Edisi Kamis 31 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 194 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Misi Dagang Perdana Sukses

Setengah Hari, Nilai Transaksi Tembus Rp603 Miliar Lebih Mataram (Suara NTB) – Misi dagang yang menjadi inisiasi Pemprov NTB dan Pemprov Jawa Timur (Jatim) sukses memfasilitasi ruang pertemuan antara pelaku usaha di ke dua provinsi. Dalam kegiatan yang digelar 29 Oktober 2019 di Mataram tersebut, nilai transaksi mencapai Rp603 miliar lebih. ‘’Transaksinya kemarin sampai jam empat sore (16.00 Wita) ditutup, totalnya Rp603.550.000.000,’’ ujar Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Dra. Hj. (Suara NTB/ist) Putu Selly Andayani, M.Si Gubernur Jatim,Hj. Khofifah Indar Parawansa, bersama Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan Kepala Disdag NTB, Hj.Putu Selly Andayani Bersambung ke hal 15

Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani (kanan) bersama Gubernur Jatim, Andayani bersama Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa.

Jatim, Hj. Khofifah Indar Parawansa.

18.472 Unit Kendaraan

Giliran Kadistan se-Pulau Sumbawa Diperiksa Mataram (Suara NTB) Tim Satgas Pidana Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung melanjutkan pemeriksaan saksi saksi terkait kasus benih Jagung tahun 2017. Giliran pada Kepala Dinas se Pulau Sumbawa dipanggil dan dimintai keterangan, Rabu (30/10).

Ruangan penyidik di lantai tiga gedung Pidsus Kejati NTB sejak pagi sekitar pukul 09.00 Wita sudah ramai didatangi para saksi. Mereka adalah Kepala Dinas Pertanian yang menjabat di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu dan Kota Bima.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Pertambangan Ramah Lingkungan

Dinas Nunggak Pajak di NTB Mataram (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mencatat 18.472 kendaraan dinas (randis) menunggak pembayaran pajak di NTB. Randis yang nunggak pajak tersebar di 10 kabupaten/kota, baik roda dua maupun roda empat.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Muhammad Husni yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (30/10) sore menjelaskan, besar tunggakan pajak Randis, baik roda dua maupun roda empat mencapai Rp1,2 miliar lebih. Untuk tunggakan pajak Randis roda dua sebesar Rp396,896 juta lebih dan roda empat sebesar Rp817,289 juta lebih. ‘’Itu data Randis yang belum bayar (pajak), sudah lewat jatuh tempo,’’ kata Husni.

Ia membeberkan data jumlah Randis roda dua yang menunggak pajak di 10 kabupaten/kota di NTB. Untuk Kota Mataram 627 unit dengan tunggakan pajak Rp27 juta lebih, Lombok Barat 894 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp41,9 juta lebih.

Kemudian Lombok Utara

DALAM agenda Temu Profesi Tahunan XXVII Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Siiti Rohmi Djalilah meminta seluruh perusahan tambang yang ada di NTB untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga, keindahan pulau-pulau di NTB ini tetap terjaga Bersambung ke hal 15

126 unit, dengan jumlah tunggakan pajak Rp7,6 juta lebih, Lombok Tengah 1.018 unit dengan tunggakan pajak Rp40,6 juta lebih, Lombok Timur 1.554 unit dengan jumlah tunggakan pajak Rp70,2 juta lebih.

Selanjutnya, Sumbawa 944 unit, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp44,5 juta lebih, Sumbawa Barat 258 unit, dengan tunggakan sebesar Rp12,2 juta lebih, Dompu 1.007 unit, dengan jumlah tunggakan Rp45 juta lebih.

Bima 1.874 unit dengan tunggakan pajak Rp82,6 juta lebih dan Kota Bima 555 unit dengan jumlah tunggakan sebesar Rp24,6 juta lebih. Sehingga total Randis roda dua yang menungak pajak di NTB sebanyak 8.857 unit, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp396,8 juta lebih.

Untuk Randis roda empat,

sebut Husni, tercatat 9.615 unit yang menunggak pajak sebesar Rp817,28 juta lebih.

Ia merincikan untuk Kota Mataram 50 unit dengan tunggakan pajak Rp24,4 juta lebih, Lombok Barat 45 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp23,2 juta lebih.

Kemudian Lombok Utara 14 unit, dengan jumlah tunggakan pajak Rp10 juta lebih, Lombok Tengah 112 unit dengan tunggakan pajak Rp51,1 juta lebih, Lombok Timur 98 unit dengan jumlah tunggakan pajak Rp51,9 juta lebih.

Selanjutnya, Sumbawa 135 unit, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp82,9 juta lebih, Sumbawa Barat 57 unit, dengan tunggakan sebesar Rp43,1 juta lebih, Dompu 90 unit, dengan jumlah tunggakan Rp39,9 juta lebih. Serta Bima 112 unit dengan tunggakan pajak Rp61,5 juta lebih dan Kota Bima 45 unit dengan jumlah tunggakan sebesar Rp32 juta lebih.

Bersambung ke hal 15

Jalur Pendakian Ditutup

400 Hektare Vegetasi di Geopark Tambora Terbakar Mataram (Suara NTB) Perlahan lahan api di Gunung Tambora mulai padam.

Tercatat sekitar 400 hektar vetegasi di kawasan geopark itu terbakar. Akibatnya, empat jalur pendakian masih ditutup total sampai dengan batas waktu belum ditentukan. ‘’Sampai sekarang masih ditutup untuk empat jalur.

Kami belum bisa pastikan berapa lama akan ditutup,’’ ujar Kepala Balai Taman Nasional Tambora (TNT), Murlan S. Pane kepada Suara NTB Rabu (30/10).

Luas kawasan yang terbakar itu tembus hingga pos empat jalur pendakian. Jalur yang diketahui masuk dalam kawasan taman nasional. Vegetasi yang terbakar seperti ilalang dan pohon pohon endemik di Tambora. Pihaknya masih terus melakukan pemantauan kemungkinan titiktitik api baru sehingga tim langsung bergerak melakukan pemadaman.

Sementara empat jalur resmi pendakian Gunung Tambora ditutup dari aktivitas pendakian. Hal itu menyusul insiden Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sepekan terakhir. Humas Balai TNT Dedi Aminudin menambahkan, keputusan penutupan untuk jalur pendakian Pancasila, Piong, Kawinda Toi dan Doroncanga.

Langkah itu diambil karena berdasarkan hasil pantauan langsung tim di lapangan, masih ditemukan titik-titik api.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa pendaki.

Bersambung ke hal 15

Hj. Sitti Rohmi Djalilah Djalilah (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Tunggu Proses di Kemendagri TIGA besar nama calon Sekda NTB hasil seleksi yang dilakukan Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya masih menjadi teka-teki. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum dapat memastikan kapan Sekda NTB definitif akan ditetapkan.

Pasalnya, untuk penetapan Sekda definitif harus melalui proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Yang penting proses sudah dilaksanakan Pansel. Adapun nanti kapan Sekda definitif ditetapkan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KERING - Sejauh mata memandang, tampak hamparan lahan kering di jalur lintas Kempo menuju Pekat Tambora, Kabupaten Dompu. Ratusan hektare lahan di perbukitan ini disiapkan petani untuk menanam jagung. Namun akibat hujan belum kunjung turun, musim tanam pun mundur.

Diskominfotik Dorong ’’Open Government’’ Melalui NTB Satu Data H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kesatu-paduan data yang valid dan terverifikasi merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung pembangunan melalui open government atau pemerintahan yang terbuka, termasuk di NTB. Dengan adanya basis data yang terjamin kredibilitasnya, maka banyak persoalan di NTB yang bisa diselesaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menerangkan bahwa Pemprov NTB saat ini memang tengah fokus pada keterbukaan data serta validasi dan verifikasi data.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bay)

FOTO BERSAMA - Foto Bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, dan pembicara dalam diskusi terbatas Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM di NTB (foto kiri). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menjadi salah satu pembicara diskusi Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM di NTB, Selasa (29/10)

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

DPRD Curiga Ada Dua Dokumen RPJMD Tidak Boleh Ada Pungli MASING-MASING kelurahan berupaya menguatkan staf agar tidak melakukan pungli. Baik staf di kelurahan maupun kepala lingkungan di masing-masing lingkungan. Itu dikakukan dengan menjaga efektifitas pelayanan kepada masyarakat di kelurahan.

Lurah Punia, Jaenudin mengatakan, untuk menghindari terjadinya pengutan liar (pungli) di kelurahan, ia menggunakan sistem standar pelayanan yang efektif. Dengan selalu memberikan pelayanan utama dan serius kepada masyarakat.

(Suara NTB/viq) Kata Jaenudin, kelurahan Jaenudin akan menindaklanjuti jika ada staf kelurahan yang melakukan pungli kepada masyarakat.

“Agar semua staf dapat memahami pentingnya pelayanan birokrasi bebas pungli. Kita sudah sosialisasikan tentang adanya aturan-aturan pelayanan kepada publik agar lebih transparan kepada semua staf kelurahan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (30/10).

Lanjut Jaenudin, penguatan mental staf di kelurahan perlu dilakukan agar jauh dari pungli-pungli yang dapat merugikan masyarakat. “Kita akan sosialisasi kepada staf juga dan kepada masyarakat juga tentang apa itu saber pungli,” jelasnya.

Selama ini kata Jaenudin, kelurahan belum menemukan adanya indikasi pungli di kelurahan. “Ini efek dari adanya aturan dari Walikota, kita sudah terapkan di kelurahan. Kita tindaklanjuti juga ini ke kaling-kaling di masing-masing lingkungan,” imbuhnya.

“Kelurahan juga sudah melakukan koordinasi selama satu bulan sekali. Yang berpotensi di mana? Karena staf sudah tahu, jadi semua pelayanan kepada masyarakat gratis. Jadi tidak ada alasan untuk memungut apa pun,” tegasnya Intinya, kata Jaenudin, kelurahan selalu mengantisipasi dengan berupaya menguatkan seluruh elemen kelurahan.

Agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menjurus kepada pungli.

“Kalau pun ada, kita akan tindaklanjuti. Kita akan beri sanksi,” demikian kata Jaenudin. (viq)

Kecewa Tak Dilibatkan KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengaku kecewa berat tidak dilibatkannya DPRD dalam kegiatan kegiatan penting. Salah satunya kegiatan sosialisasi saber pungli. Seharusnya DPRD dilibatkan. Karena DPRD merupakan salah satu lembaga yang punya fungsi pengawasan. “Jadi dalam banyak hal, Pemda tidak melibatkan DPRD terhadap agenda agenda pemerintahan,” sesalnya.

Dia berharap ini menjadi evaluasi komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih harus menjadi target. “Seyogiyanya yang melakukan pengawasan itu DPRD, saya sangat sesalkan karena memang kita di Komisi I ingin mengajak eksekutif untuk lebih produktif. Tidak saja terhadap pungli tapi juga kerja kerja pelayanan kepada masyarakat,” terang politisi PKS ini kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, rabu (3010) kemarin.

Saber pungli ini, lanjut Ismul sangat berkaitan dengan kerja kerja pemerintahan. Karena dewan pun, akunya, kerap mendapat laporan soal dugaan pungli. “Jadi memang konsen Komisi I untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan atau pelayanan,” imbuhnya. Ismul menegaskan bahwa Pemkot Mataram sejatinya wajib melibatkan dewan selaku mitra kerja.

Dia menyayangkan masih rendahnya komitmen Pemkot Mataram untuk melibatkan dewan dalam setiap kegiatan. “Jadi DPRD itu jangan hanya difungsikan sebagai lembaga ketok palu,” ucapnya. Dewan juga ingin menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan. “Kami juga ingin ikut terlibat bersama sama eksekutif melayani masyarakat kaitannya dengan pelayanan dasar yang memang banyak sekali laporan.

Seperti laporan pungli di kelurahan maupun terkait pelayanan kepada masyarakat,” demikian Ismul.

Anggota dewan dari dapil Selaparang ini mencatat ada tiga agenda besar di mana eksekutif tidak melibatkan dewan secara maksimal. Pertama pada hari anak nasional, kedua peringatan hari anti narkoba dan ketiga sosialisasi saber pungli.

“Walaupun mungkin pimpinan diundang tapi kita juga ingin terlibat karena lembaga DPRD ini kolektif kolegial,’’ ungkapnya. Keberadaan anggota DPRD mengetahui komitmen pemerintah terhadap narkoba, hari anak maupun saber pungli, untuk memaksimalkan pelayanan di dapil masing masing.

Tidak bisa yang hadir hanya pimpinan sebagai wakil. “Pimpinan itu di kantor,” cetusnya. Terhadap kegiatan pengawasan pemerintahan, menjadi kewajiban semua anggota dewan, bukan hanya pimpinan. “Pimpinan itu memfasilitasi anggota di kantor,” demikian Ismul. Terhadap fungsi penyelenggaraan pemerintahan, melekat pada semua anggota.

“Jadi ini gagal paham eksekutif terhadap fungsi DPRD secara umum,” sesalnya. (fit) Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Polemik rencana pembangunan tiga megaproyek, masing-masing pembangunan kantor Walikota Mataram, graha paripurna dan gedung RSUD Kota Mataram terus bergulir di internal Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram. Dalam rapat Banggar, Rabu (30/10) kemarin, anggota Banggar, I Gede Wiska, SPt., mengungkapkan kecurigaannya. ‘’Kami mencermati ada dua dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),’’ sebutnya. Pertama, RPJMD hasil paripurna (hasil final pansus). Hasil paripurna ini disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Yang menjadi pertanyaan, demikian Ketua Komisi II ini, bolehkah ada penambahan di tengah jalan setelah

diparipurnakan.

Karena, lanjut Wiska, tidak ada satu klausulpun dalam hasil evaluasi itu yang meminta Pemkot Mataram membangun gedung. ‘’Di Bab IV soal itu. Ini fatal kalau kita lanjutkan. Ada perubahan di halaman 71,’’ ujarnya mengingatkan. Apalagi BPK, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, sudah mewanti-wanti. Bahwa untuk

Ahyar,anggaranituharusdiperuntukkan untuk melakukan pembayaran pajaknya. “Saya kira tahun ini (sudah dianggarkan), kalau masih ada waktu. Kita akan lihat apa masalahnya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, beberapa kendaraan nunggak pajak ini, sebagian ada yang tidak lengkap surat-suratnya. “Ada beberapa yang hilang, tapi sudah diurus dan sedang dibuat, sehingga proses itu sedang berjalan, dan itu mulai tahun kemarin,” ungkapnya.

Pemkot Mataram dalam hal ini BKD sudah meminta masingmasing SKPD yang masing nunggak pajak randis ini segera membuat pernyataan jika terjadi kehilangan surat-surat randisnya.

“Kalau tanpa surat-surat itu kan kita tidak bisa memperpanjang (pajaknya),” jelasnya.

musim hujan. Anggota Banggar lainnya, M. Luhur Pribadi mengusulkan agar pimpinan Banggar menanyakan kepada anggota Banggar siapa-siapa yang setuju proyek itu dibangun atau sebaliknya. Jawaban anggota Banggar nantinya akan menjadi dasar Banggar mengambil kebijakan, apakah akan melanjutkan pembahasan proyek itu atau tidak.

Menanggapi usulan dari anggota Banggar, Ketua Banggar DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, apa yang dipertanyakan anggota Banggar ini akan menjadi bahan pembahasan bersama eksekutif Kamis hari ini. (fit)

Pemkot Berwenang Bekukan Koperasi

(Suara NTB/cem)

TUMPUKAN SAMPAH - Seorang pemulung mencari sampah plastik di antara tumpukan di TPS perbatasan antara Kota Mataram dengan Lobar, Rabu (30/10). Kebakaran TPA Regional Kebon Kongok membuat TPA tersebut ditutup sementara, dan kendati pun telah dibuka kembali, namun belum bisa membuat tumpukan sampah di setiap sudut kota terangkut seluruhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

Pemkot Mutasi 82 Pejabat Mataram (Suara NTB) Sebanyak 82 pejabat eselon II, III dan IV dimutasi Pemkot Mataram, Rabu (30/10). Salah satu pejabat digeser yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi ditempatkan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengisi jabatan ditinggalkan Drs. Cokorda Sudira Muliarsa pensiun akhir Agustus lalu.

Pejabat lainnya, Sekretaris Dinas Sosial, Dra. Luh Putu Sari Savitri digeser menjadi Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menggantikan posisi Hj. Sri Yuliastuti Mulawardani yang menempati posisi baru sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sementara, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Gusti Ayu Sri Mahakamiati digeser sebagai Sekretaris Dinas Sosial.

Kepala Bidang Pembinaan, Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Hj. Darini digeser menjadi Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja menggantikan Mamluatul Chair menempati posisi baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM. Leni Oktavia sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM digeser sebagai Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.

Selain itu, Lurah Mandalika, Nasruddin digeser sebagai Kepala Seksi di Dinas Pemadam Kebakaran. Jabatan Lurah Mandalika diisi oleh Yusuf yang sebelumnya sebagai Kepala Seksi di Dinas Perhubungan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, mutasi pejabat adalah hal biasa sebagai bentuk penyegaran ter-

hadap pejabat. Salah satunya adalah Kadis Lingkungan Hidup, Irwah Rahadi digeser sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pergeseran di internal LH karena banyak tugas berat yang harus dikerjakan. Bukan berarti pergantian pimpinan yang mengurus kebersihan kota tidak mampu menangani sampah. “Kalau masalah gagal itu saya yang menilai. Urusannya ada di saya,” kata Walikota ditemui usai pelantikan.

Beberapa jabatan lainnya juga sifatnya mengisi kekosongan. Pengisian jabatan lowong konsekuensinya adalah ada pejabat yang dipromosi terutama di kelurahan. Terutama di kelurahan akan mengelola anggaran cukup besar dari dana alokasi umum (DAU) tambahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini dinilai cukup berat, sehingga membutuhkan pejabat yang betul – betul kompeten.

Di satu sisi tegas dia, pergeseran pejabat eselon IV terutama lurah sebagai bentuk hukuman. Dia menginginkan pejabat di Pemkot Mataram betul – betul bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sungguh agar bekerja

“Masalahnya di situ, ada di bidang saya untuk segera membuat surat pernyataan. Di masing-masing SKPD, jika kehilangan terhadap surat-surat kendaraan itu, nanti akan bekerjasama dengan pihak pajak untuk membuat pengganti duplikat, memperpanjang STNK-nya,” paparnya.

Dinilai Syakirin, tidak terealisasinya masalah pembayaran pajak Randis ini, karena ada syarat dari Pemkot belum lama ini untuk penataan terhadap kelengkapan dokumen Randis.

“Bagi yang ada kan sudah dianggarkan, tetapi kalau dia tidak mempunyai dokumen lengkap ia kan tidak bisa,” jelasnya.

“Tapi anggaran untuk pajak itu masih ada dan setiap semua kendaraan itu kami anggarkan untuk perpanjangan STNK. Dari dulu memang tetap tidak tertib di dalam administarai di dalam penyimpanan dokumen

dengan baik. “Iya, saya ingin pejabat ini bekerja dengan baik,” tegasnya.

Akan Dipansel Dari hasil pergeseran hari ini (kemarin, red) kata Kepala Badan Pengembangan dan Aparatur Sipil Negara (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipi Negara (KASN). Laporan mutasi akan dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja. Setelah itu, baru meminta rekomendasi untuk pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Kita lengkapi administrasi dulu. Karena banyak yang harus kita persiapkan untuk diserahkan ke KASN,” kata Nelly. Berdasarkan arahan pejabat pembina sambung Nelly, enam jabatan yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pariwisata, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja bakal dipansel.

Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pansel akan diisi mana yang sebelumnya kosong. Sedangkan, masih terisi menunggu pejabat sebelumnya purnatugas. (cem)

(Suara NTB/cem)

MELANTIK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik 82 pejabat eselon II,III dan IV di Lingkup Pemkot Mataram, Rabu (30/10).

Pemkot Perintahkan OPD Bayar Pajak Randis Mataram (Suara NTB) Dari data Unit Pelayanan Badan Teknis Samsat Kota Mataram, sebanyak 672 unit jumlah kendaraan dinas (Randis) Pemerintah Kota Mataram masih nunggak pajak. Mendengar informasi tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, dan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, terkait kewajiban pajak ini harus diselesikan.

Kata Ahyar, ia tidak mengetahui percis kenapa belum diselesaikan (pembayaran pajak) hingga hari ini. “Kita kan sudah anggarkan,” katanya saat dimintai keterangan Suara NTB, Rabu (30/10). Dia memerintahkan agar OPD segera membayar pajak randis dimaksud.

Darianggaranpajakyangdiberikan Pemkot untuk semua Randis di masing-masing SKPD, kata

proyek besar, apalagi penganggarannya sampai multiyears, harus ada cantolan hukum.

Wiska membenarkan bahwa pembangunan Kantor Walikota Mataram mengacu pada RPJMD yang baru. ‘’Kepala Bappeda menyebutkan bahwa cantolan dua proyek besar ini (kantor Walikota dan graha DPRD) ada pada RPJMD yang baru. Yang perlu kita mendap-

at penjelasan adalah mengenai keabsahan dokumen RPJMD yang baru,’’ katanya.

Pada bagian lain dia mengingatkan, bahwa Kantor Walikota, tidak hanya direncanakan untuk dipindahkan, Kantor Walikota yang sedang ditempati saat ini sedang dianggarkan untuk perbaikannya dengan nilai Rp1,4 miliar. Dia menginngatkan, selain megaproyek itu, sesungguhnya masih banyak persoalan yang tidak kalah pentingnya, yang membutuhkan sokongan anggaran.

Seperti masalah pendidikan, rumah tahan gempa dan juga ancaman banjir, mengingat sebentar lagi akan masuk

itu,” jelasnya. Semua dokumen Randis itu masih di semua SKPD Pemkot Mataram. “Kita minta satu tempatnya, sehingga nanti dokumen apa pun, seperti STNK, BPKB dan segala macam itu, kita alihkan ke bagian aset Pemkot,” paparnya.

Tunggakan pajak Randis ini kata Syakirin, Pemkot pun akan segera menyelesaikan di dalam internal Pemkot. Tunggakan pajak Randis ini akan dibicarakan secara keseluruhan agar cepat selesai. “Kita akan jadikan satu, diurus di satu tempat, tidak parsial di semua SKPD,” tandasnya.

Mendengar informasi bahwa Samsat Mataram akan menyurati Pemkot Mataram, Kepala BKD Kota Mataram siap menerima surat tersebut. “Silakan saja bersurat, kami juga sudah bersurat kepada semua SKPD dalam menangani masalah kami,” demikian kata dia. (viq)

Mataram (Suara NTB) Kewenangan pembekuan koperasi tidak lagi di pemerintah pusat. Sebelum proses pembubaran, Dinas Koperasi Kabupatem/Kota memiliki kewenangan atau berhak membekukan koperasi.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Yance Hendra Dirra menegaskan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi memberikan kewenangan bagi daerah untuk membekukan izin koperasi. Pembekuan ini sebelum pemerintah pusat membubarkan koperasi melalui surat keputusan.

“Perlu diketahui oleh masyarakat adalah pembekuan koperasi dinas punya hak atau diberikan kewenangan,” kata Yance ditemui disela – sela menghadiri sosialisasi Saber Pungli, Rabu (30/10).

Tercatat ratusan koperasi akan dibekukan di Kota Mataram. Pihaknya sedang memproses pengusulan ke Kementerian Koperasi. Syarat pembekuan yakni koperasi tidak pernah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) selama empat tahun berturut – turut, tidak sehat secara finansial dan lainnya.

Untuk proses pembekuan sambung Yance, cukup melalui surat keputusan kepala dinas.

Tetapi ada mekanismenya sebelum menjatuhkan sanksi

(Suara NTB/cem)

H. Yance Hendra Dira tersebut. “Kan ada mekanismenya dulu,” tandasnya.

Selama ini, pembubaran maupun pembekuan koperasi menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan aturan yang baru dinas diberikan kewenangan untuk itu. Pembekuan seratus lebih koperasi sedang dipercepat,sehingga masyarakat jangan sampai dirugikan. Praktiknya di lapangan adalah banyak koperasi tidak sehat dan abal – abal. Praktik dijalankan justru merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak percaya dan hati – hati bergabung dengan koperasi.

Jika dirasa ada indikasi mengarah ke merugikan anggota atau tidak melaksanakan RAT setiap tahun perlu dipertanyakan. (cem)

Bale Budaya Berpotensi Kembali Mangkrak Mataram (Suara NTB) Bangunan bale budaya terletak di kompleks ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan berpotensi kembali mangkrak. Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 tidak dialokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan.

Proyek ini mulai dibangun tahun 2016 lalu dengan anggaran Rp2 miliar. Tender dimenangkan oleh CV. Utama dengan nilai kontrak saat itu Rp1,7 miliar lebih. Di tahun 2017 kembali dianggarakan sekitar Rp1,5 miliar untuk pengerjaan lanjutan. Proyek bale budaya ini mangkrak di tahun 2018 sampai saat ini. Sebab, pengerjaan tidak boleh bersumber dari DAK tiga kali berturut – turut.

Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp1,3 miliar untuk penembokan di kompleks RTH Pagutan. Perencanaan awal bale budaya membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, di tahun 2020 ada wacana untuk melanjutkan proyek tersebut. Tetapi perlu harus melihat postur anggaran.

Saat ini, sedang dibahas kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS). Pembahasan detail sedang dilakukan oleh Dewan.

Tidak diketahui pasti apakah alokasi anggaran lanjutan bale budaya diloloskan atau

tidak. Tergantung dari legislatif melihat urgensi dari bangunan tersebut. “Sudah diploting tapi ndak tahu lolos atau tidak,” kata Mahmuddin.

Konsekuensi bangunan biarkan atau tidak dilanjutkan akan rusak. Apalagi harus dibiarkan bertahun – tahun. Struktur bangunan dikhawatirkan terkikis atau keropos setiap hari ditempa hujan dan panas. Estimasi kebutuhan anggaran tidak diketahui pasti. Yang jelas kata dia, anggaran dibutuhkan miliaran untuk merampungkan bangunan tersebut.

Kementerian Pariwisata tahun 2020 mendatang justru tidak memploting bantuan pengerjaan tahap selanjutnya.

Justru, intervensinya pada penataan kawasan di Pantai Loang Baloq. Saat ini, disiapkan detail engineering design (DED) untuk pengerjaan tahun depan.

Dijelaskan, bale budaya secara peruntukan rencananya dijadikan tempat pertemuan.

Dan, dikembangkan sebagai ekowisata. Artinya, jika ada ada event nasional bisa dipusatkan disana. Disamping itu, ada pertemuan atau latihan sanggar.

“Misalnya ada pertemuan skala nasional bisa ditempatkan di sana,” tandasnya. Kebijakan anggaran Pemkot Mataram tahun 2020 pada pembangunan tiga megaproyek serta alokasi dana kelurahan Rp70 miliar dikhawatirkan justru ploting anggaran pengerjaan lanjutan proyek tidak lolos. (cem)

Dishub Aktifkan Dua Bus Sekolah Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram akan mengoperasikan dua unit bus sebagai kendaraan angkutan sekolah di Kota Mataram. Pemkot menggunakan bus dengan sistem sewa.

Kepala Dinas Pehubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, operasional dua bus tersebut dijadwalkan Kamis (31/10).

“Hari ini, Kamis sudah siap mengaspal,’’ katanya Rabu (30/10). Bus dioperasikan dalam satu rit. ‘’Anak sekolah dijemput dari perumahan tempat dia tinggal, antar ke sekolahnya.

Nanti sebaliknya, dari sekolah menuju rumahnya,” kata Saleh.

Titik operasi bus terse-

but di BTN Kekalik, menunggu dari pukul 06.30 Wita dan berangkat pada pukul 07.10 Wita. “Kira-kira di perjalanan kita hitung paling lama 10 menit. Terus sampai di halte depan SMP 1 Mataram. Di sana baru di didrop. Nanti di sana ada petugas kita yang mengawasi dan dari pihak kepolisian akan menyeberangkan anak-anak,” jelasnya.

Bus baru ini akan mengangkut 30 orang siswa dari BTN Kekalik.

Kata Saleh, dari 30 orang siswa yang diangkut dan sudah terdaftar diharapkan membawa sampah plastik sebagai ganti pembayaran.

“Ini memang gratis. Tapi kita himbau anak-anak yang naik bus ini bawa sampah plastik,” katanya.

Saleh menerangkan, pada tahun 2020 mendatang, jika usaha ini sukses, Dishub Mataram perlu mengusulkan ke-

pada Pemkot untuk menambah jumlah busnya dan menambah jumlah pelayanannya. “Dari biaya sewa dua bus ini hanya Rp108 juta untuk tiga bulan,” papar Saleh.

“Jenis busnya ini Isuzu Elf kapasitas 15 dan 19 orang,” jelasnya. Saleh meminta, bagi siswa yang belum mendaftarkan diri sebagai penumpang bus ini agar mendaftar melalui medsos Dishub dan melengkapi alamatnya.

“Karena pelayanan kita ini berbeda dengan BRT. Kalau BRT dari halte ke halte.

Cuma ini kan dari kampungke sekolah,” jelasnya. Intinya, jalan Pejanggik depan SMPN 1 Mataram tersebut kata Saleh harus steril sejak Kamis hari ini. (viq)

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Usia Bendungan di Dompu dan Bima Dikhawatirkan Singkat Mataram (Suara NTB) Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mengkhawatirkan usia bendungan di Pulau Sumbawa akan bertahan jauh lebih rendah dari yang dicanangkan. Sedimentasi (pendangkalan) mengancam, salah satunya akibat penanaman jagung yang massif hingga di lereng-lereng bukit.

Kekhawatiran atas kondisi ini dikemukakan Kasi OP BWS Nusa Tenggara I, Gede Suardiari. Kekhawatiran ini beralasan, melihat fakta yang terjadi di lapangan. Gundulnya bukit dan pemanfaatan lerenglereng bukit untuk penanaman jagung. Terutama di Kabupaten Dompu, dan Bima yang menjadikan jagung sebagi ikon.

Masifnya penanaman jagung mengakibatkan tidak terpeli-

haranya tata guna lahan.

“Hutan-hutan kita mengkhawatirkan. Bendungan Tanju Dan Mila yang baru di Dompu, belum diserahkan saat ini masih pengisian. Itu kita rencanakan sampai 60 tahun. Melihat keadaannya, 15 tahun saja sudah penuh itu sedimennya,” kata Gede Suardiari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/10) kemarin. Satu sisi, pengembangan jagung menggeliatkan

ekonomi petani. Penanaman dilakukan relatif mudah, penjualan juga demikian. Petani lebih cepat menikmati pendapatan. Karena itu, petani tergiur memanfaatkan lahan untuk penanaman jagung. Pohon-pohon yang tadinya hijau tibatiba saja menjadi gundul.

Tanah-tanah dengan kemiringan tertentu yang tadinya dijaga oleh akar-akar pohon, sudah dijumpai kondisin-

ya memprihatinkan. Dengan beralihnya fungsi lahan ini, kata Gede Suardiari, tidak ada lagi air yang terserap ke dalam tanah. Ketika hujan, air yang jatuh akan menjadi aliran permukaan. Aliran permukaan ini kemudian mengerosi tanah-tanah subur di bebukitan, meluncur ke bawah mengikuti aliran air menuju Daerah Aliran Sungai (DAS).

Jadilah ia sedimen, dan terus mengalir ke bendungan.

Lama kelamaan, karena sedimentasi akan mengakibatkan kapasitas tampung sungai juga akan berkurang. “Terjadi pendangkalan, datang air normal saja bisa mengakibatkan

banjir,” kata Gede berbicara hidrologi. Meski musim kemarau panjang, menurutnya tak juga mengkhawatirkan. Bila hutan masih dijaga, bebukitan masih hijau. Masih ada sumbangan untuk aliran (air) dasar di sungai.

Ketika hutan telah diganggu, otomatis aliran dasar menjadi hilang. Dampaknya juga menganggu pengisian bendungan. Gede Suardiari mengkhawatirkan hujan yang akan datang sedimentasi akan terus terjadi hingga ke bendungan. Padahal, untuk menormalisasi kembali bendungan. Membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Cadangan Pangan Masih Aman Mataram (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB masih menganggap kekeringan belum berdampak pada kerawanan pangan secara luas. Stok pangan masih melimpah. Berdasarkan perhitungan prognose yang dilakukan setiap bulan, sampai bulan Agustus 2019, produksi beras masih surplus hingga 876.447 ton.

Setelah dikeluarkan kebutuhan konsumsi beras di NTB setiap bulan sebanyak 14.000 ton.

“Setelah dihitung-hitung, stok beras kita masih aman hingga 19 bulan ke depan,” kata Kepala Dinas (Suara NTB/dok) Ketahanan Pangan, drh. H. Ibnu Fiqhi Aminurrahman, M. Si melalui Sekretaris Dinas, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si di ruang kerjanya, Rabu (30/10) kemarin. Menurut Ibnu Fiqhi, apalagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Ada tradisi menyiapkan cadangan pangan dari panen, hingga panen datang kembali. Cadangan pangan bisa menggunakan lumbung-lumbung pangan tradisional, maupun lumbung pangan biasa.

“Nenek moyang dan keluarga-kelurga kita yang tinggal di pedesaan, tidak tenang rasanya kalau tidak nyimpan gabah untuk memenuhi kebutuhannya. Cadangan mereka tidak sedikit disimpan,” jelas Ibnu Fiqhi. Selain beras, kebutuhan sayur mayur juga menurutnya masih tercukupi.

Indikator yang dilihat, masih melimpahnya ketersediaan di pasar-pasar tradisional. Demikian juga daging ayam, daging, telur dan kebutuhan pangan lainnya.

Distribusi barang juga cukup lancar. Kerawanan pangan, salah satunya dipengaruhi oleh pembentukan harga di pasaran. Dinas Ketahanan Pangan tak mengintervensi sampai di sana. Tergantung kemampuan daya beli masyarakat. Ibnu Fiqhi mengatakan, yang bisa dilakukan adalah menjaga keterjangkauan harga.

Harga beberapa jenis kebutuhan pangan di pasaran sedang mengalami kenaikan. Harga ini murni terbentuk karena psikologis pasar. “Dari sisi ketersediaan, tidak ada persoalan. Kenaikan harga, bisa jadi dipengaruhi permintaan tinggi, atau terbentuknya psikologis pasar. Para nonton TV, atau baca berita ada kenaikan, akhirnya ikut-ikutan menaikkan harga,” demikian Mantan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTB ini.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dalam hal pengendalian harga ini, digelarnya pasar murah. Rencananya beberapa kegiatan pasar murah dilaksanakan. Salah satunya pasar murah di lapangan Karang Genteng Mataram. “Tersedia beras, telur, dan beberapa jenis bahan pokok lainnya. Harganya di bawah harga pasaran. Barangnya didatangkan dari kelompok-kelompok tani,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)

(Suara NTB/ist)

BENDUNGAN - Kondisi bendungan di Sumbawa sudah sangat kritis.

Air Bendungan di Level Paling Kritis Mataram (Suara NTB) Ketersediaan air di bendungan berada di level paling kritis. Tak boleh lagi disedot untuk kebutuhan air baku, apalagi untuk irigasi pertanian. Bendungan-bendungan, terutama bendungan besar yang ada di Provinsi NTB, sebanyak sembilan bendungan

BEI NTB Fasilitasi Gratis Pembukaan Rekening Saham di Investival 2019

INVESTIVAL 2019 - Kepala BEI NTB, Gusti Ngurah Putra Sandiana (paling tengah) dan stakeholders pada kegiatan Investival 2019 di taman budaya NTB Mataram (Suara NTB) Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan NTB memfasilitasi pembukaan rekening efek/saham secara gratis kepada masyarakat umum pada kegiatan Indonesia Investman Festival (Investival) di Taman Budaya Provinsi NTB. BEI NTB menyelenggarakan Investival untuk kedua kalinya di NTB. salah satu program yang diselenggaran BEI dalam mensukseskan bulan inklusi yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahun di bulan Oktober.

Investival yang diselenggarakan dua hari di Taman Budaya NTB di Mataram, tanggal 30 dan 31 Oktober 2019 tujuannya, kata Kepala BEI NTB, Gusti Ngurah Putra Sandiana meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar

modal. “Ini di selenggarakan di seluruh Indonesia, tahun ini temanya The Greatest Investman Festival 2019, bekerjasama dengan galeri investasi STIE AMM sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Beberapa kegiatan diselenggarakan pada even tahunan ini. Diantaranya talk show, pameran investasi, perlombaan-perlombaan.

Tidak saja mahasiswa, masyarakat umum juga diundang berpartisipasi pada acara ini. Kehadiran para peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, kata Sandiana, diharapkan akan berdampak langsung pada penambahan jumlah investor di pasar modal. BEI NTB melalui perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada, memberikan fasilitas gratis bagi masyarakat yang membuka rekening efek.

“Buka rekening saham, kita berikan gratis. Diluar kegiatan ini, untuk pembukaan rekening

saham baru, harus menyetorkan dana. Nah, di sini untuk prosesnya difasilitasi gratis,” jelas Sandiana. Harapannya, 800 sampai 1.000 pembukaan rekening saham dapat dijaring. BEI NTB dalam kegiatan ini, bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan NTB turut mengedukasi masyarakat tentang keuangan dan industri keuangan.

BEI NTB resmi hadir di Mataram sejak 7 Desember 2017. Sampai September 2019 ini, jumlah investor di NTB sudah 6.066 orang.

Dibawah BEI NTB bernaung sejumlah perusahaan sekuritas, di antaranya Phintraco Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia, Kresna Sekuritas Indonesia, Sinarmas Sekuritas, MNC Sekuritas.

Kehadiran BEI NTB juga melahirkan komunitas-komunitas saham. Misalnya, Lumbung Saham, Sasambo Investor Community, Investor Saham Pemula, Kelompok Study Pasar Modal.

Masyarakat terus diedukasi tentang pasar modal. Yang didefinisikan sebagai suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, equitas, surat pengakuan utang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. (bul)

diawasi ekstra ketat. Bendungan tak boleh dikeringkan total. Sebab akan berdampak pada kerusakan bendungan.

“Biaya perbaikannya jauh lebih besar lagi.

Kalau tidak ada cadangan air, bendungan akan pecah-pecah. Khawatir akan terjadi bocor, atau rembes nantinya. Dampaknya akan jauh lebih besar,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi, melalui Kasi OP, Gede Suardiari. Kemarau ekstrem tahun ini telah diprediksi oleh BMKG. Mengantisipasi dampak terburuk, BWS Nusa Tenggara I harus pandai-pandai mengatur distribusi air. Agar cadangan tersedia hingga turunnya hujan.

Terdapat 70 bendungan di NTB. Sembilan diantaranya adalah bendungan besar. 61 lainnya adalah embung skala bendungan. 9 bendungan besar ini adalah 3 bendungan di Lombok, diantaranya Bendungan Pengga, Pandan Dure dan Bendungan Batujai. 6 Bendungan lainnya ada di Sumbawa. diantaranya, Bendungan Batu Bulan, Gapit, Mamak, Tiu Kulit, Pelaparado, Sumi. Dua lainnya, Tanju dan Mila masih menunggu pengisian sebelum diserahkelolakan.

Perhatian difokuskan pada bendungan-bendungan besar agar ketersediaan airnya dapat dipertahankan, kata Gede Suardiari di ruang kerjanya, Rabu (30/10) kemarin. Ketersediaan air bendungan saat ini ada di level paling bawah. Itupun, diklasifikasikan lagi dengan kondisi waspada, siaga dan awas. ”Dalam kondisi kuning dan orange ini, sebetulnya airnya masih bisa diambil untuk air baku. Tapi diatur batasan yang boleh diambil. Sudah di level merah, sudah tidak boleh sama sekali. bendungan tidak boleh kosong sekali, apalagi mau di pompa,” jelas Gede.

Pengambilan air telah ditutup sama sekali. pengawasan dilakukan ekstra ketat. Untuk menjaga agar bendungan tidak terganggu.

Tahun ini kondisi elnino panjang, dan ekstrem.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat air bendungan lebih cepat surut adalah akibat dari teriknya sinar matahari yang mengakibatkan penguapan 5 milimeter perhari.

“Kalikan dengan luas permukaan air, sudah berapa yang menguap karena cuacanya sangat terik,” imbuh Gede. Hal ini patut menjadi perhatian semua pihak. Di Sumbawa, masyarakat mendesak untuk menggunakan air yang tersedia di bendungan. Padahal, yang harus dipahami, bahwa bendungan tidak boleh dikeringkan agar tidak terjadi kebocoran bendungan. Bila itu terjadi, dampaknya, bendungan tidak lagi dapat digunakan. Kerugian bagi petani dan masyarakat yang menggantungkan diri dari bendungan.

“Biaya pemeliharaan besar. itupun harus pengajuan dan proses penganggaran panjang.

Petani tidak lagi dapat menggunakan air, tidak juga bisa memancing ikan,” ujarnya. Untuk itu, semua pihak harus memahaminya. BWS Nusa Tenggara I juga telah membantu kelompokkelompok masyarakat mesin penyedot air untuk memanfaatkan cadangan-cadangan air yang masih ada di aliran-aliran sungai. Agar tidak terkuras air di dalam bendungan. (bul)

“Ibaratnya, lebih baik bangun bendungan baru ketimbang mengangkat sedimen lumpur di badan bendungan,” ujarnya.

Bukan melarang petani menanam jagung secara massif. Namun sangat penting menurutnya diatur lahan-lahan yang dapat ditanami. Tidak mengganggu hutan dan daerah-daerah aliran sungai. Penting adanya koordinasi dengan otoritas. Dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Termasuk stakeholders terkait di provinsi. “Bayangkan, salah satu sedimentasi adalah banjir di Bima yang mengakibatkan kerugian material lebih dari Rp1 triliun,” demikian Gede Suardiari. (bul)

(Suara NTB/bul)

Gede Suardiari

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Mesin Penyuling Air di Ekas Jadi Barang Rongsokan Selong (Suara NTB) Mesin penyuling air laut di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menjadi barang rongsokan. Mesin bantuan puluhan tahun lalu itu terbilang sudah tak bisa lagi diselamatkan.

“Sudah lama ini mangkrak,” ungkap warga Desa Ekas Buana Sahrum pada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Mesin penyuling air laut itu, ujarnya, ditujukan untuk menyediakan air bersih untuk warga Ekas. Namun, karena mesin penyuling air ini tidak sesuai harapan warga, dibiarkan jadi barang rongsokan.

“Airnya payau,” ungkapnya saat menjelaskan hasil sulingan air dari mesin ini.

Sementara gudang tempat penampungan mesin itu pun kini sudah beralih fungsi oleh warga, yakni menjadi tempat tumpu-

kan bekas tali pengikat rumput laut. Padahal, warga di Ekas ini masih membutuhkan air bersih, khususnya saat musim kemarau ini. “Kita masih terpaksa beli air,” sebutnya.

Kepala Desa Ekas Buana, Ahmad Nursandi yang dikonfirmasi terpisah, Rabu (30/10) mengaku bantuan mesin penyuling air laut yang mangkrak itu sudah lama.

Menurutnya, warga Ekas menerima bantuan dari pemerintah pusat sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah. “Kalau tidak salah waktu saya masih duduk di Tsanawiyah

atau Aliyah,” akunya.

Melihat kondisi mesin dan peralatan pendukung lainnya yang sudah rusak, maka tidak memungkinkan lagi untuk bisa difungsikan. Mesin utama dari penyuling air itu tidak diketahui keberadaannya.

Terlihat hanya rongsokan tabung, pipa dan mesin yang sudah karatan.

Hadirnya mesin penyuling air ini awalnya diharap bisa menjadi solusi persoalan krisis air bersih yang melanda 1000 Kepala Keluarga atau sekitar 3.500 jiwa warga Ekas Buana. Namun, mesin tersebut

sudah tidak bisa berfungsi.

Beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi sudah mengunjungi Ekas Buana dan menjanjikan akan ada lagi bantuan mesin penyuling air.

Harapannya bantuan tersebut segera direalisasikan. “Beberapa waktu lalu kabarnya sedang tinjauan lapangan dan mencari titik mana yang akan menjadi lokasi tempat menaruh mesin,” ucapnya.

Pihaknya berharap, mesin penyuling tersebut kembali ditempatkan di Ekas. Pasalnya, warga sudah lama mengeluhkan persoalan ketersediaan air bersih. Saat ini, warga terpaksa membeli seharga Rp 200 ribu per tangki untuk kebutuhan mandi, mencuci, buang air besar.

Sedangkan untuk minum, warga membeli air galon. (rus)

Pemdes Harus Minimalisir PMI Non Prosedural

Selong (Suara NTB) Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu pilihan primadona masyarakat dalam mengubah kondisi perekonomiannya. Akan tetapi hasil terkadang tidak sesuai niatan. Banyak PMI yang mendapat perlakuan buruk ketika berada di negara penempatan, terutama bagi PMI non prosedural. Untuk itu, pemerintah meminta peran semua pihak dalam menekan PMI non prosedural ini. ‘’Pemerintah desa harus memiliki kepedulian terhadap segala aktivitas masyarakat. Terutama dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat,’’ ujar Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Mohammad Hirsan, SAP, di sela-sela Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan PMI di Desa Set-

(Suara NTB/yon)

ARAHAN - Disnakertrans Lotim memberikan arahan kepada calon PMI di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia terkait prosedural bekerja di luar negeri, Rabu (30/10). anggor Kecamatan Sukamulia, Rabu (30/10).

Hirsan menyebut, tenaga kerja di Desa Setanggor cukup banyak, sementara yang terdata di Disnakertrans Lotim sebanyak 19 orang dengan 18 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Dari data tersebut, pemerintah menilai banyak laporan

masyarakat menjadi PMI. Hanya saja untuk PMI yang berangkat secara ilegal tidak bisa data. “Kita hanya bisa ketahui PMI non prosedural ketika berkasus. Namun kita dari pemerintah tetap peduli,” ujarnya.

Disebutkan selama tahun 2019 ini, terdapat 10 kasus yang ditangani Disnakertrans Lotim.

Rata-rata PMI tersebut berangkat secara ilegal yang didominasi oleh perempuan.

Untuk itu ditekankan kepada pemerintah desa supaya memberikan pemahaman kepada calon PMI untuk mengurus adminduk, surat izin keluarga dan terigentrasi sebagai bentuk perlindungan awal. Pasalnya selama ini banyak tekong melakukan rekayasa adminduk masyarakat sehingga inilah yang harus dituntaskan.

Kepala Desa Setanggor, M. Sapari, SAg, mengaku prihatin banyaknya masyarakat yang TKI lewat jalur non prosedural. Diharapkan ke depan dapat berangkat secara legal bekerjasama dengan perusahaan yang resmi, sehingga tidak bermasalah saat penempatan.

Direktur PT. LPK Bunda Inggun, Mariun, menybut, CPMI selama ini banyak ditemukan tidak memiliki skill.

Misalnya untuk menyeterika tidak bisa, sehingg apabila dilkirim ke luar negeri terjadi masalah. (yon)

(Suara NTB/rus)

JADI RONGSOKAN - Mesin penyuling air laut di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Lotim yang sudah menjadi barang rongsokan.

Tidak Asal Titip Proposal

Alokasi Aspirasi Dewan Supaya Ditandatangani Pimpinan Tanjung (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program pemerintah kerap menerima proposal titipan dari kalangan anggota DPRD. Sayangnya, sebagian proposal yang dititip di OPD, diajukan di saat pembahasan KUA PPAS RAPBD, bahkan jelang penandatanganan KUA PPAS. Akibatnya, sebagian proposal masyarakat menumpuk dan tidak bisa diproses.

Menyikapi persoalan tersebut, OPD meminta agar setiap proposal usulan masyarakat diketahui oleh pimpinan DPRD. Di mana, langkah tersebut belum pernah dilakukan di tingkat lembaga legislatif Lombok Utara.

“Aspirasi seperti ini harus ditandatangani oleh Ketua DPRD, bersamaan dengan diajukannya proposal. Kalau seperti ini, kita tidak bisa proses sesuai keinginan bapak-bapak di dewan,” ungkap Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, Rabu (30/10).

Ia menjelaskan, harapan agar setia proposal bantuan

warga diketahui oleh pimpinan DPRD. Tujuannya, agar terdapat sinkronisasi penerima bansos yang diusulkan terhadap jumlah anggaran yang dimiliki DPRD khususnya dari program aspirasi dewan.

Kecenderungan yang terjadi selama ini, banyak titipan proposal masuk dari oknum dewan secara parsial kepada OPD tanpa didukung oleh anggaran.

Pagu anggaran yang dikelola oleh OPD umumnya bersifat reguler. Artinya, pada komposisi calon penerima yang disetujui dalam KUA PPAS dan RAPBD, telah melalui verifikasi dinas dan disetujui sebagai penerima menurut SK Bupati yang sudah ditandatangani.

“Yang terjadi juga banyak proposal susulan yang dititip setelah KUA PPAS dibahas.

Seharusnya proposal itu masuk (melalui perantara anggota legislatif) sebelum KUA, ada waktu kita verifikasi dan melengkapi kekurangan kelompok,” jelasnya.

Mantan Kepala BPKAD Lombok Utara ini menyatakan, regulasi terbaru yakni Permendagri No. 13 tahun 2018 tentang hibah dan bansos agar

dijadikan acuan bersama. Mengacu peraturan tersebut, Nurjati berharap proposal mengikuti siklus pembahasan KUA. Bahwa, proposal masuk sebelum KUA, sehingga dapat diSK-kan lebih dulu.

“KUA PPAS harus sudah masuk bulan Juli, saran kita proposal konstituen diserahkan ke OPD sebelum Juli.

Karena apa yang dibahas di KUA itulah calon penerima di APBD tahun berikutnya. Tetapi kalau sekarang masuk (KUA PPAS akan diketok, Kamis hari ini), tidak bisa diakomodir tahun depan, nunggu lagi tahun 2021,” ujarnya.

Kendati demikian, tambahnya, tidak semua proposal yang terverifikasi akan langsung diakomodir dalam program reguler OPD. Sebab, OPD bergantung pada besaran usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD. “Perkara berapa pagu anggaran yang diberikan oleh TAPD lain lagi urusannya. Contoh, usulan penerima hibah bansos dari Perindag untuk tahun depan Rp2,46 miliar. Kita belum tahu, berapa yang disetujui,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Masyarakat Mengeluh Gagal Panen

Pemda Harus Serius Tangani Daerah Rawan Pangan Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan pangan di Lombok Barat (Lobar) harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Lantaran kondisi mereka cukup memperhatinkan, masyarakat hanya mengandalkan air hujan saja baik untuk konsumsi dan keperluan bercocok tanam. Seperti apa kondisi masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan?

ADALAH masyarakat di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan dan Batu Putih Kecamatan Sekotong. Di Desa Giri Sasak ada lima dusun yang terkena rawan pangan. Ada 1.000 KK lebih yang mendiami beberapa dusun di desa itu di antaranya Dusun Buntage, Lendang Sedi, Tanak Putek adalah daerah tadah hujan, sehingga ribuan warganya bergantung.

“Ada 1.300 KK atau 3 ribu lebih penduduk di daerah ini bergantung dari hujan baik untuk bercocok tanam, sehingga hanya bisa bercocok tanam sekali setahun,” aku Hamdani, Kepala Desa Giri Sasak, Rabu (30/10).

Diakuinya, sebagian besar warganya bermata pencaharian dari sektor pertanian.

Luas areal pertanian di desanya sekitar 200 hektar lebih. namun sayangnya akibat kondisi deerah yang tadah hujan ini, warganya hanya bisa bercocok tanam sekali setahun.

Warga hanya bisa bercocok

tanam ketika turun hujan saja.

Bahkan setiap tahun, warganya mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Tahun ini saja dari 200 hektar lahan pertanian,40 persen mengalami gagal panen, sehingga warga pun mengalami kesulitan dari sisi pangan. “Kesulitan pangan, karena gagal panen hampir 40 persen dari 200 hektar lahan pertanian warga. Ditambah lagi sampai saat ini warga belum bisa bercocok tanam karena belum turun hujan,” aku dia.

Untuk menutupi biaya makan sehari-hari, banyak di antara warganya yang menjadi buruh. Sebagian warganya terpaksa pergi ke Bali untuk bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan.

Hingga saat ini, ujarnya, belum ada program pembangunan penanganan kerawanan pangan tersebut. Hanya pamsimas dibangun di desanya. Namun ia tak pernah pu-

Pengerjaan Pembangunan Proyek Bendungan Meninting Mandek Giri Menang (Suara NTB) Proyek Bendungan Meninting Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) mandek pasca groundbreaking bulan lalu.

Pengerjaan mega proyek ini mandek lantaran warga masih belum mengizinkan rekanan melakukan pembangunan di lapangan, karena lahan warga di tiga desa, yakni Desa Bukit Tinggi, Desa Dasan Griya dan Gegerung belum dibayar.

Warga terdampak pembebasan lahan pun bertanya - tanya kapan lahan mereka dibayar. Padahal janji pemerintah, pembayaran dilakukan sebulan setelah groundbreaking, akan tetapi saat ini belum ada kejelasan pembayaran lahan warga.

Ditemui di rumahnya, Saptoni warga Desa Bukit Tinggi menuturkan, sejauh ini belum ada kejelasan terkait pembayaran lahan warga setelah groundbreaking. Padahal, kata dia, warga dijanjikan pembayaran akan dilakukan sebulan setelah di-groundbreaking. Bahkan dijanjikan tiga minggu setelah itu lahan warga dibayar. “Tapi ini sebulan lebih setelah groundbreaking belum ada kejelasan kapan dibayar, beberapa kali kami tanyakan ke desa belum ada kejelasan,” akunya pada Suara NTB, Rabu (30/10).

Perihal pembayaran lahan ini warga menyerahkan ke kepala desa (kades), sebab kades berani bertanggung jawab perihal pembayaran lahan warga. Setelah groundbreaking, warga dipanggil rapat di kantor desa. Di sana dipastikan pembayaran lahan tiga minggu setelah groundbreaking. Bahkan saat itu, soal kepastian pembayaran lahan ini, ada yang berjanji menjaminkan kantor desa dan kantor camat. Namun sampai saat ini masih saja ada alibi sebagai alasan pembayaran belum dibayarkan.

Seperti alasan kades, bahwa ada 15 warga yang belum selesaikan berkasnya administrasinya. Karena sering dijanjikan, warga dijejali ketidakjelasan, sehingga tidak punya semangat bekerja. Bahkan ia sendiri mengaku rugi akibat tidak pernah mengambil hasil perkebunan di lahannya.

Kepala Desa Bukit Tinggi Ahmad Muttakin, mengaku lahan warga memang belum dibayar. Warganya yang terdampak sebanyak 136 KK dengan jumlah bidang 233, jumlah total anggaran untuk pembebasan lahan ini sebanyak Rp 90 miliar lebih dari total dana pembayaran lahan Rp 196 miliar lebih. Untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran lahan ini, pihaknya sempat ingin ke Jakarta. “Kita dijanjikan pembayarannya di akhir bulan ini atau awal bulan depan (November, red),” jelas dia.

Pihaknya juga mendapatkan kepastian dari pihak Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), lahan bendungan ini paling cepat dibayarkan dibandingkan yang lain se -ndonesia. Pihak pengawas bendungan dari pusat pun sudah turun mengecek lokasi proyek bendungan, Senin (28/10) lalu.

Mereka turun memastikan kondisi di lapangan. Menurut dia penyebab molornya pembayaran lahan ini, karena persoalan administrasi. Di mana kontrak dilakukan akhir tahun 2018, sementara di administrasi BPN belum dilakukan pengukuran, namun masyarakat sudah membuat sporadik. Di sinilah, kata dia, letak kesalahannya. Selain itu, ujarnya, ditemukan banyak ketimpangan antara sporadik dengan pengukuran, sehingga harus direvisi dan diperiksa ulang.

“Seharusnya pengukuran dulu, berapa luas lahan yang dipakai untuk bendungan ini, sehingga jelas sesuai,” jelas dia, seraya menambahkan, ada 17 berkas warga dikembalikan akibat ada kekeliruan yang perlu direvisi. Pihaknya sudah merevisi dan menyampaikan lagi ke pusat.

Sementara itu Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan, pihak pemda bersama BWS terus mendorong agar pihak LMAN mempercepat pembayaran lahan warga yang terdampak pembebasan lahan. “Kami terus mendorong agar dipercepat pembayaran lahan warga ini, karena memang sudah lama prosesnya,” jelas dia.

Terkait pembayaran lahan warga, jelas dia, setelah divalidasi oleh BPN kemudian direview oleh BPKP dan disampaikan ke pusat bendungan. Dari pusat bendungan menyampaikan ke LMAN untuk ditindaklanjuti pembayaran.

Tidak semua data warga yang diserahkan ke LMAN dapat dibayarkan, karena ada perbedaan nama di KTP dengan dokumen, huruf berbeda dan belum lengkap. Terdapat 174 lebih bidang yang masuk ke Lman, namun dari jumlah itu ada perubahan setelah dikaji oleh KJPP, sehingga tersisa 74 bidang yang memenuhi syarat untuk dibayarkan. Rencananya yang 74 bidang ini akan dibayarkan. Namun dari pihak LMAN belum ada kejelasan.(her)

(Suara NTB/her)

MANDEK - Pengerjaan proyek Bendungan Meninting ini mandek akibat lahan warga belum dibayar.Tampak alat berat masih disiagakan di lokasi mega proyek ini.

tus harapan, sejak beberapa tahun lalu diusulkan hingga sekarang agar pemerintah mencarikan solusi terhadap masyarakatnya. Sejak lama ia mengusulkan agar dibangunkan sumur bor, dan embung serta pompa air bagi para petani. Ia pun menagih janji pemerintah akan membangun dua embung di desanya.

Tak jauh beda dialami warga di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Di desa ini ada delapan dusun ditambah satu dusun persiapan, sebagian besar daerah ini masuk daerah rawan, karena berstatus tadah hujan. Empat dusun yang rawan, seperti Labuan Poh Induk, Labuan Poh Timur dan Nusa Sari serta Ketapang. Apalagi saat ini kondisi musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan, sehingga hampir semua dusun terkena kerawanan.

Tahun ini saja, warga hanya bisa bercocok tanam satu kali, karena kemarau panjang. “Jan-

gankan untuk tanam padi, air besih untuk konsumsi saja susah sekali. Ini sebenarnya perlu disikapi,” jelas dia.

Diakui ada embung di daerah setempat, hanya saja areal jangkauannya untuk mengairi tidak mampu menyasar semua dusun seperti Ketapang, dan Labuan Poh. Diakui areal pertanian di desanya mengalami gagal panen tiap tahun, bahkan tahun ini gagal panen hingga 70-80 persen dari luas areal 200 hektar. “Yang bisa produksi cuman beberapa dusun karena di samping mendapatkan irigasi embung dan daerahnya basah.

Sedangkan sisanya sekitar 80 persen gagal panen,” aku dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar, Mujitahidin mengakui puluhan desa di Lobar rawan pangan. Dipicu kekeringan yang melanda, sehingga kerawanan pangan ini dikhawatirkan meluas. Upaya penanganan yang dilakukan pihaknya adalah menyuplai bantuan beras, di mana tahun ini ada 10.321 kilogram. Cadangan beras ini berkurang dibandingkan tahun lalu sebanyak 13 ton lebih.

Pengurangan cadangan beras ini diakibatkan rasionalisasi anggaran. Seharusnya,

(Suara NTB/her)

RAWAN PANGAN - Kondisi wilayah Lobar yang rawan pangan. Lahan pertanian di daerah Mareje Lembar ini hanya mengandalkan air hujan. kata dia, cadangan beras tidak dikurangi mengingat kondisi kekeringan diperkirakan masih panjang. “Seharusnya dengan kondisi ini (kekeringan) jangan dipangkas, belum lagi nanti ada musim hujan, terjadi anomali cuaca sehingga menyebabkan nelayan tak

bisa melaut,” ujarnya.

Idealnya cadangan beras yang seharusnya disiapkan 100 ton, mengacu pada Permentan dilihat dari jumlah penduduk, kebutuhan per kapita, tingkat kemiskinan.

Melihat stok yang masih ada, ia mengaku pasti tidak cuk-

up. Kalaupun nanti kata dia cadangan beras tak mencukupi, pihaknya bisa mengusulkan bantuan ke provinsi. Selain bantuan beras, pihaknya juga melakukan beberapa program seperti lumbung pangan dan beberapa program lainnya. (her)

Rp166 Miliar Dana Gempa Masih Mengendap di Rekening BPBD Praya (Suara NTB) Sebanyak Rp 166 miliar lebih dana bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

H. Muhammad

‘’Dana tersebut belum bisa disalurkan ke korban gempa lantaran terganjal belum tuntasnya pembuatan rekening bank bagi korban gempa usulan susulan,’’ ujar Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada wartawan, Rabu (30/10).

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 166 miliar ini merupakan dana bantuan gempa yang ditarik dari rekening korban gempa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan gempa dari data sebelumnya. Dana

tersebut selanjutnya akan dialokasikan kembali untuk membiayai rehab rekon serta pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi korban gempa susulan yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Total ada 10.119 korban gempa susulan yang diajukan oleh Pemkab Loteng ke pemerintah pusat,” sebutnya.

Untuk membiayai rehab rekon serta pembangunan RTG bagi korban gempa susulan, tambahnya, butuh angga-

ran sekitar Rp 192 miliar lebih, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 27 miliar lebih. Pihaknya pun sudah mengajukan tambahan dana ke pemerintah pusat.

Muhammad mengatakan, data korban gempa susulan saat ini tengah dalam proses validasi oleh pemerintah pusat. Validasi dilakukan untuk memastikan data korban gempa benar-benar valid dan tidak ada lagi data ganda atau data korban gempa yang tidak memenuhi persyaratan seperti pada usulan sebelumnya.

Pihaknya sangat berharap proses penyaluran dana gempa bagi korban gempa susulan bisa secepatnya direaliasikan.

Tapi karena ada aturan dan

regulasi yang harus dijalankan, maka penyaluran dana gempa untuk korban gempa susulan belum dilakukan. Hal itulah yang menyebabkan dana hasil penarikan dari rekening korban gempa yang tidak memenuhi syarat, masih mengendap di rekening BPBD Loteng.

“Kalau dari kami berharap dana gempa bisa disalurkan.

Supaya rumah korban gempa yang belum ditangani bisa segera ditangani. Tapi ada aturan yang harus dipatuhi,” terangnya. Karena itu menyangkut penggunaan dana.

Kalau salah digunakan, itu bisa berimplikasi hukum. Sehingga harus hati-hati dalam penggunaannya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Membahayakan, Pohon di Pinggir Partai Nasdem Uji Visi Misi Bakal Calon Kepala Daerah Jalan Belum Dipotong

Giri Menang (Suara NTB) Keberadaan pohon di pinggir jalan di wilayah Lombok Barat (Lobar) paling banyak dikeluhkan oleh warga, lantaran kondisinya yang banyak mati, sehingga rawan roboh. Bahkan beberapa waktu lalu, pohon tumbang di jalur Senggigi memakan korban jiwa. Terdapat ratusan pohon tua yang rawan roboh yang belum dipangkas oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar.

Demikian mengemuka dalam rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar di Aula Kantor Dinas Perhubungan Lobar, Rabu (30/10).

Berdasarkan kompilasi data tahun 2018 dan 2019 aduan masyarakat meningkat dari 118 tahun lalu menjadi 146 aduan sampai dengan bukan Oktober.

Tahun lalu, aduan yang paling banyak mengenai jalan, sedangkan tahun ini berpindah ke masalah pohon pinggir jalan. Tercatat dari 41 yang masuk masalah bidang Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Menanggapi tingginya aduan masalah pohon di pinggir jalan ini, Kabid Pertamanan pada Disperkim Lobar Saifullah mengakui kondisi pohon di pinggir jalan banyak yang belum tertangani.

“Banyak pohon yang perlu ditangani (potong) 314.

Yang sudah dipotong kan 123, sisanya ada 191 pohon belum dipotong. Itu memang membahayakan karena rawan roboh,” jelasnya.

Untuk penanganan pohon di bahu jalan ini, pihaknya mendapatkan tambahan anggaran pada APBD-P hanya Rp 30 juta. Menurut dia, tambahan dana ini tidak cukup, namun pihaknya akan berupaya mencukupkan dengan anggaran yang ada. Ia membantah dianggap “tidur” dalam menangani masalah ini, pihaknya sudah bekerja dengan memotong 50 persen pohon.

Menurut dia masih ada waktu dua bulan untuk menangani sisa pohon yang masih ada.

Beberapa warga mengeluhkan persoalan po-

(Suara NTB/ist)

POTONG POHON - Tim Pemda Lobar saat memotong pohon di bahu jalan yang membahayakan pengendara. hon di bahu jalan. Seperti yang ada di beberapa jalur di Lobar, banyak pohon tua yang belum ditangani. Seperti di jalur Senggigi, banyak pohon tua yang membahayakan pengendara lantaran rawan roboh. Di sepanjang jalur kawasan wisata ini, mulai dari perbatasan KLU hingga Senggigi masih banyak pohon yang belum dipangkas.

Selain di Senggigi, jalur strategis Lembar juga banyak pohon mati sehingga dikeluhkan warga karena membahayakan pengendara. Di jalur Labuapi juga beberapa pohon tua yang dikeluhkan pengendara. “Di jalur Jembatan Gantung Lembar banyak pohon tua yang membahayakan, mohon segera ditangani,”kata Deni menyampaikan aduan melalui media sosial. (her)

13 Desa di Loteng Ajukan Pendampingan TP4D Praya (Suara NTB) Sebanyak 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) mengajukan pendampingan ke Tim Pengawal, Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Loteng. Pelibatan TP4D tersebut diharapkan bisa mendukung percepatan pembangunan di desa-desa yang mendapat pendampingan TP4D Loteng.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Jonggat, Sahim, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (30/10).

Dikatakannya, dari 12 kecamatan yang ada di Loteng baru FKD Kecamatan Jonggat yang sudah mengajukan permintaan pendampingan dari TP4D. Sementara yang lain sampai saat ini belum mengajukan permintaan pendampingan. “Langkah yang kami ambil ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya,” sebut Sahim.

Menurutnya, keberadaan TP4D sangat penting dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa, sehingga pelibatan TP4D dalam mengawal pembangunan di tingkat desa sangat dibutuhkan. Karena dengan keberadaan TP4D, pemerintah desa akan lebih merasa aman dan nyaman dalam mengeksekusi program pembagunan yang ada.

“Dengan adanya pendampingan dari TP4D, kita selaku kepala desa tidak perlu khawatir dalam mengeksekusi program dan anggaran desa. Karena secara teknis TP4D ikut mengawal. Sehingga potensi terjadi kesalahan yang bisa berdampak pada kerugian negara bisa diminimalisir,” tandasnya.

Kepala Desa Nyerot ini mengatakan, TP4D dibentuk untuk membantu mengawal dan mendampingi program pembangunan yang ada dari tingkat

pusat hingga desa. Harapannya, program pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Para pelaksana pembangunan juga tidak perlu khawatir lagi bakal tersangkut hukum atas program pembangunan yang dilaksanakan. “Pemerintah sudah membentuk TP4D untuk dimanfaatkan. Jadi kenapa harus sia-siakan. Toh, tujuannya juga positif. Untuk memastikan program pembangunan, termasuk di tingkat desa bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Ia pun mengajak kepada semua kepala desa di daerah ini tidak perlu apatis terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, TP4D yang merupakan representasi dari penegak hukum bisa dijadikan mitra dalam mengawal dan mendampingi pelaksanaan program-program di tingkat desa. (kir)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 9 bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar untuk ikut seleksi calon kepala daerah yang akan diusung Partai Nasdem di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, menjalani uji visi dan misi. Sebagai tahapan awal dari proses seleksi calon kepala daerah yang digelar DPD Partai Nasdem Loteng, di DMax Hotel Praya, Rabu (30/10).

“Uji visi dan misi ini merupakan bagian dari tahapan seleksi bagi calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Nasdem di Pilkada Loteng 2020 mendatang,” tegas Ketua DPD Partai Nasdem Loteng, Drs. H. L. Supardan, M.M. Melalui uji visi dan misi tersebut, sebutnya, Partai Nasdem berharap bisa memperoleh gambaran seperti apa arah pembangunan Loteng ke depan. Termasuk gambaran figur calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Karena Partai NasDem menargetkan kemenangan di Pilkada Loteng mendatang, sehingga figur calon kepala daerah yang diusung haruslah figur yang terbaik.

“Partai Nasdem ingin menang di Pilkada Loteng 2020 mendatang. Salah satu syaratnya, calon kepala daerah yang diusung haruslah yang terbaik serta memiliki visi dan misi yang jelas bagi Loteng,” papar mantan Sekda Loteng ini.

Supardan mengaku, bakal calon kepala daerah yang mendaftar untuk ikut seleksi di Partai NasDem cukup banyak. Itu menandakan kalau Partai Nasdem cukup diminati. Apalagi Partai Nasdem merupakan partai yang tidak

meminta mahar politik kepada bakal calon yang akan diusung di Pilkada Loteng.

Menurutnya, uji visi dan misi tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui bagi bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Karena itu instruksi langsung dari DPP. Hasil uji visi dan misi tersebut nantinya akan menjadi dasar pertimbanngan oleh DPP dalam menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung. “Tahapan ini memang harus dilaksanakan.

Karena ini instruksi dari pusat,” tandasnya.

Sekretaris DPD Partai Nasdem, Ahmad Samsul Hadi, mengatakan ada 9 bakal calon kepala daerah mengikuti tahapan uji visi dan misi, yakni M. Samsul Qomar, Ahmad Ziadi, S.IP, H.L. Wirahman, H. Ir. Dwi Sugianto, M.M., H. L. Putria, dan H. Masrun. Kemudian H. Bangun, H. L. Normal Suzana serta Buntaran.

Satu bakal calon lainnya atas nama Zainul Aidi, tidak hadir memaparkan visi misi, sehingga dinyatakan gugur. “Nama yang sudah mendaftar dan menyampaikan visi misi selanjutnya akan diserahkan ke DPP untuk digodok,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, selain paparan visi misi, hasil survei juga menjadi salah satu pertimbangan DPP Partai Nasdem dalam menentukan figur kandidat calon kepala daerah yang akan diusung. Sehingga para bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar diarahkan untuk melakukan survei internal dengan menggunakan lembaga survei yang direkomendasikan oleh Partai Nasdem. (kir)

(Suara NTB/kir)

VISI MISI - Pemaparan visi misi bakal calon kepala daerah yang digelar Partai Nasdem Loteng, Rabu (30/10).

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Masuki Musim Hujan

Petani Diminta Tak Buru-buru Menyemai Benih Padi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Sumbawa Barat, meminta agar petani tidak melakukan penyemaian benih terlebih dahulu meski saat ini wilayah setempat mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Seruan itu disampaikan, karena hujan yang mulai turun hanya membasahi permukaannya saja dan belum menyerap ke dalam tanah. Jika dipaksakan tetap akan dilakukan penyemaian saat ini, dikhawatirkan tidak akan tumbuh secara maksimal karena kondisi hujan yang belum normal.

“Meskipun saat ini wilayah KSB sudah mulai diguyur hujan, tetapi kita minta supaya petani tidak melakukan penanaman terlebih dahulu. Hal tersebut sengaja kita ingatkan karena dikhawatirkan hujan yang mulai turun saat

ini dianggap tidak akan bisa bertahan lama. Jika tetap dipaksakan tetap dilakukan penyemaian, maka benihnya tidak akan tumbuh dengan baik lantaran kekurangan air.

Kita juga tetap akan memantau kondisi hujannya, jika intensitas hujan mulai stabil baru akan kita minta petani untuk melakukan penyemaian,” ungkap Kepala Dinas Tanbunnak, kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, Rabu (30/10).

Dikatakannya, memang hujan sudah mulai turun di

Pencairan DD Tahap III di Sumbawa Masih Berproses Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa telah menuntaskan pencairan Dana Desa (DD) tahap I dan II. Saat ini pemkab setempat sedang memproses penyaluran DD tahap ketiga setelah adanya transfer pusat baru-baru ini.

“Kalau kami tahap I dan tahap II sudah clear semua. Tahap I Rp 28 miliar sudah tersalur 100 persen. Tahap II Rp 57 miliar juga sudah tersalur 100 per(Suara NTB/ist) sen. Tahap ketiga yang masuk H. Wirawan Ahmad Rp 57,6 miliar. Itu masih dalam proses penyaluran, dan itu belum dikatakan terlambat karena belum 7 hari,” kata Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T, kepada Suara NTB, Rabu (30/10).

Dijelaskannya, sesuai dengan ketentuan, setelah dana desa ditransfer dari kas negara ke kas daerah, maka maksimal 7 hari daerah harus menyalurkan ke kas desa. Sekarang ini baru berjalan tiga hari setelah anggaran ditransfer dari pusat. “Sesuai ketentuan bahwa maksimal 7 hari setelah dana itu ditransfer dari kas negara ke kas daerah, harus disalurkan ke kas desa. Sekarang baru tiga hari, karena masuk ke kas daerah hari Jumat kemarin,” ungkapnya.

Saat ini, jelas Wirawan, sedang dalam proses penyaluran ke desa-desa yang sudah mengajukan pencairan. Bahkan ia mengakui sudah banyak desa yang melakukan permintaan pencairan. Hanya saja, pihaknya tidak menyampaikan secara detail jumlah dana desa yang sudah disalurkan. Meskipun demikian, penyaluran ini akan diupayakan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh regulasi. “Itu (DD tahap III) masih dalam proses penyaluran. Dan Insya Allah tidak akan melampaui tenggak waktu yang diberikan oleh regulasi. Sudah banyak desa yang sudah dicairkan, cuma belum direkap. Insya Allah setelah 7 hari seratus persen,” tukasnya. (ind)

Pemkab Harus Siapkan Sarana Bermain Anak di Ruang Publik Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah harus terus berupaya menyiapkan berbagai sarana-sarana pendukung bermain bagi anak di area publik. Sebab, anak-anak adalah aset terbesar sebuah bangsa. Di tangan mereka terwujud sebuah negara yang akan terlihat 20 tahun lagi.

Sebagaimana disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, terkait hari anak nasional. Anak harus dijaga, dilindungi, dan diproteksi dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga.

“Selaku orang tua, alangkah baiknya bila kita terus menerus mengawasi dan memberikan bimbingan kepada anaanak kita, agar mereka tidak lepas kontrol dan terjerembab kedalam keputusan dan pergaulan yang salah, yang diakibatkan atau dampak dari lingkungan disekitarnya,” kata Bupati.

Menurut Bupati, bermain sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan bermain kemampuan-kemampuan motorik dan kognitif anak bisa berkembang secara sempurna. Dengan bermain anak-anak belajar berinteraksi, berlatih dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam diri mereka.

Selain itu, kemampuan-kemampuan dasar lainnya seperti perkembangan emosi dan psikis anak anda akan semakin terasah dengan seringnya anak bermain. Permainan yang baik haruslah membantu mengembangkan kemampuan fisik dan psikis anak.

“Jadi ada baiknya kita bisa memilih permainan yang bisa membantu si kecil mencapai tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Sebagai contoh, anak yang berusia 20 bulan sedang senang-senangnya melakukan kegiatan panjat memanjat, maka permainan terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya tersebut adalah mengajak si kecil untuk berolahraga yang tetap dalam pengawasan kita,” ulasnya lebih jauh.

Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, menambahkan, selama kegiatan pekan anak dalam rangka Hari Anak Nasional, pihaknya bekerjasama dengam Forum Anak Samawa. Momentum memberikan perhatian kepada anak-anak Indonesia terutama pemenuhan hak-hak anak diantaranya hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Juga sebagai bentuk penyiapan penyiapan generasi yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa, dalam mewujudkan Sumbawa Menuju Kabupaten Layak Anak. Diketahui, sebelumnya telah dilaksanakan lomba kesenian tradisional dan Lomba permainan Tradisional yang diikuti oleh siswa - siswi SD,SMP, dan SMA sederajat. (arn)

KSB, tetapi kondisi saat ini belum dianggap normal. Karena bisa jadi setelah hujan turun saat ini akan kembali panas sehingga akan merusak benih yang sudah disemai para petani.

Pihaknya memprediksi musim hujan baru akan normal di pertengahan bulan November mendatang. Jika sudah normal, pihaknya baru meminta supaya para petani untuk melakukan penyemaian benih yang disiapkan. Upaya untuk mempercepat penyemaian juga dilakukan supaya target tanam yang sudah ditetapkan

oleh Pemerintah sebesar 18.

300 Hektar bisa tercapai.

Kondisi seperti ini sebelumnya sudah pernah terjadi di tahun 2018 lalu, tetapi tidak diantipasi dengan meminta petani tidak melakukan penyemaian. Akibat kondisi tersebut, ratusan hektar lahan yang seharusnya panen dinyatakan gagal panen karena kondisi musim kemarau. Untuk itu, pihaknya di awal musim tanam pertama tahun 2019 meminta supaya para petani tidak melakukan penyemaian benih sebelum kondisi hujan normal.

“Kondisi seperti ini sudah pernah terjadi di tahun 2018, tetapi kita lambat antisipasi dengan meminta petani tidak melakukan penyemaian benih terlebih dahulu. Akibat

serta batu untuk causeway.

“Pengerjaan tiang pancang sudah. Saat ini progresnya baru 38 persen. Terdapat deviasi 12 persen, karena seharusnya sekarang sudah 50 persen.

Hal ini karena terjadi keterlambatan pengiriman material,” ujarnya, Rabu (30/10).

Diakuinya, kapal tongkang yang membawa material dari Surabaya rencananya tiba di Medang tanggal 25 Oktober lalu. Namun terjadi perubahan jadwal tongkang merapat ke Pelabuhan Situbondo. Sehingga pengangkutan material dari daratan ke tongkang menjadi terlambat. Meskipun demikian, dari komunikasi

tersebut juga akan berpengaruh terhadap cadangan pangan daerah.

Kendati belum ada hujan, pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah khusus jelang musim tanam. Salah satunya dengan menyiapkan sarana pendukung seperti pupuk dan perbaikan jaringan irigasi baik yang primer maupun sekunder. Hal tersebut dilakukan supaya pada saat musim penghujan tidak ada kendala lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan air guna mengairi sawah-sawah mereka.

“Meski belum hujan belum normal, kami sudah siapkan strategi jelang musim tanam supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kami juga tetap menghimbau masayarakat untuk tidak menanam

(Suara NTB/ist)

Syaiful Ulum sebelum ada arahan dari petugas PPL di masing-masing desa supaya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)

DPK KSB Sepakati Kenaikan UMK 7 Persen Taliwang (Suara NTB) Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 mendatang sebesar 7 persen.

Dengan kenaikan persentase sebesar itu, posisi UMK KSB tahun depan berada di angka Rp 2.247.000 atau bertambah sebesar Rp 147.000 dari besaran upah standar tahun 2019 ini yaitu Rp 2.100.000.

“Alhamdulillah akhirnya kita bisa tetapkan hari ini besaran UMK untuk tahun depan sebesar Rp 2,247 juta,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan, Rabu (30/10).

Ia mengakui, saat pembahasan para pihak memiliki angka taksiran masing-masing. Antara pengusaha dan serikat mempunyai usulan kenaikannya dengan mengacu pada elemen-elemen penyusunan upah. Mulai dari data hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait persentase batas besaran kenaikan upah minimum tahun 2020 yakni sebesar 8,5 persen.

Di sisi pekerja, kata Muslimin, usulan kenaikan yang diajukan diminta semaksimal mungkin mengingat angka KHL terbaru di KSB saat ini mencapai Rp 2,5 juta/bulan.

Sementara di sisi pengusaha meminta pertimbangan kenaikan disesuaikan dengan tetap melihat rasio kemampuan perusahaan. “Ya biasalah seperti itu dinamikanya,” urainya.

Angka sebesar Rp 2.247.000 atau naik sebany-

(Suara NTB/ist)

BAHAS UPAH – Suasana kegiatan rapat musyawarah DPK KSB membahas besaran kenaikan UMK 2020 di kantor Disnaker setempat, Rabu (30/10). ak 7 persen itu, menurut Muslimin, adalah angka tengah dari usulan kedua belah pihak. Pemerintah KSB sebut dia, sangat mengharapkan kepentingan pekerja dan pengusaha terakomodir dalam putusan standar upah mini-

mum yang akan diberlakukan. Sebab masing-masing pihak pada akhirnya saling membutuhkan.

“Nilai itu tengah-tengah. Sebagian mengakomodir pekerja dan sebagian juga menerima usulan pengusaha. Dan pada

akhirnya kita sepakat dengan angka itu,” timpal mantan kepala Dinas Pertanian KSB ini.

Setelah ditetapkan di tingkat DPK, besaran UMK 2020 itu dikatakan Muslimin akan segera dilaporkan ke bupati. Nantinya melalui bupati

akan diajukan ke gubernur untuk kemudian ditetapkan.

“Segera ya kita laporkan hasil kesepakatan ini ke bupati.

Mudah-mudahan prosesnya cepat sehingga bulan depan sudah ditetapkan oleh gubernur,” harapnya. (bug)

Dewan Soroti Sejumlah KSB Pesimis Target Retribusi Masalah Pertanian Sumbawa Besar (Suara NTB)Komisi II DPRD Sumbawa telah menggellar rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Sumbawa. Dengan menitikberatkan pada sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan petani.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II, Berlian Rayes S.Ag, M.Si, Rabu (30/10), selain mempertanyakan program rutin OPD terkait, salah satu masalah yang muncul adalah, terkait rendahnya mutu dan kualitas bantuan bibit dari pemerintah yang diberikan ke kelompok tani.

“Masalah jeleknya mutu bibit ini setiap tahunnya selalu dikeluhkan petani. Sehingga mesti ada langkah dan solusi yang diambil Dinas terkait. Aar tak lagi terulang di masa mendatang,”cetusnya.

Selain masalah bibit, juga masalah ancaman gagal panen yang menghantui petani setiap musim. Terutama di musimm tanam kedua, akibat semakin menipisnya debit air. Belum lagi kekeringan panjang yang

Menara Tercapai

(Suara NTB/ist)

Berlian Rayes kerap melanda wilayah ini.

Sehingga perlu ada titik sumber air baru, mislanya dengan memperbanyak sumur bor.

Kemudian pola tanam dan sistgem irigasi juga pelru diatur lebih ketat. Agar peani juga tidak sembarangan menanam pada wilayah zona merah yang bisa berimbas pada gagal panen. (arn)

Deviasi Dermaga Medang Capai Belasan Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Dermaga Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas terdapat deviasi hingga belasan persen.

Hal ini disebabkan terlambatnya pengiriman material yang diangkut menggunakan kapal tongkang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si menyampaikan, pembangunan tiang pancang Dermaga medang sudah selesai. Saat ini progresnya sudah mencapai 38 persen. Dari progres ini masih terdapat deviasi 12 persen, karena belum adanya pengiriman material balok precast

lambatnya antisipasi, sedikitnya ada ratusan hektar lahan yang mengalami gagal panen,” ungkapnya.

Ditambahkannya, persoalan telatnya musim penghujan yang seharusnya sudah normal di bulan Oktober mundur ke Bulan November. Kondisi ini tentu tidak hanya terjadi di KSB saja, melainkan hampir seluruh kabupaten/ kota di Indonesia juga mengalami hal yang sama.

Pihaknya juga khawatir jika kondisi ini berlangsung hingga bulan November hujan belum juga normal, maka ribuan hektar lahan yang sudah disiapkan terancam tidak bisa ditanami. Jika itu terjadi, maka ribuan ton gabah tidak akan bisa dihasilkan oleh para petani KSB dan hal

yang dilakukan dengan konsultan pengawas dan pelaksana, pengiriman material sudah dilakukan. Diperkirakan, awal November mendatang material sudah tiba di Medang.

“Kemarin rencananya kapal tongkang rencananya tiba di Medang tanggal 25 Oktober.

Ternyata terjadi perubahan jadwal tongkang masuk di Pelabuhan Situbondo. Sehingga material yang sedianya diangkut tidak bisa merapat. Kemarin saya sudah konsultasi dengan konsultan pengawas dan pelaksana, tanggal 30 Oktober baru bisa masuk tongkang ke pelabuhan Situbondo. Perkiraan 4 hari Insya Allah sudah nyampai di

Bugis material,” ungkapnya.

Setelah kapal tongkang tiba, kata Aziz, maka balok precast langsung dipasang di atas tiang pancang. Begitupula pengerjaan causeway. Di mana untuk mengejar deviasi yang ada, pihaknya sudah menekankan kepada pelaksana untuk menambah jumlah pekerja.

“Kita usahakan terkejar deviasi itu. Saya sudah wantiwanti pelaksana agar menambah jumlah pekerja. Supaya pekerja yang pasang balok precast beda dengan yang pasang causeway. Kami juga upayakan agar pengerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu,” tandasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku pesimis target retribusi menara telekomunikasi di tahun 2019 sebesar Rp600 juta bisa tercapai. Hingga kini, yang sudah realisasi hanya Rp290 Juta saja.

Sementara waktu yang tersisa sudah mepet.

Kepala Dinas Kominfotik KSB, Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Rabu (30/10) mengatakan, upaya penagihan para operator untuk melakukan pembayaran sudah dilakukan sejak Perda ditetapkan di akhir tahun 2018.

Terhitung sudah tiga kali peringatan dilayangkan oleh Pemerintah, tetapi operator masih belum mengindahkan surat teguran dimaksud. Bahkan dari total 11 operator yang berada di KSB, tercatat hanya tiga perusahaan saja yang sudah membayar kewajiban mereka kepada daerah.

Molornya pembayaran retribusi ini tentu sangat disayangkan karena menghambat pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana untuk kembali melayangkan surat teguran untuk kesekian kalinya. Jika tidak memberikan hasil yang maksimal, pihaknya berencana melakukan upaya tegas dengan melibatkan Kejaksaan sebagai pengacara negara.

Upaya tegas dilakukan oleh Pemerintah karena operator masih tetap saja mengelak dengan kewajiban mereka untuk membayar.

Meskipun sempat ada tawaran menurunkan besaran angka biaya retribusi, tetapi pihaknya tetap tidak akan mengubah besaran pembiayaan sesuai dengan Perda. Karena jika diubah, maka butuh proses yang panjang dan itu akan memakan waktu yang cukup lama.

“Kami pesimis target retribusi yang sudah kita tetapkan tercapai, apalagi sudah di Akhir tahun seperti ini. Kendati demikian, kami tetap upayakan untuk menagih mereka agar tetap membayar,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain dengan melayangkan surat teguran kepada mereka untuk tetap membayar, pihaknya juga memiliki cara lain. Salah satu sanksi tegas yakni upaya penangguhan perpanjangan ini terhadap menara yang menunggak retribusi.

Tidak hanya masalah perpanjangan izinnya saja, bahkan untuk pembangunan menara baru oleh operator yang menunggak juga tidak akan di berikan izin sebelum kewajiban kepada negara diselesaikan. Pihaknya tidak akan segan-segan untuk meminta operator yang baru untuk bisa berinvestasi di KSB jika operator yang lama tidak memiliki i’tikad baik untuk membayar tunggakan. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya apa yang menjadi kewajiban pembayaran harus diselesaikan agar keberlanjutan usaha tetap terjamin. Jika sudah ada operator yang baru masuk, maka hal itu juga akan berdampak pada minimnya pemasukan bagi para operator seluler yang lama.

Karena perkembangan dunia telekomunikasi di KSB tidak akan sepert ini saja, melainkan akan terus berkembang. Sebut saja dengan kehadiran Smelter dan industri turunan lainnya juga akan memberikan damp-

ak yang baik bagi sektor pelayanan jasa telekomunikasi.

“Kita tidak akan segansegan untuk memberikan sanksi tegas bagi operator penunggak retribusi menara. Karena persoalan ini sudah sering diingatkan, tetapi tidak kunjung memberikan hasil yang maksimal,” sebutnya.

Ditambahkannya, persoalan sehingga masih banyak operator yang belum membayar kewajibannya karena harga yang ditetapkan di Perda dianggap terlalu tinggi. Persoalan ini sudah muncul sejak Perda tersebut berlaku, tidak saat pembahasan yang dilakukan bersama DPRD. Padahal Pemerintah juga sudah membuka ruang sebelum ada penetapan Perda.

Saat itu, tidak ada satupun yang keberatan dengan besaran angka Rp19 juta per menara yang akan dikunjungi. Tetapi setelah Perda jadi baru banyak yang menolak dengan alasan biaya retribusi tinggi.

Pihak terkait juga menegaskan tidak akan mengubah nilai di Perda tersebut, karena jika diturunkan maka butuh waktu yang panjang untuk merubahnya. Apalagi didalam Perda itu, tidak mengenal pengurangan dari besaran retribusi yang ditetapkan.

“Kita tetap meminta mereka untuk tetap membayar kewajibannya dan kita tidak akan merubah angka yang ditetapkan tersebut. Tapi jika mereka tetap menolak baru akan kita libatkan pengacara negara untuk melakukan penagihan,” tegasnya. (ils)

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

Pemicu Kebakaran di Taman Nasional Belum Terungkap Dompu (Suara NTB) Kebakaran savana di wilayah Pengelolaan Taman Nasional Tambora (TNT) hampir tiap tahun terjadi. Namun, sampai saat ini pemicu insiden yang telah merusak ekosistem hutan tersebut belum pernah terungkap. Ulah oknum pemburu liar, pencari madu atau peternak yang ingin menumbuhkan tunas rumput baru hanya sebatas dugaan semata.

Humas TNT, Dedi Aminudin kepada Suara NTB, Rabu (30/10) kemarin menerangkan, semenjak 71.000 hektar labih kawasan Geopark Nasional Gunung Tambora ditetapkan sebagai kawasan taman nasional 2015 lalu, kasus kebakaran hutan tetap ditemukan tiap tahun. Hanya saja penyebab utamanya tidak diketahui karena tak pernah ada yang tertangkap tangan saat melakukan pembakaran.

“Untuk memastikan itu harus kita lihat dengan mata kita sendiri, tapi sampai sekarang belum ada yang tertangkap tangan melakukan semua ini,” ungkapnya.

Munculnya dugaan bahwa biang pengerusakan ekosistem hutan selama ini ialah oknum pencari madu, pemburu liar atau peternak tidak lain karena aktifitas mereka yang memanfaatkan api.

Pencari madu misalnya, membutuhkan asap untuk menghalau serangan lebah. Sedangkan pemburu liar sengaja membakar lahan agar hewan buruan mereka keluar dari sarangnya. Sehingga bisa memudahkan mereka untuk menembak. “Tapi memang sulit kita untuk membuktikan penyebabnya apa sampai terbakar ini,” ujarnya.

Disinggung luasan wilayah TNT terdampak kebakaran beberapa waktu lalu, Dedi Aminudin memperkirakannya lebih kurang 300 Hektar. Tersebar di wilayah SPTN I Kore dan SPTN II Doroncanga. Kendati cukup luas dibanding tahun sebelumnya, namun beruntung kebakaran kali ini tidak sampai menghanguskan pepohonan besar yang tumbuh di wilayah taman nasional.

“Cuma yang cukup kita sayangkan itu karena ekosistem asli yang baru-baru tumbuh berkurang karena hangus terbakar bersama savana dan semak belukar,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Disnakeswan Mulai Kesulitan Buru HPR

Dompu (Suara NTB) – Intensitas gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang meningkat sebulan terakhir di Pekat, mulai bergeser ke wilayah Kecamatan Kilo. Hanya saja, jumlah korbannya jauh berkurang. Sulitnya memburu HPR untuk vaksinasi dan eliminasi jadi salah kendala dalam meminimalisir wabah rabies tersebut.

Demikian disampaikan Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (30/10). Ia mengatakan, jika sebelumnya sangat mudah menemukan HPR yang berkeliaran di tengah perkampungan atau tempat-tempat sampah, saat ini sudah sangat sulit. Tetapi anehnya, kasus gigitan justru masih terus terjadi.

“Sekarang mau cari anjing

itu sangat susah, kalau dulu kita tahu di tempat sampah pasti ada anjing. Sekarang sulit carinya,” kata dia.

Dalam satu kali terjun patroli di wilayah dengan temuan kasus gigitan HPR, lanjut dia, satu tim bisa mengeliminasi lebih dari dua ekor anjing semalam. Namun yang terjadi saat ini untuk menemukan dua ekor saja sudah

sangat kesulitan.

Contoh kecil di Pasar Induk, dari biasanya menjadi tempat bermainnya HPR pada malam hari kini tampak sepi. Kalaupun ditemukan, sulit dieliminasi petugas karena liar. “Untuk dapat dua ekor sekarang sudah sulit, kadang percuma juga kita patroli dari jam 11-4 pagi karena ndak ada hasil,” ujarnya.

Selain kendala sulitnya me-

nemukan HPR, ungkap Zainal Arifin, persoalan lain yang dihadapi seperti halnya di Desa Mbuju Kecamatan Kilo yang kini marak ditemukan kasus gigitan ialah adanya penolakan dari sejumlah warga terkait eliminasi yang dilakukan. Bahkan tak jarang petugas diancam jika terus melaksanakan program tersebut.

“Termasuk desa, camat juga ndak berani mereka ketika berhadapan dengan warganya kalau saat eliminasi.

Mereka terutama pemilik anjing lebih milih nyawanya melayang daripada anjingnya dibunuh,” keluhnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Zainal Arifin

Taman Nasional Masih Jadi Sasaran Empuk Penebang Liar Dompu (Suara NTB) – Kerusakan wilayah Taman Nasional Tambora (TNT), tidak hanya dipicu insiden kebakaran. Akan tetapi, area tersebut rupanya masih menjadi sasaran empuk pelaku penebang liar. Alasannya, perusakan itu merupakan sumber mata pencaharian warga satu-satunya.

Kepala Seksi SPTN I Kore, M. Saad kepada Suara NTB di kantor TNT, Rabu (30/10) kemarin menyampaikan, upaya menekan aktivitas penebangan liar di wilayah pengelolaannya sudah cukup intens di(Suara NTB/jun) lakukan. Baik bersama tim M. Saad gabungan TNI-Polri maupun Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Hanya saja, sejauh ini belum bisa maksimal memberantas kegiatan merusak lingkungan tersebut. “Masalah pembalakan liar ini kita nggak bisa memberantasnya 100 persen,” cetusnya.

Selain karena lemahnya kesadaran dan menganggap ini menjadi sumber mata pencaharian utama yang tidak bisa ditinggalkan warga sekitar. Bebasnya memperoleh surat izin pengangkutan dari PT. AWB diduga kuat menjadi penyebab masifnya penebangan liar di wilayah taman nasional.

Parahnya, lanjut M. Saad, oknum yang kedapatan menebang atau mengolah hasil tebangan tak segan melawan petugas yang menggelar patroli pengamanan. “Alasan mereka mencuri kayu ini adalah mata pencaharian. Tidak ada pencaharian lain, padahal orang tidak curi kayu juga bisa hidup dengan cari makan yang lain,” jelasnya.

Menurut dia, menekan perusakan taman nasional yang telah berakibat pada minimnya ketersediaan air tidak cukup dengan menggencarkan sosialisasi pencegahan atau membentuk kelompok kemitraan. Tetapi perlu ada langkah tegas yang diambil untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku. Tidak terkecuali ialah menambah jumlah personel pengamanan.

Mengingat sasaran penebangan itu merupakan pepohonan besar dengan titik-titik yang berbeda, dirasa sulit untuk menentukan berapa luasan yang sudah terdampak.

“Mereka ini kan pindah-pindah, di mana pohon yang besar, disitulah mereka menebang. Jadi sulit kita tentukan luasnya dan ndak ada takutnya mereka,” pungkasnya. (jun)

Retribusi Parkir di Kota Bima Belum Dikelola Maksimal Kota Bima (Suara NTB) – Retribusi parkir di Kota Bima hingga kini belum dikelola secara maksimal.

Bahkan, ada dugaan lahan parkir di daerah setempat banyak dikuasai dan dikendalikan oknum preman.

Kepala Dinas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Ir. Zulkifli M.AP mengakui, retribusi parkir di Kota Bima, belum dikelola dengan baik lantaran, dikendalikan oleh oknum preman. “Masalah yang meresahkan masyarakat ini seringkali kami tertibkan, tapi terus bermunculan,” katanya, Rabu (30/10).

(Suara NTB/Uki) Untuk mencegah menjaZulkifli murnya juru parkir ilegal tersebut, Zulkifli mengaku, pihaknya saat ini melakukan langkah-langkah persuasif dengan penuh kehati-hatian. Sekaligus memberikan pemahaman. “Kita tempuh dengan cara persuasif, karena dengan penertiban semakin bermunculan,” katanya.

Ia mengaku ada beberapa lahan parkir di Kota Bima yang ditarik diluar ketentuan secara ilegal, misalnya di area Paruga Convention Hall. Pada saat acara resmi, satu kendaraan akan dikenakan tarif Rp2000 sampai Rp5000. “Ada juga di lapangan Serasuba Kota Bima. Cara dan tarifnya juga sama,” katanya.

Zulkifli mengatakan menjamurnya juru parkir ilegal di Kota Bima lantaran tergiur dengan penghasilan yang diperoleh setiap hari. Padahal penghasilan itu tidak sebanding dengan resiko ketika kendaraan orang hilang dan rusak.

“Hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui resiko yang dihadapi. Biasanya malam hari selalu ramai,” katanya.

Meski demikian, retribusi parkir pada tahun 2020 mendatang dipastikan akan dikelola oleh pihak ketiga, untuk memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Nanti akan dikelola pihak ketiga. Saat ini kita perbaiki sistemnya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PARKIR - Mobil Damkar Sat Pol PP Kota diparkir di depan halaman kantor Walikota Bima, saat aksi protes puluhan anggota Sat Pol PP dan Damkar setempat, Rabu (30/10).

Dana Operasional Belum Cair, Anggota Pol PP dan Damkar Protes Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar) Kota Bima menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Walikota setempat, Rabu (30/ 10). Aksi yang dilakukan usai apel pagi dan mengundang perhatian tersebut, sebagai bentuk protes mereka lantaran anggaran operasional hingga belum dicairkan sejak enam bulan terakhir.

Selain enggan masuk kantor, anggota Sat Pol PP dan Damkar juga mengarahkan seluruh armada operasional, terutama mobil Damkar dengan memarkirnya di halaman depan Kantor Walikota Bima.

Pantauan Suara NTB, beber-

apa saat kemudian, Kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima, Drs. M. Noer Madjid turun tangan menemui bawahannya dan memerintahkan untuk tidak melakukan aksi.

Bahkan Noer mengancam akan menanggalkan tugasnya sebagai Kadis jika perintah tersebut tak diindahkan. Mendengar hal itu para anggota Sat Pol PP dan Damkar langsung membubarkan diri tanpa mengeluarkan kata-kata.

Kabid Damkar, Sugiarto mengaku sikap protes tersebut adalah spontanita. Tujuannya untuk menanyakan anggaran operasional sejak Bulan April yang tidak kunjung dicairkan. “Selama ini kinerja Pol PP lancar-lancar saja.

Padahal enam bulan bermasalah,” katanya. Menurutnya sebelum menggelar protes pihaknya melaporkan masalah itu kepada pimpinan, hanya saja tidak ditanggapi dan diperhatikan. Selama enam bulan, anggota mengeluarkan biaya sendiri karena tanggungjawab terhadap tugas.

“Selama ini jika terjadi kebakaran, kita pakai biaya sendiri, tidak pernah ada biaya operasionalnya. Biaya BBM mobil Damkar hingga biaya kerusakan mobil dan perawatan selalu ditanggulangi kita,” katanya.

Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, H. Supardin juga mengakui hal yang sama.

Selama dirinya masuk ke OPD tersebut tanggal 15 Mei 2019

Pemkab Dompu Bantah Nihil Pencairan DD Tahap Ketiga Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu termasuk daerahyangpalingcepatpencairanDanaDesa(DD)tahun2019 se-NTB. Ini ditandai dengan penghargaanKanwilDirjenPerbendaharaan NTB pada 17 Oktober 2019 lalu di Mataram.

Karenanya, Pemkab Dompu membantah belum merealisasikan DD tahap ketiga.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (30/10) mengungkapkan, pada 17 Oktober 2019 lalu Pemkab Dompu menerima penghargaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPB) NTB di Mataram. Penghargaan ini membuktikan bahwa pencairan DD ke rekening Desa di Dompu tidak ada masalah.

“Kita menerima penghargaan karena paling cepat mencairkanDDtahun2019dari Kanwil Dirjen Perbendahraan NTB di Mataram,” katanya.

Berdasarkan pengajuan pencairan DD yang didata DPMPD, kata Hairuddin, dari 72 Desa se Kabupaten Dompu 33 Desa sudah mengajukan dan direkomendasikan pencairan DD tahap ketiga. Sisanya 39 Desa belum mengajukan pencairan tahap ketiga. “Untuk tahap ketiga, sudah banyak yang kita keluarkan rekomendasinya untuk pencairan DD,” akunya.

Namun diakui Hairuddin, Desa Rababaka menjadi satu – satunya Desa yang belum mencairkan DD tahap kedua

(Suara NTB/ist)

Hairuddin dan baru mencairkan 20 persen dari Rp883,085 juta. Ini disebabkan oleh terlambatan penetapan APBDes tahun 2019. BPBD Rababaka terlambat terbentuk akibat adanya penolakan Kepala Desa terhadap anggota BPBD terpilih, sehingga menunggu pemeriksaan inspektorat. Hasil pemeriksaan Inspektorat direkomendasikan pemilihan kembali anggota BPBD dan baru beberapa waktu lalu dibentuk dan disahkan APBDes Rababaka. “Pencairan DD Rababaka baru tahap pertama dicairkan karena terlambat pembentukan BPBD yang mengesahkan APBDesnya,” ungkapnya.

Kendati terlambat, Haeruddin mengaku optimis hingga batas akhir pencairan DD akan tercairkan semua. Pihaknya terus melakukanpendampingandengan tenaga pendamping Kebupaten hingga pendamping Desa, sehingga semua DD akan tercairkan semua. “Kita komit melakukan pendampingan, sehingga optimis bisa

terserap semua,” katanya.

Pagu DD untuk Kabupaten Dompu tahun 2019 sebesar Rp70,794 M dan Desa Pekat menjadi Desa dengan pagu tertinggi sebesar Rp1,391 M diikuti Desa Saneo sebesar Rp1,385 M, dan Desa Riwo sebesar Rp1,295 M. Sementara Desa dengan pagu terendah yaitu Desa Songgajah sebesar Rp788 juta diikuti Desa Woko sebesar Rp814 juta dan Desa Lune sebesar RP815 juta.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memastikan Pemda akan kena sanksi pemotongan alokasi dana desa (DD) tahun 2020 mendatang apabila anggaran 2019 tidak terserap atau mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dari DD yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB sampai 25 Oktober 2019, masih ada DD yang mengendap di kas daerah Kabupaten se-NTB mencapai Rp387,75 miliar. Apabila DD tahun 2019 tak terserap, maka alokasi DD 2020 mendatang akan dipotong sesuai jumlah dana yang mengendap di kas daerah.

Hairuddin mengaku, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2020. Karena rencana alokasi DD dan ADD untuk masing – masing Desa sudah di-SK-kan oleh Bupati. “Tinggal 5 Desa yang belum menyelesaikan RKPDes-nya,” akunya. (ula)

lalu, pengelolaan keuangan sangat berantakan. “Soal ini kita selalu berkoordinasi dengan Sekda. Tapi hasilnya tidak ada, hanya berjanji akan disampaikan ke Walikota Bima,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH mengatakan aksi protes tersebut bagian dari dinamika organisasi.

Sebab dalam menyamakan satu persepsi sangat susah. Baginya hal itu biasa dan sangat wajar.

“Sama saja anak manja terhadap orang tuanya,” kata Feri.

Akan tetapi lanjutnya, aksi protes tersebut akan menjadi at-

ensi dan diperhatikan serius oleh pihaknya. Aksi itu sebagai sinyal untuk memperbaiki agar system pemerintahan bejalan dengan baik. “Akan segera dicarikan solusinya,” ujarnya.

Berdasarkan yang diketahuinya, persoalan belum dicairkan anggaran operasional yang menjadi aksi protes lantaran terkendala administrasi. Karena Ada syarat administrasi yang belum terpenuhi. “Yang namanya anggaran negara harus lengkap administrasinya. Tapi Insya Allah kita akan carikan solusinya,” pungkasnya. (uki)

IDP Tak Ingin Berandai-andai Pilih Cawabup Bima (Suara NTB) – Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menunjukkan keseriusannya agar diusung Partai Gerindra dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang.

Keseriusannya tersebut dengan mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal Calon Bupati (Bacabup) Bima kepada Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bima, Drs. Syamsuddin, Rabu (30/10).

Usai mengembalikan formulir pendaftaran, perempuan yang akrab disapa IDP ini mengaku berkewajiban mengembalikan formulir. Dengan harapan diusung partai Gerindra. “Gerindra juga adalah partai yang mengusung dan memenangkan saya dengan pak Dahlan saat Pilkada 2015 lalu. Saya harap juga Pilkada 2020 juga diusung,” ujarnya.

Pilkada 2020 apakah masih perpasangan dengan Drs. Dahlan M. Noer ? IDP mengaku, tidak menutup kemungkinan akan kembali berpasangan. Hanya saja hal itu akan dikembalikan kepada pengusung. “Prinsipnya, kita tunggu saja proses dan me-

kanisme partai,” katanya.

Soal berpasangan siapa, IDP yang juga Bupati Bima aktif saat ini menegaskan tidak ingin berandai-andai. Apalagi, Drs. Dahlan saat ini yang juga Wakil Bupati Bima sedang melakukan komunikasi dengan partai lain.

“Kita utamakan adalah partai partai pengusung dulu. Tetapi juga kita mengharapkan dukungan dari partai lain,” ujarnya.

Sementara Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bima, Drs. Syamsuddin mengaku, Hj. Indah Dhamayanti Putri merupakan orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran ke Gerindra. “Baru Umi Dinda (sapaan Indah Dhamayanti Putri) yang menyerahkan formulir,” katanya.

Menurutnya selain Umi Dinda, ada juga nama lain yang mengambil formulir agar diusung Gerindra. Seperti Drs. H. Dahlan, Ketua DPC PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminullah SE dan Mantan Bupati Bima, Drs. H.Syafrudin H. Noer M.Pd. “Sejak pendaftaran dibuka tanggal 25 Oktober baru empat nama yang mengambil formulir. Rencananya pendaftaran sampai 15 November 2019,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

FORMULIR - Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan formulir pendaftaran kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, Syamsuddin didampingi para pengurus, Rabu (30/10).

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

Gerak Cepat Sambut MotoGP KUNJUNGAN pihak Dorna ke lokasi tempat akan digelarnya ajang balapan MotoGP tahun 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta Kabupaten Lombok Tengah menumbuhkan optimisme terkait kepastian balapan motor paling bergengsi di dunia itu.

Para wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB, menyerukan kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan berbagai persiapan menyambut balapan MotoGP tersebut.

“Dengan kedatangan (Suara NTB/ndi) Dorna ke lokasi tempat lokaLalu Budi Suryata si akan digelarnya MotoGP itu di Kuta, untuk memastikan proses kesiapannya. Maka saya harap Pemprov dan Pemda Kabupaten sama-sama pro aktif melakukan persiapan-persiapan dari sekarang ini,” ujar anggota Komisi V DPRD NTB, Lalu Budi Suryata, Rabu (30/10).

Kesiapan yang dimaksud Budi yakni pada sektor-sektor pendukung pergelaran MotoGP tersebut seperti tenaga kerja dan juga destinasi wisata. Karana diperkirakan akan hadir sampai seratusan ribu orang yang akan datang menonton MotoGP ke Lombok dari berbagai belahan dunia.

Hal itu tentu merupakan potensi yang sang besar untuk ditangkap sebagai peluang yang memberikan dampak prekonomian bagi daerah dan masyarakat. Karena itu persiapan yang matang mutlak harus dilakukan, sehingga NTB selaku tuan rumah, tidak hanya sekedar jadi penonton, namun dapat mengambil dampak yang sebesar-besarnya dari kegiatan ajang MotoGP tersebut.

“Gaung MotoGP ini sudah sangat besar di Indonesia, antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena ternyata untuk pertama kalinya MotoGP ada digelar Indonesia dan itu ada di NTB. Karena itu artinya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak aktif melakukan persiapan. Sebab efeknya sangat besar MotoGP ini, jangan sampai kita jadi tuan rumah hanya jadi penonton,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi PDI-P itu, bahwa Pemprov bersama dengan kabupaten/kota harus mulai melakukan kajian-kajian peluang yang bisa ditangkap sebagai tuan rumah. Sehingga dari sekarang sudah bisa mulai menyiapkannya seperti tenaga kerja dan sebagainya. ”Pemda harus mulai melakukan langkah-langkah proaktif dan antisipatif, karena peluang kerja sangat besar di sana. Pelatihan-pelatihan harus segera dilakukan. Mulai sekarang harus diinventarisasi dan siapkan langkah-langkah itu, bersinergi bersama-sama proaktif dan jangan menunggu,” pungkasnya.(ndi)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Penjaringan Balon Pilkada Sumbawa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Partai Nasdem Kabu12345678901234567890123456789012 paten Sumbawa telah 12345678901234567890123456789012 melakukan uji visi dan 12345678901234567890123456789012 misi 10 kandidat bakal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 calon Kepala daerah dan 12345678901234567890123456789012 Wakil kepala daerah 12345678901234567890123456789012 yang sudah mendaftar.

12345678901234567890123456789012 Penyampaian visi-misi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tersebut dilakukan se12345678901234567890123456789012 bagai salah satu 12345678901234567890123456789012 tahapan untuk menyar12345678901234567890123456789012 ing 10 kandidat tersebut 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menjadi tiga besar.

12345678901234567890123456789012 Ketua DPD Partai 12345678901234567890123456789012 Nasdem Kabupaten 12345678901234567890123456789012 Sumbawa, H. Asaat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Abdullah yang dikonfir12345678901234567890123456789012 masi di ruang kerja frakH. Asaat Abdullah 12345678901234567890123456789012 si, Rabu (30/10) kemar12345678901234567890123456789012 in menyampaikan, pihaknya tinggal melakukan pleno 12345678901234567890123456789012 penjaringan dari 10 nama tersebut menjadi tiga besar.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Dari 11 orang yang mendaftar, 10 kandidat yang 12345678901234567890123456789012 telah menyampaikan visi dan misinya tanggal 26 - 27 12345678901234567890123456789012 kemarin. Saya sebagai ketua Partai menyampaikan 12345678901234567890123456789012 terimakasih atas para kandidat yang sudah mau 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melamar ke Nasdem. Tahapan selanjutnya dari 10 12345678901234567890123456789012 orang ini akan lahir tiga besar yang akan kita pleno12345678901234567890123456789012 kan tanggal 4 November mendatang,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Adapun 10 figur yang sudah sampaikan visi dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 misi di Nasdem tersebut, yakni perama H. Husni Jibril, 12345678901234567890123456789012 Hermawansyah, H. Muhlis, Andi Tirta, M. Syukri Rah12345678901234567890123456789012 mat, Talibpudin, H. Mahmud Abdullah, Irwan Rahadi 12345678901234567890123456789012 dan Saripudin Djarot. Disampaikan Asaat, bahwa par12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tainya akan memperlakukan semua figur sama, tanpa 12345678901234567890123456789012 ada dan yang diistimewakan, dan semua figur memil12345678901234567890123456789012 iki peluang yang sama untuk didukung Nasdem. “Kita 12345678901234567890123456789012 bisa dukung petahana dan juga bisa tidak, karena se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mua calon ini peluangnya sama,” tegasnya.

12345678901234567890123456789012 Lebih lanjut disampaikan Asaat, kriteria lain yang 12345678901234567890123456789012 akan dijadikan acuan dalam menyaring 10 kandidat 12345678901234567890123456789012 tersebut menjadi tiga besar adalah dengan melihat 12345678901234567890123456789012 track record figur. Kemudian popularitas dan elekta12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bilitas figur. Hal itu dinilai sangat penting untuk 12345678901234567890123456789012 mencapai kemenangan.

12345678901234567890123456789012 “Ya nanti juga kita akan lihat kansnya untuk 12345678901234567890123456789012 menang masing-masing figur itu seperti apa, popular12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 itas dan elektabilitas calonnya bagaimana, dan integ12345678901234567890123456789012 ritas. Nah nanti akan diplenokan lagi di provinsi un12345678901234567890123456789012 tuk kemudian disampaikan ke DPP,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012 Partai yang terkenal dengan jargon yang dibawanya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yakni politik tanpa mahar itu, diketahui di Sumbawa 12345678901234567890123456789012 hanya memiliki empat kursi di DPRD. Karena itu Nas12345678901234567890123456789012 dem tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri.

12345678901234567890123456789012 Melainkan harus berkoalisi dengan partai lain. Semen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tara syarat untuk mengusung calon yang ditetapkan KPU 12345678901234567890123456789012 untuk Kabupaten Sumbawa adalah sembilan kursi.

12345678901234567890123456789012 Karena itulah, figur bakal calon yang meyakinkan 12345678901234567890123456789012 Nasdem bisa membawa dukungan partai lain, akan 12345678901234567890123456789012 menjadi salah satu pertimbangan yang paling penting 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dalam penentuan arah dukungan menuju tiga besar 12345678901234567890123456789012 tersebut. Sebab, bagaimana pun Nasdem harus realis12345678901234567890123456789012 tis, bahwa ia juga membutuhkan mitra koalisi.

12345678901234567890123456789012 “Kita kan ada empat kursi, harus cari lima kursi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lagi untuk bisa usung calon. Nah calon itulah nanti 12345678901234567890123456789012 yang mencari partai koalisinya. Nantu akan kita tanya, 12345678901234567890123456789012 apakah mereka ada bawa partai atau tudak. Karena 12345678901234567890123456789012 jangan-jangan nanti setelah kita putuskan dukung 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dia, ternyata ndak punya partai, kan berat,” tegas 12345678901234567890123456789012 anggota DPRD Provinsi NTB itu. (ndi) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Nasdem Prioritaskan Kandidat yang Bawa Dukungan Partai Lain

(Suara NTB/ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Pendaftar Pertama di Gerindra, Ahda Belum Putuskan Pasangan Mataram (Suara NTB) – H. Badruttamam Ahda, putra Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh, mendatangi kantor DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Rabu (30/10).

Dia mendaftarkan diri di desk Pilkada Gerindra sebagai kandidat bakal calon Wakil Walikota Mataram pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Kedatangan Ahda diterima oleh Ketua Desk Pilkada Gerindra, Kertajadi, bersama sejumlah pengurus DPC Gerindra Kota Mataram lainnya. Sementara Ahda sendiri datang diantar tim suksesnya serta puluhan pendukungnya yang tergabung dalam berbagai relawan.

Usai menyerahkan berkas pendaftarannya, Ahda dalam keterangan persnya menyampaikan kedatangannya untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat bakal calon Wakil Walikota Mataram. Karena bagaimanapun ia yang akan maju lewat jalur partai politik itu, memerlukan kendaraan politik untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada di KPU. “Dimana ada peluang di sana akan saya daftar dan kita akan ikuti semua proses dan dinamika politiknya. Mudahmudahan ikhtiar kita untuk Kota Mataram berjalan dengan baik,” katanya.

Pendaftarannya di Gerindra tercatat sebagai partai yang kedua setelah sebelumnya ia juga mendaftar di Partai Nasdem. Ahda menegaskan bahwa ia juga akan mendaftar di partai-partai lain yang membuka pendaftaran. Hal itu dilakukan untuk mencukupi syarat minimal dukungan partai untuk bisa mendaftar sebagai pe-

serta Pilkada di KPU. “Kalau kita melihat dari kursi, Gerindra kan punya enam kursi dan Nasdem satu.

Nah itu masih kurang untuk bisa mendaftar di KPU. Berarti kita masih butuhkan dukungan partai lain lagi. Karena itu saya juga akan mendaftar di partai lain yang buka pendaftaran, tapi tentu tidak sembarangan partai, kita akan lihat juga, karena partai juga punya kader,” terangnya.

Ahda mengaku bahwa sampai saat ini ia belum memutuskan akan maju dengan siapa, karena masih dalam proses komunikasi politik. ”Dinamika politik untuk saat ini masih dinamis dan kita juga terbuka, mau dengan Mohan, Makmur dan Selly, semua berpeluang, karena saat ini yang berkembang tiga nama itu saja dan kita terus intens komunikasi. Karena inikan berproses terus nanti dan pada waktunya kita akan mengerucut,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Kota Mataram, Kertajadi yang menerima berkas pendaftaran Ahda menyampaikan, pihaknya akan meneliti kelengkapan berkas.

Disampaikanya bahwa Ahda tercatat sebagai kandidat yang pertama mendaftar di Gerindra.

(Suara NTB/ndi)

PENDAFTARAN - Bakal Calon Wakil Walikota Mataram, H. Badruttamam Ahda menyerahkan berkas pendaftaran di Desk Pilkada Partai Gerindra Mataram.

“Proses selanjutnya kami akan teliti berkas yang diserahkan dan kami akan sampaikan kekurangannya kalau ada yang kurang untuk dilengkapi.

Karena Ahda mendaftar sebagai calon Wakil, maka kita akan mencari siapa M1-nya (Calon Walikota), dan ini akan berproses terus sampai dia nantinya ketemu,” jelasnya.

“Dan untuk kader internal,

Berkat Rekaman CCTV, Polisi Bekuk Buronan Pelaku Curanmor Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membekuk dua buronan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) yang kerap meresahkan masyarakat. Kedua pelaku Sane (30) dan Jajung (32) asal Desa Mertak Kecamatan Pujut, dibekuk di rumahnya masing-masing, Rabu (30/10) dini hari kemarin. Setelah aparat kepolisian mempelajari rekaman CCTV di lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Rabu siang mengungkapkan, pelaku ditangkap sekitar pukul 03.00 wita. Kedua pelaku memang sudah menjadi buruan aparat kepolisian sejak awal bulan Oktober lalu.

Setelah sebelumnya, terlibat aksi curanmor di salah satu konter HP di Kota Praya.

Aksi pencurian berlangsung Minggu (6/10) lalu. Awalnya pelaku ke konter HP tersebut

dengan berpura-pura membeli aksesoris HP. Didepan konter HP tersebut parkir sepeda motor milik Zulfitri Marwati yang merupakan karywan konter HP tersebut. Karena sudah masuk waktu salat, korban lantas minta izin pergi salat magrib.

Saat semua karyawan konter HP tersebut terlihat sibuk, korban menjalankan aksinya.

Sepeda motor Honda Beat, berhasil dibawa kabur oleh pelaku.

Aksi pencurian tersebut baru diketahui saat korban selesai salat magrib. Tahu sepeda motornya hilang, korban langsung melapor ke Polsek Praya.

Polisi kemudian melakukan olah TKP dan mengamakan rekaman CCTV yang ada di konter HP tersebut. Dari rekaman CCTV tersebut polisi berhasil mengindentifikasi indentitas pelaku. Namun pelaku tidak bisa langsung ditangkap. Lantaran pelaku jarang berada di rumahnya.

Sampai akhirnya pada Rabu

dini hari, polisi mendapat informasi kalau salah seorang pelaku, Sane tengah berada di rumahnya. Satu tim dari Polres Loteng langsung diterjunkan untuk menangkap pelaku. Tanpa kesulitan berarti, pelaku Sane berhasil ditangkap. Kepada polisi Sane mengaku menjalankan aksinya bersama dengan pelaku Jajung.

“Kedua pelaku berhasil kita amankan di rumahnya masingmasing tanpa kesulitan berarti,” terangnya. Dini hari itu juga, kedua pelaku langsung diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan sepeda motor yang diduga hasil curian serta beberapa barang bukti lainnya.

“Pelaku bersama barang bukti yang diduga hasil curanmor sudah kita amankan untuk keperluan penyelidkan,” tandas Rafles. (kir)

Insya Allah mudahan ada yang daftar, pak Husein salah satu kader yang sudah ambil formulir, dan kita tunggu saja apakah beliau akan kembali-

kan formulir. Dan kita tegaskan bahwa kita akan perlakukan sama semua pendaftar, baik itu kader atau non kader,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Pegadaian Godo Bima

Saksi Nasabah Mulai Diperiksa Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi gadai Pegadaian Godo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tahun 2018. Jaksa penyidik fokus pemeriksaan awal pada para nasabah yang menitipkan gadai. Barang gadai diduga diambil lagi untuk dititip gadai di tempat lain.

“Ada sekitar 10 orang saksi yang kita periksa. mulai dari nasabahnya dulu,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan dikonfirmasi Rabu (30/10) kemarin. Total nasabah yang diduga mendapat fasilitas gadai bermasalah itu sebanyak 25 orang. Setiap saksi diperiksa terkait peranannya perihal gadai tersebut. Mulai dari prosedur pengajuan sampai akhirnya memperoleh fasilitas pembiayaan.

“Kita selesaikan dulu pemeriksaan yang nasabahnya.

Nanti dari hasil pemeriksaan itu akan berkembang ke pemeriksaan saksi-saksi lain dari pihak Pegadaian-nya,”

kata Wayan. Kejari Bima mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan gadai pada Pegadaian Godo, Woha, Kabupaten Bima tahun 2018. Barang gadai diduga dioper untuk dijadikan agunan pinjaman lain.

Kasus itu mulai ditangani setelah ada temuan dari auditor Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengadaian Bima sebesar Rp750 juta.Temuanya ada indikasi laporan kas keuangan yang mencurigakan. Hal itu timbul diduga dari penyalahgunaan wewenang. “Untuk sementara kita pakai yang dari hasil SPInya dulu. Kalau diperlukan, nanti akan koordinasi dulu dengan pihak auditor untuk kerugian negaranya,” tandas Wayan.

Proses pembiayaan gadai diduga tidak sesuai dengan prosedur. Yang akibatnya terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara. barang digadaikan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Godo. Setelah mendapat fasilitas gadai, jaminan untuk digadai lagi di tempat lain. (why)

Sidang Kurniadie

Ide Suap dari Dua Bule Wyndham Sundancer Mataram (Suara NTB) – Dua WNA yang ikut bekerja untuk Wyndham Sundancer Lombok Resort, Manikam Katheerasan dan Geoffrey William Bower sudah bersantai di negerinya masing-masing.

Niat mereka memberi uang kepada mantan Kepala Imigrasi Mataram, Kurniadie sukses.

Sampai saat ini pun KPK belum bisa memeriksa mereka.

Jaksa penuntut umum KPK Lie Putrawan menghadirkan enam saksi dalam sidang, Rabu (30/10) kemarin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Para saksi itu antara lain, Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat; pengacara Dr Ainudin; ajudan Liliana, Komang Juliantara; pegawai pemasaran BNI Kebon Roek Ampenan Citra; dan mantan manajer Wyndham Sundancer Joko Haryono. Liliana dapat giliran pertama dicecar pertanyaan. Dia menjelaskan kedatangan Manikam dari Singapura, dan Geoffrey dari Australia berkenaan dengan menurunnya omzet Wyndham Sundancer.

Dua WNA itu datang sejak Agustus dan Oktober 2018. Selama itu mereka memakai bebas visa. Sampai kemudian tercium Imigrasi Mataram. Paspor mereka ditahan. “Dua WNA itu tetap datang sampai Imigrasi datang pada 1 Mei pertanyakan paspor mereka,” beber Liliana. Mereka mulai diperiksa penyidik Inteldakim bawahan mantan Kasi Inteldakim, yakni terdakwa Yusriansyah Fajrin pada 3 Mei 2019.

Sempat hendak ditahan, namun Manikam dan Geoffrey bisa berkilah. Dua orang yang punya relasi jabatan di PT WBI ini lalu menunjuk

Ainudin menjadi pengacaranya. Itu atas arahan dari Joko yang punya kenalan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Kasus berlarut membuat Manikam dan Geoffrey semakin gerah. Menghadapi itu Liliana bersama Manikam, Geoffrey, Joko Haryono, Ainudin, dan pengacara Liliana, Antonius Zaremba berembuk.

“Its not about law, It’s about money. Ini soal uang,” ungkap Joko menirukan ucapan Manikam. Hal itu pun dibenarkan Ainudin. Manikam pun menghendaki pemberian uang sebagai pelicin. Dua WNA itu tahu kemungkinan terburuknya kalau proses hukum berlanjut. Penahanan dan lanjut ke persidangan. Ainudin, Joko, dan Manikam berdebat panjang. “Manikam dan Jef (Geoffrey) makin marah dan minta apakah ada cara bayar denda,” imbuh Liliana.

Liliana yang dihukum penjara 1 tahun 8 bulan ini pun menambahkan, bahwa Ainudin memutar rekaman pembicaraan. Yakni antara Ainudin dengan Rachmat Gunawan, Kasi Statuskim Imigrasi Mataram.

“Isinya ini berapa? 300 ya 100, 100, 100. Rachmat bilang bayarkan saja sesuai dendanya,” setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Sepulang dari pertemuan Ainudin menelepon lagi.

“Kata Pak Doktor, berapa ibu berani bayar saya? Saya bilang, berapa minta tambahan fee biar saya sampaikan ke dua WNA ini,” ucap Liliana.

Setelah itu telepon mati karena gangguan sinyal. Kemudian Liliana menemui Ainudin dan Antonius. Mereka berbicara dengan disaksikan ajudan Juliantara. Duo pengacara itu sampai tiga kali berbicara pertanda menegaskan.

“Mereka (Ainudin dan An-

tonius) komitmen selesaikan lewat jalur hukum saja, kalau yang itu mereka mau backup asal penyelesaian lewat jalur hukum,” ungkap Liliana. Sementara Ainudin menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menyarankan pemberian uang.

Dia berkeras untuk melawan sangkaan terhadap dua kliennya, Manikam dan Geoffrey.

“Saya tetap berpegang teguh pada keilmuan saya menggunakan cara-cara yang diatur perundang-undangan. Tetapi mereka menolak dan akhirnya mengambil jalan sendiri,” ujarnya. Ainudin pun membantah dirinya membuka negosiasi. Dia menjelaskan peristiwa pada 16 Mei saat mendampingi kliennya dalam pemeriksaan di Kantor Imigrasi Mataram. Di ruang Inteldakim, Ainudin dan rekan pengacara lainnya, Antonius Zaremba, Burhanudin, Rando Purba, dan Liliana.

Liliana sebelumnya menyebut Ainudin menyebut angka untuk penyelesaian kasus. Namun Ainudin menganggap Liliana salah tanggap. Nominal itu tidak berkaitan dengan upaya menghentikan kasus dengan cara menyuap. “Yang katanya Rp300 juta itu untuk lawyer’s fee karena kasus itu akan kita dampingi sampai pengadilan. Fee itu juga dibagi dua dengan Pak Anton,” terangnya.

Saat menemui Kurniadie pun, sambung dia, prinsipnya tetap sama. Kurniadie sepengetahuannya akan menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan karena alat bukti untuk tindak pidana keimigrasian sudah lengkap. “Itu pun saya tanggapi dengan saya bakal fight di pengadilan.

Kita pada waktu itu juga punya bukti-bukti bahwa ada langkah dalam penyidikannya yang janggal,” terangnya.

(Suara NTB/why)

BUKTI - Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan bukti salinan percakapan negosiasi suap lewat secarik kertas antara Liliana Hidayat dengan Yusriansyah Fajrin, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (30/10).

Negosisasi Liliana, Kurniadie, dan Yusri Liliana mencari cara agar bisa menemui Kurniadie. baik itu lewat Wakil Bupati Lombok Barat, sampai Karoops Polda NTB, dan Kapolres Mataram. Hal itu semakin membuat Kurniadie gerah. “Kalau mau deportasi bilang dulu sama Yuri (Yusriansyah Fajrin). Saya temui. Saya mohon agar ini diselesaikan dengan baik,” ungkapnya. Gayung bersambut. Sampai pada pemeriksaan tanggal 16 Mei. Negosiasi mulai dibuka. Sementara Ainudin memilih angkat kaki dari pendampingan.

Liliana diminta menuliskan angka suap di secarik kertas yang disodorkan Yusri di sela pemeriksaan. awalnya ditulis angka 350 yang berarti Rp350 juta. Tanggal 23 Mei akhirnya baru ada jawaban.

Komunikasi lewat kertas itu berlanjut. Manikam menyuruh Liliana memberikan Rp545 juta ditambah layanan hotel gratis. “Saya sampaikan ke Yuri, Yuri bilang ini sudah per-

intah kepala kantor, lalu dia tulis 500x3,” beber Liliana.

Liliana mengaku perusahaannya punya uang sejumlah itu. Namun, hendak dipakai untuk membangun vila berkolam renang sebanyak enam unit.

“Manikam serahkan keputusan kepada saya, karena saya direkturnya,” bebernya. Liliana mencoba menawar dengan menulis lagi 500x2. “Lalu Yuri bilang kepala kantor ini sudah final 1,2.

Iya itu maksudnya Rp1,2 miliar,” ujarnya. Liliana lalu keluar ruangan dan mengangguk tanda setuju. ”Yuri bilang, setornya di kantor Imigrasi saja karena itu tempat paling aman,” imbuhnya.

Yuri pun memastikan Manikam dan Geoffrey hanya akan dideportasi dengan bayaran Rp1,2 miliar tersebut. Penyetoran itu pun terlaksana pada 24 Mei sebesar Rp1,198 miliar. Sisanya, Rp2 juta dibayar menyusul di Bandara Internasional Lombok, Praya, Lombok Tengah. Setoran terakhir itu setelah Manikam dan Geoffrey melenggang pulang. (why)

Kamis, 31 Oktober 2019

Mataram (Suara NTB) – Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik di suatu daerah senantiasa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setiap waktunya.

Program Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berupa pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri diyakini bisa menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya penyiapan SDM, Pemerintah Provinsi NTB memberikan peluang anak-anak muda NTB merajut impian mereka menimba ilmu yang lebih luas.

Deborah Tirtania Chrisna Pake Seko merasa sangat senang menjadi salah seorang penerima beasiswa aktivis dalam program Beasiswa NTB Gemilang tujuan Malaysia. Impiannya untuk terus mengembangkan diri disambut oleh adanya program beasiswa ini.

Sesuai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov NTB akan mengirim 1.000 anak NTB belajar ke luar negeri sampai 2023 mendatang.

“Awalnya saya memang sangat tertarik dan excited (gembira) sekali dengan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan diri termasuk program beasiswa dari bapak Gubernur NTB,” kata Debby, sapaannya, kepada Suara NTB, Kamis (24/10) lalu. Impian Debby untuk mengembangkan diri di perguruan tinggi luar negeri tidaklah mudah.

Ia mengawalinya dengan pros-

LIPUTAN SUARAKHUSUS NTB Merajut Impian, Mempersiapkan Masa Depan SDM NTB es seleksi administrasi.

Ketika dinyatakan lulus seleksi administrasi, Debby dihadapkan dengan tes wawancara berbahasa Inggris. Persiapan mental dilakukannya. Tak hanya itu, Debby sampai harus menyusun sendiri beberapa daftar pertanyaan dan jawaban yang sekiranya akan muncul pada saat wawancara. “Puji Tuhan, saya lolos tahap seleksi wawancara bersama dengan 120 awardee lainnya,” katanya.

Setelah melewati serangkaian tes, Debby akhirnya diterima di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Program Studi (Prodi) English Language Study. Ia merasa bersyukur karena memperoleh nilai tes Malaysia University English Test (MUET) tinggi, sehingga bisa diterima di salah satu kampus terbaik di Malaysia. “Saya sangat bersyukur bisa masuk di salah satu kampus terbaik di Malaysia dan Asia Tenggara yakni UKM dengan Prodi yang dibilang cukup bergengsi dan menantang saya untuk belajar dan mengeksplorasi diri saya lebih lagi,” kata Debby, gadis berusia 23 tahun yang menyelesaikan kuliah S1 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram).

Keberhasilannya memperoleh beasiswa tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya.

Menurut Debby, ia harus mampu menunjukkan kepada orangorang bahwa NTB memiliki sumber daya manusia yang unggul.

Ia berharap bisa membanggakan masyarakat NTB dengan prestasi, baik akademik maupun non

Pemindahan Dorfin Felix

Dirjen Pemasyarakatan Belum Beri ’’Lampu Hijau’’ Mataram (Suara NTB) Lapas Mataram menyurati Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI tentang pemindahan terpidana narkoba asal Perancis, Dorfin Felix. Terpidana 19 tahun penjara ini berulah membobol tembok sel napi Lapas Mataram membuatnya diusulkan pindah ke Lapas berkeamanan maksimum. “Suratnya sudah kita sampaikan ke Dirjen Pemasyarakatan sekitar satu bulan yang lalu. Belum ada jawaban saja,” ungkap Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji, ditemui Rabu (30/10) kemarin.

(Suara NTB/why) Dalam surat untuk Dirjen Tri Saptono Sambudji Pemasyarakatan itu, Lapas Mataram meminta terpidana Dorfin dipindahkan ke Lapas dengan keamanan maksimum.

Alasannya, Dorfin masuk kategori warga binaan pemasyarakatan beresiko tinggi. “Dulu kan pernah kabur dari Rutan Polda (NTB). Kemarin juga sudah membobol di sini (Lapas). Jadi sudah cukup bagi kami untuk mengusulkan dia dipindah,” ujarnya.

Meski demikian, Tri tidak mematok agar Dorfin harus ditempatkan di Lapas di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Dia mengungkapkan juga mempertimbangan permohonan dari Kedutaan Besar Perancis di Jakarta. “Yang super maximum di Indonesia kan ada lima. Contoh Lapas Guntur di Kalimantan juga ada. Intinya agar hak terpidana ini bisa dipenuhi, misalnya dikunjungi pihak keluarga,” jelasnya.

Untuk sementara ini, imbuh dia, Dorfin ditempatkan di sel yang diapit dengan sel lain untuk mengantisipasi aksi kabur susulan.

Selain itu, Dorfin juga diawasi dengan ketat. “Dia kita pantau setiap satu jam,” ungkapnya. Dorfin pernah mencoba kabur dari sel Lapas, Minggu (29/9) petang sekitar pukul 18.30 Wita. Saat itu Dorfin tertangkap basah sedang berusaha melubangi tembok.

Dorfin membuat sendiri peralatannya. Yakni patahan besi penutup got dan batu. Patahan besi itu ujungnya dibalut kain agar tidak menimbulkan suara ketika dihantam batu. Pengadilan Tinggi NTB menghukum Dorfin dengan penjara selama 19 tahun dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun penjara setelah naik banding. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram menjatuhi Dorfin dengan hukuman mati. Dorfin terbukti mengimpor sabu, amphetamine, ketamine, dan metilendioksimetamfetamina seberat 2,98 kg. Dorfin menerima upah 5.000 euro atau setara Rp87 juta dalam menyelundupkan narkoba itu ke Lombok. (why)

Pendewasaan Usia Perkawinan Kalangan Siswa Perlu Diintensifkan Tanjung (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Bagiarti, SH., mendorong eksekutif untuk menggencarkan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Menurut Bagiarti, sosialisasi penting karena bisa mencegah munculnya pernikahan di bawah umur.

“PUP ini perlu digiatkan. Bahkan dengan anggaran hanya Rp106 juta, mungkin satu sampai dua sekolah saja yang dapat program (sosialisasi),” ujar Bagiarti, saat membahas KUA PPAS RAPBD, Selasa (29/10). Ia menyadari betul, perkawinan usia dini erat kaitannya dengan tingkat pemahaman siswa. Sebelum duduk di DPRD, Bagiarti di lembaga LPA sendiri sudah cukup sering mengadvokasi masyarakat terkait kasus perkawinan yang melibatkan anak sebagai objek. Oleh karenanya ia tidak ragu mendukung dialokasikannya tambahan anggaran untuk PUP tersebut.

Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Heryanto, SP., saat menjawab pertanyaan Banggar mengatakan munculnya anggaran Rp106 juta pada kegiatan sosialisasi regulasi PUP muncul sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Disabilitas dan Lansia. Sosialisasi juga merupakan tindaklanjut atas Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 150/ 1138/Kum tentang PUP dan merupakan regulasi pertama yang mengatur tentang PUP di Indonesia.

Disamping itu kata dia, tentunya dampak dari pernikahan pada usia anak merupakan salah satu indikator bagi rendahnya capaian indikator Pendidikan (lama sekolah dan harapan lama sekolah), meningkatnya stunting dan kemiskinan serta permasalahan indikator lain.

“Rendahnya indikator menuntut pendekatan program untuk pendewasaan usia pernikahan melalui berbagai indikator dan program seperti kebudayaan, desa, Perlindungan Perempuan dan Anak serta tentunya melalui sekolah. Kegiatan ini merupakan pula rekomendasi dari musyarah perencanaan Kecamatan yang kemudian masukan dalam usulan pada klinis musrenbang RKPD dan akhirnya KUPPAS 2020,” jelas Heryanto. (ari)

akademik di Malaysia nantinya.

Pelepasan mahasiswa yang belajar ke luar negeri tujuan Polandia dan Malaysia sudah dilakukan pada tanggal 16 September lalu. Debby merupakan salah satu dari 120 penerima atau awardee beasiswa ke Malaysia. Namun ia akan mulai berkuliah pada bulan Februari 2020. Seusai dari studinya nanti, Debby berkeinginan menjadi seorang akademisi dan berkontribusi bagi dunia pendidikan di NTB. “Saya ingin sekali bekerja sebagai seorang dosen. Saya sangat berterimakasih kepada bapak Gubernur, Ibu Wagub NTB serta pihak Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB yang sudah memberikan saya dan awardee lainnya kesempatan untuk memiliki pengalaman bersekolah di luar negeri,” ujarnya. Seorang penerima beasiswa NTB Gemilang lainnya, Baiq Mega Hikmah Septa Mila juga merasa bahagia dan bersyukur atas keberhasilannya sebagai salah satu penerima beasiswa. Ia diterima di Prodi Managerial Communication, Northern University of Malaysia. Ia berharap hal baik yang diperoleh selama studi akan menjadi inspirasi untuk dibawa ke NTB nantinya.

“Ke depan tentunya ingin mengamalkan ilmu yang dimiliki terlebih dengan mengambil master Insya Allah ke depannya saya ingin berkehidupan atau berkarir di dunia pendidikan,” kata Mega yang memulai kuliah di Malaysia pada bulan Oktober ini, dihubungi Kamis (24/10) lalu.

Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Irwan Rahadi, M.Sc., di harian Suara NTB, Selasa (17/9) menyampaikan, lebih dari 400 anakanak NTB dikirim belajar ke luar negeri melalui program beasiswa NTB Gemilang.

Program beasiswa NTB Gemilang merupakan terobosan yang dilakukan oleh Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di mana para pemuda terbaik dari berbagai daerah di NTB diseleksi dan dikirim belajar ke sejumlah negara, seperti ke Polandia, Inggris, Korea Selatan, Cina dan Malaysia.

Menyiapkan SDM Akademisi UIN Mataram, Dr. Dedy Wahyudin, LC, MH., mengapresiasi upaya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang sudah membuka pintu perubahan yang mendasar dengan visi NTB Gemilang. Menurutnya, pemaknaan NTB Gemilang itu sangat sinkron dilakukan oleh Gubernur dengan menyiapkan pemimpin masa depan melalui beasiswa ke luar negeri. “Mungkin 20 atau 30 tahun lagi, baru bisa kita rasakan ketika mereka balik ke sini,” katanya saat Diskusi Terbatas “Satu tahun Zul-Rohmi, Membangun Kebersamaan untuk NTB Gemilang’’ di Ruang Redaksi Suara NTB, Kamis, (19/9) lalu.

Dalam diskusi tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga menyampaikan, bagi kebanyakan orang, mengirimkan serta membiayai pendidikan

mahasiswa NTB di luar negeri tentu akan melahirkan kerumitan tersendiri. Apalagi, ini bukan tipe kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat. Mereka yang dikirim sekarang, baru akan lulus beberapa tahun mendatang.

Gubernur meyakini, jika NTB mampu menuntaskan pengiriman banyak mahasiswa ke luar negeri dalam jumlah besar, hal itu akan menumbuhkan optimisme.

Masyarakat NTB akan terpantik semangatnya untuk menaklukkan tantangan yang lebih berat.

Dalam kesempatan lainnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri bukan karena kualitas pendidikan didalam negeri lebih rendah dibandingkan kualitas di luar negeri. Bahkan dari sisi kualitas, tidak sedikit lembaga pendidikan di dalam negeri yang kedisiplinannya, dosen, dan fasilitasnya jauh lebih hebat dari negara-negara tersebut.

Namun, kata Gubernur, pengiriman itu untuk membangun cara pandang yang lebih luas, membangun jaringan dan kemampuan berinteraksi di tengah percaturan global yang kian kompetitif. Peningkatan SDM diharapkan bisa terwujud dengan adanya beasiswa itu. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, dihubungi pada Sabtu (26/10) juga mengapresiasi program beasiswa NTB Gemilang.

Menurutnya program itu bagus untuk peningkatan SDM di NTB. Namun ia menyarankan Pemprov NTB perlu selektif dalam menyeleksi peserta. Selain itu perlu juga dipikirkan kompetensi lu-

lusan dan peluang kerja para lulusan yang berlabel penerima beasiswa.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., menyampaikan bahwa beasiswa ke luar negeri sangat baik. “Ke depan ilmu yang telah didapat, diimplementasikan sesuai bidangnya. Disiplin ilmu terapan yang mungkin lebih dapat bermanfaat di masa depan,” ujarnya pada Minggu (27/10).

Pengiriman mahasiswa ke luar negeri juga dipercaya bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memperluas cakrawala berpikir mereka. Ketua Dewan Pendidikan NTB, H. Rumindah menyampaikan, beasiswa ke luar negeri berdampak baik bagi sumber daya manusia NTB di

Halaman 9

masa depan.

“Paling tidak dia (penerima beasiswa ke luar negeri) punya wawasan global, rasa percaya diri tinggi, karena dia tahu apa kelemahan dirinya, apa yang harus dilakukan untuk daerahnya,” ujar Rumindah, Selasa (29/ 10). Rumindah meyakini penerima beasiswa NTB Gemilang merupakan orang terpilih. Mereka akan bisa menimbang mana saja yang baik untuk diikuti, dan tidak mengikuti sesuatu yang tidak baik saat di luar negeri. “Kalau kita biasa keluar itu rasa percaya diri tinggi, karena kita bisa mengenal dunia luar. Kalau sudah punya rasa percaya diri tinggi, dia pasti menunjukkan kepada daerah yang mengirimnya sebagai orang yang terpilih,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

PENERIMA BEASISWA - Deborah Tirtania Chrisna Pake Seko (kedua dari kiri) bersama penerima beasiswa NTB Gemilang lainnya saat pelepasan mahasiswa belajar ke luar negeri, pada Senin (16/9) lalu. Beasiswa ke luar negeri jadi peluang bagi pemuda NTB meraih impian, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia NTB yang berkualitas ke depannya.

Diduga Terkait Narkoba

Oknum Notaris Terciduk di Karang Bagu Mataram (Suara NTB) – Dua rumah di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara digerebek Satresnarkoba Polres Mataram, Rabu (30/10) sore kemarin. Tujuh orang diamankan diduga terkait kepemilikan narkoba.

Satu diantaranya, oknum notaris berinisial GM. Penggerebekan yang dipimpin Kasatresnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa ini menemukan dua rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi sabu. Dari rumah pertama, tim mengamankan tiga orang.

Kemudian dari rumah kedua, diamankan empat orang. “Yang satu ini memang gelar sekolahnya SH Mkn. Dia mengaku buka kantor di Lombok Tengah,” ucapnya dikonfirmasi usai penggerebekan. Penggerebekan dimulai pukul 16.00 hingga 17.40 Wita.

Tim anjing pelacak K-9 Polda NTB turut serta dan menemukan rumah-rumah tersebut tercium barang haram narkoba.

Pada saat digerebek, GM sedang menunggu di teras rumah.

Pemilik rumah, kabur duluan. Di

dalam rumah itu ditemukan alat hisap sabu. Sementara di rumah sebelahnya, tiga orang diduga baru selesai membeli sabu. Diamankan satu poket di dalam kantong salah satu pelaku. Setelah diintrogasi, GM mengakui perbuatannya. “Ya saya makai pak biar kuat begadang nonton bola,” kata GM mengaku. Dia saat itu mengaku sedang mencari kawannya.

Tujuh orang termasuk GM sedang dites urine. Sementara, penyidik menggali kepemilikan sabu yang baru dibeli itu. (why)

(Suara NTB/why)

AMANKAN - Satresnarkoba Polres Mataram mengamankan tujuh orang diduga terkait narkoba dari dua rumah di kawasan Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Rabu (30/10) kemarin.

Peserta Pelatihan di BLK Lotim Dibekali Pencegahan Kriminalitas Selong (Suara NTB) Sebanyak 420 peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lotim dibekali pencegahan terjadinya tindak kriminalitas. Pembekalan yang dilakukan Rabu (30/10) untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan di BLK Lotim agar tidak terjerat perbuatan melawan hukum di kemudian hari.

Dalam pelatihan ini, pihak BLK Lotim menggandeng aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Lotim. Kepala BLK Lotim, Sabar, menyambut baik sosialisasi itu untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan arti pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, mulai dari keluarga dan masyarakat di samping menjaga kondusifitas di BLK Lotim. Menurutnya bekal pelatihan selama di BLK tidaklah cukup tanpa didasari dengan cara dan bagaimana mencegah kriminalitas terutama agar mawas diri terhadap hal-hal yang sifatnya membawa ke tindak kejahatan seperti narkoba dan lainnya.

Hal ini penting agar peserta pelatihan dapat menerapkan apa yang didapat ketika terjun di dunia usaha maupun dunia industri. Sementara Itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP. I Made Yogi Puru-

sa Utama,SEK,SIK, menyampaikan arahan sekaligus sosialisasi di hadapan para peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) BLK Lotim.

Maraknya tindakan kejahatan yang terjadi di Lotim mulai dari curanmor, korupsi, narkoba, pelecehan seksual dan lainnya menjadi tugas bersama untuk melakukam pencegahan.

Kasat Reskrim meminta kepada para peserta pelatihan untuk berhati-hati menggunakan media sosial yang dapat menjerumuskan generasi bangsa. Yogi menekankan kepada para peserta pelatihan dalam menggunakan medsos agar menyampaikan narasi serta informasi sesuai fakta bukan hoaks yang dapat menimbulkan terjadinya kesalahpahaman serta membuat keberatan orang lain.

Bahkan hal ini dapat menjerat pengguna medsos sebagai tertuang dalam undang undang ITE. Pada akhir acara digelar tanya jawab dengan para peserta, perwakilan peserta perhotelan BLK Amirul, menanyakan kaitannya dengan Pungli dalam pembuatan SIM dan tindak kejahatan seperti Curanmor. Menanggapi pertanyaan itu, Yogi menjelaskan jika Pungli terjadi akibat dari masyarakat itu sendiri yang

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sosialiasi penanganan kriminalitas di BLK Lotim, Rabu (30/10).

meminta proses atau urusan ingin diselesaikan dengan cepat, sebenarnya kepolisian

tidak berani melakukan hal tersebut tanpa adanya tawaran itu sendiri dari

masyarakat. Apalagi yang kaitannya dalam mengurus SIM dan lainnya. (yon)

Manfaatkan Fasilitas Belajar Digital PERSATUAN Guru Rebuplik Indonesia (PGRI) NTB mendukung keberadaan Rumah Belajar yang diprogramkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memudahkan guru serta siswa dalam mendapatkan buku pelajaran sebagai refrensi.

“Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru,” kata Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf belum lama ini.

(Suara NTB/dok) Dengan memanfaatkan Muhammad Yusuf Rumah Belajar, ujarnya, tentunya dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis dan mudah oleh siapa saja.

Dikatakan jika keberadaan Rumah Belajar ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik itu untuk guru, siswa maupun masyarakat umum. Karena, di Rumah Belajar tersebut sudah tersedia semua fitur untuk kebutuhan pembelajaran.

“Tapi yang menjadi masalah di NTB itu belum tersosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu, saat ini siswa dilarang membawa telepon seluler (hanphone) ke sekolah, sehingga mereka tidak bisa mengakses rumah belajar. Tetapi siswa bisa memanfaatkan laptop dan juga komputer (Pc) untuk bisa mengakses situs Rumah Belajar untuk belajar terkait dengan mata pelajaran di sekolah dan juga pelajaran umum lainnya.

“Kita minta pemerintah menggunakan regulasi penggunaan Hp saat di lingkungan sekolah untuk peroses pembelajaran. Sebab kita di era industri 4.0,” ujarnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

NTB Raih Penghargaan Warisan Tak Benda dari Kemendikbud Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB patut berbangga hati. Pasalnya provinsi ini meraih apresiasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Achmad Fairuz Abadi, SH, Rabu (30/10) menegaskan apresiasi WBTB diberikan untuk dua warisan budaya masyarakat NTB, yakni Tari Sireh dan Tari Kayak Sandongan. Keduanya merupakan warisan budaya tak benda berupa seni tari ini berasal dari Lombok.

Tari Sireh merupakan ha-

sil karya cipta nenek moyang dan leluhur masyarakat Dusun Buani Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan Tari Kayak Sandongan berasal dari Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Lebih jauh dikatakan Fairuz bahwa sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB, upaya revitalisasi cagar budaya akan dilakukan dengan dua cakupan, yakni me-

liputi aspek kebendaan dan non benda seperti manusia.

“Kita ini punya RPJM itu diperintahkan melakukan revitalisasi cagar budaya benda dan non benda,” kata Fairuz.

Untuk itu, pihaknya ke depan akan terus menyisir cagar cagar budaya mana saja yang membutuhkan upaya revitalisasi. “Selain itu kita perbanyak literasi kebudayaan dan penataan cagar budaya di Pulau Sumbawa,” jelasnya.

Achmad Fairuz Abadi

UNIQHBA Bagu Gelar Workshop Instrumen Akreditasi 4.0

Kekurangan Guru PNS

Sekolah Negeri Banyak Dibantu Honorer Mataram (Suara NTB) Kekurangan guru PNS di Kota Mataram banyak terjadi di sekolah-sekolah.

Seperti di SMPN 7 Mataram. Di sekolah ini mengalami kekurangan Guru PNS untuk sejumlah mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia.

“Guru honorer ada 22 orang. Ada kekurangan guru bahasa Indonesia, BK, TIK, Seni budaya,” terang Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih, Rabu (30/10).

Menurutnya, kekurangan guru sudah lama dilaporkan hanya saja kare(Suara NTB/dys) H. Muhammad Sibawaih na pemerintah telah melakukan moratorium penerimaan PNS, sehingga sulit memenuhi permintaan kekurangan guru. Dikatakannya selama ini, pihak sekolah hanya dibantu oleh tenaga honorer yang dari sisi kesejahteraan belum layak. Mereka turut membantu menyelesaikan berbagai tugas sebagaimana layaknya Guru PNS. “Gaji honor mereka ngak banyak. Untung saja banyak siswa kita bisa berkreasi untuk membantu bapak/ibu guru,” sebutnya.

Diakuinya, tugas guru honorer sama berat dengan tugas guru PNS. Mereka juga punya kewajiban dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun perbedaan justeru muncul pada sisi kesejahteraan mereka. “Kita dibantu guru honorer sedangkan tugas mereka sama berat dengan ASN sedangkan gaji kesejahteraan mereka kurang,” sebutnya.

Adanya Mendikbud yang baru beberapa hari dilantik, Sibawaih berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus bagi horor di sekolah-sekolah. Di samping terus berinovasi agar anak anak bisa berinovasi, apalagi dengan sudah berlakunya revolusi 4.0 yang menuntut semua pihak mau tidak mau siap tidak siap harus siap menerima perubahan. “Ekspektasi kita pada aspek inovasi. Termasuk bagaimana ke depannya bisa memberikan support tenaga guru, karena hampir moratorium guru 6 tahun kekurangan guru,” imbuhnya.

Pihaknya meminta agar ke depan pemerintah bisa memberikan gaji honorer setara dengan gaji UMP, sehingga mereka bisa fokus membangun kualitas siswa.

“Ke depan kita minta gaji mereka sama dengan UMR lah karena beban mereka sama dengan guru ASN dan yang sudah terserfitikasi. Mudahan ada perhatian dari bapak menteri,” Kata Sibawaih. (dys)

Sedangkan saat ini, revitalisasi terhadap sejumlah cagar budaya di Pulau Lombok sedang dilakukan.

“Tahun ini kita ada beberapa lokasi yang masih baru seperti Sembalun, Lombok Tengah dan Bentek. Itu penataan fisik makam dan situs yang ada di wilayah Bale Beleq. Kemudian selanjutnya kita akan adakan penataan pada aspek kemanusiaan,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Tim SMAN 1 Mataram yang berhasil meraih juara pada Festival Musikalisasi Puisi tingkat Nasional tahun 2019. Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di Jakarta, Sabtu (26/10) sampai dengan Senin (28/10).

SMAN 1 Mataram Juara Festival Musikalisasi Puisi Nasional Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram kembali menorehkan prestasi membanggakan dengna meraih juara ke-empat dalam ajang Festival Musikalisasi Puisi tingkat Nasional tahun 2019. Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di Jakarta, Sabtu (26/10) sampai dengan Senin (28/10).

Untuk diketahui, Festival Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa terbuka untuk diikuti seluruh sekolah di Indonesia yang sebelumnya sudah melalui tahap seleksi pada tingkat provinsi masing-masing.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, M.M., mengaku bangga dengan anak-

anak didiknya yang kembali menoreh prestasi cemerlang pada ajang bergengsi, walaupun mereka tidak bisa menempati urutan pertama.

“Saya salut dengan kerja keras anak-anak musikalisasi puisi yang tak kenal lelah latihan tiap hari di sekolah. Bahkan sehari sebelum keberangkatan ke Jakarta, saya langsung menyaksikan gladi bersih mereka. Selamat dan sukses atas pretasi mereka,” katanya.

Dengan mengkolaborasikan musik modern dan tradisional, tim SMAN 1 Mataram yang terdiri dari empat siswa dibina langsung Dra. I Gusti Ayu Adi Dauti Antari. Mereka adalah

Siti Rosalia Iswati (yang disapa Ocha) sebagai vokalis, I Gde Abe Ryan Wahyu (Abe) di keyboard, I Made Galang Adhiaksa (Galang) sebagai penabuh drum, dan Yusril Sani Riandika Putra (Yusril) pada gitar. Setelah menampilkan performa terbaiknya, akhirnya mereka berhasil meraih peringkat ke-4 pada perlombaan tingkat nasional.

“Melalui ajang ini, kami berharap semua siswa SMAN 1 Mataram terus berlatih dan meningkatkan kemampuan pada bidangnya masing-masing agar ke depannya SMAN 1 Mataram bisa tampil pada ajang-ajang nasional lainnya,” tutup Antari. (ron)

Praya (Suara NTB) Universitas Qamarul Huda Badaruddin (UNIQHBA) Bagu terus meningkatkan mutu pendidikan dengan menyelenggarakan Workshop Instrumen Akreditasi terbaru Versi 4.0 menggunakan 9 kriteria yang disampaikan langsung oleh penyusun instrumen, yakni Saepudin Nirwan tanggal 26 Oktober 2019 di Lantai 3 Gedung Rektorat UNIQHBA Bagu.

Workshop ini dihadiri sekitar 100 peserta dari 13 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di NTB. Perguruan tinggi tersebut antara lain Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Al – Azhar Mataram, STIKES Yarsi Mataram, Universitas Samawa, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Nahdlatul Wathan, Universitas Teknologi Mataram, Universitas Bumigora Mataram, STIKES Hamzar, Institut Pendidikan Nusantara Global, STIKES Kusuma Bangsa dan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu sebagai penyelenggara.

Perwakilan BAN PT, Saepudin Nirwan dalam sambutannya menyatakan untuk men-

ingkatkan mutu secara berkelanjutan, setiap institusi pendidikan tinggi harus merencanakan seluruh upaya pengembangan pendidikan berbasis teknologi 4.0. Tujuan utamanya adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di perguruan tinggi, Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Sedangkan Rektor Universitas Qamarul Huda Badaruddin (UNIQHBA) Bagu Drs. H. Lalu Azhari, M.Pd.I., menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai instrumen akreditasi program studi (APS) versi 4.0 dan cara pengisiannya beserta kebijakan yang menyertainya.

Diakuinya, berdasarkan informasi yang diperoleh sebagian besar tim penyusun instrumen versi 4.0, kami bahkan dari perguruan tinggi lain juga masih mengalami kesulitan dalam menyusunnya karena belum dilatih mengenai instrumen 4.0, karena pada instrumen ini tidak hanya output yang diinginkan tetapi outcome. (r)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama manajemen UNIQHBA dengan pembicara dari BAN PT Saepudin Nirwan.

Pendataan Dilakukan, Siswa SLB Sudah Mulai Uji Coba UN Mataram (Suara NTB) – Pendataan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) sudah mulai dilakukan. Uji coba atau try out UN bagi SLB juga sudah dilakukan pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Kepala Bidang Pembinaan

Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., pada Rabu (30/10) mengatakan, uji coba tahap satu bagi SLB sudah dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober. Nantinya simulasi tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2020. “Pendataan sudah mulai. Semua sekolah mengikuti uji coba UN, tidak ada perbedaan,” katanya.

Satuan pendidikan SLB

juga akan mengunggah data calon peserta UN ke Dinas Dikbud NTB pada bulan November nanti. Saiful menyampaikan, tujuan dari uji coba UN bagi siswa SLB untuk melatih anak-anak mempersiapkan diri menghadapi UN. Dengan begitu diharapkan agar mereka bisa memperoleh hasil yang optimal.

Seperti UN sebelumnya, siswa SDLB, SMPLB, dan SMALB. Siswa SLB akan mengikuti UN dengan model UN Kertas Pensil (UNKP).

Namun, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti UN, mereka bisa memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti UN. “Mereka boleh milih, boleh UN, boleh juga tidak ikut UN,” ujar Saiful sebelumnya.

Biasanya siswa yang mengikuti UN sangat bergantung dari ketunaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang mengetahui secara pasti siswa yang bisa mengikuti UN. Nantinya siswa SLB yang akan mengikuti UNKP yang mengalami

hambatan dalam mengerjakan soal, akan dituntun oleh salah satu guru atau pengawas.

Berdasarkan Surat BSNP tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, menunjukkan bahwa UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020.

Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

FASKI 2019 Wujudkan Keluarga Sasambo Gemilang Berbasis Alquran Mataram (Suara NTB) Peran keluarga dalam pembangunan daerah memang sangat penting. Tak heran jika penguatan pertahanan keluarga menjadi salah satu program unggulan Provinsi NTB dalam RPJMD 2019-2023. Untuk itu, salah satu cara penguatan pertahanan keluarga adalah melalui Festival Anak Soleh dan Keluarga Indonesia (FASKI) tingkat Provinsi yang digelar di depan Gedung Pendidikan Islamic Center Hubbul Wathan, Mataram belum lama ini.

Sekretaris Kepanitiaan FASKI NTB Tri Sari Wijayanti, S.Pd, M.Pd., menjelaskan, dalam ajang perdana FASKI di NTB ini, seluruh anggota keluarga dan guru dilibatkan dalam 17 mata lomba tentang penguatan keluarga berbasis Alquran. 17 ajang lomba tersebut di antaranya lomba Alquran tingkat PAUD hingga TK, lomba TPQ (Taman Pendidikan Alquran) dan TQA (Ta’limul Qur’an Lil Aulad). Dengan tujuan anak-anak didekatkan sejak dini dengan Alquran agar tumbuh menjadi anak yang

soleh (baik).

Sementara untuk remaja, ujarnya, diadakan cerdas cermat pranikah. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, untuk orangtua diadakan lomba keluarga sakinah serta dongeng sebelum tidur. Tak ketinggalan, guru di sekolah pun dilombakan pada bidang APE (Alat Permainan Edukatif) dan praktik mengajar untuk guru.

“Diharapkan dengan lomba-lomba tersebut, pertahanan keluarga yang terbentuk di masa yang akan datang dapat lebih kuat,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (29/10).

Menurutnya, total peserta seleksi FASKI di tingkat kabupaten dan dan kota sebanyak 230 peserta. Kemudian, sebanyak kurang lebih 50 peserta unggulan kabupaten dan kota mengikuti FASKI tingkat Provinsi pada tanggal 26 Oktober. Pada hari puncak yang digelar di hari berikutnya,

sejumlah putra-putri daerah NTB terpilih untuk mengikuti FASKI di tingkat Nasional.

“Kita sudah melakukan seleksi di tingkat kabupaten dan kota sejak tiga bulan yang lalu. Pemenang di Tingkat Provinsi ini nantinya akan dikirim ke tingkat nasional pada pertengahan November mendatang,” tutur Tri. Perwakilan tersebut di antaranya Iyan Rahman W asal Mataram pada ajang Lomba PAUD Alquran perorangan putra, Shinzi asal Mataram pada Lomba PAUD Alquran Perorangan Putri, Habib Lidinillah asal Lombok Timur pada Lomba PAUD Alquran berkelompok.

Lomba TKA perorangan putra diwakili oleh M. Zainul Fathi asal Mataram, lomba TKA perorangan Putri diwakili oleh Talita Faiha Annaila asal Mataram, dan lomba TKA berkelompok diwakili oleh Amalia Dharma Putri dkk asal Lombok Tengah.

Lomba TPQ perorangan Putra diwakili Dany Ahmad Fudlail asal Lombok Timur, perorangan putri, Baiq Dianah Azka Nabila asal Mataram, dan berkelompok

Rizka El-Fira asal Lombok Timur. Lomba TQA putra diwakili M. Tsaqib Zaka Purnama asal Lombok Tengah, perwakilan putri oleh Riza Rizita asal Lombok Utar, dan berkelompok oleh Baiq Izza Mardiah dan lainnya asal Lombok Tengah.

Lomba cerdas cermat pranikah diwakili oleh Defi Kamilia dan Jihan Fahiraasal Mataram. Lomba kreativitas membuat APE diwakili oleh Nina Nisrina asal Mataram.

Lomba Praktik mengajar diwakili oleh Baiq Rahmah asal Lombok Tengah asal Lombok Tengah. Lomba Quiz Keluarga Sakinah diwakili oleh Suaib, S.Sos dan Yuliani . Serta Lomba Bercerita sebelum tidur diwakili oleh Ahlul Hijar dan Ferawati asal KLU. Diakuinya, masyarakat cukup antusias dengan diselenggarakannya FASKI ini. Nina Sirini, salah seorang peserta lomba pada bidang APE ( Alat Permainan Edukatif) yang mewakili ke tingkat nasional mengaku sangat mengapresiasi diadakannya festival ini. (r)

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

SUARA NTB

Kamis, 31 Oktober 2019

Halaman 11

Petinju NTB Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia

Karate Turunkan 16 Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Di tengah keterbatasan anggaran, cabang olahraga karate akhirnya mengatakan siap mengirim atlet di PraPON yang akan berlangsung di Jakarta, 3-6 November 2019. Mereka siap memberangkatkan 16 atlet di kejurnas karate yang memperebutkan tiket PON 2020 itu.

Sekum Pengprov Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Akhwan Avianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (30/10) mengatakan sebanyak 16 atlet yang akan perkuat tim Pra-PON NTB akan didampingi Manajer Tim, AKBP. Purn.

Muksin dan dua pelatih, Muhibithobirin dan Ihwan.

“Kita (FORKI NTB) akan mengirim enam belas atlet di Pra-PON di Jakarta bulan November,” ucapnya.

Belasan atlet yang dikirim itu adalah Wahyu Sucipto, Sukmatul Laila, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Rabbani Millata Hanifa dan Aji Febriansyah. Kemudian Tri Anugrah, Abdira Nadirasi, Dini Trisnawari, Kartika Egimia, Novia Arista Putri, Arya Sangka Langit, M. Renaldi Setiawan, Raditya Candra Wijaya, Tal Afiv Mustafa, Sahrul Munawar dan Ananda Alfan Maulana.

Rencananya para atlet NTB akan bertandang di Jakarta mengikuti Pra-PON karate tanggal 2 November dan akan kembali ke Mataram, tanggal 17 November.

Dengan diperkuat 16 atlet, FORKI NTB tidak membebankan target berlebihan kepada para atlet ketika tampil di single event nasional itu. Pihak FORKI NTB berharap kontingen NTB dapat tampil maksimal sehingga apapun hasil yang diraih dinyatakan yang terbaik.

Untuk diketahui, FORKI NTB meloloskan sebanyak dua atlet di PON 2020, sementara di Pra-PON tahun 2019 FORKI NTB berharap atlet NTB bisa meraih hasil yang lebih baik lagi. (fan)

Mataram (Suara NTB) Petinju asal NTB, Endang berhasil mempersembahkan medali emas untuk tim tinju Indonesia di Kejuaraan Internasional Tinju Terbuka di Cina, 24- 28 Oktober 2019. Atlet yang sebelumnya pernah dibina di Sasana Notorius Tinju Kabupaten Sumbawa Barat itu tampil sebagai juara setelah mengalahkan atlet asal Myanmar, Irish Magno di final kelas 51 Kilogram putri.

Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (30/10) mengatakan, prestasi yang diraih atlet asal NTB itu sangat membanggakan. Sebab, untuk pertama

kalinya Endang berhasil meraih medali emas di event level internasional.

“Endang luar biasa. Prestasinya terus meningkat. Dia kemarin berhasil meraih medali emas di kejuaraan interna-

sional tinju di Cina,” ucapnya.

Dikatakan Dugi, keikutsertaan Endang di event internasional memang sudah seringkali setelah masuk dalam tim Pelatnas Tinju Indonesia sejak tahun 2017. Namun prestasi ter-

baik Endang di event internasional adalah di kejuaraan internasional tinju terbuka di Cina tahun 2019. Sebelumnya Endang juga berhasil meraih Kejuaraan Internasional tinju di Piala Presiden di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) bulan September lalu.

Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi terpisah menambahkan bahwa Endang satu-satunya atlet NTB yang mewakili tim Indonesia mengikuti event terse-

but. Hasilnya atlet yang sehariharinya berprofesi sebagai anggota TNI/AD itu sukses meraih medali emas.

Prestasi yang diraih atlet NTB itu diharapkan tetap berlanjut sampai di SEA Games di Manila Filipina 2019 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020.

“Kita harapkan prestasi yang diraih Endang di event internasional terus dipertahankan hingga mengikuti SEA Games 2019 dan PON 2020.” (fan) (Suara NTB/fan)

Puluhan Miliar DD Tahap Ketiga Masih Mengendap Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, meminta agar desa segera menyerap anggaran Dana Desa (DD) tahap ketiga sebesar Rp24,1 miliar. Pasalnya hingga kini baru sekitar Rp2 miliar dana tersebut yang sudah terserap. Molornya proses penyerapan dana ini tentu sangat disayangkan mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengelola anggaran itu juga sangat singkat, sehingga dalam pelaksanaan nanti dikhawatirkan akan menjadi masalah.

“Kami meminta kepada semua desa untuk segera mencairkan DD tahap ketiga, mengingat anggarannya sudah ada di Kas Daerah sebesar Rp24,1 miliar. Karena apabila terjadi keterlambatan dalam penyarapan anggaran pelaksanaan program di desa nantinya juga akan terganggu dan tidak maksimal. Hal yang kita khawatirkan terjadi yakni munculnya kerugian negara dan masalah pidana,” ungkap kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Syaifullah S.STp kepada Suara NTB, Rabu (30/10).

Dalam aturan, sudah sangat jelas menerangkan bahwa uang yang sudah ada di kas daerah tidak boleh lebih dari tujuh hari tidak diambil oleh desa. Apalagi saat ini anggarannya sudah masuk ke kas daerah per tanggal 25 Oktober, sehingga pihaknya mendesak agar Pemdes segera mencairkan anggaran. Karena apabila desa tidak melakukan pencairan anggaran segera dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan data, realisasi serapan DD saat ini baru sekitar Rp2 miliar yang sudah terserap. Itu artinya, masih ada sekitar Rp22 miliar anggaran tahap ketiga yang masih ganggur di Kas Daerah. Maka dari itu, pihaknya meminta supaya Pemdes segera mencairkan DD untuk tahap ketiga tersebut karena jika tidak maka DD di tahun 2020 mendatang akan dikurangi.

Pengurangan anggaran tentunya beralasan karena Desa dianggap tidak becus mengelola dana yang sudah diberikan tersebut. Kendati demikian, pihaknya tetap akam memberikan waktu kepada desa yang belum paling lambat di awal bulan November sudah tidak ada lagi desa yang belum mencairkan anggarannya.

“Kita sangat meminta kepada desa untuk segera mencairkan anggaran yang ada. Sehingga pelaksanaan program juga akan bisa maksimal dan tidak ada masalah baru di kemudian hari,” tandasnya. (ils)

KEMPO - Menjelang keberangkatan mengikuti Pra-PON di Kalimantan Selatan (Kalsel) pertengahan bulan November 2019, atlet beladiri kempo terus memantapkan latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (30/10). Latihan itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2019.

Tinju Tak Dipertandingkan di Popnas Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan petinju NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta 16-25 November 2019 sepertinya sulit diwujudkan. Pasalnya cabor tinju tidak mungkin dapat dipertandingkan di Popnas karena penyerahan entry by name atlet sudah berakhir tanggal 28 Oktober 2019.

Meski demikian, pihak Pertina NTB masih memberikan harapan kepada atlet NTB agar tetap melakukan persiapan menghadapi Popnas 2019. Alasannya PB Pertina tengah memperjuangkan cabor tinju dapat dipertandingkan di Popnas 2019.

“PB Pertina masih memperjuangkan cabor tinju dipertandingkan di Popnas.

Jadi cabor tinju masih ada harapan dipertandingkan di Popnas 2019,” ucap Sekum Pertina NTB, H. Haryoto dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (30/10).

Dikatakan Haryoto, hasil rapat internal PB Pertina dengan Pengprov Pertina se Indonesia bulan September lalu, pihak PB Pertina telah sepakat cabor tinju dipertandingkan di Popnas 2019. Dengan adanya kesiapan PB Pertina menggelar event itu semua Pengprov Pertina di Indonesia diminta mempersiapkan atlet mengiku-

Pemprov Butuh Kepala SMK Bersemangat Luar Biasa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sedang melakukan penjaringan calon Kepala Sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB. Untuk mendukung percepatan program unggulan industrialisasi, Pemprov membutuhkan Kepala SMK yang punya semangat luar biasa.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH, MH menyebutkan lebih dari 200 guru sedang mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB di NTB. “Mudahmudahan nanti dengan ini (seleksi calon kepala sekolah) kita temukan yang punya semangat luar biasa. Sehingga ke depan SMK kita betul-betul maju termasuk mendukung industrialisasi,” kata Rusman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (30/10).

Menurutnya, hal yang paling mendesak saat ini adalah mencari Kepala Sekolah SMK dan SLB. Khusus untuk Kepala SLB dan guru SLB, hampir tidak ada lulusan pendidikan luar biasa di NTB. “Baik kepala sekolah maupun guru. Gurunya

hampir tidak ada. Ini kita coba menjaring itu,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini menjelaskan seleksi calon kepala sekolah yang dilakukan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam Permendikbud tersebut sudah cukup lengkap persyaratan menjadi calon kepala sekolah.

Dalam seleksi yang dilakukan, banyak calon kepala sekolah yang merasa persyaratannya lengkap tetapi tidak lulus administrasi. Sehingga muncul protes dari calon kepala sekolah beberapa pekan lalu.

Dalam seleksi calon kepala sekolah ini, pihaknya berkoordinasi dengan LPMP dan Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Kepala Sekolah (LP2KS).

Dimana, LP2KS adalah lembaga yang melaksanakan Diklat calon kepala sekolah.

H. Rusman

“Yang akan didiklat dilihat datanya dari awal, Dapodik.

Ada yang tidak sinkron antara Dapodik dengan persyaratan yang diserahkan.

Sehingga tidak lulus administrasi,” terangnya.

Salah satu persyaratan menjadi calon kepala sekolah adalah minimal pangkatnya sudah III/C. Namun, karena calon kepala sekolah tidak mengupdate data di Dapodik, sehingga ada yang pangkatnya masih tertulis III/B. “Sementara syarat Calon Kepala Sekolah minimal III/C. Berarti dia III/B, maka ditolak sama sistem. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Sehingga dia protes. Ada kesenjangan antara Permendikbud dengan sistem yang berlaku. Maka kita berikan kesempatan untuk mensikronkan Dapodik,” tutur Rusman.

Ia menyebutkan jumlah guru yang ikut seleksi calon kepala sekolah lebih dari 200 orang. Dari jumlah tersebut lebih dari 100 orang yang tidak sinkron datanya. (nas)

(Suara NTB/ist)

ti Popnas 2019 yang akan mempertandingkan 10 kelas.

Sementara Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah, di Mataram, Rabu (30/10) kemarin mengatakan soal keikutsertaan petinju NTB di Popnas 2019 belum dapat dipastikan. Menurutnya kemungkinan besar tinju tidak dapat dipertandingkan karena memang semua kontingen Popnas sudah menyerahkan entry by name atlet. Penyerahan entry by name atlet sudah berakhir sejak tanggal 28 Oktober 2019.

“Logikanya, kalau penyerahan entry by name atlet sudah selesai kemungkinan besar tinju tidak dapat dipertandingkan. Karena tidak mungkin panitia mengubah jadwal penyerahan entry by name. Namun kita tetap tunggu hasilnya nanti,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 31 Oktober 2019

Halaman 12

Cegah Pungli

Pola Pikir Pejabat Harus Diubah Mataram (Suara NTB) Untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli) dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, baik pejabat pemkot, juru parkir, pihak swasta dan lainnya, harus mengubah pola pikirnya. Demikian antara

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR.5075 TY NOKA/NOSIN : JFZ120JK215482/ JFZ1E2258158 AN.DYAH HADININGTIYAS A.Md.FT HLG SKTR JL.RAYA DESA UBUNG MENUJU DESA PUYUNG KEC.JONGGAT KAB.LOTENG HLG STNK R2 HONDA DR.2348 HW NOKA/NOSIN : MHIJFS115FK144737/ JFS1E-1142715 AN.JAYA FITRIA HLG D’SKTR BIMA HLG STNK R4 TOYOTA COROLLA DR 1323 SF NOKA/ NOSIN : KE30-860162/3K224678 AN.SURATMI HLG SKTR JL.KESRA PERUMNAS

lain diungkapkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada acara sosialisasi Saber Pungli, Rabu (30/10).

Menurutnya,PemkotMataram akan menyapu bersih pungli atau korupsi di Mataram. Saat ini kata Ahyar, lembaga-lembaga lain termasuk internal Pemkot Mataram perlunya mengubah pola pelayanan ke sistem yang lebih efektif dan transparan. “Bukan malah menambah peringkat IPK (indeks persepsi korupsi). Saat ini kan peringkat Indonesia di peringkat 4 untuk IPK-nya,” tambahnya.

“Ini artinya perlu bekerja keras untuk itu, semakin meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan.

Karena di beberapa tempat terjadi OTT, saya kira kita tahu kondisi itu. Mari kita bentuk komitmen yang nyata. Bertekad mewujudkan zero pungli di Mataram,” papar Ahyar.

Upaya yang harus dilakukan, ungkap Ahyar, Pemkot Mataram harus melakukan penataan struktur OPD dan lainnya.

Perlu penyederhanaan sistem birokrasi dan regulasi yang berbelit dan panjang harus dilakukan pemangkasan. “Agar ke-

mudahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita. Namun itu semua kembali kepada niat kita, kembali kepada mindset kita,” sebutnya.

“Untuk itu, semangat dalam menjalani roda pemerintahan harus ditumbuhkan, sehingga birokrasi yang efektif dapat menihilkan terjadinya punglipungli di lapangan,” lanjutnya.

Ia berharap para pejabat di Pemkot Mataram menjadi amanah bagi masyarakat Kota Mataram. Mari terus bangun upaya memberikan pelayanan yang baik kepada pelayanan masyarakat, menahan nafsu kita agar jangan terjadi pungli di pemerintahan kota Matatam,” katanya.

Wakapolres Mataram, Setya Wijatono mengatakan, prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang menyerah. Katanya, masyarakat kerap berhadapan dengan pelayan publik yang rumit. “Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cendrung semakin toleran terhadap

praktik pungutan liar (pungli),” jelas Setya kepada Suara NTB. Atas kondisi ini, lanjut Setya, pemerintah dihadapkan seperti pisau bermata dua, satu sisi ancaman pungli terus mengancam lingkungan kita, sementara di sisi lain praktik pungli terus menerus terjadi karena belum ada lembaga yang menangnani itu.

Di samping itu, kata Setya, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sudah mengatur sanksi dan tindak tegas bagi pelanggar. “Kita

harap masyarakat menolak segala pungli dan Pemkot juga mematuhi segala aturan yang berlaku,” demikian kata dia. (viq)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 31 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

OPINI

Halaman 14

Menjaga Langit Perkotaan NTB Pemerintah Harus Jadi Teladan MEMBAYAR pajak diwajibkan kepada seluruh pajak yang mampu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan membayar pajak kendaraan bermotor wajib dibayarkan pajaknya. Termasuk pajak kendaraan dinas milik pemerintah, baik pusat dan daerah. Terkecuali, untuk kendaraan operasional tertentu, seperti kendaraan untuk alat pertahanan dan keamanan, kendaraan kedutaan atau konsulat negara asing sesuai ketentuan negara tidak dibayarkan pajaknya.

Nantinya pajak yang dibayarkan wajib pajak ini akan dikembalikan pada masyarakat pemilik kendaraan dalam bentuk pembangunan jalan, dana bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/ kota dari pemerintah provinsi dan fasilitas umum lainnya. Begitu juga pajak lainnya yang dibayarkan wajib pajak dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan.

Meski demikian, dalam membayar apapun jenis pajak, tidak bisa masyarakat disuruh patuh atau didenda jika terlambat membayar pajak. Sementara pimpinan instansi pemerintah yang harusnya menjadi teladan, justru melalaikan kewajiban. Di sinilah dibutuhkan keteladanan dari instansi pemerintah untuk memberikan contoh pada masyarakat untuk membayar pajak. Jangan sampai, pemerintah getol menyuruh masyarakat taat membayar pajak, tapi pemerintah sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kita cukup kaget dengan adanya data yang ada di Kantor UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) Samsat Mataram beberapa waktu lalu. Di mana, terdapat 672 unit kendaraan pelat merah, baik roda dua dan roda empat yang tak diregistrasi dan belum dibayarkan pajaknya. Apa yang dilakukan petugas UPTB Samsat Mataram dengan menahan dua unit kendaraan roda empat milik Pemkot Mataram perlu diapresiasi. Hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2019 sebagai payung hukum untuk menyandera kendaraan-kendaraan yang selama dua tahun berturut-turut belum melakukan pembayaran pajak.

Kepala UPTB Kantor Samsat Mataram, H. Abdul Aziz, MM, menyebut data jumlah kendaraan dinas Pemkot Mataram sampai dengan bulan September 2019 sebanyak 2.045 unit roda 2 dan roda 4. Kendaraan dinas yang belum dilunasi pembayaran PKB sebanyak 672 unit roda 2 dan roda 4 dengan nilai tunggakan pokok PKB Rp186.895.873. Dari jumlah ini, denda PKB yang harus dibayar sebesar Rp44.895.873. Itu artinya, kendaraan dinas yang harus dibayar PKB beserta dendanya sebesar Rp231.750.882.

Meski demikian, jika keberadaan kendaraan dinas yang ditahan tersebut sangat penting bagi masyarakat, tidak ada salahnya diberikan surat tilang terhadap instansi bersangkutan. Misalnya, kendaraan operasional kebersihan atau pertamanan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sepanjang jalan Kota Mataram, paling tidak bisa dilepas sambil menunggu pembayaran PKB-nya. Apalagi, seperti disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, jika sudah ada kepastian pembayaran PKB yang tertunda segera dilakukan, karena sudah ada anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah Pemkot Mataram yang segera melunasi kewajibannya dengan membayar PKB masing-masing kendaraan dinas ini patut diapresiasi. Itu artinya, Pemkot Mataram bergerak cepat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan dinas yang masih dibelum dibayarkan PKB-nya. Namun, melihat banyaknya kendaraan dinas yang belum dibayarkan PKB-nya ini semestinya menjadi atensi Walikota Mataram beserta jajarannya, terkait alokasi anggaran PKB yang tetap dianggarkan setiap tahunnya. Belum dibayarkan PKB ratusan unit kendaraan ini menimbulkan pertanyaan besar, kemana anggaran untuk PKB kendaraan randis yang dialokasikan ke OPD yang menunggak? Sementara alokasi anggaran seperti disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sudah di masing-masing OPD. Untuk itu, Walikota Mataram harus berani bertindak tegas pada aparaturnya yang menyelewengkan anggaran PKB kendaraan dinas. Jika ada oknum ASN atau pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya, mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi, PKB yang dibayar pemerintah dan masyarakat akan kembali lagi pada masyarakat, termasuk ke pemerintah kabupaten/kota lewat dana bagi hasil. Dalam hal pembayaran pajak, pemerintah harus digugu dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Jangan sampai, hanya meminta masyarakat membayar pajak, tapi oknum aparatur sendiri yang tidak melaksanakan. (*)

OTA dan desa dalam perspektif ekologis bagaikan kutub positif dan negatif. Kota sebagai kubutb negatif dan desa sebagai kutub positif.

Sengkarut permasalahan lingkungan menumpuk di kota, baik sampah, macet, limbah, pencemaran udara, kriminalitas dan lainnya.

Pencemaran udara menjadi permasalahan perkotaan yang menonjol. Daya dukung yang sudah terlampui menyebabkan kualitas lingkungan di bawah ambang batas, termasuk udara. Untuk itu perlu upaya komprehensif dan bukan responsif guna menjaga langit kota di NTB dari pencemaran.

Sengkarut Permasalahan Selain upaya tanggap darurat, diperlukan mitigasi yang komprehensif guna mengatasi polusi udara. Seluruh sektor dan elemen penting bersinergi dalam upaya ini. Sektor transportasi penting membenahi kualitas emisi kendaraan dan mengendalikan laju kendaraan pribadi. Sektor industri penting mengatasi kualitas asap pabrik yang dikeluarkan. Sektor pertamanan juga penting segera memenuhi ruang terbuka hijau (RTH), hutan kota dan sejenisnya.

Perkotaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan selain menunjukkan kemajuan yang menggembirakan juga memberikan dilema yang mengkhawatirkan.

Lingkungan kota berkembang pesat secara fisik dan ekonomis, tetapi menurun drastis secara ekologis.

Perkembangan sarana prasarana fisik jauh meninggalkan dan meminggirkan kebutuhan ekologis kota.

Pembangunan telah memicu konversi lahan yang tak terkendali, akibatnya terjadi amblesan tanah dan penurunan fungsi resapan air.

Berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor mengakibatkan polusi udara semakin tinggi. Dinamika sosial budaya yang semakin kompleks juga menjadi tantangan berat bagi kehidupan kota. Hadirnya hutan kota yang memadai menjadi salah satu hutang kota yang mesti segera ditunaikan pemimpin.

Penurunan fungsi ekologis kota salah satunya ditandai oleh keberadaan iklan di jalanan. Pemasangan iklan menjamur seperti penanaman hutan. Hutan iklan tumbuh di sepanjang jalan protokol hingga jalan kampung bahkan ganggang tikus. Pihak utama yang turut andil menghadirkannya adalah sektor swasta, politik, dan pemerintah.

Ruang di pinggir jalan sudah terlampui daya tampungnya terhadap pemasangan iklan. Alhasil media iklan tidak sekadar menghutan teta-

Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

�

Kepala daerah dan jajarannya mesti bergerak meskipun tentu tidak bisa berlari sendiri. Butuh dukungan legislasi DPRD, partisipasi masyarakat, dan kepedulian swasta. Jika semua pihak berkomitmen kuat, maka perkotaan akan terselamatkan dan terjamin keberlanjutan pembangunannya.

pi juga menjelma jadi sampah visual. Kumuh, semrawut, serta jauh dari etika dan estetika kota adalah kesan yang ditangkap mata kita.

Solusi Mitigasi Solusi mengatasi iklan yang tumbuh menghutan adalah digitalisasi dan virtualisasi. Pemasangan iklan secara konvensional di ruang nyata mesti ditekan dengan menggesernya ke dunia maya. Website, blog, dan jejaring media sosial dapat dioptimalkan. Mayoritas masyarakat yang sudah melek teknologi informasi menjadi pangsa pasar potensial bagi strategi iklan virtual. Iklan-iklan yang terpasang sembarang dan ilegal juga harus ditertibkan secara adil dan disiplin.

Apresiasi terhadap digitalisasi kota telah banyak dilakukan tiap tahun. Misalnya oleh Indonesia Digital Society Award (ISDA) yang diselenggerakan MarkPlus Insight didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kriteria penilaian didasarkan pada empat aspek (initiative, leadership, usership, dan benefit) serta dilakukan pada lima pihak (pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, UKM swasta, dan masyarakat).

Apresiasi tidak cukup diberikan berupa pujian tetapi justru dibutuhkan saran dan kritik. Keberhasi-

RADIO

lan jangan sampai melenakan apalagi menjadi antiklimaks. Jujur harus diakui, realita di lapangan menunjukkan ironi masih terjadi di sana-sini. Program digitalisasi masih jauh dari titik optimal.

Selanjutnya hutan kota wajib diperluas dan diperbanyak. Hutan kota sebagai bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi ekologi dan hidrologi yang mempengaruhi kualitas dan estetika lingkungan perkotaan. Di tengah kondisi kritis Kota hutan kota menjadi pilihan untuk menyelamatkan ekologi masa depan.

UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 menegaskan bahwa kota wajib memiliki RTH minimal 30 % dari luas wilayah. Luasan tersebut dengan proporsi minimal 10 % RTH privat dan 20 % RTH Publik. Setidaknya setengah dari RTH publik tersebut adalah hutan kota.

Banyak potensi lahan yang bisa dioptimalkan guna menambah luasan hutan kota. Potensi tersebut seperti kasawan sempadan sungai, sempadan danau atau situ, serta lahan-lahan tidur milik pemerintah.

Kondisi eksisting dari kawasan tersebut adalah permukiman liar.

Ini adalah tantangan besar pemerintah kota, bagaimana bisa tegas tetapi tetap manusiawi. Pengembangan rumah susun menjadi pili-

han tepat untuk merelokasi permukiman liar tersebut. Lokasi bekas permukiman liar tersebut harus direvitalisasi menjadi hutan kota. Upaya lain yang perlu ditempuh pemerintah adalah membeli lahan-lahan kosong untuk dihijaukan menjadi hutan kota sebelum terbangun menjadi hutan beton.

Sejalan dengan upaya mengembangkan hutan kota, sektor-sektor privat harus diberdayakan dan diwajibkan memiliki RTH. Kawasan perkantoran wajib menyediakan 30% lahannya untuk RTH. Kampung hijau berbasis pemberdayaan masyarakat harus pula digalakkan implementasinya.

Iklan yang menghutan dan hutan kota yang menghilang adalah tantangan besar diantara segudang permasalahan kompleks perkotaan.

Kota adalah wajah depan wilayah Indonesia. Konsekuensinya merias wajah Kota perlu diprioritaskan.

Kota mesti tampil cantik secara fisik sekaligus sehat secara ekologis.

Kepala daerah dan jajarannya mesti bergerak meskipun tentu tidak bisa berlari sendiri. Butuh dukungan legislasi DPRD, partisipasi masyarakat, dan kepedulian swasta. Jika semua pihak berkomitmen kuat, maka perkotaan akan terselamatkan dan terjamin keberlanjutan pembangunannya.

POJOK 18.472 unit kendaraan dinas nunggak pajak di NTB Penyelenggara negara seharusnya memberi contoh baik

***

Bale Budaya berpotensi kembali mangkrak Perencanaan yang tidak matang

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 31 Oktober 2019

Halaman 15

BENCANA gempa tak memupus semangat desa-desa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan semangat dan optimisme, mereka menggarap hamparan potensi dari sektor ekonomi dan pariwisata dari desa. Muaranya pada upaya mendorong kebangkitan pariwisata menuju NTB Gemilang.

Hamparan padang ilalang di Desa Loloan Kecamatan Bayan Lombok Utara yang sebelumnya biasa saja, menjadi berbeda setelah mendapat sentuhan kreatif sejumlah pemuda setempat. Setelah dibuka Februari 2018 lalu, objek wisata yang disebut Kebon Re atau padang ilalang ini semakin ramai dikunjungi. Pengunjung banyak dari kalangan remaja, sehari mencapai 15 sampai 20 orang. Sesekali wisatawan asing juga datang berkunjung.

Gempa beruntun Juli dan Agustus lalu, menyebabkan fasilitas yang sudah dibangun susah payah ambruk total. Desa wisata Loloan mendadak sepi.

Cobaan berikutnya, kelompok bubar karena mereka semua adalah korban gempa. Tapi Darmawan menuntun rekan rekannya kembali ke lokasi, memper-

baiki fasilitas yang terserak.

Merogoh kocek dari kantong sendiri dan menggunakan bahan bahan sederhana dari potongan kayu dan bambu. Darmawan menolak menyerah.

Setelah sejumlah fasilitas diperbaiki, promosi digencarkan lewat sosial media. “Jangan karena gempa semangat kita kendor. Saya ajak teman teman untuk semangat. Hidupkan lagi tempat ini,” ujarnya.

Darmawan adalah lulusan Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), mengelola hamparan padang ilalang seluas sekitar 10 hektar itu bersama lima rekannya. Meski ‘ngos ngosan’ soal modal, namun mereka pantang menyerah dengan terus membangun objek wisata itu dengan swadaya dan bantuan pemerintah desa sebesar Rp 5 juta.

Ada beberapa fasilitas swafoto yang mereka sediakan.

Dua look out yang dudukannya dipasak pada pohon yang rindang.

Berpijak di look out berbahan bale bambu itu, mata akan menikmati hamparan padang ilalang.

Rasakan lambaian angin sepoi sepoi. Bonusnya, pemandangan Gunung Rinjani jika cuaca sedang

18.472 Unit Kendaraan Dinas Nunggak Pajak di NTB Dari Hal. 1 Terkait dengan banyaknya Randis yang menunggak pembayaran pajak, Husni mengatakan pihaknya sudah meminta UPT. Samsat yang bera-

da di kabupaten/kota untuk menyurati Pemda setempat. Pihaknya berharap Pemda dapat menjadi teladan dengan membayar pajak Randis tepat waktu. (nas)

cerah. Pemukiman penduduk terselip di antara petakan sawah dan pohon berarak, semakin melengkapi naturalnya suasana wisata desa tersebut.

Sadar bahwa Desa butuh uluran tangan untuk pengembangan ekonomi melalui pariwisata, terlebih lumpuh pascagempa, Pemprov NTB turun tangan menggelontorkan bantuan. Dinas Pariwisata ambil bagian melalui upaya membangkitkan ekonomi melalui wisata desa. Ada 100 desa wisata yang memperoleh bantuan dana segar dari Dinas Pariwisata, senilai ratusan juta.

Salah satunya adalah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Dana kontan yang diberikan menjadi angina segar bagi aparatur desa setempat untuk perlahan lahan memulihkan desa wisata pascagempa. Kepala Desa Sembalun Suharmin menyebut, dana itu sudah dimasukkan dalam sejumlah perencanaan.

“Alhamdulillah, dengan bantuan dari Dinas Pariwisata ini sangat membantu kami mulai perlahan lahan bangkit. Bagus untuk kami terus mempertahankan sebagai citra desa wisata,” kata Suharmin kepada Suara NTB, Rabu (30/10).

Dengan dana itu, sudah direncanakan untuk pembelian kendaraan roda tiga pengangkut sampah. “Kami ingin sekaligus mendukung program zero waste. Supaya pengunjung merasa nyaman,” ujarnya.

Selain kebutuhan peralatan, juga untuk revitalisasi. Seperti perbaikan tugu bawang yang sudah lama dibangun di sana.

Kondisi tugu yang sudah usang, terbantu dengan anggaran dari

Pemprov NTB tersebut untuk pembelian cat dan lampu penerangan, serta penambahan daya listrik.

Selain itu, dengan anggaran yang sama, akan dipakai untuk pembelian pot bunga 90 unit berikut bunga hias.

Sebenarnya jika disesuaikan kebutuhan anggaran, nilai Rp 100 juta sebenarnya belum cukup. Tapi bagi Kades, dana itu sudah relatif cukup untuk stimulan perbaikan spot wisata desa di sana. Jika anggarannya ditambah, akan dipakai untuk membangun fasilitas umum taman bermain anak anak.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani SK penetapan 99 desa wisata yang fokus dikembangkan dalam lima tahun ke depan. Tahun 2019 ini, Pemprov fokus melakukan intervensi terhadap 25 desa wisata yang tersebar di NTB. Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

“Dalam pengembangan 20 desa wisata tahun 2019 ini, akan fokus pada penguatan fisik dan layanan-layanan umum desa wisata,” kata Gubernur NTB belum lama ini. Dicontohkannya, seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya. Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata.

Setiap desa mendapatkan

(Suara NTB/ars)

Desa Menolak Menyerah untuk Kebangkitan Ekonomi NTB

SPOT WISATA - Panorama danau di Desa wisata Batukliang Lombok Tengah, salah satu objek yang dieksplorasi menjadi spot wisata. alokasi yang berbeda, antara Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.

Desa kini jadi tumpuan dan diharapkan lebih bisa mandiri serta berinovasi. Hal ini didukung geliat masyarakat membangun desa wisata mulai nampak dan memberikan harapan baru untuk NTB. Bahkan dalam penjelasannya, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, desa wisata menjadi solusi tepat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

“Dari ujung timur Pulau Sumbawa dan baratnya Pulau Lombok, ada sejuta keindahan, keunikan dan budaya menjadi karakter sendiri bagi desa-desa yang berpotensi menjadi desa wisata,” puji Wagub.

Bagi Wagub, pembangunan desa wisata tidak perlu dengan anggaran besar. Tapi yang lebih penting adalah kelestarian alam harus tetap jaga, kearifan lokal yang unik serta keramahan masyarakat itu sendiri. Dan

Pertambangan Ramah Lingkungan Dari Hal. 1 dan selalu menarik masyarakat untuk datang.

Rohmi menjelaskan di Provinsi NTB terdapat beberapa tambang besar. Namun ia menilai, keberadaan perusahaan tambang tersebut tidak mempengaruhi keindahan pulau-pulau yang ada di NTB. Sebab, pemerintah selalu menekankan mereka untuk tetap menjaga lingkungan. ‘’Terimakasih telah memilih NTB sebagai tempat pertemuan. Perlu diketahui bahwa di NTB terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa serta beberapa pulau kecil di dalamnya. Beberapa tambang besar juga terdapat di NTB, akan tetapi keindahan pulau-pulau kami masih tetap terjaga karena kami dari pemerintah menekankan kepada tambangtambang tersebut untuk berorientasi kepada lingkungan,’’ ujar Rohmi pada kegiatan dengan tema Pengelolaan Pertambangan Indonesia dalam Industri 4.0, Selasa (30/10).

Wagub yang pernah berkecimpung di dunia pertambangan sekitar 10 tahun itu menyampaikan kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami keberadaan pertambangan. Padahal menurutnya, pertambangan ini tetap diperlukan. Hanya saja katanya, yang paling utama diperhatikan adalah aspek kelestarian lingkungan. ‘’Saya sedih karena banyak yang belum begitu paham bahwa tuntutan kita di dunia pertambangan dalam beberapa tahun kedepan Insya Allah akan semakin ramah terhadap lingkungan,’’ tambahnya seraya menyampaikan

Provinsi NTB merupkan salah satu daerah tujuan wisata dunia. Ia mengajak kepada tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak hanya mengikuti seminar saja tetapi harus menikmati keindahan-keindahan di NTB. Terkait kegiatan, Rohmi berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan halhal yang produktif dan menjadikan tambang agar familiar bagi masyarakat NTB sebagai sesuatu yang bukan untuk ditakuti. Tetapi paham terhadap pentingnya tambang serta bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa tambang juga dalam beroperasi tetap memperhatikan lingkungan.

“Bagaimana cara tambang-tambang ini bisa ramah dan dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang kita lakukan dan bagaimana manfaat kita.

Mudah-mudahan regulasi tentang tambang semakin memudahkan. Semakin membuat perusahaan tambang ini beroperasi dengan produktif di Indonesia,’’ harap Rohmi.

Sementara itu, Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS menjelaskan bahwa pertambangan memiliki hal positif dan negatif sehingga sering terjadi pro kontra di masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadikan tambang sebagai tulang punggung pembangunan daerah maupun nasional. (r)

Tunggu Proses di Kemendagri Dari Hal. 1 terserah pelaksanaan di pusat.

Karena di pusat ada Tim Penilai Akhir. Itu yang akan bekerja di sana,’’ terang Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Dijelaskan, Pansel sudah bekerja sesuai dengan tahapan.

Bahkan, Pansel sudah menyerahkan tiga besar nama calon Sekda NTB ke gubernur. Terkait siapa saja tiga besar calon Sekda NTB, Fathurrahman menjelaskan Pansel menyerahkan tiga besar nama calon Sekda NTB ke gubernur sifatnya rahasia. Hal itu, katanya, sesuai aturan yang ada.

Fathurrahman menjelaskan, tiga nama yang diajukan gubernur ke Kemendagri akan diproses oleh TPA. Hal itu sudah menjadi Standar Operational Procedur (SOP) untuk pemilihan Sekda tingkat provinsi. Di mana, TPA tersebut penanggungjawabnya adalah Presiden.

Sebelumnya, Anggota Pansel JPT Madya Pemprov NTB yang juga Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Hamdani, MM, M. Si, Ak mengatakan setelah seleksi Sekda tuntas dilakukan oleh Pansel. Selanjutnya, gubernur menyerahkan tiga besar nama calon Sekda NTB ke KASN dan Presiden melalui Mendagri. Untuk penentuan Sekda definitif, nantinya akan dikaji oleh Tim Penilai Akhir (TPA)

Kemendagri.

Ia mengatakan tiga nama yang diusulkan gubernur ke Presiden melalui Mendagri merupakan orang-orang ang sudah layak menjadi Sekda. Mengenai Sekda definitif yang akan dipilih TPA Kemendagri, salah satu dari tiga orang yang telah diusulkan gubernur. Bisa jadi calon nomor 1, 2 atau 3. ‘’Kalau gubernur menyampaikan (usulan), itu pertimbangan semuanya.

Apakah usulan gubernur diterima sepenuhnya atau dipertimbangkan, itu dikaji TPA. Itu sudah biasa,’’ jelas Hamdani.

Hamdani mengatakan, sudah berjalan dengan bagus. Pelaksanaan tes wawancara terhadap lima calon Sekda NTB yang ikut seleksi berlangsung transparan. Apalagi, proses seleksi Sekda NTB tersebut juga ikut dipantau oleh Ombudsman.

Lima pejabat Pemprov yang ikut proses seleksi calon Sekda NTB adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. (nas)

Setengah Hari, Nilai Transaksi Tembus Rp603 Miliar Lebih Dari Hal. 1 ketika dikonfirmasi, Rabu (30/ 10) di Mataram. Angka yang cukup fantastis tersebut didapat dari beberapa komoditas unggulan NTB yang diborong habis oleh pengusaha asal Jatim yang menghadiri kegiatan tersebut.

Diterangkan Selly, beberapa komoditas yang sangat menarik minat pelaku usaha Jatim adalah bawang merah, bawang putih, kopi, rumput laut dan lainlain. Selain itu, ada juga produk kuliner berupa Ayam Taliwang presto yang menjadi perhatian. ‘’Ayam Taliwang itu mungkin dia (pelaku usaha Jatim, Red) masih pesan 100 kemasan dulu, mau dicoba. Tapi sudah diakses (langsung ke produsen),’’ ujar Selly. Terkait hal itu, ditegaskan pentingnya pengurusan hak paten untuk Ayam Taliwang presto untuk mengikuti pemasaran ke luar daerah yang mulai meningkat dan terbuka. ‘’Paling tidak kalau ada paten, ada nama NTB di situ. Supaya tidak ada yang mengklaim Ayam Taliwang itu dari daerah lain,’’ tambahnya.

Menurut Selly, kegiatan misi dagang memang tujuannya salah satunya untuk memutus mata rantai distribusi yang tidak efektif. ‘’Di sini pembelinya langsung ketemu dengan petani (produsen), jadi tidak ada mafia,’’ ujarnya. Dengan mengenal potensi produksi masingmasing daerah, keuntungan yang didapat terutama oleh petani diharapkan bisa meningkat.

Pemprov NTB sendiri berperan memfasilitasi pertemuan tersebut. Terutama untuk membuka akses produsen dengan konsumen dalam hal ini pengusaha besar dari Jatim. ‘’Ini stimulan pertama dari Jatim bisa membuat misi dagang di sini. Nanti ada kunjungan balasan ke Jatim, tahun depan ditindaklanjuti,’’ ujar mantan Penjabat Walikota Mataram ini.

Selain Jatim, Selly men-

erangkan bahwa beberapa provinsi lain yang tertarik berkunjung dan melakukan kegiatan serupa di NTB adalah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Untuk kunjungan Kaltim akan dilakukan pada 2 November 2019 mendatang dan khusus menyasar produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang difasilitasi Dekranasda NTB. Dengan keberhasilan misi dagang perdana dengan Jatim, kegiatan tersebut dicanangkan menjadi program regular tahunan Pemprov NTB. Beberapa keunggulan disebut Selly dapat mempermudah rencana tersebut seperti adanya gelaran MotoGP dan pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. ‘’Kemarin itu kita uji coba, ternyata hasilnya sukses. Besok kita akan balas ke Jatim membawa petani. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan lain-lain,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui Misi dagang Jatim dan NTB 2019 berlangsung di Mataram, Rabu (29/10). Misi dagang perdana itu, dihadiri Gubernur Jatim, Dra.Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Wagub NTB menerangkan bahwa misi dagang antara Jatim dan NTB dapat memberikan banyak manfaat. Terlebih untuk kerjasama di mana pelaku usaha di Jatim dan NTB bisa saling bekerjasama dalam pengembangan sektor yang sama seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha yang berasal dari Jatim dipertemukan secara langsung dengan pelaku usaha dari NTB. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara Pemprov Jatim dan Pemprov NTB. Rohmi menerangkan bahwa dengan adanya misi dagang

tersebut, komoditas usaha di NTB dapat didorong untuk dipasarkan ke luar daerah. Terlebih jika komunikasi yang dibangun antara pelaku usaha dan pemerintah provinsi dapat menjadi produktif dan menguntungkan ke dua belah pihak.

Sementara, Gubernur Jatim menerangkan bahwa pihaknya mengunjungi NTB terutama untuk membangun sisterhood province, salah satunya melalui misi dagang antar-daerah.

Misi tersebut sengaja diinisiasi untuk memfasilitasi pemerintah daerah mempertemukan para pelaku usaha. ‘’Kegiatan ini untuk menyebarluaskan potensi produk perindustrian, perdagangan, potensi perikanan, agrobisnis, dan peluang investasi,’’ ujar Khofifah.

Jika melihat potensi masingmasing, kedua daerah disebut dapat saling melengkapi.

Dicontohkan Khofifah seperti NTB yang saat ini diarahkan menjadi daerah penghasil jangung yang hasil produksinya sangat dibutuhkan oleh Jatim. Mengingat hampir 50 persen bahan pakan ternak ayam terdiri dari jagung, maka bahan baku tersebut dapat diserap oleh Jatim. ‘’Misalnya saja saat peternak ayam di Blitar kesulitan jagung. Kalau kita sudah membangun misi dagang, konektivitas para produsen jagung NTB dan Jatim langsung terkoneksi,’’ ujarnya.

Khofifah mengharapkan, misi dagang yang digelar di Mataram dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan potensi produk perindustrian, perdagangan, potensi perikanan, agrobisnis, dan peluang investasi lainnya. Artinya, Pemprov Jatim mengharapkan investor lokal yang berencana masuk ke NTB dapat disambut atau diberi kesempatan yang sama seperti investor luar yang belakangan banyak datang ke daerah ini. (bay/*)

yang tidak kalah penting adalah kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama. Agar para pengunjung dapat merasakan kenyamana dan ketenteraman saat berkunjung.

Kerja dan inovasi Pemprov NTB ini dipuji pemerintah pusat, datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang masih dijabat Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA. Eko menerangkan, keberhasilan desa terhadap pengembangan desa wisata di NTB merupakan wujud nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ‘’Kepala desa yang mampu berinovasi dengan melihat potensi desanya, maka mereka adalah pahlawan pembangunan desa di NTB,’’ ungkapnya. ‘’Jika dalam pengembangan desa wisata NTB masih terdapat kekurangan, maka kami siap

untuk membantu,’’ ungkap Eko. Wisatawan asing maupun mancanegara, jika berkunjung di suata destinasi wisata maka hal pertama yang dilakukan adalah selfie ria bersama keluarga dan sahabat. Jika dalam pengembangan desa wisata mampu menyulap keunikan, lestari alam tetap terjaga serta budaya yang mampu menarik perhatian pengunjung, maka kunjungan wisata akan terus meningkat.

Sejauh ini, Pemprov NTB memang sangat komit dan bersungguh-sungguh membangun daerah yang bermuara dari desa. Berbagai program pembangunan lainnya semua diusahakan bermuara dari desa. Sehingga penurunan angka kemiskinan dapat dicapai. Termasuk dengan penetapan desa wisata diharapkan mampu memberikan kontribusi besar, yakni masalah kemiskinan di NTB. (ars)

400 Hektare Vegetasi di Geopark Tambora Terbakar Dari Hal. 1 “Memperhatikan hasil pematauan kebakaran hutan mulai hari ini semua jalur pendakian kita tutup sampai batas waktu yang ditentukan,” ungkapnya.

Selain untuk keamanan pendaki, lanjut dia, ini bagian dari upayanya memulihkan kawasan hutan yang sudah terdampak kebakaran, khususnya di empat jalur pendakian tersebut. Karenanya, terhadap semua pemadu wisata dan mitra pendakian TNT di lingkar Tambora diharapkan bisa mematuhi keputusan

yang telah diambil.

Terlebih ikut membantu mensosialisasikannya ke pihak-pihak lain yang hendak berkunjung.

“Kita akan pulihkan dulu jalur-jalur yang terdampak kebakaran ini baru dibuka untuk pendakian,” ujarnya.

Sejauh ini belum ada data pengunjung yang terpaksa dibatalkan akibat penutupan jalur tersebut. Mereka yang terpaksa diturunkan hanya orangorang yang sudah terlanjur mendaki sebelum insiden kebakaran hebat di wilayah taman nasional, PT. SMS maupun area konsensi lain di Tambora. (ars)

Giliran Kadistan se-Pulau Sumbawa Diperiksa Dari Hal. 1 Sebagian kepala dinas dari Pulau Lombok diperiksa untuk keterangan tambahan.

Sampai berita ini ditulis sore kemarin, saksi-saksi masih diperiksa penyidik yang dipimpin Ketua Tim Satgasus Jampidsus Kejagung, Abvianto, SH,MH. Pemeriksaan berlangsung sekaligus, sehingga tidak ada antrean saksi. Sebagai informasi, ada diantara para kepala dinas tersebut tak lagi menjabat di Dinas Pertanian.

Sebagian mutasi, ada juga yang dipromosi menjadi asisten.

Salah seorang saksi yang diperiksa, Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Tarunawan.

Saat keluar dari ruang pemeriksaan siang sekitar pukul 15.00 Wita, Tarunawan tak merespons pertanyaan wartawan, bahkan cenderung emosional. Saat ditanya soal berakhirnya pemeriksaan, dengan ketus menanyakan balik. ‘’Sudah selesai apa?

Masih ada teman saya di dalam, tanya saja ke sana,’’ ujarnya dengan nada tinggi.

Respons berbeda dari Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Rini Indriadi. Ia menye-

but, Kota Bima termasuk paling sedikit mengajukan kuota bibit, hanya sekitar 4.000 hektare tahun 2017 lalu.

Jenis bibit Bisi 18 sesuai Surat Keputusan (SK) usulan daerah. Rini yang kini menjabat Asisten II Setda Kota Bima memastikan tidak ada masalah, karena spesifikasi bibit sudah sesuai dengan yang diterima. “Tidak ada penggantian. Dari laporan yang kami terima, jenis varietas yang sudah dibagi sudah sesuai,’’ ujar Rini.

Kadistan lainnya dari Pulau Sumbawa yang diperiksa dari Dompu. Mantan Kadistan Dompu Fachrurrozi lebih irit bicara. ‘’Masih ada pemeriksaan besok. (tanya) besok saja,’’ jawabanya, sambil berlalu.

Sedikit disebutnya, dari daerah dengan komoditi unggulan jagung ini mengusulkan luas lahan yang diajukan untuk 60.000 hektare. Soal jumlah bantuan yang diterima dan bibit rusak tak disebutnya. ‘’Besok saja,’’ ujarnya singkat.

Dalam rangkaian pemeriksaan itu, setidaknya ada dua kepala dinas yang sudah diperiksa sebelumnya dipanggil kembali oleh penyidik. (ars/why)

Diskominfotik Dorong ’’Open Government’’ Melalui NTB Satu Data Dari Hal. 1 ‘’Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur (Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd) adalah open government.

Itu harus didukung data,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (30/10) di Mataram.

Dicontohkan Gede seperti penyusunan rencana industrialisasi ataupun penanganan kemiskinan di NTB yang tidak akan tepat sasaran jika tidak diimbangi dengan sumber data yang jelas. Dengan kesadaran tersebut, Pemprov NTB saat ini juga tengah mengupayakan program NTB Satu Data yang pada akhirnya merujuk Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. ‘’NTB satu data memang lahir sebelum Perpres 39, kita akan lakukan penyesuaian. Di NTB satu data ini bukan hanya jumlah data itu yang menjadi targert kita, tapi data yang disajikan berkualitas,’’ ujar Gede. Untuk itu Diskominfotik NTB telah menginisiasi lahirnya Forum Data di mana pembinaan pengelolaan data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Melalui Forum Data terse-

but, Gede mengharapkan adanya kesamaan indikator dan format penyusunan di masing-masing produsen data, dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program dan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Seluruh data tersebut selanjutnya akan diproses di satu tempat melalui Wali Data, yaitu Diskominfotik NTB melalui Bidang Statistik Sektoral.

Diterangkan Gede saat ini basis data NTB memang masih membutuhkan pembenahan, dalam artian validasi dan verifikasi ulang. ‘’Sekarang ini kemungkinan data tumpang tindih itu masih ada,’’ ujarnya. Untuk itu, Forum Data NTB juga telah menyusun SOP untuk melakukan pengujian data yang ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2019 mendatang. ‘’Kita ingin data yang dikeluarkan itu betul-betul data yang baik, sehingga tidak ada duplikasi data maupun overlapping (tumpang tindih),’’ ujar Gede.

Terkait keterbukaan data Pemprov NTB saat ini, diterangkan Gede menunjukkan persentase yang baik. Jika diukur dari aduan yang diterima Komisi Inforamsi NTB saja, untuk 2019 hanya diter-

ima dua buah aduan yang pada tahun 2015 bisa mencapai belasan aduan.

Hal itu disebut menunjukkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi dari pemerintah. Menurut Gede, hal tersebut mengikuti beberapa kanal informasi yang disiapkan Pemprov NTB saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti program Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, situs NTB Satu Data, serta seluruh perangkat informasi dan kontak yang ada di seluruh OPD. ‘’NTB Care saja menerima 900 lebih aduan untuk tahun ini. Artinya masyarakat memang butuh data dan informasi dengan cepat. Bukan lagi dengan model yang lama harus bersurat ke dinas dan segala macam,’’ ujarnya.

Ditegaskan Gede, dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang mulai dibangun, maka keberadaan data yang kredibel menjadi tugas utama dari masing-masing OPD untuk kemudian disatukan dalam NTB Satu Data. Dengan begitu, informasi dan data dapat segera disalurkan ke masyarakat dengan

memanfaatkan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengapresiasi perancangan program NTB Satu Data yang digagas oleh Pemprov NTB saat ini. PWYP sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan, dan sumber daya alam yang terpusat di London, Inggris. ‘’Saya melihat bahwa keinginan pemerintah daerah untuk menata kelola dari sisi pemerintah daerah itu sendiri adalah hal yang positif,’’ ujar Maryati ketika menjadi pembicara pada kegiatan Implementasi Satu Data dan Tata Kelola Sektor ESDM di NTB, Selasa (29/10). Selain NTB, hanya segelintir provinsi yang melakukan hal serupa, yaitu Aceh dan Kalimantan Timur.

Dicontohkan Maryati seperti keterbukaan NTB terkait perizinan tambang untuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber energi baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019.

Melalui Perda tersebut, NTB telah membuktikan dirinya untuk menerapkan open government dengan membuka peluang partisipasi masyarakat. ‘’Partisipasi (aktif) masyarakat diperlukan agar meningkatkan tata-kelola pemerintahan,’’ ujarnya.

Diterangkan Maryati, keterbukaan data adalah lahan subur untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di mana kepercayaan pada saat ini adalah modal utama untuk mendapatkan pemerintahan yang kuat. ‘’Hari ini kepercayaan adalah power (kekuatan). Karena kalau masyarakat tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, maka tidak ada program yang akan berjalan,’’ ujarnya.

Mengingat NTB mencanangkan program satu data bahkan lebih dulu dari dikeluarkannya Perpres 39 Tahun 2019, maka NTB dinilai berada pada jalur yang tepat dengan membuat aturan yuridis dalam penyatuan data untuk kepentingan pembangunan. Di mana pembangunan saat ini, menurut Maryati, pada prinsipnya memang menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berintegritas melalui penciptaan satu data. (bay/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 31 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Dharma Karyadhika 2019

Transformasi Menuju Birokrasi Digital Mataram (Suara NTB) Kanwil Kemenkumham NTB memperingati Hari Dharma Karyadhika 2019.

Jajaran Kemenkumham RI ingin memastikan perubahan signifikan peningkatan kualitas kinerja. Beralih dari budaya kerja konvensional menjadi birokrasi digital.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, seperti dibacakan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Andi Dahrif Rafied di Mataram, Rabu (30/10). Perubahan itu merupakan keniscayaan. Sebab, birokrasi digital sebagai jawaban dari era disrupsi yang memengaruhi persaingan global, sistem negara, dan sumber daya. “Fenomena ini harus disikapi dengan akselerasi reformasi birokrasi substansial,” ucapnya.

Menurutnya, birokrasi yang selama ini ada tidak relevan lagi. Kecepatan, akur-

asi, dan kecermatan menjadi dasar dalam pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi.

“SDM kita tidak boleh lagi gagap teknologi. Kompetensi SDM sangat memengaruhi keberhasilan transformasi birokrasi digital,” kata Andi.

Penerapan birokrasi digital ini, sambung dia, mendesak diterapkan. Caranya dengan menggenjot pendidikan dan pelatihan ASN dengan materi terkini, berbasis teknologi informasi, dan mampu menjawab isu strategis. “Lima tahun ke depan, seluruh SDM Kementerian Hukum dan HAM harus bekerja dengan keras, cepat dan produktif, serta lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di seluruh layanan pengelolaan administrasi perkantoran,” terangnya.

Andi mengatakan pihaknya sudah mengimplementasi itu dengan membuat aplikasi berbasis android. Yakni Antrian SIM Online Kantor Imigrasi Mataram dan Aplikasi Kunjungan Online Lapas

Mataram. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari transformasi birokrasi digital. “Poinnya, lebih mementingkan pelayanan berbasis online supaya lebih cepat, lebih mudah. Ini bagian dari delapan area perubahan, mulai dari budaya kerja, termasuk pelayanan publik,” pungkas Andi.

Peringatan itu dirangkai dengan ziarah ke Makam Pahlawan Majeluk, Mataram. Selain itu juga penandatanganan MoU dengan Dinas Dikbud NTB dan Unram tentang Pemberian Layanan Hukum kepada Mahasiswa dan Pelajar. (why/*)

(Suara NTB/Kanwil Kemenkumham NTB)

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Andi Dahrif Rafied (kanan) menandatangani MoU Pemberian Layanan Hukum kepada Mahasiswa dan Pelajar, Rabu (30/10) dalam rangka peringatan Hari Dharma Karyadhika 2019.

(Suara NTB/ Kanwil Kemenkumham NTB)

Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB memeringati Hari Dharma Karyadhika 2019, Rabu (30/10) dengan tema ‘Transformasi Meraih Kinerja PASTI.

Tawarkan Naik Haji dengan Menabung Sampah Mataram (Suara NTB) Implementasi program Zero Waste yang disusung Pemprov NTB terus mendapat dukungan pengembangan. Salah satunya seperti yang ditawarkan PT. Pegadaian yang mensinergikan bank sampah dengan layanan tabungan emas melalui peluncuran program The Gade Clean and Gold di NTB. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djlailah, M.Pd menerangkan bahwa program yang diinisiasi PT. Pegadaian tersebut sangat menggembirakan. Pasalnya, melalui program yang memiliki misi utama memilah sampah menjadi emas menuju baitullah tersebut pegadaian memungkinkan masyarakat NTB untuk membayar porsi haji dengan sampah.

“Dengan energi positif ini kita semua optimis di NTB, sebentar lagi akan bebas sampah. Ini sudah di depan mata,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut, Rabu (30/10) dalam peresmian program The Gade Clean and Gold di Mataram. Hal itu dinilai akan menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Zero Waste dengan melihat sampah sebagai sumber daya yang bisa diolah dan menguntungkan secara ekonomis.

Umi Rohmi memuji sistem yangditawarkanPegadaian.Dimana dengan menabung 3,5 gram emas yang biayanya diambil dari penjualan sampah oleh masyarakat ke bank sampah, maka masyarakat sudah bisa membuka jalan untuk menunaikan ibadah haji. “Ini akan meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan sampah,” ujarnya.

Saat ini program The Gade Clean and Gold utamanya masih berjalan dengan penukaran sampah plastik. Kedepan Umi Rohmi mengharapkan agar potensi sampah organik juga dapat diolah, misalnya menjadi pupuk atau pakat ternak dengan maggot atau cacing. “Selama ini tingginya cost

pertanian di pupuk. Sedangkan untuk peternakan tingginya costitu ada pada biaya pakan ternak.

Kalau bisa mengolah sampah untuk pupuk dan pakan ternak, maka kita akan bisa mewujudkan NTB Zero Cost untuk perternakan dan pertanian dengan memanfaatkan Zero Waste,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala PT. Pegadaian Wilayah VII (Bali-Nusra), Nuril Islamiyah, SE., MM, yang menerangkan bahwa program tersebut memang diusung pegadaian sebagai bukti nyata kepedulian untuk ikut menyukseskan program Pemprov NTB dalam menjaga kebersihan. Seluruh dana untuk program itu sendiri diambil dari CSR PT. Pegadaian untuk lingkungan.

Menurut Nuril program tersebut merupakan komitmen bersama antara Pegadaian dan pemerintah dalam memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan mengajak masyarakat memilah sampah dan menjadikannya tabungan emas untuk naik haji, Nuril mengharapkan munculnya sim-

biosis antara laku menjaga kebersihan dan spiritualisme umat Muslim dengan pemenuhan rukun islam ke lima.

“Pagadaian mengajak warga Mataram untuk peduli kepada sampah. Hanya sengan membawa 5 kg sampah per hari, maka dalam waktu 5 bulan atau 3,5 gram emas, bisa dijadikan jaminan berangkat ke Baitullah,” ujar Nuril.

Saat ini program tersebut baru dimaksimalkan untuk Kota Mataram yang terpusat di Bank Sampah Bintang Sejahtera. Dalam waktu dekat, fasilitas serupa akan dibangun juga di Selong, Lombok Timur dan Sumbawa Besar. Bank sampah sendiri dituntut menjadi ujung tombak untuk menyukseskanprogramtersebutuntukmewujudkan kebersihan, disamping edukasi untuk pemilahan sampah dari rumah bagi masyarakat.

“Kita perlu menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Kita kepingin bersih dan menjadi emas, mulai dikerjasamakan dengan beberapa mitra disamping edukasi masyarakat,” pungkas Nuril. (bay/*)

(Suara NTB/bay)

Foto bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dan Kepala PT. Pegadaian Wilayah VII (Bali-Nusra), Nuril Islamiyah, SE., MM beserta seluruh petugas bank sampah dalam peluncuran program The Gade Clean and Gold, Rabu (30/10)

(Suara NTB/yon)

DIARAK - Sebanyak 3.000 dulang tengah diarak (betetulak) dari empat arah dalam Pesona Budaya II Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lotim, Rabu (30/10) sore.

Tiga Ribu Dulang Pukau Pesona Budaya Desa Pengadangan Selong (Suara NTB) Pagelaran Pesona Budaya II Desa Pengadangan tahun 2019 mulai di gelar, Rabu (30/ 10). Pembukaan kegiatan dipusatkan di halaman kantor Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yang dibuka dengan sholawat dengan tema adat gama (adat-agama).

Pesona Budaya II Desa Pengadangan tahun 2019 akan dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober hingga 9 Nopember 2019. Terdapat beraneka kegiatan yang dilaksanakan berupa Betetulak, Prabot Preaq, Ngalu Ujan, Maulid Kebon Doe, Nyeleng Minyak 1.000 Hajat, Mulud Beleq, Pentas Kesenian Pengadangan dan tak kalah pentingnya yang memukau event ini yakni dihadirkannya 3.000 dulang yang disajikan langsung oleh masyarakat Desa Pengadangan.

Sebanyak 3.000 dulang datang dari empat penjuru, masing-masing penjuru utara, selatan, timur dan barat. Dulang yang dibawa oleh kaum ibu-

ibu ini kemudian ditempatkan di sepanjang jalan di Desa Pengadangan untuk kemudian dinikmati oleh tamu undangan, wisatawan dan masyarakat dengan cara begibung.

Momentum ini diyakini dapat mempererat silaturahmi antar sesama di samping melestarikan adat dan budaya yang sudah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Pengadangan.

“Pesona Budaya Desa Pengadangan tahun ini yang kedua kalinya kita gelar. Pelaksanaan dari tanggal 30 Oktober sampai 9 Nopember 2019.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” ungkap Ketua Panitia Pesona Budaya Desa Pengadanganan II, Wardi.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji, menilai jika Pesona Budaya II Desa Pengadangan merupakan salah satu maksud dengan keterlibatan

masyarakat membangun total budaya desanya. Melahirkan partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga pemerintah harus melirik yang tidak semua desa yang bisa dilakukan.

Ia berharap event berikutnya harus terus berinovasi untuk menciptakan eventevent yang lebih berkualitas supaya event yang dilaksanakan tidak monoton. “Di sinilah wonderful dilaksanakan. Untuk tema Pesona Budaya II Desa Pengadangan sangat tepat dengan mengangkat tema adat gama (adat dan agama).

Kadispar Lotim, Dr. H. Mugni, mengapresiasi event Pesona Budaya II Desa Pengadangan yang menurutnya luar biasa. Event ini harus terus ditingkatkan. Bahkan, Pesona Buda II Desa Pengadangan kedepan akan dimasukkan pada kalender event kepariwisatan Lotim besama Alunan Budaya Desa Pringgasela.

Kedepan pemerintah mendorong event-event besar yang

melibatkan masyarakat seperti 3.000 dulang sangat patut masuk rekor muri. Untuk daya tarik, juga menjual budaya untuk turis. Hadirnya wisatawan baik lokal maupun mancanegara juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat dengan lahirnya usaha homestay. “Pada tahun 2020. Insya Allah kita akan undang tim dari rekor muri,” ujarnya.

Kades Pengadangan, Iskandar mengatakan, pelaksana Pesoana Budaya II Desa Pengadangan merupakan salah satu wujud persatuan dan kesatuan masyarakat dengan tumpah ruahnya menyukseskan acara yang dilaksanakan setiap tahun ini. Pesona budaya bukan semata-mata menebarkan pesona. Namun bagaimana menunjukkan persatuan di dalam adat dan agama. Antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan, apabila seseorang beradat, sudah pasti beragama. (yon)