Edisi Senin 30 Desember | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 30 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 243 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perladangan Jagung di Sumbawa Mulai Menuai Banjir Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa mengidentifikasi banjir lumpur di daerah itu dipicu kerusakan hutan. Air bah mengandung lumpur terjadi Jumat (27/12) malam dan Minggu (29/12) sore. Bah bersumber dari pegunungan yang sudah alihfungsi jadi ladang jagung. Kejadian banjir Minggu malam sekitar pukul 19.00 Wita lalu di Dusun Ngali, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Berawal dari hujan deras, angin kencang dan semakin mencekam akibat petir menggelegar.

Hanya sekitar satu jam hujan mengguyur, air bah turun dari pegunungan masuk ke sebagian pemukiman di ujung Timur dan Barat. Kawasan itu merupakan dataran rendah yang dikelilingi bukit bukit gundul. ‘’Kami identifikasi, penyebab banjir adalah gundulnya hutan pegunungan yang dijadikan se-

bagai tempat lahan jagung,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, Ir. A. Rahim, sesuai informasi yang diteruskan ke Sekretariat Pusdalops BPBD NTB di Mataram. Air bah selain membawa lumpur, juga material lain seperti ranting-ranting pohon sisa kayu gunung yang ditebang untuk perluasan ladang. Menurutnya, kondisi ini memicu kurangnya fungsi tumbuhan untuk resapan air, sehingga ketika hujan datang, meluncur deras ke daerah lebih rendah. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/pusdalops)

Material kayu yang dibawa banjir dari bukit menutupi permukaan jalan, akibatnya arus lalulintas terganggu.

Tiga Besar Calon Kepala Disperin dan Diskominfotik

Mataram (Suara NTB) Seleksi terbuka dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB akan segera tuntas. Sesuai jadwal, Pansel JPTP Pemprov NTB akan menyerahkan tiga besar nama calon Kepala Diskominfotik dan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) pada Selasa (31/12) pekan ini. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/pusdalops)

Hutan yang sudah dibabat menyisakan bukit tandus di Dusun Ngali untuk persiapan penanaman jagung.

TO K O H Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/bay)

KEGIATAN wajib belajar (Wajar) 12 tahun untuk tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK Perwakilan NTB menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Pemprov NTB diwakili Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si yang menerima LHP BPK tersebut. Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

Proyek Strategis Lelang Dini DUA proyek strategis Pemprov NTB tahun anggaran 2020 mendatang sudah mulai dilakukan leleng dini pada Desember ini. Lelang dini dilakukan untuk paket perencanaan proyek percepatan jalan tahun jamak dan Rumah Sakit Internasional MotoGP. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Bersambung ke hal 11

Wujudkan NTB Tangguh dan Mantap Hanya Puluhan Jabatan Eselon IV 2020, Pemprov Fokus Bangun Berpotensi Infrastruktur Wilayah Dihapus Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat memperpanjang pemetaan jabatan eselon III dan IV sampai 30 Januari 2020. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 130/14106/SJ tertanggal 18 Desember 2019 mengenai penyederhanaan birokrasi yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota. Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur, Ahmad Syuyuthy menjelaskan, sesuai surat edaran tersebut, hanya puluhan jabatan eselon IV atau pengawas yang berpotensi dihapus. Sedangkan jabatan eselon III tidak akan kena pemangkasan.

Ia mengatakan, perangkat daerah yang kena pemangkasan jabatan eselon IV adalah OPD yang berkaitan dengan investasi, perizinan dan pelayanan publik. Untuk Pemprov NTB, OPD yang sudah dipetakan akan kena adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). ‘’Setelah kita lakukan pemetaan, untuk jabatan tersebut adanya di DPMPTSP. Ada 12 jabatan pengawas di sana atau eselon IV. OPD lain ada, sementara hasil pemetaan kita 48 jabatan pengawas yang berpotensi kena rasionalisasi. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

H. Azhar

SELAMA tahun 2019, Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) fokus memperbaiki fasilitas publik seperti gedung pemerintahan dan rumah sakit yang rusak akibat gempa 2018 lalu. Menjelang akhir 2019 ini, hampir 90 persen gedung-gedung pemerintahan Pemprov NTB yang rusak akibat gempa sudah bisa ditempati lagi. Dinas PUPR juga mulai membangun Science Technology Industrial Park (STIP) NTB di Banyumulek Lombok Barat (Lobar). Selain itu, juga mulai membangun Bike Park atau stadion balap sepeda di Meninting Lobar. Karena fasilitas publik yang rusak akibat gempa sudah ditangani pada tahun 2019. Pada

2020, Dinas PUPR akan mulai fokus untuk membangun infrastruktur wilayah di NTB. Seperti perbaikan jalan dan jembatan provinsi yang rusak di Pulau Lombok dan Sumbawa lewat program percepatan jalan tahun jamak. Kemudian, memperbaiki daerah irigasi yang mengalami sedimentasi yang cukup parah. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, pembangunan infrastruktur pada tahun pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi) pada tahun pertama memang dimulai dari minus. Bersambung ke hal 11

Catatan Pariwisata 2019

Titik Awal Kebangkitan Pariwisata, Kebersihan Destinasi Jadi PR Sadimin (Suara NTB/dok)

Tahun 2019 menjadi titik awal kebangkitan sektor pariwisata NTB, pascabencana gempa yang melanda tujuh kabupaten/kota di NTB, akhir Juli 2018 lalu. Dampak bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah NTB dirasakan hingga 2019. Apalagi, kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar, juga masih berdampak terhadap angka kunjungan wisatawan ke NTB. PERTENGAHAN 2019, sektor pariwisata NTB mulai bangkit. Dengan dibukanya penerbangan langsung (direct flight) Perth – Lombok oleh maskapai penerbangan AirAsia pada 9 Juni 2019. Pembu-

kaan rute penerbangan internasional ini kemudian diikuti ruterute domestik, seperti Lombok – Jakarta, Lombok – Yogyakarta dan Lombok – Denpasar. Maskapai AirAsia menjadikan Lombok, NTB sebagai pu-

sat operasi (hub) untuk mendukung Lombok dan Sumbawa sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Selain itu, beroperasinya Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas Lembar, Lombok Barat juga turut berdampak terhadap meningkatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Lombok. Dinas Pariwisata NTB menyatakan, jelang berakhirnya tahun 2019, angka kunjungan wisatawan mendekati 4 juta orang. Pada 2020 mendatang, Pemprov NTB menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,5 juta orang. Pemprov

mengaku optimis mencapai target tersebut. Namun, masalah kebersihan destinasi wisata masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pariwisata NTB. Fasilitas dasar di destinasi wisata seperti toilet sekelas Gili Trawangan dan Senggigi yang menjadi tujuan wistawan mancanegara masih terabaikan. Selain jumlahnya yang masih terbatas, toilet di destinasi wisata seperti Senggigi sangat jorok. Selain toilet yang representatif (layak), Pemda memiliki PR besar, karena masih banyaknya sampah di destinasi wisata. Wakil Gubernur (Wagub)

NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pariwisata NTB di Mataram, Rabu, 9 Oktober 2019 lalu meminta Pemda kabupaten/kota fokus untuk memperhatikan kebersihan di destinasi wisata yang ada di masing-masing daerahnya. Menurutnya, kunci paling penting dalam mengembangkan pariwisata adalah sinergitas antara Pemda dan stakeholders terkait sesuai tupoksinya. Ia berharap masing-masing pihak, memberikan kontribusi terbaik. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM Hasil Ngojek untuk Modal Jual Terompet

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

Siap Tampung Warga Pondok Perasi KONDISI warga RT 08 Lingkungan Pondok Perasi yang tinggal di dalam tenda siap dibantu oleh beberapa pihak. Salah satu yang akan dilakukan pihak kecamatan Sandubaya, akan membantu masyarakat Pondok Perasi untuk menempati Rusunawa di Mandalika maupun di Montong Are. Camat Sandubaya, Lalu Saharudin mengatakan, siap membantu kepindahan warga Pondok Perasi ke rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Kecamatan Sandubaya. “Kalau memang itu program dari Pemerintah Kota Mataram memerintahkan untuk direlokasi, kami camat Sandubaya siap menampung mereka,” tegas Sahar kepada Suara (Suara NTB/viq) Saharudin NTB, Sabtu (28/12). Dikatakan, pihak kecamatan Sandubaya sudah memeriksa dua Rusunawa di Sandubaya bisa ditempati oleh warga Pondok Perasi. “Jika ini kaitannya dengan perintah dari atasan kami, kami siap laksanakan. Intinya kami di Sandubaya siap menerima,” katanya. Bukan hanya itu, pihak kecamatan juga, akan mengantisipasi kerawanan sosial jika warga Pondok Perasi pindah ke Rusunawa. Untuk itu pihak kecamatan akan bekerjasama dengan pihak keamanan di jajaran Pemkot Mataram. “Tentu jika mereka dipindah ke Rusunawa, kami tidak bisa bekerja dan berjalan sendirian. Tetapi tanpa ada dukungnan dari stakeholder lainnya, tentu kami akan kewalahan. Intinya, harus ada dukungan dari pihak terkait,” papar Sahar. Jadi, untuk meminimalisir itu tegas Sahar, pihak kecamatan akan berkoordinasi juga dengan kelurahan. “Yang jelas kita di Kecamatan siap menerima arahan. Tergantung kalau ada perintah dari atasan. Kita akan siap laksanakan dan terima itu,” tutup Sahar. (viq)

Dukung Program Lisan ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., mendukung rencana Pemkot Mataram yang menginstruksikan semua kecamatan dan kelurahan menjalankan Program Lisan (Lingkungan Sampah Nihil). Menurut dia, sangat baik jika program Lisan ini ada di semua lingkungan. Namun demikian, dia menyadari untuk mewujudkan program Lisan ini, tentu bukan tanpa tantangan. Kesadaran masyarakat, kata politisi Demokrat ini menjadi salah satu tantangan program Lisan ini. Seharusnya, lanjut dia, masyarakat mendukung program Lisan tersebut. (Suara NTB/fit) Shinta Primasari Shinta memandang, program Lisan itu menjadi cara pemerintah untuk meningkatkan pengurangan sampah di Mataram. ‘’Mataram ditargetkan pengurangan sampah 5 persen tahun 2020,’’ katanya kepada Suara NTB, Minggu (29/11) kemarin. Posisi saat ini, sambung anggota Dewan dari daerah pemilihan Mataram ini, pengurangan sampah masih 3,25 persen. ‘’Jadi masih cukup jauh dari target. Tapi dengan program Lisan ini kiranya bisa mencapai dan melebihi target itu,’’ harapnya. Untuk mencapai target pengurangan sampah, Pemkot Mataram disarankan untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat sembari melakukan edukasi kepada masyarakat. ‘’Banyak manfaatnya program Lisan ini,’’ cetusnya. Sosialisasi, kata Shinta menjadi tugas pemerintah dan pengelola program Lisan. ‘’Tapi saya berharap kita semua saling menyadarkan supaya program Lisan ini lebih cepat tercapai. Mulai dari lingkungan keluarga. Karena ada juga program Lisan itu di sekolah,’’ ungkapnya. Dia menyayangkan, belum ada inovasi dari Pemkot Mataram terkait pemasaran produk kerajinan berbahan dasar plastik. Sampah yang dipilah masyarakat oleh Bank Sampah diarahkan untuk membuat beragam produk kerajinan. Mulai dari tas, taplak meja dan lain sebagainya. Hanya saja, hal ini tidak berlangsung lama. Karena nyatanya bank sampah juga kesulitan memasarkan hasil produk dari masyarakat. ‘’Inilah kendala kita sedari dulu. Termasuk persoalan anggaran,’’ kata Shinta. Dia berharap, Pemkot Mataram mempersiapkan semua instrumen kalau memang serius melaksanakan program Lisan. Di Mataram belum ada regulasi yang mengharuskan masyarakat melakukan pemilahan sampah. ‘’Surabaya sudah memberlakukan ini. Hotel dan rumah makan yang tidak melakukan pemilhan sampah, bisa kena sanksi,’’ ujarnya. Hal yang sama, kata Shinta, seharusnya diterapkan juga di Kota Mataram, supaya masyarakat lebih disiplin dan target pengurangan sampah melalui program Lisan dapat tercapai. (fit)

Hiruk-pikuk perayaan pergantian tahun di Kota Mataram mulai terasa. Para penjual terompet mulai bermunculan di beberapa sudut kota. Seperti pak Agus, penjual terompet asal Babakan ini, menjual terompet. Modalnya yakni hasil ngojek dikumpulkan untuk memodali membeli terompet. Demi biaya sekolah anaknya. PADA Sabtu siang (28/12), hujan hendak turun. Pak Agus (43) bergegas merapikan terompet yang dijualnya. Sambil menunggu penumpang, Pak Agus membawa semua terompetnya pulang. “Hari ini baru laku tiga. Alhamdulillah, lakunya terompet yang ukuran besar,” katanya sembari menunggu hujan reda. Selain sebagai penjual terompet, ia juga menghabiskan waktunya di jalan sebagai ojek konvensional. Setiap hari Agus mangkal di perempatan Babakan menanti penumpang. “Biasanya sambil nunggu penumpang di situ saya manfaatkan waktu untuk jual terompet. Nanti kalau ada penumpang, dagangan saya biasanya dititip sama teman-teman di sini,” ujarnya. Agus menjual terompet yang bervariasi. Untuk terompet berukuran besar, dijualnya dengan Rp15.000, dan untuk terompet berukuran kecil dijualnya dengan harga Rp10.000. “Itu pun

terompetnya kita ngambil di Pajang dengan harga untuk ukuran besar itu Rp10.000. Dan untuk yang kecil saya ambil dengan harga Rp6.000,” ungkap Agus. Ia menuturkan, penghasilan dari ngojek dan hasil jual terompet itu untuk membiayai anaknya yang masih duduk di bangku sekolah menegah pertama (SMP). “Alhamdulillah, ada pemasukan dan ada untuk biaya anak sekolah. Sehari saja bisa laku sampai 3-5 terompet,” paparnya. Untuk modal awal kata Agus, ia berani mengeluarkan Rp1 juta lebih untuk memborong terompet dari salah satu perajin di Pajang, Mataram. Ayah dua anak ini sejak tahun 2016 sudah menjual terompet sambil ngojek di perempatan Babakan. “Saya sudah berjualan hampir tiga tahun di sini saja, sambil ngojek. Lumayan buat tambah penghasilan,” imbuh Agus. “Untuk modal awalnya Rp1,3 juta. Saya sudah mulai berjualan terompet tahun ini sejak 15

(Suara NTB/viq)

JUAL TEROMPET – Seorang penjual terompet sedang menunggu calon pembeli di perempatan Babakan Mataram, Sabtu (28/12). Ia menjual terompet sambil ngojek demi biaya anak sekolah. pi. Biasanya ia hanya menggelar dagangannya begitu saja. “Biasanya juga pembeli tergantung kemampuannya. Yang paling laris ialah terompet jenis Boboy, itu yang banyak disukai anak-anak. Hari ini, Sabtu

Desember lalu. Sampai hari ini, sudah hampir balik modalnya. Biasanya puncaknya pada malam finish, di malam tahun baru nanti,” katanya. Selama menjual terompet ini tegas Agus, tidak ada izin yang harus dilengka-

Mataram (Suara NTB) Keberadaan jalur sepeda di Jalan Udayana Mataram masih digunakan pengendara kendaraan bermotor (Ranmor). Para juru parkir (jukir) di ruas jalan itu juga kerap mengarahkan Ranmor parkir pada jalur sepeda. Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zul Karwil mengatakan, sampai hari ini jalur sepeda masih kerap digunakan Ranmor melintas. Kemudian, jalur sepeda di jalan Udayana Mataram juga masih digunakan sebagai tempat parkir. “Kita masih sebatas peneguran di sepanjang jalur sepeda. Dan itu terus kita lakukan. Kalau untuk penindakannya, belum,” katanya saat dikonformasi Suara NTB, Jumat (27/12). Saat ini, Dishub kota Maataram masih tahap sosialisasi tentang fungsi jalur sepeda. Dishub kota Mataram belum

bisa menerapkan aturan tentang jalur sepeda. Karena, jika sudah diberlakukan kata Zul, tidak boleh ada Ranmor melewati jalur sepeda di Jalan Udayana. “Apalagai parkir. Tidak boleh, kalau memang kita langsung terapkan, bisa saja UU tentang lalu lintas itu langsung kita tindak bersama kepolisian,” terangnya. Untuk sementara waktu, pengoperasian jalur sepeda di Jalan Udayana akan disampaikan ke Polres Mataram terlebih dahulu. Dishub Kota Mataram bersama Disperkim kota Mataram bersama-sama memberikan sosialisasi ke tengah masyarakat. Fahmi, pengguna sepeda

asal Karang Baru Mataram mengungkapkan, seharusnya jalur sepeda ini dikelola dengan serius. Pasalnya, ini demi keselamatan pesepeda di Mataram. “Kita harap begitu. Dan untuk pengendara motor dan mobil, mestinya kita tahu jalur masing-masing juga,” paparnya. “Nah. Sekarang jalur sepedanya sudah ada. Jadi, mari kita jaga bersama-sama. Harapan saya, semoga dengan adanya jalur sepeda ini, pesepeda di Mataram bisa merasa aman saat berada di jalan raya. Kita juga berharap, jalur sepeda bukan hanya di Udayana saja. Kalau bisa di ruas jalan Mataram lainnya juga,” tutup Fahmi kepada Suara NTB. (viq)

(Suara NTB/viq)

JALUR SEPEDA - Salah satu ranmor memarkir kendaraannya pada jalur sepeda di Jalan Udayana Mataram, Sabtu (28/12). Dishub kota Mataram masih menerapkan sebatas teguran, belum bisa menindak.

Promosi Pariwisata Perlu Ditingkatkan

Pemkot Mataram akan Terapkan E-Kinerja Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan menerapkan aplikasi E-Kinerja by android untuk semua pegawai. Hal itu dilakukan untuk mengefektifkan semua laporan kegiatan harian semua pegawai di jajaran Pemkot Mataram. “Kemarin kita undang KemenPAN RB membantu Pemkot Mataram. Merea membantu pendampingan, semua kegiatan, tentang tunjangan penghasilan pegawai (TPP) itu. Agar mudah diorganisasikan, Pemkot diminta untuk menerapkan E-Kinerja,” jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Maataram, Baiq Nelly Kusumawati, Jumat (27/12). Untuk E-Kinerja ini, Pemkot Mataram juga akan berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk sosialisasi dan pendampingan di masing-masing SKPD agar menggunakan aplikasi BKN menggunakan telepon pintar (android). “Karena nanti kaitannya dengan sasaran kinerja pegawai (SKP). Ada SKP harian dan bulanan. Jadi, tidak

tahunan saja. Dan SKP bulanan itu berdasarkan cataan harian dari yang dilaporkan secara harian itu. Apa yang kita lakukan (output) seharian, itulah yang menjadi SKP bulanan,” jelasnya. Nanti ujar Nelly, BKPSDM Kota Mataram akan berusaha semua SKP di Mataram diinput langsung by android. “Kalau dengan Sarpras yang ada saat ini kan bisa-bisa rebutan memakai komputernya. Kita akan usahakan bisa lakukan pengembangan dari aplikasi BKN itu agar bisa semua menggunakan android untuk membuat catatan hariannya dan diprint setiap bulan itu untuk kinerja mereka,” tegas Nelly. Rencana penggunaan E-Kinerja ini, Pemkot ditargetkan bisa menjalankan itu pada tahun 2020 mendatang. Untuk penilaian, pemkot Mataram masih pakai TKD. “Biasanya ada kelas jabatan ada uang, jadi kita akan buat ini sampai kelas jabatan dulu oleh organisasi, baru kemudaian akan dibuatkan berdasakan kelas jabatan. Cuma nominalnya belum kita bisa otak-atik sesuai dangan standar TPP. Kita juga, belum bisa lakukan revisi sesuai dari mana diambil posisi keuangannya. Nanti setelah APBDP baru bisa hi-

Mataram (Suara NTB) Memasuki pergantian tahun, strategi promosi dan branding produk menjadi atensi pelaku industri pariwisata. Pasalnya, 2020 mendatang tingkat kunjungan yang ditargetkan mencapai 4,5 juta wisatawan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan bahwa pihaknya akan segera mematangkan branding dan promosi dari hotel dan restoran yang menjadi anggota PHRI. Hal tersebut akan menyasar pasar baik di dalam maupun luar negeri. “Kami di hotel dan restoran terus berbenah, bagaimana target kunjungan wisatawan ini bisa terpenuhi di 2020. Itu yang perlu kita evaluasi untuk tahun depan,” ujar Wolini saat dikonfirmasi, Minggu (29/12). Menurutnya branding pariwisata di NTB telah cukup bagus, seperti sematan predikat sebagai destinasi halal terbaik atau lokasi gelaran MotoGP 2021. Hanya saja, branding tersebut diakui belum sebanding dengan daya jual yang masih rendah. Menurut Wolini penyebab ketidakberimbangan tersebut adalah kurangnya SDM dan aksesibilitas transportasi untuk sektor

(Suara NTB/dok)

Baiq Nelly Kusumawati tungan seharusnya,” ujar Nelly. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kata Nelly, intinya nominal yang dipakai masih yang lama. Akan tetapi, TPP ini indikatornya masih menggunakan kelas jabatan. “Harus sampai kelas jabatan, untuk menentukan angkanya. Kita baru akan terapkan minimal bulan Februari 2020 nanti. Pada rapel nanti, Kemenpan RI akan memberikan tahapan-tahapan yang dilalui dan pendampingan,” tutupnya. (viq)

workshop dan student camp. Apa yang dilakukan itu selaras dengan upaya dinas dalam membentuk karakter para pelajar Kota Mataram. Fatwir mengungkapkan bahwa banyak hal positif yang akan diperoleh para siswa dengan adanya acara seperti ini. Sebagai saran kata dia, kedepan cakupan peserta diperluas. Tidak saja melibatkan pengurus OSIS, melainkan juga fokus pada pelajar di sekolah pinggiran yang membutuhkan perlakukan khusus.

Hal demikian mengingat, pengurus OSIS yang hadir pada acara itu sering diundang dan tampil dalam berbagai ruang publik. Sedangkan para siswa dari sekolah pinggiran jarang tersentuh. Oleh karenanya, duta pembentukan karakter kebaikan ini haruslah dilanjutkan lagi. Puziati, SE panitia pelaksana mengungkapkan bahwa dilibatkannya pengurus OSIS pada acara ini karena murni mereka akan dibentuk sebagai duta kebaikan. Se-

bagai duta, pihaknya ingin agar sebagai duta memiliki kesiapan mental yang baik. Sehingga bisa menjadi katalisator bagi lingkungan sekitar mereka. Pihaknya khawatir jika para pelajar yang masih dalam kategori “nakal”, akan kesulitan menjadi duta yang mampu membuat lingkungan sekitar mereka berubah. Sehingga dia juga berharap, pada student camp jilid II tahun 2020 nanti, bisa melibatkan mereka secara luas. (dys)

(Suara NTB/dok)

karakter generasi muda milenial terjadi dari kalangan pelajar. Adapun karakter yang ingin dibentuk ialah karakter baik dan positif. Selanjutnya mereka akan menjadi duta di sekolah dan lingkungannya masing-masing. Mereka pula akan mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan positif di sekolah mereka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Fatwir Uzali, yang hadir pada acara itu menyambut baik adanya kegiatan

(28/12) saja sudah laku 3 terompet, dengan harga Rp45.000,” katanya. Untuk yang besar biasanya dibuat dari bahan plastik. Sedangkan untuk terompet ukuran kecil, biasanya berbahan dari kertas. (viq)

Jalur Sepeda di Jalan Udayana Masih Digunakan Ranmor

Pelajar Kota Mataram Disiapkan Jadi Duta Kebaikan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 75 pelajar SMA/ sederajat mengikuti kegiatan workshop yang dirangkai dengan student camp. Kegiatan diselenggarakan pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan KAHMI Kota Mataram, selama dua hari sejak tanggal 28-29 Desember 2019. Ketua KAHMI Kota Mataram, Lalu Pujo Basuki Rahmat, mengingatkan bahwa workshop dan student camp ini merupakan upaya pihaknya berkontribusi membentuk

Halaman 2

Ni Ketut Wolini

wisata yang memadai. “Penting bagi semua unsur pemerintahan dan swasta menarik wisatawan. Misalnya melalui kegiatan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) baik nasional maupun lokal,” ujar Wolini. Sebagai evaluasi, sepanjang 2019 kegiatan MICE baik lokal maupun internasional di hotel-hotel dinilai belum cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal, kegiatan MICE disebut sebagai salah satu andalan pelaku industri pariwisata seperti PHRI untuk meningkatkan pariwisata. “Kami di daerah berharap untuk bisa MICE nasional dan internasional itu diadakan di sini juga (NTB),” ujarnya. Terkait penyiapan SDM dan aksesibilatas, diterangkan Wolini telah menjadi perhatian pihaknya. Salah satunya dengan memberikan edukasi, tidak hanya bagi pelaku industri parwisata, namun juga bagi masyarakat secara umum. “Ini harus dilakukan usaha yang meningkat pariwisata kita. Jadi bukan cuma pelaku pariwisata yang berperan, masyarakat juga harusnya bisa ikut berperan,” ujar Wolini. Diakui Wolini, perkembangan pariwisata di NTB memiliki potensi yang cukup besar dengan adanya gelaran MotoGP 2021. Perkembangan tersebut antara lain dicontohkan seperti kemungkinan bertambahnya hotel-hotel dan restoran. Sebagai asosiasi yang menaungi hotel dan restoran, PHRI NTB disebut akan berusaha mengajak hotel-hotel dan restoran yang akan dibangun tersebut menjadi anggota. Salah satunya untuk menghindari adanya disparitas harga dan menjaga standar yang diberikan oleh hotel-hotel dan restoran. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

Calon Perseorangan Wajib Gunakan Aplikasi Silon dalam Penyerahan Dukungan Mataram (Suara NTB)Pada pilkada serentak 2020, KPU mewajibkan para pasangan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada untuk menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam tahap penyerahan dukungan. Kewajiban tersebut sejalan merupakan ketentuan dalam PKPU nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pasal 14 angka 2, bahwa pasangan calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat dukungan ke dalam Silon dan disampaikan kepada KPU kabupaten/kota penyelenggara pemilihan tahun 2020. Hal itu kembali ditegaskan oleh anggota KPU RI, Evi Novida Ginting kepada KPU tujuh kabupaten/kota di NTB yang melaksanakan Pilkada pada bimbingan teknis pencalonan dan aplikasi Silon belum lama ini di Mataram. Ia meminta kepada KPU kabupaten/kota di Provinsi NTB agar bekerja sesuai regulasi. “Jika Bakal pasangan Calon Perseorangan tidak memakai aplikasi Silon ketika menyerahkan daftar dukungan. Maka KPU kabupaten/kota agar mengembalikan seluruh dokumennya. Jangan coba-coba menerima titipan dokumen yang tidak lengkap, karena itu berpotensi menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya. Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, mengingatkan kepada jajarannya di tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada itu pentingnya tahapan pencalonan sehingga diperlukan pembahasan secara komprehensif untuk pengelolaan dokumen pencalonan maupun penggunaan aplikasi Silon. “Bimtek pencalonan dan aplikasi Silon ini hendaknya dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi masalahmasalah yang akan terjadi ke depannya dalam tahapan Pencalonan. Nanti pada masa pendaftaran pasangan calon KPU kabupaten/kota diuji dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan cermat,” kata Suhardi. KPU kabuapten/kota harus mempunyai kemampuan seperti itu, karena tidak ada lagi waktu untuk berkonsultasi. Disinilah komptensi KPU Kabupaten/Kota diuji di tiga hari masa pendafataran calon tersebut. “Tahapan Pencalonan pada pemilihan merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial,” ujar Suhardi. Ditegaskannya pentingnya Silon tersebut yakni pertama untuk pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran persyaratan dukungan calon perseorangan. Kedua untuk melakukan verifikasi keberadaan dukungan dalam DPT dan/ atau DP4. Ketiga untuk memverifikasi dukungan ganda, rekapitulasi dukungan meneliti kegandaan, hingga sampai penetapan peserta pemilihan dan pengundian nomor urut. (ndi)

(Suara NTB/ist)

BIMBINGAN TEKNIS - Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting (tengah) memberikan bimbingan teknis pencalonan dan aplikasi Silon kepada KPU tujuh Kabupaten/Kota di NTB yang melaksanakan pilkada 2020.

SUARA NTB

Halaman 3

Fraksi PDIP Apresiasi Peluncuran Santri Mart Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, mengapresiasi dilincurkannya Santri Mart oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, MSi. Santri Mart ini diluncurkan Selly di Ponpes Darul Hikmah Karang Genteng, Kota Mataram, Jumat (27/12) sore. Program Santri mart ini merupakan inovasi Selly guna mendorong kewirausahaan di lingkungan pesantren. Apalagi, pada program ini tidak ada pembayaran secara tunai. Pembayaran menggunakan non tunai berupa dompet digital dan aplikasi lainnya. Wiska memandang, Santri Mart ini sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya pesantren. Ritel modern bertajuk Santri Mart yang digagas Selly, diharapkan dapat meningkat-

kan SDM masyarakat. Sebab, Santri mart ini bakal menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk penyediaan produk yang dijual di Santri Mart. Darul Falah merupakan pilot project pelaksanaan Santri Mart. Jika Santri Mart ini berhasil, Wiska mendorong program ini direplikasi di ponpes-ponpes lainnya di Mataram. Salah satu tolak ukur keberhasilan Santri Mart adalah mampu menggerakkan perekonomian para santri, berikut mampu mencetak santri-santri yang memiliki jiwa entrepreneur. (fit/*)

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, MSi., saat menghadiri peluncuran Santri Mart di Pondok Pesantren Darul Falah, Karang Genteng, Jumat (27/12) sore

(Suara NTB/ist)

BTNGR Gandeng Masyarakat Lingkar Rinjani Amankan ”Jalur Tikus” Pendakian Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menyiapkan konsep kerjasama dengan berbagai komunitas di lingkar Rinjani, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat adat, masyarakat setempat yang bergerak di bidang pariwisata dan lain-lain. Kerjasama tersebut ditujukan khususnya untuk mengawasi dan menanggulangi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh ulah pendaki liar yang mash ada. “Jumlah pendaki liar memang tidak banyak (jika dibandingkan dengan total pendaki, red). Tapi kenapa harus main kuncing-kucingan kalau ada (jalur) yang resmi,” ujar Kepala BTNGR, Dedy Asriady, kepada Suara NTB, Minggu (29/12). Diterangkan Dedy, setiap orang yang melakukan pendakian ke Rinjani menjadi tanggungjawab dari BTNGR. “Janganlah karena tindakan pribadi-pribadi itu malah merugikan banyak orang. Pendaki liar itu tidak membayar asuransi, tiket, tapi kalau ada apa-apa tetap harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Terkait jumlah pendaki liar disebut Dedy cukup susah diprediksi. Selama ini laporan

yang diteima BTNGR berasal dari agen perjalanan, porter, pramuwisata ataupun masyarakat setempat. Modus yang seringkali digunakan adalah masuk melalui jalur-jalur tikus menuju jalur resmi pendakian. “Jadi petugasnya jaga di pos. Tapi mereka (pendaki liar, red) masuk di atasnya, 500 meter di atas pos penjagaan,” ujar Dedy. Hal tesebut berpengaruh pada penerapan SOP pendakian Rinjani dan pengoptimalan asuransi yang berusaha dibenahi oleh BTNGR. Selain melibatkan komunitas dan masyarakat setempat, Dedy menerangkan pihaknya juga akan menyiapkan beberapa hal untuk menang-

gulangi pelanggaran jalur pendakian di Rinjani. Antara lain review SOP pendakian secara menyeluruh, serta penerapan Route Tracking berbasis Radio-frequency identification (RFID). Dengan mekanisme tersebut, BTNGR akan memantau secara langsung posisi pendaki resmi yang berada di dalam kawasan. Penerapannya sendiri akan dimulai sekitar pertengahan 2020, dengan memberikan gelang RFID kepada pendaki resmi. Dengan sistem tersebut, pendaki liar yang masuki Rinjani diharapkan dapat lebih mudah terindentifikasi. Dikonfirmasi terpisah Ketua Himpunan Pramuwisata Indo-

nesia (HPI) Provinsi NTB, Ainuddin, menerangkan bahwa pelanggaran jalur pendakian Rinjani memerlukan ketegasan dari pihak terkait, dalam hal ini BTNGR sebagai pengelola. Pasalnya pelanggaran jalur yang masih marak terjadi utamanya bukan terkait risiko pribadi dari pelanggar sendiri. Namun terutama terkait risiko publik yang mungkin timbul. “Justru yang (pelanggaran) begini-begini ini pasti terganggu. Tidak boleh ada yang seperti itu,” tegas Ainuddin dihubungi Suara NTB, Minggu (29/11). Kerugian sendiri disebut tidak terbatas pada kerugian individu, namun kerugian yang lebih luas menyangkut kepentingan masyarakat lingkar rinjani yang bergerak di sektor pariwisata, pelaku usaha secara umum, dan pemerintah. Ainuddin menerangkan bahwa pihaknya menaruh kepercayaan besar terhadap pihak pemerintah terkait pemberian jaminan

keselamatan pendaki dan wisatawan secara umum. Hal itu termasuk pembukaan jalur pendakian yang selalu melewati proses survei dan evaluasi kelayakan. Walaupun begitu, sebagai pelaku industri parwisiata, Ainuddin mengharapkan bahwa risiko publik yang mungkin timbul dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi agar dapat diminimalisir. Hal itu diakui sebagai tugas yang cukup berat bagi pihak terkait, karena berhadapan dengan pola pikir beberapa masyarakat yang disebut masih mementingkan ego pribadi tanpa memikirkan risiko publik. “Nanti satu dua orang (yang melanggar), kalau dia terjadi kecelakaan diamankan selesai. Tapi dampaknya secara keseluruhan (seperti) wisatawan tidak berani masuk lagi, tidak percaya sama kita (pelaku pariwisata, red), kan itu masalahnya tidak dipikirkan,” pungkasnya. (bay)

Pasukan Zeni TNI Ditarik dari Lokasi Rehab Rekon Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 10 Kompi Pasukan ZeniTNIditarikdarisejumlahlokasi terdampak gempa. Mereka sudah bekerja membantu percepatan rehab rekon selama satu tahun. Setelah ini akan dikembalikan ke satuan masing masing. Saat penarikan Minggu (29/12), Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., mengambil kesempatan untuk memberikan arahan sekaligus ucapan terimakasih kepada Pasukan Zeni TNI. Sebab mereka telah mengabdikan diri selama satu tahun di NTB.

Mereka sebelumnya disebar di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Kecamatan Pemenang dan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Dalam arahannya, Danrem memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan tanggungjawab Pasukan Zeni TNI selama melaksanakan tugas di Kabupaten dan Kota terdampak gempa bumi baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Menurutnya, kehadiran Prajurit Zeni dari berbagai satuan Zeni baik TNI AD maupun TNI AL, telah banyak berkontribusi dalam percepatan rehab rekon terpadu pasca gempa bumi tahun

2018 lalu. “Semoga niat tulus, ikhlas dan kesabaran para Prajurit Zeni misi kemanusiaan membantu percepatan rehab rekon tercatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa,” harap pria kelahiran Jakarta tersebut. Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga berpesan selama pergeseran pasukan ke Pelabuhan Lembar dan dalam perjalanan kembali ke home base. Mereka disarankan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan sehingga aman selamat sampai tujuan. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

PENGARAHAN - Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani saat memberi pengarahan kepada pasukan Zeni TNI yang ditarik dari lokasi dampak gempa

Tunggakan Tindaklanjut Vonis Hakim Mataram (Suara NTB) Sejumlah kasus korupsi yang telah mendapat vonis inkrah pengadilan belum ditindaklanjuti. Antara lain, kasus pengadaan sampan Fiberglass ditahun Kabupaten Bima tahun 2012. Peran tersangka selain mantan Sekdis PUPR Kabupaten Bima sudah tidak lagi jadi misteri karena terungkap di persidangan. Namun, sampai kini pengembangan kasus belum juga dilakukan. “Kita belum terima lagi yang dari jaksa. Bukti-bukti sudah kita limpahkan semua,” ucap Direktur Reskrimsus

Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Sabtu (28/12) lalu. Berdasarkan catatan, kasus tersebut belum diterbitkan lagi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka selain Taufik Rusdi. Dia mengaku baru bisa menindaklanjuti dengan dasar hukum. Yakni dengan jaksa penuntut umum mengembalikan bukti-bukti yang sudah pernah dipakai untuk pembuktian di persidangan Taufik. Dalam hal melaksanakan vonis hakim. Dalam kasus itu, majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif terdakwa Taufik Rusdi bersalah. Taufik terbukti melanggar pasal 3

juncto pasal 18 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim lalu menjatuhi Taufik dengan pidana penjara selama satu tahun, denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan .Hakim juga menyatakan bahwa Pemkab Bima harus mengembalikan kelebihan penggantian kerugian negara kepada Taufik sebesar Rp1,03 juta. Selain itu, hakim memerintahkan bukti-bukti dikembalikan ke penuntut umum untuk dipakai dalam perkara dengan terdakwa lain. Dalam hal ini,

pihak yang bekerjasama dengan Taufik, yakni mantan Ketua DPRD Kota Bima Hj Ferra Amelia. Majelis hakim menilai Taufik bekerjasama dengan Ferra. Taufik meminta mantan Ketua DPRD Kota Bima Hj Ferra Amelia untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen lima perusahaan yang bakal ditunjuk mengerjakan proyek. Proyek lima sampan fiberglass tahun 2012 molor. Meski demikian Taufik tetap membayar 100 persen sebesar Rp991,6 juta. Padahal yang terpakai cuma Rp741,6 juta. (why)

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Hj. Wartiah Kagum Gebrakan Ketua DPC PPP Lotim Selong (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd., mengaku kagum melihat perubahan begitu dahsyat di kepengurusan DPC PPP Lombok Timur (Lotim) yang dinahkodai, Pahrur Rozi. Pasalnya, Ketua DPC PPP Lotim yang baru terpilih ini membuat suatu gebrakan dan terobosan luar biasa, sehingga dapat ditiru oleh DPC PPP lainnya di NTB maupun di Indonesia. “Jujur, saya mengaku kaget atas renovasi kantor DPC PPP Lotim yang sangat luar biasa. Kantornya cantik dan menurut saya termegah tingkat kabupaten/kota di NTB. Saya juga berbangga semua hadir, baik mantan ketua dan kader PPP,” terang Hj. Wartiah yang juga Anggota Komisi XI DPR RI saat melakukan masa Reses I Tahun 2019-2020 di kompleks Sekretariat DPC PPP Lotim, Sabtu (28/12). Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPC PPP Lotim, H. Pahrur Rozi, mantan Ketua, H. Muzani dan Zohri Rahman, semua anggota DPRD Lotim Fraksi PPP, Ketua PAC PPP Lotim beserta kader. Kegiatan ini dirangkaikan dengan silaturahmi bersama masyarakat serta penyerahan dana konvensasi kepada caleg PPP tahun 2019. Dirangkaikan pula dengan peresmian gedung kantor DPC PPP Lotim pasca dilakukan renovasi. Pada kesempatan itu, Hj. Wartiah, menekankan supaya kader PPP tetap menjaga kekompakan dan komitmen untuk membesarkan PPP. Dan Kabupaten Lotim merupakan contoh nyata untuk membawa partai besar kedepan dan target 2024 tahun menang di Pilkada. “Suara terbesar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ada di Kabupaten Lotim. Untuk itu mari kita jaga partai ini (PPP,red) yang merupakan wadah kita dalam berjuang,” ungkapnya. Selaku wakil rakyat di DPR RI Dapil NTB, dijelaskan jika saat ini ia berada di Komisi XI DPR RI dengan mitra kerjanya sebanyak 12 kementerian dan lembaga, beberapa di antaranya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, BPK, BPS, BPKP, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa (LKBJ), LPS, Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia, dan OJK. Sehingga aspirasi dari masyarakat yang ditangani terkait dengan keuangan dan perbankan. “Ada kelompok usaha, sehingga nantinya prioritas untuk dimasukkan. Ada program bank wakaf mikro untuk ponpes dan lain sebagainya,” terangnya. Oleh karena itu, dalam merealisasikannya harus dilakukan komunikasi dan kerjasama yang baik. Dikatakannya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat ke depan akan diperjuangkan dan menjadi bahan untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya tegaskan lagi, DPC PPP Kabupaten Lotim the best dan menjadi contoh-contoh DPC lainnya di NTB bahkan di Indonesia,” pujiya. Adapun penyerahan dana kompensasi dan dana aspirasi konstituen sebesar Rp3 miliar diserahkan oleh Anggota DPRD Fraksi PPP Lotim. Untuk Dapil I diberikan kepada, H. Saprudin, SE, (1.500 suara), Lalu Maktal (1.011 suara), Moh. Yusriadi (1.371 suara) dan H. Sudirman, (1.017 suara). Selanjutnya untuk Dapil II, Lalu Sasmita (2.214 suara), Ahman Munawar (1.059 suara) dan Sopyan Hakim (2.696 suara). Sedangkan untuk Dapil III, H. Mukhsan (2.230 suara), Zohri Rahman (2.101 suara) dan Abdul Kadir (1.131 suara), Dapil IV, Muhammad Farhi (1.276 suara) dan di Dapil V yakni Zayadi Akmal. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

GUNTING PITA - Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, didampingi Ketua DPC PPP Lotim, Pahrur Rozi, beserta semua anggota DPRD Lotim Fraksi PPP melakukan pengguntingan pita peresmian gedung DPC PPP Lotim pasca diresmikan, Sabtu (28/12).

(Suara NTB/rus)

BAGIAN - Inilah bagian kolam renang Hotel Panorama Cottage yang kini sudah ditutup pemiliknya.

Kasus Penutupan Panorama

Camat Jerowaru Mengaku Kehabisan Cara

Selong (Suara NTB) Camat Jerowaru Jumase menilai penutupan Panorama Cottage Beach Village kemungkinan karena sang pemilik pingin istirahat. Tidak ditampik, Panorama Cottage ini masih terbentur masalah dengan warga Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru dan sejumlah persoalan lainnya. Dalam proses penyelesaian, Jumase mengaku sudah kehabisan cara untuk memfasilitasi upaya mencarikan solusi terbaiknya. Kepada Suara NTB via ponselnya, Jumase mengatakan, di antara yang sudah dilakukan adalah memfasilitas pertemuan dengan pemerintah kabupaten dengan pihakpihak terkait. Saat ini, masih ditunggu proses-proses yang sesuai dengan aturan. Menurutnya, ada homestay seperti kos-kosan yang ada di depan bangunan Panorama Cottage ini juga mengantongi izin.

Pihak Panorama menginginkan homestay tersebut segera dihancurkan. Selain itu ada bangunan milik mantan Kepala Desa Ekas Buana yang juga masih berdiri separuh tepat juga berada di depan Panorama Cottage. Izin homestay dikeluarkan oleh bupati sebelumnya dan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Pihak perizinan Lotim sebenarnya sudah meminta kepada pemilik homestay yang

sudah tidak beroperasi tersebut untuk dibongkar. Namun, hingga sekarang masih dibiarkan. Di sisi lain, diakuinya, sudah ada dana kompensasi sebesar Rp 100 juta diberikan dari pihak Panorama untuk pemilik bangunan agar segera dilakukan pembongkaran. Namun, proses menuju kompensasi di luar ssepengetahuannya. “Kita memang sempat fasilitasi dulu, tapi

Selong (Suara NTB) Petani Dusun Bagik Gaet Desa Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membutuhkan tambahan pompa air untuk bisa mengairi sawah-sawahnya. Pasalnya, sumber air yang sebelumnya digunakan makin terbatas. Disebut ada bantuan pemerintah untuk pembangunan pompa air dangkal. Akan tetapi masih sangat minim. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Tani Bagik Gaet Desa Penedagandor, Fahrudin saat ditemui Sabtu (28/12) lalu. Diterangkan, bangunan pompa air dangkal dibangun secara swakelola dengan alokasi anggaran Rp 82 juta. Dari anggaran tersebut terbangun sarana irigasi yang diakui cukup bermanfaat dan sangat membantu petani. Akan tetapi, kemampuannya terbatas, yakni hanya mam-

pu mengairi beberapa are saja. “Sejauh ini hanya bisa diairi 30 are per hari itupun harus pindah pindah,” ungkapnya. Saat ini, sebutnya kondisi tanah di Penedagandor sedang haus air. Kemarau yang berkepanjangan membuat tanah kering dan langsung menyerap air. Sumur pompa air dangkal sedalam 32 meter ini diakui sejauh ini bisa bertahan 24 jam non stop airnya. Debit air 10 liter per detik. Akan tetapi, luas areal yang harus diairi ini mencapai 35 ha. Dengan demikian, untuk bisa mengairi semuanya dibutuhkan setidaknya tambahan pompa di lima titik yang berbeda. Kehadiran pompa diyakini akan sangat membantu kesusahan petani. Kondisi kemarau panjang ini, ujarnya, telah membuat sedikitnya 200 petani di atas lahan 35 hektar ini menjerit, karena tidak ada air.

Terbatasnya ketersediaan air ini membuat banyak lahan tidak bisa diairi. “Tanaman di sini biasanya dalam satu musim itu padi, palawija, palawija. Ada juga tembakau,” tuturnya. Penanaman tembakau ini dilakukan secara tumpang sari dengan cabai. Selanjutnya, untuk pemanfaatan pompa air dangkal ini para petani dipersilakan melaporkan ke ke kelompok dan sekadar membelikan pulsa listrik pompa air. Penyedotan air ini menggunakan pompa dengan tenaga listrik. “Dengan pulsa 50 ribu itu bisa sampai empat hari,” tutur Fahrudin. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Lotim, Lalu Kasturi mengatakan pompa air ini dibangun secara swakelola bersama kelompok tani. Penentuan titiknya sebelumnya dilakukan dengan survei geolistrik.

Dipecatnya 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mantan narapidana harusnya menjadi pelajaran bagi pelaksana anggaran di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab putusan inkracht atas satu kasus, mengorbankan masa depan diri, anak dan keluarga. Untuk itu, diperlukan sikap disiplin, kepatuhan terhadap aturan dalam diri para pelayan masyarakat itu dalam menjalankan proyek dari uang rakyat.

(Suara NTB/ari)

PARIWISATA - Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki KLU. Di tahun 2020 mendatang, KLU harus menyiapkan diri menghadapi pelaksanaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah.Tampak wisatawan sedang turun dari fast boat di Gili Trawangan KLU beberapa waktu lalu. gi 7,7 poin tahun 2018. Ini mendorong capaian IPM naik dari 56,14 menjadi 63,88 poin. Terkait hal ini, Sekretaris Bappeda KLU, Yuni Kurniati Maesarah, menekankan, untuk mengatasi berbagai persoalan di Lombok Utara, membutuhkan lompatan pemikiran yang tidak biasa. Artinya, setiap OPD harus mampu berpikir inovatif dan mengeluarkan ide-ide untuk menterjemahkan visi misi dan RPJMD Lombok Utara. Tak heran, KLU juga meraih penghargaan. Antara lain, katagori best leader supporting public relation and communication, katagori terpopuler di media online atas eksposur terbanyak, kepala daerah inovatif tahun 2019, Juara I katagori pembina terhadap program pendampingan Kebun Kakao, penghargaan pendukung moderasi beragama

(Suara NTB/rus)

AIR POMPA - Petani Penedagandor memperlihatkan air pompa yang menjadi sumber irigasi menyelamatkan puluhan hektar lahan pertanian. Pembangunan pompa air ini diakui karena kawasan pertanian di Penedagandor ini tandus dan tidak ada sumber air irigasi teknis yang memadai. “Sebelumnya tandus dan mengandal-

kan air hujan,” ungkapnya. Dengan kapasitas air yang ada, diyakinkan Kabid PSP, bisa mengairi 1 hektar per hari. “Bisa satu hektar sehari semalam,” urainya. (rus)

Kawal Tahun Baru

Disiplin Proyek dan Tantangan Sirkuit Mandalika

si itu,” kata Idrus ketika itu. Koordinasi dan kerjasama yang baik melibatkan Inspektorat patut digarisbawahi. Apalagi TP4D sudah secara resmi dibubarkan oleh Jaksa Agung. Inspektorat lantas menjadi satusatunya “Pol PP” Pengawasan pelaksanaan program di daerah. Lombok Utara bukan tidak punya “cermin” kusam dari beberapa pelaksanaan program di masyarakat. Sebut saja Proyek IGD RSUD yang putus kontrak, Puskesmas Gili Trawangan (2017) atau pengalaman tahun sebelumnya (2018) - 4 proyek jembatan gagal eksekusi. ULP dan pelaksananya harus dievaluasi total. Penunjukan pihak ketiga haruslah sesuai aturan. Sebagai daerah yang samasama mendapat porsi DAU, DAK, Bagi hasil Pajak dan PAD dengan daerah lain, KLU bukan tanpa prestasi. Secara komulatif, KLU dalam 10 tahun (20102018) menurunkan angka kemiskinan tertinggi dari 43,14 persen menjadi 29,03 persen. Agregatif 1,9 persen per tahun, masih rendah dibanding kontrak para Bupati - Djohan Sjamsu dan Najmul Akhyar di angka 2,5 persen dan 2 persen. Selanjutnya, IPM KLU mengalami peningkatan paling ting-

ong Praja (Satpol PP) Lotim, Baiq Farida Apriani sebelumnya mengatakan sesuai perintah untuk berkoordinasi dulu dengan pihak terkait masalah Panorama Cottage. Mulai dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Hukum yang memberikan kajian hukum dan instansi terkait lainnya. Bagi Satpol PP siap melakukan pembongkaran paksa jika sudah ada perintah jelas dari pimpinan dan memang ditemukan ada pelanggaran izin. Sedangkan terkait masalah lain seperti dengan nelayan, Satpol PP Lotim ini angkat tangan, karena urusan nelayan bukanlah menjadi ranahnya Satpol PP. (rus)

Sumber Air Irigasi di Lotim Terbatas

KLU di Tahun 2019

PENGHARGAAN Pangripta Nusantara atas perencanaan pembangunan terbaik kedua tahun 2018 seakan tertutup oleh hasil penilaian pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabupaten Lombok Utara mendapat “Rapor Merah”. 25 Februari 2019, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. L. Zaenal Idrus, SH., menyebut terdapat 8 indikator penilaian. KLU jeblok pada 4 indikator, masing-masing pengelolaan APBD (nilai 35 persen - kedua terendah setelah Lombok Timur dengan 30 persen), pengelolaan barang dan jasa (40 persen), manajemen ASN (42 persen) dan optimalisasi pendapatan daerah (40 persen). Rendahnya indikator itu disebabkan, kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Inspektorat (Admin MCP) dengan OPD terkait, kurangnya kesadaran OPD terhadap capaian MCP, serta hal non teknis di OPD Pemda. “Pokok masalahnya di anggaran, karena e-planning belum diterapkan. Ini by aplikasi by system semua, penggunaan unsur-unsur di aplika-

proses penyerahan uang apakah sudah dilakukan kita tidak terlibat,” ungkapnya. Secara pribadi, dalam pandangan Jumase, pemerintah bisa mencabut saja izin homestay lalu ada tindakan hukum. Namun, saat ini, tidak bisa dilakukan pengerusakan selama masih ada izin. Secara kedinasan, tambahnya, pemerintah bisa mengambil sikap tegas dengan memberikan peringatan sesuai ketentuan regulasi yang ada. Bisa dengan melayangkan peringatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah berulang kali peringatan maka bisa dilakukan eksekusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak perda. Kepala Satuan Polisi Pam-

dan pembina bahasa dan sastra atas inovasi penggunaan bahasa asing di ruang publik. Prestasi itu akan lebih mengena apabila menyasar sendisendi ekonomi Lombok Utara. Misalnya pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian. Capaian kunjungan wisatawan tahun ini diprediksi tidak mencapai target. Kepala Bidang Promosi Pariwisata, Disbudpar Lombok Utara, Setiadi, Jumat (13/12), mengungkapkan target kunjungan tahun ini sebanyak 800 ribu orang. Realisasi kunjungan baru menyentuh 588.699 orang. Fakta ini sejalan dengan kekhawatiran Bupati, Najmul, sebelumnya. Di mana ia mengambil langkah untuk bersurat ke presiden, Gubernur NTB dan maskapai penerbangan terkait kelesuan sektor pariwisata akibat tingginya harga tiket.

“Masalah penerbangan ini menjadi salah satu penyebab, sehingga kami akan bersurat ke presiden dan gubernur juga otoritas penerbangan, supaya ini bisa mendapatkan perhatian yang seriuslah. Karena justru saat ini kita sedang merencanakan untuk melaunching 24 jam di bandara internasional, tapi di kondisi yang sama justru lesu dia bandara kita,” ujar Najmul kepada wartawan, Kamis, 14 Maret 2019. Selain itu, pondasi sinergi dan integrasi program juga belum berjalan dengan baik. Di mana sektor pertanian umumnya, harus mendukung sektor (inti) pariwisata. Pasar hortikultura belum benar-benar dibuka dan menjadi barometer pasar konsumen perhotelan. Kelompok petelur dan penyedia daging belum secara konsisten memenuhi kebutuhan 600 hotel lebih di KLU. Lombok Utara tidak boleh lengah. Pusat dan provinsi, sudah sangat serius untuk merealisasikan operasional MotoGP, Sirkuit Mandalika pada 2021 mendatang. Pengembangan Gili-gili oleh Pemda Lombok Barat dan Lombok Timur, menjadi ancaman persaingan menyerap wisatawan. Lombok Utara dengan keunggulan 3 Gili dan Gunung Rinjani, harus sudah menyiapkan program menyambut MotoGP. “Kita harus sikapi positif wacana Sirkuit Moto GO. Kita di KLU harus bersiap. Jangan sampai tidak ada kegiatan kalender even, maka ini sebagai ancaman bagi pariwisata kita,” sebut GM Wilson’s Retreat Gili Trawangan, L. Kusnawan. (ari)

Brimob Polda NTB Patroli Wilayah Pesisir Tanjung (Suara NTB) Satuan Brimob Polda NTB di Kabupaten Lombok Utara (KLU), sudah mulai bertugas. Jelang tahun baru 2020, Brimob sudah mulai menyisir wilayah pesisir. Patroli Satuan Brimob mulai dilakukan, beberapa hari belakangan. Pada Minggu (29/12), sebanyak 3 Batalyon diterjunkan di sejumlah titik kawasan pantai. Danki Brimob KI 3 Yon A Pelopor Sat Brimob Polda NTB, Iptu I Wayan Putu Susena S.H., mengatakan diterjunkannya personel Brimob tidak hanya bertujuan untuk pengamanan wilayah. Selain itu, pihaknya juga perlu memperkenalkan dan mendekatkan diri ke masyarakat. “Masyarakat perlu mengetahui bahwa Satuan Brimob Polda NTB sudah ada di Kabupaten Lombok Utara dan bermarkas di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan,” ungkap Susena. Satuan yang sudah ditempatkan sebanyak 1 Kompi yakni Kompi 3 Batalyon A Pelopor. Susena sendiri ditunjuk sebagai Ko-

mandan Kompi. “Kami akan siap membantu menciptakan situasi dan kondisi aman dan tentram kepada masyarakat di wilayah Lombok Utara,” imbuhnya. Susena menyebut, personel Brimob melaksanakan patroli di pantai-pantai wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal. Kehadiran Brimob ini diharapkan memberi rasa aman kepada para pengunjung, terutama pada saat musim libur sekolah, menjelang tahun baru maupun kenyamanan setiap harinya. Selaku Komandan Kompi, Susena menerjunkan personelnya dengan kekuatan 6 personel DPP di bawah komando Briptu Bambang Hermawan untuk melaksanakan patroli SAR (Search and Rescue). Kali kemarin, patroli dilakukan di wilayah Pantai Ketapang, Desa Selengen, serta pantai Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan dan pintu masuk 3 Gili. Titik-titik tersebut, tergolong ramai dikunjungi wisatawan lokal pada hari libur.(ari)

(Suara NTB/ari)

PATROLI - Aparat Brimob saat patroli di kawasan wisata di KLU yang ramai dikunjungi wisatawan.

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Jadi Temuan Berulang BPK Apresiasi Kinerja Kapolda NTB BUPATI Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT., memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Irjen Pol. Nana Sudjana, yang kini telah ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya, selama menjabat Kapolda NTB. Di masa pengabdian yang terbilang singkat, Irjen Pol Nana Sudjana, dinilai telah banyak menorehkan prestasi, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah NTB. “Banyak hal yang telah beliau (Irjen. Pol Nana Sud(Suara NTB/dok) jana) perbuat bagi NTB. Itu H. M. Suhaili FT semua berkat kerja yang ikhlas dan jujur. Sehingga banyak prestasi yang mampu ditorehkan. Meski hanya sekitar 8 bulan mengabdi di NTB,” ujarnya Jumat (27/12). Prestasi positif itulah yang membuat Kapolda NTB tersebut kini mendapat kepercayaan dari pimpinan kepolisian untuk mengemban tugas yang lebih luas, kompleks dan berat lagi. Bahkan, di tempat tugas yang juga lebih maju dari NTB. Dikatakannya, masyarakat Loteng sudah merasa banyak mendapat bimbingan dari Kapolda NTB. “Atas nama pribadi dan masyarakat Loteng, kami sampaikan apresiasi yang tinggi atas pengabdian, dedikasi serta bimbingan Kapolda NTB khususnya Loteng. Sehingga bisa turut menjaga daerah ini tetap aman,” terangnya. Suhaili mengaku berkas dukungan Kapolda NTB, banyak event skala nasional yang sukses dilaksanakan di daerah ini, terutama di Loteng. Misalnya, gelaran Pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Itu termasuk event yang tantangannya cukup berat. Meski diakui ada riak-riak persoalan yang muncul, tapi secara umum semua bisa dihadapi tanpa memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. “Riak-riak dalam sebuah event, apalagi ini event politik itu hal yang biasa. Artinya, daerah tersebut hidup,” tambahnya. Tetapi yang paling penting semua bisa dilalui dan dilaksanakan dengan mulus, aman dan lancar. (kir)

Usulan Pembentukan Kota Praya Ditargetkan 2021 Praya (Suara NTB) Wacana pembentukan Kota Praya sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., sudah lama direncanakan. Pemkab Loteng pun menargetkan usulan pembentukan Kota Praya sudah bisa diajukan ke pemerintah pusat paling lambat di tahun 2021 mendatang. “Tahun 2020 mendatang kita akan fokus mempersiapkan semua persyaratan untuk pembentukan Kota Praya. Sehingga paling lambat di tahun 2021 usulan pembentukan Kota Praya sudah diajukan,” terang H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan saat ditemui di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Sabtu (28/12). Diakuinya, masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum usulan pembentukan Kota Praya dilakukan, baik itu persyaratan yang bersifat administrasi maupun persyaratan yang berkaitan dengan kewilayahannya. Misalnya, soal batas wilayah, jumlah kecamatan, desa serta kelurahan yang masuk bagian dari Kota Praya. Nursiah menjelaskan, persiapan pembentukan Kota Praya nantinya akan simultan dengan rencana pemekaran sejumlah kecamatan, karena ada beberapa kecamatan di Loteng yang direncanakan untuk dimekarkan sebelum berlanjut dengan pemekaran Loteng dengan pembentukan Kota Praya. “Setidaknya ada tiga kecamatan yang direncanakan untuk dimekarkan dan dinilai sudah siap serta layak, yakni Kecamatan Pujut, Kopang serta Jonggat. Setelah itulah barulah kemudian, dilanjutkan dengan pemekaran kabupaten,’’ terangnya. Dikatakannya pemekaran kecamatan menjadi penting, karena itu bisa menentukan bisa tidaknya Kota Praya dibentuk. Pasalnya, untuk membentuk Kota Praya persyaratan jumlah kecamatan, desa serta kelurahannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Tapi yang paling penting, Pemkab Loteng pada prinsipnya sepakat Loteng dimekarkan dengan membentuk Kota Praya sebagai daerah administrasi tersendiri. Karena banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan pemekaran wilayah, terutama soal kecepatan pelayanan kepada masyarakat serta akselerasi pembangunan yang juga bisa lebih cepat. Jika Loteng dibagi menjadi dua wilayah. Disinggung soal pro kontra yang muncul pasca wacana pembentukan Kota Praya bergulir, Nursiah menegaskan itu hal yang wajar. Pemerintah daerah juga tidak akan sembarangan mengambil keputusan terkait pemekaran wilayah. Tentu akan ada kajian dan studi mendalam terkait rencana pembentukan Kota Prayadengan melibatkan para praktisi dan akademisi guna mengkaji kelayakakan pembentukan Kota Praya. “Pasti akan kajian dulu. Dan, kita ada rencana melibatkan perguruan tinggi untuk mengkaji rencana ini. Setelah ada kajian, kemudian ada uji publik. Sehigga pada akhirnya pemerintah daerah punya refrensi yang lengkap terkait rencana pembentukan Kota Praya ini,” pungkas mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)

Perayaan Tahun Baru

Masyarakat Diminta Perbanyak Kegiatan Ibadah Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memastikan tidak ada perayaan khusus pada pergantian tahun kali ini, seperti tahuntahun sebelumnya. Masyarakat pun diminta untuk lebih fokus memperbanyak kegiatan ibadah dan meramaikan tempat-tempat ibadah di malam pergantian tahun. Kalau pun mau merayakan pergantian tahun, hendaknya tidak berlebihan. “Kalau pemerintah daerah dipastikan tidak akan menggelar perayaan khusus pergantian tahun. Pemerintah daerah juga berharap masyarakat bisa mengisi malam pergantian tahun dengan memperbanyak kegiatan ibadah,” terang Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, belum lama ini. Suhaili mengatakan, yang paling penting dari sebuah pergantian tahun bukan pada meriah tidaknya perayaan yang digelar. Tetapi lebih kepada bagaimana membangun komitmen diri untuk mau berubah menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Salah satunya dengan melakukan introspeksi dan evaluasi diri, agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Apa artinya perayaan yang meriah kalau secara pribadi kita tidak mau berubah. Malah jadi lebih buruk. Lebih baik kita perbanyak ibadah dan menyemarakkan tempat ibadah dengan kegiatan ibadah. Sehingga ke depan kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan, pada akhirnya bisa berperan dalam mendukung pembangunan di daerah ini,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Loteng sering menggelar perayaan pergantian tahun. Bahkan beberapa kali menghadirkan artis ibu kota dan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Tapi dalam dua tahun terakhir, Loteng absen menggelar perayaan pergantian tahun. (kir)

Perjalanan Dinas dan Spek Proyek di Sejumlah OPD

Giri Menang (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kota. Pada semester ini, BPK lebih banyak memberikan porsi pada pemeriksaan kinerja dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal itu sesuai dengan keinginan BPK untuk meningkatkan manfaat organisasi bagi entitas yang diperiksa. Terkait hasil pemeriksaan belanja untuk Lobar, BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajaran. Kendati hasil yang diperoleh adalah “Sesuai Kriteria dengan Pengecualian” terhadap ketentuan terkait Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah, BPK berharap agar tindak lanjut segera dilakukan. “Temuan berulang seperti kelebihan perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan, kekurangan volume (spek) pekerjaan atas belanja modal di beberapa OPD kembali menjadi temuan BPK,” jelas Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar M. Ilham, akhir pekan kemarin. Dijelaskan, penyerahan LHP BPK dilakukan bersamaan dengan daerah lain pada Hari Kamis (26/12/ 2019). Penerimaan LHP BPK ini dihadiri langsung Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun

bersama Ketua DPRD Hj. Nurhidayah. Diakuinya, berdasarkan LHP yang diterima masih ada catatan-catatan menjadi temuan BPK yang harus diselesaikan. Temuan BPK, yakni terkait pekerjaan fisik ada yang kurang volume atau spek. Temuan ini berada di beberapa OPD yang melaksanakan kegiatan proyek fisik yang nilainya tidak terlalu besar. “Jumlah temuan ini sedikitsedikit tapi di banyak OPD, bukan hanya di satu atau dua OPD,” sebut dia. Ada juga, tambahnya, temuan perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini menjadi temuan berulang BPK. “Ada memang masih temuan perjalanan dinas, tapi tidak seperti yang sudah-sudah. Yang jumlahnya banyak,” jelas dia. Temuan perjalanan dinas ini ada di beberapa OPD termasuk yang signifikan di

DPRD. Terkait nilai temuan ini, tambahnya, sama seperti volume pekerjaan, jumlahnya tidak terlalu besar namun tersebar di beberapa tempat. Terkait dengan temuan kelebihan perjalanan dinas di dewan, Ilham mengaku sudah melakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan melaksanakan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Ia berharap temuan semacam itu tidak terulang kembali di tahun berikutnya.” Ini akan menjadi pembelajaran kita bersama yang cukup berarti. DPRD tidak bisa mengabaikannya, kita tidak ingin hal itu terulang lagi. Kita tidak ingin perangkat daerah kita berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum, red),” tegasnya. LHP itu diharapkan segera ditindaklanjuti, sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UndangUndang Nomor 15 tahun 2004

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wabup Lobar Hj. Sumiatun (kiri) dan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah saat menerima LHP dari Ketua BPK RI Perwakilan NTB beberapa hari lalu. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Isinya, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Langkah yang di-

lakukan pihaknya, segera berkoordinasi dengan DPRD dan semua OPD terkait. Pihaknya juga akan bersurat resmi ke semua OPD terkait untuk menjadikam temuan LHP BPK ini perhatian serius supaya lebih baik ke depan dan tidak terulang kembali. (her)

Petani Dinilai Belum Siap

Penerapan Kartu Tani di Loteng Dilakukan Bertahap

(Suara NTB/her)

LAHAN - Pemukiman warga di Desa Dasan Geria yang terkena dampak pembangunan proyek Bendungan Meninting.

Ganti Rugi Lahan Proyek Bendungan Meninting Molor Tahun Depan Giri Menang (Suara NTB) Ganti rugi lahan milik warga terdampak pembangunan proyek Bendungan Meninting khususnya di Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar dipastikan molor hingga tahun depan. Pasalnya, saat ini prosesnya tengah berlangsung di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Warga dijanjikan lahan mereka akan dibayarkan lahanya pada awal tahun 2020 mendatang. “Lahan warga kami belum dibayar, infonya mundur awal Januari tahun depan,” jelas Kepala Desa Dasan Geria M. Nawa Komtaresa, Minggu (29/12). Awalnya, ungkapnya, ganti rugi lahan warga ditarget selesai tahun ini, akan tetapi kendalanya kelengkapan sertifikat dan lain-lain yang masih bermasalah. Pihaknya sangat berharap agar pembayaran lahan ini bisa lebih dipercepat. Sebab bagaimanapun proyek ini sudah di-groundbreaking. Ia menyebut total warganya yang terkena dampak dan lahannya dibayar mencapai 60 KK. Ada di Dua Dusun yakni Dusun Murpeji dan Pesanggrahan. Wilayahnya termasuk terkena relokasi. Sebab semua warganya direlokasi. Sejauh ini sudah ada lokasi calon lahan untuk relokasi, hanya saja warga belum bisa membayar, karena belum ganti Rugi. “Kami berharap dipercepat lah,” tegas dia. Camat Lingsar Jamaluddin mengatakan, pihaknya mendapat kabar dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) NTB bahwa pembayaran akan dilakukan awal tahun depan. “Hanya saja untuk kepastian waktunya pihaknya belum mengetahui. Karena BPKP dan BWS (Balai Wilayah Sungai) yang punya kewenangan, BWS yang tahu prosesnya,” ujar yang dikonfirmasi akhir pekan lalu. Sejauh ini, ujarnya, Pemkab Lobar juga tengah

membantu para warga terdampak bendungan untuk relokasinya. Bahkan sudah ada rencana pembuatan perumahan bagi para warga setempat di atas lokasi relokasi. “Memang lahan relokasi sudah kita dapatkan ada dua tempat,” bebernya. Menurutnya kedua luas lahan itu dapat menampung seluruh warga Dasan Geria terdampak, lantaran luasnya mencapai 27 are di lokasi pertama dan 28 are di lokasi kedua. Diakuinya beberapa waktu lalu pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sudah turun mengecek lokasi lahan itu. Yang rencananya akan dibuat perumahan. Bahkan akan dikonsepkan seperti kawasan desa wisata.”Dan Pak Kades (kepala desa) juga sudah mengusulkan hal tersebut,” jelasnya. Penataan kawasan untuk relokasi itu, dikatakan Jamal atas permintaan warga sendiri. Karena dari 46 KK itu, 18 KK di antaranya korban gempa yang menerima Rumah Tahan Gempa (RTG), sehingga diharapkan penataan itu juga untuk kawasannya. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan hal itu bisa dilakukan. Mengingat korban gempa juga menerima RTG, sehingga dikhaatirkan batuan itu akan tumpeng tindih. “Nah pas waktu rapat di BWS pekan lalu itu masih dipertanyakan apakah hal itu berbeda (bantuannya) atau sama. Dalam artian untuk bantuan pembebasan lahan atau bantuan RTG,” ucapnya, seraya menambahkan, BWS sedang berkonsultasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Agar nantinya dari rekomendasi BPBD itu diketahui apakah bantuan itu tumpeng tindih atau tidak. (her)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana mulai menerapkan program kartu tani pada tahun 2020 mendatang, namun belum secara menyeluruh dan akan lebih banyak melakukan sosialisasi. Mengingat, Loteng dinilai belum sepenuhnya siap menerapkan program tersebut. Hal itu diakui Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian (SPP) Dinas Pertanian Loteng, Zainal Arifin, kepada Suara NTB, Sabtu (28/12). Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat sebelumnya, tahun 2020 mendatang program kartu tani sudah harus mulai dilaksanakan, termasuk di Loteng. Bahkan, Loteng berencana menerapkan program kartu tani tersebut tahun depan. “Tetapi tidak menyeluruh. Hanya di beberapa kelompok tani saja yang dinilai sudah siap sembari melakukan sosialisasi ke kelompok tani yang lain,” jelasnya. Diakuinya, salah satu kendala dalam pelaksanaan program kartu tani tersebut ialah soal pengetahuan petani terkait sistem pembayaran non tunai yang masih rendah. Bahkan bisa dikatakan, petani penerima program tani ratarata awam terhadap pembayaran non tunai. Belum lagi soal data petani penerima program, tambahnya, butuh validasi supaya penerima program benar-benar tepat sasaran dan tidak memicu polemik. Karena penerima kartu tani itulah yang nantinya bisa memperoleh pupuk bersubdisi. Sedang yang tidak masuk sebagai penerima kartu tani harus membeli pupuk non subsidi, sehingga perlu sosialisasi lebih masif dulu sebelum program tersebut benar-benar diaplikasikan secara menye-

luruh di Loteng. “Jawa Tengah saja yang sudah sejak beberapa tahun yang lalu menerapkan program tersebut, sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Apalagi Loteng yang baru kali ini akan menerapkan program tersebut. Tapi apapun itu, karena program kartu tani merupakan program pusat, harus dijalankan,” terangnya. Zainal mengatakan, dari sisi manfaatnya program kartu tani sangat positif. Artinya, dengan program ini, penyaluran pupuk bersubsidi akan terkontrol, sehingga bisa meminimalisir potensi terjadi penyimpangan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Sekaligus bisa mengurangi beban pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk di tingkat petani. ‘’Nantinya, petani penerima program akan menerima kartu sejenis kartu ATM. Kartu itulah yang digunakan untuk menebus pupuk di pengecer. Dengan kartu tani itu, petani bisa tahu berapa sisa jatah pupuk yang bisa ditebus di pengecer,” terangnya. Kartu ini, tegasnya, hanya bisa digunakan oleh petani bersangkutan dan tidak bisa digunakan oleh petani yang lain. Karena kartu tani tersebut dilengkapi kode rahasia atau PIN yang hanya diketahui oleh pemiliknya saja. “Kartu tani ini juga bisa digunakan untuk menabung. Sehingga selain memperoleh kartu tani, petani juga akan memperoleh buku tabungan,” imbuh Zainal. Pola nantinya, sebelum menggunakan kartu tani tersebut petani diharuskan untuk menabung dulu. Besaran uang yang ditabung disesuaikan dengan harga jatah pupuk yang diperoleh. Tapi bisa saja uang tabungan lebih. (kir)

Pemda Pertanyakan Data Pelanggan ke PLN

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan satai pelanggan ke pihak PLN. Pasalnya sejauh ini Pemda belum mendapatkan data pasti dan detail soal jumlah pelanggan dari PLN. Tak tanggung-tanggung, Pemda menanyakan hal itu di hadapan KPK saat rapat koordinasi bersama. Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengaku, data pelanggan by name by addres tidak bisa diperoleh Pemda. Bahkan dirinya sudah menyampaikan ke KPK waktu evaluasi tindaklanjut Korsupgah. ‘’Karena kata KPK itu juga menyangkut data konsumen yang menjadi perlindungan konsumen, ini alasannya data ini tidak dikeluarkan,”katanya

akhir pekan kemarin. Atas alasan tidak bisa mengeluarkan by name by addres, pihak PLN hanya mengeluarkan sekadar data rekapan secara umum. Pihak Pemda sudah bersurat ke PLN untuk meminta data tersebut. Bahkan tidak saja melalui surat, pada saat pertemuan pihak Pemda menanyakan data tersebut. Sementara itu Kabid Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. Saefullah mengatakan sejauh ini titik PJU yang terpasang dan dibayarkan oleh Pemda sebanyak 8.155 titik yang disambung oleh masyarakat. Tarif PJU yang dibayarkan mencapai Rp 16 miliar lebih tahun ini, mampu ditekan menurun drastis dari Rp 22 miliar lebih. “Tapi ang-

garan yang disiapkan hanya Rp 13 miliar, seharusnya kan Rp 16 miliar. Sehingga ada kekurangan Rp 2,5 miliar. Itulah yang menjadi tunggakan kita. Kurang anggarannya,” jelasnya. Sedangkan PPJ yang diperoleh Lombok Barat dalam setahun mencapai Rp 26 miliar setahun dengan rata-rata Rp 2,1 miliar per bulan, sehingga terdapat surplus dari PPJ saja mencapai Rp 10 miliar per tahun. “Terdapat surplus Rp 10 miliar,”jelas dia. Saat in,i tambah dia, Pemda Lobar kehabisan anggaran untuk membayar tarif PJU. Menyusul Pemda hanya mengalokasikan Rp 13 miliar lebih tahun 2019 ini untuk pembayaran PJU. Sementara kebutuhan anggaran mencapai

(Suara NTB/her)

PADAM - PJU di jalur utama ke Pelabuhan Lembar ini padam akibat diputus PLN. Rp 16 miliar lebih, sehingga masih kekurangan anggaran Rp 2,5 miliar. Di satu sisi Dinas Perumahan dan Pemuki-

man mengklaim bahwa PPJ yang diperoleh surplus dan di sisi lain, pemda menunggak PJU. (her)

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Alat Berat dan Pekerja Tertimpa Runtuhan Tambang PTAMNT Taliwang (Suara NTB) Kecelakaan kerja terjadi di area tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Sabtu, 28 Desember 2019. Kali ini, kecelakaan berupa runtuhnya permukaan dinding tambang sehingga menimpa pekerja beserta alat berat. Rilis resmi yang disampaikan PTAMNT kepada Suara NTB, Minggu (29/12), menyebutkan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu di lokasi kejadian tepatnya dinding barat tambang area horizontal drilling, empat orang pekerja mitra bisnis PTAMNT tengah beraktivitas dengan menggunakan alat berat. Runtuhan yang terjadi seketika itu kemudian membuat satu orang pekerja beserta alat berat yang digunakan

tertimpa material batuan. Sementara tiga lainnya berhasil mengevakuasi diri. “Tiga orang berhasil mengevakuasi diri, namun 1 orang yang berada dalam kabin unit horizontal drill sempat terperangkap dalam runtuhan,” jelas pihak AMNT melalui GMO sekaligus Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Wudi Raharjo. Masih keterangan Wudi, evakuasi terhadap satu

karyawan mitra kerja yang tertimpa material runtuhan itu berhasil dilaksanakan. Dan saat ini korban terlah berada di rumah sakit di Mataram dalam kondisi sadar serta dapat berkomunikasi dengan baik. Dari pemeriksaan awal tidak terdapat keretakan tulang dan cidera serius. “Atas kejadian longsor tersebut, Amman Mineral siap memberikan bantuan pengobatan kepada korban dan siap bekerja sama dengan pemerintah untuk penyelidikan

kejadian agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di masa mendatang. Keselamatan kerja merupakan prioritas utama kami,” sambung Wudi. Selanjutnya ia menyatakan, insiden kecelakaan itu sendiri telah dilaporkan pihaknya pada hari yang sama kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan aparat kepolisian. Dan untuk kepentingan penyelidikan, saat ini area operasional penambangan di dinding barat telah dihentikan dan diisolasi hingga selesainya investigasi dari Kementerian ESDM dan internal perusahaan. Informasi yang diperoleh Suara NTB, perusahaan mi-

tra PTAMNT yang karyawannya terlibat kecelakaan kerja itu adalah PTPSI. Perusahaan tersebut selama ini menjadi salah satu sub kontraktor di proyek tambang Batu Hijau untuk kegiatan pengeboran. Ditutup Petugas Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, masih mendalami kasus dugaan longsornya dinding pit bagian barat di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang menimpa empat pekerja di lokasi tersebut. Meski tak menimbulkan korban jiwa, tetapi atas kejadian tersebut saat ini lokasi dimaksud sudah ditutup petugas untuk meminimalisir hal yang

tidak diinginkan. Bahkan pihaknya sudah turun untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendalami kasus tersebut. “Kita sudah turunkan tim untuk mendalami penyebab longsoran di pit barat PT AMNT tersebut, apakah ada unsur kelalaian atau faktor lainnya. Kami juga berencana akan memanggil para saksi mata di lokasi saat longsoran terjadi supaya dalam penanganan masalah ini bisa jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Kami juga belum bisa memberikan kesimpulan atas kejadian itu apakah ada unsur kelalaian atau murni karena faktor alam,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB

melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH, Minggu (29/12). Dikatakannya, pemanggilan para saksi terkait kasus itu dilakukan sebagai bukti pembanding hasil olah TKP yang sebelumnya telah dilakukan petugas. Bahkan hasil keterangan dari para korban dan saksi sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk penanganan kasus tersebut ke tahap selanjutnya. Apakah ada unsur pelanggaran SOP yang dilakukan oleh perusahaan terkait kasus tersebut atau murni karena faktor alam. Tetapi yang jelas untuk sementara ini, pihaknya masih belum bisa memberikan kesimpulan karena tim masih mendalami kasus tersebut. (bug/ils)

(Suara NTB/ist)

Harga Tinggi, Potensi Bantaran Sungai Lempe Brang Biji akan Ditata 2020 Gadung Menjanjikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Harga Gadung di Kabupaten Sumbawa cukup menjanjikan. Selain bernilai ekonomis, umbi-umbian liar ini juga banyak ditemui di hutan. Sehingga, ke depannya Gadung dinilai sangat potensial dioptimalkan pemanfaatannya. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyebutkan harga gadung lebih tinggi dari beras. Keberadaan Gadung di hutan juga melimpah, tinggal kemauan menggali dan diproses sehingga siap dikonsumsi. “Nyatanya Gadung per kilogram Rp 40 ribu. Beras Rp 10 ribu perkilogram. Bahkan di Bulog hanya Rp 8.100 perkilogram,” sebutnya. Dijelaskannya, Gadung masuk dalam kategori hasil hutan. Karena saat ini belum dibudidayakan. Di mana Gadung salah satu produk spesifik atau produk lokal non beras. “Pangan itu lebih konsentrasi ke non berasnya. Ada ubi, umbiumbian, sehingga masyarakat juga tidak hanya bergantung kepada beras,” terangnya. Dinilainya, gadung sangat potensial diotimalkan pemanfaatannya kedepan. Harganya cukup menjanjikan dan diminati masyarakat. Karena bisa diolah menjadi kripik dan berbagai macam olahan lainnya. Rencananya, gadung sebagai salah satu komoditi lokal juga akan dipamerkan dalam Pameran Internasional Expo di Jakarta nantinya. “Kalau kita melihat gadung ini ke depan sangat potensial saya pikir ketika kita bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Cukup menjanjikan sekali. Harga juga pantastis dan dimintai masyarakat. Karena dia bisa dibikin krepek, dan macam-macam,” ungkapnya. Gadung ini, lanjutnya bisa dimanfaatkan, karena tumbuh dan berkembang di sela-sela pohon. Pemanfaatannya juga tidak mengganggu ekosistem dan merusak hutan. Sedangkan untuk budidaya sendiri, hal itu juga dimungkinkan jika permintaan pasar semakin besar. Seperti halnya kelor dan porang yang sudah mulai dibudidayakan oleh masyarakat. “Insya Allah gadung juga nanti pada saatnya seperti itu. Dan itu juga menjadi antisipasi kita, jangan sampai nanti pangan lokal kita punah. Tapi Insya Allah kita ajukan ke Pak Bupati, nanti ada lahan khusus kita untuk coba membudidayakan sebagai sebuah strategi cara untuk melestarikan itu semua. Insya Allah nanti kita akan coba produk lokal kita supaya tetap kita pertahankan,” pungkasnya. (ind) Syafruddin Nur

(Suara NTB/ist)

Rp1,785 Miliar untuk Pilkades Serentak di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menyediakan anggaran Rp1,785 miliar dari APBD untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2020 mendatang. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 119 desa yang akan mengikuti Pilkades. “Dana dari APBD Rp1,785 miliar untuk Pil kades serentak 119 desa. Masing-masing desa mendapatkan Rp15 juta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si. Anggaran dari APBD ini, kata Varian, ada rincian penggunaannya. Meskipun demikian, penggunaannya bisa fleksibel, termasuk untuk pengadaan surat suara dan lainnya. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), supaya anggaran tersebut bisa dicairkan akhir Januari mendatang. “Kita sudah rencanakan. Sudah kita komunikasikan dengan BPKAD, anggaran dari APBD itu bisa dicairkan paling tidak akhir Januari 2020,” terangnya. Selain dari APBD, lanjutnya, desa juga menganggarkan tambahan anggaran melalui APBDes. Besarannya tergantung dari desa-masing masing. Disesuaikan dengan jumlah pemilih, tahapan-tahapan, termasuk honor panitia, pengawas dan jumlah TPS. Karena jumlah TPS di masing-masing desa berbeda. “Jadi selain dari APBD juga anggarannya dari APBDes. Besarannya tergantung desanya. Misalnya satu desa dia menetapkan sekitar Rp50 juta. Berarti dia menambah dari APBDes itu skitar Rp35 juta. Karena ada Rp15 juta dari APBD,” jelasnya. Terkait anggaran, pihaknya sudah menyarankan kepada desa agar penetapan APBDes 2020 diharapkan pada 31 Desember mendatang. Sehingga pada bulan Januari tahun 2020, semuanya bisa berjalan. “Kalau tahun kemarin kan memang deadline dari pusat awal Februari sudah selesai dia. Tapi karena ada proses Pilkades, kita harapkan dia selesainya Desember supaya bisa cair. Penetepan APBDes 2020 kita harapkan di 31 Desember 2019,” Varian Bintoro harapnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk mengurangi kekumuhan wilayah kota, tahun 2020 kembali akan diluncurkan program penataan bantaran sungai yang disebut Lembi (Lempe Brang Biji). Dengan dukungan anggaran dari pusat senilai Rp15 Miliar lebih. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Burhanuddin M.Tp, menyebutkan, program ini sekaligus untuk mengatasi sampah yang berserakan di pinggir sungai dalam kota. Nantinya pada bantaran sungai tersebut akan dibangun semacam Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pedesterian. Hal ini untuk menciptakan suasana nyaman dan indah. Sebab sungai yang mengalir yang membelah kota Sumbawa bisa menjadi potensi besar. Tak hanya keindahan tetapi juga bisa memberikan ruang usaha ekonomi bagi masyarakat sekitar. Untuk dikelola menuju kota Sumbawa Besar yang indah. Untuk tahun 2020, pena-

(Suara NTB/ist)

BANTARAN SUNGAI - Hasil penataan bantaran sungai Pekat Bugis dan Brang Bara yang telah dikerjakan pada tahun 2019 ini. Tahun depan, Pemkab Sumbawa juga akan kembali meluncurkan program penataan bantaran sungai yang disebut Lembi (Lempe Brang Biji). taan bantaran sungai dimulai dari pinggir sungai dekat Kantor Dinas Pemadam Kebakaran hingga di sekitar jembatan Samota. Anggaran dari APBN

melalui Balai Prasarana Wilayah Provinsi NTB dengan total anggaran sekitar Rp15 Miliar. Pihaknya pun berharap dukungan masyarakat setem-

(Suara NTB/ist)

Burhanuddin

pat untuk kelancaran program ini nantinya. “Program ini sama dengan program penataan bantaran kali Pubara (Pekat Bugis Brang

Bara) yang telah terlaksana tahun ini dengan anggaran Rp5,3 Miliar. Dan pengerjaannya sekarang sudah tuntas,” pungkas Burhanuddin. (arn)

Disos Fokus Selesaikan Data Akhir Tahun, Proyek Peserta BPJS PBI Bermasalah Istana Sultan Sumbawa Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menemukan sedikitnya 4.000 peserta BPJS penerima bantuan iuran yang diduga bermasalah untuk dinonaktifkan. Ribuan data itu tercatat sebagai penerima PBI di daerah dan sudah meninggal dunia. Pengusulan penonaktifan itu dilakukan karena setiap tahunnya daerah mengeluarkan puluhan miliar lantaran data ganda tersebut. “Temuan awal kita ada sekitar 2.500 data peserta BPJS PBI ganda dari hasil diidentifikasi tim di lapangan, jumlah inipun kemudian bertambah menjadi 4.000 data peserta. Angka ini juga diprediksi akan terus bertambah lantaran masih ada data peserta PBI ganda yang belum diverifikasi lanjutan. Terkait dengan data yang masih belum diverifikasi tersebut, kami upayakan dalam waktu dekat ini sudah tuntas, sehingga tumpang tindih anggaran antara Daerah

dan Pusat yang dikhawatirkan terjadi bisa diminimalisir,” ungkap Kepala Disos dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB. Dikatakannya, dalam proses penelusuran terhadap data ganda ini pihaknya juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk bisa memberikan data by name by address. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang akan diusulkan itu tidak akan menimbulkan polemik di kemudian hari karena sudah menjadi hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Data-data tersebut kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan (Dikes) karena yang berhak menghapus data-data ini adalah Dinas Kesehatan (Dikes) tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak BPJS. Upaya itu sengaja dilakukan, supaya tidak ada lagi tumpang tindih anggaran dalam proses pembayaran BPJS tersebut. Karena kalau boleh jujur, penerima BPJS PBI yang be-

rada di KSB dianggap jauh lebih banyak dari jumlah penduduk hasil pendataan dinas Dukcapil. Maka dari itu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran terhadap data penerima BPJS PBI ini, karena jika ditemukan data yang ganda maka akan sangat memberatkan keuangan negara nantinya. Selain itu, pihaknya juga akan tetap berkoordinasi dengan pihak BPJS supaya bisa memberikan data terbaru terkait kepesertaan masyarakat sebagai penerima manfaat. Ketika sudah memiliki data akurat, maka untuk proses validasi serta verifikasi di tingkat lapangan semakin mudah. “Kami hanya berwenang mengusulkan jika ditemukan ada data ganda para peserta BPJS PBI, sementara yang berhak untuk menonaktifkan yakni Dikes dan BPJS. Kami juga akan terus melakukan verifikasi lanjutan terhadap masalah data ganda dan peserta yang meninggal,” pungkasnya. (ils)

Terus Digenjot

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengerjaan restorasi Istana Sultan Sumbawa terus digenjot hingga 31 Desember mendatang. Untuk item pengerjaan tahun 2019, realisasinya sudah hampir mencapai 95 persen. Sebagaimana disampaikan PPK Restorasi Istana Sultan Sumbawa dari Dinas PRKP Sumbawa, Rudy Kaharuddin S.T, Sejumlah item pekerjaan kini dalam tahap finalisasi. Seperti pemasangan rangka kuda kuda, usuk reng dan atap sirap. Kemudian gelagar kayu dan rangka tiang dinding. “Semua item pekerjaan itu dalam finalisasi. Sehingga kami optimis bisa tuntas 31 Desember ini,” terangnya. Selain itu, pada akhir tahun ini diupayakan pula pemasangan jaringan hidran pemadam kebakaran. Setelah itu, program restorasi Istana Sultan Sumbawa ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020.

(Suara NTB/ist)

Rudy Kaharuddin Dengan nilai anggaran Rp7 Miliar lebih. Anggaran tersebut paling banyak akan terserap di pengadaan kayu jati sama seperti tahun sebelumnya. Mengingat masih ada pekerjaan seperti rangka dinding dan atap lantai dua serta lainnya. Yang membutuhkan kayu jati cukup banyak. (arn)

Firin-Fud Tak Paparkan Visi Misi di Hadapan Gerindra Taliwang (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM-Fud Syaifuddin, ST (Firin-Fud) tampaknya membuat kecewa jajaran DPC Gerindra Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, di acara penyampaian visi misi calon bupati dan wakil bupati yang digelar DPC Gerindra, Jumat malam (27/ 12) lalu, mereka tak memberikan pemaparan visi misi. Alih-alih mempresentasikan visi misinya, paket FirinFud yang hanya diwakilkan oleh calon wakil bupatinya, Fud Syaifuddin, justru lebih banyak membeberkan alasannya selama ini tidak mendaftarkan diri ke seluruh partai. “Visi kami lima tahun kedepan adalah Terwujudnya Sumbawa Barat Unggul yang Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong. Kalau misinya sudah tertuang di dalam berkas yang sudah kami serahkan ke DPC Gerindra, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti,” cetus Fud membuka penyampaiannya saat diberi kesempatan di acara Gerindra malam itu. Ia mengatakan, menghadapi pencalonan keduanya di Pilkada 2020 mendatang, dirinya dan H. W. Musyafirin telah berkomitmen hanya akan

merangkul kembali partaipartai koalisinya tahun 2015 lalu. Karenanya pasangan ini hanya mendaftar di 6 partai (PDIP, PPP, PKS, PKPI, PKB dan Nasdem) minus Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah memutuskan akan mengusung kadernya sendiri. “Selain keenam partai koalisi kami tahun 2015. Kami juga daftar ke Golkar. Memang dulu bukan koalisi, tapi Golkar telah mendatangi kami. Dan alhamdulillah di tingkat pengurus kabupaten, Golkar final mengusung Firin-Fud,” bebernya. Sama halnya dengan Gerindra, Fud mengungkapkan, pihaknya sebenarnya tidak ingin mendaftar. Selain karena jumlah partai pengusungnya sudah melebihi syarat minimal pencalonan. Juga karena Firin-Fud tidak ingin memborong seluruh partai dalam koalisinya sehingga perjalanan demokrasi di daerah terhambat. Akan tetapi faktanya Gerindra telah mendatangi pihaknya dan mempersilakan mendaftar. “Kami ingin memberi ruang kepada putra putri terbaik Sumbawa Barat untuk dapat tampil mencalokan diri. Makanya waktu Gerindra buka pendaftaran kami tidak daftar. Tapi karena mereka datang ya kami akhirnya daftar sebagai bentuk peng-

hormatan. Dan sama halnya malam ini kami datang, tapi di sini saya tidak akan panjang lebar membahas visi misi kami,” tegasnya sembari menambahkan, jika pada akhirnya Gerindra mendapatkan visi misi calon lain lebih baik. Maka ia dan HW. Musyafirin mempersilakan Gerindra mengusungnya. “Visi misi kami silakan diadu dan dikritisi. Kalau memang lebih bagus ya silakan diusung oleh Gerindra,” tukasnya. Dalam acara penyampaian visi misi calon bupati dan wakil bupati yang diadakan DPC Gerindra itu, selain pasangan Firin-Fud. Dua calon lain yakni pasangan Drs. H. M. Nur Yasin - Mustakim Pattawari, LM, STP dan Dr. H. Andy Azizi Amin yang juga telah mendaftar ke Gerindra hadir mempesentasikan visi misinya. Pasangan Drs. H. M. Nur Yasin - Mustakim Pattawari, LM, STP dalam presentasinya banyak mengulas terkait konsep memimpin yang akan diterapkannya jika kelak terpilih memimpin KSB. Sedangkan H. Andy Azisi Amin menyatakan siap mengadopsi tujuan pemerintahan DKI Jakarta yang saat ini dipimpin Anies Baswedan, yakni Maju Kotanya Bahagia Warganya. “Kalau kami nanti memimpin insyaal-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pengurus DPC Gerindra KSB berfoto bersama para calon usai acara penyampaian visi misi, Jumat (27/12). lah Maju KSB-nya Bahagia Gerindra dalam waktu deMasyarakatnya,” sebut Andy kat, terhadap ketiga calon yang Azisi dalam presentasinya. telah mendaftar akan disurvei Sementara itu, Gerindra tingkat elektabilitasnya di sendiri baru akan memutuskan tingkat masyarakat. “Nanti pasangan calon diusungnya surveinya kita pakai lembaga paling lambat bulan Februari independen yang punya kredi2020 mendatang.Tim Desk bilitas terbaik. Dan kamu Pilkada DPP Gerindra, Endang sudah sampaikan ke masingSulistyaningsih menyatakan, masing calon untuk mensurvei selain visi misi dan hasil fit and diri sendiri. Nanti datanya akan profer test para bakal calon, kita komparasi supaya tidak parameter lain yang akan di- ada anggapan dukungan kami gunakan Gerindra menentu- direkayasa tanpa fakta bahwa kan pilihan usungannya ad- calon yang diusung adalah yang alah hasil survei elektabilitas. terbaik,” imbuh endang. (bug)

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Warga Keluhkan Minimnya Pasokan Air Bersih PDAM Dompu (Suara NTB) Sepekan terakhir, pasokan air bersih PDAM ke sejumlah pelanggan minim. Bahkan keruh dan berlumpur. Kondisi itu lantas dikeluhkan sejumlah warga.

Ifan Bustanuddin Ajak Warga Isi Pergantian Tahun dengan Kegiatan Positif Dompu (Suara NTB) Bakal Calon Bupati Dompu, Ifan Bustanuddin, SE, MM mengingatkan pergantian tahun baru tidak dengan hurahura dan mabuk-mabukan yang dapat merugikan diri sendiri. Tapi malam pergantian tahun agar diisi dengan kegiatan positif seperti instrospeksi diri, zikir, dan doa. Hal itu disampaikan Ifan Bustanuddin kepada Suara NTB, Sabtu (28/12). “Untuk merayakan tahun baru sudah bukan zamannya kebut-kebutan, hura-hura dan mabukmabukan, main petasan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Rayakan tahun baru dengan berdzikir dan berdoa dengan meramaikan tempat ibadah,” ajak Ifan. Pergantian tahun, kata Ifan, sebaiknya diisi dengan kegiatan introspeksi diri terhadap apa yang sudah dikerjakan selama 2019 dan merencanakan capaian untuk 2020. Sehingga memulai tahun 2020 dengan energi baru atas target yang dibuat. Jika malam pergantian tahun diisi dengan kebut-kebutan dan mabuk-mabukan yang justru akan mendekatkan pada penyalahgunaan narkoba. Sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarga sendiri. Ifan Bustanuddin, SE, MM, merupakan putra M. Thahir Umar dan Hj. Halimah asal Dompu yang lahir pada 13 Desember 1964. Ifan lama berkarir sebagai birokrasi. Saat ini ia masih menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Ia berencana mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu pada Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang. Menurutnya, kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam setiap pembangunan menjadi kunci kemajuan Kabupaten Pati yang ingin diperjuangkan di Dompu. Ifan merupakan adik ipar mantan Bupati Dompu, Drs. H. Hidayat Ali. Ia menikah dengan Like Hermawati, SE, MM dan dikaruniai dua orang putri. Pada jenjang pendidikan, Ifan menamatkan pendidikan di SDN 1 Dompu tahun 1977, SMPN 1 Dompu tahun 1981, SMA di Irmas Ujung Pandang (Makassar) tahun 1984, S1 di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang tahun 1990, dan S2 di STIE Stikubank Semarang tahun 2005. Rencananya maju di Pilkada Dompu 2020 telah diseriusinya dengan mendaftarkan diri pada sejumlah partai politik dan menemui sejumlah tokoh masyarakat. Diantara partai politik yang sudah dihubungi seperti PPP, PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan beberapa partai politik. (ula/*)

Pemkab Bima Bentuk Satgas Pengawasan Pekerja Migran Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pekerja Migran. Pembentukan Satgas itu untuk menekan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Untuk menekan TPPO kita sudah bentuk Satgas Pengawasan Pekerja Migran,” kata Kabid Pembinaan dan Penempatan TK Disnaketrans Kabupaten Bima, Irfan H. M. Nor, S.Sos kepada Suara NTB, belum lama ini. Menurutnya, anggota yang tergabung dalam Satgas terse(Suara NTB/Uki) but terdiri dari berbagai unsur Irfan H. M. Nor dan elemen. Seperti anggota BIN, Intel Kodim, pihak Imigrasi, Pelabuhan, Terminal dan Bandara. “Awal 2020 nanti Satgas ini akan mulai bekerja,” katanya. Irfan mengatakan tugas atau ranah kerja Satgas tersebut akan mengawasi serta memantau oknum atau perusahaan tertentu yang memberangkatkan TKI dengan jalur non formal ataupun tidak sesuai prosedural. “Oknum atau Perusahaan yang memberangkatkan TKI seperti yang masih dibawah umur udah kita kantongi. Saat ini masih kita pantau dan awasi,” ujarnya. Menurut Irfan selama tahun 2019 pihaknya sudah beberapa kali menggagalkan pengiriman calon TKI yang tidam sesuai ketentuan (dibawah umur.red) dengan tujuan negara-negara Timur Tengah seperti ke Irak dan Suriah. “Sudah kita pernah gagalkan. Kasusnya sudah diproses aparat penegak hukum,” ujarnya. Ia memastikan keberadaan Satgas tersebut akan membantu untuk mendeteksi dan mencegah warga Kabupaten Bima tidak menjadi korban TPPO. Apalagi yang disasar oknum pelaku TPPO adalah warga yang tingkat pendidikannya rendah. “Minat warga kita menjadi TKI cukup tinggi. Jadi perlu ada pengawasan yang lebih ketat. Irfan menegaskan, perusahaan resmi di Kabupaten Bima sebagai penyalur TKI bekerja ke luar negeri hanya ada belasan saja. Diluar jumlah itu pihaknya tidak akan memprosesnya. “Hanya ada 15 perusahaan, agen penyalur TKI di Kabupaten Bima. Sisanya Ilegal,” tegasnya. (uki)

Puluhan Kendaraan Berknalpot Bising Diamankan Dompu (Suara NTB) Menjelang pergantian tahun 2019, jajaran Polres Dompu intens menggelar operasi Cipta Kondisi (Cipkon). Seperti pada Sabtu (28/12) malam, di mana puluhan kendaraan knalpot bising dan tidak berlampu diamankan. Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH, SIK, kepada Suara NTB membenarkan jikalau pihaknya bersama tim gabungan TNI dan instansi terkait telah mengamankan puluhan kendaraan di wilayah kota. Langkah tersebut diambil untuk memastikan malam minggu kalangan muda berlangsung aman dan damai sebelum puncak pergantian tahun. “Kita ciptakan kondisi ini supaya malam minggu tidak dijadikan ajang kebut-kebutan, apalagi membuat keributan,” ungkapnya. Kendaraan knalpot bising dan tidak berlampu jadi sasaran utama dalam operasi tersebut, menyusul keberadaan mereka yang tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan orang lain. Karena pastinya pengendara tak akan melihat jelas objek yang dilalui, apalagi di jalur yang tidak dilengkapi lampu penerang jalan. Ia berharap, warga Dompu tidak berlebihan merayakan tahun baru. “Rayakan malam pergantian tahun baru dengan cara-cara yang positif seperti doa bersama, kegiatan kemanusiaan dan kegiatan positif lainnya,” kata Syarif Hidayat. Bila perlu perayaan tahun baru kali ini diisi dengan kegiatan keagamaan, zikir bersama di masjid serta menggelar berbagai agenda positif lainnya. “Jangan justru mabuk-mabukan, balapan liar karena ini akan memancing dan memicu situasi yang tidak kondusif,” pungkasnya. (jun/ula)

Seperti halnya Abdul Gafur, warga Dusun Selaparang Timur Desa Matua ini mengeluhkan minimnya pasokan air dari instalasi perpiaan PDAM yang dipasang. Kalaupun ada hanya diwaktu tertentu saja, itupun dengan kondisi air yang keruh dan berlumpur. “Kadang takut juga kita minum karena keruh dan kotor. Palingan dipakai mencuci pakaian dan madi saja,” ungkapnya, Minimnya pasokan air ke wilayah ini, lanjut dia, pasti terjadi setiap kali hujan lebat mengguyur. Bahkan bebarapa hari lalu sampai dua hari tidak ada air yang dipasok

PDAM. Meski demikian, beruntung masih ada air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangganya. Kondisi tersebut dirasa merugikan warga sebagai pelanggan yang dibebankan biaya pemakaian tiap bulannya. “Harusnya ada upaya PDAM karena ini menyangkut kebutuhan dasar. Untung saja masih ada air hujan yang kita tamping tiap hari,” ujarnya. Warga lain, Maman pun mengeluhkan persoalan serupa. Bahkan untuk memastikan usaha hariannya menjual cilok tetap higienis dikonsumsi pelanggan ia terpaksa harus

membeli air galon dalam jumlah besar. Karena ketika dipaksa memanfatkan air PDAM yang keruh dan terkadang berlumpur saat ini, dikhawatirkan mengancam kesehatan mereka. “Untuk masak juga kadang pakai air galon atau air hujan, sementara untuk mencuci, mandi dan sebagainya kita manfaatkan air di saluran irigasi kalau memang tidak ada air sama sekali,” jelasnya. Atas keluhan sejumlah pelanggan ini, Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Minggu (29/12) tidak bisa dihubungi. (jun)

(Suara NTB/jun)

MINIM – Warga Dusun Selaparang Timur Desa Matua, Dompu, memperlihatkan keran air dengan pasokan dari instalasi perpipaan PDAM yang minim, Minggu (29/12).

(Suara NTB/ula)

CERAMAH - Ustaz Maulana saat menyampaikan ceramah pada acara Tablig Akbar tutup tahun 2019 di paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Minggu (29/12).

Ustaz Maulana Ingin Syuting di Dompu Dompu (Suara NTB) Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu menggelar tablig akbar menutup tahun 2019 bersama ustaz Maulana. Ustaz yang menjadi penceramah utama pada acara Islam Itu Indah ini, bahkan ingin syuting acara pengajiannya di Dompu. “Saya ingin mendatangkan kru dan tim Islam itu indah untuk syuting di Dompu, bisa? Biar saya tampilkan Dompu dalam tayangan (TV) tentang keindahan alamnya, termasuk jagungnya yang banyak sampai di gunung-gunung. Biar semua orang se Indonesia tau dan mengenal Dompu

dengan keindahannya,” kata Ustaz Maulana yang tampil sebagai penceramah pada Tabligh Akbar menutup tahun 2019 di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Minggu (29/12). Ustaz Maulana juga menyisipkan ceramahnya dengan kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin selama dua periode dan berhasil membawa kemajuan bagi Kabupaten Dompu. Ia pun berharap penggantinya bisa melanjutkan kemajuan Dompu kedepan. Ia pun mengingatkan umat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai

kemajuan daerah dan bangsa. Karena pembangunan tidak mungkin akan dilakukan tanpa ada perdamaian. Tapi diingatkannya, dalam islam yang harus diperhatikan adalah Ilmu. Ilmu harus diamalkan. Amalan harus dengan keimanan. Iman harus dengan keikhlasan dan ketulusan. Ikhlas tidak ada artinya tanpa adanya akhlak, karena rasulullah diutus di muka dunia untuk memperbaiki akhlak. Sebelumnya, Ketua TP PKK Dompu, Hj. Eri Ariani H. Bambang, selaku Ketua Panitia Kegiatan Tablig Akbar dalam laporannya, menyampaikan

kehadiran ustaz Maulana ditunggu-tunggu masyarakat Dompu. Selama ini ustaz hanya disaksikan melalui layar TV dan media sosial, tapi kini bisa disaksikan secara langsung di acara tablig akbar lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu. “Selama ini kita lihatnya di layar TV, media sosial, tapi pagi ini ustaz hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan sepulang ke rumah, apa yang disampaikan bisa diamalkan di rumah tangga kita,” katanya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya mengungkap-

kan, acara tabligh akbar ini merupakan kerjanya TP PKK dan dirinya hanya sebagai tamu. Kegiatannya cukup sukses dan menghadirkan banyak jamaah. “Saya sudah sampaikan ke Inspektorat, mulai tahun depan semua acara dikelola oleh PKK. Selama ini panitiapanitia pemda itu banyak, tapi tidak ada yang datang mengerjakan persiapan acara. Begitu ibu-ibu yang jadi panitia, semua bapak-bapak hadir. Jadi lebih baik kepanitiaan berikutnya ibu-ibu PKK yang kerja, bapak-bapak yang temani,” ungkapnya. (ula)

Rekomendasi Senilai Rp4 Dua Hari Pencarian, Korban Terseret Ombak Belum Ditemukan Miliar Belum Diselesaikan Dompu (Suara NTB) M. Saleh (45) korban diduga tenggelam akibat terseret ombak di kawasan wisata Lakey, tepatnya tebing walet Oi Pana Desa Huu pada Jumat (27/12) lalu belum ditemukan. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dibantu Basarnas Bima, Satpolair serta warga sekitar hingga Minggu (29/12) sore masih melakukan pencarian. Ganasnya gelombang di perairan itu jadi kendala utamanya. Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik, Marwan dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, warga Desa Dorebara Kecamatan Dompu ini dikabarkan menghilang saat mancing bersama empat orang rekannya di tebing walet. Berjarak sekitar 20 meter dari lokasi korban tewas tenggelam pada tahun sebelumnya.

Kuat dugaan M. Saleh terhempas hingga tenggelam terseret ombak tinggi yang menghantam tebing di pesisir pantai malam itu. “Korban ini berlima ke sana pada hari Kamis untuk mancing. Selesai Sholat Isya dia memisahkan diri, sempat dipangil juga untuk makan malam. Cuma tidak didengar karena mungkin gemuruh ombak tinggi, paginya baru diketahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada. Hanya satu pancingnya saja yang ketinggalan,” ungkapnya. Mendapati M. Saleh tidak berada di tempat, empat rekannya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat terkait dan BPBD. Hingga tim TRC langsung diterjunkan untuk pencarian. Pada hari pertama, lanjut Marwan, dengan menyisir area sekitar korban terjatuh tidak membuahkan hasil apa-apa.

Karena larut malam upaya tersebut lantas dilanjutkan keesokan harinya dengan melibatkan Tim Basarnas Bima dan komunitas penyelam di wilayah Lakey. “Cuma sampai sekarang masih nihil, belum ada tanda yang kita temukan,” ujarnya. Dalam upaya pencarian ini pihaknya bersama tim yang turut aktif membantu sudah menyebar ke beberapa titik. Di tebing walet tempat terakhir korban ada tim BPBD dan komunitas penyelam, sedangkan penyisiran area sekitar wisata Lakey dilakukan Basrnas dan Satpolair. Percarian korban diakui cukup sulit karena kondisi gelombang yang tidak bershabat. Bahkan mengancam keselamat petugas. “Makanya kita ingatkan untuk tim tetap waspada dan tidak memaksa jika cuaca tidak mendukung,’ pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/BPBD)

PENCARIAN – Tim Basarnas Bima saat melakukan upaya pencarian terhadap korban diduga tenggelam terseret ombak, Minggu (29/12).

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya sekitar 44 Rekomendasi BPK RI di semester keeua belum ditindak lanjuti oleh SKPD dengan total temuan sekitar Rp4 Miliar. Terkait dengan temuan tersebut, Inspektorat berencana untuk kembali melayangkan surat ke SKPD untuk segera mengembalikan. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan tidak kunjung melakukan pengembalian, pihaknya akan langsung membawa masalah itu ke Majelis TPTGR untuk disidangkan termasuk juga ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Memang masih tersisa tinggal 44 rekomendasi yang masih belum ditindak lanjuti oleh masing-masing SKPD dengan total temuan sekitar Rp4 Miliar. Tentu kami akan kembali bersurat lagi supaya mereka bisa segera melakukan pengembalian, bahkan kami targetkan di awal tahun 2020 semua rekomendasi tersebut bisa tuntas. Karena akan sangat tidak mungkin untuk bisa terkejar di tahun 2019 apalagi waktunya juga sudah mepet, tetapi yang jelas SKPD penunggak tetap akan terus kita tagih,” tegas Plt Inspektur Inspektorat Supiarno, SP., M.Si kepada Suara NTB. Dikatakannya, total rekomendasi yang harus diselesaikan oleh SKPD di semester kedua tahun 2019 mencapai 750 Rekomendasi dan yang tersisa tinggal 44 rekomendasi. Terkait dengan hal itu, pihaknya akan kembali melayangkan surat teguran tertulis ke masing-masing untuk segera melakukan penyelesaian.

Kendati masih ada 44 rekomendasi yang belum, pihaknya bersyukur lantaran KSB mendapatkan peringkat pertama dalam upaya penyelesaian rekomendasi sekitar 93, 87 persen penyelesaian tindak lanjut LHP BPK RI Semester II tahun 2019. Bahkan dengan capaian tersebut, pihaknya optimis KSB akan kembali mendapatkan peringkat WTP untuk kesekian kalinya. Di awal 2020 mendatang, pihaknya akan semakin gencar melakukan penagihan kepada SKPD penunggak temuan daerah. Upaya tersebut sematamata dilakukan supaya Sumbawa Barat bisa kembali mendapatkan predikat WTP sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik. Tentu sebagai sanksi tegas jika SKPD tidak kunjung menyelesaikan rekomendasi tersebut maka pihaknya tidak akan segan-segan membawa hal itu ke Majelis TPTGR dengan penyelesaian 90 hari. Jika hasil sidang di majelis tidak kunjung memberikan dampak, maka pihaknya akan langsung melimpahkan masalah ini Kejaksaan untuk diproses secara hukum. Bahkan saat ini ada sekitar Rp434 juta yang saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan untuk dilakukan penagihan terhadap para penunggak ini. “Kita tetap akan menagih SKPD yang masih menunggak temuan BPK tersebut, karena jika kita biarkan berlarut bisa menjadi masalah di kemudian hari. Kami juga tetap akan melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bisa membantu dalam melakukan penagihan,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

Pekerjaan Rumah Tata Aset PENATAAN aset masih jadi pekerjaan rumah tahun depan. Diantaranya aset Pemprov NTB di Gili Trawangan dan sengketa lahan di kawasan KEK Mandalika. Jaksa pengacara negara (JPN) menyiapkan strategi. Wakajati NTB Anwarudin Sulistiyono memprioritaskan pengamanan pembangunan daerah lewat pendampingan hukum. “Salah satu fungsi JPN mewakili kepentingan pemerintah atau BUMN dalam bidang perdata dan tata usaha,” ujarnya akhir pekan lalu. Tahun 2019 ini pihaknya men(Suara NTB/why) dampingi ITDC selaku penAnwarudin Sulistiyono gelola KEK Mandalika dalam sengketa lahan. “Kita dampingi dan kita menang,” ucap Anwar. “Kita akan tetap dampingi apabila ada upaya hukum lanjutan.” Satu aset lagi yakni lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Kejati NTB, sambung Anwar, sudah membuat pendapat hukum terkait aset. Perjanjian antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah disebut batal demi hukum. Dari dasar hukum dan fakta pelaksanaan perjanjian bertolak belakang. PT GTI tak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian. PT GTI tidak membangun 150 cottages dan tidak mengelola lahan HGB dengan baik. PT GTI dikatakan menelantarkan lahan sehingga lahan akhirnya dikuasai masyarakat. Dari persoalan itu pemerintah bisa membatalkan secara sepihak perjanjian.Bukan hanya syarat subjektif saja yang dilanggar. Datun juga menemukan syarat objektif yang dilanggar. Syarat objektif yang dilanggar terletak pada melanggara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada pasal 35 diatur dengan jangka waktu pemberian HGB. Pihak kedua hanya boleh diberikan HGB selama 30 tahun. Namun, dapat diperpanjang 20 tahun. PT GTI diberikan hingga 70 tahun dan berakhir hingga 2065. Berdasarkan aturan, setiap lima tahun perjanjian itu harus dievaluasi. Langkah itu untuk melihat perkembangan yang dilakukan pihak yang diberikan HGB. Hasil survei DJKN Bali-Nusra, nilai aset tersebut mencapai Rp 2,3 triliun. Tetapi, pihak PT GTI hanya menyerahkan uang Rp 22,5 juta per tahun. ”Pendapat hukum sudah kita berikan. Untuk action yuridis, harus ada SKK baru kita akan dalami lebih jauh,” pungkas Anwar. (why)

Demokrat Dukung Kadernya di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Demokrat Provinsi NTB meluruskan isu yang santer beredar bahwa mereka telah menjatuhkan arah dukungan kepada paket pasangan H. Khaerul Rizal dan Gede Samsul di Pilkada Lombok Tengah 2020. Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri sendiri langsung membantah rumor tersebut. “Itu tidak benar. Yang benar Demokrat di Lombok Tengah tetap akan mengusung Ketua DPC Ahmad Ziadi,” ujar Mahalli kepada Suara NTB, Sabtu pekan kemarin. Ditegaskan Mahalli, bahwa partainya tetap akan mengusung Ketua DPC Demokrat Lombok Tengah Ahmad Ziadi untuk bertarung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2020. Menurutnya bahwa nama Ahmad Ziadi sampai saat ini masih menjadi prioritas partainya untuk didorong sebagai bakal calon bupati setempat. “Demokrat tetap mengusung Ahmad Ziadi, tidak nama lain di luar kader Demokrat,” tegasnya. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB ini, untuk memuluskan jalan Ahmad Ziadi tersebut, pihaknya telah memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk berusaha membangun koalisi dengan partai mana pun yang bisa sepaham dengan Demokrat. “Rekomendasi untuk Ahmad Ziadi akan dikeluarkan DPP pada Bulan Mei setelah terbangun koalisi partai dan pasangan calon yang pasti,” terangnya. Demokrat sendiri pada Forum Konsolidasi Partai Demokrat yang dirangkai HUT Demokrat pada Bulan September 2019 mendorong Ketua DPC Demokrat di tujuh kabupaten/ kota di NTB yang akan melaksanakan pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota untuk maju. Ditekankan Mahalli, selama ada kader yang maju, maka Demokrat akan mengutamakan mengusung kader untuk maju ambil bagian dalam Pilkada Serentak 2020. “Kesempatan yang pertama dan utama diberikan kepada Ketua DPC dahulu, kecuali kalau dia kalah dalam survei, baru kami calonkan kader yang surveinya lebih bagus,” katanya. Pada Pilkada serentak 2020, kata dia, Demokrat tidak akan membuka pendaftaran calon kepala daerah karena ada kadernya yang akan dicalonkan.KarenaDemokratdibuatuntukkadernyasendiri.Olehkarena itu Mahalli menginstruksikan kepada seluruh ketua DPC di tujuh kabupaten/kota untuk tidak ragu tampil pada Pilkada. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

PPP Mataram Uji Visi Misi Balon Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) – DPC PPP Kota Mataram terus berproses dalam menentukan arah dukungannya pada kontestasi Pilkada serentak 2020. Setelah membuka pendaftaran, proses penyaringan bakal calon yang akan didukung dilanjutkan penyampaian visi-misi dan sekaligus uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat, pada Sabtu (28/12). Ketua tim penjaringan DPC PPP kota Mataram, Akmaluddin yang dikonfirmasi terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan para kandidat yang sudah mendaftar itu mengungkapkan, bahwa sesudah dilakukan penyampaian visimisi balon Walikota dan Wakil Walikota, pihaknya akan meneruskan nama balon itu kepada DPW PPP NTB. Diketahui ada tiga kandidat balon walikota yang sudah menyampaikan visimisinya yakni, H. Mohan Roliskana, Ahsanul Khalik, dan Lalu Makmur Said. Sementara untuk balon Wakil tidak harus menyampaikan visi-misi, namun tetap tiga nama kandidat balon Walikota yang sudah mendaftar itu juga diteruskan ke DPW. Mereka adalah Badruttaman Ahda, Baehaqi dan Irzani. Dari hasil penilaian penyampaian visi-misi tersebut DPC PPP Mataram sudah membuat sejumlah rekomendasi terkait para kandidat tersebut. Rekomendasi itu akan disampaikan dan teruskan kepada DPW. Ketika dide-

sak apa saja isi rekomendasinya, Akmaluddin enggan mengungkapkannya kepada awak media. “Dari hasil penyampaian visi misi kita sudah punya penilaian terkait kapasitas dan kelayakan dimiliki balon kada,” ucapnya. Setelah usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPC Mataram kepada DPW. Kemudian, DPW akan memproses dan menindaklanjuti usulan dan rekomendasi balon kepala daerah tersebut yang dinilai berpeluang untuk diusung di Pilkada serentak 2020 tersebut untuk kemudian diteruskan ke DPP. Namun demikian, siapa saja yang akan diusulkan dan direkomendasikan kepada DPP harus sudah dalam bentuk paket pasangan (paslon). Dipastikan minimal ada dua paket paslon atau lebih diusulkan kepada DPP oleh DPW PPP NTB. Penerbitan SK rekomendasi oleh DPP itu dengan mempertimbangkan dan mendengar saran serta masukan dari pengurus di daerah. SK rekomendasi itu nanti akan dijadikan untuk daftar di KPU oleh

(Suara NTB/ndi)

VISI MISI - Kandidat Balon Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sampaikan visi-misi di depan tim panelis dan kader PPP, Sabtu (28/12). paket paslon tersebut. “Sehingga DPP tinggal menerbitkan SK rekomendasi bagi salah satu paket paslon tersebut,” ungkapnya. Sebab itu, dalam proses di tingkat DPW tersebut para balon itu diharapkan harus sudah menentukan paket paslon. Begitu juga dengan jaminan dukungan dari parpol lain. Pasalnya parpol berlambang ka’bah itu tidak bisa mengusung paslon sendiri. Sehingga perlu ada mitra koalisi. Selain itu, PPP juga akan menerjunkan tim survei untuk

mengukur tingkat elektabilitas dari kandidat tersebut. Sehingga tentu kandidat punya elektabilitas tinggi lebih punya peluang diusung PPP di Pilkada. “Kandidat elektabilitas tinggi dan punya jaminan dukungan parpol lain, Tentu itu jadi prioritas kita,” ungkap Akmaluddin. Ditempat terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri mengungkapkan, bahwa DPW memiliki kewenangan cukup besar dalam menentukan usulan dan rekomendasi terkait paket paslon

yang berpeluang diusung di Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB. Komunikasi politik dan penjajakan koalisi akan lebih banyak dilakukan di tingkat pengurus daerah. Sehingga dipastikan PPP punya parpol mitra koalisi dalam menentukan siapa kandidat diusung di Pilkada. Dia memperkirakan DPP akan menerbitkan SK rekomendasi bagi paket paslon di Pilkada berkisar Mei. “DPP nanti hanya tinggal menerbitkan usulan dan rekomendasi paket paslon kita ajukan,” pungkasnya. (ndi)

Kepastian Dukungan Gerindra Diputuskan Jelang Pendaftaran Calon ke KPU Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, H. Ridwan Hidayat mengungkapkan keputusan ataupun pengumuman siapa bakal calon kepala daerah yang nantinya diusung Partai Gerindra pada Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB paling lambat akan dikeluarkan pada Bulan April. Menurut Ridwan, perkiraan timing waktu dikeluarkannya keputusan arah dukungan itu, karena Partai Gerindra tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan siapa yang nantinya diusung. Mengingat, rentang waktu pendaftaran bakal calon bupati/walikota baru akan dilaksanakan pada April 2020.

“Kemungkin Bulan Maret, kalau tidak paling lambat April sudah diputuskan oleh DPP. Karena kami ingin menang tentu kami pun tidak ingin asal-asalan mencari calon yang nanti di usung,” tegas Ridwan pada pekan kemarin. Ia menjelaskan, secara mekanisme partai, siapa bakal calon bupati/walikota yang nantinya diusung akan diputuskan oleh DPP. Sedangkan, DPD Gerindra NTB hanya melaksanakan proses penjaringan bakal calon kepala daerah melalui Tim Desk Pilkada yang telah dibentuk di masing-masing DPC. “Mengenai siapa yang nanti diusung itu sepenuhnya merupakan kewenangan DPP.

Kami di daerah tidak berani mendahului DPP,” terang peraih Bintang Garuda Yaksa dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Pengurus DPD Gerindra terbaik se-Indonesia ini. Diketahui, tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan walikota di NTB, antara lain Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. DPC Partai Gerindra di tujuh daerah di NTB itupun sudah melakukan uji penyampaian visi dan misi para kandidat

bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar di Gerindra. Dari hasil penyampaian visi misi tersebut nantinya akan dinilai siapa-siapa saja yang punya kans untuk diusulkan ke DPP. Ridwan menambahkan, sebagai salah satu partai pemenang Pemilu 2019, Partai Gerindra tidak ingin salah mengambil langkah untuk tidak mengusung bakal calon yang diragukan menang. Karena itu, Partai Gerindra akan hati-hati menentukan sikap, apalagi untuk maju Pilkada pihaknya tidak mungkin sendirian diperlukan sebuah koalisi dengan partai lain. “Kita mengusung calon karena ingin menang. Makanya sia-

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan Hidayat pa yang terbaik itu yang akan kita usung,” pungkasnya. (ndi)

Catatan Keamanan 2019

Tahun yang Kondusif Kondisi NTB setahun terakhir kondusif. Pesta demokrasi yang diprediksi punya kerawanan tinggi riaknya tak sampai mengganggu aktivitas masyarakat. Begitu juga heboh penutupan tambang liar yang penertibannya mulus. Kejahatan konvensional masih jadi momok. Meski mengalami penurunan namun pola pelaku kejahatan berubah. Demikian juga dengan pelaku narkoba yang

tidak kunjung jera. Penurunan tingkat kejahatan tersebut tidak berarti. Sebab, para pelakus semakin licik mengembangkan modus-modusnya. “Dalam upaya menurunkan tingkat kriminalitas, kita lebih mengedepankan pencegahan,” ujar Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana. “Dampaknya kelihatan dari menurunnya jumlah kasus,” imbuh dia, Jumat (28/12) akhir pekan lalu. Total kriminalitas yang terjadi selama 2019 sebanyak 7.985 kasus, menurun 12 persen dari tahun 2018 yang sebesar 9.101 kasus. Sejumlah kasus itu gabungan dari kasus konvensional, keadaan kontijensi, dan kejahatan terhadap kekayaan negara, serta transnasional. Khusus di tahun 2019, tindak kriminal mencapai 7.673 kasus namun hanya 63 persen atau setara 4.819 kasus yang mampu diselesaikan. “Masih ditangani. Bukan dihentikan,” sebut Nana. Kapolda meminta jajarannya untuk efektif berada di lapangan. Memantau langsung dan merespons cepat setiap gangguan keamanan. “Jangan sampai anggota lebih banyak diam di kantor,” tegasnya. Kejahatan konvensional mendominasi tindak kriminal, yang antara lain pencurian, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor. Untuk Curanmor, kini tidak hanya menyasar sepeda motor tetapi juga mobil roda enam alias dam truk. para pelaku pencurian itu masih memfavoritkan beraksi pada dini hari, antara pukul 00.00 sampai pukul 06.00 dini hari. waktu tersebut membuat mereka luwes karena korban sedang beristirahat. “Kami maksimalkan penegakan hukum untuk memberi shock therapy bagi para pelaku. Kalau ada yang melawan

juga akan diberi tindakan terukur,” ujar Kapolda. Sejumlah peristiwa menonjol masih didominasi pengadangan dan pemblokiran jalan dengan 76 kasus. Diikuti 42 kasus asusila, 28 kasus pengrusakan, 37 kasus perampokan dan begal, 16 kasus perkelahian pemuda dan pelajar, serta tiga kasus perampokan dengan senjata api rakitan. Kebakaran hutan di Gunung Rinjani dan Gunung Tambora juga sempat membuat semua pihak turun tangan. :Karhutla bukan karena kepentingan industri misalnya membuka lahan untuk kebun tetapi karena kekeringan,” kata Nana. TPPO Juara Kasus Transnasional Tahun 2019 ini bukan tahun yang bebas dari perdagangan manusia. Total sebanyak 225 kasus yang terjadi. “Yang paling banyak kasus TPPO dan 3C terhadap wisatawan,” ungkap Nana. Catatan Suara NTB, pada Maret pelaku perekrut BA (48) dan tersangka penampung korban TPPO BE alias EV (42) di Malang Jawa Timur ditangkap. Jaringannya, HLM yang menyiapkan penampungan di Jakarta ditangkap pada April . Mereka memberangkatkan secara ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2015 lalu ke Damaskus, Suriah. Tersangka BE merupakan residivis yang pada tahun 2017 pernah ditangkap Bareskrim Polri. Kasus itu merupakan pengembangan dari kasus yang ditangani Bareskrim Polri jaringan perdagangan orang ke Maroko, Turki, dan Suriah. Juga kasus yang menjerat tersangka Asmin yang memberangkatkan anak di bawah umur UH ke Malang, Jawa Timur. UH ditampung di rumah tersangka Baiq Hafizahara alias Evi (42), yang tak lain keponakan tersangka Asmin. Korban UH hanya tiga hari berada di Malang untuk selanjutnya berangkat ke Batam, Kepulauan Riau. Sampai di Batam, UH menuju Malaysia. Dua malam menginap di se-

buah apartemen di Kuala Lumpur, korban UH diterbangkan ke Damaskus, Suriah. Untuk kasus dengan wisatawan asing menjadi korbannya, terjadi penurunan dari 28 kasus pada tahun 2018 menjadi 24 kasus pada tahun 2019. Semuanya terjadi di wilayah Lombok Tengah. Penurunan itu hasil dari peningkatan patroli di kawasan wisata dan penempatan personel di destinasi wisata. “Kita menyadari bahwa NTB ini daerah wisata. Dalam hal ini Polda NTB harus menjamin keamanan terhadap wisatawan asing, domestik, dan masyarakat,” sebut Kapolda. Kasus Lingkungan Masih Jadi PR Tahun 2019 ini juga menandai gregetnya penertiban tambang ilegal. Penambangan emas tanpa izin (PETI) ditertibkan melalui Satgas yang dibentuk Gubernur NTB. Totalnya sebanyak tujuh lubang tambang ditutup. “Itu yang ada di Prabu (Lombok Tengah). Sekotong (Lombok Barat) dan yang di Sumbawa Barat,” kata Nana. Penutupan tambang ilegal itu menyusul juga dengan penindakan terhadap bisnis ikutannya, yakni penindakan peredaran merkuri dan sianida. Polda NTB mencatat 14 kasus pertambangan PETI. Demikian juga dengan penindakan pelaku illegal logging. Lima kasus diselesaikan. Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom menyebutkan NTB belum bisa bebas dari penebangan kayu secara ilegal dan perambahan hutan. Dampaknya bisa dilihat dari sejumlah bencana banjir dan longsor yang belum beranjak dari NTB. “Penyebabnya, sertifikasi kawasan hutan dan penerbitan SPPT. Tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan dan yang tidak sesuai dengan perizinan,” sebutnya kepada Suara NTB. Dinas Kehutanan NTB memproses 22 kasus tindak pidana kehutanan. 18 orang diseret ke pengadilan. 13 pel-

aku diantaranya sudah divonis bersalah. “Kasus paling banyak terjadi di kawasan hutan di Pulau Lombok,” terangnya. Madani mengatakan, upaya yang dilakukan yakni dengan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menekan kerusakan hutan. “Berupa program kegiatan diantaranya perhutanan dengan program kegiatan Kemitraan kehutanan dan merehabilitasi dengan melakukan penanaman kembali hutan dan lahan,” jelasnya. Narkoba Masih Merajalela Polda NTB bersama Polres jajarannya menangkap sekurangnya 827 tersangka pengedar narkoba dari total 678 kasus. Angka itu setara dengan 70 persen dari total pelaku kejahatan yang diamankan selama tahun 2019. “Sampai saat ini bisa dikatakan NTB masih darurat narkoba,” kata Kapolda. Total barang bukti yang disita 5,7 kg sabu; 11,5 kg ganja; 137,5 butir ekstasi; 1.128 bungkus komestik ilegal; 11 kg mushroom; 20.774 butir obat keras daftar G; dan 7.807 miras. Nana menambahkan untuk penyalahguna hanya akan dikenai sanksi rehabilitasi, dilihat juga barang bukti yang diamankan. “Tetapi kalau makainya berkali-kali itu harus dijadikan tahanan betul itu,” ujarnya. Satu kasus yang jadi perhatian yakni penangkapan mantan buruh migran di Malaysia, Adi warga Pringgasela, Lombok Timur. Adi membawa sabu 546,59 gram dari Thailand. Bandar narkoba ini bagian dari jaringan cabang Batam, Kepulauan Riau. Adi membelinya dengan harga Rp125 juta dicicil sebanyak lima kali. Sabu itu gagal dipasarkan di Lombok Timur, Sumbawa, dan Mataram. Sementara Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra menyebutkan pihaknya menangkap 10 tersangka dari tujuh kasus yang diungkap dengan barang bukti yang disita 1,7 kg sabu dan 13,2 kg ganja. “Tiga berkas masih proses penyidikan,” sebutnya. (why)

Senin, 30 Desember 2019

SUARA NTB

Anak di Bawah Umur Diduga Dicabuli

Selong (Suara NTB) AH (53), warga Dasan Bagik Timur Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel diduga mencabuli SH (14). Modus yang digunakan oleh pelaku dengan cara memberi korban uang untuk kemudian menagihnya apabila tidak dilayani. Modus yang digunakan oleh pelaku inipun berhasil. Korban yang masih belia dan belum tahu cara mencari uang hanya

mengikuti keinginan dari pelaku. Korban diminta datang ke rumah korban di Dasan Bagik Timur Desa Aikmel Timur setiap waktu Magrib. Pada waktu itu, pelaku menjalankan aksinya dengan menyetubuhi korban kemudian memberinya uang lagi hingga membuat korban tak mampu untuk menggantinya. “Korban tidak berani bercerita. Diancam oleh pelaku untuk mengembalikan uang

yang sudah diberikan. Jadi korban takut dan melayani keinginan pelaku,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, Minggu (29/12). Dikatakan Yogi, laporan polisi diterima pada hari Sabtu pagi. Awal mula kecurigaan ketika masyarakat sekitar melihat jika korban sering datang ke rumah pelaku selesai Salat Magrib serta sering diberikan

uang. Bahkan kecurigaan masyarakat semakin menguat ketika melihat perubahan fisik dari korban baik cara berjalan dan perubahan tubuhnya secara umum. Hanya saja, saat itu korban tidak berani bercerita dan kemudian memberitahukan kepada orang tuanya menggunakan sehelai kertas. Pada kertas tersebut, korban menceritakan jika dirinya disetubuhi oleh pelaku sebanyak em-

BERITA HILANG Hilang SHGB no.636/ 1997 seluas 120 M2 terletak di jalan danau tondano no.8 BTN BUMI PAGUTAN PERMAI, atas nama MISKAN ARSYAD Hilang disekitar pagutan, Bagi yang menemukan harap menghubungi pos polisi terdekat.

pat kali. Katanya, dalam surat itu. Korban mengikuti segala keinginan pelaku, karena takut dimintai ganti rugi uang yang sudah diberikan apabila tidak melayaninya bersetubuh. Dari pengakuan korban di surat itu, orang tua korban kemudian melaporkannya ke Polres Lotim untuk dapat diproses secara hukum. Menurutnya, tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini sudah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Lotim. Korban maupun pelapor sudah dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Sabtu lalu. Untuk pelaku sudah diamankan di Mapolres Lotim untuk keamanan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

Halaman 9

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.2377 EC NOKA/NOSIN : MHIJM3124JK239996/ JM31E-2237039 AN.ANDI SILFA YUNI ANDITA HLG D’SKTR JL.GORA LINGSAR KAB.LOMBOK BARAT

HLG STNK SUZUKI DR. 2409 AJ NOKA/NOSIN : MH8FD110X1J-530172/E109-1D532241 AN. I PUTU SUDA HLG D’SKTR SENGGIGI

RUPA-RUPA

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

DIJUAL TANAH

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

Penggantian UN Diharapkan Bisa Mengubah Sikap Siswa Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mendukung kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Diharapkan melalui perubahan itu akan terjadi juga perubahan bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya akan mengikuti segala kebijakan dari Kementerian Pendidikan (Suara NTB/dok) dan Kebudayaan (KemendikH. Lalu Fatwir Uzali bud). Menurutnya, UN hanya diubah menjadi asesmen. Ia berharap selama sosialisasi penggantian UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, bisa mengubah sikap siswa. “Mudah-mudahan anak mulai mengubah diri, menjadi siswa yang lebih baik, santun, peduli terhadap lingkungan,” kata Fatwir yang pernah menjadi Kepala SMAN 1 Mataram ini. Fatwir juga mengharapkan, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter bisa melihat sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. “Boleh dia (siswa) dapat matematika tidak terlalu tinggi, tapi afeksi juga harus baik, itu nanti yang digunakan melalui asesmen,” katanya. Terkait Ujian Nasional, pada tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Titik tekannya pada literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yang berkaitan dengan kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi berkaitan dengan kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan. Nantinya UN dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11 sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Ada empat poin utama pada kebijakan Merdeka Belajar yaitu mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (ron)

Santri Ponpes As-Sa’idiyah Juara III Pidato Bahasa Arab Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia, Unit Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengadakan lomba mulai dari tanggal 27 sampai 29 Desember 2019. Kegiatan ini mengambil tema “Language to Promote Multirate Islamic Generation in 4.0 Industrial Era”. Kegiatan ini dimeriahkan den(Suara NTB/dys) gan beberapa perFinawati lombaan. Perlombaan peringatan Hari Bahasa Arab Sedunia ini dikhususkan untuk tingkat mahasiswa dan pelajar. Beberapa lomba yang diadakan di antaranya, Lomba Pidato Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan beberapa lomba lainnya. Untuk tingkat pelajar Pondok Pesantren (Ponpes) AsSa’idiyah Penjalin KLU mengutus 2 peserta, yakni Finawati kelas 1 SMP untuk Pidato Bahasa Arab dan Zulkarnain kelas 1 SMA untuk Pidato Bahasa Inggris. Dari hasil lomba, Finawati, santriwati delegasi Ponpes As-Sa’idiyah meraih juara 3 di bidang pidato bahasa Arab. Sebuah prestasi yang cukup baik di anak seusianya.Tidak banyak persiapan yang dilakukan oleh delegasi pesantren, karena informasinya mendadak. “Kami belum maksimal, persiapan cuma satu hari karena informasinya mendadak dan santri juga baru selesai ujian takhassus pesantren jadi tidak ada persiapan matang untuk lomba ini,” jelas Ketua Takhassus Ponpes Fahrul Azmi, Minggu (29/12). Fahrul Azmi mengaku persiapan untuk lomba sangat minim, sehingga santri harus mempersiapkan diri apa adanya. Sementara itu Pimpinan Ponpes As-Sa’idiyah Penjalin, Miftahuddin mengaku bahagia. Dia berharap prestasi para santrinya bisa lebih baik lagi di masa mendatang. “Alhamdulillah kami dapat juara 3,” harunya. (dys)

PENDIDIKAN Diskusi Soal KLU

Najmul Libatkan Mahasiswa Lombok di Jakarta

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menggelar diskusi bersama para aktivis mahasiswa Lombok di Jakarta, Jumat (28/12). Diskusi itu bertajuk, refleksi akhir tahun dan silaturahmi untuk Lombok Utara Bangkit. Sebagaimana rilis Humas dan Protokol Setda KLU, yang diterima koran ini menyebut, Bupati Najmul di hadapan mahasiswa memaparkan sejumlah poin. Di antaranya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan dan pengembangan pariwisata. Dalam Musrenbang, Pemda Lombok Utara melakukan terobosan dengan menggelar pramusrenbang untuk mahasiswa, pelajar, perempuan, anak, dan difabel yang dicanangkan secara partisipatif. Di bidang pendidikan, Pemda menyediakan kursus TOEFL gratis bagi alumni Lombok Utara untuk mengakses beasiswa LPDP. “Tahun depan, hampir 400 mahasiswa yang siap turut serta kolaborasi program. Di samping adanya peningkatan beasiswa melalui jalur prestasi dan umum di Lombok Utara secara bertahap terus dilakukan dari tahun ke tahun,” ungkapnya. Pada administrasi kependudukan, Pemda juga menerapkan Jaring Pekat. Terobosan

layanan yang memberikan langsung Akta Kelahiran pascakelahiran. Selain itu, bupati juga melimpahkan sejumlah kewenangan kepada kecamatan dan dinas untuk mempercepat proses perizinan. Menyambut pesta demokrasi Pilbup 2020, Najmul Akhyar, mengajak seluruh komponen untuk menjaga kondusivitas. Menurut dia, kritik dan saran kepada pemerintah akan diterima dengan baik selama itu dilakukan dengan cara yang baik. “Pada alam demokrasi, tiap orang berhak menyatakan apa saja, tetapi kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada siapa saja,” pesannya. Sementara, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Sasak Jakarta, Saiful Hadi mendukung terobosan dan langkah pemulihan pascagempa di Lombok Utara. Menurutnya, potensi pariwisata di Lombok Utara cukup besar untuk dikembangkan. “Kami berharap ada perhatian dari Pemda untuk mahasiswa di pentas nasional, sehingga bupati perlu meneruskan niat baiknya menjalankan

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram terus mengembangkan kemampuan mahasiswa dan memberikan peluang mereka belajar ke luar negeri. Terbaru mahasiswa Program Studi (Prodi) STIKES Yarsi Mataram mengikuti program internship ke Jepang. Ketua Prodi S1 Keperawatan, Irwan Hadi,.Ns,.M.Kep., menjelaskan ada beberapa tahapan terkait program intership ke Jepang, yaitu dimulai dari short course atau kursus singkat Bahasa Jepang, pelatihan Bahasa Jepang, hingga ke tes interview atau wawancara melalui skype. Jumlah mahasiswa yang lolos tes pada gelombang pertama sebanyak empat orang. Tes wawancara gelombang kedua akan dilakukan pekan depan. “Kami dari pihak program studi mempersiapkan mahasiswa bekerjasama dengan Pusat Karir Alumni (Yarsi Career Center) melalui Short Course Bahasa Jepang selama dua minggu dengan Alumni Perawat Jepang dan Native Speaker Perawat Jepang, Mrs. Ryioko Sato,” katanya. Irwan mengatakan mahasiswa yang lolos mengikuti kegiatan tersebut adalah mahasiswa semester VII Prodi S1 Keperawatan. Peserta yang lolos akan mengikuti Program Intership selama 10 bulan di Jepang. Selama di Jepang, kata Irwan, mahasiswa yang lolos akan ditempatkan pada Panti Lansia dan mengikuti program yang sudah ada. “Selesai dari program internship ini mahasiswa akan

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Rektor UNU NTB Baiq Mulianah bersama mahasiswa yang menerima penghargaan. akan memberikan kemanfaatan secara medis. NTB Sport Center. Melalui metode penyembuhan fisioterapi olahraga, sehingga mahasiswa UNU tidak hanya siap kerja tapi langsung bekerja,” ujarnya. Teknis bekerjanya NTB Sport Center, melibatkan dosen dan mahasiswa melakukan penyembuhan, kebugaran melalui sport massage, hipnoterapi sport hingga pemulihan

(Suara NTB/HumasSetda KLU)

DISKUSI - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat berdiskusi dengan mahasiswa asal Lombok di Jakarta terkait pembangunan di KLU, Jumat (28/12). amanah kepemimpinan Lom- bok Utara termasuk yang tiwa. Misalnya dermaga dan lainnya. Tapi saya yakin, tak akan menggelar pilkada. bok Utara,” sebutnya. “Jangan sampai ada isu ada kaitannya dengan buAktivis mahasiswa lainnya, Parwadi menambahkan, set- yang menopang berbagai peris- pati,” ungkapnya. (ari) iap elemen di KLU perlu memiliki kematangan sikap dalam berdemokrasi. Di 7 kabupaten/kota di NTB, Lom-

Dikbud akan Tekan Mahasiswa Prodi S1 Keperawatan STIKES Jumlah Siswa Putus Sekolah Yarsi Ikuti Program Intership ke Jepang

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama saat sosialisasi dan persiapan keberangkatan gelombang pertama mahasiswa yang mengikuti internship di Jepang. langsung mengikuti Program Profesi Ners di STIKES Yarsi Mataram dan berkesempatan besar langsung kembali dengan status bekerja di Jepang,” katanya. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta. “Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” katanya. Menurutnya, pilihan untuk mencari peluang kerja ke luar negeri saat ini merupakan pilihan yang tepat. Karena lahan pekerjaan di dalam negeri terbatas dengan banyaknya pesaing dari berbagai lemba-

UNU NTB Terus Berinovasi Mataram (Suara NTB) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Dies Natalis ke -5 sekaligus Haul KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke-10, di UNU NTB, Sabtu, (28/12). Menurut Rektor UNU, Baiq Mulianah, di momen Dies Natalis 2019, UNU tetap terus berinovasi mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa. Sebelumnya, UNU NTB pernah memiliki terobosan bank sampah, di mana mahasiswanya diberikan pilihan membayar uang SPP menggunakan sampah. Bahkan manajemen bank sampah UNU NTB sama seperti perbankan umum. Kini, UNU NTB terus berinovasi dengan menghadirkan NTB Sport Center. Inovasi tersebut merupakan metode penyembuhan melalui fisioterapi olahraga. “Saya sampaikan di samping beberapa inovasi bermanfaat, UNU mengambil manfaat bahwa tidak penting kamu berkata apa tapi kehadiranmu dirasakan manfaatnya,” katanya. Inovasi terbaru itu nantinya,

Halaman 10

cidera atlet. “Teknisnya, kita ada beberapa dosen FK jurusan fisoterapi olahraga, itu yang melakukan penyembuhan kebugaran lewat sport massage, hipnoterapi sport, pemulihan cidera atlet. Jadi hal itu mereka lakukan free,” jelas Baiq Mulianah. “Ini strategi untuk pengembangan UNU. Amanah yang paling berat adalah peningkatan mutu pendidikan,” tambahnya.

Dalam acara tersebut juga hadir Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hanif Saha Ghafur. Hanif mengatakan, momen Haul Gus Dur ini sekaligus menjadi refleksi perjuangan Gus Dur yang mampu diteladani semua orang. “Gus Dur itu sebelum jadi presiden sudah bapak bangsa, artinya pemikiran sudah melampaui dari seorang manager, seorang pemimpin. Banyak manager hanya memiliki kemampuan managemen, tapi seorang leader melibatkan semuanya. Gus Dur itu guru bangsa,” ungkapnya. Hanif memberikan masukan pada UNU NTB untuk mengembangkan diri. Peningkatan mutu pendidikan menjadi penekanannya. Dia menjelaskan, UNU mentransformasikan mata pelajaran sesuai dengan nama yang dikenal kalangan milenial, namun tetap memiliki substansi sesuai dengan materi pelajaran. “Kita ubah dan poles dengan bahasa milenial. Seperti fikih muamalah kita ubah jadi hukum ekonomi dan bisnis syariah. Seperti Perguruan Tinggi di UNU NTB seperti itu,” katanya. (dys)

ga kesehatan. “Karena itu peluang ke luar negeri juga disiapkan,” katanya. STIKES Yarsi memiliki sejumlah alumni yang berhasil bekerja di luar negeri. Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. (ron)

Mataram (Suara NTB) Siswa putus sekolah di NTB yang tercatat di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi NTB tahun 2018 mencapai 4.823 siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB bekerja sama dengan dinas terkait berupaya untuk menekan jumlah siswa putus sekolah. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., menegaskan agar jangan sampai ada anak putus sekolah. Pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan kepala sekolah cara yang dianggap baik untuk menekan jumlah siswa putus sekolah. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan dinas terkait untuk menyosialisasikan terkait pendewasaan usia pernikahan. “Sudah masuk ke sekolah-sekolah, mudah-mudahan cara-cara ini bisa untuk memutus siswa putus sekolah,” katanya Sebanyak 4.823 siswa di NTB putus sekolah pada tahun 2018. Data itu tercatat di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi NTB tahun 2018. Dengan rincian, sebanyak 1.032 siswa SD, 1.320 siswa SMP, 1.236 siswa SMA, dan 1.235 siswa SMK. Sebelumnya, ia juga meminta agar sekolah tidak mudah memecat siswa. Rusman mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan terkait aturan pemecatan siswa. “Tidak segampang itu memecat, dan tidak seenaknya orang bebas melakukan apapun di sekolah,” katanya. Pembinaan akan dilakukan

(Suara NTB/dok)

H. Rusman ke sekolah untuk memberikan pencerahan ke kepala sekolah, guru, dan siswa. Dikbud NTB juga akan melakukan kegiatan di sekolah. Ia berharap pendidikan di NTB bisa berjalan lebih baik lagi ke depan. “Semoga semua persoalan bisa terselesaikan dan diterima semua pihak,” harapnya. Sementara itu, terkait Angka Partisipasi Murni (APM), berdasarkan data NPD menunjukkan APM NTB jenjang SMA sebesar 70,5 persen. Dengan angka partisipasi kotor sebesar 97,7 persen. Rincian APM setiap kabupaten kota, yaitu Lombok Barat sebesar 64.7 persen, Lombok Tengah sebesar 70,5 persen, Lombok Timur sebesar 68.9 persen, Sumbawa sebesar 75 persen, Dompu sebesar 71,7 persen, Bima sebesar 65,4 persen, Sumbawa Barat sebesar 74,6 persen, Lombok Utara sebesar 72,7 persen, Kota Mataram sebesar 83,9 persen, dan Kota Bima Sebesar 69,9 persen. (ron)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 30 Desember 2019

Pernah Mendakwa Subri

2020, Pemprov Fokus Bangun Infrastruktur Wilayah Dari Hal. 1 Karena banyak fasilitas publik seperti gedung-gedung perkantoran yang rusak akibat gempa. Sehingga itulah yang diprioritaskan untuk diperbaiki pada 2019. ‘’Sehingga, RPJMD yang sudah ditetapkan pun mengacu ke situ. Artinya, misi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur yang pertama adalah NTB Tangguh dan Mantap,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/12) petang. Di tengah perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat gempa, kata Azhar, beberapa proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Bendungan Meninting di Lobar mulai dilakukan grounbreaking dan pembebasan lahan. Begitu juga dengan pembangunan jalan by pass dari Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika juga sedang berproses. Saat ini sedang dilakukan pembebasan lahan. Pada 2020 mendatang, sudah mulai pengerjaan konstruksinya. Untuk pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Dimana, sekitar Rp300 miliar lebih untuk biaya pembebasan lahan. Sedangkan Rp1,1 triliun untuk biaya konstruksinya. Pembangunan jalan by pass sepanjang 17 Km untuk mendukung pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 2021 mendatang itu akan dibagi menjadi tiga paket pekerjaan. Pada 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 miliar. Sisanya akan dianggarkan pada 2021. Pembangunan jalan by pass LIAKEK Mandalika ditargetkan tuntas pada April 2020.

‘’Demikian juga jalan mantap. Kita ingin jalan mantap seoptimal mungkin. Pada 2020, proyek percepatan jalan seluruh NTB akan mulai kita kerjakan. Begitu juga daerah-daerah irigasi,’’ ujarnya. Untuk mendukung program unggulan industrialisasi, Dinas PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di STIP Banyumulek. Azhar mengatakan, meskipun APBD 2019 banyak terserap untuk memperbaiki bangunan yang rusak akibat gempa. Tetapi infrastruktur lain juga bisa dibangun. ‘’Program percepatan jalan. Memang pada 2019 fisiknya belum dimulai. Tetapi proses administrasinya sudah mulai. Karena memang harus melalui tahapan. Karena ndak mungkin langsung kita kerjakan fisiknya. Pak Gubernur dan Ibu Wagub sudah mencanangkan semua dengan matang,’’ jelasnya. Azhar menyebut sejumlah fasilitas publik atau gedung pemerintahan diperbaiki pada 2019. Di antaranya, Gedung RSJ Mutiara Sukma, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Dinas Dikbud, Islamic Center, dan lainnya. Sekarang, gedung-gedung pemerintahan itu sudah berfungsi dengan baik. ‘’Untuk 2020, kita masuk ke visi pembangunan wilayah. Kemarin kita memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Mulai tahun depan, kita akan membangun infrastruktur di NTB agar berjalan sesuai RPJMD yang telah ditetapkan,’’ pungkasnya. (nas)

Tiga Besar Calon Kepala Disperin dan Diskominfotik Dari Hal. 1 ‘’Tanggal 30 Desember, seleksi tuntas, setelah itu laporan ke Pak Gubernur,’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Iamenjelaskan,sejakKamisdan Jumat, 26-27 Desember pekan kemarin, tahapan seleksi sudah memasukipresentasidanwawancara. UntukKamis,26Desemberlalu,presentasi makalah dan wawancara untuk calon Kepala Diskominfotik. Sedangkan Jumat (27/12), presentasi makalah dan wawancara untuk calon Kepala Disperin NTB. ‘’Selesai itu, tim Pansel pleno memutuskan, merekap nilai tiga besar. Baru melapor ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Pak Gubernur,’’ katanya. Sebelum penetapan hasil seleksi, dilakukan penelusuran rekam jejak bagi para calon kepala dinas yang ikut seleksi sejak 21-27 Desember. Yus menyebutkan, dari 12 pejabat yang lulus seleksi administrasi untuk dua jabatan tersebut, satu orang tidak ikut seleksi tahap selanjutnya. Yakni, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH yang mendaftar untuk Calon Kepala Diskominfotik NTB. ‘’Ada 12 orang lulus seleksi administrasi. Tetapi ketika tanggal 22 Desember dilakukan psikotes, yang hadir 11 orang. Satu orang tak bisa hadir, Pak Arifin,’’ ungkapnya. Diketahui, 12 pejabat yang lulus seleksi administrasi, terdiri dari 6 orang calon Kepala Diskominfotik dan 6 orang calon Kepala Disperin NTB. Enam orang pejabat yang menjadi calon Kepala Diskominfotik antara lain Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH, Kepala Bidang

Pembinaan Masyarakat Satpol PP NTB, Chairy Chalidyanto, S. Sos, Kabag Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom. Kemudian Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si. Sedangkan 6 pejabat yang lulus seleksi administrasi sebagai calon Kepala Kepala Dinas Perindustrian NTB. Antara lain, Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME, Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Pd. Kemudian Kabag Umum Setwan KLU, Moh. Muldani, S. Sos, MM yang mendaftar sebagai Calon Kepala Disperin NTB, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Muktasimbillah, S. Sos, SE, MM. Selain itu, Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Muhammad Nasir dan Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas LHK NTB, Dr. H. Ahmad Fathoni, SP, MT. Yus menjelaskan penyebab satu orang calon Kepala Diskominfotik tak menghadiri psikotes karena ada acara di luar daerah. Meskipun lulus seleksi administrasi, karena tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri dan langsung dinyatakan gugur. (nas)

Proyek Strategis Lelang Dini Dari Hal. 1 Setda NTB, Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi mengatakan, menindaklanjuti instruksi gubernur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mulai mengajukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ‘’Kemudian ada beberapa yang sudah mulai tender perencanaan. Seperti proyek percepatan jalan dan rumah sakit Mandalika,’’ kata Sadimin. Lelang perencanaan yang dilakukan adalah untuk penyusunan Detailed Engineering Design (DED). Setelah DED tuntas, maka selanjutnya dilakukan tender pembangunan fisik atau konstruksi. Sadimin mengatakan, tender fisik diperkirakan tuntas Juni mendatang. Ia mengatakan, tahun sebelumnya lelang untuk kegiatan tahun berikutnya mulai dilakukan Januari. Tetapi tahun ini, lelang sudah bisa dilakukan mulai Desember 2019. ‘’Itu sudah ada instruksi gubernur,’’ katanya. Berdasarkan instruksi gubernur, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisikn-

ya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020. Dan untuk pekerjaaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020. Selain itu, gubernur juga menginstruksikan supaya kegiatan konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Bulan Maret 2020. Sedangkan , pengajuan tender barang/jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2020. Diketahui, untuk proyek jalan tahun jamak, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun di APBD Provinsi mulai 2020,2021 dan 2022. Proyek ini akan dilelang sekali pada 2020 mendatang. Sedangkan untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Internasional MotoGP, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020. Pembangunan RS ini ditargetkan tuntas akhir 2020 mendatang. (nas)

Halaman 11

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicara (jubir) yang baru, pengganti Febri Diansyah. Ipi Maryati dan Ali Fikri. Sosok Ali Fikri dalam proses penegakan hukum tidak asing. Ia pernah jadi ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kajari Lombok Tengah, Subri, SH.,MH. Ali Fikri bolak - balik ke Mataram dari Jakarta pada April 2014 lalu setelah meneri-

ma tugas dari institusinya sebagai ketua tim JPU kasus Subri. Dalam kasus ini, JPU KPK dari latarbelakang Jaksa ini tak tanggung tanggung. Ia mengajukan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Subri. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan penjara. Ali Fikri membagi kasus ini menjadi tiga berkas. Selain Subri, berkas lain disodorkan untuk terdakwa Bambang W.

Soeharto dan anak buahnya di PT. pada Lusita Anie Razak yang menyuap Subri senilai 8.200 dollar AS. Selama proses persidangan yang berakhir Juni 2014 itu, Fikri aktif menjawab pertanyaan wartawan sebelum atau setelah persidangan. Dalam riwayatnya, sejumlah kasus kakap lainnya pernah ditangani, seperti Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, auditor BPK Sigit Yugoharto, hingga kasus yang menyeret Dirut PTPN III Dolly

Parlagutan Pulungan. Sedangkan Ipi Maryati juga bukan sosok yang asing. Ia menjadi staf di Biro Humas KPK. Pada masa transisi jabatan Humas dari Johan Budi SP ke Febri Diansyah, Ipi pernah menjabat Plt Kepala Biro Humas KPK. Untuk pertama kalinya KPK menunjuk dua juru bicara sekaligus setelah Ketua KPK dipimpin Firli Bahuri. Ali Fikri akan fokus menyampaikan kepada publik melalui media terkait penanganan kasus kasus penindakan di

KPK. Sementara konsentrasi Ipi Maryati, penyampaian kinerja KPK bidang pencegahan. Keduanya menjadi Pelaksana tungas sebelum penunjukkan juru bicara definitif. Ali Fikri yang disapa Suara NTB melalui pesan instan, merespon dengan mengucapkan terima kasih. Ditanya soal agenda sebagai juru bicara, khususnya akses informasi wartawan daerah, menurutnya akan jadi atensi. Namun sebelum itu, akan diawali konsolidasi internal. (ars)

Waspadai Angin Kencang Jelang Malam Tahun Baru Giri Menang (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lombok Barat (Lobar) mengeluarkan peringatan dini tentang cuaca beberapa hari kedepan. Keadaan cuaca sejak Minggu (29/12) hingga jelang tahun baru Selasa (31/12) /2019, masyarakat harus waspada dan hati-hati terhadap potensi hujan besar disertai kilat (petir) dan angin kencang. Berdasarkan perkiraan BMKG tersebut, beberapa wilayah yang berpotensi dilanda cuaca kurang bersahabat ham-

pir semua daerah di NTB. “Dengan tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir, masyakarat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan kilat (Petir),”jelas Prakirawan BMKG Lobar, Budi Setyawan, Minggu (29/12). Selain itu lanjut dia, bagi pengguna dan operator jasa transportasi laut, nelayan, wisata bahari dan masyakarat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir di-

imbau untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi dan dengan ketinggian mencapai 2 meter di selat Lombok bagian selatan, selat Alas bagian selatan, samudera Hindia selatan NTB dan selat Sape bagian selatan. Untuk update peringatan dini Cuaca Minggu Tanggal 29 Desember 2019 masih berpotensi terjadi hujan lebat yang disertai kilat atau petir, dan angin kencang pada siang hari di wilayah Jereweh, Lunyuk, Ropang, Lape, Lopok, Moyo hilir, Moyo hulu, Keruak, Praya Timur, Praya, Janapria, Batukeliang,

Hanya Puluhan Jabatan Eselon IV Berpotensi Dihapus Dari Hal. 1 Tapi akan kita lakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,’’ kata Syuyuthy ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/12) siang. Khusus di DPMPTSP NTB, Syuyuthy menyebutkan ada 12 jabatan eselon IV yang berpotensi dihapus. Untuk penerbitan perizinan di DPMPTSP, biasanya ada rekomendasi dari OPD teknis. Sehingga, pihaknya akan berkonsultasi ke Kemendagri, apakah jabatan eselon IV di OPD teknis tersebut juga masuk domain yang kena pemangkasan. ‘’Kalau itu masuk maka ada

48 jabatan eselon IV atau pengawas yang kena pemangkasan,’’ ujarnya. Sedangkan untuk jabatan eselon III, sesuai surat edaran Mendagri tersebut tidak ada yang akan kena pemangkasan. Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga, kata Syuyuthy juga menegaskan tidak akan kena pemangkasan jabatan eselon III dan IV di Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, UPTD/UPTB dan rumah sakit. Ia menambahkan, pemetaan untuk pemangkasan jabatan eselon IV ini diperpanjang sampai 30 Januari 2020. Sedangkan penerapannya akan mulai

dilakukan Juni 2020. Awalnya, kata Syuyuthy, ada 600 jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB yang berpotensi kena pemangkasan sesuai surat edaran Mendagri tertanggal 13 Desember 2019. Namun, dengan adanya surat edaran terbaru, hanya puluhan jabatan eselon IV yang berpotensi dipangkas atau dihapus. Diketahui, jumlah jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB sebanyak 1.228 jabatan. Terdiri dari eselon III sebanyak 282 orang dan eselon IV sebanyak 946 orang. Sedangkan eselon II sebanyak 46 orang dan eselon I sebanyak satu orang. (nas)

Perladangan Jagung di Sumbawa Mulai Menuai Banjir Dari Hal. 1 Dampak kejadian itu, selain terendamnya 25 rumah warga, sejumlah fasilitas terganggu seperti gorong-gorong jembatan menuju Embung Serading tersumbat material yang dibawa air bah. Bangunan dan sumur bor air bersih ikut tergenang dan dikhawatirkan pondasi akan amblas karena tergerus air. Menurutnya, kejadian jadi langganan setiap tahun, seiring semakin aktifnya kegiatan pen-

anam jagung di lereng gunung. Kepala BPBD yang langsung turun ke lapangan, memimpin proses pendataan dampak banjir. Ia juga menyusun laporan kejadian ke BPBD NTB hingga BNPB, bahkan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama aparat desa untuk membahas penanganan dan solusi pascabanjir. Banjir lumpur juga terjadi Minggu (29/12) sore kemarin di Sumbawa. Hasil pemantauan dan monitoring tim Pusdalops, diawali hujan leb-

at yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa NTB. Dampaknya terlihat di jalan lintas Sumbawa – Dompu, sekitar Desa Luk Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Permukaan jalan negara itu tergenang banjir yang membawa material kayu dan lumpur. ‘’Banyak batang kayu yang terbawa air. Akibatnya, lalulintas kendaraan terganggu. Bahkan memicu kemacetan panjang,’’ ujarnya. (ars)

Terara, Gerung, Kediri, Jonggat, Kopang, Sikur, Sakra, Bayan, Gangga, Pujut, Sekotong Tengah, Masbagik, Selong, Sukamulia, Aikmel, Narmada, Peringgarata, dan sekitarnya. Dijelaskan untuk kondisi cuaca menjelang tahun baru, dari segi angin berhembus dari Barat yang membawa masa udara basah yang berpotensi menyebabkan hujan pada siang hingga sore hari. Bahkan untuk daerah tertentu di NTB ada hujan nya mulai pada sore hingga malam hari. “Dan perlu diwaspadai juga potensi hujan disertai angin kencang, puting beliung dan petir,” jelas Budi. Sementara itu akibat cuaca buruk angin kecang disertai hujan yang cukup lebat yang menguyur kecamatan Lembar akhir pekan kemarin mengakibatkan pos pelayanan Natal dan tahun baru di pelabuhan Lembar roboh dan mobil patroli lalulintas mengalami keruskan ringan bagian spion patah dan ringsek di bagian body kiri atas roda depan diterjang angin kencang. “Di pelabuhan Lembar telah terjadi hujan disertai

dengan angin kencang,” kata Kapolsek kawasan pelabuhan Lembar Iptu Wayan Sugiana. Selain itu akibat cuaca buruk hujan disertai angin kencang pihak pelabuhan sempat menunda penyeberangan kapal menuju Padangbai, Bali dan Lombok Surabaya terkait jarak pandang kurang aman. “Untuk penyeberangan Lembar – Padangbai setelah koordinasi antara BPTD dan KSOP untuk menunda keberangkatan kapal yang seharusnya berangkat pukul 15.00 wita sampai cuaca agak aman dan jarak pandang aman untuk pelayaran,” ucap Iptu Wayan Sugiana. Sementara itu keruskan terjadi pada spandek atas ruang tunggu tepatnya di atas kantor GS terbawa angin dan pagar pembatas pelabuhan Pelindo dan tempat kontainer roboh serta tenda pos sekuriti juga roboh. “ Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, baik dari petugas pelayanan Nataru mapun dari warga tau penumpang kapal,” tutup Iptu Wayan Sugiana. (her)

Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Dari Hal. 1 Dikonfirmasi pekan kemarin, Gita mengatakan detail hasil pemeriksaan untuk Pemprov NTB telah diserahkan ke Inspektorat. ‘’Setelah itu Inspektorat yang mengawal nanti akan dilaporkan ke kita, kita tindaklanjuti. Apa yang diserahkan tentu akan menjadi pedoman untuk kita lakukan rencana tindaklanjut,’’ katanya. Sekda menambahkan, apa yang menjadi rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan, BPK memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan dalam LHP tersebut. Untuk mendukung program Wajar 12 tahun di NTB, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada 2017, BOS untuk NTB sebesar Rp858 miliar lebih, tunjangan profesi guru Rp207 miliar lebih dan tambahan penghasilan guru Rp4,7 miliar lebih. Pada 2019, BOS yang diterima NTB terdiri dari tiga komponen, yakni BOS reguler sebesar Rp871 miliar lebih, BOS afirmasi Rp45,9 miliar lebih, dan BOS kinerja Rp34,9 miliar lebih. Selain itu, tunjangan profesi guru sebesar Rp228 miliar lebih, tambahan penghasilan guru Rp3 miliar lebih dan tunjangan khusus guru Rp1 miliar lebih. (nas)

Titik Awal Kebangkitan Pariwisata, Kebersihan Destinasi Jadi PR Dari Hal. 1 Dikatakan, apabila semua pihak bersungguh-sungguh memperhatikan kebersihan di destinasi wisata, maka target angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,5 juta orang tahun 2020, bukan angan-angan. Wagub mengatakan, masalah kebersihan di destinasi wisata masih menjadi PR di NTB. Untuk itu, ia mengajak Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders lainnya harus terdepanuntukmenjaminkebersihan di destinasi wisata. ‘’Kalau ‘’surga’’ yang kita tempati ini kita abaikan kebersihannya. Buang sampah sembarangan, kali-kali isinya sampah seperti sekarang. Kemudian pantai di beberapa tempat kotor. Kalau kita biarin. Seindah apapun NTB ini tak akan ada yang mau datang. Kalau lingkungannya rusak, banyak sampah plastik,’’ katanya. Wagub memberikan contoh seperti di Australia. Destinasi wisata di Perth Australia misalnya, mampu menarik orang untuk berkunjung meskipun jualannya hanya tempat yang ada bebatuan saja. Namun di sana, toiletnya bersih dan harum. Meskipun tempatnya jauh, tetapi ada saja wisatawan yang datang. ‘’Begitu masuk toilet, bersih, harum, aksesnya bagus. Orang nyaman, padahal yang dinikmati hanya pemandangan batu-batu,’’ kata Wagub. Untuk itu, ia menekankan agar masalah kebersihan di destinasi wisata, harus menjadi perhatian kabupaten/kota. Penataan destinasi wisata merupakan tugas kabupaten/kota. Tugas provinsi adalah melakukan promosi, mengupayakanpembukaanpenerbanganlangsung. ‘’Jangan ada pikiran, destinasi itu tugas provinsi. Itu tugas kabupaten/kota. Sehingga tak boleh lagi ke depan, toilet diurusin provinsi,’’ tegasnya. Toilet yang bersih dan destinasi yang bebas dari sampah harus bisa diwujudkan. Ia yakin, pasti ada cara yang bisa dilakukan kabupaten/kota untuk memanage destinasi wisata jika punya kemauan. Apabila masalah kebersihan di destinasi wisata bisa dibenahi. Wagub optimis target angka kunjungan wisatawan tahun 2020 sebesar 4,5 juta orang bukan mimpi. Tetapi dapat diwujudkan dan NTB bisa mencapai target tersebut. Sehingga ia meminta Pemda kabupaten/kota dan stakeholders

terkait lainnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Setiap kabupaten/kota harus memetakan destinasi wisatanya dan harus memastikan semua destinasi aman, bersih dan nyaman. Meskipun penataan destinasi tugas kabupaten/kota, Wagub mengatakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat akan teta men-support. Dukungan sarana dan prasarana kebersihan khususnya toilet untuk destinasi wisata tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) memang masih sangat minim. Untuk Gili Trawangan saja, fasilitas toilet umum hanya tersedia di dua titik. Yakni di harbour (samping loket Karya Bahari) dan ke dua, toilet umum di sebuah masjid Gili Trawangan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan status Gili Trawangan sebagai ikon objek wisata internasional. Sebelum gempa, angka kunjungan tembus sampai 2.500 ribu orang per hari. Bisa dibayangkan, betapa ketiadaan fasum toilet membingungkan para pengunjung di pulau itu. Pelaku usaha perhotelan di Gili Trawangan, Lalu Kusnawan menyebutkan kebutuhan toilet Gili Trawangan minimal 8 unit dengan pola pembagian menyasar wilayah keliling pulau. Begitu pula di dua gili lain – Meno dan Air, fasilitas serupa agar segera mendapat perhatian. Menurut Kusnawan, toilet yang dibangun pemerintah nantinya agar diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui wadah organisasi koperasi. Pasalnya, menyangkut toilet untuk wisatawan tidak sekadar menyediakan tempat dan dibiarkan begitu saja. Tetapi harus dikelola dan dijaga kebersihannya. Pada fasilitas dimaksud, ketersediaan air bersih harus terjamin. Begitu pula, tenaga cleaning service yang bertanggung jawab mengontrol kebersihan dan perlengkapan prasarana toilet. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH mengatakan, dukungan provinsi sudah mengalir ke Lombok Utara, termasuk alokasi toilet. Namun demikian, diakuinya fasilitas umum kebersihan di objek wisata relatif masih kurang karena banyaknya objek wisata di KLU. Dinas Pariwisata KLU telah mereferensikan 26 titik objek wisata yang bisa menjadi destinasi wisata publik. Dari 26 titik itu, diperkirakan membutuhkan waktu tiga

tahun untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana umum, seperti mushala, toilet, menata areal parkir di seputaran objek wisata tersebut. Najmul berasumsi apabila kunjungan wisatawan ke Gili Trawangansaja2.600orangsehari, sementara perbandingan pemakaian MCK 1:50, maka setidaknya harus ada 50 unit MCK di satu gili saja. Untuk menyediakan jumlah fasum sebanyak itu, tentu membutuhkan sinergi antara provinsi dan kabupaten. Pemda Lombok Utara sendiri, tetap mengintervensi penataan di tiga gili baik dari aspek infrastruktur jalan, juga fasilitas umum termasuk PJU dan toilet. Desa Gili Indah yang memiliki ratusan hotel dan restoran, diakui menjadi sumber penyumbang PAD. Oleh karena itu, dalam kebijakan daerah diatur bahwa wilayah uang menyumbang PAD dominan mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi yang lebih besar. Sementara itu di Kawasan Senggigi yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara, kondisi fasilitas toilet umum memprihatinkan. Sebagian besar toilet yang tersedia di kawasan wisata potensial itu tak layak. Tidak saja bangunannya rusak, kondisi toilet juga kotor dan bau. Pantauan Suara NTB, mulai dari kawasan wisata pos pantau di depan makam Batulayar. Di gardu pandang yang belum lama diperbaiki lantaran rusak akibat gempa, terdapat toilet yang dibangun di bawah bangunan gardu pandang tersebut. Persis di atas tebing, bangunan toilet lengkap dengan beberapa ruangan tempat salat dalam kondisi sudah mulai rusak. Bau pesing menyengat mulai tercium beberapa meter dari toilet yang pintunya terbuka. Toilet yang berada sebelah tangga sangat kotor. Jamban dipenuhi sampah bercampur dengan kotoran. Begitu juga di bak penampungan air, penuh kotoran. Toilet di Pantai Duduk, masih bisa digunakan pengunjung walapun kondisinya darurat. Sebenarnya kondisinya sebenarnya tak layak. Pasalnya, toilet dibangun dari susunan batu bata, berdinding terpal dan sisa-sisa karung. Toilet dibangun tanpa atap. Di tempat lainnya, masih di kawasan wisata Senggigi. Ada juga toilet yang dibangun pemerintah, namun tak berfungsi karena minim perawatan dan tidak disiapkan sarana pendukung seperti air. Kondisi ini pun menjadi

keluhan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata itu. Sebenarnya, sejak lama masalah toilet ini telah menjadi momok di kawasan wisata tersebut. Abdul Halik, pengunjung dari Lombok Tengah yang sering ke kawasan Senggigi mengaku kondisi fasilitas umum memang sejak lama dikeluhkan wistawan. Lantaran kondisinya yang buruk. Pria yang pernah bekerja sebagai guide di kawasan wisata Senggigi ini mengaku prihatin atas kondisi ini. Buruknya kondisi toilet ini disebabkan tidak adanya perawatan dan pemeliharaan. Fasilitas toilet hanya dibangun saja namun tidak dipelihara. Hal ini menyangkut kesadaran masyakarat dan pengunjung yang kurang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB,Ir.MadaniMukarom,B.Sc.F, M. Si mengatakan Pemprov akan membentuk pasukan khusus yang akan membersihkan sampah di destinasi-destinasi wisata prioritas yang ada di NTB. Nantinya akan dipetakan lokasi yang dibersihkan, dunia usaha yang akan menggelontorkan dana corporate sosial responsibility (CSR) untuk kebersihan destinasi wisata dan OPD yang akan melakukan pemantauan. Ia mengatakan sudah ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berada di masing-masing destinasi wisata di bawah pembinaan Dinas Pariwisata. Komunitas-komunitas yang ada di daerah wisata akan dimaksimalkan menjadi petugas atau pasukan khusus yang membersihkan sampah. Keberadaan pasukan khusus ini nantinya akan dipadukan dengan bank sampah yang ada di masing-masing desa. Sehingga persoalan sampah di destinasi wisata dapat teratasi.”Kayak Senggigi, Trawangan, Sesaot. Kebersihan semua destinasi wisata dijadikan prioritas dan harus bersih,” tandas Madani. Saat ini, Pemprov sedang menggalakkan program NTB Zero Waste. Pemprov NTB telah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen pada 2023. Sedangkan target penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2023. Sesuai target RPJMD, pada 2019, produksi sampah di NTB diperkirakan 3.550.552 kg per hari, dapat berkurang 10 persen. Pada 2020, produksi sampah diperkirakan 3.569.771 kg, dapat berkurang 15 persen. Pada 2021, produksi sampah diperkirakan

3.604.041 kg, dapat berkurang 20 persen. Selanjutnya, pada 2022, produksi sampah di NTB diperkirakan 3.638.640 kg per hari, dapat dikurangi 25 persen. Dan pada 2023, produksi sampah diperkirakan 3.673.571 kg per hari, dapat berkurang 30 persen. Sedangkan untuk penanganan sampah, Pemprov menargetkan tertangani 50 persen pada 2019. Kemudian pada 2020, sampah tertangani sebesar 60 persen. Selanjutnya, 2021 penanganan sampah sebesar 70 persen, tahun 2022 sebesar 75 persen dan tahun 2023 sebesar 70 persen. Dengan target pengurangan sebesar 30 persen dan penanganan 70 persen. Diharapkan mulai 2022 sampai 2023, sudah tidak ada lagi sampah yang tidak dikelola atau tidak tertangani. Dimana, pada 2019, Pemprov menargetkan sebesar 40 persen sampah yang tidak terkelola. Kemudian pada 2020 dan 2021, Pemprov menargetkan sampah yang tidak dikelola tersisa sebesar 25 persen dan 10 persen. Untuk mengurangi volume sampah, Pemprov NTB menggalakkan gerakan pilah sampah dari rumah. Salah satu dari 13 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) di NTB yang masih mendapatkan nilai E adalah rumah tangga dengan prilaku memilah sampah di NTB yang masih cukup jauh capaiannya dari target SDGs. Pemprov NTB meminta kabupaten/kota untuk fokus dalam pengurangan dan penanganan sampah. Hal inilah yang dapat mendongkrak pencapaian indikator SDGs tersebut. “Target kita sudah jelas. Sampah ini akan kita tangani melalui program zero waste dengan dua sasaran. Yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP. Pemprov sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemda kabupaten/kota terkait program zero waste. Pemprov akan mengawal MoU tersebut dengan mengevaluasi anggaran kabupaten/kota untuk penanganan sampah. Persoalan sampah menjadi prioritas nasional. Sehingga, pengelolaan sampah juga ada di dalam rencana aksi nasional. Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang dibuat NTB merupakan turunan dari rencana aksi nasional. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 30 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berdayakan Ekonomi Pesantren

Hj. Putu Selly Andayani Resmikan SanMart di Kota Mataram KEPALA Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meresmikan Santri Mart (SanMart) Darul Hikmah, di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hikmah Karang Genteng, Kelurahan Pagutan Kota Mataram, Jumat (27/12). SanMart ini merupakan SanMart perdana dan akan dijadikan percontohan. Program ini menggunakan pembayaran non tunai berupa dompet digital

dan aplikasi lainnya. ‘’Santri Mart ini adalah cara kita mendorong kewirausahaan serta bagaimana revolusi industri 4.0 bisa terwujud di pondok pesatren,’’ ungkap Hj. Selly dalam sambutannya. Dikatakan, ritel modern bertajuk SanMart yang digagasnya ini, menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk penyediaan produk yang dijual di gerainya. Kerjasama juga melibatkan pihak perbankan yaitu Bank BNI 46 Syariah Mataram. Dalam pendistribusian barang, semua distributor memasok langsung ke Ponpes. Selanjutnya, pembayaran nantinya melalui bank. Melalui SanMart ini, Hj. Selly berharap para santri selain menempuh pendidikan agama, juga bisa belajar menjadi entrepreneur. Santri Mart di pondok pesantren bisa menjadi pemb e l a j a r a n bagaimana praktik manajemen stok dan sistem dagang di ri-

tel modern. Karena semua pegawai di SanMart ini, berasal dari santri pondok pesantren. Dikatakan, keberadaan SanMart Darul Hikmah selain sebagai media meningkatkan perekonomian ponpes dan memenuhi kebutuhan santri, SanMart itu juga diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar Ponpes Darul Hikmah. ‘’Jadi mereka tidak usah belajar ke mana-mana. Selain itu, mereka juga bisa belajar tentang usaha yang baik dan benar. Bagaimana menjalankan suatu usaha karena sudah ada praktiknya yang mereka pelajari di sana,’’ ujarnya. Hj. Selly mengungkapkan bahwa peluncuran SanMart ini sesuai janjinya saat peringatan Hari Santri 22 Oktober 2019 lalu. ‘’Ini adalah janji waktu Hari Santri bulan Oktober. Janjinya itu sebelum berakhir 2019, SanMart ini sudah berdiri dan di-launching,’’ ujarnya. ‘’Alhamdulillah, kebetulan saya sebagai Pembina FKSN atau Forum Komunikasi Sales dan Marketing NTB, jadi semua isi (SanMart, red)-nya insya Allah bisa dijangkau warga. Karena harganya

lebih murah dari toko atau ritel modern,’’ jelasnya. Tidak itu saja, lanjut mantan Penjabat Walikota Mataram itu, pihak FKSM NTB dan Cabang BNI 46 Syariah Mataram pun akan memberikan bantuan, sehingga akan tercetak santri-santri yang memiliki jiwa pengusaha, yang nantinya SanMart yang sama juga akan berdiri di ponpes-ponpes lainnya. “Jadi yang mengelola nanti itu santri. Kami (FKSM, red) nantinya juga akan menyiapkan bersama BNI 46 Syariah, untuk pembayaran non-tunai. Jadi semua pembayaran menggunakan sistim barcode, dan memang santri harus dilatih,’’ katanya. SanMart Darul Hikmah merupakan cluster pertama kemandirian ekonomi. ‘’Kalau ini sukses, kita dampingi terus dan insya Allah nanti ada akan muncul SanMart yang lain,’’ katanya. Ditemui di sela acara peresmian, Pimpinan Ponpes Darul Hikmah Karang Genteng TGH. Abdul Hamid sangat bersyukur dan berterimakasih, dengan gagasan yang telah diaplikasikan Hj. Putu Selly Andayani. “Alhamdulillâhi Rabbil âlamîn, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala, yang telah memberikan banyak anugerah khusus di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kemudian kita juga sangat mengapresiasi dengan Bunda Hj. Putu Selly, yang sudah banyak memban-

tu terutama dari fisik materiilnya, termasuk mengakses ke Gubernur sehingga pada sore hari ini SanMart ini bisa dibuka secara resmi,” ungkapnya. Dikatakannya, ke depan SanMart itu akan berusaha dikembangkan seperti yang diharapakan Kadis Perdagangan NTB. Di mana Hj. Putu Selly memiliki cita-cita luhur, menjadikan kopontren memiliki badan usaha dan ekonomi yang mandiri. “Dengan bantuan dari pemerintah dan partisipasi seluruh masyarakat dan jamaah Darul Hikmah, nanti ke depannya akan kita kembangkan menjadi lebih besar, insya Allah,” tekadnya. Inovasi Selly berupa Sanmart pertama di Ponpes Darul Hikmah diresmikan Sementara itu, Pimpinan Ponpes Darul Hikmah, TGH. Abdul Hamid merasa bersyukur atas kepedulian Kepala Dinas Perdangan NTB Hj. Putu Selly Andayani yang menjadikan Ponpesnya sebagai pilot project program Sanmart di NTB. ‘’Semoga dedikasi yang dilakukan Ibu Selly untuk menjadikan santri dapat belajar berwirausaha menjadi catatan amal bagi beliau dan keluarganya,’’ doa TGH. Abdul Hamid. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kadis Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani didampingi Pimpinan Ponpes Darul Hikmah, TGH. Abdul Hamid . (*)

Hj. Putu Selly Andayani meresmikan SanMart didampingi Pimpinan Ponpes TGH. Abdul Hamid, ditandai dengan pengguntingan pita.

Peninjauan SanMart dengan belanja sistem modern

Para santri khusyuk mendengarkan tausiyah yang disampaikan pimpinan Ponpes.

ANTUSIAS - Pimpinan ponpes dan para santri menyambut kedatangan Hj. Selly Andayani pada peresmian SanMart.

Hj. Putu Selly Andayani

Konsolidasikan Rekrutmen Naker MotoGP Mataram (Suara NTB) – Dibukanya rekrutmen tenaga kerja untuk gelaran MotoGP 2021 yang akan terpusat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika membutuhkan persiapan lebih matang. Terutama untuk mengakomodir kebutuhan teknis penyelenggaraan balap motor internasional tersebut. Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, menerangkan bahwa Pemprov NTB saat ini tengah berkoordinasi dengan anak perusahaan dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dalam hal ini Mandalika Grand Prix Association (MGPA), terkait rekrutmen tenaga kerja untuk kebutuhan teknis di KEK Mandalika. “Kita sedang persiapkan semua itu. ITDC sekarang memang fokus kepada (pembangunan) fisik, karena itu ada anak perusahaannya yang mengurus,” ujar Gita dikonfirmasi, Sabtu (28/12). Walaupun begitu, Gita menerangkan bahwa terkait penyiapan teknis pendaftaran masih sedang dikonsolidasikan oleh Pemprov NTB dan pihak ITDC. “Nanti bagaimana teknisnya. Apa kebutuhannya, bisa dibicarakan,” ujar Gita. Konsolidasi yang dilakukan dicontohkan Gita seperti penyiapan program khusus di Balai Lati-

han Kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis. “Kita masih ada pembahasan selanjutnya, bagaimana caranya (dari BLK) supaya ada outputnya. Dulu instruktur (MotoGP) kita tidak punya, tapi sekarang harus kolaborasi untuk itu,”sambungnya. Gita menegaskan bahwa penyiapan sumberdaya manusia (SDM) unggul untuk menjadi tenaga kerja di KEK Mandalika telah menjadi suatu

kebutuhan. Pasalnya, pengembangan kawasan tersebut memang ditujukan salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan dan juga NTB secara umum. “Ini sudah jadi kebutuhan, (tinggal) bagaimana kolaborasi antara ITDC dengan Pemprov,” ujar Gita. Disebutnya proses rekrutmen yang ditangani oleh MGPA dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai

wakil dari Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) di Indonesia saat ini masih dimatangkan. “Seharusnya (sebentar lagi) ada progres. Sekarang masih sedang menjajaki,” ujarnya. Sebelumnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Agus Patria, menerangkan bahwa untuk menjawab peluang kerja tersebut pihaknya telah menyiapkan Balai Lati-

han Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan-pelatihan. “BLK bersama lembaga pelatihan kerja swasta siap mendidik dan melatih,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB. Diterangkan Agus pihaknya akan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dari pihak ITDC sendiri. Termasuk untuk kebutuhan perusahaanperusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. (bay)