingga mencapai dua meter di perairan laut Flores, lokasi nelayan mencari ikan. “Sudah berjalan satu Mingggu kita tidak melaut karena tinggi gelombang,” katanya, Jumat (2/2).

Dikatakannya, gelombang tinggi tersebut telah diprakirakan dari awal yang terjadi setiap tahun memasuki akhir Januari hingga Februari. Kata dia, Bulan tersebut kondisi cuaca buruk akan meningkat.

Menurutnya, nelayan memilih beralih profesi, seperti menjadi kuli bangunan dan tukang ojek untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Selain itu, sebagiannya lagi mengganggur dan memperbaiki alat tangkap ikan.

“Memang setiap tahun seperti ini angin barat kencang.

Akan kembali normal pada pertengahan Bulan Februari dan Awal Maret,” katanya.

Nelayan lain, Abdurahman juga mengungkapkan yang sama. Angin kencang dan disertai hujan lebat terjadi sejak sepekan terakhir sehingga menyebabkan tingginya gelombang. Akibatnya nelayan merugi hingga jutaan rupiah.

“Sebelum terjadinya gelombang tinggi ini, kami bisa memperoleh penghasilan Rp 1 juta hingga Rp 3 juta dalam sepekan,” katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Bima, H. Taufik Rusdy ST,MT mengataka prakiraan cuaca di daerah Bima sejak Bulan Desember 2016 lalu hingga Februari mendatang akan mengalami peningkatan. “Bahkan kurvanya lebih meningkat.

Bulan Februari kondisi cuaca sangat ektrim hingga memasuki bulan Maret yang turun perlahan hingga April,” ujarnya Untuk itu, pihaknya menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta menghindari area atau wilayah bantaran sungai, areal pegunungan dan sekitar bibir pantai. “Angin kencang ini menyebabkan tinggi gelombang. Bagi warga sekitar pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan,” pungkasnya. (uki)

Untuk melengkapi berkas penyidikan akan dilakan penyidikan khusus dengan memeriksa 13 orang saksi.

Para saksi ini akan dimintai keterangan selama 4 hari, mulai Senin (5/1) pekan depan.

Kita akan tertibkan semua reklame ilegal yang saat ini terpasang.

M. Yusuf

(Suara NTB/jun)

DITANGKAP – Terduga pengguna narkoba Ul (35) saat ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Jumat (2/2).

Dua Pengguna Narkoba Ditangkap Dompu (Suara NTB) – Dua terduga penyalahguna narkoba ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Kamis (1/2) Pukul 15.00 Wita. Mereka Ul (35) dan Bt warga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja. Dari tangan keduanya polisi berhasil menyita dua poket narkotika jenis sabu.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa Ul kerap menyimpan, mengusai dan menyalahgunakan barang haram tersebut. “Kami mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki membawa sabu di Jalan Raya Kelurahan Kendai II,” kata dia kepada

Suara NTB dikonfirmasi, Jumat (2/2).

Menindaklanjuti informasi itu anggota lantas melakukan pengintaian hingga mencegat Ul yang tengah melintas. Spontan Ul membuang sabu-sabu ke atas trotoar tak jauh dari tempatnya dicegat. Meski sempat mengelak dan bersikeras dua poket sabu itu bukan miliknya Ul akhirnya mengakui.

Dan dari keterangan Ul, lanjut Suhatta, diketahui bahwa kepemilikan sabu ini berasal dari Bt warga setempat. “Sehingga langsung dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah BT,” ujarnya.

Upaya pengembangan dan penggeledahan rumah Bt yang disaksikan Lurah Kandai II, M Yuna dan warga set-

empat, Syafrudin itu polisi tak menemukan barang bukti sabu, melainkan empat bundel plastik klip transparan untuk sabu-sabu. Termasuk gunting, korek gas dan beberapa sedotan air minum.

Berbekal barang bukti yang menguatkan dugaan bahwa mereka penyalahguna sabu polisi langsung menggiringnya ke Mapolres Dompu untuk proses lebih lanjut. Termasuk pengembangan kasus guna membokar jaringan pengedar dan badar barang berbahaya ini.

“Dua orang diduga pengguna sabu saat ini sudah kita tahan di Mapolres. Sementara barang bukti yang kita sita yaitu dua poket sabu, satu unit sepeda motor dan satu buah hp,” pungkasnya. (jun)

Kampanyekan Tertib Berkendara Langsung ke Masyarakat Sumbawa besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) akan menggiatkan kampanye turun ke masyarakat guna menyampaikan pesan kamtibmas untuk ketertiban berlalu lintas.

Disamping itu juga akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Kasat Lantas Polres Sumbawa, AKP Gusriyadi Abustan, SH kepada wartawan, Jumat (2/2) kemarin menyampaikan dirinya akan tetap meneruskan program kasat yang lama. Kemudian apa yang menjadi kebijakan Dirlantas baik dari Polda maupun Mabes Polri terkait program-program lalu lintas akan disampaikan kepada masyarakat. Terutama program kamtibmas untuk ketertiban berlalu lintas.

“Nanti kita akan turun menyentuh ke masyarakat.

Nanti saya akan mulai dari sekolah-sekolah kita menyampaikan pesan-pesan kamtibmasuntuk kelancaran berekendara. Demi ketertiban dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Disebutkannya, dirinya baru menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Sumbawa sejak 1 Februari 2018 lalu. Ditandai dengan serah terima yang dilakukan oleh Kapolres berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda NTB. Tentunya selain menyampaikan pesan kamtibmas untuk kelancaran berlalu lintas, pihaknya juga akan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini supaya masyarakat bisa mendapat pelayanan dengan baik dan lancar. Baik terhadap pelayanan SIM, STNK, BPKB dan lainnya.

“Pelayanan juga akan kita tingkatkan. Bagaima-

na supaya masyarakat merasa nyaman dan bisa terlayanai dengan baik dan lancar,” terangnya.

Dijelaskannya, dalam menertibkan pengendara guna menghindari terjadinya laka lantas, pihaknya tidak hanya turun ke lapangan saat operasi khusus atau terpusat. Tetapi juga ada operasi gabungan dan operasi rutin yang ditingkatkan. Dimana dalam operasi rutin yang ditingkatkan, pihaknya tidak serta merta melakukan penindakan.

Tetapi juga memberikan pesan-pesan mengenai berkendara didalamnya.

“Kedepan program kita untuk ketertiban masyarakat dan pesan kamtibmas untuk kelancaran berkendaraan.

Harapan kami kepada masyarakat supaya tertib saat berkendara supaya aman sampai tujuan,” pungkas Gusriyadi. (ind)

“Kita akan tertibkan semua reklame ilegal yang saat ini terpasang. Selain mengganggu kenyamanan pandangan berpengaruh juga terhadap target pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, kita akan mulai turun melakukan pendataan di lokasi-lokasi yang banyak terdapat papan reklame,” ujar Kepala BPAD KSB M. Yusuf kepada Suara NTB, Jumat (2/2).

Dikatakannya, meskipun ada banyak reklame ilegal yang terpasang di lokasi strategis KSB. Namun dari target pajak yang telah ditetapkan, ditiap tahunnya selalu ada peningkatan. Tetapi tidak ada salahnya untuk menertibkan reklame yang ilegal, dengan harapan ada space untuk pemasangan reklame yang legal. Hal tersebut semata-mata dilakukan, supaya pendapatan dari sektor ini (pajak reklame) bisa terus meningkat setiap tahunnya. Sementara terkait titik-titik strategis yang kerap terpasang reklame ini yakni, simpang KUD, simpang berang dan bukit Maluk.

“Setiap awal tahun kita akan lakukan pendataan sekaligus penertiban terhadap sejumlah reklame dan baliho ilegal yang saat ini terpasang,” ujarnya. Dalam penertiban tersebut, pihaknya juga akan melibatkan Sat Pol PP untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. (ils)

Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Harga Bahan Pokok di Dompu Dompu (Suara NTB) – Cuaca ekstrem yang terjadi awal tahun ini tak berpengaruh signifikan bagi harga kebutuhan bahan pokok di Dompu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pasti ditemukan adanya lonjakan harga, khususnya untuk bumbu dapur. Demikian ungkap Kadisperindag Dompu, Muhammad, ST., MT di kantornya, Jumat (2/2).

“Sama sekali tidak terganggu harga bahan pokok saat cuaca ekstrem seperti ini, rata-rata stabil,” kata dia.

Kalaupun ada lonjakan harga, lanjut Muhammad, itu hanya untuk kebutuhan beras akibat dari mencuatnya wacana inpor kebutuhan ini dari luar. Kenaikanya pun masih sangat terjangkau perekonomian masyarakat hingga tidak menimbulkan gejolak berlebihan di lapangan.

Selain itu juga pengaruh naiknya harga gabah yang dibeli oleh para pengepul. “Beras ini naik karena harga gabah juga naik kemarin, biasanya Rp 420 ribu naik jadi Rp 480 ribu,” ujarnya.

Muhammad menegaskan, dari sisi produksi ketersedi-

aan stok yang ada saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga masa panen berikutnya.

Karenanya wilayah ini sama sekali tidak membutuhkan beras inpor dari luar daerah.

Sementara harga bahan pokok lain seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daging dan sebaginya masih tetap stabil, sesuai hasil pantauan pasar terakhir 29 Januari lalu. “Kalau untuk bahan pokok lain tidak terganggu harganya,” ujara dia.

Kenaikan harga bahan pokok khususnya beras pun bervariasi antara pasar yang satu dengan yang lainya, jika di pasar iduk tembus hingga Rp 11 ribu/Kg di pasar Soriutu hanya Rp 9 ribu/Kg dengan kualitas medium.

Perkembangan harga hingga 29 Januari lalu, tambah dia, untuk beras Rp 11 ribu/Kg, gula pasir tambora Rp 14 ribu/Kg, minyak goreng 41 ribu/liter, daging sapi Rp 100 ribu/Kg, sayur mayur berkisar Rp 40 ribu/Kg-Rp 50 ribu/Kg. “Begitu juga dengan harga kebutuhan pokok lainya tidak ada yang mengalami kenaikan kecuali beras,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 8

Kepala SMKN 1 Narmada Tersangka Korupsi Dana BOS Mataram (Suara NTB) – Kepala SMKN 1 Narmada, berinisial MA ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana BOS tahun anggaran 2014/2015. Pelaku disangka menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Tersangka MA, bergabung dengan NH, bendahara sekolah di bawah kepemimpinannya yang sudah jadi tersangka November 2017 lalu.

Bekal Penetapan Tersangka AUDIT penghitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi proyek Pusuk Sembalun tahun 2015 tengah berproses.

Unsur kerugian negara diperlukan untuk pembuktian tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Kapolres Lombok Timur, AKBP M. Eka Fathurrahman menjelaskan penyidik unit Tipikor Satreskrim sudah turun ke lapangan untuk mengidentifikasi alat bukti yang akan dijadikan bahan penghitungan.

“Audit sedang berlangsung. Ada prosesnya. Nanti (Suara NTB/why) dari hasilnya itu, apakah ada M. Eka Fathurrahman kerugian negara atau tidak untuk menyimpulkan tindak pidana korupsinya,” ujarnya, Jumat (2/2) ditemui di sela apel sinergitas TNI-Polri di Mataram.

Dia menambahkan, auditor BPKP Perwakilan NTB sudah memulai proses penghitungan sejak Senin (29/1) lalu. Asisten III Setda Lotim yang sebelumnya menjabat sebagai Kadispar Lotim pada saat pelaksanaan proyek diperiksa tim auditor. Eka mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari proyek senilai Rp 2 miliar tersebut.

“Proses hukum dugaan korupsi pada proyek Dinas Pariwisata di wilayah Sembalun perkembangan sidiknya tim BPKP sudah melakukan audit. Kita menunggu hasilnya,” kata Eka. “Dari hasil itu kami baru bisa menemunkan perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya. Untuk sementara belum bisa simpulkan siapa tersangkanya. Setelah ada hasil dari BPKP baru nanti akan diekspose kembali,” imbuh dia.

Mengenai pemeriksaan Asisten III Setda Lotim Khairil Anwar Mahdi, Eka mengatakan hal itu masih tahap klarifikasi terkait proyek yang dilaksanakan tahun 2015 tersebut. “Nanti akan dijelaskan, belum bisa disampaikan sekarang. Kita berpedoman pada azas praduga tidak bersalah,” ujarnya.

Proyek dengan anggaran yang bersumber dari bantuan Kemenpar RI itu anggaran sebesar Rp 1,6 miliar digelontorkan untuk pembangunan fisik penataan prasarana. Diantaranya, fasilitas gapura, penataan destinasi, dan pembuatan gerbang selamat datang. (why)

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi menjelaskan, penetapan tersangka itu setelah penyidik memiliki minimal dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Terhadap kepala sekolah sudah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus

dana BOS,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (2/2).

Tersangka MA dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tersangka MA, kata Kiki, tidak ditahan. Alasannya karena tersangka masih koopera-

tif serta masih dibutuhkan instansinya untuk menjalankan tugas kedinasan.

Penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2014/2015 sebesar Rp 1,9 miliar.

Sumber anggaran berasal

dari APBN tahun 2014.

Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTB, kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi itu mencapai Rp 316 juta. (why)

Kiki Firmansyah Effendi (Suara NTB/why)

Jika Terpilih

Suhaili - Amin akan Bangun Kantor Gubernur Perwakilan di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Ketua tim pemenangan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT-H. Muh. Amin, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH., mengklaim bahwa jargon Suhaili – Amin lebih realistis dibandingkan bakal calon lainnya. Bahkan, jika terpilih memimpin NTB, pasangan ini berjanji akan membangun Kantor Gubernur Perwakilan di Pulau Sumbawa.

Ketua DPRD NTB ini menyindir jargon milik pasangan dua pasangan lainnya. Menurut Isvie, jargon milik SuhailiAmin lebih realistis untuk diwujudkan dibandingkan dengan dua kompetitornya itu. Dengan mengangkat jargon “NTB Sejahtera” Suhaili-Amin, menggambarkan kondisi masyarakat NTB saat ini, yang masih jauh dari kehidupan yang sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hal pertama yang harus dipenuhinya.

“Bagaimana kita mau NTB gemilang kalau ndak sejahtera dan bagaimana NTB Aman kalau tidak sejahtera. Kalau kami mengangkat NTB Sejahtera,” ucap Isvie membandingkan jargon Suhaili-Amin dengan jargon kedua pasangan lawannya itu.

Seperti diketahui jargon NTB Gemilang diangkat untuk melanjutkan pondasi ikhtiar pembangunan NTB yang sudah diletakkan oleh TGB. “Saya kira bagus dan sukses, kepemimpinan TGBAmin sudah berhasil. Tidak ada persoalan apapun, jadi ya kita hargailah TGB dengan NTB gemilangnya,” sebut Isvie.

Sementara itu pasangan lainnya menyebut diri sebagai pasangan Aman, yang akan mewujudkan NTB untuk semua.

Terakhir disampaikan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB itu, salah satu program unggulan yang tidak dimiliki oleh pasangan calon lainnya, jika Suhaili-Amin memenangkan pertarungan Pilkada, akan membangun Kantor Gubernur Perwakilan di Pulau Sumbawa.

“Kita nanti akan buat kantor perwakilan Gubernur di Sumbawa. Jadi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur akan berkantor di Sumbawa pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Jadi tiga hari di Kantor Lombok dan tiga hari di Sumbawa,” pungkasn y a . (ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

(Suara NTB/why)

GENDANG BELEQ - Atraksi gendang beleq Polda NTB-Korem 162/WB dalam Apel Kesiapan TNI-Polri Jumat (2/2) di Bandara Selaparang, Mataram.

Penampilan itu bentuk kesolidan TNI dan Polri di wilayah NTB yang akan menghadapi Pilkada Serentak 2018.

Pilkada Serentak 2018

Satgas Nusantara Awasi Konten Negatif Medsos Mataram (Suara NTB) – Tanggung jawab besar diemban Polda NTB dalam mengamankan Pilkada Serentak 2018.

Antisipasi ketat ditujukan pada kerawanan ujaran kebencian berbau SARA, hoaks, dan kampanye hitam di media sosial.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, Jumat (2/2) menegaskan pihaknya sudah membentuk Satgas Nusantara yang terdiri empat sub-Satgas dengan fungsi masing-masing.

“Medsos itu sudah dimonitor.

Kalau ada fitnah, ujaran kebencian bisa dideteksi,” ujarnya usai memimpin apel kesiapan TNI-Polri mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Bandara Selaparang, Mataram.

Firli menyebutkan, empat subsatgas itu antara lain pengelolaan media, pencegahan isu SARA dan hate speech, pembinaan masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi.

Penyelidikannya menggunakan UU ITE yang mensyaratkan delik aduan. Intin-

ya orang yang bersangkutan langsung yang diperkenankan melapor dugaan fitnah yang disebarkan di dunia maya.

“Fitnah itu menyerang kehormatan, yang merasa dicemarkan melaporkan baru ditangani penyelidikannya,” jelas dia. Tetapi menurut Kapolda, hal terpenting adalah menjaga keamanan dengan mencegah berkembangnya isu SARA dan kampanye hitam.

“Yang penting jaga situasi dan kondisi yang nyaman. Tim sukses dan pendukung pasan-

Perusakan Baliho

Mori Imbau Pendukungnya Tak Terpancing Mataram (Suara NTB) Aksi perusakan baliho di sejumlah tempat milik pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi, oleh orang yang tidak dikenal, cukup banyak terjadi. Tindakan perusakan tersebut dinilai sebagai bentuk upaya provokasi dari pendukung calon lain, agar pendukung pasangan Ahyar-Mori ikut bereaksi.

Namun demikian, Mori tidak ingin terpancing oleh aksi provokatif dari para pendukung calon rivalnya. Ia pun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak menanggapinya dengan reaksi yang berlebihan.

Karena hal itu dia nilai sebagai bentuk kehawatiran terhadap pasangan Ahyar-Mori yang sudah berada di atas angin.

“Kepada pendukung, relawan, simpatisan, tim pemenangan dan sobat Ahyar-Mori dimanapun berada. Saya mengimbau, agar kita tidak mencontoh hal negatif seperti yang dilakukan kepada baliho kita ini. Biarkan mereka yang tidak suka dengan kekuatan dan kekompakan dalam kebersamaan kita, melakukan hal buruk seperti ini.

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Salah satu baliho milik Ahyar-Mori yang diduga sengaja dirusak oleh pendukung calon lain.

Kita tidak perlu ikut-ikutan membalas,” ujarnya pada wartawan, Jumat (2/2) kemarin.

Politisi Partai Gerindra itu, mengajakan para pendukungnya untuk fokus bekerja melaksanakan agenda-agenda pemenangan, daripada menghabiskan energi untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak baik untuk edukasi politik bagi masyarakat NTB.

“Sekali lagi, tidak usah ikutikutan menyobek baliho tetangga. Lebih baik kita bersamasama mendoakan kepada mereka yang melakukan ini kepada kita, supaya diberikan hidayah oleh Allah SWT. Agar kembali ke jalan yang benar serta bisa bergabung dengan barisan kekuatan kita dalam mewujudkan NTB untuk semua,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Turun ke Masyarakat, Zul-Rohmi Berbagi Tugas Mataram (Suara NTB) Untuk mendulang suara dengan maksimal di Pilkada serentak NTB 2018 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah, (ZulRohmi) berbagi wilayah garapan. Dr. Zul fokus menggarap suara Pulau Sumbawa dan Rohmi konsentrasi untuk mendulang suara di Pulau Lombok.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, ketika

dikonfirmasi di DPRD NTB, Jumat (2/2) kemarin.

Menurut Mahalli, strategi membagi wilayah garapan tersebut dinilai sebagai cara paling ampuh untuk mendulang suara maksimal. Sehingga dapat keluar sebagai pemenang di Pilkada NTB 2018.

“Untuk Sumbawa itu 75 persen jadi sasaranya Dr. Zul, 25 persen itu Rohmi. Nah berbading terbalik dengan di Pulau Lombok, Dr. Zul tetap turun di Pulau Lombok, di komu-

nitas-komunitas tertentu yang bisa dimasuki, tapi tidak terlalu banyak,” ungkapnya.

“Kenapa kita begitu, karena ada warga yang lebih pas ditemui oleh Rohmi dan juga oleh Dr. Zul. Sepertinya di Mataram misalnya, itu lebih banyak Dr. Zul, karena pemilihnya hetrogen, tidak hanya satu suku dan pemilihnya lebih rasional,” sambungnya.

Selama kampanye, pasangan Zul-Rohmi akan lebih banyak bergerak sendiri-sendiri,

meskipun pada momen-momen tertentu akan turun secara bersamaan. Strategi itu diambil untuk memastikan daya jelajah untuk menemui masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa, lebih luas jangkauannya.

“Cara itu lebih efektif, lebih banyak jangkauannya. Kalau berdua satu tempat itu kurang efektif, kita ingin mereka lebih banyak menemui warga NTB,” cetusnya.

Diketahui bahwa dalam sepekan terakhir ini, Dr. Zul kon-

sentrasi untuk turun menjamah masyarakat Pulau Sumbawa hingga sampai ke pelosokpelosok desa. Tidak tanggungtanggung, dalam satu minggu, Dr. Zul sudah turun di 150 titik.

Di Pulau Sumbawa, ZulRohmi juga memasang target kemenangan cukup tinggi, yakni di atasa 50 persen lebih. Hal itu cukup realistis bagi pasangan ini. Karena Dr. Zul merupakan satu-satunya kandidat calon Gubernur yang berasal dari Pulau Sumbawa. (ndi)

gan calon tidak perlu kampanye hitam. Mari pergunakan visi misi besar mensejahterakan rakyat NTB,” terangnya.

Sebagai langkah utama, pihaknya semakin mensolidkan sinergitas dengan TNI. Hal itu untuk menegaskan semangat mewujudkan Pilkada yang aman dengan menjunjung tinggi netralitas TNI dan Polri.

“Ini perlu terus menerus kita pupuk agar dalam pengamanan Pilkada kita well performed dan well prepared,” tegas Firli.

Sementara Danrem 162/ Wira Bhakti Kolonel Inf H Farid Makruf juga menegaskan rakyat NTB tidak boleh terpecah belah karena berbeda pilihan politik. Tugas TNI-Polri mengantisipasi hal itu dengan kerja bersama yang solid.

“Di NTB ini, sinergitas bukan hanya wacana tapi sudah kita wujudkan. Sudah kita petakan daerah rawan, kita kerahkan ke sana. Agar kita tidak menjadi pemadam kebakaran,” jelasnya. (why)

Pilkada Lobar

Demokrat akan Umumkan Arah Dukungan Setelah Penetapan Calon Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat memastikan diri tidak akan jadi penonton di Pilkada Kabupaten Lombok Barat, setelah gagal mengantarkan pasangan TGH. Hasanaian Juaini-Sulhan Muchlis sebagai peserta Pilkada.

Demokrat telah mengantongi nama pasangan calon yang akan didukungnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya di DPRD NTB, Jumat (2/2) kemarin. “Di Lobar Insya Allah kita akan bergerak tepat dan akan punya pasangan yang akan didukung,” ujarnya.

Meski sudah mengantongi pasangan yang akan didukungnya, Mahalli masih merahasiakan nama pasangan yang akan didukungnya. Dikatakan Wakil Ketua DPRD NTB itu, bahwa pihaknya akan mengumumkan nama pasangan yang akan didukungnya, setelah penetapan pasangan calon oleh KPU, tanggal 12 Februari mendatang.

“Kita akan umumkan nanti setelah penetapan pasangan calon. Kita akan deklarasikan caranya, begitu penetapan nomor,” kata Mahalli.

Ketika kembali diminta sebutkan nama, Mahalli

tetap merahasiakannya.

“Belum bisa kita sebutkan sekarang, nanti ada waktunya, pokoknya pada waktunya anda (wartawan) akan tahu,” sambungnya.

Lebih lanjut disampaikan Mahalli, bahwa sebelum Demokrat memutus pasangan yang akan didukung di Pilkada Lobar, pihaknya sudah membahasnya dengan sangat matang, sehingga tokoh sentral Partai Demokrat NTB, TGH. M. Zainul Majdi, pun dapat menyetujuinya.

“Kami sudah selesai bicarakan yang akan kami dukung, di partai juga sudah selesai kami bahas, tinggal diformalkan. DPP sudah merestui, TGB juga sudah welcome,” jelasnya.

Terakhir disampaikan oleh Mahalli, dukungan untuk Pilkada Lobar, tidak lepas bagian dari strategi untuk pemenangan calon Gubernur. Untuk itu ia memastikan pasangan calon Bupati dan calon Gubernur yang diusung Demokrat akan mendapatkan kemenangan di Kabupaten Lombok Barat.

“Yang jelas itu bagian dari strategi, apalagi nanti pejabat bupati (Lobar) kan orang kami. Dan itu bukan kita mau manfaatkan, tapi memang ndak perlu ngomong, dia akan bicara sendiri bahwa itu orangnya TGB,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

(Portrait of a Dead Man - society6.com)

Kematian Tak Baik bagi Orang Baikbaik Baik-b Budi Hatees 1.

TUBUH orang baik itu yang bernasib malang itu ditutup dengan selimut, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan dua perawat berpakaian serbaputih mendorongnya ke ruang mayat sambil menahan kantuk yang mengendon di kelopak mata. Itulah mayat tanpa identitas yang kemudian membuat gempar rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

Yulius, bertugas sebagai dokter jaga pada malam itu, memastikan bahwa orang baik yang malang itu sudah meninggal beberapa saat sebelum tiba di rumah sakit. Dia juga yang menyebabkan kegemparan, terutama karena dia bertanya tentang siapa si mayat dan siapa yang membawanya ke rumah sakit, sementara tidak seorang pun petugas yang mengetahuinya.

Dia mendesak dua perawat jaga.

Kedua perawat itu saling pandang, serentak mereka menyebut nama Firkah.

Firkah adalah satpam yang bertugas malam itu, dan dia tak punya penjelasan apapun. Dia hanya bicara tentang seorang laki-laki berseragam safari warna hitam-hitam, masih sangat muda, dan potongan rambutnya cepak.

“Orang itu datang mengantar orang itu, lalu izin mau memberi kabar kepada keluarganya,” katanya.

2.

DOKTER Yulius masih sangat muda, sekitar 30 tahunan. Tak terlalu tampan, tapi ketidaktampanannya segera diabaikan orang jika tahu bahwa dia seorang dokter. Dia membuka praktik di rumahnya di kawasan Teladan, di pinggir Jalan Sisingamangaraja yang ramai dan riuh. Pasiennya selalu bertambah setiap hari, meskipun dia lebih mengharapkan agar semua manusia sehat walafiat.

Itu sebabnya, rezeki yang melimpah itu tak membuatnya menjadi angkuh, dan orang tak akan pernah menduga kalau dia seorang yang sukses dalam menjalani profesinya.

Pagi hari, Yulius mengumpulkan perawat yang mendapat giliran jaga pada jam ketika orang baik itu diantar ke rumah sakit. Ada enam orang, empat perawat —tiga perempuan dan satu laki-laki—dan dua satpam: Firkah dan Sultoni. Keenam orang itu dikumpulkan di ruang pertemuan. Satu per satu ditanyai bagaimana bisa seorang pasien ditinggalkan di rumah sakit sedangkan mereka tidak berusaha untuk mengetahui identitasnya.

Marlina, perawat senior, mengatakan dia dan rekan-rekannya tak sempat berpikir soal identitas itu karena pikiran mereka lebih fokus untuk memberikan pertolongan pertama. “Kami baru menyadari keteledoran kami setelah pasien tak tertolong,” kata Marlina sambil menatap Yulius. “Dokter, kami minta maaf atas keteledoran ini.”

Yulius diam, menarik nafas dalamdalam, lalu menghamburkannya. “Ya, sudah. Kalian sudah berbuat yang seharusnya dilakukan perawat. Sayang, orang itu tak tertolong.”

Yulius mengalihkan pandangan ke Firkah dan Sultoni, lalu katanya: “Kalian berdua kan tak terlibat soal pertolongan pertama.”

Firkah mengangguk. Dia mengakui keteledorannya, tapi dia membela diri karena mengira perawat jaga sudah mencatat data-data pasien. “Seharusnya saya mendampingi, dan saya memang melakukannya, tapi saya tak pernah bertanya tentang data-data pribadi.” Firkah menatap Sultoni.

“Kami mengajak ngobrol orang yang mengantar pasien itu, tapi kami tak pernah bertanya siapa dirinya.”

“Betul, Pak,” timpal Sultoni.

“Kami tak memikirkan sampai ke arah itu.”

“Kalau dari penampilannya, orang itu jelas mengantar seseorang yang penting. Dia mengenakan safari, seperti pakaian yang biasa dikenakan para pengawal pejabat,” kata Firkah.

“Apa mungkin pasien itu seorang pejabat?” Yulius bertanya. “Kalau benar, pasti akan ada yang mencarinya.”

Semua mengangguk.

Akan tetapi, dua hari kemudian, tak ada seorang pun yang datang menanyai soal mayat itu. Yulius tak mau pusing dan memanggil wartawan untuk memberitakan soal mayat itu.

Dia menceritakan semuanya, lalu meminta wartawan menulis tentang ciri-ciri khusus pada mayat itu.

3.

AKU sudah membayangkan betapa peningnya pihak rumah sakit ketika menerima pasien yang sudah meninggal dan sama sekali tak punya identitas. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang sopir pribadi seperti aku.

Baiklah, aku ceritakan duduk perkaranya. Orang baik yang malang itu bernama Muhammad Porkas. Dia seorang pejabat. Pada malam sebelum mendapat serangan jantung, dia bertelepon dengan Junainah. Aku duduk di sampingnya, mengendalikan setir mobil, berupaya membuat perjalanan kami senyaman mungkin.

Junainah, perempuan itu, pembantu di rumahnya. Dia seorang gadis yang dibawa Muhammad Porkas dari sebuah desa di Kisaran. Dia sengaja memilih Junainah dari sekian banyak gadis yang ada di desa itu. Memang tak terlalu cantik, tapi tubuhnya terlihat sehat dan segar. Itulah syarat yang dibuatnya bagi perempuan yang ingin bekerja menjadi pembantu di rumahnya.

Malam itu, kami hendak ke Kisaran, ke desa tempat tinggal Junainah untuk menemui orang tua gadis itu.

Rencananya, dia akan meminta izin untuk menikahi Junainah, langsung kepada ayahnya. Dia ceritakan kalau keinginan itu murni dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tulus untuk menjadikan Junainah sebagai istrinya yang sah. Dia mengaku, sudah pernah keinginan itu disampaikan langsung kepada Junainah. Cuma, dia tak yakin Junainah mau. Gadis itu tak percaya, dan menuduhnya hanya berniat untuk mencelakakannya.

Lewat telepon genggam, Muhammad Porkas bertanya kepada Junainah tentang anaknya. “Kau menjaga anakku dengan baik?” Dia sengaja membuka pengeras suara telepon genggamnya.

“Aku sudah menggugurkannya.”

Ketus suara Junainah. “Aku tak ingin anak haram itu.”

“Apa!?” Seketika tubuh Muhammad Porkas menegang. Mulutnya menganga. Matanya melotot. Nafasnya terhenti. Jantungnya mendadak diam.

Aku, yang duduk di sampingnya, sontak menginjak rem. Aku tak berani menyentuh tubuhnya. Dia pernah bilang padaku, kalau serangan jantungnya tiba, biarkan saja. Bawa saja langsung ke rumah sakit, dan biarkan dokter yang menangani. Buruburu aku bawa dia ke rumah sakit terdekat. Untung, tak berapa lama aku menemukan rumah sakit.

4.

AKU sopir pribadi Muhammad Porkas. Begitu tiba di rumah sakit, aku teriak memanggil perawat jaga pada malam itu. Dua satpam muncul, menyusul kemudian dua perawat jaga sambil membawa bangsal dorong. Mereka gesit dan aku yakin keg-

esitan mereka akan menolong Muhammad Porkas. Karena keyakinan itu, aku pun kembali ke mobil dan bermaksud mau memberitahu istrinya, juga memberitahu Junainah tentang kondisi Muhammad Porkas.

Saat aku sudah di dalam mobil dan mencoba menghubungi nomor telepon genggam istrinya, niat itu langsung aku batalkan. Mustahil bisa menghubungi istrinya pada malam hari seperti ini.

Perempuan itu sulit dihubungi lewat telepon. Dia tidak terlalu perduli siapa pun yang meneleponnya. Dia, seperti biasa, jarang berada di rumah, terlalu sibuk dengan kelompok arisannya.

Setiap kali sedang bersama kelompok arisannya, dia pasti berhasil melupakan siapa dirinya, terutama tentang dirinya sebagai istri seorang pejabat pemerintah. Semua anggota kelompok arisannya adalah istri pejabat terkenal, tetapi mereka sudah sepakat untuk membuang jauh-jauh status suami masing-masing ketika arisan berlangsung.

Aku tahu persis soal itu karena sering diminta mengantarkannya ke rumah-rumah tempat arisan digelar.

Dari percakapan mereka, selalu tidak jauh dari persoalan makan, perhiasan, dan belanja, setiap orang terlihat memang sengaja ingin melupakan siapa suami mereka. Setiap orang ingin dilihat dan dikenal sebagai dirinya sendiri, lalu mereka berbuat apa saja sebagai diri sendiri.

Dia juga sering menceritakan soal teman-teman arisannya. “Mereka,” kata dia suatu hari, “teman-teman arisan saya, kami dipertemukan oleh nasib buruk yang sama.”

“Saya kira Ibu keliru. Kalian dipertemukan oleh nasib baik yang sama.”

“Kau hanya melihat dari luar.”

“Bagaimana saya bisa melihat ke dalam. Saya berada di luar.”

Dia tertawa, terdengar hambar.

“Suami kami memiliki kebiasaan yang sama. Mereka menikahi perempuan lain.” Dia tersenyum kecut.

“Kami memang istri pejabat, tetapi kami juga terabaikan sebagai istri pertama.”

Kalimat itu mengagetkanku. Bukan lantaran penjelasan itu, tapi karena dia menyampaikannya sangat datar. Seolah-olah hal itu tak terlalu penting. Dan, beberapa waktu kemudian, aku sering memergokinya bersama seorang laki-laki muda. Beberapa hari setelah itu, aku menemukannya bersama laki-laki muda yang lain.

Aku mendiamkannya, dan tidak ingin Muhammad Porkas tahu soal itu.

Tapi Muhammad Porkas ternyata tahu soal istrinya yang berselingkuh dengan berbagai laki-laki muda. Suatu hari, saat aku menyupirinya menuju Kota Medan untuk sebuah urusan penting di Kantor Pemda Provinsi Sumatra Utara, dia bercerita tentang istrinya.

“Aku tahu dia punya pacar lagi, tapi biarlah,” katanya.

“Kok?!”

“Mungkin itulah yang terbaik untuk dia.”

“Bagaimana dengan Bapak? Apa ini yang terbaik untuk Bapak?”

Dia tak menjawab, tetapi berusaha tersenyum. Terlihat sangat hambar.

Dia lanjutkan kalimatnya, dan kali ini dia berbicara soal pernikahan mereka. “Sudah 15 tahun kami menikah. Selama itu kami tak mendapatkan anak.” Dia menghela nafas. Sambil terus bicara, matanya menatap ke depan. “Kau tahu apa yang didambakan pasangan suami istri. Mereka ingin anak, ingin keturunan.”

“Itu kan soal rezeki, Pak.” “Aku tahu soal rezeki itu. Persoalannya sekarang, ternyata istriku itu tidak bisa punya anak. Dia tak pernah memberitahuku kalau pada masa gadis dia

pernah menjalani operasi kista di rahimnya. Memang, dokter mengatakan rahimnya sehat dan bisa hamil, karena rahim itu tidak diangkat.”

“Itu bagus berarti.”

“Bukan perkara bagus dan tidak.

Setelah 15 tahun ternyata dia tak kunjung hamil. Berarti memang dia tak bisa beranak lagi.”

“Kenapa Bapak menyimpulkan begitu.”

“Karena perempuan lain ternyata bisa aku hamili.”

Aku tersentak. “Perempuan lain?”

Dia mengangguk. “Perempuan itu bilang dia mengandung anakku, dan aku senang sekali. Aku akan menikahinya, dan istriku tahu soal itu.”

“Apa kata istri Bapak.”

“Dia pacaran dengan laki-laki lain.”

Aku mengangguk. Aku baru paham soal itu. Pantaslah ia tak terlalu merisaukan soal istrinya dengan laki-laki lain.

“Kau mau tahu siapa perempuan yang mengandung anakku?” Ia terlihat sangat bangga.

Ditanya seperti itu, aku tersentak.

Aku belum memberi jawaban apapun ketika ia melanjutkan ceritanya.

“Dia Junainah.”

“Junainah!” Aku tak bisa menyembunyikan keterkejutanku.

“Mula-mula aku iseng. Tapi, karena Junainah hamil, aku jadi senang.

Aku akan menikahinya.”

Aku diam saja. Dia melanjutkan ceritanya, katanya, dia telah mengupaya-

kan apa saja untuk mendapatkan anak, konsultasi ke sejumlah dokter ahli, dan mencoba pengobatan alternatif ke berbagai daerah. Tetap saja dia belum dikarunia seorang anak pun sampai suatu malam dia pulang dalam keadaan mabuk dan masuk ke kamar Junainah.

5 SEBETULNYA, Junainah tidak pernah menyukai Muhammad Porkas. Dia mengatakan langsung kepadaku. Kalau aku sedang di rumah dan tak ada pekerjaan untuk menyupiri Muhammad Porkas maupun istrinya, maka aku habiskan waktuku di rumah untuk mengobrol dengan Junainah. Dia bercerita, keluarga pejabat itu tidak ada yang beres karena hidup mereka tidak pernah jauh dari perbuatan korupsi dan menyakiti rakyat. Tapi, karena ayahnya sangat butuh uang untuk menghidupi keluarga dengan enam orang adiknya yang masih perlu biaya sekolah, Junainah akhirnya bersedia menjadi pembantu.

Dua bulan pertama, Junainah tidak betah. Tiga bulan, dia menuntut agar Muhammad Porkas merelakannya pulang. “Aku mau menikah.

Aku mau berhenti menjadi pembantu,” katanya.

Tidak ada tanggapan. Begitu seterusnya, setiap bulan, Junainah minta berhenti. Namun, memasuki bulan ke empat, Junainah tidak pernah

lagi menemui Muhammad Porkas.

Perubahan sikap itu terjadi setelah pada suatu malam Muhammad Porkas tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya. Dia bergerak sangat pelan, lebih pelan dari pergerakan bisik-bisik, juga ketika menyingkap selimut Junainah.

Gadis itu baru menyadari setelah dengus nafas Muhammad Porkas tepat di depan hidungnya dan saat itu segala sesuatu telah terlambat.

“Aku akan menikahi kamu,” kata Muhammad Porkas, beberapa pekan setelah Junainah memberitahu kalau dirinya hamil. “Kau akan sangat beruntung menjadi istri pejabat terkenal seperti aku.”

Beruntung! Junainah justru melihat hal yang berbeda.

6 MALAM ITU aku putuskan tak menghubungi siapa pun setelah mengantar Muhammad Porkas ke rumah sakit. Aku bingung mau menghubungi siapa. Aku parkir kendaraan di pinggir jalan, aku duduk di sana semalaman. Ketika matahari muncul, aku baru beranjak. Tapi, tetap saja tidak tahu siapa yang harus aku hubungi.(*) Budi Hatees menulis serbasedikit sejak tahun 1980-an. Kitab cerpennnya, Laskar di Garis Belakang diterbitkan Penerbit Matakata (2007).

PUISI Lamuh Syamsuar Pustaka pohon buku terbuka buah sembunyi di seberang sunyi diam-diam mutiara seakan tak ada yang pernah berumah di sana 2015

Garba Air saat panas berkepanjangan memberimu resah ibu mengakhiri air mata yang tumpah ke mata hati di lahirkannya nasi, sayur dan daging mentah lidah biru menjunjung api tanpa asap dilepasnya gaya tarik bumi dari jemari buaian sepucat gading bibir gemetar. bergetah damar burung muda, buta di senjakala yang seharusnya ia melihat bagaimana bisa kau membalas membilas pualam dengan paruh ternoda, selepas berburu ke hutan ular, ikan dan kijang sampai kau muntah nanah-darah penyesalan ibu tak kan kembali keluar dari perut air dimana bermula tanah ini, dari genangan sunyi lumpur-lumpur bernyawa yang mengental 2016

Malam Minggu yang Bisu di malam minggu kita tahu kita menipu diri kita menghibur kesepian yang tak butuh hiburan tak ada suka cita yang benar-benar menyentuh kedalaman jiwa kita aku menunggu sekaligus ditunggu huruf-huruf rindu membuncah memecah malam dan dingin kian purba. begitu juga suaramu tak kunjung lepas dari pitanya aku bernaung di bawah harap engkau berlindung di bawah ragu hingga kesunyian kian rekah api cerita itu telah menguap jarak dan waktu menelannya jarum jam patah. dan kita menjelajah malam tanpa sepatah sapa

Belenggu Gerimis gerimis dan kelembaman malam kian menua hening yang lempung dihujam rintik rintih aku tak mencari, pun membuat kata aku hanya menitip suara di lengkung bisu dan kesunyian adalah cinta yang tak menubuh sesekali denyut kegelisahan menyeruak dari dasar rahasia mendidih kesedihanku mendidih menguap tawaku menguap :aku telah terbiasa merayakan kesendirian apakah kau melihat kesepian pada malam yang terbelenggu gerimis? tidak. aku tidak akan memeluknya sendiri sayang!

2018

2018 Lamuh Syamsuar, lahir di Lombok Tengah, 1987. Menyelesaikan Studi S1 di IKIP Mataram.Buku puisinya berjudul Secauk Pasir Kesunyian.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 10

Tak Bisa Dihindari

Masuknya PT Asing, Pengetatan Regulasi Mesti Dilakukan

SMK Harus Menjalankan Skema yang Dikeluarkan BNSP Mataram (Suara NTB) – Di penghujung tahun ajaran 2017/2018, siswa kelas XII di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dihadapkan dengan agenda yang cukup padat. Selain Ujian Nasional (UN), siswa juga harus melewati uji kompetensi. Bagi SMK yang memili Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1, diharuskan menjalankan skema pengujian yang sudah ditentukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM. Menurutnya, LSP P1 boleh dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari BNSP. “Mereka yang sudah memiliki LSP P1 agar menjalankan skema yang sudah ditentukan atau dikeluarkan oleh BNSP,” ujarnya.

Diakuinya, tidak semua SMK memiliki LSP P1, antara lain SMKN 3 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKN 1 Kuripan, SMKN 2 Kuripan, SMKN 1 Praya dan beberapa sekolah lainnya. Nantinya siswa akan mendapatkan dua sertifikat, dari sekolah dan dari LSP P1. Sementara uji kompetensi yang dilakukan oleh sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga boleh dilaksanakan secara paralel.

Selain itu, seluruh SMK diharuskan menerapkan kurikulum 2013 versi 2017 merujuk Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4678/D/Kep/MK/ 2016 tanggal 2 September 2016 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. Ada sejumlah perubahan dibandingkan dengan ketentuan kurikulum sebelumnya.

Menurutnya ada beberapa perubahan atau perkembangan spektrum itu. Ia menjelaskan, yang pertama mengenai program studi yang dulunya dibagi-bagi sekarang digabung menjadi satu. Selain juga tentang substansi nama, yang dulunya bernama paket keahlian menjadi kompetensi keahlian.

“Dan beberapa nama yang disesuaikan dengan perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang direvitalisasi kurikulum,” kata Umar sebelumnya.

Sementara itu, jumlah bidang keahlian sebanyak sembilan bidang keahlian, 48 program keahlian, dan 142 kompetensi keahlian masih tetap. Hanya ditekankan adalah perubahan nama dan penggabungan beberapa program keahlian maupun kompetensi keahlian menjadi satu. Nama-nama yang dulunya dikonotasikan kurang bagus, diubah namanya. “Agar menjadi lebih menarik,” ujar Umar.

Perubahan yang cukup berbeda yaitu mengenai silabus, jika kurikulum sebelumnya memberi contoh silabus, di kurikulum saat ini tidak diberi contoh silabus. Tetapi Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menganalisa Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)-nya. Nantinya merekalah yang mengembangkan menjadi silabus yang akan diterapkan di sekolah masingmasing. “Sekarang versi 2107 harus menganalisa kompentensi dasar dulu baru disusun menjadi silabus. Di sana akan muncul waktu dan materi yang dibagi per semester,”jelas Umar.

Pihaknya berharap melalui kurikulum ini, dapat terjadi peningkatan kapasitas, serta kompetensi dari siswa dapat meningkat lebih tajam dibandingkan sebelumnya sehingga siswa lebih siap terjun ke dunia kerja.

H. Umar (ron) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) – Rencana masuknya Perguruan Tinggi (PT) Asing ke dalam negeri dikhawatirkan akan menyulitkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, termasuk di NTB. Oleh karena itu diperlukan memperketat regulasi dalam kehadiran perguruan tinggi asing itu. dibutuhkan memperketat regulasi bagi perguruan tinggi asing yang akan membuka kampus di Indonesia. “Hanya yang dibutuhkan adalah memperketat regulasi,” tegasnya.

Terkait dengan kekhawatiran perguruan tinggi swasta yang akan tertinggal, Nengah Dasi menekankan jika perguruan tinggi swasta tidak mengabaikam mutu, maka tidak ada perguruan tinggi swasta akan tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakat. “Jadi keberadaan perguruan tinggi asing bisa juga membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam negeri” katanya.

Bahkan, katanya, perguruan tinggi asing juga bisa men-

dongkrak peningkatan kualitas perguruan tinggi lokal. “Selama aturan memberi celah perguruan tinggi asing masuk ke dalam negeri tentu tidak bisa kita hindari,” ujarnya.

Selain itu, sebelumnya, Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra mendorong PTS yang berada di bawah satu yayasan dapat merger atau bergabung. Ia mencontohkan di NTB sudah ada beberapa PTS yang melakukan merger dalam satu yayasan, seperti STIKAS Qamarul Huda bersama dengan STKIP Qamarul Huda telah bergabung dan berubah bentuk menjadi Universitas Qamarul Huda Badaruddin. Begitu juga dengan Universitas Hamzanwadi di

Nengah Dasi Astawa Selong, Lombok Timur. “Ini ada beberapa lagi mau dimerger,” katanya.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi yang dimerger itu untuk aspek pengelolaan yang lebih sehat. Bagi PTS yang berbeda yayasan pun bisa melakukan merger, tapi harus membuat yayasan baru. Ia juga mencon-

(Suara NTB/dok)

Koordinator Kopertis wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSI., dihubungi dari Mataram, Jumat (2/2), mengatakan, dalam era globalisasi saat ini, sulit dibendung kehadiran perguruan tinggi asing.

“Era globalisasi sulit dibendung dan menempatkan kualitas sebagai target utama dan suka tidak suka perguruan tinggi asing akan masuk ke negara kita,” ujar Nengah Dasi.

Diakuinya perguruan tinggi asing bisa masuk ke Indonesia, tapi harus memenuhi aturan yang berlaku. Terutama wajib berpartner dengan perguruan tinggi di dalam negeri. Oleh karena itu, ia menekankan,

”

Era globalisasi sulit dibendung dan menempatkan kualitas sebagai target utama dan suka tidak suka perguruan tinggi asing akan masuk ke negara kita,

tohkan, di NTB ada beberapa PTS yang berada di satu yayasan. Menurutnya, seandainya PTS itu bersatu makan akan menjadi lebih kuat lagi.

“Kalau mau bersatu, lebih kuat lebih jaya, dan lebih strong. Kalau ada PTS yang ‘turun’ disubsidi oleh yang lebih besar,” katanya. (ron)

SMKN 1 Mataram Kembangkan Pusat Bisnis Mataram (Suara NTB) Perkembangan globalisasi menuntut sekolah dapat menyiapkan lulusannya untuk dapat bersaingan dalam memasuki dunia kerja. Sekolah pun dituntut mengembangkan business center (pusat bisnis) sebagai media siswa belajar berwirausaha.

Selain itu menurut Wakil Kepala SMKN 1 Mataram H. Jamaludin, sekolah juga diharapkan dapat menyiapkan lulusannya agar mampu berdiri sendiri dengan membuka usaha yang dapat memberikan penghidupan bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya.

Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, maka di SMK diberikan pelajaran kewirausahan dengan tujuan mengenalkan kepada siswa dunia usaha keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha.

Materi pelajaran kewirausahaanpun tidak hanya soft skill, namun juga ditambah dengan keterampilan dalam mengelola usaha. Agar aplikasi dari materi tersebut bisa diaplikasikan siswa sebelum lulus maka diperlukan tempat agar siswa dapat berpraktik, sehingga jika siswa mengalami kendala guru dapat memberikan bimbingan. Tempat yang tepat untuk praktik tersebut adalah pusat bisnis.

Di SMKN 1 Mataram, ujarnya, keberadaan pusat bisnis selama ini dijadikan media pengembangan bisnis bagi setiap siswa. Diakui bahwa secara umum pengembangan pusat bisnis diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana bisnis yang layak sebagai tempat dan wahana belajar sambil berbuat, dan pengembangan pola manajemen pusat bisnis yang terintegrasi dengan proses pembelajaran terhadap siswa.

Mengingat pentingnya peranan dari pusat bisnis, maka SMKN 1 Mataram berupaya mengembangkan sebuah bisnis center yang berorientasi edukatif. Orientasi edukatif karena pusat bisnis dapat dijadikan tempat kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran kewirausahaan dan praktik pelajaran kejuruan untuk jurusan akuntansi dan pemasaran.

Di tempat ini siswa dapat berprak-

(Suara NTB/dys)

BISNIS CENTER - SMKN 1 Mataram mengembangkan bisnis center sebagai tempat siswa praktik berwirausaha.

Pola seperti ini memudahkan siswa menentukan apa yang dilakukan setelah selesai sekolah. tik bagaimana mengelola usaha untuk kegiatan kewirausahaan, sedangkan untuk praktik kejuruan berupa kegiatan penjualan, melayani konsumen, membuat nota penjualan dan lain sebagainya. Untuk program akuntansi, mereka dapat berpraktik untuk materi membuat laporan keuangan, membuat laporan persediaan barang dagangan, menghitung harga pokok penjualan.

Dengan praktik langsung di tempat

usaha, siswa dapat pengalaman langsung serta memahami hasil dari pekerjaan mereka akan berpengaruh pada kegiatan usaha, misalnya jika siswa dapat melayani pembeli dengan baik, maka volume penjualan akan meningkat sebaliknya jika gagal maka dapat mengakibatkan penurunan omset usaha.

Pengalaman langsung ini berdampak bagi siswa, di mana mereka dapat belajar dari setiap kegiatan yang mereka

Ponpes Tuhfatul Amfananiah Bangun Standarisasi Kelulusan Santri Praya (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Tuhfatul Amfananiah NW, berupaya melakukan standarisasi pada setiap santri yang lulus.

Tentu dengan kualitas yang telah ditetapkan pengelola ponpes.

Pengasuh Ponpes Tuhfatul Amfananiah NW, Suhaibi Aljadoti, QH, menegaskan salah satu upaya membuat standarisasi kelulusan santri ialah dengan mewajibkan tiap santri tinggal di asrama.

Selama berada di pondok kata Suhaibi, para santri akan menerima sejumlah program wajib yang ditetapkan ponpes.

Cara ini merupakan wujud dari pihak ponpes dalam mewujud-

Suhaibi Aljadoti

kan agar santri yang diluluskan sesuai dengan standar profil lulusan yang ditetapkan ponpes.

Dikatakan Suhaibi, standar

kelulusan tiap santri penting disusun sejak awal, sehingga dalam prosesnya, pengelola ponpes maupun para santri dapat mengejar dan melaksanakan standar yang ditetapkan tersebut.

Misalnya saja, santri yang diluluskan paling tidak memiliki kesadaran untuk wajib salat berjamaah, mempunyai kesadaran untuk tilawatil Qur’an, dan mampu serta menguasai materi qiroati. Hal-hal lain dari itu juga perlu mendapatkan standar penilaian yang jelas.

Guna mewujudkan standar tersebut, Suhaibi menjelaskan setiap santri harus memiliki komitmen kuat untuk belajar.

Karena tanpa fokus menuntut ilmu, dipastikan mereka tidak serius belajar. Oleh sebab itu, tinggal di asrama bagi setiap santri wajib hukumnya.

“Mereka diwajibkan tinggal di asrama yang telah disiapkan ponpes. Keberadaan asrama bertujuan agar para santri dapat lebih fokus menimba ilmu.

Karena di asrama, mereka bisa belajar intensif berbagai materi,” kata Suhaibi menjelaskan.

Di samping dengan tinggal di asrama, pengelola ponpes dapat mengontrol setiap pertumbuhan dan perkembangan para santri.

Standar lain yang ditetapkan bagi setiap lulusan ponpes yang juga sekaligus menjadi ciri khas ponpes ini ialah mereka diwajibkan menjalankan puasa sunnah pada hari- hari tertentu.

Seperti puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Kewajiban menjalankan puasa sunnah harus dibiasakan agar mereka sejak dini dapat hidup sesuai ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. (dys)

lakukan, sehingga akan memudahkan guru dalam menanamkan karakteristik seorang wirausaha atau pekerja. Hal ini menuntut ketepatan dalam setiap tindakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Siswa juga dapat belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga mereka akan terbiasa untuk teliti dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan di pusat bisnis. (dys)

Tahun Ini, SD IT Yarsi Dibuka Mataram (Suara NTB) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Yarsi Mataram akan dibuka pada awal tahun ajaran 2018/2019 nanti. SD IT Yarsi merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Islami.

“Mulai tahun ajaran nanti dibuka. SD IT mencetak murid yang cerdas, berkarakter, dan religius,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., Jumat (2/1).

SD IT Yarsi Mataram saat ini memiliki tenaga pengajar yang berkualitas mulai dari tamatan S1 sampai S2 yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Zulkahfi mengungkapkan, program unggulan yang ada di SD IT Yarsi antara lain tahsin dan tahfidzh Al-Qur’an dengan target hafalan minimal 2 juz, kurikulum juga sesuai pendidikan nasional. Siswa nantinya juga aktif berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dasar.

Selain itu, pendidikan karakter Islami ditanamkan di diri murid. Hafalan hadits dan doa-doa pilihan juga diajarkan. Nantinya juga akan ada Musabaqah Hifdzhul Qur’an (MHQ), wisuda tahfidzh dengan proses pembelajaran secara full day school.

Pihaknya menargetkan kuota per kelas sebanyak 25 orang. Setiap harinya juga akan dilaksanakan Salat Duha dan Dzuhur berjamaah.

SD IT Yarsi Mataram memberikan fasilitas ruang belajar full AC. Sarana dan prasarana yang mendukung seperti musala, kamar mandi, perpustakaan, kantin, dan tempat bermain juga tersedia. “Media pembelajaran yang menarik, ada juga nantinya alat-alat penunjang kegiatan ekstrakurikuler,” ujar Zulkahfi.

Di samping itu, Zulkahfi menambahkan, ada juga klinik Bale Sehat sebagai tempat medical chek up berkala.

Juga ada Klinik Psikologi sebagai tempat kajian minat dan bakat peserta didik. Dan , laboratorium kesehatan tempat pengenalan anatomi fisiologi manusia. (ron)

(Suara NTB/dok)

Hanya Dua Kelas PROSES Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018 sudah dimulai dengan tahap pengisian PDSS di tiap sekolah. Sementara bagi pengelola program studi (prodi) dan jurusan, tahap ini adalah tahap di mana mereka mensosialisasikan keberadaan dan keunggulan prodi yang hendak ditawarkan ke masyarakat. Di samping melihat peluang adanya penambahan kuota penerimaan atau tidak berdasarkan jumlah peminat.

Kepala Prodi Budidaya Perairan Universitas Mataram (Unram) Dr. Ir. H. Junaidi, menyebut tahun ini, Prodi Budidaya Perairan hanya memperoleh kuota dua kelas. Sama seperti tahun sebelumnya, prodi ini tidak mendapatkan tambahan kuota.

Dikatakan Junaidi, masing-masing kelas akan diisi 50 mahasiswa. Meski cukup gemuk, namun kondisi gedung kuliah tidak mungkinkan adanya pemecahan kelas dan penambahan kuota. “Kuota cuma dua kelas. Tahun ini tidak ada penambahan kuota yaitu seratus,” ungkapnya.

Meski tidak ada penambahan kuota, namun baginya hal demikian tidak jadi persoalan.

Karena dengan demikian, proses pembelajaran akan tambah efektif. Selain itu kondisi gedung tidak memungkinkan adanya penambahan.

Dikatakan, saat ini saja, sejak dibuka pertamakali beberapa tahun silam, terdapat alumni sebanyak 400 orang.

Mereka tersebar kerja di berbagai tempat mulai birokrat, wirausaha, dan lain sebagainya. (dys)

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 11

Perbaikan Lintasan Atletik Tunggu Musim Hujan Reda

Mataram (Suara NTB) Kerusakan Lintasan Atletik Sintentis di GOR 17 Desember Turide Mataram makin meluas bila tidak segera ditangani dengan segera. Pihak Dispora NTB selaku pihak pengelola sarana dan sarana dan prasarana olahraga akan segara mengambil sikap dengan melakukan perbaikan.

Namun sayangnya, dalam kondisi situasi hujan yang terus menerus seperti ini Dispora NTB tidak dapat langsung memperbaiki lintasan tersebut.

Pihak Dispora NTB akan men-

dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (2/2), mengakui adanya kerusakan lintasan atletik itu. Dan pihaknya telah menganggarkan secara bertahap perbaikan un-

cari waktu yang tepat untuk perbaikan lintasan untuk kegiatan latihan unggulan NTB. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang

tuk lintasan atletik sintetis yang berlokasi di GOR Turide itu. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap karena anggaran yang ada tidak cukup untuk biaya mengganti lintasan yang rusak secara keseluruhan.

“Untuk mengganti lintasan secara keseluruhannya butuh dana besar. Insyaallah anggaran tahun ini hanya untuk pemeliharaan,” ucapnya.

Lanjutnya, mengingat anggaran yang ada tahun ini tidak

bisa membenahi lintasan secara keseluruhan, pihaknya akan melakukan perbaikan setahap demi setahap saja.

Dalam hal ini perbaikan akan dilakukan sepanjang tahun mengingat usia lintasan sudah lebih dari lima tahun.

Untuk perbaikan lintasan atletik tahun ini hanya bisa dilakukan oleh Dispora NTB dengan cara tambal sulam di bagian lintasan yang rusak.

Karena anggaran pemeli-

haraan sarana olahraga yang ada di kas Dispora NTB tidak cukup untuk perbaikan keseluruhannya lintasan yang rusak.

“Cara perbaikannya akan dilakukan secara bertahap mengingat usia lintasan sudah lama (5 tahun). Rencana perbaikan lintasan di GOR Turide Mataram tunggu hujan agak reda supaya lemnya bisa lengket,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa kondisi

lintasan atletik sintetis GOR 17 Desember yang dibangun sejak tahun 2010 dengan menelan anggaran Rp 7,5 Miliar itu kondisinya memprihatinkan. Pasalnya beberapa bagian lintasan sudah membentuk bulatan kecil dan mengalami robek di beberapa badan lintasan. Kondisi lintasan ini harus segera dibenahi agar kegiatan latihan atlet unggulan tetap berjalan maksimal. (fan)

Anas Tinggalkan Pelatda Mayung 2018 Mataram (Suara NTB) Karir atlet unggulan beladiri persaudaraan Kempo NTB, Sophian Anas di Pelatda Mayung 2018 terancam berakhir. Atlet yang baru saja menyelesaikan program latihannya selama satu tahun di Pelatda Mayung 2017 itu telah meninggalkan Pelatda.

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi bahwa Shopian Anas telah meninggalkan Pelatda Mayung NTB sejak pelantikan Ketua Umum Pengprov Perkemi NTB, Fauzan Husniadi di Mataram (27/1) lalu. Dia meninggalkan Pelatda Mayung 2018 karena dia mendapat informasi bakal tidak diusulkan oleh Pengprov Perkemi NTB di Pelatda KONI NTB tahun 2018.

Sophian Anas yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (2/2) kemarin mengatakan dirinya meninggalkan Pelatda lantaran pelatihnya tidak lagi melatih. “Pelatih saya, Agus Suharyan tidak lagi melatih, saya diminta untuk tidak lagi mengikuti Pelatda Mayung 2018,” ucapnya.

Pergantian personalia kepengurusan Perkemi NTB tahun 2018-2022 memang sedikit memegaruhi kegiatan latihan atlet kempo. Hal ini dikarenakan beberapa pelatih beladiri kempo, Agus Suharyan dikabarkan tidak lagi diusulkan sebagai pelatih Pelatda 2018.

Kondisi tersebut, memaksa Anas untuk meninggalkan Pelatda Mayung. Setelah mengakhiri program latihan di Pelatda 2018, Anas mengaku tetap latihan di Dojo Universitas Mataram (Unram). “Selama meninggalkan Pelatda, saya tetap latihan di Dojo Unram,” jelasnya.

Terkait soal Anas meninggalkan Pelatda 2018 ditanggapi serius oleh Ketua Pelatda Mayung, Mars Ansori Wijaya.

Sekretaris KPUD NTB ini meminta atlet dan pelatih yang bersangkutan untuk tetap mengikuti Pelatda di GOR. Pasalnya sejauh ini pihaknya belum mengeluarkan keputusan resmi terkait nasib atlet dan pelatih pelatda itu.

“KONI NTB belum mengeluarkan keputusan resmi terkait degradasi dan promosi atlet dan pelatih Pelatda. Kami minta atlet dan pelatih tetap menjalani latihan di GOR,” jelasnya.

Diakui Ansori, terkait program degradasi dan promosi atlet Pelatda Mayung memang akan dilakukan tahun ini.

Namun bukan berarti pelatih dan atlet tersebut akan didegradasi semua. “Mungkin pelatihnya saja yang didegradasi, dan atletnya ditambah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Perkemi NTB, Fauzan Husniadi sebelumnya pernah menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan pelatih lain di Pelatda KONI NTB tahun 2018. Mereka akan mengusulkan Lilis dan Muzaeni menjadi pelatih Kempo Pelatda KONI NTB tahun 2018. (fan) (Suara NTB/fan)

BERTATAP MUKA - Ketua Umum Pengprov Kodrad NTB, H. Ahmad Rusni dan dua pelatihnya, Imran dan Herianto bertatap muka dengan Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal di Sekretariat KONI NTB, Jumat (2/2). Mereka meminta KONI NTB membantu kepindahan atlet Tarung derajat NTB, Kurniawan ke NTB.

Tarung Derajat Minta KONI NTB Urus Kepindahan Kurniawan

Sophian Anas

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat mrngaku masih mengandalkan Kurniawan untuk meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Untuk itu pengurus cabor tarung derajat meminta pihak KONI NTB untuk memfasilitasi kepindahan atlet peraih medali emas PON XIX/Jabar 2016 itu ke NTB. Demikian dikatakan Ketua Umum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, H. Ahmad Rusni

anto. Saat itu mereka diterima oleh Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal.

Pada kesempatan itu, Rusni yang gagal menjadi Calon Gubernur NTB itu langsung menjelaskan persoalan yang dihadapi pihaknya. Dijelaskannya, tarung derajat hanya punya dua atlet yang bisa menyubang medali emas di PON, yakni Kurniawan dan Munakip. Namun karena Munakip tidak bisa tampil lagi di PON 2020, tarung derajat hanya bisa mengandalkan Kurniawan.

Bukan berarti atlet lainnya

tidak diandalkan, namun menurut Rusni peluang terbesar yang dimiliki NTB untuk meraih medali di PON 2020 ada pada Kurniawan. Pasalnya, atlet yang sudah setahun menjadi anggota TNI/AD itu pernah meraih medali emas di PON XIX Jabar 2016.

Namun persoalannya Kurniawan mengalami kesulitan latihan selama di luar NTB. Semenjak menjadi anggota TNI/ AD di Jabar tahun 2017, atlet asal Sumbawa itu tak maksimal latihan. Untuk itu Rusni pun melaporkan kepada Sekum

KONI NTB untuk segera membantu mengurus kepindahan atlet unggulan itu ke NTB. Menurut Rusni, bila Kurniawan tidak kembali ke NTB, pihaknya tidak bisa memasang target dua emas di PON, pasalnya selama bertugas di Jabar kegiatan latihan atlet itu tidak terpantau. Akibatnya pelatih tarung derajat NTB pun tidak bisa mengevaluasi perkembangan atlet tersebut. Untuk itu Rusni meminta dukungan KONI NTB dan Pemprov NTB untuk memindah tugaskan atletnya ke NTB. (fan)

Gennaro Gattuso Picu Kebangkitan di AC Milan Milan Permainannya tidak selalu indah untuk disaksikan, dan hanya sedikit pihak yang akan mengharapkannya, namun AC Milan memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan di bawah mantan

(Suara NTB/ist)

Atlet Pelatda NTB Harus Tetap Latihan Mataram (Suara NTB) Ketua Panitia Pelatda Mayung NTB, Mars Ansori Wijaya mengatakan bahwa program degradasi dan promosi atlet Pelatda Mayung NTB masih dalam tahap evaluasi. Terkait hal tersebut dirinya meminta sejumlah atlet Pelatda Mayung untuk tetap latihan sebelum KONI NTB mengeluarkan SK degradasi dan promosi atlet.

Demikian disampaikan Mars Ansori Wijaya kepada Suara NTB, via ponselnya, Jumat (2/2). “Atlet harus tetap latihan, karena sampai saat ini pihak KONI NTB belum mengeluarkan SK promosi dan degradasi atlet dan pelatih,” ucapnya.

Dikatakan Ansori, sejauh ini pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah atlet yang diusulkan oleh cabor mengikuti Pelatda Mayung tahun ini. Namun hasil evaluasi atelt dan pelatih itu belum diserahkan kepada KONI NTB. Menurutnya, selama pihak KONI NTB belum mengeluarkan SK degradasi dan promosi atlet serta pelatih. Dirinya meminta agar atlet dan pelatih tetap latihan, baik itu atlet dan pelatih dari cabor kempo maupun cabor lainnya.

Pernyataan ini dilontarkan Ansori setelah mendengar atlet Pelatda Mayung Kempo, Sophian Anas dan pelatih kempo, Agus Suharyan yang meninggalkan Pelatda belum lama ini. “Kalaupun pelatihnya akan terdegradasi, atletnya harus tetap latihan,” tegasnya.

Ditambahkannya, soal degradasi dan romosi atlet Pelada Mayung tahun 2018 kemungkinan akan terjadi penambahan dan pengurangan atlet dan pelatih. Namun demikian, meski terdapat atlet dan pelatih yang didegradasi, namun kemungkinan besar KONI NTB akan menambah jumlah atlet dan pelatih yang mengikuti Pelatda tahun 2018. (fan)

saat bertandang ke Sekretariat KONI NTB, Jumat (2/2).

“Kita masih mengandalkan Kurniawan untuk meraih medali emas di PON 2020.

Tanpa Kurniawan kita tidak yakin bisa mempertahankan target dua medali emas di PON. Tolong KONI NTB membantu kepindahan atlet kami (Kurniawan-red) ke NTB,” ucap Rusni kepada Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal.

Kedatangan Rusni di Sekretariat KONI NTB itu didampingi oleh pelatih tarung derajat NTB, Imran dan Heri-

Gennaro Gattuso

gelandang enerjik mereka, Gennaro Gattuso.

Hasil imbang 0-0 melawan Lazio pada Rabu di Piala Italia, yang mengikuti kemenangan 2-1 di liga atas lawan yang sama tiga hari sebelumnya, memperpanjang laju t i d a k

terkalahkan mereka menjadi enam pertandingan di semua kompetisi, mematikan alarm kemerosotan pra-natal.

Setelah kemenangan atas Lazio pada Minggu, Gattuso mengizinkan para pemainnya untuk menampar kepalanya di tengah lapangan dalam bentuk perayaan yang tidak biasa.

“Saya hanya ingin membuat skuad saya gembira, khususnya para pemain yang marah kepada saya karena mereka berada di bangku pemain cadangan,” tuturnya.

Gattuso tidak pernah melatih tim Liga Italia sebelum ia mengisi posisi ini pada November setelah Vincenzo Montella dipecat. Namun ia cukup sukses dalam mentransmisikan semangat juang yang dimilikinya saat masih menjadi pemain.

“Mungkin saya adalah pelatih terburuk di Serie A, namun saya selalu ingin menang, bahkan saat bermain di taman dengan putra saya sendiri,” ucapnya setelah kemenangan di Piala Italia atas tim sekota Inter pada Desember.

Gattuso menghabiskan 12 musim bermain untuk Milan, memenangi dua gelar Liga

Italia, dua Liga Champions, dan satu Piala Dunia Klub, dan dikenal sebagai salah satu pemain paling tangguh di Italia.

Karier kepelatihannya mengalami naik turun termasuk saat melatih klub Swiss FC Sion dan klub Serie B Italia Palermo, enam bulan di klub Yunani OFI Crete, dan kemudian pindah ke Pisa di mana ia memenangi promosi dari divisi ketiga Italia.

“Saya tidak pernah ragu bahwa ia dapat memancarkan jiwanya, karakternya, dan keberaniannya kepada para pemain,” kata mantan pelatih Real Madrid, Juventus, Milan, dan Chelsea Carlo Ancelotti kepada Corriere della Sera saat diwawancarai pada Rabu.

Ancelotti juga menyuarakan kekagumannya pada bulan lalu ketika Gattuso merayakan ulang tahun ke-40nya.

“Saya melihat Anda di bangku pemain cadangan Milan dan Anda bersikap seperti orang gila, Anda berteriak, Anda membentak, Anda memprovokasi para pemain Anda. Menurut saya Anda merupakan sosok yang tepat di tempat yang tepat,” tulisnya dalam surat terbuka.

“Terdapat kebutuhan untuk

hasrat Anda, karakter Anda, semangat pengorbanan Anda, untuk melalui berbagai halangan. Ada juga kebutuhan bagi rasa gembira Anda untuk meredakan tensi-tensi tertentu dan sejumlah kemarahan Anda membangunkan orang yang tertidur.”

Milan, yang akan mengunjungi Udinese pada Minggu, masih jauh dari lolos ke Liga Champions, target minimal mereka setelah menghabiskan dana 230 juta euro pada musim panas, dan permainan mereka minim keindahan seperti Napoli, Juventus, dan Lazio.

Namun setidaknya para rekrutan baru seperti Hakan Calhanoglu telah menemukan kekuatan mereka dan publik San Siro mendukung mereka.

“Ia memberi saya motivasi dan ia memperlihatkan ketertarikan kepada saya,” kata Calhanoglu. “Ia dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa masalah ada di kepala saya, bukan di kaki saya. Ia mengatakan kepada saya untuk bebas dan bersikap santai, dan sejak itu saya telah bermain lebih baik.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 12

(Suara NTB/her)

Jadi Pengurus Parpol GARIS POLISI - Gardu pandang di depan Makam Batulayar yang ambruk akibat bencana longsor dipasangi garis polisi, Jumat (2/2). Melintasi garis ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan berkelanjutan, mengingat labilitas tiang penyangga di bagian bawah yang rentan longsor.

Gardu Pandang di Batulayar Ambruk

Giri Menang (Suara NTB) Gardu Pandang di depan makam Batulayar ambruk akibat longsor. Bagian bangunan yang menjorok ke laut ambruk akibat tebing di bagian bawahnya longsor. Di lokasi pun dipasang garis polisi untuk melarang warga naik ke bangunan tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh Suara NTB, Jumat (2/ 2), bangunan ini ambruk lantaran intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan longsor bagian bawah bangunan. Kondisi ini dipicu kerasnya hantaman angin yang terjadi sejak malam sebelumnya. Bangunan ini dibangun tahun 2016 melalui APBD, mengabiskan dana miliaran rupiah. Bangunan yang dibangun persis di tiku-

ngan depan makan Batulayar ini diperuntukkan bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan pantai Senggigi.

Pantauan di lokasi, sebelah kanan bagian depan bangunan yang menjorok ke laut ambruk karena tiang penyangganya yang roboh. Sedangkan pada bagian lain masih utuh, akan tetapi bangunan utama gardu pandang ini terancam ambruk sebab pada bagian bawah raw-

an mengalami longsor.

Dikonfirmasi terkait kejadian ini, Camat Batulayar, Suparlan, S.Sos mengatakan, bahwa gardu pandang memang ambruk disebabkan tingginya intensitas hujan di daerah setempat. Di samping lokasi ini memang rawan longsor, sebab berada di tebing. “Kami sudah laporkan ini ke BPBD dan Dinas Pariwisata,”jelas Suparlan.

HILANG HLHG STNK R2 HONDA DR2349CF NOKA/NOSIN: MH1JFD224DK290496/ JFD2E-2291175 AN. I GEDE WIRE GANGSUH HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR2279J NOKA/NOSIN: MH1JFB91147K052804/ JB91E-1052804 AN. BPSBTPH PROV. NTB HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR4305BC NOKA/NOSIN: MH1HB32157K099914/ HB32E-1091961 AN. DAHWAN HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA VARIO DR6031HQ NOKA/NOSIN: MH1JFH112EK010236/JFH1E1010089 AN. SUJITO HLG DSKTR SENGGIGI LOBAR

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Pihaknya pun sudah turun ke lokasi untuk meninjau dan memasang peringatan agar warga tidak mendekat ke lokasi. Pasalnya jika dibiarkan bangunan yang lain bisa ambruk. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan SKPD terkait agar segera menangani gardu pandang tersebut, sebab spot ini paling ramai ditongkrongi pengunjung yang ingin melihat view pantai Senggigi.

Sementara itu kepala pelaksana BPBD Lobar, H.M. Najib menyatakan, pihaknya pun telah menerjunkan tim ke lokasi untuk meninjau langsung. Terkait penanganan darurat sejauh ini sebatas memberikan garis peringatan, sedangkan untuk perbaikan bakal dikoordinasikan dengan SKPD terkait. “Kita sudah terjunkan tim ke lokasi, kami bagi tim untuk menangani bencana di beberapa titik di Lobar,”imbuh Najib. (her)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

Sejumlah Kades di Loteng Diminta Mundur Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengeluarkan peringatan keras bagi sejumlah Kepala Desa (Kades) di daerah ini yang diketahui merangkap menjadi pengurus partai politik (parpol), untuk segera mundur. Jika tetap memilih menjadi pengurus parpol, pemerintah daerah tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peringatan tersebut dilontarkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi wartawan, di bencingah agung Adiguna Praya, Jumat (2/2). “Aturan tentang pemerintah desa sudah dengan tegas mengatur, Kades tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Kalau ada, maka Kades bersangkutan diharuskan untuk memilih salah satunya,” terangnya.

Artinya, tidak ada celah bagi para Kades untuk tetap menjabat sebagai Kades sekaligus pengurus parpol.

Harus memilih salah satu di antaranya, tetap menjadi

Kades atau menjadi pengurus parpol.

Terhadap para Kades yang rangkap jabatan tersebut, Pemkab Loteng sudah melayangkan surat peringatan. Supaya Kades bersangkutan segera mengajukan pengunduran diri jika ingin tetap menjadi pengurus parpol.

“Peringatan kita layangkan secara bertahap. Tapi bukan berarti kita tebang pilih,” tandasnya. Karena memang ada beberapa Kades yang masih diklarifikasi kebenaran statusnya sebagai pengurus parpol.

Sedangkan bagi Kades yang sudah jelas-jelas sebagai pengurus parpol sudah disurati untuk segera menentukan sikap.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, total ada sekitar 10 Kades yang menjabat sebagai pengurus parpol. Namun yang sudah disurati baru dua Kades. Masing-masing Kades Pengembur Kecamatan Pujut serta Kades Aik Mual Praya. Sedangkan Kades yang lain, masih diklarifkasi kebenanranya sebagai pengurus parpol.

“Secara resmi surat perin-

gatan sudah kita layangkan pertengahan bulan Januari kemarin kepada dua Kades.

Yakni Kades Pengembur dan Aik Mual,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin.

Para Kades sendiri diberikan waktu selama satu bulan untuk menentukan sikap. Sesuai aturan yang ada, apakah akan tetap menjadi Kades atau menjadi pengurus parpol.

Kalau sampai satu bulan setelah surat diterima Kades yang bersangkutan tidak juga menyatakan sikap, maka pemerintah daerah yang akan mengambil sikap.

Waktu satu bulan tersebut diberikan supaya Kades bisa berpikir matang. Kalau benar memilih untuk mundur, maka ada waktu bagi Kades tersebut untuk menyiapkan laporan akhir masa jabatan. Karena walaupun mundur, Kades tetap harus menyampaikan laporan akhir masa jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta keuangan selama menjabat sebagai Kades. (kir)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

(Suara NTB/her)

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 3 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Maksimalkan Potensi Penerimaan Kita PROVINSI NTB terbukti merupakan sebuah daerah dengan kekayaan yang memang belum termanfaatkan secara maksimal. Buktinya, terdapat begitu banyak potensi pendapatan atau penerimaan yang masih mengendap dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Seperti halnya yang disampaikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Dinas ini mencatat, terdapat potensi senilai Rp 50 miliar uang negara yang masih mengendap di pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB. Uang negara yang mengendap tersebut berasal dari tunggakan iuran tetap (land rent) para pemegang IUP yang ada di daerah ini. Piutang iuran tetap dari pemegang IUP tersebut masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Formula pembagian land rent ini, sebesar 16 persen diberikan kepada provinsi, 64 persen ke kabupaten/kota dan 20 persen ke pemerintah pusat.

Untuk IUP ekplorasi, besaran land rent yang dibayarkan sebesar 2 dollar Amerika Serikat per hektare per tahun. Sementara untuk IUP produksi, mereka membayar 4 dollar per hektare per tahun.

Sejauh ini, di NTB terdapat pemegang IUP di NTB yang menunggak hingga Rp 6,5 miliar. Untungnya, mereka mulai mencicil tunggakan tersebut sekitar Rp 3 miliar. Mereka pun diberikan waktu sampai bulan ini. Kondisi yang sama terjadi pada pemegang IUP lainnya yang jika diakumulasi ternyata nilainya sangat besar.

Di satu sisi, adanya jumlah piutan berupa penerimaan yang sedemikian besar, yang belum tertagih, kita patut bergembira.

Hal ini menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah sesungguhnya masih bisa dikatrol ke level yang lebih baik.

Dapat dibayangkan jika Rp 50 miliar penerimaan itu tertagih semuanya. Tentunya, pemerintah, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota akan kebagian angin segar. Selanjutnya, uang ini tentu bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak yang saat ini belum maksimal tertangani.

Salah satu kebutuhan dimaksud adalah perbaikan lingkungan yang saat ini begitu kita rasakan imbasnya. IUP yang saat ini diberikan kepada berbagai perusahaan, sedikit banyak telah berkontribusi melahirkan dampak berupa kerusakan lingkungan. Hal ini juga ikut kita rasakan secara tidak langsung dalam bentuk bencana yang merugikan masyarakat.

Karenanya, upaya serius harus dilakukan untuk menagih berbagai kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh mereka yang telah diberikan izin tersebut. Upaya untuk membawa persoalan ini ke ranah yang lebih serius harus dipertimbangkan sebagai opsi yang akan diambil.

Selain di sektor pertambangan, potensi penerimaan atau pendapatan di sektor lainnya juga harus terus dipacu. Pajak, retribusi dan berbagai jenis penerimaan yang wajib dikeluarkan oleh pihak swasta yang telah mengeruk sumber daya alam kita dan menikmati laba dari pengelolaannya, haruslah dibayar sesuai harga yang pantas.

Karena itulah, pemetaan ulang terhadap berbagai potensi yang belum tertagih secara maksimal perlu dilakukan secara lebih serius. Upaya penagihannya juga harus dilakukan dengan konsekuen. Jangan sampai, potensi kekayaan alam ini ternyata hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang tak bertanggung jawab, tanpa mereka memberikan imbal balik yang cukup pantas atas apa yang telah mereka nikmati dari alam kita. Untuk itulah, peran serta rakyat selaku pemegang kedaulatan atas alam kita juga perlu dimaksimalkan. (*)

OPINI

Halaman 14

Demam Berdarah Dengue (DBD) Masih Mengancam Kehidupan Masyarakat Indonesia NDONESIA merupakan wilayah endemis DBD dengan sebaran hampir di seluruh wilayah tanah air. Menurut Data dan Informasi Kesehatan dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, bahwa kasus-kasus DBD ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia. Demikian pula, jika ditinjau dari jumlah kabupaten/kota terjangkit, maka 90,08% Kabupaten/kota di Indonesia telah ditemukan kasus-kasus DBD. Penyebaran penyakit ini demikian luas karena berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Itulah sebabnya, penyakit ini dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur, terutama anak-anak.

Demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes AegyptidanAedes Albocpictus. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam golongan ArthropodBorne Virus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. Ada 4 tipe virus dengue yang dapat menginfeksi manusia, yaitu virus dengue tipe 1, 2, 3 dan 4.

Umumnya, manusia dapat tertular penyakit DBD melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Vektor nyamuk ini dapat ditemukan hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Penularan penyakit DBD diawali pada saat nyamuk betina menghisap darah penderita dalam fase demam akut (viraemia) yang terjadi sekitar 2 hari sebelum demam hingga 5 hari setelah demam. Nyamuk menjadi infektif antara 8-12 hari setelah mengisap darah penderita, yang disebut periode inkubasi ekstrinsik, dan nyamuk tetap infektif selama hidupnya.

Setelah melewati periode ini, virus dengue akan menuju kelenjar ludah nyamuk dan ditularkan kepada orang yang sehat ketika nyamuk menghisap darah dengan cara mengeluarkan cairan liurnya ke dalam luka gigitan.

Selanjutnya, virus yang berada dalam tubuh manusia akan memasuki masa inkubasi selama 3 sampai 14 hari

Oleh : Mettison M. Silitonga Mahasiswa Program S3 Ilmu Biologi Universitas Gadjah Mada Dosen Fak. MIPA Universitas Advent Indonesia (atau rata-rata 4 – 6 hari), barulah timbul gejala awal penyakit.

Penderita DBD dapat mengalami gejala-gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri pada bola mata, perdarahan pada gusi, mimisan, kemerahan pada permukaan tubuh, serta nyeri pada otot dan persendian. Pada anak, sering disertai mual dan muntah, serta kehilangan nafsu makan. Pada penderita dengan kasus yang lebih berat dapat timbul rasa nyeri pada ulu hati, perdarahan saluran cerna, syok, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Demam dapat terjadi dalam tiga fase, yaitu fase pertama berlangsung selama 1 sampai 3 hari di mana penderita mengalami demam yang cukup tinggi, yaitu sekitar 40 p C, lalu pada fase kedua terjadi pada hari ke 4 hingga 5 di mana penderita mengalami fase kritis dan suhu tubuh turun sampai 37 p C, sehingga penderita merasa sembuh dan beraktivitas kembali. Jika pada fase ini tidak dilakukan pengobatan yang adekuat, maka dapat terjadi penurunan trombosit secara drastis. Selanjutnya, memasuki fase ketiga pada hari ke 6 hingga 7 (fase pemulihan) di mana penderita mengalami demam kembali dan trombosit mulai naik menuju normal.

Penyebaran penyakit DBD di Indonesia masih terhitung cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data terakhir yang tercatat dalam laporan dari Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan data dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, angka kesakitan dan kematian akibat DBD masih cukup tinggi di mana angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Indonesia tahun 2016 adalah 78,85. Penyebaran penyakit demam berdarah terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia. Angka kesakitan tertinggi ditemukan di Provinsi Bali, diikuti oleh Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Sedangkan Angka kesakitan terendah berturut-turut berada di Provinsi Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara

RADIO

Timur. Selanjutnya, jika dilihat dari angka kasus kematian (case fatality rate) di Indonesia adalah o,78 di mana yang tertinggi ditemukan di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Gorontalo. Sedangkan angka kematian terendah di temukan di Papua Barat, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat perlu mewaspadai penyakit DBD yang cenderung meningkat setiap tahunnya, terutama terjadi pada pertengahan musim penghujan sekitar Januari, dan sedikit menurun di bulan Februari. Pada saat musim hujan dan pancaroba, pemberantasan sarang nyamuk perlu ditingkatkan karena biasanya saat curah hujan meningkat, maka tempat perindukan nyamuk pun meningkat, akibatnya dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB).

Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mengatasi penyebaran penyakit ini. Salah satu cara mencegah penularan penyakit DBD ialah melalui mengendalikan penyebaran dan perindukan nyamuk penular penyakit.

Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan ini melalui menjaga kebersihan lingkungan, baik di dalam rumah maupun di sekitar rumah.

Pencegahan DBD yang dianggap efektif dan efisien adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yaitu: 1) Menguras, dengan membersihkan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember, kaleng bekas, dll; 2) Menutup, tempat penampungan air yang terbuka seperti drum, kendi, tong air, dll; dan 3) Mendaur ulang barang bekas yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk. Disamping itu, dapat pula dilakukan pencegahan tambahan melalui menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air; mengoleskan obat anti nyamuk; memakai kelambu saat tidur; menanam tumbuhan pengusir nyamuk di sekitar rumah; memanfaatkan ikan pema-

kan jentik nyamuk; membersihkan tempat istirahat nyamuk; serta pencahayaan dan ventilasi rumah yang baik.

Kementerian Kesehatan melalui dinas-dinas Kesehatan di seluruh Indonesia sejak tahun 2015 telah melakukan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik�.

Program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk penular penyakit DBD. Agar gerakan ini berjalan dengan baik, maka diperlukan satu orang anggota keluarga di setiap rumah yang berperan sebagai juru pemantau jentik atau jumantik.

Saat ini sedang dikembangkan vaksin untuk pencegahan penyakit DBD dan diharapkan vaksinasi dapat dimulai pada tahun 2019. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesehatan dan kewaspadaan terhadap penularan penyakit DBD.

RTLH, PR besar Gubernur NTB dua periode ke depan Butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** Tidak ada kompromi bagi PSK di Mataram Semoga tak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Februari 2018

Pemprov ”Warning” Aparat Jangan Lakukan Pungutan Program Bedah Rumah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memberikan warning kepada aparat di kabupaten/kota maupun desa supaya jangan melakukan pungutan dalam program bantuan bedah rumah atau penangan rumah tidak layak huni (RTLH). Pemda kabupaten/kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta melakukan pengawasan di lapangan.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT (Suara NTB/nas) yang dikonfirmasi Suara I Gusti Bagus Sugihartha NTB, Jumat (2/2) siang menjelaskan program bantuan bedah rumah yang dilakukan Pemprov NTB tahun 2018 ini ada dua. Yakni rehabilitasi 1.300 unit rumah tidak layak huni dan pembangunan baru 1.245 rumah layak huni bagi masyarakat miskin tak berdaya. ‘’Tentunya dalam dua kegiatan ini dibantu oleh pemerintah secara penuh. Jadi, tidak ada pungutan lain, selain bantuan pemerintah. Kalau ada oknum-oknum di lapangan, saya kira itu tidak betul. Jadi, jangan ada masyarakat yang memungut biaya untuk kegiatan baik pembangunan rumah maupun peningkatan kualitas rumah tersebut,” kata Sugihartha.

Ia menjelaskan rehabilitasi dan pembangunan baru rumah layak huni tersbeut sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Jika ada oknum-oknum aparat di lapangan yang melakukan pungutan, kata Sugihartha, sangat tidak dibenarkan. Ia berharap adanya pungutan Rp 2 juta bagi warga di Kabupaten Bima, agar mempeorleh bantuan program bedah rumah hanya sebatas isu saja.

“Kita berharap, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota khususnya OPD yang mennagani persoalan perumahan ini itu bisa memantau kegiatan-kegiatan pelaksanaannya.

Ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab meminta atau memungut biaya, ini harus segera diantisipasi,” pesannya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini menegaskan tidak ada pungutan sepeserpun dalam program bantuan pemerintah daerah tersebut. Sugihartha menyebutkan, pada tahun ini Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk rehabilitasi RTLH dan pembangunan baru rumah layak huni. (nas)

Harus Lebih Baik dari Newmont Dari Hal. 1 Tenaga-tenaga kerja lokal yang tentu memenuhi kriteria untuk lebih diutamakan,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (2/2) siang.

Persoalan rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan PT. MacMahon Indonesia yang akan bekerja di PT. AMNT menjadi perhatian pemerintah daerah. AMNT diharapkan mengakomodir tenaga-tenaga kerja lokal tentunya dengan kriteria yang sudah ditetapkan. ‘’Perlu ada perhatian lebih kepada para tenaga kerja kita,’’ katanya.

Sementara itu, terkait ancaman mogok kerja yang akan dilakukan karyawan di PT. AMNT, menurut Wagub harus disikapi oleh perusahaan. Persoalan itu harus diselesaikan dalam tata cara hubungan industrial.

Karyawan PT. AMNT mengancam akan menggelar mogok kerja massal. Bahkan rencana tersebut telah ditetapkan para karyawan melalui Aliansi Serikat Pekerja Batu Hijau di mana di dalamnya tergabung serikat kerja SP KEP SPSI PT AMNT, PUK SPAT Samawa PT AMNT dan PSP Serikat Pekerja Nasional (PSP) PT AMNT. Aliansi Serikat Pekerja Batu Hijau telah melayangkan surat ke PT AMNT, Dinas Ten-

aga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pihak terkait lainnya dan sekaligus ditembuskan ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Dalam suratnya Nomor: 010/ Aliansi_Serikat/I/2018, kegiatan mogok kerja akan dimulai pada pukul 00.00 Wita pada Senin, tanggal 12 Februari hingga Senin 14, Mei 2018 atau selama 3 bulan.

Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan selama aksi mogok kerja hampir selama 3 bulan itu. Antara lain penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017-2018 sebagaimana yang sebelumnya disepakati antara karyawan dan perusahaan. Tuntutan penghapusan rencana outsourching yang akan diterapkan PT AMNT, penerapan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan perundang-udangan lainnya mengenai ketenagakerjaan. Serta pemberlakuan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang larangan untuk tidak mengalihkan operasional perusahaan kepada perusahaan lain dan penerapan PKB mengenai salary benefit lainnya (penghasilan karyawan di luar gaji pokok). (nas)

Diserahkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Terlepas dari persoalan ini mendapatkan perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena beberapa kali melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Bidang Minerba. Agus mengatakan, semua piutang negara/ daerah harus ditagih. ‘’Kita harapkan dinas itu bergerak lebih cepat,’’ harapnya.

OPD terkait yakni Dinas ESDM, menurut Agus sebaiknya menyerahkan persoalan penagihan piutang negara dari para pemegang IUP tersebut ke Kejaksaan. Ia mengatakan, lebih cepat lebih baik dilakukan langkah tersebut.

Artinya, Dinas ESDM dapat berkoordinasi dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi NTB. ‘’Pihak Kejaksaan, Asdatun biasanya biasanya siap. Kita minta mereka (Dinas ESDM) berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan. Supaya segera melakukan penagihan terhadap piutang-piutang daerah ini,’’ tandas mantan Inspektur Inspektorat NTB ini.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat puluhan miliar uang negara masih mengendap di pemegang IUP di NTB. Uang negara yang mengendap tersebut berasal dari tunggakan iuran tetap (land rent) para

pemegang IUP yang ada di daerah ini.

Piutang iuran tetap dari pemegang IUP tersebut masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Formula pembagian land rent ini, sebesar 16 persen diberikan kepada provinsi, 64 persen ke kabupaten/kota dan 20 persen ke pemerintah pusat.

Untuk IUP ekplorasi, besaran land rent yang dibayarkan sebesar 2 dolar Amerika Serikat per hektare per tahun. Sementara untuk IUP produksi, mereka membayar 4 dolar per hektare per tahun. Husni mengungkapkan, ada pemegang IUP di NTB yang menunggak hingga Rp 6,5 miliar. Namun belakangan mereka mulai mencicil tunggakan tersebut sekitar Rp 3 miliar.

Bagi pemegang IUP yang masih aktif, kata Husni, setiap mereka membuat Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya (RKAB) tiap tahun. Sebelum ada persetujuan Dinas ESDM, mereka harus menyelesaikan semua kewajiban keuangannya. Ia menyebutkan dari 20 IUP logam, ada tiga pemegang IUP yang patuh membayar kewajibannya. Sementara sisanya masih kurang patuh. (nas)

Halaman 15

RTLH, PR Besar Gubernur NTB Dua Periode ke Depan Mataram (Suara NTB) Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar bagi Gubernur NTB dua periode ke depan. Pasalnya, jumlah RTLH sampai 2018 ini tersisa sekitar 239 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT yang dikonfirmasi di Mataram, Jumat (2/2) siang mengatakan butuh waktu 10 hingga 11 tahun untuk menangani ratusan ribu RTLH tersebut. ‘’Tidak bisa (habis ditangani dua selama periode),’’ kata Sugihartha.

Ia menyebutkan, jumlah RTLH pada 2017 sebanyak 248 ribu unit.

Melalui penanganan yang dilakukan sekitar 10 ribu unit pada 2017, kini pada 2018 tersisa sekitar 239 ribu unit. Ditargetkan pada 2018 iniakanditanganisebanyak20ribu RTLH di seluruh NTB. Penanganannya dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pemerintah pusat menangani sekitar 4.000 unit, pemerintah provinsi 2.500 unit, 10 pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa juga diharapkan menangani RTLH. Sehingga diharapkan jumlahnya sebanyak 20 ribu unit pada 2018 ini.

Sugihartha mengatakan persoalan RTLH ini menjadi perhatian serius Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi selama dua periode memimpin NTB.

Hal tersebut tertuang dalam RPJMD NTB. Di mana setiap tahun, Pemprov menargetkan penanganan 1.000 unit RTLH. Pada periode kedua kepemimpinan gubernur, penanganan RTLH ditargetkan sebanyak 5.000 unit. Namun, target tersebut terlampaui, karena pada 2018 ini, Pemprov akan melakukan pembangunan baru dan perbaikan RTLH sebanyak 2.545 unit. Artinya, sejak 20132018 sesuai RPJMD, sebanyak 6.500 RTLH yang diperbaiki.

“Memang Pak Gubernur ini sangat konsen dengan masyarakat miskin. Masyarakat miskin identik rumahnya tidak layak.

Kalau kita melihat dari target RPJMD hanya 5.000 unit selama lima tahun. Tapi karena konsen beliau, ditingkatkan dari sisi kuantitas. Sehingga 5.000 unit rumah yang sampai 2018, ini bisa kita penuhi sampai 6.500 unit. Sangat melebihi target yang kita inginkan dalam RPJMD,” jelasnya.

Selain penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, kata Sugihartha, juga didorong pihak swasta melalui dana Corporate Social responsibility (CSR). CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB diharapkan

dapat diarahkan untuk perbaikan RTLH warga miskin yang ada di daerah ini.

“Kalau kita semua berkonsentrasi ke sana, saya yakin 10 tahun ke depan, 11 tahun ke depan itu sudah bisa terselesaikan persoalan RTLH,” ujarnya.

Ditanya langkah percepatan yang akan dilakukan untuk penanganan RTLH ini, Sugihartha mengatakan bahwa memang pihaknya sedang mendiskusikan dengan dewan mengenai pembuatan Perda Percepatan Penanganan RTLH. Langkahlangkah percepatan pernah dilakukan Pemprov NTB terkait dengan penanganan jalan provinsi sejak beberapa tahun terakhir. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi semakin mantap di NTB. “Tapi harus kita pahami bersama kemampuan kita dari sisi penganggaran, finansial masih terbatas. Masih kami diksusikan. Kita masih menyelesaikan persoalan jalan dulu. Anggaran daerah kita masih tersedot untuk percepatan jalan. Kalau semua dilakukan percepatan, anggaran yang mau kita alokasikan cukup besar,” katanya.

Sugihartha mengatakan, ang-

(Suara NTB/her)

RTLH - Penanganan RTLH menjadi PR yang cukup besar bagi Gubernur NTB dua periode ke depan. Tampak seorang warga di Lombok Barat dengan rumahnya yang tak layak huni. garan Rp 60 miliar yang dialokasikan pada 2018 ini dipergunakan untuk rehabilitasi 1.300 unit RTLH dan perbaikan 1.245 unit RTLH warga miskin tak berdaya. Untuk rehabilitasi

RTLH, Pemprov mengalokasikan Rp 15 juta per unit. Sedangkan untuk pembangunan baru rumah layak huni warga miskin tak berdaya dialokasikan Rp 30 juta per unit. (nas)

Pilkada Serentak

TNI – Polri Jangan Ragu Bertindak Mataram (Suara NTB) Tahun ini disebut tahun politik. Agenda Pilgub NTB , Pilkada Lotim, Pilkada Kota Bima dan Pilkada Lobar, akan jadi atensi khusus bagi TNI dan Polri. Jika resiko gangguan keamanan semakin mengkhawatirkan, maka tindakan tegas akan ditempuh.

"Dalam pelaksanaan pesta demokrasi serentak Juni mendatang, TNI - Polri tidak boleh ada keraguan dalam bertindak," tegas Danrem 162/WB Kol. Inf H. Farid Makruf, MA., saat sambutan pada apelgabungansinergitasTNI–Polri dan Pemda NTB dalam rangka Pilkada serentak Jumat (2/2) kemarin, di lapangan eks Bandara Selaparang Mataram.

Danrem menjelaskan, dalam proses Pilkada serentak, TNI - Polri dipastikannya memiliki dasar hukum sebagai pijakan untuk bertindak, yakni sesuai UU No-

mor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan TAP MPR RI yang mengatur netralitas TNI Polri.

Orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut mengapresiasi dengan apel sinergitas TNI - Polri itu, menjadi energi yang disatukan untuk pengamanan daerah NTB. "Saya sangat bangga atas pelaksanaan apel sinergitas TNI Polri di NTB ini, karena daerah yang pertama kali melaksanakan apel sinergitas ini baru hanya provinsi NTB, sedangkan daerah lain hanya masih wacana," ungkap Farid.

Kebanggaan yang tidak sekadar simbol, karena sinergitas itu sudah ditunjukkan oleh TNI – Polri asal NTB dalam pertunjukan Gendang Beleq yang dipertontonkan saat Rapim TNI di Cilangkap Jakarta di hadapan Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Selain itu, Farid juga meminta kepada anggota TNI dan Polri agar mewujudkan ikrar yang diucapkan bersama, untuk selalu menjaga netralitas sehingga pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan aman dan demokratis.

"Jika ada Tentara yang ditemukan oleh anggota Polri atau masyarakat berbuat tidak netral dengan mendukung atau berpihak atau melibatkan diri kepada salah satu pasangan calon atau parpol, agar segera dilaporkan kepada kami dan begitu juga sebaliknya," harapnya.

Diakhir sambutannya, Danrem mengajak untuk peserta untuk menyiapkan fisik dan mental selama Pilkada. Karena agenda Pilkada adalah panggilan tugas negara.

“Kita sudah siap untuk melaksanakan tugas dalam bentuk apapun,” pungkasnya.

Ditreskrimsus Usut Dugaan Tipikor Lombok Marathon 2017 Dari Hal. 1 Pihaknya pun tidak ingin terbur-burumengusutkasusini,karena masih butuh proses. Dia juga memastikan, penyelidikan akan dilakukan oleh Subdit III Tipikor, terkait berapa anggaran yang digelontorkan dari APBD NTB. Sehingga bisa dipisahkan dengan materi penyidikan oleh Ditreskriumum sebelumnya terkait dugaan penipuan dari dana pendaftaran peserta, dengan nilai maksimal Rp 650.000 per peserta. ‘’Makanya nanti kita lihat,

berapa anggaran negaranya yang terpakai, ini kita dalami,’’ tandasnya, sembari menegaskan, sejauh ini belum mendapat kepastian informasi berapa nilai anggaran dari APBD melalui KONI NTB. Sebelumnya Ketua KONI NTB Andy Hadianto sudah dimintai keterangan sebagai saksi, atas penyelenggaraan kegiatan yang mengundang 5.000 pelari nasional dan internasional itu. Selain Andy, sejumlah panitia juga sudah diklarifikasi dan sebagian masih akan dipanggil.

Kapolda NTB Brigjen Pol.

Drs. Firli, M.Si menegaskan komitmen pihaknya terus melanjutkan penyelidikan kasus ini.

Saat penyelidikan awal kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, belum ada gambaran naik ke penyidikan.

Saat itu Subdit II Ditreskrimum Polda NTB diperintahkan menyelidiki. Guna melengkapi bahan penyelidikan, sejumlah panitia lokal termasuk KONI NTB sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Giliran penyelenggara di Jakarta , termasuk manajemen dunialari.com.(ars)

SK Pjs Bupati Lotim dan Lobar Turun Sebelum 12 Februari Dari Hal. 1 Mendagri tinggal menandatangani SK penetapan satu dari tiga pejabat yang akan menjadi Pjs Bupati Lotim maupun Lobar.

Wirajaya menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan pejabat Kemendagri, SK penetapan Pjs Bupati tersebut akan cepat ditandatangi jika Mendagri berada di tempat.

‘’Untuk Pjs Bupati prosesnya di Kemendagri. Itu Penjabat Sementara namanya sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2018. Jadi ASN yang menjabat sebagai pelaksana tugas itu diistilahkan sebagai Pjs. Enam nama itu sudah di meja Mendagri kemarin, langsung diproses,’’ tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan izin cuti bupati/wakil bu-

pati dan walikota/wakil walikota yang maju dalam Pilkada, kata Wirajaya semuanya sudah mendapatkan izin cuti dari gubernur. Beberapa kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018, yakni Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur dan Wakil Walikota Bima. (nas)

Film Ahyar-Mori akan Tampil di Bioskop XXI LEM Dari Hal. 1 Melalui film, Ahyar-Mori bisa ikut menyuntikkan optimisme masa depan NTB bagi para remaja ini.

“Kami ingin para remaja ini tidak patah semangat dengan kondisi mereka. Kita ingin mereka yakin bahwa dengan kepemimpinan yang baik, NTB ini memiliki masa depan yang baik.

NTB ini bukan hanya milik seg-

elintir orang. NTB ini juga milik mereka yang kurang mampu.

NTB ini juga milik anak-anak yatim/piatu,” tegas Mori.

Film NTB untuk Semua, menurutnya akan menjadi jembatan yang bisa memudahkan para remaja dan masyarakat dari berbagai elemen memahami visi dan misi duet Ahyar-Mori untuk NTB. Seperti diketahui, visi dan misi Ahyar-Mori saat ini tere-

jawantahkan dalam sejumlah program strategis yang akan ditawarkan kepada masyarakat NTB. Beberapa program strategis yang ditawarkan antara lain, membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, memajukan pertanian & pariwisata, meningkatkan industri turunannya serta menciptakan lapangan pekerjaan berbasis pembangunan pedesaan. (*)

(Suara NTB/penrem)

APEL GABUNGAN - Kapolda NTB Brigjen Pol. Firli dan Danrem 162/WB, Kol.Inf.Farid Makruf saat apel gabungan Sinergitas TNI - Polri di eks Bandara Selaparang.

Apel sinergitas gabungan tersebut dipimpin oleh Kapolda NTB Brigjen Pol Firli, M.Si bersama Danrem 162/WB Kol.Inf. H. Farid Makruf, MA., dihadiri Kabinda NTB, Danlanal Mataram, Danlanud Rembiga, Sekda Provinsi NTB, Ketua KPU Provinsi NTB, Kepala BNN Provinsi NTB, Ketua Ba-

waslu Provinsi NTB, Ketua DPRD Kota Mataram, Dansat Brimob Polda NTB, Anggota DPR RI H. Willgo Zainar, Dandim se Pulau Lombok, kapolres se Pulau Lombok dan ikuti seluruh personel jajaran TNI se pulau Lombok, Polda NTB dan jajaran serta dari aparat pemerintah daerah. (ars/*)

Walhi NTB Desak Ditangani KPK Dari Hal. 1 Ini menurutnya sama dengan memberi celah pemilik perusahaan yang belum bayar land rent dengan alasan yang dibuat buat.

Selama ini ia melihat langkah Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkesan lembek karena hanya mengejar penunggak IUP dengan surat. Padahal mekanisme memberi peluang ESDM untuk lebih tegas.

Sisi lain, ia melihat unsur pidana dalam kasus ini. Sebab jangan sampai Pemprov NTB hanya tegas untuk masyarakat yang lalai membayar pajak tanah dan bangunan atau pajak kendaraan, sementara untuk menyentuh perusahaan yang pelanggarannya kronis sangat sulit.

Apalagi nilai tunggakan yang tembus sampai Rp 50 miliar dan dibiarkan begitu saja, maka sangat wajar menurutnya masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah tersebut. ‘’Intinya kalau soal penanganan oleh KPK, itu tergantung keseriusan pemerintah,’’ tandasnya.

Persoalan tunggakan iuran tetap dari pemegang IUP ini memangmenjadiperhatianKPK,bahkanbeberapakalimelakukanKoordinasi dan Supervisi (Korsup). Lembaga antirasuah itu menemukan dalam korsup terhadap izin-izin Minerba, menjadi biang kebocoran anggaran negara.

Khusus di NTB, berdasarkan data 30 Juni 2014, sebanyak 74 IUP mineral logam menunggak

membayar iuran tetap senilai Rp 19,228 miliar lebih. Tunggakan tersebut, termasuk yang sudah habis masa berlakunya, tersebar di bebarapa kabupaten di NTB. Dinas ESDM sebelumnya mencatat Rp 50 miliar uang negara itu masih jadi piutang iuran tetap dari pemegang IUP, belum masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Formula pembagian land rent sebesar 16 persen diberikan kepada provinsi, 64 persen ke kabupaten / kota dan 20 persen ke pemerintah pusat.

Untuk IUP ekplorasi, besaran land rent yang dibayarkan sebesar 2 dolar Amerika Serikat per hektare per tahun. Sementara untuk IUP produksi, mereka membayar 4 dolar per haektare per tahun.

Dinas ESDM juga mencatat, ada pemegang IUP di NTB yang menunggak hingga Rp 6,5 miliar. Namun belakangan mereka mulai mencicil tunggakan tersebut sekitar Rp 3 miliar dan sisanya mereka diberikan waktu sampai Februari 2018.

Bagi pemegang IUP yang masih aktif, menurut pihak Dinas ESDM, setiap mereka membuat Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya (RKAB) tiap tahun. Sebelum ada ada persetujuan Dinas ESDM, mereka harus menyelesaikan semua kewajiban keuangannya. Ia menyebutkan dari 20 IUP logam, ada tiga pemegang IUP yang patuh membayar kewajibannya.

Sementara sisanya masih kurang patuh. (ars)

Islam dan Nasionalisme Itu Menyatukan, Bukan Membenturkan Dari Hal. 1 Lebih lanjut Gubernur NTB dua periode tersebut menguraikan bahwa Islam dan nasionalime itu satu dan saling menguatkan. Karena sama-sama menganut nilai kebaikan. Nasionalisme yang didorong oleh Islam adalah cinta tanah air (hubbul wathan) dan merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Justru nasionalisme yang dilarang dalam Islam adalah menyombongkan diri, menganggap bangsa sendiri lebih tinggi dan hebat dibanding bangsa lain. Atau menganggap rendah bangsa lain, yang pada akhirnya akan melahirkan benturan dan ketidakharmonisan.

Kerena Islam dan ke-Indonesia-an tidak boleh dipertentangkan dalam tataran konsep. TGB mengajak seluruh anak bangsa untuk secara bersama-sama memastikan bahwa agenda kebangsaan adalah agenda keumatan, agenda ke-Indonesia-an adalah agenda ke-Islam-an. Menurut TGB, agenda kebangsaan atau keIndonesia-an, seperti memerangi penyalahgunaan narkoba, memerangi kejahatan korupsi, membangun manusia Indonesia yang berkualitas, merupakan agenda yang harus menjadi bagian agenda umat Islam. “Umat Islam tidak boleh diam ketika berhadapan dengan agenda-agenda kebangsaan,’’ ujar Gubernur Ahli

Tafsir tersebut.

Umat Islam Harus Bersikap Optimis Masih dalam di wilayah Cirebon, TGB didaulat menjadi Khotib Salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat Jumat (2/2). Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa menumbuhkan sikap optimis.

Sikap optimis ini menurut TGB harus tetap tumbuh dalam diri seorang mukmin, baik dalam keadaan susah maupun senang.

Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, sikap yang selalu tumbuh dari para Nabi dan Rasul harus tetap terpatri dalam diri

seorang mukmin. ‘’Dari kisah para Nabi dan Rasul, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa satu sikap yang harus tumbuh dalam diri seorang mukmin, dalam keadaan apapun dan situasi sesulit apapun, adalah sikap optimisme,” tegasnya.

Di hadapan ribuan jamaah Salat Jumat yang hadir, TGB menguraikan sejumlah sikap dan langkah agar sikap optimisme itu mewujud menjadi sebuah kesuksesan dalam kehidupan seorang mukmin. Yaitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menyatukan kaum Ansor dan Muhajrin di Madinah adalah mengokohkan persaudaraan. ‘’Membangun sesuatu itu harus

dimulai dengan menfondasikan nilai-nilai kebaikan,’’ ungkap TGB. Sehingga, kalau segala sesuatunya diawali dengan kebaikan, maka segala bentuk sikap yang merugikan, seperti kebencian, saling bermusuhan, tidak mau memaafkan, akan terkikis dan hilang seiring dengan kebaikan yang dilakukan.

Gubernur juga menegaskan ketika berbicara tentang peradaban serta kondisi kekinian, di mana berbagai macam tantangan selalu menghiasi perjalanan hidup seseorang, maka rujukannya adalah pada nilai-nilai kebaikan. Nilainilai kebaikan inilah yang melandasi seorang mukmin untuk membangun silaturrahmi dan mengokohkan persaudaraan. (r/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 3 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Cuaca Buruk, Penumpang Dermaga Senggigi Dialihkan ke KLU Giri Menang (Suara NTB) Cuaca buruk yang melanda daerah Lombok Barat (Lobar) dan sekitarnya berdampak ke pelayanan penyeberangan.

Penumpang yang seharusnya nyandar di dermaga Senggigi terpaksa dialihkan ke dermaga di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kepala Dishub Lobar, Ahmad Saikhu didampingi Kepala Bidang Laut Agus Martimbang menyatakan, terkait dampak cuaca buruk terhadap penyeberangan apakah diizinkan beroperasi atau tidak tergantung rilis dari

BMKG. Sejauh ini, akunya, belum ada pemberitahuan kondisi yang tak boleh beroperasi. “Selama belum ada peringatan itu pelayaran normal, belum ada dari BMKG,” jelasnya, Jumat (2/2).

Pelayanan penyeberangan di dermaga Senggigi tetap berjalan. Hanya saja kalau cuaca ekstrem pihaknya mengalihkan sebagian penumpang ke KLU. Selain itu, pihak travel yang mengarahkan agar penumpang dialihkan ke KLU. “Penumpang yang berlayar lewat sana (Bali red), dibawa oleh travel nya dialihkan ke KLU, karena kondisi tak memungkinkan,” jelasnya.

Penumpang ini dialihkan

melalui darat jika mau berkunjung ke Senggigi.

Sebab kondisi nya kapal tidak mungkin merapat ke Senggigi. Sebaliknya kondisi di KLU tak memungkinkan, maka diarahkan ke Senggigi. Terkait kondisi cuaca ini, sejauh ini pihaknya koordinasi dengan instansi terkait tetap berjalan.

Menyoal perbaikan dermaga Senggigi, pihaknya tengah mempersiapkan.

Pihaknya sudah menganggarkan di APBD untuk pemeliharaan. Perbaikan diupayakan secepatnya, hanya saja menunggu kondisi cuaca bagus dulu. (her)