HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
16 HALAMAN NOMOR 237 TAHUN KE 13
SUARA NTB
SABTU, 23 DESEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Usut Tuntas Pelaku ’’Illegal Logging’’
Pemprov NTB Dorong APH Terapkan UU Pencucian Uang ‘’
Mataram (Suara NTB) – Penegakan hukum kejahatan illegal logging di NTB masih menyentuh para pelaku kelas teri atau pelaku kecil. Para cukong atau mafia yang menyebar uang untuk kejahatan illegal logging ini masih belum tersentuh. Untuk itu, Pemprov NTB mendorong Aparat Penegak hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menerapkan UU Pencucian Uang bagi terdakwa yang diduga melakukan illegal logging di daerah ini.
Modusnya dia (mafia/cukong) membiayai, berikan uang ke masyarakat, dia minta kayu. Kalau dirunut uangnya dari orang itu, bisa diterapkan UU Pencucian Uang. Madani Mukarom
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengungkapkan, modus yang digunakan para cukong atau mafia illegal logging ini memberikan uang (modal) kepada para pengusaha kayu atau masyarakat yang ada di NTB. ‘’Modusnya dia (mafia/cukong) membiayai, berikan uang ke masyarakat, dia minta kayu. Kalau dirunut uangnya dari orang itu, bisa diterapkan UU Pencucian Uang. Tapi yang bisa melacak PPATK sama kepolisian atau aparat penegak hukum,” kata Madani ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) siang. Bersambung ke hal 15
Pemprov Putuskan Lelang Jabatan Kepala Dikes dan Staf Ahli Gubernur
Kemendagri Coret Tim Gubernur DKI
TGP2D Pemprov NTB Terancam Dibubarkan? Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret atau membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berada di DKI Jakarta. Bukan hanya mencoret anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk tim tersebut pada 2018 mendatang, namun juga membubarkan TGUPP. Lantas apakah hal serupa akan terjadi di NTB ? Pasalnya, lembaga serupa juga ada yang dibentuk Pemprov NTB sejak 2015 lalu yak-
ni Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) sore kemarin mengatakan, Pemprov belum mengetahui apakah hal itu akan berimbas ke NTB atau daerah lainnya yang membentuk lembaga serupa. Amin juga tak mau berandai-andai jika TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB tersebut terancam juga dibubarkan oleh Kemendagri. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memutuskan untuk mengadakan lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik pada Januari mendatang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, untuk pengisian dua jabatan eselon II yang lowong tersebut, gubernur memutuskan untuk dilakukan seleksi terbuka lewat Panitia Seleksi (Pansel). ‘’Dikes sama Staf Ahli yang lowong. Nanti Januari kita sudah mulai tahapannya. Iya, akan dipanselkan. Kita Januari sudah mulai tahapan un-
TO K O H
Proyek Dermaga Pantai Pink Diminta Dibongkar
Sinergi Berantas Narkoba POLDA NTB memusnahkan narkoba dan ribuan botol miras jelang pengamanan hari raya Natal dan Tahun Baru. Pemberantasan narkoba tidak semata penindakan namun juga pencegahaannya. Wakil Gubernur NTB, H Muh. Amin, SH.M.Si berharap sinergi aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah NTB. Dia menyebut di NTB ada sekitar 51 ribu penyalahguna narkoba. ‘’Bukan saja penegakan hukum tetapi juga tekankan pencegahan dan pembinaan. Kita terus komitmen untuk memberantas narkoba dan menindak pelakunya,’’ Bersambung ke hal 15
H Muh. Amin
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
MUSNAHKAN Kapolda NTB, Firli didampingi Wagub NTB, H. Muh. Amin menaiki alat berat untuk memusnahkan botol-botol miras dalam pemusnahan barang bukti narkoba, Jumat (22/12) (atas). Pada kesempatan yang sama juga dimusnahkan beberapa jenis narkoba. (Suara NTB/dok)
Belum Turun dari Kemendagri MESKIPUN APBD NTB 2018 sudah ditetapkan DPRD NTB pada 30 November lalu, namun hingga saat ini hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun. Pemprov berharap hasil evaluasi Raperda APBD NTB 2018 dapat diterima pada minggu ini sehingga dapat dieksekusi Jnauari mendatang. ‘’Belum (selesai dievaluasi). Insya Allah minggu ini hasilnya akan diterima,” H. Ridwan Syah Bersambung ke hal 15
tuk pembukaan Pansel dan sebagainya,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12). Untuk lelang jabatan dua jabatan struktural eselon II ini, kata Fathurahman ditargetkan pada Januari mendatang sudah tuntas. “Insya Allah, Januari selesai lah semuanya itu,” katanya. Pada Desember ini, Pemprov NTB rencananya akan melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV. Mutasi atau pengisian jabatan eselon II itu kaitannya dengan hasil Pansel untuk jabatan Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip. Bersambung ke hal 15
Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Natal 2017, pada Senin (25/12), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Selasa (26/12). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit
(Suara NTB/why)
Mataram (Suara NTB) Pembangunan dermaga Pantai Pink Jerowaru Lombok Timur (Lotim) yang sudah terlanjur dibangun sebelum keluarnya perintah Gubernur NTB untuk menghentikannya, diminta dibongkar. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si menegaskan akan segera melakukan rapat evaluasi untuk mengevaluasi anggaran akhir tahun termasuk proyek tersebut. ‘’Kalau itu perintah Pak Gubernur harus dilaksanakan. Tak ada alasan lain kalau gubernur perintahkan begitu iya dilaksanakan,’’ tegas Wagub dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) sore. Persoalan lain yang terkait dengan hal tersebut bisa dibicarakan belakangan. Yang penting, kata Wagub, perintah gubernur harus dilaksanakan terlebih dulu. ‘’Karena itu sudah melalui kajian, pertimbangan yuridis dan lainnya,’’ kata orang nomor dua di NTB ini. Sementara itu, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB telah menyurati kontraktor, CV. Dirgahayu untuk melakukan pembongkaran dan pembersihan bangunan dermaga/jetty di kawasan Pantai Pink Lotim. Melalui surat No. 0601970/Dispar-IV/2017 yang ditandatangani Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M. Si pada tanggal 18 Desember 2017 telah meminta kontraktor melakukan pembongkaran dan pembersihan. ‘’Sehubungan dengan tidak dilanjutkannya proyek pembangunan dermaga/jetty di Pantai Pink Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, maka bersama ini diminta kepada kontraktor pelaksana CV. Dirgahayu untuk segera melakukan pembongkaran dan pemulihan kembali kondisi lingkungan pantai yang berada di sekitar lokasi pekerjaan,” bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur NTB, Sekda NTB, Kepala Bappeda NTB dan Inspektur Provinsi NTB di Mataram. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memerintahkan pembangunan dermaga Pantai Pink dibatalkan. Pembangunan dermaga yang terletak di bentang pantai ini dinilai merusak keindahan Pantai Pink. (nas)
Catatan Akhir Tahun (2)
Bentrok Antarkampung Berkurang, 3C Merajalela Dinamika keamanan NTB selama tahun 2017 beragam. Gangguan keamanan didominasi peredaran narkoba, aksi pencurian (pencurian dengan pemberatan atau curat), perampokan (pencurian dengan kekerasan atau curas), kejahatan asusila, serta ancaman aksi teror. Meski demikian, sejumlah gangguan keamanan itu tidak berdampak masif terhadap kegiatan masyarakat. Secara umum masyarakat NTB tetap dapat beraktivitas seperti biasanya.
BERDASARKAN catatan Polda NTB, sejumlah kasus yang menonjol terjadi didominasi kasus perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang mencapai 49 kasus. Cukup menyedot keprihatinan yakni kasus perampokan bersenjata tajam di Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur pada Mei 2017. Pelaku yang berjumlah 14 orang membacok korbannya, Amaq Jon sampai tewas dan menggasak harta korban sampai total Rp 130 juta. Otak pelakunya, Disah alias Amaq Ndistin (33) tewas saat penangkapan di Suela, Lombok Timur 1 November lalu.
Gangguan keamanan dari kejahatan konvensional pada tahun 2017 mencapai 8.305 kasus. Dengan tingkat penyelesaian yang hanya setengahnya yakni 52 persen atau setara 4.317 kasus yang dapat terungkap. Kasus curanmor mendominasi dengan 1.643 kasus. Trennya menurun dari tahun 2016 dengan 1.978 kasus. Meski demikian, pada tahun 2017 ini kasus curanmor hanya terungkap 10 persen saja atau setara 162 kasus. Menyusul kemudian pencurian 819 kasus, perampokan 399 kasus, perjudian 95 kasus, perkosaan 33 kasus, penganiayaan berat 24 kasus, pembunuhan 25 kasus, kepemilikan senpi 22 kasus, dan pencurian kayu 10 kasus.
Kasus menonjol lainnya yakni kejahatan asusila sebanyak 79 kasus. Contoh kasusnya di Gunung Sari, Lombok Barat yang terjadi Juli lalu. Seorang kakek berinisial SR (55) diduga menghamili tetangganya yang masih SD. Untuk kasus perkelahian antar kampung pada tahun 2017 tercatat menurun 33 persen. Dari sebanyak 12 kasus pada tahun 2016 menjadi delapan kasus. Pun demikian aksi blokade jalan oleh warga di Kabupaten Bima, Bima Kota, dan Dompu turun 85 persen menjadi delapan kasus. Dari tahun sebelumnya yang mencapai 55 kasus. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
SUARA MATARAM
Halaman 2
Sampah di Mataram Tidak Terangkut Tetap Pantau Cuaca Ekstrem CUACA ekstrem yang melanda kota Mataram beberapa hari lalu membuat kecamatan Ampenan yang banyak lingkungan berada di dekat pantai mulai waspada. Seperti yang disampaikan camat Ampenan, Zarkasy pada Suara NTB mengatakan pihaknya tetap melakukan pemantauan terutama di daerah yang berbatasan dengan pantai. “Seperti kemarin kita sampai pagi memantaunya untuk melihat kondisi,” terangnya, Jumat (22/12). Ia menambahkan jika memang di akhir tahun seperti ini, cuaca ekstrem seperti angin kencang (Suara NTB/uul) sudah menjadi bencana ruZarkasy tin di daerahnya. “Akhir tahun sampai awal tahun itu memang sering terjadi angin kencang, terutama di bulan Februari dan musim bau nyale itu,” terangnya. Zarkasy mengatakan bahwa cuaca ekstrem terjadi sampai bulan Juni, tetapi mencapai puncak saat perayaan Imlek. Saat angin kencang kemarin, di Ampenan ada beberapa pohon tumbang di beberapa lingkungan. “Tapi pohonnya yang tumbang hanya ranting-rantingnya saja, bukan pohon besar, tidak seperti di kampus Unram,” tukasnya. Selain itu, di dekat kota tua Ampenan juga ada lampu jalan yang tumbang, tetapi tidak mengenai trotoar. “Pas jatuh, lampu jalannya ditahan oleh kabel telepon yang melintang di depannya sehingga tidak mengenai pengguna jalan,” kata Zarkasy. Ia juga menambahkan aktivitas nelayan di pesisir pantai tetap berjalan seperti biasa. “Mereka tetap melaut seperti biasa karena setiap tahun kejadian ini berulangkali terjadi,” ujarnya. Nelayan yang memiliki keberanian besar sajalah yang pergi melaut, sedangkan kalau yang tidak berani mereka ogah melaut. “Mereka juga tahu kapan saat tepat untuk tidak melaut atau tidak, karena sudah biasa,” kata Zarkasy. (uul)
Sosialisasikan ke Masyarakat WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menekankan perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan terkait program nasional di Kota Mataram. Seperti gerakan masyaraat sehat, vaksinasi campak dan rubella. Ini harus menjadi perhatian Pemkot Mataram sehingga masyarakat dapat mengerti pentingnya kegiatan sosialisasi dimaksud. Sehingga, tingkat keberhasilannya dapat tercapai sesuai yang diharapkan. ‘’Maksudnya, supaya dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan tersebut secara massif dan tepat sasaran,’’ tutur Mirdiati kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/12). Dengan sosialisasi yang massif, ia meyakini ketika program tersebut dijalankan maka akan mencapai keberhasilan. ‘’Karena tanpa sosialisasi yang baik dikhawatirkan program tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan,’’ imbuhnya. Mirdiati mencontohkan untuk kegiatan vaksinasi campak dan rubella, yang berkembang di masyarakat ada sebagian pemahaman yang didapatkan dari sosial media tentang tidak pentingnya vaksimasi tersebut. ‘’Terlepas dari informasi yang didapat tersebut valid atau hanya sekedar hoaks,’’ katanya. Oleh karena itu, sambung politisi Gerindra ini, Dinas Kesehatan harus melakukan sosialisasi yang tepat pola dan tepat sasaran agar tercapai keberhasilan dari program tersebut. Selain itu, pada bagian lain mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu panik dengan penyakit difteri yang merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Dia mendorong para orang tua melengkapi anaknya dengan vaksinasi. ‘’Kalau panas sudah tiga hari, kita harapkan segera datang ke puskesmas terdekat,’’ cetusnya. Mirdiati berharap masyarakat menjalankan pola hidup sehat dan bersih. ‘’Untuk Dinas Kesehatan supaya terdepan sehingga penyakit tersebut tidak banyak menular ke masyarakat,’’ pungkasnya. (fit)
Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) Dua hari penutupan akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok oleh dua desa di Kabupaten Lombok Barat berimbas dengan tidak terangkutnya sampah di Kota Mataram. Pantuan Suara NTB, Jumat (22/12), beberapa titik di Jalan Panca Usaha belakang Mataram Mall, belakang Kantor Bank NTB, depo Karang Baru dan titik lainnya terjadi penumpukan sampah. Kendaraan operasional pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup diparkir di gudang. Kadis LH Kota Mataram, Irwan Rahadi tak memungkiri terjadinya penumpukan sampah akibat aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat di Desa Suka Makmur dan Banyumulek. Sekitar 26 truk pengangkut sampah tidak beroperasi. “Iya, itu resiko dari pemblokiran jalan kemarin,” kata Irwan. Kata dia, antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar sedang menyelesaikan permasalahan tersebut. Kendati sudah melakukan perundingan dengan kedua desa, namun Irwan enggan menjelaskan detail apa hasil negosiasi. Irwan mengatakan, antarpimpinan daerah sedang membicarakan
persoalan ini secara serius. “Ini sedang kita selesaikan,” jawabnya sambil memainkan telepon genggamnya. Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., mengaku, sudah mendapatkan informasi terkait pencegatan truk operasional pengangkut sampah milik DLH. Persoalan ini langsung dikomunikasikan dengan instansi teknis agar segera mengambil keputusan secepatnya. “Kemarin, saya langsung telepon Kadis LH. Informasinya, siang itu dia sedang menyelesaikan dengan dua desa,” terang Wiska. Politisi PDI P menyesalkan permasalahan dua tahun lalu terulang kembali. Sebenarnya, Pemkot Mataram sejak awal menyelesaikan persoalan ini.
(Suara NTB/cem)
TUMPUKAN SAMPAH - Penumpukan sampah terjadi di Kota Mataram, Jumat (22/12), menyusul truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dua hari tidak bisa masuk ke TPA Kebon Kongok. Seperti tumpukan sampah di belakang Kantor Bank NTB. “Ketika ada persoalan demikian, baru pada ribut,” sesalnya. Secara aturan pemberian hibah ke dua desa ini terbentur oleh aturan. Kemungkinan ini jadi alasan Pemkot Mataram belum memberikan hibah ke
Desa Suka Makmur dan Banyumulek. Perkara demikian harus dicarikan alternatif. Jangan sampai berlarut - larutnya masalah itu menyebabkan Kota Mataram dibanjiri sampah. Sebab, dua hari penutupan
jalan itu sudah berimplikasi terhadap penumpukan sampah di mana - mana. “Jangan sampai Mataram banjir sampah. Kalau masih saja ditutup, lahan di Kebon Talo bisa digunakan dulu,” tegasnya. (cem)
TNI Siap Amankan Pilkada NTB 2018 Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB, Kol. Inf. Farid Makruf, menegaskan bahwa TNI siap ikut berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak NTB 2018. Yakni menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu. Hal itu disampaikan Makruf usai menandatangani kerjasama dengan KPU NTB untuk ikut terlibat dalam pemuktahiran data pemilih ber-
kelanjutan di Mataram, Jumat (22/12) kemarin. ‘’Kami siap amankan Pilkada dan kami sudah deklarasikan akan netral. Kalau ada (anggota) yang tidak netral silakan lapor,’’ tegasnya. Jika ada anggota TNI yang terbukti terlibat dalam politik praktis Pilkada NTB ini, maka institusinya tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sanksi terberat pada oknum anggotanya yang ke luar dari perintah. ‘’Nanti laporakan ke saya jangan ragu-ragu, kita sudah atur itu, sanksinya
sampai yang terberat, sampai pemecatan,’’ katanya. Menurut Makruf, pihaknya sudah diperintahkan dari Mabes TNI agar tetap netral dalam pesta demokrasi Pilkada NTB 2018. ‘’Kami sudah diperintahkan untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam politik praktis. Kami hanya dilibatkan untuk mengamankan jalannya Pilkada. Nanti begitu masuk masa kampanye lebih keras lagi kami akan bekerja. Kami tidak ingin ada bentrokan antar pendukung,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pada penyelenggara pemilihan, yakni KPU supaya memastikan diri untuk tetap netral. Karena hal itu sangat penting untuk mendukung kondisifitas keamanan Pilkada. “Faktor penyebab keributan itu banyak. Mulai dari antar pendukung, sampai kenetralan penyelenggara. Nah ketidakadilan dan kenetralan penyelenggara ini harus dipastikan. Diharapkan tidak terjadi di NTB sehingga Pilkada bisa berjalan damai,” katanya.
Terakhir dikatakan oleh Makruf, bahwa meskipun anggota TNI aktif tidak memiliki hak politik, akan tetapi TNI memiliki anggota keluarga dari kalangan sipil, yakni anak istri, yang masih memiliki hak pilih. “Jadi kami juga mendukung anak istri kami yang punya hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa kami akan intervensi. Untuk jtu sebagai penyelenggara, kita harapkan tidak ada konflik pemilu. Baik dari dalam maupun ke luar,” pungkasnya. (ndi)
Perayaan Nataru di Mataram Tanpa Kembang Api Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan mengeluarkan edaran ke seluruh pengusaha hotel. Salah satu isi imbauan itu agar pemilik hotel tak berlebihan merayakan Hari Raya Natal dan pergantian tahun baru (Nataru). Rapat persiapan pengamanan Nataru dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Terdiri dari, H. Mohan Roliskana
Polres Mataram, Dandim, Kejari, Danlanud dan Bakesbangpol. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana ditemui usai memimpin rapat, Jumat (22/12) mengatakan, persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru dibahas secara komprehensif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Beberapa titik pengamanan seperti gereja serta lokasi perayaan pergantian tahun baru akan jadi atensi bersama. Beberapa masukan terkait Perayaan Nataru disampaikan, termasuk permintaan Polres agar pengusaha hotel merayakan Nataru
Cuaca Ekstrem
Mataram Masih Aman Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menilai kondisi di Kota Mataram masih aman. Meskipun cuaca ekstrem seperti angin kencang, hujan disertai angin dan gelombang pasang melanda sebagian besar wilayah di ibukota provinsi NTB tersebut. Karenanya status tanggap darurat belum dikeluarkan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi, SH., dikonfirmasi, Jumat (22/12) mengatakan, pemerintah cukup hati - hati menyatakan status tanggap darurat. Karena sejauh ini, belum ada korban maupun pengungsi akibat terdampak bencana. Dia mengakui, angin kencang terjadi dua hari be-
lakangan ini mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa kendaraan. Demikian pula, gelombang pasang di wilayah Ampenan. “Kecuali kalau ada korban jiwa dan pengungsi, baru kita keluarkan status tanggap darurat,” ujarnya. Kondisi cuaca seperti ini setiap tahun terjadi. Ancaman angin kencang, gelombang pasang, hujan dan pohon tumbang. BPBD mengidentifikasi kawasan banjir paling rawan di Kelurahan Kekalik. Sementara, kawasan yang lain sifatnya genangan. Di Kekalik , volume air tidak menentu. Bila debit air dari hulu tinggi dipastikan Sungai Ancar meluap. Sedangkan, ancaman gelombang pasang paling rawan di dua wilayah. Lingkungan Penghulu Agung Kelurahan Ampenan Selatan dan Lingkungan Pondok Pera-
si dan Bugis Kelurahan Bintaro. “Kita tetap monitor dan pantau bekerjasama dengan lurah dan kepala lingkungan,” ungkapnya. Antisipasi secara teknis, BPBD menyerahkan sepenuhnya ke SKPD teknis. Berbicara penanganan teknis kata dia, di luar jangkauan BPBD. Karena melihat gelombang belum begitu mengkhawatirkan, BPBD belum membagikan karung ke warga. “Belum kita bagikan. Tapi karungnya sudah siap,” akunya. Oleh karena itu, cuaca ekstrem tiga hari kedepan. Masyarakat diingatkan berhati - hati dan waspada karena cuaca tidak menentu. Terutama melewati jalur utama sangat rawan sekali terjadinya pohon tumbang. (cem)
secara sederhana. “Silakan, kalau perayaan di indoor saja. Kemudian, tidak ada pemaksaan penggunaan atribut natal para karyawan,” kata Mohan. Tidak saja pengusaha hotel dan pusat perbelanjaan, Pemkot Mataram juga merayakan tidak seperti tahun tahun sebelumnya. Pergantian tahun digelar sederhana. Ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersama sama merasakan kebersamaan pada malam pergantian tahun baru. “Tidak ada kembang api,” pintanya. Terkait pelarangan itu, Pemkot Mataram akan men-
girimkan surat ke masing masing pemilik hotel maupun pusat perbelanjaan. Mohan menambahkan, tidak saja persiapan Nataru. Pemkot juga mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Ia ingin memastikan seluruh instrumen siap. Di samping itu ditegaskan bahwa, penghujung akhir tahun ini tidak boleh ada pimpinan SKPD kunjungan ke luar daerah. “Pokoknya tidak boleh ada yang matikan handphone. Kalau urusan pribadi mereka keluar daerah. Iya, itu urusan mereka,” demikian kata Mohan. (cem)
Pemprov Diminta Jembatani Permasalahan Kebon Kongok Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta Pemprov NTB, menjembatani permasalahan dihadapi oleh Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar terkait penutupan akses jalan menuju TPA Kebon Kongok. Pemblokiran jalan oleh dua desa itu, dikhawatirkan terjadi penumpukan sampah. “Makanya kita desak supaya TPA Kebon Kongok ini jadi TPA regional,” kata Mohan menanggapi aksi dilakukan warga di Desa Suka Makmur dan Banyumulek, Jumat (22/12). Persoalan ini kata dia, tidak inginkan terulang lagi. Pemkot memahami apa persoalan yang dihadapi oleh dua desa tersebut. Maka dari itu, ada komitmen disiapkan untuk warga di Desa Suka Makmur dan Banyumulek sebagai bentuk perhatian pemerintah. Kemungkinan aksi warga dengan memblokir jalan dinilai ada tuntutan belum terpenuhi.
Mereka belum puas dan tentu ini harus diperhatikan. Mau tidak mau kata dia, harus dipersiapkan kompensasi itu. Artinya, TPA Kebon Kongok tetap dimanfaatkan sembari dipersiapkan keinginan masyarakat. “Jangan mendapatkan polusi saja. Tentu ada kompensasi perlu kita berikan,” ujarnya. Menurut dia, pemanfaatan TPA Kebon Kongok sebenarnya jadi kepentingan bersama. Sebenarnya, tidak saja persoalan di Kota Mataram, tapi juga kendaraan operasional Pemkab Lobar. Kenapa kata dia, Pemkot mendorong agar TPA diambil alih Pemprov. Pemprov diharapkan memberikan perhatian khusus agar ada jalan keluar dari persoalan tersebut. Informasinya pemblokiran jalan oleh warga dua desa di Lobar masih berlangsung. Masyarakat tidak akan mengizinkan truk pengangkut sampah masuk ke TPA sebelum tuntutan mereka terpenuhi. (cem)
Sabtu, 23 Desember 2017
SUARA NTB
Halaman 3
Bandar Sambal, Terobosan Baru Perkenalkan Aneka Sambal Indonesia food startup Be Kraf Indonesia. “Itu merupakan apresiasi yang diberikan kepada kami, karena produk Bandar Sambal sudah dipasarkan pula di seluruh Indonesia. Kami berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada penikmat sambal dari manapun,” kata Founder Bandar Sambal Askar DG Kamis, di Mataram, Jumat (22/12). Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memberikan produk yang memuaskan bagi penikmat sambal di Indonesia maupun dari luar negeri. Sebab ada pula pelanggannya dari Malaysia dan beberapa negara lainnya. Ada beberapa menu yang paling banyak dipesan atau dibeli oleh pelanggan. Diantaranya sambal lindung, sambal cumi, sambal kuda dan sambal bajo. Ada pula sambal ayam bagi penikmat sambal yang menyukai daging ayam. “Kalau pelanggan kita yang di Jakarta paling banyak nyari Sambal Kuda. Karena mungkin menurut mereka sambal kuda tidak banyak dan
rasanya juga enak,” ujarnya. Ayah tiga anak ini merintis usaha Bandar Sambal bersama isterinya Rini Handayani. Produksinya dilakukan secara manual dengan mengutamakan higienitas dan keaslian rasa khas Bandar Sambal. Dalam sehari dapat diproduksi sebanyak 125 hingga 150 botol sambal dengan berbagai varian. Bulan ini ia sudah melengkapi beberapa alat untuk pembuatan dan pengemasan produk Bandar Sambal. Ia menargetkan untuk memproduksi setidaknya 400 botol sambal dalam sehari. Dalam dua tahun terakhir, Askar sudah berhasil memasarkan produk Bandar Sambal hingga ke berbagai daerah. Seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan dan kota-kota besar lainnya. Produknya juga bisa didapatkan di Transmart, salah satunya Transmart Mataram. Penikmat sambal ini juga tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk ini. Karena Bandar Sambal sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. “Hampir di semua kota-kota besar itu sudah ada Bandar Sambal. Pecinta sambal bisa menemukannya di Transmart, karena kami sudah bekerja
sama. Awal tahun depan kita akan masukkan ke lima Transmart lagi di sekitar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” ujarnya. Salah satu misi dari pengembangan usaha ini adalah untuk memberdayakan kemampuan wanita-wanita Indonesia, dan NTB pada khususnya. Sebab wanita dalam kesehariannya seringkali membuat sambal untuk dinikmati keluarganya. Kemampuan inilah yang dinilai perlu untuk dikembangkan. Sehingga bisa menghasilkan secara ekonomi dan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian warga, terutama di kalangan wanita. Ia juga membina beberapa desa untuk turut membuat suatu produk olahan yang kemudian dipasarkan di seluruh Indonesia. Beberapa desa itu diantaranya, Desa Nyiur Tebel dan Desa Lendang Nangka di Lombok Timur serta Desa Labuhan Burung di Sumbawa. Beberapa desa ini akan diupayakan untuk menghasilkan beberapa produk olahan yang kemudian akan dipasarkan dan memberikan keuntungan bagi warga sekitar. “Di Lendang Nangka itu sudah banyak produk UMKM,
namun pemasarannya perlu digenjot. Oleh sebab itu kami menggandeng desa ini untuk bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dipasarkan ke seluruh pelosok negeri ini,” ujarnya. Sementara itu, di Labuhan Burung sendiri saat ini sangat banyak siput bakau yang dibiarkan tanpa diolah. Oleh sebab itu, Askar bersama warga sekitar saat ini tengah mengupayakan untuk membuat produk dari siput bakau tersebut. Salah satunya berupa kerupuk yang dinamakan kerupuk siput bakau. “Nanti sistem pemasarannya kita usahakan seperti pemasaran Bandar Sambal. Jadi itu yang menjadi harapan kita, bagaimana agar masyarakat terutama kaum wanita bisa menghasilkan produk, kemudian dipasarkan dan mereka mendapatkan keuntungan secara finansial,” ujarnya. Khusus Bandar Sambal sendiri saat ini dijual dengan harga yang beragam. Dimulai dari harga Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu. Selain di Transmart, pecinta sambal juga bisa membeli atau memesan melalui portal Bandar Sambal yaitu www.bandarsambal.com atau bisa mendatangi rumah produksinya di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. (lin)
(Suara NTB/lin)
BANDAR SAMBAL - Founder Bandar Sambal Askar DG Kamis beserta Isterinya Rini Handayani dan kerabatnya Imam Ahmad berfoto dengan membawa produk Bandar Sambal.
Pelindo Siapkan Kredit Lunak Rp 2 Miliar untuk Industri Kreatif Mataram (Suara NTB) Pelindo III Cabang Lembar akan all out mendukung pengembangan industri kreatif. Setidaknya, Rp 2 miliar dana lunak telah disiapkan untuk menguatkan kearifan lokal. Kredit dengan bunga 3 persen setahun ini disediakan melalui Program Kemitraan yang, sekaligus untuk menguatkan program Bina Lingkungan. “Saya ingin kedepan, program Bina Lingkungan tidak fokus memberikan bantuan langsung, saya ingin industri lokal dikembangkan. Bagi pelaku usaha yang kekurangan modal, dialokasikan melalui Program Kemitraan,” demikian General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin. Apa yang menjadi alasan Pelindo III fokus mendukung industri lokal? Baharudin mengatakan, pariwisata NTB telah berkembang. Sayangnya industri lokal belum mengikuti perkembangan tersebut dengan penyediaan produk-produk lokal. Justru yang banyak dijumpai produk yang didatangkan dari luar, tetapi dijual oleh pedagang-pedagang lokal. Pelabuhan Lembar adalah salah satu basis potensi pasar yang tidak kecil untuk mendongkrak industri-industri rumahan. Apalagi, Pelindo III telah menyiapkan pembangunan dermaga Gili Mas yang akan menjadi pusat sandarnya kapal-kapal besar wisatawan. Rencananya 2019 mendatang pelabuhan ini telah dapat dioperasikan. Tahun ini Pelindo III Cabang Lembar hanya
menggelontorkan program Bina Lingkungan, dalam bentuk bantuan langsung. Diantaranya, mobil ambulance, sarana ibadah, bantuan alat tangkap ikan, renovasi rumah, dan sarana pendidikan. “Nah, 2018 program Bina Lingkungan juga diarahkan untuk mengembangkan industri lokal. Penguatan modalnya bisa didukung dari program Kemitraan,” katanya. Baharudin saat menyalurkan bantuan untuk program Bina Lingkungan Jumat (22/12) kemarin menyebut, arah pengembangan kearifan lokal untuk mendukung produk lokal menjadi raja di rumah sendiri. Pelindo akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, terutama dinas-dinas teknis untuk memuluskan program besarnya ini. Setiap tahun, Pelindo menggelontorkan lebih dari Rp 1 miliar untuk melak-
sanakan program kemitraan dan bina lingkungan. Tahun 2016 lalu, program Kemitraan didistribusikan sebesar Rp 1,5 miliar, demikian juga dengan program Bina Lingkungan juga digelontorkan dengan nilai Rp 1,5 miliar. Tahun 2018 masing-masing program nilainya disiapkan Pelindo III Rp 2 miliar, atau total Rp 4 miliar. Awal tahun, sudah direalisasikan. Siapa saja sasarannya yang akan didukung, Baharuddin menambahkan, prioritasnya kepada pelaku industri kreatif yang ada di wilayah Lembar. Sebab masyarakat terdekatlah yang paling berpeluang menangkap potensi pasar yang ada di sekitarnya. (bul)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Sambal masih menjadi menu andalan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tak lengkap rasanya menikmati suatu hidangan tanpa adanya sambal. Untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi sambal, telah ada sambal kemasan dengan berbagai varian, yaitu Bandar Sambal. Produk sambal ini digagas oleh Askar DG Kamis, seorang mantan general manager hotel yang kini menjadi pengusaha sambal yang sudah dipasarkan hingga ke pelosok negeri ini. Pada tanggal 28 Desember ini Askar akan menerima penghargaan sebagai the brave inspire dari Seven Media Inspiration Award, sejajar dengan Wakil Gunernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno, Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin dan beberapa tokoh inspiratif lainnya di Indonesia. Sebelumnya sudah ada pula penghargaan yang diberikan oleh blibli.com sebagai top ten the big start Indonesia tahun 2016. Dan belum lama ini juga mendapatkan penghargaan sebagai top 25
Baharuddin
Puncak Peringatan Hari Ibu
DP3A Ingin Kedepankan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Ibu, Jumat (22/12) digelar upacara bersama di Halaman Kantor Walikota Mataram. Seluruh pegawai dan istri pejabat mengenakan kebaya serta pakaian batik. Kegiatan bertema “Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya” diharapkan dapat meningkatkan akses ekonomi bagi perempuan menuju perempun mandiri, sejahtera dan bebas dari kekerasan. “Kita ingin supaya perempuan - perempuan berdaya dari sisi ekonomi dan kesejahteraan,” kata Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany ditemui usai apel. Menurut Dewi, ketahanan kelu-
arga dan ekonomi perempuan sangat penting. Sebab, perempuan (ibu, red) di rumah tangga adalah pendidik pertama dan utama. Peran mereka sangat penting untuk melahirkan generasi emas dan menyongsong Indonesia Idola 2030 mendatang. Ditambahkan, pendapatan dihasilkan bersama baik laki - laki dan perempuan. Paling tidak meringankan kebutuhan rumah tangga. Ini juga mengantisipasi anak drop out di sekolah. “Tidak apa - apa. Suami punya penghasilan, ibu juga begitu. Artinya, bisa saling menutupi,” ujarnya. Dewi mengatakan, perempuan dan laki - laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara. Perempuan berperan penting dalam
bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum. Artinya, perempuan dan laki - laki mempunyai kesempatan, akses serta peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan sebagaimana target yang dicapai dalam tujuan pembangunan. Dia sedikit mengulas rangkaian peringatan Hari Ibu digelar berbagai kegiatan. Di antaranya, sosialisasi sekaligus pembekalan calon pengantin, peningkatan usia perkawinan, pembentukan forum anak hingga lomba three end khusus bagi anak - anak sekolah. “Kita harapkan semua perempuan mampu meningkatkan kualitas, kreatif, mandiri dan percaya diri dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas,” ujarnya. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
SERAHKAN HADIAH - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi istrinya Hj. Kinnastri Mohan Roliskana menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba lagu three enda pada puncak peringatan Hari Ibu, Jumat (22/12).
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany berpose bersama peserta lomba three end di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram.
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Punya Izin Manfaatkan Balai IKM
LOMBOK Timur (Lotim) memiliki balai produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ditempatkan di kompleks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Balai Produk IKM ini diresmikan Ketua Dekranasda Lombok Timur H. Supinah Ali bin Dachlan beberapa waktu lalu. Ketua Dekranasda yang juga Ketua Umum TP PKK Lotim, Hj.Supinah Ali BD mengatakan, Balai IKM itu merupakan show room produk-produk IKM warga di daerah Lotim. Seluruh per(Suara NTB/rus) ajin dipersilakan untuk meHj. Supinah Ali BD manfaatkan keberadaan balai tersebut sebagai tempat promosi produk. Supinah mengakui industri kecil di Lotim mulai berkembang dan mengalami peningkatan. Baik dari segi kuanitas maupun kualitas. Karenanya ia berharap ke depan pembinaan dari Dekranasda maupun Dinas Perindag terus mengalami penambahan dan peningkatan, sehingga masa depan pelaku IKM semakin baik, dan pada ujungnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja baru. Sebelumnya Kepala Dinas Perindag Lotim H. Teguh Sutrisman memaparkan sejumlah produk IKM Lotim yang telah menunjukkan kualitasnya dengan berhasil menjadi juara umum pada pameran IKM tingkat Provinsi NTB. Teguh menegaskan keberadaan Balai Produk IKM ini sebagai bentuk dukungan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah sebagai tugas pokok Disperindag. “Balai produk IKM yang merupakan kerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur ini menjadi tempat berkumpulnya potensi-potensi IKM Lotim,” paparnya. Menurut Teguh, selain di lingkungan dinas sarana serupa juga terdapat di Pringgasela. Pringgasela diketahui merupakan tempat perajin tenun. Dihadirkannya tempat-tempat promosi seperti Bale tersebut diharap bisa menambah peluang bisnis bagi pengerajin-pengerajin yang adi Gumi Selaparang. (rus)
Sejumlah Investor Belum Realisasikan Investasi Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lombok Timur (Lotim), Moh. Syukri mengakui masih adanya investor ‘’Akan’’. Yakni sebuah perusahaan yang sudah mengajukan izin di Lotim, namun tidak kunjung merealisasikan investasinya. Kepada Suara NTB, Syukri menyebutkan pengalamannya selama menjabat sebagai kepala dinas yang mengurus izin ada dua investor bidang pariwisata yang disebut masuk kategori PT ‘’Akan’’, Yakni PT. G dan PT. T. Keduanya sama-sama akan berinvestasi membangun hotel di kawasan Lotim bagian selatan. Namun, hingga saat ini, kedua perusahaan tersebut sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk memulai in-
vestasi yang direncanakan. Bagi. PT. G, ujarnya, diketahui beberapa tahun lalu sudah menyampaikan minat investasi membangun kawasan di dekat Pantai Cemara Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru. Bahkan, perusahaan ini sudah memiliki lahan tempat membangun yang bersebelahan dengan PT Resort Beach Hotel Lombok yang sudah berafiliasi dengan Alila Hotel yang sudah mulai
duluan membangun sejak Kamis lalu. Sementara itu, PT. T di Tampah Boleq, keberadaannya sempat diprotes dari warga. Perusahaan ini sudah mengkavling lahan tempat membangun ini sudah pula mengantongi izin untuk memulai pembangunan. Namun tidak kunjung direalisasikan. Sebelumnya, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan menyebutkan istilah PT Akan
Puluhan Ribu Aspirasi Masyarakat Masuk ’’Smart City’’
Amankan Nataru, Polres Lombok Utara Libatkan Personel Gabungan Tanjung (Suara NTB) Peringatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah siap diamankan oleh aparat Polres Lombok Utara. Partisipasi pengamanan juga melibatkan instansi gabungan seperti aparat TNI, UPT Syahbandar Pemenang, Basarnas, BPBD Lombok Utara, Dishublutkan, Kecamatan dan sejumlah SKPD lainnya. Keseluruhan tim gabungan ini sebanyak 80 orang. Wakapolres Lombok Utara, Kompol Teuku Ardiansyah, usai gelar pasukan di Tanjung mengatakan, operasi lilin akan berlangsung sejak 22 Desember sampai 1 Januari 2018. Selama 10 hari ke depan, pengamanan di beberapa titik strategis akan ditingkatkan. Namun setidaknya, terdapat 2 lokasi yang akan mendapat pengawalan pengamanan ketat yaitu wilayah Pemenang dan Pelabuhan Carik Kecamatan Bayan. “Dua lokasi yang kita siagakan ini merupakan pusat keramaian perayaan tahun baru, selain kawasan wisata tiga gili dan wilayah darat,” terangnya. Gelar pasukan, katanya, sebagai langkah persiapan untuk menerjunkan Operasi Lilin 2017. Kepolisian dan tim gabungan akan dikerahkan ke pusat-pusat keramaian, seperti wilayah Kecamatan Tanjung sebagai pusat kota, kemudian titik-titik lain akan dilakukan patroli. Sementara Pelabuhan Carik, Kecamatan Bayan merupakan lokasi utama kegiatan Pemda pada saat malam tahun baru. Dalam operasi Lilin 2017 ini, Polres mendapatkan bantuan peralatan pendukung dari Polda NTB berupa alat X-ray dan metal detector untuk memeriksa barang bawaaan pengunjung yang akan menyeberang ke tiga gili melalui Pelabuhan Bangsal. Pada perayaan tahun baru nanti, tingkat keramaian di titiktitik objek wisata diprediksi.meningkat. Sebab akhir tahun ini bertepatan dengan liburan anak sekolah, sehingga titik-titik pariwisata di Lombok Utara cukup padat dan ramai. Selain menerjunkan anggota, pihaknya juga tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menikmati liburan panjang ke objek wisata Lombok Utara agar berhati-hati baik pada saat berkendara maupun menikmati pariwisata. “Tingkatkan kewaspadaan diri, jangan sampai terjadi kelalaian terhadap pengawasan dan berlalu lintas. Masyarakat juga kita imbau agar berhati-hati dan harus patuhi peraturan lalu lintas,” demikian Wakapolres. (ari)
(Suara NTB/dok)
Moh. Syukri
Penarikan PAD Menara Telekomunikasi Belum Bisa Dilakukan
Baru Diluncurkan
Selong (Suara NTB) Menjelang akhir 2017 ini, sekitar 30 ribu aspirasi masyarakat masuk dalam smart city. Padahal smart city yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim (Lotim) mulai diluncurkan bulan Oktober 2017 lalu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, Jumat, (22/12) Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan keberadaan smart city ini, menunjukkan jika masyarakat sangat peduli terhadap kondisi pembangunan di Kabupaten Lotim. Pasalnya, smart city memberikan layanan yang lebih cepat kepada masyarakat dan menampilkan info terbaru kepada masyarakat sebagai bahan informasi kepada masyarakat. Melalui smart city ini, lanjut dia, diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih mudah dan dipercepat, sehingga masyarakat dari manapun dapat memanfaatkan teknologi di dalam menyalurkan aspirasinya. “Pada prinsipnya, program smart city, baik untuk pemerintah maupun masyarakat di dalam mengubah pola perilaku,” ujarnya. Di samping itu, adanya smart city ini pemerintah bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat melalui smart city dapat mengembangkan diri pribadinya dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Termasuk, masyarakat juga dapat mengakses dirinya apakah masuk dalam dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan lain sebagainya. “Jadi melalui smart city ini, masyarakat tidak lagi harus ke sana-ke mari untuk mencari informasi,” ujarnya. (yon)
yang banyak masuk. Namun, Lotim akan menerima investasi yang benar-benar serius. Ia menyebut ada indikasi, ada perusahaan yang sengaja mencari izin. Setelah mengantongi izin menguasai lahan kemudian menjual izin tersebut ke luar negeri. Cara tersebut tidak dibenarkan Bupati Lotim. Katanya, perusahaan yang punya uang pasti akan membangun. Perusahaan yang sudah keluar uang banyak tidak mungkin tidak merealisasikan pembangunannya. Dalam hal ini, Pemkab Lotim memberikan ruang yang luas bagi perusahaan yang serius menanamkan investasi di Lotim. (rus)
(Suara NTB/yon)
HARGA - Kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Lotim tidak terlalu signifikan menjelang Nataru. Tampak salah satu pedagang telur sedang melayani pembeli di Pasar Pancor, Jumat (22/12).
Harga Bahan Pokok di Lotim Masih Normal Selong (Suara NTB) Asisten II Setda Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Drs. H. Sahabudin, MM., menyebut momentum Natal 2017 dan Tahun Baru Tahun 2018 (Nataru) tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lotim. Meski beberapa sembako mengalami kenaikan, kenaikannya terjadi tidak terlalu signifikan. Dijelaskannya, kenaikan harga kebutuhan pokok pada momen tertentu merupakan suatu hal yang lazim, terutama dalam peringatan hari besar keagamaan. Akan tetapi, pada momentum Nataru ini kenaikan tidak terlalu signifikan terjadi, meski permintaan masyarakat cukup banyak. Menurutnya, kenaikan harga pokok secara drastis terjadi ketika pada bulan Ramadhan. Diakuinya, tidak terjadinya
kenaikan harga sembako di sejumlah pasar di Lotim dikarenakan penduduk di Kabupaten Lotim mayoritas Muslim. Hal tersebut jauh berbeda dengan peringatan hari-hari besar lainnya, seperti peringatan tahun baru Islam 1 Muharram yang setiap tahun rutin di gelar oleh Pemda Lotim. “Peringatan Tahun Baru yang sebentar lagi tidak akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok di pasar,” jelasnya. Bahkan dari pantauan tim pengendalian harga yang berada di bawah komando Dinas Perindag Lotim yang selalu turun ke pasar-pasar untuk melakukan monitoring dan kontrol atas harga sembako, tidak menemukan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang cukup signifikan. “Intinya tidak terjadi kenaikan harga sembako yang cuk-
up signifikan,” ujarnya. Dari pantauan Suara NTB di Pasar Pancor yang merupakan salah satu pasar percontohan di Lotim, harga komoditi masih relatif stabil. Kendati pada beberapa jenis komoditi mengalami kenaikan harga, namun kenaikan tidak terlalu signifikan. Misalnya untuk harga tomat hanya meningkat Rp 2.000 dari harga awal Rp 8.000 per kilogramnya. Begitupun dengan harga cabai rawit hanya mengalami kenaikan Rp 4.000 hingga Rp 5.000, dari harga Rp 17.000 per kilogramnya. Kenaikan itupun, dari pengakuan pedagang disebabkan kondisi cuaca yang kian tidak menentu. Sementara untuk ayam broiler harganya masih stabil di Rp 40.000 per kilogram. Harga tersebut terjadi sejak peringatan maulid beberapa waktu lalu. (yon)
Pembinaan Pengurus Cabor Masih Lemah Selong (Suara NTB) Pembinaan prestasi atlet yang dilakukan pengurus-pengurus cabang olahraga (cabor) di Lombok Timur (Lotim) dinilai masih lemah. Dalam melakukan pembinaan prestasi, semestinya memiliki rancangan program strategis di masing-masing cabor, sehingga ada tolak ukur prestasi. Seperti halnya para guru yang membuat RPP dalam menjalankan tugas mengajar. Pembinaan prestasi atlet pun sedianya bisa dilakukan demikian, sehingga bisa lebih terarah. ‘’Apalagi pascagelaran Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) yang dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim beberapa hari lalu,’’ ujar Ketua Harian KONI, Syafruddin di Selong, Jumat (22/12). Menurutnya masih lemahnya pembinaan atlet ini terlihat dari hasil dari Pelatda. Dinilai Pelatda belum maksimal. Lebih lucu lagi, atlet yang dikirim pengurus cabor untuk diikutkan
(Suara NTB/rus)
Syafruddin dalam Pelatda ada yang kalah tanding saat laga Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) beberapa waktu lalu. “Ini memang memalukan,” ucapnya. Padahal, atlet-atlet yang diikutkan dalam Pelatda ini adalah andalan Lotim. Andalan untuk bisa merebut gelar juara pada laga tingkat provinsi. Namun sangat tidak masuk akal, ketika dilagakan di Porkab justru tumbang.
Tanpa menyebut nama atlet tersebut, Ketua Harian KONI Lotim ini merencanakan akan mendegradasi atlet tersebut dari barisan atlet Pelatda Lotim. Harapannya ke depan, pembinaan atlet bisa jauh lebih baik dan hasil akhir yang diinginkan bisa menciptakan atlet yang benarbenar berprestasi. Seluruh atlet pelatda beberapa hari terakhir sudah mulai diujicobakan di sejumlah daerah. Antara lain, atlet tenis lapangan try out ke Bali. Bulu tangkis juga turut diberangkatkan ke Bali mengikuti kegiatan yang sama. Menyusul cabor-cabor lain dilombakan dalam laga uji coba dengan atlet daerah lain. Selain try out, ujarnya, yang tidak kalah penting dalam pembinaan prestasi atlet adalat try in, yakni melakukan pembinaan internal di tingkat cabor. ‘’Melihat hasil pelatda kemarin, KONI akan berusaha lebih selektif memilih atlet yang akan ikut Pelatda,’’ ujarnya. (rus)
Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) terkesan gigit jari lantaran tak bisa melakukan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor menara telekomunikasi. Pasalnya, hingga saat ini penarikan tidak bisa dilakukan, lantaran Perda yang sebelumnya disahkan di DPRD Lotim beberapa bulan lalu, hasil evaluasinya belum dikembalikan pemerintah pusat. Ditemui dikantornya, Jumat (22/12), Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, menjelaskan, untuk sumber PAD dari menara telekomunikasi ini, Dinas Kominfo dan Persandian Lotim diberikan target sebesar Rp 1,7 miliar. Namun, selama kurun waktu dua tahun (2016-2017), pendapatan dari menara telekomunikasi tidak pernah terpenuhi. Hal itu, karena pungutan untuk menara telekomunikasi ini sudah dicabut oleh Mahkamah Kon-
stitusi (MK) tentang pemungutan retribusi 2,5 persen dari NJOP dengan UU Nomor 29 tahun 2008, di mana pengelola-pengelola BTS keberatan NJOP yang dibebankan pemerintah sebesar 2,5 persen terlalu besar. Sehingga dimasukkan di MK untuk dilakukan review. Kendati demikian, Ridatul Yasa menyebut jika pihaknya terus berupaya untuk membuat perda penarikan sumber pendapatan dari menara telekomunikasi yang saat ini sudah disetujui oleh DPRD Lotim. Termasuk, dievaluasi oleh provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Hanya saja hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga saat ini belum dikembalikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Padahal usulan penarikan pendapatan menara telekomunikasi ini diusulkan sejak bulan Mei 2017 sejak disahkan di DPRD Lotim. (yon)
Tantangan Berat Wujudkan UHC Selong (Suara NTB)Tinggal satu tahun, tepatnya anggal 31 Desember 2018 mendatang, seluruh kabupaten/kota se NTB harus bisa mewujudkan target Universal Health Coverage (UHC) atau target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tidak terkecuali bagi Kabupaten Lotim Lombok Timur. Apalagi telah keluar Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Pimpinan Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Selong, dr. Gerry Adhikusuma kepada Suara NTB mengatakan, untuk bisa mewujudkan target UHC sangat tergantung dari kekuatan keuangan daerah. Termasuk pendataan dari Dinas Sosial terkait calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD. Sementara Pemerintah Kabupaten Lotim diketahui cukup komitmen menuju UHC dengan mengoptimalkan potensi segmen peserta dan kekuatan finansialnya. Dilihat dari angka terakhir di Lotim, jumlah penduduk 1.289.901 jiwa. Di mana, jumlah PBI APBN sebanyak 686.007 jiwa. PBI APBD Provinsi NTB sebanyak 10.081 jiwa, PBI APBD Kabupaten sebanyak 6.000 jiwa. Sedangkan non PBI dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 60.041, PBPU sebanyak 69.675 dan BP sebanyak 9.803 jiwa. ‘’Sehingga total yang sudah menjadi peserta JKN-KIS sebanyak 841.607 jiwa atau sebesar 65,25 pers-
en,’’ ujarnya. Jumlah yang belum memiliki JKN-KIS 448.294 jiwa atau 34.75 persen. Dengan kondisi ini, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 3,5 juta kunjungan per bulan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebanyak 587.389 jiwa. Dalam Inpres terbaru ini, kata Gerry mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah segera mengambil langkahlangkah strategis. Hal ini guna menjamin keberlangsungkan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Inpres juga mengamanahkan agar gubernur, bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan program JKN. Selain itu memastikan para kepala daerah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di wilayah masing-masing. ‘’Untuk capaian UHC, gubernur, bupati dan walikota harus mendaftarkan seluruh penduduknya dalam program JKN,’’ terangnya. Tidak saja kepala daerah, seluruh kementerian lembaga terkait di tingkat pusat juga diinstruksikan presiden untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi terhadap penetapan dan perubahan data guna menngkatkan kualitas data peserta PBI. Menteri Kesehatan,Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan direksi dari BPJS Kesehatan mendapat instruksi keras dari presiden. (rus)
Lima Parpol Final Dukung Paket Sukma Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Timur (Lotim) 2018, arah dukungan sejumlah partai politik (parpol) terhadap pasangan calon mulai mengerucut. Pasalnya, lima parpol saat ini sudah final mendukung paket H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) menyusul keluarnya surat keputusan B.1 KWK parpol untuk paket Sukma. Kelima partai tersebut, yakni PDIP, Partai Persatu-
an Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ketua DPC PBB Lotim, Edwin Hadiwijaya membenarkan jika lima parpol saat ini sudah menyerahkan surat keputusan DPP masing-masing terhadap pasangan Sukma pada Pilkada Lotim 2018 mendatang, termasuk partai PBB. “Sudah turun surat keputusan untuk Sukma,” jelasnya saat dikonfirmasi
Suara NTB, Jumat (22/12) sore. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai PKPI Indonesia, M. As’atul Anwar juga mengungkapkan, PKPI juga sudah menyelesaikan surat keputusan DPP PKPI beserta sejumlah parpol lainnya. Sedangkan untuk sejumlah parpol lainnya yang diklaim mendukung pasangan Sukma, seperti Partai Hanura hingga saat ini belum turun B1 KWK keputusan DPP Hanura. Meski demikian, ujarnya,
dengan keluarnya B1 KWK dari lima partai itu, secara otomatis sudah memenuhi persyaratan minimal yang didapat oleh pasangan Sukma untuk mendaftar di KPU sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. “Dengan lima partai itu saja, sudah mencapai 15 kursi. Sudah melampaui 10 kursi dari yang dipersyaratkan untuk mendaftar pada tanggal yang sudah dijadwalkan oleh KPU yakni tanggal 8-10 Jan-
uari 2018,” jelasnya. Hal senada disampaikan Ketua DPC PDIP Lotim, Lalu Lukman, menjelaskan dukungan PDIP sudah final untuk paket Sukma pada Pilkada Lotim. Surat keputusan dari PDIP keluar pada 4 Desember 2017. Dari lima partai yang sudah memastikan arah dukungan untuk paket Sukma, saat ini paket Sukma masih menunggu dua parpol lainnya yakni Partai Golkar dan Partai Hanura. (yon)
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI – Pihak BPJS melakukan sosialisasi mengenai kebijakan bidang kesehatan di Selong belum lama ini
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
TPA Kebon Kongok Digembok Ambil Tindakan Tegas OKNUM Panwascam Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) inisial IR diciduk aparat kepolisian lantaran diduga kedapatan memakai sabu. Oknum ini diamankan bersama tiga rekannya. Panwaslu Lobar masih menunggu pemberitahuan dari kepolisian, apakah pelaku ini positif pengguna narkoba atau tidak. ‘’Jika positif, maka pihak Panwaslu Lobar mengambil langkah tegas memberhentikan oknum tersebut sebagai Panwascam,’’ tegas Divisi Pengawasan Panwaslu (Suara NTB/her) Abror Lobar, Abror, Jumat (22/12). Diakuinya,pihaknya memperoleh informasi terkait penangkapan jajaran Panwascam pagi, sehingga setelah itu pihaknya mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Awalnya ia belum tahu terkait penangkapan oknum panwascam. Setelah dicek, ternyata oknum yang tertangkap adalah anggota Panwascam Gunungsari. Informasi awal yang ia terima oknum ini ditangkap karena memakai sabu. Namun ia belum mengetahui secara pasti di mana dan kapan ditangkap. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari kepolisian. Langkah selanjutnya, pihaknya perlu memastikan dari kepolisian apakah bersangkutan positif memakai narkoba atau tidak. Kalau positif, tentu langkahnya langsung diberhentikan. “Kita ganti dengan nomor urut selanjutnya, ini belum kita cek berkasnya nomor urut ini siapa, nanti kita panggil ketua pokjanya apakah nomor 4 ini memenuhi syarat,” imbuhnya. Jika memenuhi syarat, artinya calon panwascam nomor 4 tidak menjadi timses atau terlibat politik, maka bersangkutan yang bakal menggantikan. Atas kejadian kasus ini, pihaknya bakal mengevaluasi semua panwascam Lobar. (her)
Lahan Poltekpar Digugat
Pemkab Loteng Siapkan Langkah Hukum Praya (Suara NTB) Adanya gugatan hukum terhadap lahan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, nyatanya turut membuat Pemkab Lombok Tengah (Loteng) was-was. Pemkab Loteng pun kini tengah mempersiapkan langkah hukum, guna mengantisipasi kemungkinan terburuk dari persoalan tersebut. Meski tidak terkait langsung dengan sengketa lahan di Poltekpar Lombok, namun Pemkab Loteng patut khawatir. Pasalnya, Pemkab Loteng kini tengah memulai proses pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru di lahan eks PTP Puyung. Di satu sisi, lahan eks PTP Puyung tersebut masih ada kaitannya dengan lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok. Hanya saja, baik lahan eks PTP puyung tempat lokasi pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru dengan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok, beda sertifikat. Tetapi masih dalam satu area. Artinya, ada kemungkinan kasus yang menimpa lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok, merembet ke lahan eks PTP Puyung lokasi pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru. “Kita masih menunggu hasil dari proses hukum antara warga dengan pemerintah provinsi soal lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok,” sebut Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (22/12). Jika memang keputusan hukum dari proses gugatan tersebut, merembet juga ke lahan eks PTP Puyung, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya, Pemkab Loteng saat ini tengah mempertimbangkan untuk menempuh proses hukum. Saat ini, Pemkab Loteng memang tidak ikut terkait dalam sengketa lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok, karena melibatkan warga dengan pemerintah provinsi selaku pemilik lahan. Sementara posisi Pemkab Loteng hanya sebagai penerima hibah lahan eks PTP Puyung yang masih berada dalam satu kawasan dengan lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok. Jadi tidak masuk dalam proses sengketa lahan. Mutawalli menjelaskan, saat ini proses sengketa lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok sudah masuk tahap kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain, satu tahapan lagi maka proses sengketa lahan tersebut akan berkekuatan hukum tetap. “Begitu putusan kasasi dari MA keluar, baru kita putuskan langkah apa yang akan kita ambil,” terangnya. Tidak hanya itu, pihaknya terus menjalani komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh masukan atau saran seperti apa langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi segala kemungkinan dari proses gugatan lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok. (kir)
Penanganan Sampah Tak Beres-beres
Warga Pertanyakan Penggunaan Retribusi Kebersihan Giri Menang (Suara NTB) Penanganan sampah di Lombok Barat (Lobar) dari tahun ke tahun stagnan, bahkan tidak beres-beres. Faktanya sampah masih berserakan di mana-mana. Tidak saja di pinggiran kota, namun di tengah kota sekalipun. Kondisi ini menimbulkan tanya warga, kemana anggaran retribusi kebersihan yang dipungut dari pelanggan PDAM yang justru terus naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000. Bahkan tiap tahun dana yang terkumpul dari retribusi ini mencapai Rp 2 miliar. Demikian disampaikan Ketua BPD Desa Suka Makmur, Jumawardi. Ia mempertanyakan pengelolaan dana retribusi yang terkesan tak jelas, bahkan tertutup. Pasalnya, bentuknya ke masyarakat tidak jelas, padahal retribusi seharusnya kembali untuk pelayanan masyarakat. Namun, jika dilihat kelengkapan kebersihan justru minim di Lobar, baik sarana kendaraan angkut dan alat kebersihan lain. Ia pun meminta agar pengelolaan dana ini jelas, supaya arahnya mengena ke masyarakat. Sebab selama ini masyarakat khususnya pelanggan PDAM dibebankan biaya retribusi. Namun imbal baliknya dalam bentuk pelayanan tidak ada. Kalangan DPRD Lobar juga mempertanyakan kenaikan retribusi kebersihan yang ditarik oleh PDAM. Pasalnya, kenaikan retribusi ini cukup tinggi dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000. Kenaikan retribusi ini jelasnya, membebani masyarakat, miskin pasalnya banyak warga tak mampu terlayani PDAM melalui program bantuan gratis. Namun mereka dibebani biaya pembayaran air tiap bulan. Fraksi PKS DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha ditemui di kantor dewan mengatakan dalam struk pembayaran PADM ini ada beberapa item pembayaran, antara lain retribusi kebersihan yang harus dibayar warga. Menjawab pertanyaan warga ini Kepala DLH Lobar, H. L. Surapati menyatakan anggaran retribusi kebersihan yang dipungut dari pelanggan PDAM bukan Rp 2 miliar, namun Rp 1,6 miliar. Anggaran ini jelasnya, kembali ke APBD sebelum diarahkan ke masyarakat. Pengelolaannya pun sudah jelas, tidak ada yang ditutupi. “Itu bukan Rp 2 miliar, tapi saya luruskan Rp 1,6 miliar. Peruntukannya jelas,” imbuh Surapati, seraya menambahkan, terkait kenaikan retribusi ini, menurutnya sesuai ketentuan. Sementara itu, Dirut PDAM Giri Menang H L. Ahmad Zaini menyatakan terkait kenaikan retribusi kebersihan ditetapkan oleh Dinas LH. Dana retribusi ini, jelasnya hanya sebatas dititip di PDAM. Menurutnya, dasar kenaikan ini jelas mengacu Perda. “Dana ini dititip oleh Dinas LH, ya tanya LH,” jelas Zaini. (her)
Sampah Dibawa ke Kantor Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jumat (22/12) pagi, akses jalan jalur kendaraan pengangkut sampah ke TPA Kebon Kongok masih diblokade warga Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung dan Desa Banyumulek Kecamatan Kediri. Dampaknya pun sangat fatal, pasalnya sampah menggunung di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), lantaran kendaraan pengangkut berisi sampah tertahan di gudang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar. Pantauan koran ini di lokasi penampungan kendaraan pengangkut sampah di eks kantor Tata Kota, tampak kendaraan truk berisi sampah berjejeran. Kendaraan tersebut terparkir di areal seluas 2-3 are, bahkan didapati sejumlah kendaraan sampah yang rusak mangkrak sia-sia. Kondisi inipun diakui Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya Beracun DLH Lobar I Nyoman Sucana. Menurutnya, kendaraan sampah tidak bisa beroperasi mengangkut sampah ke TPA Kebon Kongok, lantaran akses jalan masih diblokade. Aksi blokade akses jalan kendaraan pengangkut sampah, ujarnya, berimbas terhadap sampah tak bisa terangkut. Pihaknya sendiri tak bisa berbuat banyak, sembari menunggu hasil kesepakatan hasil rapat antara Pihak Pemkot Mataram dengan warga dua desa yang melakukan aksi blokir jalan. Namun, pada siang harinya, melalui mediasi antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar dengan warga dua desa, TPA akhirnya dibuka lagi. Dibukanya TPA ini setelah Pemkot menepati komitmennya memberikan dana hibah kepada dua desa yang
terdampak jalur pengangkutan sampah. Pemkot memberikan dana Rp 150 juta kepada dua desa, masing-masing untuk dana hibah tiga tahun 2015-2017 ini. Dua kades pun langsung memerintahkan warganya membuka blokade menuju TPA Kebon Kongok. Hadir pada mediasi ini, Kepala DLH Lobar H. L. Surapati, Kepala DLH Kota Mataram, Irwan Rahadi, aparat kepolisian, Kepala Desa Suka Makmur Saharudin, Kepala Desa Banyumulek Masnun Haris dan puluhan perwakilan warga dua desa. Kades Banyumulek Masnun Haris menyatakan aksi ini menuntut komitmen pemkot untuk memberikan dana hibah ke dua desa. Pasalnya, telah bertahun-tahun dijanjikan. Tidak itu saja, ia mempertanyakan aktivitas galian C di TPA setempat. Ia pun menuntut komitmen pemkot agar menyelesaikan dana hibah tersebut. Di samping memindahkan petugas Kota Mataram yang ditempatkan TPA. “Begitu komitmen ini disetujui, gampang buka blokir jalan, tinggal kami minta warga membuka,”jelasnya. Hal senada disampaikan Kades Suka Makmur, H. Saharudin. Aksi blokir jalan ter-
(Suara NTB/her)
PARKIR - Kendaraan yang diparkir di lingkungan kantor Bupati Lobar, Jumat pagi, lantaran akses jalan masih diblokir. Akses ke TPA kembali dibuka Jumat siang, setelah Pemkot Mataram memberikan dana hibah bagi dua desa. us berlanjut, jika Pemkot Mataram tidak melunasi komitmennya. Ia meminta pemerintah memperhatikan pengelolaan TPA Sebab sudah sangat buruk kondisinya. Di samping itu jika pengangkutan terus dilaksanakan melalui dua desa ini harus dijamin kendaraan menggunakan penutup agar sampah tidak beterbangan. Sebelumnya Kepala DLH Kota Mataram Irwan Rahadi menegaskan, anggaran dana hibah ini menuai masalah, sehingga tidak bisa dicairkan, namun pemkot tetap berko-
Aset Tersangka PT. LTB Bakal Disita Praya (Suara NTB) Sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) bakal disita pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Setelah disita akan dilelang untuk menutupi kerugian negara yang ditimbul dalam kasus tersebut. Salah satunya, mesin pencetak bata ringan yang merupakan aset milik tersangka ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT. LTB. Pelaksana Harian (Plh) Kajari Loteng, Hasan Basri, kepada Suara NTB, Jumat (22/ 12), mengungkapkan, mesin pencetak bata ringan tersebut awalnya disebut-sebut sudah dibeli oleh PT. LTB. Namun setelah ditelusuri, mesin tersebut belum pernah dibeli oleh PT. LTB. Hanya karena PT. LTB ikut berinvestasi dalam usaha produksi bata ringan, sehingga mesin tersebut dianggap sudah dibeli oleh PT. LTB. “Aset mesin cetak bata ringan tersebut statusnya masih menjadi aset milik ZA, salah satu tersangka. Bukan aset PT. LTB,” jelasnya. Akibatnya, dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi PT. LTB, aset mesin tidak terhitung sebagai
barang bukti, karena statusnya tidak pernah dibeli menggunakan dana hasil investasi pemerintah daerah. Namun kemungkinan, pihaknya tetap akan menyita aset berupa mesin cetak bata ringan, karena oleh tersangka ZA sudah diserahkan untuk menutupi pengembalian Negara, walaupun pihaknya sempat menolak. Alasannya, jaksa tetap meminta pengembalian kerugian negara dari para tersangka dalam bentuk uang tunai, bukan berupa barang. “Tapi setelah dipertimbangkan, kita akhir menerima penyerahan aset tersebut. Dengan catatan, aset tersebut selanjutkan akan dilelang. Berapa hasil lelang seluruhnya akan dihitung sebagai pengembalian negara. Jika masih kurang, maka tersangka tetap harus menambah sesuai kekurangan yang ada,” jelasnya. Hasan menjelaskan, besaran kerugian negara yang harus dikembalikan oleh para tersangka tidak sama. Misalnya, untuk tersangka AK, Direktur Pemasaran harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 100 juta lebih. Sementara Direktur Utama, L. Ma., harus mengembalikan Rp 36,5 juta, sisanya yang paling besar harus dikembalikan oleh tersangka ZA.
Di luar para tersangka tersebut ada juga pihak lainnya yang juga sempat memperoleh transfer dana. Dan, sejauh ini sudah ada yang mengembalikan dana hasil dugaan korupsi walaupun belum seluruh melakukan pengembalian. “Data terakhir kita total dana yang sudah dikembalikan baru sekitar Rp 35 juta lebih. Itu pun dana dari pihak luar selain tersangka. Kalau para tersangka sendiri sampai sejauh ini belum ada satupun yang mengembalikan kerugian negara,” tandasnya. Tapi para tersangka sudah berkomitmen untuk mengembalikan kerugian Negara sesuai dengan besaran hitungan kerugian negaranya masing-masing. “Dari ketiga tersangka, Dirut PT. LTB yang paling kecil beban kerugian negara yang harus dikembalikan,” timpal Hasan. Dari perhitungan BPK RI total kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut mencapai Rp 700 juta dari total Rp 1 miliar dana investasi pemerintah daerah yang masuk ke PT. LTB. Di mana sebelumnya juga ada pengembalian sebesar Rp. 200 juta ke kas negara. Sisanya Rp 100 juta terhitung sebagai biaya operasional PT. LTB, sehingga tidak wajib dikembalikan ke kas negara. (kir)
mitmen memberikan dana hibah ini ke dua desa tersebut. Terkait aktivitas galian C untuk penimbunan di lokasi TPA, diakui memang dilakukan berlanjutan, langkah ini dilakukan sesuai ketentuan. Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait pengelolaan TPA Kebon Kongok ditargetkan selama 2 tahun ke depan akan pindah ke Rincung sebagai TPA regional. Untuk persiapan TPA regional ini, pihak pemprov akan mempersiapkan dulu untuk pemindahan ke Rincung. “Sebelum dipindah, TPA
Kebon Kongok ini akan dikelola oleh Dinas LHK NTB, TPA ini akan dikelola lebih tertata, sebab kalau kami terbatas memang,” akunya. Sementara itu, Kadis LH Lobar HL. Surapati menyatakan Pemkab sudah memikirkan pengelolaan TPA Kebon Kongok sebab kondisinya saat ini tak layak lantaran terjadi gunungan sampah. Karena itu, bupati merencanakan pengelolaan TPA ini menjadi pembangkit listrik tenaga sampah, bahkan hal ini sudah disampaikan ke para kades. (her)
Kejari Loteng Pantau Proyek Dermaga Apung Kuta Praya (Suara NTB) Pengerjaan proyek pembangunan dermaga apung di Desa Kuta yang disinyalir tidak beres, kini dalam pengawasan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) yang secara berkala terus memantau penyelesaian proyek senilai lebih dari Rp 4 miliar tersebut. Demikian ditegaskan Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudi, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (21/12). Sampai saat ini, ujarnya, proses pengerjaan proyek tersebut masih berjalan. Dan, pihaknya pun belum berani memastikan pengerjaan proyek bermasalah atau tidak sampai proyek tersebut dinyatakan selesai. “Kita mengawal dan memantau pengerjaan proyek dermaga apung tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tapi untuk memastikan proyeknya bisa berjalan sesuai target yang ada,” jelasnya. Disinggung apakah ada rencana pihaknya untuk turun ke lapangan melakukan penyelidikan, Feby mengaku sampai sejauh ini belum ada. Pihaknya dalam hal ini belum bisa turun sampai proyeknya selesai. Itupun juga harus menunggu hasil evaluasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), apakah ada persoalan atau tidak. “Di undang-undang ASN sekarang ini, kita aparat pene-
gak hukum belum bisa turun melakukan penyelidikan terhadap satu proyek yang dianggap bermasalah sebelum ada hasil evaluasi dari APIP. Apalagi proyeknya sendiri belum selesai dikerjakan,” tegasnya. Pihaknya berharap pemerintah daerah selaku pemilik proyek bisa tegas menjalankan aturan yang ada. Jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak rekanan, pemerintah daerah harus tegas. Kalau tidak, jangan salahkan pihaknya yang akan mengambil langkah tegas. “Jika memang rekanan tersebut harus didenda, maka didenda saja. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujar Feby. Terhadap pembangunan dermaga apung di wilayah Selong Belanak yang katanya sudah selesai dikerjakan, pihaknya minta kepada pihak rekanan segera menambal beberapa kekurangan yang ada dalam proyek tersebut. Pasalnya, dari evaluasi yang dilakukan pihaknya masih banyak kekurangan yang terjadi di proyek pembangunan dermaga apung di wilayah Desa Selong Belanak tersebut. “Kalau untuk pembangunan dermaga apung di Selong Belanak memang sudah selesai. Tapi setelah kita cek masih banyak kekurangan. Dan, kita minta kekurangan tersebut segera ditambah pihak rekanan,” tandasnya. (kir)
Banting Tulang Hingga Usia Senja
Papuq Mah, Pantang Mengemis untuk Bertahan Hidup Hari Ibu diperingati setiap tahun tiap tanggal 22 Desember. Momen ini pun banyak dimanfaatkan untuk menunjukkan kasih sayang ke ibu. Namun bagi Papuq Mah, tak pernah kenal hari ibu. Maklum ibu tiga anak ini tak berpendididikan, sehingga tak tahu perayaan hari istimewa bagi para ibu. Nasibnya pun tak begitu beruntung, lantaran tinggal sebatangkara hingga usia senja harus bekerja banting tulang hanya untuk dapat makan sehari-hari. TINGGAL di lingkungan dekat Pusat kantor Pemerintahan Lombok Barat tak menjamin wanita tua ini bebas dari himpitan kemiskinan. Buktinya, Papuq Mah (60) yang tinggal di Lingkungan Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, persis di belakang kantor bupati harus rela peras keringat hanya untuk menyambung hidup. Ibu tua yang hidup sebatangkara ini, sehari-hari tanpa kenal lelah keliling memulung dari rumah ke rumah dan dari kantor ke kantor. Saat ditemui kemarin nenek tua ini tengah keliling memulung. Peluh membasahi tubuhnya yang tak tegap lagi berjalan. Kulitnya yang keriput tampak kusam, karena didera sinar matahari yang menyengat. Bahkan berkata pun ia tak begitu lancaer, karena usianya
yang uzur. Berbekal satu karung besar dan sebatang kayu ia berangkat dari rumah untuk keliling mengais sampah. Bagi sebagian orang mungkin sampah menjijikkan, namun bagi Papuq Mah tumpukan sampah malah jadi ladang rizkinya. Ia berjalan dari rumah ke rumah dan perkantoran mencari tong sampah. Jarak tempuh yang jauh, bahkan puluhan kilometer dari rumahnya tak menyurutkan semangatnya untuk mengais plastik dan barang rongsokan yang bisa dijual. Bahkan, karena kondisinya yang renta kerap dikira peminta-minta namun ia pantang memintaminta ke orang lain.”Saya lebih memilih banting tulang, meskipun terkadang saya merasa lelah akibat tak kuat lagi berjalan. Bahkan sering dikira sebagai pengemis,” tuturnya.
Ia mengais sampah untuk mencari plastik bekas minuman yang dibuang warga. Plastik-plastik dimasukkan ke karung lalu dipikul ke rumahnya. Hasil ia memulung lalu dikumpulkan sebelum dijual. Ia mengaku, memulung digeluti sejak beberapa tahun lalu. Semenjak suaminya meninggal, beban hidupnya kian berat dan ia tangung sendiri. Berharap sang anak membantunya, justru kondisi ekonominya hampir sama dengannya. Ia hanya memiliki satu anak perempuan yang sudah menikah ke Bile Kedit Babussalam. Dari ia memulung, terkadang dapat uang Rp 20-30 ribu selama beberapa hari mengumpulkan plastik bekas. Itupun kalau plastiknya laku dan sudah banyak terkumpul. Dulunya, ia berprofesi sebagai buruh kayu bakar. Ia mengambil kayu bakar bagi perajin batu bata. Ia juga bekerja mengangkut ubi ke pasar. Namun semenjak kondisinya menua, ia pun tak kuat lagi memikul kayu. Kini ia bergantung dari memulung, ia mengaku sebenarnya sangat lelah bekerja, namun karena harus menyambung hidup ia tak punya pilihan lain. Menyoal bantuan yang ia peroleh, nenek tua ini hanya memperoleh beras sejahtera. Itupun ia memperoleh beras bantuan satu karung kecil beri-
(Suara NTB/her)
MEMULUNG - Papuq Mah tengah memulung di seputaran daerah Gerung. Di saat istri-istri pejabat merayakan Hari Ibu, Papuq Mah justru sibuk mencari barang bekas untuk dijual. si 15 kilogram bagi dua dengan tetangga. Sedangkan bantuan dana berupa PKH dan bantuan lansia justru ia tak diberikan. Sedangkan warga lain yang tak layak justru diberikan bantuan. “Saya tidak pernah diberikan uang, tapi orang yang sehat dan berpunya diberikan bantuan. Kalau kita yang begini tidak diberikan bantuan,” jelasnya. Kadis Sosial, Hj. Made Am-
barwati menyatakan terkait penanganan lansia miskin tahun depan akan diupayakan. Pihaknya sudah mengusulkan tahun depan agar dianggarkan. Sejauh ini, tidak ada anggaran di Dinas terkait. Yang tersisa saat ini jelasnya, ada anggaran untuk aspirasi DPRD, namun tidak bisa dipakai.”Kita usulkan tahun depan untuk lansia miskin ini,” imbuhnya. (her)
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
Kemendagri Tetapkan Pulau Kalong Masuk Wilayah KSB Taliwang (Suara NTB) Keberadaan pulau Kalong yang dipolemikkan antara Kabupaten Sumbawa (KS) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menemui titik terang. Pulau yang berada di antara dua kabupaten tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditetapkan masuk ke wilayah KSB. Kepastian posisi adminitrasi pulau yang akrab disebut masyarakat Gili Kalong ini masuk wilayah KSB berdasarkan surat Kemendagri yang baru-baru ini diterima Pemda KSB. Dalam surat yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan menyatakan, pulau Kalong yang berada di perbatasan dua kabupaten ya masuk dalam wilayah administrasi KSB tepatnya kecamatan Poto Tano. “Isi suratnya kurang lebih seperti itu. Intinya Gili Kalong itu masuk wilayah administrasi KSB,” terang Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Muhammad Endang Ariyanto, S.Sos kepada wartawan, Jum’at (22/12). Ia menjelaskan, terbitnya surat Kemendagri tersebut merupakan menindaklanjuti hasil turun lapangan tim kementerian beberapa waktu lalu mengecek tapal batas antara kedua kabupaten yang selama ini belum final. Di mana selain mengecek tapal batas wilayah darat, juga laut dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. “Beberapa bulan lalu kan tim kementerian turun. Nah surat Ditjen (bina administrasi kewilayahan) itulah hasilnya,” sebutnya. Diakui Endang masih ada satu tahapan lagi yang masih ditunggu kedua kabupaten hingga akhirnya penuntasan penetapan batas wilayah antara KS dan KSB final. Yakni SK penetapan Kemendagri dalam bentuk Permendagri (peraturan. “Kalau sudah ada Permendagrinya kita nanti akan tempatkan Pal Batas Utama (PBU) di sejumlah titik yang menandakan batas wilayah antara kedua kabupaten,” paparnya. Meski Permendagri belum diterbitkan, Endang menyatakan, Pemda KSB sudah dapat mulai memanfaatkan keberadaan pulau Kalong. Membuat program dan mengalokasikan anggaran ke pulau tersebut dalam rangka pengembangannya tidak lagi perlu dikhawatirkan karena sudah memiliki dasar aturan yang jelas. “Misalnya ada program dari dinas perikanan dan kelautan untuk pulau itu sekarang sudah bisa. Termasuk juga sekarang kan ada ESL yang sudah ditunjuk Pemda KSB untuk mengelolanya juga sudah bisa memulai kegiatannya, tapi tentu harus tetap mengikuti aturan yang ada,” tegasnya. Ia berharap dengan terbitnya surat Kemendagri itu, polemik tapal batas antara KS dan KSB tidak terus diperpanjang. Tidak saja di tingkat pemerintahan tetapi juga hingga lapisan masyarakat kedua kabupaten. Hal ini perlu menjadi perhatian kedua masyarakat kabupaten, karena pada hakikatnya keberadaan pulau Kalong di pulau Sumbawa pemanfaatannya akan dihajatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat pulau Sumbawa. “Soal masuk di mana pulau itu tidak perlu lagi kita polemikkan. Itu kan hanya untuk tertib administrasi saja di tingkat pemerintahan. Nah kalau untuk pemanfaatannya bagi masyarakat tentu semua berhak mendapat manfaatnya terutama mereka yang berada dekat dengan pulau itu,” ujar Endang. Untuk diketahui, sebelum KSB berpisah dari KS pulau Kalong masuk dalam wilayah administrasi desa Senayan, kecamatan Seteluk. Sengketa mulai terjadi setelah penetapan batas wilayah antara KS dan KSB pasca mekarnya KSB tahun 2003 silam. Di mana KS tetap menganggap pulau Kalong masuk dalam wilayah administrasinya di desa Labuhan Mapin kecamatan Alas Barat. (bug)
Endang Ariyanto (Suara NTB/bug)
Retribusi Izin HO Dicabut, Ratusan Juta Tidak Bisa Ditarik
Halaman 6
Proyek Pasar Brang Bara
Pengerjaan Diperpanjang Tanpa Denda Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun masa kontrak berakhir, pembangunan Pasar Brang Bara tidak diputus kontrak. Pembangunan proyek pemerintah bernilai miliaran rupiah ini tetap dilanjutkan, dengan adanya perpanjangan waktu hingga akhir tahun 2017. Tidak ada denda yang dikenakan dengan adanya perpanjangan waktu tersebut. Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa yang juga selaku KPA, H. Arif, M.Si didampingi PPK, Ridwansyah S.T, menyampaikan perpanjangan waktu dalam pembangunan Pasar Brang Bara adalah pilihan satu-satunya demi selesainya pembangunan pasar tersebut. Dari permintaan kontraktor selama 14 hari, perpanjangan hanya disetujui selama 10 hari. Karena pembangunannnya tidak boleh melampaui tahun anggaran 2017 ini. “Keputusannya selama 10 hari sampai akhir tahun, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Desember,” ujarnya, Jumat (21/12).
Dijelaskannya, pihaknya tidak memutus kontrak dan melakukan perpanjangan waktu pengerjaan karena beberapa pertimbangan teknis. Pertama karena seluruh material pembangunan sudah ada di lokasi. Kemudian persentase pekerjaan yang tersisa saat itu 14 persen. Dimana, terjadinya keterlambatan pekerjaan karena ada penambahan pekerjaan di luar kontrak yang harus dikerjakan. Yakni perbaikan urugan tanah yang sebelumnya tidak diselesaikan. Meskipun tidak menambah biaya, tetapi pengerjaannya membutuhkan waktu hingga belasan hari. Selain itu, adanya perubah-
an jenis serta merk material seperti atap dan keramik dengan spesifikasi yang sama. Dimana perubahan ini karena ketersediaan material terbatas serta pengadaannya membutuhkan waktu yang lama. Adapun untuk mengganti material ini menghambat waktu pengerjaan. Karena untuk memastikan adanya persetujuan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan TP4D dan pengguna anggaran dari pusat. Sehingga setelah adanya hasil koordinasi barulah pihak rekanan memesan material yang diganti tersebut. Terjadinya keterlambatan pekerjaan, juga karena faktor alam. Material yang dikirim
seperti baja tertahan di Pelabuhan Padang Bai karena pengaruh letusan Gunung Agung. “Atas pertimbangan itulah kami melakukan perpanjangan waktu pekerjaan,” terangnya. Meskipun memperpanjang waktu pekerjaan, pihaknya tidak memberikan denda kepada kontraktor. Karena terjadinya keterlambatan pekerjaan bukanlah atas unsur kesengajaan. Tetapi faktor-faktor yang memang diluar perkiraan. “Mereka tidak didenda karena keterlambatan itu bukanlah disengaja. Tetapi adanya beberapa faktor yang terjadi,” tukasnya. Diakuinya, setelah dua hari penambahan waktu pekerjaan, progresnya saat ini sudah mencapai sekitar 90an persen. Adapun untuk pekerjaan mayor yang masih tersisa dimungkinkan selesai hingga malam nanti atau satu hari
kedepan. Tinggal tersisa pekerjaan minor seperti aksesoris tambahan dan lainnya. Pihaknya pun optimis pekerjaan dapat diselesaikan. Karena pekerjaan di lapangan juga terus digenjot. “Kami optimis pekerjaan dapat dituntaskan. Karena pekerjaan di lapangan juga terus mengalami kemajuan,” pungkas Arif. Capaian ini tentunya sangat bagus jika melihat waktu pekerjaan yang hanya 70 hari. Karena untuk pekerjaan pasar modern atau tipe C ini membutuhkan waktu minimal 120 hari. Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi TP4D Sumbawa yang telah aktif memberikan pendampingan. Adanya saran yang diberikan sangat berguna dan membantu pelaksanaan proyek. Untuk itu, pihaknya berharap TP4D tetap memberikan pendampingan hingga proyek berakhir. (ind)
(Suara NTB/arn)
MOU - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Taukhid, saat penandatanganan MoU, Jumat (22/12).
Bupati Tandatangani MoU dengan DJPB NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB dengan Pemkab Sumbawa tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelengaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jumat (22/12). Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Sumbawa meraih
penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil NTB sebagai Kabupaten Terbaik Pertama, Kabupaten Kota Terbaik dalam Pemenuhan Kewajiban Jaminan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui BPJS dan PT-Taspen Tahun 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Sumbawa dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah Pemkab yang telah
bekerja dengan maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait kondisi dana desa di Kabupaten Sumbawa, Bupati meminta kepada semua perangkat daerah untuk selalu hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. Khusus kepada Kepala Desa untuk selalu waspada dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa, sebagai bahan antisipasi penyelewengan dana desa. Sementara itu, terkait pelaporan dan pertanggung jawaban, Alokasi Dana Desa diharapkan dapat selalu mendapat pendampingan agar kegiatan di lapangan dapat
lebih intensif. Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB., MBA, dalam paparannya menyampaikan esensi dari MoU/Nota Kesepahaman tersebut adalah ekstensi dari kesepakatan yang sebelumnya, yaitu perjanjian Tahun 2014 yang mencakup pertukaran data, dan saat ini diperluas menjadi koordinasi kebijakan fiskal di wilayah Kabupaten Sumbawa. Menyangkut urusan perencanaan, peleksanaan dan peertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumbawa, terma-
suk menyangkut penyiapan SPM (Surat Perintah Membayar). Diharapkan agar selalu ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyaluran dana desa, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), ultra mikro, pengelolaan BLU (Bada Layanan Umum), pinjaman-pinjaman BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang selama ini dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Tahun 2018. (arn)
Pemda KSB akan Evaluasi Rumah Digasak, Pemilik Dianiaya Keberadaan PTT Taliwang (Suara NTB) Awal tahun 2018 mendatang pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan kembali mengevaluasi keberadaan ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Evaluasi ini untuk melihat hasil kinerja mereka sepanjang tahun ini. “Pasti akan kita evaluasi. Mereka kan harus kita lihat hasilnya sepanjang tahun ini. Apakah kemudian sudah bagus atau belum,” cetus wakil bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. Evaluasi keberadaan PTT ini akan dititik beratkan pada kinerja masing-masing. Wabup menyatakan, setiap PTT akan dilihat mulai dari disiplin kerjanya sepanjang tahun terutama tingkat kehadirannya di tempat kerjanya. “Hal sederhana dulu kita lihat, yaitu kehadiran mereka. Kalau misalnya ada yang malas masuk saya pastikan mereka akan kita pecat dan tidak memperpanjang lagi SK-nya,” tegasnya. Menurut Wabup, langkah tegas terhadap para PTT itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya mulai pertengahan tahun 2017 ini pemerintah telah menaikan jumlah honor mereka dalam bentuk biaya transportasi setiap bulannya. “Harapan kita menaikkan uang transportasinya kan supaya kerja mereka tambah baik. Jadi kalau masih malas ya kita keluarkan saja, toh juga tidak ada untungnya memper-
tahankan mereka yang tidak bisa memberikan sumbangsih kerja terbaiknya,” paparnya seraya meambahkan bagi PTT yang merasa tidak lagi aktif bekerja selama ini agar mengajukan pengunduran diri. “Kita kan terima mereka dengan baik-baik sesuai prosedur. Jadi kalau memang sudah tidak mau kerja dan hanya mau terima gaji saja lebih baik mundur. Itu saya kira lebih baik,” sambung Fud, sapaan akrab Wabup. Selain melaukan evaluasi, Wabup juga menyatakan, akan melakukan rotasi posisi PTT dan pegawai honor lainnya. Rotasi ini nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan disiplin tiap PTT untuk memenuhi kebutuhan pegawai di seluruh satuan unit kerja pemerintah. “Semuanya, mulai yang ada di sekolah sampai di dinas-dinas. Kita akan tempatkan mereka sesuai dengan kemampuannya,” sebutnya. Terakhir Wabup mengingatkan, bagi PTT dan honorer akan tetap diterapkan disiplin sesuai dengan kententuan yang melekat pada pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN). Karenanya ketentuan syarat absen pun akan diterapkan secara ketat terhadap mereka. “Mereka kan digaji dengan anggaran pemerintah dan kerjanya hampir sama dengan ASN. Jadi mereka juga harus patuh penuh dengan ketentuan yang ada. Tahun depan kita akan tempatkan absen di masjid dan untuk kegiatan apel pagi di KTC. Mereka ini juga harus ikuti itu,” pungkasn y a . (bug)
(Suara NTB/bug)
Taliwang (Suara NTB) Ratusan juta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengurusan izin HO (Hinder Ordonantie) atau izin gangguan terancam tidak bisa dipungut seiring dikeluarkannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 19 tahun 2017. Alasan dikeluarkannya Permen tersebut terjadi karena proses pengursan izin HO ini dianggap bisa menghambat investasi yang ada di masing-masing daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (Suara NTB/ils) Terpadu Satu Pintu (DPM Amri Rahmansyah PTSP) Sumbawa Barat kepada Suara NTB meluli Kabid PTSP Amri Rahmansyah, Jumat (22/12) kemarin mengatakan, sebelumnya dinas terkait tetap melakukan penarikan retribusi pengurusan izin HO dari para investor. Hal tersebut dilakukan karena izin HO ini merupakan perizinan tertentu yang diatur dalam UU pendapatan daerah dan retribusi daerah. Namun, setelah terbitnya Permen ini, pihaknya tidak bisa lagi melakukan penarikan retribusi dan terhitung sejak bulan Juli lalu. Akibatnya ada sekitar Rp. 150 juta PAD yang hilang dalam satu tahun. Tetapi jumlah ini masih dianggap sangat kecil karena hajat dari dikeluarkannya Permen tersebut untuk mempercepat proses investasi. “Kita tidak bisa tarik lagi karena dasarnya sudah tidak ada. Jumlah yang hilang dari sektor ini juga tidak memberikan dampak signifikan,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebenarnya Permen ini sebagai upaya menyelamatkan iklim investasi yang ada di masing-masing daerah. Karena jika setiap proses perizinan selalu ada retribusinya, dikhawatirkan akan berdampak pada melambatnya sektor investasi. Tentu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah ini patut diapresiasi, karena dampak dari meningkatnya investasi akan menghasilkan lapangan kerja baru dan pendapatan juga akan meningkat melebihi dari target dari penarikan retribusi ini. “Pendapatan dari sektor perizinan ini masih sangat kecil, sehingga tidak begitu berdampak,” imbuhnya. Karena kondisi perizinan HO sudah dihilangkan, diharapkan bisa meningkatkan investasi yang ada di Sumbawa Barat. Bahkan terhadap aturan tersebut pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Fud Syaifuddin
Sumbawa Besar (Suara NTB) Naas menimpa Dowasa (67), warga Dusun Mujahidin, Desa Berora, Kecamatan Lopok. Rumahnya disantroni tiga orang perampok pada Jumat (22/12) dinihari. Selain harta bendanya digasak, ia bersama keluarganya juga dianiaya para pelaku. Informasinya, pencurian dengan kekerasan (curas) ini terjadi sekitar pukul 02.00 Wita. Pelaku yang berjumlah tiga orang menggunakan cadar masuk ke dalam rumah korban. Saat itu Dowasa bersama istrinya Sakinah (40), anaknya Hamzanwadi (18), Nurul Hidayati (14), dan Sultan Ibrahim (11), sedang istirahat. Pelaku yang tingginya diperkirakan sekitar 150 sampai 160 centimeter tersebut menganiaya penghuni rumah. Akibatnya, Dowasa mengalami luka di atas alis mata kiri dan bengkak di sekitar punggungnya. Sedangkan istrinya, mengalami lebam di sekujur tubuhnya akibat dipukul. Sementara anaknya Hamzanwadi mengalami luka di kepala dan lebam di punggung. Kemudian Nurul dan Sultan tidak terlalu parah. Pelaku berhasil mengambil uang Rp 4 juta lebih dan satu buah parang. Terhadap kejadian tersebut pihak keluarga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap para pelaku. Kapolsek Lape, AKP Satrio yang dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut.
Pihaknya yang mendapatkan informasi langsung terjun ke lokasi. Pihaknya juga sudah mengantarkan para korban ke Puskesmas setempat sekitar pukul 03.00 Wita. Sementara ini korban belum melapor secara resmi karena masih trauma. “Korban belum melapor, karena masih trauma,” ujarnya. Meskipun demikian ia sudah memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Lape untuk turun ke lokasi dan memintai keterangan dari para korban. Selain itu anggotanya juga masih mengumpulkan bukti dan saksi lainnya. Dari penyelidikan sementara, diketahui para pelaku masuk dengan membongkar slot kunci pintu rumah korban. Setelah melakukan penganiayaan dan membawa kabur hasil curian, pelaku melarikan diri ke arah sawah. Dalam hal ini, selain membawa kabur uang, pelaku juga membawa sepasang batu mirah delima milik korban. “Mereka juga mengambil sepasang batu mirah delima milik korban,” tukasnya. Pihaknya memperkirakan para pelaku sudah mengenal situasi sekitar lokasi tersebut. Dimana diduga kuat bahwa para pelaku ini pernah mendengar bahwa korban pernah menjual ternaknya beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan sambil mengarahkan korban untuk melaporkan secara resmi ke Polsek. (ind)
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7 (Suara NTB/uki)
RSUD Dalam Proses Pengurusan Izin Insinerator Dompu (Suara NTB) – Direktur RSUD Dompu, dr. H. Syafrudin mengungkapkan, Insinerator pengolahan limbah medis yang dipakai saat ini sudah memenuhi standar. Hanya memang izinya belum dikantongi dan tengah dalam proses pengurusan. Soal tidak diindahkannya arahan Dinas LH yang telah melakukan pembinaan, ia mengaku persoalan ini bukan urusan DLH Dompu melainkan pihak kementerian. “Kalau di sini bisa diuji tesnya apa segala ya kita urus di sini, itu kementerian lingkungan hidup punya kerjaan,” jelas dia kepada Suara NTB, Jumat (22/12). Menurut dia, pengurusan izin insinerator pengolahan limbah medis tidaklah mudah, apalagi untuk level RSUD tipe c seperti ini. Dan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga pihaknya masih perlu mempertimbangkan, mengingat tawaran biaya operasional perkilogramnya Rp 60 ribu. Jika diindahkan maka dipastikan uang yang berputar di RSUD saat ini akan habis untuk membiayai pengolahan limbah saja. Sedang untuk gaji pegawai dan sebagainya nihil. “Rp 60 mah habis buat bayar di sana ndak ada lagi untuk rumah sakit. Yang pasti setelah masuk Insinerator itu aman sudah, Insinerator itu kan cuma buat membakar itu suhunya 900 derajat,” ujarnya. RSUD lanjut dia, merupakan milik pemerintah daerah, namun jika terpaksa ditutup lantaran persoalan tersebut Syafrudin tak akan mempersoalkanya. Terkecuali pihaknya membuang limbah medis tersebut langsung ke TPA. “Itu kita salah, kita masih mengolah di sini, jadi ini masih dalam proses,” tandasnya. Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST., MT., ditemui sebelumnya mengancam akan mengeluarkan surat teguran keras untuk pihak RSUD. Pasalnya, upaya penyelesaian izin Insinerator pengolahan limbah medis itu tak juga diindahkan. Mereka (RSUD, red) beralasan biaya pengelolaan pada rekanan cukup besar. “Padahal itu kan bukan pakai uang pribadi,” kata dia kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. Sejauh ini pihaknya memang belum memberikan surat peringatan, baru sebatas koordinasi serta pembinaan agar Insinerator itu segera mengantongi izin. Namun demikian, selama beberapa bulan menempuh jalur tersebut tak ada satupun yang diindahkan, RSUD masih tetap bertele-tele dan hanya mengumbar janji. “Masih bertele-tele mereka ini, kita di iya-iyakan saja. Nanti kita koordinasikan dulu soal teguran keras itu,” ujarnya. Andi Bahtiar menegaskan, ketika upaya koordinasi terus menerus diiyakan tanpa tindak lanjut apa-apa besar kemungkinan akan keluarnya surat teguran keras dalam waktu dekat ini. Dan dengan sendirinya aparat penegak hukum yang akan menindaklanjuti. Apakah menyegel insinartor pengolahan limbah medis untuk sementara atau menindak hukum pihak penanggung jawab. Karena bagaimanapun jika permasalahan ini terus dibiarkan akan mengancam terjadinya pencemaran lingkungan, terlebih membahayakan kesehatan masyarakat setempat. “Memang rencananya akan diberi sanksi tegas RSUD itu, kan ada batasnya sabar orang itu. Seperti Wangga Lambu itu kan langsung disegel polisi,” jelasnya. (jun)
Proyek Pelabuhan Nusantara
Waktu Terbatas, Pembebasan Lahan Dilakukan 2018 Dompu (Suara NTB) Rencana pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara di Kilo yang direncanakan 2017 hingga akhir tahun belum bisa diselesaikan. Karena harus dinilai ulang oleh tim appraisal, proses negosiasi dan pembebasan lahan pun akan dilakukan 2018. Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H Yuhasmin, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (22/12) kemarin mengaku, terbatasnya waktu sehingga pihaknya belum bisa menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara di Kilo tahun 2017 ini. Proses penilaian dan perkiraan harga tanah oleh tim appraisal baru diselesaikan beberapa saat lalu. “Terlalu mepet waktunya untuk menyelesaikan. Tim appraisal baru menyelesaikan perhitungan dan tahapannya terikat dengan waktu,” katanya. Anggaran untuk pembebasan lahan pelabuhan Nusantara tahun 2017, kata H Yuhasmin, sudah diajukan untuk dikucurkan kembali tahun 2018 mendatang. Bila proses APBD 2018 berjalan normal, proses negosiasi dan pembayaran bisa langsung dilakukan awal tahun. “Sejauh ini tidak ada masalah prosesnya,” jelasnya. Untuk melengkapi tahapan proses pembebasan lahan pelabuhan Nusantara, pekan depan akan dilakukan sosialisasi kepada warga pemilik lahan. Karena proses negosiasi dan pembebasan baru bisa dilakukan setelah sosialisasi dilakukan. “Tinggal sosialisasi kepada seluruh pemilih. Rencananya pekan depan kita lakukan,” ungkapnya. Proses pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo tahapannya sudah sampai di Kementrian Perhubungan dan telah disetujui pembangunannya. Untuk tahap awal, pelabuhan yang berpeluang menjadi pelabuhan eksport import ini akan menjadi pelabuhan skala kecil. Hasil study kelayakan juga sudah dilakukan dan letak pelabuhan ini memungkinkan untuk diparkir kapal besar hingga puluhan unit. Pelabuhan Nusantara Kilo ini juga akan menjadi pendorong kemajuan ekonomi Kabupaten Dompu dan Bima bagian barat. Karena pelabuhan ini terkoneksi dengan jalan lintas utara Tambora. Namun, pemerintah daerah (Pemda) Dompu didorong mempersiapkan akses jalan baru untuk menghubungkan pelabuhan Nusantara dengan pusat kota Dompu, Manggelewa dan Pekat. Karena jalan yang ada tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan bertonase besar karena berkelok dan menanjak cukup curam. (ula)
112 Prajurit Kodim Bebas Narkoba Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 112 Prajurit Kodim 1614/Dompu yang menjalani tes urine dadakan, Senin (18/12) lalu terbukti bebas dari penyalahgunaan narkotika. Adapun beberapa anggota yang terdeteksi positif itu semata-semata pengaruh penggunaan obat sakit kepala dan sejenisnya sehari sebelum dites urine. Hal itu diakui BNK Bima melalui Danunit Itinteldim, Lettu Kav. M Kasim. “112 dinyatakan negatif, ada mungkin satu atau dua orang tapi itu bukan karena narkoba, itu karena sehari sebelumnya dia sakit kepala lalu minum Paramex, Panadol sehingga berpengaruh pada hasil tes,” kata dia kepada Suara NTB di Makodim Dompu, Jumat (22/12). Penggunaan obat sakit kepala, gigi dan sebagainya itu cukup berpengaruh terhadap hasil tes urine. Hanya saja kadarnya tidak seperti mereka yang mengkonsumsi narkoba. Pihak BNK pun menjelaskan bahwa hasil tes yang dilakukan itu ada dipengaruhi penggunaan obat-obatan itu, terlebih memastikanya dengan mempertayakan prajurit yang bersangkutan. “Dijelaskan bahwa ini jenis obatnya, ditanya yang bersangkutan memang iya tadi malam menggunakan obat sakit kepala. Secara keseluruhan untuk positif narkoba itu tidak ada,” jelasnya. Mengingat prajurit yang mengikuti tes urine itu tidak memenuhi target awal 200 lebih prajurit berikut stafnya, dalam waktu dekat Kodim 1614/Dompu berencana melakukan tes ulang, khusus bagi mereka yang belum dites urine. Tehnisnya pun akan dilakukan secara dadakan. Upaya ini sebagai bentuk komitmen abdi negara tersebut untuk benar-benar memberantas peredaran narkoba di wilayah ini. Dan itu mesti dimulai dengan memberantas penyalahguna yang ada diinternal Kodim itu sendiri. “Kemarin rata-rata babinsa, jadi nantinya kita akan lakukan tes urine dadakan lagi. Kemarin walaupun dadakan alhamdulillah tidak ada yang terbukti mengonsumsi narkoba,” pungkasnya. (jun)
BANTARAN SUNGAI - Kondisi rumah warga di bantaran sungai Padolo yang direncanakan direlokasi, Jumat (22/12).
Warga Bantaran Sungai Padolo Tolak Relokasi Kota Bima (Suara NTB) – Rencana Pemerintah Kota Bima merelokasi rumah warga dampak banjir 2016 lalu, di sepanjang bantaran sungai, mendapat penolakan. Salah satunya dari warga di sekitar di bantaran sungai Padolo, Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana’e Barat. Mewakili warganya, Ketua RT 08 Lingkungan Sigi, Ary Amirullah menolak rencana relokasi pemerintah tersebut. Kata dia, warga tidak ingin pindah ke tempat lain karena sudah lama menetap di wilayah setempat. “Warga saya menolak rencana relokasi karena tidak ingin pindah ke tempat lain,” kata Amirullah kepada, Suara NTB (23/12). Menurutnya, penolakan
tersebut juga berdasarkan keputusan seluruh warga setelah menggelar musyawarah. Menurutnya, hampir semua warga RT setempat menyepakati tidak akan pindah ataupun direlokasi. “Ini keputusan dan aspirasi warga yang harus saya sampaikan ke publik. Bahwa tidak ada relokasi RT 08, sampai kapanpun,” ujarnya. Dia menyebutkan, tercatat ada sebanyak 38 unit rumah
di RT setempat. Jumlah tersebut juga telah didata oleh Pemerintah. Pada proses pendataan Ia bersama warga mengajukan penolakan. “Kami sudah sampaikan, namun hingga kini belum ada jawaban,” ujarnya. Selain itu, warga menolak relokasi karena tempat yang disediakan oleh pemerintah tidak diketahui. Karena hingga kini, belum ada kepastian dan sosialiasi dari Pemerin-
tah atau OPD terkait. “Kemana warga akan direlokasi juga belum jelas. Tidak ada penjelasan atau pemberitahuan dari pihak terkait. Begitupun juga persoalan ganti rugi, belum ada kejelasan,” ujarnya. Pemerintah Kota Bima mendapat kucuran dana bantuan sebesar Rp 166 miliar lebih dari Pemerintah Pusat. Kucuran dana segar berupa hibah tersebut, digunakan untuk rehablitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir 2016 lalu. Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, mengatakan sedikitnya ada 1.100 unit rumah yang bakal dibangun untuk warga yang menjadi korban
banjir serta yang berada di bantaran sungai. “Tergantung dari ketersediaan lahan. Tapi saat ini sedang dicari lahan tidak ada gugatan,” katanya kepada Suara NTB, belum lama ini. Selain itu Qurais menambahkan, lahan yang dicari adalah lahan yang tidak melanggar hukum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun apabila ada lahan yang dibeli, akan dilakukan pengkajian yang mendalam. “Misalnya lahan ini tidak sesuai dengan RTRW. Tentu kita yang diubah RTRWnya tidak akan mengubah lahan,” katanya. (uki)
Peringati Hari Ibu, PMII Dompu Pemkab Bima Anugerahi 15 Perempuan Inspirasi 2017 Gelar Donor Darah Dompu (Suara NTB) – Berbagai hal dilakukan kalangan muda untuk menunjukan kasih sayangnya pada sosok ibu, tak terkecuali Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Dompu. Memperigati momen bersejarah 22 Desember itu mereka menggelar donor darah gratis, juga berbagi nasi kotak dan bunga untuk pasien yang tengah mendapat perawatan di RSUD Dompu. Anggota Komisi III DPRD Dompu sekaligus Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII, Nadira, SE, Akt., mengungkapkan, momen hari ibu ini mesti dimanfaatkan untuk semakin menyayangi dan memperhatikan keadaan pahlawan bagi setiap anak tersebut. “Jangan biarkan mereka bersedih, apa yang mereka amanahkan kita harus mengikutinya,” kata dia kepada Suara NTB usai berbagi nasi kotak, bunga dan sejumlah uang untuk pasien, Jumat (22/12). Sejatinya kata dia, perhatian dan kasih sayang terhadap seorang ibu tersebut harus ditunjukan setiap hari, tidak terbatas pada momenmomen seperti ini. Karena dari rahim ibulah lahir generasi-ge-
(Suara NTB/jun)
BAGIKAN NASI - Anggota Komisi III DPRD Dompu sekaligus Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII, Nadira, saat membagikan nasi kotak untuk pasien di RSUD Dompu, Jumat (22/12). narasi yang cerdas dan tangguh di masa depan. Dan kegiatan kemanusian ini lanjut dia, wujud kepedulian PMII terhadap sesama, khususnya kaum perempuan. “Kita tidak lahir pada rahim yang sama tapi kepedulian kita pada ibu apalagi perempuan itu harus terus ditingkatkan, karena lewat ibulah generasi yang akan datang bisa lebih tangguh,” jelasnya. Direktur RSUD Dompu, dr. H. Syafrudin yang turut menemani pembagian nasi kotak ke setiap pasien mengapresiasi
semangat yang ditunjukan PMII, ini salah satu kegiatan kemanusiaan yang mesti dicontoh parah pihak. Bagimanapun pasien yang tengah menjalani perawatan karena berbagai macam penyakit yang dideritanya tentu sangat membutuhkan dukungan dan semangat untuk bisa sembuh dari penyakitnya. “Saya cukup mengapresiasi kegiatan semacam ini, apalagi disertakan dengan donor darah untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan,” pungkas dia. (jun)
Dompu Harus Fokus di Ekonomi Kreatif Dompu (Suara NTB) Mendorong kemajuan ekonomi kreatif dalam memberikan nilai tambah atas produk unggulan daerah harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Karena sektor pertanian secara luas menjadi pembentuk ekonomi terbesar di Dompu yaitu 39,99 persen diikuti sektor perdagangan sebanyak 15,11 persen. Masyarakat Dompu juga didominasi usahanya di sektor pertanian. Walaupun berprofesi sebagai ASN, TNI/Polri, dan pedagang, pertanian secara luas tetap menjadi pilihan usaha sampingannya. Kondisi ini membuat Drs. H. Bambang M. Yasin sejak awal kepemimpinannya di tahun 2015 lalu mengarahkan perhatiannya di sektor pertanian
dengan program unggulan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR) dan di periode keduanya menjadi TERPIJAR (tebu rakyat, sapi, jagung, rumput laut). Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir. Peter Willem kepada Suara NTB, Kamis (21/12) kemarin, mengungkapkan, dari produk domestik regional bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2015 sebanyak 5,49 persen dan tahun 2016 pertumbuhan ekonominya 5,40 persen. Sementara kemiskinan secara makro tahun 2015 di Kabupaten Dompu ada 15,11 persen dan tahun 2016 sebanyak 14,23 persen. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan, kata Peter, pemerintah harus memperhatikan 2 hal yaitu distribusi dari masing – masing
lapangan usaha terhadap pembentukan ekonomi dan laju pertumbuhan. Terhadap pembentukan ekonomi, di Dompu masih tertinggi sektor pertanian yaitu 39,99 persen diikuti sektor perdaganga besar dan eceran sebanyak 15,11 persen. Kalau dilihat laju ekonomi, pertanian sebanyak 11,61 persen dan perdagangan sebanyak 12,82 persen. “Kalau itu dipacu, itu cukup bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dompu),” katanya. Sektor lain yang cukup mempengaruhi ekonomi masyarakat Dompu, lanjut Peter, yaitu sektor listrik dan gas sebanyak 28,52 persen. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan pengawasannya. Begitu juga dengan sektor akomodasi juga cukup tinggi yaitu 13,36 persen. (ula)
Bima (Suara NTB) – Bertepatan dengan peringatan hari Ibu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) memberikan penghargaan dan anugerah kepada para perempuan yang telah menginspirasi sepanjang tahun 2017, Jum’at (22/12). Tercatat ada 15 perempuan yang beragam latar belakang diberikan penghargaan. Mulai dari latar belakang Ekskekutif, Legislatif hingga Masyarakat Sipil, yang juga tokoh perempuan. Para Perempuan yang juga kaum ibu itu, antara lain, Almarhum Hj. Siti Maryam Salahuddin, yang merupakan putri terakhir Sultan Bima, M. Salahuddin. Hj. Indah Dhamayanti Putri yang juga Bupati Bima saat ini. Sementara dari anggota DPRD yakni, Murni Suciyanti, selaku Ketua DPRD, Sakura H. Abidin, Hj. Nurhayati HAR, SE, Ramlah H. A. Wahab, Yeni Yuliada dan Hj. Rostinah. Penghargaan juga diberikan kepada dua Kepala Dinas, Ir. Hj. Nurma, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) dan Hj. Maesyarah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima.
Kemudian selanjutnya Camat Bolo, Mardianah SH dan Kepala Desa Nanga Raba Kecamatan Wera, Afrida H. Muhdar. Keduanya adalah satusatunya Camat dan Kades dari kalangan perempuan. Kemudian Rostiaty Dahlan, Ketua PKK Kabupaten Bima yang istri Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, Eks Komisioner KPU Kabupaten Bima, Dra. Nursusila S.Ip M.Mip dan Laily Ramdhani S.STP pegawai DP3AP2KB. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayati Putri mengapresiasi pemberian anugerah tersebut. Ia mengatakan kemampuan, inspirasi dan ide cemerlang kalangan perempuan tidak bisa diragukan. “Perempuan atau kaum ibu tidak hanya mengetahui urusan rumah tangga. Namun juga memiliki kemampuan dan inspirasi yang setara dengan kaum lak-laki,” katanya. Ia berharap pada momentum hari Ibu yang peringati 22 Desember ini, akan ada banyak lagi kaum perempuan yang lahir kedepan, dari berbagai kalangan dan akan dilakukan seleksi berdasarkan kiprah dan pengabdian. “Mudah-mudahan kedepan, banyak golongan perempuan bisa menginsiprasi orang banyak melalui karya dan gagasannya,” harapnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
ANUGERAH - Pemberian penghargaan dan anugerah kepada para Perempuan Inspirasi 2017 oleh Pemkab Bima, Jumat (22/12).
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Kasus TPPO Rabitah
Penyidik Dalami Peran Pejabat Dinas Terkait Mataram (Suara NTB) – Tekong perekrut Rabitah, H. Ijtihad (46) dan Hulpa (43) sudah mendekam di ruang tahanan Polda NTB. Penyidik mendalami keterlibatan oknum pegawai dinas yang diduga juga berperan dalam pemalsuan identitas Rabitah.
FOTO BERSAMA - Ketua DPW Perindo NTB, H. Muhammad Izzul Islam beserta jajaran partai Perindo foto bersama usai verifikasi factual oleh KPUD NTB.
Lolos Verifikasi, Perindo NTB Jaring Caleg Berkualitas Mataram (Suara NTB) Partai Perindo gencar menggelar sosialisasi kepada masyarakat setelah lolos verifikasi faktual yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB. Perindo NTB juga melakukan konsolidasi guna memastikan kesiapan basis dan mesin partai di Pemilu 2019. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo NTB, H. Muhammad Izzul Islam, menargetkan dapat memenangi Pemilu Legislatif 2019 melalui penjaringan kader-kader dan calon legislator yang berkualitas. ‘’Perindo NTB menargetkan setiap daerah pemilihan mendapatkan satu sampai dua fraksi untuk di tingkat NTB. Selain itu Caleg akan diberikan pembekalan untuk menghadapi Pemilihan Legislatif 2019,’’ ungkapnya, Kamis (21/12). Strategi untuk menjaring suara di NTB dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat serta generasi muda. Sejumlah program disiapkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi misi partai. Program-program yang disiapkan antara lain pembagian gerobak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara gratis, fasilitas ambulans tanggap bencana, fogging, bakti sosial, hingga kegiatan bagi generasi muda. Dia menambahkan, program besutan Perindo yang mendapat apresiasi dari masyarakat adalah bakti sosial. Perindo membagikan beras gratis secara rutin terutama untuk membantu perekonomian masyarakat. Terkait verifikasi faktual, Izzul menjelaskan telah rampung diperiksa secara langsung oleh KPUD NTB. Tim KPUD mendatangi langsung Kantor Sekretariat DPW Perindo NTB di Jalan Dr Sutomo No 7 Mataram, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada Selasa (19/12). Menurut dia, ada tiga poin persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Poin-poin tersebut ialah struktur kepengurusan seperti ketua, sekretaris dan bendahara serta surat keterangan domisili kantor. Poin penting lainnya yang diperiksa, kata dia, yakni keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebanyak minimal 30 persen. Poin tersebut juga sangat menentukan penilaian KPUD atas lolos atau tidaknya Partai Perindo dan akhirnya partai berlogo rajawali biru ini berhasil memenuhi syarat. (r/*)
Oknum Bawaslu NTB dan Panwanscam Gerung Tertangkap Nyabu Mataram (Suara NTB) – Oknum Panwascam Gerung, IR (47) dan Konsultan Teknologi Informasi (TI) Bawaslu Provinsi NTB, DN (37) tertangkap basah pesta sabu. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda NTB. Dirresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol Yusfadillah, Jumat (22/12) menjelaskan, dua tersangka itu ditangkap di sebuah hotel di Cakranegara, Mataram. “Masih dalam pendalaman. Dua-duanya sudah ditahan,” ujarnya didampingi Kasubdit II, AKBP I Komang Satra, usai pemusnahan barang bukti di Mapolda NTB. Dari penggerebekan pada Minggu (17/12) petang sekitar pukul 20.30 Wita, ikut diamankan barang bukti satu poket sabu seberat 0,8 gram, serta satu set alat hisap. mengungkapkan bahwa komisioner Panwascam Gerung ditangkap bersama seorang pegawai konsultan TI untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, berinisial DN (37). “Mereka ditemukan dalam keadaan sedang pesta narkoba. Itu setelah diterima laporan masyarakat ke Ditreskrimum yang diteruskan ke kami,” ungkapnya. Dari penyidikan sementara, para tersangka diduga memiliki dan mengonsumsi narkotika sehingga disangkakan pasal 112 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. “Dugaan kepemilikan dan penggunaan narkoba. Hasil tes urine-nya positif,” kata Satra menambahkan. Terkait dengan profesinya yang menyandang peran sebagai pengawas pemilu, Satra mengaku belum berkoordinasi dengan pihak Panwascam Gerung, Kabupaten Lombok Barat maupun Bawaslu NTB. “Nantinya sembari penanganan kasusnya berjalan, koordinasi akan kita lakukan,” tandasnya. (why)
Dua tersangka itu memberangkatkan Rabitah dan Juliani ke Timur Tengah (Timteng) pada pertengahan 2014 melalui PT FHB. Ijtihad diduga memalsukan identitas kependudukan kedua korban. “Juliani dan Rabitah diberangkatkan ke Oman dengan dipalsukan tahun lahir dan alamat tinggalnya oleh tersangka HI. Pada saat itu Juliani masih di bawah umur,” ungkap KBO Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Putu Bagiartana, Jumat (22/12). Dua tersangka itu dijerat dengan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 6 UURI No 21/2007 tentnag Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Bagiartana menambahkan, pihaknya sudah mengamankan sejumlah barang bukti antara lain, dokumen kartu
keluarga, KTP, akta lahir, surat rekomendasi bekerja ke luar negeri Disosnakertrans Lobar, dokumen Dukcapil Lobar, dan dokumen dari PJTKI. Terkait hal itu, sambung dia, pihaknya akan mendalami keterlibatan pihak-pihak yang juga berperan dalam penerbitan identitas kependudukan Rabitah dan Juliani. “Ya akan kita kembangkan. Apakah dokumen yang mereka bikin ini langsung dipercaya saja pada saat membuat berdasarkan persyaratan yang dibawa. Apakah ada oknum di instansi-instansi ini turut serta,” tegasnya. Saat diinterogasi lebih lanjut, tersangka Hulpa mengaku menguruskan dokumen keberangkatan Rabitah dan Juliani. Rabitah diberangkatkan ke Oman tetapi bekerja di Qatar. Dia mengklaim, Rabitah
datang dengan membawa identitas kependudukan yang sudah berketerangan di Gunung Sari, Lombok Barat. walaupun Rabitah berasal dari Lombok Utara. “Dia waktu sama saya sudah ada paspornya. Akta lahirnya sudah di Sesela. Sama saya dia berangkat yang keempat ke timur tengah. Sebelumnya sama orang lain,” kata Hulpa memberi pengakuan. Sementara Ijtihad pun mengakui merekrut Rabitah menggunakan PT yang mempekerjakannya. “Dari PT diminta bawa data. Dia bawa datanya paspor, KTP, KK sudah dari Gunung Sari tempatnya dia,” kata dia. Mereka dalam mengurus keberangkatan Rabitah meraup untung masing-masing Rp 500 ribu. “Urusnya dulu dia
(Suara NTB/why)
DITAHAN - Dua tekong perekrut Rabitah ditahan Polda NTB terkait dugaan pemalsuan identitas Rabitah dan pemalsuan umur Juliani yang diberangkatkan ke Oman. bayar Rp 3,5 juta. Saya dapat ini (Hulpa) dapat Rp 500 ribu,” Rp 500 ribu, keponakan saya tutupnya. (why)
Validkan Data Pemilih
KPU Teken Kerjasama dengan Lembaga Lain
(Suara NTB/why)
SENPI RAKITAN - Dirreskrimum Polda NTB, Kristiaji (kedua dari kanan) menunjukkan barang bukti senpi rakitan, Jumat (22/12).
Perakit Senpi Jual ke Warga Perang Kampung Mataram (Suara NTB) Perakit senpi, Ahmadi alias Landa (46) diduga menjual senpi bikinannya kepada warga yang ingin mempersenjatai diri. Senpi itu dijadikan modal untuk perang kampung. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji, Jumat (22/12) menerangkan, senpi rakitan yang beredar di wilayah Bima digunakan untuk melakukan kekerasan. “Kerusuhan atau kekerasan di Bima sering diwarnai adanya senpi rakitan. Senpi ini sangat mudah didapatkan dan digunakan untuk memaksakan kehendak,” jelasnya. Dia menambahkan, masyarakat yang menguasai senpi rakitan tersebut memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekerasan saat terjadi perselisihan. “Yakinkan bahwa kalau ada masalah laporkan ke polisi. Harapan masyarakat terhadap keadilan akan ditindaklanjuti, ada mekanismenya,” sebut dia.
Masyarakat yang tidak puas ketika suatu kasus lambat ditangani Polsek setempat dapat mengajukan keberatan ke satuan yang lebih atas, seperti Polres atau Polda. Kanit I Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda NTB, Kompol Dalizon mengungkapkan, Landa ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan Rustam (30) dan Arifudin (34). Rustam dan Arifudin warga Desa Samili, Woha, Kabupaten Bima tertangkap basah membawa senpi rakitan dengan laras 80 cm saat sweeping di Desa Kalampa, Woha Bima, 18 Desember lalu. Dari pengakuan dua pelaku itu, lalu mengarah kepada Landa yang merupakan pemilik bengkel las. Landa diduga merupakan pembuat senpi rakitan tersebut. Sepanjang 2017 ini, Landa sudah memproduksi delapan senpi rakitan. Ragam senpi disesuaikan dengan kebutuhan calon pembeli. Landa
menjual senpi tersebut dengan kisaran harga antara Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta. Dari Landa, Rustam, dan Arifudin telah disita empat pucuk senpi rakitan, 26 butir amunisi 5.56 mm, amunisi 7.2 mm, serta satu magazine SS1. “Kita masih kembangkan lagi pembeli-pembelinya agar senpi ini bisa kita sita dan tidak lagi beredar di masyarakat. Sejauh ini sudah ada dua yang menyerahkan,” kata Dalizon. Saat dihadirkan di hadapan wartawan, Jumat (22/12), Landa memang mengakui membuat senpi rakitan tersebut dengan peralatan las listrik miliknya. “Yang beli orang kampung untuk jaga-jaga kalau sawahnya dirusak warga kampung lain,” kata Landa menjelaskan aktivitasnya yang membuat dia tertangkap. Landa bersama Rustam dan Arifudin dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12/1951 yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun. (why)
Mataram (Suara NTB) Dalam rangka pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggandeng semua pihak untuk turut berkontribusi. Jumat (22/12) kemarin, KPU menandatangi kerjasama dengan TNI/Polri, Kanwil Kemenag NTB, Kanwil Kemenkum HAM NTB, dan DPMPD-Dukcapil NTB, untuk ikut membantu KPU validkan data pemilih. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP dalam sambutannya pada kegiatan rapat koordinasi daftar pemilih dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam Pilkada NTB menyampaikan bahwa suksesnya pelaksanaan Pilkada NTB, tidak hanya menjadi tugas KPU, melainkan semua stakeholder lainnya. Proses penyusunan pemuktahiran data pemilih ini akan berlangsung mulai tanggal 20 Januari tahun depan sampai tanggal 18 Februari. Dalam rangka itu, lima institusi ini yakni, TNI/Polri, Kemenkum HAM, Kanwil Kemenag dan Dukcapil, sangat berperan penting untuk mendukung penyusunan daftar pemilih yang valid dan akurat. “Dikemenag, kita punya KUA, nah apalagi mereka belum berumur 17 tapi sudah kawin apakah memenuhi syarat jadi pemilih, atau tidak. Sementara Dukcapil orang yang
pegang KTP harus umur 17 tahun. Nah Kemenag bisa menisbatkan itu. Jadi ini harapan kami suksesnya Pilkada dan data penduduk berkelanjutan maupun penyebaran informasi terkait Pilkada, adalah perlu keterlibatan kita semua,” tutup Aksar. Sementara itu, menurut Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, dalam sambutan singkatnya menyampaikan pihaknya sangat siap untuk berkerjasama dengan KPU jika dibutuhkan dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. Sementara itu, Kadis DPMPD-Dukcapil Provinsi NTB, H. Azhari, SH, MH, menyampaikan bahwa sampai saat ini terdata jumlah penduduk NTB ada lima juta jiwa lebih. Sementara untuk penduduk wajib pilih sebanyak 3,8 jita lebih. Namun demikian, dari jiwa pilih 3,8 juta itu, masih ada sekitar 300 ribu orang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sementara salah satu syarat untuk bisa menyalurkan hak piliha, penduduk wajib memiliki e-KTP atau surat keterangan (Suket) pernah melakukan perekaman. Jika tidak, maka penduduk yang bersangkutan bisa kehilangan hak pilihnya. Untuk itulah, Dukcapil terus digenjot agar memastikan proses perekaman bisa rampung sebelum pelaksanaan pemilu pada 27 Juni 2018 mendatang. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
MOU - Ketua KPU NTB, Aksar Ansori bersama Danrem, 162/WBFarid Makruf, Kanwil Kemenag NTB, Nasruddin, Kadis DPMPD-Dukcapil NTB, Azhari, dan perwakilan dari Polda NTB serta Kanwil Kemenkum HAM NTB, saat menandatangani MoU pemuktahiran data pemilih.
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
CERPEN
Halaman 9
Melekuk Duka Riyana Rizki
Tubuhku melekuk duka. Lewat tarianku, kusampaikan luka. Jangankan mengobati. Aku bahkan tidak dapat meraba bagian mana. Tapi sakit di tubuhku telah menerjemahkan tarian suka cita menjadi duka lara. TIGA minggu lalu, Paman Giri, pemilik kelompok gandrung, memanggil. Seorang tuan tanah ingin membayar tarianku. Kata Paman Giri, tuan tanah ini tidak boleh dilewatkan untuk ditepek, disentuh untuk menari bersama, agar rupiah bernominal besar mengibas depan muka. Tapi Paman Giri belum menolak atau mengiyakan. Sungguh tidak biasa Paman Giri bertanya sebelum memberi jawaban atas tawaran pentas. Dengan bayaran sebesar itu entah kenapa Paman Giri terlihat ragu. “Paman bertemu bapakmu.” Kata Ibu, Bapak sudah mati. Mati dengan tenang dalam serangan kemiskinan. Suatu malam lebaran saat usiaku hampir 5 tahun, kutanya di mana kuburannya. Ibu tidak menjawab. Ia mengalihkan. Malam lebaran berikut-
nya, kutanyakan lagi. Ibu bungkam. Kali itu tanpa pengalihan. Bertanya soal kuburan Bapak adalah ritual malam lebaranku. Dan dari tahun ke tahun Ibu pura-pura bisu. Ingin sekali kubentak Ibu. Kumaki karena mengubur sendiri semua memori tentang Bapak. Tidakkah ia ingin berbagi denganku. Agar aku bisa menjawab pertanyaan anak-anak tetangga. Agar aku bisa seperti anakanak lain yang mendatangi kubur bapak mereka di hari lebaran. Aku memang tidak bisa mengaji dengan benar. Tidak banyak menghafal doa untuk membekali Bapak. Tapi setidaknya aku bisa membersihkan kuburannya dari rumput. Menyirami tanah kuburannya agar tetap sejuk. Aku tidak pernah tahu seperti apa
PUISI Ujianto Sadewa Tremor Kota Aligator aku mencerabut kembali benang kematian yang terajam bibir waktu padahal seribu liliput menyebut maut pada bingkai yang fana lihat dan dengarlah aku kini sekarat melata tanpa ingatan malam menyalakan derit mengekalkan yang belum kekal pada kota yang ia tinggali dan tinggalkan kota yang gagal dan membosankan aku pun menarik kembali tali ransel menyeret kisah baru yang dulu beku menyaksikan narsisisme dan perang kata berkisaran berkelindan lagi lagi maut mengapa tak henti hasrat mencerabut pada suara kelenjar prostat bercerita sejarah kampungmu yang terbuat dari gempa kota aligator yang tak pernah menduga mengeja arah tubuh kata tubuh makna kota yang nganga baka 2017
Mata Braga aku memejamkan mata hujan dalam warna biru elektron dia sepi laksana api dingin tapi suaranya riuh-gemuruh tengah malam yang memekak aku luka dalam cairan mengental memanah kealpaan dan rasa kehilangan pada kotaku yang juga luka pada kota yang tak lagi kumiliki seperti membenamkan setiap trotoarnya pada kepalaku sambil menatap kembali becak-becak kosong penumpang aku rindu padanya pada Braga 2009
200 Kilometer dari Puisi sepanjang 200 kilometer, aspal jalanan mengiris diksi kau dengan cekatan masih meretas majas menyusun-nyusun langkah ulangalikmu dalam kendara buas mentraktat amanat seperti puisimu sepanjang 200 kilometer melema tema tak gentar menelisik akulirik dalam lagu jalanan tambur kaleng merenda nada yang pekat berhuma irama di kotamu puisi menekan pesan
SenjaInersia senjainersia tak kukenali napasnya basah dan gelap ia bagai karib lama ia tak terduga menyentak raga rasa rata dalam ingatan akan maut ia coba menera nasibku bagai puisi dalam puisi bagi puisi menghadang malam sampai ke tengahnya hingga klakson dari truk-truk peti kemas menderu pada pinggir trotoar berdebar ia napas sepi dari sapi bunyi dari sunyi 2014 Ujianto Sadewa lahir di Bandung, 16 Desember 1977. Buku puisinya berjudul Aligator Merangkak Sajak (asasupi,2016)
wujudnya. Apakah mata lebar ini miliknya. Apakah legam kulit ini darinya. Apakah bibir tipis ini titipannya. Apakah rambut bergelombang ini warisannya. Aku tidak pernah tahu. Sebab foto Bapak pun tidak bisa ditemukan di rumah ini. Rupanya, Ibu benar-benar menyembunyikan sosok Bapak untuk dirinya sendiri. Memasuki usia remaja Paman Giri mengajakku bergabung dengan kelompok gandrung-nya. Suatu malam setelah pentas usai, aku menemukan versi berbeda soal Bapak. Bapak-Ibu terpisah bukan oleh kematian. Ia masih hidup. Bahkan hidupnya begitu lapang. Seluas tanah-tanah atas namanya. Ia suka mengundang kelompok gandrung saat panen padi. Mereka bertemu karena gandrung, pun berpisah karenanya. Ibu bukan penari. Ia tidak bisa menari. Yang bisa dilakukannya hanya menghias wajah penari muda yang belum tahu apa-apa soal memperindah diri. Dan penari muda itulah yang menarik hati Bapak. Ibu masih menunggu Bapak kembali. Meski ia tahu lelaki itu tidak akan lagi mengetuk pintu rumahnya. Ibu memendam segalanya sendiri agar aku tidak membenci Bapak hanya karena cerita, begitu kata Paman Giri. Ibu ingin jika kelak aku membenci Bapak, itu memang karena aku harus membencinya. Jika begitu adanya, kubiarkan Ibu tahu kalau aku tidak tahumenahu. Apapun soal Bapak. Mengetahui cerita lain soal Bapak seharusnya aku berang. Karena ia telah menjadi lelaki yang tidak bersetia hati. Karena membiarkan Ibu menanggung segala pahit dan getirnya hidup sendiri. Karena ia melupakan anak yang seharusnya ia didik dan nafkahi. Tapi aku malah senang. Bukan karena ia seorang tuan tanah sehingga kelak bisa kumintai jatah. Bukan pula karena tidak perlu kudoakan ia selamat dalam kubur. Aku hanya senang karena masih punya Bapak. Itu saja. Lambat laun ritual malam lebaran kuhapuskan.Tidakadalagipertanyaan.Jangankan kuburan, hal-hal lain soal Bapak tidak lagi kupersoalkan. Selain karena sudah mengetahui Bapak masih hidup, keingin(tahu)anku atas Bapak menjelma dengan bentuk yang tidak biasa. Aku mulai berkencan dengan lelaki yang jauh lebih tua dariku. Jujur saja. Mereka keriput dan berbau balsam. Aku tidak suka mereka. Aku hanya ingin tahu seperti apa rasanya berada dekat dengan orang sewujud Bapak. Seperti merasakan kehadiran Bapak dengan cara yang berbeda. Meski begitu mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang pernah ngibing, menari dan memberi saweran, bersamaku. Tentu saja kupilih yang kantongnya tebal. Mereka tidak pernah kuseriusi. Mereka hanya cara lain untuk mendapat lipstik baru, baju mahal, dan tentunya sebagai penawar atas kerinduanku pada Bapak. Aku semakin giat menari. Hampir setiap akhir pekan kugunakan untuk meliukkan tubuh mengikuti suara gending. Tarianku telah menyentuh semua titik di Lombok. Bukan untuk kepuasan sebagai penari. Aku hanya ingin namaku diperbincangan orang-orang. Disebut di mana-mana.Akuinginnamakubergaung ke setiap sisi pulau ini. Agar di manapun Bapak berada suatu saat ia bisa mendengar gemanya. Kemudian menyadari kalau ia telah begitu lama tidak pulang. Menemui Ibu dan aku tentunya. Anak yang tidak ia ketahui kehadirannya. Aku akan terus menari. Bukan hanya agar ada kayu yang dibakar dalam tungku. Tapi dengan meliukkan tubuh dalam tarian gandrung, aku tetap bisa menjaga harapan bertemu dengan Bapak. Kemudian ketika panggilan itu datang setelah penantian yang begitu lama, mengapa aku harus menolak? Tapi wajah Paman Giri gelisah. Aku tahu masih ada yang belum tuntas. Aku menunggu. Tidak akan memaksa. “Kalau Paman menerimanya…” ia kembali diam. Aku lagi-lagi dibuatnya menunggu. “Kamu akan menari di pernikahanSundu.” Sundu. Kekasihku. Ada yang menindih jantungku. Tapi bagaimanapun juga ia harus terus berdetak. Eee Nenek Kaji saq lebih kuase, Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa berita baik selalu diekori dengan kabar buruk? Usiaku baru 17 tahun saat kami mulai berkencan. Usia Sundu dua kali lipat usiaku. Sudah matang dan mapan. Ia kebapakan, tubuhnya wangi, dan kulitnya masih kencang. Dari semua lelaki yang pernah bertamu, Sundulah satusatunya lelaki yang Ibu ajak masuk sampai ke ruang makan. Ia menantu idaman Ibu. PNS dengan gaji jelas dan uang jaminan hari tua, begitu kata Ibu. Ibu akan sangat terkejut jika mendengar kabar ini. Ia pasti akan menyerbuku dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi tidak bisa kujawab. Yang Ibu tahu kami baik-baik saja. Ibu hanya tidak tahu. Sudah lebih sebulan Sundu tidak menemuiku. Terakhir kali bertemu, Sundu memintaku berhenti menari. Demi kebaikan kita ke depannya, kata Sundu. Ia tidak ingin mata liar para lelaki menatapku dengan mesum. Tidak ingin tubuhku dibagi dengan jari-jari iseng yang secara sengaja—namun terkesan tidak sengaja—menyentuhku. Menjadi penari membuatku seperti berdiri di seutas tali. Bisa jatuh di antara baik-buruk. Antara penyampai pesan kebahagiaandanrasasyukur,sekaliguston-
tonan yang sesekali bisa disentuh, jika berani mengambil kesempatan. “Saya tidak mau punya istri penari gandrung.” Aku ditampar. Bukan oleh tangan Sundu. Tapi kata-kata itu. Kemudian kata-kata itu mencekikku. Aku merasa sulit bernapas. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba rasa malu hinggap di dada. Menjalar naik ke pipi, kemudian membuat mataku terasa panas dan perih. Sundu tahu persis untuk apa aku bertahan menjadi penari gandrung. Ia sendiri bahkan mendukungku. Karena ingin menjabat tangan Bapak ketika menyampaikan kabulnya dalam pernikahan kami kelak. Bukan tangan wali. Lantas mengapa ia begini? Jika Ibu tahu alasan Sundu pergi, Ibu pasti sangat marah. Bukan pada Sundu. Tapi padaku. Ibu akan mengungkit-ungkit lagi ketidaksetujuannya terhadapku yang menjadi penari gandrung. Dan pasti aku tidak bisa membela diri. Tidak mungkin kukatakan alasanku tetap bertahan menjadi penari. Tidak mungkin. Ibu akan murka. Aku tidak mau jadi anak durhaka dan masuk neraka. “Paman bingung.” Begitu pun aku, Paman. Kupikir kalimat Sundu waktu itu hanya wujud kecemburuannya. Ternyata…. Sundu.Kekasihku.Lelakiku.Lelakiyang kuseriusi.Lelakiyangmembuatkusemakin giatmenariuntukbisabertemuBapak.Lelakiyangmenjanjikanpernikahanpadaku. Lelaki yang kupikir akan bisa bersetia denganku, Paman. Hatiku, Paman. Dalam otak aku menimbang baikburuk keputusan yang akan aku ambil. Datang begini, Tidak datang begitu. Datang. Tidak. Tidak. Datang. Aku memutuskan. Wajah Paman Giri terlihat tidak senang. Tapi apa jadinya kelompok gandrung tanpa penari. Paman Giri menghela napas panjang dan berat. Aku tahu ia berat. Ia sudah seperti bapakku sendiri. Hatiku memang lebur. Tapi aku seorang penghibur. Jika Sundu memilih pergi. Jika Sundu mengambil bunga yang lain. Ia tidak boleh ditangisi. “Bayarannya memang besar, Bapakmu yang mengundang. Paman tidak mungkin membiarkanmu menari di pernikahan Sundu. Uang bisa dicari. Setidaknya kita sudah tahu di mana bapakmu tinggal. Kita bisa menemuinya kali lain.” Aku tidak mengerti mengapa Paman Giri berkeras hati menolak tawaran itu. Ia yang paling tahu seberapa kuat keinginanku bertemu Bapak. Paman Giri menyembunyikan sesuatu. Masih ada yang belum ia sampaikan. Aku yakin itu. Kali ini aku mendesaknya menuntaskan segala yang ia ingin sampaikan. “Bapakmu bahkan tidak mengenali saat bertemu dengan Paman. Ia bertingkah saat itu adalah pertemuan pertama kami. Bapakmu bahkan tidak ingat pernah menikahi ibumu.” Meski Paman Giri menyampaikannya dengan sangat hati-hati. Tapi kalimat itu dengan ganas membanting hatiku. Sekarang, bagaimana mungkin menyatukan kembali hati yang telah dihancurkan berkali-kali. Aku tidak lagi tahu seperti apa bentuknya. Semua harapan yang bertahan menguap seketika. * Di sinilah aku sekarang. Meliukkan tubuh, melekukkan duka. Aku menari di malam pernikahan Sundu. Menari di rumah perempuan yang mengambil keka-
(pinterest.com 2)
sihku. Seharusnya tubuhku bergerak untuk mengeja syukur. Tapi topeng ceria yang seharusnya menempel di muka penari gandrung, aku meninggalkannya malam ini. Paman Giri menangkap lekuk luka dalam tarianku. Ia memahaminya. Tetapi, hanya bisa diam saja. Paman Giri bersikeras menolak. Bagaimana mungkin ia bisa melihatku menarikan tarian suka cita sementara hatiku sedang patah. Tapi aku ingin bertemu Bapak. Aku ingin ia ingat.
Ingin ia tahu. Aku anak yang tidak diketahuinya. Ibukumasihmenunggunya.Dansaudara tiriku akan menikahi laki-laki yang pernah menjanjikan pernikahan padaku. Kalimat itu siap meluncur dari tubuhku. Masbagik, 5 September 2016-15 Juni 2017 Riyana Rizki aktif di Komunitas Rumpun Bambu, Lombok Timur.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
Kontrol Penggunaan Gadget Anak
(Suara NTB/dys)
PERKEMBANGAN dunia modern dengan berbagai temuan bidang teknologi, seperti gadget (gawai) telah mampu mengubah pola pikir, dan daya kreativitas anak. Termasuk mengubah perilaku anak dalam bersosialisasi. Orang tua pun diminta terlibat mengontrol penggunaan gagdet pada anak. Kepada Suara NTB, Wakasek Kesiswaan SMK Rinjani Puyung, Loteng, Muh. Amrillah, menilai jika aspek kemudahan beraktivitas dengan gadget tentu membawa dampak positif maupun dampak negatif. Adanya gadget yang menunjang aktivitas kerja, komunikasi, dan akses informasi tentu sangat bermanfaat. Namun, gadget juga dapat menimbulkan kecanduan, karena semuanya dapat dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Kemudahan berkomunikasi melalui gadget membuat banyak orang menjadi malas berinteraksi secara langsung. Mengobrol dengan teman, telepon atau kirim pesan pada rekan, diskusi dengan anggota kelompok sudah dapat dilakukan lewat aplikasi chat atau instant message. Sementara efek negatifnya, karena semua serba digital, komunikasi verbal juga dapat terganggu. Sebab, interaksi lebih banyak menggunakan tulisan atau gambar emoticon, jarang menggunakan komunikasi secara verbal. Dunia dapat menjadi kering karena pertemuan secara nyata berkurang. “Inilah yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang ini, terlalu banyak main gadget mereka lupa dengan dunia sekitar mereka,” ujar Amrillah di Mataram, Jumat (22/12). Oleh sebab itu, meski terdapat dampak positif pada penggunaan gadget pada anak, namun tetap juga harus diwaspadai dampak negatifnya. Orang tua dalam hal ini harus berperan dalam mengontrol penggunaan gadget pada anak. Tidak bisa tanggungjawab tersebut diserahkan ke orang lain mengingat orang tua yang lebih intens berinteraksi dengan anak. Apalagi tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan ke guru di sekolah yang interaksinya hanya ada saat di kelas. Selain itu, kontrol orang tua terhadap anak dinilai akan sangat efektif dilakukan jika dibandingkan dengan kontrol yang dilakukan guru di sekolah. Ia pun meminta agar kontrol dilakukan orang tua tanpa menyerahkan tanggung jawab itu ke pihak sekolah. “Intinya orang tua harus terlibat mengontrol anak,” tukas Amrillah. (dys)
UIN Mataram Bangun Komitmen dengan Kemendagri
(Suara NTB/ron)
SMK Swasta Ditunggu Kesiapan Melaksanakan UNBK Mataram (Suara NTB) – Seluruh SMK wajib melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada UN 2018 mendatang. Namun demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB baru bisa memastikan UNBK bisa terlaksana di sekolah negeri. “Sebanyak 89 SMK Negeri semuanya insya Allah ikut UNBK. Tapi kalau swasta ini tinggal kita tunggu berkaitan dengan infrastruktur. L. Hasbulwadi SMK negeri dan swasta wajib UNBK,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., dikonfirmasi Rabu (20/12). Meski demikian, pihaknya berharap seluruh siswa di sekolah negeri maupun swasta wajib mengikuti UNBK. Menurut Hasbulwadi, jika di satu sekolah tidak ada client atau komputer, siswanya bisa bergabung di SMK lain, baik negeri maupun swasta. “Seperti tahun lalu, siswa yang ber-UNBK ini 92 persen, yang belum itu karena lokasinya jauh, jaringan dan penghambat lainnya. Nah ini yang kita cari masalahnya nanti, itu yang sedang kita petakan,” kata Hasbulwadi. Nantinya ada SMK yang menjadi penyelenggara, dan ada yang akan menggabung. Bagi sekolah yang sarana dan prasarana pendukungnya tidak lengkap, maka akan bergabung ke sekolah yang memiliki fasilitas. Ia juga mengharapkan sekolah yang berada di daerah pelosok agar bergabung dengan sekolah lain. Pihaknya sendiri akan menyiapkan agar seluruh SMK bisa melaksanakan UNBK. Termasuk dengan mekanisme bergabung dengan sekolah lain, karena secara aturan diperbolehkan. Langkah pertama yang disiapkannya dengan menyiapkan server bagi SMK. Seluruh SMK diupayakan memiliki server, kemudian dilanjutkan dengan pengadaan client atau komputer serta sarana lain yang dibutuhkan untuk UNBK. Setelah itu barulah akan dipotret sekolah mana yang bisa menjadi penyelenggara dan sekolah mana yang bergabung. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB padaUNBK 2017 lalu, sebanyak 258 SMK di NTB melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), dan 57 SMK melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). (ron)
Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebelumnya telah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Penguatan Ideologi Pancasila. Termasuk di dalamnya tentang Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Rektor UIN Mataram Prof. Dr.H. Mutawali, M.Ag. Sebagai bentuk konsekuensi MoU tersebut, kini dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama kesepakatan program yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Hartono, SH, Subdit Pemerintahan Umum mewakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutannya, menjelaskan, Perjanjian Kerjasama (PKS) harus memuat 4 (empat) poin yang terkait erat dengan isi dari MoU yang telah disepakati. Adapun 4 (empat) poin dimaksud adalah menjadi tugas dari PT-
KIN/PTKIS untuk menentukan sesuai dengan kondisi demografi PTKIN/PTKIS terkait. Sementara Kasubag Kerjasama Kelembagaan UIN Mataram Sapardi, SE.,MM., mewakili Rektor UIN Mataram hadir pada acara Pemantapan Pemahaman Pancasila melalui Penandatanganan PKS yang kegiatannya berlangsung pada tanggal 13 Desember 2017 di Hotel Salak The Heritage Bogor beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun program kegiatan yang lebih fokus dan rinci dan tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati di MoU. Sapardi menjelaskan secara teknis mulai tahun 2018, implementasi program kerjasama pemberdayaan akan dimulai dalam bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melalui KKP atau penelitian yang terkait dengan isi dari MoU. Adapun mengenai biaya tergantung dari TOR yang dibuat dan disetujui oleh kementerian. PKS tidak selesai saat itu, karena 4 poin yang dimuat harus didiskusikan di internal
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Pihak UIN Mataram dan Kemendagri foto bersama usai penandatanganan perjanjian kerjasama beberapa waktu lalu. dan paling lambat pertengan Januari draft sudah terkirim ke Kemendagri. Pada tahun 2017 ini, UIN Mataram telah bekerjasama dengan beberapa kementerian dengan masa kerja tiga tahun ke depan, seperti dengan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Dirjen Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja. Dan di penghujung tahun ini membangun kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam program
penguatan revolusi mental. Di samping kerjasama dengan kementerian terkait, Sapardi juga merencanakan pada tahun anggaran 2018 akan membangun kerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara dan 25 pondok pesantren di NTB. Hal teresbut penting dilakukan untuk secara bersamasama memperkuat ikatan untuk tujuan yang sama. Sebagai bentuk ekspansi dari program kementerian nantinya, lembaga harus ber-
sinergi dengan berbagai yayasan pondok pesantren sebagai basis pelaksanaan program. Penguatan revolusi mental adalah menjadi agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia dan menjadi konsentrasi berbagai kementerian tahun ini. ‘’Termasuk UIN Mataram telah menjadi bagian yang sudah satu tahun secara khusus berkolaborasi mensukseskan agenda reformasi tersebut,’’ ujarnya. (dys)
Target 100 Persen
Dikbud NTB Koordinasi dengan Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) – Sebagai upaya untuk memenuhi target 100 persen sekolah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. “Kita sudah koordinasi dengan kabupaten/kota pada 7 dan 8 Desember lalu. Secara bersama mengupayakan agar SMP, SMA, dan SMK 100 persen melaksanakan UNBK,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Menurutnya, target itu bisa terlaksana jika pelaksanaannya secara bersama-sama. Dengan cara menggunakan sarana bersama antar jenjang pendidikan. Pihaknya sendiri akan memberikan bantuan perangkat pendukung UNBK pada triwulan pertama tahun 2018, dengan menyasar sekolah tertentu dalam satu rayon atau wilayah. Mekanisme menumpang menjadi pilihan untuk meraih target 100 persen UNBK itu. “Menggunakan sistam rayon. Jika pada satu rayon itu banyak sekolah, kita akan taruh di sekolah yang berada di tengah.
H. Muh. Suruji Itu nanti kita atur pemberian atau penempatan komputer dan peralatan lain,” katanya. Pada triwulan pertama tahun 2018 itu, pihaknya mengupayakan pengadaan komputer dan server, agar mencukupi kebutuhan komputer dan server. Sistem rayonisasi dengan mekanisme sekolah dapat menumpang di sekolah lain merupakan pilihan untuk meraih target pelaksanaan
UNBK itu. Menurut Suruji, jika memaksakan semua sekolah memiliki perangkat pendukung UNBK, itu tidak bisa dilakukan. “Kalau memaksakan semua sekolah, tidak bisa. Tahun depan juga diharapkan Madrasah Aliyah (MA) juga bisa melaksanakan UNBK, tidak hanya SMA/SMK,” harapnya. Bantuan juga diberikan kepada sekolah swasta. Pada APBD Perubahan 2017 ini, diberikan bantuan untuk 10 sekolah swasta. Suruji mengatakan, bantuan itu diberikan kepada lima sekolah di Kota Mataram dan lima sekolah di Kota Bima. “Fokusnya di 10 sekolah,” katanya. Sementara pada APBD murni di tahun 2018 nanti, bantuan juga akan dialokasikan untuk MA. Dengan begitu, harapan 100 persen pelaksanaan UNBK di SMA sederajat di NTB bisa terlaksana. (ron)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Ketua STIKESYarsi Mataram, H. Zulkahfi (duduk) dan unsur dosen lainnya berfoto bersama dengan mahasiswa yang akan berangkat ke Desa Pare, Jawa Timur.
STIKES Yarsi Mataram
Perkuat Kemampuan Mahasiswa Berbahasa Inggris Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram memfasilitasi mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris ke Desa Pare, Jawa Timur. Langkah ini sebagai upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar bisa meraih lapangan pekerjaan, di tengah persaingan yang begitu kompetitif saat ini. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswa STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep.Ns., MPH., Jumat (22/12) mengatakan STIKES Yarsi Mataram membuat program Go To Pare, program ini yaitu mengirim mahasiswa ke Desa Pare, yang dikenal sebagai Desa Inggris. ‘’Sebanyak10 orang akan tinggal dan belajar selama dua minggu, dari 24 Desember 2017 sampai dengan 6 Januari 2018. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep.Ns. M.Kes., dan Bapak Abdul Haris, SE, MM., juga ikut dalam rombongan itu. Mereka akan tinggal dan belajar Bahasa Inggris di sana,” katanya. Menurut Heri, selain memberi kuliah bagi mahasiswa tentang pengetahuan, akhlak etika, dan skill untuk menjadi perawat yang profesional tidaklah cukup. Juga diberikan penguatan dalam Bahasa Inggris. Di samping itu, STIKES Yarsi Mataram juga dari segi Keislaman memberikan banyak program bagi mahasiswa, antara lain Lembaga Dakwah Kampus (LDK), belajar salat dan belajar Alquran, menghafal surat AnNaba dan kultum selesai Salat Dzuhur berjamaah serta banyak program-program Islami lainnya. “Semua dilakukan agar mahasiswa bisa meraih lapangan kerja yang begitu kompetitif pada zaman sekarang,” kata Heri Bahtiar. Ketua STIKES Yarsi, H. Zulkahfi dalam pernyataannya di depan mahasiswa yang akan berangkat, mengatakan, Bahasa Inggris harus semaksimal mungkin dikuasai mahasiswa. Karena tujuan kegiatan go to Pare itu bukan saja untuk mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja ke luar negeri, tapi penguasaan Bahasa Inggris sudah menjadi kebutuhan dalam bekerja di manapun. “Karena dengan kelebihan dari sisi bahasa akan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan,” katanya. (ron)
MA NW Mataram Kembali Tawarkan Beasiswa (Suara NTB/ist)
BELAJAR TANAM PADI - Mengenalkan alam pada anak sejak dini penting untuk dilakukan. Seperti yang dilakukan di salah satu taman kanak-kanak di Kota Mataram ini mengenalkan bagaimana cara menanam padi pada peserta didik beberapa waktu lalu.
Soal Isian pada Mata Ujian Matematika
Disdik Kota Mataram Siapkan Sosialisasi Mataram (Suara NTB) – Soal isian pada mata ujian Matematika hampir pasti juga untuk tingkat SMP. Rencana ini dinilai baik untuk penguatan pada proses siswa. Di samping itu, menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram juga untuk menyosialisasikannya ke siswa. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar pada Disdik Kota Mataram, Syarafudin, dikonfirmasi, Jumat (22/12), mengatakan, isian singkat di mata ujian Matematika saat UN hampir pasti juga dilaksanakan di tingkat SMP. Namun, ia mengaku belum melihat POS UN. Pada buku saku Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018 yang dikeluarkan oBadan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), soal isian di UN hanya ada untuk mata uji Matematika. Selain itu soal pilihan ganda untuk semua mata ujian
di UN. Di mata ujian dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), akan ada soal pilihan ganda dan uraian. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/12), menilai soal isian di mata ujian Matematika sebagai suatu hal yang baik. “Baguslah bisa dipadukan, supaya jangan hanya banyak di aspek kognitif-nya. Kalau diangap itu penting, kita sangat mendukung, tinggal bagaimana persiapan kita untuk sosialisasi,” ujarnya. Sidik menjelaskan, dengan soal isian itu bisa mengembangkan daya nalar siswa dan aplikatif. Bagi siswa yang dalam hafalan sedikit kurang, tetapi di melebihi kelebihan di aplikasi, akan bagus. “Bisa matching dan selaras,” ujarnya. Mantan Kepala SMPN 5
Mataram ini menyampaikan, soal isian juga bagus untuk meminimalisir kecurangan. Soal isian bagus dalam membiasakan anak-anak agar paham dalam mengerjakan soal, sehingga proses menemukan hasil jawaban bisa dikuasai dengan baik oleh siswa. “Sehingga kita harapkan anakanak itu mempunyai, tidak sekadar mementingkan hasil, tapi juga proses,” katanya. Para siswa juga dianggap sudah terbiasa dalam mengerjakan soal isian. Karena dalam pembelajaran sehari-hari juga mengerjakan soal isian. Menurut Sidik, persoalannya hanya tinggal menguatkan siswa dan memberikan motivasi kepada mereka. “Apapun bentuk soalnya tidak masalah, permasalahannya adalah mereka perlu dikuatkan. Kalau jawab soal isian sudah biasa. Paling penting penguatan dan motivasi,” pungkas Sidik. (ron)
Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan sekolah untuk menarik minat masyarakat agar tertarik memasukkan anak-anak mereka. Salah satunya seperti yang dilakukan MA NW Mataram. Madrasah ini menawarkan beasiswa bagi masyarakat yang ingin masuk ke tempat ini. Melalui Program Khusus, MA NW Mataram sejak sekarang sudah mulai melakukan strategi menarik minat siswa baru. Madrasah yang terletak di Kelurahan Gomong ini membuka pendaftaran Calon Santri Baru Berasrama (Boarding School) dengan melalui jalur beasiswa. Kepala MA NW Mataram Muhammad Gufran Haramain, QH.S.Sos., mengaku strategi yang dilakukan pihaknya merupakan upaya menarik masyarakat agar memasukkan anak mereka ke madrasah. Dikatakan Gufran, target siswa baru yang akan diterima melalui program khusus beasiswa ini sebanyak dua rombongan belajar (rombel) dengan jumlah siswa per rombel mencapai 30 siswa, sehingga total mencapai 60 siswa. “Targetnya dua rombel, kalau sekarang cuma satu rombel,” kata Gufran menjelaskan. Untuk kriteria penerima bea-
siswa yang diterima, ujarnya, ialah murid miskin, dan anak yatim. Mereka yang masuk kriteria tersebut dinyatakan bebas biaya pendidikan dan menjadi asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sementara untuk murid kurang mampu akan diberikan subsidi dan gratis tinggal di asrama sampai selesai dengan syarat mendapat rekomendasi kepala sekolah, siap mengikuti seluruh aturan dan kegiatan asrama, kelas 9 (SMP/MTs) diutamakan rangking 10 besar di kelas. Pihaknya berharap agar dengan adanya program ini dapat mampu menambah daya tarik siswa baru. Sehingga pada penerimaan siswa baru ke depan mendapatkan siswa baru sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. “Kita harapkan dapat siswa baru ke depan,” ujarnya. (dys)
M. Gufran Haramain (Suara NTB/dys)
Halaman 11
SUARA NTB Sabtu, 23 Desember 2017
Suara NTB Cup 2017
Laga Perdana, Ash Pasifik Lumpuhkan Protos 8-0 Mataram (Suara NTB) Laga perdana Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 dibuka dengan permainan apik dari tim Ash Pasifik FR. Tim besutan pelatih Mustafat itu berhasil melumpuhkan lawannya, Protos FC dengan skor telak 8-0 pada laga di Gelanggang Pemuda Mataram hari ini, Jumat (22/12). Babak pertama, di awal pertandingan, pemain Ash Pasifik FR langsung membobol gawang lawan dengan tendangan dari pemain dengan nomor
punggung 2, Satria. Gol pertama Satria kemudian disusul oleh gol-gol lainnya yang mematahkan pertahanan lawan. Satu per satu tendangan pe-
Bintang di Laga Pembuka JIKA terus mempertahankan penampilan gemilangnya, nama Satria Maulidi Prakasa tampaknya bakal menjadi salah satu bintang muda yang punya kiprah cemerlang di kancah futsal NTB. Melalui tendangan-tendangannya yang terarah, Satria berhasil menyumbang lima gol untuk timnya, Ash Pasifik FR dan berhasil melumpuhkan lawannya, Protos FC dengan skor telak 8-0 pada laga perdana Suara NTB Cup 2017. Pemain termuda dari Ash Pasifik FR ini mengaku senang atas pencapaiannya berhasil menyumbang lima angka. “Saya bersyukur, karena latihan kami kemarin ada hasilnya. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya lebih baik, bisa jadi juara dan mudahan saya dapat Top Scorer,” katanya ditemui usai pertandingan di Gelanggang Pemuda Mataram, Jumat (22/12). Pemuda berusia 18 tahun ini mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang pertandingan hari ini. Hanya saja, latihan rutin memang terus dilakukannya karena saat ini ia pun tengah mengikuti turnamen futsal lain dalam waktu berbarengan. Mengenai hobi bermain futsalnya, Satria bercerita telah menekuni futsal sejak kelas 2 SMP. Turut bergabung dengan tim sekolahnya, kemudian berlanjut dengan bergabung dengan salah satu tim asal Praya, Monster United. “Naik kelas 3 SMA saya dipanggil main di Mataram FC untuk U-20, dan baru ikut latihan di Pasifik sejak tahun 2017 ini,” ceritanya. Ditanya tentang sosok atlet idola, pemuda berkulit putih ini mengaku sangat mengidolakan pesepakbola Cristiano Ronaldo. Namun, ia memilih menekuni futsal ketimbang sepak bola karena pertimbangan futsal di NTB lebih berkembang. “Atlet futsal ndak ada yang saya idolain, yang saya idolain justru Ronaldo. Tapi di sini kalau ikut di lapangan besar, kecil kemungkinan kita bisa keluar main di nasional. Kalau futsal di NTB kan udah berkembang, jadi saya pilih untuk main futsal sekarang,” curhatnya. Pada laga Turnamen Futsal Tingkat SMA Sederajat Piala Gubernur 2016, Satria bersama timnya, SMKN 3 Mataram berhasil keluar sebagai juara pertama. Dan namanya pun tercatat sebagai pencetak skor terbanyak alias Top Scorer. (ros) Satria Maulidi Prakasa (Suara NTB/ros)
main Ash Pasifik FR akhirnya berhasil mencetak angka. Usaha Kukuh dan kawankawan untuk membendung serangan lawan tak kunjung berhasil pada babak pertama. Hingga akhir babak kedua pun, Protos FC tak berhasil mencetak angka. Namun, kebobolan berkali-kali hingga delapan gol. Permainan apik Ash Pasifik FR tak bisa dipisahkan dari tendangantendangan maut Satria Maulidi Prakasa yang berhasil menyasar gawang lawan. Dari delapan gol, atlet futsal berusia 18 tahun ini berhasil mencetak 5 angka untuk timnya. Ditemui usai pertandingan, Satria mengaku sangat senang berhasil mencetak untuk tim. Bahkan ia berharap bisa membawa timnya keluar sebagai juara dan sebagai pemain ia bisa memperoleh gelar Top Scorer. “Mudah-mudahan bisa jadi juara dan saya bisa dapat Top Scorer,” katanya pada Suara NTB. Mengenai pertandingan
tersebut, Satria menilai penampilan timnya cukup baik. Permainan tim lawan menurutnya kurang maksimal, kemungkinan karena faktor waktu pertandingan di siang hari. “Ndak pernah kita remehin lawan, tapi mungkin kurang pemanasan tadi makanya kurang fokus mainnya. Tadi kan hampir berkelahi di dalam itu pemainnya, mungkin sudah tidak bisa kontrol emosi. Karena main jam 2 ini kan siang hari cuacanya panas,” komentarnya. Kick off laga perdana Suara NTB Cup 2017 dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. MSi. didampingi Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Raka Akriyani dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. Turnamen Futsal Suara NTB Cup yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT NTB ke-59 sangat diapresiasi Amin. Menurutnya, semangat pembangunan terus menyertai setiap kegiatan termasuk turnamen futsal yang merupakan salah satu langkah untuk memajukan olahraga di NTB. “Saya berikan apresiasi kepada Suara NTB yang sudah bertahun-tahun, dan ini tahun keempat dilaksanakan turnamen futsal. Ini salah satu ikhtiar kita untuk memajukan olahraga khususnya futsal yang sudah merakyat dan
(Suara NTB/ist)
PERTAHANKAN BOLA - Pemain Ash Pasifik FR mempertahankan bola di bawah tekanan pemain Protos FC di laga perdana Suara NTB Cup 2017, Jumat (22/12). digemari para pemuda kita. Sekaligus kita memberikan hiburan pada masyarakat kita di NTB,” ujar Amin. Di akhir sambutannya, Amin mengucapkan selamat bertanding bagi 12 tim yang berlaga pada pertandingan hari pertama Suara NTB Cup 2017. “Selamat bertanding mudah-mudahan kegiatan kita ini akan berjalan baik dan sukses. Dan tentu nanti akan lahir para atlet andal di daer-
ah kita, yang bisa mengharumkan nama daerah kita di kancah nasional maupun internasional,” harapnya. Selain pertandingan antara Ash Pasifik FR melawan Protos FC, pertandingan hari pertama diikuti oleh Alcatraz B melawan Cascado Bima yang dimenangkan Cascado Bima dengan skor 6-4. Laga ketiga antara Putra Selaparang melawan Bhineka FC, dimenangkan Putra Selaparang dengan skor 7-1.
GFC Gebang dikalahkan Bank Mandiri dengan skor 21. Selanjutnya, tim Fimsquads IKIP Mataram meraih kemenangan tipis atas Bintang Ampenan dengan skor 3-2. Laga Fimsquads dan Bintang Ampenan berlangsung cukup ketat. Turnamen Suara NTB Cup 2017 hari pertama kemudian diakhiri dengan pertandingan TFC melawan Futsal 16 yang berakhir dengan dengan skor 1-2. (ros)
HILANG
RUPA-RUPA
SALON
SALON
HILANG
HLG BPKB R4 CHEVROLET DR1263AI NOKA/NOSIN: KL45F48YE5B424239/ FI553036751K AN.ERIKA AGUSTINA HLG DSKTR GORA MATARAM
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
HLG STNK R2 HONDA DR3273CM NOKA/NOSIN: MHIJFW111FK021508/ JFW1E-1019811 AN.M. IMRAN PURNAWAN HLG DSKTR MONJOK
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR2944CP NOKA/NOSIN: MHIJFW114GK324414/ JFW1E-1313219 AN. IDA AYU MADE SUCI HLG DSKTR KOTA MATARAM
HLG BPKB R2 HONDA DR6197AZ NOKA/NOSIN: MH1JB52137K347817/ JB52E-1347276 AN. M.TRISNA HILANG DSKTR SEKARBELA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 T W I N ’ S S A L O N , Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)
V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809
RUPA-RUPA
AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
HLG STNK R2 HONDA DR6338CA NOKA/NOSIN:MHIJF8114CK557876/ JF81E-1555060 AN. MUHAMAD AZHAR HLG DSKTR KOTA MATARAM
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha
KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Sabtu, 23 Desember 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 23 Desember 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Sabtu, 23 Desember 2017
Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si secara resmi membuka turnamen futsal “Suara NTB Cup” 2017 di Gelanggang Olahraga Pemuda Mataram, Jumat (22/ 12) siang. Orang nomor dua di NTB ini berharap turnamen yang diikuti 64 klub futsal dari seluruh wilayah NTB itu dapat melahirkan atlet-atlet yang andal untuk tingkat regional, nasional bahkan dunia. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM. Kemudian, Redaktur Pelaksana Harian
Suara NTB, Raka Akriyani dan klub-klub yang mulai bertanding perdana usai pembukaan turnamen tersebut. Wagub memberikan apresiasi kepada Harian Suara NTB yang menyelenggarakan turnamen futsal tersebut. Pelaksanaan turnamen tersbeut juga masih berada dalam suasana memperingati HUT NTB ke – 59, yang jatuh pada 17 Desember lalu. Kegiatan yang dilaksanakan Harian Suara NTB, kata Wagub termasuk dalam upaya memajukan olahraga di daerah ini. “Apresiasi kepada Suara NTB yang sudah bertahuntahun, sudah empat kali melaksanakan Suara NTB Cup. Ten-
tu ini merupakan salah satu ikhtiar kita dalam rangka memajukan olahraga khususnya futsal yang sudah merakyat, digemari oleh pemuda dan masyarakat,” katanya. Olahraga futsal, lanjut Wagub juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. “Begitu juga akan lahir para atlet, para pemain dari daerah kita. Yang selanjutnya nanti bisa berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, tingkat regional, tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Ini bagian dari ikhtiar bersama memajukan olahraga di daerah kita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017, Mohammad Azhar melaporkan turnamen ini diikuti 64 tim dari seluruh wilayah NTB, mulai dari Ampenan sampai Kota Bima. Turnamen futsal Suara NTB Cup tahun ini, kata pria yang akrab disapa Aan ini, merepresentasikan NTB.
Halaman 14
“Jumlah peserta yang ikut tahun ini mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin yang cuma 32 tim. Sekarang 64 tim,” ungkapnya. Turnamen Futsal Suara NTB Cup ini akan berlangsung sejak tanggal 22 – 30 Desember 2017. Pihaknya berharap kepada sleuruh pemain, ofisial dan penduku-
ng untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang membangun sportivitas. Panitia akan berupaya sebaik mungkin melaksanakan turnamen ini. Kami berharap kepada seluruh pemain, ofisial dan pendukung untuk menjadikan turnamen futsal 2017 ini sebagai ajang untuk membangun sportivitas. Ia menekankan kepada
pemain untuk tetap menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. “Kita sama-sama membangun semangat berolahraga yang sehat. Turnamen futsal 2017 ini tidak hanya melahirkan juara. Tetapi juara sejati yang bisa menjadi kebanggaan kita semua,” katanya. (nas)
(Suara NTB/nas)
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Kadis Pemuda dan Olahraga NTB, Husnanidiaty Nurdin bersama Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Raka Akriyani bersama wasit dan para pemain yang tampil di laga perdana Suara NTB Cup 2017.
(Suara NTB/nas)
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menendang bola sebagai simbolisasi pembukaan Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017, di Gelanggang Pemuda, Mataram, Jumat (22/12).
(Suara NTB/nas)
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga NTB, Husnanidiaty Nurdin, menerima cinderamata dari salah satu sponsor Suara NTB Cup 2017.
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/nas)
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, memberikan sambutan sesaat sebelum membuka Suara NTB Cup 2017.
Salah satu pertandingan di hari pertama Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017.
Peringatan Hari Ibu Berlangsung Meriah Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Ibu ke 89 yang digelar Pemkot Mataram berlangsung meriah. Kegiatan bertema “Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya” ini diperingati dengan apel bersama yang dipimpin oleh Ketua Gabungan Organisasi Wantia, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana dan dirangkaikan dengan acara ramah tamah. Dalam sambutannya, Kinnastri menyampaikan, peringatan hari ibu digelar setiap tahun diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia. Para kaum hawa itu bersama laki - laki berjuang memperebutkan kemerdekaan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ditambahkan, momen-
tum Hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan. Dimana, perempuan memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan. “Perjalanan panjang selama 89 tahun telah mengantarkan berbagai keberhasilan bagi kaum perempuan dan laki laki,” katanya. Disampaikan, perempuan dan laki - laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara. Perempuan berperan penting dalam bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum. Artinya, perempuan dan laki - laki mempunyai kesempatan, akses serta peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan sebagaimana target yang dicapai dalam tujuan pembangunan. Kikin sapaan akrabnya menambahkan, Peringatan
Hari Ibu ke 89 dengan tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya” diharapkan dapat
meningkatkan akses ekonomi bagi perempuan menuju perempuan mandiri, sejahtera
dan bebas dari kekerasaan. Selain itu, peningkatan ketahanan keluarga untuk
mewujudkan keluarga yang kuat dalam berbagai bidang. Terutama kesehatan,
ekonomi, pendidikan, kehidupan keluarga dan lain sebagainya, (cem/*)
RAGAM
Sabtu, 23 Desember 2017
Sambut Nataru, Pelaku Pariwisata Trawangan Mulai Sibuk Mataram (Suara NTB) Trawangan masih menjadi destinasi favorit wisatawan yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pelaku pariwisata mulai sibuk berbenah dan melengkapi aksesori dan kebutuhan untuk natal dan tahun baru. Apalagi hotel dan restoran sudah mulai banyak dipesan. “Di hotel saya sudah full booking, jadi sudah tidak bisa memesan lagi. Sekarang lagi sibuk lengkapi aksesori untuk Natal,” kata pelaku usaha pariwisata di Trawangan, Dino AS, Jumat (22/12). Ia mengatakan, sebelumnya memang banyak yang melakukan pembatalan kunjungan. Namun dengan adanya pemberitahuan bahwa Bali dan Lombok aman dikunjungi, banyak wisatawan yang melakukan penjadwalan ulang. Meski kunjungan tidak sebanyak tahun lalu, namun para pelaku pariwisata tetap senang karena wisatawan masih mau menikmati malam natal dan tahun baru di Trawangan. “Ini ada yang datang aja sudah syukur. Karena kemarin kita sempat khawatir banyak yang batalkan kunjungannya,” ujarnya. Ia mengatakan hampir semua industri atau pelaku usaha pariwisata di Trawangan melakukan berbagai persiapan untuk menyambut malam natal dan tahun baru. Ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan berangsur normal. “Kalau dilihat hampir semua industri di Trawangan melakukan persiapan. Jadi kemungkinan semuanya mendapatkan pemesanan untuk pelayanan tahun baru,” ujarnya. Ia berharap wisatawan bisa segera melakukan pemesanan. Sebab seminggu sebelum perayaan tahun baru biasanya hotel-hotel sudah penuh. Sehingga banyak dari wisatawan yang mengaku kecewa karena tidak bisa menikmati malam tahun baru di Trawangan. ‘’ Seperti sebelumnya kan banyak juga yang merasa kecewa karena mengaku tidak mendapatkan kamar. Sementara kami tidak bisa berbuat banyak. Karena jumlah kamar hotel di Trawangan terbatas,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa pada malam tahun baru wisatawan tidak bisa menjangkau Trawangan. Karena penyeberangan akan ditutup total. Sehingga wisatawan yang sudah melalukan penjadwalan atau sudah memesan hotel hendaknya berkunjung sehari atau dua hari sebelum penutupan penyeberangan. (lin)
Pemprov Putuskan Lelang Jabatan Kepala Dikes dan Staf Ahli Gubernur Dari Hal. 1 Sementara mutasi jabatan eselon III dan IV dilakukan lantaran banyak pejabat yang memasuki usia pensiun pada akhir Desember ini. Untuk jabatan eselon III sebanyak 17 orang pejabat yang akan pensiun pada 31 Desember 2017 ini. Sementara untuk jabatan eselon IV sebanyak 25 orang yang akan pensiun. Sehingga, untuk pengisian jabatan yang akan kosong ini, Pemprov merencanakan bersamaan dengan pengisian dua jabatan eselon II yang sudah dipanselkan. Pansel sudah menyerahkan tiga besar nama-nama pejabat yang lolos kepada gubernur.
Fathurahman menjelaskan, untuk pelaksanaan mutasi atau pengisian jabatan eselon II harus mendapatkan persetujuan Mendagri. Sehingga, sudah ke Jakarta pada Selasa lalu untuk meminta persetujuan tersebut. Fathurahman mengungkapkan tidak ada demosi atau pejabat yang turun eselon atau dibebastugaskan dari jabatannya. Mutasi kali ini dilakukan karena banyak pejabat yang pensiun. Kemudian telah dilakukan seleksi terbuka untuk dua jabatan eselon II, sehingga perlu segera dilakukan pengisian. (nas)
Sinergi Berantas Narkoba Dari Hal. 1 ujarnya di Mapolda NTB, Jumat (22/12). Dia menegaskan, pemberantasan narkoba memerlukan komitmen bersama semua elemen masyarakat untuk mempersempit ruang gerak peredarannya. ‘’ Ini tidak bisa kita biarkan dan melalui pemusnahan ini kita tunjukkan
bahwa kita berkomitmen memberantas narkoba,’’ kata Amin. Dalam kesempatan tersebut, narkoba yang dimusnahkan antara lain 5,53 Kg ganja, 90,04 gram sabu, 11.900 butir tramadol, 180 butir halometridol, 55 botol whisky, 5.012 botol bir, dan 1.677 botol miras tradisional. (why)
TGP2D Pemprov NTB Terancam Dibubarkan? Dari Hal. 1 ‘’Andaikata itu terjadi (dibubarkan Kemendagri), mau bilang apa juga. Tetapi saya kira mungkin ada bedanya. Pasti ada faktor-faktor, Kemendagri punya alasan kenapa dibubarkan di sana,” katanya. Menurut Amin, keberadaan TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB masih sangat dibutuhkan. Selama ini, TGP2D cukup berperan dalam mendorong percepatan pembangunan seperti penyerapan anggaran daerah. ‘’Cukup memberikan kontribusi, pemikiran serta sangat membantu gubernur. Sejauh ini belum ada evaluasi sebaliknya yang seperti di DKI, belum ada. Barangkali ada perbedaan-perbedaan, alasannya mereka,’’ katanya. Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini menambahkan, sampai saat ini belum ada evaluasi dari Kemendagri mengenai keberadaan TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB. Menurutnya, sepanjang pembentukan lembaga tersebut sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku maka tidak akan ada masalah. Pembentukan TGP2D Pemprov NTB berdasarkan Pergub No. 37 tahun 2014. Beberapa ketentuan yang menjadi landasan pembentukan TGP2D itu antara lain, UU No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT. Kemudian, UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No. 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, PP no. 79 Tahun 2005 pedoman pengawasan dan pembinaan penye-
lenggaraan pemerintahan daerah. PP no. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kemudian Perda No. 3 tahun 2008 tentang RPJP NTB 2005-2025 sebagaimana diubah dengan Perda No.1 tahun 2014. Selanjutnya, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang RPJMD NTB 2013-2018. Dalam Pergub tersebut, yang menjadi pertimbangan pembentukan TGP2D itu ada dua poin. Yakni, untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD NTB 2013-2018. Kemudian, langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian tujuan dan target kerja pemerintah daerah oleh SKPD sesuai tupoksi. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/ 036/BKD-Diklat/2015. Pada pembentukan awal, tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. (nas)
Halaman 15
Digugat PT. Damai Indah
Tender Proyek Kantor Bupati Loteng Jalan Terus Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan proser tender pembangunan kantor Bupati yang baru tetap berjalan sesuai tahapan yang ada. Kendati ada gugatan perdata yang dilayangkan PT. Damai Indah, salah satu peserta tender proyek ke PTUN Mataram. Bahkan Pemkab Loteng dikabarkan telah menetapkan PT. Abipraya sebagai pemenang tender proyek senilai Rp 213 miliar lebih tersebut. Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, Jumat (22/12), mengatakan, sesuai aturan yang ada pihak tetap melanjutkan proses tender proyek pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru. Meski ada gugatan hukum yang dilayangkan oleh salah satu perusahaan peserta tender. “Pemenang tender sudah kita sampaikan ke Penggunaa Anggaran (PA) dalam hal ini Dinas Pe-
kerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk ditetapkan. Karena kita tidak punya kewenangan menetapkan pemenang tender. Hanya menyusulkan pemenang tender saja. Berdasarkan hasil dari proses tender yang sudah ada,” terangnya. Soal proses gugatan yang saat ini sudah masuk ke PTUN Mataram, ia menegaskan tidak sampai menghambat proses tender. Dengan kata lain, proses tender tetap ber-
jalan. Begitu pula dengan proses hukumnya juga tetap berjalan. Persoalan seperti apa putusan hukum dari proses gugatan tersebut, itu jadi soal lain nantinya. Terpenting tender sudah selesai. “Kalau memang putusan PTUN mengabulkan gugatan pihak penggugat, nanti kita tentukan sikap selanjutnya. Yang penting tender sudah selesai dan sudah ada penetapan pemenang tendernya
sekarang,” tandas Helmi. Sebelumnya, PT. Damai Indah melayangkan gugatan ke PTUN Mataram karena tidak terima dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi oleh Pemkab Loteng sebagai rekanan proyek pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru. Dalam proses pemanggilan pertama oleh PTUN Mataram, pihak Pemkab Loteng tidak hadir, sehingga proses persidangan ditunda selama seminggu. Di mana sidang pemanggilan kedua sendiri baru akan digelar pada tanggal 28 Desember mendatang. “Soal pemanggilan pertama, terus terang kita tidak tahu. Kita baru tahu ada panggilan dari PTUN Mataram, setelah menerima surat panggilan sidang kedua,”
jawab Kabag. Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., yang dikonfirmasi terpisah. Pihaknya pun memastikan bakal memenuhi panggilan kedua tersebut. Setelah pihaknya mendapat limpahan kuasa dari kelompok kerja (pokja) lelang proyek pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru tersebut. Tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut pun sudah dibentuk. Terdiri dari kuasa hukum pemerintah daerah ditambah dari kuasa hukum luar. “Prinsipnya kita siap menghadapi gugatan perdata yang dilayangkan pihak PT. Damai Indah, dalam kasus tender proyek pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru ini,” pungkas Mutawalli. (kir)
WOM Finance Cairkan Loteng Tetapkan Status Siaga Bencana Kredit dengan Sistem ”Kilat”
Waspadai Cuaca Ekstrem Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan status siaga bencana, menyusul cuaca ekstrem yang saat ini tengah melanda. Semua personel dan peralatan pendukung penanganan bencana pun telah dipersiapkan dan dalam kondisi siap terjun kapanpun dibutuhkan. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Jumat (22/12). Terhadap kondisi cuaca ekstrem dan tidak menentu tersebut, pihaknya pun sudah melayangkan surat peringatan
kepada seluruh kecamatan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan mensosilisasikan kepada masyarakatnya soal potensi terjadinya bencana selama cuaca ekstrem ini berlangsung. “Melalui kecamatan kita sudah ingatkan kepada masyarakat, akan potensi bencana banjir, longsor maupun puting beliung yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Dampak dari cuaca ekstrem yang saat ini sedang berlangsung,” terangnya. Masyarakat, kata Muhammad, patut waspada. Mengingat perubahan cuaca saat ini cukup sulit diprediksi, sehingga potensi bencana bisa terja-
di kapan pun. Dengan kewaspadaan tinggi, potensi terjadi kerugian maupun korban banjir bisa diminimalir. BPBD Loteng, lanjutnya, saat ini dalam posisi siaga penuh. Semua personel sudah diingatkan untuk tetap waspada dan selalu dalam posisi stand by supaya bisa digerakkan kapan saja dibutuhkan ketika bencana terjadi. Khusus bagi para nelayan di pantai selatan Loteng, diimbau untuk sementara waktu kalau bisa tidak melaut. Kalaupun tetap melaut, supaya tetap waspada. Jika ada potensi gelombang tinggi, sebaiknya kembali ke pantai. (kir)
Proyek Kantor Camat Kuripan Belum Rampung 100 Persen Giri Menang (Suara NTB) Proyek Kantor Camat Kuripan senilai Rp 2,69 miliar lebih belum rampung 100 persen. Padahal tenggat waktu berakhir masa kontrak tanggal 27 Desember mendatang. Namun PT. Trikarya Bintang Mataram selaku pihak kontraktor mengklaim pengerjaan fisik bisa dituntaskan 100 persen sebelum kontrak berakhir. Pasalnya saat ini, progres di lapangan per Jumat (22/12) kemarin mencapai 97 persen. Tinggal menyisakan 3 persen, itupun pengerjaan ringan berupa finishing saja. “Tinggal pekerjaan finishing, sampai tanggal 27 batas kontrak tuntas lah,” ujar salah satu pe-
kerja Buadi, Jumat (22/12). Selain itu, ujarnya, tim PHO Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar turun melakukan pemeriksaan selanjutnya dilakukan PHO. Di samping persoalan pengerjaan fisik, pembayaran lahan lokasi proyek ini masih belum clear. Pasalnya, anggaran pembayaran lahan dititip di Pengadilan. Dari tiga pemilik lahan tersebut, dua orang sudah mengambil di pengadilan, sedangkan satu orang belum yakni warga keturunan. Diakuinya, pekerjaan belum selesai, yakni di bagian belakang yang tinggal dilakukan pengecatan. Sementara pekerjaan yang berat, seperti pemasangan in-
stalasi PDAM sudah rampung, termasuk listrik. Bahkan pihaknya memberikan penambahan bangunan septic tank. Sementara Kepala Dinas PU-TR Lobar Made Artadana mengklaim proyek Kantor Camat Kuripan bisa rampung sebelum kontrak berakhir tanggal 27 Desember. “Tanggal 27 Desember teng, selesai pengerjaannya,” imbuhnya. Meski Kantor Camat Kuripan tersisa 2 persen, pengerjaan penyelesaian pada waktu tersisa akan selesai tepat waktu. “Waktu tersisa 5 hari, meskipun 3 persen saja yang tersisa dengan pekerjaan sehari 1 persen maka bisa selesai,” ujarnya. (her)
Belum Turun dari Kemendagri Dari Hal. 1 kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M. TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) siang. Perda APBD NTB 2018 yang telah ditetapkan DPRD diserahkan ke Kemendagri pada awal Desember ini. Meksipun sudah lama diserahkan untuk dilakukan evaluasi, namun hasilnya belum diterima.
APBD NTB 2018 dapat dieksekusi jika Pemprov sudah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari Kemendagri. Sebelumnya, Pemprov berharap hasil evaluasi Kemendagri ini keluar pada 15 Desember lalu. Supaya rekomendasi-rekomendasi dari Kemendagri dapat segera ditindaklanjuti. ‘’Supaya per 1 Januari, APBD 2018 bisa dieksekusi,’’ terangnya. APBD NTB 2018 ditetapkan sebesar Rp 5,255 triliun lebih. Terdiri dari pendapatan daer-
ah sebesar Rp 5,230 triliun terdiri dari PAD Rp 1,719 triliun, dana perimbangan Rp 3,281 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 229,7 miliar. Kemudian belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5,255 triliun. Terjadi defisit anggaran sebesar Rp 25,65 miliar. Selanjutnya, pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 25,650 miliar. Silpa Rp 25 miliar. Penerimaan kembali Rp 650 juta. Dan pembiayaan netto Rp 25,650 miliar. (nas)
Bentrok Antarkampung Berkurang, 3C Merajalela Dari Hal. 1 Kemudian kasus lain secara berurutan, perkelahian pelajar 10 kasus, pengerusakan 9 kasus, bentrok antarwarga dengan aparat tujuh kasus, pencurian dengan senpi rakitan enam kasus, penembakan orang tak dikenal lima kasus, dan teror bom empat kasus. Sejumlah kasus menonjol di atas sebagian besar terjadi di wilayah hukum Polres Bima yakni dengan 36 kasus. Kemudian Polres Lotim 26 kasus, Polres Bima Kota 24 kasus, Polres Sumbawa 23 kasus, Polres Dompu 22 kasus. Polres Mataram dan Polres KSB 15 kasus, Polres Loteng 16 kasus, Polres Lobar 13 kasus, dan Polres Lotara sembilan kasus. Penangkapan Jaringan Teroris Polda NTB menggandeng Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengungkap tindak pidana terorisme sebanyak 16 terduga pelaku. Tiga orang diamankan pada Juni 2017, yakni Kurniawan bin Hamzah (23) dan Nasrul Hidayat alias Dayat
(23) asal Desa Dore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, serta Rasyid Ardiansyah alias Olga (35) asal Kelurahan Penato’i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Mereka diduga akan melancarkan aksi peledakan bom Mako Polsek Woha, Pospol Bandara Salahuddin Bima, dan terakhir Mapolres Bima. Selanjutnya pada November 2017, 13 terduga teroris diduga anggota Jamaah Ansharut Daulah jaringan Munandar ditangkap lagi. Mereka diduga terlibat penembakan dua anggota Polres Bima Kota. Peredaran Narkoba Meningkat Peredaran narkoba termasuk salah satu yang diatensi karena merupakan kejahatan terorganisasi, berjaringan luas, dukungan dana besar, dan menggunakan teknologi canggih. Jajaran Polda NTB pada tahun 2017 telah mengungkap 563 kasus peredaran narkoba. 502 kasus sudah diselesaikan dan disidangkan, sementara 61 kasus lainnya sedang tahap penyidikan. Sebanyak 649 tersangka diamankan terma-
suk satu warga negara asing. Dari jumlah pengungkapan kasus tersebut, telah disita sebanyak 1,119 Kg sabu, 12,64 kg ganja, 63 butir ekstasi, 3 gram kokain, 554 gram jamur kotoran, dan 73.350 butir obat daftar G, serta 25.087 botol minuman keras. Pelanggaran Lalu Lintas Menurun Kepolisian menyelenggarakan sejumlah operasi kewilayahan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Antara lain, Operasi Simpatik pada bulan Maret, Opetasi Patuh pada bulan Mei, dan Operasi Zebra pada November lalu. Polda NTB mencatat penurunan 8 persen angka pelanggaran lalu lintas, yakni 90.640 kasus pada tahun 2017 dari 83.172 kasus pada tahun 2016. Di tahun 2017 ini, tercatat 442 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dari total 1.372 kasus. Korban meninggal dunia menurun 9 persen dari tahun 2016 yang mencapai 486 orang dari total 1.678 kasus kecelakaan. (why)
Mataram (Suara NTB) PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance boleh dibilang satu-satunya lembaga keuangan non bank yang menyalurkan kredit dalam tempo yang sangat cepat. Dengan sistem kilat, hanya 30 menit, pengajuan kredit dapat di-acckan, sekaligus pencairan. WOM Finance memberlakukan sistem ini, karena adanya indikasi kejenuhan di masyarakat, dengan sistem yang panjang dan terkesan berbelit-belit. “Masyarakat maunya praktis dan cepat. Kami memenuhi keinginan itu,” kata Branch Manajer WOM Finance Cabang Mataram, R. Hari Adhy Rahmanto kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/12) kemarin. Pencairan pengajuan kredit dengan sistem kilat ini sejak tiga tahun telah diberlakukan. Untuk Mataram (Area Lombok), menurut Adhy sudah dua tahun ini di push. Jadi, dari proses pengajuan kredit, hingga pencairan dana diusahakan secepat mungkin, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. “Yang penting datang ke kantor kami, bawa KTP, KK, dan BPKB Motor atas nama pribadi. Ada tim kami yang melakukan interview dan langsung dicairkan,” tegasnya. Tak dilakukan survei kepada calon nasabah, selama dipandang layak dan memenuhi syarat untuk didukung kebutuhan modalnya, Adhy mengatakan no problem. Dengan pelayanan kredit kilat ini, diharapkan kebutuhan modal masyarakat dapat terpenuhi dengan segera. Terutama masyarakat yang memang
membutuhkannya untuk kepentingan modal usaha, maupun kebutuhan mendesak biaya sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di NTB WOM Finance memiliki 3 kantor unit pelayanan. Satu di Kota Mataram sebagai cabang utama, ditambah kantor pos pembantunya di Selong, Kabupaten Lombok Timur dan akhir pekan ini sudah membuka kantor unit di komplek pertokoan Pasar Narmada, Lombok Barat. Adhy menjelaskan lagi, saat ini masyarakat perlu didukung permodalan dan kebutuhan-kebutuhannya secara cepat. Agar tak terbatasi untuk mengambil kredit kepada pihak-pihak yang resmi, dengan memberlakukan bunga kredit diluar ketentuan. Karena itu juga, untuk kredit dengan jaminan BPKB kendaraan ini, bunga yang diberikan relatif murah. Untuk BPKB kendaraan roda empat, WOM Finance memberlakukan bunga kredit 0,9 persen. “Bila jaminan kendaraannya untuk kendaraan roda empat yang harganya Rp 1 miliar, kita bisa memberikan kredit hingga Rp 700 juta,” jelas Adhy. WOM Finance Mataram menurutnya terus memperkuat pendistribusian kredit. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan di provinsi ini. Apalagi, sektor-sektor strategis yang diprogramkan pemerintah daerah berkembang cukup baik. “NTB ini perkembangannya cukup bagus, karena itu, masyarakat harus didorong lebih cepat mengakselerasikan perkembangan pembangunan ini dengan kemudahan kredit atau permodalan,” demikian Adhy. (bul)
Pemprov NTB Dorong APH Terapkan UU Pencucian Uang Dari Hal. 1 Madani mengatakan, temuan Pusat Palaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut NTB salah satu daerah tempat pencucian uang kemungkinan dapat berasal dari kejahatan illegal logging dan narkoba. Pasalnya, mafia atau cukong illegal logging maupun narkoba ini merupakan grup orangorang yang melakukan pencucian uang. Mantan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat ini mengatakan, selama ini cukong atau mafia illegal logging di daerah ini belum tersentuh hukum. Pasalnya, para pelaku yang ditangkap dan disidangkan di Pengadilan pasang badan dan tidak mau membeberkan cukong besar yang menyuruh mereka menyediakan kayu. ‘’Kita mau menjerat ke mafianya, ndak nyampai. Mereka pasang badan. Dia (pengusaha lokal) juga kadang-kadang belum pernah ketemu dengan yang memberikan uang, cuma hubungan lewat komunikasi saja. Uang ditransfer lewat rekening,” bebernya. Para pelaku yang telah diseret ke meja hijau, kata Madani, sebenarnya dapat dilakukan pengembangan kasus tersebut ke pelaku lainnya yang menjadi otak atau membiayai kegiatan illegal logging. APH dapat menelusuri aliran dana dari para terdakwa yang telah diadili di Pengadilan. ‘’Bagus kalau itu ditelusuri, cuma bukan ranah kami. Kita mendorong nanti, Kepolisian, PPATK yang punya kewenangan. Kami akan menyerahkan tersangka sampai P21. Itu dikembangkan duitnya dari mana. Kan rekeningnya dia punya orang itu ke-
mudian dilacak, PPATK yang lebih tahu sampai sumbernya itu,’’ katanya. Menurut Madani, penerapan UU Pencucian Uang bagi pelaku illegal logging di daerah ini akan mampu mengusut tuntas kejahatan tersebut sampai ke otaknya. ‘’Bisa sampai ke induknya, mafianya. Kita kan baru sampai di sini saja. Di sini pun masih sulit. Jadi, baru sampai pengepul, penebang, pengangkutnya saja. Pemodalnya belum sampai disentuh,’’ paparnya. Catatan Dinas LHK NTB pada kurun waktu 2011 - 2015 terdapat 146 kasus illegal logging di daerah ini. Dengan 55 kasus diantaranya mendapatkan vonis yang didominasi oleh kasus pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen legalitas kayu dan kasus penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah. Tahun 2016, terdapat 20 kasus yang ditangani dengan rincian 11 kasus sudah P.21, 2 kasus P.19, 2 kasus dalam tahap penyelidikan dan 5 kasus dalam tahap penyidikan. Kayu sitaan sebanyak 60 meter kubik atau sebanyak 7 truk status P.21 dan 2 kasus sebanyak 100 meter kubik (5 fuso) dalam tahap penyidikan. Kayu temuan berupa kayu jati log sebanyak 1.817 batang, kayu jati olahan sebanyak 2.946 batang dengan total volume sebanyak 270,9 meter kubik yang merupakan hasil operasi gabungan di Sumbawa dan sebanyak 6 m3 hasil operasi gabungan di Dompu. Pada awal 2017, Dinas LHK NTB mengusut 39 kasus illegal logging. Dari 39 kasus yang ditangani, 22 kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, 9 kasus masih P19 dan 12 kasus masih dalam tahap penyelidikan. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 23 Desember 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Merajut Hutan dan Lahan yang Rusak Melalui Pemberdayaan Pondok Pesantren
Kerusakan Hutan dan Lahan Serta Bencana Banjir ( Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc.,Ph.D.) Peneliti pada Pusat Riset Unggulan Pertanian Yang Tahan Terhadap Perubahan Iklim (CoE CLEAR), Universitas Mataram
Data terakhir yang disampaikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan Pusatdalam diskusi “Rencana Makro dan Kebijakan Penyususnan MP-RHL� di Kendari tanggal 15 Desember 2008, menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir kerusakan hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1,6-1,8 juta hektar per tahun. Berbagai penyebab utama kerusakan hutan adalah penebangan liar, kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, klaim kawasan hutan, penyelundupan kayu dan perambahan hutan. Walau tidak ada data yang rinci tentang kerusakan hutan di masingmasing Provinsi di Indonesia termasuk di NTB, dari luas hutan Indonesia yang mencapai 120,35 juta hektar kerusakan yang paling parah terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Yang menyedihkan, menurut hasil analisis citra landsat akhir-akhir ini, kerusakan hutan lebih parah terjadi pada Kawasan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa yang dulunya tidak terjangkau oleh perambah hutan. Kerusakan seperti ini juga disinyalir terjadi cukup parah di wilayah Provinsi NTB seperti Taman Nasional Rinjani yang merupakan jantung kehidupan Pulau Lombok yang wajib untuk dilestarikan jika pembangunan berkelanjutan ingin dicapai. Bencana banjir yang menimpa wilayah Sambelia tahun 2006 dan baru-baru ini (2012) merupakan bukti nyata kerusakan lingkungan di daerah hulu. Jika kita memandingkan kondisi hutan dan lahan di hulu daerah ini dengan menggunakan citra landsat tahun 1998 dengan 20004, di situ tampak nyata telah terjadinya perambahan hutan yang luar biasa dahsyat. Kondisi hulu pada wilayah ini merupakan salah satu wilayah di Provinsi NTB yang mendapatkan tekanan kerusakan hutan dan lahan yang cukup dahsyat dalam lima tahun terakhir. Akibat kerusakan hutan dan lahan yang cukup parah, kita bisa memetik pengalaman banjir yang dalam sejarah peradaban manusia tercatat paling besar yang merendam beberapa daerah di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yang merupakan pengalaman pahit di penghujung tahun 2003 yang sekaligus indikasi betapa hebatnya kerusakan hutan dan lahan yang terjadi di daerah ini. Tidak berlebihan jika Gubernur Jambi pada waktu itu sangat berang ketika mengunjungi lokasi banjir dan penampungan pengungsi di kabupaten Batanghari yang dalam perjalanannya Bupati menemukan banyaknya Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/ sawmill liar di daerah ini. Kondisi seperti ini juga terjadi di berbagai provinsi lain seperti di Provinsi NTB, dan satu hal lagi yang lebih menyedihkan adalah diobralnya izin pemanfaat hutan dan kayu oleh pemerintah kabupaten dengan dalih memacu pendapatan asli daerah (PAD). Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus dan tidak segera ditertibkan, maka sudah dipastikan akan memacu kerusakan hutan dan lahan yang lebih parahlagi di masa mendatang. Dan boleh jadi bencana banjir dan bencana alam lainnya lainnya yang lebih dahsyat akan menimpa kita semua. (Bersambung)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257