Edisi Kamis 31 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 31 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 270 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Optimalisasi Sistem Rotasi Kepaniteraan Klinik

FK Unizar Gelar Pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit Mataram (Suara NTB) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram (FK Unizar) pada Rabu (30/1) menggelar pertemuan dengan para Direktur Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama sebagai Rumah Sakit Pendidikan (RS Pendidikan) FK Unizar. Berlokasi di Ruang Rapat Gedung A FK Unizar, pertemuan ini membahas mengenai optimalisasi sistem rotasi kepaniteraan klinik di

RS Pendidikan yang tersebar di Pulau Bali dan Lombok.

Saat ini, FK Unizar yang telah terakreditasi B LamPTKes memiliki RS Pendidikan Utama yaitu RSU Bangli-Bali, RS Pendidikan Satelit yaitu RSUD Klungkung-Bali, RS Pendidikan Afiliasi yakni RSJ Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jejaring Strategis yaitu RSUD R. Soedjono-Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Kehadiran para pimpinan RS Pendidikan dalam pertemuan ini merupakan bagian yang krusial. Guna mengoptimalkan sistem rotasi kepaniteraan klinik FK Unizar sebagai upaya sinergi pelaksanaan program pendidikan profesi dokter (PPPD) di RS Pendidikan.

Tujuan optimalisasi ini fokus pada dua hal. Yaitu peningkatan capaian kompetensi lulusan dan persiapan para dokter muda mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Sehingga mampu meningkatkan angka kelulusan terbaik secara nasional dan output PPPD yaitu menghasilkan dokter yang profesional, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Pertemuan dengan para Direktur Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama sebagai Rumah Sakit Pendidikan (RS Pendidikan) FK Unizar. Pertemuan ini membahas mengenai optimalisasi sistem rotasi kepaniteraan klinik di RS Pendidikan yang tersebar di Pulau Bali dan Lombok bertempat di FK Unizar, Rabu (30/1).

(Suara NTB/ist)

Dekan FK Unizar, dr. H. Artha Budi Susila Duarsa foto bersama dengan para Direktur Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama sebagai Rumah Sakit Pendidikan (RS Pendidikan) FK Unizar.

APBN 2018 Tak Terserap Maksimal

’’Warning’’ untuk Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) Tidak terserapnya anggaran pusat sebesar Rp900 miliar di NTB disayangkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani.

Hal ini menjadi warning dan catatan penting bagi kepala daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota bagi pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan jajaran di bawahnya.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satuan kerja (Satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen. ‘’Angka mendekati Rp1 triliun itu bukan nominal yang kecil,’’ kata Achris. Jika saja seluruh anggaran tersebut terserap.

Maka akan memberi efek daya ungkit bagi ekonomi dan daya beli masyarakat. Memang, Acris belum dapat menggambarkan secara rinci dampaknya.

Sebab harus dipastikan kembali, di mana saja alokasi anggaran-anggaran yang tidak terserap itu serta peruntukannya. ‘’Kita harus melakukan analisis dulu. Setelah itu, baru kita memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Termasuk memberikan warning,’’ kata Achris dalam diskusi seputar ekonomi dengan media dan Ditjen Perbendaharaan NTB.

TO K O H Tak Boleh Terulang GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc meminta dana APBN yang tak terserap mencapai Rp900 miliar tahun lalu di NTB agar tak terulang di tahun anggaran 2019. Gubernur mengatakan, tak terserapnya anggaran tidak sepenuhnya disalahkan kepada satuan kerja (Satker). ‘’Jadi orang kadang-kadang takut sekali melaksanakan kalau ndak jelas.

Tapi mudah-mudahan, ini jadi masukan. Sehingga mumpung masih awal tahun anggaran. Tak boleh lagi terjadi seperti itu di kemudian hari,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (30/1) siang.

Gubernur mengatakan, dana yang tak terserap maksimal pada zaman sekarang tak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Satker yang melaksanakan.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus menggesa rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Untuk mempercepat rekonstruksi rumah rusak berat, Pemerintah Pusat menerjunkan 2.288 orang fasilitator.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, pemerintah terus menggesa pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa NTB. Sebanyak 2.288 fasilitator untuk rekonstruksi rumah rusak berat diterjunkan.

Sebanyak 766 fasilitator sudah diterjunkan lebih dulu. Kemudian, sebanyak 1.523 fasilitator dilepas dalam upacara pelepasan fasilitator terpadu di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (30/ 1) siang. ‘’Yang nantinya akan bertanggung jawab sebagai fasilitator rumah rusak berat,’’ kata Doni dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/1) sore.

Sebanyak 1.523 fasilitator tambahan untuk rekonstruksi rumah rusak berat ini akan turun ke lapangan awal Februari ini. Meskipun telah diterjunkan 2.288 fasilitator untuk rekonstruksi rumah rusak berat, namun, kata Doni jumlahnya masih kurang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Perbaiki Bendungan Rusak SETELAH melakukan pengecekan, akhirnya Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) mendroping air bersih ke warga yang mengkonsumsi air hujan di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selain itu, untuk bendungan yang rusak, Kementerian PUPR telah memerintahkan Balai Wilayah Sungai (BWS) segera memperbaiki.

Untuk perbaikan bendungan, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP, pihaknya telah berkoordinasi dengan BWS Nusa Tenggara I. Ardi mengatakan, untuk perbaikan bendungan yang rusak, Menteri PUPR telah memerintahkan BWS melakukan perbaikan.

Bersambung ke hal 15

erja ekspor tembaga hingga bencana gempa bumi yang menurunkan aktivitas perekonomian. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2018 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 6 – 7% (yoy), Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

PENJELASAN - Kepala BNPB, Doni Monardo didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat mendengar penjelasan dari Danrem 162/WB, Rizal Ramdhani terkait kesiapan fasilitator usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/1) sore.

Pemprov Siapkan Rumah Bahasa bagi Anak NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov mendorong anakanak muda NTB yang memiliki semangat tinggi belajar atau kuliah ke luar negeri, namun terkendala kemampuan bahasa asing. Mulai 2019 ini, Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mendirikan rumah bahasa di 10 kabupaten/kota.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si mengatakan, keberadaan ru(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

Hadir juga dam diskusi itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan, SE, MM di Kantor Bank Indonesia NTB, Rabu (30/1) kemarin.

Secara umum, perekonomian NTB di tahun 2018 menghadapi berbagai tantangan.

Mulai dari menurunnya kin-

Merugikan Daerah, APBN Tak Dibelanjakan

Pemerintah Pusat Terjunkan 2.288 Fasilitator

H. Zulkieflimansyah

Wedha Magma Ardi

(Suara NTB/bul)

DISKUSI - Achris Sarwani (kiri) dan Syarwan dalam diskusi tentang ekonomi NTB, kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 LAPORAN Kanwil namun di sisi lain ada ang123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Direktorat Jenderal Per- garan namun tak bisa di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bendaharaan (DJPB) NTB belanjakan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Tentu kalau begini, menyebutkan hampir Rp 900 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 miliar dana APBN tahun sangat merugikan daerah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 2018 tak mampu dibelanja- Karena kita berjuang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan oleh satuan kerja (Satk- (melobi) supaya pusat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 er) di NTB. Hingga 31 Desem- menggelontorkan angga123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ber 2018, serapan dana rannya ke kita supaya leb123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 APBN di NTB hanya mam- ih besar, tapi setelah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 diberikan tidak bisa dibelpu tercapai 93,4 persen.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mengetahui besarnya anjakan. Dan ini saya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dana APBN yang tak bisa dengar setiap tahun selalu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dibelanjakan itu, kalangan seperti itu. Nah sekarang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 wakil rakyat di DPRD NTB jangan sampai terus ber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 sangat menyesalkannya. lanjut kondisi itu. Untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Sebab hal itu dinilai itu kita akan mendorong 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 sangat merugikan daerah. semua Satker agar dieval123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Karena di tengah kondisi uasi,’’ ujar Wakil Ketua 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 daerah dalam posisi perce- DPRD NTB, H. Abdul Hadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 patan pembangunan yang kepada Suara NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 membutuhkan anggaran, Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

mah bahasa ini sebagai tempat anak-anak muda NTB kursus bahasa asing, seperti Bahasa Inggris, Mandarin, Korea dan lainnya sesuai dengan negara tujuan pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri. ‘’Yang tidak bisa Bahasa Inggris, tapi semangatnya tinggi.

Ini yang kita ingin jaring supaya kita sediakan tempat belajar Bahasa Inggrisnya. Kan belajar Bahasa Inggris ndak susah-susah,’’kata gubernur

PERTEMUAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Dikbud NTB dan jajarannya terkait dengan penyiapan Rumah Bahasa di masingmasing kabupaten/kota. Keberadaan rumah bahasa ini untuk menyiapkan anak-anak NTB kuliah ke luar negeri.

dikonfirmasi usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji di Kantor Dinas Dikbud NTB, Rabu (30/1) siang.

Dengan menyediakan tempat kursus bahasa asing, diharapkan semakin banyak anak-anak NTB yang punya semangat tinggi dapat kuliah ke luar negeri. Menurutnya, jika anak-anak NTB serius mengikuti kursus bahasa asing pada rumah bahasa yang dipersiapkan di masing-masing kabupaten/kota, maka akan semakin banyak anak-anak muda NTB yang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 2

Buka Usaha Baru MASYARAKAT Kelurahan Dasan Agung merasa dipermudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini disebabkan keberadaan jembatan yang telah rampung dibangun oleh Pemkot Mataram tahun 2018 lalu.

Lurah Dasan Agung, Hambali menceritakan, sebelum jembatan di bangun, masyarakat Kelurahan Dasan Agung merasa kesulitan dengan tingginya arus kendaraan lalu lalang.

Sekarang sebaliknya, masyarakat merasa ber(Suara NTB/dok) syukur karena lebih mudah Hambali ke beraktivitas ke pasar.

“Jembatan baru ini mempermudah orang pergi ke pasar, dan sebelum ada jembatan ini kan kita selalu macet. Terutama yang dari Gapuk terus ke timur Pasar Dasan Agung,” ujar Hambali kepada Suara NTB, Rabu (30/1).

Dampak lain dirasakan adalah, pemanfaatan jembatan tersebut mempermudah perputaran perekonomian. Artinya, pedagang dari Kebon Sari menuju Dasan Agung, tak lagi berputar. Demikian pula, anak - anak yang menuju ke sekolah lebih cepat.

“Pemanfaatannya bagus karena dari segi perputaran perekonomian, pendidikan (anak sekolahan), transportasi,” ujar Hambali. Dia menambahkan, jembatan yang kini menjadi ikon baru di Kota Mataram, tak bisa semua kendaraan melintasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebelumnya telah melakukan uji kelayakan terhadap beban maksimal jembatan.

Hasilnya, kendaraan yang boleh melintas dengan kapasitas bobot rendah.

“Cuma di sana kan jembatan baru tidak boleh mobil besar yang melintas hanya mobil kecil seperti avanza,” sebutnya. Menurutnya, dampak positif lain dirasakan masyarakat yakni, ada sedikit gairah terhadap perkembangan usaha masyarakat.

Pelaku usaha kecil menengah bisa berkreativitas membuka lapak. Dengan catatan, tidak mengganggu estetika di kawasan tersebut. “Artinya, akan muncul usaha baru yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” demikian kata Hambali. (mhj)

BPJS Kesehatan Bukan Potensi PAD ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyarankan Pemkot Mataram ke luar dari zona nyaman. Ini menyusul menurunnya target PAD Kota Mataram pada tahun anggaran 2019 ini. Seperti diketahui, pada tahun anggran 2019 ini target PAD Kota mataram sekitar Rp339 miliar, sedangkan pada tahun 2018 nilainya lebih tinggi, yakni Rp350 miliar.

Alasan BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram yang menyebutkan menurunnya target PAD ini (Suara NTB/fit) Herman dipicu berkurangnya penerimaan dari BLUD RSUD Kota Mataram akibat kebijakan BPJS kesehatan, dianggap kurang tepat. Karena, kebijakan BPJS Kesehatan ini, bukan hanya berlaku di Mataram, tetapi di Se-Indonesia. ‘’Saya anggap dulu kebijakan BPJS ini adalah zona nyaman,’’ kata Herman kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Dikatakan Herman, Pemkot Mataram tidak seharusnya melihat kebijakan BPJS Kesehatan sebagai sebuah potensi PAD. ‘’Ada potensi yang terang di depan mata. Seperti retribusi parkir, pajak parkir yang setiap tahun kami anggap bocor,’’ ungkapnya. Potensi PAD yang bisa didapatkan Pemkot Mataram dari restribusi parkir dan pajak parkir, sesungguhnya cukup besar. Hanya saja, kedua item penyumbang PAD itu belum dikelola secara maksimal.

Seharusnya, lanjut politisi Gerindra ini, Pemkot Mataram memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD yang potensial itu. ‘’Jadi kalau BPJS Kesehatan itu dianggap potensi, saya kurang setuju,’’ tegasnya. Menurut Herman, yang namanya PAD, benar-benar berasal dari potensi daerah. Sedangkan BPJS Kesehatan bukan potensi. Sehingga, pihaknya tidak setuju jika BPJS Kesehatan dijadikan penopang utama.

Oleh karena itu, semua OPD yang menghasilkan PAD, harus mampu memetakan potensi yang ada. Sehingga, PAD meningkat signifikan. ‘’Saya pikir semua OPD punya potensi,’’ cetusnya. Selain retribusi parkir dan pajak parkir, Pemkot Mataram juga dianjurkan memaksimalkan pengelolaan pajak hotel dan restoran. Mataram sebagai salah satu pusat kuliner, memiliki potensi yang cukup tinggi dalam hal pajak hotel dan restoran. ‘’Coba lihat, lesehan-lesehan itu sangat ramai. Apalagi weekend,’’ imbuhnya. Pemilih hotel dan restoran, lanjut anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, perlu diberikan pembinaan. ‘’Jangan hanya dijadikan objek,’’ pungkasnya. Sehingga, mereka tahu manfaat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Melihat perkembangan Kota Mataram, Herman yakin masih banyak potensi PAD yang bisa dikembangkan. (fit)

(Suara NTB/cem)

BERSIHKAN SALURAN - Anggota pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram membersihkan saluran di Kelurahan Cakra Barat, Selasa (29/1). Upaya ini dilakukan mengantisipasi genangan di musim penghujan saat ini.

Gaji ASN Eks Napi Korupsi Distop Mataram (Suara NTB) Lima aparatur sipil negara (ASN) eks narapidana (napi) korupsi, tak hanya terancam kehilangan pekerjaan. Sejak Januari 2019, mereka sudah tidak menerima gaji.

Perberhentian kelima ASN eks napi korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Mereka sebelumnya telah menjalani hukum pidana. Dan, kini menunggu yudicial review apakah diberhentikan secara tidak hormat atau sebaliknya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur menjelaskan, kelima ASN eks napi korupsi sudah tidak lagi menerima gaji. Artinya, tidak

ada lagi potensi kerugian negara ditimbulkan. “Ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah,” kata Mansur, Rabu (30/1).

Jika telah ada kekuatan hukum dengan pengajuan yudicial review kata Mansur, pemerintah akan menunggu.

Prinsip yang dijalankan oleh Pemkot Mataram, menjalankan peraturan yang diamanahkan oleh peraturan.

Ditambahkan, penegakan

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan pihaknya akan lebih selektif menerima investor yang menjanjikan modal ratusan miliar. Sebelumnya, ada investor yang berniat menanamkan investasinya untuk pengembangan dan penambahan sarana akomodasi di pasar tradisional Kebon Roek, Mataram.

“Iya, kita tetap hati - hati walaupun tidak ada ikatan apapun,” tegas Walikota ditemui usai penandatanganan Perda RTRW, Rabu (30/1). Investor rencananya akan membangun Pasar Kebon Roek yang higienis dan representatif dengan nilai investasi Rp200 miliar.

Walikota menambahkan, keinginan pengusaha baru terima dengan menawarkan kerjasama untuk mengelola Pasar Kebon Roek. Rencana itu, selaras dengan keinginan

Pemkot Mataram, yang ingin memindah pasar terbesar di Kota Mataram tersebut.

“Jika sekiranya bisa kerjasama, saya minta dibuatkan perencanaan dan memerlukan pengalaman,” tandasnya. Setelah digali, pengusaha tersebut memiliki pengalaman panjang mengelola pasar di Indonesia. Salah satunya, pasar di Lampung.

Ahyar menambahkan, pemerintah memiliki keinginan membangun pasar yang terletak di Ampenan Utara tersebut.

Akan tetapi, anggaran dibutuhkan sangat besar. Adanya keinginan mengelola oleh pengusaha menjadi kesempatan bagi pemerintah. Artinya, investor mengelola dengan kontrak selama 30 tahun. Retribusi serta royalti tetap diperoleh dari kerjasama tersebut.

“Kerjasamanya pola BOT. Setelah 30 tahun akan jadi aset pemerintah,” demikian kata dia. (cem)

H. Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Dua Pejabat Serahkan Berkas Pendaftaran malu Akhsan melamar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur kembali melamar sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kepala Bagian Kesra Syaehul Islam melamar sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, guru SMAN 3 Mataram Lalu Fatwir Uzali melamar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pengawas Dinas Pendidikan M. Jaelani melamar posisi Dispora.

Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Ahmad Suryadi, Kabid Pelayanan Dinas Perpustakaan NTB, H.Muhtadi melamar Kepala Dinas Pendidikan, Camat Mataram, Hariadi kembali mencoba keberuntungan ke staf ahli dan Kepala SMPN 6 Mataram, Abdul Azis

(Suara NTB/dok)

Mansur

Pemkot akan Selektif Pembangunan Waduk Babakan Janji Politik Ahyar Belum Terealisasi Terima Investor

Seleksi JPTP

Mataram (Suara NTB) Setelah sepekan dibuka pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), hingga Rabu (30/1) baru dua dari dua puluh pejabat yang telah mengambil formulir menyerahkan berkas pendaftaran.

Mereka adalah Kepala SMKN 3 Mataram, Suherman dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Lalu Muhammad Siddik. Keduanya melamar posisi kepala dinas pendidikan. Sementara, 18 pejabat lainnya yakni Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM, Johari yang melamar jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala SMAN 2 Mataram Sahnan melamar jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pembantu Inspektur wilayah III Inspektorat Kota Mataram, Ak-

terhadap PP Nomor 11 Tahun 2017 telah dijalankan setelah aturan itu keluar. Sebagai contoh sebut Mansur, mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan diberhentikan secara tidak hormat. “Kan sudah ada satu yang diberhentikan setelah keluarnya aturan itu,” jawabnya.

Berbeda halnya dengan lima ASN lainnya. Mereka menjalani hukuman sebelum peraturan itu keluar. Pihakn-

ya masih menunggu apakah aturan itu berlaku mundur atau tidak.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Taufik Priyono menyampaikan hal sama. Kelima ASN eks napi korupsi sejak 1 Januari sudah tidak lagi menerima gaji. Namun pihaknya masih menunggu putusan hasil yudicial review terhadap aturan tersebut. Karena sejauh ini, tidak semua daerah termasuk kementerian melaksanakan aturan itu.

“Kementerian saja belum menerapkan aturan itu,” demikian tandasnya. (cem)

melamar ke Dinas Pendidikan.

Tiga pejabat lainnya telah mengambil formulir tapi belum menentukan jabatan apa yang dipilih, yakni Kabag Layanan dan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi, Sekretaris DP3A, H. Suhartono dan salah satu Kabid di BKD, Aulia.

Sektertaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Taufik Priyono menjelaskan, dari 20 pejabat yang mengambil formulir, baru dua orang yang menyerahkan berkas persyaratan administrasi. “Baru dua orang yang kembalikan formulir. Pak Suherman dan Pak Sidik,” sebut Yoyok, sapaan akrabnya ditemui, Rabu (30/1).

Panitia pansel memberikan waktu sampai tanggal 9 Februari, menyelesaikan makalah dan persyaratan lainnya.

Ditambahkan Yoyok, dirin-

ya tidak berpatokan pada jumlah pejabat yang mengambil formulir. Yang dijadikan acuan adalah, pejabat yang telah mengurus tes kesehatan.

Besar kemungkinan, pejabat yang mengambil formulir tidak mengurus persyaratannya.

“Sampai saat ini, baru 10 orang yang mengurus tes kesehatan di rumah sakit yang sudah kita tunjuk,” tandasnya.

Dua jabatan diketahui telah memenuhi kuota pelamar. Yakni, Dinas Pendidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sedangkan, tiga jabatan lainnya belum diketahui pasti.

Yoyok menambahkan, persyaratan kuota pelamar sesuai petunjuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa, minimal satu jabatan ada tiga pelamar. “Kita belum tahu jabatan yang lain,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tahun ketiga di periode kedua kepemimpinan pasangan H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana, sejumlah janji politik saat kampanye belum sepenuhnya terealisasi. Di antaranya, pembangunan waduk di Babakan, normalisasi Sungai Jangkuk serta program strategis lainnya.

Walikota dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) pada Rabu (30/1), mengatakan, pergerakan waktu sangat cepat. Sementara, sejumlah janji politik yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) belum sepenuhnya terealisasi.

“Saya merasa waktu ini sangat singkat. Saya memiliki kewajiban untuk bisa menerbitkan kontrak politik saya, janji-janji politik saya yang sudah dituangkan di dalam visi misi lima tahun jabatan kedua saya,” ujar H. Ahyar Abduh.

Di antara kontrak politiknya itu, yakni Sungai Jangkuk yang

sudah puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi. Normalisasi sungai yang memecah Kota Mataram tersebut, tidak mudah.

Karena ini bukan jadi kewenangan Pemkot Mataram, melainkan tanggungjawab Balai Wilayah Sungai (BWS). Pembangunan bendungan di Babakan serta pembangunan pemecah gelombang di Ampenan.

Janji politik itu tambah dia, perlu dukungan Pemprov NTB. “Sejak lima tahun lalu sudah kita usulkan,” sebutnya. Walikota menyinggung MPBM ini menjadi landasan pemerintah dalam penyusunan program tahun 2020.

Aspirasi masyarakat ditampung dan nantinya menjadi ikhtiar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah di tahun 2020 mendatang. Pelaksanaan MPBM diharapkan ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

Kepala Bappeda Kota Maram, H. Amiruddin menambahkan, pelaksanaan MPBM berkaitan dengan perencanaan tahunan yang diwujudkan dengan penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD

sebagai bentuk implementasi amanat Undang-undang 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Perda Kota Mataram nomor 1 tahun 2018 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan MPBM RKPD tambahnya, dilaksanakan lebih awal. Untuk tahun ini pihaknya akan menyajikan informasi lebih awal kepada pemangku kepentingan. Bappeda ingin melakukan inovasi agar arah kebijakan dan priorotas pembangunan dapat lebih awal diketahui oleh pemangku kepentingan.

“Di mana tahun ini, kami mencoba melakukan inovasi agar arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Mataram dapat di informasikan lebih awal kepada pemangku kepentingan,” ujarnya. Permasalahan - permasalahan di masyarakat akan dibahas dalam diskusi klinis, sehingga lebih terfokus pada isu strategis.

Terutama penanganan program pascabencana. (mhj)

Perda RTRW Kota Mataram Disahkan Mataram (Suara NTB) Setelah tiga tahun menunggu, akhirnya perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 disahkan. Pengesahan Perda itu ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Walikota H. Ahyar Abduh dan Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Rabu (30/1).

Bagi Walikota, dengan disahkannya Perda RTRW tersebut, diminta investor yang sebelumnya tersendat sudah bisa mulai mengurus izin mereka.

Selain itu, masyarakat juga memiliki kepastian hukum.

Kawasan mana yang boleh dan tidak boleh dibangun. “Kita dorong investor mulai mengurus usaha mereka,” kata Walikota.

Peluang investasi tambahnya, akan semakin menggeliat.

Dampak positif lainnya, membuka peluang terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. “Banyak hal positifnya. Seperti membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya,” kata dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menambahkan, meskipun Perda RTRW telah rampung, tetapi harus ditindaklanjuti dengan rencana detail tata ruang.

Keuntungannya Perda ini, sudah bisa dijadikan acuan atau

(Suara NTB/cem)

INVESTASI BERJALAN - Seorang pekerja sedang mengecat bangunan di atas lahan pembangunan hotel di Jalan Udayana, Rabu (30/1). Perda RTRW telah disahkan. Investasi yang tertunda kini mulai berjalan normal. payung hukum untuk berinvestasi. “Perda RTRW sebagai persyaratan perizinan sesuai PP 24 tahun 2018 tentang pengurusan izin melalui OSS,” kata Amir.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengatakan, setelah disahkannya Perda RTRW akan menjadi acuan untuk menerbitkan izin. Pengusaha sejak awal diminta mulai mengurus administrasi lainnya,untuk mempercepat penyelesaian izin.

Anggota Komisi I DPRD, H. Ehlas memiliki pandangan berbeda. Pengesahan Perda RTRW justru menjadi ancaman bagi para petani. Pasalnya, la-

han pertanian akan tergerus dengan masifnya pembangunan. Petani pun akan kehilangan pekerjaan. “Sekarang saja sudah banyak yang berkurang lahan pertanian,” tandasnya.

Politisi Partai Demokrat ingin melihat peta bidang kawasan mana saja yang boleh atau tidak boleh dibangun. Persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) harus dipertahankan 509 hektar.

Ehlas menegaskan, harus ada kepastian dan jaminan diberikan oleh pemerintah, agar petani tidak kehilangan sumber mata pencaharian. “Sekarang saja jarak rumah hanya satu meter,” tandasnya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Perbaiki Pengelolaan Anggaran

Lahirkan Pengusaha Kelas Nasional PROGRAM pengiriman mahasiswa kuliah gratis di luar negeri diam-diam mendapat “jempol” dari pengusaha lokal. Terobosan ini dianggap sebagai cikal bakal NTB melahirkan pengusahapengusaha lokal yang bisa tampil di level nasional.

“Program Gubernur dan Wakil Gubernur untuk sekolah di luar negeri secara gratis itu program yang hebat. Ini akan menjadi titik awal lahirnya pengusaha kelas nasional,” kata Dewan Pertimbangan Organisasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Drs. Izzat Husein, MM. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pe(Suara NTB/bul) ngusaha-pengusaha berIzzat Husein level nasional dari NTB. Sulawesi telah memunculkan Jusuf Kalla, demikian juga Medan, belum lagi di Jawa. “Orang Lombok, mana. Sampai sekarang ndak ada,” sambung Izzat.

Ditemui di kantornya, PT. Lombok Royal Property, Rabu (30/1) kemarin, Izzat mengatakan, NTB memiliki masa depan yang lebih cerah untuk beberapa tahun mendatang.

Dengan membekali SDM terpilih NTB untuk pendidikan di luar negeri. Artinya, akan membuka lagi wawasan yang lebih luas tentang dunia ini. Dari sana, kata Izzat, mereka yang didukung pendidikannya oleh daerah ini diyakini akan kaya pengalaman. Dari apa yang dilihat, apa yang disimak, dan apa yang didengar di negeri tempatnya menimba ilmu.

“Tinggal diklasifikasikan. Di masing-masing jurusan yang mereka tekuni. Lalu siapkan mereka wadah. Kalaupun tidak di dalam daerah, mereka saya yakin akan berjaya di luar dengan bekal ilmu yang diterimanya,” demikian Izzat.

Seribu generasi NTB dikirim setiap tahun ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, terutama di Polandia, lalu ke perguruan tinggi lainnya di negera-negara maju menurutnya akan memberi dampak yang tidak kecil dalam jangka panjang. Sebut saja 10 persen yang berhasil dari pengiriman seribu orang setahun. Diantaranya diyakini menjadi agen-agen perubahan di bidang usaha. Tentu berfikirnya tidak lagi bermain di level daerah. Setidaknya, jangkauannya adalah pengusaha nasional. Karena itu, NTB ke depan akan menjadi daerah yang maju dengan ketersediaan jumlah pengusaha lokalnya yang ideal. Harapannya, terobosan ini akan terlaksana konsisten dan berkesinambungan.

Hal lain yang juga diingatkan, daya beli masyarakat pascaterjadinya gempa grafiknya dirasakan menurun. Salah satu caranya menggenjotnya dengan menggerakkan pariwisata dan sektor pertanian perkebunan. Tidak cukup menurutnya hanya dengan berpromosi dan meyakinkan orang untuk datang melancong. Daerah harus aktif melakukan penataan objek-objek pariwisatanya. Menertibkan kawasan pariwisata, akses pariwisata yang terang benderang di malam hari. Demikian juga dengan sektor pertanian, agar dibangun sarana –sarana teknologi pertanian. Menggerakkan perusahaan daerah (BUMD) untuk melakukan industrialisasi dari hasil-hasil alam NTB. (bul)

Satker Harus Gunakan Kartu Kredit

Mataram (Suara NTB) Ditjen Perbendaharaan mengharuskan seluruh Satuan Kerja (Satker) memiliki kartu kredit. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran. “KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kita batasi sampai Bulan Juli harus menggunakan kartu kredit. Kalau sampai Bulan Juli belum memiliki kartu kredit, saya tidak kasi tambahan UP (Uang Persediaan) kalau ada yang minta tambahan,” kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan, SE, MM di kantor Bank Indonesia NTB, Rabu (30/1) kemarin.

Ia bersama Kepala BI NTB, Achris Sarwani sedang membangun sinergi optimalisasi anggaran untuk mendukung ekonomi mikro dan makro di NTB. Syarwan mengatakan, seluruh transaksi UP oleh Satker diarahkan dapat meminimalisir penggunaan uang tunai. Yang pertama maksudnya, mendukung pemerintah menggalakkkan Gerakan Nasional

Non Tunai (GNNT).

Kedua, agar belanja-belanja Satker lebih riil time dan transparan. Misalnya, untuk perjalanan dinas, jangan sampai biaya yang dikeluarkan sebesar 10, dalam laporannya sebesar 15.

“Atau ada yang beli tiket Lion, dalam laporannya tiket Garuda. Sistem akan membuktikannya langsung,” ujarnya.

Penggunaan kartu kredit ini maksimal satu transaksi nilainya Rp50 juta. Penggunaan kartu kredit ini dikhususnya untuk alokasi anggaran untuk UP yang nilainya 1/12 dari nilai pagu yang di UPkan. Misalnya, satu Satker PAGU-nya sebesar Rp4 miliar untuk belanja barang dan modal. Jumlah yang di UPkan dibagi 12 untuk alokasi bulanan.

“Nah, dalam operasionaln-

ya, Satker biasanya ada kegiatan dadakan. Mengajukan tambahan uang persediaan, itu ndak kita kasi kalau belum gunakan kartu kredit dalam setiap transaksinya,” jelas Sarwan.

Penggunaan kartu kredit untuk operasional Satker ini selain itu dapat meminimalisir peredaran uang palsu. Selain itu, maksudnya untuk mengamankan bendahara dari berbagai risiko kejahatan (perampokan). Cukup hanya memegang kartu kredit, transaksi dapat dilakukan melalui sistem dan teknologi yang kian pesat berkembang. Bahkan hanya melalui layanan ponsel. Lebih riil nilainya. Banyak keuntungan kata Syarwan.

Karena itulah, diharapkan, hingga Bulan Juli 2019 yang

ditentukan, seluruh Satker telah menggunakan kartu kredit untuk transaksi pada setiap kegiatan operasionalnya. Tahapan yang dilakukannya saat ini telah meminta kepada seluruh Satker, serta berkoordinasi dengan KPPN untuk pelaksanaannya.

“Belanja yang kecil-kecil ini kita tertibkan. Walaupun kecil-kecil kalau banyak, besar juga jadinya. Lebih transparan,” demikian Syarwan.

Sementara Achris Sarwani mengatakan cara ini akan efektif untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. sementara ini, Kota Mataram dianggap paling siap menerapkannya. Mengingat, Kota Mataram telah dijadikan percontohan nasional untuk transaksi non tunai. Salah satunya pembayaran di SPBU. (bul)

Nasabah BNI Kebobolan

OJK Tunggu Hasil Investigasi Bank

Farid Faletehan

(Suara NTB/bul)

Suara NTB/bul)

TAHU - Salah seorang produsen tahu di Kekalik Mataram sedang mencampur air garam dengan sari kedelai yang akan dipres menjadi tahu. Kekalik adalah salah satu sentra penghasil tahu legendaris. Sayangnya, kawasan produksi di sana belum ditata dengan baik untuk wisata berbasis sentra tahu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KP), salah satu faktornya di kan asistensi, masalahnya Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pencairan dana transfer tingkat kabupaten. Sejum- masih seputar hal sama.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 untuk korban bencana di lah daerah yang lamban re- Jika pun ditemukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lombok dan Pulau Sumba- alisasi pembentukan Pok- masalah baru, persoalan123456789012345678901234567890121234567890123456789 wa masih menjadi ma- mas adalah Lombok Barat, nya tidak jauh dari kenda123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 salah. Kendala ada di Pem- Lombok Tengah, Lombok la sebelumnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Wakil Ketua II Konsulda yang lamban mendorong Timur dan Lombok Utara.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 eksekusi anggaran di “Kalau di Pulau Lombok tan Manajemen penangan123456789012345678901234567890121234567890123456789 tingkat Kelompok Masya- hanya Mataram,” jelasnya. an gempa, Hadi Santoso 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sementara di Pulau Sumba- mengakui panjangnya rakat (Pokmas).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Data per Rabu (30/1) ke- wa, Kabupaten Sumbawa birokrasi pencairan menja123456789012345678901234567890121234567890123456789 marin, realisasi pemban- Barat (KSB) yang lebih cepat di kendala lain lambannya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gunan rumah tahan gempa clear pembentukan Pokmas. pencairan. Sebagai solusi, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menurut Kepala Bidang langsung melakukan lang5.413 unit. Jumlah itu untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 taktis. hunian tetap (huntap) yang Akuntabilitas BPKP, Teguh kah-langkah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah tuntas dibangun dan Prihandono, tindaklanjut dite- Setidaknya ada empat lang123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam proses pengerjaan. mukan belum maksimal. Val- kah konkret yang dilaku123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rinciannya, untuk jenis idasi ulang dilakukan, tapi kan. Salah satunya, mene123456789012345678901234567890121234567890123456789 Risha 2.190 unit, jenis Rika tidak berjalan masif. Padahal tapkan mekanisme pem123456789012345678901234567890121234567890123456789 1.198 unit, Riko 1.559 unit, validasi itu menurutnya me- buatan rekening Kelompok 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jenis lainnya 104 unit dan nentukan sampai proses Masyarakat (Pokmas).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Setelah kami evaluasi. pencairan. Lombok Utara dibantuan individu 362 unit.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Disebut minim, lanta- nilai paling lamban. Diakuin- Ada perlambatan yang sig123456789012345678901234567890121234567890123456789 ran jumlah anggaran yang ya, salah satu alasan adalah nifikan, antara dana masuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah rekening masih men- Lombok Utara paling parah ke rekening masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 capai Rp 3,5 triliun. Semen- dan semua terdampak. Na- dengan yang diteruskan ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tara yang sudah masuk re- mun pada dasarnya, jika rekening Pokmas. Karena 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kening Rp 3,4 miliar. Yang didukung kesungguhan semua itu, sesuai amanat Pak Gu123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah dipakai untuk mem- aparatur pemerintah di sana, bernur, untuk mempercepat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bangun rumah tahan gem- menurutnya bisa mengimban- proses Rehab/Rekon. Kami 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pa Rp44,362 miliar. Seh- gi penanganan rumah terdam- menetapkan untuk pem123456789012345678901234567890121234567890123456789 ingga dibanding antara re- pak sebagaimana daerah lain. buatan Rekening Pokmas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dampaknya ke pembentu- cukup dengan melampirkan alisasi dengan dana men123456789012345678901234567890121234567890123456789 gendap masih jauh. Semen- kan fasilitator. Saat ini jum- SK Kepala Desa Tentang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tara rumah rusak berat, lah fasilitator mencapai Struktur Pengurus Pok123456789012345678901234567890121234567890123456789 rusak ringan dan sedang ribuan. Namun didapatinya mas,” ujar Hadi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bukan hanya itu, langmasih banyak belum diker- ada yang tidak bisa bekerja, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jakan.

Rumah rusak be- karena beberapa kendala. kah cepat juga dilakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rat mencapai 75.138, rusak Catatan BPKP, kendala itu oleh Rum dalam pencairan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sedang 33.075 unit dan ru- adalah ketersediaan material. dana dari rekening Pokmas.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 sak ringan 108.306 unit. “Ketika fasilitator sudah Sebelumnya harus melam123456789012345678901234567890121234567890123456789 Total yang rusak dan ter- dibentuk, tapi tidak ada mate- pirkan tujuh lampiran for123456789012345678901234567890121234567890123456789 rial, ya praktis tidak ada yang mulir, dipangkas menjadi data mencapai 216.519.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Minimnya realisasi ini, bisa dikerjakan. Fasilitatorn- hanya cukup membawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam Temuan Badan ya jadi nganggur,” tandasnya. satu rekomendasi yang for123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ia berkesimpulan, dalam matnya bisa diperoleh pada Pengawasan Keuangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan Pembangunan (BP- beberapa kali turun melaku- fasilitator. (ars) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Terkendala di Pemda, Realisasi Anggaran Bencana Minim

Hari Ini, Vila Bodong di Senggigi Ditertibkan Giri Menang (Suara NTB) – Hari ini, Pemda Lombok Barat melalui sejumlah OPD terkait mulai menertibkan bangunan bodong. Sasaran utama bangunan bodong yang akan ditertibkan yang ada di wilayah Senggigi Kecamatan Batulayar. Untuk kesiapan turun penertiban bangunan bodong inipun sudah dibahas oleh OPD terkait, Rabu (30/1) kemarin di Kantor Pemda Lobar. Dua langkah yang bakal dilakukan Pemda, bagi bangunan yang tak berizin namun ada itikad baik mengurus izin akan diberikan kesempatan sepanjang bangunan itu sesuai dengan tata ruang. Sedangkan bagi bangunan yang tak berizin dan melanggar tata ruang bakal ditertibkan.

Kasatpol PP Lobar, Mahnan menjelaskan sesuai usulan OPD yang hadir dalam rapat itu, bahwa fokus sasaran bangunan bodong ada 5 vila yang murni tidak punya izin.

Sedangkan yang disebut ada 34 tidak punya TDUP namun sebagian ada izin. Dijelaskan ada dua kemungkinan langkah yang akan dilakukan, pertama bangunaan yang tidak punya izin namun proses izin bisa dilanjutkan maka Pemda akan memberikan kesempatan. Itupun sepanjang sesuai tata ruang dan kajian teknis lainnya.

Selama bangunan yang tak berizin memenuhi syarat teknis dan ada itikad baik dari pengusaha mengurus izin maka diberikan kesempatan.

Hal ini, jelas dia termasuk upaya menambah potensi pemasukan bagi daerah dari izin tersebut. Sebaliknya, bagi bangunan yang melanggar aturan teknis dan tata ruang, lalu tidak memiliki izin maka ba-

gunan ini ditertibkan. “Ini usul dari teman-teman OPD,” jelasnya. Dijelaskan untuk jangka pendek ini, pihak yang turun bukan tim terpadu sesuai konsep, namun para OPD. Sebab draf SK tim terpadu sendiri sedang dibuat.

OPD turun berbekal surat perintah tugas dari Bupati.

Untuk target jangka panjang, jelas dia, tetap akan melalui tim terpadu. Sebab sepertinya kalau tim yang di OPD belum maksimal melaukan penanganan. Selain itu OPD juga akan melakukan monitoring terhadap izin yang sudah diterbitkan. Sebab bisa jadi kata dia izin yang sudah diberikan disalahgunakan. “Misalnya vila privat namun dikomersialkan (disewakan), ini yang kita monitoring,” jelas dia.

Ia menambahkan OPD yang terlibat nanti pada saat turun penertiban. Seperti Satpol PP, Bapenda tekait potensi pajak, Disperindag terkait usaha ikutan di vila, Dinas Pariwisata menyangkut objek wisata, kemudian Dinas PUPR yang lebih penting sebab menyangkut izin prinsip dan tata ruangnya. (her)

Mahnan

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Kasus bobolnya rekening nasabah masih saja terulang.

Sebelumnya heboh nasabah BRI, terbaru sebanyak 23 nasabah BNI Cabang Bima kehilangan dana tiba-tiba, tanpa pernah melakukan transaksi. Kasus ini turut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan. Pihak BNI Cabang Bima mengakui hal itu. Dan telah melaporkannya ke OJK NTB. “Kami masih menunggu hasil investigasi bank. Sudah ada komunikasi, laporan resminya menyusul,” kata Farid Faletehan, Kepala OJK NTB dihubungi Suara NTB, Rabu (30/1) kemarin. Berdasarkan keterangan Kepala BNI Cabang Bima, H. Amir Muhammad, seorang nasabah kehilangan uang tibatiba antara Rp5 juta sampai Rp10 juta. Dugaan sementara terjadi kejahatan perbankan, jenisnya skimming card. Bank pun sedang melakukan verifikasi dan investigasi.

OJK lanjut Farid, masih menunggu titik terang, apakah raibnya uang nasabah benar-benar nasabah tidak mengetahuinya. Masih terjadinya kejatahan perbankan ini tidak sepenuhnya titik beratnya ada di perbankan. terjadinya kasus ini menurutnya, sebab akibat ada pelaku.

“Kalo skimming berarti ada pelakunya. Mesti dicari penyebab, selanjutnya akan jadi masukan bank untuk meningkatkan keamanan. Kalau pencuri pasti akan selalu cari kelemahan. Jadi bank juga harus melakukan langkah antisipasi. Tapi prinsipnya dana nasabah harus tetap aman,” ujarnya.

Berbicara sistem keamanan bank saat ini, Farid juga menjelaskan, sistem keamanan bank dinilai sudah cukup bagus dan risiko operasional (termasuk di dalamnya keamanan) selalu menjadi perhatian. Tetapi untuk hal-hal yang hurus atau kasus khusus, pengamannnya akan berjalan mengikuti perkembangan teknologi dan jenis kejahatan yang ada.

Farid mengatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini, hingga ada titik terang. Tak lupa, kepada nasabah ia berpesan, tetap berhati-hati dan waspada dalam penggunaan kartu, dan pemakaian PIN. “PIN ini sifatnya sangat rahasia. Tidak boleh diberikan kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat,” jelas Farid.

Jika terjadi kehilangan atau kejanggalan, ia mengharapkan nasabah secepatnya melapor ke bank.

Selama tidak ada kesalahan nasabah, ia memastikan dana nasabah dijamin aman. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 4

Gaji Dibebankan pada APBD Lotim Darurat Sampah LOMBOK Timur (Lotim) dinilai sebagai daerah darurat sampah. Di mana-mana masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Sementara fasilitas yang disediakan pemerintah untuk penanganan sampah masih sangat minim.

Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori Rabu (30/1). Daeng yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini berpandangan, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan membuang sampah di mana-mana, termasuk membuangnya ke sungai(Suara NTB/yon) sungai. Hal ini disebabkan Daeng Paelori tidak ada fasilitas tempat pembuangan yang disediakan oleh pemerintah.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah saat ini diketahui di Kabupaten Lotim hanya satu lokasi, yakni di Ijobalit dengan luas TPA saat ini 9 hektare. Diakui ada rencana perluasan areal TPA. Namun hal ini dianggap masih belum bisa mengatasi problematika sampah yang terus menjadi persoalan serius.

Kenyataan lainnya diketahui armada pengangkutan sampah masih sangat terbatas. Jumlah truk pengangkut sampah dimiliki Pemkab Lotim yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hanya 8 unit. Ada tambahan 2 unit, sehingga menjadi 10 unit. Tambahan tersebut masih juga terbatas, karena tidak bisa menjangkau 21 kecamatan se Kabupaten Lotim.

Setidaknya dari 21 kecamatan, ujarnya, masing-masing ada satu truk pengangkut sampah, sehingga bisa meminimalisir persoalan sampah di masing-masing daerah.

Apalagi Pantai Labuhan Haji diiakui sebagai tempat sampah-sampah kiriman dari hulu menumpuk.

Soal zonasi penanganan sampah dinilai perlu kaji. Lotim dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Zona utara, tengah dan selatan dinillai pas untuk bisa menempatkan satu lokasi TPA yang memadai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Mulki tidak menampik persoalan sampah yang belum maksimal penanganan. Selain persoalan armada, masalah petugas kebersihan juga masih belum lengkap. Di mana yang efektif ditangani sejauh ini baru 7 kecamatan dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Mengenai usulan TPA selain Ijobalit katanya agak berat. Pasalnya, butuh biaya yang cukup besar. Mulai dari pembebasan lahan hingga memastikan semua warga menerima keberadaan TPA tersebut. (rus)

609 Honorer Masa Kerja Hitungan Bulan Kantongi SK Bupati Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan evaluasi total terhadap tenaga honorer di daerah ini. Dari pemeriksaan SK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ditemukan sebanyak 609 honorer yang masa kerjanya hitungan bulan. Ironisnya ada yang masa kerja nol bulan, namun mengantongi SK bupati dari total 5.726 tenaga honorer.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/1), Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, SIP, M.Si, menjelaskan saat ini proses verifikasi berkas usulan tenaga honorer dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lotim sudah tuntas dilakukan. Dari proses verifikasi itu, rincian klasterisasi masa kerja. Pertama untuk OPD se-Kabupaten Lotim di luar UPTD Dikbud, sekolah dan puskesmas, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak, 409 orang, masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebanyak 761 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 966 orang, sehingga totalnya 2.136 orang.

Untuk di puskesmas se-Kabupaten Lotim, masa kerja 10 tahun keatas sebanyak 38 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 484 orang, dan masa kerja di bawah 5 tahun sebanyak 760 orang dengan jumlah sebanyak 1.282 orang. Selanjutnya untuk UPTD Dikbud dan sekolah se-Kabupaten Lotim, untuk masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 907 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 342 orang dengan total 1.708 orang.

Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 190 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 253 orang dengan jumlah 600 orang. Maka dari itu, total tenaga honorer dari semua OPD tersebut sebanyak 5.726 tenaga honorer.

Dari 5.726 ini, tambahnya akan dilakukan seleksi sesuai kemampuan anggaran daerah, 10 tahun ke atas sebanyak 1.544 orang, 5-10 tahun sebanyak 1.861 orang, di bawah 5 tahun sebanyak 2.321 orang, sehingga total yang masuk baik lama mapun baru sebanyak 5.726 orang yang berasal dari semua OPD yang ada di Lotim.

Dari jumlah tersebut, ditemukan banyak sekali SK bupati yang terkesan dibuat dadakan atau SK timses (tim sukses) sebanyak 609 yang dibuat Desember 2018 oleh pemerintah daerah. Untuk itu, itulah yang ditertibkan karena banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun sama sekali tidak pernah mendapatkan SK bupati. Sementara honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan bahkan nol bulan mendapatkan SK bupati langsung. “SK-SK itu dibuat atau berlaku pada Januari 2017-2018, Agustus 2018, Desember 2018 dan lain sebagainya.

Ironisnya, pemegang SK bupati itu honorer yang baru bekerja dua bulan, satu bulan bahkan nol bulan,” kata M. Hairi.

Untuk itulah yang akan disesuaikan sebagaimana masa kerjanya dan diberikan SK, baik itu SK perjanjian kerja, kelompok kerja maupun kontrak kerja. Itupun dari 5.726 honorer sebagaimana verifikasi berkas akan disesuaikan dengan dana yang ada. Jika 5.726 orang tenaga honorer ini diberikan perpanjangan kontraknya dengan besaran honorarium sebelumnya, maka akan menyerap anggaran sebesar Rp47.374.600.000, dengan rincian, untuk SK perjanjian kerja (masa kerja 10 tahun ke atas), yakni 1.544 x 13 bulan x Rp750.000=Rp15.054.000.000, untuk kelompok kerjan (masa kerja 5-10 tahun), 1.861 x 13 bulan x Rp 650.000=Rp15.725,450.000, sedangkan untuk SK Kontrak Kerja (masa kerja 5 tahun ke bawah), 2.321 x 13 bulan x Rp16.595.150.000.

“Ini yang akan terus dikaji, itupun tergantung dari persetujuan di BPKAD. Sangat memungkikan pula adanya honorer yang nantinya tidak diberikan SK. Terkait hasil verifikasi ini akan kita serahkan ke pak bupati,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, juga menjelaskan sudah dilakukan verifikasi sesuai masa kerja dengan melampirkan SK pengangkatannya mulai dari pertama sampai terakhir. Penyesuaian ini dilakukan dikarenakan adanya honorer eks kategori II yang mengabdi sejak tahun 2005 namun sampai sekarang belum menerima SK bupati. Termasuk, kata Ugi, upaya ini untuk menempatkan tenaga honorer sesuai bidang keilmuannya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, menunjukkan daftar 609 tenaga honorer yang masa kerjanya dalam hitungan bulan, namun mengantongi SK bupati.

Pemkab Lotim Belum Sanggup Rekrutmen P3K

Selong (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan perekrutan kembali terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sejauh ini belum dapat disanggupi oleh Pemkab Lotim. Kondisi tersebut dikarenakan untuk rekrutmen P3K ini gajinya dibebankan pada APBD dan bukan berasal dari pusat layaknya rekrutmen CPNS. Menurut Kepala Bidang data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, Rabu (30/1) untuk P3K dari Kementerian PAN-RB dan BKN sudah jelas bahwa tahap I dijadwalkan pada bulan Februari sampai Maret dan untuk tahap II diperkirakan pada bulan Mei 2019 dengan jadwal masih tentatif.

Namun permasalahan yang

terjadi di lapangan, ujarnya, yakni tidak dibarengi dengan anggaran. Sementara pengalokasian anggaran pada APBD masing-masing kabupaten/kota sudah berjalan. Di mana sumber gaji dari P3K ini bukan berasal dari pusat, melainkan dari APBD masing-masing kabupaten/kota. Itulah, kata Ugi, yang menyebabkan kabupaten/kota maupun provinsi saat ini belum

menyampaikan surat ketersediaan dan kesanggupan membiayai itu. Pasalnya, gaji dari P3K setara dengan gaji PNS. “Rekrutmen P3K ini berbeda dengan penerimaan CPNS, kalau CPNS ini dibarengi dengan gaji yang bersumber dari DAU kemudian ditransfer ke APBD. Tapi untuk P3K ini dibebankan langsung ke APBD kabupaten/kota,”jelasnya.

Pemkab Lotim untuk kegiatan penerimaan P3K tidak dianggarkan di tahun 2019, karena sudah berjalan, sementara kebijakan rekrutmen P3K ini baru dikeluarkan oleh presiden. Akan tetapi, apabila itu kebijakan yang harus dilaksanakan, maka harus dilaksanakan. Adapun untuk P3K tahap I yang diakomodir dosen PTN baru berdasarkan database Kemenristekdikti, guru agama yang databasenya Kemenag RI, penyuluh pertanian bersumber dari Kementerian Pertanian, Tenaga Kesehatan bersumber dari database Kementerian Kesehatan dan kelima untuk tenaga eks kategori II yang masih tersisa. (yon)

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto

Penyedia Kayu Ancam Mundur

Dua Pokmas Rika Tegal Maja Tak Bisa Cairkan Anggaran

(Suara NTB/rus)

PERCEPAT REALISASI - Inilah Taman Wisata Labuhan Haji yang harus dituntaskan.

Anggota DPRD Lotim meminta pimpinan OPD mempercepat realisasi pembangunannya, termasuk melibatkan pihak ketiga.

Dewan Minta Jangan Ada Proyek Mangkrak Selong (Suara NTB) Proyek Taman Wisata Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terancam mangkrak. Proyek yang diketahui sudah menelan biaya Rp12 miliar itu tidak lagi dianggarkan kelanjutan pembangunannya tahun 2019.

Dewan Lotim meminta pemerintah tidak membiarkan adanya proyek mangkrak.

Menurut Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Lotim sudah mencoba agar semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim di struktur organisasi kepemimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin tidak mengandalkan dana APBD yang terbatas.

Para kepala OPD harus menyesuaikan dengan visi dan misi bupati yang begitu banyak dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, pekerjaan yang belum tuntas di masa Bupati H. Moch. Ali BIn Dachlan seperti Taman Wisata Bahari Labuhan Haji itu harus dituntaskan.

“Saya berharap kepada ke pemerintahan Sukma (H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi, red) agar yang baik-baik sebelumnya itu dilanjutkan. Jangan mempolarisasi diri dan terjebak pada hal-hal yang si-

fatnya monumental pada satu era kepemimpinan,’’ harapnya.

Sebab, kalau demikian maka akan banyak proyek yang mangkrak, mana yang bagus, dipersilakan untuk melanjutkan, karena jelas masing-masing kepala daerah ini memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. “Visi misi Pak Ali jelas beda dengan Pak Sukiman, tapi jangan karena perbedaan visi dan misi ini tidak melanjutkan pekerjaan sebelumnya,” pesannya.

H. Daeng meyakini, untuk beberapa proyek yang sekarang belum dilanjutkan pasti akan dilanjutkan ke depan. Pemerintah bagaimanapun juga sarana wisata seperti di Labuhan Haji itu sangat bagus untuk dikembangkan.

Lebih jauh mengenai Labuhan Haji, kabarnya akan ada upaya menghadirkan dana dari pusat lewat Wakil Bupati membuat proposal. Apa yang diupayakan pemerintah daerah tersebut disambut positif Daeng yang juga warga Labuhan Haji.

Harapan besarnya, jangan sampai warga menjadi korban.

Ditambahkan, seluruh Kepala OPD hendaknya segera menyesuaikan diri dengan visi dan misi bupati serta menunjukkan dedikasi dan kreativitas.

Bila perlu dipersilahkan menantang bupati untuk menyelesai-

kan pekerjaan-pekerjaannya dengan cepat dengan mencari sumber dana dari pusat.

“Kadis Pariwisata silakan tantang bupati untuk menyelesaikan Wahana Wisata Labuhan Haji dengan sumber dana pusat, begitupun Dinas Perhubungan silakan tantang bupati untuk menyelesaikan Pelabuhan Labuhan Haji, jadi harus begitu,” ungkapnya.

Para kepala dinas dan badan diharap tidak melempem, meski diketahui Lotim saat ini masih masa transisi. Ada pejabat yang saat ini melempem kinerjanya dinilai sangat wajar dalam sistem pemerintahan. Namun diminta, semua harus profesional.

Adapun pilihan para pembantu Bupati nantinya sebagai kepala dinas dan badan harus melihat tolok ukur kinerja dan profesionalisme. Tidak membabi buta.

Sepanjang kepala OPD memahami visi dan misi Bupati maka akan mudah. “Kalau tidak memahami visi dan misi Bupati ini agak susah,” demikian.

Kepala Dinas Pariwisata H. Moh Juhad sebelumnya mengatakan memang ada rencana investor yang melanjutkan pembangunan Wahana Labuhan Haji. Menurutnya, pembangunan tidak melalui dana APBD, karena saat ini pihaknya sedang dalam proses komunikasi dengan investor. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Dua kelompok masyarakat (pokmas) Rumah Instan Kayu (Rika) di Dusun Lendang Bila, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, mempertanyakan kebijakan pendamping Rekompak. Pasalnya, seluruh syarat pencairan yang sedianya diajukan ke bank tidak bersedia ditandatangani oleh Rekompak pendamping di desa setempat.

Dua pokmas yang mempertanyakan adalah Pokmas Lendang Bila Bangkit, dan Pokmas Lendang Bila Rukun.

Masing-masing dengan 10 dan 14 orang anggota.

Kepada Suara NTB, Rabu (30/1), Ketua Lendang Bila Bangkit, Nursanti, mengatakan sedianya per hari kemarin mereka akan mencairkan Rp 25 juta untuk masing-masing anggota. Namun saat akan ke BRI, mereka terkendala tidak ditandatangani satu dokumen persetujuan Rekompak kepada kelompok.

Hal senada juga dialami Pokmas Lendang Bila Rukun.

“Semua dokumen sudah kami proses, dan kami minta dicairkan. Tetapi pada akhirnya, kami diminta mengajukan Surat Pernyataan dari Bu Evi (Sekretaris BPBD KLU) untuk keperluan overbooking ke UD. Panda Maju,” ujar Nursanti.

Ia mengklaim, menurut petugas Bank BRI seluruh dokumen sudah terpenuhi untuk mencairkan anggaran. Sayangnya, tidak adanya tanda tangan pendamping Rekompak menyebabkan distribusi kayu dari UD. Anda Maju di Dusun Sumur Duyung, batal dilakukan. Dalam situasi seperti itu, pokmas mengaku dirugikan oleh waktu dan tenaga.

“Alasan fasilitator tidak mau tanda tangan, karena tidak ada SP Bu Evi yang membolehkan nota jalan kayu dari UD ke pokmas. Padahal, menurut Bu Evi, saya ada catatannya, kayu ini berasal dari hutan rakyat, sehingga izinnya offline,” ujarnya.

Nota jalan dimaksud, adalah dokumen legalitas formal yang menunjuk asal usul kayu.

Dalam hal sumber, kayu yang berasal dari hutan negara harus mengantongi dokumen online, sedangkan kayu hutan rakyat memiliki dokumen offline.

Sementara Ketua Lendang Bila Rukun, Martino, menam-

bahkan pokmas sudah sangat siap untuk membangun. Sebagai bukti kesiapannya, mereka sampai membuat pernyataan kesanggupan membangun dan pernyataan kesiapan menghuni rumah tersebut. Bahkan untuk tukang sendiri, pihaknya memberdayakan para tukang di dusun itu untuk memastikan kelancaran pembangunan.

“Seluruh dokumen dari SK Desa sampai Kabupaten kecenderungan kami urus sendiri. Makanya kesannya kami bergerak tanpa Rekompak,” ujarnya.

Sementara itu, Suplier kayu, sekaligus pemilik UD. Panda Maju, Sudianto, mengklaim masih kebingungan dengan implementasi aturan yang diterapkan Rekompak. Mengingat Rekompak menyarankan untuk meminta dokumen dari Dinas LHK Provinsi NTB terkait legalitas kayu yang didistribusikan kepada warga.

“Kita disarankan ke DLHK Provinsi, kita turuti. Sudah diajukan hari Selasa kemarin, tapi sampai hari ini belum keluar,” keluhnya.

Di sisi lain, Sudianto yang sudah 5 tahun bisnis bahan kayu ini mengaku sudah memiliki DKO dan DKP sebagaimana disyaratkan. Terlebih lagi ia menjamin, kayu yang dijual ke masyarakat adalah jenis kayu kelas 2 - berbagai jenis. “Saya mau mundur dari supplier kalau ribet begini,” cetusnya.

Terpisah, Pendamping Rekompak Desa Tegal Maja, Halan Yostiandi, dikonfirmasi mengakui adanya dokumen yang belum dipenuhi Pokmas dan UD Panda untuk mencairkan anggaran. Dibenarkan bahwa dokumen dimaksud adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas LHK Provinsi NTB. “Kebetulan saat ini (Rabu sore, red), saya sedang berasa Pokmas Tegal Maja. Besok uangnya sudah bisa dicairkan,” klaimnya.

Halan mendapati, bahwa berdasarkan keterangan dari suplier kayu, surat di LHK Provinsi NTB sudah diajukan.

Hanya memang persoalannya belum keluar. Namun demikian, menurut dia, belum keluarnya surat sudah meyakinkannya untuk memperlancar pencairan dana Pokmas di Bank. (ari)

Gaji Perangkat Desa

KLU Tunggu Petunjuk, Lotim Klaim Mampu Beredarnya kabar penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa setara PNS golongan II belum disukai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemkab setidaknya masih harus menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait penyesuaian tersebut.

KEPALA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) KLU, H. Kholidi Kholil, melalui Kasi PMD, Atmaja, Rabu (30/1), mengakui SKB 4 Menteri tengah berkembang. Namun di banyak daerah, SKB yang ditandatangani oleh Menkeu, Bappenas, Kemendesa dan Kemendagri itu masih menuai pro kontra dikarenakan gaji (siltap) kades, sekdes dan perangkat desa dibe-

bankan ke APBD. “Informasinya, gaji kades harus 100 persen dari gaji PNS Gol IIa, sekdes 90 persen dan perangkat desa lain 80 persen. Tetapi, resminya belum ada petunjuk dari pusat ke daerah, termasuk SKB pun kita cari tahu belum ketemu, sehingga secara otomatis, kita berjalan dengan Perbup yang sudah ada,” ujar Atmaja.

Diakuinya, KLU belum akan mengubah Perbup sebagaimana presiden juga belum mengubah PP yang mengatur siltap aparat desa.

Penyesuaian regulasi di daerah masih akan menunggu kejelasan resmi dari regulasi pemerintah.

“Kita belum bisa melakukan langkah lebih jauh, seperti apa petunjuk resmi dari pusat. Biasanya hal-hal khusus seperti ini, daerah dipanggil ke pusat untuk diberikan arahan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, di ruang kerjanya berharap agar pemerintah daerah tidak “dijerumuskan” dengan Surat Keputusan Bersama (SKB). Pasalnya, Pemda KLU pernah mengala-

mi situasi tidak mengenakkan, karena mengikuti SKB. Contoh yang paling kentara, Perbup 34 tahun 2017 yang dikeluarkan berkenaan dengan pembiayaan PTSL ternyata menjadi persoalan di masyarakat.

“Kalau memang seperti itu (regulasi pusat), otomatis Perbup ADD harus diubah. Karena di sana mengatur persentase.

Harus ada sosialisasi dulu dari pemerintah,” ujarnya.

Hal yang berbau teknis seperti kemampuan keuangan desa akan secara otomatis berpengaruh terhadap siltap kades dan perangkat desa. Bisa saja, pendapatan kades antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama.

“Bisa saja kita di KLU hanya mampu memenuhi beberapa item dari 7 item yang disyaratkan dalam menentukan siltap.

Yang akan menjadi masalah nanti, para kades yang selama ini menerima gaji di atas Golongan IIa akan PT,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya masih kebingungan dengan besaran gaji sesuai golongan IIa. Sebab di kelompok PNS Golongan IIa

sendiri, memiliki pendapatan berbeda. Golongan IIa dengan masa kerja 0-4 tahun, pendapatannya berbeda dengan golongan IIa di atas 4 tahun. Terlebih lagi, PNS harus menyesuaikan gaji secara berkala.

“Yang dimaksud setara gaji Golongan IIa itu, apakah gaji pokok atau plus tunjangan, kan kita juga belum tahu. Dan masa kerja berapa tahun dari golongan IIa yang dijadikan tolok ukur,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim), H. M. Juaini Taofik, mengklaim, kebijakan yang rencananya diberlakukan pada bulan Maret 2019 ini mampu direalisasikan berdasarkan dengan diakomodir melalui ADD. “Intinya Pemkab mampu dari ADD,”terang Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, H. M. Juaini Taofik, dikonfirmasi, Rabu (30/1).

Hanya saja, katanya, dalam pelaksanaannya nanti tinggal menunggu revisi PP 47 supaya proporsi 60 persen untuk penghasilan tetap (siltap) dan 40

persen untuk operasional pemerintah desa diganti. Maka kebutuhan Rp. 98 miliar dalam kurun waktu satu tahun untuk siltap aparat desa bisa dibayar.

Hal tersebut dikarenakan jumlah ADD Lotim sudah mencapai Rp130 miliar setelah adanya penambahan sebesar Rp 4 miliar pada tahun 2019 ini.

Dikatakannya, berdasarkan data siltap 2019 yang sudah ditentukan dan disepakati, tidak banyak mengalami perubahan yang siginifikan. Terlebih sejauh ini, di Kabupaten Lotim gaji kepala desa beserta perangkatnya bersumber ADD itu sendiri. Akan tetapi dalam penerapan pembayaran gaji perangkat desa setara ASN yang diberlakukan pada bulan Maret 2019, ia menilai bahwa ada aturan yang nantinya menjadi rujukan dalam penggunaan anggaran itu sendiri. “Intinya kita dari Pemkab Lotim mampu membayar itu dari ADD. Dan untuk sementara kami pakai regulasi PP 47 karena regulasinya akan dibayar mulai Maret,” pungkasnya. (ari/yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Tidak Pecat Staf Desa

Wabup Loteng Ingatkan Kades Baru Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengingatkan pada para kepala desa (kades) di daerah ini, untuk tidak mengganti atau memecat staf desa yang lama.

Terutama bagi kades yang baru dilantik akhir tahun 2018 lalu, hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Karena regulasi mengatur bahwa kades dilarang mengganti staf desa tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Aturannya jelas mengatur, bahwa staf desa tidak boleh diganti atau dipecat tanpa dasar yang jelas,” tegas H.L. Pathul Bahri, S.IP., di hadapan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, MPd., dan kades se-Loteng, di Pendopo Wabup Loteng, Rabu (30/1).

Menurutnya, staf desa baru bisa diganti kalau mengundurkan diri atau karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tapi selama tidak ada situasi yang mendesak dan mengharuskan ada pergantian staf, maka staf desa bersangkutan tidak boleh diganti atau dipecat. Meski secara kewenangan, kades punya kuasa untuk mengangkat staf desa.

Pihaknya dalam hal ini penting mengingatkan kepada para kades sudah tidak salah mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil kades justru melanggar aturan dan bisa berimbas pada proses hukum. “Jadi kades harus hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait hal ini (pengangkatan dan pemberhentian staf desa). Karena ada regulasi yang mengatur itu dan tidak boleh dilanggar,” tegasnya.

Kalau sampai dilanggar, maka kades bisa saja berurusan dengan proses hukum. Seperti contoh kasus, ada kades yang memecat kepala dusun (kadus) tanpa alasan yang jelas. Kadus tersebut kemudian menempuh proses hukum yang pada akhirnya kades tersebut disalahkan. “Cermati dulu aturan yang ada, baru kades mengambil kebijakan,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin. Dikatakannya, kades memang punya kewenangan untuk mengangkat staf desa. Tetapi tidak punya kewenangan untuk memecat staf desa tanpa ada alasan yang jelas.

Pasalnya, staf desa sekarang dilindungi oleh regulasi pemerintah pusat, sehingga tidak bisa sembarangan diganti atau dipecat. “Misalnya kadus, itu dipilih oleh masyarakat. Jadi kades tidak bisa memberhentikannya begitu saja,” ujarnya.

Begitu pula staf desa yang lain, ada aturan dan mekanisme untuk mengangkat dan memberhentikan mereka. “Kalau menambah staf desa, kades dibolehkan selama anggaran desa mampu. Tapi kalau untuk memecat itu ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa sembarang begitu saja,” tambah Jalaludin. (kir)

Diduga Peluru Nyasar

Seorang Warga Tertembak di Lingkup Kantor Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) Warga bernama Bagus Wicaksono (19) asal BTN Korem Desa Perampuan Kecamatan Labuapi terkena peluru nyasar di sekitar lingkungan perkantoran Pemkab Lobar, Selasa (29/1) pukul 19.30 Wita. Korban yang saat itu kebetulan berada di lokasi sedang ada pembubaran balap liar. Pada saat pembubaran balapan yang dilakukan oknum yang tak dikenal, korban tertembak peluru di bagian punggung yang tembus hingga tangan. Kasus ini pun tengah didalami oleh Polres Lobar.

Awal mula informasi ini diperoleh dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sekitar pukul 20.30 Wita, jika ada korban diduga terkena peluru nyasar yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kota Mataram. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak rumah sakit tersebut, Polres Lobar dip-

impin Wakapolres dan Kasat Intelkam beserta anggota langsung mengecek korban ke Rumah Sakit Kota Mataram.

Pada saat dicek korban masih dalam ruang Instalasi Bedah menjalani operasi.

Selanjutnya pihaknya melakukan pulbaket dengan minta keterangan terhadap pihak orang tua korban. Dari pi-

hak orang tua korban didapat keterangan. Di mana, sekitar pukul 17.30 Wita, korban izin dengan dua temannya menggunakan 2 sepeda motor ke bengkel yang ada di Desa Perampuan, akan tetapi bengkel sudah tutup. Setelah itu, korban pergi jalan-jalan ke arah Gerung tepatnya di Taman Kota.

Setelah tiba di taman kota,

(Suara NTB/ist)

FOGGING - Pihak Puskesmas Sekotong melakukan fogging untuk penanganan penyebarluasan nyamuk penyebab DBD.

korban sempat berhenti di pinggir jalan, karena ada pembubaran balap liar. Saat hendak balik, korban kena pukul sama orang yang tidak dikenal yang menggunakan baju preman dan pada saat bersamaan korban mendengar bunyi ledakan seperti suara letusan dari senjata api. Tiba-tiba teman dari korban melihat darah keluar dari badan korban. Setelah kejadian itu, korban langsung pulang memberitahukan orangtuanya. Orang tuanya langsung membawa korban ke rumah sakit.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi membenarkan adanya dugaan korban terkena tem-

bakan tersebut. Pihaknya mendapatkan informasi kejadian ini sekitar pukul 19.00 Wita. Setelah itu, pihaknya pun langsung ke Rumah Sakit Kota Mataram mengecek kebenarannya. “Diduga korban terkena peluru, pada saat pembubaran balap liar,” jelas dia.

Pihaknya langsung melakukan pengecekan apakah ada anggota melakukan pembubaran. Setelah dicek ternyata tidak ada pembubaran oleh anggota. Pihaknya sejauh ini belum tahu siapa yang melakukan pembubaran. Pihaknya juga belum tahu jenis senjata yang digunakan. Kasus ini, jelas dia, tengah dilakukan pendalaman. (her)

Lingkungan Perkantoran Pemda Lobar Jadi Lokasi Balap Liar

Serangan DBD Meluas, Warga Lobar Resah Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat di sejumlah daerah di Lombok Barat (Lobar) diresahkan dengan serangan demam berdarah dengue (DBD) yang dikhawatirkan kian meluas. Pasalnya, penderita DBD terus bertambah di wilayah Lobar. Warga pun diimbau agar melakukan tindakan pencegahan penyebarluasan DBD dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) DBD. Langkah ini bisa dilakukan oleh warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Seperti halnya warga Sekotong yang beberapa pekan terakhir dirisaukan dengan DBD. Pasalnya di daerah itu cukup banyak yang terkena. Warga yang terkena DBD, dari kalangan orang tua hingga anak-anak. “DBD ini membuat kita sedikit resah, karena khawatir kita kena,” kata salah seorang warga setempat.

Kepala UPT Sekotong Nyoman Adnyana Putra mengatakan kasus di DBD di wilayahnya pada awal-awal sebanyak 13 kasus, namun begitu ada warga yang terkena pihaknya langsung sigap melakukan penanganan. Ada 3 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tripat Gerung. Pihaknya turun melakukan pencegahan penyebarluasan melalui fogging. Pihaknya pun didukung para kepala desa untuk melakukan bersih-bersih lingkungan dan survei jentik. “Jadi sudah kita tangani, tapi tetap kita pantau meskipun ada penurunan namun masih ada saja 1-2 orang,” jelas dia.

Lebih jauh kata Nyoman, penyebaran DBD ini dikhawatirkan akibat hujan yang kerap kali terjadi, Menurutnya lebih baik hujan besar sekali, karena jika ada jentik nyamuk pasti akan hanyut dari pada terjadi hujan lebat secara berselang dua atau dua hari. Di sinilah potensi nyamuk bisa berkembang. “Ini yang kami khawatirkan,”jelas dia.

Untuk itu, jelas dia, langkah penanganan dan pencegahan yang paling efektif dan bisa dilakukan masyarakat adalah PSN. Sebab, kata dia, untuk penanganan DBD dan malaria ini tidak bisa hanya puskesmas, namun perlu kerjasama dengan semua pihak. Untuk itu ia pun sudah melakukan sosialisasi dan melibatkan LSM mendorong masyarakat melakukan langkah-langkah tersebut. Untuk memberikan imbuan tentang hal ini, pihaknya juga sudah membuat spanduk imbauan yang disebar ke masing-masing desa.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Kuripan M. Husni mengakui kasus DBD di wilayah setempat mengalami peningkatan. “Kasus DBD di wilayah kami tertinggi, warga yang terkena sampai 29 orang,” jelas dia.

Warga yang terkena jelas dia sudah ditangani dan sebagian besar sudah dipulangkan. Langkah yang dilakukan pihak puskesmas adalah fogging dan PSN. Menurutnya PSN ini paling efektif untuk memberantas sarang dan jentik nyamuk.(her)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Pendamping desa menandatangani kontrak kerja baru disaksikan Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri di Pendopo Wabup Praya, Rabu (30/1).

Dapat Kontrak Baru

Pendamping Desa Diminta Maksimal Kawal Pembangunan Desa Praya (Suara NTB) Sebanyak lebih dari 76 tenaga pendamping desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (30/1), mendapat kontrak kerja baru untuk masa kerja setahun ke depan. Penandatanganan kontrak kerja baru tersebut disaksikan langsung Wakil Gubernur(Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, kepala desa dan penjabat lingkup Pemkab Loteng lainnya di Pendopo Wabup Loteng.

“Dengan penandatangan kontrak kerja baru ini, maka masa kerja tenaga pendamping desa bertambah setahun lagi,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin.

Harapannya, dengan penambahan masa kerja tersebut para pendamping desa bisa lebih maksimal lagi bekerja mendampingi pemerintah desa dan mengawal proses pembangunan di desa itu sendiri, sehingga proses pembangunan bisa berjalan maksimal. Hasilnya pun maksimal dan bisa memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Keberadaan tenaga pendamping desa sampai sejauh ini diakui belum maksimal. Salah satu penyebabnya, masih banyak kades di Loteng yang belum mau terbuka dengan tenaga pendamping desanya. Padahal tenaga pendamping desa ditunjuk untuk membantu pemerintah desa menjalankan pemerintahan, agar bisa tetap berjalan sesuai aturan yang ada.

Ke depan untuk mendorong kades agar mau lebih terbuka

dan menerima keberadaan tenaga pendamping desa, regulasi terkait tenaga pendamping desa akan lebih diperkuat supaya keberadaan tenaga pendamping desa bisa maksimal.

Desa pun bisa mendapatkan manfaat yang maksimal pula dari keberadaan tenaga pendamping desa tersebut.

“Soal regulasi, bila perlu nanti kita buatkan Perbup yang mengharuskan pemerintah desa melibatkan tenaga pendamping desa di setiap jenjang pembangunan. Mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan,” tambahnya.

Termasuk dalam hal pengelolaan anggaran desa. Bila perlu, setiap kali desa akan mengajukan pencaiaran dana desa, harus ada rekomendasi dari tenaga pendamping desa.

Itu sebagai bentuk pengawasan yang melekat dari pendamping desa yang ada. Dengan begitu, keberadaan tenaga pendamping desa akan benarbenar maksimal.

Pada bagian lain, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengingatkan, perkembangan Informasi dan Teknologis (IT) saat ini sudah sangat pesat. Bahkan IT sekarang menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah pembangunan. Termasuk pembangunan di tingkat desa, sehingga kalau desa mau maju, desa harus melek IT. “Desa harus melek IT, kalau mau maju,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, internet sekarang sudah masuk hingga ke

pelosok desa. Dan, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh desa dalam arti yang positif, supaya desa bisa dikenal luas. Terutama produk-produknya lokalnya, sehingga bisa mendatangkan dampak positif bagi masyarakat desa setempat.

Menurut Ummi Rohmi – sapaan akrab Wagub NTB ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa sekarang sudah jauh berkembang. Banyak SDM-SDM potensial di desa yang bisa direkrut oleh pemerintah desa. Untuk bisa mendukung kemajuan pembangunan di desa. “Manfaatkan SDM di desa. Karena desa juga punya potensi yang luas bisa yang bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa,” terangnya.

Dikatakannya, di era sekarang ini desa memainkan vital dalam mendukung kesuksesan pembangunan. Itulah alasan kemudian pemerintah pusat mengelontorkan anggaran cukup besar langsung ke desa supaya desa bisa mandiri membangun berbekal anggaran yang ada. Kalau desa sudah maju dan berkembang, maka secara otomatis daerah juga akan maju.

Dalam membangun desa juga diingatkan supaya tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik saja. Pengembangan kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan serta ekonomi juga penting untuk diperhatikan. “Infrastruktur fisik penting, tetapi pembangunan SDM, kesehatan dan pendidikan juga tidak kalah penting. Sehingga harus berimbang,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Lingkungan perkantoran Pemkab Lombok Barat (Lobar) hampir setiap hari selalu ramai. Pasalnya kawasan ini menjadi areal berkumpul anak muda setiap sore. Sayangnya mereka bukannya melakukan hal-hal positif, namun mereka diduga menjadikan areal itu untuk pacaran. Bahkan kerap kali mereka melakukan aksi balap liar. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga sekitar.

Seperti Selasa (29/1) sore, banyak yang melakukan aksi balapan. Tiba-tiba ada orang yang membubarkan aksi tersebut. Bahkan dalam kejadian ini ada korban yang mengalami luka diduga terkena tembak.

Ironisnya, kondisi seolah dibiarkan oleh anggota Satpol PP yang berjaga-jaga hanya di pintu masuk kantor bupati.

Atas kondisi ini, Kepala Satpol PP Lobar Mahnan, S.STP., tak menampik jika areal per-

kantoran pemda selalu ramai ditongkrongi anak muda. Pihaknya selalu melakukan pengawasan dan menggelar patroli rutin dilakukan. Namun, upaya yang dilakukan belum memberikan efek jera. “Kalau taman kota disalahkan gunakan, jangan salahkan taman kotanya. Tapi orangnya, tapi orangnya juga sudah tidak bisa diatur,” kilahnya, Rabu (30/1).

Meski demikian pihaknya tidak pernah putus asa melakukan upaya penertiban dan patroli. Pihaknya akan mempertimbangkan melakukan langkah tegas bisa saja melalui pelibatan aparat dan orang tua muda mudi yang terciduk dipanggil. Kemungkinan kata dia langkah semacam ini harus rutin dilakukan sampai ada efek jera dari mereka. “Perlu berkelanjutan dilakukan, ini tugas bersama dan kami tidak putus asa sebab membangun kesadaran masyarakat itu butuh waktu,”jelas dia. (her)

Loteng ’’Penyelamat’’ Penurun Angka Kemiskinan NTB Praya (Suara NTB) Kontribusi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di NTB, diakuinya cukup signifikan. Bahkan, Loteng bisa dikatakan sebagai penyelamat bagi NTB dalam menurunan angka kemiskinan pada tahun 2018 lalu. Di mana angka kemiskinan NTB bisa turun hingga angka 14,3 persen.

Padahal NTB baru saja ditimpa musibah gempa bumi.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, usai menyaksikan penandatangan kontrak kerja tenaga pendamping desa dan tenaga operator komputer di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (30/1).

Hal itu terjadi dikarenakan ada beberapa daerah di NTB yang berhasil menekan angka kemiskinannya dan, Loteng menjadi daerah dengan angka penurunan kemiskinan terbesar mencapai 1,4 persen. “Jadi bisa dikatakan Loteng sebagai penolong bagi NTB, untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun 2018 lalu,” sebutnya.

Diakuinya, untuk bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,4 persen bukan urusan mudah. Butuh usaha dan kerja

keras untuk bisa mencapai angka tersebut. Tetapi Loteng mampu melakukan hal itu.

Dan, apa yang diraih Loteng tersebut diharapkan bisa menjadi pemacu semangat bagi Loteng khususnya dan daerahdaerah lainya di NTB, untuk terus menjaga semangat menurunkan angka kemiskinan.

“Kalau Loteng bisa konsisten dengan capaian tersebut begitu pula daerah-daerah lainnya, kita optimis angka kemiskinan di NTB bisa mencapai angka di bawah dua digit dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Untuk mengapai harapan tersebut, tentu tidak bisa kemudian hanya mengandalkan Loteng saja. Sinergistitas dengan pemerintah provinsi juga harus diperkuat, termasuk dengan kabupaten/kota lainnya. Agar bagaimana kemudian persoalan kemiskinan ini dikeroyok bersama dan bukan hanya jadi beban daerah tertentu saja.

“Semangat untuk terus berpacu menurunkan kemiskinan harus terus dijaga bersama. Pemerintah provinsi dalam hal ini juga akan mengambil peran maksimal membantu kabupaten/ kota di NTB, menurunkan angka kemiskinan,” imbuhnya. (kir)

Jadi Masalah Klasik

DLH Dikritik Miskin Inovasi Tangani Persoalan Sampah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) dikiritik lantaran miskin inovasi dalam penanganan persoalan sampah yang menjadi keluhan publik. Pemda sejauh ini hanya melakukan upaya konvensional yakni mengangkut dan membuang sampah, padahal dalam penanganan sampah bisa dilakukan pengelolaan dengan membuat bank sampah. Di satu sisi pengangkutan sampah terkendala armada yang masih kurang, sehingga upaya bank sampah bisa menjadi solusi mengatasi minimnya armada tersebut. ‘’DLH juga minim menyentuh masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang pengelolaan sampah,’’ kritik anggota DPRD Lobar Dapil Labuapi-Kediri Adnan pada Suara NTB, Rabu (30/1).

Ketua DPD PAN Lobar ini menegaskan sampah ini menjadi persoalan klasik di Lobar.

Sampah jadi masalah klasik di Lobar dari tahun ke tahun itu, karena selalu dikeluhkan masyarakat. Politisi PAN yang maju lagi pada pemilihan legislatif kali itu berharap ada perhatian serius dari pemda untuk penanganan sampah.

Jika kendalanya masalah armada, menurutnya bukan menjadi sebuah alasan. Sebab OPD bisa mengusulkan ke DPRD untuk pengadaan armada sampah, pihak dewan jelas dia akan mengawal anggaran tersebut. Sepanjang anggaran jelas dan tersedia, kata dia, pihaknya memastikan anggaran itu direalisasikan. Apalagi hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, dia sangat komit memperjuangkan. ”Sebab ini masalah kepentingan rakyat,

kesehatan masyarakat kami komit mengawal,” jelas dia.

Menurutnya sejauh ini ia belum melihat adanya terobosan atau inovasi dari OPD dalam penanganan sampah. Sebab yang diandalkan hanya angkut dan buang. Jarang sekali ada inovasi,semisal mengolah sampah melalui bank sampah.

Padahal, kata dia, jika bank sampah ini saja dimasifkan, maka tidak saja permasalahan sampah bisa teratasi, namun juga bisa menjadi pemberdayaan ke masyarakat. Sebab melalui bank sampah tersebut warga akan mendapatkan hasil dari penjualan sampah anorganik belum lagi jika diolah mejadi bahan lain seperti pupuk.

Akibat minimnya inovasi ini,justru masalah yang tak seharusnya menjadi kendala dijadikan alasan oleh OPD. Misalnya kekurangan armada.

Padahal hal ini bisa ditanggulangi dengan memperbanyak pengolahan sampah. Untuk itu, dewan tiga periode ini pun mendorong agar OPD terkait melakukan terobosan dengan belajar dari daerah lain yang sudah mampu menangani sampah. Justru ia mempertanyakan apa yang dikerjakan OPD selama ini, padahal sampah ini semenjak ia duduk menjadi anggota DPRD selalu dikeluhkan. Ia berharap agar kepala daerah juga memiliki komitmen melalui kebijakan anggaran terhadap penanganan sampah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) H. L. Surapati mengakui armada pengangkut sampah masih kurang, namun hal itu bukan menjadi kendala bagi pihaknya menangani sampah. Ia menampik jika dianggap tak serius tangani sampah, sebab just-

ru penanganan sampah dilakukan secara serius baik pengangkutan, pengolahan melalui bank sampah dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Penanganan sampah ini, jelas dia pihaknya melakukan program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), sejauh ini ada 18 sudah dibangun pengolahan TPS3R, berasal dari bantuan pusat.

“Kita sudah melakukan daur ulang sampah melalui bank sampah, seperti di Labuapi, dan Kecamatan Narmada,” jelas dia.

Sampah yang tak bisa diproses dibuang ke TPA Kebon Kongok.

Untuk penanganan sampah, jelas dia, sangat perlu juga partipasi dan kesadaran masyarakat. Selain itu regulasi atau peraturan perundang-undangan sejauh ini sudah diterbitkan Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Adnan

H. L. Surapati

dan sudah ditindaklanjuti Perbup nomor 5 tahun 2018.

Tak kalah penting, kata dia, teknologi pengolahan sampah sudah dilakukan. Terkait kesa-

daran masyarakat jelas dia pihaknya sudah bekerjasama dengan pihak Jepang memberikan edukasi penanganan sampah kepada siswa-siswi. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Perkara PK Kasus TPA Bara Masih Berproses di MA

Digitalisasi Sistem Pendapatan Daerah Selain pengerjaan fisik pasar, Bapenda sedang dijajaki digitalisasi sistem pendapatan daerah. Modernisasi tersebut menggandeng pengembang aplikasi oleh BUMN Perbankan.

Agar transaksi retribusi pedagang nantinya diusahakan menggunakan transaksi keuangan elektronik. Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu program Smart City dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya secara daring “MoU dan segala macamnya sedang kita susun.

Mudah-mudahan bisa kita realisasikan tahun ini,” jelasnya.

Dari segi aplikasi, BUMN perbankan tersebut telah siap, dan telah diterapkan dibeberapa daerah lain. “Dan kita di Sumbawa ini tinggal diterapkan saja sih sebenarnya,” sambungnya.

Tahun ini, Bapenda sedang mencetak masal SPPT PBB-P. Diupayakan Februari mendatang sudah tercetak semua dan Maret sudah disebar ke masyarakat wajib pajak. Sehingga lebih cepat nantinya masyarakat melakukan pembayaran. Terkait PBB-P2, Bapenda menyediakan rewards bagi pengelolah PBBP2, yang telah dilakukan sejak 2017. Berupa umroh kepada camat, kepala desa, dan juru pungut untuk 2017. Sedangkan 2018, camat, kepala desa, dan bendahara khusus penerima di kecamatan. Pada tahun ini, program serupa juga telah dianggarkan.

Indikator penilaian antara lain, realisasi pembayaran PBB-P2 dibanding target, waktu pembayaran. Yang lebih cepat tuntas dan target menjadi penilaian. Kemudian tata kelolah, pelaporannya, keaktifannya juga dinilai.

“Kita pilih tiga orang yang akan diberangkatkan umroh tahun berikutnya. Kita berangkatkan awal tahun. Yang dapat 2018, kita akan berangkatkan awal tahun ini,”pungkas Arif. (arn/*) Arif Arif Alamsyah Alamsyah (Suara NTB/arn)

Izin Habis, PT BHJ Diminta Tidak Beraktivitas Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, meminta PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) untuk tidak beroperasi sebelum melengkapi izin lingkungan. Upaya ini dilakukan karena izin lingkungan sudah berakhir di tahun 2018 termasuk juga memberikan pelajaran bagi perusahaan yang lainnya untuk tidak melakukan hal sama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferial SKM, kepada Suara NTB, Rabu (30/1) mengatakan, izin lingkungan PT BHJ memang sudah berakhir di tahun 2018 lalu. Untuk itu diharapkan supaya perusahaan tidak melakukan aktivitas dulu sebelum izin tersebut dikantongi. Terlebih lagi masyarakat saat ini sudah mengeluhkan dampak dari aktivitas itu, karena bau yang tidak sedap dari hasil pembuangan limbahnya. Pihaknya juga memberikan batasan waktu (deadline) paling lama bulan Februari sudah harus rampung. Jika tidak, maka perusahaan itu tetap akan diberikan sesuai aturan berlaku baik sanksi administrasi hingga penutupan sementara terkait aktivitas perusahaan tambak udang tersebut.

“Kita sudah layangkan surat teguran ke pihak perusahaan untuk melengkapi izinnya. Jika tidak maka kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan berlaku,” ujarnya.

Dikatakannya, sesuai dengan aturan yang diatur didalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang masalah perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, maka nasalah izin lingkungan ini dianggap sangat penting. Bahkan izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Bahkan bila izin itu tidak diperpanjang dan diperbaharui, maka aktivitas usaha yang dilakukan bisa dicabut. Untuk itu, pihaknya berharap supaya perusahaan ini bisa memperpanjang izinnya.

Dinas terkait juga menghimbau sebelum izin tersebut dilengkapi diharapkan supaya perusahaan tidak melakukan aktivitas usahanya terlebih dahulu. Pihak terkait juga tetap akan memantau aktivitas dari perusahaan ini, jika selama tidak ada izin itu tetap melakukan aktivitas maka sanksi lain tetap diberikan. “Aturannya sudah sangat jelas, makanya kita minta agar perusahaan bisa mematuhinya. Jika tetap melanggar, sanksinya sudah sangat jelas dan tidak akan pandang bulu lagi,” tandasnya.

Sementara itu Imam selaku Humas PT BHJ yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, memang surat teguran itu sudah diterima dan dalam waktu dekat akan segera ditindak lanjuti. Pihaknya juga mengaku sudah mengurus izin itu di provinsi dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian. “Kita sudah urus izin lingkungan tersebut dan saat ini masih berproses. Kita juga berharap supaya dalam waktu dekat ini segera terbit perpanjangannya. Sehingga kita bisa aman melakukan aktivitas usaha,” singkatnya. (ils)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Bara yang digugat dan dimenangkan Mukraman M Saleh hingga tingkat kasasi, kini ditinjau kembali oleh pemerintah daerah (Pemda) Dompu. Permohonan PK atas perkara perdata tahun 2011 ini diajukan 9 Februari 2018 lalu dan hingga saat ini masih berproses di Mahkamah Agung (MA) RI. Humas PN Dompu, M. Nur Salam, SH kepada Suara NTB, Rabu (30/1/2019) kemarin mengaku, kasus perdata dengan nomor perkara 33/ PDT.G/2013/PN Dom tanggal 11 Desember

2013 dimohonkan peninjauan kembali (PK) 9 Februari 2018 lalu oleh Bupati Dompu atas nama Pemda Dompu. permohonan PK ini diregistrasi dengan nomor 597 PK/Pdt/ 2018 dan hingga saat ini belum diputus. “Perkaranya belum putus. Masih di majelis (PK),” kata Nur Salam.

Kasus gugatan perdata yang diajukan Mukraman M Saleh ini didaftarkan di PN Dompu 11 Desember 2013 lalu. Mukraman dengan kuasa hukumnya Kisman Pangeran, SH ini me-

menangkan gugatan lahan yang dikuasai Pemda Dompu untuk TPA dalam sidang putusan 17 Oktober 2014. Kalah di tingkat pengadilan pertama, Pemda Dompu ajukan banding dan kembali kalah.

Sehingga pada 20 Mei 2015 diajukan kasasi setelah menerima pemberitahuan putusan banding 19 Mei 2015.

Diputus kasasi 6 September 2016 dan disampaikan pemberitahuan 19 Juli 2017, Pemda Dompu kembali dikalahkan atas penguasaan lah-

an yang sudah lama dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Karena memiliki bukti baru, Pemda pun mengajukan PK atas penguasaan tanah yang dijadikan TPA. Pasca kekalahan di tingkat kasasi, Pemda Dompu memilih membebaskan lahan di Pandai Desa Lune Kecamatan Pajo sebagai TPA baru dan mulai dimanfaatkan sejak 2017 lalu. Jarak yang cukup jauh dari kota, membuat Pemda harus menyiapkan anggaran lebih untuk pembelian BBM armada angkutan sampah. Karena jarak TPA Lune

dari kota melalui jalur Desa Ranggo sekitar 20 KM lebih, melalui Dorongao Kelurahan Kandai 1 sekitar 17 KM, dan dari Kandai Dua melintasi Desa Wawonduru sekitar 15 KM. TPA Bara yang selama ini menjadi tempat pembuangan sampah, kini terlihat kosong tanpa ada aktivitas apapun.

Terlebih di TPA tersebut sudah dibangun tempat pengolahan sampah dengan beberapa bak pengolahan air limbah sampah. Sementara di daerah sekitar, warga memanfaatkan untuk tanaman jagung. (ula)

TPA BARA - Lokasi eks TPA Bara yang sudah tidak ada aktivitas.

Pemenang gugatan atas lahan TPA Bara ini pun tidak memanfaatkan lahan yang dimenangkannya karena dipenuhi sampah dan bak – bak yang dibangun pemerintah untuk pengolahan sampah.

DPRD Sumbawa Setujui Pembubaran PT DMB

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat paripurna DPRD Sumbawa, Rabu (30/1), menyetujui pembubaran PT. Daerah Maju Bersaing (PT.DMB). Dengan sejumlah catatan, diantaranya, perusahaan mesti menyampaikan jumlah dan nilai aset, kas, atau nilai keuangan terakhir.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Sumbawa, H. Amri S.Sos, M.Si, ketika membacakan keputusan DPRD Sumbawa. DPRD Sumbawa Memberikan persetujuan pembubaran PT.DMB sebagai Perseroan Terbatas

yang berbadan hukum, yang didirikan atas konsorsium bersama dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang ditetapkan dengan Perda Provinsi NTB No. 4 Tahun 2010, tentang

Perseroan terbatas DMB. Catatan lainnya atas persetujuan tersebut, pembagian nilai aset dan kas disesuaikan dengan kepemilikan saham.

Kemudian Mendorong Bupati Sumbawa bersama Bupati KSB dan Gubenur NTB, untuk

mengambilnya langkah strategis guna mempercepat pembubaran PT.DMB. dan segala persoalan hukum berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, menegaskan, catatan yang menyertai persetujuan pembubaran PT DMB, karena Pemkab Sumbawa belum mengetahui jumlah aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki hingga saat ini. Ter-

masuk kondisi kas terakhir.

Sehingga harus jelas dulu posisi kas dan aset. Agar DPRD tidak sekonyong-konyong mengambil keputusan.

“Sehingga, diperlukan catatan dan syarat untuk menjaga eksekutif dan legislatif terlepas dari polemik terkait pembubaran PT. DMB. Dikala catatan-catatan ini tidak dapat terpenuhi, maka persetujuan itu, batal demi hukum,” tukas Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini. (arn)

Bupati Berharap Masyarakat Dukung Kasus Korupsi Talud Patedong Kehadiran Smelter Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyampaikan harapannya agar masyarakat turut mendukung kehadiran pabrik smelter yang akan dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Menurut orang nomor satu di KSB ini, kehadiran pabrik pengolahan hasil pertambangan tersebut akan memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat.

Terutama dari sisi ketenaga kerjaan dan peningkatan perekonomian masyarakat KSB secara umum.

“Jadi harus didukung, oleh pemerintah dan terutama seluruh masyarakat terhadap smelter itu,” katanya kepada wartawan di Masjid Agung Darussalam, KTC, Rabu (30/1).

Ia mengakui, pada saatnya nanti akan hadir riak-riak pro kontra di tengah masyarakat dengan rencana pembangunan pabrik smelter di desa Benete, kecamatan Maluk itu.

Kendati demikian, hal tersebut diharapkannya hanya sebagai dinamika spotantanitas masyarakat.

Tetapi semangat dasar masyarakat KSB secara umum mendukung hadirnya fasilitas tersebut. “Penolakan itu wajar ya. Tapi kita akan turut bantu perusahaan supaya akhirnya clear. Toh juga smelteri itu pastinya memberi manfaat kepada kita (KSB),” cetusnya.

Bupati menyampaikan, untuk

H. W. Musyafirin (Suara NTB/bug)

ditataran pemerintahan, Pemda KSB telah memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan smelter PTAMNT itu.

Salah satunya, Pemda KSB telah memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang di lokasi yang telah ditentukan PTAMNT. Termasuk juga mencanangkan 1.500 hektar untuk kebutuhan lahan smelter di kecamatan Maluk. “Kita sudah canangkan 1.500 hektar untuk smelter itu. Namanya kawasan industri besar, tapi kan mereka hanya pakai 850 hektar,” urainya.

Selanjutnya bupati mengatkan, kendali tim percepatan pembangunan pabrik smelter berada di tangan pemerintah provinsi (Pem-

prov) NTB. Pemda KSB dalam hal ini turut memberi dukungan sebagai lokasi penempatan pabrik tersebut nantinya. “Jadi harapan kita Pemprov juga turut berakselerasi sehingga bisa memastikan smelter itu dibangun tepat waktu dan bisa mulai beroperasi tahun 2022 sesuai jadwal,” paaprnya.

Sementara itu, bupati sebelumnya telah mengimbau seluruh kepala desa di kecamatan Maluk untuk mulai melakukan sosialisasi rencana pembangunan smelter oleh PTAMNT itu. Terutama bagi warga yang berada di desa Benete, karena ekspansi pemanfaatan lahan untuk pabrik tersebut akan mengambil sebagian pemukiman warga di sana.

Selain sebagian lahan pemukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga masuk dalam jangkauan penggunaan lahan bangunan smelter. Seperti sekolah dan dermaga umum Benete.

Menurut bupati, seluruh fasilitas umum yang berada di bawah kewenangan Pemda KSB nantinya akan dilepaskan, sementara lahan milik masyarakat akan dilakukan penghitungan biaya ganti rugi oleh tim apraisal. “Nanti untuk proses pembebasan lahan tetap ada pembelian. Nah harapan kami ke masyarakat ikhlaskan lahannya sebagai bentuk dukungan mereka dengan kehadiran smelter itu,” imbuhnya. (bug)

Tender Proyek RSUD Diupayakan Februari Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang baru akan dimulai tahun 2019 ini. Untuk melakukan pembangunan rencananya proses tender akan diupayakan pada bulan Februari mendatang.

“Akan kami tenderkan secepat mungkin. Kalau bisa bulan 2 ini kami tenderkan,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri kepada wartawan, Rabu (30/1).

Dijelaskannya, pembangunan rumah sakit ini akan dilakukan secara bertahap. Di tahun 2019 ini, pembangunan akan dilakukan dengan anggaran sekitar Rp35,5 miliar. Dengan item pengerjaan bangunan lantai 1 IGD dan rawat

Dede Hasan Basri jalan. “Pembangunannya bertahap. Tahun 2019 ini itemnya lantai 1 IGD dan rawat jalan dengan

anggaran Rp35,5 miliar,” jelasnya.

Menurut Dede, total keseluruhan anggaran untuk pembangunan RSUD nantinya Rp250 miliar. Pihaknya berharap tahun selanjutnya pembangunan dapat diselesaikan. “Total untuk keseluruhan Rp250 miliar. Insya Allah semoga tahun berikutnya itu lengkap anggarannya, supaya cepat selesai,” tandasnya.

Terkait proyek urugan tanah, diakuinya sudah diselesaikan pekerjaannya. Adapun pembangunan rumah sakit nantinya, pihaknya juga tetap akan meminta bantuan pendampingan dari pihak TP4D. Harapannya supaya pembangunan dapat berjalan dengan lancar. (ind)

Segera Disidangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo segera disidangkan. Berkas perkara dengan lima tersangka ini, diupayakan pelimpahannya ke Pengadilan Tipikor pekan depan. Menyusul dilakukannya tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rabu (30/1).

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Ginanjar Damar Pamenang, S.H., M.H kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Setelah tahap dua ini, JPU memiliki waktu 20 hari untuk segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor di Mataram. Kemungkinan, jika tidak ada halangan maka pelimpahan berkas akan dilakukan pekan depan.

“Hari ini (kemarin red) dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Rencananya besok tersangka dipindahkan ke Lapas Mataram untuk penahanan. Untuk berkasnya mungkin minggu depan kita limpahkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari kelima tersangka berkasnya dibagi menjadi tiga. Berkas pertama atas tersangka Iwan Kuriniawan selaku PPK, berkas kedua Faruk dan Nasir selaku penyedia jasa, serta berkas ketiga Kurniawan dan Muhammad Isnaini selaku Konsultan pengawas. Saat ini tim JPU yang akan melakukan persidangan juga sudah dibentuk. Dimana tersangka disangkakan dengan primer pasal 2 ayat 1 undang-undang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 3 undang-undang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Menurutnya, dari hasil penyidikan, penyidik baru menemukan dua alat bukti yang mengarah kepada kelima tersangka.

Mengenai adanya kemungkinan tersangka lainnya tergantung fakta dalam persidangan nantinya. “Apabila di persidangan muncul fakta baru yang bisa digunakan sebagai alat bukti, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lainnya. Tetapi dalam proses penyidikan ini, penyidik belum menemukan dua alat bukti baru yang mengarah kepada tersangka lain,” pungkasGinanjar Damar nya.

Pamenang (ind)

(Suara NTB/ind)

Jajaki Digitalisasi Sistem Pendapatan Daerah

(Suara NTB/ind)

Garap Empat Pasar

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, akan mengerjakan pembangunan empat pasar tahun ini. Serta tengah menjajaki penerapan digitalisasi sistem pendapatan daerah. Agar pembayaran pajak dan retribusi lebih mudah secara daring.

Seperti disebutkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, Pemkab sudah berencana membangun pasar Seketeng secara total. Bahkan DED sudah dibuat 2017 lalu. Namun pembangunannya baru akan terealisasi tahun ini. Sebagai program pembangunan pasar rakyat.

Untuk eks pedagang pasar Seketeng, sementara masih ditempatkan di stadion Pragas Sumbawa. Pengaturannya melibatkan TNI, Kepolisan, Sat Pol PP. Sambil menunggu pembuatan pasar sementara tuntas di Lapangan Kerato. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi terhadap masyarakat setempat sebelum dilakukan pengerjaan. “Rencana relokasi ke Kerato tetap akan dilakukan. Kita maraton, saat ini sedang proses pembangunan pasar sementaranya, yang memakan waktu sekitar dua minggu,” jelas birokrat muda Sumbawa ini.

Percepatan pasar sementara di taman Kerato mendesak dilakukan, Mengingat lokasi sementara di lapangan Pragas itu, tidak layak karena becek. Apalagi sekarang puncak musim hujan. Para pedagang akan menempati pasar sementara di Kerato hingga pembangunan pasar seketeng tuntas dilakukan.

“Untuk itu kami upayakan segera bisa ditempatkan di Kerato, tempat yang lebih layak. Karena relatif tidak tergenang,” katanya.

Selain pasar seketeng, lanjut Arief, Bapenda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) akan merevitalisasi Pasar Utan, Pasar Alas dan Pasar Empang. Periorotasnya, menyelesaikan pasar Utan, sehingga dapat diselesaikan dan digunakan pertengahan tahun ini. Sedangkan pasar Alas dan Pasar Empang akan direhab los. Mengganti los lama yang sudah rusak dan bocor. “Pasar Empang kita benahi terutama los penjual ikan, seperti kamar mandi dan lainnya,” sebutnya.

Diungkapkan, rehab los terhadap dua pasar tersebut akan didesain seperti yang telah dilakukan terhadap pasar lainnya, seperti pasar Brang Biji. Untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban transaksi di pasar. Rehab dan perbaikan itu mempengaruhi jumlah responden retribusi langsung. Misal Pasar Brang Biji, dari biasa sebulan Rp13-14 juta, bisa sampai Rp16-17 juta penerimaan retribusi per bulan.

“Kenyamanan, kebersihan dan ketertiban pedagang dan pembeli memberikan dampak langsung,” jelasnya.

Dikatakan, capaian retribusi pasar 2018 mencapai 103 persen atau sekitar Rp3,2 Milliar dari target Rp3,075 Milliar, dari seluruh item retribusi pasar. Dari jumlah capaian tersebut, Pasar Seketeng merupakan penyumbang terbesar yakni Rp1,6 Milliar dari target Rp 1,4 Milliar.

Halaman 6

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 7

Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Satuan Reskrim Polres Bima Kota akan segera membentuk tim khusus, untuk mengusut dan mengungkap dugaan kejahatan pembobolan ATM melalui teknik skimming card. tuk mengusut dugaan pembobolan ATM. Meski sampai saat ini belum ada nasabah dan pihak Bank yang datang melapor,” kata Akmal kepada Suara NTB, Rabu (30/1).

Dikatakannya, persoalan kasus tersebut memang bisa dilakukan penyelidikan walaupun tanpa ada laporan dari

pihak yang dirugikan. Hanya sebaiknya pihak yang merasa dirugikan untuk melapor terlebih dahulu. “Bijaknya melapor dulu. Tapi nanti juga akan berkoordinasi dengan Bank,” katanya.

Akmal menambahkan, sebelum pembobolan dana di ATM secara misterius terse-

melakukan transaksi penarikan tunai.

Kepala Bank BNI Cabang Bima, H. Amir Muhammad mengakui hal itu. Sejak Selasa (29/1) pagi tercatat ada sekitar 23 nasabah yang kehilangan dana jutaan rupiah di dalam saldo ATM secara misterius. “Kita terima laporannya tadi, sudah ada 23 nasabah. Mereka melapor kehilangan dana Rp5 hingga Rp10 juta,” katanya saat dikonfirmasi sejumlah awak media massa diruang kerjanya.

(Suara NTB/Uki)

DITANGKAP –Terduga pelaku pembunuhan sadis yang ditangkap Sat reskrim Polres Bima Kota inisial FM alias Farhan (duduk).

(Suara NTB/jun)

SUSPEK DBD - Salah seorang balita suspek DBD, Aska tengah menjalani perawatan di ruang anak RSUD Dompu, Rabu (30/1).

Dua Balita Suspek DBD di Dompu

Dompu (Suara NTB) – Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu terus bertambah, dari belasan orang yang terjangkit sebulan terakhir, tujuh diantaranya anak usia lima tahun ke atas atau balita. Mereka sebagian besar berhasil dipulihkan, kecuali dua orang yang masih dirawat karena dicurigai (suspek) menderita penyakit menular tersebut.

Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (30/1) kemarin mengatakan, satu dari dua orang atas nama Aska yang menjalani perawatan di hari kelima ini sebelumnya dinyatakan positif DBD oleh pihak puskesmas, namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang ternyata baru sebatas dicurigai.

“Kalau di rempelit puskesmas itu hasilnya positif DBD tapi setelah kami periksa ulang baru dicurigai, karena tidak keluar lagi bintik-bintiknya,” kata dia.

Menurutnya, hasil rempelit dengan mendeteksi gejala yang

muncul tidak bisa menjadi acuan dalam menentukan positif tidaknya pasien menderita DBD, tetapi perlu juga dilakukan uji laboraturium terhadap sampel darahnya. Sementara untuk pasien lain asal Dorokobo, Gde memang dari hari pertama hingga sekarang masih dinyatakan suspek.

Kodisi kedua pasien yang tertular virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes Aigypti itu, lanjut Iin Iskanturani, sudah menunjukan kemajuan di hari kelima ini. Sekarang tinggal menunggu hasi uji laboraturium dan masa pemulihan hingga hari ke tujuh. “Kalau hasil Lab-nya negatif hari ini kemungkinan mereka sudah bisa pulang, karena kondisinya sudah membaik,” ujarnya.

Diakui, penderita DBD beberapa hari terakhir terus bermunculan, bahkan tidak hanya dari wilayah langganan rutin seperti Kota Baru, Larema dan sebagainya, melainkan sudah hampir merata ditemukan di semua kecamatan.

Selain faktor musim pola

hidup sehat yang tidak dibiasakan masyarakat dianggap menjadi pemicu utama munculnya penyakit berbahaya ini, terutama diwilayah terpencil serta perkotaan yang kumuh akibat tumpukan sampah.

“Pengaruh lingkungan pasti, mungkin 70 persen pemicunya dari lingkungan,” tegasnya.

Terpisah Kabid P2P Dikes Dompu, Rahmat, Skm., menambahkan, sesuai data yang dilaporkan RSUD sebulan terakhir sudah 16 orang yang terjangkit DBD, hanya saja untuk korban meninggal ia tak berani membeberkan data pastinya.

Namun demikian, atas munculnya penyakit menular ini pihaknya sudah mulai menggecarkan upaya pencegahan, salah satunya mengintensifikan fogging di titiktitik rawan. “Cuma karena ini (fogging) hanya untuk nyamuk dewasa haerapan kita agar kebersihan lingkungan itu harus diupayakan bersama agar jentiknya ribuan banyak tidak sampai berkembang,” pungkasnya. (jun)

RSUD Kewalahan Tangani Pneumonia dan ISPA Dompu (Suara NTB) – Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., mengaku kewalahan menangani banyaknya pasien anak penderita Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akhir-akhir ini.

Dari 23 ranjang pasien yang disediakan selalu terisi penuh tiap harinya, belum termasuk mereka yang terpaksa mengantri kamar di ruang IGD. “Jadi ranjang pasien itu

tidak pernah nganggur, begitu dipulangkan langsung diisi oleh pasien yang banyak menunggu di IGD,” kata dia kepada Suara NTB, Rabu (30/1).

Banyaknya pasien yang mengalami infeksi paru dan saluran pernafasan ini, menurut dia, akibat cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah beberapa hari terakhir. Kondisi itu membuat anak sangat mudah terserang bakteri yang bertebaran di

udara maupun berkembang pada genangan-genangan air hujan.

Selain kewalahan karena banyaknya pasien yang terus berdatangan, juga RSUD khususnya Ruang Anak masih terkendala terbatasnya tenaga perawat yang dimiliki. “Kita terbatas perawatnya sementara kondisi pasien banyak begini, tapi sejauh ini masih bisa kami atasi,” ungkapnya.

Beberapa jenis penyakit

lain yang juga ditangani antara lain Gastroenteritis atau diare dan kejang, tetapi beruntung sebagian besar dari pasien kondisi kesehatannya sudah cukup membaik meski ada beberapa orang yang terpaksa dibantu dengan oksigen.

Mengingat penanganan pasien masih mampu diatasi dengan tenaga kesehatan yang dimiliki, Iin Iskanturani menegaskan, tak ingin merepotkan pihak mangemen

apalagi mengusulkan statusnya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) ditengah kesibukan pemerintah mengatasi persoalan rabies saat ini. Pun kasus semacam ini sebetulnya sudah menjadi hal biasa yang rutin ditemukan tiap tahunnya. “Sejauh bisa kami tangani mungkin manegemen tidak terlalu kami repotkan, kecuali ada kejadian luar biasa baru kami minta bantuan,” pungkasnya. (jun)

Pelaku Pembalakan Liar Kembali Diringkus Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat (KSB), kembali mengamankan seorang terduga pelaku penebangan kayu secara ilegal. Bahkan pelaku yang diketahui berinisial MTM (42) warga Dusun Kokar Repit Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat (Alba) sudah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan untuk diproses lebih lanjut.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,SIK, kepada Suara NTB, Rabu (30/1) membenarkan terkait penangkapan pelaku pembalakan liar yang terjadi di puncak Ngengas desa Rarak Ronges tersebut. Bahkan

pelaku tidak bisa berkutik dan mengakui perbuatan yang dilakukan.

Karena tersangka ini ditangkap saat melakukan penebangan kayu di Kawasan Hutan Lindung (KHL). Atensi terhadap kasus pembalakan liar ini juga akan terus dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan kasus ini akan terus terjadi. Pihaknya juga akan terus melakukan Patroli menggandeng KPH Sejorong untuk menekan munculnya aktivitas merusak hujan tersebut. “Kita tetap akan mengatensi masalah pembalakan liar tersebut. Bahkan kita juga akan terus melakukan patroli rutin bersama

Akmal Novian Reza

Dikes Akui Sulit Eliminasi Malaria

Pembunuhan Sadis di Kota Bima Terungkap Kota Bima (Suara NTB) – Pembunuhan sadis terhadap seorang pemuda di Kota Bima bernama Amar Ramadhan, sepekan lalu, kini akhirnya terungkap. Jajaran Satuan Reskrim Polres Bima Kota berhasil menangkap pelakunya yang tak lain merupakan teman dekat korban.

“Pelakunya sudah ditangkap. Inisialnya FM alias Farhan yang merupakan teman main korban,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza, S.IK, Rabu (30/1). Dikatakannya, oknum FM yang merupakan warga Tolobali Kelurahan Sarae tersebut ditangkap petugas di tempat pelarian atau persembunyiannya di wilayah Kabupaten Dompu pada Selasa (29/1) malam.

“Ditangkap di Dompu setelah diburu selama tujuh hari.

Saat ditangkap oknum ini berusaha kabur sehingga anggota melumpuhkan kakinya dengan timah panas,” ujarnya.

Kasat menjelaskan penangkapan FM berdasarkan keterangan dari lima saksi yang diperiksa serta petunjuk lainnya. Sehingga disimpulkan pelaku pembunuhan mengarah pada oknum ini. “Usai melakukan pembunuhan, pelaku melarikan diri dan hidup berpindah-pindah,” katanya.

Bahkan lanjut Kasat, FM juga mengakui perbuatannya.

Pelaku membunuh korban karena sakit hati dan dendam akibat selama ini sering dihina dan diolok-olok oleh korban.

“Yang bersangkutan membunuh korban dengan menggunakan pisau cutter,” katanya.

Usai melakukan pembunuhan alat bukti pisau cutter tersebut ditanam oleh pelaku di dekat rumahnya.

Begitupun dengan pakaian yang dipenuhi darah langsung dibakar untuk menghilangkan jejak. “Aksi ini berdasarkan pengakuannya sendiri. Tapi kasus ini tetap kita dalami kemungkinan ada pelaku lain. untuk saat ini pelaku kita kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara,” katanya.

Seperti diketahui seorang pemuda ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di rumah, H. Yakub, warga Lingkungan Lewi Sape Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Senin (21/1) pagi.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, korban tersebut diketahui bernama Amar Ramadhan (22 tahun) warga Lingkungan Tolobali Kelurahan Sarae. Korban terluka parah pada bagian leher, yang diduga terkena senjata tajam.

Mayat pemuda tersebut ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah, yang saat itu hendak berangkat ke Mesjid untuk menunaikan ibadah shalat subuh. Ia sangat kaget sehingga langsung memanggil tetangga. (uki)

Amir menduga terkuras atau hilangnya saldo para nasabah tersebut karena praktik kejahatan Skimming card. Mengapa ? karena kata dia, karakteristiknya kartu ATM masih dikuasai atau dipegang oleh nasabah.

“Maka dari itu persoalan ini kita lakukan tahap verifikasi dan investigasi,” katanya. (uki)

KPH Sejorong untuk menekan kasus tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, penangkapan terhadap terduga pelaku ini, terjadi sekitar pukul 14.

00 Wita merupakan hasil kerja tim gabungan Sat Reskrim bersama Balai KPH Sejorong Mataiyang dan Brang Rea. Pada saat melaksanakan patroli pengamanan hutan di Kawasan Hutan Puncak Ngengas (RTK 60) desa Rarak Ronges tim mendengar bunyi chain saw (mesin potong kayu).

Tidak mau terburu-buru, tim kemudian bergegas mencari sumber suara. Tidak berselang lama, tim akhirnya menemukan tersangka yang saat

itu sedang memotong kayu jenis Doet tersebut. Tidak pikir panjang pelaku ini langsung dibawah untuk bisa diproses lanjut. “Dari tangan pelaku ini, kita berhasil mendapatkan barang bukti kayu jenis doet sekitar 10 keping. Kayu-kayu ini dan bukti lainnya sudah kita sita di Polres sebagai bukti tindak pidana,” imbuhnya.

Menurutnya, penanganan kasus pembalakan liar memang menjadi atensi serius untuk saat ini. Bahkan alibi dari pelaku untuk bisa menebang kayu demi upaya pembangunan rumah bermodel rumah insan kayu sederhana (Rika) juga tidak boleh. Hal itu dilakukan karena kayu di

NTB sangat terbatas. Jika tidak segera dilakukan pencegahan, dikhawatirkan akan muncul kasus pembalakan liar di kawasan hutan.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPH untuk sama sama mengawasi munculnya kasus itu. Selain itu, peran serta dari masyarakat juga sangat diharapkan, karena jumlah personil yang dimiliki saat ini sangat terbatas.

“Karena Rika tidak dianjurkan lagi, maka kita akan mengawasi secara ketat.

Kita juga segera berkordinasi dengan KPH Sejorong untuk bisa lebih intens melakukan pengawasan secara bersama,” tandasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu menargetkan tahun 2020 mendatang kasus malaria tereliminasi, terutama di Kecamatan Pekat sebagai wilayah endemis penyakit menular tersebut. Meski cukup optimis mencapai target, namun diakui sangat.

Kabid Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm, menyebutkan, ada tiga indikator penting yang harus dicapai untuk memastikan penyakit malaria di wilayah ini tereliminasi, antara lain angka kesakitan malaria positif per seribu penduduk harus di bawah satu orang dalam jangka waktu tiga tahun. Kemudian semua kasus positif jika dibagi total klinis mesti tidak boleh lebih dari lima persen.

Terakhir, penularan setempatnya harus nihil.

“Jadi misalnya di Calabai ada penularan satu orang tidak bisa dikatakan sudah tereliminasi, itu yang sulit, karena kalau kita lakukan Penelitian Epidemologi atau PE masih ditemukan penularan setempat,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/1).

Dua indikator awal, lanjutnya, sudah berhasil dicapai dengan berbagai upaya penanggulangan yang pernah dilakukan, hanya saja indikator terkahir dirasa menjadi pekerjaan paling berat lantaran masih tetap ditemukan adanya penularan.

Kendati begitu Dikes akan terus berupaya maksimal untuk pencapaian target tersebut, salah satunya dengan merencanakan menjaring semua

penderita malaria di wilayah endemis untuk segera mendapat pengobatan. Kemudian meminta dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah daerah agar penanggulangan penyakit ini menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita bisa eliminasi di 2020 itu tetapi dengan banyak pihak yang mendukung, bukan hanya orang puskesmas. Minimal ada kebijakan Bupati tentang pengawasan terhadap wilayah endemis malaria ini, itu sebagai salah satu syarat eliminasi juga,” jelasnya.

Kecamatan Pekat khususnya di Desa Calabai, Nangamiro dan Karombo dinyatakan endemis malaria karena mata ratai penularan penyakit itu belum berhasil diputus, padahal berbagai upaya sudah dilakukan. Disamping itu dukungan aparatur terkait masih sangat minim diwilayah tersebut. Berbeda halnya dengan di Huu walaupun sama-sama berada di pesisir pantai akan tetapi mereka mau gotong royong untuk menutup atau membuat saluran agar tidak ada sumber genangan air payau.

Parahnya, kesadaran masyarakat untuk berobat ke pusat pelayanan kesehatan di Pekat masih sangat rendah, ketika terjangkit kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan obat yang dibeli di kios-kioas kecil.

“Makanya di sini kita butuh dukungan yang kuat juga dari pemerintah, masyarakat selain kita melakukan penjaringan dan pendistribusian kelambu, jadi butuh kerjasamalah,” pungkasnya. (jun)

Dikirim ke Suriah, TKW Asal Bima Minta Pulang Bima (Suara NTB) – Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Simpasasi Kecamatan Monta Kabupaten Bima bernama Nurmiati (30 tahun) dikabarkan berada di negara yang tengah perang saudara, Suriah.

Ibu tiga anak ini diduga menjadi korban penipuan agen atau sponsor penyalur TKI. Karena awalnya dijanjikan akan ditempatkan ke Kota Abu Dhabi, Uni emirat Arab tapi justru dikirim ke Suriah.

“Nurmiati ini berangkat dari Bima hingga ke sekarang berada di Suriah sekitar akhir tahun 2018 lalu,” kata Kerabat dekat Nurmiati, A. Kadir Jaelani kepada Suara NTB Rabu (30/1).

Menurut dia, pihak keluarga hanya mengetahui keberadaan dan keadaannya melalui sosial media. Karena nomor telepon sudah tidak bisa dihubungi. Bahkan kondisinya saat ini tertekan dan meminta untuk pulang ke Indonesia.

“Selain itu, Ia juga takut dengan majikan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa karena negara ini sedang perang. Ia hanya mencurahkan isi hatinya dan ingin pulang ke indonesia lewat sosmed,” kata Kadir.

Berdasarkan pengakuan, Nurmiati dikirim ke Suriah bersama seorang temannya. Awalnya mereka dijanjikan oleh sponsor akan ditempatkan di Negara Uni Emirat Arab tepatnya di Abu Dhabi sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

“Namun setelah itu keduanya tiba di Suriah.

Bahkan saat ini keduanya tidak bisa saling kontak,” katanya.

Sebelumnya yang bersangkutan juga pernah menjadi seorang TKW dan beker-

ja cukup lama di Negara Malaysia. Setelah selesai kontrak di Malyasia dan datang ke bima, ada tawaran ke Abu Dhabi oleh agen baru.

“Tawaran ini langsung diterima. Tapi kenyataannya dikirim ke Suriah. Atas persoalan ini pihak keluarga akan mengadukan ke pihak terkait dalam waktu dekat dengan harapan Nurmiati bisa dipulangkan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Diskentrans) Kabupaten Bima, Drs. H. Nasrullah S.Sos, mengaku telah mengetahui informasi itu. Hanya saja yang bersangkutan berangkat dengan unprosedural.

“Meski demikian, tapi kita akan berusaha melacak sponsor yang memberangkatnnya,” katanya.

Tidak hanya itu, Nasrullah juga berjanji pihaknya akan segera menemui pihak keluarga Nurmiati yang berada di Desa Simpasai Kecamatan Monta untuk mengambil data dan informasi. “Insya Allah kita juga akan segera berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram,” pungkasnya. (uki)

Nurmiati

(Suara NTB/Ist)

Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Akmal Novian Reza, S.IK, mengatakan meski hingga saat ini belum ada para nasabah atau pihak Bank manapun melaporkan terkait raibnya dana secara misterius di ATM itu. Namun akan dibentuk tim khusus.

“Tim yang dibentuk ini un-

but, pihaknya juga menemukan sebuah alat yang dipasang di tempat penarikan dana tunai di SPBU Penatoi Kota Bima. “Warga yang melapor mengira bom. Setelah kita cek diduga sebuah alat untuk mencuri data-data dan informasi ATM,” katanya.

Seperti diketahui puluhan nasabah mendatangi kantor BNI Cabang Bima, Selasa (29/1). Mereka melaporkan telah kehilangan sejumlah dana pada saldo ATM secara misterius, meski tidak pernah

(Suara NTB/Uki)

Usut Pembobolan ATM, Polisi Bentuk Tim Khusus

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 8

Kasus DD/ADD Bayan

Jaksa Libatkan Inspektorat Audit Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menargetkan dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Bayan tahun 2016 tuntas tahun 2019. Langkah terkini yakni permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara ke Inspektorat Lombok Utara.

“Ya kita masih perlu audit kerugian negara. Itu kita minta Inspektorat,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Anak Agung Gde Putra kemarin usai persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Dalam kasus itu, jaksa penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni bendahara desa berinisial RK dan staf desa berinisial RW. Indikasinya menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran.

Saksi yang telah diperiksa pun sudah sampai 300 orang sejak kasus dilaporkan pada Mei 2017 lalu. Hasil penyidikan sementara, jaksa penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, diantaranya pada program fisik swadaya seperti jambanisasi.

Desa Bayan menganggarkan dalam APBDes 2016 untuk program perbaikan sanitasi dengan pola jambanisasi. Baik dengan pembuatan WC umum ataupun WC pribadi. Modus korupsi diduga berupa pengurangan spesifikasi, nilai fiktif proyek dan penerima manfaat yang tidak sesuai.

Indikasi kerugian negara pada kasus itu mencapai Rp600 juta. Jaksa masih meminta tim auditor untuk menghitung angka kerugian negara. Jaksa sudah mengantongi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara terhadap penggunaan DD/ADD Bayan tahun 2016.

Tim Pidsus Kejari Mataram juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek sejumlah proyek infrastruktur tersebut. Desa Bayan pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp 855 juta yang bersumber dari APBN. Sejumlah dana itu dianggarkan untuk belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. (why)

Polisi Ungkap Penyebab Kematian Mahasiswi di Pantai Endok Giri Menang (suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) akhirnya berhasil mengungkap identitas mayat yang ditemukan di Pantai Endok Gerung. Mayat itu ternyata Putu Winda Dewi Kartika, seorang mahasiswi tingkat pertama Jurusan Analis Kesehatan Poltekes Mataram.

Dari hasil pemeriksaan, kuat dugaan Putu dibunuh. Dari hasil autopsi jasad korban selasa (29/1) lalu, ditemukan luka di bagian leher. Diduga luka tersebut akibat jeratan tali yang mengikat leher korban, saat jenazahnya ditemukan di Pantai Induk Gerung, kamis (24/1) lalu. “Kita duga ini kasus pembunuhan,” tegas Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi yang didamping Wakapolres Lobar Kompol Fauzan Wadi di Makopolres Lobar, kemarin.

Selain itu tidak ada ditemukan luka-luka lain dari jasad korban.

Termasuk tidak ditemukan tanda kehamilan pada rahim korban.

Namun untuk tanda kekerasan seksual, Heri mengatakan belum ditemukan. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Termasuk dugaan pelaku dan lokasi kejadian perkara (TKP) dugaan tebunuhnyaperempuanasalTanjungKebupatenLombokUtara(KLU) itu. “Kita masih dalam rangka penyelidikan kasus tersebut,” ujarnya.

Korban sebelumnya sudah dikabarkan hilang sejak selasa (22/ 1) dari kosnya di kawasan Sindu Kecamatan Cakranegara Mataram. Informasinya, siang itu korban pergi seorang diri tanpa diketahui tujuannya. Hanya saja Polisi belum mengetahui korban keluar tersebut mengendarai kendaraan apa. Termasuk korban memiliki kekasih atau tidak. “Kita masih kita dalami,” sambungnya.

Menurutnya, kepastian identitas korban berdasarkan pencocokan sidik jari korban dengan data KTP elektronik (e-KTP). Hasilnya terdapat 12 kesamaan identik sidik jari yang akurasinya 99 persen. “Termasuk ciri khusus secara fisiknya,” sambungnya. Pihak kepolisianpun mengharapkan adanya kerjasama dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai korban. Termasuk ke mana tujuan korban pergi saat dikabarkan menghilang. “Saya yakin dengan adanya informasi dari masyarakat membantu kita untuk mengungkap kasus ini,” katanya. Kini jasad korban sudah disemayamkan di rumah duka. Pemakaman korban secara adat akan dilakukan pada Jumat (1/2) mendatang di pekuburan Setra Karang Jangkong Mataram. (her)

Nobar Piala Dunia di Hotel Wajib Punya Lisensi Mataram (Suara NTB) – Ahli pidana ekonomi Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali menjadi saksi ahli dalam sidang pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia 2014, Rabu (30/1). Mahrus bersaksi untuk jaksa penuntut umum dalam sidang dengan terdakwa General Manager Hotel Puri Bunga, Marcel Lothar Manfred Navest.

Mahrus menerangkan rumusan pidana pada pasal 113 ayat 3 huruf g UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta. Yakni perihal konten hak cipta berupa siaran Piala Dunia penyebarluasannya mewajibkan adanya lisensi. Sebab merupakan hak ekslusif.

Hotel yang tidak memiliki lisensi menyiarkan Piala Dunia 2014 masuk dalam kategori mengumumkan siaran. Baik itu melalui TV berlangganan atau antena UHF yang disalurkan ke kamar-kamar atau ke restoran.

“Undang-undang hak cipta tidak mempermasalahkan fasilitas TV dan lain-lainnya tapi menekankan pada konten siaran yang wajib ada lisensi. konten siaran Piala Dunia 2014 termasuk ke dalam hak cipta yang dilindungi undang-undang,” paparnya.

Hal itu dijelaskannya dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Sugeng Djauhari, Hiras Sitanggang, dan Rosana Irawati di Pengadilan Negeri Mataram. Penjelasan itu merujuk pada pasal 43 huruf d UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta. penyebarluasan konten hak cipta, kata Mahrus, hanya diperbolehkan jika sifatnya tidak komersial seperti di rumah. Sementara hotel merupakan tempat yang didirikan dengan tujuan keuntungan ekonomi.

“Hotel yang mengadakan nonton bareng lebih kepada agar hotel mendapat keuntungan. Nonton bareng hanya sebagai sarana mencapai tujuan keuntungan ekonominya itu,” jelasnya. Mahrus menambahkan, engelola Hotel Puri Bunga yang menyiarkan secara langsung piala dunia tanpa izin dari pemegang hak siar, merupakan pelanggaran hak cipta. Alasannya, FIFA selaku pemegang hak eksklusif telah mengalihkan hak tersebut kepada PT ISM selaku penerima lisensi di Indonesia. “Karena itu, semua hotel yang menyiarkan (piala dunia) wajib memiliki lisensi,” ujarnya lagi.

Terdakwa Marcel didakwa pelanggaran hak ekonomi PT Inter Sport Marketing. PT ISM satu-satunya pemegang lisensi hak media Piala Dunia 2014 Brazil untuk seluruh wilayah Indonesia dari FIFA. Hotel Puri Bunga yang dikelola Marcel menyiarkan pertandangan Piala Dunia 2014 menggunakan digital receiver dan antena UHF tanpa izin atau hak siar dari PT Nonbar. Sehingga PT Nonbar merugi Rp60 juta.

PT ISM memberi sublisensi free to air lembaga penyiaran ANTV dan TVOne dan pay to air kepada K-Vision dan Viva+. Kemudian PT ISM menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan, dan nonton bareng di area komersial seperti hotel, restoran, mal, dan tempat hiburan lainnya. (why)

(Suara NTB/why)

AHLI - Saksi ahli pidana ekonomi UII Mahrus Ali (paling kiri) memberi kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (30/1) dalam perkara pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia 2014 Brazil.

(Suara NTB/why)

KETERANGAN PERS - Irwasda NTB Agus Salim memberi keterangan pers terkait perkembangan kasus kaburnya tahanan narkoba Dorfin Felix, Rabu (30/1)

Tersangka Narkoba Kabur

Oknum Perwira Polda NTB Diduga Tak ’’Main’’ Sendiri Mataram (Suara NTB) – Kasubdit Pengamanan Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB Kompol TM mendekam di sel yang semestinya diawasinya.

Oknum perwira ini diduga melanggar kode etik penjagaan tahanan. Selain itu, dia juga sedang diselidiki dugaan gratifikasi.

Kaburnya tahanan kasus narkoba Dorfin Felix Senin (22/ 1) lalu membuat TM berurusan dengan institusinya. Kasus bergulir cepat. Sejak ditemukan dugaan pelanggaran prosedur standar pengamanan tahanan, sampai dugaan pemberian sejumlah uang.

Inspektur Pengawas Polda NTB, Kombes Pol Agus Salim oknum TM menerima uang sebanyak dua kali sebelum Dorfin kabur. Uang dikirim masingmasing Rp7 juta dan Rp7,5 juta melalui jasa Western Union.

Pengirimnya, orang tua

Dorfin dari Perancis sana.

“Uang itu tadi digunakan untuk kepentingan tersangka.

Dibelikan HP. Dibelikan TV, selimut. Ini secara kode etik kesalahan besar,” ucapnya, ditemui Rabu (30/1).

Perbuatan oknum TM itu, sambung dia, pelanggaran berat terhadap standar prosedur operasional penjagaan tahanan. Berhubungan terkait kasus dengan tahanan pun dilarang.

Apalagi ini memberi fasilitas.

Penyelidikan kemudian bergerak tidak hanya perihal pelanggaran kode etik yang ditangani

Bid Propam. Oknum TM pun ditelisik soal dugaan gratifikasi. Pemberian yang diduga membuat TM menyalahgunakan kewenangannya. “Terkait menerima uang tadi kita kenakan gratifikasi. Ini masih ditangani Krimsus,” kata Agus.

Fasilitas Mewah Sel Tahanan Dorfin yang ditangkap atas kasus impor sabu dan ekstasi mendapat perlakukan khusus.

Meski di tahanan, dia bisa menikmati kemewahan hidup seperti laiknya orang biasa.

Polres Lobar Sita Barang Bukti Sabu Terbesar Sepanjang Sejarah Giri Menang (Suara NTB) – Satuan Narkoba Polres Lombok Barat (Lobar) kembali berhasil meringkus pelaku pengedar narkoba.

Dari hasil tangkapan kali ini, seorang pelaku inisial AM (26) asal Dusun Mengkudu Lauk Desa Landak Lombok Tengah berhasil diamankan berikut barang bukti berupa sabu seberat 24,38 gram. Barang bukti sabu yang disita ini terbilang terbesar sepanjang adanya Satuan Narkoba Polres Lobar. Pelaku diringkus polisi ketika hendak menyalurkan barang haram itu ke wilayah Sekotong.

“Ini saya kategorikan tangkapan paling besar lah selama ini,” jelas Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi didampingi Wakapolres Kompol Fauzan Wadi bersama Kasat Narkoba Iptu Hilmi Prayugo saat jumpa pers di Mapolres, Rabu (30/1).

Dijelaskan Heri, penangkapan pelaku berdasarkan laporan polisi nomor 26 I 2019. Atas dasar itu, pihaknya melakukan penyelidikan lalu meringkus pelaku pada Senin (21/1) sekitar pukul 16.54 wita di jalur BIL I Dusun Tambang Eleh Desa Jagaraga Kuripan.

Proses penangkapan pelaku jelas dia, pihaknya lebih dulu memancing pelaku dengan transaksi.

Sebab pada rencana penangkapan pertama kali, pelaku tidak mau melakukan transaksi. Barulah pada transaksi berikutnya,

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi Wakapolres dan Kasat Narkoba menggelar jumpa pers penangkapan jaringan pengedar narkoba. pihaknya memancing pelaku agar mau transaksi di wilayah perbatasan antara Lobar dengan Loteng. “Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak ada perlawanan,” imbuh dia.

Indikasinya, pelaku adalah seorang jaringan pengedar namun pihaknya melakukan pendalaman. Pihaknya juga mendalami keterkaitan pelaku dengan pelaku lain yang sudah ditangkap sebelumnya.

“Rencananya barang ini ada indikasi akan mengedarkan ke Sekotong,”imbuhnya.

Dari hasil penangkapan ini, selain sabu seberat 24,38 gram pihaknya juga mengamankan BB lain berupa handphone. Sementara untuk pemeriksaan terhadap barang

haram tersebut, pihaknya sudah mengirim barang tersebut ke laboratorium di Bali. Menurut pengakuan pelaku, barang haram ini diperoleh dari wilayah Loteng. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Diakui Heri, kasus narkoba sendiri meningkat tahun 2018 lalu untuk itu ia mengimbau agar menginformasikan kepada aparat jika menemukan ada jual beli narkoba. Pihaknya juga melakukan sosialisasi melalui Bimas, Bhabinkamtibmas dan para petugas. (her)

Diduga berkat campur tangan oknum TM. “Ini tahanan enak ini hidupnya. Ada HP, ada TV. Setiap hari makan enak bisa pesan Grab (layanan ojek online),” beber Irwasda.

Ponsel yang dibelikan oknum TM itu selanjutnya dipakai Dorfin berkomunikasi.

Nomor ponselnya masih terdaftar dengan NIK oknum TM. “Intens dipakai ada 18 kali panggilan. Ada tercatat dia menghubungi Konjen (Perancis) dan pacarnya di Bali,” ungkap Agus.

Oknum TM kini sudah ditahan di Rutan Polda NTB. Pemeriksa pada Propam menemukan indikasi pelanggaran kode etik setelah memeriksa total sebanyak 12 orang saksi. “Sementara kita kenakan kode etik,” pungkasnya.

Dorfin Felix adalah tersangka kurir narkoba senilai Rp3,1 miliar dengan barang bukti sabu 2,47 kg, ditambah lagi dengan ekstasi 206,83 gram, ketamine 256,6 gram, dan 850 butir ekstasi 253,1 gram, yang nilainya mencapai Rp3,1 miliar.

Polda NTB mengklaim Dorfin kabur melalui ventilasi kamar tahanan di lantai dua antara pukul 09.00 Wita Minggu (20/1) petang sampai 6.15 Wita Senin (21/1) pagi.

Dorfin sebelumnya ditangkap atas dugaan peredaran narkoba jaringan internasional. Dorfin ditangkap Jumat 21 September 2018 lalu atas kerja sama antara Bea Cukai Mataram, Aviation Security Lombok International Airport dan Ditresnarkoba Polda NTB. (why)

Disinyalir Berisi Provokasi

Ribuan Eksemplar Tabloid Indonesia Barokah Disita Kantor Pos Selong Selong (Suara NTB) Ribuan eksemplar Tabloid Indonesia Barokah disita di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Penyitaan dilakukan langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim, Polres Lotim dan pihak Kantor Pos Selong. Saat ini, ribuan eksemplar tabloid itu masih berada di gudang penyimpanan barang kantor Pos Selong.

Ditemui Suara NTB, Rabu (30/1), Koordinator Divisi Umum dan Penindakan pada Bawaslu Lotim, Sahnam, SH, menyampaikan, berdasarkan keterangan pihak pos total tabloid Indonesia Barokah yang disita sebanyak 1.148 eksemplar dan yang sudah didistribusikan sebanyak 60 eksemplar yang tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya Kecamatan Suela, Sikur, Sakra, Jerowaru, dan Masbagik.

Sahnam mengatakan, pencegahan terhadap peredaran tab-

loid tersebut dikarenakan berisi tulisan-tulisan atau konten yang sebelumnya dilakukan oleh Bawaslu RI. Sehingga dari Bawaslu Lotim menelusuri terkait adanya peredarannya di Lotim melalui kantor pos sehingga dilakukan penyitaan.

“Barang ini sudah diperiksa, sudah dilakukan kajian dan diproses oleh Bawaslu RI. Perintahnya yang jelas kami diminta untuk koordinasi dan memastikan barang ini. Untuk urusan isi ataupun konten merupakan kewenangan Bawaslu RI berdasarkan kajian yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara, pihak Kantor Pos Selong, Zainudin, enggan memberikan komentar panjang lebar terkait penyitaan Tabloid Indonesia Barokah tersebut. Dikatakannya, barang tersebut datang sekitar dua minggu yang lalu sebelum mencuatnya pemberitaan secara nasional terkait kontroversi dari tabloid tersebut. (yon)

(Suara NTB/yon)

DISITA - Ribuan Tabloid Indonesia Barokah yang masih disita di gudang milik Kantor Pos Selong.

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 9

’’Zero Waste’’, Tak Cukup Soal Kesadaran Zero Waste 2023 tidak cukup dengan mendorong kesadaran. Harus ada penguatan melalui regulasi yang berkonsekuensi penindakan jika ada pelanggaran. Contoh, Purwakarta yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Pemprov Bali menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk bebas sampah plastik, bisa jadi rujukan.

(Suara NTB/ndi)

H. Ahmad Fathoni

MENJADIKAN NTB zero waste 2023 bukan perkara mudah. Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd yang mencanangkan ini, menyadari tantangan yang berat adalah mengubah mindset. Belum lagi soal political will Pemda, di tingkat kabupaten dan kota mengamini program zero waste.

Gubernur dan Wagub sebelumnya berujar, tantangan terberat adalah memastikan ada kesadaran masyarakat untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Bahan yang digunakan sehari hari untuk kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan perkantoran.

Dua pemimpin daerah itu kemudian menyadari, harus ada yang mulai menteladani program zero waste. Maka, dimulai lah dari Apartur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB wajib meminimalisir penggunaan sampah plastik.

Tapi, aktivis lingkungan menganggap untuk ukuran masyarakat saat ini, perlu dilakukan pressure melalui aturan lebih tegas.

Produksi Sampah 3.300 Ton dan Solusi ’’Zero Waste’’ Mataram (Suara NTB) Permasalahan sampah menjadi ancaman serius bagi Provinsi NTB, dicermati dari besarnya volume produksi setiap harinya dan tidak tertangani dengan baik. Itu kemudian menimbulkan berbagai persoalan baru yang mengancam lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia.

Berdasarkan data di Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, saat ini produksi sampah setiap hari mencapai 3.300 ton. Dengan estimasi, seorang penduduk menghasilkan sampah sebesar 0,7 kilogram per hari dari total 5 juta penduduk.

Besarnya volume sampah yang diproduksi penduduk NTB tersebut, belum mampu diserap oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena jumlah yang masih terbatas. Dampaknya, sampah dibuang sembarangan.

“Seluruh TPA yang ada di NTB itu hanya mampu menyerap 600 ton sampah per hari. Sehingga yang dibuang ke sungai, selokan, pinggir jalan dan laut itu, kurang lebih 2000 ton, itu yang dibuang sembarang tempat. Kalau dipersentasekan baru 17 persen yang terserap ke TPA, 83 persennya dibuang sembarangan,” papar Kabid Penataan Lingkungan pada Dinas LHK, Dr. H. Ahmad Fathoni, ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (30/1).

Dengan besarnya jumlah sampah yang dibuang sembarangan itu, maka tidak heran sampah menimbulkan berbagai persoalan, seperti banjir dan berbagai penyakit serta persoalan sosial lainnya. Maka program zero waste bisa jadi solusi.

“Dengan program zero waste ini, target akhirnya tahun 2023 itu, sekitar 70 persen sampah dibuang ke TPA,” harapnya.

Melihat besarnya potensi permasalah sampah tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah mencanangkan program zero waste pada tahun 2023.

Lantas seperti apa program tersebut di bawah komando Gubernur Dr. Zulkieflimansyah untuk menuju NTB bebas sampah 2023 ?

Ahmad Fathoni menjelaskan, ada beberapa langkah yang telah dirancanangkan untuk program tersebut.

Pertama, mengubah pola pikir (mindset) masyarakat.

Pemerintah akan menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu merupakan perbuatan yang tabu.

“Untuk merubah pola pikir masyarakat itu, kita sosialisasi dan edukasi masyarakat, dan seluruh stakeholder, sekolah, desa, dan posyandu,” ujarnya.

Langkah kedua, mendorong semua penghasil sampah untuk melakukan pemilahan antara sampah organik, sampah daur ulang dan sampah yang tidak bisa diurai untuk dibawa ke TPA. “Jadi targetnya ditahun 2023 itu maksimal 10 persen saja sampah yang dibawa ke TPA, kalau sekarang kan hampir 80 persen,” katanya.

Tahapan selanjutnya, dari program zero waste tersebut yakni penyediaan sarana dan prasarana. Seperti pembangunan TPA regional sebanyak lima Lokasi. Kemudian TPSD organik regional sebanyak 10, dan bank sampah induk regional dua unit yang ada di satu Pulau Sumbawa dan satu di Pulau Lombok.

“Lalu tahapan terakhir dibangun pusat industri sampah daur ulang, dibangun pabrik, sehingga tidak lagi sampah daur ulang itu dibawa ke Surabaya, tapi di NTB,” katanya.

sung oleh Pemerintah kabupaten/kota. “Kalau bicara regulasi yang mendesak, saya kira Pergub bisa digunakan dan diinisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Minimal bisa diterapkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat sendiri,” ujar Syafi’i.

Program NTB Zero Waste ini berkaitan dengan agenda nasional dan internasional. Syafi’i menilai ini sebagai salah satu bentuk kontribusi Pemprov NTB dalam agenda strategis lingkungan secara global.

Kelemahan dari program ini yang menjadi kekhawatiran pihaknya yaitu kesinambungan atau berkelanjutannya program NTB Zero Waste. Namun, melihat komitmen gubernur dan wakil gubernur NTB yang menjadikan program ini sebagai kebijakan, dirasa tidak mengkhawatirkan.

Namun, Syafi’i menjelaskan, perlu diperkuat SDM di lapangan yang menjalankan kebijakan ini. SDM yang ditunjukan harus sesuai kompetensinya, selain itu jangan mudah mengganti SDM yang memegang program ini, karena dikhawatirkan akan melempem. “SDM di lapangan yang menjalankan kebijakan ini harus sesuai kompetensinya,” ujarnya.

WWF sendiri, kata Syafi’i tidak memiliki data berkaitan dengan sampah di NTB. Namun, ia menyampaikan, jika dilihat dari tren di Kota Mataram, sampah didominasi limbah domestik rumah tangga. Masyarakat perlu diedukasi, meskipun butuh waktu yang cukup lama.

Berbagai cara yang dilakukan masyarakat seperti bank sampah juga bisa direplikasi oleh pemerintah untuk mendukung program NTB Zero Waste. Selain itu pemerintah juga bisa menggandeng komunitas pencinta lingkungan yang dikelola anak-anak muda, seperti Earth Hour Mataram. Saat selebrasi earth hour bisa juga dimasukkan agenda NTB Zero Waste.

Sarannya, “Satu hal yang perlu didekati lebih lanjut oleh Pemprov NTB, kalau dari beberapa inisiatif bank sampah dan lainnya bisa direplikasi dan didukung dengan kebijakan,” katanya.

Pergub atau rancangan Perda sejauh ini memang belum digagas. Tapi ASN lingkup Pemprov NTB diminta menjadi teladan awal. ASN diimbau untuk membawa botol minum plastik sendiri dan menyiapkan peralatan komsumsi yang dapat dipakai berulang kali. Selain imbauan

meminimalisir penggunaan kertas dan beralih menggunakan teknologi surat elektronik atau google drive.

Setiap OPD juga dituntut untuk memberikan edukasi. Memilih dan memilah sampah dan memisahkannya terlebih dahulu sebelum dibuang. Sehingga setiap OPD harus memiliki tempat pembuangan sampah yang telah dikategorikan sampah basah dan sampah kering.

Saking seriusnya, akan ada pemberian green office award kepada OPD terbaik yang menjalankan program ini. Sebaliknya, ada punishment berupa rapor merah kepada OPD yang belum patuh pada program Zero Waste.

Pabrik Sampah IRT Sampah identik dengan Ibu Rumah Tangga (IRT). Maka salah satu pola penanganan sampah adalah menjadikan perempuan sebagai subjek.

“Sebab sampah rumah tangga identik dengan IRT. Pemakai plastik itu selalu berhubungan dengan perempuan. Misal ke pasar, pusat perbelanjaan, itu identik dengan perempuan,” kata aktivis perempuan Nur Jannah kepada Suara NTB, Selasa (29/1) petang.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah untuk mem-

ulai kampanye zero waste, maka fokus targetnya adalah kalangan perempuan. Mulai dari ibu rumah tangga, agar kampanye minimalisir penggunaan plastik. Ke pasar, tidak lagi membawa plastik dari rumah untuk kantung dan membeli plastik di pasar untuk dibawa ke rumah lagi. “Solusinya kita kembali ke tradisi lama, menggunakan keranjang khusus untuk membawa barang barang belanjaan,” saran Nur Jannah.

Edukasi harus dimulai dari keluarga, agar bisa memilah penggunaan sampah plasik dan mengurangi penggunaannya. Ia meyakini, kebiasaan dari rumah ini akan dibawa pada aktivitas sehari hari hingga ke kebiasaan yang terpelihara dan tertularkan ke masyarakat lainnya.

Alternatifnya? Menurut Nur Jannah, tidak harus plastik.

Kembali ke tradisi natural toh tidak akan merugikan. Seperti penggunaan daun pisang untuk membungkus belanjaan, kertas HVS bekas atau kertas koran.

Sisa sisa kertas itu akan jadi sampah organik jika terbuang.

“Contoh di daerah Kendal, itu sampai hari ini pembungkus belanjaan dan jualan ada yang pakai daun jati dan daun pisang. Selain ramah lingkungan juga cost murah,” ujarnya. (ron/ars)

Perilaku Sadar Sampah

(Suara NTB/ari)

Butuh Anggaran Besar Untuk menuju NTB zero waste 2023, butuh anggaran yang cukup besar. Namun sampai saat ini, alokasi anggaran untuk penanganan sampah terbilang masih sangat kecil dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Dari hasil penelusuran Suara NTB, alokasi anggaran penanganan sampah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, memperlihatkan kenaikan drastis terjadi di era pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah.

Pada tahun anggaran 2019 ini, jumlah alokasi anggaran penanganan sampah sebesar Rp 14 miliar. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 anggaran penanganan sampah hanya dialokasikan sebesar Rp600 juta, sedikit bertambah tahun 2018, meningkat menjadi Rp1 miliar.

“Jadi program zero waste ini dari sisi program dan anggaran sudah cukup, meskipun itu sebenarnya masih tetap kurang kalau dibandingkan dengan volume sampah kita.

Sehingga kalau dihitung dengan jumlah anggaran Rp14 miliar itu, hanya mampu tangani sampah 300 ton setiap hari.

Artinya, baru 10 persen saja dari volume sampah keseluruhan yang bisa diatasi,” kata Fathoni.

Dengan perhitungan Rp50 ribu biaya penanganan sampah per satu ton-nya, maka praktis baru sampah dari dua kabupaten/kota saja yang bisa ditangani. Sehingga jika ingin menangani semua sampah semua daerah, maka membutuhkan anggaran 10 kali lipatnya lagi.

“Kalau 10 kali lipatnya ya Rp140 miliar, baru cukup. Tapi jangan heran, di Jakarta anggaran sampah Rp2 triliun, Jabar satu TPA Rp200 miliar. Jadi memang kalau NTB mau bebas sampah tidak cukup dengan anggaran segitu,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa persoalan sampah menjadi ancaman serius bagi daerah, jika tidak dikelola dengan baik.

“Tapi kalau dikelola maka jadi potensi ekonomi yang luar biasa,” pungkasnya. (ndi)

Dibutuhkan Pergub Pencanangan NTB zero waste atau NTB bebas sampah oleh Pemprov NTB diapresiasi banyak pihak. Namun program itu perlu juga didukung oleh regulasi yang tepat, dapat berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

Forrest Coordinator for NTB, World Wildlife Fund (WWF), Syafrudin Syafi’i Kamis (30/1) mengatakan, NTB Zero Waste perlu didukung regulasi. “Mungkin bisa diawali dengan imbauan. Kalau tidak cukup mempan bisa pakai Pergub jika mendesak,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya Pergub, Pemprov NTB memiliki pegangan regulasi yang lebih mantap.

Terutama karena pengelolaan sampah dipegang lang-

Sampah di jalur wisata Pantai Cemara

SAMPAH PLASTIK – Sejumlah pemulung melakukan sortir sampah botol plastik di Gili Trawangan, Rabu (30/1). Pulau indah ini termasuk dalam destinasi wisata yang belum bebas dari sampah plastik dan menjadi atensi Pemprov NTB.

PERILAKU sehari hari, turut menyumbang sebab permasalahan sampah. Perwujudan sikap mengatasi sampah yang tak bisa didaur ulang yakni salah satunya mengurangi penggunaan plastik. Contohnya gerakan RefillMyBottle di pulau eksotik Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara.

Akses terhadap air minum merupakan hak mendasar setiap manusia. RefillMyBottle gerakan komunitas untuk mengurangi penggunaan botol sekali pakai. Air minum dalam kemasan jika sudah habis bisa diisi ulang kembali.

Tanpa harus membeli botol kedua.

Salah satu pegiat Refiller RefillMyBottle Gili Trawangan, Yuliadin ikut serta dalam gerakan tersebut berbekal toko kelontong Golden Shop Gili Trawangan yang dirintisnya 2016 lalu.

“Sebenarnya sudah saya inisiasi sendiri waktu pertama saya bikin. Kemudian ada gerakan ini, saya diikutkan,” kata pria yang akrab disapa Adim ini.

Konsep dasarnya, kata dia, kebutuhan dasar air minum tetap terpenuhi tanpa harus menambah sampah plastik. Air minum dalam kemasan merupakan kebutuhan utama wisatawan yang menikmati keindahan Gili Trawangan.

RefillMyBottle menyediakan air minum isi ulang menggunakan botol yang sudah ada. Polanya macam-macam. Ada yang isi ulang dengan harga murah bahkan gratis.

“Karena saya beli air galon, saya charge yang mau isi ulang.

Lebih murah daripada dia harus botol baru,” terangnya. Ongkos isi ulang beragam setiap refiller mulai dari gratis sampai Rp5.000.

Adim menjelaskan, misi gerakan ini salah satunya untuk merubah perilaku penggunakan plastik. Mengurangi penggunaan plastik meskipun nantinya terbuang atau didaur ulang.

“Ketika mereka membeli kita tawari untuk mengisi ulang.

Tidak hanya di sini, di tempat lain di Trawangan juga banyak yang punya konsep serupa,” jelasnya.

Gerakan RefillMyBottle menawarkan alternatif pembelian air minum kemasan. Tujuannya mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, membangun komunitas gaya hidup yang sadar sampah.

“Tantangannya memang di perilaku ini. Mungkin kalau wisatawan asing ke sini agak mudah karena kulturnya di sana.

Namun untuk yang lokal kita perlu usaha lebih,” kata dia.

Dia mengatakan kelemahan manajemen sampah dapat membuat sampah plastik menumpuk di tempat pembuangan akhir atau malahan mengotori laut dan pantai. Sementara jualan utama Gili Trawangan adalah pesona pantai dan keindahan bawah lautnya. (why)

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 10

Banyak Anak Menikah Pascagempa

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB menargetkan usia kawin pertama perempuan mencapai 21 tahun. Usia itu dipandang ideal bagi semua aspek bagi perempuan. Target itu terus digenjot semua kabupaten dan kota, sehingga pada tahun 2017 lalu, usia kawin pertama perempuan sudah di angka 20,27 tahun.

Karena dengan begitu, target yang ingin dicapai tinggal selangkah lagi. Bahkan saat itu optimis mampu mencapai target ideal 21 tahun.

Namun pihaknya terkejut dengan data tahun 2018.

Usia kawin pertama perempuan kembali turun menjadi 20,23 tahun. Bahkan di kabupaten Lombok Barat, usia kawin pertama perempuan menjadi 19,9 tahun.

“Kondisi kita saat ini 20,23

tahun ini untuk mengejar usia 21 tahun. Turun 20,27 dari tahun 2017,” sebutnya.

Dikatakannya, salah satu sebab usia kawin pertama perempuan turun ialah disebabkan gempa yang terjadi Agustus tahun 2018. Tidak saja di Lobar, di KLU juga banyak perempuan usia anak yang menikah. “Tidak ada tempat mungkin makanya nikah.

Padahal banyak sekali upaya kita, lihat data di Lobar yang

daya, seperti adanya awik awik desa jika keluar di atas jam yang ditentukan, maka akan dinikahkan. Sebab lainnya ialah faktor kemiskinan dan putus sekolah. Program dialog warga sebagai program unggulan sejak 2015 lalu kini tetap dilanjutkan. Bahkan sejumlah desa telah dipetakan untuk jadi percontohan sepanjang tahun 2019. “kita ingin buat pilot yang jadi contoh bagi desa lain agar usia perkawinan pertama ini meningkat. Rencananya di Desa Aikmual, semua program terpadu dari UPTD itu akan difokuskan di sana. Nanti kalau bisa meningkatkan usia kawin,” sebutnya.

Penyetaraan Gaji Staf Desa, Tunggu Regulasi Pusat Praya (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat untuk menyetarakan gaji staf desa sama dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA, hingga saat ini masih belum bisa diaplikasi di tingkat daerah. Termasuk di provinsi NTB. Pasalnya, regulasi terkait kebijakan tersebut hingga kini belum diterima.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH., MH., saat dikonfirmasi Suara NTB di Praya, Rabu (30/1) kemarin.

Ashari mengaku pihaknya sudah mendapat informasi terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut. Namun sampai sekarang belum bisa dilaksanakan, mengingat, aturan secara teknis dari kebijakan tersebut belum diterima pihaknya, termasuk pemerintah kabupaten dan kota di NTB. “Kita masih tunggu regulasinya, baru bisa dilaksanakan,” sebutnya.

Pihaknya bisa memahami kalau itu kebijakan pusat yang harus diamankan di tingkat daerah. Tapi bagaimana kebijakan bisa dilaksanakan, kalau aturannya belum ada.

Bagaimana pola dan tatacaranya. Termasuk dari mana sumber anggarannya.

“Kalau gaji staf desa disetarakan, tentu itu akan membutuhkan anggaran. Lalu, anggaranya siapa yang menanggung. Apakah anggaran daerah ataukah anggaran pusat. Itulah yang sampai saat ini belum ada petunjuk teknisnya,” ujarnya.

Pada prinsipnya, pihaknya siap melaksanakan kebijakan tersebut, tapi tentu harus jelas dulu aturan dan regulasinya. Jangan sampai kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa ada regulasinya. “Harapan kita, regulasinya bisa segera turun. Supaya kita di daerah juga bisa segera melaksanakan kebijakan tersebut,” tegas Ashari. (kir)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Mataram berkunjung ke Yayasan Al Mahsyar dan melihat seperti apa pembinaan yang dilakukan di tempat ini.

Tingkatkan Kepedulian

Mahasiswa UIN Kunjungi SLB Al-Mahsyar Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) khusus tunanetra. SLB ini merupakan lembaga pendidikan ketunaan di bawah Yayasan Al-Mahsyar. SLB ini telah berdiri sejak tahun 80-an.

“Kunjungan ini dimaksudkan untuk memantik kepekaan sosial rekan-rekan mahasiswa, mereka harus tahu bahwa di sekeliling kita banyak orang-orang yang memiliki kekurangan khusus, agar kita selalu bersyukur masih diberi kesehatan jasmani oleh Allah SWT,” ucap Gifar Ilham, ketua rombongan mahasiswa Fakultas Dakwah pada Suara NTB, Rabu (30/1).

Gifar mengatakan kunjungan ini adalah awal komunikasi, harapannya ke depan seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah akan datang silaturahmi kembali ke tempat ini. “Ini adalah momen pembelajaran buat mahasiswa, karena teoriteori seperti materi Bimbingan Konseling yang diajarkan di kelas bisa dipraktikkan di sini,” ucapnya.

Pihak SLB, seperti disampaikan pengurus yayasan Fathony menyambut kedatangan mahasiswa dengan sangat hangat. “Beginilah keadaan adik-adik di sini, namun dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki bukan alasan untuk tidak berpendidikan,” ungkapnya.

Para penyandang tunanetra memiliki usia yang beragam, SLB ini sendiri terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Terlihat kedekatan begitu cepat terbentuk antara mahasiswa dengan anak-anak di sana, mereka saling bercengkrama, belajar huruf Braille, hingga bernyanyi bersama. Anakanak yayasan di sana tampak sedikit terhibur dengan kedatangan para mahasiswa saat itu.

Menurut keterangan pengurus yayasan, sudah dua tahun ke belakang SLB ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah dan hanya mengandalkan donasi dari para donatur. “Kita sudah berusaha menyuarakan soal ini tapi masih belum ada tanggapan,” kata Suparlan salah satu pengurus yayasan.

Mereka berharap rekan-rekan mahasiswa bisa mengangkat isu-isu tentang penyandang disabilitas untuk disuarakan di hadapan pemerintah. Mereka berharap pemerintah harusnya lebih serius lagi dalam memfasilitasi penyandang disabilitas khusus dalam hal pendidikan.

“Selain soal pendidikan, pemerintah juga seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam hal melamar pekerjaan,” kata Suparlan. Ia mengungkapkan masih adanya perlakuan diskriminatif dalam hal ini, terbukti ketika tes CPNS yang lalu diadakan. (dys)

Pemilihan Desa Aikmual sebagai pilot project masih belum final. Namun pihaknya telah melakukan survei untuk melihat kelayakan desa.

Adapun desa yang dipilih ialah desa yang tingkat usia kawin pertama perempuannya masih di bawah 20 tahun.

“Kita sudah keliling survei, bukan karena rata rata usia kawinnya juga, tapi ada juga program bina balita juga. Jadi kita akan ambil di situ. Kita pembinaan secara terus menerus, kita isi keterampilan remaja setempat biar ada pekerjaan tidak nikah,” ungkapnya. (dys)

Siti Muzakarah

PPDB SMP Negeri Disesuaikan dengan Aturan 90 Persen Zonasi

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK- siswa SMK Yarsi Mataram kompetensi keahlian farmasi saat melakukan praktik di laboratorium SMK Yarsi. Pada tahun ajaran baru nanti SMK Yarsi akan membuka dua kompetensi keahlian baru.

SMK Yarsi Mataram akan Buka Kompetensi Keahlian Baru Mataram (Suara NTB) – SMK Yarsi Mataram akan membuka dua kompetensi keahlian baru pada tahun ajaran baru nanti, yaitu dental asisten dan caregiver. Dua kompetensi keahlian ini akan dibuka karena SMKN 8 Mataram yang merupakan SMK kesehatan sudah diubah menjadi SMAN 9 Mataram.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada Rabu (30/1) mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan untuk menambah program baru yaitu dental asisten dan caregiver. “Semoga tahun ini bisa nambah program mengingat SMKN 8 Mataram sudah tutup,” katanya.

Terkait jurusan baru ini, menurut Wahyu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan mendukung, karena laborato-

rium SMKN 8 Mataram untuk tahun depan sudah tidak dipakai. Untuk persiapan laboratorium di SMK Yarsi Mataram sendiri sudah siap.

Sementara itu, berkaitan dengan guru produktif yang nantinya mengajar, Wahyu menjelaskan guru produktif akan diambil dari guru SMKN 8 Mataram. “Untuk guru produktif kebetulan guru SMKN 8 Mataram sudah menawarkan diri.

Insya Allah kami siap terima mutasi guru, terutama yang produktif,” katanya.

Selain itu, pihaknya bersama Panitia Sipensimaru akan melakukan promosi ke semua SMP se-NTB dan lingkungan serta lurah. Pendaftaran siswa baru sendiri sudah dibuka mulai bulan Januari ini.

Selain itu, SMK Yarsi Mataram bekerjasama dengan PT. MHomecare Indonesia.

Nantinya seratus persen lulusan SMK Yarsi siap direkrut oleh PT MHomecare Indonesia.

Dengan begitu, lulusan SMK Yarsi diajak untuk mandiri.

Wahyu menjelaskan, kerja sama itu untuk menyepakati bahwa lulusan SMK Yarsi siap direkrut oleh PT. MHomecare Indonesia. “PT. MHome Care siap merekrut 100 persen lulusan SMK Yarsi Mataram,” katanya.

Nantinya para lulusan akan masuk kategori perawat caregiver atau perawat khusus Lansia. Dengan adanya kerja sama ini maka pandangan bahwa siswa SMK tidak siap kerja dihapus, menjadi siap kerja.

Model dari kerja sama ini, lulusan SMK dijadikan pengusaha di bidang kesehatan. Dengan begitu mereka akan mandiri dan tidak bergantung pada lembaga seperti rumah sakit atau puskesmas. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kota Mataram tahun ajaran mendatang akan menyesuaikan dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Permendikbud itu, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dra. Hj. Suhartini, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan aturan PPDB di Kota Mataram dengan Permendikbud tentang PPDB itu.

“Kita nanti sistem zonasi sebanyak 90 persen, sisanya lima persen jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali,” katanya belum lama ini.

Ia mengakui pihaknya kerap dikritik dalam pelaksanaan PPDB setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk tahun ajaran 2019/2020 nanti akan dilakukan penyesuaian dengan Permendikbud. “Tidak ada lagi minta ini itu, di mana dia tinggal harus masuk ke sekolah itu,” katanya.

Namun, Disdik Kota Mataram belum membuat petunjuk teknis (juknis) berkaitan dengan PPDB. Apalagi melihat jarak antar sekolah di Kota Mataram yang berdekatan. “Nantinya juknis zona antara sekolah akan kami tentukan selanjutnya,” jelasnya.

Mantan Kepala SMPN 9 Mataram ini juga meminta kepada orang tua siswa agar tidak memilih-milih sekolah, karena semua sekolah memiliki fasilitas yang nyaman dan guru yang bagus. “Tapi orang tua sering ikut-ikutan,” katanya.

Disinggung terkait adanya sejumlah SMP negeri yang masih minim siswa, Suhartini meminta kepala sekolah membuat in-

ovasi seperti membuat ikon tertentu yang bisa menarik siswa. Sekolah juga harus menampilkan kualitas dan kenyamanan.

“Kepala sekolah harus punya inovasi, tidak hanya duduk di belakang meja. Buat sekolah memiliki daya tarik, bersih nyaman, ndak ada anak berkelahi, guru tetap ada di tempat, tidak ada jam kosong, maka senang orang tua siswa,” katanya.

Ia juga meminta kepala sekolah menonjolkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk menarik minat orang tua siswa. Dicotohkannya, ekstrakurikuler remaja musala (remus) aktif, akan menarik minat orang tua siswa yang menginginkan akanya menjadi lebih baik. “Ekskul juga ditonjolkan,” katanya.

Terpisah, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengapresiasi adanya Permendikbud baru tentang PPDB. Menurutnya semangat dan tujuan dari Permendibud itu bagus. Namun menurutnya dibutuhkan penyesuaian karena banyak SMP negeri yang lokasinya berdekatan.

“Cuma kalau benar diterapkan, bagaimana nasib sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan seperti SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, dan SMPN 15 Mataram? Zonasi ketiganya sama kan, jadi sepertinya masih tetap butuh penyesuaianpenyesuaian,” ujar Woody dihubungi Rabu (30/1). (ron)

Hj. Suhartini

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 camatan tersebut.

Selong (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Menurut Ridatul Yasa, banDinas Komunikasi, Infor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 matika dan Persandian yaknya OPD dan kecamatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kabupaten Lombok Timur yang belum memiliki website ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Lotim), tidak menampik disebabkan minimnya sarana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 fakta Lotim sebagai daer- dan prasana penunjang serta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah yang kurang informatif dukungan anggaran di masing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 seperti penilaian dari Komi- masing. “Sumber daya yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si Informasi (KI) NTB. Fak- ada di masing-masing OPD ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ta itu juga tergambar dari yang belum maksimal diman1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 organisasi perangkat daer- faatkan,” tegasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Di antara Dinas dan ah (OPD) di Lotim yang tern1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yata sebagian besar belum Badan di Lotim yang belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memiliki fasilitas website memiliki website adalah Di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nas Pariwisata. Kepada Didi era serba digital ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kepala Dinas Komuni- nas Pariwisata sudah dikoor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kasi, Informatika dan Per- dinasikan agar memasukkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sandian H. Ridatul Yasa portal website pariwisata ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kepada Suara NTB, Rabu website yang dimiliki secara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (30/1) menyebut, dari 35 umum oleh Pemkab Lotim 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 OPD se Kabupaten Lotim, yang dikelola oleh Diskomin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hanya beberapa saja yang fo. “Ternyata tidak punya por1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 H. Ridatul Yasa Moh. Juhad Andika Istujaya memiliki fasilitas website. tal website,” ucapnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Adapun yang sudah memi- masi tersebut, Diskominfo katanya terus memperbaha- mengemukakan hal senaPadahal, undang-undang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 katanya mengamanahkan liki adalah Dinas Kesehatan, Lotim sendiri sudah membuat rui data dan informasi yang da akan mengkomunikasi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 semua OPD wajib memili- Dinas Kependudukan dan hostingan gratis yang diberi- ada dalam websitenya. Han- kan masalah website ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Catatan Sipil, Badan Kepe- kan kepada seluruh OPD dan ya saja diakui belum dengan Diskominfo. Webki akun website.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selain 35 OPD di lingk- gawaian dan Peningkatan kecamatan. OPD dan kecama- terkoneksi dengan website mi- site diakui menjadi salah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 up kabupaten, di kecama- Sumber Daya Manusia tan tinggal memasukkan data lik Pemkab Lotim yang dikel- satu layanan untuk mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan pun juga dituntut un- (BKPSDM), Rumah Sakit pada hostingan tersebut. ola Diskominfo. Saat ini se- permudah masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kepala Dinas Pariwisata dang dalam proses komunikasi membuka informasi dentuk memiliki website. Umum Dr. R. Soedjono Selong.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lotim dari 21 kecamatan, Sedangkan yang lainnya pen- Lotim, Moh. Juhad memban- untuk bisa dimasukkan dalam gan mudah dan cepat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 disebut hanya dua kecama- gakuan H. Ridatul Yasa belum tah jika belum memiliki web- website resmi milik Pemkab Hostingan yang diberikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan yakni Aikmel dan Ter- ada pemberitahuan ada por- site. Pihaknya sudah memiliki Lotim tersebut.

Kominfo siap segera akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 website wisata Lotim yang tal online yang bisa diakses ara yang memiliki akses diisi sebagai jawaban atas Sementara itu, Kepala Di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bisa dengan mudah diakses nas Tenaga Kerja dan Trans- kebutuhan masyarakat tempat masyarakat meng- oleh masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Menjawab kebutuhan infor- oleh semua orang. Dispar pun migrasi Andika Istujaya terhadap informasi. (rus) gali informasi seputar ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Sebagian Besar OPD Lotim Belum Miliki ’’Website’’

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ron)

“Usia perkawinan di NTB terlalu rendah, idealnya usia 21 bagi perempuan,” kata Plt. Bidang Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2AKB) NTB, Siti Muzakarah, SKM., Rabu (30/1).

Menurutnya, jumlah pada angka 2017 itu sangat menggembirakan pihaknya.

naik angka perkawinan dininya. Di KLU juga banyak anak yang nikah pascagempa di KLU,” terang Siti.

Yang cukup mengejutkan baginya ialah Lobar. Padahal dari semua kabupaten/ kota di NTB, Kabupaten Lobar yang paling maju komitmen pendewasaan usia perkawinannya. Bahkan ada banyak program unggulan seperti Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamak) dan banyak lagi kegiatan lainnya dipusatkan dilakukan di Lobar.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan masih tingginya angka perkawinan di bawah umur ialah faktor bu-

(Suara NTB/dys)

Usia Kawin Pertama Perempuan di NTB Turun

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 11

Nelayan Temukan Mayat di Perairan Pulau Keramat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sesosok mayat ditemukan nelayan di perairan Pulau Keramat Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan, Rabu (30/1). Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 10.00 Wita dengan kondisi bagian kepala dan kedua tangan hancur.

(Suara NTB/ist)

Rudini

Berdasarkan informasi, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang nelayan yang sedang mencari cumi-cumi di perairan setempat. Ketika itu saksi melihat mayat tersebut terapung dari arah laut terbawa arus menuju kumpulan sampah di pinggir pantai.

Saksi kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa Labuhan Bajo.

Selanjutnya tak lama pihak Kepolisian bersama masyarakat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi.

Jasad tak dikenali tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantung jenazah untuk dibawa ke daratan.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Magfur, SIK yang membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Saat ini jenazah sudah dibawa ke RSUD Sumbawa untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Guna

Rudini Ingin Perkuat NTB di Pra-PON

mengetahui identitas mayat, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran Polsek di lingkup Polres Sumbawa dan Polres jajaran Polda NTB terkait dengan pencarian orang hilang.

“Kami masih berkoordinasi dengan Polsek jajaran Sumbawa dan Polres jajaran Polda NTB terkait ada atau tidaknya info orang hilang yang diterima masingmasing Polres untuk mendapatkan identitas jenazah tersebut.

Sekarang kami upayakan untuk tim identifikasi Polres melapor ke rumah sakit untuk pemeriksaan awal jenazah bersama dokter,” pungkasnya. (ind)

Butuh Ratusan Juta Tangani Kerusakan Infrastruktur

Zaky Magfur

Pemeriksaan Kesehatan CTKI di RSUD Dimulai Pekan Depan

Mataram (Suara NTB) – Gelandang serang Kota Bima Rudini (21) tidak asing di dunia sepak bola NTB. Pemain yang berkulit sawo matang ini merupakan atlet yang sukses membawa Kota Bima meraih juara di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018.

Sukses di ajang multi olahraga regional NTB, pemain kelahiran tanggal 9 Januari 1999 ini ingin mewakili NTB di Pra-PON sepak bola tahun 2019. Dia berharap Asprov PSSI NTB memberikan kesempatan pada semua pemain Kota Bima untuk ikut Pra-PON. Termasuk dirinya sangat berharap bisa main di level nasional.

“Saya berharap bisa mewakili NTB di Pra-PON, soalnya saya juga ikut andil membawa tim Kota Bima juara Porprov,” ucapnya kepada Suara NTB di Sumbawa, Rabu (30/1).

Alumni SMK 1 Kota Bima ini mengatakan tampil mewakili NTB di level nasional merupakan harapan para atlet sepak bola di NTB . Begitu juga dirinya sangat berharap bisa tampil di ajang nasional. Namun yang menjadi kendala saat ini belum ada agenda Asprov PSSI NTB untuk seleksi atau memanggil atlet yang dipersiapakan mengikuti PraPON 2019. Padahal, event itu tinggal di depan mata.

Menurutnya, menjelang ajang Pra-PON sepak bola 2019, dia berharap Asprov PSSI NTB lebih prioritaskan atlet Kota Bima (juara Porprov) yang mengisi komposisi tim Pra-PON sepak bola NTB. Sebab para pemain sepak bola Kota Bima sukses meraih juara Porprov NTB 2018 setelah mengalahkan Sumbawa Barat 3-2 di babak final.

Rudini sendiri tampil sebagai pemain gelang serang di tim Kota Bima. Saat ini Rudini masih intensif latihan untuk menghadapi Pra-PON. Maklum selain berlabel pemain Kota Bima, ia juga ikut melatih di salah satu klub sepak bola di Sumbawa.

Rudini punya ambisi besar untuk membela tim NTB di pentas nasional. Oleh karena itu dia terus berlatih guna menjaga kebugaran fisik. Dia berharap Asprov PSSI NTB segera memanggil pemain untuk persiapan membela NTB di Pra-PON. Sehingga para pemain NTB lebih siap menghadapi event nasional itu. (fan)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Semua fungsi di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Sumbawa akan terintegrasi. Pasalnya mulai pekan depan, pemeriksaan kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) mulai dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa.

Direktur RSUD Sumbawa, dr.

Dede Hasan Basri kepada wartawan, Rabu (30/1) kemarin mengakui, pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait mengenai CTKI. Terutama terkait fungsi medical Check Up (pemeriksaan kesehatan) yang kini sudah disiapkan.

Rencananya pemeriksaan sudah bisa dilakukan di rumah sakit mulai pekan depan.

“Tadi kami rapat bersama Ke-

pala Disnakertrans Provinsi dan Sumbawa serta seluruh sponsor PT tentang CTKI. Insya Allah mulai hari Senin pemeriksaan kesehatan sudah bisa dilakukan di RSUD,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ini di LTSP, akan mengunakan sistem online. Pertama nantinya akan dilakukan pemeriksaan untuk CTKI yang akan berangkat ke Malaysia. Selanjutnya juga untuk ke negara tujuan lainnya di Asia termasuk Timur Tengah yang akan mulai dibuka.

“Sebelumnya pemeriksaan kesehatan CTKI di klinik. Sekarang semuanya sistem online. Jadi nanti pemeriksaannya satu pintu di rumah sakit. Pertama buka untuk TKI yang ke Malaysia. Kalau Timur

Tengah Insya Alah akan dibuka juga. Ke Asia juga seperti Taiwan dan lainnya,” terangnya.

Dengan adanya pemeriksaan di satu tempat nantinya, dapat menguntungkan semua pihak. Sponsor semakin dipermudah dan rumah sakit sebagai salah satu fungsi di LTSP juga mendapat keuntungan. Begitupula dengan adanya sistem online juga sebagai fungsi kontrol. Misalnya ada TKI yang bermasalah di negara tujuan sebelumnya, maka jika ingin kembali berangkat langsung ditolak dalam sistem online. Adapun terkait harga pemeriksaan diakuinya sudah disetujui, sesuai dengan Perda yakni sekitar Rp560 ribu. “Kesepakatan semuanya disetujui. Jadi kita permudah TKI kita, pengontrolannya juga dengan sistem online ini,” pungkasnya. (ind)

Desi-Alyssa Pasang Target Emas Mataram (Suara NTB) Atlet voli pasir NTB, Desi Ratnasari dan Alyssa Mutakhara siap mempersembahkan medali di ajang nasional.

Mereka memasang target medali emas di Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2019 dan PON XX di Papua tahun 2020.

Desi Ratnasari yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (30/1) mengatakan, target medali emas di PraPON 2019 cukup realistis.

Pasalnya ia bersama rekannya Alyssa Mutakhara merupakan atlet berprestasi nasional. Terakhir mereka berhasil meraih medali emas di Kejurnas di Bengkulu tahun 2018.

FORKI NTB Usulkan Enam Atlet Masuk PPLPD Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karate mengusulkan sebanyak enam atlet masuk dalam PPLPD NTB. Keenam atlet itu sudah menjalani tes fisik, dan saat ini mereka menunggu Surat Keputusan (SK) pemanggilan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah (PPLD) NTB. Pelatih Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Akhwan yang diwawancara Suara NTB via ponselnya, Rabu (30/1) kemarin mengatakan keenam atlet yang diusulkan masuk dalam PPLD NTB tahun 2019 adalah Sonya Aulia Ningrum (KKI), Sakhirah Atiyah (INKAI), L. M. Tatas (INKAI), Gandi Dharma Pratama (Shoto-Kai), Zuhri Al-Hadid (INKANAS) dan Abdul Kadir (INKANAS).

“Atlet karate yang diusulkan masuk PPLPD ada enam orang. Mereka mereka berasal dari beberapa perguruan yakni KKI, INKAI, Shoto-Khai dan INKANAS,” ucapnya.

Dikatakan Akhwan, keenam atlet tersebut sudah menjalani tes fisik, tes kesehatan dan tes psikologi. Saat ini pihaknya sedang menunggu hasil tiga komponen tes tersebut dan tengah menunggu SK pemanggilan keenam atlet tersebut. “Mudah-mudahan keenam atlet itu lolos tes,” jelasnya.

Sementara itu, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulakan dua cabor yang dibina di PPLPD NTB. Yakni cabor tinju dan cabor karate. Namun belakangan diputuskan hanya atlet karate yang diusulkan masuk PPLPD, sementara atlet cabor tinju belum bisa diusulkan masuk PPLPD NTB tahun ini karena belum ada atlet yang diusulkan oleh Pertina NTB. “Tahun ini sebenarnya ada dua cabor yang dibina di PPLPD, yakni tinju dan karate. Namun baru atlet karate yang bina tahun ini, sementara tinju belum mengusulkan atlet,” ujar Kadispora NTB yang akrab disapa Eni. (fan)

“Target kami di Pra-PON pasti medali emas. Sebab kita sudah sering merebut medali emas di level nasional. Terakhir, di kejurnas voli pasir Bengkulu tahun 2018 kita juara,” ucapnya.

Selain meraih medali emas, Desi-Lisa juga selalu tampil sebagai finalis bersama tim senior andalan Indonesia pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana.

Sementara di Pra-PON 2019 pasangan Putu-Dita tidak ikut, karena terkendala usia. “Putu-Dita tidak ikut Pra-PON,” jelasnya.

Absennya Putu-Dita di Pra-PON 2019 bakal membuat pasangan Desi - Alys-

sa berpeluang meraih medali emas. Sebab lawan berat mereka di ajang nasional Putu-Dita tidak ikut. Meski Putu-Dita absen, namun Desi-Alyssa mengaku akan tetap mewaspadai kehebatan lawan-lawan berat mereka.

Khususnya tim dari Jawa Timur (Jatim) dan DI Yogyakarta akan menjadi lawan kuat mereka. Namun demikian Desi-Alyssa tidak takut, mereka optimis dapat mengalahkan Jatim dan DI Yogyakarta, sebab selama kejurnas tahun 2018 mereka selalu menang. “Jatim dan DI Yogyakarta pernah kita kalahkan. Jadi target kami pasti emas,” akunya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Impor Jagung Diyakini Tidak Pengaruhi Harga Dompu (Suara NTB) Pemerintah pusat memutuskan akan mengimpor jagung untuk kebutuhan perusahaan pakan ternak. Kendati kebijakan impor menjelang masa panen jagung petani, hal ini diyakini tidak memengaruhi harga jual jagung petani di Dompu.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP kepada Suara NTB di Dompu, Rabu (30/1). Menurut Ilham, kuota impor yang dilakukan pemerintah tidak banyak. Sehingga tidak akan menurunkan harga jual jagung petani di bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp4 ribu per kg.

“Saya rasa tidak ada dampaknya bagi petani jagung di Dompu, karena jumlahnya tidak banyak untuk kebutuhan perusahaan pakan ternak,” katanya.

Ilham mengaku, Februari 2019 ini jagung petani di Dompu mulai melakukan panen dan diperkirakan sekitar 800 ha.

Hanya saja tidak berada pada satu hamparan, tapi berada di spot – spot hamparan lahan jagung. Bahkan beberapa petani melakukan panen pada Desember 2018 dan Januari 2019.

“Harga jual jagung petani Rp4.200 per kg,” katanya.

Berdasarkan data luas tanam jagung petani di Kabupaten Dompu, perkiraan panen raya pada April – Mei 2019. Sehingga impor yang dilakukan pemerintah saat ini tidak akan berdampak pada harga jagung petani di puncak masa panen. “Harga jagung di awal masa panen Rp4 ribuan, sehingga pada puncak masa panen sekitar Rp3 ribuan. Itu masih standar,” terangnya. (ula)

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456 Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan), 12345678901234567890123456 membutuhan anggaran sekitar Rp100 juta un12345678901234567890123456 tuk menangani fasilitas kelautan yang rusak 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 dihantam gelombang tinggi belum lama ini.

12345678901234567890123456 Adapun fasilitas yang banyak ditemukan ru12345678901234567890123456 sak, yakni tempat menjemur rumput laut kare12345678901234567890123456 na lokasinya berada sangat dekat dengan laut.

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Kepala Dislutkan melalui Kabid Sumber 12345678901234567890123456 Daya Peningkatan Daya Saing Produk Ke12345678901234567890123456 lautan Perikanan (PSDKP) Agusman S. Pt 12345678901234567890123456 Kepada Suara NTB, Rabu (30/1) mengatakan, 12345678901234567890123456 fasilitas yang rusak akibat hantaman om12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 bak tersebut harus cepat ditangani. Bahkan 12345678901234567890123456 anggaran perbaikan fasilitas tersebut sudah 12345678901234567890123456 mulai diusulkan ke TAPD. 12345678901234567890123456 Hanya saja, untuk sementara ini pihak 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 terkait masih fokus melakukan inventalisir 12345678901234567890123456 kembali kerusakannya. Hal ini dilakukan, 12345678901234567890123456 jangan sampai ada yang terlewat dalam pen12345678901234567890123456 anganan nantinya. Terutama fasilitas yang 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 kerusakannya mencapai 70-80 persen harus 12345678901234567890123456 menjadi prioritas untuk penanganan lanju12345678901234567890123456 tan. Jika tidak maka kualitas rumput laut di 12345678901234567890123456 KSB akan berkurang dan harganya juga 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 menurun signifikan.

12345678901234567890123456 “Memang kita sudah usulkan anggaran 12345678901234567890123456 penanganan lanjutan fasilitas yang rusak itu.

12345678901234567890123456 Hanya saja sampai dengan saat ini belum 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 ada realisasi,” ungkapnya 12345678901234567890123456 Dikatakannya, kerusakan fasilitas DKP kare12345678901234567890123456 na hantaman ombak, merupakan sarana yang 12345678901234567890123456 dianggap sangat penting. Hal ini tentu sangat 12345678901234567890123456 beralasan karena keberadaan para-para (tem12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 pat untuk menjemur rumput laut) bertujuan 12345678901234567890123456 agar kualitas pengeringannya maksimal dan 12345678901234567890123456 memiliki harga tinggi. Makanya pola penangan12345678901234567890123456 an para-para ini harus segera dilakukan.

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Sementara, untuk relokasi terhadap ba12345678901234567890123456 ngunan tersebut, pihaknya berencana akan 12345678901234567890123456 memanggil kelompok budi dayanya. Sehing12345678901234567890123456 ga tidak ada yang merasa dirugikan nantin12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 ya, karena saat ini tercatat ada sekitar lima 12345678901234567890123456 titik yang harus direlokasi ke tempat yang 12345678901234567890123456 lebih aman. Jika tetap dipaksakan di lokasi 12345678901234567890123456 saat ini, dikhawatirkan bangunan itu 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 akan roboh dan tidak lagi memberikan man12345678901234567890123456 faat bagi para nelayan budi daya ini.

12345678901234567890123456 “Penanganan para-para ini sangat pent12345678901234567890123456 ing untuk menjaga kualitas hasil produksi 12345678901234567890123456 rumput laut kita. Makanya kita minta su12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 paya usulan pembiayaan bisa segera dis12345678901234567890123456 etujui untuk mempercepat penanganan 12345678901234567890123456 lanjutan,” tandasnya. (ils) 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456 Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 H. W. Musyafirin MM, mendukung secara 12345678901234567890123456 penuh program zero waste NTB bebas sam12345678901234567890123456 pah tahun 2023. Dukungan ini tentu sangat 12345678901234567890123456 beralasan, karena pada prinsipnya penanga12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 nan sampah masih belum maksimal dan 12345678901234567890123456 menjadi masalah secara nasional. Hanya saja 12345678901234567890123456 untuk pola penanganan sampah ini tidak ha12345678901234567890123456 nya bentuk fisiknya saja melainkan sampah 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 didalam tubuh juga harus diperhatikan.

12345678901234567890123456 “Secara umum kita sangat mendukung pro12345678901234567890123456 gram tersebut, karena penanganan sampah ini 12345678901234567890123456 merupakan masalah skala nasional. Makanya 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 SKPD yang sengaja kita berikan tanggung jawab 12345678901234567890123456 terhadap masalah sampah ini kita segarkan.

12345678901234567890123456 Hal itu kita lakukan semata-mata supaya pen12345678901234567890123456 anganan sampah bisa maksimal di KSB. Ter12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 masuk program PDPGR yang kita canangkan 12345678901234567890123456 juga arahnya ke upaya penanganan sampah,” 12345678901234567890123456 ungkap bupati kepada Suara NTB, Rabu (30/1).

12345678901234567890123456 Dikatakannya, dengan Perda PDPGR yang 12345678901234567890123456 saat ini menjadi ikon Sumbawa Barat, bisa 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 menjadi tumpuan supaya penanganan sam12345678901234567890123456 pah ini bisa maksimal. Selain itu, pola penya12345678901234567890123456 daran masyarakat terkait perilaku hidup se12345678901234567890123456 hat juga akan terus digalakkan. Karena kalau 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 boleh jujur, kesadaran masyarakat untuk bisa 12345678901234567890123456 membuang sampah pada tempatnya masih 12345678901234567890123456 sangat kurang. Sehingga butuh penyadaran 12345678901234567890123456 secara masif terkait hal ini dan itu tugasnya 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 di DLH. Jika masalah ini tidak mampu dise12345678901234567890123456 lesaikan oleh LH, minimal pejabatnya kita 12345678901234567890123456 ganti lagi agar penanganan sampah ini bisa 12345678901234567890123456 semakin maksimal. Bahkan langkah-langkah 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 kongkret penanganan sampah juga akan ter12345678901234567890123456 us dilakukan. Karena sampah ini tidak sela12345678901234567890123456 manya menjadi sampah, melainkan bisa ber12345678901234567890123456 nilai ekonomis bagi masyarakat. “Saya rasa 12345678901234567890123456 sudah cukup dengan Perda PDPGR sampah 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 ini bisa tertangani secara maksimal. Kandati 12345678901234567890123456 demikian, kita juga akan siapkan untuk pro12345678901234567890123456 gram lain sebagai penunjung pola gotong roy12345678901234567890123456 ong yang telah kita siapkan, “ sebutnya.

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Bupati juga tidak memungkiri upaya pen12345678901234567890123456 anganan sampah masih belum bisa maksimal 12345678901234567890123456 dilakukan. Keterbatasan sarana pengangku12345678901234567890123456 tan menjadi faktor utama sampah tidak ter12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 tangani secara baik. Salah satu contoh saja di 12345678901234567890123456 Kota Taliwang, jumlah sampah perhari yang 12345678901234567890123456 dihasilkan masyarakat mencapai 25 ton. Jika 12345678901234567890123456 dirincikan dengan total jumlah penduduk se12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 kitar 39.000 jiwa, artinya 0,75 kilogram sam12345678901234567890123456 pah yang dihasilkan oleh satu keluarga per 12345678901234567890123456 hari. Sementara sampah-sampah yang bisa 12345678901234567890123456 terangkut secara maksimal hanya sekitar 15 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 ton. Sedangkan sisanya 10 ton lagi sampai 12345678901234567890123456 dengan saat ini masih menjadi kendala.

12345678901234567890123456 Sementara, sampah dari kecamatan- ke12345678901234567890123456 camatan ditaksir mencapai lima ton perhari 12345678901234567890123456 dan hanya setengahnya saja yang bisa terba12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 wa ke TPA. Sementara sisanya, masih 12345678901234567890123456 dibuang sembarangan oleh masyarakat.

12345678901234567890123456 “Harus kita akui masalah sarana penangan12345678901234567890123456 an sampah kita masih belum maksimal. Teta12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 pi kita tetap akan berupaya melengkapinya, 12345678901234567890123456 sehingga penanganan sampah di KSB ini bisa 12345678901234567890123456 semakin maksimal,” tukasnya. (ils) 12345678901234567890123456

Desi Ratnasari dan Alyssa Mutakhara

Dukung Program Zero Waste Melalui PDPGR

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 12

Kecelakaan Tunggal Jurkamnas Prabowo-Sandi Panaskan Mesin Mobil Anggota DPRD NTB Masuk Politik Relawan NTB Mataram (Suara NTB) Seiring dengan makin dekat suksesi Pipres 2019, relawan pemenangan pasangan Capres/ Cawapres nomor urut 1, Prabowo

Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) di NTB, terus memompa semangat perjuangan agar terus aktif bergerak untuk mencapai target kemenangan.

Salah satu kelompok relawan pemenangan Prabowo-Sandi, yakni Garuda Emas, sengaja mendatangkan salah satu juru kampanye nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi ke NTB, yakni Ustadz Haikal Hasan untuk memberikan motivasi dan dorongan semangat perjuangan. ‘’Kedatangan beliau (Ustadz Haikal Hasan, red) untuk memberikan spirit dan motivasi bagi para relawan Garuda Emas,” kata Sekretaris Wilayah relawan Garuda Emas PrabowoSandi, Edi Firman, Rabu (30/1).

Relawan Garuda Emas sudah

memiliki struktur dan jaringan hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa di NTB. Relawan Garuda Emas menyasar seluruh segmen untuk bergerak dan mensosialisasikan visi misi dan program dari Prabowo Sandi untuk mewujudkan Indonesia adil dan bermakmur. Mulai dari segmen pemilih milineal, emak-emak, profesional dan berbagai lapisan masyarakat. “Dan beliau adalah salah satu inisiator ijtima ulama memberikan rekomendasi untuk dukung Prabowo - Sandi di Pilpres,” terangnya.

Ia membeberkan, relawan Garuda Emas menargetkan di NTB bagi kemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres mencapai 90 persen. Meski begitu, Relawan Garuda Emas tetap diingatkan dalam melakukan kerja kerja politik bagi kemenangan Prabowo - Sandi, agar tetap mematuhi dan menaati aturan berlaku.

“Meski saat ini situasi politik makin memanas, Relawan Garuda Emas tetap kita ingatkan harus saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa berbeda pilihan politik,” imbuhnya. (ndi)

Saluran Drainase

Praya (Suara NTB) Sebuah kecelakaan tunggal dialamisalahseoranganggotaDPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, Rabu (30/1). Mobil yang ditumpangi pria asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleng dan masuk ke saluran drainase di jalur by pass depan Lombok International Airport (LIA). Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun pengemudi mobil Ishaka (58) asal Mataram, terpaksa harus mendapat perawatan di Puskesmas Penujak, akibat mengalami luka-luka. “Ini murni kasus lakalantas tunggal,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, AKP

Suherdi, Rabu sore kemarin, membenarkan kejadian tersebut.

Musibah kecelakaan itu sendiri berlangsung sekitar pukul 13.00 wita. Kala itu mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DR 1077 DG yang ditumpangi anggota DPRD NTB tersebut, melaju dari arah timur (bandara) menuju barat arah Kota Mataram. Setibanya didepan Hotel D’Max Praya, mobil yang dikemudikan Ishaka tiba-tiba oleng ke arah kiri.

Pengemudi mobil pun berusaha mengendalikan laju kendaraan yang waktu itu melaju cukup kencang. Namun mobil tak kunjung bisa dikendalikan. Sehingga mobil pun terjatuh ke saluran drainase ditepi jalur by pass LIA. Kejadian itu sempat mengudang perhatian warga sekitar dan penggunan jalan yang kebetulan melintas. Akibatnya, arus lalu lintas dijalur tersebut terhambat. Polisi yang datang beberapa saat kemudian begitu mendapat laporan, langsung melakukan olah TKP. Sementara pengemudi langsung dilarikan

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

ke Puskesmas Penujak. Untuk mendapat perawatan.

“Kalau penumpang mobil dalam kondisi sehat. Walaupun sedikit trauma. Sementara pengemudi harus menjalani perawat dari tim medis,” jelas Suherdi seraya menambahkan, adapun mobil korban sempat diamankan di kantor Satlantas Polres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Kondisi mobil tidak terlalu parah kerusakanya. Hanya di bagian depan dan beberapa bagian mobil yang ringsek akibat benturan dengan benda keras. “Untuk penyebab pasti kecelakaan masih belum bisa disimpulkan. Tapi karena ini kecelakaan tunggal, bisa jadi karena pengemudi kehilangan konsentrasi saat mengemudi,” timpal mantan Kasat Lantas Polres Mataram ini. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3179 BA NOKA/NOSIN : MH1JB51116773747/ J B 5 1 E - 1 7 6 9 1 5 1 AN.TARSISIUS HLG D’SKTR KOTAN MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4193 HY NOKA/NOSIN : MH1JW112FK182160/ JFW1E-1179356 AN.MADE JANUARI HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Penyerapan APBN Harus Dimaksimalkan BANYAK program pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam membiayai program pembangunan ini, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, satuan kerja (satker) hingga instansi vertikal mengusulkan anggaran yang tidak sedikit. Bahkan, kalau anggaran itu tidak cukup, masing-masing instansi mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dialokasikan.

Meski demikian, ketika usulan sudah disetujui oleh pemerintah pusat, baik oleh kementerian ternyata daerah dan satker tidak mampu menggunakan anggaran secara utuh. Banyak anggaran yang bersumber dari APBN tidak bisa dieksekusi, sehingga anggaran yang tidak terealisasi masih banyak. Padahal, kalau dana ini dipergunakan untuk pembangunan, maka sejumlah persoalan seperti kemiskinan, pengangguran bisa teratasi.

Sayangnya, satker dan pemerintah daerah justru tidak mampu mempergunakan anggaran yang sudah ada untuk kepentingan masyarakat banyak. Semestinya, pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal menggunakan anggaran sesuai penggunaan di lapangan. Namun, apa yang terjadi, saat anggaran ada, justru satker dan pemda tidak mampu menggunakan anggaran sepenuhnya dan banyak yang kembali ke pusat.

Melihat data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, jika pada tahun 2018, hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satker di NTB. Di mana, hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen. Menurut Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM., dana APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun dan dana desa Rp980,8 miliar.

Sementara sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen, belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen, DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen.

Sebagai masyarakat NTB dengan kondisi baru tertimpa bencana gempa bumi, semestinya satker yang diberikan kewenangan mengelola anggaran dari pusat harus optimal memanfaatkannya.

Jika selama ini satker atau beberapa pimpinan OPD berkilah adanya perubahan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang menjadi alasan sesungguhnya tidak bisa ‘’dibenarkan’’. Tidak menutup kemungkinan satker atau pimpinan OPD kurang gesit berkonsultasi ke pusat, sehingga anggaran yang semestinya bisa dieksekusi justru harus dikembalikan ke pusat.

Untuk itu, semua pihak baik eksekutif dan legislatif di NTB harus mencermati permasalahan ini. Jangan sampai kasus ini terulang kembali untuk ke sekian kalinya, karena dana Rp900 miliar ini bukanlah dana yang sedikit. Dana ini, jika dipergunakan untuk pembangunan masyarakat, khususnya program unggulan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran, maka akan banyak dampaknya.

Tidak hanya itu, tindakan dari anggota DPRD NTB, seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB H. Abdul Hadi yang akan bertindak cepat mencari tahu kendala dan persoalan yang terjadi pada satker yang mengelola dana APBN ditunggu. Termasuk bagaimana menjembatani agar satker pusat yang selama ini mengelola dana APBN berkoordinasi dengan daerah, sehingga jelas peruntukan anggarannya. Inilah yang harus menjadi bahan evaluasi di masa mendatang, agar kasus serupa tidak terulang kembali, yakni koordinasi harus ditingkatkan. Adanya koordinasi yang bagus antara satker pusat di daerah dan pemda setidaknya menjadi solusi tepat ke mana arah penggunaan anggaran. Dan, tidak ada lagi dana pusat dengan nilai besar harus kembali ke pusat, hanya karena perencanaan dan koordinasi yang belum bagus. (*)

OPINI

Halaman 14

Membangun Sepakbola NTB Tanpa Mafia EPAKBOLA adalah olahraga terpopuler sejagad. Putaran ekonominya juga terbesar.

Manajemennya sudah masuk pada industri. Efek industri semakin meningkatkan profesionalisme dan dampak ekonomi bagi pemain, pelatih, klub, dan lainnya. Namun, muncul dilemma yang menjebak. Salah satunya adalah hadirnya hantu mafia sepakbola yang berkuasa mengatur skor pertandingan. Patut diapresiasi klub maupun pemain sepakbola asal NTB hingga detik ini belum disebut-sebut dalam pusaran mafia pengaturan skor.

Kabar menggembirakan sekaligus dilematis datang dari respon Polri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian resmi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Tujuannya untuk memberangus mafia yang mengatur skor pertandingan di liga Indonesia. Satgas dibentuk sesuai dengan surat perintah Kapolri Nomor 3678 tanggal 21 Desember 2018.

Pembentukan satgas menjadi angin segar bagi pemberantasan mafia sepakbola. Di sisi lain, muncul kekhawatiran timbulnya pusaran baru di balik penegakan hukum dan celah adanya intervensi. Pencegahan tentunya perlu dikedepankan. Stakeholder persepakbolaan di bawah manajemen PSSI mesti menjadi garda terdepannya. NTB dapat menjadi teladan dalam membangun sepakbola tanpa mafia.

Catatan Kasus Kasus demi kasus terus menyesaki persepakbolaan negeri ini. Tidak hanya datang silih berganti, tetapi terus menumpuk dan menjadi bom waktu.

Salah satunya terkait pengaturan skor.

Pengaturan skor sebenarnya bukanlah isu baru dalam dunia sepakbola, termasuk di Indonesia. Suryo (2018) memaparkan bahwa sepakbola Indonesia rentan terhadap pengaturan skor. dikarenakan industri sepakbola Indonesia yang tidak sehat secara finansial. Kondisi ini menjadi sasaran empuk para bandar judi.

Kasus pengaturan skor sudah hadir sejak tahun 1950-an. Judi sepakbola kala itu dilegalkan bahkan dikelola negara. Adalah Ramang, pemain Timnas dan PSM Makasar yang legendaris pernah terlibat. Selanjutnya jelang Asian Games 1962 badai pengaturan skor menerjang Timnas.

Tidak tanggung-tanggung, ada 18 pemain timnas yang terlibat.

Era berikutnya dalam kurun waktu 1979-1994, judi bola dan pengaturan skor mendapatkan surganya di kompetisi Galatama. Galatama menjadi lahan

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO

(PemerhDeputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) ;Penikmat Sepakbola Indonesia)

”

Hukum adalah panglima. Kehadiran peran kepolisian menjadi niscaya karena masuk dalam ranah pidana. Namun hal ini jangan membuka celah untuk masuknya intervensi ke dalam manajemen persepakbolaan.

Kehadiran kepolisian mesti hanya sebatas penanganan tindak pidana tidak boleh terlalu dalam. Polri penting berkonsentrasi membidik keterlibatan penjudi hingga mengungkap jaringan internasionalnya.

Hal ini mengingat tidak mungkin dijangkau oleh PSSI.

basah bagi para penjudi. Pada tahun 1982, Kaslan Rosidi, bos klub Cahaya Kita, juga pernah menskors 10 pemainnya yang terlibat dalam kasus suap.

PSSI kala itu sebenarnya telah bertindak. Pada tahun 1984 dibentuk Tim Antisuap yang dipimpin langsung Acub Zainal, penggagas Galatama. Namun karena tugas yang sangat terbatas, tim ini tidak mampu bekerja secara maksimal.

Baru-baru ini isu pengaturan skor kembali menghebohkan publik saat acara Mata Najwa. Salah satu narasumber, Bambang Suryo, membocorkan kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Suryo memperlihatkan buku catatan yang berisikan daftar runner dan sub-runner yang aktif berkegiatan pada 2011-2015. Empat pelatih klub dituding ikut terlibat sebagai pelaku.

Polri kini tengah menyelidiki dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola Liga Indonesia pada musim 20132017. Polisi melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti baru kasus pengaturan skor. Saksi-saksi telah dipanggil, seperti Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria, Dirut PT Liga Indonesia Baru Berlington Siahaan, Manajer Madura FC Januar Hermanto, Sekjen BOPI Andreas Marbun, dan Ketua BOPI Richard Sambera. Selain itu juga dari pihak Kemenpora dan wasit.

PSSI menolak dianggap membiarkan mafia pertandingan. Beragam upaya yang disarankan FIFA diklaim telah dilakukan untuk mencegah dan menga-

RADIO

wasi kecurangan. PSSI mengklaim telah menggelar pendidikan kilat antisuap bagi para wasit dan hakim garis. Pengurus PSSI dan pemilik klub pun wajib meneken pakta integritas terkait kewajiban menjunjung prinsip fair play. PSSI menanggapi agar dugaan pengaturan skor maupun keterlibatan pengurus PSSI untuk melapor ke Komisi Disiplin atau kepolisian.

Melawan Jebakan Pembentukan satgas antimafia bola patut diapresiasi. Namun harus disadari kehadirannya bukanlah palugada yang bisa menyelesaikan permasalahan apalagi dalam waktu singkat. Alih-alih menghadirkan solusi penegakan, jangan sampai satgas justru membuat permasalahan baru yang menambah kompleksitas.

Permasalahan sepakbola termasuk pengaturan skor tidak mungkin terselesaikan dengan pendekatan parsial dan reaktif. Peta jalan dan solusi komprehensif mesti ditempuh secara total. Tidak boleh ada kata toleransi bagi mafia.

Kepemimpinan dan manajerial di tubuh PSSI mesti memberikan keteladanan. PSSI harus membuktikan bersih, tegas dan profesional terlebih dahulu. Langkah-langkah nyata dan ekstrim penting ditunjukkan dan ditempuh sebagai jawaban atas kondisi darurat ini.

Hukum adalah panglima. Kehadiran peran kepolisian menjadi niscaya karena masuk dalam ranah pidana.

Namun hal ini jangan membuka celah

untuk masuknya intervensi ke dalam manajemen persepakbolaan. Kehadiran kepolisian mesti hanya sebatas penanganan tindak pidana tidak boleh terlalu dalam. Polri penting berkonsentrasi membidik keterlibatan penjudi hingga mengungkap jaringan internasionalnya. Hal ini mengingat tidak mungkin dijangkau oleh PSSI. Sebaliknya, Komdis PSSI penting menunjukkan taringnya. Paralel dengan penanganan kepolisian, maka Komdis mesti berindak cepat dan taktis. Sanksi internal mesti ditegakkan guna memberikan efek jera. Tanpa pandang bulu. Pemenuhan aspek keadilan mesti menjadi pegangan.

Mencuatnya kembali isu pengaturan skor bukan tidak mungkin menjadi jalan menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan eksisting PSSI. Langkah ksatria yang ditunjukkan di awal akan menjadi poin terbaik. Jangan sampai kembali terjadi perseteruan manajemen di tubuh PSSI. Apalagi hingga mengundang kembali sanksi dari FIFA. Rakyat sudah rindu prestasi dan frustasi melihat sengkarut permasalahan yang muncul. Isu pengaturan skor justru dapat menjadi pelecut bangkitnya sepakbola.

POJOK PBN 2018 tak terserap maksimal, warning untuk kepala daerah ‘’Penyakit’’ kambuhan yang belum ditemukan ‘’obatnya’’

***

Pemkot akan selektif terima investor Semoga tak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2019

Usut Dugaan Pembakaran Rumah Direktur Walhi Mataram (Suara NTB) Polda NTB akan melibatkan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Bali untuk bahan penyelidikan dugaan pembakaran rumah aktivis lingkungan Murdani.

Langkah itu untuk menemukan titik terang siapa pelaku pembakaran rumah Direktur Eksekutif Walhi NTB, Senin (28/1) dinihari lalu itu.

“Dalam kejadian ini, ada indikasi rumah korban itu dibakar. Tapi masih diproses di Polres Loteng. Nanti rencana libatkan forensik,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. I Komang Suartana, SH.,SIK , Rabu (30/1). Pelibatan forensik karena hasil identifikasi awal di TKP, ditemukan ada botol bekas, sisa percikan api dan benda benda lain yang digunakan bekas membakar dan sisa kebakaran. Menurut Kabid Humas, hanya forensik yang bisa membuktikan bahwa kejadian itu mengarah ke aksi pembakaran orang tak dikenal.

“Kalau ada unsur kesengajaan, ada bukti bukti di TKP. Kan ada lemparan botol, bekas perci-

kan api, benda lainnya, nanti forensik yang periksa,” jelasnya.

Sementara itu, Rabu kemarin Murdani mendatangi Polda NTB. Ia melaporkan soal kasus pembakaran rumahnya, didampingi tim pengacara, Walhi nasional dan Amnesti Internasional. Namun mereka kecewa lantaran laporan ditolak di SPKT Polda NTB, sebab laporannya dianggap sama sehingga dikhawatirkan doble.

“Kami sangat sesalkan. Sebab yang kita laporkan hari ini kah soal ancaman pembunuhannya, sedangkan yang ditangani di Polres Lombok Tengah itu adalah aksi pembakaran,” sesal Dwi Sudarsono, selaku kuasa hukum korban. Namun ia akan menco-

ba prosedural sebagaimana saran petugas SPKT untuk melengkapi laporan.

Sementara Murdani mengaku, ancaman itu sudah ada sejak dua tahun lalu ketika kasus galian C di tempat tinggalnya sering diadvokasi. “Tahun 2016 dan 2017 sudah ada SMS ancaman pembunuhan kepada saya,” aku Murdani. Pernah kasus ini dilaporkannya ke Polda NTB, tapi acaman mereda sehingga laporan tidak ditindaklanjuti.

Lokasi tambang liar itu disebutnya di Desa Bile Bante dan Desa Menemeng yang jadi jalur truk. Penambang liar itu bertahun tahun beroperasi, sehingga ia bersama warga gencar melakukan penolakan. “Sebelum kejadian ini,

saya hampir setiap seminggu sekali rumah dilempar orang tak dikenal,” akunya.

Ia menduga, upaya advokasi yang dilakukannya kepada masyarakat untuk menolak tambang, membuat para oknum pengusaha tambang liar itu terganggu. Kekhawatiran dan firasat itu sebenarnya sudah dirasakan Murdani pekan lalu, ketika Pemda Lombok Tengah mengeluarkan SK penertiban tambang liar.

“Akhirnya benar terjadi dan menimpa saya,” jelasnya.

Kuasa hukum korban, Dwi Sudarsono menyesalkan lambannya penanganan oleh kepolisian, khususnya Polres Lombok Tengah. Sebab sampai sejauh ini belum ada saksi diperiksa yang mengarah ke pelaku.

Menjawab ini Kabid Humas Polda NTB memastikan laporannya belum masuk ke meja Dir Reskrimum. Jika sudah masuk, maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. (ars)

(Suara NTB/disosntb)

AIR BERSIH Petugas Disos NTB membagikan air bersih kepada warga yang di tiga dusun di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Krisis air dialami warga setempat, akibat bendungan rusak.

Tak Boleh Terulang Dari Hal. 1 ‘’Karena kan orang hati-hati.

Sekarang kalau ada penyalahgunaan keuangan negara jadi masalah hukum,’’ katanya.

Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyayangkan hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh Satuan Kerja (Satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM menyebutkan secara nasional realisasi APBN sebesar 99,2 persen.

Sementara di NTB, realisasi dana APBN hanya tercapai 93,4 persen. ‘’Kita sayangkan, hampir Rp900 miliar tidak terserap. Artinya ada beberapa program mungkin yang kurang optimal,’’ kata Syarwan.

Dana APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sos-

ial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun dan dana desa Rp980,8 miliar.

Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen, belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen, DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen.

Syarwan mengatakan, tak terserapnya anggaran ratusan miliar tersebut tak dipungkiri masih banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran.

Untuk itu, ia meminta seluruh Satker, setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar melihat kembali. Jika ada perubahan segera dilakukan revisi dan Satker membuat rencana kegiatan dalam satu tahun. Sehingga mempermudah dalam penyiapan anggaran kas. (nas)

Merugikan Daerah, APBN Tak Dibelanjakan Dari Hal. 1 Abdul Hadi menegaskan, pihaknya akan segera bertindak cepat untuk mencari tahu kendala dan persoalan yang terjadi pada satuan kerja pemerintah pusat yang mengelola dana APBN. ‘’Makanya perlu kita ketahui apa kendala yang dihadapi oleh Satker ini.

Apakah karena kehati-hatian.

Atau memang karena perencanaannya yang salah, sehingga tidak bisa dieksekusi,’’ katanya dengan nada tanya.

Menurut Ketua DPW PKS NTB itu, bahwa selama pihak satker yang mengelola dana APBN sangat jarang mau terbuka pada pemerintah daerah mengenai programnya dan anggarannya. Hadi mengatakan, hampir dipastikan tidak pernah ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak Satker. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak ketika terdapat proyek pusat yang mengalami hambatan di lapangan. ‘’Akhirnya banyak proyek pusat yang mangkrak. Sementara kita tidak tahu menahu perencanaan pembangunannya. Karena memang sering sekali pihak Satker mau terbuka pada kita,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet juga mengaku cukup kecewa dengan besarnya anggaran yang tak dapat dibelanjakan itu.

Jika anggaran tidak dieksekusi, maka hal itu akan meng-

hambat proses percepatan pembangunan di daerah. ‘’APBN tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah. Karena salah satu masalahnya selama ini adalah ketimpangan dan tidakadilan,’’ katanya.

Karenanya, Slamet mengharapkan pada satker-satker supaya tidak lagi menggunakan pola lama, eksekusi anggaran ditumpuk akhir tahun. ‘’Perlu dievaluasi, karena kalau begini terus, sangat merugikan daerah. Kasihan daerah, karena semua butuh anggaran tapi tidak dipakai. Diberi anggaran, tapi tidak dimanfaatkan. Kalau memang orang-orangnya yang bermasalah, ‘’diamputasi’’ saja. Ini kan disuruh menggunakan uang saja tidak mampu, apalagi disuruh mencari,’’ katanya dengan nada kecewa.

Selain itu, Made Slamet juga menyerukan agar pemerintah daerah pro aktif.

Jangan sampai setelah menjadi persoalan baru kemudian angkat bicara.

Dengan demikian, ada koordinasi yang kuat antar pusat dengan daerah. ‘’Jadi jangan pasif, jangan masa bodoh. Karena biar bagaimanapun itu tempatnya daerah kita. Satker juga jangan diam seperti tidak ada masalah, biar kita juga bisa bantu secara politis,’’ pungkasnya. (ndi)

Halaman 15

Saber Pungli Target OTT Senilai Rp 20 Juta Mataram (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) target nilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) puluhan juta rupiah. Alasannya, penangkapan selama dinilai pada angka “receh”, sehingga lebih besar pengeluaran untuk penanganan perkara.

Sasaran OTT itu masih seputar sektor rawan pungli, seperti pendidikan, birokrasi, sektor kesehatan, sektor perizinan, jasa transportasi serta pelayanan administrasi publik. Penentuan target nilai OTT itu menurut Ketua Tim Satgas Saber Pungli, Kombes Pol. Drs. Agus Salim, menyesuaikan dengan penetapan dari Bareskrim Mabes Polri. Dalam rancangan timnya, nilai pungli yang ditarget mencapai Rp 20 juta. “Kalau Mabes Polri kan Rp 40 juta standarnya. Kalau kita di daerah, ya sekitar Rp 20 juta lah,” tandasnya, Rabu (30/1).

Angka Rp 20 juta dinilainya pantas jika dibanding energi dan biaya yang harus dikeluarkan tim Satgas. Memang, dalam penindakan tindak pidana korupsi terkait pungli tidak melihat angka. Nilai Rp 1000 pun, masuk dalam kategori pungli, maka harus ditindak.

Tapi hemat dia, angka kecil yang jadi target OTT dinilai tidak efektif. Apalagi hanya puluhan ribu rupiah. “Kita tidak perlu harus menindak, kalau nilainya hanya Rp 10 ribu,” sebutnya. Namun bukan berarti ada pembiaran. Nilai pungli ratusan ribu hingga jutaan rupihah, diserahkannya ke proses Inspektorat. “Lebih efektif kita serahkan penanganan di Inspektorat. Nanti di sana pengembalian pengembaliannya, atau ada langkah langkah lain,” tandasnya.

Tapi, bukankah sekecil apapun nilai OTT akan berdampak efek jera? Ini diakui Agus Salim, yang juga menjabat Irwasda Polda NTB. Tapi ia menimbang, akan lebih efektif jika OTT untuk angka lebih besar. Sementara angka kecil, tetap diproses,

’’Warning’’ untuk Kepala Daerah Dari Hal. 1 dengan pertumbuhan ekonomi non-tambang yang melambat pada kisaran 2,5 – 3,5% (yoy).

Melihat kondisi tersebut, untuk mendorong pemulihan ekonomi NTB ke depan, dibutuhkan sinergi yag kuat antara pemangku kepentingan untuk menciptakan perekonomian NTB yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut salah satunya perlu diperkuat pada kebijakan moneter dan fiskal di tingkat regional, yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kantor Wilayah Perbendaharaan.

Kanwil Perbendaharaan sebagai instansi di bidang fiskal,

memiliki kewenangan dalam mengelola APBD /APBN yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang dilakukan secara tepat akan menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan memperluas lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai instansi di bidang moneter, bertugas untuk menjaga stabilitas perekonomian agar tidak terjadi overheating. Salah satunya melalui kebijakan suku bunga. Salah satu indikasi perekonomian yang overheating adalah tingkat inflasi yang tinggi, sehingga menggerus daya beli masyarakat.

Dengan demikian, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB

berperan dalam menjaga tingkat inflasi NTB yang rendah dan stabil, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi NTB dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Achris, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB bersama Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTB telah menyepakati untuk memperkuat sinergi dimaksud, yang diawali dengan kegiatan bersama dengan media.

Ke depan, kordinasi forum moneter – fiskal regional Provinsi NTB akan diperluas, baik dalam penyusunan kajian ekonomi, rekomendasi kebijakan, maupun pelaksanaan seminar dan pelatihan terkait pengembangan ekonomi daerah. (bul)

namun melalui tindakan disiplin ASN atau aparat secara internal.

Pada kesempatan itu, ia juga mengeluhkan soal anggaran operasional. Dalam nomenklatur pemda, dana operasional tim Saber, baik di Provinsi sampai kabupaten dan kota, dibebankan ke Pemda. Lebih khusus pada Inspektorat. Namun yang terjadi, alokasi anggaran jauh dari ekspektasi. “Ada pemda yang cuma Rp 30 juta. Itu berkas belum sampai pengadilan sudah habis,” sebutnya. Cost anggaran menurutnya, banyak tersedot pada pemanggilan saksi, pemberkasan, bahkan beban biaya itu harus dialokasikan juga ke Kejaksaan. “Jaksa misalnya, kalau hadirkan saksi, sakit kepala,” ungkapnya soal reaksi APH ketika menerima perkara dalam kasus Saber Pungli.

Mengacu pada penanganan kasus tindak pidana korupsi, minimal per perkara Rp 50 juta.

Sebab penanganan kasus Saber Pungli menurutnya sama saja dengan penanganan perkara korupsi lainnya. “Mengacu pada penanganan tindak pidana korupsi idealnya Rp 50 juta per perkara,” jelasnya.

Satu sisi diakuinya dilema pada pemda. Sebab tidak ada alokasi anggaran untuk instansi kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penyidikan dan pemberkasan. Hal itu dinilai melanggar aturan, namun sampai saat ini belum ada pemecahan masalahnya. “Ini memang kelemahannya. Kita belum ketemu jalan keluarnya,” jelasnya.

Sementara yang bisa dialokasikan adalah untuk pencegahan atau langkah prefentif lainnya, seperti sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

“Hanya itu yang dialokasikan anggarannya,” tandasnya.

Mengenai penanganan laporan, sejauh ini masih mengidentifikasi pengaduan yang nilainya besar. Sementara pengaduan yang nilainya relatif kecil diserahkan ke Inspektorat.

Melengkapi penjelasan Ketua tim Satgas, pihak Inspektorat Provinsi NTB mencatat sedikitnya 59 pengaduan yang masuk selama 2019. Sembilan diantaranya terkait dugaan pungutan liar dan tindak pidana

korupsi. Saat ini laporan itu masih dalam proses investigasi. Laporan itu diterima Saber Pungli sejak Januari hingga awal Desember 2018. Masuk melalui pos pengaduan di Inspektorat Provinsi NTB. ‘’Pengaduan yang masuk mencapai 59 pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sembilan laporan diantaranya merupakan dugaan pungli,’’ sebut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB. Pengaduan yang masuk itu terkait berbagai hal. Sebab tidak semua berkaitan dengan pungli, seperti laporan dugaan pemerasan dan juga perbuatan asusila. Namun sembilan diantara laporan itu menjadi atensi serius pihaknya karena berkaitan dengan pungli. ‘’(Selain pungli) selebihnya laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta laporan kehilangan aset yang menimbulkan kerugian negara atau daerah,’’ sebutnya.

Semua pengaduan dan penanganan masuk melalui Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus) yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTB untuk langkah penindakan dan pencegahan.

Bentuk tindak lanjut dengan klarifikasi dan bahkan pemeriksaan sampai investigasi. Inspektur menambahkan, survei lembaga anti korupsi dan Satgas Saber Pungli, setidaknya 10 lembaga layanan publik punya potensi kerawanan pungli.

Diantaranya adalah lembaga layanan perizinan, pendidikan, lembaga pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan dan bansos, perpajakan dan perbankan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, layanan kesehatan, pemerintahan desa, perhubungan dan sektor-sektor layanan lainnya. Terkait hasil penindakan, ia memuji koordinasi dengan Polda NTB, termasuk unsur Saber Pungli di tingkat kabupaten serta kota di NTB. Beberapa operasi menunjukkan hasil seperti praktik kotor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui OTT, sebagaimana dilakukan di KLU, Mataram, Bima, KSB dan sejumlah OTT lainnya. (ars)

Perbaiki Bendungan Rusak Dari Hal. 1 ‘’Itu memang dulu BWS pernah tangani, longsor lagi. Kita minta segera diperbaiki,’’ katanya.

Bendungan yang ada di Desa Selengen merupakan milik kabupaten. Tetapi jika rusak akibat bencana, maka Menteri PUPR telah memerintahkan BWS yang melakukan perbaikan.

Dengan rusaknya bendungan yang ada di KLU tersebut, otomatis akan mengganggu irigasi untuk areal pertanian warga. Selain itu, warga set-

empat juga mengandalkan air bendungan tersebut untuk memperbaiki rumahnya yang rusak akibat gempa.

Sementara Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan sebanyak tiga mobil tangki dikerahkan untuk tiga dusun di Desa Selengen. Yakni Dusun Sambik Jengkel Perigi, Gerung Perigi dan Sambik Jengkel.

Total air bersih yang didrop untuk warga sebanyak 15.000 liter. Droping air bersih akan dilakukan dua kali seminggu. (nas)

Pemerintah Pusat Terjunkan 2.288 Fasilitator Dari Hal. 1 Sehingga Pemda sudah mengusulkan tambahan sebanyak 1.000 personel TNI yang punya kualifikasi bidang konstruksi. ‘’Dengan adanya kesepakatan proses tiga pihak, pembangunan rumah bisa kita gelar secepatnya pada minggu depan,’’ katanya.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur, juga dilakukan penandatanganan kontrak antara fasiitator, pokmas dan vendor. Doni mengatakan, pelepasan fasilitator untuk rekontruksi rumah rusak berat menandakan bahwa fasilitator sipil dan TNI/Polri siap untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan rekonstruksi pascagempa NTB. Ia menyatakan, dampak gempa yang melanda NTB tidak hanya pada saat bencana tersebut terjadi. Namun, hingga saat

ini pengaruhnya masih dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kepedulian kita sangat dirasakan oleh masyarakat. ‘’Mengingat banyak masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa. Untuk itu kehadiran fasilitator di tengah-tengah masyarakat harus dapat memberikan solusi. Guna membantu masyarakat, Pokmas dalam membuat administrasi,’’ katanya.

Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan Pokmas dalam percepatan rekontruksi rumah rusak berat. Sehingga masyarakat dapat kembali mendapatkan hunian yang layak seperti sebelum terjadi gempa.

Untuk rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan, Pemprov sudah merekrut 1.500 fasilitator. Terdiri dari 1.000 fasilitator sipil dan 500 orang dari TNI. Semua fasilitator untuk rehabil-

itasi rumah rusak sedang dan ringan telah diterjunkan pada 12 Januari 2019. ‘’Fasilitator yang diterjunkan, baik dari unsur TNI, Polri dan masyarakat hendaknya dapat bekerjasama, berkoordinasi, memperhatikan kearifan lokal.

Upaya mengajak masyarakat agar apa yang difasilitasi pemerintah bisa segera direalisasikan,’’ harapnya.

Data Pemprov NTB, jumlah Pokmas rumah rusak berat yang sudah terbentuk hingga saat ini 1.979 Pokmas. Pokmas rumah rusak berat yang sudah di-SKkan bupati/Walikota sebanyak 1.802 Pokmas.

Sementara itu, rekening Pokmas rumah rusak berat yang sudah terbentuk sejumlah 1.398 Pokmas. Rekening Pokmas rumah rusak berat yang sudah terisi sejumlah 540 Pokmas.

Rekening Masyarakat yang sudah terisi sejumlah 159.051

KK atau bertambah 3.403 di Sumbawa atau sebesar 74,81 persen dari total rumah yang sudah ber-SK. Dengan rincian, rekening masyarakat rumah rusak berat yang sudah terisi sejumlah 50.700 KK atau sebesar 68,43 persen dari total rumah rusak berat yang ter-SK. Rekening masyarakat rumah rusak sedang yang sudah terisi sejumlah 25.296 KK atau sebesar 78,15 persen dari total rumah rusak sedang yang terSK. Selanjutnya, rekening masyarakat rumah rusak ringan yang sudah terisi sejumlah 83.055 KK atau sebesar 78,26 persen dari total rumah rusak ringan yang ter-SK. Rekening Masyarakat yang sudah dibagi sejumlah 99.898 KK atau bertambah 5.924 KK di Lombok Barat atau sebesar 46,99 persen dari total rumah yang sudah ber-SK. Dengan rincian, rekening masyarakat ru-

mah rusak berat yang sudah dibagi sejumlah 37.783 KK atau sebesar 50,99 persen dari total rumah rusak berat yang ter-SK. Rekening masyarakat rumah rusak sedang yang sudah dibagi sejumlah 12.818 KK atau sebesar 39,60 persen dari total rumah rusak sedang yang terSK. Rekening masyarakat rumah rusak ringan yang sudah dibagi sejumlah 49.297 KK Rumah tahan gempa yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 5.413 unit. Jumlah masyarakat yang sudah memilih jenis rumah tahan gempa sebanyak 21.558 unit. Dengan rincian, Risha sebanyak 4.378 unit atau 20,31 persen, Rika sebanyak 8.732 unit atau 40,50 persen.

Riko sebanyak 7.969 unit atau 36,97 persen dan RCI sebanyak 64 unit atau 0,30 persen serta Risba sebanyak 415 unit atau 1,93 persen. (nas)

FK Unizar Gelar Pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit Dari Hal. 1 kompeten dari segi knowledge, skills dan personal behaviour.

“Rumah Sakit Pendidikan merupakan kawah candradimurkanya pendidikan seorang calon dokter melalui pendidikan profesi dokter. Sehingga perlu optimalisasi sistem dengan mengintegrasikan rotasi kepaniteraan klin-

ik di semua RS Pendidikan & RS Jejaring Strategis FK Unizar.

Harapannya, secara signifikan akan meningkatkan performa output PPPD di FK UNIZAR,” ucap Dekan FK Unizar, Dr. dr. H. Artha Budi Susila Duarsa, M.Kes ditemui saat pertemuan tersebut.

Pertemuan ini melahirkan beberapa kesepakatan. Diantaranya sinergi dan optimalisasi

sistem rotasi kepaniteraan klinik dengan perbaikan pola penempatan dokter muda. Dan implementasi sistem penjaminan mutu terbaru pada metode pembelajaran & penilaian sesuai standar baku di RS Pendidikan dan RS Jejaring Strategis.

Agar implementasi kesepakatan tersebut lebih optimal, para peserta rapat menyetujui

adanya workshop berkala yang dilakukan secara komprehensif.

Kegiatan ini mencakup tiga aspek yaitu peningkatan kapasitas Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dan tim Koordinasi Pendidikan (Kordik) di masing-masing rumah sakit, penyamaan persepsi seluruh Bagian/SMF yang terlibat dan upgrading peran para Dosen

Pendidik Klinis (DPK) di seluruh RS Pendidikan maupun RS Jejaring Stategis FK Unizar.

Pertemuan sehari ini menjadi sarana bagi pimpinan RS Pendidikan dan RS Jejaring Strategis FK Unizar untuk turut serta memberikan kontribusi perbaikan kualitas tahapPPPDdalammendukungcapaian kompetensi setiap lulusan dokter di FK Unizar. (nas/*)

Pemprov Siapkan Rumah Bahasa bagi Anak NTB Dari Hal. 1 Gubernur meminta agar kursus Bahasa Inggris dan Mandarin untuk disiapkan di rumah bahasa. Karena akan banyak anak-anak muda NTB yang akan dikirim kuliah ke Cina dan sejumlah negara lainnya. ‘’Kalau ada rumah bahasa.

Nanti kalau dia bagus bahasanya, syukur. Minimal dia bisa jadi guide wisatawan, karena bisa Bahasa Inggris,’’ katanya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, untuk penyediaan rumah bahasa di masing-masing kabupaten/kota telah disiapkan anggaran Rp2,2 miliar dalam APBD murni 2019.

Nantinya di setiap kabupaten/kota akan disiapkan laboratorium bahasa SMA/SMK yang fasilitasnya lengkap. Di sanalah anak-anak muda NTB akan diberikan kursus bahasa asing. ‘’Pak Gubernur ingin sebanyak mungkin anak-anak NTB

sekolah dan bekerja di luar negeri. Modal utamanya adalah penguasaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Korea dan lainnya sesuai negara tujuan,’’ katanya.

Suruji menjelaskan, dengan penyediaan rumah bahasa, gubernur ingin memfasilitasi anak-anak NTB yang punya semangat atau kemauan belajar di luar negeri tetapi terkendala penguasaan bahasa asing. Rumah bahasa menjadi tempat anak-anak

NTB dibimbing bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan lain-lain. ‘’Kami menyediakan di laboratorium bahasa SMA dan SMK tiap kabupaten/kota.

Untuk membimbing kursus anak-anak punya minat ke luar negeri. Tapi kemampuan bahasa kurang. Anggaran itu untuk honor tim pembimbing dan transport,’’ jelasnya.

Nantinya akan ada kelas kursus 2-3 bulan. Kemudian ada juga kursus selama 6 bulan. Setiap kelas akan ada 20

siswa. Terkait pengiriman anak NTB kuliah ke luar negeri, selama ini telah berlangsung pengiriman lulusan SMA/SMK asal NTB ke Cina.

Tahun lalu, sebanyak 20 anak NTB yang mendapatkan beasiswa kuliah D3 ke Cina.

Tahun ini, kata Suruji, gubernur menginginkan ada 500 anak-anak NTB yang kuliah D3 dan S1 ke Cina. ‘’Kami sudah siapkan 1.700 anak tamatan SMA/SMK untuk program D3 dan S1,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 31 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Chodang University Korea Jajaki Kerjasama dengan Unram

Kunjungan Chodang University korea ke Unram selasa pagi dalam rangka menjajaki kerjasama bidang pendidikan

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum menerima kunjungan Rektor Chodang University, Jong Koo Park bersama rombongan dalam rangka menjajaki kerjasama (mutual collaboration), di Ruang Sidang Rektor, Selasa (29/1).

Dalam kesempatan tersebut Rektor Unram di dampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Agusdin, S.E., M.B.A., D.B.A., Ketua dan Wakil Ketua Kantor Urusan Internasional, Ketua LPPM, Ketua LPMPP dan sejumlah Dekan dan Ketua Program Studi membahas peluang kerjasama dalam bidang pendidikan (non degree dan degree), penelitian serta pengabdian pada masyarakat.

Selain itu, dibicarakan pula peluang dibukanya program double degree, student exchange, internship/magang, research-mutual collaboration, pengembangan di bidang ekonomi, medical management, tata boga, animal science dan tourism.

Unram dan Chodang University berkomitmen untuk menindaklanjuti beberarapa upaya kerjasama dengan membangun komunikasi yang lebih intensif antarlembaga. “Kami sangat terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut, baik melalui email, telepon atau sarana lainnya. Kami berharap dapat membangun kerjasama yang baik dengan Universitas Mataram,� ujar Jong Koo Park saat sesi diskusi.

Rektor Chodang University, Jong Koo Park bersama delegasi juga mengunjungi Fakultas Peternakan Unram untuk mendiskusikan berbagai peluang yang layak dikembangkan oleh Chodang University dan Unram. (dys/*)