Edisi Rabu 31 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 31 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 115 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kembali Marak, Pembalakan Liar di Kawasan Geopark Tambora Mataram (Suara NTB) Belum selesai persoalan illegal mining (tambang liar), aksi illegal logging atau pembalakan liar kembali marak di Kawasan Geopark Tambora. Kali ini, tim gabungan yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, Danramil dan Kapolsek Pekat serta Camat Pekat menemukan kayu hasil illegal logging di kawasan Hutan Tambora.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Dua orang Jemaah Calon Haji (JCH) NTB meninggal 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 di Madinah Arab Saudi. Selain itu, 84 JCH asal NTB juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (RSAS) dan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mekah dan Madinah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Dua Meninggal, 84 JCH NTB Dirawat di Arab Saudi

(Suara NTB/dinaslhkntb)

PEMBALAKAN - Kayu hasil pembalakan liar yang diamankan petugas di kawasan hutan Tambora.

TO K O H Industrialisasi dan Sistem Distribusi

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

USAI menghadiri Rakernas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Jakarta beberapa hari lalu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyempatkan diri mengunjungi PT. Food Station Tjipinang Jaya, Senin (29/ 7) lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan tersebut merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Sapa Nelayan di Telong Elong Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menyapa nelayan di Telong Elong, Lombok Timur (Lotim), Selasa (30/7). Bertemu dengan nelayan membuat gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini lebih mudah menyerap aspirasi nelayan, sekaligus solusi kebijakan yang bisa diberikan.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur berdialog dengan para nelayan. Gubernur juga menyaksikan budidaya lobster dengan keramba-keramba yang berada di tengah laut. Dari pertemuan dengan nelayan dan melihat langsung potensi laut NTB ini, gubernur mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan.

Ternyata, ujar

Dr.Zul, hal-hal yang diinginkan nelayan sebenarnya tidaklah serumit yang dibayangkan. ‘’Nelayan kita punya harapan yang sederhana dan tidak muluk-muluk,’’ ujar Dr.Zul. Menurutnya, nelayan hanya ingin agar pimpinan dan para pemangku kepentingan datang dan mendengar keluhan mereka. Lalu, menghadirkan solusi-solusi sederhana untuk mereka.

Dengan melihat langsung aktivitas nelayan di lapangan katanya, ada banyak hal berbeda yang ia temukan. ‘’Memang banyak bedanya dengan cerita-cerita yang sering disampaikan di kantor-kantor kami,’’ katanya.

Tahun ini, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk 13 program pengentasan kemiskinan. Dari anggaran tersebut, nelayan juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Dijamin Tak Terhambat

H. Iswandi (Suara NTB/dok)

PEMBANGUNAN sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dijamin tak akan terhambat persoalan pembebasan lahan.

Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si memastikan, pembangunan Sirkuit Mandalika akan berjalan sesuai schedule yang telah direncanakan, mulai Oktober mendatang. ‘’Insya Allah, tahun 2021 MotoGP Mandalika. Itu (lahan) sedang proses. Insya Allah semua akan selesai. Dan saya yakin dengan time schedule yang sudah dipersiapkan,’’ kata Iswandi dikonfirmasi usai rapat koordinasi dukungan MotoGP Mandalika 2021 di Kantor Gubernur, Selasa (30/7).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

BERSAMA NELAYAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama nelayan di Telong Elong, Lotim, Selasa (30/7).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, ia sudah mendapatkan laporan dari Kepala KPH Tambora terkait temuan hasil illegal logging tersebut. Ia menjelaskan, aksi illegal logging tersebut diperoleh dari informasi masyarakat yang diposting lewat media sosial. Bahwa ada penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oknum masyarakat di kawasan hutan Tambora kilometer 20. ‘’Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, telah dilaksanakan kegiatan patroli gabungan Danramil Pekat beserta anggota, Kapolsek Pekat beserta anggota, KPH Tambora, dan Camat Pekat guna mencari lokasi penebangan kayu tersebut yang berada di kilomter 20 , kawasan hutan produksi Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu,’’ ujar Madani kepada Suara NTB, Selasa (30/7) siang.

Dikatakan, sekitar pukul 02.00 Wita, tim patroli gabungan menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah menjadi balok. Lokasinya di sungai dengan kedalaman 100 meter dari tebing.

Dengan adanya temuan tersebut tim patroli gabungan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti.

Dengan memberikan tanda dengan menggunakan piloks warna merah.

Madani menjelaskan, kayu yang ditebang oleh masyarakat

merupakan kayu yang berada di kawasan hutan produksi yang di kelola oleh PT. AWB. Kayu yang diolah oleh masyarakat merupkan tebangan pohon sekitar dua tahun yang lalu, dan baru sekarang diolah menjadi kayu balok.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang menemukan kayu, bahwa tumpukan kayu tersebut ditemukan dua hari yang lalu. Sehingga banyak tumpukan kayu yang sudah sebagian diambil oleh masyarakat.

Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi dengan PT. AWB dan instansi terkait untuk melakukan upaya proses hukum maupun pencegahan terhadap tindakan penebangan kayu di kawasan Hutan Tambora. Disebutkan kayu yang diamankan sekitar 5 meter kubik.

Dalam kegiatan tersebut, kata Madani tak ada tersangka yang diamankan. Karena lokasi sudah kosong. ‘’Sengaja kayunya dibiarkan nanti diintai biar pelakunya ditangkap,’’ katanya.

Diketahui, kawasan Gunung Tambora sudah ditetapkan menjadi geopark nasional. Pemerintah sedang mengusulkan Tambora menjadi geopark dunia ke Unesco.

Selain menyandang status geopark nasional, kawasan Gunung Tambora, Moyo dan Teluk Saleh (Samota) telah ditetapkan menjadi cagar biosfer dunia, beberapa bulan lalu di Perancis. Persoalan illegal logging dan perambahan hutan menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar di kawasan Tambora. (nas)

Ratusan Hektare Padi Gagal Panen, BIN Ingatkan Peningkatan Potensi Kriminalitas Mataram (Suara NTB) Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB mengingatkan, peningkatan potensi kriminalitas akibat kemarau panjang yang melanda daerah ini. Kemarau panjang yang melanda NTB menyebabkan 674.017 jiwa masyarakat terdampak dan 357 hektare tanaman padi mengalami puso atau gagal panen.

Kepala BIN Daerah NTB, H. Tarwo Kusnarno, SE, M. Si menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zukieflimansyah, SE, M. Sc dan bupati/walikota saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur, Senin (29/7) sore. Selain ratusan ribu jiwa terdampak kekeringan dan ratusan hektare tanaman padi gagal panen.

Kabinda juga mengatakan, berdasarkan informasi bahwa puncak kekeringan di NTB diprediksi sampai September mendatang. Dijelaskan, 357 hektare tanaman padi yang puso berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Lombok Tengah. ‘’Meningkatnya aksi kriminalitas sebagai akibat dari musim kemarau panjang. Di mana sektor pertanian mengalami penurunan. Penghasilan petani menurun. Sehingga potensi kriminalitas perlu kita perhatikan,’’ katanya.

Ia mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah ada 55 Pemda yang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Untuk wilayah NTB, ada tiga daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya, Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa.

Berdasarkan data Balai Proteksi Tanaman Pangan (BPTP) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB sampai 12 Juli lalu, seluas 2.486,7 hektare tanaman terdampak kekeringan di NTB. Bersambung ke hal 15

RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Berpeluang Diusut APH Mataram (Suara NTB) Aparat Penegak Hukum (APH) berpeluang mengusut indikasi penyimpangan di balik pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Bangunan yang seharusnya tahan gempa justru rapuh karena diduga tidak sesuai spesifikasi.

Masyarakat yang dirugikan disarankan melapor. ‘’Kalau sudah tidak sesuai spek (spesifikasi, red), itu sudah pidana. Masyarakat yang jadi korban bisa melapor,’’ saran juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH menjawab Suara NTB Selasa (30/7).

Terkait sejumlah RTG yang dirobohkan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menurutnya, menunjukkan ada indikasi masalah pada peker-

jaan aplikator. Bangunan yang seharusnya tahan gempa, justru retak-retak dan sebagian terpaksa dirobohkan. “Itu sudah jadi indikasi awal pidana. Itu bisa dilaporkan,” tegasnya.

Tetapi aplikator sebagai pelaksana, bisa menghindar dari proses pidana jika punya sikap kooperatif. Misal, katanya, membangun kembali yang dirobohkan atau melakukan perkuatan bangunan.

Sebab selama masih masa kontrak, masih ada kesempatan perbaikan. “Jadi silakan diselesaikan dulu bangunan yang tidak sesuai spek, supaya sesuai dengan RAB. Ini juga salah satu cara menghindar dari proses pidana,’’ katanya mengingatkan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIBONGKAR - Salah satu bangunan RTG yang siap dibongkar bagian bantalan akibat tidak sesuai spesifikasi.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

Halaman 2

Banyak Jukir Tidak Setor ke Pemkot Pengentasan Kemiskinan dengan ”KUBe” MASALAH kemiskinan merupakan masalah bersama.

Saat ini, bagaimana peran pemerintah untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan di setiap wilayah di Kota Mataram dipertanyakan.

Salah satu program yang dinilai ampuh mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Gomong Mataram, menurut Lurah Gomong, Lalu Husni Bardin, yakni melalui program kelompok usaha bersama (Kube). ‘’Kube ini program kelurahan yang berkelanjutan,’’ katanya, Selasa (30/7).

“Kube ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha. Kita kasi kepada ibu-ibu yang kurang mampu di setiap lingkungan Gomong. Itulah upaya kita untuk menekan kemiskinan,” kata Husni. Kata Husni, upaya-upaya untuk mengurai tingkat kemiskinan itu harus dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas (bottom up). “Artinya kalau kita turunkan secara drastis menjadi 0 persen, itu hal yang tidak mungkin. Kita akan lakukan secara bertahap.

Karena itu, perlu upaya bersama,” tukasnya.

Pada kelurahan Gomong sendiri ungkap Husni, ada banyak masyarakat yang sudah diberikan bantuan. Sekitar 30 persen masyarakat miskin di Lingkungan Gomong Lama itu sudah mendapat bantuan dalam bentuk BLT, PKH, dan bantuan Bazda. “Agar terus turun, memang tidak bisa kita andalkan dengan BLT, PKH, dan Bazda, tapi program Kube Insha Allah bisa mengurangi,” lanjut dia.

Terkait data kemiskinan, Husni telah melakukan pendataan di lapangan. Data itu menurutnya sangat penting untuk mengetahui kondisi masyarakat. “Memang kita punya data dan itu sudah kami lakukan pendataan dari kelurahan.

Datanya lengkap. Itu nanti akan kita koordinasikan ke Dinsos langsung,” katanya.

Husni mengungkapkan semua itu memang butuh proses. “Maka dari itu kita harapkan, program-program baru ini akan kita upayakan sebagai jalan baru dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di K e l u r a h a n Gomong ini,” tutupnya. (viq)

Lalu Husni Bardin (Suara NTB/viq)

Harus Segera Dimulai ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menyayangkan, lambannya respon Pemkot Mataram terkait pelaksanaan program zero waste. Padahal program ini sudah diluncurkan sejak setahun yang lalu.

“Karena, kalau tidak dimulai dari sekarang, berat nanti,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/7) kemarin. Dia tidak menyangkal kalau awal awal pelaksanaan program ini, tentu akan menemui kendala.

Yang paling sederhana adalah bagaimana mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik. Misalnya dengan cara meminilisir penggunaan plastik. “Ini memang harus direspon dengan cepat,” ungkapnya. Untuk melaksanakan program ini, tidak bisa hanya bertumpu pada satu OPD saja, seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Semua OPD harus bersinergi. “Saya kira bisa itu,” imbuhnya.

Pemkot Mataram melalui DLH, kata Ketut Sugiarta harus cepat menangkap program zero waste ini. Paling tidak dianggarkan untuk sosialisasi, walaupun mungkin nilainya tidak terlalu besar. ‘’Misalnya tahun ini dianggarkan dulu untuk sosialisasinya. Tahun depan, mulai diberlakukan. Kan bisa,’’ ucapnya. Selain sosialisasi, Pemkot Mataram juga perlu menggandeng para pelaku usaha. Seperti pengusaha supermarket dan lain sebagainya. Untuk itu, Pemkot Mataram diimbau mengeluarkan edaran kepada supermarket dan sejenisnya.

Isi dari edaran itu mengimbau para pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah membawa barang belanjaan. Bila perlu, kata Ketua Fraksi Gerindra ini, tidak sebatas edaran, tetapi dibuat dalam bentuk Perwal. ‘’Tapi dilihat dulu aturan di atasnya sebagai dasar atau landasan walikota mengeluarkan aturan turunannya,’’ cetusnya. Penerapannya nanti harus ada koordinasi dengan OPD terkait. Pemberlakuan aturan ini harus secara bertahap. Diawali dengan sosialisasi.

Setelah itu, kalau masih ada pelanggaran, harus diberikan teguran maupun tindakan tegas lainnya. Yang jelas, proses dari program zero waste harus dimulai. Dari Perwal itu, nantinya masing-masing dinas maupun sekolah, juga mengeluarkan edaran. Dia melihat, sejatinya zero waste ini merupakan program yang sangat baik. Untuk melaksanakan program ini, tegasnya, tidak melulu berbicara masalah anggaran. ‘’Tetapi bagaimana responsive Pemkot Mataram untuk melaksanakan program ini,’’ pungkasnya. (fit)

I Ketut Sugiarta

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Potensi retribusi parkir di Kota Mataram sebesar Rp5 miliar.

Namun dari target tersebut, retribusi parkir masih hanya berkontribusi sebesar Rp1,8 miliar per tahun untuk pendapatan asli daerah (PAD). Banyak juru parkir (jukir) disebut tidak menyetor ke Dishub.

Ditemui Suara NTB di ruangannya, Selasa (30/7) Kepala Dishub kota Mataram, Drs. M. Saleh mengatakan, pihaknya mengupayakan untuk mengembalikan pengelolaan parkir ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir untuk mendongkrak PAD Kota Mataram.

Ia mengatakan, target Rp5 miliar dari potensi Rp25 miliar tersebut beberapa tahun belakangan ini memang belum pernah mencapai target yang dinginkan. “Kita baru bisa mendapatkan PAD dari retribusi parkir ini hanya 30 persen dari Rp5 miliar pada t a h u n 2018 lalu,” katanya.

H a l tersebut k a t a Saleh, menjadi f o k u s u t a m a Dishub dalam

”

M. Saleh

meningkatkan PAD retribusi parkir di samping penindakan yang dilakukan sehari sebelumnya (parkir sembarangan, red). “Banyak permasalahan yang kita temukan di lapangan.

Dia mencontohkan, di pasar Pegesangan Mataram dalam setahun itu hanya menyetor Rp1 juta per bulan,” ungkpanya. Padahal, pengelolaan parkir yang ada di pasar Pegesangan Mataram dinilai memiliki potensi retribusi mencapai Rp16 juta per bulan. “Kita sudah kasi kelonggaran kepada pengelolaan parkir yang ada di sana untuk menyetor Rp10 juta per bulan. Itu pun secara bertahap,” ungkapnya.

Lemahnya PAD dari retribusi parkir menurut Saleh, banyaknya juru parkir (jukir) yang tidak menyetor kepada pihak Pemkot yang dipegang oleh Dishub sendiri. Padahal, retribusi parkir itu merupakan aset Pemkot Mataram paling menjanjikan. “Kita punya banyak lahan parkir yang ada di sepanjang jalan atau of the road di Mataram, tapi pendapatannya lemah,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini penggunakan karcis sebagai alat ukur untuk menaikkan PAD retribusi parkir

(Suara NTB/viq)

JURU PARKIR - Salah seorang juru parkir di Gomong, Kota Mataram sedang merapikan kendaraan, Selasa (30/7). juga dinilai bermasalah. Dalam hal ini, jika masyarakat menemukan jukir meminta bayaran tanpa karcis itu berhak melapor ke Dishub.

“Kewajiban jukir itu menata kendaraan, memiliki karcis parkir, sopan, dan memilki identias yang jelas. Jukir yang tidak memberikan karcis itu pelanggaran dan dia bisa dipidana. Mengambil dan menarik uang parkir tanpa karcis itu bisa disebut pungli,” kata Saleh.

Padahal, Dishub sendiri sering memberikan pembinaan secara rutin dan sering mengingatkan kepada Jukir yang ada di sepanjang jalan dan area

Jukir yang tidak memberikan karcis itu pelanggaran dan dia bisa dipidana. Mengambil dan menarik uang parkir tanpa karcis itu bisa disebut pungli

parkir di Mataram untuk menyetor bruto ke petugas UPTD. Namun yang terjadi tutur Saleh, banyak jukir yang melakukan pungli. “Nanti kita akan tindak di lapangan. Kita sudah atur jadwal untuk turun ke lapangan,” katanya.

Salah satu Jukir yang ada di Lingkungan Gomong Mataram, Yadi, mengatakan tidak pernah menyetor hasil parkir yang ia dapatkan. Dalam sehari, kata Yadi, dia bisa mendapat lebih dari Rp140 ribu. “Saya bukan tidak mau menyetor, tapi tidak tahu mau setor kemana,” katanya.

Kendati demikian, Saleh pesimistis untuk mendongkrak PAD melalui retribusi parkir. “Saya tidak yakin tahun ini bisa mencapai target. Pada tahun sebelumnya kita hanya capai Rp1,87 miliar. Jadi ini berat. Saya harus berlari di titik start yang sulit. Dan harus terus digenjot,” tutupnya. (viq)

DP3A Beri Pelatihan Parenting bagi Warga di Lingkungan Bangsal Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram memberikan pelatihan parenting bagi warga di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang. Penguatan keluarga dibutuhkan menghindari kekerasaan pada anak.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, selama ini penguatan diberikan kepada anak - anak dalam rangka Mataram menuju kota layak anak. Tetapi penguatan sama juga perlu diberikan kepada orang tua untuk menghindari kekerasaan dalam lingkungan keluarga. ‘’Selama ini kita hanya menyentuh anak - anak. Sekarang kita mulai menyentuh orangtua,” kata Dewi pekan kemarin.

Parenting jelasnya, berkaitan dengan kota layak anak. Sebagian besar anak anak telah mengetahui indikator KLA. Konsep ini harus disampaikan kepada orang tua agar sama - sama memahami tugas masing - masing. Belakangan, anak maupun orang tua sibuk dengan gadget atau telepone pintar. Padahal, orangtua dan anak harus komu-

nikatif. “Dalam satu rumah malah sibuk dengan urusan masing - masing,” tandasnya.

Orangtua harus memberikan pengawasan dan menanyakan perkembangan atau masalah dihadapi oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun pergaulannya. Tujuannya agar anak tidak salah pergaulan dalam mengakses hal - hal berbau pornografi sehingga menjurus pada penyalahgunaan narkoba.

Di satu sisi, orang tua diharapkan tidak melakukan kekerasan verbal pada anak ataupun istri. Hal ini berdampak pada psikologi. Tindakan dilakukan orang tua akan diwariskan. “Jadi jangan mudah menyebutkan semua isi kebun binatang pada anak,” pesannya.

Salah satu mesti dilakukan adalah membangun budi pekerti dan karakter yang baik pada anak. Sehingga, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan menghormati orang tua. Dewi menambahkan, anak maupun istri yang mendapatkan kekerasaan fisik diharapkan melapor ke instansi teknis. Kedepan, sistem pelaporan kasus kekerasaan maupun pelecehan dapat disampaikan melalui telepon pintar. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

PAPARKAN PROGRAM - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memaparkan program parenting sebagai salah satu program kota layak anak bagi warga di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Jumat (26/ 7) pekan kemarin.

(Suara NTB/viq)

DITIMBANG - Program Lisan School yang dilakukan DLH di SMA 3 Mataram, Selasa (30/7).

Siswa mengumpulkan sampah, kemudian ditimbang dan dibayar.

Pembuang Sampah Sembarangan Belum Bisa Ditindak Mataram (Suara NTB) Penanganan dan pengurangan volume sampah di Kota Mataram terus diupayakan. 270 ton sampah yang beredar di Mataram masih menjadi PR (pekerjaan rumah) Pemkot, sementara menindak mereka yang membuang sampah sembarangan belum bisa ditindak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram telah menerapkan regulasi pembentukan tim yustisi yang berfungsi mengawal kebijakan pemberian sanksi kepada yang membuang sampah sembarangan. Belum diberlakukannya sanksi sesuai Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah ini karena masih memerlukan kajian.

“Rencana itu akan segera kita berlakukan, tapi ada beberapa langkah yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan,” kata Irwansyah, Sekertaris DLH Kota Mataram, saat ditemui di ruangannya, Selasa (30/7).

Irwansyah mengatakan, regulasi itu harus memiliki penyidik khusus sehingga masyarakat yang buang sampah sembarangan bisa dipatau dan ditindak. “Itu masih dipikirkan dari Pemkot bagaimana strateginya,” katanya.

Volume sampah di Kota Mataram mencapai 270 ton/hari menjadi penting untuk dilakukan pengurangan. DLH, kata Irwansyah, telah mengajak beberapa sekolah untuk mengatasi pengurangan jumlah sampah, antara lain melalui program Lisan School yang telah diterapkan di beberapa sekolah di Mataram. “Jadi Lisan School ini merupakan program baru yang kita bentuk untuk mengurangi jumlah sampah di Mataram,” ungkapnya.

Program Lisan School atau “Lingkugan Den-

gan Sampah Nihil” sendiri, DLH melakukan kerjasama di beberapa sekolah di Mataram.

“Kita sudah lakukan, di SMA 8, SMP 8, SMA 4, SD 41, SD 6 Mataram dan beberapa sekolah lainnya,” katanya.

Dalam program itu, semua siswa diajak untuk mengumpulkan sampah di sekolah.

Nantinya, kata Irwansyah, sampah yang dikumpulkan dibayar oleh DLH yang kemudian diserahkan ke Bank Sampah di Bintaro Mataram.

“Jadi Lisan School ini sebagai sarana edukasi di setiap sekolah. Mereka mengumpulkan sampah plastiknya. Nanti kita bayar dan mereka bisa menabung, serta membuat kerajinan, dan lain-lain,” katanya.

Program pengurangan sampah hanya menyasar sekolah. Padahal ritel-ritel dan swalayan yang ada di kota Mataram masih menyumbang sampah plastik terbanyak. “Saat ini memang kita belum menyasar ke ritel-ritel yang ada di Mataram. Kita masih fokus mengedukasi di sekolah-sekolah. Kalau ke ritel-ritel kita belum lakukan,” kata Irwansyah.

Selain itu, masalah pembuangan sampah ke TPS yang tersebar di Kota Mataram, diberlakukan jam pembuangan ke TPS dari jam 18:00 Wita hingga jam 06:00 Pagi. “Kita usahakan kepada masyarakat yang membuang sampah untuk mematuhi aturan tersebut. Itu kan bisa menumpuk jumlah sampah yang ada di TPS,” katanya.

DLH dalam waktu dekat ini akan menambah dua unit truk sampah yang akan dioperasikan di TPS Rembiga Mataram. “Kita akan menambah jumlah truk. Agar sampah tidak menumpuk,” tutupnya. (viq)

Unram Kirim 13 Mahasiswa di Ajang MTQMN Aceh Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unram, Prof. Dr. Mohammad Natsir, SH., M.Hum., melepas mahasiswa kontingen Unram yang akan mewakili Unram dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional yang ke XVI (MTQMN) di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Kegiatan MTQMN yang akan berlangsung selama 8 hari mulai 28 Juli-4 Agustus 2019 di kampus Unsyiah ini akan diikuti 2.500 peserta dari

200 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia dengan 15 cabang mata lomba.

Unram mengirim 13 mahasiswa untuk mengikuti MTQMN di Unsyiah dan akan mengikuti 8 cabang mata lomba antara lain cabang Musabaqah Tilawatil Qur’an, Musabaqah Tartil Qur’an, Musabaqah Qiro’at Sab’ah, Musabaqah Hifzil Qur’an 5 Juz, Musabaqah Hifzil Qur’an 10 Juz, Musabaqah Hifzil Qur’an 20 Juz, Musabaqah Khoththil Qur’an Golongan Dekorasi, dan Desain Aplikasi Komputer Al Qur’an.

Prof. Husni berharap maha-

siswa yang akan mewakili Unram ke MTQMN di Unsyiah dapat tampil maksimal dan selalu berkoordinasi dengan pelatih. Selain itu, Rektor Unram tersebut berpesan agar mahasiswa bisa menjaga kesehatan dan selalu percaya diri.

“Tampillah dengan maksimal, selalu berkoordinasi dengan pelatih, jaga kesehatan kalian dan percaya diri yang tinggi, karena kalian telah dilatih oleh qori’-qori’ nasional termasuk juga kita pernah mendatangkan Syamsuri Firdaus yang merupakan juara 1 internasional,” pesannya. (dys)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Rektor Unram H. Lalu Husni didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Mohammad Natsir pose bersama mahasiswa Unram yang akan mengikuti MTQMN di Aceh.

SUARA NTB

Rabu, 31 Juli 2019

EKONOMI DAN BISNIS

DISAKSIKAN - penyerahan SPK secara simbolik oleh kepada konsumen. oleh Pimpinan BTN Cabang Mataram, Dedi Kurniadi, dan notaris, disaksikan oleh owner PT. Lombok Royal Property , Drs. Izzat Husein, MM (baju batik kiri)

Manajer Sales and Marketing PT. Lombok Royal Property, Husaina Khartin melayani konsumen saat realisasi bank

”AKU PUNYA RUMAH” Alhamdulillah…

Terimakasih Pak Gubernur NTB (Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajaran).

Terimakasih Pak Bupati Lombok Barat (H. Fauzan Halid dan jajaran).

Terimakasih PT. Lombok Royal Property.

Kami konsumen Royal sangat bersyukur dan terima kasih.

Kami telah memiliki rumah, tinggal menempati.

Semuanya sudah ada.

DIATAS adalah kutipan ungkapan para konsumen PT. Lombok Royal Property pada saat dilaksanakannya realisasi atau akad kredit KPR subsidi dengan Bank BTN di Mataram pada 19 Juli 2019. Ungkapan dari mereka yang selama ini mendambakan memiliki tempat tinggal. Akhirnya terwujud.

Pada April 2019, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah berkesempatan hadir menyaksikan, sekaligus membuka pameran property di Lombok Epicentrum Mal yang diikuti oleh sejumlah pengembang di NTB. Bang Zul, sapaan akrab sang gubernur, dalam kesempatan tersebut memberikan motivasi kepada para pengembang, terutama kepada owner PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM untuk terus memberikan kontribusinya terhadap pembangunan di daerah ini.

Memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah dengan harga terjangkau, terutama kepada generasi millenial. Dengan memiliki rumah, generasi-generasi emas NTB menurut gubernur saat itu, akan mendongkrak strata sosialnya. Berinvestasi lebih dini dan tampil dengan manajemen hidup yang lebih baik untuk masa depannya. Pemerintah daerah mengharapkan perusahaan lokal dengan ratusan karyawan ini tetap eksis.

PT. Lombok Royal Property sebagai pengembang terkemuka di NTB saat ini tengah menggarap proyek Perumahan Royal Madinah. Rumah subsidi di Desa Kuranji, Kabupaten Lombok Barat. Royal membangun lebih dari seribu unit. Proses pembangunan tengah berlangsung. Sebagian diantaranya telah rampung, dan telah diserahterimakan kepada konsumen. PT. Lobmbok Royal Property mempersembahkan rumah subsidi berbeda dari yang lainnya.

Mengambil lokasi strategis di Kuranji, dapat dijangkau dari jalan by pass Mataram arah barat. juga dapat di jangkau dari arah barat Kota Mataram.

Letaknya hanya lima menit dari lokasi baru kantor Walikota Mataram di Lingkar Selatan. Perumahan ini dekat dengan akses rekreasi bundaran Lingkar Selatan, sebagai pusat hiburan dan kuliner baru. Pusat-pusat perkantoran dan DPRD Kota Mataram hanya butuh waktu lima menit.

Perumahan Royal Madinah ini dibagi menjadi dua kluster. Deretan rumah paling depat adalah rumah komersil.

Hanya 25 unit. Sisanya adalah rumah subsidi yang diangsur sangat ringan, Rp900 ribu/bulan. Atau dengan harga pemerintah Rp148,5 juta.

Meski rumah subsidi, PT. Lombok Royal Property tak meninggalkan karakternya. Konsep rumah dibuat seperti villa. Jalan-jalan dalam kawasan selebar 7 meter, dan jalan utama selebar 9 meter. Type 33, dengan dua kamar tidur.

Kelebihan lainnya, masing-masing kamar di lengkapi tempat tidur, lemari, satu set meja dan kursi, kasur beserta sprai, serta bantal. Dapur juga disiapkan. Luas tanah 70 meter persegi, dan disediakan kelebihan tanah.

Royal Madinah ini boleh disebut satu-satunya rumah subsidi di Indonesia, hanya ada di Nusa Tenggara Barat, yang paling lengkap. Dengan kata lain, konsumen hanya tinggal menempati tanpa harus memikirkan prabot dan kelengkapan rumah lainnya.

Sebagai gambaran, dalam beberapa tahun terakhir, PT. Lombok Royal Property fokus mendukung pemerintah menekan angka kemiskinan, dan mensukseskan program sejuta rumah bagi MBR di Provinsi Bumi Gora ini.

PT. Lombok Royal Property terus membangun, menghidupkan kawasan menjadi pusat – pusat pemukiman baru.

Tentu multiflier efeknya juga luas. Terhadap ekonomi, penataan lingkungan, dan pemerataan pembangunan. Taraf hidup masyarakat juga terus diangkat.

Dari tadinya tidak memiliki rumah, lalu difasilitasi memiliki tempat tinggal sebagai indikator keluar dari kemiskinan.

Perusahaan property terkemuka di Nusa Tenggara Barat ini dalam beberapa waktu terakhir telah membangun rumah subsidi di beberapa kawasan.

Diantaranya di Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ada Perumahan Royal Zaitun dan Bhayangkara Residence.

Lalu di Labuapi, Lombok Barat ada Perumahan Zam-zam II dan Perumahan Flamboyan. Lebih dari 3.000 unit rumah telah dibangun, khusus untuk MBR dari berbagai kalangan.

PT. Lombok Royal Property tak berhenti sampai disitu. Perusahaan lokal ini akan terus membangun untuk menjawab kebutuhan. Kepercayaan publik terhadap pengembang ini dapat dilihat dari tingginya kunjungan ke kantor pemasaran utamanya di Jl. WR. Supratman No 3 Mataram. Nyaris tak pernah sepi.

Perumahan Royal Madinah seribuan unit yang tengah dibangunnya saat inipun ludes terjual sangat cepat, hanya hitungan kurang dari 6 bulan. Itupun, masih tersisa jumlah antrean yang tidak sedikit. Konsumen yang belum kebagian masih berharap, menunggu satu atau dua orang konsumen yang kemungkinan datanya di tolak bank. Proyek-proyek perumahan lain yang dibangun sebelumnya juga demikian animo masyarakat.

PT. Lombok Royal Property di support penuh pembiayaannya oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Pada expo property bulan April 2019 lalu di Lombok Epicentrum Mal, PT. Lombok Royal Property keluar sebagai pengembang dengan tingkat kunjungan dan penjualan terbesar dibanding pengembang-pengembang lainnya. (bul/*)

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

Komit Tuntaskan Kasus KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Irwan Setiawan Wahyuhadi, berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menangani setiap kasus di Lotim. Menurutnya, penegakan hukum baik kasus korupsi maupun kasus-kasus lainnya itu dalam upaya mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik fisik maupun non fisik.

Selaku pejabat baru, Kajari mengaku sudah mengecek setiap kasus yang masuk ke Kejari Lotim, baik yang masih (Suara NTB/yon) megendap di Intelijen, DaIrwan Setiawan Wahyuhadi tun, Pidana Umum (pidum) hingga Pidana Khusus (Pidsus). Dari inventarisir kasus yang dilakukan itu diakuinya ada beberapa kasus yang masih berproses dan masih dalam pendalaman-pendalaman. Namun selaku pejabat baru, dirinya masih merahasiakan sejumlah kasus tersebut. “Yang jelas dari hasil pendalaman yang kita lakukan. Ada beberapa kasus masih bergulir di Kejari Lotim. Masih tahap awal sehingga belum bisa saya sampaikan,” terangnya, Selasa (30/7).

Ditegaskannya, dalam penanganan setiap kasus di Kejari Lotim akan tetap mengedepankan profesionalitas tanpa adanya tindakan untuk menzalimi yang memang tidak bersalah dan membenarkan yang salah. Artinya penegakan hukum akan dilakukan dengan mengedepankan integritas. “Yang salah harus dinyatakan salah. Dan segala penyimpangan kita tindaklanjuti.

Beberapa kasus yang ada masih didalami,” ujarnya.

Diketahui, Irwan Setiawan Wahyuhadi, pengalaman bertugas sebelumnya sebagai koordinator Pidsus di Kejaksaan Tinggi Bali selama 2 tahun 8 bulan. Menurutnya semua tempat memberikan pengalaman termasuk tugas baru di Lombok Timur saat ini. Ia berharap dapat terjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pihak dan pemangku kepentingan. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Balita Stunting di Lotim Tertinggi di NTB Selong (Suara NTB) Prevalensi bayi di bawah lima tahun (balita) penderita stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tertinggi di NTB. Sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 lalu menyebutkan jumlah anak yang stunting di Lotim sebesar 43, 52 persen.

Demikian diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim H. Rohman Farly dalam acara rembug stunting, Selasa (30/7).

Fakta Lotim selalu berada pada angka yang paling buruk se NTB diakui sekda sudah terjadi sejak lama. Di mana, derajat kesehatan masyarakat Lotim selalu berada pada posisi terbawah.

“Lotim ini selalu nomor bengkis(terakhir, red),” akunya.

Lotim selalu berada pada posisi tertinggi seperti pada kasus stunting, ujarnya, karena sudah menjadi konsekuensi. Apalagi Lotim merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak se NTB dibandingkan 9 kabupaten/kota lainnya.

Sekda menuturkan, alasan dulu memungkinkan data-data terburuk dalam satu kasus kesehatan digunakan untuk menjemput program. Akan

tetapi, kenyataan sebagai daerah dengan status terburuk derajat kesehatannya masih juga disandang Lotim.

Meski demikian, ujarnya, bagi masyarakat agraris Lotim tak mudah. Dibutuhkan strategi agar Lotim bisa lebih cepat menurunkan angka stunting.

Untuk itu, salah satu ikhtiar daerah adalah memberikan penghargaan umrah kepada kepala desa yang berhasil menurunkan angka stunting. “Tujuan kita memberikan semangat kepada desa untuk penanganan stunting,” ucapnya.

Diakuinya, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, kasus stunting ini coba ditekan 2 persen, sehingga tersisa 39,5 persen atau bisa menjadi 28 persen.

Stunting atau gagal tum-

buh, sambung Sekda berpengaruh pada kecerdasan dan tidak diinginkan terjadi terus memburuk. ‘’Data stunting ini dicatat detail alamat lengkapnya sehingga bisa dengan mudah ditangani,’’ sarannya.

Sementara Kepala Bappeda Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi, menjelaskan, penanganan stunting mukai tahun 2019 ini telah ditetapkan delapan aksi. Di mana tahun 2020 telah ditetapkan 32 desa lokasi sasaran sebagai fokus penanggulangan stunting. Sebelumnya, ungkapnya, pada 2018 lalu sepuluh desa menjadi pilot project.

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) M. Taqiuddin mengatakan prevalensi balita stunting di NTB juga masih tinggi, yakni

sebesar 33,49 persen. NTB masuk dalam 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi se Indonesia.

Konsepsi juga melakukan sensus bersama pemerintah daerah Lotim tahun 2018 yang hasilnya jumlah balita stunting di 10 desa 42 persen. Perbandingan hasil Riskesdas 2013 dengan 2018 menunjukkan kemampuan menunrunkan stunting dalam kurun waktu lima tahun hanya 0,28 persen. Itu artinya, laju penurunan prevalensi stunting di Lotim masih sangat lamban.

Dalam hal ini, ujarnya, stunting bukanlah persoalan parsial, melainkan permasalahan multidimensional dan urusan semua orang. Untuk itu, pencegahan dan penanganan tidak bisa hanya dengan mengandalkan kegiatan spesifik sektor kesehatan. Perlu juga intervensi sektor lain. Bahkan harus ada penanganan sensitif yang kontribusinya 70 persen dibandingkan intervensi spesifik.

Stunting memiliki keterkaitan erat dengan masalah tingkat kesejahteraan rumah tangga,

(Suara NTB/rus)

H. Rohman Farly sanitasi dan kesehatan lingkungan. Pola anak asuh, layanan kesehatan, ketahanan pangan dan tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu. ‘’Percepatan penurunan stunting memerlukan keterlibatan semua sektor dan beragam pemangku kepentingan pembangunan. Fokus utama sasarannya adalah 1000 hari pertama kehidupan,’’ sarannya. (rus)

Pascagempa, Investor Belum Berani ke Lotim Selong (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Rohman Farly mengaku investor belum berani menanamkan modal besarnya di Lotim. Hal ini diduganya karena pengaruh gempa.

Menjawab media di Selong, Selasa (30/7), sekda menyebut pengaruh gempa ini masih sangat terasa dalam perekonomian. “Investor yang masuk tak berani tanam modal besar, pengaruh gempa ini memang signifikan,” ungkapnya.

Bagi para pemodal besar memerlukan pemikiran panjang untuk berinvestasi. Pasalnya, kalau yang diinvestasikan besar, maka pengembangan keuntungannya membutuhkan waktu yang cukup lama. “Akan lama BEP (break event point-nya nanti,” imbuhnya.

Dari sisi potensi investasi, Lotim miliki potensi bagus.

Contoh di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi Lotim ke depan.

Sementara mengenai regulasi, akunya, Pemkab Lotim sudah memberikan kemudahan seluas-luasnya bagi investor.

Itu artinya, kalau ada investor yang datang untuk berinvestasi pihaknya siap menerima dengan tangan terbuka. (rus)

Pansus Desa Persiapan Minta Pemda Selesaikan Batas Wilayah Tanjung (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Desa Persiapan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi sejumlah catatan terkait hasil analisis dan evaluasi pansus usai berkunjung ke desa persiapan. Pansus memberi 13 poin catatan di mana salah satu yang dianggap urgen adalah penyelesaian batas wilayah antara Lombok Utara dan Lombok Barat.

Ketua Pansus I Desa Persiapan DPRD KLU, Ardianto, SH., usai paripurna Selasa (30/7) menyampaikan, laporan yang disampaikan (dua) Pansus Desa Persiapan menjadi dasar bagi fraksi dalam menyampaikan pandangan umumnya dalam pembahasan Raperda Desa Persiapan menjadi definitif. Laporan Pansus sendiri telah dibahas sebelumnya, baik secara internal maupun diskusi dengan eksekutif.

Ia menyebut, terdapat 13 poin hasil penilaian pansus yang (sekaligus) menekankan adanya perubahan karena kesalahan penulisan atau kekeliruan nama tempat/ batas wilayah. Misalnya pada poin Bab II pasal 2 ayat (4) Desa Persiapan Menggala yang semula menyebutkan luas Desa Pansor disempurnakan menjadi luas Desa Menggala. Begitu pula, pemakaman pada batas barat Desa Menggala yang semula menyebutkan Desa Samaguna disempurrnakan menjadi Desa Malaka.

“Dalam laporan Pansus, secara umum mempertegas poinpoin yang harus diperbaiki sebelum dievaluasi oleh provinsi,” ujar Ardianto. Secara garis besar, ada dua hal yang secara prinsip harus ditindaklanjuti. Pertama, penekanan jumlah penduduk warga Desa Persiapan Selelos, Kecamatan Gangga. Pada Bab II Pasal 2 ayat (3) di Raperda, menyebutkan jumlah penduduk Desa Persiapan Selelos yang semula tertulis 6.288 jiwa disempurnakan menjadi 2.600 jiwa.

Bahkan tidak hanya Desa Persiapan Selelos, Pansus meminta agar laporan data jumlah penduduk di 10 desa persiapan menggunakan data terkini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Utara. Menyangkut titik koordinat, peta desa persiapan dan peta desa induk telah dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah daerah bersama Unram dan BIG (Badan Informasi Geofarsial) Bogor.

“Hal-hal lain menyangkut jumlah penduduk, tata naskah dan batas-batas wilayah terutama yang berbatasan dengan wilayah hutan dengan Lombok Barat akan disempurnakan oleh pemerintah daerah sebelum dievaluasi oleh pemerintah provinsi maupun pusat,” tegasnya.

Pihaknya berharap, dengan revisi yang dilakukan Pansus maka pihaknya Raperda Pembentukan Desa Persiapan tersebut layak dipertimbangkan oleh fraksi-fraksi dewan untuk ditetapkan menjadi definitif. (ari)

Ardianto

(Suara NTB/yon)

PARIPURNA - Rapat paripurna penetapan tiga Raperda di Ruang Sidang DPRD Lotim, Selasa (30/7).

Tiga Raperda Ditetapkan DPRD Lotim Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyetujui tiga buah rancangan peraturan daerah (raperda), dua raperda atas inisiatif dewan dan Raperda APBD Perubahan tahun 2019, serta Raperda Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Raperda tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna XIII rapat IV masa sidang III tahun 2019, Selasa (30/7).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Faelori, SE., didampingi Ketua DPRD Lotim Raden Rahardian Soedjono dan dua Wakil DPRD Kabupaten Lotim bahwa DPRD menilai Raperda Kabupaten Lotim tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Lotim Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah.

Dewan meminta kepada bupati, setelah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama untuk secepatnya menyampaikannya ke Gubernur NTB untuk dievaluasi.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam pendapat akhir terhadap pembahasan dan penetapan dua raperda

usul inisiatif DPRD dan APBD Perubahan tahun 2019 mengingatkan setelah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan masa Tahun 2019, di penghujung jabatan DPRD Periode 2014-2019 disepakati pula Raperda usul inisiatif DPRD dan penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019.

Menurut Sukiman, penetapan dua raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Perlindungan Produk Lokal dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, barulah dapat dilaksanakan pada rapat

Setwan Anggarkan Rp231 Juta untuk Mantan Anggota DPRD Tanjung (Suara NTB) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode 2014-2019 sebentar lagi berakhir. Bagi para mantan DPRD, mereka akan memperoleh tunjangan purnabakti sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada mantan anggota dewan. Besarannya diatur oleh regulasi, yakni pada UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokoleran, UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD KLU, Mudir, S.Sos., kepada Suara NTB, Selasa (30/7) mengungkapkan, masa jabatan DPRD KLU lama akan berakhir seiring pelantikan DPRD yang baru. Di mana sesuai agenda, pelantikan anggota DPRD akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang.

Sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para mantan anggota DPRD, para mantan dewan akan memperoleh tunjangan purnabakti. “Betul, bapak-bapak mantan dewan akan memperoleh dana purnabakti. Besarannya beda-beda antara pimpinan dan anggota,” kata Mudir.

Menurut dia, anggaran purnabakti nantinya akan diberikan kepada mantan dewan setelah mereka berhenti menjabat. Ditargetkan dalam waktu sebulan setelah berakhir jabatan, tunjangan tersebut sudah terbayarkan.

“Namanya purnabakti, ya dibayarkan setelah tidak menjabat. Kita harapkan bisa cepat dibayar, karena anggarannya juga sudah ada,” imbuhnya.

Menurut penelusuran koran ini, total anggaran purnabakti untuk 30 anggota dewan KLU sebesar Rp231,525 juta.

Anggaran yang mendekati seperempat miliar rupiah itu, teralokasi sesuai hak keuangan antara pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Di internal anggota DPRD KLU sendiri, tidak seluruh Dewan menghabiskan masa jabatan 5 tahun. Dari 30 dewan, 22 orang anggota dan 2 pimpinan dewan menghabiskan pengabdian selama 5 tahun. Sedangkan 1 pimpinan dan 5 anggota dewan memberi pengabdian selama 8 bulan melalui proses PAW. Masa bakti 8 bulan ini dihitung 1 tahun pengabdian.

Masa bakti, gaji pokok dan jabatan sebagai pimpinan atau

anggota DPRD menentukan besaran yang diperoleh. Misalnya, pengabdian sebagai pimpinan dengan masa bakti 5 tahun menghasilkan tunjangan purnabakti lebih besar dari anggota.

Dengan gambaran itu, maka jabatan 2 pimpinan (Wakil Ketua) DPRD KLU yang mengabdi selama 5 tahun memeroleh Rp 8,4 juta per orang dengan gaji pokok yang diatur regulasi sebesar Rp 1,68 juta per orang per bulan. Sedangkan Ketua DPRD akan memperoleh satu kali gaji pokok yakni Rp 2,1 juta per orang untuk masa jabatan kurang dari 1 tahun.

Selanjutnya, 22 mantan anggota DPRD dengan masa jabatan 5 tahun akan memperoleh Rp 7,875 juta per orang. Di mana anggota Dewan memperoleh gaji pokok per bulan sebesar Rp 1,575 juta. Terakhir, 5 orang mantan anggota dewan KLU yang diangkat melalui PAW akan memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, yakni sebesar Rp 1,575 juta per orang. Dari perhitungan hak keuangan seluruh mantan anggota dewan nantinya, maka akan dibayarkan dana purnabakti sebesar Rp 231,525 juta. (ari)

paripurna. Apalagi adanya kewajiban fasilitasi terlebih dahulu terhadap kedua raperda sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. Bupati berharap kehadiran kedua regulasi tersebut menjadi titik awal perlindungan bagi keberadaan produk lokal yang selama ini belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah. Begitu pula terhadap pengelolaan pasar modern yang selama ini dikeluhkan pengusaha kecil dan UMKM. Sementara itu terkait Raperda APBD perubahan, bupati menyebut hal ini dilakukan di antaranya untuk penyesuaian asumsi dasar, karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan adanya perkem-

bangan kebutuhan yang baru untuk mewujudkan program pada tahun berkenaan. Selain itu, tidak ada hal krusial yang menjadi perbedaan pendapat mengenai materi perubahan anggaran, baik dari struktur pendapatan maupun struktur belanja.

Di sisi lain, masukan-masukan dan saran dalam pembahasan raperda yang disampaikan oleh anggota DPRD merupakan wujud sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Lotim. Bupati berharap penetapan APBD Perubahan tahun 2019 yang lebih awal ini mempercepat realisasi indikator pembangunan yang telah ditetapkan bersama dalam RPJMD Tahun 2018-2023. (yon)

Masalah Kesehatan Jadi Perhatian Serius Selong (Suara NTB) Masalah kesehatan menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Timur (Lotim). Hal ini dinyatakan Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Dr. Pathurrahman di Selong, Selasa (30/7). Menurutnya, di antara masalah kesehatan tersebut adalah stunting, gizi buruk dan sejumlah penyakit yang menimpa warga Lotim, sehingga pemda komitm membantu mayarakat yang kurang mampu dan memfasilitasi pengobatannya.

“Kita coba fasilitasi proses pengobatan rujukan. Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi, RSU Sanglah Denpasar Bali bahkan hingga ke Jakarta. Untuk biaya pengobatan sendiri ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan,’’ ujarnya.

Diakuinya, masalah yang kerap dialami warga selama proses pengobatan adalah biaya hidup.

Sering kali warga terbentur biaya yang harus dikeluarkan selama mereka mendampingi anggota keluarga yang dirawat di luar daerah. “Memang ini jadi titik perhatian kita,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan Badan Amil Zakat

(Suara NTB/rus)

Pathurrahman Nasional (Baznas), Dinas Kesehatan dan instansi lainnya yang bisa membantu, sehingga mampu meringankan beban warga yang menjalani pengobatan di luar daerah.

Meski demikian, pihaknya belum memiliki alokasi anggaran khusus dalam mengatasi ini.

Untuk itu di masa mendatang, pihaknya siap akan menganggarkan berupa bantuan sosial (bansos). ‘’Besaran biaya yang dibutuhkan masing-masing keluarga pasien ini beragam. Tergantung kondisi penyakit pasien yang mempengaruhi lamanya pasien dirawat di rumah sakit rujukan,’’ ujarnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

PKB Usulkan Tiga Calon Tangani PJU Mati Pimpinan DPRD Praya (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan bakal kebagian satu jatah kursi Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng) periode 2019-2024. Untuk menentukan siapa yang bakal mengisi slot unsur pimpinan DPRD Loteng, DPC PKB Loteng sudah mengajukan tiga nama kadernya ke DPP PKB. “Tiga nama yang kita usulkan ini merupakan caleg PKB yang terpilih di Pemilu legislatif kemarin,” ungkap Ketua DPC PKB Loteng, H.L. Pelita Putra, Selasa (30/7).

Tiga nama yang diusulkan, yakni H. L. Sarjana, Prayatna Wirahadi Saputra, ST., serta H. Ihsan. Ketiga nama calon unsur pimpinan DPRD Loteng kini tengah menjalani proses fit and proper test di DPP PKB. Pelita menjelaskan, proses penetapan unsur pimpinan DPRD Loteng dari PKB tetap harus melalui usulan dari DPC. Setelah itu mendapat rekomendasi dari DPW, baru bisa diajukan ke DPP. “Proses akhirnya, DPP yang akan menentukan siapa dari tiga nama yang diusulkan tersebut untuk duduk di kursi pimpinan DPRD Loteng,” sebutnya.

Disinggung kriteria yang menjadi dasar penetuan calon unsur pimpinan DPRD Loteng, Pelita mengaku itu ada di DPP. Pihaknya hanya mengusulkan saja nama-nama yang dinilai layak menjadi pimpinan di DPRD Loteng dari PKB. Tapi yang paling utama, kader tersebut harus memiliki komitmen dan loyalitas untuk memajukan partai.

Ada juga kriteria perolehan suara, walaupun itu bukan kriteria mutlak. Alasannya, perolehan suara yang tinggi, tidak menjamin kapasitas kader bersangkutan. Selebihnya, nanti proses fit and proper test yang menentukan siapa yang paling layak. “Yang jelas usulan sudah kita sampaikan sesuai tahapan yang ada. Soal siapa yang ditunjuk, kita serahkan mekanisme sepenuhnya di DPP,” pungkas anggota DPRD NTB ini. (kir)

Pemda Lobar Berencana Berutang

Giri Menang (Suara NTB) Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan strategis seperti di jalur Lombok International Airport (LIA) dan kawasan wisata Senggigi banyak yang mati.

Kondisi ini pun dikeluhkan oleh warga dan wisatawan yang datang berkunjung.

Menyikapi ini, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) tidak bisa berbuat banyak.

Pasalnya anggaran untuk perbaikan dan penggantian lampu jalan tidak ada. Kepala Bidang Pertamanan pada Disperkim Lobar H. Saefullah mengatakan, lampu PJU di jalur LIA sekitar 50 unit lebih mati total, sehingga kondisi jalur LIA pada malam hari gelap. Sedangkan di kawasan Senggigi ada sekitar 35 unit lampu yang mati.

“Iya banyak yang mati di BIL dan kawasan Senggigi, kami berencana berutang untuk mengganti lampu ini karena kami

tidak punya anggaran,” akunya pada Suara NTB, Senin (29/7).

Sejauh ini pihaknya masih mencari pihak yang mau memberikan pinjaman dari rekanan.

Saat ini pihaknya tengah bernegosiasi. Pihaknya berencana akan meminjam dana di bawah Rp 200 juta untuk menangani PJU yang banyak mati. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk penanganan jangka pendek agar lampu PJU di kawasan ini tidak padam dan dikeluhkan. Sebab kata dia, kalau menunggu tahun depan, tentunya sangat lama. Sebab target pemasangan PJU melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU) kemungkinan bisa terlaksana bulan Maret tahun 2020.

Diakuinya, pada awalnya ada program pemasangan PJU untuk mendukung revitalisasi Senggigi senilai Rp 1,4 miliar, namun itu dibatalkan, karena khawatir dobel dengan program KPBU. Dana ini juga kata dia bukan untuk lampu PJU, namun jaringan lampu.

Lebih jauh kata dia, persoalan yang dihadapi dalam hal penanganan PJU ini adalah pencurian listrik. Bahkan di kawasan yang kerap padam PJU, seperti di Lembar ada sekitar 500 watt listrik PJU dicuri, sehingga mem-

(Suara NTB/her)

GELAP - Kondisi jalur LIA yang gelap akibat lampu PJU banyak yang mati. bebani daerah, karena harus membayar Rp 1 juta per bulan.

Kondisi ini juga kata dia menyebabkan pembayaran PJU membengkak. Namun pembaya-

Tambang Ilegal Gunung Prabu Harus Ditutup

PT. AP I LIA Salurkan Bantuan untuk Warga Lingkar Bandara Praya (Suara NTB) Sejak tahun 2012 lalu, PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) telah menyalurkan sekitar Rp 8,1 miliar dana bantuan perbaikan berbagai fasilitas umum di kawasan lingkar bandara. Bantuan yang disalurkan ini melalui program bina lingkungan dengan sasaran pendidikan hingga rumah ibadah. Terakhir, PT. AP I LIA menyalurkan bantuan perbaikan rumah ibadah mencapai Rp 285 juta lebih.

“Total ada empat masjid, enam mushalla serta satu pura yang diberikan bantuan perbaikan dari program bina lingkungan PT. AP I LIA,” ungkap Comunication Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, Selasa (30/7).

Ia menjelaskan, program bina lingkungan merupakan salah satu bentuk kepedulian PT. AP I LIA terhadap kondisi lingkar kawasan bandara. Karena selaku BUMN, PT. AP I LIA juga diperintahkan oleh pemerintah agar tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada masyarakat lingkar bandara.

Lebih lanjut, Siang mengatakan, selain program bina lingkungan pihaknya juga turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan taraf ekonomi masyarakat lingkar bandara melalui program kemitraan dengan sasaran para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di lingkar bandara.

Di mana dalam program kemitraan tersebut, PT. AP I LIA menyiapkan dukungan permodalan dengan bunga pinjaman kecil, yakni hanya 3 persen per tahun. Dan, semua UKM yang sudah menjadi mitra tidak dilepas begitu saja.

UKM-UKM tersebut tetap diberikan pembinaan dan pengawalan supaya UKM bisa berkembang dan maju.

Untuk program kemitraan sudah berjalan sejak tahun 1996 silam dengan total dana kemitraan yang sudah disalurkan mencapai Rp30,7 miliar dengan jumlah mitra binaan sebanyak 1.227 pelaku usaha.

Hal ini tersebar di delapan sektor utama, mulai dari sektor industri sebanyak 159 mitra, peternakan 30 mitra, pertanian 4 mitra, jasa dan lainnya masing-masing 173 mitra dan 49 mitra usaha. “Dari semua sektor usaha yang ada, sektor perdagangan merupakan sektor usaha yang paling banyak menjadi mitra. Sebanyak 779 mitra,” tegasnya. (kir)

SALURKAN - PT. AP I LIA menyalurkan program bina lingkungan bagi masyarakat lingkar bandara, Selasa (30/7).

ran PJU ini sendiri bisa ditekan dari tahun 2016, pemda nombok Rp 4,9 miliar, tahun ini bisa ditekan menjadi Rp 1.2 miliar, sehingga PPJ pun bisa surplus. (her)

(Suara NTB/her)

TINJAU - Anggota Komisi VI DPR RI saat meninjau lokasi pembangunan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Lembar Lobar, Selasa (30/7).

Komisi VI DPR RI Tinjau Pembangunan Pelabuhan Gili Mas Giri Menang (Suara NTB) Anggota Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Gili Mas Lembar Lombok Barat (Lobar). Dalam kunjungan ini, anggota DPR RI ini melihat langsung proses pembangunan pelabuhan, selain itu mereka menanyakan progres pembangunan pelabuhan yang bernilai Rp 1,2 triliun tersebut. Hasilnya, progres pembangunan pelabuhan kapal pesiar ini cukup memuaskan. Pasalnya, dari target time schedule yang dibuat oleh pelaksana proyek progres capaiannya jauh lebih tinggi. Kunjungan anggota DPR RI ini diterima General Manager Pelindo III Lembar Erry Ardianto.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Haekal pada kesempatan ini, mengatakan progress dan kualitas pembangunan cukup meyakinkan dan bagus. Material pembangunan juga dilihatnya kokoh dan progresnya di atas target jadwal yang sudah ditentukan. “Mudahan selesainya lebih awal, lebih cepat untuk menyambut wisatawan guna meningkatkan perekonomian di NTB,” jelas dia.

Menurut dia proyek ini salah satu kunci untuk mensukseskan MotoGP. Setelah meninjau lokasi Pelabuhan Gili Mas ini, pihaknya juga meninjau pembangunan Mandalika untuk melihat persiapannya, sebab waktunya relatif sangat cepat.

Melihat progres pembangunan Gili

Mas ini, politisi dari Fraksi Gerindra ini mengaku puas dan pihaknya optimis bisa cepat selesai, sehingga muncullah ide (gagasan) pihaknya selain akses jalan dari Lembar memutar ke Praya Loteng. Menurut dia harus ada juga jalan langsung dari Gili Mas ke Mandalika Loteng melalui Sekotong, sehingga jalannya tidak perlu memutar ke utara menuju ke Praya. “Jalan dari Gili Mas yang langsung ke Mandalika Praya Loteng, juga perlu dipertimbangkan untuk pelebaran jalannya supaya ada jalan akses langsung ke Mandalika tanpa harus memutar ke utara. Ini akan jadi bahan kami untuk bicarakan ke Pak Gubernur juga,” jelas dia.

Jalan ini, kata dia, dari informasi yang diterima merupakan jalan kabupaten yang kondisinya tidak terlalu lebar hanya 6 meter, sehingga kondisi jalan ini kurang memadai untuk meningkatkan pariwisata ke depan. Akses jalan ini perlu dibangun dan diperlebar, sehingga bisa menjadi jalur alternatif bagi para wistawan kapal pesiar keluar dari Pelabuhan Gili Mas. Selain itu, jika melalui akses jalan ini para wisatawan bisa dimanjakan dengan pemandangan pantai selatan. Hal ini akan menjadi bahan yang akan disampaikan ke gubernur untuk mempertimbangkannya.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Pelindo III Pusat Joko Nurhuda mengatakan saat ini progres pembangunan Pelabuhan Gili Mas sudah mencapai 92 persen. Capaian ini jauh lebih ting-

gi 3-4 persen dibandingkan target yang ada dalam time schedule sebesar 89 persen. Atas progres ini pihaknya yakin kapal pesiar perdana nyandar di pelabuhan ini bisa di bulan NovemberDesember. “Sudah ada 8 kapal pesiar yang sudah menyatakan kesiapan nynadar perdana nanti di Pelabuhan Gili Mas,” jelas dia.

Untuk saat ini pihaknya tengah menyelesaikan dermaga dengan panjang 440 meter. Dermaga ini ditargetkan selesai akhir Oktober, sehingga bisa beroperasi bulan November mendatang. Selain itu, pihaknya mempercepat penyelesaian fasilitas terminal penumpang yang saat ini progresnya baru 28 persen.

Untuk terminal penumpang ditargetkan selesai bulan Februari tahun depan, sehingga dengan adanya terminal penumpang ini semua pelayanan untuk kapal pesiar bisa lengkap terlayani di sini. Barulah tahun depan dilanjutkan dengan pengembangan peti kemas, sebab kapasitas pelayanan peti kemas yang sudah ada saat ini masih mencukupi. Dengan desain pelabuhan memiliki kapasitas besar, mampu menampung kapal cruise terbesar yang datang ke Indonesia dengan ukuran 355 meter. Termasuk kata dia desain umur bangunan hingga 50 tahun ke depan. Ia berharap dengan fasilitas yang dibangun ini, pelabuhan gili mas bisa menjadi terminal cruise nomor 2 setelah Bali. (her)

Praya (Suara NTB) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB mendesak pemerintah provinsi segera merealisasikan rencana untuk menutup tambang emas ilegal di kawasan Gunung Prabu Desa Prabu Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng).

“Mungkin sekarang dampaknya belum dirasakan. Tapi dalam beberapa tahun ke depan, dampaknya baru akan terlihat. Sehingga untuk mencegah hal itu, harus ada langkah tegas dengan menutup tambang ini,” tegas Direktur Walhi NTB, Murdhani, kemarin.

Menurutnya, kasus Sekotong yang sebagian lingkungan dan masyarakatnya sudah terpapar logam berat, berupa merkuri hendaknya bisa menjadi pelajaran, jika dampak tambang ilegal itu bukan dirasakan hari ini, tapi beberapa tahun ke depan. Dan, dampaknya bisa mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar tambang.

Murdhani mengatakan, Gubernur NTB dalam hal ini harusnya bijak melihat persoalan yang ada di wilayah Loteng bagian selatan, terutama soal tambang emas ilegal tersebut, karena dampaknya sangat luas.

Terlebih, sektor pariwisata yang paling merasakan dampak.

Apalagi jika ditambang dalam jumlah besar kemudian tailingnya (limbah tambang) dibuang ke laut tentu akan terjadi perusakan ekosistem, baik itu di darat maupun di laut secara sistematis dan masif. Akibatnya, nelayan akan terganggu ruang tangkapnya dan ikan akan mencari tempat yang lebih baik untuk ekosistemnya.

Belum lagi jika kemudian benar ada investasi tambang secara besar-besaran, maka itu akan berdampak pada penurunan kualitas hidup di lingkar tambang. Sektor pertanian ikut terancam. Kemudian krisis air akan lebih parah karena terjadi penurunan jumlah sumber mata air. Belum lagi dampak sosial lainnya.

Tidak sampai disitu saja, ancaman Loteng bagian selatan yang berhadapan langsung dengan laut lepas, rentan terjadi abrasi dan tsunami. “Jadi kalau bicara manfaat keberadaan tambang tidak sebanding dengan dampak buruk yang ditimbulkannya,” ujarnya.

Dengan kata lain, kawasan Prabu harus ditutup dari semua aktivitas penambangan, baik itu skala kecil, lebih-lebih skala besar.

Jangan kemudian penutupan tambang emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, justru ditunggangi kepentingan pemodal. Dan tambang Prabu harus ditutup tanpa ada tendensi apapun. (kir)

Pembangunan Perumahan, Pemerintah Didesak Gencarkan Sosialisasi DPRD Lobar Sorot Kinerja Disperkim Soal Rencana Penutupan Tambang Liar

dan Pembukaan Lapangan kerja

Mencuatnya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menutup pertambangan liar di Sekotong Lombok Barat (Lobar) mendapat respons beragam dari sejumlah kalangan, khususnya di Lobar. Ada yang pro dan kontra terhadap rencana ini.

KEPALA Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Rochidi, mengaku pihaknya mengetahui soal rencana penutupan tambang emas ilegal dari media massa. Namun penutupan tambang ilegal in tidak saja di Sekotong, melainkan di seluruh NTB. Menurutnya, kalau rencana ini sudah ada regulasinya, maka pihaknya selaku pihak paling bawah mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pemerintah di atas.

“Cuma yang perlu menjadi perhatian warga kami yang makan minumnya dari kegiatan tambang ini, ini harus jadi atensi pemerintah,” ujarnya, Selasa (30/7).

Dalam hal ini, pemerintah harusmenyiapkanalternatifuntuk mata pencaharian bagi warga agar ketika dilakukan penutupan warga memiliki pekerjaan. Menurut dia, wacana pemerintah melakukan penangaan terhadap penambang ini bukan hanya sekarang saja, namun sudah lama, namun belum ada realisasi.

Pihaknya desa sangat berharap ada solusi bagi warganya yang hidup dari penambang sejak akhir 2008 lalu. Sebelum menjadi penambang mereka

berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sektor-sektor yang menjadi ladang pencaharian warga ini harus dihidupkan lagi oleh pemerintah, melaui berbagai program pemberdayaan.

Di desanya ada 5-6 titik tambang liar, seperti Batu Montor, Soge,Malaikat dan ada juga titik lainnya. Diakuinya ada pihak perusahaan yang beroperasi namun tidak ada progress sampai saat ini. Terkait kekhawatiran warga kalau perusahaan beroperasi menyebabkan mereka tersingkir menurut dia itu perlu sosialisasi ke bawah. “Sebab khawatir kami di bawah tidak tahu kebijakan di atas akibat tidak pernah pernah diajak komunikasi, sehingga kami nanti jadi korban. Karena itu perlu kami diajak komunikasi dan turun ke bawah,” jelas dia.

Kepala Desa Batu Putih, Fajrin Nur mempertanyakan komitmen pemda untuk menangani masalah tambang di Sekotong.

“Jangan sampai tambang rakyat ditutup, tapi tambang “raksasa” dibuka,”ketusnya. Menurut dia ia belum melihat jika alasan kesejahteraan, sehingga tambang ini

dibiarkan begitu saja dibuka. Sejauh ini ia belum melihat daerah yang dimana terdapat perusahan tambang besar mengalami perubahan yang drastis dari sisi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan infastruktur. Justru kata dia, hal ini kurang sejalan dengan pengembangan pariwisata di wilayah sekotong.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gili Gede, Farhan mengatakan sejauh ini pemda belum mampu mengawinkan antara pariwisata dengan pertambangan, lantaran programnya terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Tekesan di lapangan antara dua sektor yang diharapkan berdampingan ini berjalan sendirisendiri. Kami sih sangat berharap pariwisata dan pertambangan ini bisa di-matching-kan

(dikawinkan),”kata Farhan.

Artinya lanjut dia, ketika berbicara pertambangan, masih ada penambang liar yang beraktivitas tanpa kontrol dan dibiarkan di daerah wisata. Seperti contoh di kawasan Sekotong Barat, Pelangan dan beberapa lokasi lain.

“Jujur saja, setelah penambang liar berkurang kami sangat senang artinya pariwata akan lebih dimajukan,”imbuh dia.

Pihaknya juga kurang setuju jika ada perusahaan ingin mengeksploitasi tambang di Sekotong, karena ujung-ujungnya masyarakat setempat akan rugi. Sedangkan berbicara soal pariwisata, penataan kawasan Sekotong masih setengah-setengah. Artinya, sejumlah fasilitas umum sangat minim di kawasan Sekotong. (her)

(Suara NTB/dok)

OLAH - Aktivitas pengolahan emas menggunakan bahan kimia berbahaya di Sekotong Lombok Barat. Pemprov NTB berencana menutup tambang ilegal yang ada di NTB, termasuk di Sekotong.

Giri Menang (Suara NTB) Banyak pengembang di wilayah Lombok Barat (Lobar) tak melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Pemda dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Banyak pengembangan yang tak menyiapkan fasilitas umum (fasum) seperti tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pemakaman umum (TPU).

Ketua Komisi III DPRD Lobar, H. Jamhur yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/7) mengaku menemukan banyak kompleks perumahan yang tidak ada fasum, seperti TPS dan TPU. Kondisi ini membuat warga bingung dalam membuang sampah dan memakamkan warga di kompleks perumahan yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, kata politisi, yang terpilih menjadi anggota DPRD Lobar ini, bahwa pembangunan perumahan ini juga jangan terlalu jor-joran. Ia melihat perumahan ada dibangun di mana-mana, bahkan di lahan produktif, sehingga jika hal ini tidak dikendalikan dikhawatirkan akan menggerus semua lahan pertanian produktif di Lobar. “Ini ancaman terhadap lahan pertanian kita di Lobar, harus selektif lah untuk lahan pembangunan perumahan ini,” imbuh dia.

Salah satu cara untuk mengendalikan perumahan ini harus jelas zona atau deliniasi pembangunan perumahan di masingmasing kecamatan. Sejauh ini belum jelas zona pembangunan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Jamhur perumahan di semua wilayah.

Menanggapi hal ini, Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi mengatakan, pihaknya mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan perumahan sudah include (masuk) di dalamnya ruang terbuka hijau (RTH), fasum dan fasilitas sosial. Hanya saja persoalannya memang belum banyak yang menyiapkan fasum akibat beberapa alasan.

Salah satunya untuk penyiapan TPS, pengembang kesulitan membangun TPS, karena sensitif, jika disiapkan di depan perumahan terlihat jorok. Kalau dibangun di dalam perumahan, ada penolakan dari warga.

“Karena itu kita ke depan konsep per kawasan (zona). Ada TPS dari Dinas Lingkungan Hidup, itu nanti perumahan

L. Ratnawi metode pembuangan sampahnya diatur,” jelas dia.

Konsep pengangkutan sampah nantinya akan dilakukan secara kolektif di mana warga yang tinggal di perumahan itu berpartisipasi aktif untuk mengangkut sampah di areal TPS terdekat. Warga bisa saja iuran per bulan untuk mengangkut sampah. Penyiapan TPS per zona ini akan dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan pengangkutannya harus dilakukan secara berkala.

Mengenai peran pengembang, ujarnya, bisa menyiapkan lahan. Untuk itu, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada semua pengembang agar menyiapkan lahan untuk fasum. ‘’Pihak developer sendiri siap menyiapkan lahan tersebut,’’ ujarnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

Halaman 6

Itkab Tunggu Pengembalian Dugaan SPJ Fiktif

(Su ara NT B/d ok)

Taliwang (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menunggu pengembalian keuangan negara pada temuan kegiatan tanpa laporan pertanggungjawaban di Kantor Camat Sekongkang tahun 2019. Dalam pelaksanaan salah satu kegiatan di Festival Bau Nyale yang ditaksir menghabiskan anggaran ratusan juta tersebut, tercatat ada sekitar Rp89 juta yang tidak dilaporkan.

H. H.Ady AdyMauluddin Mauluddin

Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (30/7) mengatakan, saat ini pengembaliannya tersisa tinggal Rp12 juta dari temuan awalnya sekitar Rp89 juta. Terkait pengembalian tersebut, camat setempat sudah membuat surat

(Suara NTB/bug)

Natsir Belum Tentukan Sikap di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Salah satu figur yang banyak dinilai publik mampu bersaing di bursa Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun depan adalah Muhammad Natsir, ST. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dipandang sudah waktunya pindah jalur bertarung di jalur eksekutif setelah menjadi wakil rakyat di DPRD KSB selama 3 periode berturut-turut dan terbaru berhasil tembus ke DPRD Provinsi NTB sesuai hasil Pemilu 17 April lalu.

Penilaian publik terhadap Natsir memang tak berlebihan.

Selain kaya pengalaman, dibanding kader lainnya, Natsir saat ini menjadi salah satu kader potensial PAN di KSB yang bisa diterjunkan ke gelanggang Pilkada. Terlebih partai berlambang matahari biru itu sejak awal terkait Pilkada serentak 2020 ingin memprioritaskan mengusung kadernya.

Menyikapi penilaian publik itu, Muhammad Natsir, ST menyatakan, hal tersebut sah-sah saja. Termasuk harapan partainya yang menginginkan kadernya menjadi pilihan utama diusung di Pilkada serentak tahun depan. “Saya kira semua partai ya menginginkan mengusung kader sendiri, tidak kami saja. Jadi ya biasa lah,” katanya kepada Suara NTB. Secara pribadi, menurut Natsir, dirinya yang oleh publik dianggap dapat maju di Pilkada KSB tahun depan terus memantau perkembangan di lapangan. Terutama suasana kebatinan masyarakat. Hal itu penting baginya, sebab masyarakat adalah pemilik hak suara dalam Pilkada. “Terkait saya akan maju atau tidak harus lihat-lihat dulu masyarakatnya mau (pemimpin) seperti apa. Jadi saya pribadi perlu jeli sebelum memutuskan,” timpalnya.

Agenda Pilkada baik secara kepartaian maupun pribadi, ditegaskannya, tidak bisa dipandang sebagai prosesi politik biasa.

PAN secara kepartaian memandang Pilkada merupakan hajatan demokrasi luar biasa. Karena itu diperlukan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan politik mendukung pasangan calon yang akan diusung. “Ya saya secara pribadi (sebagai yang dijagokan di intenal PAN) juga seperti itu. Jadi biarlah dulu berjalan di masyarakat sampai kita pantau,” paparnya.

Selanjutnya, ketua DPD PAN KSB ini mengatakan, jelang perhelatan Pilkada pihaknya masih melakukan berbagai persiapan internal. Konsolidasi antar pengurus dan konsultasi ke DPD dan DPP partai masih fokus pada menyusun stategi yang akan diambil partai nantinya. “Kita tentu akan menjalankan mekanisme aturan partai dalam menentukan arah dukungan,” sebutnya.

Sementara itu ditanya apakah telah ada bakal calon dari ekternal partai yang telah menjalin komunikasi meminta dukungan? Natsir yang juga menjabat ketua DPRD KSB ini mengungkapkan, selama ini pihaknya tetap berkomunikasi degan seluruh pihak di eksternal partai. Hanya saja khusus terkait Pilkada, belum ada komunikasi yang terjalin secara formal. (bug) Muhammad Natsir

KSB Usulkan Rp18 Miliar untuk Pilkada

tunggu sampai hari Jumat, jika tidak maka kami tetap akan melakukan Riksus terhadap yang bersangkutan,” ungkapnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil klarifikasi dengan oknum camat bersangkutan bahwa anggaran tersebut tidak di SPJkan lantaran digunakan untuk kepentingan pribadi camat. Bahkan camat yang bersangkutan juga sudah datang dengan membawa sertifikat sejumlah aset yang dimiliki untuk dijual guna membayar uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.

Pihaknya sangat berharap supaya tidak ada lagi yang bermain

dengan keuangan negara karena pasti akan diminta pertanggung jawabannya. Pihaknya juga mengimbau ASN, untuk mematuhi aturan dan apa yang sudah diikrarkan pada saat dilakukan pelantikan. Karena jika melakukan perbuatan yang salah pasti diproses sesuai aturan dan akan ada sanksi tegas terhadap pelanggar.

“Sanksi tegas tetap akan kita berikan jika oknum bersangkutan tidak melakukan pengembalian.

Maka dari itu kami menghimbau kepada semua pihak untuk bisa menjaga integritas janji PNS untuk tidak melakukan perbuatan tercela,” tandasnya. (ils)

Tim Kemenkes Nilai Tiga Puskesmas di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Upaya Pemkab membangun Puskesmas yang terakreditasi di Sumbawa tak lagi sekedar wacana. Setelah tim dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan RI tiba di Sumbawa untuk menilai tiga Puskesmas pada periode ini.

Tim yang berjumlah sembilan orang itu tiba di Sumbawa dalam rangka survei akreditasi atau penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi Puskesmas di Kabupaten Sumbawa. Tahun 2019 ini tujuh Puskesmas di Kabupaten Sumbawa akan diakreditasi perdana, yaitu Puskesmas Moyo Hulu, Orong Telu, Maronge, Ropang, Lantung, Batulanteh, dan Lenangguar. Sementara itu dua Puskesmas yaitu Puskesmas Unit II Sumbawa dan Puskesmas Empang akan direakreditasi.

Pada periode ini tiga Puskesmas akan lebih dulu mendapat giliran untuk dinilai, yaitu Puskesmas Unit II Sumbawa, Puskesmas Empang, dan Puskesmas Moyo Hulu. Penilaian oleh tim itu akan dilaksanakan dari 30 Juli hingga 2 Agustus 2019.

Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Drs. Zainal Abidin berharap tiga Puskesmas yang akan disurvei pada periode ini dapat menjalani proses penilaian secara maksimal.

Sehingga dapat berujung pada

TIM SURVEI - Staf Ahli Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Zainal Abidin, Kepala Dikes, H. Didi Darsani dan Tim Survei Akreditasi Kemenkes.

(Suara NTB/arn)

perbaikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Dar-

sani, Apt, mengatakan akreditasi Puskesmas ini bukan hanya sekadar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi semata. Akan tetapi penilaian yang dilaksanakan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu ki-

Maju Pilkada, Talifuddin Ajukan Pensiun Sumbawa Besar (Suara NTB) - akan fokus dan semakin meKeseriusan Ir. Talifuddin, mantapkan langkahnya untuk M.Si untuk berikhtiar di Pilka- berikhtiar pada Pilkada menda Sumbawa tahun 2020 men- datang. Tentunya komitmen datang tidak main-main. Man- ini, haruslah dengan niat baik, tan Kepala Dinas Pertanian tujuan baik dan dilakukan (Distan) ini telah mengajukan dengan cara yang baik pula. surat pengunduran dirinya se“Setelah disetujui pengunbagai Aparatur Sipil Negara duran diri, akan fokus saya.

(ASN), pada Selasa (30/7).

Karena saya tidak mau setenPengajuan pensiun ini di- gah-setengah maju. Masalah lakukan, karena yang ber- hasilnya Allah yang tahu. Yang sangkutan sudah mantap penting sekarang kita ikhtiar maju pada Pilkada menda- berdoa berniat baik, dengan tutang. Terlebih ia juga tidak juan yang baik. Tentu dengan ingin terlalu banyak ditegur cara-cara yang baik. Tidak oleh pimpinan. “Mengundur- boleh kita mau menjadi bupati kan diri ini supaya beliau (Bu- dengan cara yang tidak baik,” pati) jangan terganggu juga tegasnya. dengan omongan orang. Saya Tentunya, juga tidak mau banyak kali lanjutnya, ditegur. Wajar saya ditegur. niat Dan saran beliau kalau mau besarnya maju, mengajukan pensiun menjadi lebih awal. Dan ini saya Bupati laksanakan. Tadi pagi Sumbawa (Selasa red) saya masukkan karena ingin ke BKD,” ujar Talif saat berbuat diwawancarai wartawan di ruangannya.

Talifuddin tidak bisa memastikan berapa lama proses pengunduran dirinya disetujui.

Meskipun demikian, setelah usulannya disetujui maka Talifuddin dirinya

lebih banyak untuk Sumbawa. Apalagi diketahui Sumbawa mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ke depannya.

Hal ini tentunya akan berkolaborasi dengan wakil yang akan mendampinginya.

“Saya ingin berbuat lebih banyak untuk Sumbawa untuk semua bidang. Saya tahu potensi Sumbawa itu besar.

Tentu kolaborasi dengan wakil nantinya. Kita harus komit,” tukas Talifuddin.

Saat ini, Talifuddin sangat komit maju melalui jalur independen bersama calon wakilnya Sudirman. Bersama mantan komisioner KPU Kabupaten Sumbawa tersebut, dirinya juga sudah mantap maju dengan tagline “Sumbawa Bersinar”. Apalagi dari segi persyaratan administrasi, fotokopi KTP yang sudah dikumpulkan hampir final. Itupun terus berjalan dan ditargetkan bisa terkumpul melebihi persyaratan yang ada.

“Dengan calon wakil sudah sudah mantap maju untuk maju. Untuk persiapan administrasi maju jalur independen, dari 28 ribu (fotokopi KTP) yang disyaratkan, sekarang sudah hampir final. Tapi kita kasih lebih, karena itu mengalir terus. Target kita minimal 40 ribu sampai 50 ribu,” pungkasnya. (ind/arn)

) B/arn ra NT (Sua

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, mengaku sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp18 miliar untuk menyukseskan Pilkada tahun 2020. Besaran pembiayaan tersebut dianggap belum final, karena masih perlu dilakukan asistensi terlebih dahulu bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang KSB, drh, Khairul Jibril kepada wartawan, Selasa (30/7) mengatakan, memang usulan awal untuk pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 mendatang sebesar Rp18 miliar. Jumlah tersebut masih belum final karena harus diasistensi terlebih dahulu.

Hal itu sengaja dilakukan supaya tidak ada tumpang tindih anggaran di pelaksanaan nantinya. Karena bagaimanapun juga setiap gelaran pemilu pasti ada anggaran dari pusat dan daerah baik itu untuk proses pengaman tahapan maupun para proses penyelenggaraan nantinya. Dengan mengetahui porsi dari masing-masing anggaran tersebut, diharapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi.

Anggaran Rp18 miliar tersebut akan dibagi ke empat institusi, yakni penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu juga untuk institusi yang mengamankan proses tersebut (TNI dan Polri). Tentu besaran yang sudah diusulkan tersebut bisa saja berubah apakah akan bertambah atau justru berkurang sesuai hasil pertemuan nantinya.

“Memang kita sudah usulkan anggaran Rp18 miliar untuk Pilkada di tahun 2020 mendatang, tetapi angka tersebut masih belum final karena harus diasistensi terlebih dahulu dengan pihak yang terlibat,” ungkapnya.

Dikatakannya, jumlah anggaran yang sudah diusulkan tersebut dianggap sudah sangat proporsional dengan kondisi daerah dan juga keamanannya. Karena bagaimanapun juga, di tahun 2015 lalu dengan anggaran yang hampir sama dengan usulan yang ada saat ini (Rp18 miliar) sudah bisa berjalan sukses dan lancar.

Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu hasil asistensi yang dilakukan nantinya supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dari jumlah yang sudah diusulkan tersebut dianggap sudah secara keseluruhan memenuhi kebutuhan para penyelenggara. Belum lagi ada juga sharing anggaran dari Pemerintah pusat untuk bisa menyukseskan gelaran tersebut.

Meski sebelumnya KPU sudah mengusulkan anggaran pembiayaan sebesar Rp15,5 miliar untuk menyukseskan gelaran itu. Tapi dengan melihat kondisi anggaran yang tersedia saat ini usulan tersebut perlu dilakukan koreksi lagi. Maka dari itu asistensi sangat penting dilakukan untuk bisa menyamakan persepsi dan tidak ada yang merasa dirugikan nanti.

“Kalau dari KPU mereka mengusulkan anggaran Rp15,5 miliar dan itu masih kita teliti dan sesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada di daerah. Makanya kami perlu lakukan asistensi lebih dulu terhadap persoalan ini supaya tidak ada yang merasa dirugikan nanti,” pungkasnya. (ils)

pernyataan untuk tetap mengembalikan uang yang sudah digunakan secara pribadi tersebut.

Karena sudah ada iktikad baik, pihaknya tetap memberikan waktu paling lambat hari Jumat sudah bisa dilakukan pengembalian. Jika tidak, maka akan ada upaya lanjutan terhadap penanganan kasus

tersebut, baik itu dengan melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) maupun upaya yang lain.

Upaya tegas tersebut dilakukan supaya tidak ada yang bermainmain dengan penggunaan anggaran negara, karena pasti akan tetap diproses sesuai dengan aturan berlaku. Pihaknya juga tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas camat bersangkutan lalai untuk mengembalikan apa yang tidak menjadi haknya tersebut.

“Sesuai dengan kesepakatan, dia (oknum camat) tetap akan melakukan pengembalian karena kita sudah ancam jika tidak kasusnya berlanjut. Makanya kami

PN Sumbawa Masuk Penilaian Zona Integritas Sumbawa Besar (Suara NTB) Empat Pengadilan di NTB ditunjuk untuk diberikan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kemenpan RB RI. Dari empat pengadilan tersebut salah satunya yakni Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa.

Ketua PN Sumbawa, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH membenarkan hal tersebut.

Penilaian nantinya akan dilakukan mulai Agustus hingga September mendatang secara nasional. “Ada empat (Pengadilan) yang diikutsertakan di NTB, yakni Pengadilan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi NTB. Penilaian ini mulai dari Agustus sampai September,” ujarnya, Selasa (30/7).

Menurutnya, sebelumnya pihaknya sudah dinilai oleh

Pengadilan Tinggi dan internal Mahkamah Agung. Karena memenuhi syarat, sehingga diajukan ke Kemenpan RB untuk diikutsertakan. Saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan dalam rangka penilaian secara nasional. Pihaknya berharap nantinya Pengadilan Negeri Sumbawa dapat memperoleh predikat sebagai pengadilan yang memenuhi syarat menjadi zona integritas.

“Sekarang ini kami sedang melakukan pembenahan baik fisik maupun aparaturnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan yang ada di pengadilan. Semoga Pengadilan Negeri Sumbawa lolos memperoleh predikat sebagai Pengadilan Negeri yang memenuhi syarat menjadi zona integritas,” harapnya.

Pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan ter-

baik kepada masyarakat pencari keadilan. Pihaknya juga terbuka mengenai pembiayaan yang harus dibayarkan terhadap layananan yang ada.

Guna menghindari adanya pungutan, pihaknya sudah menyediakan meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Kami tentu saja harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan untuk melayani tanpa adanya pungutan. Karena kami juga sudah terbuka biaya yang harus dibayarkan kepada layanan kami. Jadi untuk menghindari pungutan itu, kami juga menyediakan meja PTSP. Disitu sudah terbuka. Semua hal yang berurusan langsung dengan pelayanan pengadilan, hanya boleh dilayani di meja PTSP. Itu salah satu komitmen kami untuk menuju WBK dan WBBM,” pungkasnya. (ind)

nerja yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, serta penerapan manajemen risiko.

“Akreditasi Puskesmas ini sendiri merupakan pengakuan

terhadap Puskesmas yang diberikan oleh Lembaga Independen Penyelenggaraan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menkes setelah dinilai bahwa Puskesmas tersebut memenuhi standar akreditasi,” sambungnya. (arn)

Butuh Rp200 Juta untuk Tangani Kekeringan di KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), membutuhkan sekitar Rp200 juta untuk mengintervensi masalah kekeringan jelang puncak musim kemarau. Anggaran ini diperuntukkan untuk masa tanggap bencana kekeringan yang diberlakukan mulai Agustus mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD KSB melalui Kabid Kedaerahan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S.Pd, kepada Suara NTB, Selasa (30/7) mengatakan, memang untuk saat ini beberapa wilayah di KSB masih dalam status siaga bencana kekeringan karena masih ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan.

Kendati demikian, saat ini pihaknya sudah menetapkan 13 Desa berada dalam status siaga yang akan ditingkatkan ke tanggap di bulan Agustus nanti. Dari 13 desa tersebut, kecamatan Poto Tano menjadi wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan cukup parah.

Dari enam desa, semuanya sudah masuk SK siaga dan desa Poto Tano menjadi lokasi yang paling banyak jiwa yang akan terdampak kekeringan. Tentu dengan anggaran sekitar Rp200 juta tersebut diprediksi hanya mampu bertahan selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap bencana. Tetapi pihaknya tetap akan mengusulkan kembali sekaligus memperpanjang masa tanggap bencana kekeringan jika masih dibutuhkan.

“Memang untuk saat ini kami belum menetapkan status tanggap bencana kekeringan, tetapi kita sudah usulkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk bisa mengintervensi jelang puncak musim kemarau di bulan Agustus mendatang,” ungkapnya.

Dikatakannya, berdasarkan data saat ini, tercatat ada tiga kecamatan yang dianggap akan mengalami bencana kekeringan terparah. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada enam desa yakni Tambak Sari dengan jumlah jiwa sekitar 1.084 jiwa, Desa Kiantar 1.100 jiwa, Desa Senay-

an 315 jiwa, Tua Nanga 980 jiwa, Desa Poto Tano 1.425 dan desa Mantar 1.080 jiwa.

Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa yakni desa Air Suning 980 jiwa, Desa Lamusung 972 jiwa, Desa Kelanir 780 jiwa, dan Desa Meraran 650 jiwa. Sedangkan untuk kondisi kekeringan di Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari 627 jiwa, Desa Batu Putih 445 jiwa dan Desa Persiapan Lamunga dengan jumlah jiwa 725 jiwa.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir sementara ketersediaan sumber mata air masih sangat terbatas di lokasi tersebut.

Kita juga tetap akan pantau kondisi terkini di lokasi lainnya supaya tiada ada yang merasa dianaktirikan,” sebutnya.

Ditambahkannya, dengan anggaran yang sudah diusulkan tersebut pihaknya akan langsung melakukan distribusi air bersih minimal 13 tangki ukuran 1500 liter perhari ke desa-desa tersebut.

Karena untuk saat ini pihaknya mengaku masih belum melakukan pendistribusian air bersih ke masyaraka yang sudah terdampak kekeringan karena statusnya masih siaga. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan masalah air bersih.

Pihak terkait berharap, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisasi supaya masyarakat bisa cepat untuk mendapatkan air bersih yang saat ini semakin langka di desa-desa tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan terus berupaya agar bantuan sumur bor yang terbangun di tiga lokasi itu bisa beroperasi dengan baik karena sudah banyak yang rusak dan tidak berfungsi. Maka dari itu, pihaknya berharap supaya mesin yang rusak bisa segera ditangani dengan baik agar penanganan bencana bisa dilakukan segera.

“Kita sudah usulkan anggarannya, mudah-mudahan cepat disetujui. Sehingga proses distribusi air bersih bisa dilakukan dengan cepat,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Stabilkan Harga Beras, Dinas Ketahanan Pangan Siapkan 50 Ton Beras Melalui Toko Tani (Suara NTB/ist)

PKS - Kader PKS yang juga Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dalam sebuah kesempatan bersama Nasaruddin dan Abdullah.

Pilkada 2020

PKS Persilakan Kader Sosialisasikan Diri Dompu (Suara NTB) PKS akan mengusung kader sendiri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Nasruddin, SH dan Abdullah, S.Kel, diantara kader PKS Dompu yang didorong maju pada Pilkada Dompu dan saat ini mulai mensosialisasikan diri. Keduanya dikabarkan telah mendapat dukungan DPW PKS dan Gubernur NTB yang juga kader PKS. Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasaruddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (30/7/2019) kemarin mengungkapkan keseriusan PKS memajukan kader sendiri pada Pilkada 2020 dengan mempercepat pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPPD). Sesuai keputusan Rakorwil Bali Nusra di Mataram, dari 7 daerah yang melaksanakan Pilkada di NTB termasuk Dompu, PKS pilihannya mengusung kader sendiri atau mendukung pasangan calon non kader partai.

Saat ini, lanjut Nasaruddin, masih tahapan masih di internal partai untuk menjaring kader yang akan diusung sebagai bakal calon Bupati atau calon wakil Bupati. Proses penjaringan internal ini menjadi salah satu pertimbangan partai selain soal elektabilitas bakal calon yang diusung.

“Apakah itu menjadi Bupati atau Wakil, tetap rasionalitas dan elektabilitas menjadi patokan,” katanya.

Untuk meningkatkan elektabilitas melalui sosialisasi diri, kata Nasaruddin, menjadi urusan pribadi kader yang ingin maju menjadi calon Bupati atau wakil Bupati dan partai belum terlibat. Sehingga masing – masing kader diberi ruang untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat. “Kalau partai sudah memutuskan (kader yang diusung), semua kader harus taat. Jadi kalau masalah elektabilitas itu, masalah pribadi. Tidak ada kaitannya dengan partai,” tegasnya.

Dua kader PKS Dompu yang mulai disebut – sebut di Pilkada Dompu yaitu Nasaruddin, SH dan Abdullah, S.Kel. Nasaruddin, SH yang lahir di Dompu, 10 Januari 1977 ini merupakan Ketua DPD PKS Dompu dan anggota DPRD Dompu periode 2014 – 2019. Selama menjadi anggota Dewan, ia menjabat sebagai Ketua Komisi 3 dan sekretaris Fraksi PKS DPRD Dompu.

Nasaruddin yang menamatkan kuliah di Fakultas Hukum Undana Kupang NTT ini sempat menjadi Ketua HMI cabang Kupang, Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Dompu usai kuliah, dan pernah menjadi wartawan Radar Timor Kupang. Untuk jenjang SD, Nasaruddin tamat di SDN Montabaru Woja, SMPN 1 Woja, dan SMKN 1 Dompu.

Sementara Abdullah, S.Kel merupakan putra dari pasangan Ibrahim H Mansyur dan ST Fatimah Usman, lahir di Lodo Desa Sawe Huu 6 Oktober 1980. Saat menjadi ketua DPD PKS Dompu, ia berhasil lolos menjadi anggota DPRD Dompu selama 2 periode, yaitu periode 2009 – 2014, dan 2014 – 2019. Selama menjadi anggota Dewan, menjadi Ketua fraksi PKS dan sekretaris Komisi 2.

Abdullah menamatkan pendidikan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar untuk Ilmu Kalautan. Saat kuliah ia sempat menjadi Ketua BKM Bahrul Ulum FIKP Unhas, Pengurus KAMMI Makassar, dan pengurus DPD Partai Keadilan hingga berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar. SD-nya ia tamat dari SDN Sawe Huu, SMPN 2 Dompu yang saat ini menjadi SMPN 1 Woja, dan SMAN 1 Huu tahun 1998. (ula/*)

2020, Kota Bima Targetkan 893 Investor Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima menargetkan 893 investor menanam saham dan modal di Kota Bima tahun 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan Kepala DPMPTSP Kota Bima Drs. H. Syarifuddin, M.AP, saat memaparkan program prioritas tahun anggaran 2020 di hadapan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, di ruang rapat Walikota, Selasa, (30/7).

Menurut Syarifuddin, ratusan investor yang ditargetkan tahun 2020 tersebut mulai dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga penanaman modal asing (PMA). “Jumlah investor existing tahun 2019 tercatat sebanyak 692,” katanya.

Menurutnya, salahsatu program prioritas DPMPTSP setempat Bidang Penanaman Modal yakni peningkatan iklim investasi. Untuk mendukung akan dilaksanakan penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah dan kajian kebijakan penanaman modal.

Sementara pada bidang pelayanan perizinan, program prioritasnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sasaran terpenuhinya aplikasi perizinan usaha dan non usaha.

“Pada tahun 2019 DPMPTSP telah menerbitkan 2.000 lembar izin usaha dan non usaha. Tahun 2020 ditargetkan terbit 2.500 lembar izin usaha dan non usaha,” katanya.

Untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan lanjutnya, Bidang Informasi Pelayanan dan Pengaduan akan tetap melaksanakan survei indeks kepuasan terhadap masyarakat.

“Nilai indeks kepuasan tahun 2019 mencapai 80,90 persen atau kategori B,” katanya.

Sementara Walikota Bima, Lutfi meminta DPMPTSP terus memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat penerima pelayanan. Aspek kecepatan harus menjadi brand sektor pelayanan yang didukung oleh pendataan yang akurat.

Kualitas sistem pelayanan harus ditingkatkan, dengan sepenuhnya beralih ke sistem online, pola pelayanan offline sudah saatnya ditinggalkan,” katanya.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan juga harus didukung oleh sosialisasi yang baik pada tingkat RT, RW dan Kelurahan karena para pihak tersebut terlibat dalam pelayanan perizinan.

“Bangun koordinasi yang baik dengan para Lurah karena mereka ikut memegang fungsi kontrol. Misalnya jika ada warga yang tidak membangun sesuai IMB, Lurah dapat memberikan laporan kepada Dinas agar ditindaklanjuti,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

PAPARKAN PROGRAM - Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bima, H. Syarifuddin bersama jajarannya saat memaparkan program prioritas tahun anggaran 2020 di hadapan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, di ruang rapat Walikota, Selasa, (30/7).

Dompu (Suara NTB) Pemerintah terus menyiapkan bantuan pangan bagi masyarakat melalui program subsidi beras murah yang disiapkan di Toko Tani Indonesia (TTI). Beras yang dijual Rp8.500 per kg dengan kemasan 5 kg ini disiapkan hingga 50 ton selama 6 bulan hingga Desember 2019.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir Aminullah kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (30/7) mengungkapkan ada beberapa program ketahanan pangan yang bersentuhan langsung pada masyarakat tahun 2019.

Diantaranya program untuk lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) melalui pendistribusian beras ke Toko Tani Indonesia (TTI) untuk dijual dengan harga yang disubsidi pemerintah. “Selain untuk menstabilkan harga, beras ini Aminullah

diharapkan bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Kepala bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir Hj Nurdian Akbariah mengaku ada 2 LUPM yang diajukan melalui dana dekon tahun 2019 dan hanya LUPM Sonco Lopi Desa Sawe yang disetujui. LUPM ini berkewajiban mendistribusikan beras kemasan 5 kg ke masing – masing TTI. “Baru 9 toko tani Indonesia yang memenuhi syarat,” ungkapnya.

Kesembilan TTI ini yaitu Reka Putri Desa Marada Huu, Putra Kediri Karijawa, Toko Citra Bada Dompu, UD Mandiri Soro Adu Desa Jambu, Kios Ceria Desa Matua, Toko Paripurna Rasabou Kandai Dua, Al Istiqomah Selaparang Desa Matua, UD Aini Daha, dan Bayi Sakti Pinis Desa Huu. “Mereka jualnya Rp44.500 kemasan 5 kg. Toko tani ini langsung didistribusikan oleh LUPM Sonco Lopi Sawe,” terangnya.

Pemerintah, lanjut Umi Dian sapaan akrab Ir. Hj. Nurdian Akbariah ini, membantu LUPM Sonco

Lopi sebesar Rp160 juta. Rp100 juta diantaranya diperuntukan bagi mesin rice polisher, mesin penggerak diesel, alat separator, dan alat jahit kemasan.

“Mereka langsung terima barang yang diadakan langsung pusat,” katanya.

Sementara anggaran Rp60 juta langsung masuk rekening untuk operasional selama program berjalan, termasuk untuk pengangkutan beras ke TTI yang telah memenuhi syarat. “Sonco Lopi ini harus menyiapkan beras 50 ton selama 6 bulan. Kalau sampai Desember 2019 ini tidak bisa dipenuhi berasnya, maka biayanya akan ditarik kembali sesuai sisa beras yang tidak bisa dipenuhi,” ungkap Umi Dian.

Beras yang disiapkan dalam program ini, kata Umi Dian, merupakan beras sehat tanpa pengawet. LUPM yang mendapat program dan berhasil merealisasikan akan dibantu pemerintah hingga 2 tahun kedepan. “Kita berharap program ini dapat membantu masyarakat. Ditargetkan 20 kg per pekan setiap KK,” jelasnya.

Beras sehat yang menjadi program di Dinas Ketahanan Pangan ini juga akan dipasarkan pada program pasar raya yang digelar di kantor Bupati Dompu, 3 Agustus 2019 mendatang. Sehingga beras subsidi ini bisa dinikmati banyak masyarakat, terlebih TTI yang memenuhi syarat masih

(Suara NTB/ula)

BPBD Dompu Berutang Air untuk Atasi Kekeringan Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu sampai saat ini belum menerima bantuan anggaran pendistribusian air bersih ke sejumlah warga terdampak kekeringan. Terutama dari pemerintah provinsi dan pusat. Akibatnya, mereka kini terpaksa berutang pembelian air di PDAM untuk disalurkan ke warga.

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan kepada Suara NTB, Selasa (30/7) menjelaskan, dalam penanganan kekeringan di 33 Desa/Kelurahan terdampak saat ini. Pihaknya sudah membangun kerjasama yang baik dengan PDAM. Untuk distribusi air misalnya, mereka diberi keringanan untuk membayar di kemudian hari beban pemakaian yang telah disalurkan ke masyarakat.

“Kita ambil dulu saja di PDAM sambil menunggu bantuan anggaran. Tetap dihitung karena jangan sampai mereka nanti bangkrut, apalagi ini perusahaan,” kata dia.

Disamping mendapat keringanan itu, sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan mere-

ka BPBD bahkan diberi harga murah per tangkinya. Hanya saja nominal pasti tak diingat sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan kerjasama yang telah dibuat.

Diakui Imran M. Hasan, bantuan dana dari APBD Dompu untuk pendistribusian air bersih memang ada. Namun mengingat besarannya hanya sekitar Rp20 juta, pemanfaatannya tak bisa merata.

Itupun difokuskan bagi wilayah yang betul-betul kesulitan air.

“Kalau kita layani semua permohonan yang datang sehari ini saja habis sisa anggaran itu. Karena kalau kita hitung saja Rp250 ribu satu kali angkut dengan biaya operasionalnya, empat kali kan sudah Rp 1 juta,” jelasnya.

Atas keterbatasan anggaran yang memaksanya harus menghutang pembelian air di PDAM saat ini, ia berharap pemerintah provinsi maupun pusat segera turun tangan. Mengucurkan bantuan dana pendistribusian air agar pembagianya bisa merata di 33 Desa/Kelurahan terdampak. Karena jika melihat kondisi lapangan sekarang makin hari semakin memprihatinkan.

Sumur-sumur warga mulai mengering serta air permukan terus mengalami penyusutan.

“Kalau memang ada bantuan itu segera dikucurkan jangan sampai menunggu puncaknya.

Jika memungkinkan juga perlu dibarengi tandon penampung,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

BERAS - Kepala bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Hj. Nurdian Akbariah memperlihatkan kemasan beras 5 kg yang disubsidi pemerintah dan dijual di Toko Tani Indonesia (TTI), Selasa (30/7). sangat terbatas. “Nanti kita akan pasarkan juga di acara pasar raya 3 Agustus mendatang,” jelasnya. (ula/*)

Praperadilan Kasus KII Dompu, Kuasa Pemohon Layangkan Keberatan Dompu (Suara NTB) – Kuasa pemohon praperadilan kasus KII Dompu keberatan atas terlibatnya oknum pengecara negara dari Kejaksan Negeri (Kajari) setempat dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Selasa (30/7).

Keberatan itu dilayangkan mengingat mereka pernah menerima kuasa untuk membela tersangka HBY di PTUN Mataram. Bahkan, putusan PTUN soal tak adanya kerugian negara dalam kasus tersebut, dijadikan dasar tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Sikap pengecara negara ini, menurut kuasa hukum pemohon Muktamar, SH., selain terlihat jelas membela kepentingan tersangka, juga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinnya sebagai APH dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Mereka selaku pengecara negara justru sangat kelihatan sekali tidak menggunakan haknya untuk melanjutkan ke tingkat banding. Justru putusan PTUN Mataram itu dijadikan alasan, bahwa dalam putusan itu tidak ada unsur kerugian negara, mereka simpulkan di situ. Jadi disini niat dari pengecara negara ini sudah membela kepentingan tersangka,” ungkapnya usai menolak total eksepsi termohon dalam sidang lanjutan pagi kemarin.

Pengacara negara mestinya bertugas membela kepentingan negara. Bukan mereka yang diduga telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Kekecewaan lain pihaknya dalam proses persidangan tersebut. Yakni sikap termohon dalam eksepsinya terkesan risih akan upaya praperadilan yang dilakukan. Untuk itu, ia meminta majelis hakim menolak jawaban yang disampaikan semua termohon.

“Ya kami minta hakim tunggal menolak eksepsi dan jawaban yang disampaikan para termohon. Alasannya, disini mereka berkedudukan tidak selaku aparat penegak hukum. Karena kalau mereka berkedudukan sebagai penegak hukum maka mereka akan mendukung apa yang kami lakukan,” tegasnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH, dikonfirmasi persoalan tersebut menyatakan, harusnya pemohon bisa membedakan statusnya sebagai pengecara negara dan termohon dalam praperadilan ini.

Jika sebelumnya mendapingi Bupati atas surat kuasa khusus, itu dalam posisinya sebagai pengecara Negara, pun diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan dalam praperadilan ini pihaknya terlibat selaku termohon untuk membela institusinya sendiri.

“Ok dia tersangka, tapi yang meminta kita untuk diwakili, dikuasakan sebagai jaksa pengecara negara itukan bukan perorangannya, tapi lembaga.

Sedangkan dalam kasus ini (praperadilan) untuk membela kepentingan kita sendiri. Jadi tidak ada kaitannya,” tandas dia. (jun)

Kota Bima Anggarkan Rp4,3 Miliar Bangun Ruang Terbuka (Suara NTB/uki)

DIGALI - Lahan di kawasan So Sambu Dusun Sanolo Desa Maria Kecamatan Wawo yang sudah digali untuk dijadikan vila kolam renang dan ikan, Selasa (30/7).

Warga Berang, Lahan Warisan Diserobot untuk Vila Bima (Suara NTB) – Sejumlah warga berang lahan warisan lelulur yang berlokasi di So Sambu Dusun Sanolo Desa Maria Kecamatan Wawo diduga diserobot untuk pembangunan vila, kolam ikan dan renang.

Lahan seluas 1 hektar yang dijadikan area perkebunan dan ditanami pohon durian, kelapa, mangga dan pohon lainnya itu juga dimanfaatkan sebagai sawah untuk menanam padi tiga kali dalam setahun.

Salaseorang warga, Hamisa mengaku keberatan dengan penyerobotan lahan itu. Pasalnya lahan tersebut merupakan warisan kakeknya yang sudah lama meninggal dunia. “Lahan ini sudah dikelola selama puluhan tahun oleh keluarga kami. Tapi kini tiba-tiba diserobot untuk dibangun vila, kolam ikan dan kolam renang,” katanya, Selasa (30/7).

Sebelum adanya aktivitas

penggalian lahan, dirinya sudah mengingatkan dan menegur pihak pekerja agar menghentikan pengerjaannya. Namun teguran itu justru tidak diindahkan. “Bahkan penggalian untuk pembuatan kolam ikan dan renang ini saat kami tidak ada,” katanya.

Hamisa menegaskan akan tetap mempertahankan lahan tersebut. Ia tidak ingin lahan yang dikelola puluhan tahun secara turun temurun oleh keluarga tibatiba diklaim pihak tertentu. “Penggunaan lahan ini sama sekali tidak kami ketahui. Tiba-tiba ada penggalian lahan seperti ini,” katanya.

Kerabat Hamisa, Amir mengatakan aktvitas penggalian lahan untuk pembuatan kolam ikan dan renang dilakukan pada Sabtu akhir kemarin. Aktivitas tersebut juga tanpa ada koordinasi dengan pemiliknya. “Kita tidak tahu, tibatiba langsung digali,” katanya.

Amir menambahkan, akibat

dari penyerobotan lahan dan direncanakan untuk pembangunan sebuah vila tersebut, warga yang memiliki lahan tidak bisa lagi menanam padi. “Kami juga bingung mau mengadukan hal ini ke siapa,” katanya.

Sementara Pjs. Kepala Desa Maria, Tajunisa mengaku tidak mengetahui jelas persoalan itu lantaran baru tiga bulan menjabat sebagai Kepala Desa. Namun berdasarkan koordinasi dengan mantan Kades, aktivitas tersebut wewenang KPH. Selain itu, berdasarkan informasi yang diketahuinya, aktivitas penggalian lahan tersebut merupakan program pemanfaatan lahan hutan.

Namun sampai sekarang, Ia belum melihat izinnya, termasuk kelompok yang mengelolanya.

“Kami sama sekali tidak tahu, karena ini ranahnya KPH. Tapi kami berharap aktivitasnya tidak dilakukan karena lahan ini adalah tutupan negara,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menganggarkan sebanyak Rp4,3 miliar untuk membangun taman yang dijadikan Ruang Terbuka Publik (RTP) di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahad ST, mengaku anggaran pembangunan sebanyak Rp4,3 miliar tersebut masuk dalam APBD tahun murni 2019. Saat ini baru tahap perencanaan.

“Sekarang masih tahap perencanaan, nanti selanjutnya akan didiskusikan bersama tim TP4D,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (30/7).

Fahad mengatakan, pembangunan taman RTP itu sebagai bentuk keseriusan pemerataan pembangunan di Kota Bima. Pasalnya pembangunan sarana publik atau fasilitas umum selama ini hanya terkesan dilakukan di Kota Bima bagian Barat.

“Makanya kita ingin proses pembangunan di Kota Bima merata. Pembangunan Kota Bima bagian barat dan timur akan terus dimasifkan lagi kedepannya,” katanya.

Diakuinya, dalam taman tersebut nantinya akan dibangun sarana pendukung. Salahsatunya Paruga To’I, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk acara pernikahan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

“Selain itu akan ada penataan vegetasi untuk memenuhi estetika taman di sebuah perkotaan dan penunjang lainnya,” katanya.

Fahad menambahkan, pembangunan taman tersebut akan membuka peluang meningkatnya pendapatan warga setempat, karena akan banyak warga yang membuka dagangan (PKL.red) pasca taman ini dibangun.

“Dalam taman ini kita juga akan desain atau membuat lokasi khusus untuk PKL. Intinya taman ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bima bagian Timur,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

Halaman 8

Pilkada Mataram

Bangun Koalisi ”Gemuk”, Golkar Dekati PKS (Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Jaksa penuntut umum, Ida Ayu Putu Camundi (kiri) membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok, H Silmi (kanan), Selasa (30/7).

Dugaan Pungli Dana Gempa

Pejabat Kanwil Kemenag NTB Dituntut Delapan Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Terdakwa pungutan dana bantuan rehabilitasi masjid terdampak gempa Lombok, H. Silmi terancam penjara delapan tahun. Hal itu sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Pejabat Kanwil Kemenag NTB ini terbukti memerintahkan pungutan kepada dua terdakwa lain.

Jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi membacakan surat tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (30/7) kemarin.

Tuntutan diajukan kepada majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif. Menurut Camundi, Silmi terbukti melanggar pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. “Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa H Silmi dengan penjara selama delapan tahun,” sebutnya. Jaksa juga menuntut agar Silmi membayar denda Rp200 juta.

Apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Tingginya tuntutan jaksa didasarkan pada alasan yang memberatkan, antara lain berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. selain itu, Silmi memanfaatkan kondisi bencana alam untuk meraup keuntungan pribadi. “Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada saat terjadinya bencana,” kata Camundi.

Jaksa menimbangan Silmi menggunakan kekuasannya sebagai pejabat untuk memaksa orang lain menyerahkan sebagian bantuan masjid terdampak gempa. Silmi melalui terdakwa M Ikbaludin mematok pungutan sebesar 30 persen.

Sebanyak 12 masjid dikenai pungutan bervariasi masingmasing antara Rp5 juta sampai Rp10 juta. Dihitungan dari total besaran dana bantuan yang diterima setiap masjid. “Setelah menerima kabar adanya pencairan dana gempa, terdakwa menyampaikan ke saksi Ikbaludin untuk meminta pungutan 30 persen kepada 12 masjid yang ada di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” ucap Camundi.

Terdakwa Silmi beralasan, pungutan tersebut hendak dibagikan kepada masjid lain yang terdampak gempa tetapi tidak mendapat bantuan. Nyatanya, dana masuk ke rekening pribadi Silmi. Totalnya Rp55 juta. Rinciannya, Silmi menerima setoran dari Ikbal pada 5 Januari 2019 sebesar Rp25 juta. Selanutnya, Silmi dikirimi Ikbal lagi sebesar Rp30 juta. Kali ini melalui transfer antarrekening Bank Mandiri.

Silmi berusaha menghilangkan jejaknya ketika saksi Basuki tertangkap tangan Polres Mataram sedang memungut dari pengurus masjid. Silmi membuat kuitansi pengembalian dana pinjaman untuk Ikbal. Lengkap dengan uang tunai Rp55 juta dikembalikan tunai. Rp20 juta diantaranya dibantu pembayarannya oleh Kakanwil Kemenag NTB. Maksudnya, pengembalian itu untuk menutupi jejaknya dengan dalih pembayaran utang. Hal itu merupakan modus Silmi menutupi asal-usul duit hasil pungutan dana masjid tersebut. Total dana yang dikumpulkan dari memalak masjid itu mencapai Rp104 juta. Hal itu terkumpul berkat bantuan terdakwa Lalu Basuki Rahman yang memungut dana bantuan lima masjid di Gunungsari, Lombok Barat. Terdakwa Ikbal, mantan Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat memungut dari tiga masjid di Kecamatan Lingsar dan empat masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. (why)

Mataram (Suara NTB) Jelang menghadapi Pilkada Mataram 2020 mendatang, sejumlah parpol sudah mulai menjalin komunikasi politik untuk membangun koalisi mengusung pasangan calon. Masing-masing parpol saling jajaki dengan harapan menemui titik temu untuk mengusung pasangan calon yang akan ditampilkan bertarung.

Baru-baru ini dikabarkan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana telah membangun komunikasi politik dengan PKS. Mohan sepertinya tertarik untuk mengajak PKS bergabung menjadi koalisi, meskipun Golkar sendiri diketahui dengan perolehan kursinya di Pileg 2019 kemarin, sudah cukup untuk mengusung sendiri tanpa koalisi. Akan tetapi, dari manuvernya, sepertinya Golkar akan berupaya untuk membangun koalisi gemuk di Pilwakot Mataram.

Upaya Mohan mendekati PKS itu diungkapkan juga oleh Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri. Menurutnya ia telah dihubungi oleh Mohan untuk membangun komunikasi politik jelang Pilwakot Mataram. Hanya saja, komunikasi yang dibangun belum terlalu dalam.

“Golkar sudah komunikasi dengan PKS. Komunikasinya baru sebatas untuk bisa berko-

dengan figur Mohan yang akan jadi calon petahana, memiliki kans yang cukup besar untuk menang. “Karena koalisi yang akan kita bangun harus berbasis data, hitung-hitungannya harus jelas, bisa menang dan memimpin,” tegas Jafri.

Selain itu, PKS juga mendorong enam kadernya yang sudah diumumkan sebagai kandidat balon agar lebih intensif untuk membangun komunikasi politik dengan parpol maupun figur-figur bakal calon dari partai lain. Selain itu, ia juga mendorong untuk mulai mengintesifkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat.

Diketahui, enam kader PKS yang terjaring sebagai kandidat balon kepala daerah di Mataram yang sudah diumumkan Senin (29/7) lalu yakni pertama, TGH. Achmad Muchlis, yang merupakan caleg terplih anggota DPRD NTB dari dapil Mataram. Kedua Ahmad Jafri, Ketua DPD PKS Kota Mat-

munikasi (politik) lebih lanjut.

Itu juga baru sebatas pribadi dengan saya, belum ada pertemuan resmi yang bicarakan koalisi. Jadi sekali lagi, komunikasi yang sudah terbangun untuk bisa komunikasi lebih lanjut,” ungkap Jafri.

Komunikasi yang lebih intensif dengan Golkar akan dibangun oleh PKS pasca mengumumkan enam kadernya yang diajukan sebagai kandidat bakal calon untuk Pilwakot Mataram. Demikian juga dengan parpol lain, PKS juga membuka diri untuk menjajaki koalisi. Pasalnya PKS sadar diri, dengan lima kursi di DPRD, PKS tak bisa mengusung calon sendiri. “Komunikasi secara kntensif akan dilakukan pasca ini, meskipun sebelumnya sudah ada. Kita akan dalami untuk membangun sinergi,” katanya.

Dikatakan Jafri, peluang koalisi dengan Golkar tersebut berpeluang terjadi. Karena PKS sendiri menilai Golkar

(Suara NTB/penrem)

APEL - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin apel pengecekan kesiapan personel menyambut kedatangan Kasad.

Kepala Staf TNI AD Dijadwalkan Berkunjung ke NTB Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Selasa (30/ 7) mengecek kesiapan jajarannya untuk menyambut kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Andika Prakasa tanggal 6 Agustus mendatang.

Pengecekan kesiapan personel itu dilakukan usai olahraga bersama yang dilanjutkan dengan apel pagi kemarin, diikuti jajaran Korem 162/WB dan jajaran Garnizun se Kota Mataram.

“Hari ini, saya sengaja mengambil apel olahraga selain untuk olahraga bersama, juga un-

tuk mengingatkan dan mengecek kesiapan personel dalam rangka menyambut rencana Kunker Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa di wilayah Pulau Lombok,” ujar Danrem.

Dijelaskanya, sesuai rencana, Kasad akan menggelar kunjungan selama tiga hari mulai tanggal 6 hingga 8 Agustus mendatang. Selama berada di Lombok, Kasad akan memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit, meresmikan bangunan TK Kartika Gebang, peninjauan dan memberikan bantuan bagi korban gempa dan penutupan TMMD ke 105 Kodim 1615/Lotim.

Untuk itu, kata Alumni Ak-

mil 1993 tersebut, seluruh personel yang terlibat langsung maupun tidak langsung agar menyiapkan lokasi yang akan dikunjungi dan memberikan sambutan yang terbaik layaknya anak kepada bapaknya. “Dengan harapan kehadirannya di Lombok membawa kesan yang baik,” ujarnya.

Pengarahan itu disampaikan saat olahraga bersama yang dilanjutkan dengan mengambil alih untuk senam pagi dan pemanasan. Acara diakhiri dengan pembagian perlengkapan personel pendukung dalam rangka kunjungan kerja Kasad Agustus mendatang. (ars/*)

aram. Ketiga Ismul Hidayat, anggota DPRD Mataram, keempat, Hj. Istiningsih, bendahara umum DPW PKS NTB, kelima, Muhammad Ahyar, Ketua tim Pemenangan Pemilu daerah Mataram, dan keenam, Hj. Vita Aliyah, Kabid perempuan DPD PKS. Sementara itu, Mohan Roliskana yang dikonfirmasi

terpisah terkait dengan pendekatanya dengan PKS tersebut memilih tak berkomentar.

Sampai sejauh ini Mohan sebagai kandidat petahana lebih banyak memilih tidak terlalu aktif untuk membangun manuver politik jelang Pilwakot seperti yang dilakukan oleh sejumlah figur yang sudah secara terang-terangan bakal maju. (ndi)

PPP Utus Muzihir Jadi Pimpinan DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Sebagai partai peraih suara terbesar ketiga di DPRD NTB, maka PPP memiliki hak untuk menempatkan kadernya yang terpilih sebagai anggota legislatif menjadi pimpinan. PPP pun diketahui telah memutuskan kader yang dia utus untuk duduk di kursi pimpinan tersebut yakni H. Muzihir, caleg terpilih dari dapil Kota Mataram.

Surat Keputusan (SK) dari DPP terkait dengan menunjukan Muzihir sebagai pimpinan di DPRD NTB itu sudah ke luar beberapa waktu lalu, bersamaan dengan SK pimpinan di Kabupaten/Kota tempat PPP berhasil menjadi pimpinan DPRD. Dengan demikian, Muzihir yang dikonfirmasi mengaku tinggal menunggu pelantikan DPRD saja.

“SK-nya sudah lama ke luar, untuk DPRD NTB saya sendiri yang ditunjuk jadi wakil ketua.

SK DPP itu juga untuk beberapa daerah Kabupaten tempat PPP berhasil jadi pimpinan seperti di Loteng, yang ditunjuk H. Mayuki, di Lotim, Rohiman, Lobar, Suparman, SH, Bima, Hj. Nurhayati Mahfud. Jadi tinggal dilantik saja,” ujar Muzihir yang dikonfirmasi Suara NTB. Dijelaskan Muzihir penujukan dirinya sebagai wakil ketua tersebut tentu DPP punya pertimbangan sendiri. Salah satunya yakni ia merupakan caleg dengan peraih suara terbanyak dari tujuh caleg PPP yang berhasil masuk ke Udayana. Hal itu sudah sesuai dangan kontrak politik yang dibangun oleh partainya pada saat pemilu lalu. Pertimbangan lainnya juga, karena dirinya sebagi yang paling senior dan jabatan di struktural partai juga cukup tinggi sebagai wakil ketua I. Sementara itu, tiga partai lainnya yang berhak atas kursi pimpinan di DPRD NTB yakni Golkar, Gerindra dan PKS sampai saat ini masih belum memutuskan siapa kadernya yang akan ditunjuk untuk duduk di kursi jajaran pimpinan tersebut. Proses pemilihan di ketiga partai tersebut masih berlangsung dinamis. Hal itu terlihat dari masih munculnya sejumlah nama kandidat yang

digadang-gadang bakal berpeluang jadi duduk di pimpinan.

Di PKS sendiri, nama Abdul Hadi masih cukup kencang untuk duduk kembali sebagai pimpinan DPRD NTB. Hal itu juga mendapatan dukungan dari sejumlah kadernya. “Saya kira beliau masih kita butuhkan untuk duduk di kursi pimpinan, kita melihat beliau cukup berhasil selama ini,” ujar Yek Agil, anggota Fraksi PKS di DPRD NTB dari dapil Loteng Utara.

Sementara itu, saat ditemui di Bawaslu Provinsi NTB, Ketua DPD Partai Gerindra, Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi terkait dengan pimpinan DPRD utusan Gerindra, mengatakan bahwa partainya belum memutuskan. Karena hal itu menjadi kewenangan DPP. Pihaknya akan segera mengusulkan siapa yang akan duduk menjadi pimpinan DPRD ke DPP. “Itu ranah DPP, siapapun nanti yang ke luar namanya, itulah yang berhak duduk di kursi pimpinan,” ujarnya. Namun demikian, dari informasi yang diserap, nama Ridwan Hidayat, saat ini paling dijagokan untuk duduk di kursi pimpinan DPRD, karena ia sendiri merupakan Ketua DPD Gerindra NTB. Sedang di Partai Golkar, sebagai peraih kursi terbanyak dan berhak sebagai Ketua DPRD NTB juga sampai saat ini belum memutuskan siapa yang akan ditunjuk. Golkar dalam wakti dekat berencana membentuk kepanitiaan penjaringan yang kemudian akan diusulkan ke DPP. Sementara ini, dua kader Golkar yang masih bersaing ketat untuk duduk di kursi pimpinan yakni Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi dan Sekretaris DPD I, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Ketua Fraksi Golkar, Humaidi yang dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan bahwa partainya akan melakukan rapat pleno penentuan siapa yang akan diutus untuk menjadi pimpinan. Ditargetkan Agustus ini, keputusan siapa yang akan diutus Golkar jadi pimpinan di DPRD NTB dan Kabupaten/Kota lainnya yang tempat Golkar meraih kursi pimpinan akan diputuskan. (ndi)

Kursi Bertambah, PKS Percaya Diri Usung Kader di Pilkada KSB Mataram (Suara NTB) Dengan modal tiga kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Pileg 2019, membuat PKS percaya diri dalam hadapi Pilkada di daerah tersebut. Dengan raihan itu, membuat PKS percaya diri mengusung kader pada Pilkada serentak 2020 mendatang ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan yang dikonfirmasi menyatakan, ada peningkatan raihan suara sangat signifikan diperoleh PKS di Pileg 2019, dari satu kursi pada Pileg 2014 lalu menjadi tiga kursi. “Raihan

(Suara NTB/dok)

Suasana pengundian hadiah, foto prmenang hadiah utama, Dihadiri oleh pihak kepolisian.

Dinas sosial,notaris dan lurah Ampenan Utara .

Johan Rosihan

tiga kursi ini modal relatif besar untuk hadapi Pilkada KSB,” ucapnya.

Raihan kursi dimiliki PKS itu, membuat posisi tawar PKS cukup kuat untuk membentuk poros koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon. Hanya butuh tambahan tiga kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon di kontestasi Pilkada KSB 2020.

Dengan modal raihan tesebut, tak sulit bagi PKS untuk memperoleh koalisi. Tak mau menyia-yiakan hal itu, PKS berikan kader untuk diusung di Pilkada KSB. Johan pun mengaku, PKS tak kekurangan stok kader untuk pertimbangkan di Pilkada. Dengan mengacu pada rekam jejak, kompetensi, dan kapasitas, PKS memiliki kader mumpuni dan elektabilitas. Baik untuk ditawarkan kepada parpol koalisi dan masyarakat KSB. Dari hasil penjaringan internal yang sudah dilakukan, ada tiga nama kader diproyeksikan sebagai bakal calon Bupati atau calon wakil Bupati. “Ada tiga nama kader sudah kita kantongi,” tandas pria asal Sumbawa itu.

Dia membeberkan, tiga nama kader diproyeksikan PKS di Pilkada KSB, yakni Norvie Apriansyah Ketua DPD PKS KSB, Abidin Nasar Anggota DPRD KSB tiga periode dan Andi Azizi Amin Caleg PKS DPR RI

dapil Jakarta II yang berasal dari KSB. PKS bakal melempar ke publik terkait tiga nama tersebut. Tujuan untuk mengetahui seperti apa respon dan tanggapan masyarakat KSB terkait tiga nama itu.

Pasalnya, PKS akan menerjunkan tim survei untuk mengukur dan mencermati tingkat elektabilitas dan popularitas dari tiga kader itu. PKS akan memilih kader dengan elektabilitas terkuat untuk diusung di Pilkada KSB. “Tiga nama ini nanti akan kita sodorkan ke parpol koalisi. Tetapi tentu dipilih yang tertinggi elektabilitasnya,” jelasnya. Seraya menambahkan, Sebagai langkah awal bagi pemenangan di Pilkada 2020, PKS KSB sudah membentuk Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD).

Nantinya, tambahnya, TPPD itu akan merancang dan formulasikan berbagai opsi bisa dipertimbangkan PKS untuk membangun format koalisi, sekaligus strategi pemenangan di Pilkada.

Dengan kalkulasi matang dan cermat, kader PKS di Pilkada KSB harus berpasangan figur tepat. Sehingga peluang kemenangan bagi pasangan calon itu semakin terbuka lebar. “Salah satu faktor penting menentukan kemenangan di Pilkada adalah pasangan. Dan PKS akan memilih dan menentukan pasangan koalisi secara cermat,” pungkasnya. (ndi)

Rabu, 31 Juli 2019

Dijatah 500 Blanko Per Minggu

Dukcapil Lotim Kewalahan Layani Masyarakat Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku kelimpungan untuk melayani masyarakat dalam membuat identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk (KTP).

Pasalnya, jumlah blanko yang dijatahkan hanya 500 keping setiap minggu. Sementara antrean e-KTP yang sudah siap cetak saat ini di atas 11 ribu lebih.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Ir. H. Sateriadi, dikonfirmasi Suara NTB, (Suara NTB/yon) Selasa (30/7).

H. Sateriadi Dikatakannya, untuk penjatahan blanko e-KTP merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa semena-mena mengambil blanko karena masing-masing daerah sudah ada kuotanya termasuk waktu pengambilannya yang hanya diberikan satu minggu sekali. Sementara untuk satu minggu itupun hanya diberikan maksimal 500 keping blanko.

Sedangkan untuk kebutuhan cukup banyak dikarenakan harus melayani perubahan, perbaikan maupun cetak baru.

Dari tahun ke tahun, kata Sateriadi, kebutuhan untuk pembuatan KTP terus bertambah. Untuk data 11 ribu yang siap cetak namun tak bisa dilakukan pencetakan karena tidak adanya blanko. Maka dari itu, ia berharap supaya kouta setiap pengambilan perminggu ditambah. “Untuk jatah 500 keping perminggu habis dalam kurun waktu dua hari. Ini tentu sangat sedikit,” katanya.

Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, kata Sateriadi, penggantian sementara E-KTP dengan surat keterangan (suket) tetap berjalan. Kecuali apabila kebutuhan masyarakat bersifat emergency barulah dilakukan pencetakan E-KTP langsung dengan membawa surat keterang dari lembaga tersebut. “Suket tetap berjalan dan itu juga bersifat online,” terangnya.

Untuk perekaman saat ini sudah tidak ada masalah karena dilakukan melalui beberapa tahap baik berupa perekaman keliling, dilaksanakan di UPT Dukcapil di Kecamatan maupun di kantor Dukcapil. Namun saat ini yang masih menjadi kendala yakni ketersediaan blanko yang masih tidak sesuai diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana permintaan yang diajukan.

Sementara apabila blanko normal maka pencetakan dapat terlaksana dengan baik berdasarkan perekaman keliling maupun kolektif. “Kita sangat kekurangan mengenai blanko. Karena di masing-masing kecamatan sudah siap cetak. Ada yang 3.000 hingga 4.000 KTP. Namun itu belum terealisasi karena keberadaan blanko belum dipenuhi oleh pemerintah pusat,” jelasnya. (yon)

SUARA NTB

Halaman 9

NTB Kecolongan, 100 Ton Ikan dari Teluk Awang Diekspor Tanpa SKA Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kecolongan. Sebanyak 100 ton ikan hasil tangkapan yang mendarat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah diekspor ke luar negeri tanpa menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA). SKA ini biasanya diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB atas komoditas-komoditas ekspor yang berasal dari NTB, atau yang diolah di NTB sebelum dikirim ke luar negeri.

Seperti diketahui, PPN Teluk Awang telah menggeliat.

Sejumlah sarana dan prasarana sudah dan akan dipenuhi.

UPT dari Kementerian Kelautan Perikanan yang mengelolanya. Kapal-kapal tangkap perikanan telah mulai masuk di pelabuhan perikanan ini. Sayangnya, perikanan tangkap yang mendarat di sana hanya mampir, lalu dikirim ke Banyuwangi untuk diekspor.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si menyayangkan. Ikan yang mendarat

di Teluk Awang dikirim lagi ke luar daerah. Selanjutnya di ekspor ke luar negeri. “Barubaru ini ada 100 ton ikan di Teluk Awang di ekspor. Tapi ndak tau negara tujuan ekspornya. Aneh. Kita kecolongan,” kata Hj. Selly.

Hj. Selly menyebutnya kecolongan, sebab ada potensi ikan-ikan tersebut dikirim keluar negeri atas nama NTB. Hanya tinggal dibuatkan SKA. Nyatanya, ikan yang dimaksud dikirim ke Banyuwangi. Ia bahkan sempat mengirimkan petugasnya untuk ke-

mudahan penerbitan SKA. Mengingat negara tujuan ekspornya tak bisa dipastikan.

SKA tak bisa diterbitkan.

“SKA kan gratis, cepat. Karena semua sudah online. Saya akan kejar terus itu (potensi perikanan tangkap di Teluk Awang),” tegas kepala dinas. 100 ton menurutnya cukup mendukung neraca ekspor NTB untuk komoditas non tambang bergerak ke arah yang lebih positif. Pertumbuhan ekonomi NTB rata-rata tumbuh setahun hanya dua persen dalam beberapa waktu terakhir.

(Suara NTB/dok)

Hj. Putu Selly Andayani harapkan tersedianya Trading House sebagai fasilitas kemudahan bagi komoditas lokal diekspor tanpa menggunakan nama daerah lain. (bul)

Politeknik MFH Mataram Tingkatkan Kemampuan Dosen Menulis Karya Ilmiah Lewat Lokakarya

Kejari Mataram Siap Patuhi Keppres Amnesti Nuril Mataram (Suara NTB) – Kekerasan seksual verbal yang menimpa Baiq Nuril Maknun perlu diatur dalam undang-undang. Celah UU ITE tak memandang bahwa yang dijerat sebagai pelaku malahan korban kekerasan seksual. Seperti yang menimpa Nuril.

Nuril, mantan honorer bagian tata usaha SMAN 7 Mataram yang jadi korban kebejatan mantan pimpinannya akhirnya mendapat udara bebas. Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Keppres Amnesti untuk Nuril yang divonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta itu.

Kepala Kejari Mataram Ketut Sumedana mengaku belum menerima surat salinan Keppres yang sudah ditandatangani presiden Senin lalu. Meski demikian, pihaknya siap menjalankan amanat Keppres tersebut.

“Amnesti itu menghapus pidana yang dijatuhkan. Jadi hukuman pidana tidak bisa dijalankan,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (30/7) kemarin. Jaksa penuntut umum Kejari Mataram bakal membatalkan eksekusi putusan MA yang sebelumnya menghukum Nuril. Jaksa penuntut umum, sambung dia, wajib menjalankan apa yang menjadi keputusan presiden terkait pengampunan untuk Nuril. Akibat hukum dari Keppres dimaksud yakni gugurnya penghukuman pidana kepada Nuril.

“Yang dieksekusi itu hukuman pidana. Ketika hukuman pidana dihapus dengan sendirinya selesai semuanya,” imbuh Doktor Hukum lulusan Unram ini. Mantan jaksa KPK ini menambahkan bahwa pemberian amnesti terhadap Nuril seharusnya diikuti kesadaran lain.

Bahwa UU ITE yang terakhir direvisi pada tahun 2016 lalu perlu diubah kembali. Sebab menurutnya, undang-undang tersebut tidak mengatur perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Khususnya melalui medium elektronik. Jika tidak diubah, sambung Sumedana, maka ke depan tidak menutup kemungkinan bakal ada Nuril-nuril selanjutnya.

Jika merujuk pada pertimbangan hakim kasasi MA, Nuril dihukum karena setiap unsur pidana pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU ITE terbukti. “Kalau tidak segera diubah undang-undangnya, bakal banyak Nuril lainnya yang akan terjerat unsur pasal di Undang-undang ITE,” ujarnya.

Dia mendukung aturan hukum yang bisa menjerat pelecehan seksual terhadap perempuan yang bentuknya bisa beragam. Contohnya yang menimpa Nuril berupa pelecehan lewat tingkah pria yang sengaja menceritakan perilaku seksual. “Yang ada aturannya itu harus ada kontak fisik baru dikatakan pelecehan. (pelecehan) secara verbal belum diatur,” pungkas Sumedana. (why)

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi dan ekspor. Karena itu, komoditas-komoditas yang potensial ekspor, Dinas Perdagangan sangat mengharapkan di kirim ke luar negeri menggunakan nama NTB. “Saya juga koordinasi dengan Kadisnya (Kepala Dinas Kelautan Perikanan NTB, L. Hamdi), agar ikan yang mendarat di Teluk Awang menggunakan SKA NTB,” imbuhnya.

Dinas Perdagangan terus mengidentifikasi komoditaskomoditas ekspor NTB yang non tambang. Pelabuhan Gili Mas, di Lembar Lombok Barat yang digarap oleh Pelindo akan beroperasi tahun ini. Beroperasinya pelabuhan ini dipastikan akan mendongkrak ekspor NTB ke depannya. Setelah adanya pelabuhan ini, menyusul di-

(Suara NTB/rus)

SUASANA - Suasana di lingkungan Ponpes Al Halim Desa Pijot Kecamatan Keruak.

Ponpes Al Halim

Gratiskan Biaya Sekolah Seluruh Siswa Selong (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Al Halim, Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggratiskan seluruh biaya pendidikan siswanya. Tidak saja itu, ponpes ini melakukan antar jemput para siswanya yang rumahnya cukup jauh dari lingkungan ponpes.

Demikian disampaikan pendiri Ponpes Al Halim, Muhammad Zaini saat dikonfirmasi di ponpesnya, akhir pekan kemarin.

Meski ponpes yang diasuhnya baru berumur jagung, yakni tahun 2016 lalu, pihaknya yakin tidak kalah saing dengan lembaga pendidikan lainnya dalam menggembleng para peserta didiknya. Apalagi, Ponpes Al Halim saat ini memiliki siswa lebih dari 500 orang, yakni mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak Islam, SD Islam, SMP Islam dan SMK Islam. Diakuinya, awal berdirinya, ponpes sudah bisa mendirikan 22 lokal. Di mana, siswanya berasal dari Tanjung Luar, Pijot dan sekitarnya. Ada juga dari wilayah kecamatan lain.

Pihaknya mendirikan ponpes, tambahnya, karena dildasari niat balas jasa orang tuanya, yakni ingin menghadirkan lembaga pendidikan yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang.

Pada bagian lain, pihaknya melihat kebijakan zonasi yang diterapkan pemerintah dinilai cukup bagus. Di mana sekolah-sekolah swasta menjadi hidup.

Sebagai pendiri ponpes, Zaini mengaku akan mencoba menguatkan tujuan pendidikan.

Utamanya pendidikan agama.

“Tujuannya ingin menimba ilmu Allah dan para generasi penerus bangsa ini tahu akan kewajibannya,” ungkapnya.

Ditambahkan, kebijakan ponpes yang menggratiskan seluruh siswanya karena mengingat sebagian besar warga di sekitar ponpes ini merupakan warga miskin. Kehidupan masyarakat pesisir pantai yang notabenenya sebagian besar merupakan para nelayan tradisional. Selain itu, pihaknya mempersiapkan sejumlah kendaraan roda empat untuk antar jemput para siswa, karena pada tahun

2020 mendatang siswa akan coba diasramakan. “Kita sudah persiapkan dua lokal untuk asrama,” urainya.

Sejauh ini, Ponpes yang sudah menamatkan satu kali jenjang pendidikan SMK dan SMP ini mengandalkan dana dari Biaya Operasional Sekolah dan bantuan dari para donatur. Zaini menyatakan ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat pesisir. Di samping menggratiskan siswa, pihaknya berencana membangun bangunan khusus di lingkungan ponpes untuk memelihara anak-anak yatim.

Khusus pendidikan SMK Islam, di Ponpes ini membuka Jurusan Maritim dan Pariwisata. Pilihan dua jurusan itu karena sesuai dengan kondisi lingkungan. Sementara, Jurusan Pariwisata digodok karena mengingat NTB dan Lombok pada khususnya merupakan daerah wisata. Lotim sebagai destinasi wisata yang lengkap.

Diharapkan lulusan pariwisata menjadi pelaku-pelaku wisata yang hebat dan menguasai bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. (rus)

Mataram (Suara NTB) – Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram meningkatkan kemampuan dosen menulis karya tulis ilmiah melalui kegiatan lokakarya Kontribusi SPMI dalam Peningkatan Daya Saing Proposal Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah Dosen.

Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Perguruan Tinggi Asuh. Dalam hal ini Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi asuh melaksanakan lokakarya tersebut.

Kegiatan itu dilaksanakan di Mataram pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli lalu.

Direktur Politeknik MFH Mataram, Dr.(C) Syamsuriansyah, MM., M.Kes., menjelaskan, kegiatan itu diikuti Politeknik MFH bersama beberapa perguruan tinggi lainnya.

Sebanyak 10 orang dosen Politeknik MFH mengikuti kegiatan tersebut. Lokakarya diisi dengan pemberian materi oleh pihak dari Universitas Brawijaya tentang pengetahuan bagi dosen untuk menghasilkan karya tulis ilmiah.

Diharapkan nantinya artikel para dosen bisa diterima di jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional.

“Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yang memang output masing-masing dosen yang hadir harus menyiapkan satu karya ilmiah, artikel yang akan dikirimkan ke jurnal Nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional

bereputasi,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/7).

Syamsuriansyah mengatakan, dampak dari adanya lokakarya dan kerja sama perguruan tinggi asuh membuat publikasi ilmiah dosen Politeknik MFH semakin meningkat.

Ditandai dengan hibah penelitian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) semakin bertambah. “Mudah-mudahan nanti ini akan memberikan salah satu dampak positif bagi peningkatan kinerja dosen di Politeknik MFH,” harapnya.

Ia mengakui kegiatan dari program Perguruan Tinggi Asuh memberikan dampak luar biasa kepada Politeknik MFH. Terlihat dari peningkatan akrediasi Prodi yang semula C menjadi B. “Ini manfaat yang didapatkan politeknik melalui kegiatan perguruan tinggi asuh ini,” katanya.

Kerjasama antara Politeknik MFH Mataram dengan Universitas Brawijaya tidak sebatas pada program perguruan tinggi asuh. Pihaknya juga sudah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Brawijaya.

“Implementasi dari penandatanganan MoU adalah terjalinnya kolaborasi tri dharma perguruan tinggi, antara Politeknik MFH dengan Universitas Brawijaya,” kata Syamsuriansyah. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Sejumlah dosen Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram berfoto bersama dengan peserta lain saat mengikuti lokakarya Kontribusi SPMI dalam Peningkatan Daya Saing Proposal Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah Dosen.

Gunakan Roi Pantai

Puluhan PKL Gili Trawangan akan Ditertibkan Tanjung (Suara NTB) Penertiban Roi pantai yang dilakukan Pemkab Lombok Utara tahun 2017 lalu sedikit banyak mengurangi space publik dari sarana dan prasarana private. Kini, setelah berlalu dua tahun Pemkab kembali melihat persoalan serupa, dimana area ruang publik kembali dimanfaatkan sejumlah oknum.

Menyikapi persoalan itu, institusi penegakan Perda akan bertindak untuk menertibkan pemanfaatan Roi pantai. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar KLU, Totok Surya Saputra, kepada wartawan, Selasa (30/7) mengungkapkan Satpol dan Damkar Lombok Utara menjadwalkan untuk memantau situasi terkini di Gili Trawangan.

Pol PP melibatkan lintas instansi, meliputi Polres Lombok Utara, TNI, Danposlanal Bangsal, Dinas Perhubungan, Disnaker PMPTSP, Diskoperindag, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Camat Pemenang, Kades Gili indah, Kadus Gili Trawangan, Kesbangpol Linmas, Dinas Kebu-

dayaan dan Pariwisata dan PAM swakarsa Lang-lang.

“Hari ini (kemarin), kita turun melakukan monitoring dan pendataan PKL di Gili Trawangan. Untuk sementara, sudah terdata sebanyak 57 PKL,” ujar Totok.

Ia menyebut, mereka yang ditertibkan adalah PKL yang melanggar Roi pantai. Untuk menghindari penggunaan ruang publik, mereka akan segera direlokasi ke Pasar Seni Trawangan. Selain di Roi pantai, PKL juga ditemukan berjualan di sempadan jalan, dan trotoar di Gili trawangan. Sebagai langkah awal, Satpol PP turun melakukan pendataan seluruh PKL secara keseluruhan untuk diberikan solusi lebih lanjut.

Saat monitoring tersebut, tim juga memberikan sosialisasi materi Perda No 1 tahun

2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Jenis pelanggaran dan penertiban yang diatur dalam Perda tersebut, disampaikan kepada PKL. “Pantauan kami, tidak ada PKL yang keberatan untuk dipindah. Mereka juga berharap, kita tidak tebang pilih dalam penertiban,” imbuhnya.

Totok menyambung, setelah sosialisasi tahapan yang dilakukan adalah bersurat sekaligus teguran tertulis untuk melakukan pembongkaran sendiri. Surat dikirim dua hari setelah pendataan. Apabila PKL tidak mengindahkan, maka tindakan tegas akan diambil oleh Kepala Daerah. “Untuk jangka waktu penertiban akan dikomunikasikan ke pimpinan. Bagaimanapun kita ingin kembalikan fungsi awal roi pantai,” tegasnya. (ari)

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Lakukan Kunjungan ke Pulau Jawa dan Jalin Kerjasama dengan ISI Surakarta Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kunjungan lapangan mahasiswa S1 dan S2 ke sejumlah situs peradaban zaman Hindu di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Solo. Kunjungan lapangan ini sekaligus melakukan kerja sama ke Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

Kegiatan itu dilaksanakan sejak Minggu (28/7) sampai dengan Rabu (31/7). Tema dari kegiatan kunjungan lapangan itu adalah menggali nilai-nilai seni dan budaya di tanah Jawa.

Sebanyak 34 orang mengikuti

kunjungan tersebut dengan rincian empat orang panitia, lima dosen pendamping, dan 25 mahasiswa S1 dan S2.

Ketua Panitia Kegiatan Kunjungan Lapangan Mahasiswa S1 dan S2 STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag.,M.Pd.H., menjelaskan, kegiatan kunjungan lapangan mahasiswa S1 dan S2 STAHN Gde Pudja Mataram pada hari pertama dilaksanakan ke Keraton Ratu Boko Candi Prambanan, Candi Sewu.

Kemudian pada hari kedua, tim STAHN Gde Pudja melakukan kerja sama ke ISI Surakarta. Di sana dilaksan-

akan pendandatanganan MoU antara Ketua STAHN Gde Pudja Mataram dengan Rektor ISI Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Prof. Dr. Rustopo, S.Kar.,M.S. Setelah itu tim STAHN Gde Pudja ke Keraton Surakarta dilanjutkan ke Candi Ceta dan Candi Sukuh.

Ruang lingkup kerja sama antara STAHN Gde Pudja dan ISI Surakarta meliputi pertukaran tenaga pendidik, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan dan dosen tamu.

Termasuk informasi akademis dengan asas saling melengkapi dan saling menguntungkan

serta meningkatkan kualitas masing-masing institusi.

Selain itu, penguatan kerja sama kemahasiswaan, penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni, kegiatan pengabdian masyarakat bersama, penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan, dan kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk memperoleh kuliah umum dari Guru besar ISI Surakarta tentang peran seni

Kian Luntur, Sikap Bela Negara di Kalangan Pemuda Mataram (Suara NTB) Banyak problem kebangsaan hari-hari ini menjadi tantangan yang tidak boleh luput dari perhatian.

Apalagi oleh kelompok-kelompok pemuda. Namun apa daya di tengah bermunculannya ancaman itu, namun justeru tingkat kesadaran para pemuda melakukan bela negara menurun.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM., pada acara pelantikan Forum Bela Negara yang diketuai H. Didi Sumardi, SH., Selasa (30/7). Acara ini juga dirangkai dengan seminar nasional menyampaikan sikap bela negara para pemuda kini kian luntur.

Menurutnya, bela negara merupakan sebuah sikap yang dijiwai oleh adanya rasa kecintaan pada negara dengan landasan Pancasila, sehingga dengan demikian sikap bela negara harusnya tetap tumbuh dan terpelihara. “Bela negara pada diri pemuda dan generasi muda

mulai kurang,” kritiknya.

Sementara tantangan di satu sisi juga sangat kompleks, terutama dengan adanya perkembangan dunia digital. Tantangan seperti pada tidak adanya kemampuan yang bijak dalam penggunaan media sosial (medsos) juga marak. Hal demikian berujung negatif bagi masyarakat.

“Tantangan berat keberadaan medsos. Banyak dampak negatif luar biasa bahaya. Hoaks bisa memecah persatuan bangsa kita. Akan berujung saling benci. Untuk itu pemuda harus jadi garda terdepan memerangi hal ini.

Bela negara bukan hanya megang senjata melainkan

(Suara NTB/dys)

SEMINAR - Suasana pelantikan dan seminar Forum Bela Negara di Mataram, Selasa (30/7). sebagai sikap. Pemuda harus berprestasi dalam berbagai bidang akademik dan nonakademik,” jelasnya.

Ketua Forum Bela Negara RI Prof. Dr. Setyo Harnowo, menyampaikan banyak tantangan kebangsaan. Hal itu disebabkan salah satunya, karena faktor

geografis bangsa Indonesia.

Selain aspek geografis, secara politik juga bangsa Indonesia sangat strategis. Oleh sebab itu kekuatan bangsa Indonesia terletak pada sejauhmana kemampuan masyarakatnya meningkatkan kesadaran bela negara. (dys)

Tanamkan Kegemaran Membaca

100 Anak di Lotim Ikuti Kegiatan Bergembira di Perpustakaan Selong (Suara NTB) Sebanyak 100 anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti kegiatan bergembiriadi perpustakaan yang difasilitasi langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim. Kegiatan yang rutin digelar oleh perpustakaan daerah inii dalam rangka menanamkan kegemaran membaca bagi anak - anak sejak dini.

Kegiatan Bergembira di perpustakaan merupakan program rutin dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lotim telah dilaksanakan, Selasa (30/7). Peserta kegiatan ini yaitu dari RA Nurul Hidayah Sakra dan TK Negeri Pembina Sakra Barat dengan total peserta berjumlah 100 anak.

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim, H. Marwan, S.Pd., S.Sos., didampingi Sekretaris Dinas, Bamdillah dan Kepala Bidang Perpustakaan, Muh. Amin Kutbi, S.Sos. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim H. Marwan, menerangkan kegiatan ini sangatlah penting sebagai sarana promosi

layanan perpustakaan sekaligus untuk menanamkan kegemaran membaca bagi anak sejak dini.

Anak akan memahami manfaat membaca dan mau membaca jika diperkenalkan dengan buku-buku cerita yang menarik, bergambar dan distimulan dengan dongeng ataupun kegiatan edukasi lainnya yang menyangkut literasi. Oleh karena itu, ujarnya, kegiatan bergembira ini selain dilaksanakan oleh para

pustakawan juga didukung oleh Komunitas Pantomim yang membawakan tema perbedaan aktivitas manusia zaman dulu dan sekarang (modern) yang diselipkan adegan membaca serta dongeng dari Kampung Dongeng Lotim yang membawakan cerita tentang Aku Suka Baca.

Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah bagi siswa berprestasi dan teraktif serta sertifikat bagi guru-guru pendamp-

ing. Dalam kegiatan ini juga pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim tetap mempromosikan layanan perpustakaan berbasis online, seperti pendaftaran anggota secara online dan membaca ebook melalui aplikasi iLotim yang dapat diunduh di play store Android. (yon/*)

dan budaya dalam pembangunan bangsa. Termasuk untuk menjalin kerjasama dengan ISI Surakarta dalam bidang tri dharma perguruan tinggi. Tujuan lainnya untuk mempelajari situs-situs peninggalan peradaban zaman Hindu di Jawa khususnya Yogyakarta dan Solo.

“Harapannya bagi STAHN Gde Pudja Mataram agar lebih memahami tentang pentingnya melestarikan seni dan budaya dalam rangka nasionalisme, tentu juga untuk lebih mengembangkan tentang kualitas pengelolaan Prodi Seni dan Budaya Keagamaan,” ujar Nyoman. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana, bersama tim dari STAHN Gde Pudja berfoto bersama dengan pejabat ISI Surakarta dalam kunjungan ke Pulau Jawa.

Anowari Institute Gelar Diskusi Publik Tangkal Isu Hoaks dan Paham Intoleran Mataram (Suara NTB) Anowari Institute menggelar diskusi publik Penguatan Budaya Literasi Masyarakat dalam rangka antisipasi penyebaran hoaks dan paham intoleran, di Aula Gedung PGRI NTB, Selasa (30/7).

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam diskusi itu seperti Ketua MUI Provinsi NTB, Prof. H. Saiful Muslim, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB I Gede Putu Ariadi, S.Sos., MH., Ketua KNPI NTB, Hamdan Kasim, Kabid Humas Polda NTB AKBP. Purnama, dan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram Ketua Panitia Kegiatan Rahmat Riadi dalam sambutanya mengajak semua pihak untuk menguatkan budaya literasi kepada pemuda di Kota Mataram, karena pemuda literasinya masih kurang, sehingga harus ada gerakan penguatan literasi.

Melalui kegiatan ini dan diharapkan pengetahuan tentang bahaya penyebaran informasi hoaks itu meningkat dan sosialisasi bahaya di tengah masyarakat masif, sehingga masyarakat teredukasi sendiri dengan kegiatan ini.

“Melalui kegiatan ini akan

mampu meng-edukasi pemuda untuk menangkal penyebaran berita hoaks dan paham intoleran,” tegas Rahmat.

Sementara Wali kota Mataram H. Ahyar Abduh dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Diskominfo Kota Mataram I Nyoman Suandiasa, menjelaskan literasi menjadi cara bijak menyikapi berita hoaks, baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya, sehingga budaya literasi perlu ditanamkan dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

“Melalui diskusi publik ini kita sama-sama berkomitmen menguatkan budaya literasi mulai dari orang dekat kita masing-masing,” terang I Nyo-

man Suandiasa.

Ketua MUI Provinsi NTB, Prof. H. Saiful Muslim mengatakan jika saat ini banyak isu yang beredar tentang adanya kampus yang terpapar radikalisme dan paham intoleran di Kota Mataram, sehingga harus ada gerakan yang mampu membendung paham itu dengan semua lembaga harus hadir, seperti MUI juga harus memberikan bimbingan supaya mereka tidak larut dalam paham itu.

Kegiatan diskusi itu ditutup dengan deklarasi bersama anti berita hoaks dan paham intoleran oleh semua peserta dan narasumber. (dys)

(Suara NTB/dys)

DISKUSI PUBLIK - Pemateri dalam diskusi publik yang digelar Anowari Institute di Aula PGRI NTB, Selasa (30/7).

Dikbud Lobar Seleksi Substansi Calon Kepsek Semua Jenjang Pendidikan (Suara NTB/yon)

POSE BERSAMA - Kegiatan Bergembira di Perpustakaan yang diikuti RA Nurul Hidayah Sakra dan TK Negeri Pembina Sakra Barat dengan total peserta berjumlah 100 anak.

Giri Menang (Suara NTB) Pertama kalinya Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menggelar seleksi substansi calon kepala sekolah (kepsek) untuk jenjang TK, SD dan SMP. Kegiatan ini pun dibuka langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Seleksi ini bertujuan untuk menjamin mutu kepsek dan pemenuhan standar kompetensi kepsek.

Hadir pada kegiatan ini Sekretaris Dinas Dikbud H. Nasrun dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) H. Ahmad Sujai serta jajaran. Hadir pula dari pihak LPMP, LP2KS. Dalam arahannya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sangat menyambut baik kegiatan ini dan ia berharap agar seleksi ini bisa berjalan lancar. Tak kalah penting hasilnya maksimal bisa meraih tujuan yang diharapkan yakni kepsek yang baik secara substansi dan bisa memajukan sekolah, bisa membanggakan semua pihak.

“Kami harapkan melalui seleksi ini bisa menghasilkan kepala sekolah berkualitas, guru yang bsa dijadikan teladan, sumber indspirasi. Dan siswanya bisa membanggakan kita semua,” harapnya.

Menurut dia, hingga pasca reformasi tahun 1998 pandangan masyarakat dalam banyak cara pandang sering kali kalau kedudukan atau jabatan yang ditempati seolah-olah milik yang tak akan hilang. Sehingga kerap kali memunculkan sikap kurang baik. Seolah apa yang dikatakan harus dilaksanakan oleh bawahan. Padahal, kata dia, hakekat kepemimpinan harus menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi yang dipimpin. Karena itu dari sisi ilmu pengetahuan, ia mengingatkan yang paling penting karakter sebagai pemimpim ad-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Sekdis Dikbud H. Nasrun dan Kabid GTK Ahmad Sujai serta pihak dari LPMP dan LP2KS. (Suara NTB/ist)

H. Fauzan Khalid alah mau banyak mendengar dan sedikit berucap. Bukan berarti kata dia pemimpin tidak memiliki ide, ragu dan tidak mau memerintahkan. Namun karena banyak mendengar, pemimpin itu bisa banyak berbuat, sehingga bisa menjadi teladan. “Bukan mentang-mentang jadi kepsek,” jelas dia.

Ia juga mengingatkan agar kepsek harus terus belajar. Menurut dia tugas guru bukan semata mentransfer ilmu Lebih-lebih selaku kepsek. Namun kepsek dan guru harus bisa menjadi inspirasi, bagi para muridnya. Ia juga berpesan agar guru dan murid terus berprestasi. Meskipun menurut dia, kondisi infrastruktur pendidikan boleh jadi kurang dibanding kondisi pendidikan di luar NTB, seperti daerah di Pulau Jawa. Namun, kata dia, hal ini tak lantas guru tidak bisa mencetak murid yang cerdas dan berprestasi. Ia juga menyampaikan agar ke depan semua sekolah bisa mengadakan Sekolah Perjumpaan yang sudah dimulai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia menambahkan melalui seleksi calon kepsek ini bisa mengatasi kekurangan stok kepsek yang betul-betul memenuhi syarat.

Sebab selama ini kata terkadang untuk menunjuk kepsek kadang sekedar caplok sana sini tanpa melihat keahlian dan kompetensi.

“Karena itu kegiatan ini penting

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekdis Dikbud H. Nasrun menandatangani berita acara kegiatan seleksi. sehingga ketika ada kepsek yang kosong kita tidak sibuk mencari, karena tinggal mengangkat kepsek yang sudah ikut pelatihan dan punya sertifikat,” jelas dia.

Kabid GTK pada Dinas Dikbud Lobar, Ahmad Sujai selaku panitia penyelenggara seleksi mengatakan seleksi ini bertujuan untuk menjamin mutu kepsek dan pemenuhan standar kompetensi kepsek mengacu Permendikbud nomor 13 tahun 2017. Selanjutnya diterbitkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepsek, selain itu ada aturan lainnya. “Memperhatikan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyiapan calon kepsek tahun 2019, dalam hal ini kami kerjasama dengan LPMP, LP2KS Solo akan melaksanakan seleksi ini,” jelas dia.

Tujuan diadakan seleksi ini jelas dia, menilai kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh bakal calon kepsek yang memungkinkan dapat dikembangkan. Sasaran dari kegiatan ini jelas dia, terpilih nya calon kepsek yang memiliki potensi kepemimpinan minimal memuaskan yang akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Peserta dalam kegiatan ini lanjut dia, para guru yang telah memenuhi syarat dalam seleksi administrasi sejumlah 130 orang yang terdiri dari calon kepala TK sebanyak 1 orang, calon kepsek SD berjumlah 96 orang, dan calon kepsek SMP sebanyak 33 orang. (her/*)

Rabu, 31 Juli 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Kejurnas Atletik

Perkuat NTB, Zohri Bidik Rekor Lain Mataram (Suara NTB) Pelari andalan NTB, Lalu Muhammad Zohri berencana membela tim atletik NTB di Kejurnas Atletik di GOR Pakansari, Cibinong, Jawa Barat (Jabar), 1-6 Agustus 2019. Atlet tercepat seAsia Tenggara ini dipastikan turun di nomor 200 meter putra.

“Zohri sudah mendapat izin dari pelatihnya untuk ikut Pra-PON. Dia akan kami ikutkan di nomor 200 meter putra,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (29/7) lalu.

Kedatangan Agus di Kantor KONI NTB saat itu untuk menyampaikan nama-nama atlet yang akan diturunkan oleh PASI NTB di Pra-PON. Maklum PASI NTB akan menurunkan sebanyak 14 atlet di ajang kualifikasi PON 2020. Salah satu atlet yang akan memperkuat NTB di event itu adalah Lalu Muhammad Zohri, selain itu atlet Pelatda Mayung NTB dan ada beberapa atlet yang baru tamat PPLP NTB. Keikutsertaan atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) di event itu benar-benar ditunggu oleh pengurus PASI NTB. Agus berharap keikutsertaan Zohri memperkuat tim atletik NTB di event itu dapat menambah semangat kontingen NTB untuk meraih prestasi terbaik.

Kontingen atletik NTB rencananya akan bertandang ke Jawa Barat, Rabu (31/7) hari ini.

Rombongan atlet atlet NTB akan bertandang lewat Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Jawa Barat (Jabar). Sementara itu, Lalu Muhammad Zohri yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya membenarkan kabar tersebut. Rencananya dia akan turun di nomor 200 meter putra.

“Saya ikut di nomor 200 meter saja,” ucapnya singkat.

Selain Zohri, sejumlah atlet senior NTB seperti Arif Rahman, Abdul Razak, Andrian, Safwaturahman dan Ridwan juga akan ambil bagian di event itu. Sejumlah pelari senior itu memasang target lolos PON. “Target kami lolos PON,” ucap pelari 400 meter Arif Rahman mewakili atlet senior lainnya.

Rekor 200 Meter Zohri sendiri menegaskan targetnya untuk pecahkan rekor na-

sional di nomor 200 meter. “Target saya di kejurnas ingin pecahkan rekor nasional di nomor 200 meter,” ucap Lalu Muhammad Zohri yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (30/7).

Atlet yang baru berusia 19 tahun ini mengatakan dirinya hanya turun di satu nomor di event itu, yakni nomor 200 meter.

Dikatakannya, rekornas nomor 200 meter adalah 20, 27 detik yang dipegang oleh atlet asal Jawa Tengah (Jateng) Suryo Agung tahun 2004 lalu. Sementara itu catatan waktu terbaik Zohri di nomor 200 meter adalah 21.48 detik.

Catatan waktu itu dicatat oleh atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu usai meraih medali emas di Pekan Olah Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tahun 2017. Selain meraih emas di nomor 200 putra, Zohri juga mendulang satu emas di nomor 100

meter dan satu medali perak di nomor estafet 4x100 meter di ajang olahraga multi event tingkat pelajar nasional itu.

Sejak meraih medali emas di Popnas 2017, Zohri tidak pernah lagi tampil di nomor 200 meter putra. Oleh karena itu dia ingin membuktikan kemampuannya di nomor 200 meter putra pada kejurnas atletik senior di Jabar 2019.

“Udah dua tahun ini saya nggak penah tanding di 200 meter. Terakhir saya meraih medali emas di Popnas 2017 dengan waktu terbaik 21, 48 detik,” jelasnya.

Menurut Zohri target pecahkan rekor nasional di nomor 200 meter cukup beralasan. Sebab saat ini dia adalah atlet tercepat se-Asia Tenggara. Terakhir, ia memecahkan rekor SEA Games di kejuaraan internasional di Jepang pada nomor 100 meter yakni 10.03 detik, sementara rekor SEA Games yang dipegang Suryo Agung sebelumnya 10.17 detik. (fan)

Kota Mataram Juara Umum Porja Taekwondo Mataram (Suara NTB) Target atlet taekwondo Kota Mataram meraih juara umum di Pekan Olahraga Pelajar (Porja) Taekwondo 2019 akhirnya tercapai. Kontingen Kota Mataram berhasil keluar sebagai juara umum setelah merebut 19 medali emas di event tingkat pelajar yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram belum lama ini.

Sementara kontingen Lombok Tengah (Loteng) yang merupakan juara umum Porja tahun 2018 meraih peringkat kedua dengan mengoleksi 15 medali emas. Disusul Kabupaten Sumbawa dengan raihan 10 medali emas.

“Dengan raihan 19 medali emas Kota Mataram berhasil meraih gelar juara umum,” ucap Ketua Panitia Porja, Lalu Dedy Rahaman kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/7).

Porja Taekwondo tahun ini diikuti 375 atlet dari kabupaten/ kota se NTB. Kontingen terbanyak adalah dari Kota Mataram dengan 100 atlet. Loteng dan Sum-

(Suara NTB/fan)

TAEKWONDO - Suasana pertandingan Pekan Olahraga Pelajar (Porja) Taekwondo di Gelanggang Pemuda Mataram, 26-28 Juli 2019. bawa diperkuat kurang lebih 60 atlet.

Event itu memperebutkan 76 medali emas dari 76 kelas yang dipertandingkan, terdiri dari kategori pemula, Cadet dan junior.

Ketua Pengcab TI Mataram, H.

Bambang Muntoyo mengatakan bahwa prestasi yang diraih kontingen taekwondo Kota Mataram sangat membanggakan. Hasil itu sesuai dengan target yang dibebankan TI Kota Mataram kepada atletnya.

“Saya sangat bangga sekali, prestasi juara umum yang diraih atlet kami sesuai dengan target. Saya memberikan target juara umum kepada atlet kami, dan Alhamdulillah mereka sukses,” ucap Bambang. (fan)

Liga 1 ASKAB PSSI KSB 2019 Resmi Bergulir

(Suara NTB/Ist Dok Humpro KSB)

PUKUL GONG - Bupati KSB sekaligus Ketua ASKAB PSSI KSB, H. W. Musyafirin secara resmi membuka gelaran Kompetisi Liga 1, Senin malam.

Taliwang (Suara NTB) Kompetisi Liga 1 Asosiasi Kabupaten (ASKAB) PSSI Sumbawa Barat (KSB) tahun 2019 akhirnya resmi digulirkan.

Peresmian dimulainya kompetisi kasta tertinggi liga lokal itu dibuka langsung oleh Bupati sekaligus ketua ASKAB PSSI KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Senin malam (29/7) di lapangan alun-alun Taliwang.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, kompetisi sepak bola di KSB ke depan harus menjadi wadah positif bagi generasi muda.

Dan lewat kompetisi itu pula

mampu mengorbitkan kembali pemain-pemain profesional lokal KSB ke tingkat lebih tinggi seperti yang pernah ada sebelumnya.

“Kita sudah punya pemain-pemaon bola yang go nasilonal. Dan lewat liga ini harapan saya makin banyak anak-anak kita yang bisa mengejar cita-citanya menjadi pemain nasional,” cetusnya.

Selaku ketua ASKAB PSSI KSB, bupati mengakui, pelaksanaan Liga KSB sempat tertunda beberapa kal. Namun hal tersebut bukan karena disengaja. Banyaknya agenda daerah dan kondisi kebencanaan yang sempat mendera wilayah KSB akhirnya pengurus ASKAB memutuskan terus melakukan penundaan.

“Dalam dua tahun terakhir ada kegiatan politik seperti pemiliham gubenur dan Pemilu.

Dan terberat kita dilanda bencana gempa sehingga fokus kita teralihkan menyelesaikan proses recovery kepada masyarakat,” ujar bupati seraya menambahkan ke depan persiapan agenda olahraga di daerah khususnya kompetisi sepak bola akan dikelola lebih baik lagi.

“Kedepan insyaallah akan berjalan lancar, dan kita akan terus suport. Tidak saja bola ya tapi semua kompetisi olahraga yang dihelat di daerah kita ini,” sambung bupati.

Ketua Harian ASKAB PSSI KSB, Masadi, SE dalam kesempatan yang sama melaporkan, gelaran Liga 1 yang di mulai sejak 3 Agustus mendatang akan dipertandingkan di lapangan Alun-alun Taliwang. “Pertandingan seluruhnya dilaksanakan di kota Taliwang,” katanya.

Diterangkannya, Liga 1 PSSI KSB akan diikuti 20 klub dari seluruh kecamatan. Selain Liga 1 ia juga menambahkan, Liga 2 dan Liga 3 dalam waktu dekat akan turut digulirkan. “Untuk Liga 2 ada 24 Klub, sedangkan Liga 3 ada 32 klub yang akan mengikutinya.

Untuk lokasi pertandingan belum kami tetapkan,” lapor Masadi.

Sementara itu, sekretaris ASKAB PSSI KSB, Indra Irawan. LM, S.Kom menjelaskan, model kompetisi dibuat mengikuti standar kompetisi Liga profesional yang ada. Mulai dari sistem perekrutan pemain, transfer pemain dan kasta dalam kompetisi yang meliputi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

“Suprisenya digelaran tahun ini selain piala ASKAB ada juga Piala Bupati untuk mempertemukan klub dari tiga kasta yang ada akan kita pertandingkan,” sebutnya.

Ia menambahkan, agenda liga tahun ini bentuk ikhtiar pengurus ASKAB PSSI KSB memajukan sepakbola daerah sekaligus bagian dari pemberdayaan bagi pemain dan klub. (bug)

SUARA NTB

Rabu, 31 Juli 2019

Kasus Stunting Tersisa 18 Persen di KSB Taliwang (Suara NTB)Pemkab Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, angka kasus anak stunting (bertubuh kerdil) saat ini tersisa tinggal 18 persen. Desa yang paling banyak menjadi penyumbang kasus stunting yakni desa Kokarlian di kecamatan Poto Tano sebanyak 25 persen dari jumlah balita yang lahir 240 orang. Meski demikian, sisa 18 persen tersebut dianggap sangat menggembirakan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia.

“Secara nasional peringkat kita untuk penanganan stunting sudah sangat baik karena tersisa tinggal 18 persen dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang masih sangat tinggi. Kendati angkanya sudah sangat rendah, kita tetap akan berupaya untuk menekan angka tersebut, bila

perlu tidak ada lagi balita stunting. Bahkan di tahun 2019 kita juga diberikan anggaran sekitar Rp888 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menuntaskan masalah stunting tersebut,” ungkap Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM kepada wartawan, Selasa (30/7).

Dikatakannya, pola penanganan untuk masalah stunting yang akan diterapkan nanti yakni dengan sistem keroyokan.

Artinya, semua dinas akan diberikan tanggung jawab dengan anggaran yang dimiliki untuk melakukan intervensi terhadap masalah stunting ini.

Sementara itu, kepala Dinas Kesehatan (Dikes) H. Tuwuh, S.Ap menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah strategis dalam menyikapi masalah ini. Salah satunya mem-

buat kegiatan lintas program kesehatan yang berada di dinas terkait. Khusus untuk masalah stunting di desa Kokarlian, pihak terkait juga sudah menempatkan petugas kesehatan untuk bisa memantau kondisi terkini.

Karena untuk mengatasi ini, tidak cukup dengan pemenuhan gizi saja, melainkan faktor dari lingkungan juga harus diperhatikan secara maksimal. Karena munculnya kasus stunting lebih kepada lingkungan yang kotor dan masalah sosial lainnya. “Kita melihat kasus ini bukan karena balita stunting karena kurang gizi saja, tapi mulai dari roses kehamilan juga harus dikontrol. Jika diketahui sudah ada kelainan, maka bisa langsung ditangani dengan baik untuk menekan kasus gizi buruk dan stunting ini muncul,” tandasnya. (ils)

Halaman 12

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR.5630 CQ NOKA/NOSIN : MHIKC8214GK044189/ KC81E-1042475 AN. ILHAM SATRIA HLG D’SKTR JL.EMUDA KOTA MATARAM H L G STNK R2 HONDA DR.2672 BI NOKA/NOSIN : MHJMC21128K082741/ MC21E-1083412 AN.LALU HARTONO.A, HLG D’ SKTR JL.SRIWIJAYA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 31 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Rabu, 31 Juli 2019

Halaman 14

Harganas Ke XXVI Internal Perwakilan BKKBN Provinsi NTB HARI keluarga nasional diperingati setiap tahun, dan pada tahun 2019 ini merupakan peringatan hari keluarga ke XXVI di mana pelaksanaan Hari keluarga nasional tingkat Provinsi di laksanakan di Kabupaten Bima dan Tingkat Nasional di laksanakan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, Perwakilan BKKBN Provinsi mengadakan kegiatan Hari Keluarga Nasional Internal di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Juli 2019 dengan menghadirkan seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping Penyuluh Keluarga Berencana, di undang pula para mitra kerja seperti Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se NTB, dan juga mitra-mitra kerja terkait lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk lebih menguatkan lagi komitmen para pemangku kepentingan dan para pelaksana program KKBPK baik yang ada di Provinsi, di Kabupaten/Kota sampai ke lini lapangan. Kegiatan ini juga merupakan ajang silaturrahim dengan para pelaksana program yang sudah purna tugas, yang tergabung di Paguyuban Juang Kencana (PJK) yang masih exis memperjuangkan Program KKBPK dengan berbagai inovasi kegiatan.

Pada hari pertama kegiatan tersebut, sebelum arahan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, ada penandatanganan kontrak kinerja antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan Penyuluh Keluarga Berencana, sebagai bentuk tanggung jawab para PKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan yang sudah menjadi target yang akan di capai tahun ini.

Foto bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan para pemenang lomba dalam rangkaian acara Advokasi dan KIE Melalui Komunitas Dalam Rangkaian Harganas Ke XXVI 2019

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr.Drs. Lalu Makripuddin, M.Si. (dua dari kanan) menyerahkan Sasaran Kinerja Pegawai Kepada perwakilan PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat didampingi oleh ketua panitia Drs. Samsul Anam, MPH yang juga Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi NTB (Paling kanan).

Untuk lebih semaraknya kegiatan tersebut, panitia mengadakan lomba dengan memperebutkan Piala Bergilir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang di ikuti oleh seluruh peserta, seperti lomba lari karung, lomba terompah ria, lomba paduan suara, lomba mukbang, pertandingan bola volly. Lomba lari karung di buka dengan menampilkan lomba lari karung yang diikuti oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan Kepala-Kepala Bidang. Dari semua cabang lomba, Kabupaten

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Menyerahkan secara simbolis perlengkapan lomba kepada panitia sebagai tanda dibukanya rangkaian kegiatan

Lombok Timur Keluar sebagai Juara Umum.

Di ahir acara, Ketua Panitia menyampaikan “Apresiasi saya ucapkan kepada seluruh Peserta dan Tamu Undangan yang sudah hadir dan mengikuti acara yang cukup meriah,� kata Samsul Anam. Disebutnya, tahun depan Harganas akan dilaksanakan lebih meriah lagi dan lebih kekeluargaan lagi. #Hari Keluarga Hari Kita Semua #Cinta Keluarga Cinta Terencana

Penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai bagi PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat

RADIO

Senam bersama seluruh karyawan, PKB PLKB se-Nusa Tenggara Barat dan Mitra Kerja di Halaman Kantor Perwakilan BKKBN NTB

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr.Drs. Lalu Makripuddin, M.Si. memberikan sambutan dalam acara Advokasi dan KIE Melalui Komunitas Dalam Rangkaian Harganas Ke XXVI 2019

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 31 Juli 2019

Progres Pelabuhan Gili Mas Baru 80 Persen Mataram (Suara NTB) – Pembangunan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas diharapkan akan menjadi angin segar bagi animo kunjungan kapal pesiar ke NTB, khususnya Pulau Lombok. Ditargetkan akan beroperasi tahun 2019 sejak proses groundbreaking pada Juli 2018 lalu, sampai saat ini progres pembangunan di pelabuhan Gili Mas baru mencapai 80 persen.

Menurut General Manager Pelindo III Lembar, Erry Ardiyanto, saat dikonfirmasi Suara NTB menerangkan bahwa proses pembangunan pelabuhan sampai saat ini dibagi menjadi dua. Yaitu pada pembangunan dermaga laut dan pembangunan terminal penumpang. “Target kami akhir September dermaga sudah 100%, sehingga dapat digunakan sandar untuk kapal pesiar,” ujar Erry, Selasa (30/7).

Sedangkan untuk terminal penumpang disebut Erry masih dalam proses dengan progres mencapai 15%. “Kami Fokus terhadap dermaga karena dermaga alat utama pelayanan,” ujar Erry. Untuk operasi penuh Pelabuhan Gili Mas Sendiri Erry memperkirakan akan siap pada tahun 2020 mendatang.

Selain itu, Erry menerangkan bahwa fasilitas pendukung lainnya di Pelabuhan Gili Mas telah siap. Secara pribadi, dirinya berharap pembangunan itu segera selesai dan bisa digunakan mengingat peran Pelabuhan Gili Mas untuk memaksimalkan kunjungan kapal pesiar ke NTB. “Go a Head (kita teruskan, Red) saja, toh ini juga buat Lombok dan NTB. Yang akan bangga NTB juga akan punya pelabuhan internasional,” ujar Erry.

Sebelumnya pelabuhan Gili Mas dicanangkan menjadi perpanjangan Pelabuhan Lembar untuk memajukan perekonomian wilayah NTB, khususnya sebagai pintu masuk wisatawan internasional melalui kapal pesiar. Nilai investasi dalam pembangunan pelabuhan itu sendiri mencapai Rp1,3 triliun.

Dengan panjang mencapai 440 meter dan lebar 26 meter serta kedalaman kolam pelabuhan mencapai 14 mLWS, Pelabuhan Gili Mas diperkirakan akan siap untuk memfasilitasi kapal pesiar dengan panjang badan kapal mencapai 400 meter. Jenis kapal pesiar itu biasanya memuat wisatawan hingga 4.000 orang.

Terminal penumpang di Pelabuhan Gili Mas sendiri didesain untuk mengakomodasi penumpang sebanyak 1.500 orang.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan survei perilaku wisatawan mancanegara yang dilansir oleh Bank Indonesia, ratarata total pengeluaran wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar mencapai 125.93 dolar Amerika atau sekitar Rp1.76 juta (dengan kurs Rp14 ribu/dolar Amerika) per hari. (bay)

Gubernur Sapa Nelayan di Telong Elong Dari Hal. 1 Untuk nelayan, Pemprov NTB menyiapkan program budidaya udang/motorisasi nelayan yang akan mendapat alokasi Rp3,2 miliar. Pemprov NTB akan memberikan dukungan kebijakan untuk budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah mereka.

Selain Pemprov NTB, pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota di NTB juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan.

Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) juga telah menggelar kegiatan pel-

atihan bagi istri nelayan.

Pelatihan ini digelar bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP). Puluhan istri nelayan di Pantai Tanjung Karang Mataram, dilatih mengolah hasil tangkapan agar bisa memiliki nilai tambah.

Kebijakan peningkatan nilai tambah melalui terbangunnya industri rumahan merupakan salah satu agenda kebijakan NTB Gemilang yang saat ini terus didorong oleh kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. (r)

Industrialisasi dan Sistem Distribusi Dari Hal. 1 Kunjungan Wagub ini bukan tanpa alasan. Pasalnya perusahaan daerah tersebut memiliki banyak prestasi dan inovasi. Selain menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta, BUMD ini juga menjadi pusat informasi bahan pangan di Asia Tenggara. Hal ini mendorong Wagub Rohmi untuk menjajaki kerja sama dengan BUMD Jakarta tersebut.

Karena dinilai akan mampu membantu distribusi pemasaran hasil komoditi pertanian NTB serta mendukung program Pemprov NTB menjadi daerah industrialisasi. ‘’Saat ini NTB sedang mengembangkan industrialisasi. Mudah-mudahan setelah kunjungan dari sini, selain kami belajar ilmunya untuk kami terapkan di NTB akan terjalin juga kerjasama bisnis yang baik,’’ harap Wagub.

Menurut Rohmi, kunci dari suksesnya industrialisasi bukan hanya tersedianya lahan dan juga produk yang dihasilkan saja. Namun perlu adanya sistem distribusi atau lebih dikenal dengan proses dari hulu ke hilir.

Lebih lanjut Wagub mengungkapkan, merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan NTB sebagai daerah industralisasi. Karena NTB memiliki potensi un-

tuk mendukung adanya industrialisasi. ‘’Saat ini NTB surplus beras, bawang putih, cabai, tomat, jagung yang kualitas produksinya juga sangat bagus,’’ katanya.

Pada kesempatan itu, Wagub juga meninjau langsung pengoperasian pabrik beras di perusahaan milik BUMD DKI Jakarta tersebut. Wagub juga menyempatkan diri mencoba langsung inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan yakni ATM Beras serta mengunjungi quality control room untuk melihat kualitas beras yang didistribusikan kepada pelanggan.

Sementara itu Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi menyambut baik kedatangan Wagub NTB ke pabrik beras di daerah Cipinang dan Pasar Jaya Kramat Jati. ‘’Tadi Ibu Wagub sudah melihat pabrik beras kami dan melihat bagaimana semua didistribusikan,’’ ujar Arief.

Lebih lanjut arief juga menambahkan, ke depan PT. Food Station Tjipinang Jaya dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE),diharapkan kedua BUMD akan bekerja sama guna mendukung program industrialisasi yang dicanangkan Pemprov NTB. (r)

Ratusan Hektare Padi Gagal Panen, BIN Ingatkan Peningkatan Potensi Kriminalitas Dari Hal. 1 Dengan rincian, kekeringan ringan 1.626,7 hektare, sedang 249 hektare, berat 254 hektare dan puso 357 hektare.

Tanaman padi yang paling luas terkena puso berada di KSB seluas 355 hektare berada di Seteluk. Kemudian seluas 22 hektare di Praya Tengah Lombok Tengah. Kemudian tanaman padi yang mengalami kekeringan kategori berat seluas 254 hektare di Seteluk KSB. Sedangkan tanaman padi yang mengalami kekeringan sedang seluas 86 hektare di KSB, 125 hektare di Sumba-

wa dan 15 hektare di Lombok Tengah. Sementara untuk tanaman jagung yang mengalami kekeringan sedang seluas 23 hektare di Lombok Barat.

Untuk tanaman padi yang mengalami kekeringan ringan, seluas 1.109 hektare di KSB, 100 hektare di Sumbawa, 273,7 hektare di Lombok Tengah, 52 hektare di Lombok Barat dan 10 hektare di Dompu. Sedangkan untuk tanaman jagung seluas 2 hektare di Sumbawa, 61 hektare di Lombok Barat dan 19 hektare di Dompu. (nas)

Halaman 15

Pemprov NTB Revitalisasi Balai Layanan Lanjut Usia Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan pelayanan kepada para lanjut usia, Balai Layanan Lanjut Usia yang menjadi salah satu unit layanan Dinas Sosial akan direvitalisasi. Balai layanan ini direvitalisasi menjadi tempat yang menyenangkan bagi para lanjut usia dalam mengisi aktivitasnya sehari- hari.

Demikian disampaikan Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (30/7). Dijelaskan, Pemerintah Daerah akan meningkatkan fasilitas yang ada pada balai tersebut seperti fasilitas kesehatan, fasilitas perbankan atau perekonomian. Kemudian fasilitas pertemuan, ruang baca, fasilitas kebugaran dan fasilitas pendidikan agama dengan pengajian/ibadah. ‘’Balai sosia lanjut usia ini, benar-benar akan menjadi seperti ‘’sekolah khusnul khatimah’’,

tempat yang disiapkan untuk melalui masa tua dengan penuh kebahagiaan dan akhir yang terbaik,’’ jelasnya.

Untuk merevitalisasi balai sosial tersebut kata Iswandi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank NTB Syariah yang akan menyiapkan layanan perbankan bagi para pensiunan yang juga termasuk golongan lanjut usia. ‘’Bank NTB Syariah akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas layanan perbankan nanti pada tanggal 19 September 2019, sekaligus merayakan setahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc- Wakil Gubernur, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (ZulRohmi),’’ jelasnya.

Proses dan persiapan untuk membangun fasilitas perbankan di areal komplek Balai Layanan

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Penjabat Sekda NTB, H.Iswandi foto bersama dengan Direktur Utama Bank NTB Syariah, H.Kukuh Raharjo dan pejabat lainnya usai rapat Selasa kemarin.

Sosial Lanjut Usia kata Iswandi, Selasa pagi sudah dirapatkan di lokasi . Kemudian proses penyiapan kerjasama Bank NTB Syariah untuk pemanfaatan aset juga sudah mulai diproses. ‘’Insya Allah dengan langkah

dan tahapan yang sudah disepakati maka proses revitalisasi Balai Sosial Layanan Lanjut Usia ini akan berjalan sukses,’’ kata Iswandi. Sehingga kita di NTB akan memiliki Balai Layanan Lanjut Usia yang semakin

peduli dan memberi perhatian yang terbaik kepada para lanjut usia. ‘’Inilah salah satu kado kemerdekaan yang Pemprov NTB persembahkan kepada para lansia menjelang peringatan HUT RI ke-74 tahun ini,’’ ujar Sekda. (r)

Dana Cair, BPPD Di NTB, Jaksa Sejumlah Negara Bahas Penanganan Teroris Siap Gencarkan Promosi Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Sejak dilantik pada Maret 2019 lalu, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB akhirnya menerima kucuran dana operasional dari Pemprov NTB. Dana sebesar Rp750 juta itu diharapkan, dapat menunjang peran BPPD NTB dalam mempromosikan potensi-potensi daerah.

Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, saat dikonfirmasi Suara NTB menerangkan bahwa dana yang telah ditunggutunggu itu akhirnya cair pada pertengahan bulan Juli 2019.

Walaupun awalnya ditargetkan mendapat kucuran dana mencapai Rp1.5 miliar dan hanya mendapat setengahnya, Anita mengaku akan menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin. ‘’Kita akan segera buat brosur, dan event-event sesuai dengan program kita,’’ ujar Anita, Selasa (30/7). Disebut Anita, sebelum dana tersebut dikeluarkan BPPD NTB melakukan promosi dengan meminta bantuan berbagai pihak seperti Angkasa Pura dan perhimpunanperhimpunan pelaku pariwisata yang ada di NTB agar memberikan dukungan secara gratis. ‘’Seperti Angkasa Pura itu bersedia memutar video promosi kita di bandarabandara selu-

Anita Achmad

ruh Indonesia secara gratis,’’ ujarnya.

Anita sendiri enggan menyebut kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah itu kecil jumlahnya, karena menurutnya hal tersebut relatif. Namun mempertimbangkan kondisi pariwisata NTB saat ini yang sedang lesu karena isu gempa dan mahalnya akses transportasi seperti dengan pesawat terbang, Anita berharap jumlah dana yang diberikan lebih besar.

Sampai saat ini BPPD NTB sendiri diterangkan Anita sedang mendorong agar maskapai seperti AirAsia yang tengah menjalin kerjasama dengan pemerintah agar membuka lebih banyak jalur penerbangan internasional, terutama ke Bangkok, Thailand. ‘’Karena kalau ke Bangkok dia bisa lewat Kuala Lumpur, dan lain-lain,’’ ujarnya.

Selain itu, Anita juga mendorong pengiriman jamaah peserta umroh agar berangkat langsung ke Mekkah menggunakan sistem carter pesawat.

Hal itu guna memberikan kesan kepada maskapai bahwa tingkat keberangkatan umroh di NTB besar, sehingga dibuka jalur penerbangan secara resmi.

Dengan semakin banyaknya jalur penerbangan menuju dan dari Lombok, Anita menyebut pariwisata di NTB dapat ditingkatkan. Selain itu, tantangan pariwisata di NTB saat ini disebut Anita adalah meyakinkan wisatawan bahwa NTB secara umum telah aman. Dicontohkan Anita seperti kondisi di Gili Trawangan yang mulai terisi. ‘’Bulan Juli ini sudah terisi, mulai orang datang. Sudah ada peningkatan, dari yang terisi beberapa kamar mulai ada booking-bookingan sampai bulan Agustus. Kita bisa lihat ritme (pariwisata NTB) itu dari sana,’’ pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/bay)

Dua Meninggal, 84 JCH NTB Dirawat di Arab Saudi Dari Hal. 1 Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Lalu Muhammad Zainuddin, SH, MH menjelaskan, dua JCH NTB yang meninggal berasal dari kloter 2 dan kloter 6. Yakni, JCH atas nama Sirojudin Binti Hasan dan Rabiun Bin Daliman. Keduanya meninggal akibat penyakit cardiovaskular. Yakni penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. ‘’Jemaah yang meninggal dua orang. Jemah lainnya sehat, beberapa orang masih di Rumah Sakit Arab Saudi dan KKHI. Tapi ada yang sudah ke luar dari rumah sakit dan KKHI,’’ kata Zainuddin dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/7) siang.

Dijelaskan, sebanyak 4.944 orang JCH NTB sekarang dalam kondisi sehat. Sementara 11 orang sakit atau sedang dalam perawatan. Disebutkan total JCH NTB yang dirawat inap di RSAS dan KKHI sejak

awal pemberangkatan hingga saat ini sebanyak 84 orang.

Denganrincian,RSASMadinah 14 orang, RSAS Mekah 17 orang, KKHIMadinah36orangdanKKHI Mekah 17 orang. Ia menyebutkan, sebagian besar JCH yang dirawat inap merupakan lansia. ‘’Kemudian pengaruh cuaca. Itu penyebabnya,’’ terangnya.

Saat ini, lanjut Zainuddin, seluruh JCH NTB sedang dalam persiapan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Seluruh jemaah akan diberangkan ke Arafah mulai 8 Agustus mendatang.

Disebutkan total JCH NTB sebanyak 11 kloter. Untuk kloter 1 sampai kloter 10 masuk pemberangkatan gelombang pertama, sedangkan kloter 11 atau kloter terakhir masuk pemberangkatan gelombang kedua.

Untuk kloter 1 sampai kloter 11 langsung diberangkatkan dari Lombok ke Madinah. Sedangkan untuk kloter terakhir langsung dari Lombok ke Mekah. Disebutkan, jumlah kloter 11 JCH NTB sebanyak 439 orang. (nas)

Mataram (Suara NTB) Penanganan kasus terorisme perlu cara-cara ekstra, sebab masuk kategori extra ordinary crime. Perlu perubahan strategi di tengah semakin berkembangnya teknologi informasi.

Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono., S.H.,M.H mengatakan, terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap negara dan kemanusiaan.

Terorisme menurutnya, tidak hanya dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan yang mengalami konflik.

“Namun terorisme juga mengancam negara - negara maju. Sehingga perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional,” kata Plt. Jampidum saat memberikan sambutan

dalam membuka acara Seminar Regional on Legal Approaches to Managing Foreign Fighters, Selasa (30/7).

Acara dihadiri oleh Jaksa dari sejumlah negara seperti, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Maldives, Cambodia, Laos, Vietnam, Srilanka, Thailand, Philippines, Myanmar.

Negara negara tersebut diketahui menjadi tempat munculnya kasus terorisme. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi NTB beserta jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi NTB, Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Kepolisian Daerah NTB. Jampidum menegaskan, menghadapi tantangan terorisme, Pemerintah Indonesia khususnya Kejaksaan Agung RI, pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan antara pener-

apan penindakan dan pencegahan. Dua pola pendekatan penanganan ini terlihat dengan diamandemennya Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018.

“DengandiamandemennyaUndang-Undang tersebut, penanganan tindak pidana ini menjadi lebih komprehensif dan memiliki jangkauan yang lebih luas,” ujarnya.

Jampidum Kejaksaan Agung RI lanjutnya, telah melakukan penuntutan perkara terorisme tahun 2018 sebanyak 76 kasus dan sampai Juni 2019 sebanyak 119 perkara. Dengan digelarnya seminar regional itu, ia berharap menjadi momentum untuk saling bertukar pikiran, wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan tindak pidana terorisme. (ars)

Kemlu RI Kawal Proses Hukum TKW Lobar Mataram (Suara NTB) Kasus penyiksaan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sri Wahyuni menjadi atensi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Advokasi kasus dilakukan tim Bantuan Hukum dan Perlindungan WNI Kemlu RI. “Kemlu dan KJRI Jeddah akan kawal penegakan hukum atas kasus ini sesuai hukum setempat yang berlaku,” kata Direktur Bantuan Hukum dan Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha kepada Suara NTB, Selasa (30/7).

Kasus itu sampai ke pihaknya setelah menerima pemberitahuan via telepon dari petugas Polsek Nuzhah, Jeddah, bahwa Sri Wahyuni menjadi korban penganiayaan. Pelaku penganiayaan TKW asal Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Lombok Barat itu diduga dilakukan istri majikan tempat korban bekerja.

Saat itu juga, kata dia, tim Perlindungan WNI KJRI Jeddah segera menemui korban di Kantor Polres Nuzhah hari yang sama tanggal 16 Juli.

“Tim kami menemukan kondisi korban mengalami mata bengkak dan lebam akibat pemukulan,” ujarnya. Selain

luka lebam, di sekujur tubuhnya ada bekas luka bakar dan luka bekas sayatan.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, korban datang dari Lombok dengan visa kunjungan pribadi atau ziarah syakhsiyah sehingga dianggap ilegal karena bukan dengan visa kerja.

Ditambahkan Judha, tanggal 16 Juli malam, Tim Pelindungan telah mendampingi proses visum ke RS King Fahad Jeddah. Selain dilakukan visum, korban juga memperoleh pengobatan dan perawatan.

Hingga saat ini langkah yang dilakukan, tim Pelindungan WNI mencari data majikannya agar Polisi setempat segera memproses pidana. “Dari keterangan polisi penyidik, pelaku akan dikenakan pasal penganiayaan berat. Sementara ini berkas kasus Sri wahyuni telah dilimpahkan ke Niyabah Ammah,” ujarnya.

Sementara informasi dari KJRI Jeddah, korban diberangkatkan melalui seorang tekong inisial H.R untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Diberangkatkan melalui proses ilegal karena menggunakan visa ziarah, selanjutnya ditempatkan bekerja majikan korban di Daerah Abha, sekitar 600 kilometer dari Jeddah.

Selama bekerja korban mendapat perlakuan sadis dari majikannya. Terdapat luka bakar dan luka bekas sayatan di tubuhnya akibat penyiksaan. Bahkan telinganya cacat. Tidak saja perlakuan kekerasan fisik, gaji sejak bekerja juga belum dibayar majikan korban.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Atase, korban berangkat tahun 2017 lalu dari Lombok Barat. Begitu mendapatkan majikan tempat bekerja, korban terus menerus mendapatkan penyiksaan hingga akhirnya tidak tahan kemudian kabur. “Yang bersangkutan ditemukan di pinggir jalan oleh warga Saudi Arabia. Warga itu kemudian membawanya ke Kantor Polisi terdekat.

Setelah diketahui dia orang Indonesia, Polisi kemudian melaporkan ke KJRI,” beber Mochamad Yusuf.

Pemeriksaan lanjutan oleh KJRI, menemukan fakta lain bahwa Sri Wahyuni adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Sri Wahyuni datang ke Arab Saudi dengan visa ziarah. “Bukan visa ketenagakerjaan,” ungkap Yusuf. (ars)

RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Berpeluang Diusut APH Dari Hal. 1 Ketika ditanya soal kewenangan tanpa harus menunggu laporan, pihaknya tidak bisa terburuburu. Perlu diawali pengamatan dan mengikuti perkembangan sampai dengan pekerjaan itu selesai. Jika sudah tuntas, maka akan dicermati kondisi fisik bangunan. ‘’Karena yang kita selidiki kan proyek yang sudah tuntas. Kita lihat lagi pekerjaannya, apakah sudah selesai atau belum? Kalau belum selesai tapi habis waktu, ini berpeluang dipidana. Kalau pun sudah selesai, tapi tidak sesuai spek, tentu ini juga masalah,’’ tandasnya.

Kejaksaan juga mencermati indikasi cash back oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari masyarakat penerima manfaat. Bahkan nilainya jutaan rupiah. Menurut Dedi Irawan, perbuatan ini tergolong pungutan liar

(Pungli). ‘’Kalau ada masyarakat yang jadi korban, silakan melapor.

Jangan ragu,’’ sarannya lagi.

Sebab korban gempa dalam kondisi hidup sulit, seharusnya dipermudah menerima utuh bantuan. Tidak dipersulit dengan pemotongan yang kesannya dipaksakan. Jika praktik ini terus berlangsung, tidak menutup peluang jadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sehingga pihaknya menyarankan siapapun yang terlibat dalam proyek RTG, termasuk pembangunan rumah rusak ringan dan sedang, agar tidak lagi melakukan praktik pidana itu.

Keluhan Pungli itu dirasakan langsung salah seorang warga penerima manfaat di KLU. Kepada Suara NTB, warga yang minta dirahasiakan identitasnya itu mengaku kecewa. Bantuan Rp50 juta yang seharusnya utuh diterima dalam bentuk material, just-

ru dipotong Rp 3 juta. Seharusnya dengan anggaran itu, ia bisa membeli tambahan daun pintu. Akhirnya ia membeli sendiri daun pintu, di luar dana bantuan. ‘’Sebenarnya kecewa dipotong Rp3 juta.

Tapi mau ribut ndak enak, saya kan satu kampung,’’ katanya mengarah ke oknum Pokmas.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH dan Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,S.Han bahkan mempersilakan APH, baik Kejaksaan maupun kepolisian untuk mengusut indikasi penyimpangan RTG. Jika praktik pungli dan permainan pada spek bangunan masih terjadi, disarankan melapor ke fasilitator, ke BPBD, maupun APH terdekat.

“Saat ini tidak ada peringatan lagi, tapi kalau masih ada yang bermain, kita tindak. Kita sarankan APH untuk proses hukum,” tegasnya. (ars)

Dijamin Tak Terhambat Dari Hal. 1 Ia mengatakan, semua masalah terkait dengan pembebasan lahan akan bisa dituntaskan. ‘’Insya Allah (masalah lahan) tak menghambat pembangunan sirkuit,’’ tambahnya.

Iswandi mengatakan, persoalan pembebasan lahan sirkuit MotoGP Mandalika memang tidak bisa selesai cepat.

Tetapi butuh proses dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang masih keberatan lahannya dibayar sesuai hasil appraisal. ‘’Namanya pekerjaan, ndak ada satu hari selesai. Semua me-

merlukan proses, memerlukan musyawarah, memerlukan pendekatan-pendekatan,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini.

Negosiasi antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan pemilik lahan yang menjadi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP mentok. Sehingga, pembebasan lahan sekitar 4 hektare diambil alih pemerintah.

Dengan diambil alihnya pembebasan lahan sirkuit MotoGP Mandalika tersebut. Maka pembebasan lahan menerapkan mekanisme hukum. ITDC sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan.

‘’Tetapi faktanya ada masyarakat yang masih belum (menerima). Negara punya fasilitas, UU No. 2 Tahun 2012. Untuk kepentingan publik, mekanismenya ada. Ketika pendekatan lewat korporasi ITDC selesai. Maka sekarang masuk ranah pemerintah,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan harga pembebasan lahan sesuai hasil appraisal, maka pemerintah menerapkan UU No. 2 Tahun 2012.

Untuk kepentingan publik, pembangunan akan terus dilakukan.

Dan pembayaran ganti rugi akan dititip lewat pengadilan. ‘’Negosisasi sudah panjang, selesai. Ketika UU No 2 Tahun 2012, mekanismenya seperti itu. Pembangunan tetap jalan.

Karena tak bisa digantung-gantung. Untuk kepentingan lebih besar, pembangunan harus tetap berproses,’’ tandasnya.

Diketahui, konstruksi pembangunan Sirkuit Mandalika akan mulai dilakukan Oktober mendatang. Sedangkan sirkuit akan digunakan sekitar bulan Maret 2021.

Mendukung keberadaan Sirkuit Mandalika, sejumlah infrastrukturpendukungakandiban-

gun dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Antara lain, penambahan kapasitas Bandara Internasional Lombok berupa perpanjangan runway, apron dan terminal.

Kemudian pembangunan jalan by pass BIL-KEK Mandalika, pembangunan akses jalan Pelabuhan Gili Mas menuju BIL - KEK Mandalika. Selanjutnya, pelebaran jalan provinsi di sisi utara KEK Mandalika.

Selain itu, pembuatan embung retensi, pengendalian alihfungsi lahan dan normalisasi daerah aliran sungai. Serta pembangunan rumah sakit untuk kebutuhan balap, penonton dan masyarakat. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 31 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Warung Kecil di Praya Diajak Melek Teknologi dan Dibantu Permodalan Praya (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., (selaku pengelola jaringan Alfamart) membantu usaha mikro masyarakat melalui bantuan permodalan. Kucuran modal ini di-support oleh Toko Modal (PT Toko Modal Mitra Usaha) bekerja sama dengan pemilik warung kecil yang sudah menjadi mitra Alfa Mikro, program pemberdayaan warung milik Alfamart.

Program ini juga sekaligus mengajak pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk memanfaatkan teknologi digital. Caranya dengan unduh di Play Store sehingga para pemilik warung mendapatkan kemudahan untuk memesan barang yang diinginkan.

“Aplikasi Alfa Mikro sederhana dan sudah sangat mempermudah pemilik warung yang jadi member kami. Kini semakin dipermudah dengan support pinjaman modal dari Toko Modal. Pesan dulu semua barangnya, bayar belakan-

gan,” tutur Kurnia Putri Aprilia selaku perwakilan dari Alfamart di sela-sela pelatihan manajemen ritel bagi pedagang eceran UMKM dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah di ruang pertemuan Kecamatan Praya, Selasa (30/7).

Mengusung tagline “Sahabat Usaha Mikro untuk Rakyat”, Alfa Mikro dan Toko Modal memastikan banyak keuntungan bagi pemilik warung yang bergabung menjadi mitra. “Artinya, ada jeda waktu untuk memutarkan barang dagangan. Sangat cocok untuk membantu usaha mereka,” ucap Putri menambahkan.

Syarat bagi pemilik warung yang ingin bergabung menjadi member sangat mudah. Keuntungannya, memesan barang mudah dan cepat, pendanaan eksklusif dengan biaya terjangkau dan pembayaran tagihan mudah di toko Alfamart.

Dia mengatakan, dalam sesi pelatihan manajemen ritel tersebut, peserta umumnya adalah pedagang eceran.

Mereka mendapatkan pengetahuan materi terkait teknik

menata barang, pengetahuan produk, cash flow, hingga melayani konsumen.

Putri menambahkan, pelatihan yang melibatkan para pedagang warung ini digelar secara rutin setiap tahun dan di setiap wilayah yang memiliki jaringan toko.

“Tujuannya, mengajak para pelaku UMKM khususnya yang juga memiliki bisnis ritel untuk memahami manajemen ritel modern. Pelaku UMKM sudah saatnya tumbuh berdampingan. Keduanya harus bersinergi. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan, yakni menjadi jaringan distribusi ritel yang berorientasi pada pemberdayaan pedagang kecil. Pelaku UMKM perlu dibekali dengan ilmu manajemen agar memiliki daya saing. Terutama pelatihan hari ini lebih lengkap dari biasanya, karena kami menambahkan materi bisnis online di dalamnya “ ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Saman, mengatakan saat ini sudah tidak zaman bersaing usaha tidak se-

SD-SMP Kristen Aletheia Mataram Terus Ukir Prestasi Mataram (Suara NTB) – SD-SMP Kristen Aletheia Mataram terus menghasilkan prestasi gemilang. Para siswa berhasil meraih banyak prestasi yang membanggakan, baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan di tingkat internasional.

Prestasi terbaru dari SDSMP Kristen Aletheia Mataram, yaitu Ignatius Oswin kelas 9, Juara 1 Gitar Duet dalam FLS2N tingkat Provinsi NTB. Pande Radha Mahalaksmi kelas 9 Juara 1 Gitar Duet dalam FLS2N tingkat Provinsi NTB. Hailey Octavia Sit kelas 9 Juara 1 Story Telling dalam FLS tingkat Kota Mataram. Fadil Hasan Wau kelas 8 Juara 2 Berpantun dalam FLS tingkat Kota Mataram. Vugi Limawan kelas 9 Juara 3 menulis esai dalam FLS tingkat Kota Mataram.

Gracia Joycelyn Irana Wang kelas 5 Juara 2 Gambar Bercerita Juara 2 dalam FLS2N tingkat Kota Mataram.

Selain itu, Putu Esa Indrastra Nugraha kelas 1 meraih medali Silver dalam Final World Matematics Invitation (WMI) di Jepang. Chester Allan Cahyadi kelas 2 meraih medali Bronze dalam Final WMI di Jepang. Edgar Dave Aipasa kelas 7 Juara 1 kata perorangan pemula putra dalam kejuaraan karate se-NTB. Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Sekolah Kristen Aletheia Mataram, Ir. Steven Suminyanto D., mengatakan para siswa berhasil meraih prestasi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sekolah menyediakan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler (Ekskul). Pihak sekolah terus berupaya memfasilitasi para siswa sesuai bakat dan minat mereka.

Steven berharap raihan banyak prestasi dari siswa

(Suara NTB/ron)

PRESTASI - Kepala SD-SMP Kristen Aletheia Mataram, Vironika Endras Bhairawati, S.Pd., berfoto bersama dengan para siswa SD-SMP Kristen Aletheia Mataram yang berhasil meraih prestasi di berbagai ajang lomba. dan siswi SD-SMP Kristen Aletheia bisa memacu siswa lainnya untuk berprestasi.

“Kita harapkan itu menular ke teman yang lain, kita harapkan ke teman lain tidak semata-mata pada bidang akademik saja, seni dan olahraga juga bisa berprestasi.

Pembinaan secara rutin terus dilakukan pihak Sekolah Kristen Aletheia Mataram.

Semua bidang, kata Steven, memiliki guru pendamping.

“Semua bidang kami dampingi. Kami sesuaikan dengan kebutuhan anak,” katanya.

Sementara itu, Kepala SDSMP Kristen Aletheia Mataram, Vironika Endras Bhairawati, S.Pd., mengatakan, sekolah Kristen Aletheia memfasilitasi bakat dan minat anak-anak. “Anak yang suka di akademik kami memfasilitasi di akademik, begitu pun yang memiliki minat di seni dan olahraga,” katanya.

Ia juga berharap siswa yang akan berlomba di tingkat nasional bisa menghasilkan prestasi terbaik. Tidak hanya siswa, Vironika sebagai kepala SMP Kristen Aletheia Mataram juga akan mewakili NTB pada ajang Kepala Sekolah

(Kepsek) SMP berprestasi di tingkat nasional. “Saya juga akan berangkat ke Jakarta pada 12 Agustu sampai 18 Agustus berhadapan dengan kepala sekolah berprestasi perwakilan seluruh Provinsi di Indonesia,” katanya.

Dua orang siswa dan siswi SMP Kristen Aletheia peraih Juara 1 lomba Gitar Duet dalam FLS2N tingkat Provinsi NTB, Ignatius Oswin (14) dan Pande Radha Mahalaksmi (14) akan mewakili NTB dalam ajang FLS2N tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Banten, 15 sampai dengan 21 September nanti. Mereka berdua tidak menyangka akan menjadi juara dan mewakili NTB di tingkat nasional.

Oswin mengatakan mereka akan terus melakukan latihan yang lebih intensif lagi untuk mempersiapkan diri di lomba tingkat nasional. Sementara Radha mengatakan tantangan yang harus mereka hadapai yaitu mempertahankan tempo permainan gitar mereka.

“Semoga kami mendapatkan hasil terbaik,” harap mereka berdua. (ron)

hat tapi lebih bagus lagi berkolaborasi. “Keberadaan Alfamart bukan untuk menyaingi usaha para pemilik warung di sini tapi malah untuk bekerja sama supaya bisa berkembang bersama,” ucapnya.

Deputy Branch Manager Alfamart Lombok, Dikdik Dirgantaramengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala di berbagai wilayah guna mendukung program meningkatkan keberlangsungan UMKM supaya terus tumbuh dan berkembang. (r/*)

DPRD Lotim Setuju KLS Dibentuk Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) bersama DPRD Lotim melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait pembentukan persiapan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Posisi saat ini dipahami menunggu moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dibuka kembali oleh pemerintah pusat.

Ditemui di Selong, Selasa (30/7), Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy mengatakan, rencana pembentukan DOB KLS yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lotim sudah diperjuangkan sejak tahun tahun 2010. Dari awal perjuangan sampai saat ini, semua rekomendasi sudah didapatkan baik dari DPRD Lotim, provinsi, gubernur, tokoh masyarakat dan kajian-kajian secara akademis. Sehingga posisi saat ini tinggal menunggu waktu moratorium pembentukan DOB dibuka oleh presiden.

Apabila moratorium dibuka, kata bupati, maka Pemkab Lotim bersama DPRD akan lanjut memasukkan pembentukan KLS karena semua persyaratan lengkap. Bahkan kajian terakhir yang diberikan oleh Universitas Brawijaya sudah dinyatakan layak. “Insya Allah menurut informasi akan ada pembukaan moratorium,” sebut bupati.

Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono mengatakan bahwa komitmen Pemda Lotim untuk tetap dan terus mempejuangan KLS sejalan dari visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 yakni mewujudkan Lotim adil, se-

jahteran dan aman. Sehingga salah satu langkah yang dilakukan berupa pemekaran wilayah supaya pelayanan publik lebih maksimal.

Disamping itu, kata politisi partai Demokrat ini, komitmen Pemda Lotim untuk pembentukan KLS ini mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di 8 kecamatan yang akan masuk wilayah KLS, di antaranya Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, Jerowaru,

(Suara NTB/yon)

PERSETUJUAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy bersama pimpinan DPRD Lotim melakukan penandatanganan persetujuan persiapan pembentukan KLS yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lotim, Selasa (30/7).

Sikur, Terara dan Montong Gading yang dibuktikan oleh musyawarah desa yang menyetujui pembenukan KLS. “Secara administari pembetukan KLS ini sudah lengkap. Baik

kajian-kajian maupun lainnya sudah mendapat dukungan dari DPRD NTB, gubernur, DPR RI yang sudah terlampir dalam dokumen resmi,” terangnya. (yon)