Edisi Sabtu 31 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 31 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 142 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP

Mataram (Suara NTB) Ratusan miliar dana bencana untuk korban gempa bumi belum dapat dicairkan. Kini dana yang mengendap di bank menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP pun meminta dana yang mengendap segera dicairkan untuk digunakan membangun Rumah Tahan Gempa (RTG).

Dirambah untuk Tanaman Jagung

Dari total Rp 5,1 triliun dana yang disalurkan ke masyarakat korban gempa, masih ada selisih belum bisa dicairkan. Dalam temuan BPKP, dipicu salah sasaran penerima, yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak terdata. Temuan lain dobel NIK atau penerima sama.

“Bantuan itu akhirnya mengendap di bank, tidak bisa disalurkan. Itu kan salah satu penyebabnya, dobel nama dan lain sebagainya,” kata Kepala BPKP NTB, Dr. Agus Puruhitaarga Purnomo

Widodo kepada Suara NTB, kemarin.

Dana mengendap itu tidak dapat dicairkan hingga kini, meski demikian secara bertahap masih terus diupayakan BPBD dan pihak lain untuk memenuhi syarat-syarat pencairan.

Seperti pembentukan pokmas dan perbaikan data anomali. Jika tidak disegerakan, maka Pemda terdampak tidak bisa mengajukan lagi anggaran tambahan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

RTG - Salah satu RTG yang sedang dalam proses pembangunan di Desa Sambik Bangkol Lombok Utara.

Kebakaran Hutan dan Lahan di NTB Capai 1.933,5 Hektare

Aset Pemprov di Gili Trawangan 23 Tahun Ditelantarkan Investor

Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mencatat sampai akhir Juli lalu, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Lombok dan Sumbawa seluas 1.933,5 hektare.

Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia yang melakukan perambahan untuk perluasan areal tanaman jagung.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mendesak Pemprov NTB meninjau perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik daerah yang berada di Gili Trawangan.

Pasalnya, aset Pemprov NTB yang ada di daerah tujuan wisata dunia itu terhitung sudah 23 tahun ditelantarkan investor.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan Pemprov NTB dan PT. Gili Trawangan Indah telah menandatangani perjanjian kerja sama. Kontrak produksi antara Pemprov NTB telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah untuk pengelolaan aset milik daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan puluhan tahun silam.

Bersambung ke hal 11 TGH. Mahalli Fikri

(Suara NTB/ars)

CEK FISIK - Pengecekan fisik TP4D bersama BJN I NTB, serta pihak pelaksana proyek di jalur Bawak Nao, Sembalun Lombok Timur.

TP4D Cek Fisik Proyek Jalan Nasional Jalur Wisata Sembalun TO K O H Jadi Organisasi Modern

Mataram (Suara NTB) Akhir pekan kemarin Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB turun lapangan cek fisik proyek jalan

nasional di Sembalun, Lombok Timur. Mega proyek nasional senilai Rp224 miliar lebih ini, dihajatkan untuk mendukung perkembangan wisata Rinjani.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB menjadi Baznas yang maju dan modern dengan memanfaatkan teknologi untuk mensosialisasikan program-programnya ke masyarakat. Terlebih kemajuan teknologi yang pesat di zaman ini semakin mempermudah sebuah lembaga bersosialisasi melalui teknologi informasi.

“Baznas harus jadi organisasi modern, perlu ada ahli-ahli IT (Information Technology) untuk mensosialisasikan programprogram Baznas dengan cara modern, rekrut anak-anak muda untuk ini,” kata Gubernur saat menerima pengurus Baznas NTB di ruang kerjanya, Jumat (30/8).

Bersambung ke hal 11 H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Penanganan RTLH Minim (Suara NTB/kir)

PARALAYANG - Kawasan Pantai Torok Aik Belek Desa Montong Ajan Praya Barat Daya merupakan salah satu spot paralayang yang dimiliki Lombok Tengah (Loteng). Ke depan, Loteng bakal lebih serius mengembangkan wisata dirgantara tingkat nasional dan internasional. Tampak, salah satu peserta Paragliding Trip of Indonesia (Troi) seri 3 nasional mendarat di kawasan Pantai Torok Aik Belek, Jumat (30/8). Berita selengkapnya di halaman 5.

Kontribusi Tambang Disalip Konstruksi, PDRB NTB Tembus Rp33, 42 Triliun Ekonomi NTB pascabencana gempa bumi mulai pulih.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada triwulan II-2019 atas dasar harga berlaku menembus Rp33,42 triliun. Naik dibandingkan PDRB triwulan I-2019 yang bernilai Rp31,24 triliun.

KEPALA Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM., menjelaskan berdasarkan hasil kajian fiskal regional (KFR) triwulan II-2019, Provinsi NTB masih bertumpu pada kategori pertanian dengan andilnya yang mencapai 24,65 persen di triwulan II-2019.

Ia mengatakan, kategori pertambangan selalu mendominasi pertumbuhan ekonomi NTB selamabertahun-tahun.Namundalam beberapa triwulan terakhir, dominasi pertambangan semakin melemah. “Setelah pada triwulan I tersalip oleh kategori perdagangan, pada triwulan II-2019 kembali tergeser posisinya oleh kategori konstruksi,” kata Syarwan di Mat-

aram, Kamis (29/8).

Ia merincikan kontribusi 17 sektor dalam PDRB NTB triwulan II-2019 atas dasar harga berlaku. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang Rp8,2 triliun, pertambangan dan penggalian Rp3,6 triliun, industri pengolahan Rp1,1 triliun. Kemudian pengadaan listrik dan gas Rp25,5 miliar, pengadaan air Rp27,19 miliar, konstruksi Rp3,7 triliun dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi Rp5,1 triliun.

Selanjutnya, transportasi dan pergudangan Rp2,6 triliun, penyediaan akomodasi dan makan minum Rp659,3 miliar, informasi dan komunikasi Rp634,3 miliar, jasa keuangan

Rp1,1 triliun, real estate Rp1,09 triliun. Selain itu, jasa perusahaan Rp62,75 miliar, administrasi pemerintahan Rp2,1 triliun, jasa pendidikan Rp1,6 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp654,39 miliar, dan jasa lainnya Rp697,81 miliar.

Syarwan mengatakan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi kinerja perekonomian suatu wilayah. Adanya panen raya, hari raya Idul Fitri dan proses rekonstruksi rumah penduduk pascagempa memberikan stimulan untuk perekonomian NTB di triwulan II-2019 hingga pertumbuhannya bisa mencapai 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang bijih logam (tambang) sebesar 5,35 persen.

“Dibandingkan dengan kondisi triwulan II-2017 maupun triwulan II-2018 yang mengalami kontraksi, maka pertumbuhan triwulan II-2019 dikatakan jauh lebih baik,” ucapnya.

Laju inflasi di NTB akhir tri-

wulan II-2019 yaitu Bulan Juni 2019 terjadi inflasi sebesar 0,54 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,30. Tiga komponen terbesar penyumbang inflasi tersebut karena adanya kenaikan harga pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,94 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,62 persen; dan Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,59 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi Juni 2018, maka inflasi yang terjadi di Juni 2019 relatif lebih rendah.

Di mana inflasi di NTB dihitung di dua kota yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Dari sisi kesejahteraan, lanjutnya, terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Yang tercermin dari menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 14,56 persen pada periode Maret 2019 dari sebelumnya 14,75 persen pada Maret 2018.

Bersambung ke hal 11

Syarwan

(Suara NTB/dok)

PENANGANAN Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/ Kota di tahun 2019 terbilang minim. Pasalnya, sampai dengan Agustus 2019, hanya 91 unit RTLH yang difasilitasi.

“Biasanya kami lakukan sekitar 2.500 unit rumah (RTLH) setahun, seperti tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini hanya 91 rumah,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT., kepada Suara NTB di (Suara NTB/dok) Mataram, Jumat (30/8).

I Gusti Bagus Sugiharta Hal itu, ujarnya, disebut sebagai imbas dari bencana gempa yang terjadi pada 2018 lalu. Untuk tahun 2019 diakui Sugihartha pihaknya tengah fokus melakukan pendampingan untuk pembangunan rumah tahan gempa (RTG).

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 2

Parkir Liar Marak PKH Cukup Membantu PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial merupakan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. PKH tersebut diharapkan mampu membantu menaikkan taraf hidup masyarakat yang menerimanya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (30/8), Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurozi menyampaikan, di kelurahan Pejanggik terdapat 218 KK mendapat PKH itu. “Yang dapat ini kan semua ditentukan dari Dinsos sendiri.

Kita di kelurahan hanya berkoordinasi dengan Dinsos jika ada apa-apa di lapan(Suara NTB/viq) gan,” kata Rahmat.

Rahmat Fakhrurozi Dengan PKH ini lanjut Rahmat, kelurahan menyerahkan langsung semua ketentuan ke Dinsos. “Kita yang di kelurahan hanya sebatas membantu, ada nanti yang istilahnya petugas PKH-nya yang turun ke lapangan, dialah yang menentukan kriteria, kita kan hanya sifatnya koordinasi saja, kebetulan lurah yang memiliki wilayah harus siap membantu,” tuturnya.

Selama ini kata Rahmat, tidak ada persoalan terkait masyarakat yang menerima PKH tersebut. Ia pun berpandangan, di kelurahan Pejanggik sendiri sudah diverifikasi langsung oleh petugas PKH dari Dinsos. “Apakah masyarakat itu layak dapat atau tidak, itu kan yang tentukan petugas PKH. Alhamdulillah warga tidak ada yang protes terkait dapat atau tidaknya PKH tersebut,” kata Rahmat.

“Saran kita adalah tolong bantuan PKH itu digunakan dengan sebaik mungkin, untuk warga yang menerima. Jangan sampai digunakan ke hal-hal yang bersifat tidak penting. Agar bisa mengurangi angka kemiskinan kan harus digunakan sesuai kebutuhan saja, “ katanya.

Di kelurahan Pejanggik sendiri, saat ini angka kemiskinan belum bisa dipetakan. Untuk itu, semoga saja dengan pemberian PKH tadi bisa mengurangi angka kemiskinan.

“Akan tetapi kan, kita di kelurahan juga terus berkoordinasi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram khususnya Kelurahan Pejanggik ini,” tutup Rahmat. (viq)

Solusi Kekurangan Guru ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menanggapi kabar kekurangan guru SD dan SMP di Kota Mataram. Menurut dia, soal kekurangan guru di sekolah, bukan sekadar kabar, tetapi itulah fakta yang terjadi. ‘’Ini saya baru dari SMPN 10 Mataram. Dan sebelumnya saya juga sudah keliling silaturahim dengan beberapa kepala sekolah di Mataram. Dan memang keluhannya seperti itu (kekurangan guru, red),’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (30/8).

Terkait fakta kekurangan guru, Dinas Pendidikan Kota Mataram tidak bisa tinggal diam. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini mengajak Pemkot Mataram melalui Dinas Pendidikan untuk segera mencari solusi atas persoalan ini. ‘’Di sekolah-sekolah itu kan ada guru honor. Mungkin saat ini bisa guru-guru itu yang kita berdayakan dulu,’’ sarannya.

Namun demikian, harus dilihat dulu aturannya. Apakah memungkinkan guru-guru honor yang ada dimanfaatkan untuk membantu mengajar di sekolah. ‘’Ini yang perlu kita duduk bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram,’’ cetusnya. Tetapi, karena saat ini alat kelengkapan Dewan belum diparipurnakan membuat pihaknya belum bisa berbuat banyak.

Kendati demikian, Erna berkomitmen setelah alat kelengkapan dewan sudah definitif, anggota Dewan yang rencananya akan duduk di Komisi yang membidangi masalah pendidikan yaitu Komisi IV, bakal segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Karena bagaimanapun, lanjut dia, kekurangan guru ini imbasnya tidak hanya akan dirasakan oleh guru yang bersangkutan, tapi juga para siswa. ‘’Beban kerjanya tentu akan bertambah. Dengan bertambahnya beban kerja guru dalam jam mengajar, membuat mereka tidak maksimal dalam memberikan materi pelajaran kepada para siswa,’’ terang anggota Dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini. Seperti diketahui, hampir semua sekolah SD dan SMP di Kota Mataram mengalami nasib yang sama, yaitu kekurangan guru. Kekurangan guru berakibat pada banyak guru yang mengalami kelebihan jam mengajar dan membuatnya protes.

Oleh karena itu, apabila nantinya ada kebijakan rekrutmen ASN, Erna berharap kekurangan tenaga pengajar ini dapat diakomodir. Sehingga, kualitas pendidikan di Kota Mataram dapat terus ditingk a t kan. (fit)

Nyayu Ernawati (Suara NTB/fit)

Pemkot Butuh Mobil Derek

Mataram (Suara NTB) – Penggembokan kendaraan parkir liar cukup efektif. Penertiban akan dioptimalkan dengan adanya mobil derek. Efek jera diberlakukan bagi pengendara yang tak mentaati rambu – rambu lalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh, Jumat (30/8) menyampaikan, penggembokan kendaraan parkir liar dilakukan cukup efektif untuk memberikan efek jera. Sejauh ini, tidak ada ditemukan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dua kali. Biasanya, petugas menggembok kendaraan berbedabeda diakibatkan ketidaktahuan pengendara terhadap aturan.

Dishub mencatat dalam dua pekan terakhir sekitar 20 kendaraan digembok. Penggembokan ini telah ada kesepakatan dengan Satlantas Polres Mataram. Sebagai syarat nantinya pelanggar rambu lalu lintas untuk membuka gemboknya adalah dengan membayar denda

sesuai dengan putusan pengadilan. Pembayaran ini tergantung dengan tuntutan denda, tetapi maksimal Rp500 ribu.

Keinginan Dishub mengoptimalkan penertiban menggunakan mobil derek. Namun demikian, anggaran pembelian kendaraan derek belum ada. Satu unit saja harganya sekitar Rp1,3 miliar.

Pengawasan kendaraan tak mentaati rambu lalu lintas difokuskan di Jalan Langko hingga Pejanggik.

Perluasan pengawasan di Jalan Selaparang dan AA. Gde Ngurah.

Tidak hanya itu, pihaknya akan mengawal sejumlah titik rawan kemacetan dengan memasang rambu – rambu lalu lintas. Kawasan di simpang empat Bank Indonesia sampai simpang

empat Kantor Gubernur akan dijadikan kawasan tertib lalu lintas. Maka akan dipasang rambu larangan parkir sepanjang 30 meter. Di sisi kanan akan dipasang larangan berhenti dan sisi kiri larangan parkir.

Khusus jalan di depan SMPN 1, 2 dan 15 Mataram diakui Saleh, rawan kemacetan di jam – jam tertentu. Pola pengaturanya di antaranya dengan menyiapkan bus sekolah untuk menjemput siswa dari rumah hingga sekolah. Alternatif kedua mengarahkan agar para penjemput parkir ke Islamic Center. Siswa akan dikawal menyeberang ke IC. Pengaturan kendaraan sulit di Jalan AA. Gde Ngurah, Cakranegara. Pemerintah kesulitan men-

(Suara NTB/cem)

LABRAK LARANGAN - Kendaraan nekat parkir di Jalan Selaparang, Cakranegara. Padahal kawasan tersebut telah dipasang rambu larangan parkir. Dishub butuh mobil derek untuk mengoptimalkan penertiban kendaraan parkir liar. cari kantong parkir. Sistem pengaturan kendaraannya dengan mengubah cara parkir sebelum-

nya 90 derajat menjadi 190 derajat. Maksudnya, agar pengendara dapat bermanuver. (cem)

HUT ke-26 Kota Mataram

Aset dan Sampah Jadi Pekerjaan Rumah

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram merayakan hari jadinya ke 26 tahun, Sabtu (31/8) hari ini. Permasalahan aset serta sampah masih jadi momok yang belum tuntas. Perlu keseriusan serta inovasi untuk mengurai permasalahan tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengkritisi pola penanganan sampah hanya sistem angkut buang atau pola konvensional. Pola ini dinilai hampir sama dengan daerah lain di seluruh Indonesia.

Penanganan sampah membutuhkan inovasi teknologi, sehingga permasalahannya terselesaikan. “Kalau hanya angkut, terus buang, semua daerah melakukan yang sama,” kata Wayan.

Usia Kota Mataram menginjak 26 tahun kata dia, seharusnya lebih inovatif menyelesaikan pen-

Relokasi Warga Bintaro Jadi Atensi Khusus Mataram (Suara NTB) Relokasi ratusan rumah warga Pondok Perasi di pantai Bintaro, Ampenan, akan dicarikan solusi agar tidak menimbulkan gejolak baru di lapangan. Hal itu menjadi atensi khusus Pemkot untuk mencegah konflik sosial yang mungkin akan timbul.

Asisten I Pemkot Mataram, Lalu Martawang, Jumat (30/8) menyampaikan, bersama berbagai stakeholder yang terlibat, saat ini sedang dicarikan solusi untuk warga Pondok Perasi. “Memang secara hukum, pengadilan memiliki waktu 8 hari untuk mengeksekusi itu, tetapi juga kita memikirkan tentang berbagai aspek, aspek sosial dan kondisi di lapangan,’’ katanya.

Dikatakan, di lapangan akan secara bersama-sama mencari solusi. Terhadap Ratna Ayu Sri Devi sendiri, pemilik lahan yang dimenangkan Mahkamah Agung (MA) itu, akan dikomunikasikan.

Secara hukum lanjut Martawang, putusan itu bersifat inkrah menjadi kepemilikan ibu Ratna Sri Ayu Devi. “Saya yakin masyarakat Bintaro, warga masyarakat yang ada di sana menyadari bahwa, secara legalnya mereka tidak memiliki alas hak untuk menduduki kawasan tersebut. Namun, kita berusaha mencarikan pemecahan masalah dengan memikirkan risiko seminimal mungkin,” lanjutnya.

Saat ini, Pemkot Mataram akan mengedepankan tata aturan yang ada dalam menyelesaikan kasus tersebut. “Pak Sekda sudah mengarahkan kami untuk mempersiapkan ini dengan lebih baik, mengkonsolidasikannya sehingga kita menemukan cara penyelesaikan yang betul-betul win-win solusion,” ungkapnya.

Sampai pada hari Jumat (30/ 8) hari ini, kata Martawang, sehari sebelum eksekuisi itu tegantung pada kesepakatan Ibu Ratna. “Apakah dia mau menunda penggusuran? Karena Ibu Ratna sendiri telah memberi sinyal ke Pemkot untuk bagaimana bagian dalam konteks mencarikan solusi yang baik,” aku Martawang.

Permasalahan ini tentunya akan menimbulkan banyak gejolak. Hingga saat ini, Pemkot sedang memikirkan solusi terakhir pra eksekusi lahan tersebut. “Solusisnya, kalau masyarakat misalkan mau membeli tanah itu, kita akan bicarakan. Tapi misalkan pemerintah bisa masuk di dalamnya, nanti kita cari aturan yang memungkinkan kita, yang kemudian tidak melanggar aturan hukum yang berlaku,” tutupnya. (viq)

anganan sampah. Selain itu, Wayan juga mengatakan, pengangguran dan kemiskinan masih membutuhkan kerja keras dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Pascagempa diprediksikan angka kemiskinan maupun pengangguran meningkat. Sejumlah sektor terganggu, terutama dari perekonomian masyarakat.

Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, Johan Rahmatullah mengkritisi, sejauh ini Pemkot Mataram masih belum terbuka terhadap aset daerah.

Salah satunya, aset pusat pertokoaan di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram yang sudah menjadi hak milik orang lain.

Patut diduga ada mafia aset.

Selain itu, pengembalian aset mantan anggota Dewan masih belum transparan dan terbuka. Apakah keseluruhannya telah dikembalikan atau tidak. “Ada ketidakterbukaan Pemkot Mataram terkait pengelolaan aset,” kritiknya.

Aset lain juga perlu dimaksimalkan atau diseriusi adalah

(Suara NTB/cem)

KARANGAN BUNGA - Seorang pengantar merapikan karangan bunga di halaman Kantor Walikota Mataram, Jumat (30/8). Karangan bunga berasal dari sejumlah instansi dan BUMN mengucapkan HUT Kota Mataram ke 26. HUT Kota Mataram ini sampah dan pengelolaan aset masih jadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram.

Mataram Water Park. Kolam renang terletak di Taman Bumi Gora tersebut harus bisa dimanfaatkan sesuai tujuan. Jika tidak demikian, maka Pemkot Mataram sudah gagal dalam melakukan perencanaan yang baik.

Di satu sisi, Johan juga mengingatkan agar Pemkot Mataram tidak sering jalan – jalan ke luar negeri jika tidak membawa hasil berupa keseriusan dalam membangun kerjasama untuk pengembangan Kota Mataram yang maju.

Dan, tidak kalah penting menurutnya, Walikota dan Wakil Walikota Mataram tidak pecah konsentrasi karena menghadapi Pilkada serentak 2020 mendatang. “Bekerjalah sesuai amanah dan profesional,” demikian tutupnya. (cem)

SUARA NTB

Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 3

PARLEMENTARIA Kerjasama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD NTB

Akhiri Masa Jabatan, DPRD NTB Sampaikan Laporan Hasil Kinerja Mataram (Suara NTB) Menutup akhir masa jabatan anggota DPRD Provinsi NTB periode 2014-2019, para wakil rakyat menyampaikan hasil kinerjanya selama lima tahun terakhir. Penyampaian hasil kinerja yang disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (30/8) tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas atas kepercayaan rakyat NTB yang telah memberikan mereka mandat untuk menjadi wakil rakyat periode 2014 - 2019.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Biaq Isvie Rupaeda tersebut dihadiri oleh seluruh anggota, Gubernur NTB beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, Paripurna itu juga dihadiri oleh Gubernur NTB periode 2003-2008, H. L. Serinata dan sejumlah mantan pejabat, serta sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Dalam pidato pembukaan sidang paripurna tersebut, Isvie menyampaikan bahwa rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kinerja DPRD tersebut merupakan tradisi baru, karena untuk pertama kalinya dilakukan di NTB, dan bahkan mungkin

satu-satunya di Indonesia yang dilaksanakan pada akhir masa jabatan dewan. Dikatakan Isvie, adapun tujuan dari pelaksanaan rapat paripurna penyampaian laporan kinerja DPRD tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan seluruh masyarakat NTB. “Pertanggungjawaban ini sebagai informasi kinerja DPRD selama lima tahun menjalankan masa jabatan.

Pertanggungjawaban ini juga merupakan media evaluasi kinerja bagi DPRD NTB dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Pertanggungjawaban ini juga diharapkan menjadi media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, ujar Isvie.

Sejak memulai masa jabatan lima tahun lalu, para anggota dewan tidak hanya mengandalkan semangat dan tekad memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, akan tetapi juga bekerja secara sungguh-sungguh dan berupaya mengenali dan

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Partai Golkar

(Suara NTB/ndi)

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua, menyerahkan laporan hasil kinerja DPRD NTB periode 2014-2019 ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. memahami permasalahan telah menetapkan 75 buah per- semata-mata untuk menjamin dan tantangan yang dihadapi da. Dengan rincian pada tahun terlaksananya setiap program oleh Provinsi NTB. Dengan 2014 sebanyak 14 buah perda, dan kegiatan yang telah ditetademikian, dalam melaksana- tahun 2015 sebanyak 12 buah pkan bersama secara terarah, kan peran dan fungsinya, dew- perda, tahun 2016 sebanyak 13 efektif, efisien dan akuntabel, an melakukannya secara pro- buah perda, tahun 2017 sebany- dalam rangka mewujudkan peak 13 buah perda, tahun 2018 merintahan yang baik dan berfesional dan proporsional. “Berkaitan dengan pelak- sebanyak 16 buah perda, tahun sih. Sedangkan tugas dewan sanaan fungsi-fungsi DPRD, 2019 sebanyak 7 buah perda. yang berkaitan dengan penyera“Mengenai pelaksanaan pan aspirasi masyarakat, baik pada hakikatnya selama lima tahun ini telah dapat kami fungsi anggaran (budgeting) yang disampaikan langsung oleh laksanakan secara optimal yang diwujudkan dalam tugas masyarakat melalui delegasi sesuai ketentuan perundan- penyusunan, pembahasan dan masyarakat maupun kehadiran gan yang berlaku, disertai rasa penetapan APBD, meskipun para anggota dewan di daerah tanggung jawab dan terk- terkadang antara dewan dan pemilihannya pada saat reses. adang terbangun sikap kritis eksekutif kerap kali terjadi Usai membuka rapat konstruktif dalam menyikapi perbedaan pendapat. Namun paripurna, penyampaian hasil berbagai kebijakan eksekutif. dengan komunikasi, koordina- kinerja anggota DPRD NTB Selaku mitra kerja gubernur, si dan semangat menjaga har- dalam pelaksanaan tiga fungselama lima tahun telah ter- monisasi antar unsur penye- si pokoknya yang lebih detail jalin kerjasama harmonis lenggara pemerintahan daerah disampaikan oleh Wakil Ketdalam menyusun setiap kebi- untuk mengutamakan sebe- ua, TGH. Mahalli Fikir. Ia jakan daerah, peraturan daer- sar-besarnya kemaslahatan menyampaikan penjabaran ah serta pembahasan APBD umat, alhamdulillah postur, lebih rinci terkait dengan casebagai wujud pelaksanaan struktur dan konstruksi APBD pain-capaian DPRD dalam fungsi legislasi, papar Isvie.

NTB dalam beberapa tahun pelaksanaan tugasnya seSelain telah menetapkan be- terakhir ini semakin menam- bagai wakil rakyat. Pada gitu banyak peraturan daerah pakkan keberpihakan kepada kesempatan itu, Mahali juga baru, selama lima tahun, DPRD kepentingan publik serta men- menyampaikan laporan hasil bersama gubernur, juga ikut ingkatnya anggaran pendapa- kunjungan kerja ke luar negeri melakukan evaluasi, revisi bah- tan dan belanja daerah setiap yang cukup ramai disoroti dan kan pencabutan terhadap beber- tahunnya, yang dibuktikan ditolak oleh masyarakat NTB. apa perda yang dianggap sudah dengan penetapan APBD 2020 Disampaikan Mahalli, bahtidak sesuai lagi dengan kondisi sebsar Rp5,6 triliun, ujarnya. wa hubungan internasional masa kini dan kepentingan fakSementara itu, dalam fungsi menjadi penting bagi suatu tual masyarakat. Disebutkan- pengawasan dewan terhadap negara, karena saat ini diyakinya, DPRD NTB dalam masa penyelenggaraan pemerintahan ni bahwa tidak ada satu negabhakti lima tahun ini, dalam dan pembangunan yang dilaku- rapun yang dapat berdiri sendimelaksanakan fungsi legislasi, kan oleh kepala daerah, adalah ri. Dengan adanya hubungan

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Partai Gerindra

hasil kunker tersebut untuk negara tujuan Turki, Swiss, Italia, Belanda, Belgia dan Australia yang dilaksanakan pada akhir masa jabatannya, pada pertengahan Agustus 2019 lalu.

Beberapa hasil yang diperoleh di bidang tenaga kerja, pendidikan, pariwisata, ekonomi, perdagangan dan bisnis.

Dari penjelasan tersebut, bahwa perjalanan dinas luar negeri anggota DPRD NTB telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Demikian laporan kinerja DPRD NTB ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD NTB tahun 2014-2019 kepada publik dan seluruh masyarakat di NTB, kata Mahalli.

Menutup rapat paripurna tersebut, DPRD NTB kemudian menyerahkan laporan hasil kinerja tersebut ke Gubernur NTB. Karena dalam laporan kinerja tersebut, juga dicantumkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah eksekutif sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kedepannya. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Partai Demokrat

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PPP

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Hanura

internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan. Demikian halnya dengan pemerintah daerah yang harus memiliki wawasan yang luas terhadap pembangunan globalisasi. Atas dasar pemikiran itulah kemudian, DPRD NTB berpadangan bahwa hubungan dan kerjasama antar negara tersebut sangat penting, terlebih NTB sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan di Indonesia. Hal tersebut harus didukung penuh dengan kebijakan yang sesuai dengan kemajuan negara internasional lainnya. “Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, maka harus senantiasa meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan negara lain.

Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja agar mampu melakukan diplomasi yang pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia khususnya provinsi NTB di dunia internasional, kata Mahalli.

Pada kesempatan tersebut, Mahalli bersama Nurdin Ranggabarani ditunjuk untuk mewakili menyampaikan laporan

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PKS

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PDI-P

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PKB

(Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi)

Fraksi PAN

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Bintang Restorasi

Pose bersama seluruh anggota DPRD NTB periode 2014-2019 mengakhiri masa jabatannya.

(Suara NTB/ndi)

Pimpinan DPRD NTB membuka rapat paripurna penyampaian hasil kinerja anggota DPRD NTB periode 2014-2019

(Suara NTB/ndi)

TGH. Mahalli Fikri dan Nurdin Ranggabarani mewakili menyampaikan akuntabilitas kunker ke luar negeri.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 4

Kekeringan Bisa Picu Kriminalitas

Kapolres Minta Bhabinkamtibmas Lebih Sigap RSUD Lotim Segera Beroperasi Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Timur (Lotim) yang dulu bernama Rumah Sakit Islam Kita (RSIK) yang berlokasi di Labuhan Haji segera beroperasi. Gedung rumah sakit yang dulu dibangun dengan menggunakan dana zakat yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim secara resmi akan ditetapkan mulai beroperasinya bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Lotim ke 124, Sabtu (31/8) hari ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. M. Hasbi Santosa saat menjawab Suara NTB di sela tasyakuran RSUD Lotim ini mengatakan untuk sementara tindakan pelayanan medis yang dilakukan adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Setelah launching Sabtu, Senin depan kemungkinan besar langsung bisa menerima pelayanan.

Koordinator Tim Medis

RSUD Lotim, drg. Sidarta Fitriadi mengatakan konsep paling rasional untuk RSUD kedua milik Pemkab Lotim ini adalah tipe D. Tidak bisa langsung loncat menjadi tipe C. Tapi belakangan bisa dimungkinkan akan terjadi perubahan regulasi terkait keberadaan rumah sakit.

Dituturkan, beberapa waktu lalu drg. Sidarta sudah mendengar langsung dari Kementerian Kesehatan terkait klasifikasi dari rumah sakit-rumah sakit. Diketahui, akhir-akhir ini juga banyak rumah sakit yang diturunkan grade-nya, karena hasil evaluasi dari pelayanan.

Pada RSUD Lotim di awal beroperasi ini akan ditempatkan dua dokter spesialis. Koordinasi dengan Puskesmas Labuhan Haji sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdekat apa saja jenis penyakit terbanyak yang diidap warga.

Prinsip yang akan ditempatkan tenaga medisnya adalah

yang paling banyak penyakitnya. Biasanya, sebut Sidarta adalah jenis penyakit dalam. Terpenting pula adalah pelayanan kesehatan medis dasar. Bertambahnya rumah sakit di Lotim dan dekat dengan Puskesmas Labuhan Haji ini dipastikan tidak akan mengurangi beban FKTP tersebut. “Kita akan kolaborasi terus,” tuturnya.

RSUD Lotim ini dinilai sangat potensial untuk dikembangkan ke depan.

Saat ini, alat-alat kesehatan sedang dalam proses perencanaan dan pengadaan di Dikes Lotim. Rencana tahun 2020 mendatang sudah bisa lebih mantap beroperasi.

“Terpenting, kita mengangkat keinginan pemerintah daerah bangunan rumah sakit sudah jadi, setidaknya aktifkan dulu, soal izin dan sebagainya itu sambil jalan,” ujarnya. (rus)

Iuran JKN-KIS Makin Mahal Selong (Suara NTB) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepesertaan mandiri rencana akan semakin mahal. Informasinya, untuk kelas I sebelumnya Rp 80 ribu berubah menjadi Rp 120 ribu per bulan, Kelas II sebelumnya Rp 51 ribu naik menjadi Rp 75 ribu dan kelas III sebelumnya Rp 25 ribu melonjak menjadi Rp 42 ribu.

Rencana kenaikan iuran ini pun diprotes. Rohani, salah satu peserta JKN-KIS di Lotim mengeluhkan biaya kesehatan ini makin mahal.

Kenaikan ini sangat disayangkan. Padahal, kualitas pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS ini saja masih banyak yang belum beres. Semestinya, yang dilakukan perbaikan kualitas pelayanan dulu baru kemudian menaikkan biaya iuran bulanan.

Menanggapi hal ini, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kese-

hatan Selong, Made Sukmayanti mengatakan rencana kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) semata untuk penyesuaian.

Menjawab Suara NTB, Jumat (30/8), Made Sukmayanti mengatakan, penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS akan ditentukan dan akan disampaikan oleh pemerintah. Di mana, sesuai dengan regulasi bahwa besaran iuran ditinjau maksimal 2 tahun sekali. Disebut, penyesuaian tarif iuran JKNKIS ini sudah lama tidak melakukan penyesuaian. “Sejak tahun 2016 iuran belum pernah disesuaikan,” ucapnya.

Sejak awal Program JKNKIS diluncurkan, dinilai iuran yang telah ditetapkan sampai saat ini adalah angka yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Akan tetapi, pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan suntikan dana tambahan jika terjadi mis-

match antara biaya pelayanan kesehatan dengan iuran.

Penyesuaian iuran dilakukan juga dalam rangka peningkatan layanan dan kesinambungan Program JKN-KIS. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan Program JKN-KIS. Program JKN merupakan program jaminan sosial negara yang sudah terbukti bermanfaat untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyesuaian iuran pada segmen peserta mandiri ini adalah untuk meningkatkan kontribusi masyarakat yang mampu. Dengan skema gotong royong maka akan semakin banyak lagi masyarakat tidak mampu yang dapat terbantu. (rus)

Pelantikan Ketua DPRD Definitif Dijadwalkan 11 September Tanjung (Suara NTB) Pascapelantikan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pda 12 Agustus lalu, status kepemimpinan di DPRD KLU masih bersifat sementara. Berkenaan dengan agenda-agenda penting dan legalitas administratif di DPRD, lembaga legislatif diharapkan dapat menuntaskan status definitif lebih cepat.

Ketua Sementara DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., kepada Suara NTB, Jumat (30/8) mengakui, pelantikan pimpinan DPRD definitif merupakan agenda utama yang ia usung. Sebagai salah satu tugas Ketua Dewan Sementara, maka ia dalam rapat sebelumnya telah menetapkan tanggal pelantikan Ketua Dewan Definitif pada 11 September mendatang.

“Pelantikan pimpinan definitif sudah kita jadwalkan nnto pada tanggal 11 September. Cuma sekarang ini kita

(Suara NTB/ist)

Nasrudin masih menunggu SK penunjukan sebagai Pimpinan Dewan untuk jabatan Wakil Ketua, sampai sekarang belum keluar,” ujar Nasrudin.

Politisi Gerindra Lombok Utara ini menjelaskan, dari 3 unsur pimpinan, hanya dirinya di Gerindra yang sudah menerima SK DPP untuk jabatan Ketua DPRD. Sedangkan SK dua jaba-

tan Wakil Ketua, masingmasing H. Burhan M. Nur, SH., (Wakil Ketua I Demokrat) dan Mariadi, S.Ag., (Wakil Ketua II - Golkar) belum menerima SK dari DPP parpol masing-masing.

Ia optimis, masing-masing calon Wakil Ketua definitif dapat segera mengurus SK DPP dimaksud. Setidaknya, sebelum 11 September SK sudah diterima oleh Sekretariat ,Dewan sehingga pelantikan dapat dilakukan sesuai jadwal.

Tidak hanya pelantikan Ketua Dewan definitif, Sekretariat DPRD juga masih harus melantik dua orang anggota DPRD yang belum sempat dilantik pada 12 Agustus. Mereka adalah, H. M. Arsan (PAN) dan Yusuf, S.Pd.I. M.Pd.I., (PKS). Keduanya diketahui sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah saat digelarnya pelantikan DPRD KLU ketika itu. (ari)

DPRD Khawatirkan APBDP 2019 Tanjung (Suara NTB) Selang 18 hari sejak pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 12 Agustus lalu, pelantikan pimpinan DPRD definitif belum juga dilakukan. Hal itu dikhawatirkan berdampak pada APBD-Perubahan 2019 pascaevaluasi provinsi yang menyisakan waktu hanya 2 hari lagi.

“Perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi provinsi sudah dilakukan TAPD. Yang terpenting sekarang adalah percepatan di internal DPRD sendiri bukan di eksekutif. Sisa waktu hanya dua hari,” ujar Wakil Ketua TAPD sekaligus Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., Jumat (30/8).

Lebih penting menurut Hery, adalah legalitas dari pimpinan DPRD yang menandatangani dokumen penting tersebut. Eksekutif dan legislatif tidak lagi membahas isi RAPBD, karena sudah melalui pembahasan Banggar DPRD sesuai regulasi.

Keterlambatan finalisasi

APBD-P tegas dia, bisa berdampak luas. Tidak hanya eksekusi yang molor, tetapi juga kemungkinan teguran dari provinsi dan pusat. Di samping itu, pihaknya juga dikejar tenggat untuk memasukkan draf APBD 2020 pada bulan September ini.

“Kalau nanti banyak silpa karena keterlambatan ini, jangan lagi salahkan OPD, penyebabnya adalah DPRD,” cetusnya setengah bergurau.

Ia berharap, pihak legislatif semestinya juga intens berkomunikasi dengan pihak provinsi bersama TAPD. Sebagaimana evaluasi APBD-P dari provinsi melibatkan legislatif yang mana dihadiri langsung Ketua Sementara.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD KLU, Burhan M. Nur, tak menyangkal belum definitifnya status pimpinan DPRD menyulitkan proses selanjutnya, yakni mensahkan AKD (Komisi, Banmus, BK, Bapem Perda dan Banggar).

AKD yang sah tersebut sejatinya mempunyai wewenang

dalam membahas tugas-tugas Dewan baik legislasi, pengawasan dan budgeting.

“Kita belum punya AKD karena belum dilantiknya pimpinan definitif. Oleh karena itulah, kita bahas bersama (APBD-P hasil evaluasi) dengan semua anggota tanpa kecuali sebagai tupoksi kita,” ujarnya.

Sementara, beberapa anggota Dewan beranggapan tidak akan mungkin bisa memfinalkan APBD-P pascaevaluasi dikarenakan tidak berwenang ya Pimpinan Sementara memimpin rapat pariurna.

Terlebih lagi, deadline waktu untuk menyempurnakan APBD-P hanya dua hari.

“Gak mungkin DPRD bisa selesaikan pelantikan dan AKD selama dua hari.

Ada proses pengusulan Ketua di internal partai yang harus dilalui sehingga tidak bisa cepat,” kata anggota Dewan (PDIP), I Made Karyasa. (ari)

Menurut Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, Jumat (30/8), tindak kriminalitas terjadi dikarenakan urusan perut, sehingga apabila kebutuhan air bersih tidak dinikmati oleh masyarakat serta terjadinya gagal panen sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian. Maka dapat dimungkinkan terjadinya tindak kriminalitas.

Untuk itu, Polres Lotim juga menyediakan dua tangki air bersih berukuran besar untuk didroping kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Langkah pencegahan ini terus dilakukan sembari pemerintah daerah mencarikan

solusi permanen untuk menyediakan air bersih terhadap masyarakat. “Jika kondisi masyarakat tenang. Tidak lapar. Maka tindak kriminalitas akan aman,” ungkapnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan menyampaikan, status siaga darurat kekeringan ditetapkan sejak bulan Juli lalu. Dalam siaga darurat ini dihimpun data kekeringan jumlah kecamatan dan desa serta dampak yang dialami oleh masyarakat, persiapan untuk mengantisipasi terjadinya darurat kekeringan dan berkoordinasi dengan BPBD NTB yang merupakan leading sector yang memiliki dana tak terduga

dan siap pakai.

Penetapan siaga darurat menyusul banyaknya masyarakat yang terdampak yang dibuktikan dengan pengajuanpengajuan dari desa untuk pendistribusian air bersih maupun mengeringnya embung-embung rakyat yang menyebabkan gagal panen. Namun status siaga darurat saat ini masih berjalan dikarenakan embung-embung lahan pertanian masyarakat masih berair yang bisa dimanfaatkan minimal untuk mencuci dan mengairi lahan pertaniannya.

Wilayah yang diatensi sebanyak 7 kecamatan terkait bencana kekeringan ini, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak,

Sakra Timur, Sakra Selatan, Suela, Sembalun, dan Terara dengan desa yang terdampak berkisar antara 17 sampai 20 desa. Dijelaskannya bahwa setiap tahun masyarakat di Kabupaten Lotim terutama di wilayah-wilayah tertentu secara rutin mengalami krisis air bersih. Sehingga pihak dari BPBD Lotim sudah siap siaga untuk mengantisipasi hal demikian dan bergerak apabila ada permintaan dari masyarakat. “Krisis air bersih memang suatu yang rutin terjadi. Sehingga kita juga lakukan antisipasi sejak awal,” sebutnya.

BPBD Lotim tetap menunggu wilayah-wilayah lain yang melayangkan permintaan kebutuhan air bersih. Menurutnya, untuk pendropan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan harus menunggu permintaan mulai dari jumlah yang didropkan karena dalam surat permintaan akan dilihat jumlah kebutuhannya. (yon)

Animo Calon Pendaftar Tinggi PILKADES serentak di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 21 November mendatang sudah berproses. Saat ini, tahap yang dilalui adalah pendaftaran calon kepala desa yang mana cukup menyedot animo masyarakat untuk mendaftar.

Kepala Bidang PMD pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD), Atmaja Gumbara, SP., Jumat (30/8) mengungkapkan, sebanyak 25 desa peserta pilkades serentak sedang dalam proses menerima pendaftaran calon kades.

Monitoring yang dilakukan dinas menunjukkan, pendaftar calon kades cukup tinggi.

“Animo masyarakat untuk memiliki kepala desa yang baru sebenarnya cukup tinggi.

Ada desa yang calonnya empat, lima bahkan tujuh orang.

Tapi ada juga desa yang baru satu calon. Kalau melihat kondisi ini, kemungkinan ini bagian dari strategi masing-masing calon,” ungkap Atmaja.

Dijelaskan Kabid PMD, animo tinggi masyarakat itu menunjukkan kesadaran politik masyarakat desa cukup baik. Namun tidak hanya kesadaran politik tinggi, pihaknya juga berharap adanya kedewasaan berpolitik. Artinya, pascapilkades, masyarakat bisa bersatu membangun desa masing-masing tanpa ada sentimen atau sikap fanatisme pada calon yang menang.

Selain itu, kuantitas calon kades diimbangi oleh kualitas calon itu sendiri. Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya panitia pilkades untuk selektif dan bekerja sesuai aturan. “Kepala desa yang terpilih nanti berbeda dengan yang dulu. Karena

yang dulu tidak membahas masalah administratif, terutama masalah keuangan. Kades mendatang, kalau kita bilang harus paham betul dengan regulasi, terutama masalah keuangan, karena memang setiap tahunnya anggaran desa bertambah,” paparnya.

Dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang besar, sambung Atmaja, menuntut perencanaan dan eksekusi yang baik, sehingga jalannya pembangunan di desa sesuai dengan harapan semua pihak. Sebab kemajuan suatu daerah diukur dari kemajuan di desa tersebut.

Kades terpilih diingatkan untuk tidak berorientasi pada besarnya APBDes yang dikelola.

Lebih penting dari itu, Kades memiliki visi, memiliki jiwa kepemimpinan yang tertuang

dalam RPJMDes 6 tahunan.

“Jadi RPMJDes itu adalah cerminan arah pembangunan seorang kepala desa di desanya.

Dan kita juga akan fokus untuk melakukan pembinaan kepada desa-desa,” tandasnya. (ari)

Atmaja Gumbara

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/rus)

RSUD Lotim - Rumah Sakit Islam Kita (RSIK) dulunya kini sudah ditetapkan menjadi RSUD Lotim dan tahun 2019 ini sudah mulai beroperasi.

Selong (Suara NTB) Menjelang akhir tahun 2019 ini, bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat di wilayah selatan. Kondisi ini pun dimungkinkan dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas. Untuk itu, Bhabinkamtibmas di masing-masing desa untuk intens dan sigap memantau situasi wilayahnya.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 5

Kejuaraan Paralayang

Penerbang Mancanegara Ambil Bagian Praya (Suara NTB)Kejuaraan Paralayang, Paragliding Trip of Indonesia (Troi) seri 3 nasional, Jumat (30/8), resmi digelar. Mengambil tempat di kawasan bukit Sombeng Torok Aik Belek Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng).

Kejuaran yang diikuti ratusan penerbang yang berasal dari 11 provinsi dan sejumlah penerbangan luar negeri tersebut dibuka Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Ini menjadi kali kedua Loteng dipercaya sebagai tuan rumah gelaran Paragliding Troi seri 3 nasional. Setelah pada tahun lalu, gelaran serupa digelar di kawasan bukit Prabu dan Pantai Kuta Kecamatan Pujut. Event tersebut pun diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan pariwisata di Loteng. Sekaligus bisa menjadi event tahunan di Loteng.

“Dari aspek pariwisata, kejuaraan paralayang ini bisa mendukung pemulihan pariwisata Loteng yang sempat lesu setelah musibah gempa yang melanda Pulau Lombok tahun lalu,” sebutnya. Terlebih event tersebut tidak hanya diikuti peserta lokal atapun pun nasional. Tetapi juga diikuti peserta dari luar negeri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Loteng, H. Lalu Dipta mengatakan, total peserta yang sudah mendaftarkan diri secara online sebanyak 220 orang. Termasuk pendaftar dari luar negeri. Hanya yang sudah hadir baru sekitar 97 peserta. Sementara peserta yang lain masih belum tiba, masih terkendala transportasi.

Loteng merasa terhormat bisa kembali ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan paralayang seri nasional tersebut.

Karena memang tidak semua daerah bisa ditunjuk sebagai tuan rumah event nasional tersebut. Di mana dalam setahunnya hanya ada 5 seri yang digelar. Itu artinya hanya 5 daerah yang dipercaya sebagai tuan rumah.

Pihaknya pun berharap bisa terus ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan nasional tersebut. Selain bisa memberikan tontotan menarik bagi masyarakat di daerah ini, event tersebut juga bisa menjadi sarana promosi Loteng. “Kalau kita ditunjuk sebagai tuan rumah, pasti akan kita support penuh,” timpalnya. Karena banyak dampak positif yang bisa diperoleh sebagai tuan rumah event berskala nasional tersebut. (kir)

Elaborasi Masalah Stunting, Konsepsi NTB Gelar V4CP Giri Menang (Suara NTB) Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB terus mendorong penurunan angka stunting di NTB. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dalam program Voice for Change Partnership Program (V4CP) dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan Organisasi Pembangunan Belanda SNV. Direktur Konsepsi NTB, Dr. Moh. Taqiuddin, menerangkan melalui V4CP diharapkan terjadi pertukaran pengalaman dan informasi dari masing-masing daerah yang mengikuti program tersebut. Tema yang menjadi pembicaraan adalah perihal ketahanan pangan dan gizi serta sanitasi dan air bersih untuk sembilan kabupaten di Indonesia.

“Jadi kabupatennya dari Sumatera itu dari Pringsewu, Lampung Selatan, Pariaman, Sijunjung, Manggarai, Flores Timur, Kupang, Lombok Utara, dan Lombok Timur,” ujar Taqiuddin saat dikonfirmasi, Jumat (30/8). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi itu juga membahas penyusunan rencana kerja kemitraan untuk 2020.

Sebelum melaksanakan diskusi dalam V4CP, Taqiuddin menerangkan pihaknya lebih dulu melakukan audiensi dengan beberapa kepala daerah guna membiacarakan masalah tersebut. Di antaranya dengan Bupati Lombok Utara, Wakil Gubernur NTB, serta Bupati Lombok Timur yang diwakili Kepala Bappeda. “Kami juga melakukan kunjungan lapangan di salah satu desa di Lombok Timur yang dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK di Lombok Timur,” ujarnya.

Tema dalam audiensi dengan pihak pemerintah itu meliputi pengintegrasian isu stunting, sanitasi air bersih dan kesehatan reproduksi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemanfaatan Posyandu untuk melakukan penimbangan balita, pengukuran stunting, dan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak berbasis bahan pangan lokal.

Disebut Taqiuddin saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan, pihaknya menemukan banyak desa yang memberlakukan kebijakan tertentu untuk mencegah dan menekan angka stunting. “Di tingkat desa (mereka) memanfaatkan dana desa,” ujarnya. Selain itu, pada tingkat kabupaten/kota juga diharapkan adanya ekspose upaya percepatan, percegahan, dan penekanan angka stunting.

Saat ini NTB sendiri menduduki posisi ke tujuh secara nasional dengan persentase stunting mencapai 33.49 persen. Mengingat stunting telah menjadi perhatian pusat, Taqiuddin berharap angka stunting bisa ditekan sesuai dengan target persentase nasional yang sebesar 28 persen sampai dengan akhir tahun 2019.

Ditekankan Taqiuddin masalah stunting memang perlu mendapat perhatian khusus, karena memiliki dampak yang cukup luas. Di antaranya berdampak pada pertumbuhan generasi ke depan, kecerdasan otak, dan lain-lain. Beberapa aspek yang pelu mendapat perhatian untuk itu adalah ketahanan pangan rumah tangga, sanitasi, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dianggap menjadi determinan stunting.

Senada dengan itu, Technical Officer Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi SNV, Yuni Setyaningsih, menerangkan bahwa pola asuh orang tua juga perlu menjadi perhatian dalam penanganan dan penekanan angka stunting. Terlebih setelah terjadi gempa, dimana kebutuhan untuk air bersih disebut Yuni menjadi cukup sulit di NTB dan dikhawatirkan mempengaruhi masalah sanitasi.

Secara nasional, masalah stunting telah menmiliki aturan dan kebijakan baku. Disebut Yuni, untuk tahun 20182019 penanganan stunting di Indonesia telah meningkat dan membaik sampai ke daerah-daerah. “Tahun-tahun sebelumnya memang belum,” ujarnya saat ditemui sesuai kegiatan.

Salah satu masalah yang sering terjadi disebut Yuni adalah pengetahuan pemerintah terhadap bahaya dan dampak dari stunting itu sendiri. Disebutnya walaupun perhatian yang diberikan telah meningkat secara umum, namun kebijakan nasional terkait penangananan stunting masih sering gagal terimplementasikan di beberapa daerah. “Banyak daerah yang belum mengimplementasikan kebijakan nasional kepada kebijakan daerah mereka. Di situ gap yang kami alami empat tahun berjalan mengadvokasikan ke pemerintah mengenai stunting,” pungkas Yuni. (bay)

(Suara NTB/bay)

BAHAS - Suasana forum V4CP yang digelar Konsepsi NTB bersama SNV dan IFPRI membahas tentang ketahanan pangan dan gizi serta sanitasi dan air bersih di Senggigi, Jumat (30/8).

(Suara NTB/kir)

BATU BATA - Warga tengah membuat batu bata. Saat ini menjadi pembuat batu bata jadi usaha sampingan warga Desa Kabul, Praya Barat Daya di kala musim kemarau sambilmenunggu musim tanam tiba.

Musim Kemarau, Petani Jadi Produsen Batu Bata

Praya (Suara NTB) Kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membuat hampir sebagian besar lahan pertanian di daerah ini tidak bisa ditanami lagi. Akibatnya, para petani harus berpikir keras untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Banyak di antaranya yang kemudian memilih alih profesi sebagai buruh bangunan. Ada juga yang memilih jadi produsen batu bata.

Seperti yang dilakoni warga di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Lahan-lahan pertanian disulap warga menjadi lokasi “pabrik” batu bata merah. “Kan dari pada lahannya dianggurin, mending dijadikan lokasi pembuatan batu bata,” kata Ahmad, warga Desa Kabul kepada Suara NTB, Jumat (30/8).

Menurutnya, menjadi produsen batu bata saat ini jauh lebih menjanjikan. Dan, usaha tersebut memang sudah sejak beberapa tahun terakhir dilakoni. Hasilnya pun cukup

memuaskan. Paling tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena kalau mau cari pekerjaaan yang lain, dengan bekal keterampilan dan pendidikan yang dimiliki jelas akan sulit. “Mau kerja disawah, sedang kering. Mau kerja yang lain juga tidak bisa.

Pilihan yang ada jadi pengusaha batu bata,” timpalnya.

Ahmad mengaku dalam sehari ia bersama beberapa pekerja lainnya bisa menghasilkan sekitar 500 sampai 600 batu bata. Batu bata

Polisi Gagalkan Pengiriman Bahan Kimia ke Tambang Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Pengiriman bahan kimia ke wilayah tambang ilegal Sekotong, Lombok Barat (Lobar), digagalkan oleh aparat Polres Lobar. Bahan kimia ini diamankan di wilayah Lembar.

Namun karena hasil penyelidikan pihak Polres, bahwa kasus ini masuk ranah administrasi sehingga masalah bahan kimia ini sudah diserahkan baik orang yang mengangkut beserta barang bukti (BB) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi untuk ditindaklanjuti.

“Sudah kita tangkap pengiriman bahan kimia berupa Sianida, setelah dilakukan penyelidikan ternyata masuk ke ranah administrasi. Sudah kita serahkan ke dinas Perindag provinsi baik orang yang mengangkut dan kendaraannya untuk diambil tindakan,” tegasnya. Kecuali jika ditemukan merkuri bisa diproses lebih lanjut. Sebab kata dia sesuai ketentuan untuk peredaran merkuri di Indonesia ini tidak boleh lagi di perjualbelikan.

Untuk mencegah peredaran bahan berbahaya merkuri ini, pihak pemda Lobar sendiri sudah membentuk Satgas penanggulangan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diketuai oleh Sekda H.M. Taufiq.

Tim Satgas ini lebih mengedepankan upaya preventif dan persuasif. Sehingga dibentuk beberapa sub satgas, yakni sosialisasi, bahan kimia dan penindakan. ”Tetap kita kedepankan persuasif dengen melakukan imbauanimbauan kepada masyarakat selama satu bulan kedepan,” jelas dia.

Dalam mendukung tim satgas ini, pihaknya sudah melakukan kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan sasaran senjata tajam (Sajam), kendaraan bodong, pengangkutan bahan kimia dan narkotika. Pihaknya juga sudah mulai turun melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pihaknya sudah turun mendampingi pihak provinsi melakukan pendataan sekaligus sosialisasi masalah PETI. ”Kita terus turun sosialisasi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menegaskan, Pemda sudah membentuk tim Satgas untuk penanganan tambang ilegal di Lobar. Pihaknya akan mengevaluasi kerja dari tim-tim di masing-masing sub Satgas. Ia memastikan akan memanggil para OPD terkait yang terlibat dalam tim ini untuk dimintai laporan. “Kami sudah bentuk tim Satgas penertiban tambang ilegal, kami akan action tanpa menunggu ada anggaran, sebab ini komiten kita bersama merkuri dan zat-zat lain merupakan ancaman, termasuk galian C serta kebakaran hutan,” tegas Bupati. (her)

tersebut bahkan sudah banyak yang dikirim ke beberapa wilayah. Seperti Praya, Penujak dan beberapa wilayah lainnya. Harga jual yang dipatok pun cukup terjangkau. Antara Rp650 ribu sampai Rp750 ribu per seribu batu bata.

“Kalau yang ambil sendiri di lokasi, kita kasih harga Rp650 ribu per seribu. Kalau yang terima di tempat, harganya Rp750 ribu,” ujarnya.

Selisih harga tersebut untuk ongkos angkutan batu bata serta biaya pekerja.

Ia mengaku, usaha tersebut

tidak hanya digeluti oleh dirinya sendiri. Masih banyak juga warga yang melakoni usaha membuat batu bata.

Karena itu tadi, mau bertani sudah tidak bisa. Lantaran musim kering. Walaupun memang ada sumber air baku di bendungan Pengga. Tetapi lokasinya cukup jauh dan tidak terjangkau oleh petani.

“Dari pada buang-buang biaya untuk bertani yang belum pasti berhasil, lebih baik kita alih profesi sebagai pembuat batu bata,” tandasnya.

Untuk bahan bakunya sendiri cukup melimpah. Pihaknya biasanya ambi tanah dari gunung. Lantaran dinilai lebih bagus dari pada tanah sawah. Adapun air untuk mengaduk bahan baku batu bata, biasanya dibeli seharga Rp250 ribu pertangki. “Kalau untuk air, kita biasanya beli

pertangki seharga Rp250 ribu,” tambah Ramli, pengusaha batu bata lainnya.

Ramli menambahkan, permintaan batu bata pada musim sekarang ini juga cenderung cukup tinggi. Karena proyek-proyek banyak yang sudah berjalan.

Masyarakat membangun rumah juga biasanya memilih pada musim kemarau. Supaya tidak terganggu oleh musim.

“Kalau sedang banyak pembeli, sehari kita bisa mengirim sampai tiga kali. Ke lokasi yang berbeda-beda,” ujaranya.

Menurutnya, menjadi pembuat bata batu merupakan pekerjaan samping selama musim kemarau saja. Kalau pekerjaan yang paling utama tetap sebagai petani. Nanti kalau hujan sudah turun dan musim tanam dimulai, warga kembali ke aktifitas awalnya sebagai petani. (kir)

Ratusan Koperasi Tambang di Sekotong Terancam Dibubarkan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Barat (Lobar) kesulitan mendeteksi keberadaan pengurus koperasi tambang yang dibentuk di awal-awal dibukanya tambang di kawasan Sekotong. Koperasi yang dibentuk untuk keperluan persyaratan penggarapan kawasan tambang rakyat ini tidak jelas pengurus dan kantornya. Ratusan koperasi tambang ini pun berpotensi dibubarkan karena statusnya saat ini tidak aktif.

“Jadi koperasi tambang ini mejadi penyuplai koperasi tidak aktif di Lobar. Dari 506 koperasi di Lobar, hanya 150 koperasi aktif dan sisanya ada 356 koperasi tidak aktif. Koperasi tambang ini berpotensi kita usulkan untuk dibubarkan,” tegas Kepala Diskop dan UMKM Lobar, H. Fajar Taufik, Jumat (30/8). Memang tidak mudah membubarkan koperasi ini karena mereka berbadan hukum, di samping pihaknya tidak tahu kalau koperasi ini kemungkinan ada sangkut pautnya dengan perbankan atau pihak lain. Ia mengaku, pihaknya kehilangan jejak terhadap koperasi-koperasi tambang ini.

Akan tetapi ada upaya-upaya penanganan yang akan dilakukan. Pihaknya perlu melakukan sosialisasi lebih dulu. Pihaknya akan berupaya menangani 356 tidak aktif yang sebagian besar di Sekotong. Menurut dia, ratusan koperasi tambang ini berpotensi untuk dibubarkan.

Namun yang memiliki kewenangan untuk membubarkan adalah Kementerian Koperasi. Pihaknya hanya mengusulkan usulan dinas koperasi, setelah beberapa proses dilalui salah satunya melalui tahapan sosialisasi, kemudian pengumuman.

Apakah koperasi ini bisa disebut fiktif? Menurut dia koperasi ini tidak bisa disebut fiktif sebab bisa saja dulu benar ada koperasi ini. Sebab dulu, salah satu persyaratan untuk ikut mengelola tambang harus menjadi anggota koperasi. “Dulu kan ada bantuanbantuan, nah persyaratan un-

(Suara NTB/her)

H. Fajar Taufik tuk dapat bantuan harus masuk dalam satu wadah (koperasi red),” jelas dia. Koperasi tak aktif ini akan direduksi.

Terkait itu pihaknya akan mengusulkan pembubaran koperasi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi jelas dia, kabupaten/kota mengusulkan pembubaran koperasi tidak aktif. “Ya harus kita

usulkan pembubaran koperasi tak aktif ini. Ndak bisa kita biarkan,” jelas dia.

Sejauh ini pihaknya bisa mengaktifkan kembali enam koperasi yang tadinya tak aktif. Pihaknya mendata koperasi yang tak aktif namun berpotensi diaktifkan kembali. Pemda berupaya membina koperasi sepanjang masih bisa diaktifkan. Disamping itu, pihaknya berupaya menangani koperasi yang tadinya akif namun berpotensi tak aktif akibat beberapa faktor. Seperti pengurus yang menjadi anggota Dewan, sehingga kurang fokus mengurus koperasi.

Ia menambahkan dampak penghargaan Jasa Bakti Koperasi yang diperoleh Bupati berdampak terhadap perhatian pusat ke Lobar. “Perhatiannya nanti berupa DAK untuk Lobar bertambah, program pusat banyak digelontorkan dan pembinaan ke koperasi dan UMK semakin banyak juga,” jelas dia. (her)

SUARA NTB

Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 6

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Penghargaan Daerah Tertib Ukur atas prestasi mewujudkan tertib ukur melalui pembinaan, pengawasan serta pelayanan tera dan tera ulang.

Penghargaan TOP Pembina BUMD 2019 kepada H.Ahyar Abduh atas kinerja dan penghargaan kepada PDAM Giri Menang dari Majalah Top Business diserahkan di Jakarta 29 April 2019

HUT Kota Mataram Ke – 26

Membangun Harapan Penghargaan atas diraihnya opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2018 oleh BPK, 24 Mei 2019 di Mataram.

dan Optimisme

Pascagempa

Jembatan Dasan Agung

Jembatan Dasan Agung

Jembatan Dasan Agung

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram, Sabtu (31/8) hari ini, genap berusia ke 26 tahun. Bila dianalogikan sebagai manusia, Mataram telah beranjak dewasa. Tumbuh sebagai kota yang dewasa sudah barang tentu memiliki segudang capaian. Capaian ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang terarah.

Arah kebijakan pembangunan kini tertata dan menyentuh lapisan bawah. Masyarakat akar rumput mulai menikmati program pembangunan. Keberhasilan dicapai Kota Mataram tidak terlepas dari tangan dingin pemangku kebijakan.

Memimpin sebuah kota membutuhkan seni.

Seni memimpin inilah sedang diperagakan atau pertontonkan oleh Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana. Dua periode memimpin kota dengan luas wilayah 61,30 km segudang prestasi telah ditorehkan.

Ujian terberat sebelumnya tengah dihadapi saat gempa bumi setahun lalu. Berbagai sektor formal maupun informal terganggu. Dari kejadian itu menjadikan Kota Mataram tumbuh sebagai kota yang dewasa. Dewasa untuk bersikap.

Dewasa dalam berbertindak.

Pascagempa Kota Mataram membangun harapan dan optimisme sebagai kota metropolis.

Meski dalam situasi recovery berbagai penghargaan tingkat regional hingga nasional telah diraih. Di antaranya, untuk keempat kalinya berturut-turut Kota Mataram menerima penghargaan atas diraihnya opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2017 oleh BPK. Kemudian di bidang hukum, untuk keempat kalinya berturut-turut juga, Kota Mataram meraih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM. Menjelang Hari Ulang

Jembatan Dasan Agung

Tahun Kota Mataram disampaikan Walikota saat rapat paripurna di gedung DPRD, Kamis (29/8), kado istimewa juga kita dapatkan lewat tiga penghargaan level nasional, yaitu penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terbaik Tahun 2018 tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua, penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2019, serta Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Nasional Regional Wilayah IV untuk Kelurahan Pejanggik.

Anggaran Pendapatan Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar 1,437 Triliun Rupiah lebih, terealisasi sebesar 1,418 Triliun Rupiah lebih atau mencapai 98,65 persen. Namun, dari sektor PAD yang merupakan gambaran kemandirian daerah justru terealisasi sebesar 358,825 Milyar Rupiah lebih, melewati target yang ditetapkan sebesar 354,697 Milyar Rupiah lebih, atau mencapai 101,16 persen.

Sedangkan anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar 1,539 Triliun Rupiah lebih terealisasi sebesar 1,435 Triliun Rupiah lebih atau sebesar 93,23 persen. Dalam hal belanja, kami tetap menekankan aspek efisiensi dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah secara bijak untuk menghindari pemborosan anggaran.

“Saya ingat betul tahun 2010 PAD kita sekitar Rp 40 miliar lebih. Karena, sektor pendapatan kita andalkan adalah jasa dan perdagangan. Alhamdulillah, PAD tahun ini mencapai Rp 370 miliar lebih,’’ ujarnya.

Diakui Walikota, tantangan yang akan hadapi semakin berat. Namun, pihaknya optimis untuk bisa meningkatkan daya saing Kota Mataram dan membuka jalinan kerja sama dengan berbagai pihak. Kami berharap akan adanya kenaikan investasi, naiknya serapan tena-

ga kerja, yang kemudian juga berimbas pada turunnya angka kemiskinan masyarakat Kota Mataram. Kami pun menekankan program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tahun 2020 nanti.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menambahkan, di usia Kota Mataram ke 26, pihaknya berupaya untuk memenuhi harapan dan cita – cita bersama mewujudkan Kota Mataram yang masyarakatnya sejahtera, bahagia dan bisa merasakan Kota Mataram yang nyaman untuk dihuni.

Dalam usia ke 26 tahun bersama Walikota H.Ahyar Abduh memimpin selama delapan tahun dalam prosesnya banyak dilakukan dalam urusan kemasyarakatan dan pemerintahan. Tapi banyak yang perlu diikhtiarkan untuk jadi visi bersama. “Sebagai sebuah kota Mataram bergerak secara dinamis. Isu perkotaan cukup kompleks dihadapi,”tandasnya.

Di samping isu klasik yang dihadapi. Pemkot Mataram memiliki tantangan sebagai kota bertransformasi sebagai kota metropolis. Bersama stakeholder membangun kota ini.

Mohan mengatakan, pascagempa setahun lalu, Kota Mataram recovery. Gempa bumi berkekuatan 7 skala richter hampir semua sektor mengalami kondisi mengkhawatirkan.

Tetapi Kota Mataram bangkit dan optimis untuk membangun harapan untuk bangkit kembali. Saat ini, kondisi mulai membaik mulai dari sektor informal dan formal. Aktivitas masyarakat mulai dinamis.

Event skala nasional juga mulai dilaksanakan di Kota Mataram. Kegiatan skala nasional menjadi pemicu untuk memberikan pesan bahwa Mataram telah membaik dan bangkit. (cem/*)

Penghargaan TPID Terbaik Tahun 2018 Tingkat KabupatenKota Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua atas komitmen dan keseriusan dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi harga barang di daerah.

Kota Tua Ampenan

Pantai Ampenan

Pantai Ampenan

”Tembolak”, Ikon Baru Kota Mataram

Sabtu, 31 Agustus 2019

SUARA NTB

Halaman 7

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 8

Anggaran Air Bersih di PUPR Diduga Raib

(Suara NTB/Uki)

TAK BERFUNGSI - Sumur bor di perbatasan Desa Sondosia dan Sanolo Kecamatan Bolo tidak berfungsi dan hanya dibiarkan begitu saja.

Sumur Bor Tak Berfungsi, Warga Beli Air ke Desa Tetangga Bima (Suara NTB) – Sumur bor yang berada di perbatasan Desa Sondosia dan Sanolo Kecamatan Bolo, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi dua warga Desa setempat tidak berfungsi dan hanya dibiarkan begitu saja.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, sumur bor hibah dari Pemerintah Negara Jepang beberapa tahun lalu dan kini dikelola Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak berfungsi karena mesin penyedot air bersih rusak.

Kerusakan mesin tersebut dibiarkan begitu saja. Di sekitar mesin penyedot air bersih dipenuhi rerumputan dan ilalang. Selain itu juga sebuah bak penampungan air menjalar semak belukar.

Sekretaris Desa Sondosia Kecamatan Bolo, Salahuddin SE, mengakui sumur bor tersebut sudah lama tidak berfungsi lagi. Bahkan kata dia, tidak

dimanfaatkan sejak dua tahun terakhir.

“Sudah tidak berfungsi kalau tidak salah sudah dua tahun. Kemarin sempat dikelola oleh PDAM,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (30/8).

Salahuddin tidak mengetahui persis alasan sumur tersebut tidak berfungsi. Namun informasi yang diketahuinya, mesin penyedot air bersih telah rusak dan hingga kini belum diperbaiki. “Selain itu, informasinya juga banyak warga (pelanggan) yang tidak membayar iuran setiap Bulan ke PDAM,” katanya.

Menurut dia, saat beroperasi sumur bor tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Desa Sanolo dan sebagian Sondosia, yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur pribadi yang digali memiliki kadar garamnya cukup tinggi.

“Air bersih di sebagian Desa Sondosia dan Sanolo kebanya-

kan tawar dan rasanya asin Sehingga tidak bisa dipakai untuk memasak, minum, mandi dan lain-lain,” katanya.

Sebelumnya lanjut Salahuddin untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa mengambil dan mendatangkan air bersih dari Desa tetangga. Seperti di Desa Darussalam dan Bontokape.

“Karena mesin ini macet dan tidak berfungsi lagi terpaksa warga mengambil air di Desa tetangan. Kadang juga dibeli Rp3000 perjerigen,” katanya.

Untuk itu, Ia berharap kepada pihak terkait agar bisa mengfungsikan kembali sumur bot tersebut. Mesin penyedot bisa diperbaiki kembali, sehingga masyarakat tidak lagi mengambil ataupun membeli air dari Desa Tetangga “Kami sebagai Pemerintah Desa bisa berharap sumur bor ini bisa difungsikan dan dimanfaatkan kembali,” pungkasnya. (uki)

Hasanuddin, Satu-satunya Legislator Berkarya di Pulau Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasanuddin, SE, adalah satu satunya sosok yang berhasil menjadi anggota dewan, dari sekian banyak Caleg Partai Berkarya di Pulau Sumbawa. Keberhasilannya duduk sebagai anggota DPRD Sumbawa, tak lepas dari kiprah dan pengalamannya selama ini.

Figur yang satu ini memang tak asing lagi.

Lama berkiprah di pemerintah dan swasta. Pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Sumbawa dan setelahnya menjadi pengusaha menjadi bekal berharga dirinya untuk dekat dengan masyarakat. Meski perjalannya tembus ke DPRD Sumbawa, tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Mengingat Hasanuddin pertama kalinya masuk ke politik dan bergabung dengan Partai Berkarya, yang notabene adalah partai baru besutan Tommy Suharto.

Namun semangat pria kelahiran 2 Februari 1961 ini tak pernah kendor. Meski umur tak mudah lagi, berbekal pengalaman dan pengabdiannya selama ini, Hasanuddin mantap bertarung di Pemilu Legislatif April 2019 lalu.

Caleg melalui partai baru dan mengambil pilihan di Dapil II, suami Eni Tri Yuniarti ini bekerja cukup keras meraih simpati rakyat sehingga akhirnya melenggang ke DPRD. Mengalahkan para politisi senior di Dapil yang meliputi wilayah selatan Sumbawa tersebut. “Saya adalah satu satunya Caleg dari Partai berkarya di Pulau Sumbawa yang berhasil masuk ke dewan,” sebutnya, kepada Suara NTB, Jumat (30/8).

Plh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Ferry Ramadhan, ST yang didampingi Kasi Air Bersih, Moh Sirajuddin, ST saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (30/8) mengaku tidak mengetahuinya. “Bukan domainnya kita (menjelaskan berkurangnya anggaran air bersih). Kita di bidang hanya terkait teknisnya,” kata Ferry.

Dikatakan Ferry, proses perencanaan dan desain yang dikerjakan PT Della Sonta Molding Internasional dengan nilai kontrak sekitar Rp900an juta tahun 2019 sudah rampung dan hasilnya sudah disampaikan ke Dinas. Desain ini untuk keseluruhan air bersih dalam kota

meliputi Kecamatan Pajo, Dompu, dan Woja. “Karena desain dan perencanaannya sudah selesai, makanya untuk pekerjaan fisiknya kita sudah serahkan ke ULP untuk diproses lelang,” ungkapnya.

Hasil desain air bersih dalam kota Dompu oleh PT Della Sonta Molding Internasional, kata Sirajuddin, membutuhkan anggaran hingga Rp160 M untuk penanganan air bersih. Namun rencana ini tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran, tapi dilakukan secara bertahap.

“Yang sedang diajukan proses tendernya Rp15 Miliar. Itu untuk kecamatan Dompu saja,” ungkapnya.

(Suara NTB/arn)

Untuk itulah, Hasanuddin akan bertekad memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Terutama pada persoalan kebutuhan mendasar dan ekonomi masyarakat kecil. Dirinya pun siap ditempatkan di komisi mana saja oleh partainya nanti. “Lima tahun kedepan ini, saya akan bekerja semampu saya memperjuangkan hak hak masyarakat,” tukasnya. (arn)

Berdasarkan dokumen APBD Dompu tahun 2019, anggaran untuk air bersih pada Dinas PUPR Kabupaten Dompu sebesar Rp25 Miliar lebih.

Alokasi ini lebih kecil dari yang direncanaan saat proses pembahasan sebesar Rp40 Miliar.

Anggaran Rp25 Miliar inipun dibagi untuk desain dan perencanaan sebesar Rp1 Miliar dan fisiknya Rp24,2 Miliar. Karena desain dan perencanaannya belum ada, pengerjaan proyek

Moh. Sirajuddin fisik baru bisa diproses setelah hasil desain rampung.

Desain dan perencanaan air bersih dalam kota Dompu ini juga ditunggu untuk rencana pembangunan IPA Brimob yang akan melengkapi IPA Selaparang dengan kapasitas 60 liter per detik, sehingga menjadi 100 liter per detik. IPA Brimob ini direncanakan akan memanfaatkan air baku pada saluran pengalih bendungan Rababaka kompleks. (ula)

(Suara NTB/ist)

RUMAH - Salah satu rumah di Kelurahan Pekat sebelum direhab (kondisi nol persen). Kondisi rumah setelah pengerjaan tuntas 100 persen.

Progres Rehab Rumah Bantuan DAK Perumahan di Sumbawa Cukup Baik

Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres rehab rumah tidak layak huni yang anggarannya bersumber dari DAK Perumahan Kementerian PUPR di Sumbawa cukup baik. Untuk tahap pertama dan kedua kini sedang berproses sesuai target, dari tiga tahap yang direncanakan.

Sebagaimana disebutkan Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan ST, total bantuan dari DAK Perumahan sebanyak 170 unit rumah. Dikerjakan dalam tiga tahap dan setiap unit diberikan bantuan Rp. 17,5 Juta (Rp. 15 Juta untuk material dan Rp. 2,5 Juta untuk ongkos tukang). “Progresnya lumayan bagus. Bahkan untuk tahap satu sebagian rumah yang direhab sudah ada yang 100 persen,” terangnya.

PELANTIKAN - Hasanuddin dan Istri saat pelantikan DPRD Sumbawa beberapa hari lalu.

Ferry Ramadhan

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Program air bersih yang menjadi prioritas Kabupaten Dompu belum sepenuhnya direalisasikan.

Anggaran Rp40 Miliar saat pembahasan APBD 2019, kini dikabarkan tinggal Rp15 Miliar untuk fisik.

Padahal, setelah menjadi dokumen APBD 2019, anggaran air bersih menjadi Rp25 Miliar lebih.

Koordinator Fasilitator (Korfas), Arif Budi Setiawan, menjelaskan secara rinci bantuan rehab rumah dari DAK Perumahan, tahap pertama tersebar di tiga lokasi, yakni 12 unit di Kelurahan Uma Sima, 22 unit di Kampung Pekat dan 9 unit di Kelurahan Lempe. Sebanyak 6 unit rumah telah rampung 100 persen di Kampung Pekat dan sisanya masih skeitar 30 persen. Kemudian di Lempe progressnya rata rata mencapai 90 persen dan di Uma Sima enam unit juga rampung 100 persen dan sisanya proses sekitar 30 persen.

“Secara keseluruhan untuk tahap pertama, progressnya sudah di atas 60 persen. Sisanya masih terus dalam pengerjaan,” rincinya.

Pengerjaan tahap pertama ini, tambah Nanang, panggilan akrab Korfas ini, sedikit terkendala dengan penyediaan bahan ma-

terial lokal khususnya batu bata yang sempat mengalami kelangkaan. Namun kini sudah teratasi dan material dimaksud sudah terdistribusi Sehingga tahap pertama ini ditargetkan tuntas September.

Sedangkan tahap kedua, tersebar di tiga Kelurahan. Yakni 19 unit di Kelurahan Bugis, 19 unit di Kelurahan Brang Biji dan 45 unit di Kelurahan Brang Bara 12 unit.

Kini pada tahapan pembukaan rekening penerima bantuan yang dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rehab rumah tahap kedua ditargetkan rampung Oktober mendatang. Sementara tahap ketiga nanntinya akan dikerjakan pada dua Kelurahan, 28 unit di Seketeng dan 23 unit Samapuin. Rencana pengerjaan dimulai Oktober dan diperkirakan tuntas sebulan berikutnya. (arn/*)

Kemenkes Putuskan Status RSUD Sumbawa Tetap Tipe C Sumbawa Besar (Suara NTB) Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa tetap berada pada kelas

rumah sakit tipe C. Hal ini berdasarkan pengumuman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dengan nomor YR 05.01/III/3787/2019 tentang rekomendasi penyesuaian kelas rumah sakit hasil penilaian ulang terhadap 615 rumah sakit di Indonesia.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri membenarkan hal tersebut. Berdasarkan pengumuman hasil penilaian ulang, terdapat 194 rumah sakit di seluruh Indonesia yang mengalami penurunan kelas. Meskipun demikian, RSUD Sumbawa tidak termasuk dalam data tersebut dan tetap berada pada kelas rumah sakit tipe C. “Dari hasil yang diumumkan, bahwa terdapat 194 dari tipe rumah sakit dengan hasil review penurunan kelas dari seluruh indonesia. Syukur Alhamdulillah RSUD Sumbawa tidak termasuk di dalamnya.

Sehingga RSUD sumbawa tetap berada di kelas tipe C,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/8).

Diterangkannya, pengesahan tipe RSUD Sumbawa ini berdampak baik terhadap pel-

ayanan. Karena tipe dari rumah sakit berpengaruh terhadap pembayaran BPJS. Dalam hal ini pihaknya tetap menggunakan sistem pembayaran dengan standar tipe C. “Jadi ada dua pengumuman yang diumumkan dari departemen Kemenkes itu.

Bahwa pengumuman kedua yang disampaikan terhadap sistem pembayaran dari BPJS E-klaim. Jadi apabila yang terjadi penurunan kelas, maka sistemnya itu berubah karena ada perubahan daripada pembayaran dari BPJS. Kita RSUD tetap menggunakan dengan standar tipe C Eklaimnya,” jelasnya.

Diakui dr. Dede, sebelumnya dari hasil review sementara, RSUD Sumbawa direkomendasikan turun kelas dari tipe C ke tipe D. Adapun yang menjadi dasar Kemenkes menurunkan kelas yakni terkait sistem pelaporan validasi jumlah spesialis dan peralatan yang dimasukkan ke RS Online.

Pihaknya lantas melengkapi seluruh berkas dan disampaikan langsung ke Kemenkes.

Sehingga dari penilaian ulang, status RSUD tetap diputuskan

tetap pada tipe C. Kedepannya pihaknya akan aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan terhadap pelayanan dan pelaporan. Baik yang ada di rumah sakit ataupun di tempat lain yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan berupaya meningkatkan kelas RSUD Sumbawa dari tipe C menjadi tipe B. Tentunya hal ini tidaklah mudah, karena tipe dari rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Tetapi juga ditentukan oleh penunjang yaitu sarana prasarana.

“Jadi kedepan banyak hal yang kita perbuat. Satu mungkin akan meningkatkan pelayanan kita menjadi tipe B. Dan kedua karena kita sudah kerjasama dengan RS Universitas Airlangga (UNAIR). Jadi permintaan dari RS UNAIR bahwa RSUD Sumbawa menjadi cabang atau anak dari RS UNAIR. Jadi mereka berharap untuk wilayah Timur itu, di RSUD Sumbawa dipusatkan (operasi),” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

KETERANGAN PERS - Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri didampingi para pejabat RSUD Sumbawa saat memberikan keterangan pers, Jumat (30/8).

SUARA NTB

Sabtu, 31 Agustus 2019

Ratusan Pelanggar Lalin Terjaring Giri Menang (Suara NTB) – Operasi Patuh Gatarin 2019 mulai digelar Polres Lombok Barat (Lobar). Pada hari pertama operasi yang rencananya digelar dari tanggal 29 Agustus sampai 11 September 2019 ini berhasil menjaring ratusan pelanggar lalu lintas (lalin). Beragam pelanggaran yang dijaring, baik pengendara tak pakai helm, tidak bawa kelengkapan berkendara.

Seperti operasi yang berlangsung di Bundaran Giri Menang Square (GMS), Jumat (30/8). Satu persatu kendaraan yang melintas di jalur ini diperiksa. Baik dari sisi kelengkapan berkendara hingga kelengkapan dokumen berkendara. Kasat Lantas Polres Lobar Iptu Lalu Pancawarsa menjelaskan, Operasi patuh Gatarin digelar selama selama dua pekan, untuk menindak para pengendara yang tidak menaati ketentuan berlalu lintas.”Operasi Patuh Gatarin 2019 kita mulai sejak kemarin 29 Agustus sampai 11 September 2019,” ungkapnya.

Masih seperti tahun sebelumnya katagori prioritas penindakan dalam operasi ini untuk tujuh poin. Hanya saja terdapat satu penam-

bahan kategori khusus lainnya. Seperti pengguna Sepeda Motor tidak menggunakan Helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda empat, melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalulintas.

Mengemudikan dalam keadaan pengaruh alkohol, pengendara dibawah umur, menggunakan HP saat mengemudikan, dan melawan arus. Serta penambahan larangan menggunakan Rotator atau Strobo maupun sirene yang hanya boleh digunakan oleh pihak kepolisian, TNI, Ambulan, Rescue, maupun pemadam.

Sedangakan untuk penindakan prioritas khusus di Wilayah Hukum Polres Lobar terdapat tiga point. Di antaranya Pelanggaran Tanpa menggunakan Helm SNI, melawan arus dan pengendara di bawah umur.

Secara rinci KBO Satlantas Polres Lobar Iptu Ketut Suriarta menjelaskan, pada hari pertama pelaksanaan operasi, ada sekitar 200 ken-

daraan yang terjaring operasi. “Hari pertama kurang lebih sekitar 200 kendaraan yang kita tilang,” ungkapnya.

Kendaraan yang ditilang jenis pelanggaran didominasi pelanggaran tidak menggunakannya sabuk pengaman, tidak membawa surat kendaraan, dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

“Pelanggaran juga banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi, me-

nekankan kepada anggota agar dalam pelaksanaan operasi Patuh itu tetap mengedepankan humanis. “Jangan sampai bertindak arogan dan tetap kedepankan senyum sapa, salam. Ia menegaskan tidak ada anggota yang memanfaatkan kegiatan Operasi patuh, apalagi sengaja mencari cari kesalahan pelanggar.

Menurutnya meski penindakan secara tegas, namun harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Iapun meminta dalam pelaksanaanya untuk tidak terlalu kaku. (her)

Halaman 9

HILANG HLG BPKB R4 DAIHATSU DR.1798 AB NOKA : 7674/NOSIN : 936562 AN.H.M AYUB HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 YAMAHA DR.6863 CY NOKA : MH3SG4610JJ134702/NOSIN : G3J1E0206193 AN.AMELIA ADEKAMTARI HLG D’SKTR PANTAI AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.6546 EB NOKA : MHIJFZ122JK914421/NOSIN : JFZ1E-2918029 AN.M.PAISAL ARIFIN HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 10

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPU Loteng Diberi Waktu Dua Pekan Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) diberikan waktu dua pekan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengajukan pembelaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan M. Samsul Qomar.

Sebelum nantinya DKPP mengambil keputusan akhir terkait kasus dugaan pelang-

garan kode etik oleh komisioner KPU Loteng tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (26/8), DKPP menggelar sidang laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan pelapor M. Samsul Qomar, caleg DPRD NTB dapil 8 Loteng.

Bertempat di kantor KPU NTB. Namun DKPP tidak langsung mengambil keputusan. DKPP masih memberikan waktu dua pekan bagi

KPU Loteng termasuk pihak pelapor untuk mengajukan pembelaan masing-masing.

Barulah kemudian DKPP akan mengambil keputusan atas laporan tersebut.

“Aturanya DKPP hanya bersidang sekali saja. Tapi DKPP bisa memberikan waktu bagi para pihak untuk mengajukan pembelaannya masing-masing jika masih belum puas,” sebut Ketua KPU Loteng, Ah-

mad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Jumat (30/8).

Pihaknya pun saat ini masih menyusun naskah pembelaan sesuai yang diperintahkan DKPP. Untuk selanjutnya nanti akan diajukan ke DKPP. Sebagai dasar pertimbangan bagi DKPP dalam mengambil keputusan terkait kasus tersebut. “Soal seperti apa keputusan DKPP, harus diterima semua pihaknya,”

tandasnnya.

Pun demikian, Fuad menegaskan kalau pihaknya sudah berkerja sesuai aturan dan regulasi yang ada. Soal ada pihak-pihak yang belum puas, itu hak setiap orang. Negara pun sudah memberikan ruang dan jalur hukum yang bisa ditempuh. Jadi kalau semua jalur hukum sudah ditempuh, maka apa pun hasilnya nanti harus diterima.

“Yang pasti kita sudah berkerja semaksimal mungkin sesuai aturan yang ada. Kalau memang kami disalahkan, biarkan nantinya DKPP yang memutuskan,” pungkas Fuad.

Dalam keterangannya, M. Samsul Qomar sebelumnya berharap DKPP bisa mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana. Berdasarkan faktafakta yang ada. Tidak didasari tendensi atau kepentingan yang lain. “Kita berharap kepu-

tusan DKPP nantinya benarbenar berkeadilan. Sesuai fakta-fakta yang ada,” timpal mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Pihaknya juga akan membuat pembelaan seperti petunjuk dari DKPP. Yang tentunya juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan DKPP dalam mengambil keputusan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan KPU Loteng tersebut. (kir)

Zonasi Jadi Salah Satu Bahan Evaluasi PPDB Mataram (Suara NTB) Berbagai hal akan menjadi bahan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri di NTB yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB beberapa waktu lalu. Permasalahan zonasi di SMA dan pilihan kompetensi di SMK jadi beberapa hal yang akan akan menjadi evaluasi Dinas Dikbud NTB. Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., mengatakan, evaluasi PPDB belum bisa diselenggarakan pihaknya dalam waktu dekat, karena masih menyelenggarakan program lain yang mendesak. Namun menurut Aidy ada beberapa hal yang akan menjadi evaluasi, antara lain untuk di SMA yaitu zonasi dan permasalahan akses.

Sementara di SMK terkait pilihan kompetensi.

“Untuk SMA terkait zonasi yang tepat dan masih bermasalah pada akses, untuk SMK pilihan kompetensi yang diinginkan siswa,” katanya.

Selain itu, adanya sekolah yang kekurangan siswa turut

jadi bahan evaluasi Dinas Dikbud NTB. “Pasti akan jadi evaluasi penetapan kuota tahun depan,” ujarnya.

Dari hasil PPDB lalu, banyak sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru pada pembukaan PPDB pertama.

Secara keseluruhan di NTB, sebanyak 10.812 kuota di SMK dan 8.568 kuota siswa baru di SMA belum terpenuhi di jadwal PPDB yang diumumkan pertama kali. Oleh karena itu PPDB dibuka lagi bagi sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru.

Pada pengumuman PPDB yang lalu sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah.

Mereka sudah diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi.

Aidy menjelaskan, jumlah pendaftar di SMK yang terpental karena ada kecenderungan memilih di kompetensi keahlian yang memiliki banyak peminat. Akhirnya banyak pendaftar yang tersisih. Hal itulah yang akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. (ron)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 31 Agustus 2019

Halaman 11

Transaksi di NTB Expo 2019 Diproyeksikan Lebih Rp1 Miliar Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah telah resmi membuka kegiatan NTB Expo ke-17 tahun 2019 di komplek Islamic Center.

Pameran produk-produk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam dan luar NTB ini dilaksanakan hingga 2 November 2019. Agenda tahunan ini diproyeksikan akan menghasilkan transaksi di atas Rp1 miliar.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM saat mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Rohmi Djalillah meninjau arena NTB Expo Jumat (30/8), menjelaskan, penjualan produk-produk UMKM berbagai jenis , dari dalam dan luar daerah diserbu pengunjung. Hal ini dilihat setelah pembukaan NTB Expo dilakukan.

Lalu Saswadi mengatakan dalam rangka menyikapi dinamika yang berkembang dalam pemgembangan UMKM yang masih memerlukan bimbingan dan perhatian dalam peningkatan usaha produk dan

pengembangan produk yang bermutu, berkualitas dan masih membutuhkan fasilitas dalam mempromosikan produknya.

Untuk itu, salah satu sarana yang masih relevan untuk memberikan harapan tersebut khususnya di bidang pemasaran adalah melalui Pameran NTB Expo ini. apalagi, peserta yang hadir dalam NTB expo ini berasal dari kalangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se NTB, kalangan UMKM dalam dan luar daerah. ‘’Jumlah stand sebanyak 98 unit, UMKM yang andil dalam pameran ini sebanyak 130 UMKM. Satu stand diisi sekitar 8 sampai 10 UMKM,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI Suparno mengatakan semangat berkarya dan berkreasi para pelaku usaha mikro kecil dan menegah perlu mendapat perhatian dan fasilitasi dari berbagai pihak.

Peningkatan produk yang dihasilkan oleh para UMKM dan Koperasi menjadi sangat pent-

ing untuk diperhatikan terutama era globalisasi yang terbuka setiap tahunnya. Para pelaku usaha dituntut terus untuk menggali serta mengembangkan budaya untuk meningkatkan keunikan karya budaya lokal yang dimiliki saat ini.

“Industri kreatif salah satu sektor yang akan terus didorong sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di pedesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pengerajin dan pelaku UMKM,” kata Suparno Lebih jauh Suparno mengatakan standarisasi dan sertifikasi untuk produk unggulan perlu terus ditingkatkan baik dalam dan luar negeri, pengembangan pusat layanan usaha terpadu, program dari Kemenkop dan UKM RI di NTB dan Kampung Digital yang bersinergi dengan PT.Telkom.

Dari Hal. 1 Kesenjangan pendapatan penduduk sempat melebar pada September 2018, namun pada Maret 2019 berkurang menjadi 0,379.

“Kontinuitas dari penurunan angka kemiskinan perlu dipertahankan dengan menjaga stabilitas harga dan garis kemiskinan,” sarannya.

Selain itu, pembangunan manusia berbasis gender di NTB cenderung mengalami perbaikan meskipun lambat pergerakannya. Di mana Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2018 mencapai 90,37. Sementara di tahun 2010 tercatat sebesar 86,53.

Terkait pelaksanaan APBN di NTB, Syarwan mengungkapkan pada triwulan II-2019 terjadi penurunan persentase realisasi pendapatan terhadap pagu dari 46,37 persen (Rp1,55 triliun) menjadi 39,63 persen (Rp1,45 triliun). Penurunan pendapatan negara ini sebagai akibat dari penurunan penerimaan perpajakan sebesar 7,30 persen dan penurunan penerimaan negara bukan pajak sebesar 1,6 persen.

Realisasi pendapatan negara sampai dengan triwulan II-2019 terdiri dari penerimaan pajak Rp1,23 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp218,61 miliar.

Untuk tingkat penyerapan belanja negara, terjadi sedikit peningkatan dari 45,28 persen (Rp10,67 triliun) pada triwulan II-2018 menjadi 45,4 persen (Rp11,33 triliun) pada triwulan II-2019. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan realisasi Rp3,32 triliun dan TKDD sebesar Rp8,01 triliun. Disebutkan, total pagu belanja pemerintah pusat tahun 2019 di NTB sebesar Rp8,48 triliun.

Kenaikan alokasi pagu belanja negara tersebut berasal dari belanja modal yang meningkat dari Rp1,94 triliun menjadi Rp2,33 triliun di tahun 2019.

Kenaikan alokasi pagu belanja modal yang cukup signifikan ini, katanya, sejalan dengan upaya pemerintah untuk pemulihan dan rekonstruksi atas bencana gempa tahun 2018.

Sampai dengan triwulan II2019, realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,32 triliun.

Terdiri dari belanja barang sebesar 43,3 persen, belanja pegawai sebesar 41,6 persen, belanja modal sebesar 15 persen dan bantuan sosial hanya 0,1 persen. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu mengalami sedikit peningkatan dari 45,3 persen pada triwulan II-2018 menjadi 45,4 persen pada triwulan II-2019.

Alokasi pagu TKDD Provinsi NTB tahun 2019 sebesar Rp16,45 triliun. Terdiri dari alokasi pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp15,27 triliun dan Dana Desa sebesar Rp1,18 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018, alokasi pagu TKDD tahun 2019 ini meningkat sebesar 7,2 persen.

Realisasi TKDD triwulan II2019 mencapai Rp8,01 triliun atau 48,7 persen dari pagu. Kontribusi terbesar terhadap realisasi TKDD adalah realisasi DAU sebesar Rp5,17 triliun atau 64,6 persen diikuti realisasi DAK sebesar Rp1,58 triliun

atau 19,7 persen, Dana Insentif Daerah sebesar Rp221,46 miliar atau 2,8 persen.

Kemudian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB sampai dengan triwulan II-2019 adalah sebesar Rp1,34 triliun yang diberikan kepada 44.195 debitur berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan. Jumlah penyaluran KUR terbesar di Provinsi NTB terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebanyak Rp285,78 miliar atau 21,2 persen dengan jumlah debitur terbanyak yaitu 10.328 debitur atau 23,4 persen.

Target Pendapatan APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp21,31 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sementara itu pagu belanja APBD tahun 2019 sebesar Rp21,80 triliun, meningkat sebesar 3,71 persen dari tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan karena terdapat peningkatan pagu belanja hibah sebesar Rp295,01 miliar.

Sampai dengan triwulan II-2019, pendapatan pemda Provinsi NTB sebesar Rp9,94 triliun atau 46,63 persen. Realisasi PAD Pemda se - NTB sampai dengan triwulan II2019 sebesar Rp1,46 triliun atau 41,75 persen dari target yang mengalami pertumbuhan 0,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Sedangkan realisasi Pendapatan Transfer secara agregat di Provinsi NTB sampai dengan triwulan II-2019 mencapai Rp7,09 triliun atau 47,16 persen. Realisasi Pendapatan Transfer terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp5,17 triliun atau 72,87 persen dari total pendapatan transfer dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,56 triliun atau 22,01 persen. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Provinsi NTB sampai dengan triwulan II2019 mencapai Rp1,38 triliun atau 49,84 persen.

Realisasi Belanja Daerah di lingkup Provinsi NTB sampai dengan triwulan II-2019 adalah sebesar Rp7,15 triliun atau 32,81 persen dari total alokasi pagu Belanja. Kontribusi belanja operasi sebesar Rp6,17 triliun terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,5 triliun, belanja barang Rp1,39 triliun, belanja bunga sebesar Rp1,06 miliar, belanja subsidi sebesar Rp1,5 miliar, belanja hibah sebesar Rp720,38 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp38,1 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp511,07 miliar. Sementara realisasi belanja modal sebesar Rp494,03 miliar atau 11,49 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 23,77 persen atau Rp949,68 miliar. (nas)

Jadi Organisasi Modern Dari Hal. 1 Gubernur juga berpesan kepada Baznas untuk ikut serta membantu program unggulan pemerintah provinsi yang sedang digalakan yaitu zero waste atau bebas sampah. “Baznas juga bisa bantu program zero waste. Kita harus jadi Baznas lain daripada Baznas luar,” saran gubernur.

Ketua Baznas NTB, Dr. TGH. Salimul Jihad mengatakan bahwa pihaknya telah mengubah bantuanyangdahulunyaBaznasmenyerahkan bantuan konsumtif saja.

Namun sekarang lembaga ini lebih sering menyalurkan bantuan

kepada pihak yang mempunyai potensi untuk berkembang.

“Program bank sampah juga bisa kita bantu karena sekarang kami lebih sering menyalurkan bantuan ke penerima yang produktif untuk meningkatkan perekonomian umat,” kata TGH. Salimul Jihad.

Ia mengatakan, banyak sekali program-program Baznas dalam rangka mengembangkan perekonomian umat.

Diantaranya koperasi syariah, kampung zakat dan bantuanbantuan produktif lainnya. (nas)

ini semakin lama dirindukan, karena semakin sering kita bermain dengan HP semakin jarang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain,’’ ujarnya.

Diharapkan dengan hadirnya Bank NTB Syariah, literasi keuangan OJK, Bank Indonesia , Perguruan Tinggi dalam NTB Expo ini diharapkan menjadi PR untuk memperhatikan dan melakukan pembinaan terhadap UKM. Untuk diketahui bahwa kegiatan Pameran NTB ke 17 tahun 2019 ini terlaksana atas kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Solindo Duta Convex dan panitia HUT RI ke 74, Hari UMKM Nasional dan Symposium APGN (Asia Fasifik Geofark Network) ke 6 tahun 2019. Rekomendasi dari Kemenkop dan UKM RI, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Perindustrian RI. (bul/*)

Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP Dari Hal. 1

Kontribusi Tambang Disalip Konstruksi, PDRB NTB Tembus Rp33, 42 Triliun

Peningkatan SDM bebasis teknologi seperti pelatihan vokasional melalui media sosial, pemasyarakatan kewrirausahaan berbasis teknologi, pelatihan entrepreneurship, serta pelatihan berbasis kompetensi bidang ekspor,. Kemenkop dan UM RI juga melakukan akses perluasan melalui pembiayaan kredit usaha rakyat dengan suku bunga 7% serta pengelolaan dana bergulir bagi KUMKM. Gubernur NTB Zulkieflimnasyah mengatakan tentu NTB Expo ini diyakini ditunggu banyak orang. Tidak saja sebagai promosi tapi juga menyambung jaringan networking.

“Saya ingat waktu kecil dulu.

Kayak kita tidak sababar menunggu Salat Isya berakhir, karena kita ingin cepat ke tempat pameran untuk bertemu dengan banyak orang, saya kira

“Itu perlunya inventaris untuk perbaiki data. Makanya ketika dari Pemda nanti ajukan dana tambahan, ini harus di-klir-kan dulu. Sebab jangan jangan kebutuhan anggaran itu bisa ditutupi dengan anggaran yang tidak tepat sasaran tadi,” paparnya.

Sejauh ini, dari total Rp5,1 triliun dana bencana yang sudah ditransfer pemerintah pusat melalui BNPB, masih mengendap di rekening masyarakat dan ditampung di bank mencapai Rp 643 miliar. Anggaran ini belum bisa ditransfer ke rekening pokmas sebagai syarat digunakan untuk pembangunan RTG. Sementara dana yang sudah disalurkan mencapai Rp4,8 triliun dan yang sudah digunakan oleh pokmas mencapai Rp 4,1 triliun.

Soal data salah sasaran penyebab dana mengendap ini menurutnya bukan temuan baru.

Pada fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menjadi catatan, karena bantuan banyak yang salah sasaran kemudian teraku-

mulasi jadi data anomali.

Temuan awal itu seperti data yang dobel, tidak sesuai Nomor Induk KTP. Kesalahan sasaran dalam bentuk lain, seperti penerima yang seharusnya untuk rumah rusak ringan, tapi anggaran justru untuk rusak berat. Termasuk temuan masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima bantuan.

“Ini kita dorong terus. Sebab ini kan uang negara, jangan sampai salah sasaran. Orang yang tidak berhak, malah mendapat.

Orang yang seharusnya dapat, malah tidak dapat, jangan sampai seperti itu. Uang yang sudah digelontorkan di NTB lebih dari lima triliun,” sorotnya.

Agus berharap kepada pemerintah kota dan kabupaten terdampak yang berperan mengendalikan validasi data ini harus dijaga akuntabilitasnya. Dipertanggungjawabkan validaitasnya, sehingga tidak ada lagi temuan yang dobel dan tidak tepat sasaran.

Terkait masalah ini, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., menekankan soal proses validasi yang turut

menentukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena hasil validasi data anomali, akan diteruskan ke Kementerian Keuangan melalui BNPB. “Makanya kita surati kabupaten dan kota untuk percepatan validasi ini,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MM. Sementara data proses rehab rekon pascagempa data terbaru menunjukkan kemajuan. Rumah rusak berat mencapai 75,195 unit, sudah tuntas dikerjakan 18.071 atau 24 persen. 65 persen dalam proses pengerjaan. Sedangkan rumah rusak sedang target 32.829 unit, sudah tuntas dikerjakan 11.580. Persentasenya 35 persen dan yang sedang dalam pengerjaan 41 persen. Sementara rumah rusak ringan mencapai 33 persen yang sudah tuntas atau berjumlah 38.868 unit sudah tuntas. Sedangkan dalam proses masih 41 persen. Total keseluruhan yang sudah selesai dikerjakan 68.519 unit dan masih dalam proses 104.362 unit atau perbandingannya 30 persen dan 46 persen. (ars)

TP4D Cek Fisik Proyek Jalan Nasional Jalur Wisata Sembalun Dari Hal. 1 TP4D turun bersama Balai Jalan Nasional (BJN) I Nusa Tenggara Barat, perwakilan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), rekanan pelaksana dan konsultan perencana. Tim melakukan pemeriksaan fisik progres hot mix jalan, dimana lajurnya akan menghubungkan tiga kecamatan dan dua kabupaten.

Mulai dari Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara hingga Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

“Dari hasil monitoring tersebut, pekerjaan pelebaran jalan berjalan dengan maksimal dengan progres 73 persen,” kata Kasi TP4D Bidang Inteljen Kejati NTB, Erwin Indrapraja, SH.,MH., kepada Suara NTB, Jumat (30/8).

Pekerjaan jalan tersebut memang sempat jadi hambatan, karena berbenturan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Ruas jalan melewati hutan Bawak Nao ka-

wasan TNGR sepanjang sekitar empat kilometer. “Sempat terhambat permasalahan izin TNGR, namun alhamdulillah permasalahan tersebt sudah dapat terselesaikan. Sekarang PPK dan penyedia barang, kami minta untuk menggunakan metode percepatan agar kegiatan tersebut tepat waktu dan berkualitas,” kata Erwin.

Sejak mengajukan permintaan pendampingan TP4D, timnya tetap intens memantau pelaksanaan teknis dan non teknis pekerjaan ini, dengan nomenklatur pelebaran jalan Pemenang – Bayan – Sembalun.

Selain jalur hot mix, paket pekerjaan lain yang dipantau adalah pergantian Jembatan Longken di ruas jalur itu, juga pergantian Jembatan Songken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes. Proyek strategis nasional itu untuk peningkatan kualitas jalur pariwisata mulai dari Bayan, hingga Sembalun Bumbung yang merupakan kawasan TNGR.

“Program ini adalah salah satu upaya mendukung kegiatan pendakian Gunung Rinjani,” kata Kepala Balai TNGR Sudiyono belum lama ini. Pengerjaan berupa berbaikan dan pelebaran jalan itu dinilai sangat penting karena menjadi jalan penghubung destinasi wisata Sembalun. Apalagi destinasi wisata itu merupakan salah satu pintu masuk pendakian utama di Gunung Rinjani.

Sesuai informasi lelang di LPSE PU, pagu anggaran proyek kakap ini mencapai Rp 224.849.792.000, bersumber dari APBN tahun 2018. “Jadi proyek ini menghubungkan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.

Pembangunan ruas jalan nasional ini menjadi keharusan karena menurut pihak Balai Pelaksana Jalan IX Mataram, kualitas jalan saat ini kondisinya rusak di beberapa lokasi. Pihaknya ingin memastikan akses yang layak untuk kegiatan wisata. (ars)

Aset Pemprov di Gili Trawangan 23 Tahun Ditelantarkan Investor Dari Hal. 1 Dalam perjanjian kerja sama tersebut, investor akan membangun 105 cottage dan fasilitas penunjang dalam waktu tiga tahun sejak penandatangan perjanjian kerja sama.

“Akan tetapi sampai dengan saat ini lebih kurang 23 tahun PT Gili Trawangan Indah belum menjalankan prestasi untuk membangun 105 bangunan yang dijanjikan,” kata Mahalli pada paripurnadiDPRDNTB,Jumat(30/8)sore.

Paripurna tersebut dihadiri langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Selain belum ada pembangunan yang dilakukan investor, Mahalli mengatakan dewan meminta juga dilakukan peninjauan besaran royalti yang diterima daerah atas kerja sama pemanfaatan aset.

Ia mencontohkan seperti kerja sama pengelolaan Pasar Seni Senggigi, antara Pemprov NTB dengan PT Rajawali Adi Senggigi. “Jika dibandingkan antara nilai aset yang dikerjasamakan dengan besarnya royalti yang dihasilkan, belum menunjukkan keadilan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengenai catatan DPRD NTB atas pengelolaan beberapa aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tak memberikan tanggapan. Namun, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam sebelumnya mengakui kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut masih minim.

Ia mengatakan, Pemprov sedang melakukan negosiasi dengan pihak ketiga kaitan dengan perubahan besaran nilai sewa atau kontribusi bagi Pemda. “Kita dalam proses pembicaraan dengan yang bersangkutan (pihak ke-

tiga pemegang izin). Belum tentu langsung mau mereka. Sekarang dalam proses,” ujarnya.

Beberapa aset milik Pemprov NTB dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun. Dari kerja sama sepanjang itu, kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sangat minim, hanya puluhan juta setahun.

Beberapa aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan jangka waktu cukup lama yakni aset yang berada di Gili Trawangan Lombok Utara dan Lapangan Golf Golong Lombok Barat (Lobar).

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare. Aset milik Pemprov tersebut dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Untuk aset Pemprov yang berada di Golong berupa tanah dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation.

Perjanjian kerjasama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993. Selama ini, aset tersebut telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp 35 juta setahun.

Selain itu, pemanfaatan aset Pasar Seni Senggigi Lombok Barat. Berupa pemanfaatan tanah Pasar Seni Senggigi oleh pihak ketiga dilakukan melalui pola kerjasama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun

1993 dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor 229 tahun 1993. Jangka waktunya selama 30 tahun tahun dengan besaran royalti per tahun Rp17.250.000. (nas)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, membuka NTB Expo 2019 di Pelataran Islamic Center Mataram.

Kebakaran Hutan dan Lahan di NTB Capai 1.933,5 Hektare Dari Hal. 1 Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM., mengatakan 90 persen kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di NTB disebabkan faktor manusia. Sisanya, hanya disebabkan faktor alam, yakni kekeringan.

“Sampai Juli 1.933,5 hektare. Itu ada di kawasan hutan dan lahan,” Mursal dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Jumat (30/8) siang.

Dijelaskan, pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat untuk persiapan musim tanam 2019/2020, akhir tahun ini. Semak belukar, alang-alang dan sisa tanaman semusim dibakar, karena masyarakat menilai itu cara yang paling murah untuk mengurangi biaya dan tenaga kerja.

Pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat ditemukan di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Untuk Pulau Lombok, kata Mursal ditemukan di Sambelia, Sekaroh dan Jerowaru. Kemudian pembakaran lahan untuk perluasan areal jagung juga banyak ditemukan di Pulau Sumbawa.

“Mereka melakukan pembakaran secara sengaja pada lahan milik. Kemudian itu ditinggalkan, sehingga seringkali meluas ke kawasan hutan,” tuturnya.

Berdasarkan data Dinas LHK yang diperoleh dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), seribuan hektare kawasan hutan dan lahan yang terbakar itu tersebar di Lombok dan Sumbawa. Di kawasan Balai Tahura Nuraksa seluas 25 hektare, BKPH Rinjani Timur 1.613,1 hektare, BKPH Sejorong Mataiyang Brang Rhea 6,3

hektare, BKPH Ropang 151 hektare. Kemudian BKPH Ampang Plampang 29 hektare, BKPH Ampang Riwo Soromandi 8,7 hektare dan BKPH Maria Donggo Massa 3 hektare.

Menurut Mursal, kebakaran lahan dan hutan tahun ini sampai Agustus jauh menurun dibandingkan 2018 lalu. Pada 2018, luas areal kawasan hutan dan lahan yang terbakar seluas 13.661,05 hektare.

Yang tersebar di kawasan BKPH di Pulau Lombok dan Sumbawa. Antara lain, kebakaran hutan lahan di kawasan BKPH Maria Donggo Massa 29 hektare, BKPH Tambora 12.776,71 hektare, BKPH Topo Pajo Madapangga Rompu Waworada 9,25 hektare, BKPH Ampang Plampang 230 hektare, BKPH Orong Telu Brang Beh 6 hektare, BKPH Puncak Ngengas 17 hektare, BKPH Rinjani Timur 250 hektare, BKPH Rinjani Barat Pentas 1 hektare dan Balai Tahura Nuraksa 342,09 hektare.

Mursal mengatakan meskipun masyarakat melakukan pembakaran lahan milik pribadi. Tetapi mereka akan tetap diproses secara pidana. Pasalnya, pembakaran lahan inilah yang memicu kebakaran di kawasan hutan.

Ia mengatakan potensi puncak kebakaran hutan dan lahan biasanya November dan Desember. Karena pada saat itu, biasanya masyarakat yang berada di daerah kawasan hutan melakukan perluasan areal tanam jagung.

“Sekarang lagi diintip, berani membakar lahan dan hutan pidana. Bukan hanya petugas KPH yang mengawasi tetapi juga polisi dan TNI,” terang Mursal. (nas)

Penanganan RTLH Minim Dari Hal. 1 Sebagian besar anggaran dari Pemprov juga menjadi terbatas untuk penanganan RTLH dikarenakan penyusunan rencana aksi pascagempa NTB tersebut.

“Pemerintah provinsi sudah menyusun apa saja yang akan dilakukan sehingga untuk 2019 kebutuhan anggaran di daerah kita difokuskan ke rencana aksi itu,” ujar Sugihartha. Pemangkasan pun perlu dilakukan, salah satunya untuk penanganan RTLH yang menjadi tugas Disperkim NTB. Diterangkan Sugihartha RTLH yang telah ditangani pada 2019 tersebar di kabupaten/kota yang tidak terdampak gempa.

Jumlah unit RTLH sendiri diharapkan kembali normal pada tahun 2020 mendatang sesuai dengan usulan dari Disperkim NTB. “Usulan kami yang sedang berproses kita kembali ke angka

2.000 sampai 3.000 unit per tahunnya,” ujarnya.

Sampai saat ini terdapat 239.000 unit rumah tidak layak huni di NTB. Untuk penanganannya, Disperkim mencanangkan untuk memfasilitasi sebanyak 101.852 unit terlebih dahulu. Sedangkan sisanya masuk ke dalam fase dua.

Berdasarkan data Pemprov NTB dalam NTB Satu Data, setidaknya ada lima kabupaten yang memiliki jumlah RTLH cukup tinggi di NTB. Diantaranya Lombok Timur 35.208 unit, Lombok Tengah 13.973 unit, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, dan Bima 10.070 unit.

Sedangkan lima kabupaten/kota memiliki jumlah RTLH mencapai ribua unit seperti Kota Mataram 946 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Dompu 8.006 unit dan Kota Bima 3.419 unit. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 31 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257