Edisi 17 November 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 17 NOVEMBER 2017

16 HALAMAN NOMOR 206 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Konversi Bank NTB ke Syariah

Syafii Antonio : Pemegang Saham Mengambil Keputusan dan Momentum yang Tepat

(Suara NTB/bul)

Dr. Muhammad Syafii Antonio (Nio Gwan Chung) adalah salah satu pakar terkemuka bank syariah di Indonesia yang diundang pada kegiatan sosialisasi Konversi Bank NTB ke syariah di Islamic Center Rabu (15/11). Ia memaparkan banyak hal tentang keunggulan, potensi, serta perkembangan bank syariah dalam konteks regional, nasional, hingga global.

Syafii Antonio

SYAFII Antonio menganggap bahwa konversi penuh Bank NTB konvensional ke syariah adalah keputusan yang tepat

diambil oleh pemegang saham (Gubernur NTB, bupati dan walikota). Dari sisi waktu, konversi penuh yang akan terlaksana pada Agustus 2018 mendatang adalah momen-

tum yang sangat tepat.

Konversi adalah proses transformasi bisnis yang harus dimanfaatkan dengan sebaik sebaiknya. Bank NTB Syariah akan menjadi lebih inovatif, melayani dengan service excellence, dan semakin dekat dengan nasabah.

Ini juga kesempatan emas untuk memanfaatkan peluang yang ada di sektor industri halal.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Suasana sosialisasi Konversi Bank NTB ke syariah di Islamic Center Rabu (15/11).

Tersangka Kasus K2 Dompu Bertambah

Mataram (Suara NTB) Bupati Dompu Drs. H. Bambang M Yasin (HBY), bukan satu-satunya tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan kebijakan pengangkatan honorer K2 Dompu. Tersangka tambahan adalah HY, pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar Bali.

Penetapan tersangka itu berdasarkan berkas yang diterima oleh jaksa peneliti Kejati NTB dari penyidik Polda NTB. Di mana, dalam berkas yang diterima pekan lalu itu, jaksa menerima pelimpahan untuk dua berkas yang displit. Selain tersangka HBY juga untuk tersangka HY. ‘’Sesuai berkas yang kami terima, ada dua tersangka, Pak Bupati dan HY (disebutkan lengkap) ini,” kata Kepala Seksi

II Intelijen Kejati NTB, Muhammad Isnaeni, SH saat hearing dengan perwakilan demonstran kasus K2 Dompu, Kamis (16/11).

Nama HY diungkapkan setelah demonstran menanyakan jumlah tersangka sesuai berkas yang dikirim penyidik. Berkas itu diterima Kamis (9/11) pekan lalu atau tepat tujuh hari setelah diserahkan oleh penyidik.

Untuk dua tersangka itu berkasnya terpisah, jadi displit.

‘’Sampai sekarang jaksa peneliti masih melakukan penelitian apakah berkas itu sudah lengkap atau belum,’’ kata Muhammad Isnaeni didampingi jaksa peneliti Sukardin, SH. Selebihnya perkembangan soal hasil pemeriksaan berkas, menjadi kewenangan jaksa peneliti yang tidak bisa disampaikan oleh Isnaeni.

Bersambung ke hal 15

Tol Lembar-Kayangan Belum Urgen

TO K O H DAK Infrastruktur Turun PEROLEHAN Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan yang diterima Pemprov NTB tahun 2018 mendatang kembali turun.

Pemprov hanya menerima DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 79 miliar tahun depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/ 11) kemarin menyatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi jumlah DAK infrastruktur jalan tahun 2018 dari Kementerian PUPR. (Suara NTB/dok) “Kita cuma dapat Rp 79 Wedha Magma Ardhi miliar DAK infrastruktur jalan. DAK yang kita peroleh turun dibandingkan tahun 2017,” ujarnya.

Penurunan perolehan DAK infrastruktur jalan untuk Pemprov NTB ini bukan tahun depan saja. Namun, tahun 2017 ini jauh mengalami penurunan yang cukup drastis.

Bersambung ke hal 15

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggap rencana pembangunan jalan tol dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat (Lobar) – Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) belum urgen.

Mekipun demikian, Kementerian PUPR tetap melakukan kajian terkait dengan rencana pembangunan jalan ini.

Demikian diungkapkan Kabag Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Setjen Kementerian PUPR, Ir. Riono Suprapto, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (16/11) kemarin. Riono menyatakan, Lombok belum begitu padat arus lalu lintasnya.

Selain itu, tingkat kemantapan jalan nasional

di NTB sudah berada di atas 90 persen. ‘’Jalan tol itu kan perlu biaya. Kalau tidak terlalu urgen, tidak perlu (dibangun) jalan tol.

Belum terlalu urgen kecuali fly over, under pass di simpang-simpang jalan kalau ada bottleneck atau kemacetan, perlu,’’ kata Riono.

Jika melihat kondisi kepadatan arus lalu lintas yang ada di Lombok, Riono melihat belum terlalu urgen dibangun jalan tol. Ia mengatakan pembangunan jalan tol belum terlalu mendesak untuk dibuat.

Namun, katanya, Kementerian PUPR sudah melakukan kajian mengenai usulan rencana pembangunan jalan tol Lembar – Kayangan ini.

Bersambung ke hal 15

Siapa Tersangka HY? HY, tersangka baru kasus K2 Dompu diketahui Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian pada BKN Regional X Denpasar.

Ia menerbitkan Surat tertanggal 27 Maret 2015, Nomor : 057/KR.X.K2/III/ 2015, perihal Pengembalian nota usul BKD dan SPTJM PPK Berkas usul penetapan NIP Tenaga honorer Kategori 2 sebanyak 134 orang. Surat ditujukan kepada Kepala BKD Dompu. Surat ini kemudian memicu persoalan.

Berdasarkan surat BKN tersebut, BKD Dompu melakukan pemberkasan ulang terhadap 134 honorer yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Namun dalam permohonan NIP dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) hanya ditandatangani oleh Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Namun tidak diparaf oleh Sekda Dompu.

Informasi lanjutan, laporan hasil verifikasi berkas 390 yang diversifikasi tahun 2014 lalu, dikirim ke BKN Regional X Denpasar dalam dua bagian dokumen yang berbeda. Pertama, berkas 256 Memenuhi Kriteria (MK) lengkap dengan permohonan NIP dan SPTJM, yang diparaf oleh Sekda Dompu dan ditandatangani oleh Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Ke dua, berkas 134 Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dengan permohonan NIP dan SPTJM. Berkas kedua ini tidak diparaf oleh Sekda Dompu dan tidak ditandatangani oleh Bupati Dompu, sebagai bentuk kehati-hatian.

Akibat pengiriman kedua dokumen di atas, akhirnya BKN menerbitkan nota persetujuan NIP tertanggal 28 November 2014. Sedangkan surat pemberkasan kembali 134 TMK tanggal 27 Maret 2015. (ars)

PRIMADONA - Sejumlah wisatawan bersiap menaiki kapal cepat meninggalkan Gili Trawangan.

Pulau bebas polusi ini, menjadi salah satu destinasi wisata primadona di NTB. Kunjungan wisatawan ke pulau ini terus meningkat. Berbagai fasilitas pendukung terus dibangun dan tahun ini dermaga yang ada di Gili Trawangan akan ditata kembali dengan dana CSR dari berbagai perusahaan di pulau itu. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 450 juta.

KO M E N TTAA R Keluhkan Keterlambatan Juklak/Juknis SATUAN Kerja (Satker) lingkup Pemprov NTB mengaku optimis dapat mengejar realisasi dana dekon, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB) yang masih rendah. Keterlambatan penyerapan dana APBN pada sejumlah Satker tersebut lantaran adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan pejabat.

Selain itu, adanya keterlambatan keluarnya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana tersebut dari kementerian/lembaga terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

Terima Hadiah Utama Undian Simpedes BRI

Rona Riani: Saya Sangat Bahagia

H. Azhari (Suara NTB/dok)

Bank BRI Selong, Kamis (16/11) kemarin menyerahkan langsung hadiah utama sebuah Mobil Suzuki Karimun Wagon kepada nasabah pemenang Undian Simpedes BRI. Hadiah langsung diterima Rona Riani, warga Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

GAMBARAN kegembiraan dari kerumunan warga sekitar turut menyaksikan prosesi serah terima hadiah dari Pinca BRI Selong kepada Rona Riani

(Suara NTB/rus)

HADIAH MOBIL - Suasana penyerahan hadiah utama di Kantor Desa Tembeng Putik.

Rona Riani menjadi salah satu nasabah paling beruntung tahun ini. Bisa mendapat hadiah mobil senilai ratusan juta

dengan hanya menabung di Simpanan Pedesaan (Simpedes) BRI Unit Aikmel.

Rona Riani sendiri mengaku sangat bahagia. ‘’Saya sangat

bahagia,’’ akuinya. Mimpimimpinya pun penuh dengan kebahagiaan. Mendapat hadiah mobil sangat tidak disangka-sangkanya. Termasuk me-

miliki mobil pun belum pernah terbayang.

Rezeki dari Yang Kuasa datang melalui BRI Cabang Selong.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Serahkan Aset Perumahan MENYIKAPI masukan warganya yang berada di perumahan, pihak kelurahan Monjok Timur telah menindaklanjutinya. Menurut lurah Monjok Timur, Muhammad Nur, usulan tersebut sudah diajukan oleh masyarakat perumahan Griya Pesona Monjok sejak setahun lalu.

“Kita sudah bersurat kepada pemerintah kota sejak setahun lalu atas usulan masyarakat di sana, dan baru sekarang ada tanggapannya,” jelasnya saat ditemui di ruangannya, kemarin. Nur menjelaskan jika pihak pemerintah kota Mataram (Suara NTB/uul) yang terdiri dari beberapa Muhammad Nur instansi terkait pada Rabu (15/11) sudah melakukan pengecekan terhadap perumahan Griya Pesona Monjok yang bertempat di lingkungan Monjok Baru Timur tersebut.

“Sekalian juga dengan serah terima dari pihak pengembang PT Graha Pesona Lombok kepada pemerintah kota Mataram,” ujarnya. Aset perumahan yang diserahkan kepada pemkot, kata Nur, adalah jalan perumahan serta saluran drainase yang mengalir di perumahan. “Selama ini jika ada kerusakan, kita pihak kelurahan tidak bisa melakukan intervensi karena bukan tanggung jawab kami meskipun warga melapor,” jelasnya.

Perumahan yang sudah ada sejak tahun 2009 dan terdiri dari 72 KK, tambahnya, selama ini semua fasilitas umum yang ada ditanggung oleh pihak pengembang. “Dari kelurahan tidak ikut campur, karena semua dilakukan mandiri di sana,” kata Nur. Ia mencontohkan seperti masalah penanganan sampah yang di tiap lingkungan dilayani kendaraan roda tiga, di sana mempunyai tukang sampah tersendiri.

“Jika sudah ada penyerahan aset ini kan nantinya mereka juga bisa diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan jika ada kerusakan jalan ataupun saluran air,” jelasnya. Masyarakat perumahan tersebut, cerita Nur, menyambut baik rencana peralihan aset ke pemerintah kota.

“Mereka juga yang mengusulkan makanya kami meneruskan ke pemkot,” imbuhnya. (uul)

Pelayanan Mengecewakan PELAYANAN di RSUD Kota Mataram dikeluhkan masyarakat. Keluhan kali ini datang dari anggota DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Meinaga Adhitama, SH., MH. Ia mengeluhkan cekaknya informasi yang dimiliki oleh pejabat rumah sakit plat merah itu. Pelayanan yang kurang menyenangkan didapatinya ketika mengantarkan salah seorang konstituennya untuk berobat di sana. ‘’Saya sempat telepon Pak Wadir (Wakil Direktur) dan saya diminta daftar di ruang Irna,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Di ruangan itu, lanjut (Suara NTB/dok) Rangga, dia menyaksikan Rangga Danu Meinaga A pemandangan yang kurang etis. ‘’Di sana perawatnya ada yang naikkan kaki di meja, padahal sedang ada pasien. Itu kan tidak sopan,’’ ungkapnya.

Tidak sampai di situ, anggota Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram ini juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Wadir RSUD Kota Mataram. ‘’Harusnya kan ada kebijakan dari Pak Wadir untuk masyarakat,’’ keluhnya. Sikap Wadir, menurut Rangga, sangat berbeda dengan sikap Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Maha Putra yang dianggap sangat responsif terhadap keluhan maupun kesulitan pasien. ‘’Pak Wadir ini yang susah. Ini bukan yang pertama. Ini sudah tiga empat kali,’’ keluhnya. Seharusnya, kata Rangga, standar pelayanan oleh semua pejabat yang ada di RSUD Kota Mataram, harus sama. ‘’Apalagi yang kita bantu ini adalah orang tidak mampu,’’ sesalnya. Dikatakan Rangga, anggota Dewan yang notabene wakil rakyat pun tidak didengar. ‘’Apalagi masyarakat biasa,’’ cetusnya.

Dituturkan oleh anggota Komisi III ini bahwa konstituen yang dia bantu pengobatannya itu, mendapat nomor urut 27. Namun karena penyakit yang cukup kronis, dirinya meminta bantuan Wadir untuk memprioritaskan pasien bersangkutan. Sayangnya niat Rangga membantu masyarakat miskin diduga tidak mendapatkan respon yang baik dari Wadir RSUD Kota Mataram.

Ke depan, ia berharap harus ada empati dari pihak RUSD Kota Mataram terhadap pasien yang tidak mampu. ‘’Apalagi ini pasien akan operasi. Kalau bisa didahulukan,’’ pintanya.

Sehingga Rangga menilai bahwa pelayanan RSUD Kota Mataram belum memenuhi harapan. Ia tidak menampik bahwa RSUD Kota Mataram kerap kekurangan bed. ‘’Apalagi di UGD kemarin pasien sampai tidak dapat tempat tidur,’’ bebernya.

Ia berharap ke depan, Walikota dapat menempatkan pejabat yang berjiwa sosial di RSUD Kota Mataram. ‘’Kita bukannya minta didahulukan, tapi bantulah kita informasi ada kamar atau tidak karena ini pasien akan dioperasi,’’ pungkasnya. Rangga juga memberi catatan terhadap indisipliner perawat. (fit)

(Suara NTB/cem)

AKAN DITATA - Tiga orang pengunjung sedang berjalan menikmati suasana Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Destinasi ini rencananya akan ditata Pemkot Mataram bekerjasama dengan Dispar NTB.

Penataan Loang Baloq Dikerjasamakan dengan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan penataan destinasi Taman Wisata Loang Baloq (TWLB). Penataan ini diintervensi melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata NTB. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kamis (16/11) menjelaskan, pemerintah berkeinginan melakukan perluasan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Loang Baloq.

Dikatakan, pemanfaatan ini sudah dikoordinasikan dengan Dispar NTB. Dan, rencananya di 2018 akan diintervensi penataannya. “Kami

sudah mengirim proposal dengan desainnya ke Provinsi.

Bahkan, secara lisan sudah disampaikan oleh Pak Wakil Walikota,” kata Martawang.

Dia mengharapkan, dukungan penganggaran diberikan oleh Pemprov seperti penataan di eks Pelabuhan Ampenan berlanjut pada 2018.

keperluan lain,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (16/11).

Ketidakjelasan operasional 25 kendaraan bantuan Kementerian Perhubungan itu, berdampak pada pemangkasan subsidi di 2018 senilai Rp 1,075 miliar. Rasionalisasi ini menurut Sekda, karena pemerintah tidak ingin anggaran itu sia - sia, sehingga lebih baik diefektifkan untuk kepentin-

lainnya. “Anggarannya tentu tidak semuanya terpenuhi.

Mungkin bisa bertahap,” ujarnya.

Martawang menambahkan, lahan sebenarnya sempat ingin dikelola oleh PT. Mas Murni Sejahtera. Investor ini dinilai wanprestasi sehingga diputus kontrak. Terhadap pemutusan kontrak itu, secara otomatis jadi hak pemerintah. (cem)

Seleksi Jabatan Pratama

Tidak Ada Pejabat yang Telah Diploting

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN KB - Suasana pelayanan KB gratis di Lingkungan Bangsal Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (16/11).

DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Bangsal Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, memberikan pelayanan KB gratis bagi masyarakat pesisir dan prasejahtera di Lingkungan Bangsal Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan.

Pelayanan KB gratis ini, kata Kepala DPPKB, Sutrisno, dala rangka memenuhi permintaan masyarakat tentang KB. Baik pelayanan KB baru maupun ulangan.

Pelayanan secara rutin dilakukan dengan menyasar penduduk miskin dan daerah pinggir itu, menggunakan mobil pelayanan KB seperti di lingkungan lainnya. “Sebelum pelaksanaan pelayanan KB dilaksanakan penyuluhan tentang pentingnya KB bagi kelangsungan kehidupan berkeluarga,” kata Sutrisno, Kamis (16/11)

Karena KB kata dia, merupakan salah satu program pelayanan dasar yang harus sukses. Kesuksesan tersebut akan berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Sutrisno menambahkan, pelayanan ini rutin dilaksanakan. Terutama diprioritaskan bagi daerah padat penduduk dan pinggir.

Harapannya, semua keluarga yang ada ikut menjadi peserta KB mengatur kelahiran mereka. “Paling tidak jarak kelahiran 3 – 4 tahun,” imbaunya.

Pelayanan KB gratis menurut dia, tidak terlepas dari partisipasi tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK Kelurahan dan kader lainnya. Sutrisno menyebutkan, pelayanan saat itu, telah menjaring akseptor baik baru maupun ulangan sebanyak 45 akseptor. Dan, 70

persen di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant.

“Keberhasilan ini dilakukan karena adanya kerjasama dengan semua pelaksanaan program KKBPK antara Dinas Kesehatan Kota Mataram khususnya Puskesmas Tanjung Karang, aparat KelurahanTanjung Karang dan Kader KB Kelurahan Tanjung Karang, Toma, Toga, Generasi Muda danMitra Kerja lainnya,” paparnya.

Dikatakan, melalui mobil keliling ini diharapkan bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus, menumbuhkan kepercayaan warga bahwa pemerintah tetap hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (cem/*)

Operasional BRT Tergantung Kebijakan Pemprov Mataram (Suara NTB) Operasional Bus Rapid Transit (BRT) masih ngambang. Pemkot Mataram tak berani mengambil alih, karena kebijakan bergantung ke Pemprov NTB. Anggaran harus disiapkan, sementara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat tidak mengalokasikan.

“Daripada sia – sia, lebih baik kita manfaatkan untuk

Sebab,konteksnya ini merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi seharusnya ketersediaan fasilitas publik untuk masyarakat maupun tamu berasal dari luar kota dapat terpenuhi.

Martawang menyebutkan, proposal anggaran diajukan penataan TWLB sebesar Rp 3,4 miliar. Di sana akan disiapkan public space, tempat bermain anak serta fasilitas

gan lain. Jangan sampai, dialokasikan tetapi sia - sia karena anggaran tidak digunakan.

Pada prinsipnya Kota Mataram memiliki komitmen sama untuk mendukung operasional BRT tersebut. Sejauh ini, belum ada pernah lagi program meminta keterlibatan Pemkot Mataram untuk itu. Katanya, kaitan dengan komitmen tidak ada yang berubah. Apalagi ini menyangkut kepentingan untuk

masyarakat Kota Mataram.

“Komitmennya tidak ada yang berubah,” ucapnya.

Berbeda halnya nanti, Pemprov NTB menyerahkan sepenuhnya pengelolaan ke Pemkot Mataram. Tentu akan dioperasionalkan dan disiapkan anggaran untuk itu. Sayangnya, belum ada permintaan mengarah ke kebijakan tersebut.

Terkait koordinasi dengan Pemprov NTB dan Pemkab Lo-

bar, Eko mengaku, persoalan ini bukan jadi kewenangan Pemkot. Pemprov seharusnya menjembatani persoalan itu, karena pengelolaannya di Dishub NTB. “Kalau kebijakan ada di daerah untuk dikelola sendiri kita siap,” ujarnya. Armada BRT dengan 25 unit bus itu akan genap setahun mangkrak pasca penolakan beroperasi awal Januari lalu. (cem)

Mataram (Suara NTB) Ketua Pansel Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengungkapkan, pendaftaran dua formasi dilelang telah ditutup pukul 16. 00 Wita, Rabu (15/11). Panitia langsung menggelar rapat pleno seleksi administrasi. Dari hasil pleno ditentukan enam pelamar lolos mengikuti seleksi lanjutan.

Tidak ada pejabat yang telah diploting untuk jabatan tertentu.

Eko yang juga Sekda Kota Mataram tak menampik pelamar pansel relatif sepi dibandingkan sebelumnya. Panitia telah mengumumkan dan bersurat ke masing masing organisasi perangkat daerah. Kata Sekda, pelamar tak turut berpartisipasi mungkin melihat kemampuan mereka, sehingga mereka tidak mendaftar. “ Ada persyaratandipenuhimereka.Darisisi komptensi apakah memiliki kompetensi atau tidak. Yang tahu mereka sendiri,” ujarnya.

Dia tak mempersoalkan asumsi - asumsi yang berkembang di masyarakat maupun di lingkup pejabat Kota Mataram. Sebab, proses seleksi ini tidak ada yang ditutup - tutupi. Bahkan, media maupun masyarakat bisa me-

mantau secara langsung.

Adapun proses seleksi rampung akan dikembalikan ke pejabat pembina kepegawaian. Kepala daerah akan menentukan sekaligus menetapkan siapa kepala dinas tersebut. ’’Yang jelas pansel bekerja secara professional,’’ katanya. “Boleh - boleh saja asumsi itu.

Yang jelas tidak ada rekayasa. Semua transparan dan masyarakat bisa menilai,” tegasnya. Eko menyayangkan,pejabatiniterpengaruh dengan isu negatif berkembang.

Mereka lebih dulu pesimis daripada berjuang. Sama artinya dengan pejabat kalah sebelum perang.

Sementara itu, enam pelamar yang lolos seleksi yaitu Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa, Sekretaris Inspektorat Hj. Baiq Asnyati, Kabid Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP, Bayu Pancapati, Kabid Opdal Dinas Perhubungan, Mahfuddin Noer. Mereka mengikuti rapat teknical meeting di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Jalan Pejanggik. Dua peserta seleksi tak hadir yakni, Sekretaris Sat. Pol PP, Jimmy Nelwan dan Camat Mataram, Hariadi. (cem)

Penerimaan CPNS

Pemkot Belum Terima Surat dari Kemen PANRB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM), sejauh ini, belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Kamis (16/11) mengaku, informasi penerimaan CPNS baru diterima dari media. Sementara secara tertulis tidak ada pemberitahuan dimaksud.

“Sampai sekarang ini kita belum ada informasi itu,” jawab Nelly, Kamis (16/11).

Nelly didampingi Sekretarisnya, Taufik Priyono dan Kabid KepegawaiandanPengembanganSDM, Ahmad Mujahidin menambahkan, informasi media tidak bisa dijadikan pegangan untuk menyampaikan kepada publik. Sementara, formasi yang dikirimkan berdasarkan permintaan Pemerintah Pusat belum terealisasi. “Yang kemarin saja belum jelas,” katanya.

Taufik menambahkan, kewajiban pemerintah daerah mengirimkan formasi sesuai kebutuhan Badan Kepegawaian Nasional dan Kemen PANRB. Formasi sekaligus proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun sudah diberikan. Artinya, jika ada penerimaan CPNS di 2018, akan terakumulasi berdasarkan proyeksi. Sebab, kebutuhan pegawai di 2018 berbeda dengan usulan di 2017.

“Otomatis kebutuhan juga berubah karena ada yang pensiun,” paparnya. Dari 142 formasi diajukan untuk guru kelas, tenaga kesehatan dan tenaga infrastruktur. Muja menambahkan, hasil rapat konsolidasi dengan Kemen PANRB dan BKN menginformasikan ada penerimaan CPNS 2018. Wacana itu sejak 2016 lalu disampaikan, tetapi tidak ada tindaklanjut.

Menurut dia, isu dilempar ke masyarakat hanya pernyataan penyegaran meskipun belum ada kejelasan. “Instruksi khusus mencabut moratorium sih tidak ada. Cuma informasi penerimaan CPNS ada di website Kemen PANRB,” katanya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

ADD Minim Dimanfaatkan untuk Program BSS Mataram (Suara NTB) Pemerintah di tingkat desa nampaknya jarang mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Padahal, sektor peternakan ini menjanjikan keuntugan yang nilainya tidak kecil.

“Mungkin ada, tapi belum ada sama sekali laporan yang masuk ke kita (Disnakeswan Provinsi NTB,” kata Kepala Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan Ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, SPt, M. Si. Padahal pemerintah menyiapkan dukungan berbagai program untuk pengembangan ternak. Salah satunya, mendukung teknologi pengembangan pakan melalui Gerakan Penanaman dan Pengembangan Pa-

kan Berkalitas (Gerbang Patas) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu.

Gerbang Patas untuk tahun 2017 ini didukung dalam bentuk pemberian bantuan bibit lamtoro dan rumput gajah.

Untuk semua kabupaten/kota di Pulau Lombok, kecuali Kota Mataram, alokasi anggarannya sebesar Rp 840 juta dan telah didistribusikan kepada kelompok-kelompok ternak.

Pengembangan pakan ini dalam rangka mempercepat pengembangan ternak rumin-

ansia karena jenis pakan dimaksud memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi.

Kepada desa yang mengembangkan program ternak ruminansia ini, Iskandar menegaskan pemerintah provinsi memberikan dukungan. Baik dukungan dalam bentuk pendampingan, ataupun dalam bentuk bantuan-bantuan lain.

Misalnya, bibit ternak, kandang kolektif, atau bantuan untuk bio digester.

“Kalau misalnya ada desa yang mengembangkan ternak

ruminansia melalui ADD, kita juga bisa memberikan dukungan, melalui koordinasi dengan kabupaten/kota,” demikian Iskandar.

Lalu seperti apa gambaran BSS saat ini? Iskandar juga menjelaskan program ini disuntik melalui kegiatan intensifikasi dan Upaya Khusus (Upus) Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD agar program BSS tetap eksis. Dari total bantuan anggaran kepada masyarakat mendekati angka Rp 16 miliar tahun ini, hampir Rp 10 miliar dialokasikan untuk bantuan ternak kepada

anggota kelompok.

Sebanyak 5.269 ekor bibit sapi siap bunting didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang sudah diverifikasi dan memenuhi ketentuan sebagai kelompok penerima bantuan di seluruh kabupaten/kota provinsi ini.

“Ada 110 kelompok yang menjadi sasaran, sekitar 15 kelompok yang belum menerima. Atau secara fisik sudah disalurkan 86 persen,” ujarnya.

Melalui program Siwab, APBN juga mendukung anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk kegiatan Inseminasi Buatan (IB). anggaran ini untuk mendukung kegiatan operasional pelaksanaan IB, dari penyiapan

tenaga, penyiapan cairan, pemberian pakan, dan straw.

Dengan dukungan Kementerian Pertanian ini, Disnakeswan Provinsi NTB menargetken sebanyak straw (sperma beku sapi) 142.000 dosis, yang dipsersiapkan untuk disuntikkan kepada sebanyak 139.995 ekor sapi betina siap bunting (akseptor).

Dengan IB kepada sebanyak 139.995 akseptor ini, target kelahirannya diperhitungkan mencapai 70 persen.

“Sekitar 97.000 ekor sapi yang akan lahir pada tahun ini, ditambah dengan bantuan bibit sapi sebanyak 5.269 ekor dari APBD, bisa dihitung jumlah peningkatan populasi, dari

(Suara NTB/bul)

Iskandar Zulkarnain total populasi sapi kita saat ini sebanyak 1,1 juta ekor,” ujarnya. (bul)

GNE Tolak 10.000 Meter Pesanan Paving Blok OJK Kembangkan Pengawasan Industri Asuransi Berbasis IT

Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas terpaksa menolak 10.000 meter persegi pesanan paving blok dari konsumen. Penolakan ini menyusul mesin tua yang dimilikinya tak mampu memproduksi dalam waktu cepat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara resmi berdiri pada tahun 2007 ini memiliki enam mesin, mesin produksi beton. Satu diantaranya termasuk mesin baru.

Sementara lima lainnya tak mampu dipaksa berproduksi secara maksimal lantaran usia mesin yang sudah cukup tua.

Pesanan paving blok sepanjang 10.000 meter persegi yang ditolak itu, jika dikonversi nilainya mencapai Rp 800 juta, hampir mendekati angka Rp 1 miliar.

“Kita masih kewalahan menerima pesanan untuk beton. Terutama paving blok,” kata Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM di ruang kerjanya, Rabu (16/11) kemarin.

Unit GNE Beton merupakan salah satu core bisnis PT. GNE yang disiapkan untuk menjadi salah satu anak perusahaan kedepannya. produk yang dihasilkan berupa industri bahan bangunan diantaranya, paving blok, grasblock, kereb/kansten, uditch, bataco arbicon dan bata ringan, buis beton, box culvert, box farmer dan lainnya.

Tingginya permintaan khususnya untuk paving blok ini, menurut H. Syahdan, lebih didukung pembangunan infrastruktur yang terus berkembang.

Tidak saja proyek-proyek pemerintah, proyek milik swastapun tak kalah berkembangnya.

Paving blok yang di produksi oleh PT. GNE ini diantaranya K-100 sampai K-500. Atau kualitas paving blok yang kekuatannya dapat dilindas lalu lalang kendaraan-kendaran berat. Misalnya stom. Mesin milik perusahaan ini mampu memproduksi berbagai jenis ukuran dan bentuk. Tergantung pesanan. Misalnya yang paving blok bentuk segi lima, segi enam dengan kualitas

(Suara NTB/bul)

AWASI KUALITAS - H. Syahdan Ilyas dan tim mengawasi kualitas produksi paving blok yang saat ini permintaannya cukup tinggi yang sudah diuji oleh laboratorium di Unnam dan PU. “Karena itu, kita mendaftarkan produk beton yang ada di GNE berkualifikasi SNI,” demikian Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB ini.

Tingginya permintaan pesanan ini selain untuk proyek-proyek pemerintah, permintaannya datang dari swasta. Misalnya, pengembang-pengembang yang membangun kawasan pemukiman baru atau hotel-hotel yang membutuhkan landscape khusus untuk jalan-jalan di dalam kawasan.

Itulah sebabnya, PT. GNE meminta dukungan kepada pemerintah daerah yang notabenenya pemegang saham untuk memenuhi pengajuan penambahan modal BUMD ini.

Salah satunya akan dialokasikan untuk program pembaruan mesin-mesin produksi.

Khusus untuk unit usaha beton ini, tahun 2017 perusahaan menargetkan hasil penjualannya tercapai Rp 11 miliar. Sampai saat ini, target tersebut tercapai nominalnya Rp 9,5 miliar.

Untuk memenuhi target tersebut, produksi dilakukan semaksimal mungkin agar seluruh pesanan bisa dipenuhi.

“Pesanan baru akan kita terima pada minggu ketiga Desember. Saat ini kita menge-

PT. SMS Diharapkan Tak Lagi Gunakan Bahan Baku Impor Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus menggenjot petani untuk mengembangkan lahan tanam tebu. Hal ini dilakukan agar PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) tidak seterusnya menggunakan bahan baku impor (gula rafinasi/setengah jadi) untuk memenuhi kebutuhan produksi pabrik.

Pabrik gula pasir di Pekat, Dompu kapasitas produksinya mencapai 12.500 hektar/tahun, atau minimal 10.000 hektar. Sementara bahan baku lokal masih diproduksi di areal tak sampai 6.000 hektar. Baik yang ditanam oleh petani swadaya, maupun yang ditanam langsung oleh perusahaan.

Pemerintah menargetkan, tahun 2018, PT. SMS sudah menggunakan bahan baku dalam daerah untuk seluruh kebutuhan produksi pabrik, kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si., di ruang kerjanya, Rabu (16/11) kemarin.

Husnul menjelaskan, untuk areal tanam tebu plasma, atau petani yang dibantu oleh pemerintah melalui mekanisme Bansos, seluas 4.083 hektar sudah termanfaatkan. Sementara yang dikembangkan oleh perusahaan baru seluas 1.400 hektar yang dari total luas 5.700 hektar Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.

“Pemerintah terus mengejar agar pada 2019 mendatang, kebutuhan 10.000 hektar, sesuai kapasitas minimal produksi pabrik, dapat terpenuhi. Perusahaan juga menargetkan 2019,” terangnya.

Rencana pengembangan 3.000 hektar Kamis,16/11/2017 pada 2018 mendatang, dialokasikan untuk penanaman seluas 2.000 hektar di Kabupaten Bima dan 1.000 hektar tambahan di Kabupaten Dompu.

“Untuk wilayah Sumbawa, belum bisa dikembangkan ke sana. Tetapi akan dilaksanakan secara bertahap,” imbuhnya.

Berbicara tebu, saat ini Indonesia masih kekurangan produksi. Kebutuhan ideal dalam negeri sebanyak 5,5 juta ton. Sementara yang sudah mampu dipenuhi di dalam negeri baru 2,5 juta ton. Sisanya harus mendatangkan gula dari luar negeri.

Karena itulah, pengembangan produksi dilakukan. Tidak hanya di wilayah Pulau Jawa. Ekspansi produksi dilakukan di Indonesia Timur. NTB satu-sataunya provinsi yang didalam daerahnya terdapat pabrik gula.

PT. SMS menargetkan tahun ini memproduksi gula giling sebanyak 350.000 ton.

Baru 150.000 ton yang dihasilkan. Sisanya, perusahaan terpaksa harus mendatangkan bahan baku kembang gula dari luar negeri untuk mengejar target produksi itu. (bul)

jar target pesanan yang sudah masuk. Salah satunya untuk paving blok KEK Mandalika, ITDC memesan untuk 8.500 meter, lalu dari KLU dan proyek jalan gang di Kota Mataram,” demikian H. Syahdan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri asuransi hingga September tumbuh semakin baik dengan total aset secara nasional mencapai Rp 628,68 triliun meningkat 17,6 persen dibanding posisi Desember 2016 (ytd) sebesar Rp 534,57 triliun.

Keterangan tertulis Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi yang disampaikan oleh Humas OJK NTB menyebut nilai investasi industri asuransi pada posisi 30 September 2017 telah mencapai Rp 505,57 triliun meningkat sebesar 22,42% dibandingkan Desember 2016 sebesar Rp 412,98 triliun.

Sementara, jumlah pendapatan premi asuransi dan reasuransi sampai dengan 30 September 2017 telah mencapai Rp 183,45 triliun, atau mencapai 71,1 % dari proyeksi yang telah ditetapkan OJK untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017.

Selain itu, kesehatan keuangan industri asuransi secara umum dalam kondisi baik, yang

tercermin dari beberapa rasio keuangan seperti rasio likuiditas asuransi jiwa mencapai 143,4 % posisi 30 September 2017 dan diasuransi umum dan reasuransi yang memiliki rasio likuiditas sebesar 179,1 %.

Riswinandi juga menyampaikan Arah Strategis Pengawasan IKNB 2018 yang antara lain akan mengintegrasikan proses bisnis pengawasan dengan mendorong aspek pengawasan IKNB berbasis Teknologi Informasi dan pengawasan bersama antara pengawas bank dan pengawas IKNB. Pengawasan IKNB berbasis IT, menurut Riswinandi akan mencakup penggunaan sistem aplikasi pengawasan terintegrasi dengan data center pelaporan XBRL (Xtended Bussiness Reporting Language) dari IKNB mengenai aspek perizinan, pelaporan keuangan dan operasional.

Selain itu, pelaporan juga terkait data kualitatif dan kuantitatif mencakup analisis risiko dan perhitungan rasio kesehatan keuangan IKNB secara real-

time dan akurat melalui sistem aplikasi pengawasan.

Selanjutnya pengawasan terkait sistem pelaporan online dan terintegrasi dengan sistem aplikasi pengawasan yang dapat memberikan peringatan dini/ early warning systems bagi pengawas dan menghasilkan pelaporan berkala kepada pengawas termasuk data perbandingan kesehatan keuangan individual dan tren rasio kesehatan keuangan secara realtime.

Sementara, pengawasan bersama antara pengawas IKNB dengan pengawas Bank adalah terkait aspek bancassurancesehingga tercipta tata kelola perusahaan yang memadai antara Bank sebagai jalur distribusi/pemasaran serta Perusahaan Asuransi yang memiliki produk asuransi.

Pengawasan bersama juga diharapkan mampu memitigasi risikomarket conduct yang biasanya terjadi dari hubungan para pemasar produk asuransi dan nasabah/pemegang polis, serta risiko anti pencucian uang dan tindak pidana terorisme. (bul)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Seleksi PPK-PPS

Masih Belum Ideal

MASYARAKAT Lombok Timur (Lotim) dinilai lebih banyak meminjam kredit daripada menabung. Data Bank BRI Cabang Selong, jumlah pinjaman yang dikeluarkan mencapai Rp 1,4 triliun. Sedangkan yang simpanan atau menabung sebesar Rp 419 juta.

Perbandingan pinjaman dengan simpanan itu, menurut Pimpinan Cabang BRI Selong Tasurun belum ideal. Menjawab Suara NTB, Ta(Suara NTB/rus) surun, mengatakan, diperluTasurun kan sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memajukan perekonomian. “Memang lebih besar yang keluar daripada yang masuk,” ungkapnya, Kamis (16/11).

Meski lebih banyak yang keluar, ujarnya, BRI bukanlah perusahaan daerah, tapi perusahaan nasional, sehingga bisa ditangani. Dalam arti, ada daerah lain yang surplus bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan di BRI Cabang Selong.

Diakuinya, tingginya permintaan pinjaman itu membuat BRI Cabang Selong meminta dari cabang-cabang lain yang surplus. Untuk kredit, katanya, yang paling banyak, mulai dari skala unit, kantor cabang pembantu maupun di cabang sebagian besar kredit mikro. Akibat belum ideal ini, secara otomatis untuk ekspansi kredit tidak maksimal.

Lotim, tingkat pertumbuhan ekonomi belum seperti daerah lain. Sebagai daerah berkembang Lotim di sebut tingkat pertumbuhan ekonomi masih belum setara degan daerah yang sudah memiliki banyak industri. ‘’Semakin maju perekonomian suatu daerah, akan sangat berpengaruh pada tingkat saving uang masyarakatnya,’’ terangnya.

Meski demikian, diakuinya, potensi ekonomi di Lotim cukup besar, seperti potensi industri wisata. Ke depan harapannya kemampuan masyarakat untuk menyimpan uang bisa lebih tinggi. Apalagi, korelasi kemajuan ekonomi dan tingkat saving masyarakat sangat erat. “Semakin tinggi ekonomi masyarakat, akan banyak uang yang ditabung,” paparnya BRI Cabang Selong telah melakukan beberapa hal terkait upaya memudahkan masyarakat mengakses perbankan, termasuk layanan membuka tabungan. Saat ini, membuka tabungan tidak perlu harus datang ke kantor BRI, tapi bisa dilakukan di agen BRIlink. “Mulai membuka rekening, termasuk stor dan tarik tabungan bisa di agen, masyarakat menabung kini lebih mudah karena tidak perlu jauh-jauh,” terangnya. (rus)

Panwaslu Temukan Peserta ”Siluman” Diduga Diluluskan

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu telah menyelenggarakan seleksi PPK-PPS yang diikuti sekitar 700 lebih peserta. Hanya saja dalam hasil seleksi tersebut, Panwaslu Lotim menemukan adanya nama yang diluluskan dalam seleksi, padahal tidak pernah mendaftar dan mengikuti tes alias peserta “siluman”.

Ketua Panwaslu Lotim, Kamis (16/11), Retno Sirnopati, mengungkapkan, temuan pihaknya di lapangan, ada diindikasi anggota parpol satu orang. Termasuk, indikasi penyelenggara pemilu dua orang yang dalam satu ikatan perkawinan dalam penyelenggara atau suami istri. Selain itu, yang

tidak ikut tes kemudian lulus sebanyak satu orang. ‘’Sementara, dalam penjaringan PPKPPS, harus ada mekanisme dari awal, seperti mendaftar, tes tulis dan wawancara barulah final,’’ ujarnya.

Terkait persoalan ini, Panwaslu melalui Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran

akan menghimpun semua data tersebut dan merekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama-nama terkait dengan temuan-temuan. Jika data sudah lengkap disampaikan ke KPU disertai surat rekomendasi kemudian tidak dilanjutkan, maka itu termasuk dalam

(Suara NTB/ari)

PELATIHAN - Operator SID dan Kasi Pemerintahan seluruh desa se KLU antusias mengikuti pelatihan yang digelar, Kamis (16/11).

(Suara NTB/rus)

BALIHO - Baliho pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy yang banyak dipasang di beberapa sudut jalan di Lotim.

Dukungan ke Harum Terus Menguat Selong (Suara NTB) Dukungan ke pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwayni (Harum) terus menguat. Selain dari kader-kader militan partai politik (parpol) pengusung, sejumlah elemen masyarakat lainnya tidak ketinggalan ingin memenangkan pasangan Harum ini.

H. Haerul Warisin yang akrab juga disapa H. Iron kepada Suara NTB, mengaku, beberapa waktu lalu sudah mendapat dukungan ril dari mantan calon bupati, Usman Fauzi. Dukungan kepada H. Iron dari para pendukung pasangan Mapan pada Pilkada lima tahun lalu sudah dideklarasikan. Ratusan tim siap untuk Harum guna mengharumkan Lotim.

Tim-tim militan sudah siap

bergerak untuk menyatukan langkah memperjuangkan kemenangan untuk Harum. Berdasarkan informasi dari sejumlah tim pemenangan diuraikan fakta-fakta makin menguatnya dukungan kepada H. Iron yang juga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lotim.

Berdasarkan informasi dari jemaah di Anjani, H. Iron dikatakan merupakan kader organisasi Nahdlatul Wathan, sehingga kemungkinan besar, jemaah NW di Anjani, apabila tidak ada kader NW yang maju akan menjatuhkan pilihannya kepada Harum.

Menjadi wajib hukumnya, NW akan memilih kader-kader terbaiknya. Tidak mungkin memilih orang di luar kader.

Sementara itu, dukungan dari partai politik diketahui beberapa waktu lalu. Salah

satu partai dengan kader-kadernya yang militan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan mandatnya kepada H. Iron.

PKS dikenal merupakan salah satu partai kader yang sangat komitmen dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Partai-partai lainnya pun dikabarkan siap merapat ke pasangan Harum.

Seperti Partai Gerindra. H. Iron pun digadang menjadi kandidat kuat yang akan memimpin Gerindra Lotim. Perolehan suara besar bagi Prabowo Subianto saat Pemilihan presiden beberapa waktu lalu, karena jasa H. Iron yang saat itu menjadi ketua tim pemenangan. Jasa besar ini kiranya bisa menjadi alasan kuat bagi pilihan Gerinda kepada pasangan Harum. (rus/*)

jelaskan, beberapa hal terkait penerapan SPIP di Pemkab Lombok Timur yang belum mencapai level 3 , termasuk target kapabilitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus di level 3. Apalagi target pencapaian Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2019 harus sudah di level 3, sehingga dalam 5 (lima) unsur SPIP yang masih kurang, harus terus dibenahi agar dapat mencapai level 3.

Termasuk yang menjadi perhatian adalah komitmen dan integritas dari ASN, karena yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah orangorang (SDM Aparatur) dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai institusi pemerintah.

Selain itu, target kapabilitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP ) harus level 3. Oleh karena itu BPKP berkomitmen membantu pencapaian ke level 3 dan diharapkan kepada kepala daerah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menerapkan SPIP, serta mendorong APIP agar sampai ke level 3.

Pada kesempatan itu juga, Inspektur Daerah Lotim, Drs. Haris mengharapkan komitmen seluruh OPD , khususnya penilaian risiko yang perlu mendapat perhatian dalam dokumen perencanaan, dukungan BPKP sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SPIP. (yon)

Najmul Isyaratkan KPBU Penyulingan Air di Trawangan Tanjung (Suara NTB) Penetapan tersangka yang dilayangkan aparat penegak hukum Polda NTB kepada manajemen PT. Berkat Air Laut (BAL) yang beroperasi di Gili Trawangan mulai disikapi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Dalam hal ini, bupati berharap suplai air tidak mengganggu aktivitas wisata khususnya di Gili Trawangan.

“Kita diskusikan terus dengan beberapa pihak. Kalaupun misalnya (PT. BAL) ditetapkan sebagai tersangka, itu persoalan beliau (John Matijsen - Direktur PT. BAL),” ungkap Bupati, Najmul Akhyar, dikonfirmasi wartawan Kamis (16/11).

Usai menghadiri pelantikan PPK dan PPS se Lombok Utara di Gedung Serbaguna, Kecamatan Gangga, Najmul menjelaskan pihaknya akan memastikan pelayanan air bersih tidak terhambat. Mengingat fasilitas penyulingan air bersih PT. BAL disita oleh kepolisian.

Kendati ada celah bagi PDAM untuk masuk ke Gili Trawangan, bupati mengisyaratkan dirinya tidak menginginkan adanya suplai air tawar dari darat (melalui instalasi perpipaan). Ia lebih menginginkan agar PDAM atau investor melakukan penyulingan air laut. Dengam catatan aktivitas penyulingan benar menjorokkan pipa ke laut

dan tidak menggali (sebagaimana dilakukan PT. BAL).

Ditanya mengenai besarnya anggaran sebesar Rp 20 miliar yang dibutuhkan PDAM mengacu pada hasil kajian dengan Unram, Bupati menilai belum tentu bisa memenuhi seluruh anggaran itu dalam waktu singkat. Lebih berpeluang menurut bupati, jika PDAM menggandeng investor melalui mekanisme kerjasama yang diatur oleh perundang-undangan.

“Perusahaan manapun yang mau ikut, silakan. Kita tidak (mengalirkan) melalui darat, tetapi lebih arahkan ke penyulingan air laut. Tidak mengebor, sesuai aturan,” ujarnya. (ari)

Dandim Desak Kades Kalijaga Timur Lebih Aktif disi tanah yang semakin terkikis, sementara potensi hujan ke depan cukup tinggi.

Dandim berpandangan, apabila longsor tidak segera disikapi sejak dini, dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar TKP. Diketahui, di sekitar lokasi tersebut terdapat puluhan rumah warga yang terletak di tepi atas dan tepi tebing bawah sepanjang 200 meter dengan ketinggian sekitar 6 meter dan panjang dari tebing 50 meter yang sudah bertalud.

“Kita minta supaya bencana longsor itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa setempat, keberadaan anggota TNI hanya bersifat sementara,

Selong (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi NTB, Kamis (16/21) mendatangi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangan rombongan BPKP diterima langsung Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Lotim Hanudin, S.Sos., bersama Inspektur pada Inspektorat Lotim Drs. Haris, MAP., dan kepala OPD terkait di Rupatama 1 lantai II Kantor Bupati Lotim.

Asisten 1 Setda Lotim, Hanudin, mengharapkan supaya kunker ini dapat mempererat jalinan silaturahim dan kerjasama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP). Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Lotim sudah berupaya mengoptimalkan SPIP dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pokja SPIP yang terbagi dalam 5 Pokja. Pertama Pokja Lingkungan Pengendalian, Pokja Penilaian Risiko, Pokja Kegiatan Pengendalian, Pokja Informasi dan komunikasi dan Pokja Pemantauan Pengendalian Intern.

Pada kesempatan tersebut , Hanudin juga menekankan kepada seluruh OPD dan pelayanan masyarakat serta menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan pendampingam yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP NTB, sehingga dengan upaya bersama ini, Pemkab Lotim dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK, MSi., men-

PT. BAL Tersangka

Cegah Longsor Susulan

Selong (Suara NTB) Bencana longsor yang terjadi di Lendang Karang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel menjadi atensi sejumlah pihak, termasuk dari Kodim 1615 Lotim. Dandim Lotim, Letkol Inf. Agus Setiandar mendesak pemerintah desa lebih aktif dalam menyikapi bencana ini.

Dandim yang sebelumnya mengerahkan anggotanya untuk membersihkan material longsor, Kamis (16/11) turun langsung ke lapangan, didampingi Danramil setempat.

Pada kesempatan ini, Dandim meminta Kades Kalijaga Timur, Abdul Manan menyikapi bencana longsor agar tidak terjadi longsor susulan yang lebih besar. Terlebih kon-

dengan dilakukan penggantian. Tentunya dalam pengantian tersebut membutuhkan proses yang ada.

Adapun beberapa wilayah yang sudah dilakukan pergantian, di antaranya Sukamulia, Paok Pampang, Sembalun, Suela di Desa Ketangga dan beberapa wilayah lainnya.

Adapun dalam sistem penggantiannya dengan menaikkan peserta lainnya yang lulus.

“Kalau yang sudah ada atau lulus enam orang, sehingga tinggal dinaikkan. Saat ini sudah tidak ada masalah,” jelasnya. (yon)

BPKP NTB Sambangi Lotim

Staf Desa Masih Kesulitan Akomodir Akta Adminduk Tanjung (Suara NTB) Program percepatan kepengurusan Akta Kelahiran dalam 1x24 jam di Kabupaten Lombok Utara boleh jadi mencapai persentase 90-an persen. Tetapi tidak demikian dengan program Akta Kematian dan Akta Perceraian, di mana warga masih belum sepenuhnya terakomodir karena ketiadaan Pengadilan Agama di Lombok Utara.

Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Penguatan Kapasitas Petugas Pendataan Kependudukan untuk Percepatan Kepemilikan Administrasi Kependudukan (adminduk) oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) NTB dan Kompak Distrik Lombok Utara, Kamis (16/11). Pada kesempatan tersebut, Kompak manggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Utara dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia.

Berkembang dalam diskusi, sejumlah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa yang hadir rata-rata masih mengalami kendala dalam pelayanan akta di tingkat bawah. Kasi Pemerintahan Desa Pemenang Timur, Yeni Andriani, mengakui persoalan yang masih dihadapinya terletak pada kepengurusan Akta Kematian.

Pihak keluarga dikatakannya, rata-rata sudah lupa penyebab meninggal anggota keluarganya di masa lampau.

Sebisa mungkin, agar pemerintah membatasi pendataan pada anggota keluarga yang meninggal dengan tidak memasukkan data di bawah tahun 2000.

Tidak jauh berbeda dengan Akta Perceraian di Desa Pemenang Timur, ungkap Yeni. Di mana masyarakat masih belum memahami keabsahan sebuah perceraian apakah diputuskan oleh Dukcapil ataukah oleh Pengadilan Agama.

Masyarakat di bawah kata dia, kerap menanyakan keabsahan menurut kedua pihak melalui sebuah Surat Pernyataan.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara, Drs. Sahabudin, MM., mengutarakan format Akta Kematian dan syarat kepengurusan akta-akta lainnya telah ditentukan oleh pemerintah. Pada Akta Kematian, format pengisian agar menyertakan alasan dan penyebab meninggal.

Meski ia menilai, penyebab meninggal tidak akan menyulitkan warga jika diterangkan sesuai fakta yang terjadi.

Pada Akta perceraian pun demikian, bahwa salah satu persyaratan diakuinya perceraian adalah adanya putusan pengadilan. Contoh kasus kata Kadis, adanya permintaan warga untuk mengubah nama. Sejatinya permintaan itu menempuh proses di pengadilan. Tetapi warga sering beralasan terdesak dan sangat membutuhkan. (ari)

pelanggaran administrasi.

Ia berharap supaya temuantemuan tersebut secepatnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penggantian supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Retno memastikan, seleksi PPK-PPS tersebut terbebas dari unsur titipan.

Sementara, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zinnurain, SPd., mengaku sudah menerima temuan dari Panwaslu Lotim. Saat ini, katanya, pihaknya sudah menindaklanjutinya dengan apabila buktinya kuat, maka akan diproses

terutama dalam proses evakuasi sejumlah material,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Agus Setiandar juga menekankan kepada Danramil Aikmel terus memantau situasi di lokasi longsor serta melakukan pengamanan terhadap masyarakat, alat berat dan operator yang bekerja terkait dengan kerawanan saat hujan datang.

Sementara, Kades Kalijaga Timur, Abdul Manan, mengaku telah mengambil langkah dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim.

Bahkan, dalam waktu dekat, t perbaikan talud dan pembuatan saluran air akan dilakukan, agar aliran air hujan bisa dikendalikan. (yon)

(Suara NTB/ist)

CEK EVAKUASI - Dandim 1615/Lotim, Letkol. Inf. Agus Setiandar didampingi Danramil dan Kades Kalijaga Timur mengecek proses evakuasi material longsor di Desa Kalijaga Timur, Kamis (16/11).

(Suara NTB/ist)

KUNJUNG - BPKP Perwakilan NTB saat berkunjung ke Kantor Bupati Lotim, Kamis (16/11).

Tarif Parkir Cidomo Gili Meno dan Gili Air akan Diatur Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishub KP) akan terus menggenjot penarikan retribusi dari aktivitas wisata di 3 pulau. Salah satunya menyangkut tarif parkir cidomo.

Bilamana cidomo di Gili Trawangan sudah diterapkan sejak 2017 ini, maka cidomo di dua Gili lainnya akan ikut diatur oleh Dishub.

Demikian diungkapkan Kepala Dishub KP Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekdis Hub KP, H. Samsul Rizal, S.Pi., Kamis (16/11).

Diterangkan retribusi parkir cidomo di 3 Gili cukup menjanjikan sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terlebih cidomo merupakan salah satu kendaraan utama di 3 Gili. Lagi pula, harga cidomo di 3 Gili yang setara dengan harga 1 unit mobil mewah (di atas Rp 200 juta per unit) diasumsikan layak untuk dibebankan retribusi.

“Untuk di Gili Trawangan, tarif parkir Cidomo sudah kita berlakukan sekitar 7 bulan lalu. Per harinya, tiap unit cidomo membayar parkir sebesar Rp 2.500,-. Hal yang

sama juga akan kita berlakukan di Gili Meno dan Gili Air, agar tidak terjadi kecemburuan antar pelaku cidomo,” ungkap Samsul.

Adapun besaran tarif parkir cidomo, sejatinya tidak diatur dalam Perda retribusi parkir.

Namun Dishub menyikapinya melalui Peraturan Bupati (Perbup). Mengacu regulasi itulah ditetapkan besaran tarif parkir cidomo sebesar Rp 2.500 per cidomo per hari.

Ia menjelaskan, penarikan retribusi tidak dilakukan setiap hari. Melainkan ditarik setiap 6 bulan sekali di saat pemilik cidomo melakukan perpanjangan izin STNK TB dan SIM Cidomo. Perpanjangan kedua dokumen itu digratiskan oleh Dishub, namun sebagai kompensasinya pemilik cidomo harus membayar retribusi parkir ke daerah.

Adapun jumlah cidomo di Trawangan terdata sebanyak 63 cidomo, tidak termasuk dongol (cidomo tanpa kap).

Sedangkan jumlah Cidomo Gili Meno dan Gili Air masing-masing 27 unit dan 25 unit.

“Penarikan tarif parkir di Meno dan Air akan kita awali dengan bersurat ke pemilik,” imbuhnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lahan Masih Bersengketa

Mamiq Alex Minta ITDC Menahan Diri Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corpoation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diminta menahan diri dengan tidak melanjutkan proses pembangunan di lahan sebelah timur Novotel Kuta. Pasalnya, status lahan tersebut sampai sekarang ini masih dalam sengketa hukum.

Permintaan ini disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex, selaku pemilik lahan di Kuta, Kamis (16/11).

Kepada wartawan, Mamiq Alex mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), perihal putusan PT TUN Surabaya, yang mengabulkan sebagian banding pihak ITDC atas putusan PTUN Mataram, yang membatalkan HPL No. 73 tahun 2010 milik ITDC. Itu artin-

ya, lahan sampai saat ini masih bersengketa dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Ia menjelaskan, pada tahun 2016 lalu pihaknya telah melayangkan gugatan ke PTUN Mataram atas lahan seluar 2,8 hektar yang masuk dalam HPL No. 73 milik ITDC. Padahal lahan tersebut tidak pernah dibebaskan oleh siapapun, termasuk oleh pihak ITDC. Pada Bulan Oktober, PTUN Mataram memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan pihaknya, karena dari fakta persidangan yang ada, diketahui kalau lahan tersebut tidak pernah dibebaskan.

Bahkan oleh juru bayar PT. Rajawali yang dulu membebaskan lahan di kawasan Mandalika, mengaku lahan tersebut tidak pernah dibayar.

Namun tiba-tiba, masuk ke dalam HPL milik ITDC. Atas putusan ini, ITDC mengajukan banding ke PT TUN

Surabaya. Dan, pihak PT TUN Surabaya mengabulkan sebagian banding pihak ITDC, sehingga pihaknya kemudian mengajukan kasasi ke MA. Dan, sampai sekarang ini, MA belum mengeluarkan putusan apapun.

Terpisah, General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, menegaskan kalau lahan tersebut merupakan lahan milik ITDC atas dasar HPL No. 73 tahun 2010 yang didasari pada HPL No. 1 tahun 1994. Lahan itu akan segera dibangun oleh salah satu investor. Namun karena ada persoalan, investor tidak bisa mulai membangun.

Soal tembok dan plang nama yang dirobohkan, pihaknya sudah memperingati pihak Mamiq Alex sebanyak tiga kali supaya merobohkan atau menurunkan sendiri tembok serta plang nama. Tapi karena tidak ada respons, akhir dirobohkan. (kir)

(Suara NTB/kir)

PASANG - Mamiq Alex bersama warga memasang kembali plang nama lahan yang sempat dirobohkan pihak ITDC, Kamis (16/11).

Belum Penuhi Syarat

Salah Informasi ADANYA kabar sejumlah aset infrastruktur yang dilepas kepada pihak asing, di mana di salah satunya Pelabuhan Lembar dibantah General Manager (GM) Pelindo III Lembar Baharuddin. Dia meluruskan kabar yang diterima sebagian masyarakat salah informasi.

“Soal pelepasan (penjualan) aset pelabuhan, salah satunya Lembar ke asing Itu salah informasi,” tegas Baharuddin saat di konfirmasi wartawan kemarin.

(Suara NTB/her) Baharuddin Baharuddin menjelaskan, bahwa pada zaman Menteri Perhubungan terdahulu terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil yang di buat dalam Pelindo dengan menggunakan APBN. Aset negara yang berupa pelabuhan tersebut belum dilimpahkan kepada pihak Pelindo sebagai BUMN. “Sehingga salah satu cara dilaksanakan, Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas. Jadi bukan dilepas,” jelasnya.

Baharudin kembali menegaskan bahwa aset bukan dijual, namun dikerjasamakan oleh negara kepada badan usaha,baik kepada BUMN maupun pihak swasta. Hanya saja untuk fasilitas yang ada di dalam Pelindo tetap milik Pelindo. “Tapi kalau ada pelabuhan yang dibangun oleh negara di luar pelindo, bisa saja,” ujarnya.

Menyinggung pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayar Pelindo atas tanah untuk pembangunan Pelabuhan Gili Mas, menurut Baharuddin kurang lebih Rp 4 miliar. Ia mengatakan BPHTB tersebut belum bisa laksanakan dibayar. Hal ini karena berdasarkan aturannya, harus dikeluarkan SK penetapan dari BPN.”Itu belum ditetapkan, ini masih proses pengurusan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.(her)

Diminta Tinggalkan Rumah

Warga Kuta Tuntut Janji Bupati Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Kuta Kecamatan Pujut yang mendiami lahan di dalam Kawasan Mandalika, Kamis (16/11), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Warga datang untuk menuntut janji Bupati Loteng yang akan menyiapkan lahan sebagai tempat relokasi, karena adanya permintaan dari pihak ITDC selaku pengelola Kawasan Mandalika, supaya warga segera mengosongkan lahan yang ditempatinya.

Pasalnya, lahan-lahan yang didiami oleh warga tersebut akan segera diratakan untuk keperluan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung Kawasan Mandalika. Jika tidak, maka proses pembangunan infrstruktur tersebut dikhawatirkan bakal terganggu.

Di satu sisi, warga saat ini sudah tidak punya lahan sebagai tempat tinggal. Selain lahan milik ITDC yang saat ini masih ditempati. Untuk itu, warga sangat berharap, janji pemerintah daerah yang akan menyiapkan lahan untuk relokasi bisa segera diwujudkan. “Kapanpun kami siap keluar dari lahan dikawasan Mandalika. Tapi kami pindah kemana. Sementara warga sudah tidak punya lahan pengganti,” ungkap L. Usman, perwakilan warga.

Menurutnya, warga sebenarnya sangat berharap apa yang sempat dijanjikan oleh pemerintah daerah dulu bisa terwujud, sehingga ada tempat yang dituju oleh warga untuk tinggal. Tidak seperti sekarang ini, mau pindah lahan tidak punya. Sementara janji pemerintah daerah yang akan menyiapkan lahan tak kunjung terealisasi.

Kepada pihak ITDC, tambah Usman, warga juga meminta segera bersikap terkait lahan-lahan milik warga yang masih berstatus inklaf, apakah akan dibayar atau tidak.

Supaya warga bisa segera bersikap. Kalau dengan pola sekarang ini, di mana tidak ada kejelasan dari ITDC soal penyelesaian lahan, warga jadi bingung.

Di satu sisi, ketika warga akan membangun di lahan tersebut, proses izinnya sangat sulit, karena berada di dalam kawasan Mandalika. Di sisi lain warga tidak kunjung memperoleh kejelasan, soal bagaimana penyelesaian lahan tersebut. “Kalau mau diselesaikan segera selesaikan. Jangan buat warga seperti terlunta-lunta tanpa ada kejelasan seperti sekarang ini,” tambah perwakilan warga lainnya, Alus.

Menyikapi persoalan tersebut, General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, membenarkan pihaknya sudah meminta warga mengosongkan lahan ITDC yang ditempatinya. Karena akan ada aktivitas pembangunan di atas lahan-lahan tersebut. Kalau soal penyiapan lahan relokasi, pihaknya tidak tahu menahu, karena ranahnya pemerintah daerah.

“Khusus untuk lahan inklaf, pada prinsipnya kami siap membayar. Tapi karena itu menggunakan uang negara, maka ada proses yang harus dilalui. Jangan sampai kami disalahkan, karena tidak menjalankan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Soal lahan relokasi, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, yang menemui warga berjanji akan segera berkoodinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah cepat. Bila perlu dalam proses pembahasan rancangan APBD Loteng tahun 2018 ini, bisa disiapkan anggaran pembebasan lahan dan bisa digunakan oleh warga yang terkena dampak pembangunan di KEK Mandalika. (kir)

Sejumlah Parpol Besar Terancam Tak Bisa Ikut Verifikasi

Giri Menang (Suara NTB) Sembilan partai politik (parpol) baik baru dan lama terancam tak bisa ikut verifikasi faktual tahap selanjutnya. Pasalnya 9 parpol ini belum memenuhi syarat angka Kartu Tanda Anggota (KTA). Pihak parpol pun diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan melengkapi kekurangan KTA. “Parpol kami minta perbaikan verifikasi selama 14 hari ke depan. Karena ada 9 parpol yang memenuhi syarat masih di bawah syarat minimal 713 KTA. Selain itu, kami juga menemukan ratusan serta ribuan nama KTA ganda. Itu sudah kami minta parpol perbaiki dan kami coret bagi yang ASN, TNI dan Polri,” jelas Komisioner KPU Lobar, M. Suhardi, SH., MH., Kamis (16/11).

Disebutkan, dari 18 parpol baik baru dan lama yang ikut

verifikasi di KPU sebanyak 9 parpol memenuhi syarat untuk ikut tahapan verifikasi faktual. Karena telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi administrasi.

Dari 9 parpol ini jelasnya, ada yang harus ikut verifikasi faktual khususnya bagi yang parpol baru, sedangkan ada juga parpol lama (terdaftar ikut pemilu) boleh tidak ikut verifikasi faktual. Sembilan parpol yang belum lolos verifikasi administrasi, seperti Nas-

dem, PPP, Idaman, PDIP, Berkarya, PKPI, Demokrat, Parsindo dan Partai Republik.

Tenggat waktu perbaikan yang diberikan sejak tanggal 18 November hingga 1 Desember. Setelah perbaikan pihaknya kembali melakukan verifikasi administrasi.

Dalam verifikasi administrasi yang dilakukan pihaknya menemukan 130 ASN yang tercatat yang masuk namanya di KTA. Ada juga tentara 8 orang dan polisi 43. Pihaknya sendiri

’’Gawe Gubuq’’ akan Awali Perang Topat Giri Menang (Suara NTB) Pujawali dan prosesi Perang Topat yang akan berlangsung di Pura Kemalik Lingsar pada 3 Desember mendatang. Namun, sebelum Pujawali dan prosesi Perang Topat atau Rarak Kembang Waru dilaksanakan, pada 27 November mendatang akan diawali dengan acara gawe gubuq yang akan dihadiri ribuan masyarakat. Tahun depan event ini diharapkan dihadiri Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) Ispan Junaidi, MEd., yang dikonfirmasi usai memimpin rapat persiapan prosesi Perang Topat, Kamis (16/11) mengatakan gawe gubuq akan mengundang ribuan masyarakat dari dua komunitas, yakni Hindu dan Islam.

Dalam gawe gubuq itu akan berbaur dan begibung bersama.

“Spiritnya adalah, kita ini besemeton, bersaudara, itu filosofinya. Sekaligus syukuran atas capain pembangunan selama ini, masyarakat perlu diberi tahu, perlu merasakan bahwa inilah yang kita lakukan, kekurangan akan kita benahi,” jelasnya didampingi Kabid Seni dan Budaya, Hj. Yohana.

Menurut Ispan, prosesi Rarak Kembang Waru yang lebih dikenal dengan prosesi Perang Topat merupakan calendar of

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat persiapan perang topat di kantor Dispar Lobar, Kamis (16/11). event Dispar Lobar. Menurutnya, itu merupakan prosesi budaya masyarakat Sasak di Kemalik dan kegiatan religi bagi Umat Hindu yakni Pujawali. Keunikannya adalah, dua komunitas berbeda agama, berbeda budaya melangsungkan prosesi upacara dengan konsep yang sangat bagus. Terpadu dalam satu tempat, tapi terpisah pelaksanaan. ‘’Ini refleksi wajah kebudayaan kita. Sebuah harmoni dan toleransi, dan ini yang kita bina dan kita tata,” paparnya.

Dilihat dari persepektif pariwisata, lanjut Ispan, pihaknya sudah menjadikan prosesi itu sebagai paket promosi. Dan itu selalu dikemas setiap tahun dan harapannya pelaksanaan tahun ini lebih

baik dari tahun lalu, begitu juga tahun 2018 mendatang.

Mengenai tambahan acara lain, Ispan menegaskan ritual Pujawali dan Rarak Kembang Waru sudah pakem dan tidak bisa diubah dan merupakan ritual sakral. Namun, ada tambahan acara di luar prosesi Perang Topat dan Pujawali, yakni memulai dengan melaksanakan gawe gubuk dan hiburan. “Nanti ada panggung wahana yang bertujuan untuk memberi apresiasi budayabudaya, seperti Cupak Gerantang dan Kayak Sandongan yang sudah 30 tahun tidak pernah ditampilkan. Itu warisan yang harus kita tampilkan ke depan. Ini yang unik,” tambahnya lagi.(her)

Harus Dievaluasi, Kepala SKPD Berkinerja Buruk Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid berencana akan menggelar mutasi dalam waktu dekat ini. Mutasi pejabat atau pengisian beberapa jabatan yang lowong itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris mendukung langkah Bupati Lobar sesegera mungkin melakukan mutasi.

Menurut dia, aturan dan mekanisme mutasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada sudah jelas. “Kalau menurut saya, ada dictum tertulis. Di samping persetujuan KASN, ada juga izin tertulis dari Mendagri. Ketika izin tertulis sudah ada, kami rasa tidak menjadi persoalan,” katanya, Kamis (16/11).

Terkait munculnya komentar

miring dari beberapa pihak, politisi PAN itu menyarankan agar Bupati Lobar tidak terlalu menanggapi tanggapan miring itu. “Ini hak prerogratif Bupati, mau siapapun yang ditunjuk, itu hak prerogratif yang diamanahkan Undang-Undang. Itu sudah jelas. Artinya kalau mau, pilih orang yang betul-betul menurut pemikiran Bupati bisa kerjasama, bisa membangun Lobar, kenapa tidak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Munawir Haris selaku dewan mengakui bahwa sejauh ini banyak SKPD yang perlu dievaluasi. “Pertama, saya tidak bicara subjektivitas, saya bicara koordinasi dengan leading sector terkait serapan anggaran dan seterusnya. Kami harap ketika APBD baru, sudah ada Kepala SKPD baru,” sambungnya.

Di samping itu, kata politisi PAN ini dalam waktu dekat ini

cukup banyak pejabat eselon II yang akan memasuki masa pensiun, dan itu artinya harus segera terisi. “Artinya biar pansel itu sudah bekerja, kami menyarankan agar bupati segera melakukan mutasi terhadap jabatan yang lowong,” tambahnya.

Terkait masih mencuatnya isu kedaerahan dalam pengisian jabatan lowong di Lobar, Ketua Komisi IV DPRD Lobar itu mengatakan egosentris kedaerahan sudah tidak layak untuk ‘dijual’. “Sudah tidak layak, kita bicara frame NKRI. Orang mau dari Bima, Dompu yang menjadi kadis (kepala dinas) kenapa tidak, asalkan dia bersama-sama bangun Lobar ke depan. Kalau kita bicara egosentris kedaerahan, itu sama artinya kita mengkerdilkan makna frame NKRI. Artinya kami mendukung langkah Bupati untuk melaksanakan mutasi,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/her)

M. Suhardi Langsung mencoret namanama tersebut. Pihaknya sendiri tidak tahu apakah namanama ini dimasukkan atas unsur kesengajaan atau tidak.

Namun demikian pencoretan nama-nama ini mempengaruhi

jumlah syarat minimal yang harus dipenuhi parpol. “Temuan ini ada di parpol baru dan partai lama,”jelasnya.

Menurut Suhardi, Kasus semacam ini mengindikasikan parpol sekedar mengambil KTP warga untuk masuk KTA. Menanggapi temuan KPU ini, Ketua DPD Berkarya Lobar, Agus Kamarwan mengakui memang di partainya juga ditemukan nama-nama PNS, Polri dan TNI yang dimasukkan KTA. “Kami sudah keluarkan itu,” tegasnya.

Diakuinya, nama-nama mereka bisa masuk, karena terlalu banyak KTP yang diambil di samping wawasan DPC dalam konteks meminta KTP tidak paham sepenuhnya. (her)

Belum Jelas, SK Pelantikan Mamiq Alex Praya (Suara NTB) Proses pelantikan H.L. Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex sebagai anggota DPRD NTB yang baru Pengganti Antarwaktu (PAW), hingga kini belum ada kejelasan. Pihak Mamiq Alex mengaku masih menunggu kejelasan SK dari Mendagri, soal PAW ini. “Kita menunggu saja,” ujar Mamiq Alex, saat dikonfirmasi wartawan di Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), Kamis (16/11).

Ia mengaku, sudah berkoordinasi dengan pengurus Partai Demokrat soal PAW ini. Begitu juga dengan pihak Kemendagri, juga sudah ada komunikasi. Di mana SK pelantikan kabarnya sudah jadi dan tinggal diproses saja. “Informasi Bulan November ini juga SK sudah turun. Sehingga pelantikan bisa segera dilaksanakan,” klaimnya.

Diakuinya, SK pelantikan terlambat turun, karena ada kesalahan administrasi yang harus diperbaiki. Di mana sebelumnya

ada perbedaan soal nama. Namun oleh KPU NTB, persoalan ini sudah diluruskan, sehingga SK pelantikan bisa diproses.

Mamiq Alex merupakan PAW dari anggota DPRD NTB asal Partai Demokrat sebelumnya, L. Sudiartawan, yang dicopot oleh partai, karena persoalan di internal Partai Demokrat. Mamiq Alex dan L. Sudiartawan, sama-sama menjadi calon anggota DPRD NTB melalui daerah pemilihan (dapil) Loteng bagian selatan.

Namun karena kalah perolehan suara, Mamiq Alex yang sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua DPRD NTB ini, harus merelakan L. Sudiartawan sebagai anggota DPRD NTB periode 2014-2019. Tapi setelah Partai Demokrat mencopot L. Sudiartawan, secara otomatis Mamiq Alex menjadi pengganti, karena menjadi calon anggota DPRD NTB dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah L. Sudiartawan. (kir)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Catatan Komisi I dan Komisi II DPRD Sumbawa Terhadap APBD 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menyetujui dan menetapkan APBD 2018. Namun dalam laporan komisi yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa catatan penting yang disampaikan kepada Bupati Sumbawa. Untuk ditindak lanjuti demi perbaikan kinerja maupun akselerasi pembangunan pada masing masing OPD. Seperti Komisi I DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, H. Nurdin Marjuni S.H, menilai program dan kegiatan yang usulkan sudah realistis dan rasional. Serta sudah mengedepankan prinsip skala priorias. Namun selama proses pembahasan berlangsung, masukan dan saran juga dsampaikan kepada OPD mitra.

Diantaranya, terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diharapkan agar dapat berperan aktif dalam mengawal pelasaksanaan program yang ada di desa. Terutama program kredit sahabat yang dihajatkan untuk membebaskan desa dari rentenir.

Diharapkan, program-program tersebut bisa tepat sasaran. Mengingat masih ada cukup banyak desa yang belum terakomodir dalam program

kerabat tersebut. Terutama desa-desa terpencil, diharapkan kedepan dapat diprioritaskan. Demikian juga terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program kerabat, agar dapat mengakomodir komponen masyarakat lainnya.

“Kami juga mendukung ide menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang disinergikan dengan Pilkada pada tahun mendatang. Sebab akan lebih efektif dan efisien terutama dari sisi penganggarannya,”kata Nurdin.

Terhadap Inspektorat, agar tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mengurangi terjadi pelanggaran disiplin aparatur sipil negara. Rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati agar lebih tegas.

Untuk memberikan efek jerah kepada aparatur yang melanggar tersebut. Dengan tetap mengacu kepada aturan perundangudangan yang berlaku.

Terkait program bantuan keuangan khusus di desa yang bersumber dari pemerintah daerah, diharapkan dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan. Untuk Sat Pol PP dan Linmas, Komisi I mengparesiasi kinerja mereka dalam menggawal kebijakan daerah khusus-

nya dalam melakukan operasi penertiban masyarakat.

Terhadap sekretariat daerah, khususnya Bagian Pertanahan, agar berhati-hati dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebab tidak jarang pengadaan tanah ini berujung pada masalah hukum.

Komisi II melalui juru bicaranya, Berlian Rayes S.Ag, menyoroti sejumlah hal. Terhadap pendapatan daerah, khususnya pembiayaan pembangunan daerah dapat diupayakan skema pinjaman pendanaan infrastruktur daerah di pemerintah pusat. Melalui BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sektor sektor yang dapat dibiayai PT. SMI tidak hanya infrastruktur dasar tapi juga infrastruktur sosial seperti jalan dan jembatan, transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, irigasi, air minum, infrastruktur sosial, sehingga segala agenda pembangunan besar di kabupaten Sumbawa dapat direalisasikan.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus selalu selalu memperbarui data obyek dan subyek pajak daer-

ah serta retribusi daerah.

Komisi II mendorong agar dapat menyisir pos pendapatan daerah yang belum ditagih seperti retribusi sewa petak los atau lapak di Taman Bugis dan kawasan pertokoan, pajak burung walet, IMB ATM, parkir, pemakaian kekayaan daerah berupa alat panen combine harvest dan objek retribusi lainnya.

“Untuk menata pedagang pasar dan kaki lima diharapkan pendataan dan pendistribusian kartu pedagang dapat segera dilakukan,”pintanya.

Terhadap potensi pajak hotel dan restoran perlu dimaksimalkan melalui sistem kontrol aplikasi online (bill). Begitu pula dari retribusi uji mutu laboratorium PU perlu ditingkatkan kualitas alatnya sehingga dapat dipakai oleh semua jenis pekerjaan fisik yang ada di kabupaten Sumbawa.

Pihaknya selalu menyarankan agar disediakan juru tagih, juru taksir pajak dan juru sita sehingga potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.

Terkait dengan upaya menjaga populasi ternak besar, komisi II mendorong perawatan yang intensif pada peternak.

Bila ada gejala sakit pada ternak diharapkan peternak dap-

at segera menghubungi dokter hewan yang ditempatkan di masing masing wilayah.

Disamping itu, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menekan dan meminimalisir penyelundupan maupun pencurian ternak. Salah satu upaya adalah mengaktifkan dan memaksimalkan pengawasan di perbatasan.

Selanjutnya, untuk memperkuat branding ternak sapi kita, Komisi II DPRD Sumbawa sangat mendukung gerakan Sumbawa Beef, dan Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI) yang bertujuan menjaga kualitas dan kuantitas daging sapi. Melalui penguatan peternak, perlengkapan ternak, ketersediaan lahan dan teknologi yang diterapkan dari hulu hingga hilir serta pemenuhan indukan berkualitas melalui ikontes ternak.

Sedangkan terkait dengan persoalan belum cukupnya cadangan dan daya listrik daerah, Komisi II mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjemput program pembangunan pembangkit listrik yang baru.

Sejalan dengan program pemerintah pusat yang mencanangkan program proyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW).

(Suara NTB/ist)

SUASANA - Suasana rapat paripurna DPRD Sumbawa yang mengagendakan pengesahan RAPBD Sumbawa tahun 2018.

Untuk perusahaan yang mendukung pariwisata daerah.

Sebagaimana yang telah beroperasi mengolah sumberdaya alam batuan dan mineral di Sum- ditetapkan, Sumbawa merubawa yang belum memiliki izin pakan 1 dari 20 daerah yang operasional, diminta ditertibkan. akan menjadi sentra industri “Bagi perusahaan yang nakal garam di Indonesia.

Begitu pula program lainnya segera dihentikan aktifitas yakni pendayagunaan pulauoperasionalnya,”tegas Berlian.

Sementara terhadap pem- pulau kecil, optimalisasi PAD bangunan kelautan dan peri- dari sektor perikanan, pembankanan di Sumbawa, pada ran- gunan dermaga, revitalisasi cangan program APBD tahun pabrik es yang belum beropera2018, terdapat beberapa pro- si, peningkatan prasarana Temgram prioritas yang diharapkan pat Pelelangan Ikan (TPI) pemdapat menjadi perhatian ad- bangunan fisik pelabuhan, optialah program lahan terintegra- malisasi kartu nelayan, sosialsi yang tidak hanya menghasil- isasi asuransi nelayan dan penkan garam tetapi juga ikan, dan gamanan wilayah laut. (arn/*)

Anggaran Pokir, Tiap Anggota Dewan KSB Dijatah Rp 1 Miliar Taliwang (Suara NTB) Para anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapatkan jatah alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar per anggota untuk pembiayaan program Pokok Pikiran (Pokir) di tahun 2018 mendatang.

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Pasangan selingkuh yang diamankan dalam operasi gabungan.

Tim Opgab Amankan Pasangan Selingkuh dan Ratusan Botol Miras Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Operasi gabungan (Opgab) kembali menggiatkan operasi rutin menindaklanjuti laporan masyarakat, Kamis (16/11) kemarin. Hasilnya tim mengamankan sejumlah pasangan selingkuh dan penjual minuman keras (miras) jenis brem dengan barang bukti ratusan botol. Selain itu, tim juga mengamankan satu orang perempuan yang identitas kependudukannya sudah tidak berlaku.

Operasi tersebut melibatkan Sat Pol PP, TNI, Polri, PM, Disdukcapil dan Disos dengan menyasar dua wilayah yakni Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas.

Tim yang dipimpin Sekdis Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, M.si ini mengawali operasi di Jalan Kemuning, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa.

Di wilayah setempat, tim mengamankan seorang penjual miras jenis brem merah berinisial Sg dengan barang bukti 20 botol aqua besar. Tim kemudian bergeser ke Keluarahan Brang Biji dengan menyasar sebuah kos-kosan.

Di salah satu kos-kosan tim mendapati dua pasangan selingkuh dan satu orang perempuan yang identitas kepen-

dudukannya sudah tidak berlaku. Setelah itu tim melanjutkan operasi ke wilayah Kecamatan Labuhan Badas.

Di wilayah setempat, tepatnya di Dusun Buin Pandan, Desa Karang Dima diamankan pembuat sekaligus penjual miras jenis brem putih berinisial HS. Dari tangannya diamankan barang bukti sebanyak 113 botol aqua besar dan dua ember bahan baku pembuat miras. Setelah operasi tersebut, mereka kemudian dibawa ke Kantor Pol PP Sumbawa untuk proses lebih lanjut.

Ketua Tim Opgab yang juga Sekdis Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, M.Si yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya hal tersebut. Operasi ini rutin dilaksanakan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap adanya hal yang meresahkan.

Sasarannya minuman keras (miras) kamar kos-kosan dan hotel. Dalam hal ini pihaknya melaksanakan operasi di dua wilayah kecamatan, yakni Sumbawa dan Labuhan Badas. Hasilnya diamankan dua pasangan selingkuh, satu orang yang identitas kependudukannya sudah tidak berlaku dan dua penjual miras.

Terhadap pasangan selingkuh dan satu orang yang iden-

titas kependudukannya sudah tidak berlaku diberikan pembinaan. Keluarganya dipanggil kemudian dibuatkan surat pernyataan. Sementara terhadap penjual miras akan diproses hukum. Dimana melanggar Perda nomor 20 tahun 2006 terkait pengendalian dan penjualan minuman beralkohol. Dengan ancaman hukuman 3 bulan kurungan dan denda Rp 25 juta.

Pihaknya akan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan melakukan pembinaan serta penertiban. Guna meminimalisir semua kemungkinan yang akan terjadi di tengah masyarakat. Kepada semua pemilik hotel dan kos diharapkan mengecek terlebih dahulu identitas penghuni ataupun tamu sebelum menerimanya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan serta keresahan masyarakat. Begitupula terhadap penghuni kos atau hotel agar tidak berduaan jika belum memiliki ikatan resmi.

“Kita tetap akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan melakukan pembinaan serta penertiban untuk meminimalisir semua kemungkinan yang terjadi di tengah masyarakat,” pungkasnya. (ind)

Besaran anggaran untuk membiayai program yang biasa disebut dana aspirasi dewa itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (RAPBD) 2018 yang saat ini pembahasannya tengah berlangsung.

“Iya untuk anggaran pokir dewan disiapkan sebesar Rp 1 miliar per anggota,” terang Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada Suara NTB. Jatah pembiayaan program pokir para anggota dewan yang disiapkan di APBD murni 2018 itu nilainya sama dengan yang disiapkan di APBD murni 2017 ini. Dijelaskan H. Amry, besaran dana pembiayaan program pokir dewan itu tidak final di angka Rp 1 miliar. Sebab kemungki-

nan berubah (bertambah) jika ada tambahan sumber pendapatan di pertengahan tahun dan akan dimasukkan melalui APBD Perubahan.

“Seperti tahun ini kan, awalnya Rp 1 miliar di APBD murni terus ada tambahan lagi di perubahan. Jadi tergantung nanti kondisi keuangan kita,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD KSB, H. Amir Ma’ruf Husein, S.PdI yang dikonfirmasi terpisah membenarkan besaran nilai pembiayaan pokir dewan yang dituangkan di APBD 2018 itu. “Untuk aspirasi tahun depan memang sama dengan tahun ini. Sebesar Rp 1 miliar yang disiapkan di APBD murni,” paparnya.

Ia mengakui, di tahun 2017 ini ada tambahan anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp 1 miliar. Masing-

”

Yah mudahmudahan nanti kalau ada tambahan pendapatan di tengah tahun bisa ada tambahan lagi seperti tahun ini

masing anggota diberikan tambahan sebesar Rp 400 juta. Namun tambahan itu oleh pemerintah diarahkan setengahnya untuk membiayai program peningkatan Standar Pelayanan Minimun (SPM) pendidikan yang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dituntaskan.

“Tambahan Rp 400 juta itu, sebesar Rp 200 juta khusus SPM dan sisanya bebas ( untuk pembiayaan program menyesuaikan kebutuhan prioritas aspirasi konstituen masing-masing anggota),” ujarnya.

Ia pun berharap, pada APB-

(Suara NTB/dok)

H. Amry Rakhman DP 2018 mendatang ada tambahan sebagaimana tahun ini.

Mengingat kebutuhan konstituen di lapangan cukup banyak untuk bisa diakomodir pelaksanaannya melalui program pokir para anggota. “Yah mudah-mudahan nanti kalau ada tambahan pendapatan di tengah tahun bisa ada tambahan lagi seperti tahun ini,” harapnya. (bug)

Tambah Anggaran, Bupati KSB Minta Dikpora Maksimalkan Serapan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2018 mendatang menambah anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dalam rangka mengejar pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan di daerah.

Menyusul kebijakan itu, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM pun mewanti-wanti Dinas Dikbupora agar memaksimalkan serapannya. Pasalnya upaya penambahan tersebut sudah dilakukan pemerintah di tahun 2017 ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), namun di lapangan realisasi

serapan dinas belum maksimal.

“Kemarin mereka minta ditambah karena kurang DAK (dana alokasi khusus). Saya bilang tambah di tahun depan, tapi jangan seperti sekarang kita tambah uangnya tidak bisa dihabiskan,” tegasnya. Menurut bupati, di sektor pendidikan Pemda KSB saat ini fokus menuntaskan pemenuhan SPM. Karena itu alokasi anggaran di sektor pendidikan digenjot untuk untuk meralisasikannya. “Tapi kalau kemudian tidak bisa dihabiskan kan kita sulit juga mempercepat pemenuhan SPM-nya,” cetusnya.

Ia mengatakan, pada tahun depan Dinas Dikpora harus benar-

benar mampu melaksanakan seluruh program peningkatan SPM yang telah dianggarkan. Sebab target Pemda KSB pada tahun 2019 seluruh sekolah sudah memenuhi standar yang menjadi ketentuan pemerintah pusat itu.

“Tahun ini mudah-mudahan bisa 80 persen dan kita maksimalkan 2019 tuntas,” harapnya.

Selanjutnya bupati menyampaikan, pemerintah sengaja memfokuskan diri untuk pemenuhan SPM pendidikan. Harapannya seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan sama di sekolah mana pun.

“Jadi tidak masalah lagi si anak sekolah di mana. Karena me-

mang semua sekolah kita sudah memberikan pelayanan yang merata sesuai stdandar minimum pemerintah,” paparnya.

Bupati berpesan, kepada kepala sekolah dan guru agar terus berinovasi dalam memanjukan pendidikan. Karena keberhasilan pendidikan tidak saja ditunjang oleh satu faktor semata, tetapi oleh seluruh komponen yang ada di lingkungan pendidikan.

“Yang paling tahu kebutuhan cara meningkatkan prestasi siswa di sekolah itu kan guru dan kepala sekolah. Walau pada akhirnya kegagalan di sektor pendidikan kembali kepada pemerintah,” pungkasnya. (bug)

Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Serapan Anggaran Satker Wilayah KPPN Sumbawa Capai 77,82 Persen Tulisan Para Juara Karya Tulis Gambarkan Tingkat Pemahaman Siswa Soal SPM Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi serapan anggaran satuan kerja (satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa hingga saat ini mencapai Rp 838.829.792.308 atau sekitar 77,82 persen. Serapan ini baik yang bersifat dana transfer maupun non transfer.

Kepala KPPN Sumbawa, Ermina Tri Lestari yang dikonfirmasi, Kamis (16/11) kemarin menjelaskan pagu anggaran yang dikelola secara keseluruhan Rp 1.077.929.446.000, dengan rincian dana transfer Rp 512.129.624.000 dan non transfer Rp 565.799.822.000.

Dari jumlah pagu, yang sudah terserap Rp 838.829.792.308 atau sekitar 77,82 persen. Dimana dana transfer Rp 405.105.656.600 dan non transfer Rp 433.724.135.708. Sedangkan sisa yang belum terserap Rp 239.099.653.692, dengan rincian dana transfer Rp 107.023.967.400 dan non transfer Rp 132.075 686.292.

“Serapannya secara keseluruhan sampai dengan bulan November ini mencapai 77,82 persen,” ujarnya.

Dijelaskannya, satker yang ada sebanyak 64 termasuk un-

tuk DAK fisik APBN. Sementara untuk non transfer berjumlah 63 satker. Untuk serapan anggaran hingga triwulan tiga targetnya sebanyak 70 persen.

Saat ini sudah memasuki triwulan keempat. Dimana untuk serapan masing-masing satker dinilainya sudah bagus. “Secara keseluruhan kita bagus. Ratarata sudah bagus serapan satker-satker itu,” terangnya.

Dilihat dari jumlah serapan yang ada diakuinya sudah mencapai target. Dimana secara keseluruhan tidak ada satker yang serapannya paling minim. Mengenai sisa anggaran sekitar 20an persen yang belum terserap diyakini bisa terkejar hingga bulan Desember mendatang. Sebab, kebanyakan yang belum terserap untuk kontrak-kontrak yang penyelesaiannya di bulan November dan Desember. Nilai kontrak tersebut bervariasi, ada yang nilainya besar dan ada yang kecil.

“Sebetulnya, tidak ada kendala yang berarti. Sisa 20-an persen yang belum terserap karena memang ada beberapa kontrak-kontrak yang penyelesaiannya ada di bulan November dan Desember. Sisanya nanti diyakini bisa terkejar,” pungkasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa telah mengumumkan pemenang lomba karya tulis ilmiah tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Sumbawa. Karya-karya tersebut dinilai cukup menggambarkan tingkat pemahaman siswa tentang SPM Dikdas itu sendiri di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa, Amir Mahmud M.E. Beragam tulisan yang masuk pada setiap tingkatan sekaligus mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap SPM itu sendiri. Apalagi mengingat capaian SPM di Sumbawa cukup tinggi bahkan mendapatkan pujian dari Kementerian Dikbud RI. Para pemenang lomba karya tulis ilmiah tentang pemenuhan SPM Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Sumbawa yang diumumkan bersamaan dengan lomba lainnya pada malam penutupan Pekan Budaya Pelajar lalu yakni, tingkat SD dan MI juara pertama Arfi Adyaksa Cholid dari SDN Pulau Kaung dengan judul usaha kepala

sekolah dan guru dalam upaya memenuhi standar pelayanan minimal tingkat. Juara II Kevin Evan Faustin Timbolong dari SDN Tunas Daud Unggul dengan judul strategi pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar Kabupaten Sumbawa. Juara III Elsa Dwi Mutiya dari MIN Sejari dengan judul pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

Tingkat SMP dan MTs juara pertama Rahma Adriana Prihatiningtiyas dari SMPN 1 Alas dengan judul evaluasi standar pelayanan pendidikan dasar di SMPN 1 Alas. Juara II Firda Izzan Baliyati dari MTsN Empang dengan judul strategi pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar Kabupaten Sumbawa dengan manajemen doa. Juara III Witri Wulandari dari MTsN 3 Sumbawa dengan judul deskripsi sekolah berstandar pelayanan minimal MTs Negeri 3 Sumbawa : kondisi pemenuhan layanan saat ini. Kategori umum juara pertama diraih oleh Nofiana Ayu Rizqiana Sari dengan judul strategi pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar melalui optimalisasi pelibatan peran ser-

(Suara NTB/

Amir Mahmud ta masyarakat. Juara II Susi Susanti dengan judul Aware demi terciptanya standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar Kabupaten Sumbawa. Juara III Nur Halimah, S.Pd. dengan judul kemitraan pemerintah daerah dan BUMN sebagai upaya pemenuhan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumbawa. “Para pemenang kami minta segera mengambil hadiah di Kantor Dinas Dikbud,” terang Amir.

Diketahui sebelumnya, roadmap (peta jalan) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 2017 Kabupaten Sumbawa telah diekspose. Sekaligus dilounching Bupati Sumbawa pada awal Oktober lalu. Dalam kesempatan tersebut, tim dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi upaya serta capaian yang telah dilakukan Sumbawa.

Tim PKP SPM Dikdas Provinsi, Dr. Gunawan, M.Pd menyebutkan ada 27 indikator SPM Dikdas, 24 indikator menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan 13 indikator tanggung jawab satuan pendidikan dalam hal ini sekolah. Implementasi pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa, yakni Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang mencapai 94 persen (Sumbawa dan Alas).

Yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi dan papan tulis untuk setiap rombongan belajar(rombel) 88 persen (Empang). Semua rombelnya tidak melebihi 36 orang 97 persen (Lenangguar), dan telah memenuhi kebutuhan ruang

kelas, meja/kursi dan papan tulis setiap rombel mencapai 83 persen (termasuk Moyo Utara dan Moyo Hilir sudah mencapai 100 persen). Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik mencapai 38 persen. Namun Lantung dan Ropang yang masih 0 persen. SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demontrasi dan eksprimen peserta didik mencapai 40 persen (Buer dan Labangka 7 %). Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan mencapai 90 % (Labuan Badas 50 persen). Jumlah SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik mencapai 98%. Sementara SD/MI yang memiliki 6 orang guru atau 4 orang guru untuk daerah terpencil dan jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 guru untuk setiap rumpun mata pelajaran telah mencapai 100 %. (arn/*)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

Dampak Pembabatan Hutan Hantui Warga di Wawo Bima (Suara NTB) – Dampak pembabatan hutan yang kemudian dijadikan lahan tegalan di kawasan pegunungan desa Tarlawi Kecamatan Wawo, mulai terasa. Ini pun menghantui warga yang melintas sepanjang jalan menuju desa setempat.

Salah satunya adalah Hajairin S.Pd. Guru SDN Inpres Tarlawi ini mengaku khawatir dan cemas saat melintasi jalan menuju desa Tarlawi. Tempatnya mengajar ketika peralihan musim kemarau ke musim hujan.

“Karena sepanjang jalan, kondisi hutan sudah habis dibabat. Kami khawatir saat hujan deras tiba-tiba longsor atau banjir air gunung,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (16/11).

Menurutnya, jarak tempuh dari rumahnya di Desa Maria menuju ke kampung tersebut sekitar 12 kilometer. Meski jalannya sudah diaspal. Namun sepanjang jalan melewati tebing terjal yang kondisi hutannya sudah gundul.

“Sudah 12 tahun mengajar. Tapi dua tahun belakangan ini saya seringkali dihantui rasa cemas karena melihat kondisi hutan yang telah dibabat habis,” katanya.

Dua tahun memasuki musim penghujan atau peralihan tersebut. Ia mengaku wilayah Tarlawi sekitar, kerapkali diterjang banjir bandang. Hal ini diperparah dengan kondisi hutan sudah beralihfungsi.

“Walaupun banjir selama ini tidak menelan korban jiwa.

Tapi kondisinya cukup membahayakan bagi masyarakat yang melewati jalan,” katanya.

Dia berharap kondisi kerusakan hutan tersebut diperhatikan dengan serius serta cepat diatasi oleh pihak-pihak terkait. Jangan sampai membahayakan serta menimbulkan korban jiwa. “Kami ingin saat melewati jalan menuju sekolah bisa tenang. Tidak dihantui rasa cemas ketika turun hujan,” ujarnya.

Sementara seorang warga, M. Fadil juga mengaku cemas ketika melintas jalan tersebut. Karena tidak memungkinkah musibah terjadi. Hal itu sesuai dengan kondisi di kawasan setempat yang telah gundul.

“Jika hujan batu-batu atau sisa kayu diatas gunung bisa turun dibawa air banjir. Hal inilah yang kami khawatirkan.

Mudah-mudahan hal ini bisa disikapi oleh pemerintah melihat kondisi kawasan saat ini,” katanya.

Sementara Kepala Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Muhtar H. Jamaluddin mengakui, sebagian besar lahan diwilayah desa Tarlawi beralih fungsi lahan tegalan yang ditanami tanaman jagung dan padi merah.

Diakunya diwilayah setempat, tercatat ada sekitar 350 hektar lahan yang dikelola oleh masyarakat yang sebagian besar adalah petani. Dengan rata-rata satu kepala keluarga (KK) mengelola satu hektar lahan.

“Hanya saja hal ini di luar kawasan hutan. Warga ini pun tetap membayar pajak SPPD, karena lahan tegalan ini dikelola rutin,” katanya.

Ia menambahkan, di desa Tarlawi sendiri tercatat ada empat sekolah. Antara lain tiga sekolah jenjang dasar dan satu menengah pertama. Sedangkan jumlah guru ada sekitar 50 orang.

“Para guru ini berdomisili diluar desa Tarlawi dan setiap hari pulang pergi mengajar. Jadi wajar mereka cemas dan khawatir. Tapi yang jelas hal ini akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk mencarikan solusi kedepan,” pungkasnya. (uki)

Tersisa 10 Ribu RTLH Belum Tersentuh Bantuan di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, M. Iksan, S. Sos, menyebutkan masih ada 10 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dompu yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Baik melalui program BSPS maupun bedah rumah kumuh lainnya. Dari 11 ribu RTLH yang terdata sebelumnya baru 104 rumah yang tersentuh bantuan atau sekitar 1 persen. Itupun masih banyak lagi yang belum terdata dengan baik.

“Makanya kami rencanakan pendataan ulang di 2018, karena memang 11 ribu ini adalah hasil pendataan cipta karya kemarin,” kata dia di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Rencana pendataan ulang ini menyusul masih banyaknya usulan pemerintah Desa/Kelurahan yang diterima pihaknya. Dan tak bisa dinafikan tingginya angka pernikahan dini menurut dia, ikut menyumbang jumlah keluarga yang tinggal di RTLH, terlebih menjadi cikal bakal tumbuhnya lingkungan dan perumahan kumuh.

Atas dasar itu juga pihaknya tetap mengedukasi masyarakat agar mengurangi belanja-belanja yang tidak penting, tetapi menyarankan untuk fokus pada perbaikan perumahan. “Pernikahan dini juga menjadi cikal bakal tumbuhnya lingkungan kumuh, perumahan kumuh,” ujarnya.

Pada Alokasi Dana Desa (ADD) pun sudah dianggarkan untuk perbaikan rumah kumuh, minimal 5-10 unit sebagaimana instruksi pemerintah daerah. Hanya saja di Tahun 2017 ini pihaknya belum mengetahui pasti Desa/Keluarahan mana yang sudah mengindahkan instruksi itu, termasuk data penerimanya. Sehingga ada kekhawatiran terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan.

Terhadap aparatur desa setempat Iksan berharap agar instruksi Bupati diindahkan, bila perlu jumlahnya melampaui target yang diperintahkan. Selain itu dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pun sebaiknya dialokasikan untuk mengatasi persoalan ini.

“Bupati menginstruksikan 5-10 rumah, mungkin mengaplikasikanya lebih dari itu kan lebih bagus lagi mengingat angka kita ini 11 ribu,” harapnya.

Ia menyebutkan, keberadaan masyarakat yang tinggal di rumah kumuh cukup variatif, ada di pusat kota juga pelosok desa. Sementara untuk masyarakat pesisir menurut Iksan, hampir semuanya membutuhkan bantuan program peningkatan perumahan. “Yang jelas di daearah pesisir itu semua membutuhkan peningkatan perumahan,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Jembatan Ambruk, Ribuan Warga Tiga Dusun Terisolasi

Bima (Suara NTB) – Sekitar dua ribu jiwa warga tiga Dusun di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, terisolasi. Penyebabnya, sebuah jembatan penghubung menuju ke wilayah itu, ambruk seketika akibat terjangan banjir.

Kepala Desa Tarlawi, Muhtar H. Jamaluddin kepada Suara NTB, Kamis (16/11) mengaku, peristiwa ambruknya jembatan tersebut terjadi Rabu (15/11) sore, yang bersamaan intensitas curah hujan yang tinggi.

Kata dia, curah hujan yang tinggi tersebut menyebabkan meluapnya air ke dalam sungai dan membuat tanah tepat di bawah jembatan terkikis. Sehingga memicu jembatan jalan tersebut seketika ambruk.

“Ambruknya jembatan ini juga pada saat sebuah truk besar melewati jembatan. Beruntungnya jembatan ambruk, ketika truk itu sudah melintas.

Dan Alhamdulillah ambruknya jembatan ini tidak menelan korban jiwa,” katanya.

Meski begitu Kades, tidak mengetahui secara detail total kerugian akibat ambruknya jembatan tersebut.

Hanya saja, lanjutnya kerugian diperkiran mencapai sekitar Rp 300 juta lebih serta sekitar dua ribuan warga terhambat aktivitasnya.

“Kerugianya masih kita catat. Tapi prakiraan sekitar tiga ratusan juta rupiah,” ujarnya.

Ia menambahkan, ambruk jembatan tersebut, telah dilaporkan kepada pihak terkait serta Bupati Bima baik secara tertulis dan lisan. Dengan harapan agar membangun jembatan jalan alternatif penghubung.

“Harapan kami bisa dibangun cepat. Karena tidak ada akses jalan lain menuju perkampungan selain jalan ini.

(Suara NTB/uki)

TERHAMBAT - Nampak mobilitas warga yang terhambat lantaran jembatan ambruk, Kamis (16/11).

Apalagi jembatan ini sudah harus diperbaiki, karena sejak dibangun tahun 1994 belum pernah diperbaiki,” ujarnya.

Sementara Kepala Plt. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Taufik Rusdy, mengaku terkait ambruknya bencana tersebut sedang dikaji Tim Reaksi Cepat gabungan beberapa OPD. “Hal ini dilakukan untuk mengupa-

kan membangun cepat jembatan alternatif pengubung,” ujarnya.

Diupayakan pembangunan cepat jembatan pengganti, agar masyarakat setempat bisa kembali melakukan aktivitas dengan lancar. Karena jalan jembatan tersebut merupakan satusatunya akses menuju desa Tarlawi.

“Oleh kami menghimbau warga tetap bersabar karena saat ini sedang diupayakan pembangunan jembatan

(Suara NTB/ils)

kemiskinan yang diklaim Pemda KSB berada di angka 3,27 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada pada angka 16,50 persen atau 0,47 persen tahun 2016 lalu.

Penurunan sangat tajam ini, harus bisa diantisipasi dan dikelola dengan baik karena apabila tidak, dikhawatirkan bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari.

alternatif bersama Dinas teknis Pekerjaan Umum (PU),” ujarnya.

Tidak hanya itu, persoalan ambruknya jembatan tersebut telah dilaporkan kepada BPBD Provinsi dan Pusat secara lisan. Untuk tertulisnya akan disusul kemudian, karena masih mengumpulkan data hasil laporan pemerintah desa dan Kecamatan. “Yang jelas persoalan ini akan ditangani serius,” pungkasnya. (uki)

Pilkada Kota Bima, Aji Man Resmi Diusung Demokrat Kota Bima (Suara NTB) – Bakal Calon (Balon) Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin resmi diusung partai Demokrat dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

Demokrat merupakan partai pertama yang mengusung pria yang akrab disapa Aji Man ini.

Hal itu disampaikan Ketua DPD I Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, usai melantik pengurus partai Demokrat se pulau Sumbawa di Paruga Convetion Hall, Kota Bima, Rabu (15/11).

Menurutnya, komitmen Demokrat mengusung wakil Walikota Bima aktif ini ditandai dengan surat tugas yang diberikan beberapa waktu lalu.

Bahkan Mahalli mengaku Aji

Man sudah lama menjadi kader Partai Demokrat.

“Pilkada Kota Bima sudah tidak ada masalah karena Demokrat secara resmi telah mengusung Aji Man yang juga kader sendiri,” katanya.

Diakuinya, partai hanya mengusung balon Walikota saja. Sementara balon wakil Walikota yang akan mendampingi, diarahkan sepenuhnya kepada Aji Man. Hanya saja, nama balon wakil itu harus diserahkan dalam waktu dekat ini.

“Jika nama balon wakil walikota diserahkan. Kita akan langsung menerbitkan SK calon walikota/wakil walikota yang diusung resmi oleh Demokrat. Kita minta agar

(Suara NTB/dok)

TGH. Mahalli Fikri dalam minggu ini nama pendampingnya diserahkan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga

Ratusan Randis di Dompu Nunggak Pajak Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 376 unit Kendaraan Dinas (Randis) di Dompu menunggak pajak, baik roda dua maupun roda empat. Angka tersebut dari jumlah kendaraan ril atau yang terpantau 762 unit, 366 unit diantaranya sudah memenuhi tanggung jawabnya.

Kepala UPT Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB untuk Kabupaten Dompu, H. Ahmad Purqan, SE., MAP., mengatakan potensi yang tercatat memang cukup besar jika dilihat dari total Randis yang dikeluarkan Pemda Dompu, yakni 1.651 unit dari Tahun 2011 lalu.

“Setelah kita kunjungi di lapangan itu ya sebesar 762 unit, sisanya 834 unit tidak terdata,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/11).

Mengingat banyaknya randis yang menunggak pajak

tersebut jelang akhir tahun ini pihaknya akan menyurati semua SKPD dan pihak terkait untuk segera melunasi pajak kendaraan, termasuk melampirkan total kendaraan yang ada di instansi tersebut. Persoalan ini dianggap aneh lantaran randis yang sebetulnya sudah dianggarkan pajaknyapeleh pemerintah justru tidak membayar.

“Dan lucu juga, masyarakat kita dor der untuk membayar sementara kita sendiri dinas tersendat-sendat. Harusnya jadi contoh dulu,” ujarnya.

Terkait alasan belum dibanyarnya pajak randis itu Ahmad Purqan mengaku tidak mengetahuinya secara pasti.

Karenanya diharapkan persoalan ini terungkap setelah Bappeda melayangkan surat peringatan,apakah pemicu utamanya tidak ada anggaran atau kendaraan tersebut sudah tidak ada lantaran hilang atau dijual penggunanya.

“Apalagi pengadaannya tiap tahun, ini saja belum diselesaikan bagaimana tahuntahun berikutnya,” jelas dia.

Menyusul pajak ini menjadi sumber utama pendapatan Provinsi NTB yang menjadi bagian dana bagi hasil untuk Kabupaten Dompu, Ahmad Purqon menekankan pemerintah daerah untuk proaktif membantu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, terutama pemegang kendaraan dinas.

Berdasarkan data pihaknya potensi kendaraan di Dompu sekitar 40 ribu lebih, dan yang membayar pajak pada Tahun 2016 lalu hanya 22 ribu.

“Artinya setengahnya itu belum bayar pajak, dengan setengah itu membayar pajak kan 30 persen kali setengah itu kan bagian Dompu. Kalau bisa menjadi 30 ribu saja membayar pajak kan akan lebih besar lagi bagian kita di Dompu,” pungkasnya. (jun)

Demokrat Soroti Angka Penurunan Kemiskinan di KSB Taliwang (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Sumbawa Barat Mustakim Patawari LM, S.Stp, M.Si menyoroti penurunan ekstrem angka

Halaman 7

“Kita tentu sangat apresiasi penurunan angka kemiskinan yang berada pada posisi 3,27 persen hasil validasi Basis Data Terpadu (BDT) dari Kemensos tahun 2015 lalu. Tetapi yang perlu kita waspadai jangan sampai angka ini tidak bisa menggambarkan kondisi kedalaman kemiskinan yang terjadi. Apalagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data hanya hitungan minggu, apakah dianggap cukup menggambarkan kondisi kemiskinan kita,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (16/11).

Dikatakannya, proses verifikasi untuk menunjukkan angka kemiskinan mikro ini sudah pernah dilakukan oleh bupati dulu (Dr. KH. Zulkifli Muhadli) dengan cara melakukan deklarasi keluar dari status daerah tertinggal. Tetapi dampak dari adanya deklarasi ini, semua bantuan

dari pemerintah kemudian dipangkas. Sehingga, upaya dalam menyiasati pembiayaan yang dilakukan pada program pengentasan kemiskinan nanti hanya bertumpu pada APBD. Inilah yang harus diwaspadai oleh Pemkab, jangan sampai verifikasi data BDT ini sangat tidak relevan dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Karena secara faktual setiap ada data yang baru maka data itulah yang digunakan sebagai alat untuk mengukur besaran bantuan yang akan dikucurkan nanti.

“Kalau kita tidak dapat bantuan dari pusat apakah bisa cukup dengan anggaran yang berasal dari daerah. Makanya pemerintah harus jeli melihat masalah ini jangan sampai penurunan angka kemiskinan menjadi polemik,” ujarnya.

Seraya menambahkan, pemerintah daerah (Pemda) sebenarnya jangan terlalu resah

dengan angka kemiskinan yang dianggap masih cukup tinggi. Karena kondisi inilah yang bisa memberikan sedikit gambaran kedalaman angka kemiskinan yang terjadi.

Namun, alangkah baiknya, angka ini harus bisa dikonfirmasi ke lapangan untuk memastikan kondisi riil yang terjadi.

Jangan sampai hanya angkanya yang diotak-atik tetapi tingkat kemiskinannya masih tetap ada. Boleh jadi, saat dilakukan deklarasi hanya mengacu pada tingkat penurunannya saja, tetapi bagaimana dengan indeks gini (kesenjangan) antara yang miskin dengan yang kaya juga harus diketahui.

“Masih banyak faktor yang harus kita dalami terkait masalah kemiskinan ini. Jangan sampai hanya bermain angka saja yang bisa diturunkan, tetapi tingkat kedalaman kemiskinan juga perlu diperhatikan,” tukasnya. (ils)

tidak akan mempermasalahkan siapa bakal calon yang diserahkan oleh Aji Man nanti. Yang akan mendampinginya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada balon Walikota yang diusung.

“Masalah balon wawali sudah kita serahkan ke Aji Man yang menurutnya bagus dan layak. Bagi Demokrat yang terpenting kandidat yang diusung bisa menang,” ujarnya.

Sementara Aji Man sangat mengapreasiasi rekomendasi tersebut. Menurutnya rekomendasi pertama tersebut bisa membawa ke arah yang lebih baik kedepan dari beberapa partai yang

didaftar selama ini.

“Alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan.

Mudah-mudahan partai-partai juga segera menyusul,” katanya.

Meski demikian, Ia belum membeberkan sosok pendampingnya. Aji man meminta agar publik tetap bersabar untuk menunggu dalam waktu yang tidak lama lagi dan berjanji akan segera membeberkan siapa yang akan mendampinginya dalam waktu dekat ini.

“Untuk pendamping no comment dulu ya. Tapi tunggu saja Minggu depan, masa tidak bisa menunggu satu minggu lagi. Sabar ya,” pungkasnya. (uki)

Jelang Pilkades Serentak

Bupati Dompu Ingatkan Calon Jaga Kondusivitas Daerah Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Dompu akan dilangsungkan 23 November 2017 mendatang dan diikuti oleh 33 Desa. Calon kepala Desa bersama pendukungnya diimbau menjaga kondusivitas daerah dengan tetap menjaga sportivitas dalam pelaksanaan Pilkades.

Camat selaku pembina di wilayah diminta berperan aktif mengkoordinasikan setiap persoalan bersama anggota musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika), sehingga bisa mengantisipasi setiap masalah yang terjadi.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (16/11) kemarin, mengungkapkan imbauan Bupati kepada masyarakat dan calaon Kepala Desa bersama pendukungnya untuk bisa menahan diri menjelang pelaksanaan Pilkades 23 November mendatang. Pelaksanaan Pilkades serentak ini agar menjunjung tinggi nilai demokratis, dan sportivitas.

“Jaga kondusivitas daerah, hindari fanatisme berlebihan pada calon yang dilatar belakangi suku, ras, etnis agar tidak terjadi benturan dan konflik horisontal yang tidak diinginkan,” himbaunya.

Bila terjadi perbedaan pandangan, masing – masing pihak agar dapat menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Para tokoh masyarakat, aparat keamanan di masing – masing Desa dapat menjadi mediator dalam penyelesaian

masalah. “Setiap permasalahan dapat diselesaikan lebih baik dan lebih akurat, sehingga dapat diterima oleh banyak pihak,” katanya.

Camat sebagai pembina di wilayah, kata H Bambang, agar dapat menkoordinasikan setiap persoalan dengan baik.

Identifikasi masalah yang berpeluang terjadi dan buatkan langkah antisipasi dengan melibatkan unsur pimpinan Kecamatan (Muspika), sehingga kondusivitas sebelum pencoblosan hingga pelantikan Kepala Desa terpilih dapat terjaga.

“Pada akhirnya, Kepala Desa yang terpilih nanti tidak terlalu euforia bersama pendukungnya, sehingga yang kalah pun bisa menerima dengan lapang dada,” harapnya.

Terkait kesiapan administrasi dan anggaran menjelang Pilkades, Ardiansyah mengungkapkan, berdasarkan evaluasi terakhir oleh tim panitia Pilkades serentak Kabupaten Dompu sudah siap semua. Mulai dari daftar pemilih tetap (DPT), surat panggilan memilih, surat suara dan anggaran pelaksanaan Pilkades juga sudah tidak ada masalah.

“Kemarin, semuanya sudah diselesaikan persiapannya.

Jadi tidak ada masalah, termasuk pencairan anggaran Pilkades,” ungkapnya. (ula)

Ardiansyah (Suara NTB/ula)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Besar Kecenderungan Partai Politik di Provinsi NTB Berwatak Oligarki Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram)

Berkas Tiga Tersangka Skimming BRI Lengkap Mataram (Suara NTB) Berkas perkara tiga tersangka penerobosan sistem ATM Bank BRI dinyatakan lengkap. Kasus kawanan asal Bulgaria akan segera naik ke tahap penuntutan.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Mataram, Safwan Wahyopie ditemui di ruang kerjanya Kamis (16/11).

“Intinya sudah lengkap tapi kita minta lagi penambahan mengenai identitas para tersangka, khususnya alamat mereka di negara asalnya,” ungkapnya.

Penambahan tersebut, sambung dia, untuk melengkapi berkas dakwaan saat diajukan ke persidangan. “Identitas tersangka ini kan sangat prinsip,” ucap Safwan.

Ia menyebut, identitas tersangka memang tertera di paspor namun tidak lengkap menjelaskan alamat dimaksud.

“Tidak ada kendala itu tinggal dimintakan ke kedutaan saja dan itu sudah disanggupi penyidik,” kata dia.

Tidak adanya identitas tersebut, menurut dia hanya menunda proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa.

“Pada dasarnya sudah lengkap tapi karena ada alasan itu belum bisa dilakukan tahap dua. Kalau sudah ditambahkan keterangan itu segera kita koordinasi untuk tahap dua,” jelas Safwan.

Tiga tersangka, Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43) diduga membobol ATM BRI dengan alat skimming.

Modusnya dengan menancapkan kamera mini di kanopi tombol PIN, dan di mulut kartu ATM. Nomor kartu dan PIN yang terekam kemudian dipindahkan ke kartu ATM bodong.

Lewat ATM bodong tersebut uang milik nasabah ditarik.

Mereka kemudian tertangkap tangan saat mengambil alat skimming di ATM BRI di depan Villa Ombak. Selain itu, mereka juga diduga memasang skimming ATM di Batulayar dan Senggigi, Lombok Barat; Gili Meno, Gili Air, dan Pemenang, KLU. Mereka juga terindikasi membobol data nasabah yang betransaksi lewat ATM pada 2016 silam. Korbannya didominasi nasabah BRI dengan kerugian nyaris Rp 3 miliar.

Periode Oktober 2016-Januari 2017, alat skimming ditemukan di ATM BRI Jalan Lingkar Selatan, Pagutan, ATM SPBU Pagesangan, ATM MGM Plaza, ATM Cafe Mekar, dan ATM Jessica Homestay di Gili Trawangan. (why)

Hadiri Munas dan Konbes NU

Lagi, Jokowi Datang ke NTB Mataram (Suara NTB) Presiden Joko Widodo, direncanakan akan kembali datang ke NTB, dalam bulan ini. Kedatang presiden Jokowi ini, dalam rangka untuk menghadiri pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Islamic Center, Mataram, Rabu 23 November mendatang.

Hal itu dipastikan Sekretaris Panitia Daerah, H Marinah Hardi di Aula PW NTB, Kamis (16/11) kemarin. Selain Presiden Jokowi, Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri beserta puluhan Menteri Kabinet Indonesia Hebat akan ikut hadir dalam kegiatan tersebut. “Pak Presiden Jokowi bersama para menteri dan mantan presiden, ibu Megawati Sukarno Putri, akan hadir,” ujarnya.

Selanjutnya Marinah memaparkan sejumlah rangkaian kegiatan pra Munas dan Konbes NU di Mataram, yakni Pasar Rakyat, Lomba Hadrah dan khitanan massal yang akan dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Hikmah.

“Acara ini tujuannya untuk menghidupkan tradisi lama tentang nilai luhur khitanan massal di kalangan masyarakat,” kata Marinah Hardi yang didampingi Ketua Panitia Daerah Lalu Winengan.

Selain itu, rangkaian acara pra Munas dan Konbes NU juga diadakan sosialisasi peraturan presiden No 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter pada tanggal 22 November 2017 di Ponpes Bagu Lombok Tengah.

Sementara itu Ketua PW LakPesDam NU NTB, M. Akbar Jadi, S.Pdi, yang akrab disapa Viken Madrid dan mengatakan untuk memeriahkan dan mensukseskan Munas dan Konbes NU di Mataram, pihaknya akan menggelar bedah buku Maha Karya Ulama Nusantara TGH. M. Saleh Hambali ( TGH Bengkel), Lombok, 1896 s.d 1968 yang telah menghasilkan sembilan kitab, beberapa di antaranya, Ta’lim al shinta bi Ghayat al-Bayan ( 1354 H), Cempaka Mulia Perhiasan Manusia, Bintang Perniagaan (fiqih), 1376 H, Wasiat Al Musthafa.

“Ini bertujuan untuk menggali intisari dari pemikiran buah karya TGH Saleh Hambali untuk direlevansi dengan kondisi kekinian,” ujar Viken Madrid Koordinator seksi Transportasi, Agus Mulyadi menegaskan bahwa untuk memperlancar antar jemput peserta munas dan Konbes NU, pihaknya sudah menyiapkan 92 kendaraan dari berbagai tipe dan jenis seperti minibus, bus, SUV, dan lain-lain. “Semua kendaraan sudah ready untuk dipergunakan oleh peserta Munas dan Konbes beserta sopirnya selama kegiatan berlangsung,” jelasnya. (ndi)

MENGAMATI beberapa partai politik yang berada di Provinsi NTB, terdapat kecenderungan bahwasanya partaipartai memiliki watak oligarki.

Kepemimpinan suatu partai merupakan gejala yang penting dalam segala bentuk kehidupan masyarakat sehingga dinilai perlu untuk mendapatkan perhatian dari pimpinan pusat partai yang berada di Jakarta.

Bila suatu sistem kepemimpinan hendak dibuktikan, maka terdapat kemungkinan bahwa sistem tersebut tidak dapat kita bandingkan dengan dalil-dalil demokrasi. Hal yang paling hakiki adalah adanya nilainilai ilmiah sebagai dasar kita dapat mengakui bahwa hukum sejarah memperlihatkan kecenderungan tentang oligarki yang terutama didasarkan pada serangkaian fakta-fakta dari pengalaman yang lalu.

Sebagaimana hukum ilmiah dan hukum sosiologi, pada metode ini dilakukan berdasarkan pengamatan empiris. Untuk itu marilah kita mencoba keluar dari pemikiran kita tentang kecenderungan para pemimpin partai politik yang telah mengorganisasikan diri dan mengkonsolidasikan kepentingannya. Sehingga dari periode lima tahun ke lima tahun berikutnya mereka yang selalu berada di legislatif tanpa disadari per-

an dan keberadaanya. Akibatnya tidak akan ada rasa dan ucapan terima kasih yang berasal dari massa atau kelompoknya yang dipimpinnya selama ini.

Dalam menggalang partai politiknya, para pimpinan tidak memiliki alternatif lain yang sesuai dengan pendapatnya.

Hal inidikarenakan kedudukan dalam lembaga legislatif yang sungguh membirikan kenyamanan.Sehinggasifat-sifat yang rela melepas dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi inilah yang sulit dilakukan dalam keadaan menjadi top leader.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa penyebab utama pimpinan suatu partai bersifat oligarki adalah karena pimpinannya yang bersifat tertutup. Kenyataan yang terlihat darisegi proses, pada awal mulanya merupakan akibat dari depresiasi fungsi dalam partai yang diperkuat oleh kualitas yang dimiliki oleh para pimpinan.

Sehingga apabila dibandingkan dengan kondisi massanya, para pimpinan partai tersebut akan naik secara spontan. Kedudukan mereka dalam partai merupakan pelengkap tanpa pamrih. Akan tetapi lambat laun kemudian mereka menjadi pimpinan profesional dan stabil. Sehing-

ga mereka merasa sulit untuk digantikan ataupun diturunkan oleh massa partainya.

Pada saat inilah massa akan banyak berimajinasi dan berkhayal apabila partai politiknya berkembang karena dia telah menjabat sebagai pimpinan. Untuk itu hal yang perlu diingat kembali adalah misi dan tujuan kehadiran partai berada di tengah masyarakat.

Inilah yang sering dihindari oleh pimpinan partai sehingga kita tidak sadar siapa yang sebenarnya mematikan demokrasi?

Tetapi karena kita tidak menyadarinya akibat tingginya rasa berjasa dalam mengembangkan partai, maka lingkaran berpikir keliruini tidak ada akarnya. Ten-

gan meremehkan dan atau merendahkan martabat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama,” ujarnya.

Ia menambahkan, terlapor juga diduga menghina KEPPRES RI. NO. 115/TK/ TAHUN 2017 tentang pemberian gelar pahlawan Nasional yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo.

Menurutnya, substansi pernyataan terlapor yang diucapkan pada Kamis (9/11) menyinggung dan menyerang kehormatan keluarga besar TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan NW. “Ucapan terlapor merendahkan peran TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pendidikan,” jelasnya.

Karmal menjelaskan, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pahlawan nasional

telah diwakili oleh orang-orang yang mengerti dan cerdas serta berwawasan nasional.

Oleh karena itu mari kita merenung janganlah mengagumi atas keberhasilannya mengendalikan suatu partai.

Ingatlah bahwa kekaguman itu adalah kebodohan yang murni. Maka itu obat dari kekaguman tersebut adalah ilmu yang murni. Sungguh jika seorang mengagumi kekuatannya, kehebatannya atau hal yang tidak bersangkut paut dengan usahanya maka ia adalah bodoh juga karena hal itu disebabkan bukan dari hasil usahanya.

Ia patut mengagumi Zat yang memberikannya tanpa hak. Patut pula ia berpikir tentang lenyapnya hal yang dikagumi itu pada waktu dekat dengan penyakit yang paling enteng atau kelemahan (demikian Imam Al-Ghazali berpendapat tentang takabbur dan ujub dalam terjemahan Achmad Sunarto).

Akhirnya tibalah pada kesimpulan bahwa setiap argumentasi partai menampilkan kekuasaan oligarki yang berpangkal pada dasar demokrasi. Sehingga di mana-manakita mendapati baik pihak pemilih dan terpilih serta kekuasaan pimpinan terpilih yang hampir tak terbatas merupakan bangunan struktur oligarki yang mencekik demokrasi. (*)

Pilkada NTB

PDI-P dan Gerindra Berkoalisi Usung Ahyar - Mori

Mataram (Suara NTB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akhirnya memutuskan bergabung bersama Partai Gerindra dalam barisan koalisi partai pengusung dan pendukung pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi (AMAN) di Pilkada NTB 2018.

Putusan PDI-P bergabung mendukung pasangan AMAN ini, merupakan keputusan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDI-P NTB, pada tanggal 11 September lalu, setelah memastikan pasangan Ali BD-Selly Andayani gagal terbangun. Dalam Rakerda tersebut di mana semua DPC kompak untuk menghendaki agar PDI-P memberikan dukungan pada pasangan AMAN. “Semua DPC sudah rapat konsolidasi, menyerap aspirasi dan melihat figur, bukan melihat partai. Hasil pantauan seluruh DPC itu, hampir semua menyampaikan dan mengarahkan dukungan ke pasangan (AMAN) ini. Jadi ini suara dari arus bawah dan DPD mengamini saja,” ujar Ketua Bappilu DPD PDI-P NTB, Ir. Made Slamet, MM., kepada wartawan, Kamis (16/11) kemarin.

Selain itu, adapun alasan politis PDI-P menjatuhkan dukungannya pada pasangan AMAN ini, karena sampai saat AMAN masih memimpin elektabilitas. Hal itu bagi PDI-P menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat NTB menghendaki Ahyar - Mori untuk memimpin NTB lima tahun ke depan.

“Berdasarkan hasil survei, kami berkesimpulan bahwa pasangan AMAN pantas untuk dicalonkan pada Pemilukada provinsi NTB. Serta Mataram ini adalah miniatur kemajemukan, dan selama dua periode pe-

merintahnya Ahyar mampu dia menjaga dan merawat ini,” tambah Wakil Ketua Fraksi PDIP, H. Raden Nuna Abriadi.

Lantas dengan mendukung pasangan AMAN ini, apakah tidak bertentangan dengan koalisi linear yang sedang dibangun oleh DPP PDI-P dan Gerindra, dalam rangka persipan menuju pemilu 2019?

PDIP menjawab bahwa dukungan PDI-P di Pilkada serentak 2018 ini, tidak kaku mesti harus mengikuti koalisi linear. Melainkan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

“Politik ini dinamis. Hajatnya adalah cara pandang sama memajukan daerah. Dan kalau ada figur yang mampu membawa perubahan, ya kita akan mendukung figur itu.

Bahkan di beberapa Pilkada kita juga berkoalisi dengan Gerindra dan PKS, tidak ada masalah. Jadi tergantung situasi di daerah. Tidak bisa kita akan memaksa mengusung figur yang harus linear di pusat tapi tidak diterima di daerah,” jelas Raden Nuna.

Sementara kaitannya soal pemilihan presiden 2019, jika PDI-P berada dalam satu barisan koalisi dengan Gerindra, maka akan cukup kesulitan untuk sekalian mengkampanyekan Pilpres 2019. Dijawab oleh Raden Nuna, bahwa Pilpres itu adalah hal lain.

Dimana Pilkada dan Pilpres

(Suara NTB/ndi)

DPD PDI-P NTB melalui Fraksinya di DPRD NTB mengumumkan berkoalisi dengan Gerindra untuk mendukung pasangan Ahyar-Mori sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018. ini memiliki strategi politik yang berbeda,’’ katanya.

“Persoalan Presiden kita juga punya strategi politik tertentu. Jadi tidak lantas dengan bergabung bersama Gerindra, maka bukan berarti tidak bisa digerakkan untuk Pilpres. Contohnya di KLU kan kami dukung kader Gerindra, tidak mengganggu politik nasional,” jelasnya.

“Yang sudah siap calon presiden-nya itu hanya PDIP, yang lain ini kan masih akan. Sementara ini kita tuju adalah keadilan sosial. Siapa figur yang mampu untuk itu, itulah yang kami dukung. Artinya kita tidak berpikir sempit. Kita mengarusutamakan ideologi kita,” tambah Ketua Fraksi PDI-P, Ruslan Turmuzi. (ndi)

Tim Pembela Pahlawan Nasional Polisikan Anggota DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Tim Pembela Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melaporkan anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, H. Hamja ke Polda NTB. Terlapor diduga merendahkan martabat pendiri Nahdlatul Wathan (NW) tersebut.

Tujuh advokat LBH Reform yang tergabung dalam Tim Pembela Pahlawan Nasional mendampingi pelapor, Ketua PP Pemuda NW DR M Halqi dan Ketua PP Himmah NW, Saiful Fikri saat datang melapor ke Ditreskrimum Polda NTB. Ketua tim, Karmal Maksudi menjelaskan, laporan itu terkait dugaan pidana pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan, serta pasal 27 ayat 2 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. “Atas pernyataan terlapor di media cetak dan media online yang substansinya mengandung unsur penghinaan den-

tu waktupun pada akhirnya akan berbuat sehingga pada suatu titik ia harus melepaskan kepemimpinannya. Apakah ada kader dari keturunan yang telah dipersiapkan untuk hal tersebut? Sehingga secara teoritis, lingkaran periode lima tahun ke lima tahun merupakan masa yang cukup panjang dihadapi oleh suatu partai untuk mengembangkan demokrasi. Sehingga kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dengan memperbanyak uang demokrasi tidak sia-sia.

Tetapi kapan demokrasi yang dicita-citakan merupakan tanda tanya besar Demokrasi tercipta tanpa kesadaran dari pimpinan partai politik, hal tersebut tidaklah mudah. Melihat kondisi di beberapa daerah tidak mudah dijangkau oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai di Jakarta. Walaupundiketahui kondisi yang terjadi tetapi DPP tidak dapat berbuat banyak. Harapan Partai yang merupakan cabang, tidak lain adalah mewujudkan demokrasi yang akhirnya merupakan jalan menuju masyarakat sejahtera yang nun jauh di sana.

Harus kita sadari bersama bahwa sejauh itu peran partai sebagai mitra pemerintah adalah untuk menciptakan masyarakat sejahtera sehingga kehadiran partai sangat dinanti oleh pemerintah yang

telah sesuai dan telah melalui mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sementara terlapor pada pokok substansi pernyataan adalah penolakan disertai penghinaan atas pemberian gelar pahlawan nasional tersebut,” ucap dia.

Salah satu Anggota tim, Ratih Mutiara Louk Fanggi menambahkan, pernyataan terlapor tersebut terdapat dua dimensi arah, yakni terdapat sikap skeptis terhadap penganugerahan gelar pahlawan nasional.

“Kedua, terdapat sikap mendiskreditkan peran Almagfurullah Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam perjuangan melawan penjajah dan kontribusi beliau dalam pembangunan serta memajukan bangsa dan Negara Republik Indonesia,” jelasnya.

Ratih berharap, kepolisian dapat bersikap bijak dan profesional dalam menangani

(Suara NTB/why)

SERAHKAN LAPORAN - Tim Pembela Pahlawan Nasional menyerahkan berkas laporan pengaduan dugaan penghinaan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid ke Polda NTB, Kamis (16/11). kasus itu sebab sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Dia juga mengimbau agar masyarakat menyerahkan penanganan kasus itu pada proses hukum.

Dikonfirmasi terpisah via pesan instan, Kabid Humas Pol-

da NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, pihaknya pada prinsipnya menampung setiap aduan masyarakat. Berkas laporan pengaduan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (why)

Makin Percaya Diri dengan Dukungan PDI-P Mataram (Suara NTB) Bakal calon Wakil Gubernur NTB, Mori Hanafi tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas dukungan PDI-P terhadap pasangan Ahyar AbduhMori Hanafi (AMAN) di Pilkada NTB 2018. Dengan dukungan PDI-P, Mori mengaku semakin percaya diri untuk memenangi pertarungan dalam suksesi kekuasaan di NTB. “Ya tentu kita sangat bahagia sekali dengan dukungan PDI-P ini, bagaimanapun dia adalah partai penguasa sekarang. Dukungan ini tentu tidak serta-merta diberikan begitu saja. Tapi pasti ada proses yang panjang. Melalui pengkajian yang matang, analisa, debat di sana,” ujar Mori usai PDIP mengumumkan dukungannya.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, dengan dukungan PDI-P ini, semakin membuat ia optimis untuk memenangi Pilkada 2018. Pasalnya sampai saat ini, posisi elektabilitas pasangan AMAN masih memimpin dari kandidat lainnya.

“PDI-P melihat peluang Ahyar-Mori ini paling besar. Karena elektabilitas kita cukup tinggi dari yang lain. Jadi di balik makna dukungan PDI-P ini, mereka sudah melihat peluang kemenangan di sana,” ucapnya.

Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB ini, dukungan PDI-P terhadap pasangan AMAN ini menunjukkan bahwa PDI-P meletakkan kepentingan rakyat yang paling utama, dalam bersama-sama untuk membangun masyarakat dan daerah.

“Ini bentuk komitmen PDIP menjaga kebangsaan, berdiri di semua golongan. Hal yang lebih spesifik kita bertekad mem-

(Suara NTB/dok)

Mori Hanafi bangun daerah ini bersamasama. Sesuai tagline Pak Ahyar, NTB untuk semua,” tutupnya.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PDI-P, Drs. Ruslan Turmuzi menyampaikan bahwa PDI-P tidak salah dalam mendukung pasangan AMAN. Ia meyakini bahwa AMAN akan memenangi Pilkada NTB. “Pasti, siapapun yang didukung PDIP akan menang,” kata Ruslan.

Sementara itu dalam surat keputusan dukung DPD PDIP NTB, terhadap Ahyar-Mori, yang disampaikan ke DPP untuk disetujui, menyebutkan bahwa PDI-P memutuskan mendukung pasangan AMAN karena sudah ada komitmen bersama. Lantas ketika ditanya apa komitemen yang disepakati itu ?

Ruslan tidak menjawabnya secara tegas. “Yang jelas kita sudah ada komitmen. Jadi ini baru usulan. Keputusannya ada di DPP, ini belum final, masih ada proses politik. Bahwa finalnya rekomendasi itu kita tunggu dari DPP,” ujarnya. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

Melihat Peninggalan Tentara Jepang di Tanjung Ringgit Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak potensi destinasi wisata yang dapat dikunjungi, salah satunya Tanjung Ringgit. Destinasi wisata yang ada di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru.

Belakangan semakin banyak wisatawan yang berkunjung karena tertarik keindahan di Tanjung Ringgit. Terdapat bukit di Tanjung Ringgit yang memungkinkan wisatawan dapat menikmati keindahan laut lepas dari ketinggian. Disini juga terdapat peninggalan tentara Jepang berupa gua dan meriam.

Dari ketinggian bukit Tanjung Ringgit, para

pengunjung dapat menikmati pesona laut lepas yang menghadap ke lautan Australia. Pasir putih yang nampak kemilau turut pula menghiasi keindahan gelombang air laut di tanjung ini. Tebing-tebing yang menjadi pemisah bukit tanjung ini dengan air laut menampakkan suatu pesona yang terlihat indah. Saat duduk di atas tebing seberang dan memandang ke tebing seberang, terasa sebuah lukisan yang simetris yang berdiri tegak di atas air laut.

rasa tawar. Konon kabarnya, pada zaman dulu sumur tersebut menjadi salah satu tempat para kaum ulama untuk mengambil air wudhu di tempat ini.

Namun anehnya, walaupun air gelombang naik menutupi sumur tersebut, airnya pun tetap terasa tawar dan jernih.

Selain itu ada pula dua alat yang diyakini merupakan benda peninggalan pada zaman penjajahan Jepang. Ada gua dan meriam, di mana gua itu dijadikan tempat bersembunyi dan meriam itu digunakan untuk

Inilah pesona Tanjung Ringgit yang disukai oleh pengunjung.

“Tempatnya keren, wisatawan yang ke Lombok harus datang. Ini benar-benar keren,” aku wisatawan asal Surabaya Beny Prayogi, di Selong, Kamis (16/11).

Sebuah keunikan yang tersimpan di kawasan Tanjung Ringgit ini adalah sebuah sumur yang persisnya berada di tepi pantai dari Tanjung ini.

Sumur itu memiliki air yang jernih dan memiliki

menyerang musuh tentara Jepang. “Kalau cerita dari warga sekitar sih begitu,” ujarnya.

Wisatawan dapat menyaksikan keindahan panorama dari Tanjung Ringgit. Dari sini wisatawan juga dapat berkunjung ke berbagai destinasi lain, misalnya Gili Sunut. Karena lokasinya yang berdekatan. Hanya menggunakan perahu yang disewakan oleh penduduk setempat.

“Penduduk di sana ramah-ramah juga, jadi dijamin akan senang kalau berkunjung,” ujarnya. (lin)

MERIAM - Meriam yang menjadi peninggalan tentara Jepang dulu yang ada di Tanjung Ringgit.

(Suara NTB/ist)

Penataan Pantai Ampenan Telan Biaya Rp 3 Miliar Mataram (Suara NTB) – Saat ini tengah berlangsung penataan di eks Pelabuhan Ampenan.

Disana nantinya akan dibuat taman yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran Rp 3 miliar untuk penataan itu. Saat ini tengah berlangsung pengerjaan tahap satu dengan total biaya Rp 700 juta.

“Saat ini sedang ditata, nanti di sana akan dibuat taman. Jadi wisatawan bisa merasa nyaman saat berkunjung ke Pantai Ampenan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si. Ia mengatakan bahwa penataan itu sangat penting

mengingat saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ampenan. Penataan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman kepada setiap wisatawan yang datang.

Apalagi keindahan matahari tenggelam di pantai ini selalu diburu oleh para pengunjung.

“Kita akan bangun sejumlah fasilitas di Pantai Ampenan. Karena ini pengerjaannya sampai tahun depan. Untuk tahun ini pengerjaan tahap satu dengan anggaran Rp 700 juta,” tambahnya.

Ia juga akan memperbanyak aktivitas acara di sekitar pantai dan Kota Tua Ampen-

Dispar akan Bentuk FTKP Sekotong - Lembar membahas persoalan ini.

Mengatasi persoalan semacam ini penting ada wadah seperti FTKP. Dimana menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi di parwisata baik Lembar-Sekotong. Sebab dalam forum ini tergabung Pemda, akademisi, komunitas, pengusaha dan media yang nantinya membahas berbagai masalah untuk dicarikan solusi. Pihaknya masih menunggu momentum yang pas untuk meredakan persoalan ini.

Pihaknya sengaja membiarkan dulu, hingga mereka memiliki persepsi yang sama terkait bagaimana jalan ke luar atas persoalan bersama yang mereka hadapi. Menurutnya, kondisi ini tentunya menandakan kemajuan parwisata di wilayah Sekotong sebab pengunjung sudah ramai. Namun pihaknya perlu antisipasi persoalan semacam ini agar tidak terjadi. Sekotong sendiri kata Ispan, belum menjadi destinasi

namun masih potensi destinasi yang ke depan terus dikembangkan.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan di Sekotong, termasuk rencana ke depan menjadikan Gili Gede sebagai STO. Diketahui pelaku wisata Sekotong-Lembar telah difasilitasi pertemuan oleh Dishub beberapa hari lalu.

Dimana dalam pertemuan itu, hadir perwakilan pelaku wisata, aparat, kades dan pihak terkait.

Namun pertemuan ini berujung mentok. Kedua belah pihak belum bisa menerima dan sepakat terkait opsi yang ditawarkan. Pihak Dishub juga dalam kesempatan itu menawarkan perlunya ada wadah agar memfasilitasi jika terjadi persoalan. (her)

GILI GEDE - Destinasi wisata Gili Gede ini bakal dijadikan STO

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Mengatasi gesekan antar pelaku wisata dan boatmen Sekotong Lembar yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, Dinas Parwisata bakal membentuk forum tata kelola pariwisata (FTKP) menjadi wadah bagi para pelaku wisata. Perlunya dibuat wadah agar segala persoalan bisa difasilitasi.

Selain itu Dispar berencana awal Desember mempertemukan kedua belah pihak dan pemangku kepentingan lainnya membahas persoalan ini.

“Awal Desember saya akan pertemuan semua pemangku kepentingan pariwisata dari Lembar dan Sekotong di Gili Sudak membahas hal ini. Kami juga akan bentuk FTKP biar ada payungnya,” jelas Kadis Pariwisata, Ispan Junaidi kemarin. Dijelaskan, gesekan-gesekan semacam ini memang perlu ditangani. Pihaknya sendiri sudah memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak, selanjutnya pihak Dishub juga memfasilitasi kedua belah pihak

an. Sebab ini menjadi satu paket ketika wisatawan berkunjung ke kawasan ini. Ia juga berharap masyarakat sekitar dapat menjaga kebersihan, sehingga wisatawan merasa nyaman saat berkunjung.

“Kalau dilihat saat ini memang relatif bersih. Masyarakat sudah mulai dasar bahwa daerah mereka ini menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Ini sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Ia berharap penataan ini bisa cepat rampung, sehingga wisatawan dan masyarakat sekitar bisa benar-benar meni-

kmati suasana Pantai Ampenan dengan sensasi yang berbeda. Disana juga nantinya akan dibuat spot swafoto untuk wisatawan yang gemar mengambil gambar. Sehingga wisatawan dapat mengabadikan kebersamaannya di Pantai Ampenan dengan latar matahari terbenam yang indah.

“Nanti akan kita buatkan spot foto untuk wisatawan yang suka foto-foto. Jadi tempat fotonya ada khusus. Karena di sana kan memang pemandangannya, terutama matahari tenggelamnya itu sangat indah,” ujarnya. (lin)

1.500 Peserta Mendaftar Lombok Marathon 2017 Mataram (Suara NTB) – Lombok Marathon 2017 akan dilaksanakan pada Bulan Desember mendatang. Sejumlah peserta yang berasal dari luar NTB sudah mendaftar. Totalnya hingga saat ini sudah ada 1.500 orang yang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti ajang lomba lari di Lombok ini. Jumlah itu masih kurang dari target panitia yang ingin mendatangkan 5.000 peserta.

“Kita targetkan untuk peserta itu sebanyak 5.000, hingga saat ini peserta yang dari luar NTB sudah mendaftar sebanyak 1.500 orang. Mereka akan memperebutkan hadiah dengan total Rp 500 juta,” kata Wakil Ketua KONI 1 NTB, Suhaimi.

Ia mengatakan bahwa Lombok Marathon tahun ini menjadi tahun kedua kegiatan ini diselenggarakan. Dengan harapan bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan pecinta olaharaga wisata ke NTB. Apalagi rute yang diambil merupakan jalur destinasi wisata. Sehingga para peserta juga dapat menikmati keindahan berbagai destinasi wisata saat mengikuti Lombok Marathon ini.

“Nanti mulainya dari Senggigi dan selesai di Islamic Center. Dengan empat kategori lari, yaitu 5k, 10k, 22k dan 42k,” kata Suhaimi yang juga merupakan Ketua PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) Provinsi NTB ini.

Lomba lari dengan rute mulai dari Senggigi ini merupakan rute yang sudah ditetapkan oleh marathon dunia.

Sehingga panitia tidak dapat mengganti rute tersebut.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 3 Desember mendatang. Pihaknya juga mengajak para pelari dari NTB untuk berpartisipasi. Sebab ini merupakan kegiatan lari marathon yang pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami tidak bisa ganti rutenya, karena rutenya ini merupakan rute yang sudah diakui oleh marathon dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi ntb H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa kegiatan olahraga wisata ini merupakan kegiatan yang sangat efektif untuk memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki NTB. Sebab, selain berwisata, wisatawan juga tetap dapat melakukan hobinya yaitu lari. Terlebih rutenya merupakan destinasi-destinasi andalan yang panoramanya tidak diragukan lagi.

“Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas Pariwisata, Dispora dan KONI NTB. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang promosi destinasi wisata yang dimiliki NTB. Selain itu juga kita harapkan kegiatan ini bisa medatangkan banyak wisatawan dalam negeri,” harapnya. (lin)

Halaman 9

PHRI Sambut Pembangunan 2.000 Kamar Hotel Baru Mataram (Suara NTB) – Tahun 2018 akan mulai dibangun 2.000 kamar hotel di NTB. Perimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB menyambut gembira rencana itu. Sebab ini akan menambah fasilitas kamar yang dibutuhkan oleh wisatawan.

Terlebih belakangan ini semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB. “Kami sangat menyambut dengan gembira penambahan 2.000 kamar pada tahun 2018 nanti. Ini merupakan kabar yang baik, sehingga tidak ada lagi ceritanya wisatawan tidak dapat kamar karena sudah penuh,” kata Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Kamis (16/11).

Ia mengatakan bahwa penambahan sejumlah kamar itu akan rampung dibangun pada tahun 2019 mendatang. Sehingga pada tahun itu NTB sudah memiliki 10 ribu kamar hotel berbintang yang siap menyambut kedatangan wisatawan dari mana saja.

“Kami sangat berharap kunjugan wisatawan bisa terus meningkat. Hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas, salah satunya kamar hotel ini,” harapnya.

Ia mengatakan bahwa NTB pada dasarnya sudah sangat siap menerima kunjungan wisatawan. Apalagi dengan 8.000 kamar hotel yang ada, ia melihat kamar-kamar hotel itu sudah sesuai standar dan dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

“Tentu saja kamar hotelnya sesuai standar. Jadi wisatawan dapat beristirahat dengan nyaman,” ujarnya.

2.000 kamar hotel baru itu akan dibangun di kawasan Mandalika yang siap memanjakan wisatawan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan fasilitas di destinasi wisata terpenuhi. Sebab penginapan merupakan salah satu kebutuhan wajib wisatawan. Terutama wisatawan yang berasal dari luar negeri. Sebab mereka bisa tinggal hingga berminggu-minggu untuk menikmati keindahan NTB. Hal ini juga ditargetkan oleh Menteri Pariwisara RI Arief Yahya. Ia mengatakan bahwa NTB harus memiliki setidaknya ribuan kamar hotel untuk menampung wisatawan yang datang.

Karena NTB saat ini tengah diupayakan menjadi Bali baru dan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia.

“Kita akan terus upayakan untuk memperbaiki layanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada semua wisatawan yang datang,” ujarnya. (lin) Lalu Abdul Hadi Faishal

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

Kerjasama dengan Selandia Baru

LIA Tunggu Keputusan Pusat Mataram (Suara NTB) – General Manager LIA (Lombok Internasional Airport) I Gusti Ngurah Ardita mengaku belum mendapatkan arahan dari PT Angkasa Pura I yang menaungi LIA terkait wacana kerjasama pengoperasian bandara dengan Selandia Baru.

Pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat untuk rencana kerjasama tersebut.

“Untuk semua bentuk kerja sama (dengan asing), saya belum ada arahan dari kantor pusat,” ujar Ardita di Mataram, Rabu (15/11).

Ardita mengatakan bahwa konsep kerjasama tersebut merupakan kewenangan dari direksi AP I. Sebelumnya, lanjut Ardita, juga pernah ada wacana serupa mengenai kerja sama dengan Bandara Haneda, Jepang. Namun, hal ini juga belum terealisasi. Ini juga masih menunggu arahan dari pusat. Sebab banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan kerjasama dengan pihak lain.

“Dulu pernah ada beberapa (dengan) Jepang, tentunya sampai sekarang saya belum dapatkan informasi detail dan final dari kantor pusat,” lanjut Ardita.

Ardita menambahkan, wacana kerjasama pengoperasian dengan melibatkan negara lain masih dalam proses kajian oleh direksi AP I. Sebab kerjasama dengan negara lain ini juga akan berdampak pada banyak hal, termasuk pariwisata NTB yang belakangan semakin diminati wisatawan mancanegara. Sehingga kerjasama dari berbagai negara ini sangat dibutuhkan untuk mendatangkan sebanyakbanyaknya wisatawan.

“Saya belum katakan jadi atau tidak jadi ke depannya karena ini masih kajian oleh kantor pusat. Kita tunggu saja seperti apa keputusannya,” kata Ardita menambahkan.

Pihaknya masih menunggu keputusan dan pertimbangan dari kantor pusat. Ia berharap mendapatkan kabar dan keputusan terbaik. Sehingga pihaknya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berharap masyarakat dapat bersabar menunggu keputusan tersebut.

Sebab ia juga berharap yang terbaik untuk kemajuan daerah dan untuk kemajuan Bandara Internasional Lombok.

“Sejauh ini masih menunggu hasil kajian dari pusat.

Bagaimanabagaimananya kita tunggu saja.

Apapun keputusan dari pusat, itu merupakan keputusan I Gusti Ngurah terbaik,” Ardita ujarnya. (lin)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram: Akreditasi sebagai Mahkota Akademik Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar Workshop Penguatan Akreditasi Program Studi di lingkup UIN Mataram yang berlangsung Rabu (15/11). Workshop dibuka langsung Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli yang diikuti 60 peserta yang terdiri dari para Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana dan semua Ketua Jurusan di lingkup UIN Mataram.

Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Masnun Tahir selaku penanggung jawab kegiatan, dalam pengantarnya, menjelaskan, workshop ini diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan yang diperlu-

kan program studi untuk memenuhi proses akreditasi. Selain itu juga untuk menambah wawasan dan kesiapan dari setiap program studi untuk mempersiapkan hal-hal teknis terkait dengan akreditasi.

Menurutnya, ada beberapa program studi baru yang belum melakukan akreditasi. Termasuk, banyak program studi lama yang akan melakukan reakreditasi dalam waktu dekat, maka yang sangat prinsip untuk dilakukan adalah sinergisitas dari semua pihak.

Dalam hal ini, ujarnya, diperlukan konsentrasi yang cukup untuk mempersiapkan akreditasi agar mendapatkan nilai yang maksimal. Proses itulah, kata dia, yang akan men-

Tiga Sekolah Wakili Lobar ke Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Tiga sekolah mewakili Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi NTB. Untuk tingkat Sekolah Dasar, Lombok Barat (Lobar) diwakili oleh SDN 1 Tanak Beak Kecamatan Narmada.

Tingkat Sekolah Menengah Pertama diwakili SMPN 1 Labuapi dan untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan diwakili SMKN 1 Kuripan. Ketiganya dinilai oleh tim juri dari unsur Bappeda, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Biro Administrasi Kesra Setda NTB. Turut hadir memberi motivasi dalam penilaian itu, Ketua TP-PKK Lombok Barat, Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim, Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra, Camat Narmada dan rombongan.

SDN 1 Tanak Beak dibangun pada tahun 1974 dan merupakan sekolah tua. Meskipun sekolah tua dan memiliki keterbatasan, sekolah ini mampu mewakili Lombok Barat pada Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi NTB. “Tidak perlu sekolah bagus yang penting spirit untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat itu yang utama,” ujar H. Fathurrahim saat menerima kedatangan tim juri lomba di SDN 1 Tanak Beak, Rabu (15/11) lalu.

Fathurrahim berharap tim juri mampu menilai secara profesional dan berharap yang terbaik seperti yang pernah diraih pada ajang MTQ yang digelar beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai, Ahmad Mashuri menjelaskan beberapa indikator penilaian, di antaranya sarana prasarana sekolah, kegiatan sekolah, partisipasi sekolah dan sarana pendukung lainnya.

“Lomba sekolah sehat ini merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi untuk dunia pendidikan. Bagaimana membudayakan sekolah yang sehat, bagaimana menyediakan UKS di sekolah untuk anak didik dan pendidik serta bagaimana daya dukung Pemda setelah lomba,” jelasnya.

Penilaian lomba sekolah sehat di Lombok Barat menjadi agenda ke delapan setelah seluruh kabupaten/kota yabg ada di Pulau Sumbawa dan tiga kabupaten/kota di Lombok usai dilakukan.

Secara umum, Mashuri mengaku SDN 1 Tanak Beak sudah cukup bagus. “Sekolah ini bisa bersaing dengan sekolah lainnya di NTB karena SD ini adalah sekolah tua yang bersih, nyaman dan terawatt” akunya. Penilaian kemudian dilanjutkan ke SMKN 1 Kuripan kemudian terakhir di SMPN 1 Labuapi. (her)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid saat hadir dalam penilaian lomba sekolah sehat di Lobar, Rabu (15/11).

(Suara NTB/ist)

SAMBUT - Murid SDN 1 Tanak Beak menyambut tim penilai Lomba Sekolah Sehat.

jadi penekanan pada workshop ini. Selain itu, semua pihak harus dapat memberikan jaminan, jika program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT. Hal ini merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sebagai narasumber workshop ini Dr. H. Lutfi Hamdi, MA. Rektor IAIN Purwokerto yang menyampaikan materi tentang strategi peningkatan akreditasi program studi dan Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum. Kaprodi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta. Ahmad Bahiej mem-

bawakan materi tentang best practice peningkatan akreditasi program studi. Selama sehari kedua narasumber ini berbagi dan sharing mengenai proses akreditasi dengan semua peserta workshop.

Sementara Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Wakil Rektor Satu dan seluruh panitia, para wakil dekan satu semua fakultas yang telah merancang kegiatan ini. Akreditasi sebagai proses yang harus ditempuh sebagai tanggung jawab akademik untuk pengembangan program studi. Mekanismenya adalah bersifat kolektif, mulai pihak rektorat, dekan, jurusan, program studi, mahasiswa dan

juga para alumni.

Sebagai pimpinan lembaga, rektor terus memberikan semangat dan motivasi kepada semua komponen, terutama sekali kepada semua ketua dan sekretaris jurusan yang baru dilantik beberapa hari yang lalu terus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak. Atau layanan dan kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang telah ditetapkan.

Mengakhiri sambutannya, rektor menegaskan akreditasi hendaknya menjadi jati diri

mponen haruslah bersinergi guna memperoleh hasil yang sempurna. (dys/*)

Mataram (Suara NTB) Sebagai agen perubahan masa depan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berpesan kepada mahasiswa untuk selalu hadir di lingkungan sekitar dengan membawa rahmah bagi alam semesta dan sesama manusia. Karena seperti itulah yang diajarkan dalam perspektif agama.

“Jangan bersikap egoism, karena dengan tata cara pergaulan di sekitar kita yang bersifat seperti itu akan membuat kita hancur. Seperti lebih besar semangat menebang dan merusak lingkungan dari pada semangat kita menanam. Mari membangun karakter yang baik untuk menjaga Bumi Pertiwi tetap tegak berdiri,” ujar Gubernur yang lebih akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu saat menjadi Pemateri dalam acara Seminar Nasional dengan Tema “Mengungkap Kearifan Lokal Indonesia Timur Melalui Pariwisata Halal Negeri Seribu Masjid” yang digear Temu Ilmiah Mahasiswa Bidikmisi (TIMDiksi) Nasional 2017 di Aula Auditorium Abubakar Universitas Mataram, Kamis, (16/11).

Terkait dengan wisata halal yang sekarang dikenal dengan istilah Moslem Friendly, gubernur menjelaskan, Indonesia termasuk lambat dalam pengembangan konsep wisata halal tersebut.

“Kita kalah dari Negara Malaysia dan Thailand yang ternyata lebih dahulu dalam pengembangan wisata halal.

Padahal mayoritas penduduk Muslim terbesar ada di Indo-

nesia. Itulah sebabnya NTB menjadi salah satu provinsi pertama yang mendeklarasikan konsep wisata halal di Indonesia,” katanya.

TGB menambahkan ruh dari Wisata Moslem Friendly adalah nilai-nilai islami, seperti sertifikasi halal tempat-tempat kuliner yang ada. Termasuk, tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di hotel maupun destinasi wisata, seperti Alquran, tempat bersuci, arah kiblat dan sejadah untuk salat dan untuk agama-agama lain juga tersedia. Itulah sebabnya manfaat dari konsep Wisata Moslem Friendly dapat dirasakan oleh semua golongan yang ada di NTB. Ke depan, ujarnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan kebijakan yang diterapkan tidak hanya untuk satu kelompok saja, tapi harus menjadi kebijakan publik yang membawa manfaat bagi semua golongan. “Saya persilakan agama-agama yang lain juga membuat terobosan sesuai dengan keyakinan masingmasing asalkan kemanfaatannya dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di NTB,” ujar Gubernur.

Karenanya, kata dia, maha-

(Suara NTB/ist)

PEMATERI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menjadi pemateri pada acara Seminar Nasional di Aula Auditorium Abubakar Universitas Mataram, Kamis, (16/11). siswa sebagai calon-calon dari pemimpin masa depan, harus memiliki perspektif global dan nasional, bukan hanya perspektif kedaerahan atau lokal saja.

Bahkan harus mampu memasuki ruang-ruang penting dan mengambil bagian di dalamnya serta mampu menjadi agenagen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. “Adik-adik mahasiswa harus memahami di mana posisi saat ini berada dalam proses perubahan itu, apakah sebagai pelaku yang

Karakter Anak Dipengaruhi Lingkungan Mataram (Suara NTB) Lingkungan menjadi faktor pendukung utama yang dapat membentuk karakter seorang anak. Karenanya, pembelajaran menyeluruh di lingkungan termasuk lingkungan sekolah harus diupayakan baik itu dari guru-guru, orang tua, maupun anak-anak itu sendiri. Pelaku maupun korban bullying sama-sama harus diperhatikan, karena dua-duanya akan menjadi faktor pemicu awal terjadinya lingkaran bullying yang lebih luas.

Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat menerima silaturahmi jajaran komite TK-SD Model Mataram didampingiolehpengurusPokjaIITP.PKK Provinsi NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (16/11). Komite TK-SD Model Mataram ini datang ke Pendopo Gubernur untuk memohon arahan dari Ketua TP PKK terkait dengan akan diadakannya seminar pencegahan bullying dan depresi pada anak.

Seminar tersebut direncanakan akan menghadirkan narasumber spesialis jiwa khusus untuk anak-anak dan psikiater pemerhati anak, dengan peserta untuk umum yang diharapkan hadir adalah para orang tua, guru-guru, termasuk instansi pemerintah.

Secara pribadi, Hj. Erica mengapresiasi dan akan memberikan dukungan semaksimal mungkin

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi menerima Komite TK/SD Model Mataram di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (16/11). sesuai tugas dan fungsi yang diemban PKK dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dengan jejaringnya yang kuat, TP PKK dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga jangkauan 10 rumah dengan 1 orang kader, PKK tentu memiliki peran maksimal. Dari peranan inilah isu-isu yang diangkat, termasuk terkait bullying dan depresi anak akan diperkuat.

“Saya sangat bersyukur ada orangtua yang membuat perkumpulan atau organisasi seperti komite ini, yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap anakanak sebagai penerus bangsa, khususnya terkait bullying dan depresi terhadap anak,” ujarnya.

Pada bagian lain, istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul

Majdi ini juga mengingatkan, jika anak adalah peniru ulung.

Orang tua harus mampu mengintrospeksi dan memperbaiki diri, termasuk berusaha untuk mengawasi apa yang anak-anak lihat dan lakukan. Tidak hanya itu berinteraksi dengan siapa anak-anak kita dalam kesehariannya di lingkungan sekolah maupun di luar rumah tempat ia bermain dan bersosialisasi.

Sebelumnya, Siti Nurrakhmah sebagai perwakilan dari komite TK-SD Model Mataram, menjelaskan, adanya seminar ini diinspirasi dari keprihatinan komite terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Di mana anak-anak banyak mengalami bullying dan menjadi pelaku bullying itu sendiri di lingkungan sekolah. (ham)

Stok Calon Kepala SMA/SMK Diklaim Cukup Menurutnya, dengan selesainya pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepsek di LPMP, maka akan dihentikan perekrutan calon kepsek. “Dengan selesainya diklat cakep kepala sekolah di LPMP itu, maka stop kita rekrut calon kepala sekolah sampai empat tahun ke depan , sudah cukup stoknya, karena itu saja yang tinggal kita bina, ketika ada sekolah kosong, kita usulkan untuk ditempatkan,” ungkap Suruji.

Ia menekankan, pada tahun depan pihaknya akan fokus un-

serta mahkota bagi para akademisi, jika demikian, maka itu artinya semua ko-

Gubernur Minta Mahasiswa Tidak Bersikap Egois

Tak Ada Rekrut Selama Empat Tahun

Mataram (Suara NTB) Perekrutan calon kepala sekolah (kepsek) dipastikan tidak akan ada lagi sampai empat tahun ke depan. Alasannya, perekrutan calon kepsek yang dilakukan pada tahun ini, dirasa mencukupi untuk pemenuhan stok calon kepsek sampai empat tahun ke depan.

Nantinya, pembinaan akan dilakukan lebih banyak.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Kamis (16/11).

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Rektor UIN Mataram berfoto bersama narasumber dan petinggi UIN Mataram pada acara Workshop Penguatan Akreditasi Program Studi.

tuk Diklat Pengawas sekolah dan peningkatan kompetensi.

Termasuk pembinaan kepsek.

Bagi pengawas yang belum pernah mengikuti diklat, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat.

Sebelumnya, sebagai upaya untuk mengisi jabatan kepala sekolah itu, Dinas Dikbud NTB sudah melakukan perekrutan calon kepala sekolah (cakep) sejak April lalu. Sebanyak 489 orang mendaftar. Setelah seleksi pertama lulus sebanyak 169 orang. Seleksi tahap kedua yang

dilakukan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo menghasilkan 103 orang yang mengikuti Diklat.

Dalam perjalanannya, kata Suruji ada sebanyak 98 orang cakep yang mengikuti uji kompetensi di BKD dan Tes Psikometri di Rumah Sakit Jiwa pada pekan kemarin.

Sebelum penetapan, pada dilakukan rapat bersama Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan

Khusus (Dikmen dan PK-PLK).

Rapat itu untuk menggali informasi agar mengetahui kekurangan dari calon kepsek.

“Jika ada informasi dari UPTD jika bermasalah, maka akan kami ganti,” kata Suruji.

Menurut Suruji, pengisian jabatan di 40 sekolah yang kepsek sebelumnya melebih masa tugas delapan tahun, bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Bahkan bisa pada bulan November ini. “Kemungkinan bulan November ini, sudah siap semua,” katanya. (ron)

produktif atau sebaliknya justru hanya pelaku konsumtif.

Gubernur yang juga Cucu Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berharap mahasiswa memahami dinamika yang sedang berjalan.

Seperti sistem perpolitikan dan juga sistem perekonomian dunia yang sedang bergerak sangat kencang. Namun di antara kedua sistem itu, TGB mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat sistem kebudayaan dan karakter bangsa

dari pengaruh budaya asing yang bertentangan, yang dapat menggeser nilai- nilai luhur budaya yang ada di Indonesia.

Sebagai generasi yang hidup di era globalisasi, menurut TGB, hanya mahasiswa dengan kemampuan analisis itulah yang akan dapat bersaing dan menjadi bagian dari perkembangan aspek-apek tersebut. Bahkan mengambil peran besar dengan kemampuan menghasilkan produkproduk baru dari hasil karyanya. (r)

Terbatas, SLB Hanya Mampu Laksanakan UNKP Mataram (Suara NTB) Adanya keterbatasan di Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak menyurutkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

SLB akan tetap menggelar UN dengan mekanisme UN Kertas Pensil (UNKP) pada tahun 2018. Model UN yang digunakan disesuaikan dengan kekurangan yang dimiliki oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. M. Mashun. Menurutnya, Ujian Nasional merupakan salah satu kewajiban. “Anak-anak SLB harus memiliki ijazah.

UN tetap dilaksanakan,” katanya, Kamis (16/11).

Disinggung terkait pelaksanaan UN yang mengarah ke UN Berbasis Komputer (UNBK), ia mengatakan diperlukan kesiapan dalam melaksanakan itu. Terutama berkaitan dengan perangkat pendukung UNBK yang belum dimiliki SLB. Di tahun lalu, SLB melaksanakan UNKP. Nantinya, proses UN di SLB disesuikan dengan kekurangan yang dimiliki para ABK. Mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Lombok Barat (Lobar)Ma-

taram ini menekankan diperlukannya desain untuk kegiatan ujian ABK. Ia menyampaikan, ada sebanyak 40 SLB di seluruh NTB. Diakuinya sarana dan prasarana SLB di NTB masih kurang. Belum lagi masih ada kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan di di SLB. Inilah yang akan dianalisa ulang oleh pihaknya.

Di tahun ini, menurut Mashun, sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana akan mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari data sebelumnya,. Ada sebanyak 40 SLB di NTB. SLB Negeri hanya berjumlah 15 SLB. Keterbatasan SLB itu juga membuat Pemerintah Provinsi NTB mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang menjalankan pendidikan inklusi, atau penyelenggaraan pendidikan menyatukan ABK dengan anak-anak normal pada umumnya.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi masih belum berjalan maksimal. Kekurangan tenaga guru di sekolah umum itu menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pendidikan inklusi di NTB. Menurut Mashun, selama ini guru di sekolah yang menjalankan pendidikan inklusi bukan guru yang memiliki keahlian khusus. (ron)

H. M. Mashun (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

Halaman 11

Yan Tak Bisa Diakomodir sebagai Atlet Pelatda KONI NTB Mataram (Suara NTB) Harapan Yan Bahtiar untuk masuk Pelatda KONI NTB seperti tak bisa dipenuhi. Pasalnya, cabor triathlon belum dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Demikian disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (16/11) kemarin. “Yan belum bisa diakomodir

sebagai atlet Pelatda. Karena triathlon belum dipertandingkan di PON,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Pelatda Mayung NTB untuk menjawab keinginan Yang Bah-

tiar yang ingin masuk dalam Pelatda KONI NTB, setelah berhasil menjuarai Kejuaraan Terbuka Triathlon yang berlangsung di Jepara, Jawa Tengah (Jateng) belum lama ini.

Menurut Bowo, kejuaraan

Zohri akan Dipromosikan sebagai Atlet Pelatda 2018 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik akan mempromosikan sejumlah atlet junior untuk masuk dalam Pelatda KONI NTB tahun 2018. Salah satu nama yang dipastikan masuk dalam Pelatda persiapan mengikuti ajang multi event nasional itu adalah Lalu Mohammad Zohri.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhaimi SH kepada Suara NTB belum lama ini.

“Kita akan mengusulkan beberapa atlet junior yang masuk dalam Pelatda tahun 2018.

Salah satunya adalah Lalu Mohammad Zohri,” ucapnya.

Keputusan pihak PASI NTB untuk mempromosikan Zohri

sebagai atlet Pelatda persiapan PON 2020 itu setelah melihat prestasi Zohri di beberpa event nasional belum lama ini. Dimana Zohri sukses menyubangkan dua medali emas di nomor 200 meter dan estafet 4x100 meter di Kejurnas Panglima TNI Cup di Jawa Timur (Jatim) belum lama ini.

Dikatakan Suhaimi, selain Zohri, pengurus atletik juga tidak menutup kemungkinan mengajukan nama atlet junior lainnya untuk masuk Pelatda. Dengan catatan atlet yang bersangkutan mampu menunjukan prestasi terbaik di level nasional.

Diakui Suhaimi, pihak PASI NTB akan memberikan kesempatan kepada semua atlet junior maupun dewasa untuk ma-

suk dalam Pelatda KONI NTB asalkan atlet memiliki prestasi nasional. Prestasi yang dimaksud adalah meraih medali emas di kejurnas.

Di tempat terpisah Ketua Pelatda Mayung 2017, Mars Ansori Wijaya menanggapi positif rencana PASI NTB. Menurut Ansori keinginan PASI NTB untuk mengajukan nama Zohri di Pelatda tahun 2018 cukup beralasan, pasalnya atlet PPLP NTB itu punya prestasi nasional.

“Dia (Zohri) layak masuk Pelatda 2018, karena prestasinya di level nasional belum lama ini cukup bagus. Dia salah satu peraih medali emas kejurnas Piala Panglima TNI Cup di Jatim baru-baru ini,” ungkapnya. (fan)

triathlon yang dijuarai oleh Yan Bahtiar di Jepara belum lama ini bukan kejurnas resmi yang digelar Pengurus Besar (PB) Federasi Triathlon Indonesia (FTI), sehingga belum bisa menyimpulkan bahwa Yan adalah atlet terbaik triathlon nasional.

Lanjut Bowo, meskipun Yan Bahtiar berprestasi di level nasional, namun tidak bisa serta merta bisa dipromosikan sebagai atlet Pelat-

da KONI NTB. Pasalnya atlet yang diakomodir dalam Pelatda KONI NTB adalah atlet yang dipersiapkan mengikuti PON Papua 2020, sementara cabor triathlon belum dipertandingkan di PON. Menurut Bowo, peluang Yan untuk masuk Pelatda KONI NTB memang sangat sulit dipenuhi. Namun demikian keinginan Yan itu bisa saja dapat dipenuhi apabila Yan telah

resmi masuk dalam Pelatnas triatlon persiapan Asian Games 2018. “Kalau Yan mau masuk Pelatda, dia harus masuk Pelatnas,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sekum FTI NTB, Hari Gunawan mengatakan bahwa kejuaraan yang dijuarai oleh Yan belum lama ini levelnya kejurnas karena melibatkan sejumlah atlet nasional. Namun untuk bisa masuk Pelatna, Yan

Lima Petinju NTB Maju ke Final Mataram (Suara NTB) Kabar baik datang dari arena tinju nasional. Kelima atlet tinju putri NTB berhasil meraih tiket final setelah menyelesaikan pertandingan laga semifinal dengan baik di Kejurnas Tinju Amatir Elite di Bangka Belitung, Kamis (16/11).

Informasi dari Pelatih Tinju Pertina NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (16/11) kemarin, sebanyak lima petinju NTB sukses masuk final. Lima petinju itu adalah Ainun Azizah, Endang, Huswatun Hasanah, Jubaitul dan Karmila.

Selain lima petinju putri itu, terdapat satu petinju putra, yakni Saputra Samada masih mengikuti pertandingan di semifinal. “Lima atlet putri kita lolos ke babak final.

Putra Samada akan bertanding nanti malam,” ucapnya.

Dikatakan Dugi, pe-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PETINJU - Pelatih Tinju Pertina NTB, Indah Dugi Cahyono berpose bersama lima petinju NTB yang masuk final Kejurnas Tinju Amatir Elite di Bangka Belitung, Kamis (16/11).

Tampak Ainun Azizah (dua dari kiri), kemudian Huswatun, Karmila, Jubaitul dan Endang. nampilan kelima petinju putri NTB di babak semifinal sesuai prediksi. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan kemenangan angka.

Dimisalkan Dugi, atlet muda NTB, Ainun Azizah lagilagi menjadi primadona di kejurnas tinju tersebut. Atlet

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

binaan Sasana Notorius KSB itu mengalahkan atlet Nusa Tenggara Timur (NTT), Audi Maulani saat tampil di kelas 51 Kilogram (Kg) putri.

Kemenangan Ainun Azizah sesuai prediksi. Dimana sebelumnya Ainun diprediksikan bakal menang mudah melawannya petinju NTT itu.

“Pertandingan tidak seimbang. Ainun unggul jauh dari

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR6240BS NOKA/NOSIN : MH328D3OCA1170940/28D2170907 AN. SRI DEWI KASTURIYANIE HLG DSKTR KOTA MATARAM

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

hal poin,” jelasnya.

Selain Ainun, keempat petinju putri lainnya juga tampil memuaskan. Dan mereka akan melanjutkan pertandingan final, Jumat (17/11) hari ini. Hingga berita ini ditulis masih ada satu petinju NTB, Putra Samada yang masih mengikuti pertandingan semifinal. “Semoga Samada bisa lolos final,” harap Dugi. (fan)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

harus sering ikuti kejurnas sehingga PB FTI bisa melirik prestasi atlet NTB itu.

“Ada tiga atlet yang berpeluang masuk Pelatnas triathlon. Salah satunya Yan Bahtiar.

Namun untuk bisa masuk Pelatnas, Yan harus sering menjuarai triathlon nasional karena hasil kejuaraan di Jepara belum lama ini salah satu ajang untuk seleksi atlet pelatnas triathlon,” jelasnya. (fan)

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah &rambut.Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Jumat, 17 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 17 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

OPINI

Halaman 14

Membaca Ekosistem Sastra di Kampus Tingkatkan Koordinasi KEBERADAAN Bus Rapid Transit (BRT) di depo Perum Damri sudah lama tidak difungsikan. Keinginan masyarakat memfungsikan kembali BRT ini masih belum didukung Pemkot Mataram, karena operasional BRT ini harus dengan subsidi. Meski di satu sisi, keberadaan BRT ini masih menjadi polemik atau penolakan di tengah masyarakat, khususnya sopir angkutan umum, ojek konvensional, ojek online (Go-Jek) atau Grab, M-Jek dan taksi.

Hadirnya BRT ini yang berbiaya murah dikhawatirkan akan membuat pihak-pihak yang bergerak di sektor transportasi kewalahan.

Keinginan membangkitkan kembali BRT di Kota Mataram menjadi salah satu agenda besar dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram Drs. H. Khalid. Sebagai kepala dinas, H. Khalid mengaku malu, jika selama beberapa tahun BRT tidak berfungsi alias mangkrak. Padahal, bus-bus yang didatangkan dari Jakarta cukup banyak dan sekarang tidak berfungsi di depo Perum Damri.

Dalam menghidupkan kembali BRT, memang Kepala Dishub Kota Mataram tidak bisa sendiri. Koordinasi dengan DPRD selaku pihak yang menyetujui pengusulan dan penggunaan anggaran harus dirangkul. Termasuk diberikan penjelasan seperti apa manfaat BRT bagi masyarakat Kota Mataram atau wisatawan yang datang ke daerah ini. Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar di Indonesia, keberadaan BRT menjadi pilihan bagi penumpang atau wisatawan, selain jenis transportasi lain.

Selain itu, jika berkaca dari penyataan Kepala Dishub terkait kredibilitas jabatannya dengan BRT ini semestinya tak perlu diumbar. Dalam hal ini, kepala dinas harus menunjukkan keseriusannya menghidupkan kembali BRT ini. Jika selama ini hanya berkonsultasi dengan Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., Dishub Kota Mataram harus intens berkoordinasi dengan Dishub Provinsi dan Dishub Lombok Barat. Apalagi seperti pernyataannya, jika operasional BRT tidak hanya di Kota Mataram tapi sampai Lombok Barat.

Jika ada koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Dishub Lobar terkait rencana operasional BRT, maka langkah pembiayaan bisa dilakukan secara bersama-sama (sharing). Namun, semua itu tergantung dari hasil kesepakatan antara masing-masing pemerintah daerah. Artinya, kalau nanti masing-masing daerah sepakat untuk menghidupkan kembali BRT, maka pola pembiayaan bisa diatur sesuai dengan kemampuan.

Sebagai masyarakat Kota Mataram, siapapun akan mendukung operasional BRT, asalkan dalam operasionalnya di lapangan tidak menimbulkan benturan satu sama lain, khususnya dengan pengusaha transportasi. Bagi masyarakat, BRT ini menjadi pilihan untuk bepergian atau menggunakan sarana transportasi umum.

Di sinilah kita mengharapkan peranan masing-masing pemerintah daerah dalam upaya menghidupkan BRT. Jika sebelumnya, usulan dana subsidi untuk operasional BRT di Pemprov NTB sebesar Rp 500 juta dihapus, mengindikasikan kurang seriusnya Pemprov NTB dengan keberadaan transportasi massal ini. Begitu juga, usulan subsidi di Kota Mataram yang mencapai Rp 1 miliar masih belum disetujui, karena masih ada kepentingan lain yang lebih penting.

Meski demikian, keberadaan bus yang sudah lama mangkrak di depo Perum Damri harus juga dilihat. Jangan sampai daerah hanya mengusulkan, tapi ketika barangnya sudah ada tidak mampu dimanfaatkan. Untuk itu, dalam upaya menghidupkan kembali BRT ini, koordinasi dengan pihak lain sangat penting dilakukan. Termasuk memperhatikan agar sarana transportasi lain tidak terganggu. (*)

ENGURAIKAN topik yang membahas persoalan sastra di lingkup pendidikan tak dapat dipungkiri akan menghadirkan sengkarut yang tak usai perihal betapa asing sastra di medan di mana seharusnya sastra itu dapat tumbuh. Banyak hal yang akan disinggung seperti mengapa sastra itu tidak memperoleh tempat, mengapa kerja sastra seperti kerja “angker” yang kehadirannya seolah ada tapi ternyata tidak ada atau sebenarnya tidak ada tapi dibuat seolah-olah penuh dengan gegap gempita. Orang membicarakan sastra dan melontarkan sejumlah keluhan perihal betapa praktisi pendidikan tidak menaruh minat pada kesusastraan dan itu berdampak tidak adanya minat membaca dan menulis di kalangan peserta didik. Pertanyaannya, apakah sastra itu memang ada di lingkup pendidikan kita? Kalau ada, sejauh mana pembelajarannya? Di sisi lain, semarak sastra tampil secara permukaan melalui lomba-lomba menulis dan membaca karya sastra di lingkungan akademisi yang sekonyong-konyong banyak melahirkan penulis dadakan.

Ada yang kemudian berbicara tentang puisi, menyanyikan puisi, lomba penulisan cerpen dengan mengusung tema-tema tertentu, serangkaian aktivitas yang seperti menampilkan kesaksian bahwa sebenarnya sastra itu “ada”, sastra itu tidak “asing”, sebuah antithesa dari kematian sastra di lingkup pendidikan yang selama ini dipersoalkan. Sengkarut sastra di berbagai jenjang pendidikan rupanya tidak memiliki perbedaan yang menonjol jika dilihat dari sudut pandang permasalahannya. Posisi terpencil, kehadiran bak “anak tiri”, bidang perhatian yang tersisih, merupakan beberapa pandangan yang muncul apabila mencoba lagi melihat keterlibatan sastra di lingkup pendidikan.

Kita mencoba merapatkan lensa kepada objek yang lebih khusus yaitu perihal sastra di kampus. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata “sastra” dan “kampus”? Apa hubungan antara keduanya? Apakah sastra di kampus itu ada? Sehingga istilah pembacaan ekosistem sastra di kampus dalam tulisan kali ini tidaklah terlalu mengada-ada terkait simpul yang coba diuraikan untuk melihat sejauh mana dinamika sastra di kampus itu sendiri.

Perguruan Tinggi sebagai tingkat pendidikan paling atas memang memiliki peranan penting sebagai wadah yang dapat menerapkan nilai-nilai kesusastraan, tidak hanya sebatas memenuhi tugas aka-

Oleh: Iin Farliani ( Mahasiswa Budidaya Perairan, Universitas Mataram dan Santri di Komunitas Akarpohon). demik, melainkan juga menerapkan bagaimana pentingnya laku yang ada dalam karya sastra dapat menjembatani sekian laku lain baik yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, sejarah, dan sebagainya. Kita perlu mula-mula melihat dari yang paling dekat yaitu kegiatan kritik atau kemampuan mengadakan evaluasi terhadap sesuatu. Bukankah sudah merupakan kewajiban mahasiswa untuk mengekspresikan kritik mengenai persoalan yang dianggap belum beres? Bukankah sudah lazim diketahui bahwa cara belajar mahasiswa berbeda dengan cara ketika masih duduk di bangku sekolah menengah? Mahasiswa harus berani berbicara, melontarkan argumen yang dilandasi dengan alasan-alasan logis, memberi nilai pada sesuatu yang ditinjau setelah melalui gulat pikir yang kritis. Bagaimana kemudian menumbuhkannya?

Atau bagaimana mengasah kepekaan perihal berpikir kritis dalam kepentingannya berargumen itu?

Sastra menjadi ladang yang amat subur untuk memunculkan sekian banyak pemantik yang akan melahirkan argumen-argumen. Dalam karya sastra terdapat banyak kenyataan yang memiliki dasar dengan realita yang ada dalam masyarakat. Pembaca tidak sekedar menikmati cara penyajian realitas yang tertuang dalam karya sastra, namun juga melakukan pembacaan kritis terhadapnya. Perkara-perkara yang memiliki pertalian dalam kehidupan sehari-hari mendapat tempat untuk memperoleh evaluasi yang akan melahirkan argumen-argumen, yang akan membuka peluang lahirnya kritik.

Sehingga, mahasiswa yang sering membaca karya sastra lebih memiliki keterampilan dalam mengemukakan pendapatnya sebab dengan membaca karya sastra ia dilatih untuk meninjau dengan mencoba berdiri pada kepentingan-kepentingan di luar dirinya, melihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang.

Judgment dan Orisinalitas Beberapa waktu lalu, dalam salah satu rangkaian acara Festival Sastra OctoFest 2017 bertajuk “Ekosistem Sastra di Kampus” (26/09/ 2017), masing-masing perwakilan kampus di Mataram duduk bersamasama menerangkan perihal kehidupan

sastra di kampus mereka. Ada yang datang dari kampus UNRAM, UIN Mataram, UNW Mataram, IKIP Mataram, UNU NTB, dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Berdasar pemaparan, terlihat batu sandungan khas yang menimpa perkembangan sastra di hampir semua kampus di Mataram yaitu minat baca sastra yang rendah di kalangan mahasiswa, ada sekat yang tercipta di kegiatan kesenian (sastra) antara mahasiswa sebagai penyelenggara dan dosen yang jarang terlibat bersama, serta kurangnya wadah apresiasi di UKM-UKM kampus untuk merangkul sastra.

Benturan yang paling menyolok terlihat: oleh karena ruang apresiasi yang sedikit di kampus maka sastra menjadi sesuatu yang terletak di “pinggir”.

Jangan lagi berharap ada usaha yang mencoba menjadikan sastra sebagai pusatnya, minat membaca di kalangan mahasiswa saja sudah terlanjur berada pada tahap “ogah-ogahan”.

Yang dianggap “ogah-ogahan” ini ternyata kemudian berdampak pada kerja akademik mahasiswa itu sendiri yakni ketika tiba masa penyusunan skripsi, sering yang terjadi mahasiswa kalang kabut hanya untuk menentukan sebuah judul penelitian. Penentuan judul itu tentu saja memiliki pertalian dengan kebiasaan berargumen yang telah dipaparkan di awal tulisan ini. Kebiasaan berargumen tidak timbul manakala berpikir kritis pun tidak dibiasakan oleh sebab kemalasan membaca yang bukannya menurun tingkatannya tapi malah bertambah semakin kental.

Padahal ide-ide cemerlang dapat muncul dengan berimajinasi dan sastra telah membuka gerbang yang sangat lebar untuk melahirkan imajinasi-imajinasi baru. Bukankah pendidikan kita selalu mengharapkan judgment untuk sesuatu yang menjadi objek evaluasi? Bagaimana mungkin dapat memberikan judgment kalau tidak ada argumen? Dan bukankah pendidikan kita selalu menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya menghasilkan orisinalitas baru?

Bagaimana mungkin menghasilkan orisinalitas kalau judgment yang dipaparkan sendiri lemah, tidak berdasar pada apa pun oleh sebab wawasan si pencetus judgment (mahasiswa) sangat kurang akibat dari kebiasaan membaca yang juga kurang.

Maka tak heran, sering ditemukan judul-judul penelitian yang tak lain

merupakan pengulangan dari skripsi-skripsi tahun lalu atau kita menemui juga sekian banyak teori, kutipan-kutipan dalam sebuah laporan mahasiswa yang hanya disertai judgment receh macam begini, “Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini telah sesuai dengan… bla…bla…bla...”

Rupanya banyak cabang yang terkuak dari suatu cabang pokok perihal keterasingan sastra di kampus. Semuanya memiliki hubungan dan memberi dampak problematis pada kerja akademik maupun internal mahasiswa itu sendiri. Barangkali akan sangat sulit menjungkirbalikkan status sastra yang terlanjur dianggap sesuatu yang bersifat “sampingan”. Namun, yang perlu diingat pula bahwa meski keasingan sastra merupakan realitas yang tak dapat ditolak, ada banyak juga sebenarnya bakatbakat kreatif yang sudah lama mendekam dan menunggu untuk disalurkan. Suara-suara mahasiswa yang berbicara perihal ekosistem sastra di kampus, juga menyuarakan harapan perlunya wadah di kampus yang menampung bakat-bakat itu. Sebab, si pemilik bakat bukanlah orang yang berada di luar kampus, melainkan sang mahasiswa itu sendiri.

Tol Lembar – Kayangan belum urgen Yang mendesak diperbaiki jalan-jalan di pelosok desa

*** Seleksi PPK-PPS, Panwaslu temukan peserta "siluman" diduga diluluskan Harus diusut tuntas

RADIO

Unram Bangun Kemitraan dengan Uniqhba Mataram (Suara NTB) Universitas Qomarul Huda Bagu (Uniqhba), Lombok Tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram).

Kerja sama ini terkait sharing dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas dalam menunjang proses perkuliahan.

Kedatangan Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Sunarpi ke Uniqhba di dampingi Wakil Rektor I Prof. Lalu Wiresapta Karyadi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram Muaidy Yasin, Dekan Fakultas Peternakan Dr. Maskur. Mereka disambut Pembina Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu TGH. Lalu

Muhammad Turmudzi Badaruddin, Ketua Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu H. Azhari, dan jajaran petinggi Uniqhba.

Pembina Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu, TGH. Lalu Muhammad Turmudzi Badaruddin dalam sambutannya mengatakan, Unram salah satu perguruan tinggi (PT) yang sarat pengalaman. Dengan begitu ia meminta agar para dosen Uniqhba mempelajari apa yang diraih Unram.

Ulama kharismatik ini meminta kepada para dosen Uniqhba nantinya bisa meniru apa yang ada di Unram.

Sementara Ketua Yasasan Ponpes Qamarul Huda Bagu, H. Lalu Azhari mengatakan, Uniqhba salah satu perguruan tinggi yang baru di NTB. Sebelumnya, Uniqhba ini terbagi menjadi dua. Yakni STIKES dan

STKIP Namun baru ini menggabung menjadi satu dengan 18 prodi.

Kerja sama dengan Unram sifatnya antarlembaga. Namun demikian akan diperkuat di masing-masing fakultas lainnya. Di samping itu kata Azhari, Unram akan memberikan bantuan fasilitas laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan di Uniqhba masih minim. Beda dengan Unram sudah lengkap dan memadai. Hal ini bisa dlihat dari hasil akreditasi Fakultas Kedokteran Unram mendapat A. “Bantuan laboratorium ini sangat kita harapkan,” ucapnya. Ia berharap ke depan kekurangan gedung, fasilitas, dan manajemen bisa diperbaiki secara perlahan. “Kita juga harapkan dosen di Unram bisa membantu kami dan dapat memberikan pembinaan,” tukasnya.

Sementara itu Rektor Unram Prof H. Sunarpi mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki pendidikan dengan kualitas bagus. Seperti banyak memiliki perguruan tinggi. Dengan begitu masyarakat akan ramai mengenyam pendidikan tinggi.

Ia menuturkan, dengan adanya kerjasama ini maka akan saling sharing guna meningkatkan SDM. Ia juga mempersilakan dosen Uniqhba memperdalam ilmu di Unram.

“Kita akan memberikan pembinaan yang dibutuhkan Uniqhba akan kita bantu,” tutupnya. (dys/*) (Suara NTB/ist)

MoU - Rektor Unram, Prof. H. Sunarpi menandatangani MoU dengan Uniqhba Loteng.

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 17 November 2017

Syafii Antonio : Pemegang Saham Mengambil Keputusan dan Momentum yang Tepat Dari Hal. 1 Menurut laporan Thomson Reuters, potensi industri halal dunia hampir mencapai 4 triliun dolar Amerika. Separuh dari peluang bisnis ini bisa digali dari industri makanan pariwisata dan lifestyle.

Sejak beberapa tahun yang lalu NTB telah menancapkan bendera sebagai ikon industri pariwisata halal nasional dan global. ‘’Dengan demikian konversi ini adalah gerbang emas bagi NTB untuk memanfaatkan industri yang penuh berkah ini. Insya Allah,’’ katanya.

Syafii Antonio adalah orang yang cukup berpengalaman dalam hal konversi 15 bank konvensional di Indonesia. Beberapa diantaranya, Jasa Artha, BRI syariah, Bank Aceh Syariah, BJB Syariah.

Ada juga beberapa unit usaha seperti Bank Kaltim, Bank Jateng, BII, Danamon, Bukopin dan BTN. Dari semua yang dikonversi itu, evaluasi dilakukan dan pertumbuhannya justru menjadi lebih baik. Mengapa? Karena dengan membuka unit usaha syariah, otomatis telah membuka pangsa pasar yang baru. ‘’Saya ibaratkan seperti orang membuka restoran halal. Kalau restoran itu ada barang haramnya yang makan terbatas. Tetapi ketika di buka makanan halal, siapa saja boleh makan, baik yang muslim maupun non muslim,’’ katanya memberi perumpamaan.

Demikian juga bank syariah, terutama Bank NTB. Pertama bank ini adalah milik pemerintah daerah. Kedua bank ini bisa meyakinkan nasabah karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simapan (LSP). Yang dibutuhkan oleh nasabah dua hal, untuk nasabah penabung, yang diterima tidak berkurang, untuk nasabah penerima pembiayaan, jumlah cicilan tidak berubah.

Bank NTB Syariah dinilai memiliki potensi yang luar biasa besar. Karena saat ini berkembang halal industri, makanan, pariwisata, travel, hotel, demikian juga untuk kerajinan, medis, fashion. ‘’Semua itu adalah industri yang sekarang sedang growing,’’ ujarnya.

Yang lainnya mengenai ada kecendrungan bonus demografi. Di mana Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang antara tahun 2020-2030. Jumlah pekerja usia produktif di atas 15 tahun dan di bawah 75 tahun, jumlahnya sangat besar diatas 50 persen. ‘’Fenomena ini hanya terjadi beberapa kali saja di dunia ini. Sementara Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar, maka

otomatis bonus demograsfi itu dikontribusikan oleh muslim,’’kata Syafii Antonio.

“Kita punya satu kesempatan yang luar biasa untuk memanfaatkan bonus demografi ini. terutama Bank NTB yang menjadi BPD kedua di Indonesia yang akan menjadi syariah setelah Aceh,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, pemerintah daerah, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dan bisa jadi penerusnya, dan semua bupati/ walikota memberikan dukungan penuh.

Jadi menurutnya, dari sisi ekonomi, spritualitas (lintas agama), dan pemerintah, tanpa terkecuali Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saling mendukung sangat kuat.

Alasan umum lainnya, secara industri, keuangan syariah tumbuh lebih cepat dari yang konvensional. Demikian juga dari sisi kemampuan, Syafii Antonio menyebut keuangan syariah lebih kebal terhadap krisis. Terbukti pada tahun 2007 saat terjadi krisis global, perbankan konvensional tumbang karena sistemnya pemberian keuntungan besarannya sudah ditentukan. Sementara perbankan syariah tetap perkasa, karena pemberian keuntungan tergantung besar kecilnya keuntungan yang didapat.

Bank NTB ini ke depannya jauh lebih efisien beroperasi, mengapa? Menurut Syafii Antonio, pada tahun 2023, semua perbankan akan kena aturan bahwa semua unit usaha syariah harus menjadi bank syariah penuh.

Bank NTB selain konvensional, sudah memiliki unit usaha syariah. Artinya ada dua jenis modal yang disiapkan, ada dua direksi dan komisaris yang disiapkan, ada dua jenis sistem yang digunakan. ‘’Dengan dikonversi, semuanya akan menjadi satu.

Gaji direksi menjadi satu, fasilitas direksi dan komisaris menjadi satu. Jumlah direksi dan komisaris juga bisa diperkecil. Syariah ini mewajibkan service yang bagus.

Mewajibkan harga yang kompetitif, senyum yang bagus.

Dan saya sudah pastikan itu semua sudah dilakukan oleh Bank NTB. Karena Pak Gubernur sudah mewanti-wanti bahwa ini jangan mengecewakan,’’ demikian Syafii Antonio. (bul/*)

NTB Diminta Lelang Dini Proyek DAK Infrastruktur 2018 Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota mempercepat proses lelang proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur tahun 2018. Tahun 2018, Pemprov NTB memperoleh DAK infrastruktur bidang jalan, irigasi, sanitasi, air minum lebih dari Rp 100 miliar.

Kabag Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Setjen Kementerian PUPR, Ir. Riono Suprapto, MT meminta manajemen pelaksanaan DAK infrastruktur di NTB harus ditingkatkan lagi. Terutama DAK infrastruktur bidang irigasi, air minum dan sanitasi.

“Yang perlu diperbaiki tahun depan manajemen pelaksanaannya, ditingkatkan lagi. Khususnya bidang infrastruktur jalan sudah bagus, bidang irigasi, air minum dan sanitasi yang perlu ditingkatkan. Sehingga akan lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (16/11) kemarin.

Pada hearing itu, perwakilan demonstran mempertanyakan bolak baliknya berkas kasus K2 tersebut dari Kejati NTB ke Polda NTB. Sururahman, perwakilan demonstran mempertanyakan lambannya P21 dari Kejaksaan dan petunjuk yang dianggap berbelitbelit.

Ditanggapi Isnaeni bahwa bolak baliknya berkas bukan karena faktor kesengajaan.

Karena ia menjamin, jaksa bekerja profesional sesuai tugasnya meneliti berkas dan memberi petunjuk perbaikan jika ada kekurangan. ‘’Kenapa ini (berkas) alot? Yaitu tadi

karena petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik belum bisa dipenuhi. Sepanjang petunjuk itu belum bisa dipenuhinya kami tidak bisa P21,’’ tegasnya.

Dia kembali menegaskan, pihaknya tetap transparan jika ada yang mempertanyakan hasil penelitian berkas oleh jaksa peneliti. Simpul dari belum ada titik temu antara jaksa dengan kepolisian. Bukan karena pihaknya sengaja menghalang-halangi.

Namun semata profesional menjalankan tugas. ‘’Sebab apa, nanti jaksa ini yang akan membawa berkas ke Pengadilan. Sehingga harus benarbenar petunjuk itu terpenuhi,’’

Ia menjelaskan perencanaan ke depan ada rencana pembangunan jalan tol di NTB. Tetapi hal itu akan dikaji dari segala sisi. Baik mengenai lahan, tipologi daerah dan lainnya.

Ia mengatakan, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan suatu infrastruktur kadang menjadi hambatan. Sehingga harus betulbetul dikoordinasikan mengenai tata ruang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Masih dikaji sehingga pada saat pelaksanaannya lebih mudah. Di sisi lain jalan tol itu tidak menggunakan APBN. Kita menggunakan alternatif pendanaan swasta atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” terangnya.

Dengan perkembangan pariwisata NTB, kata Riono bahwa memang perlu penyiapan infrastruktur yang memadai. Kementerian PUPR sudah memproyeksikan akan ada peningkatan yang cukup signifikan infrastruktur di

tegasnya.

Saat itu perwakilan demonstran menawarkan agar kasus ini dilakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi Isnaeni tidak jadi soal. Justru menurut dia, dengan pelibatan KPK akan semakin terang dimana letak alotnya perkara ini. ‘’Jika jaksa mau urun rembug soal kasus ini ya silakan, tapi percayalah jaksa tetap profesional,’’ tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda NTB AKBP Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti belum menjawab soal penetapan tersangka baru oleh Ditreskrimsus Polda NTB ini. (ars)

Keluhkan Keterlambatan Juklak/Juknis Dari Hal. 1 Dr. H. Azhari, SH, MH menyatakan realisasi dana dekon, TP dan UB pada OPD tersebut sudah cukup tinggi.

Ia optimis dengan sisa waktu yang ada, dana dekon, TP dan UB akan terealisasi seluruhnya. “Kadang-kadang keuangannya yang lagi berproses. Harus lengkap dulu SPJ. Kalau posisi sekarang saya sudah 80 persen semuanya,” kata Azhari ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis

(16/11) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, DPMPD Dukcapil merupakan salah satu Satker yang realisasi dana dekon, TP dan UB masih rendah hingga 8 November lalu. Dari dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 43 miliar lebih yang diperoleh DPMPD Dukcapil, baru dibelanjakan sebesar Rp 22 miliar lebih atau 52 persen.

Artinya masih ada anggaran

sebesar Rp 20 miliar lebih atau 48 persen yang belum dibelanjakan.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini memastikan sudah ada perubahan realisasi dana dekon, TP dan UB pada Satker DPMPD Dukcapil. Ia mengatakan realisasinya sudah 80 persen. Dana dekon, TP dan UB tersebut paling banyak untuk pembayaran gaji tenaga yang belum. Dekon ini dia banyak, tapi sudah ada schedule-nya,” katanya. (nas)

Rona Riani: Saya Sangat Bahagia Dari Hal. 1 Ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada BRI. Rona mengajak semua warga menabung di bank dengan motto ‘’Melayani dengan Setulus Hati’’ itu. Ada banyak peluang mendapatkan hadiah.

Ia sudah menjadi nasabah BRI, sudah cukup lama. Semenjak ia masih lajang. ‘’Jadi nasabah itu sejak belum menikah,’’ tuturnya. Menjadi nasabah salah satu bank terbesar dengan jangkauan terluas di seluruh pelosok negeri itu lanjutnya, sangat menyenangkan.

Selama ini, pelayanan dirasakan pun cukup baik. Ditambah lagi dengan hadiah utama yang diterimanya membuatnya makin cinta pada BRI. Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun menguraikan, Panen Hadiah Simpedes BRI ini sudah puluhan tahun digelar BRI. Sejak tahun 1984 silam. Sudah 33 tahun lamanya

BRI terus memberikan wujud cintanya kepada nasabah-nasabah yang setia menabung.

Tabungan Simpedes sudah mendunia. Simpedes adalah milik BRI. Sebagai bank yang masuk 50 besar dunia, BRI terus berusaha memberikan yang terbaik bagi nasabah.

Dikatakan terbaik, juga dari kinerja pelayanan setulus hati kepada para nasabah.

Uang yang ditabung di Simpedes ini selanjutnya diberikan ke peminjam. Menabung di BRI secara tidak langsung memberikan bantuan kepada yang membutuhkan untuk dikelola dan dikembangkan dalam membangun perekonomian. Pemberian hadiah melalui Undian Simpedes ini diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah simpanan. Seluruh warga dipersilakan untuk menabung. Tidak menyimpan uangnya di rumah.

Camat Wanasaba, Mu-

Menurutnya perlu langkahlangklah percepatan dalam rangka penyelenggaraan DAK infrastruktur. Artinya, Pemda harus melakukan pelelangan sejaka dini terkait dengan proyek DAK tersebut. “Dengan cara meunjuk panitia-panitia lelang. Sehingga bisa segera dilelang dan diimplementasikan,” ucapnya.

Riono mengatakan pada Desember mendatang Pemda sudah bisa melakukan lelang proyek DAK infrastruktur.

Pasalnya, pada akhir November atau awal Desember, APBD 2018 sudah diketok.

Sesuai ketentuan, Pemda dapat melakukan lelang lebih awal namun penandatangan kontrak dapat dilakukan

pada Januari atau Februari tahun depan. “Itu langkah percepatannya,” sarannya.

Ia menyebutkan DAK infrastruktur yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2018 mendatang lebih dari Rp 100 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 79 miliar untuk DAK infrastruktur jalan. Sementara sisanya untuk DAK infrastruktur sanitasi, air minum, perumahan.

Ia berharap DAK infrastruktur ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah. “Sehingga akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat luas khususnya bagi provinsi dan kabupaten/kota yang lain,” tandasnya. (nas)

Tol Lembar-Kayangan Belum Urgen Dari Hal. 1

Tersangka Kasus K2 Dompu Bertambah Dari Hal. 1

Halaman 15

hammad Saleh menyatakan, hadiah dari BRI untuk warganya merupakan rezeki besar. Warga bisa mendapatkan mobil tanpa lelah-lelah untuk memperoleh kredit. ‘’BRI ini sangat luar biasa.

Cukup dengan menabung saja bisa berpeluang dapat mobil,’’ ucapnya.

Warga diajaknya untuk menabung. Semakin banyak menabung, semakin besar keuntungan yang nantinya bisa dibagi oleh BRI. BRI diketahui merupakan bank dengan jangkauan dan jaringan perbankan yang luas. Ada agen-agen BRIlink yang ada di pelosokpelosok desa.

Jaringan luas BRI ini makin memudahkan setiap warga untuk mengakses. ‘’Silakan sering-sering menabung biar dapat hadiah. Hadiah yang diberikan saat ini menjadi motivasi dan penyemangat untuk mencari rezeki,’’ demikian Camat. (rus/*)

NTB. Pasalnya, banyak wisatawan yang berkunjung di NTB. Jika ada gangguan alam seperti bencana Gunung Agung di Bali beberapa waktu lalu maka wisatawan akan eksodus ke NTB. “Artinya harus diantisipasi penyediaan infrastruktur terhadap perkembangan pariwisata di sini,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/11) siang kemarin mengatakan bahwa memang untuk pembangunan jalan tol masih belum urgen. Tetapi untuk jalan by pass Lembar – Kayangan harus segera dibuat.

Sebenarnya, kata Ardhi, Pemprov menginginkan supaya ada kombinasi antara jalan tol dan by pass. Hal ini untuk mengurangi beban pemerintah pusat. Artinya pada ruas-ruas tertentu yang bankable dibuat jalan tol oleh investor. Kemudian pada ruas lainnya yang tidak bankable dibuat jalan by pass oleh pemerintah.

“Ruas yang bankable investor yang masuk. Sedangkan yang tidak bankable pemerintah yang masuk. Jadi kita tunggu lah. Katanya feasibility study-nya sedang dikerjakan Ditjen Bina Marga.

Masih terus kita dorong pembangunan jalan Lembar – Kayangan ini,” tandasnya.

Pembangunan jalan tol sepanjang 103 km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun.

Masterplan atau FS dan DED merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)

Siapkan Subsidi, BRT Dioperasionalkan Tahun Depan untuk Angkutan Pelajar Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si menyatakan Bus Rapid Transit (BRT) akan dioperasionalkan untuk agkutan pelajar pada 2018 mendatang.

Pemprov NTB akan menyiapkan anggaran untuk mensubsidi BRT khusus untuk mengangkut pelajar di Kota Mataram.

“Angkutan pelajar BRT itu kita rencanakan tahun depan,” kata Bayu ketika dikonfirmasi di Pendopo Gubernur belum lama ini.

Ia mengatakan, tahun ini tidak ada subsidi yang diberikan kepada Perum Damri untuk operasional BRT tersebut.

Sehingga direncanakan pada tahun 2018 mendatang. Namun, Bayu tak menyebutkan berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk subsidi BRT sebagai angkutan pelajar.

Meskipun tidak menjadi angkutan pelajar tahun 2017 ini, kata Bayu, namun BRT tetap dioperasionalkan oleh Perum Damri. Ia mengatakan bus-bus tersebut tetap beroperasi sesuai dengan order.

“Dan bukan saya yang punya BRT, itu Damri (punya).

Damri yang lebih tahu karena dia yang mengoperasikan. Kita ndak ada hubungan. Itu Damri yang punya,”jelasnya.

Sesuai perencanaan awal ketika bus tersebut dioperasionalkan pada November 2016, 25 unit BRT yang telah disiapkan akan melintasi empat koridor. Pertama, di dalam kota, kedua dari pinggiran timur kota, yaitu Narmada-Selagalas-Senggigi. Ketiga, dari pinggiran utara kota, yaitu Gunung Sari-Udayana hingga Banyumulek di selatan. Keempat, Sayang-sayang-Gegutu-Jalan Bung Karno-Bung Hatta hingga Jalan Lingkar Selatan. (nas)

DAK Infrastruktur Turun Dari Hal. 1 Tahun 2016 lalu, Pemprov NTB memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 250 miliar, namun tahun ini hanya Rp 99,650 miliar.

Ditanya penyebab turunnya perolehan DAK infrastruktur jalan ini, Ardhi mengatakan belum memperoleh informasi secara pasti. Namun, penurunan ini kemungkinan akibat keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Dari sisi realisasi DAK tiap triwulan, kata Ardhi, NTB termasuk yang cukup baik dan selalu tepat waktu. ‘’Saya belum tahu alasannya.

Mungkin kemantapan jalan yang sudah bagus itu jadi pertimbangan. Kita sudah mampu mengangolasikan Rp 650 miliar (proyek percepatan jalan tahun jamak) dan sebagainya. Mu-

ngkin itu menjadi pertimbangan juga barangkali,’’ duganya.

Ardhi menambahkan, DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 79 tahun 2018 mendatang akan digunakan untuk menangani jalan provinsi pada ruas Kuta – Keruak. Akan dilakukan penanganan standar jalan provinsi dengan lebar 6 meter. Kemudian DAK tersebut juga akan dilakukan penanganan jalan lingkar Tambora di Kawinda To’i – Piong dan Sampungu.

Penanganan jalan lingkar Tambora ini dilakukan mengingat Gunung Tambora sudah menjadi taman nasional. Sebentar lagi, Taman Nasional Gunung Tambora akan ditetapkan menjadi geopark nasional. Untuk jalan lingkar Tambora di Kawinda To’i – Piong dan Sampungu ini akan dibangun dengan lebar 4,5 meter. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 17 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pertama di Indonesia

Lobar Miliki Perda Pariwisata Berkelanjutan Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah satu-satunya yang memiliki peraturan daerah (Perda) Pariwisata Berkelanjutan. Perda ini bahkan pertama di Indonesia yang dibuat oleh daerah. Perda yang diketok Selasa (14/ 11) lalu ini, merupakan hasil insiasi dari Dinas Pariwisata untuk memperkuat pengembangan sustainable tourism observatory (STO), di mana Lobar telah ditetapkan menjadi STO oleh Kementerian Pariwisata bersama dua daerah lain, yakni Pangendaran dan Sleman, Yogyakarta.

Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi, M.Ed., Kamis (16/11) menyatakan bahwa setelah menetapkan Perda Pariwisata berkelanjutan ini pihaknya segera membentuk STAP (Sustainable Tourism Action Plan) atau semacam rencana aksi yang membagi tugas untuk masing-masing SKPD. Seperti Disperindag apa tugasnya, Dikes dan Dinas LH termasuk Satpol PP apa peranannya.

Semua SKPD ini jelasnya memiliki perincian tugas, termasuk tugas pihak swasta seperti PHRI, asosiasi, komunitas termasuk peranan media sudah dibagi-bagi.

Hal ini jelasnya sebagai referensi nanti bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk bekerja. Sebelum Perda ini dibuat jelas Ispan, pihaknya memasukkan terlebih

dahulu dalam RPJMD. Begitu masuk RPJMD, maka implementasi berupa Perda, begitu masuk Perda, maka dibuatlah action plan.

Perda ini nantinya akan ditindaklanjuti berupa belasan Perbup yang harus mengikutinya. Perbup inilah kata Ispan yang nantinya harus menjadi panduan bagi SKPD melakukan perannya. Misalnya penanganan sampah oleh Dinas LH ada Perbupnya, bagaimana penertiban PKL dan sepadan pantai juga diatur Perbup.

“Perda ini satu-satunya di indonesia dan Lobar yang pertama, Perda ini sangat memperkuat STO, sebab STO ini mensyaratkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kalau tidak ada wadah untuk menyatukan persepsi lewat gerakan, dan forum tata kelola tidak bisa. Masih ada ego sektoral itu muncul, pemda jalan sendiri dan perguruan tinggi di menara gading. Sekarang itu yang disinergikan,”jelas Ispan.

Dijelaskan, konsekuensi dari Perda jika tak dilaksanakan di lapangan tentu Perda kalau dilanggar maka tentu sanksinya tidak pidana, namun teguran, yang kemudian bisa saja izin pengusaha tersebut dicabut. Sebab termasuk pelanggaran administrasi.

Namun jelasnya, ada Perda ini adalah payung hukum untuk bergerak membangun pariwisata kedepan.

Menyoal impelembetasi STO di

lapangan, menurutnya memang masih banyak perjalanan kedepan akan tetapi dari segi dampak ekonomi sudah terasa. Hanya saja dari sisi dampak lingkungan ini perlu disiapkan pola pikir masyarakat sebab menyangkut perilaku. “Namun STO tahap awal ini kitalah yang paling maju, dibandingkan STO yang lain,”ujarnya.

Konsep STO diakui Ispan belum banyak yang paham, karena itulah bagaimana membuat paham melalui Perda yang dibuat. Menurutnya, dari sisi konsep harus diperkuat dulu sebab jangan sampai Kadis ngomong soal sustainable, namun impelementasi di lapangan belum paham terkait apa indikator-indiktornya. Ia menambahkan, perlunya Perda ini lebih kepada aspek pemasaran sebab semakin sustainable maka makin mahal, sebab saat ini tamu saat ini bukan kuantitas yang dikejar, namun kualitas. Ada tamu meninginkan kualitas destinasi yang betul-betul bagus dan mereka sanggup bayar mahal. Selain Sesaot tambahnya, pihaknya berencana menyiapkan gili Gede jadi STO. Sebelum disahkan, Raperda parwisata berkelanjutan ini pihak Dispar membahasnya secara matang dan komprehensif dengan semua unsur terkait, Senin (13/11) lalu. Pembahasan final Raperda ini dibuka Kadispar,dihadiri ketua pansus H. Jamhur dan mengudang unsur terkait dan akademisi, pengusaha, komunitas, dan media termasuk komunitas yang tergabung dalam FTKP. Hadir pula ketua tim STO dan tim FTKP. Jumlah peserta yang hadir ada 100 orang, termasuk dari unsur kominitas desa wisata dan pokdarwis. (her/*)

BAHAS RAPERDA Dispar Lobar membahas rancangan Perda pariwisata berkelanjutan dengan seluruh stakeholder .

Lotim Raih Penghargaan ’’Smart City’’

Ispan Junaidi

Kembangkan Kompetensi SDM Aparatur Terintegrasi Menuju Masyarakat Madani Dompu (Suara NTB) Aparatur sipil negarai (ASN) memiliki peranan penting untuk menciptakan masyarakat madani. Sebagai pelayan publik, ASN dituntut memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Untuk mengembangkan kompetensi SDM aparatur, Ir. Ruslan selaku Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu dalam bagian tugas laboratorium kepemimpinan proyek perubahan selama dua bulan untuk diintegrasikan.

Sosialisasi pengembangan kompetensi SDM aparatur terintegrasi lingkup pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2017 oleh BKD dan PSDM Kabupaten Dompu di gedung PKK Kabupaten Dompu, Kamis (16/ 11) merupakan bagian dari tugas laboratorium kepemimpinan proyek perubahan selama dua bulan Ir. Ruslan sebagai peserta Diklatpim 2 angkatan 43 kelas K Provinsi NTB. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan Sekretaris atau Kasubag Program dari masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu ini dihadiri Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin yang diwakili oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si dan langsung bertindak sebagai narasumber, serta Kepala Bidang PMKF BPSDM Provinsi NTB, H. Muhammad Fauzan, MM sebagai narasumber dengan materi Manajemen Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Pengelolaan Diklat ASN yang terarah dan profesional.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si saat membuka acara sosialisasi mengungkapkan, berdasarkan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS mengharuskan ASN untuk dididik dulu baru menempati jabatan. Namun yang terjadi masih dengan menduduki jabatan baru dididik.

Di sisi lain, paradigma baru birokrasi sebagai pelayan publik dan bukan dilayani. Sebagai pelayan publik, aparatur harus memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Untuk meningkatkan kompetensi teknis melalui melalui diklat teknis dan diklat funsional.

Untuk pengembangan manajerial melalui pendidikan penjenjangan seperti Diklatpim. Dan sosiokultural melalui kearifan lokal. Dari 3 kompetensi ini, pemerintah daerah (Pemda) Dompu berkomitmen untuk mendukung terbangunnya sistem yang memiliki nilai disiplin, proseional, jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas. “Sehingga aparatur sipil negara kedepan cerdas otaknya, terampil tangannya, dan berdaya karyanya,” katanya.

Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan dalam sambutan dan pemaparannya, mengungkapkan, tugas laboratorium kepemimpinan proyek perubahannya berjudul Mewujudkan profesionalisme kerja melalui peningkatan pengembangan kompetensi SDM aparatur lingkup pemerintah Kabupaten Dompu ini dilatarbelakangi kondisi birokrasi yang belum terintegrasi. Saat ini, melalui proyek perubahan ini diharapkan, organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisen, terukur dan disertai dengan prinsip – prinsi good governance. Begitu juga pada regulasi yang lebih tertib dan tidak tumpang tindih. Pada SDM aparatur yang berintegritas, netral, memiliki kompetensi, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Ir Ruslan juga mengungkapkan, sesuai amanat PP No 11 tahun 2017 bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikut sertakan dalam peningkatan kompetensi dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi. PP No 18

tahun 2016 membuat organisasi BKD berubah menjadi BKD dan PSDM. Perubahan ini tidak lagi fokus pada Diklat aparatur, tapi juga pengembangan kompetensi ASN dan lainnya seperti sertifikasi atau uji kompetensi. Menyiapkan regulasi sebagai acuan pengembangan kompetensi SDM aparatur.

Dari 668 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, baru 175 orang yang telah mengikuti Diklatpim, termasuk 25 orang di tahun 2017. Ke-25 orang ini di antaranya 5 orang Diklatpim 2 termasuk dirinya, 10 orang diklatpim 3, dan 10 orang diklatpim 4. “Untuk tahun 2018 ini perlu mendapat dukungan dana. Ini bagian dari amanat PP 11 tahun 2017 yang mengharuskan ASN mengikuti Diklatpim sebelum menduduki jabatan sesuai jenjang jabatan. Target ini menjadi bagian dari indikator kinerja daerah,” ungkapnya.

Bukan hanya pada Diklatpim, tapi juga untuk diklat fungsional dan teknis lainnya dalam rangka mendukung program kerja Pemkab Dompu utamanya TERPIJAR (Tebu rakyat, Sapi, Jagung, Rumput Laut). Dengan demikian, aparatur memiliki kompetensi yang layak. Untuk diklat teknis dan fungsional tidak hanya oleh BKD dan PSDM, tapi SKPD tempat ASN bertugas. Diklat teknis dan fungsional ini harus direncanakan dengan baik dan didata dengan valid serta dikoordinasikan dengan BKD dan PSDM Kabupaten Dompu.

“Dalam rangka penataan yang terarah dan profesional, sangat diharapkan standarisasi pelaksanaan dan adanya koordinasi yang baik,” katanya. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan ada komitmen dan kesepakatan dalam pengembangan SDM aparatur yang lebih baik untuk saat ini dan masa akan datang. (ula/*)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim), meraih penghargaan Smart City Award 2017. Penghargaan diterima Sekretaris Daerah, H.. Rohman Farly dalam acara malam penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2017 di Hotel Santika Premier, Jakarta, Rabu, (15/11).

Acara yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang dinilai memiliki komitmen untuk mengubah cara berpikir dan melayani masyarakat. Termasuk, tidak hanya sekadar penggunaan teknologi dan perangkat canggih.

Dalam pemberian penghargaan itu. Kabupaten Lotim menjadi satu dari 25 kabupaten/ kota di Indonesia. Bahkan, Lotim merupakan satu-satunya di NTB yang terpilih untuk melaksanakan target 100 Smart City. “Lotim dipilih karena melalui berbagai kebijakannya dinilai memiliki komitmen, termasuk dari segi pengelolaan keuangan daerah yang telah menyalurkan anggaran untuk informasi dan teknologi,” terang Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, Kamis (16/11).

Sosialisasi Smart City di Lotim, lanjut Ahmad Subhan, telah dimulai sejak 13 Juli dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) untuk pelaksanaan Smart City yang dilakukan serentak sejak 17 Juli lalu. Sebelumnya telah dibentuk pula Dewan Smart City dan Dewan Pelaksana Smart City yang keanggotaannya meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bahkan, saat membuka Bimtek Smart City beberapa waktu lalu, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan berharap Smart City dapat meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat agar lebih akrab dengan teknologi. Di samping itu tidak hanya terwujud kabupaten pintar tapi juga kecamatan hingga desa pintar.

Sementara, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa, mengungkapkan pengembangan Smart City merupakan salah satu upaya Pemkab Lotim untuk membantu dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan hemat. Terutama dalam pengelolaan anggaran ke depannya.

Smart City ini, lanjutnya, ke depan akan dilakukan secara bertahap dan dikembangkan untuk pelayanan-pelayanan publik dengan berbasis web dan mobile. (yon)

(Suara NTB/ula)

Sekda Kabupaten Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI didampingi Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan dan Kepala Bidang PMKF BPSDM Provinsi NTB, H. Muhammad Fauzan, MM pada acara sosialisasi pengembangan kompetensi SDM aparatur terintegrasi lingkup pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2017 di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Kamis (foto Kiri). Kepala BKD Dompu, Ir Ruslan saat memaparkan materi sosialisasi (kanan)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Sekda Lotim H. Rohman Farly bersama beberapa daerah lainnya di Indonesia menerima penghargaan dalam pengembangan Smart City di Jakarta, Rabu (15/11).