Edisi 23 Desember 2017 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 237 TAHUN KE 13

SUARA NTB

SABTU, 23 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Usut Tuntas Pelaku ’’Illegal Logging’’

Pemprov NTB Dorong APH Terapkan UU Pencucian Uang ‘’

Mataram (Suara NTB) – Penegakan hukum kejahatan illegal logging di NTB masih menyentuh para pelaku kelas teri atau pelaku kecil. Para cukong atau mafia yang menyebar uang untuk kejahatan illegal logging ini masih belum tersentuh. Untuk itu, Pemprov NTB mendorong Aparat Penegak hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menerapkan UU Pencucian Uang bagi terdakwa yang diduga melakukan illegal logging di daerah ini.

Modusnya dia (mafia/cukong) membiayai, berikan uang ke masyarakat, dia minta kayu. Kalau dirunut uangnya dari orang itu, bisa diterapkan UU Pencucian Uang. Madani Mukarom

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengungkapkan, modus yang digunakan para cukong atau mafia illegal logging ini memberikan uang (modal) kepada para pengusaha kayu atau masyarakat yang ada di NTB. ‘’Modusnya dia (mafia/cukong) membiayai, berikan uang ke masyarakat, dia minta kayu. Kalau dirunut uangnya dari orang itu, bisa diterapkan UU Pencucian Uang. Tapi yang bisa melacak PPATK sama kepolisian atau aparat penegak hukum,” kata Madani ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) siang. Bersambung ke hal 15

Pemprov Putuskan Lelang Jabatan Kepala Dikes dan Staf Ahli Gubernur

Kemendagri Coret Tim Gubernur DKI

TGP2D Pemprov NTB Terancam Dibubarkan? Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret atau membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berada di DKI Jakarta. Bukan hanya mencoret anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk tim tersebut pada 2018 mendatang, namun juga membubarkan TGUPP. Lantas apakah hal serupa akan terjadi di NTB ? Pasalnya, lembaga serupa juga ada yang dibentuk Pemprov NTB sejak 2015 lalu yak-

ni Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) sore kemarin mengatakan, Pemprov belum mengetahui apakah hal itu akan berimbas ke NTB atau daerah lainnya yang membentuk lembaga serupa. Amin juga tak mau berandai-andai jika TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB tersebut terancam juga dibubarkan oleh Kemendagri. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memutuskan untuk mengadakan lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik pada Januari mendatang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, untuk pengisian dua jabatan eselon II yang lowong tersebut, gubernur memutuskan untuk dilakukan seleksi terbuka lewat Panitia Seleksi (Pansel). ‘’Dikes sama Staf Ahli yang lowong. Nanti Januari kita sudah mulai tahapannya. Iya, akan dipanselkan. Kita Januari sudah mulai tahapan un-

TO K O H

Proyek Dermaga Pantai Pink Diminta Dibongkar

Sinergi Berantas Narkoba POLDA NTB memusnahkan narkoba dan ribuan botol miras jelang pengamanan hari raya Natal dan Tahun Baru. Pemberantasan narkoba tidak semata penindakan namun juga pencegahaannya. Wakil Gubernur NTB, H Muh. Amin, SH.M.Si berharap sinergi aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah NTB. Dia menyebut di NTB ada sekitar 51 ribu penyalahguna narkoba. ‘’Bukan saja penegakan hukum tetapi juga tekankan pencegahan dan pembinaan. Kita terus komitmen untuk memberantas narkoba dan menindak pelakunya,’’ Bersambung ke hal 15

H Muh. Amin

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

MUSNAHKAN Kapolda NTB, Firli didampingi Wagub NTB, H. Muh. Amin menaiki alat berat untuk memusnahkan botol-botol miras dalam pemusnahan barang bukti narkoba, Jumat (22/12) (atas). Pada kesempatan yang sama juga dimusnahkan beberapa jenis narkoba. (Suara NTB/dok)

Belum Turun dari Kemendagri MESKIPUN APBD NTB 2018 sudah ditetapkan DPRD NTB pada 30 November lalu, namun hingga saat ini hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun. Pemprov berharap hasil evaluasi Raperda APBD NTB 2018 dapat diterima pada minggu ini sehingga dapat dieksekusi Jnauari mendatang. ‘’Belum (selesai dievaluasi). Insya Allah minggu ini hasilnya akan diterima,” H. Ridwan Syah Bersambung ke hal 15

tuk pembukaan Pansel dan sebagainya,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12). Untuk lelang jabatan dua jabatan struktural eselon II ini, kata Fathurahman ditargetkan pada Januari mendatang sudah tuntas. “Insya Allah, Januari selesai lah semuanya itu,” katanya. Pada Desember ini, Pemprov NTB rencananya akan melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV. Mutasi atau pengisian jabatan eselon II itu kaitannya dengan hasil Pansel untuk jabatan Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip. Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Natal 2017, pada Senin (25/12), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Selasa (26/12). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Pembangunan dermaga Pantai Pink Jerowaru Lombok Timur (Lotim) yang sudah terlanjur dibangun sebelum keluarnya perintah Gubernur NTB untuk menghentikannya, diminta dibongkar. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si menegaskan akan segera melakukan rapat evaluasi untuk mengevaluasi anggaran akhir tahun termasuk proyek tersebut. ‘’Kalau itu perintah Pak Gubernur harus dilaksanakan. Tak ada alasan lain kalau gubernur perintahkan begitu iya dilaksanakan,’’ tegas Wagub dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/12) sore. Persoalan lain yang terkait dengan hal tersebut bisa dibicarakan belakangan. Yang penting, kata Wagub, perintah gubernur harus dilaksanakan terlebih dulu. ‘’Karena itu sudah melalui kajian, pertimbangan yuridis dan lainnya,’’ kata orang nomor dua di NTB ini. Sementara itu, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB telah menyurati kontraktor, CV. Dirgahayu untuk melakukan pembongkaran dan pembersihan bangunan dermaga/jetty di kawasan Pantai Pink Lotim. Melalui surat No. 0601970/Dispar-IV/2017 yang ditandatangani Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M. Si pada tanggal 18 Desember 2017 telah meminta kontraktor melakukan pembongkaran dan pembersihan. ‘’Sehubungan dengan tidak dilanjutkannya proyek pembangunan dermaga/jetty di Pantai Pink Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, maka bersama ini diminta kepada kontraktor pelaksana CV. Dirgahayu untuk segera melakukan pembongkaran dan pemulihan kembali kondisi lingkungan pantai yang berada di sekitar lokasi pekerjaan,” bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur NTB, Sekda NTB, Kepala Bappeda NTB dan Inspektur Provinsi NTB di Mataram. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memerintahkan pembangunan dermaga Pantai Pink dibatalkan. Pembangunan dermaga yang terletak di bentang pantai ini dinilai merusak keindahan Pantai Pink. (nas)

Catatan Akhir Tahun (2)

Bentrok Antarkampung Berkurang, 3C Merajalela Dinamika keamanan NTB selama tahun 2017 beragam. Gangguan keamanan didominasi peredaran narkoba, aksi pencurian (pencurian dengan pemberatan atau curat), perampokan (pencurian dengan kekerasan atau curas), kejahatan asusila, serta ancaman aksi teror. Meski demikian, sejumlah gangguan keamanan itu tidak berdampak masif terhadap kegiatan masyarakat. Secara umum masyarakat NTB tetap dapat beraktivitas seperti biasanya.

BERDASARKAN catatan Polda NTB, sejumlah kasus yang menonjol terjadi didominasi kasus perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang mencapai 49 kasus. Cukup menyedot keprihatinan yakni kasus perampokan bersenjata tajam di Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur pada Mei 2017. Pelaku yang berjumlah 14 orang membacok korbannya, Amaq Jon sampai tewas dan menggasak harta korban sampai total Rp 130 juta. Otak pelakunya, Disah alias Amaq Ndistin (33) tewas saat penangkapan di Suela, Lombok Timur 1 November lalu.

Gangguan keamanan dari kejahatan konvensional pada tahun 2017 mencapai 8.305 kasus. Dengan tingkat penyelesaian yang hanya setengahnya yakni 52 persen atau setara 4.317 kasus yang dapat terungkap. Kasus curanmor mendominasi dengan 1.643 kasus. Trennya menurun dari tahun 2016 dengan 1.978 kasus. Meski demikian, pada tahun 2017 ini kasus curanmor hanya terungkap 10 persen saja atau setara 162 kasus. Menyusul kemudian pencurian 819 kasus, perampokan 399 kasus, perjudian 95 kasus, perkosaan 33 kasus, penganiayaan berat 24 kasus, pembunuhan 25 kasus, kepemilikan senpi 22 kasus, dan pencurian kayu 10 kasus.

Kasus menonjol lainnya yakni kejahatan asusila sebanyak 79 kasus. Contoh kasusnya di Gunung Sari, Lombok Barat yang terjadi Juli lalu. Seorang kakek berinisial SR (55) diduga menghamili tetangganya yang masih SD. Untuk kasus perkelahian antar kampung pada tahun 2017 tercatat menurun 33 persen. Dari sebanyak 12 kasus pada tahun 2016 menjadi delapan kasus. Pun demikian aksi blokade jalan oleh warga di Kabupaten Bima, Bima Kota, dan Dompu turun 85 persen menjadi delapan kasus. Dari tahun sebelumnya yang mencapai 55 kasus. Bersambung ke hal 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 23 Desember 2017 | Suara NTB by e-Paper KMB - Issuu