Edisi Jumat 30 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 30 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 221 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terancam Hukuman Gantung

KJRI Johor Advokasi TKI Asal NTB Mataram (Suara NTB) Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor, Malaysia bergerak cepat mendampingi Zainul Wathoni (31), TKI asal Lombok Tengah (Loteng), NTB yang terancam hukuman gantung.

Langkah advokasi itu sebagai upaya meringankan hukuman Zainul agar selamat dari pidana mati.

Zainul Watoni adalah warga Aik Bukak, Dusun Langalawe, Kecamatan Batukliang, Loteng.

Dia dituntut hukuman mati karena diduga membunuh Rizal Muhamad pada 4 November 2018 lalu. Terdapat beberapa

luka tusukan di tubuh korban sehingga membuat korban meregang nyawa.

Polisi kemudian menangkap pelaku dan kekasihnya. Mereka diduga terlibat pembunuhan tersebut. Atas perbuatannya,

Zainul Watoni dijerat pasal 302 KUHP Malaysia dengan ancaman hukuman gantung.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lalu Muhammad Iqbal membenarkan informasi warga Lombok Tengah yang terancam hukuman gantung tersebut. ‘’Benar ada kejadian pembunuhan pada 4 November 2018. Sesuai Hukum Pidana Malaysia atas sangkaan tersebut ZW diancam hukuman mati,’’ kata Iqbal yang menjabat Direktur Perlindung-

(Suara NTB/ist_TRC Lotim).

Selong (Suara NTB) Bencana longsor menimpa wilayah Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (28/ 11) sekitar pukul 12.00 Wita. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah di bawah kaki Gunung Rinjani itu. Air hujan selanjutnya menghanyutkan longsoran berupa bebatuan dan lumpur sehingga menutupi badan jalan yang menghubungkan Sembalun – Selong.

Bersambung ke hal 15

Retakan akibat Gempa Rawan Longsor

Dari NTB untuk Indonesia

H. Peter Frans

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Kebut Eksekusi Proyek PL

H. Azhar

PEMPROV NTB menggenjot pelaksanaan proyek non lelang atau penunjukan langsung (PL) yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sebulan ke depan. Berdasarkan data emonev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) per 29 November 2019, Bersambung ke hal 15

diketahuinya belum final, karena proses hukum masih panjang.

Diterangkan Iqbal yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Kepala KBRI Turki ini, proses persidangan masih panjang untuk jadi ruang pembelaan.

Sebab masih pada tingkatan pengadilan tingkat pertama atau Mahkamah Magistrat. ‘’Persidangan kasus ini baru mulai di Mahkamah Magistrat sehingga diperkirakan prosesnya masih sangat panjang,’’ terangnya. (ars)

JalurSembalun SembalunBumbung Bumbung Jalur TertimbunLongsor Longsor Tertimbun

TO K O H IKATAN Nasional Indonesia (Inkindo) telah memiliki pemimpin baru 2018-2022. Ialah Ir. H. Peter Frans, putra NTB (Gomong-Mataram) yang terpilih memimpin asosiasi perusahaan konsultan di negeri ini.

Ia terpilih mengungguli empat pesaingnya pada Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 22 November 2018 di Semarang, Jawa Tengah Bersambung ke hal 15

an WNI dan Bantuan Hukum Kemlu ini, Kamis (29/11).

Disebutnya, KJRI Johor Bahru sudah menangani kasus yang menimpa Zainul Wathoni dalam bentuk advokasi. Selain itu, KJRI juga memberikan pendampingan kekonsuleran.

Sementara dalam proses pendampingan hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur sudah menunjuk Kantor Pengacara Gooi & Azzura. Ancaman hukuman gantung itu

LONGSOR - Akses jalan utama di Sembalun Bumbung ,Kecamatan Sembalun yang tertutup bebatuan dan lumpur akibat longsor yang terjadi pada Kamis, (29/11).

MUSIM hujan saat ini, selain banjir, patut diwaspadai adalah bencana longsor.

Kekhawatiran itu terjadi pada rekahan sisa gempa Juli dan Agustus lalu.

Prediksi tersebut terjadi Kamis (29/11) sore kemarin. Longsor menutupi jalan di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur (Lotim). Bahkan sebuah jembatan putus akibat digerus

banjir yang bercampur lumpur. ‘’Perkiraan kami, tidak menutup kemungkinan (retakan gempa pemicu longsor) kalau kita melihat material batu,’’ kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja kepada Suara NTB Kamis (29/11). Saat ini situasi di lokasi kejadian sedang ditangani Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Lotim.

Bersambung ke hal 15

OTT Pembuang Sampah, Pemprov akan Tiru Singapura Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Sampah. Bagi masyarakat yang kena operasi tangkap tangan (OTT) membuang sampah sembarangan maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si mengatakan Pem-

prov akan meniru pola pengelolaan sampah seperti di Singapura. Setiap orang yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi. ‘’Kita buat Pergub, tahun depan Perda Pengelolaan Sampah. Kalau sudah ada Perda dan Pergub, diatur semuanya. Kita harapkan seperti di Singapura, itu boleh memberikan sanksi. Kita kenakan sanksi, denda,’’ kata Madani dikonfirmasi di Mat-

aram, Kamis (29/11) .

Dengan pemberian sanksi ini diharapkan masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bahwa pada 2023 mendatang NTB bebas sampah atau zero waste. ‘’Kalau ingin zero waste, memang harus seperti itu. Nanti

pelaksanaan pengawasannya, semua ada relawan-relawan tiap RT, dusun, desa untuk memantau. Kalau ada membuang sampah sembarangan, ditangkap,’’ ujarnya.

Untuk memperkuat regulasi kepala daerah ini nantinya akan dibuat Peraturan Daerah (Perda). Mengenai adanya Perda di kabupaten/kota soal sampah yang tak jalan, Madani mengatakan akibat tak adanya pengawasan.

Akibatnya regulasi yang dibuat kabupaten/kota hanya menjadi macan kertas saja.

Ke depan, kata Madani, regulasi yang akan dibuat Pemprov dipastikan implementasinya di lapangan. ‘’Karena ndak ada pengawasannya. Kalau ada pengawasannya maka jalan. Di luar negeri kan ada CCTV, pengawasnya. Nanti kita bicarakan detail, harus diatur detail.

Bersambung ke hal 15

Pemprov Fokus Tangani 100 Desa Termiskin di NTB Mataram (Suara NTB) Dalam rancangan RPJMD 2018-2023, Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan di NTB diharapkan bisa turun lima persen.

Sehingga pada 2023, angka kemiskinan NTB berada di bawah satu digit atau 9,75 persen. Untuk itu, mulai 2019, Pemprov dan Pemda kabupaten akan fokus menangani 100 desa termiskin di NTB. Dengan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemda kabupaten, target

tersebut optimis dapat dicapai.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota sudah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin dan hampir miskin yang jumlahnya hampir separo masyarakat NTB. ‘’Dari data itu, kita petakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena uang kita sedikit, tak bisa menangani semuanya. Oleh karenanya, TKPKD provinsi membuat pemetaan 100 desa paling miskin di NTB ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

LUNCURKAN - Wakil Gubernur NTB, Hj. Rohmi Djalilah saat meluncurkan aplikasi berbasis android yang berisi data-data penduduk miskin di NTB mulai dari tingkat dusun sampai kabupaten/kota.

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengelolaan Dana Kelurahan Antisipasi Banjir MASYARAKAT Kelurahan Karang Pule dihantui banjir. Apalagi belakangan ini curah hujan tinggi di bagian hulu. Masyarakat mulai mengantisipasi sejak dini.

Kawasan rawan banjir kata Lurah Karang Pule, H. Taufiqurahman, yakni Lingkungan Karang Seme, Lingkungan Emas Mutiara dan jalan utama Sekarbela. Banjir ini selain disebabkan luapan air dari Sungai Bernjok, juga sedimentasi dan sampah yang menumpuk di saluran.

“Penyebabnya debit air yang bawa sampah. Coba lihat di Kekalik, bambu nyangkut di sana. Bayangkan dari mana datangnya bambu begitu banyak,” kata Taufiq ditemui Rabu (28/11).

Permasalahan sampah dan sedimentasi di drainase berulangkali dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Termasuk Satker di Dinas PUPR NTB. Taufiq mengkhawatirkan, sampah kiriman dari hulu ini yang membahayakan. Akan tetapi, jembatan di Batu Ringgit telah ditinggikan. Apalagi warga yang memiliki lahan di bibir sungai mau menghibahkan tanahnya setengah are untuk diperlebar sungai tersebut. “Paling rawan Karang Pule dan Karang Seme,” sebutnya.

Permasalahan banjir maupun penumpukan sampah di saluran tak bisa sepenuhnya menyerahkan pekerjaan itu ke pemerintah. Masyarakat juga memiliki andil untuk meningkatkan partisipasi maupun kesadaran tak membuat sampah di saluran.

Kebiasaan buruk seperti itu berimbas ke masyarakat sendiri.Artinya, perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah membangun kepedulian menjaga kebersihan lingkungan. “Kami imbau masyarakat juga bantu menjaga kebersihan,” demikian H. Taufiqurahman Taufiq. (cem)

Lurah Jangan ”Main Mata” Mataram (Suara NTB) Kasus hukum yang membelit kepala desa di sejumlah wilayah di NTB, cukup jadi pembelajaran. Inspektorat tak ingin kasus serupa berimbas ke sejumlah lurah Kota Mataram. Auditor Pengawas Internal Pemerintah mengingatkan lurah agar tak bermain mata terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Dana kelurahan dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Kota Mataram Rp18 miliar yang dimulai Januari 2019 mendatang. Satu kelurahan bakal mengelola Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, Kamis (29/11) menjelaskan, camat dan lurah telah dikumpulkan terkait pengelolaan anggaran kelurahan tahun 2019 mendatang.

Lebih awal, Inspektorat mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan.

Perlu dimaklumi kata Makbul, banyak masalah hukum oleh

kepala desa terkait pengelolaan dana desa. “Dari kasus - kasus itu kita coba sampaikan ke camat dan lurah,” kata Makbul.

Dia menjabarkan, enam motif atau modus penyimpangan dana desa yang berimbas ke pelanggaran hukum. Pertama, indikasi main mata dengan rekanan. Misalnya, pekerjaan fisik seperti rehab kantor anggarannya Rp50 juta, tetapi dipesan ke rekanan hanya diberikan Rp30 juta untuk menyelesaikan rencana anggaran belanja yang Rp50 juta.

Kedua, kuitansi fiktif, stempel ataupun tokonya fiktif.

Modus berikutnya, adanya

proyek fiktif. Proyek fiktif itu bahwa surat pertanggungjawabannya ada, tetapi pekerjaan fisiknya tidak ada.

Keempat, penggelembungan volume. Salah satu contoh, pekerjaan saluran 700 meter menjadi 1.000 meter. Modus kelima sering jadi temuan yakni tidak cermat dalam melak-

‘’

sanakan proyek. “Ini biasanya terlalu percaya pada kadus. Dia tidak tahu volumenya. Anak buah yang bermain. Ujung ujungnya kepala desa yang bertanggungjawab,” paparnya.

Yang terakhir lanjutnya, gotong royong masyarakat yang diproyekan. Misalnya, masyarakat yang bekerja tetapi dibuatkan kuitansi. Dalam pengelolaan dana kelurahan Inspektorat akan turun mengawasi. Bahkan, akan dibentuk tim untuk mengawasi.

Satu tim nantinya akan menangani beberapa kelurahan.

Misalnya, pekerjaan fisik seperti rehab kantor anggarannya Rp50 juta, tetapi dipesan ke rekanan hanya diberikan Rp30 juta

Tim ini akan intens turun ke kelurahan. “Tim ini juga jadi tempat lurah dan stafnya berkonsultasi,” demik i a n Makbul. (cem)

H. Makbul Ma’shum (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Pengadaan Seragam Ditunda RENCANA Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram mengadakan seragam bagi Lurah seKota Mataram, sebetulnya merupakan rencana yang baik. Sayangnya, rencana pengadaan seragam ini terhenti, lantaran anggaran yang diusulkan Bagian Pemerintahan tidak lolos di tingkat pembahasan di DPRD Kota Mataram.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH., kepada Suara NTB di Mataram, kemarin mengemukakan, seharusnya sebelum diajukan ke Dewan, di internal eksekutif harus satu kata mengenai usulan ini. ‘’Jangan sampai karena miskomunikasi pimpinan OPD dengan Sekda (Suara NTB/fit) sehingga belum bisa,’’ katanya.

Abd. Rachman Rachman mengatakan, pengadaan seragam Lurah terpaksa ditunda karena anggaran untuk itu tidak tersedia di APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019. Menyinggung sejauh mana urgensi pengadaan seragam itu, politisi Gerindra ini memandang hal itu relatif.

Hanya saja, ketika ada kegiatan formal, kemudian Lurah tidak berseragam, hal itu terlihat kurang baik. ‘’Tapi kalau keinginan ini baru diungkap saat rapat dengan Komisi, ya terlambat,’’ sesalnya. Seharusnya, rencana itu dimatangkan di tingkat TAPD terlebih dahulu. ‘’Kalau urgen tidaknya, tergantung dari mana kita melihatnya. Tapi acara formal ini kan tidak sekali dua kali. Cukup sering diselenggarakan,’’ imbuhnya.

Namun demikian, Pemerintah tentu melihat skala prioritas.

Manakala ada yang lebih penting dari pengadaan seragam Lurah, mau tidak mau, pengadaan itu ditunda.

Rachman mengungkapkan bahwa konsentrasi pembiayaan melalui APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 adalah pemulihan pascagempa. ‘’Kasihan saudara-saudara kita yang terkena musibah kemarin,’’ katanya. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini memberikan sinyal bahwa pengadaan seragam bagi Lurah ini, akan dilakukan selepas tahun 2019 mendatang. ‘’Kalau ditunda satu tahun anggaran, saya rasa tidak ada masalah,’’ katanya. (fit)

Sistem Perangkingan Dinilai Tak Adil Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kota Mataram menilai sistem perangkingan tak adil. Pelamar calon pegawai negeri sipil yang lulus passing grade tak mesti bisa mengikuti tes seleksi kompetensi bidang.

Dikonfirmasi usai upacara HUT Korpri, Kamis (29/11), Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, peraturan baru yang dikeluarkan oleh MenpanRB seharusnya bisa meminimalisir lowongnya formasi karena tak memenuhi passing grade.

Faktanya,pelamaryangmemenuhipassinggradetakbisamengikuti seleksi selanjutnya. “Kalau begini kan tidak adil. Pelamar yang memenuhi passing grade dan nilainya 300 masak gak bisa ikut tes SKB. Dong bisa kita yang dimarah oleh orang,” kata Nelly.

Pemikirannya PermenpanRB Nomor 61 Tahun 2018 dilakukan penyebaran secara terintegrasi setelah seleksi kompetensi dasar.

Kenyataannya tidak sesuai ekspektasi dari usulan diajukan kabupaten/kota se - NTB. “Sekarang ngapain disebar sebelum tes SKB,” ucapnya. Kebutuhan yang semestinya disebar adalah untuk formasi guru dan tenaga kesehatan karena banyak lolos passing grade. Permasalahan tersebut telah disampaikan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Gubernur demikian kata Nelly, langsung menelepon Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. Ia diberikan kesempatan berbicara langsung melalui sambung telepon. Nelly menyampaikan bahwa aturan baru justru menimbulkan masalah baru.

“Pak Menteri jawab minta tes ulang. Tapi kita ramai saat itu menolak karena anggarannya besar,” paparnya. Nelly tak ingin masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pelaksanaan CPNS di Kota Mataram. MenpanRB akan mencoba mengkonsultasikan masalah itu kembali bersama para Deputi.

Nelly tak menyebutkan berapa jumlah formasi lowong setelah perangkingan. Tetapi secara umum seluruh formasi terpenuhi. Hanya tinggal penyebaran saja sesuai rangking. “Hari ini ( kemarin,red) kami berangkat ke Jakarta mengkonsultasikan aturan ini,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

MOLOR - Beberapa pekerja sedang mengebut pengerjaan gedung BKD Kota Mataram yang molor, Kamis (29/11). Sesuai kontrak harus selesai 30 November hari ini. Proyek gedung BKD adalah salah satu proyek milik Dinas PUPR yang molor.

Pengerjaan Proyek PUPR Terancam Molor Mataram (Suara NTB) Pengerjaan dua dari tiga proyek fisik milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram terancam molor. Yakni, pembangunan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) dan gerbang di Lingkar Selatan.

Proyek gedung Kantor BKD dikerjakan rekanan dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar lebih. Sesuai jadwal pekerjaan fisik harus tuntas tanggal 30 November hari ini. Namun hingga Kamis (29/11) terlihat di lapangan para pekerja masih memasang keramik.

Bagian atas seperti pondasi belum rampung.

Sementara, pengerjaan gerbang di Lingkar Selatan nilai pagunya Rp6 miliar. Proyek ini

dikerjakan dengan nilai kontrak Rp5,9 miliar lebih. Rekanan hanya menyelesaikan bagian tiang. Konstruksi baja untuk gerbang belum terlihat.

Dikonfirmasi mengenai tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, ada tiga kegiatan fisik yang dikhawatirkan terlambat. Di antaranya, pengerjaan gerbang, monumen dan gedung BKD. Monumen Mataram Metro sudah selesai pekerjaannya dan tinggal menunggu serah terima pekerjaan dari rekanan ke Dinas PUPR. Sedangkan, gedung BKD yang masa kontraknya berakhir tanggal 30 November masih berjalan. Tak tuntasnya pekerjaan rekanan akan dikenakan sanksi denda. Pen-

jatuhan denda terhitung sampai kapan pekerjaan itu tuntas 100 persen.

“Berapa hari dia terlambat itulah dendanya. Yang jelas per hari dihitung 1:1.000,” sebut Mahmuddin. Untuk proyek gerbang lanjutnya, sebelumnya ada keterlambatan tender. Ada hal teknis seperti berkomunikasi dengan Balai Jalan Nasional (BJN). Karena, proyek ini menggunakan jalan nasional.

Dari konsultasi tersebut terjadi perubahan gambar sampai dua kali. Setelah selesai gambar dilakukan ekspose di hadapan Kejaksaan selaku TP4D. “Kontrak dimulai sekitar bulan September,” sebutnya.

Pengerjaan gerbang sesuai kontrak harus selesai tanggal 26 Desember mendatang.

DPPKB Ajak OPD Arahkan Program ke Kampung KB Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengarahkan program mereka ke Kampung Keluarga Berencana. Hal ini terungkap pada lokakarya mini digelar di Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kamis (29/11).

Acara lokakarya mini dihadiri dari unsur OPD, unsur kecamatan, unsur kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mitra kerja lainya.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno mengatakan, kampung KB merupakan milik semua. Seluruh elemen dapat mengangkat dan memperbaiki mulai tataran kecil yaitu lingkungan.

Permasalahan di lingkungan kata dia, memiliki kompleksitas dan dinamika berbeda - beda. Kompleksitas ini lebih mudah dipetakan mulai dari aspek pembangunan dan terutama kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. “Kampung KB ini milik kita semua,” kata Sutrisno.

Lokakarya mini kata Sutrisno, telah dilaksanakan di empat kecamatan. Di antaranya Kecamatan Sekarbela, Cakranegara dan Sandubaya.

Dalam pertemuan mengemu-

ka permasalahan dari akar rumput yang diupayakan pemecahannya. Program OPD dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Masyarakat dalam pembangunan dapat dirasakan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, OPD diajak secara terintegrasi melihat kondisi nyata di masyarakat.

Kampung KB memerlukan perhatian terutama dari OPD, mitra kerja dan pihak swasta.

Dari aspek pemberdayaan, kampung KB diharapkan mengalami peningkatan atau

kemajuan baik dari aspek kesejahteraan, sumberdaya manusia maupun kesehatan.

Sebagai miniatur pembangunan kampung KB demikian tambah Sutrisno, mesti mendapatkan perhatian bersama. Permasalahan di bawah dapat diusulkan melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat.

Dan, menjadi skala prioritas oleh OPD. “Saya mengajak untuk sama - sama kita fokuskan program di kampung KB,”demikian kata Sutrisno. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA MINI - Suasana lokakarya mini yang digelar oleh DPPKB Kota Mataram di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kamis (29/11). Acara ini diharapkan OPD memfokuskan program ke kampung KB di Kota Mataram.

Mahmuddin menambahkan, pihaknya telah melihat progres capaian yang ada. Ternyata capaiannya sangat rendah. Hal ini disebabkan 80 persen pekerjaan berada pada konstruksi baja.

Pihaknya sempat berkunjung ke pabrik untuk menyakinkan bahwa proses pemesanan gerbang sedang berlangsung. “Alhamdulillah, waktu kami berkunjung sudah proses pengiriman. Target pengiriman empat tahap. Satu kali pengiriman itu dua kontainer.

Target secara total 30 November. Ini sudah pengiriman tahap keempat,” bebernya.

Perakitan rangka baja tersebut, rekanan mendatangkan tenaga pasang pabrikan.

Tenaga lokal tidak bisa mengerjakan karena memili-

ki teknik khusus. Tenaga yang dikirim oleh pabrik sebanyak 10 orang tersebut sedang menyetel bagian angker pondasi.

Secara teknis disampaikan, pemasangan rangka baja membutuhkan waktu selama empat pekan. “Kalau kondisi cuaca tidak ada masalah.

Mudah - mudahan bisa selesai tanggal 26 Desember,” paparnya.

Ditambahkan, pihaknya tetap mengantisipasi hal - hal yang tidak diinginkan. Kalaupun terjadi keterlambatan rekanan sanksi denda.

Artinya, mekanisme ini tidak salah. Karena, rekanan memiliki tambahan waltu untuk menyelesaikan. Jika memperhatikan waktu diprediksi keterlambatan tak begitu lama. (cem)

ASN Dituntut Antisipasi Perubahan Zaman Mataram (Suara NTB) Dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat, ASN harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman.

Perkembangan teknologi informasi di satu sisi memfasilitasi cara kerja birokrasi, juga memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik, yang akan menjadi beban ASN jika tidak diikuti dengan perubahan kerja.

Sehingga, mau tidak mau, ASN harus meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas. “Oleh karena itu saya minta ASN tidak terjebak dengan ego sektoral, ego organisasi, dan ego program masing-masing.

Karena semua permasalahan yang ada di masyarakat itu bersifat lintas sektoral, bahkan juga lintas daerah,’’ kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat menjadi pembina ucapara dalam rangka Hari Korpri ke-47 Tahun 2018 di Kota Mataram, di halaman Kantor Walikota Mataram, Kamis (29/11).

Mohan berkesempatan membacakan sambutan tertulis Presiden RI Joko Widodo selaku Penasihat Nasional Korpri di hadapan seluruh peserta upacara. Katanya, selama 47 tahun Korpri telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam empat tahun terakhir pemerintah telah memberi prioritas besar pada pembangunan infrastruktur untuk membuka

keterisolasian, membangun konektivitas, memperkokoh persatuan nasional, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta membangun sentra-sentra ekonomi baru. Mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah juga akan melakukan program besarbesaran untuk memperkuat bidang Sumber Daya Manusia (SDM), agar mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknologi yang sedang berubah cepat.

Dengan peran ASN yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, hal tersebut bisa dilakukan secara besar-besaran dan diyakini akan memberikan hasil positif bagi kemajuan bangsa. Sehingga ASN harus segera memperkuat diri menjadi agen transformasi penguatan SDM, untuk membangun talenta-talenta anak bangsa.

Menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persatuan nasional dalam keberagaman, menjadi garda terdepan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional. Apa yang telah dicapai di Indonesia sampai hari ini, tidak terlepas dari peran serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di semua sektor, di semua level pemerintahan, dan di semua wilayah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk itu pemerintah memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui peningkatan penghasilan serta dukungan atas jaminan kesehatan, perumahan, dan pensiun. (fit)

Jumat, 30 November 2018

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

PD BPR NTB Lotim Nyaris Bangkrut Selong (Suara NTB) Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Lombok Timur (Lotim) saat ini masih dihadapkan pada persoalan pelik. Akibat kesalahan dari jajaran direksi sebelumnya membuat bank ini nyaris bangkrut.

Padahal, BPR NTB Lotim ini pernah mendapat predikat sebagai BPR terbaik.

Melihat fenomena tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan menyatakan BPR NTB Lotim ini harus segera diselamatkan.

Kepada Suara NTB,Kamis (29/ 11), Muhammad Azlan menyatakan, tahun 2018 ini BPR NTB Lotim itu harus bisa memberikan dividen kepada daerah.

Diakuinya, tahun 2017 lalu, tidak ada sepeser pun dividen masuk sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim. Sebaliknya, dalam laporan keuangannya BPR NTB Lotim ini justru mengalami kerugian Rp 318 juta.

Menjadi pekerjaan berat, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergedak di bidang keuangan itu untuk diselamatkan. Di-

akui, persoalan pelik BPR NTB ini bermula sejak adanya rencana penggabungan seluruh BPR menjadi satu perusahaan induk. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi praktik dugaan korupsi yang menjerat mantan direktur utama yang saat ini sedang dalam proses hukum. “Kalau menjadi PT kita dukung. Namun, untuk bisa diwujudkan menjadi PT harus ada syaratnya. Antara lain meningkatkan kualitas aktiva produktif,’’ terangnya.

Selain itu, tambahnya, jumlah kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) masih sangat besar. Jauh di atas batas toleransi 5 persen. Belum lagi masalah internal. Karena itu, kegiatan perombakan jajaran direksi sudah dilakukan. Saat ini, diakui sudah ada tren per-

tumbuhan positif.

Tahun 2018 prediksi, prediksi dividen setelah dipotong pajak Rp 1,6 miliar. Sedangkan dalam rencana kerja 2019 direncanakan bisa tembus laba yang bisa sebagai PAD bulan Lotim Rp 2,4 miliar. “Lagi-lagi dengan syarat potential lose fraud atau kecurangannya itu bisa diatasi.

Jangan sampai terjadi lose beneran,” harapnya.

Penyertaan modal dasar Pemkab Lotim ke BPR NTB ini Rp 12,250 miliar. Masih ada kekurangan Rp 1,944 miliar yang harus segera ditambah oleh Pemerintah Lotim untuk melunasi modal dasar tersebut. Dengan penambahan modal ini diharapkan ke depan bisa mengembalikan PBR menjadi perusahaan

yang sehat dan bisa menjadi pemberi PAD yang besar untuk pembangunan Lotim.

Direktur Utama PD BPR NTB, Lalu Suwandi Arwan saat dikonfirmasi membenarkan kondisi yang sedang dialami perusahaan daerah tersebut. Utamanya masalah NPL disebut sebagai salah satu pekerjaan rumah terbesarnya untuk menyelamatkan BPR dari ancaman pailit.

Kondisi NPL pada tahun 2017 lalu tembus di angka 37 persen. Sangat jauh dari batas minimal sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5 persen. Jumlah NPL yang besar ini menempatkan BPR termasuk dalam deretan lima besar yang saat ini bermasalah dan sedang dalam proses pengawasan intansi terkait.

Secara perlahan, NPL ini terus coba diturunkan. Per Oktober 2018 lalu sudah bisa ditekan menjadi 35 persen. Target 2018 ini bisa sisa kredit macet dari sekitar 3 ribu lebih nasabah BPR NTB Lotim ini bisa pada

angka 26 persen. Tahun 2019 target sisa NPL 20 persen.

Menurut pengganti Mutawalli ini, terjadinya persoalan besar di BPR NTB Lotim ini, karena faktor operasional. Tidak ada kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Kinerja perkreditan terpuruk. Pihaknya mencoba mengambil beberapa langkah strategis guna memulihkan BPR. “Start up kita dari awal adalah dengan recovery di BPR NTB Lotim dan identifikasi masalah dan kita sudah lakukan pemilahan bagaimana jangka pendek penyelesaiannya,” tuturnya. Persoalan yang terjadi di BPR NTB ini diakui terlalu kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan serius.

Gugat Debitur Nakal Salah satu langkah yang digunakan untuk menyelamatkan BPR ini adalah dengan melayangkan gugatan terhadap debitur-debitur nakal ke Pengadilan Negeri Selong.”Kita sudah melaku-

Suplai Air, PDAM Dibantu Dua Unit Tangki Tanjung (Suara NTB) Suplai air bersih kepada warga masih terus diupayakan pemerintah daerah melalui instansi terkait maupun PDAM Lombok Utara. Khusus suplai dari Perusda itu, distribusi air sempat terkendala oleh tidak adanya armada. Namun belakangan, distribusi mulai bisa dilakukan berkat bantuan 2 unit mobil tangki dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., Kamis (29/11) mengatakan PDAM kini memiliki 2 unit mobil tangki hibah dari Kementerian PUPR. Kendaraan tersebut saat ini secara aktif mulai menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan.

“Kita sudah menerima bantuan 2 unit mobil tangki dari PUPR. Serah terimanya saat momen tanggap darurat, sampai sekarang tetap beroperasi mengantar air bersih kepada warga,” ujarnya.

Waliadin menyebut, kendaraan tersebut diterima usai pemerintah pusat melihat fakta kondisi masyarakat pascabencana gempa. Banyak warga di Lombok Utara yang tidak terjangkau sarana dan prasarana PDAM masih kekurangan air bersih. Titik-titik itulah yang menjadi prioritas PDAM bersamaan dengan bantuan dari instansi lain. “Untuk mendapat bantuan ini sebelumnya kita bersurat ke PUPR. Itu pun sudah kita ajukan sejak tahun 2016 lalu,” imbuhnya.

Perihal layanan air bersih PDAM sendiri, pihaknya sudah berupaya maksimal memperbaikinya jaringan baik di layanan Bayan, layanan Kayangan maupun layanan Tanjung.

Saat ini, kata dia, PDAM mengalami kerusakan mesin penyedot air pada reservoar Gangga. Dalam waktu dekat, mesin tersebut sudah bisa digunakan untuk menambah debit.

Sementara pada aspek layanan prasarana jaringan, PDAM sudah menyelesaikan pemasangan jaringan pada pelanggan 1.056 MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dari target 2.000 MBR. ”Dari target 2000 MBR, realisasi sebanyak 1056. Karena terbatas waktu tidak memungkinkan untuk sampai ke angka 2000,” sebutnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

SERAH - Perwakilan Kementerian PUPR menyerahkan 2 unit mobil tangki pada PDAM Lombok Utara, Kamis (29/11).

(Suara NTB/rus)

Lalu Suwandi Arwan

kan gugatan sederhana, ini sebagai salah satu upaya hukum kepada para debitur yang bermasalah,” ucapnya.

Dari cara ini kewajiban debitur yang rata-rata mengajukan pinjaman Rp 200 juta ini bisa mulai berangsur ada yang mengembalikan. Sedikitnya sudah 10 debitur yang digugat ke pengadilan dan meminta untuk segera mengembalikan pinjamannya

tersebut ke BPR NTB Lotim.

Selain melalui pengadilan, direksi yang baru dari PD BPR NTB Lotim ini adalah mengajukan lelang atas aset-aset yang menjadi jaminan para debitur.

Sedikitnyar 8 debitur sudah dilakukan pelelangan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kendalanya belum ada pembeli yang datang menawar aset-aset yang nilainya cukup besar. (rus)

Mahasiswa dan TKI Bisa Jadi Promotor Pariwisata Lotim

Pembuatan Adminduk Terkesan Lelet PEMKAB Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi SJ, SH mengembalikan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) ke kecamatan.

Langkah itu dilakukan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Akan tetapi fakta di lapangan, pelayanan pembuatan adminduk terkesan lelet, lantaran berkas yang sudah dicetak berupa, akta kelahiran, suket maupun E-KTP di tingkat (Suara NTB/yon) kecamatan harus dikembaliAzis kan lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk ditandatangani.

“Pencetakannya di kecamatan, tapi penandatanganannya masih di Dukcapil, terutama untuk suket dan akte kelahiran. Sedangkan untuk KK tetap penandatanganan oleh camat,” jelas Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis kepada Suara NTB, Kamis (29/11).

Untuk KTP, ujarnya, penyebab prosesnya lama dikarenakan ketersediaan blangko yang masih sedikit diberikan oleh pemerintah pusat. Terakhir, kata Azis, Dukcapil Lotim mendapat blangko sebanyak 3.000 keping. Sebanyak 2.000 keping blangko diarahkan ke loket Dukcapil dan 1.000 keping blangko dibagi ke masing-masing kecamatan dengan masing-masing kecamatan kecamatan mendapat sekitar 50 keping blangko.

“Memang dari segi pengurusan adminduk ini semakin dekat.

Itulah keuntungan masyarakat. Tetapi dari segi prosesnya yang agak lama karena proses penandatangan kembali ke Dukcapil.

Namun sejauh ini pengembalian pelayanan pembuatan adminduk ke tingkat kecamatan, prosesnya lancar,” jelasnya.

Kendati demikian, Dukcapil tetap melayani kebutuhan masyarakat yang sifatnya emergency berupa perubahan data, konflain dan lain sebagainya. Pemberian blangko melalui loket Dukcapil untuk merealisasikan permintaan pembuatan E-KTP yang sifatnya kolektif tersisa sekitar 5.000 sebelum keluarnya kebijakan bupati.

Dalam pengembalian pelayanan ke tingkat kecamatan, hingga saat ini masih terus dilakukan pembenahan terhadap kebutuhan pemerintah kecamatan, mulai dari proses pemasangan alat yang dibutuhkan. Ditargetkan proses pemasangan dapat selesai pada bulan November untuk semua kecamatan berupa jaringan, alat cetak KTP elektronik dan lainnya. (yon)

(Suara NTB/rus)

Muhammad Azlan

(Suara NTB/yon)

HUNTAP - Model huntap yang dibangun di Kantor BPBD Lotim. Huntap model inilah yang dibangun untuk warga yang jadi korban gempa.

Percepat Pembangunan Huntap

Aplikator Didorong Datangkan Material Panel dari Luar Selong (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan hunian tetap (huntap) masyarakat korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terkesan jalan di tempat. Pasalnya, dari target pembangunan huntap sekitar 2.800 lebih.. Huntap yang sudah terbangun saat ini sekitar 10 unit yang tersebar di Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Untuk mempercepat proses pembangunan huntap ini, aplikator selaku pelaksana didorong untuk mendatangkan material huntap berupa panel dari luar NTB dan tidak hanya berpatokan pada pencetakan panel di sini.

Selain panel, untuk mempercepat proses pembangunan huntap ini, sebaiknya jumlah aplikator ditambah. Maka dari itu, pada tanggal 24 November 2018, diundang sekitar 50 aplikator yang berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Medan, Sumatera dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. ‘’Namun sejauh ini belum di-

lihat apakah 50 aplikator yang diundang itu sudah membuat kontrak dengan pokmas atau tidak. Namun sampai sekarang yang sudah pasti bekerja yakni sebanyak 4 aplikator dengan model rumah Risha, Rika, Konvensional dan RCI,’’ ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, ditemui Suara NTB, Kamis, (29/11).

Ditambahkannya, aplikator yang membuat kontrak dengan pokmas harus banyak mengambil material berupa panel dari luar terutama Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia karena dimungkinkan banyak terdapat panel-panel yang sudah siap untuk dipasang. Sehingga aplikator tidak hanya mengandalkan panel yang dicetak langsung di sini dengan prosesnya yang cukup lama. Selain itu, masing-masing aplikator hanya memperbanyak tukang yang bekerja, diharapkan untuk satu aplikator memiliki 10

kepala tukang, sehingga satu kepala tukang membawahi 4 orang. Sementara kondisi saat ini satu aplikator terdapat 2 kepala tukang. “Kita berharap aplikator yang baru itu mau berbagi dan berbuat untuk percepatan pembangunan huntap masyarakat korban gempa,” harapnya.

Menurutnya, sesuai dengan kontrak, selama 3 bulan atau 90 hari kerja mestinya pembangunan huntap harus sudah selesai. Akan tetapi yang menjadi kendala utama pihak aplikator yakni material terutama berkaitan dengan panel. Sementara untuk pencetakan panel terutama Risha, kemampuannya hanya dua rumah untuk satu hari. Termasuk masa kering dari panel yang dicetak itu memakan waktu 10 sampai 15 hari dalam kondisi cuaca normal, sehingga barulah bisa dilakukan pemasangan. “Dengan kondisi cuaca hujan yang sekarang, tentu sangat berpengaruh juga terhadap proses keringnya panel yang dicetak itu,” ujarnya.(yon)

Pelebaran Jalan Nasional, Warga Setuju Asetnya Dibebaskan Tanjung (Suara NTB) Warga 6 dusun pemilik lahan di ruas jalan Tanjung setuju lahannya dibebaskan untuk kepentingan umum. Dalam sosialisasi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Tanjung, Kamis (29/ 11), masyarakat pemilik lahan tidak banyak melakukan protes.

Sebaliknya mereka hanya menanyakan perihal aset yang akan dibebaskan oleh pemerintah.

Sosialisasi dihadiri langsung Kadis PUPR, H. M. Zaldy Rahadian, ST. MT., beserta Kabid Bina Marga, K. H. Rizal, dan Kabid Pertanahan, Pancoriadi, serta 111 warga pemilik lahan.

Dari beberapa pertanyaan masyarakat, dominan mempertanyakan masalah harga tanah, harga bangunan, maupun aset apa saja yang ditebus oleh pemerintah. “Apakah dalam proses ganti rugi menyangkut tanah saja dan bagaimana dengan bangunan dan tanaman,” tanya Sapniwati.

“Andai pembebasan jalan tetap dilaksanakan, apakah sisa lahan yang hanya 1 sampai 2 meter akan dibayar? Karena kita juga tidak bisa buat rumah,” sambung Angga.

Selain itu, Angga juga mempertanyakan mekanisme perhitungan ganti rugi apakah melalui perhitungan per are ataukah per meter. Lantaran pelepasan aset yang dilakukan warga menyebabkan warga tidak memiliki aset lain atau tempat tinggal lagi. Setidaknya biaya pembe-

(Suara NTB/ari)

SOSIALISASI - Warga di KLU mengikuti sosialisasi untuk pembebasan aset mereka untuk dijadikan fasilitas umum, Kamis (29/11). basan lahan itu akan mereka per- seluruh aset akan dinilai. Baik gunakan kembali untuk membe- menyangkut tanah, bangunan, li aset (lahan) dan membangun tembok pagar maupun tanaman yang terdapat di lahan tersebut. rumah pascaganti rugi.

“Semuanya di lokasi warga Sementara, I Gusti Ketut Pujuk, mengklaim sosialisasi akan dinilai, pohon pun dinilai kali ini adalah yang ketiga di- kalau memang punya nilai ekonikutinya. Menurut dia, pembe- omis. Apalagi tembok yang basan pada bangunan pertoko- sudah jelas aset,” katanya.

Namun demikian sebutnya, an secara umum sudah tidak ada masalah. Namun berbeda di tiap lokasi jelas berbeda nilai dengan aset tanah di mana war- ekonomis. Perihal harga taksiga belum mengetahui klasifika- ran aset nantinya akan ditentukan oleh tim apraisal. “Pengalasi tanah yang ditempatinya.

“Tentunya nilai dari segi gan- man pembebasan di lingkar utti rugi harapkan sesuai dengan ara, kalau ada sisa tanah 1 atau harga pasar. Pembebas lahan 2 meter pemda akan bayar. Kita tanah yang sudah sertifikat, bila juga melihat apakah itu layak sudah dibebaskan otomatis untuk dibangun tempat tinggal, tanah berkurang. Apakah Pem- kios dan lainnya,” paparnya.

Zaldy menambahkan pelebada membiayai perubahan luas ran jalan nasional akan mematanah,” tanyanya.

Menjawab itu, Kepala Dinas kan lebar jalan masing-masing PUPR KLU, H. Zaldy Rahadian, 10 meter dari as jalan. Jika meST.MT., menegaskan pada pem- mungkinkan, ruas jalan tersebut bebasan lahan milik warga, maka akan dibentuk ruas jalan. (ari)

Selong (Suara NTB) Para mahasiswa asal Lombok Timur (Lotim) yang sedang menempuh studi di luar NTB bisa dijadikan sebagai promotor pariwisata. Sebagai pelaku promosi wisata di kota-kota besar tempatnya menimba ilmu.

Hal ini untuk memancing wisatawan domestik lebih banyak datang berwisata di Lotim.

Sedangkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa menjadi promotor di luar negeri.

Pandangan ini disampaikan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Muhir kepada Suara NTB, Kamis (29/11).

Menurutnya, para mahasiswa ini siap dijadikan sebagai mitra promosi. Apalagi, keberadaan para mahasiswa dinilai cukup efektif untuk memancing minat kunjungan wisatawan dalam negeri. Pelibatan mahasiswa dan TKI ini dikatakan cukup sederhana. ‘’Salah satu caranya dengan memberikannya baju, buku dan brosurbrosur objek wisata yang dimiliki Lombok Timur,’’ ujarnya.

Diakuinya, Kabupaten Lotim merupakan salah satu daerah yang kaya dengan potensi wisata. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyebut Lotim merupakan daerah yang lengkap potensi wisatanya.

Mulai dari pegunungan, lembah dan pantai. Begitupun wisata

budayanya yang sangat menarik untuk disuguhkan kepada para wisatawan.

Lotim lanjut Muhir dikenal juga sebagai daerah dengan destinasi wisata pedesaan. Kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis) di masing-masing desa dinilai sudah banyak yang kreatif mengemas desanya menjadi salah satu tempat menarik untuk dikunjungi para wisatawan.

Objek wisata yang ada di masing-masing desa sudah banyak dikemas lebih menarik. Dispar Lotim siap mendukung langkah dari para pelaku wisata di desa dan siap akan dipasarkan agar lebih banyak lagi angka kunjungan ke Lotim.

Kabupaten Lotim memang tidak banyak berdiri hotel-hotel berbintang seperti daerah lain.

Akan tetapi, daya tarik yang disuguhkan Lotim ini bisa memikat banyak wisatawan untuk datang bertandang. Tinggal dibutuhkan tambahan kreativitas agar bisa membuat wisatawan makin terpesona dengan pesona yang dimiliki Lotim.

Seperti Kampung Adat Limbungan yang saat ini sedang dalam proses penataan. Kampung Adat Limbungan bisa menjadi tempat wisata yang lengkap.

Ada tempat menginap. Tidak perlu hotel. Namun bisa dikemas rumah-rumah adat tersebut menjadi tempat penginapan khas Suku Adat Sasak. (rus)

Bursa Inovasi Desa, Ide KLU Jadi Rujukan Pusat Tanjung (Suara NTB) Sejak digaungkan dalam 2 minggu terakhir, Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai melahirkan ide-ide inovatif. Salah satunya ide inovasi bernama Sorga Desa Berbasis Peta Demografi di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Ide itu diinput pusat sebagai bursa inovasi nasional Kementerian Desa.

Di sela-sela BID yang mengambil tema “Dengan inovasi membangun kembali Lombok Utara”, Koordinator Tim Inovasi Pendamping Desa (TIPD), Kecamatan Tanjung, M. Jalil., mengakui inovasi Sorga Desa di Sigar Penjalin dijadikan satu acuan oleh Kemendes. Inovasi Sorga Desa merupakan sarana olahraga multifungsi. Tidak hanya untuk keperluan olahraga saja, tetapi juga kepentingan masyarakat secara umum seperti pertemuan dan resepsi.

“Sarana olahraga (sorga) desa ini multi fungsi bisa untuk olahraga, pertemuan. Dengan sarana ini kita harapkan membangkitkan minat warga setempat untuk gemar berolahraga, dan memantik ide-ide kreatif lain yang bisa digelar di situ,” ujarnya.

Inovasi Desa Sigar Penjalin yang diusulkan, menarik atensi pusat. Setelah melalui seleksi ide, Sorga Desa akhirnya dipilih sebagai salah satu rujukan nasional.

“Di KLU, mungkin juga NTB hanya 1 ini yang masuk. Ini tidak lepas dari penggalian ide di

masyarakat maupun dukungan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten I Setda KLU, Ir. Nanang Matalata, M.Si., menyampaikan Bursa Inovasi Desa diharapkan mampu membangkitkan munculnya pemikiran kreatif masyarakat dalam membangun desanya.

Program pusat ini sendiri bertujuan untuk menamping ide, gagasan pembangunan yang bersumber dari masyarakat, diterjemahkan okeh masyarakat, dan didukung oleh pemerintah melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Ia menyampaikan, dinamika pembangunan di desa terus bergerak. Namun dalam proses perencanaan pembangunan desa pada APBDes, ia melihat masih banyak desa yang keliru dalam membuat program.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD Lombok Utara, H. Kholidi Khalil, MM., berharap ide kreatif desa yang dihimpun pada BID dapat dituangkan pada APBDes 2019 tiap desa untuk ditindaklanjuti. Terutama untuk dana desa yang bersumber dari pusat, pengelolaannya memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat karena munculnya inovasi dari masyarakat sendiri.

“Seperti di kabupaten luar, sudah ada inovasi pengelolaan air dengan sistem foil. Inovasi di desa-desa kita agar disesuaikan dengan potensi apa yang paling menjanjikan di desa itu,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

TERIMA - Posyantek beberapa desa terima bantuan alat pengolah komoditas potensi desa dari Pemda KLU, Kamis (29/11).

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

Ancam Cabut Izin Investor Nakal PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mengambil langkah tegas terhadap para investor yang dinilai tak serius melaksanakan izin yang sudah diperoleh. Pihak Pemda Lobar melalui Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengancam akan mencabut 74 Investor Penanam Modal Asing (PMA) nakal. Pasalnya hingga kini para investor yang diduga broker itu tidak kunjung melakukan pembangunan atau membuka usaha atas lahan yang dikuasainya.

Pihak DPMPTSP sudah melayangkan surat kepada para investor itu melalui email dua minggu lalu. Namun hingga kini belum ada itikad baik dari investor itu meresponnya.

“Sudah kita usulkan untuk penghapusan modalnya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” ungkap Kepala DPMPTSP Lobar Dulahir saat dikonfirmasi selepas menghadiri acara di DPRD Lobar, Kamis (29/11).

Pihaknya sudah merasa tidak nyaman dengan Investor nakal itu, lantaran tidak serius mengembangkan lahan di Lobar.

Sehingga sejumlah investor nakal itu sudah dimasukan dalam daftar yang dikeluarkan dalam investasi. Langkah itu diambil, agar investor lain yang serius dapat mengambangkannya. “Ada yang memang sudah bentuk HGB (Hak Guna Bangun), tetapi itu risikonya dia (dihapus modalnya) karena dia tidak mau melaksanakan itu (pengembangan),” tegasnya.

Ia menegaskan penghapusan investasi itu sesuai dengan regulasi yang mengatur. Di mana apabila sudah lewat tiga tahun izin keluar, namuan belum ada aktivitas investasi yang dilakukan, tidak diperbolehkan. “Kalau dia sudah keluar, mau masuk lagi ke dalam daftar sulit,”imbuhnya.

Meski demikian, Dulahir mengatakan masih terdapat sejumlah investor baik yang sudah mengembangkan investasinya. Dari data yang ada, sejak tahun 2011 terdapat sekitar 260 investor asing yang masuk atau PMA. Dari jumlah itu yang masih aktif hingga kini sebanyak 194 investor.

Di mana hampir sebagian besar bergerak di bidang pariwisata. Seperti perhotelan, kesehatan maupun transportrasi. “Ini kita pertahankan karena realisasinya bagus. Realisasi investasinya baik, penyerapan tenaga kerjanya laksanakan dan menjalankan aturan,” ungkapnya.

Bahkan sejauh ini target untuk investasi lobar sudah mencapai sekitar 90 persen pada triwulan ke III. Dari target 2018 yang mencapai sekitar 1 miliar dollar lebih atau Rp 2 triliun lebih.”Itu sudah 90 persen di triwulan ke III, tinggal 10 persen lagi, insya Allah selesai sedikit lagi,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis meminta pihak DPMPTSP langsung bertindak tegas. Jika telah melihat gelagat tidak baik dari investor tersebut. “Tidak perlu dipantau, atau ditinjau di evaluasi baru diusulkan. Langsung di-cut (putuskan) saja.

Sudah ada regulasinya,” tegasnya.

Iapun mendukung langkah dinas untuk memberikan punishment kepada investor nakal.

Sebab ia menduga ini menjadi persaingan usaha antar daerah.”Pengikat keseriusan memang perlu ada tetapi tidak dalam bentuk memberatkan, karena program pemerintah meringankan dan mempermudah,” pungkasnya. (her) H. Dulahir

Disnakertrans Lacak TKI Terancam Hukuman Mati di Malaysia Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah melacak keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal daerah ini yang tengah menjalani kasus hukum dan terancam hukuman gantung di Malaysia.

Untuk memastikan informasi ini, pihak KBRI di Malaysia juga sudah dihubungi.

Termasuk dengan pihak BP3TKI NTB. “Kita ingin pastikan kebenaran informasi yang ada, soal TKI kita. Baru setelah itu, kita bisa mengambil langkah-langkah penanganan selanjutnya,” ungkap Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, (Suara NTB/dok) S.H., kepada Suara NTB, di H. Masrun ruang kerjanya, Kamis (29/11).

Sebelumnya, pihaknya mendapat informasi kalau ada TKI asal Loteng yang tengah menjalani hukuman dan terancam hukuman mati di Malaysia. Pihaknya pun baru mendapat informasi awal, berupa identitas dan alamat TKI bersangkutan. “Namanya Zaenul Watoni (31) asal Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang,” sebut Masrun.

Untuk informasi kasus seperti yang dihadapi, itulah yang saat ini tengah dilacak pihaknya. Sehingga untuk saat ini pihaknya belum bisa memastikan kasus apa yang menjerat TKI bersangkutan. Namun yang jelas, TKI bersangkutan memang sudah ditahan pihak kepolisian Malaysia.

“Infonya TKI kita ini terlibat kasus pembunuhan. Tapi itu belum bisa kita konfirmasi kepastinya, karena belum ada informasi yang pasti yang diterima dari pihak KBRI di Malaysia,” terangnya. Rencananya, pihak KBRI baru akan mengirim tim kuasa hukum untuk mendampingi TKI tersebut pada Senin pekan depan. Barulah setelah itu, posisi kasusnya bisa jelas dan terangnya.

Lebih lanjut, Masrun menjelaskan, dari pihak keluarga mengatakan kalau yang bersangkutan sudah cukup lama tinggal dan bekerja di kawasan Bukit Bintang Malaysia bersama dengan salah satu keluarganya. Pada bulan Mei 2018, Watoni sempat bulan ke kampungnya dan kembali ke Malaysia melalui jalur Batam pada akhir bulan Juli 2018.

Disinggung status Watoni sendiri, apakah TKI resmi atau illegal, Masrun mengaku belum bisa memastikan. Karena pihaknya juga masih melacak data TKI bersangkutan ke database TKI yang ada di Disnakertrans. Jika tidak ditemukan, ada kemungkinan yang bersangkutan berangkat ke Malaysia secara ilegal. “Jika memang TKI ini berangkat secara resmi, pasti ada data dan nama perusahaan pengirimnya. Kalau tidak ada, besar kemungkinan ia berangkat secara tidak prosedural alias ilegal,” pungkasnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kebijakan ”Job Fit” Jangan Sekadar Formalitas Giri Menang (Suara NTB) Kebijakan job fit yang dilakukan Pemkab Lombok Barat (Lobar) diharapkan jangan sekadar formalitas saja. Pasalnya belajar dari job fit yang dilaksanakan sebelumnya sejumlah pejabat yang duduk di eselon II justru ada yang tak sesuai dengan keahlian dan spesifikasi pendidikan. Hal ini menjadi kritikan kalangan DPRD yang menilai bahwa penempatan sarat unsur politis dibanding profesionalisme.

Wakil ketua DPRD Lobar, H Sulhan Muchlis mengatakan, mutasi harusnya didasarkan pada penilaian kinerja dan profesionalisme. “Jangan sampai pengisian jabatan hanya karena kedekatan politis, harus juga mengacu profesionalisme dan kinerja,” kata Sulhan, Kamis (29/11).

Meski kebijakan mutasi

ada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan beberapa hal tersebut sebab jangan sampai akibat mengabaikan itu justru kinerja OPD menurun. Tak sesuai dengan harapan.

Seperti belajar pada pengisian jabatan sebelumnya, ia melihat penempatan sejumlah jabatan hasil job fit dan

asesmen khususnya eselon II tak sesuai spesifikasi dan background pendidikannya.

Beberapa dilihatnya, pejabat yang spesifikasi ilmunya pertanian justru menjabat dinas yang kurang relevan. Ada beberapa dinas baru yang dijabat pejabat dengan spesifikasi teknik, namun itu dinilai sedikit lebih relevan. Seperti

halnya Dinas Kominfo dijabat oleh Budi Darmajaya. Menurutnya, penempatan pejabat ini tak jauh-jauh dari hasil job fit. Karena bupati menempatkan pejabat pasti mempertimbangkan hasil job tersebut. Ia mengkritisi, hasil job fit dan asesmen ini yang tidak sesuai pendidikan dengan penempatan posisi dinasnya.

Lebih jauh dikatakan, penempatan jabatan juga mempertimbangkan klasifikasi dinas yang dijabat. Klasifikasi ini jelasnya sudah diatur dalam Perda OPD, misalnya dinas tipe A lebih berat dibandingkan tipe B dan C,

sehingga ditempatkan pejabat yang lebih memiliki kapasitas dan senior. Seperti halnya Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Sebelumnya, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan pihaknya akan menggelar job fit terhadap 23 jabatan eselon II kecuali yang baru dilantik beberapa waktu lalu. “Kita akan adakan job fit para pejabat eselon II,”katanya. Ia menampik jika job sekedar formalitas, namun hal itu menjadi acuan pimpinan dalam menempatkan pejabat (her)

Kelurahan di Lobar Dapat Kucuran Dana Rp1,1 Miliar

(Suara NTB/her)

BELUM DITALUT - Ratusan warga Kota Gerung Terancam abrasi sungai akibat tak ditalut. Pihak kelurahan berencana membangun talut dari dana kelurahan yang direncanakan turun tahun depan.

Ratusan Jiwa di Gerung Terancam Abrasi Sungai Giri Menang (Suara NTB) Sekitar 60 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa mencapai ratusan orang terancam terdampak abrasi Sungai Beluk yang ada di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, persis berada di jantung Kota Gerung. Ratusan jiwa ini sejak lama mengeluhkan kondisi abrasi sungai, sebab beberapa kali kejadian abrasi nyaris memakan korban jiwa. Akan tetapi sejauh ini pemda belum juga menangani talut tersebut.

Untuk menangani abrasi sungai ini, pihak kelurahan pun akan mengupayakan melakukan dana kelurahan. Pihak Kelurahan pun sudah memprioritaskan penggunaan 70 persen itu untuk pembangunan talut sungai di kawasan itu.

“Karena kasihan masyarakat yang ada beberapa tinggal di pinggir sungai mengalami longsor akibat abrasi. Terdapat sekitar 60 kepala keluarga (KK) yang tinggal di dekat banteran sungai sepanjang sekitar 3 kilometer. Meliputi sisi kanan maupun kiri sungai. Bahkan sudah ada beberapa titik pentalutan yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” jelas Lurah Gerung Selatan, Nursalim, Kamis (29/11).

Untuk penanganan abrasi ini baru sebagian saja dan lebih banyak yang belum ditangani. Pihaknya sudah mengusulkan ke Pemda belum belum ada realisasi. Ia berharap pihak BWS turun tangan melakukan penanganan. Pihaknya pun akan mengarah-

kan dana kelurahan yang rencananya dikucurkan tahun depan. Ia mengatakan dari penjelasan yang diterima penggunaan anggaran itu dibagi menjadi dua. Di mana 70 persen untuk sarana prasana, sedangkan 30 persen untuk pemberdayaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Artadana mengatakan terkait penanganan talut sungai yang rawan abrasi di kota Gerung sudah dibuatkan usulan, namun terkendala anggaran. Pihaknya akan memprioritaskan usulan penanganan talut tahun depan. Pihaknya juga akan berupaya mencari dana ke pusat dan BWS agar penanganan talut lebih dipercepat. (her)

Demokrat Belum Berpikir Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Partai Demokrat menegaskan saat ini masih fokus persiapan menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden tahun 2019.

Demokrat belum memiliki persiapan menghadapi gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 mendatang. Termasuk di antaranya gelaran Pilkada Loteng.

Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, H. Zainul Aidi, SP., saat dikonfirmasi Suara NTB, soal adanya wacana salah satu kader bakal bertarung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, pihaknya tetap akan mempersiapkan kader terbaiknya. Tapi soal siapa yang akan diusung, pihaknya belum berpikir sampai ke arah itu. “Kita masih fokus dulu persiapan menghadapi Pileg serta Pilpres se-

cara nasional. Untuk pilkada akan kita bahas setelah gelaran pileg selesai,” tegasnya.

Karena pada intinya, persiapan menghadapi pileg juga bagian dari persiapan menghadapi pilkada. Mengingat, kalau Partai Demokrat bisa sukses dan meraih suara banyak di pileg mendatang, persiapan menghadapi pilkada jauh lebih ringan. “Prinsipnya kita, sukses dulu di pileg dan pilpres baru kita bicara pilkada,” ujar Zainul Aidi.

Disinggung target kursi Pileg di Loteng, mantan calon Wabup Loteng ini, mengaku Partai Demokrat menargetkan penambahan setidaknya dua kursi dari yang sekarang ini yakni sebanyak lima kursi dengan target minimal, di enam dapil di Loteng Partai Demokrat memperoleh satu kursi. Hal ini untuk memenu-

hi syarat minimal mengusung satu pasangan kepala daerah di pilkada berikutnya.

Target tersebut pun diakuinya cukup realistis. Mengingat kondisi dan semangat yang dimiliki para kader Demokrat sekarang. Terlebih lagi kondisi psikologis masyarakat saat ini sangat merindukan era kepemimpinan di bawah bendera Partai Demokrat. Namun demikian, pihaknya juga tidak mau terlalu jumawa dan tetap berusaha realistis. “Kita tetap berupaya keras semaksimal mungkin untuk bisa meraih target menang di pileg mendatang. Dan, semua kader Partai Demokrat harus punya semangat yang sama,” ujarnya seraya menambahkan, kemenangan di Pilkada NTB yang baru lalu jadi penambah semangat bagi partai. (kir)

Mantan Kades Pengembur Dituntut Kembalikan Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memberikan waktu selama sepekan bagi mantan Kepala Desa (Kades) Pengembur, SY, tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur tahun 2017, untuk mengembalikan kerugian negara. Setelah itu, jaksa bisa merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 800 juta tersebut.

Meski ada pengembalian kerugian negara, tegas Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Agus Kunto W, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (29/11), menegaskan, tidak akan menghentikan proses penyidikan kasus tersebut. “Ada

tidaknya pengembalian kerugian negara, penyidikan tetap akan berjalan,” tegasnya.

Pengembalian kerugian negara nantinya akan menjadi dasar bagi jaksa maupun hakim untuk meringankan hukuman saja dan tidak sampai menghentikan proses penyidikan kasusnya. Karena memang kasus sudah hampir tuntas.

Mantan Kades Pengembur diharuskan mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 600 juta lebih dari total kerugiaan negara sebesar Rp825 juta. Pasalnya, sisa kerugian negara lainnya sudah dikembalikan oleh bendahara desa sebesar Rp 186 juta beberapa hari sebelumnya. Dan, jaksa memberikan waktu bagi tersangka sampai sepekan ke

depan untuk bisa mengembalikan kerugian negara tersebut.

Ia menjelaskan, sejak ditetapkan sebagai tersangka mantan Kades Pengembur sudah dipanggil sebanyak dua kali. Untuk melengkapi berkas serta keterangan tambahan. Sebelum kasusnya dituntaskan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Selain tersangka, jaksa juga sudah meriksa lebih dari 30 orang saksi, mulai dari perangkat desa, pelaksana proyek dan perwakilan masyarakata Desa Pengembur. Kerugian negara itu sendiri timbul dari empat kegiatan, yakni proyek pembangunan posyandu, perbaikan jalan dan jembatan serta pembangunan sumur bor.

Di mana beberapa proyek di antaranya diduga fiktif. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Tahun depan para lurah di Lombok Barat (Lobar) sedikit bernafas lega, menyusul kebijakan pusat melalui Kementerian Keuangan akan menganggarkan Rp350 juta per kelurahan. Sehingga tiga kelurahan di Lobar pun bakal memperoleh anggaran Rp 1,1 miliar lebih.

Penggunaan anggaran ini pun belum turun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis). Namun ada penekanan anggaran ini dipakai 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan 70 persen diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.

Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, menegaskan, dana untuk kelurahan ini sudah masuk dalam pembahasan APBD tahun 2019. Soal berapa besarnya, Fauzan mengaku belum mengetahui berapa dana kelurahan yang akan diaplikasikan, karena kelurahan di Lobar hanya ada 3 kelurahan, Kelurahan Dasan Geres. Kelurahan Gerung Selatan dan Kelurahan Gerung Utara.

Sementara dana yang sudah pasti, ujarnya, adalah dana desa, di mana untuk tahun 2019 nanti ada tambahan dana desa sekitar Rp 20 miliaran,” ujarnya.

Keberadaan dana kelurahan ini, anggota DPRD Lobar Hj. Nurhidayah membenarkannya.”

Benar sudah ada kita bahas dalam APBD murni kemarin,” kata politisi Gerindra ini.

Sementara Lurah Dasan Geres Kecamatan Gerung, Hulaifi, mengaku, rencananya tahun depan dana kelurahan untuk Lobar rencananya Rp 1,1 miliar dibagi tiga kelurahan. Di mana, penggunaannya 70 persen untuk pembangunan sarana prasarana dan

30 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Menindaklanjuti adanya rencana kucuran dana kelurahan ini,pihaknya sudah melakukan musyawarah bersama para kepala lingkungan untuk membahas prioritas program yang nanti dilaksanakan.

Ada beberapa usulan perwakilan dari masyarakat, antara lain untuk pembangunan drainase, rabat, posyandu dan poskamling. Berapa lingkungan yang tersasar, diakui belum ada prioritas. Sebab tidak mungkin semua terjangkau sebab ada 10 lingkungan. Sehingga perlu dikaji dan dipertimbangkan mana yang perlu diprioritaskan.

Kucuran anggaran kelurahan ini jelasnya dari kebijakan pusat melalui DAU. Namun sejauh ini apakah dana itu dikelola langsung oleh kelurahan atau dikucurkan lewat daerah, pihaknya belum tahu persis. Yang jelas pihaknya sudah diminta untuk melakukan pembuatan rencana kegiatan anggaran (RKA).

Hal senada disampaikan Lurah Gerung Selatan Nursalim mengatakan sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2018, kelurahan akan mendapatkan bantuan keuangan berupa dana kelurahan yang nilainya sekitar Rp 350 sampai 360 juta untuk masing-masing kelurahan.

Namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu juklak dan juknis untuk alokasi anggaran Rp 300 juta ini.

Adanya anggaran ini, diperkirakan kelurahan akan mengelola anggaran sekitar Rp 900 juta lebih. Dana ini bersumber dari dana DPA dan dana kelurahan. (her)

Lobar Diganjar Penghargaan Indeks Kelola APBD Giri Menang (Suara NTB) Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) meraih penghargaan Indeks Kelola bagi pemerintah daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Penghargaan di Bidang Pembangunan Kesehatan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Chief Content Officer Katadata.co.id ,Heri Susanto, selaku penyelenggara menjelaskan penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk mendorong kompetisi di antara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses

mengelola APBD-nya.

Selain menerima penghargaan, Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara di hadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini. Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lobar.

Masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun tren-nya menurun.

Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia. Di Kabupaten Lobar sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik. Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lobar mencapai 49.8%.Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. (her)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menerima penghargaan indeks kelola APBD di Jakarta, Rabu (28/11).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Tahun Depan, KSB Dapat Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Pusat KEPALA Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Abdul Azis, ST, M.Eng menjelaskan, program hibah air minum pedesaan itu merupakan agenda baru pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.

“Nah ini program baru PUPR. Dan alhamdulillah kita direncanakan dapat tahun depan,” katanya kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, pada dasarnya program hibah ini

masih merupakan rentetan program dari tahun-tahun sebelumnya untuk pemenuhan akses air bersih masyarakat.

Pelaksanaannya sendiri, bantuan ini akan menambah sambungan rumah dari unit-unit sumber air bersih yang telah disediakan sebelumnya oleh Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Jadi namanya (program) saja beda. Tapi tujuannya tetap sama untuk memenuhi akses air bersih masyarakat intinya,” bebernya.

Bentuk bantuan hibah air minum perdesaaan ini biayan-

ra ini progresnya telah mencapai 75 persen di tingkat lapangan. Termasuk menyiapkan program lanjutan yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.

“Selain tadi hibah air minum pedesaan itu. 29 desa target yang akan kita selesaikan tahun depan, kita usulkan pembiayaannya lewat DAK (alokasi dana khusus) dan masih program Pamsismas juga,” tukas Azis.

Pada bagian lain, Azis selanjutnya menjelaskan mengenai kegiatan pengelolaan air limbah masyarakat. Ia mengatakan, tahun depan ada program hibah baru dari pemerintah luar negeri yakni Australia. Anggaran yang disediakan kurang lebih Rp 6,2 miliar untuk pembangunan jaringan IPAL (instalasi Pengelolaan Air Limbah) masyarakat.

Lewat program itu Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP KSB nantinya berencana akan membangun IPAL terpusat di kecamatan Seteluk. Dengan sistem ini, Azis mengatakan, percepatan akses 100 persen jaringan air limbah dapat terpenuhi di tengah masyarakat KSB. “Selain IPAL individu ada yang kita upayakan terpusat. Jadi satu (jaringan) IPAL menampung banyak sambungan rumah. Kalau 30 sampai 50 rumah itu namany a

IPAL Komunal dan lebih dari 200 itu terpusat. Dan model ini kita pilih karena bisa hemat biaya,” pungkasnya. (bug/*)

Abdul Azis

Desa Keluhkan Distribusi BBM ke BBG

Keputusan Soal Pulau Kalong Diyakini Belum Final

Taliwang (Suara NTB) Kegiatan distribusi paket bantuan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dikeluhkan oleh pemerintah desa.

Ini dikarenakan tugas pendistribusian BBG ke masyarakat, dibebankan ke pemerintah desa.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sudah diterbitkan. Namun pada titik batas yang bersinggungan dengan Pulau Kalong, belum ada kepemilikan yang jelas. Apakah masuk dalam wilayah Sumbawa atau KSB. “Kalau Pulau Kalong belum ada peraturan menterinya. Karena batas daerah itu ditetapkan dengan peraturan Mendagri. Yang sudah keluar itu peraturan Mendagri nomor 123 tahun 2017. Itu hanya menetapkan batas darat. Kalau batas di laut atau masalah Pulau Kalong belum,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd kepada wartawan.

Dijelaskannya, adanya klaim dari Pemerintah KSB mengenai kepemilikan Pulau Kalong karena adanya keputusan Gubernur NTB nomor 298 tahun 2009. Diantaranya menyebutkan bahwa wilayah KSB termasuk Pulau Namo dan Pulau Kalong. SK tersebut pernah digugat oleh Pemkab Sumbawa. Waktu itu PTUN tidak menerima. Hal itu bukanlah karena SK yang ada benar, tetapi karena SK tersebut belum final. Karena tidak ada kewenangan gubernur menetapkan batas daerah tetapi kewenangan dari menteri. “Makanya sampai sekarang sudah terbit SK Menteri Nomor 123 tahun 2017 itu masih saja diungkit-ungkit SK Gubernur nomor 298 tahun 2009.

Padahal itu tidak ada dasar hukumnya. Penetapan batas daerah itu harus lengkap berita acara sejak pengambilan titik koordinat. Dan setiap satu titik koordinat itu harus persetujuan dua belah pihak. SK Gubernur itu adalah SK selundupan yang tidak pernah ada berita acara kesepakatan kedua belah pihak. Tiba-tiba saja keluar, makanya kita gugat saat itu,” terangnya.

Sejak keluarnya peraturan Menteri, lanjutnya, dianggap sudah selesai. Sehingga kemudian dilakukan peninjauan bersama ke lapangan untuk menentukan titik batasnya sesuai dengan peraturan menteri. Pengambilan titik koordinat ini sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu.

Selanjutnya rencana dilakukan pemasangan pal batas yang menjadi kewajiban daerah masing-masing. Namun saat itu tidak terjadi kesepakatan, karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas.

Dimana di dalam peta ada yang disebut dengan TK 1 (Titik Koordinat) yang tepatnya sedikit masuk ke dalam laut dari garis pantai. Kemudian dari TK 1 menuju ke Pabu A (Pilar Acuan Batas Utama) yang terletak 500 meter dari garis batas. Dalam hal ini Pemkab KSB memahami bahwa garis batas adalah Pabu A. Sedangkan yang disebut Pabu A itu adalah titik acuan bukanlah garis batas. Garis Batas ini 500 meter ke Barat atau Pabu A terletak 500 meter dari garis batas ke Tenggara. “Itu yang menjadi perdebatan. Mereka menyebut batasnya di Pabu A. Padahal yang disebut Pabu itu adalah pilar acuan batas utama, bukan titik batas. Itulah yang kita konsultasikan ke Kemendagri pada tanggal 13 November lalu,” tukas H. Ikhsan.

Dalam pertemuan tersebut semua pihak hadir, baik pihak provinsi maupun pihak Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kemudian dibahas mengenai redaksi Permendagri yang masih terdapat perbedaan pemahaman.

Makanya rencananya redaksi akan dirubah supaya tidak lagi adanya perbedaan pemahaman. Meskipun demikian, peta mengenai garis batas tidak akan dirubah. Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas mengenai status Pulau Kalong. Namun diakuinya belum ada keputusan mengenai kepemilikannya. “Di sana juga mencuat Pulau Kalong.

Pulau Kalong itu belum ada ketetapan. Jadi kita juga setuju itu distatus quokan. Di sana juga ada pengusaha mutiara, itu ijinnya dari Sumbawa,” tegasnya.

Terkait Pulau Kalong ini, lanjutnya, Pemda KSB hanya membawa bukti terkait adanya permohonan izin pemeliharaan kambing oleh pimpinan pondok pesantren Al Ikhlas kepada Bupati Sumbawa yang kala itu dijabat Madelaoe ADT. Dalam administrasi tertera Pulau Kalong Kecamatan Sateluk. Hal itu karena saat itu untuk pergi ke Pulau Kalong melalui Tano belum ada jalan. Aksesnya lebih muda dari Kecamatan Sateluk sebelum adanya pemekaran. Padahal yang menggarap Pulau Kalong tersebut adalah warga Labuhan Mapin. Adanya kekeliruan administrasi surat menyurat inilah yang dijadikan bukti. Justru pihaknya juga mempunyai bukti ada empat buah peta sejak tahun 1.916 (peta sejak zaman Belanda). Peta terakhir itu adalah peta administrasi wilayah Kabupaten Sumbawa sebelum ada pemekaran. Sebelum pemekaran, dalam peta jelas bahwa Pulau Kalong masuk wilayah Kecamatan Alas Barat.

Seharusnya peta terakhirlah yang dijadikan acuan. (ind)

Kepala Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Andi Subandi, S.Pd mengatakan, pemerintah pusat seharusnya terus melakukan penyaluran hingga ke masyarakat. Tidak kemudian diserahkan ke pihak desa seperti sekarang ini. “Masak kami yang diserahkan tugas menyalurkannya ke masyarakat,” cetusnya kepada wartawan, Kamis (29/11).

Menurut dia, pihaknya sebenarnya tidak sepenuhnya menolak mendapat tanggung jawab pendistribusian program pusat itu. Hanya saja, sejak kedatangan paket bantuan berupa tabung ELPIJI 3 kg plus perangkat kompornya itu, desa diarahkan oleh konsultan penyalur dan pengawas untuk mendistribusikannya ke masyarakat penerima.

“Lah sumber daya kami ter-

batas, sementara paket bantuan yang harus kita bagikan jumlahnya ratusan,” ungkapnya.

Di desa Sapugara Bree sendiri, pada tahap pertama program konversi ini mendapat jatah sebanyak 662 paket bantuan. Dikatakan Andi, para penerima tersebar di seluruh wilayah dusun dan beberapa banyak warga penerima jaraknya jauh dari kantor desa setempat. “Kalau pun misalnya sudah diberi tahu warga kadang malas datang ke kantor desa karena jauh,” bebernya.

Belum lagi lanjut dia, untuk pengoperasian unit kompor gas bantuan pemerintah itu. Andi menyebutkan, di desanya masih perlu dilakukan sosialisasi sebab banyak warga penerima bantuan yang masih awam dengan pengoperasian unit memasak berbahan bakar gas itu.

(Suara NTB/bug)

TERIMA BANTUAN - Warga Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, saat menerima bantuan tabung Elpiji 3 kg program konversi BBM ke gas di kantor desa setempat.

“Saya kira tidak cukup satu atau dua kali. Perlu lebih dari itu karena masih banyak warga yang bertanya bagaimana menghidupkan kompornya.

Bahkan ada yang tidak berani menggunakan karena takut

meledak,” paparnya.

Ia pun berharap, terkait pihakpihak yang memiliki kewenangan dalam proses pendistribusian bantuan program konversi itu agar memahami kondisi di tingkat desa dan segera mencari solusi ter-

baiknya. “Kami maunya warga terus didampingi dulu sampai mereka paham bagaimana menggunakan kompor gas itu. Atau yakinkan warga bahwa bantuan itu benar-benar aman digunakan nantinya,” harapnya. (bug)

Wabup KSB Ingatkan SKPD Bupati Sumbawa Tindaklanjuti Temuan BPK Harapkan Percepatan Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengingatkan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program keuangan tahun 2018.

Beberapa waktu lalu, BPK Perwakilan NTB telah menyerahkan laporan awal hasil pemeriksaan sementara tahun anggaran 2018 kepada Pemda KSB. Di mana dalam laporan awal tersebut masih ditemukan sejumlah program di SKPD belum selaras realisasi anggaran dengan kegiatannya di tingkat lapangan.

“Iya masih ada temuan di rekomendasi awal BPK yang kami terima. Dan saya sudah perintahkan SKPD segera menuntaskannya sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan,” tegas Wabup kepada wartawan, Rabu (29/11).

Pemeriksaan lanjutan pelaksanaan program keuangan KSB tahun 2018 akan dilaksanakan BPK pada Januari 2019 mendatang. Menurut Wabup, sebelum pemeriksaan lanjutan itu ia akan mengecek satu-persatu SKPD apakah telah menuntaskan temuan pada pemeriksaan awal BPK. “Sebelumnya sudah kita surati SKPD-nya, nah nanti saya akan panggil satu persatu kepalanya mempertanyakan

(Suara NTB/bug)

Fud Syaifuddin langsung apakah sudah dijalankan rekomendasi BPK itu,” janjinya.

Wabup menjelaskan, temuan pada pemeriksaan awal BPK tahun ini masih terjadi di berbagai lini. Mulai sisi administrasi, akuntansi, keuangan pelaksanaan program oleh SKPD bahkan masih ada temuan temuan kekurangan volume pekerjaan dari realisasi anggaran yang telah dicairkan.

“Temuannya masih bervariasi, kalau administrasinya bagus ada yang lolos di akuntansinya.

Akuntansinya bagus keuangannya yang lolos,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Wabup, dibadingkan pada tahun-tahun sebelumnya, temuan hasil pemeriksaan awal BPK tahun ini agak lebih baik.

Karena selain jumlahnya kegiatannya yang berkurang, volumenya potensi kerugiannya pun sedikit. “Kecil-kecil temuannya. Nah karena ini temuan hasil pemeriksaan awal kita masih punya kesempatan memperbaikinya sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh BPK nantinya,” cetusnya.

Ia menyatakan, Pemda KSB selama ini terus berusaha memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannya. Dan sejak beberapa tahun terakhir hasilnya mulai terlihat, ini dibuktikan dengan diperolehnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 4 tahun berturut-turut.

“Untuk tahun 2018 ini insyaallah kami juga sangat optimis bisa mempertahankan opini WTP yang ke 5 kalinya berturut-turut dari BPK itu,” klaimnya.

Selanjutnya Wabup menyampaikan, kepada seluruh SKPD dan aparatur meningkatkan kemampuan sistem pengelolaan keuangannya. Terus memperbarui pengetahuan terkait sistem pengelolaan keuangan daerah terutama di sisi regulasi dan pengaplikasiannya di tingkat lapangan. “Aturan keuangan negara itu terus berubah. Jadi saya minta kepada aparatur terus memperbarui pengetahuannya, dengan begitu kesalahan-kesalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalisir,” imbuhnya. (bug)

Satu TPA Dibangun di Tiap Kecamatan

(Suara NTB/ind)

H. M. Ikhsan

ya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Diuraikan Azis, sesuai petunjuknya untuk biaya per sambungan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 juta. Di mana pekerjaannya dalam bentuk jaringan hingga ke mata air keran. Sementara pelaksanaannya digerakkan oleh lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah dibentuk sebelumnya di tiap desa.

“Ada 29 desa target kita mendapatkan bantuan ini. Dan desa-desa itu selama ini memang belum tersentuh akses air bersih tersistem,” ungkapnya.

Sementara itu untuk pelak-

sanaan program air bersih yang tengah berjalan tahun 2018 ini.

Aizs menjelaskan, target penyelesaiannya hingga akhir Desember. Ia mengakui, sementara ini pengerjaan di tingkat lapangan agar tersendat dikarenakan kendala pengadaan pipa.

“Program ini kan tidak kita saja yang dapat banyak juga di daerah lain. Nah jelang akhir tahun seperti ini banyak yang butuh material (pipa), sementara distributornya terbatas, hanya ada di Surabaya dan Jakarta. Jadi kita mengantre untuk mendapatkan suplai. Dan kita dapat jatah pengiriman minggu terakhir November ini,” sebutnya.

Meski agak tersendat, pihaknya tetap optimis mampu menyelesaikan program tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan. Di mana sementa-

(Suara NTB/bug)

Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan akses air bersih kepada seluruh masyarakat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dan salah satu buktinya, tahun depan Pemda KSB akan mendapatkan program hibah air minum pedesaan dari pemerintah pusat.

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, (KSB) berencana membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di masing-masing kecamatan. Pasalnya, kondisi TPA di Desa Batu Putih, di Kecamatan Taliwang sudah semakin kritis dengan banyaknya sampah yang menumpuk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB Kepada Suara NTB, melalui Kabid Kebersihan, Dedi Damhudi SP., M. Si, Kami (29/11) mengatakan, kondisi TPA yang saat ini sudah semakin kritis dengan banyaknya tumpukan sampah. Hal itu karena warga dari lima lokasi yakni Kecamatan Poto Tano, Brang Ene Seteluk, Taliwang, dan Brang Rea juga membuang sampahnya ke TPA di desa Batu Putih ini. Belum lagi jarak tempuh dari masing-masing

kecamatan juga menjadi pertimbangan lain supaya TPA bisa dibangun di kecamatan.

Dengan adanya TPA di kecamatan diharapkan penanganan sampah yang ada saat ini bisa semakin maksimal.

Sehingga tidak lagi membebani lokasi TPA yang saat ini sudah semakin kritis karena sampah yang dihasilkan masyarakat didominasi oleh sampah plastik yang sulit terurai. “ Kondisi TPA yang eksis saat ini sudah semakin kritis, makanya kita berencana membuat TPA di kecamatan masing- masing,” ungkapnya.

Disebutkannya, jumlah sampah perhari yang dihasilkan masyarakat Taliwang mencapai angka 25 ton. Hal tersebut dirincikan, dengan jumlah penduduk di KSB sekitar 39. 000 jiwa. Itu artinya 0,75

kilogram sampah yang dihasilkan oleh satu keluarga per hari.

Sementara sampah-sampah yang bisa terangkut secara maksimal hanya sekitar 15 ton.

Sedangkan sisanya 10 ton lagi sampai dengan saat ini masih menjadi kendala khusus di kecamatan Taliwang saja.

Sementara sampah dari kecamatan- kecamatan ditaksir mencapai lima ton perhari dan hanya setengahnya saja yang bisa terangkut ke TPA. Sedangkan sisanya, masih dibuang sembarangan oleh masyarakat. Akibatnya lingkungan menjadi kontor dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. “Harus kita akui penanganan sampah di KSB masih sangat buruk. Selain armada sampah yang masih sangat terbatas, lokasi TPA yang ada saat ini juga sudah semakin kritis,” sebutnya. (ils)

Huntap dan Huntara

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, mengapresiasi kepedulian TNI terhadap penanganan korban gempa bumi di Sumbawa hingga sampai saat ini pada masa rekonstruksi. Sambil berharap kepada pemerintah pusat agar ada percepatan pembangunan hunian tetap (huntap). Sednagkan untuk hunian sementara (huntara) dari dana Bansos Pemkab juga terus digenjot pembangunannya.

“Semua masyarakat bisa melihat bagaimana TNI, dari awal dalam penanggulangan bencana, Pak Dandim dan jajarannya, termasuk dari atas (Jenderal) peduli dan terlibat langsung.

Hingga saat ini, pasca bencana dna rekonstruksi. Sebagai Bupati, kami mengucapkan terima kasih, karena bantuan TNI, menyirami kami dalam penanggulangan bencana ini,” terang Bupati ketika memberikan testimoni atas kepedulian TNI, Kamis (29/11), di ruang kerjanya.

Pemkab Sumbawa pun telah menganggarkan dana miliaran rupiah untuk pembangunan Huntara. Membantu masyarakat sambil menunggu pembangunan huntap. Apalagi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat lainnya yang memberikan sumbangan dalam pembangunan huntara seperti PWNU Jatim, PMI dan lembaga lainnya.

Untuk huntap, Bupati sudah menandatangani surat pencairan tahap kedua. Termaasuk SK terbaru bagi masyarakat korban gempa yang sebelumnya tidak terdata, untuk dimasukkan dalam data. “Semuaanya sudah tercover. Kami juga sudah menandantagani surat

pencairan dana,”sebutnya, sambil berharap adanya percepatan pembangunan huntap.

Sebab lanjut Bupati, kegalauan pemerintah kalau huntap terlalu lama dibangun. Meski targetnya sampai Maret 2019 mmendatang, namun Bupati berharap Huntap dikejar semaksimal mungkin. Sesuai pilihan masyarakat apakah itu RISHA, RIKO mauppaun RIKA. “Kalau saya lihat RISHA itu bisa cepat dibangun. Waktu datang Menko PMK, Puan Maharani, RISHA hanya butuh waktu satu setengah hari. Bukan soal material yang jadi kendala, tetapi fasilitatornya yang terbatas, sehingga dalam sehari tidak bisa mengejar puluhan rumah untuk dibangun. Kami maunya lebih cepat, karena ini musim hujan,”tukasnya.

Untuk RIKA kelemahan di Sumbawa, adalah keterbatasan bahan kayu, tidak sebanyak di daerah lain. Tetapi apapun pilihan masyarakat korban gempa, semuanya mesti terbangun. Titik tekannya, adalah percepatan pembangunan huntap. “Mudah mudahan bisa lebih cepat, tidak harus selesai sampai Maret,”pungkasnya.

Sementara itu, Kasdim 1607 Sumbawa, Mayor Arh. Huawairy, S.T, menjelaskan pihaknya sudah selesai melakukan tahap pertama penanganan gempa di Sumbawa. Untuk tahap kedua, sedang dilaksanakan dari 21 November hingga 13 Desember 2018. Diantaranya, kembali melakukan pendataan, pembangunan rumah yang masih belum terselesaikan hingga membantu perbaikan fasilitas umum. “Salah satunya perumahan masyarakat, agar tidak lagi tinggal di tenda,”tandasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

PENANGANAN GEMPA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Kasdim 1607 Sumbawa, Huawairy saat memberikan keterangan soal penanganan gempa, Kamis (29/11).

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

15 Koperasi Syariah Ditargetkan di Dompu hingga 2019

(Suara NTB/ula)

H. Syamsuddin

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menargetkan 15 koperasi syariah berdiri dan beroperasi hingga 2019 mendatang. Lambannya pembentukan koperasi syariah karena keharusan mengubah akta notaris sebagai syarat mendapatkan NPWP baru.

Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd melalui Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP USP), H. Syamsuddin kepada Suara NTB, Rabu (28/11) kemarin mengungkapkan, baru 5 koperasi syariah terbentuk di Kabupaten Dompu hingga tahun 2018 dari target 15 koperasi syariah hingga 2019.

Kelima koperasi syariah yang terbentuk dan beroperasi diantaranya koperasi syariah Ibadurrahman Kecamatan Pekat, Garuda Tani Makmur Desa Matua, dan Cahaya Utama Desa Dorotangga.

Untuk mewujudkan target pembentukan koperasi syariah, dikatakan H. Syamsuddin, pihaknya merencanakan 25 unit koperasi difasilitasi pembentukan menjadi koperasi syariah tahun 2018. Namun belum terealisasi karena terkendala perubahan AD/ART koperasi.

“Ada ketentuan di Perpajakan yang harus melampirkan perubahan AD/ART dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan kepengurusannya.

Perubahan ini diajukan untuk mendapatkan NPWP ke perpa-

(Suara NTB/Ist)

PERIKSA PROYEK - Tim PHO, PPK Dinas PU PR Kota Bima saat memeriksa proyek taman Amahami, belum lama ini.

Sejumlah Item Proyek Taman Amahami Diakui Kurang Kota Bima (Suara NTB) – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Kota Bima, Didi Fahdiansyah ST, MT tidak menampik adanya kekurangan pada sejumlah item proyek Taman Amahami yang menelan anggaran Rp8,5 miliar.

Menurut Didi, adanya kekurangan sejumlah item tersebut berdasarkan hasil pengecekan langsung oleh tim PHO yang dikoordinir olehnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas PU PR setempat, belum lama ini. “Memang ada kekurangan yang harus dibenahi oleh pelaksana sebelum serah terima (PHO) proyek,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (29/11).

Selain melakukan pengecekan langsung, pihaknya yang saa itu didampingi oleh TP4D juga mengukur pada sejumlah item fisik proyek yang sudah dikerjakan. Hasilnya masih ada kekurangan yang harus dikerjakan. “Seperti lampu-lampu yang belum terpasang. Selain itu kualitas fisik proyek masih ada juga yang kurang,” katanya.

Dengan adanya temuan itu pelaksanaan proyek tersebut dinilai belum rampung. Hanya saja, pelaksana masih memili-

ki waktu untuk melakukan pembenahan atau mengerjakan kekurangan sebelum resmi diPHO. “Mudah-mudahan sisa waktu yang tinggal sedikit pelaksana dapat menyelesaikan sejumlah kekurangan. Sesuai dengan kontrak, pengerjaan akan selesai 6 Desember mendatang,” katanya.

Dari hasil temuan tersebut akan dibahas serta dikaji oleh tim PHO bersama dengan Dinas PUPR Kota Bima dalam waktu dekat. Selanjutnya akan dicocokkan seperti tertuang pada kontrak kerja. Apakah pengerjaannya sudah sesuai dengan kontrak atau tidak.

“Temuan ini akan kita bahas. Tapi jika sejumlah kekurangan ini tidak mampu diselesaikan tepat waktu, kita hanya akan membayar sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima menemukan beberapa masalah proyek Taman Amahami yang menelan anggaran senilai Rp8,5 Miliar.

TP4D Kejaksaan Negeri Bima, M. Ihkwanul Fiaturah-

man SH mengaku, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap proyek yang bersumber dari APBD murni Pemerintah Kota Bima tahun 2018 tersebut. “Saat dicek ada beberapa item yang bermasalah dan belum dikerjakan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (28/11).

Menurutnya ditemukan sebagiannya fisik proyek belum diplester. Bahkan tanaman yang ditanam banyak yang tidak tumbuh dan mati serta lampu-lampu di taman juga belum terlihat dipasang di sejumlah titik yang ditentukan. “Kami sudah mengarahkan pelaksana untuk menuntaskan secepatnya,” katanya.

Sementara pelaksana Proyek Taman Amahami, Edy Susanto mengaku pihaknya akan menindaklanjuti arahan tim PHO dan TP4D untuk membenahi dan mengerjakan sejumlah kekurangan pada fisik. “Hasil temuan kekurangan yang menjadi temuan TP4D dan PHO akan kita kerjakan secepatnya. Kita pastikan akan tuntas sesuai waktu yang disepakati,” katanya singkat. (uki)

Pencarian ABK Hilang, Satu Ditemukan Selamat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pencarian tujuh Anak Buah Kapal (ABK) KM Multi Prima I yang tenggelam di seputaran perairan Pulau Kapoposan Bali beberapa waktu lalu mulai menampakkan hasil. Satu ABK berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Rabu (28/11) lalu. Korban selamat tersebut kemudian dievakuasi KM Senja Persada yang berlayar menuju Surabaya.

Kepala Stasion Radio Pantai (Srop) Labuan Badas, Hasibuan, yang berkomunikasi langsung dengan ABK KM Senja Persada, kepada wartawan, mengakui telah ditemukannya seorang ABK yang tenggelam beberapa waktu lalu. Korban yang diketahui bernama Nahum

Naibahas alias Rizki (26) asal Kupang berhasil dievakuasi dengan selamat. Korban pertama kali ditemukan oleh kapal berbendera asing dengan nama Motor Visel Virgo tujuan Australia di sekitaran perairan Makasar.

Tepatnya di sebelah utara Kapoposan Bali. Saat itu kondisi korban sedikit lemas karena sudah sekitar 4 hari terapung di laut dengan hanya menggunakan live jaket. Selanjutnya korban diserahkan ke KM Senja Persada yang berlayar dari Pulau Buruh menuju ke Surabaya.

“Jadi korban dievakuasi sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Rencananya korban akan diturunkan di pelabuhan Surabaya, lalu selanjutnya kapal

tersebut melanjutkan perjalanan ke Gresik,” ujarnya.

Dari komunikasi terakhir yang dilakukan pihaknya, titik terakhir posisi KM senja Persada, sekitar pukul 09.30 pagi waktu setempat, yakni pada titik koordinat 07 derajat 19 menit 9,0 detik Sera lintang selatan dan 115 derajar 20 menit 00 detik Eco Bujur Timur. Artinya pada posisi tersebut kapal sudah berada disekitar perairan Surabaya, yang rencana tibanya pada Jumat (30/11) sekitar pukul 04.00 waktu setempat. “Saat ini korban sudah dibawa oleh KM Senja Persada menuju Surabaya,” jelas Hasibuan. (ind)

jakan. Setelah dapat NPWP baru bisa diproses pembentukan koperasi syariah di Kementrian Koperasi,” ungkapnya.

Ada perbedaan pendapat soal perubahan AD/ART koperasi, sehingga beberapa koperasi yang hendak merubah sistem konvensional ke syariah belum terwujud tahun 2018 ini. Namun target yang belum tercapai di tahun 2018 ini akan diselesaikan pada 2019. “Kita akan penuhi target pembentukan koperasi syariah di tahun 2019 mendatang,” katanya.

Diakui H. Syamsuddin, ada beberapa koperasi syariah yang sedang dalam proses pengajuan ke Kementrian Koperasi tahun 2018. Diantaranya Kopwan Komodo Kelurahan Montabaru, dan Kopwan

Harapan Kita Desa Oo. Pembentukan koperasi syariah, kata H. Syamsuddin, kini proses tidak terlalu ribet dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Ulama’ yang memiliki sertifikat atas kemampuannya soal sistem syariah sebagai Dewan pembina syariah (DPS) dalam struktur koperasi syariah yang belum ada di Kabupaten Dompu dapat ditunjuk ulama’ terdekat.

Untuk kepentingan ini, pembentukan koperasi syariah di Kabupaten Dompu akan diambil ulama’ dari Bima yang bersertifikat. “Untuk dewan pembina syariah kita (Dompu) diambil dari Bima. Jadi sudah tidak ada masalah dengan tenaga yang memiliki sertifikat sebagai dewan pembina syariah-

nya,” jelas H. Syamsuddin.

Sistem koperasi syariah, lanjut H. Syamsuddin, lebih kepada sistem yang diterapkan dalam mengembangkan usaha. Jika koperasi konvensional menerapkan sistem bunga, koperasi syariah menggunakan sistem akad dan bagi hasil atas usaha yang dibiayai. “Jadi terhindar dari sistem riba,” katanya.

H. Syamsuddin juga menegaskan, pihaknya akan tetap memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi yang ada selama diminta. Namun pengawasan juga tetap dilakukan agar koperasi tidak melenceng dari nilai – nilai koperasi yang diatur dalam undang – undang Koperasi no 25 tahun 1992. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

H. Rifaid

APBD Dompu Diparipurnakan Tanpa Pembahasan Dompu (Suara NTB) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu tahun 2019 yang pembahasannya mandek karena tak dihadiri pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan diparipurnakan. Paripurna pengesahan RAPBD 2019 ini praktis tidak melalui pembahasan bersama Dewan.

Dewan berdalih menyetujui karena dibatasi waktu dan penyesuaian belanja daerah diserahkan kepada tim evaluasi Gubernur NTB untuk mereviunya. Namun kabar lain menyebutkan, diterimanya untuk langsung diparipurnakan dokumen APBD 2019 karena eksekutif sudah menyanggupi tuntutan Dewan untuk beberapa program kegiatan termasuk pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Dompu senilai Rp6 M. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi, Kamis (29/11) kemarin mengakui akan langsung menggelar rapat paripurna Dewan untuk pengambilan keputusan pengesahan dokumen APBD tahun 2019 pada Kamis malam. Hal itu dilakukan karena mengingat batas waktu pengesahan dokumen APBD yang paling tidak 30 November sebelum tahun anggaran dan ancaman sanksi tidak dibayarkan gaji

selama 6 bulan bagi anggota Dewan dan Bupati.

“Ndak ada klinis lagi. APBD langsung kita paripurnakan.

Kalau kita klinis, kita ndak punya waktu. Kita bisa kena pinalti. Tidak ada APBD, kasihan rakyat,” kata Yuliadin.

Yuliadin beralasan, cukup melihat pada serapan anggaran. Karena kesesuaian anggaran dengan aturan, akan dievaluasi oleh tim evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Karena sudah tidak ada waktu lagi. Kita lebih menyelamatkan APBD,” katanya.

Ia pun membantah ada deal program dan anggaran untuk DPRD sehingga bisa langsung diparipurnakan tanpa dibahas lebih lanjut dokumen program dan anggaran masing – masing SKPD sesuai KUA/PPAS APBD 2019 yang sudah disepakati bersama.

“Ngak ada deal – deal. Kita semata – mata anggaran ini untuk pembangunan,” ungkap Yuliadin.

Tambahan Rp11 M untuk pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD, pelantikan anggota DPRD periode 2019 – 2024, dan program kegiatan anggota Dewan yang disebut sempat memicu ketegangan dengan TAPD sehingga terjadinya deadlock pembahasan klinis anggaran untuk masing – masing SKPD, menurut Yuliadin, pemerintah daerah mestinya tidak bicara di luar dan harusnya dibahas bersama Dewan. “Mestinya datang dulu (ke Dewan), agar jangan bicara di luar. Apa yang menjadi persoalan, nanti bisa diselesaikan dalam rapat. Cuman mereka saling lempar, ndak mau saling tanggungjawab,” katanya.

Pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD kata Yuliadin, sama halnya dengan pembangunan pandopo dan rumah jabatan lainnya. Begitu juga dengan pelantikan anggota DPRD merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah.

(Suara NTB/ula)

Yuliadin Rumah jabatan Ketua DPRD yang saat ini ditempatinya, menurut Yuliadin, hasil penilaian oleh bidang Cipta Karya Dinas PUPR sudah tidak layak untuk ditempati. Terlebih pasca gempa beberapa waktu lalu. Karena rumah sebesar rumah jabatan tersebut tidak ditopang balok gantung, dan struktur bangunannya tidak memenuhi syarat, sehingga harus dibongkar semua. “Rehab (atap) tahun (2017) kemarin. Kalau tidak direhab, ndak bisa ditempati karena (bocor saat) hujan,” ungkapnya. (ula)

16 Tahun Dipasung hingga Lumpuh, Ahmad Tak Terdata Dompu (Suara NTB) – Selama 16 tahun, Ahmad (45) Warga Dusun Kemudi Desa Rababaka dipasung. Hal itu terpaksa ditempuh karena orang dengan gangguan jiwa berat ini kerap membuat onar. Mirisnya, hukuman yang dijalani sejak tahun 2002 tersebut telah membuatnya menderita lumpuh.

Meski sudah cukup lama dipasung, keberadaan mantan TKI Malaysia itu nyatanya luput dari pendataan dan penanganan pemerintah. Hal tersebut diakui Plt. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Dompu, Hj. Rukayah kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, kabar keberadaan salah seorang warga Kemudi yang dipasung baru diketahuinya setelah mendapat informasi dari media sosial.

Karenanya, saat itu juga langsung diperintahkan tim pendamping cacat untuk turun memastikannya ke lapangan.

“Untuk warga Kemudi yang dipasung itu untungnya kami dapat informasi di media sos-

ial, makanya langsung kami turun cek lapangan,” ungkapnya.

Kendati sudah mendapat kepastian serta mengidentifikasi kondisi Ahmad yang cukup memprihatinkan pihaknya tidak langsung memberikan penanganan, tetapi menunggu kerjasama instansi terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika pembukaan isolasi dilakukan.

Melihat kondisi penderita tersebut, lanjut Rukayah, Dinsos merencanakan segera mengambil langkah rehabilitasi, baik dengan pengobatan langsung atau merujuknya untuk mendapat perawatan di RSJ Mataram. “Kalau memang dengan pemberian obat tidak bisa kami akan bantu dengan merujuknya ke RSJ atau balai rehabilitasi,” ujarnya.

Menurut Rukayah, luputnya pendataan Ahmad yang mengalami gangguan jiwa sepulangnya dari Malaysia itu selain karena faktor jarak kediamannya yang berada di wilayah terpencil juga informasi-informasi dari warga

(Suara NTB/Ist)

DIPASUNG - Ahmad (45) warga Dusun Kemudi Desa Rababaka, Kabupaten Dompu yang dipasung selama 16 tahun kini menderita lumpuh, Kamis (29/11). maupun keluarga sangat minim, sehingga wajar tim pendataan di lapangan tidak mengetahui keberadaanya.

“Jadi menurut saya ini memang karena jalur komunikasi kita yang terpotong dalan penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Suara NTB, Ahmad mulai bertingkah tidak wajar di

kampung halamannya tak lama setelah ia dipulangkan tanpa sebab dari Malsya, oleh warga pun diputuskan untuk dipasung.

Beberapa kali langkah pembebasan dari pemasungan sudah dilakukan, namun karena pria yang kini hanya tinggal dengan ayahnya yang renta itu kembali membuat onar iapun diputuskan untuk dipasung, hinga 16 berlalu kondisinya kini lumpuh. (jun)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas PMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/ula)

Desa Pekat Peraih DD Tertinggi Tahun 2019

H. Supardi

Dompu (Suara NTB) Desa di Kabupaten Dompu memperoleh transfer pusat untuk Dana Desa (DD) tahun 2019 sebanyak Rp70,794 M. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sekitar Rp60 M dan berdampak pada jumlah DD yang diterima masing – masing Desa. Desa Pekat Kecamatan Pekat memperoleh DD tertinggi yaitu Rp1,3 M dan Desa Songgajah Kecamatan Kempo terendah sebesar

Rp700an juta.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Senin (26/11) kemarin mengaku sudah mulai menghitung DD untuk masing – masing Desa di tahun 2019 berdasarkan data transfer DD dari pusat. Berdasarkan rumusannya, Desa Pekat akan memperoleh DD paling tinggi dibandingkan Desa lain yaitu Rp1,3 M. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah jumlah warga miskin dan jangkauan dari pusat kota. “Kalau terendah diperoleh Desa Songga-

jah Kecamatan Kempo sebesar Rp700an juta,” katanya.

Alokasi dana Desa (ADD) tahun 2019, lanjut H. Supardi, belum bisa pihaknya membagi karena menunggu penetapan APBD 2019 dan paraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman.

Perda APBD dan Perbup ini juga menjadi syarat ditransfernya DD ke daerah. “Kalau Perda APBD dan Perbupnya belum ada, pusat belum bisa mentranfer DD ke daerah,” ungkapnya.

Ia pun menyebutkan, alokasi ADD dan DD yang diperoleh masing – masing Desa tahun 2019 diperkirakan akan men-

galami kenaikan. Jika pada 2018 ini terendah sebesar Rp1,6 M, tahun depan bisa mencapai Rp1,8 M untuk Desa dengan perolehan terendah.

Peruntukan DD sesuai Permedes masih fokus pada penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini termasuk jalan, saluran irigasi, perumahan dan pemukiman, termasuk soal sanitasi. Semuanya harus dipadat karyakan bersama masyarakat dan tidak boleh dipihak ketigakan.

Desa pun diminta untuk

mempersiapkan diri dari saat ini dengan menyicil penyelesaian SPJ anggaran tahun 2018, sehingga 31 Desember 2018 bisa menyelesaikan semua SPJ-nya. “Tinggal Januari 2019 itu penyampaian LKPJ ke masyarakat,” harapnya.

Ketika APBD Dompu tahun 2019 diparipurnakan tepat waktu dan dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Perda APBD, maka penggunaan anggaran 2019 sudah mulai jalan pada Januari 2019. Sehingga paling lambat Februari – Maret 2019, Desa sudah bisa mendapatkan transfer dana dari pemerintah

daerah. “SPJ harus segera dirampungkan agar cepat mendapat transfer dana untuk pembangunan di Desa,” ungkapnya.

Selain itu, H. Supardi juga mengingatkan soal aset Desa yang diadakan sebelum ada DD atau dibelanjakan dengan DD. Aset Desa tersebut harus tercatat dengan baik agar tidak dipindah tangankan sehingga aset tersebut bisa hilang. “Soal aset Desa ini juga kita ingatkan untuk diorganisir dengan baik. Jangan sampai aset yang sudah diadakan, justru tidak terlihat fisiknya. Ini akan menjadi perhatian pemeriksa,” ingatnya. (ula/*)

SUARA NTB

Jumat, 30 November 2018

Halaman 8

Kementerian ESDM Minta Jangan Ada Pemadaman Listrik di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian EDSM meminta NTB sebagai daerah pariwisata harus dijaga dengan baik. Persoalan-persoalan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan vital, diharapkan tak boleh terganggu, salah satunya soal listrik.

“Tidak boleh ada pemadaman (listrik). Jangan sampai pariwisata terganggu,” kata Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM usai pembagian konverter kit gratis kepada nelayan di Kabupaten Lombok Utara, Kamis (29/ 11) kemarin.

Program prioritas pemerintah salah satunya adalah mencukupi kebutuhan dasar.

Salah satunya listrik. Sebagai daerah yang sudah dikenal sebagai Bali kedua, NTB sedang pengembangan jaringan

untuk pemenuhan listriknya.

Entah dengan menggunakan kabel bawah laut, ataupun pembangunan pembangkit – pembangkit listrik.

Apalagi dengan bergeraknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini, pemerintah menurutnya harus memastikan listrik harus cukup.

Demikian juga dengan bahan bakarnya. Ego menyatakan, ketersediaan listrik saat ini cukup. Tetapi tidak dapat menjamin untuk seterusnya.

“Kebutuhannya kan makin

tinggi. Makanya kita yang minta PLN, cukupi Mandalika,” tegasnya.

Yang paling bagus untuk daerah wisata, utamanya di Pulau Lombok, Ego menyebut setidaknya cadangan daya di atas 30 Megawatt (MW). Saat ini ia melihat ketersediaan cadangan daya pas-pasan milik PLN. “Misalnya, kebutuhan daya 1.000, paling pembangkitnya hanya mampu menyediakan 1.010. Hanya 10 persen cadangan. Padahal, harusnya 30 per-

(Suara NTB/bul)

Rudi Purnomoloka

sen minimal disediakan,” kata Ego memberi gambaran kondisi terkini di NTB. Karena itu, Kementerian ESDM meminta PLN terus membangun pembangkit listrik. Tetapi pembangkit harus ramah lingkungan. Salah satunya pembangkit listrik bertenaga uap dan gas. Tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara.

“Kita ingin memastikan, pokoknya tidak ada pemadaman. Kedepan kita ingin membangun sistim yang andal,” demikian Ego. Terpisah, General Manajer PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka menjelaskan soal pemadaman-pemadaman listrik yang masih saja di-

lakukan. Kata Rudi, hal itu sematamata mayoritas disebabkan karena cuaca (hujan angin) dan sebatas padam lokal.

“Kalau cadangan daya, kita masih ada 30 MW. Untuk beban puncak malam sekitar 222 MW. Daya mampu dihasilkan pembangkit sebesar 262 MW,” katanya.

Antisipasi ke depan untuk pertumbuhan beban listrik, termasuk KEK Mandalika, PLN menurutnya terus membangun pembangkit. Diantaranya, PLTGU Lombok Peaker, serta jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan keandalan pasokan listrik. (bul)

Ego Syahrial (Suara NTB/bul)

Stiker Kampanye di Angkutan Umum akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan pemasangan striker kampanye calon anggota legislatif (Caleg) dan peserta pemilu lainnya, di kendaraan angkutan umum atau kendaraan plat kuning, tidak diperbolehkan. Jika ditemukan, maka selain ditertibkan, peserta pemilu pemilik stiker akan mendapatkan teguran.

Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikonfirmasi Kamis (29/11) kemarin. “Peserta pemilu tidak boleh memasang stiker kampanye di angkutan umum,” katanya, Meski demikian, masih banyak peserta Pemilu atau Caleg memasang stiker kampanye di kendaraan angkutan umum.

Karena itu, Hasan Basri, meminta kepada peserta pemilu atau caleg yang sudah memasang stiker kampanye di kendaraan angkutan umum agar dicabut.

Menurut Hasan, larangan pemasangan stiker kampanye pada kendaraan umum telah menjadi komitmen dan pakta integritas bersama yang sudah disepakati Bawaslu dengan peserta Pemilu untuk menaati dan melaksanakan apapun terkait aturan Pemilu.

Pemasangan stiker pada kendaraan hanya diperbolehkan pada kendaraan plat hitam atau kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, Pihaknya meminta kepada peserta Pemilu untuk menaati aturan itu dengan segera mencabut stiker kampanye di kendaraan angkutan umum. “Sekarang kita minta kesadaran peserta pemilu untuk menaati hal itu,” ucapnya.

Jika masih tetap bandel dan tak mengindahkan imbauan, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban terhadap angkutan umum memasang stiker kampanye. “Nanti kita koordinasi juga dengan Dishub terkait penertiban stiker kampanye di angkutan umum,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Divisi Informasi dan Komunikasi Bawaslu NTB, Suhardi mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dilakukan caleg atau peserta Pemilu. Ia memastikan Bawaslu akan melakukan penertiban dan pembersihan terhadap alat peraga kampanye dan bahan kampanye dipasang tidak sesuai aturan.

“Prinsipnya, kita menegakkan aturan dengan sebaik - baiknya.

Kalau ada pemasangan APK atau Bahan Kampanye yang tidak sesuai aturan, maka akan ditertibkan,” tegasnya. (ndi)

Polisi Limpahkan Tersangka TPPO Dubai Mataram (Suara NTB) Penyidik melimpahkan tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Dubai, Uni Emirat Arab ke jaksa.

Pemeriksaan saksi dan barang bukti tersangka HA (44) ditunaikan. Selanjutnya tersangka dan barang bukti disodorkan ke persidangan untuk diadili.

“Tersangka dan barang bukti kita limpahkan ke jaksa.

Setelah berkas dinyatakan lengkap,” kata Kanit I Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, Iptu Faesal, Kamis (29/ 11) kemarin.

Dia mengatakan sejumlah saksi sudah diperiksa untuk menerangkan peristiwa pidana dengan sembilan orang korban itu. Termasuk menyita barang bukti seperti paspor, dokumen administrasi kependudukan, sampai boarding pass pesawat.

Saksi dan bukti untuk pembuktian pasal 10 dan atau pasal 11 junto pasal 4 UU RI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang ancaman pidananya paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp600 juta.

Sejumlah rangkaian penyidikan itu dirangkum dalam berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Pelimpahan tahap dua mengakhiri proses penyidikan kasus tersebut.

“Penyidikannya sudah selesai, tinggal dilanjutkan ke proses persidangan,” sebut Faesal.

Tersangka HA asal Jonggat, Lombok Tengah juga sudah ditahan. Tersangka diduga merekrut sembilan korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar di Timur Tengah.

Korbannya ditawari bekerja sebagai babysitter atau pengurus bayi di Uni Emirat Arab. Tersangka menyalurkan tenaga kerja tanpa prosedur dengan merekrut korbannya pada Desember 2017. Modusnya data kependudukan korbannya dipalsukan.

Kemudian korban diberangkatkan Januari 2018. Sesampainya di negeri kaya minyak itu, korban sudah ditunggu agen yang mendistribusikan mereka ke majikan-majikan.

Tak sesuai janji HA soal gaji besar, korban pun pulang sendiri. Lantas mengadu ke Polda NTB. Akhirnya tersangka HA ditangkap September lalu. (why)

(Suara NTB/ist)

DILIMPAHKAN - Tersangka TPPO Dubai, HA (tengah) bersiap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, Kamis (29/11) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

Barang Sitaan Bea Cukai Menurun Mataram (Suara NTB) Kantor Bea Cukai Mataram memusnahkan barang bukti sitaan hasil operasi pasar dan pemeriksaan di bandara. Barang yang dimusnahkan hasil penindakan sepanjang Januari-Mei 2018. Ponsel melanggar batasan barang bawaan mendominasi.

Sejumlah barang yang dimusnahkan antara lain, 502 unit ponsel, 8.494 batang rokok, 17 pak obat-obatan, 31,4 kg hasil tembakau, etil alkohol 750 ml, 34 bilah senjata tajam, 9 bungkus kosmetik ilegal, dan empat buah alat bantu seks wanita. Pemusnahannya menggunakan alat berat, dibakar, dipatahkan, dan dipotong.

Kepala Kantor Pengawasan dan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram, Muhammad Budi Iswantoro mengatakan, pemusnahan sebagai pertanggungjawaban kegiatan pengawasan.

“Barang yang dimusnahkan merupakan barang yang melanggar ketentuan cukai, barang impor yang dilarang atau dibatasi,” ujarnya di sela kegiatan pemusnahan, Kamis (29/11).

Sejumlah barang yang dimusnahkan, kata dia, adalah hasil operasi penindakan di wilayah Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Kemudian sitaan hasil pemeriksaan kepabeanan barang bawaan penumpang yang masuk dari luar negeri melalui Lombok International Airport serta pemeriksaan barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Mataram.

Budi menyebutkan, pihaknya menyita barang larangnya sebanyak 428 kali pada 2017. “Yang paling mendominasi itu handphone. Disita karena melanggar batasan membawa barang,” ungkapnya.

(Suara NTB/ist)

PEMUSNAHAN - Pemusnahan barang bukti sitaan hasil penindakan kepabeanan Bea Cukai Mataram selama Januari-Mei 2018, Kamis (29/11).

Di tahun 2018 ini, setidaknya sampai Mei, penindakan atas barang pen-

umpang dan barang kiriman menurun 49,77 persen. Sita ponsel melebihi batas

Percepatan Pembangunan Pascagempa NTB Penting Perhatikan Kearifan Lokal Yogyakarta (Suara NTB) Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, berjalan sangat lamban. Dibutuhkan gebrakan dari Pemerintah daerah (Pemda) agar bisa terjadi percepatan.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Muhammad Mansyur menyarankan Pemprov NTB, untuk membuat kebijakan strategis yang bisa mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Yogya ditimpa gempa besar tanggal 27 Mei 2006. Tanggal 30 November, kita sudah berhasil bangun rumah lebih dari 26 ribu,” papar Mansyur saat menerima rombongan dari Pemprov NTB di gedung Pracimosono Kantor Gubernur DIY, Selasa (27/11) lalu.

Rombongan Pemda NTB, juga diterima oleh para pejabat Pemprov setempat. Diantaranya Kepala Biro Umum, pejabat Dinas Pariwisata, pengurus Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), dan lainlain. Sedangkan Sekretaris daerah (Sekda), Gatot Saptadi yang sedianya hadir, berhalangan karena harus menguji pejabat pimpinan tinggi.

Mansyur melanjutkan, keberhasilan Yogya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, telah diakui dunia. “Itu karena pemimpin kami banyak mengeluarkan kebijakan yang baik. Karena memang, daerah harus punya kebijakan sendiri untuk penanganan gempa.

Itu yang harus dilakukan juga oleh Pemprov NTB,” sarannya.

Atas keberanian Pemprov DIY, masa rehabilitasi dan rekonstruksi hanya berlangsung sekitar 18 bulan saja atau kurang dari dua tahun. Meski jumlah rumah yang rusak sangat banyak dan lebih besar dibandingkan dampak gempa di NTB.

(Suara NTB/ndi)

KUNKER - Rombongan kunker penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa Pemprov NTB di Yogyakarta, Selasa (27/11) lalu.

Dalam sehari, hunian tetap (Huntap) untuk korban bencana yang rumahnya rusak berat bisa dibangun 570 unit.

Sehingga total rumah untuk korban bencana dibangun mencapai ratusan ribu. “Kalau dihitung, artinya kita mampu bangun 570 unit rumah per hari. Itu karena kebijakan daerah,” tegasnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut, diantaranya berani merubah peruntukan dana dari Pemerintah pusat. “Ada bantuan pusat untuk program penurunan kemiskinan. Itu kita ubah, kita alihkan langsung untuk bangun rumah,” terangnya.

Pada dasarnya, telah ada bantuan khusus dari Pemerintah pusat untuk membantu korban bencana memperbaiki rumahnya. Bagi yang rusak berat mendapatkan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 5 juta dan rusak ringan Rp 1 juta.

Dengan anggaran sekecil itu, tentu saja tidak akan mampu untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Disinilah pentingnya juga peran kearifan budaya lokal.

“Walaupun pusat minta harus ini dan itu, kita daerah harus miliki kebijakan sendiri,” kata

Mansyur.

Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY, Haryanto dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kedatangan rombongan dari NTB. Apalagi sebelumnya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah datang ke NTB pada bulan Agustus.

Haryanto menegaskan, salah satu kunci kesuksesan DIY menangani bencana, adalah mengutamakan kearifan lokal. Memperkuat gotong royong dan menjadikan masyarakat berjiwa mandiri.

“Masyarakat punya kearifan tersendiri. Itu yang harus dioptimalkan. Yogya dan NTB itu sama nasibnya, daerah rawan gempa. Tapi kita harus belajar dari Jepang, meski bencana tapi bisa maju,” pesannya.

Anggota DPRD Provinsi NTB yang memimpin rombongan, H MNS Kasdiono menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan yang baik dari Pemprov DIY. “Gimana untuk bangkit pascabencana, kami tidak salah datang ke sini. Penanganan bencana di Yogya, keterlibatan masyarakat ini yang luar biasa,” ucapnya. (ndi/*)

bawaan juga menurun, dari 273 unit menjadi 171 atau setara 37,36 persen. (why)

Bengkel Gizi Terpadu Pulihkan Penderita Malnutrisi di Lombok Selong (Suara NTB) Tepat empat bulan, masyarakat Lombok hidup di tengah dampak gempa hebat. Mereka bertahan, lalu perlahan bangkit di masa pemulihan ini. Selama kurun waktu empat bulan ini pula, kedermawanan masyarakat Indonesia tak lengah mendampingi para penyintas bencana di Lombok.

Melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT), berbagai aksi kemanusiaan terus berlanjut hingga kini, mulai dari pemenuhan kebutuhan logistik, hunian, hingga pelayanan kesehatan.

Memasuki bulan kelima pascabencana di Lombok, aksi pelayanan kesehatan pun terus digencarkan. Salah satunya adalah program Bengkel Gizi Terpadu (BeGiTu), pusat pemulihan gizi dengan tujuan membangun derajat kesehatan melalui proses rehabilitasi terpadu, sekaligus partisipatif.

“Program yang telah hadir sejak 2010 ini, kini digulirkan di Lombok dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan anakanak yang terjangkit malnutrisi di Lombok. Kehadiran program BeGiTu ditopang dari dana zakat masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Global ZakatACT,” ungkap Koordinator Program BeGiTu Nurjannatunaim.

Di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB, ACT menggelar program BeGiTu pertama kali pada pertengahan November lalu.

Ratusan anak yang terindikasi gizi buruk maupun gizi kurang pun hadir untuk mendapatkan pelayanan gizi terpadu. Bersama para orang tua, anak-anak itu melakukan penimbangan bobot tubuh sekaligus pemeriksaan kesehatan. Dari 129 anak yang

diperiksa, sebanyak 36 anak terindikasi gizi buruk, sementara 56 sisanya terindikasi gizi kurang.

“Program ini nantinya akan berlangsung secara berkala.

Anak-anak yang telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan positif menderita malnutrisi akan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi. Tim kami akan datang secara rutin ke daerah mereka untuk melakukan pendampingan, meliputi penimbangan dan konsultasi gizi. Anakanak juga akan mendapat paket pangan bergizi secara gratis untuk menopang proses rehabilitasi gizi mereka,” papar Nur. Tidak berhenti sampai di sana, kata Nur, para orang tua juga nantinya akan turut serta dalam fase pemulihan gizi sang anak. Tim BeGiTu-ACT akan memberikan edukasi kepada para orang tua tentang pola hidup sehat pola asuh anak.

“Tentu kami juga akan memberikan wawasan tentang kecukupan gizi untuk keluarga, sekaligus tentang air dan sanitasi (watsan),” jelasnya.

Usai memberikan wawasan dan penyuluhan, ACT juga akan melakukan pemberdayaan keluarga berupa modal dan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sehingga nantinya mereka bisa secara mandiri menopang pola hidup sehat keluarganya sendiri.

“Apabila sudah kami berikan,Insyaalah sedikit banyak akan mengurangi penderita malnutrisi pada anak. Semoga program BeGiTu bisa terus berjalan membersamai lebih banyak masyarakat agar sadar akan pentingnya kemampuan dalam memenuhi makanan yang bergizi,” pungkas Nur. (*)

(Suara NTB/dok ACT)

CERIA - Ibu-ibu dan masing-masing anaknya terlihat ceria saat mengikuti BeGiTu yang diadakan ACT di Sembalun beberapa waktu yang lalu.

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

ITDC Biayai Program 1.000 Pemuda NTB Kuliah di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik inisiatif Kementerian Dalam Negeri dan jajaran pelaku usaha seperti PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) , PHRI (Persatuan Hotel & Restoran Indonesia) maupun ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencie - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) yang berupaya mensinegikan dunia pendidikan dengan dunia usaha.

Salah satu langkah yang dilakukan dalam sinergi antara pengampu kebijakan dengan komunitas usaha tersebut adalah kerja sama vokasi pendidikan pariwisata dan beasiswa pendidikan, yang dilaksanakan hari ini di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (29/11) kemarin.

Khusus untuk kerja sama beasiswa ke luar negeri, Gubernur NTB memberikan apresiasi tinggi kepada PT ITDC, yang dinilainya sebagai implementasi sinergi yang kian positif dalam pembangunan SDM di NTB. “Hari ini saya mewakili Pemprov NTB menandatangani kerjasama bidang pendidikan dengan PT ITDC yang diwakili Direktur Utama Abdulbar M Mansoer di Jakarta.

Insya Allah ITDC bersedia membiayai 1.000 anak muda NTB untuk melanjutkan studi pascasarjana ke luar negeri,” jelas Gubernur.

Orang nomor satu di NTB ini menyatakan sudah mengkoordinasikan tindak lanjut kerja sama itu dengan Dinas Pendidikan NTB, untuk mempersiapkan program sebaik-baiknya.

Mulai dari administrasi, mekanisme kerjasama hingga sistem seleksi para calon mahasiswa penerima beasiswa.

“Insya Allah dana pengembangan SDM dari PT ITDC untuk program ini sudah tersedia.

Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin. Dan rencananya kita

akan launching program ini pada hari ulang tahun Provinsi NTB (17 Desember 2018) mendatang. Terima kasih ITDC,” ujar Gubernur Zul. Sementara itu, Direktur Utama PT ITDC Abdulbar M Mansoer berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemprov NTB dan Pemkab Loteng selama ini sehingga pembangunan kawasan (Kuta Mandalika) yang diampu ITDC bisa berjalan sebagaimana direncanakan.

Secara khusus ia juga menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan (SDM) dI NTB termasuk mendukung komitmen Gubernur untuk mengirim 1.000 putra-putri NTB melanjutkan studi pascasar-

jana ke luar negeri.

Rencana pemberian beasiswa untuk 1.000 siswa NTB merupakan program terpisah dari MoU pendidikan vokasi atau SMK Pariwisata. ITDC menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi NTB tersebut dan akan melakukan upaya komunikasi dengan pihak AIIB untuk kemungkinan program sejenis.

“Insya Allah PT ITDC siap berkontribusi mendukung pengiriman anak-anak NTB untuk melanjutkan studi pasca sarjananya ke luar negeri.

Hal itu sesuai dengan komitmen kami untuk melakukan community development di wilayah kami melakukan usaha, salah satunya adalah peningkatan SDM warga lokal,’’ kata Abdulbar.

Saat ini, ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, tengah melakukan upaya pengajuan permohonan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur kepada Asian

(Suara NTB/bul)

MOU - Dirut ITDC, Abdulbar M Mansoer (dua dari kiri) dan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah (tiga dari kanan) usai teken MoU kemarin Infrastructure Investment Bank (AIIB). Paralel dengan tugas pengelolaan kawasan

Telkomsel Luncurkan Paket Bundling ”TAU LITE6” Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengakselerasi perkembangan ekosistem digital di Indonesia yang berbasis pilar Device, Network, and Application (DNA), Telkomsel meluncurkan paket bundling “TAU LITE6” bagi pelanggan baru pengguna smartphone android yang memiliki stiker khusus Paket TAU LITE6 dan untuk pelanggan lama yang mendapatkan SMS penawaran program dengan pembelian smartphone 4G. Paket ini juga dihadirkan untuk memberikan pengalaman digital lifestyle terbaik bagi pelanggan di jaringan 4G Telkomsel sesuai dengan minat dan hobinya.

EVP Telkomsel Area Jawa Bali, Agus Setiabudi dalam keterangan resmi mengatakan, paket bundling TAU LITE6 merupakan perwujudan komitmen Telkomsel dalam membangun ekosistem digital yang lengkap.

Tidak hanya menggelar jaringan broadband berkualitas hingga pelosok nusantara, Telkomsel juga memperluas penetrasi smartphone serta beragam aplikasi dan layanan digital berkualitas.

“Melalui kolaborasi dengan beberapa mitra distributor seperti Oppo, Advan, VIVO, Samsung dan Blaupunkt sebagai

penyedia berbagai perangkat seluler yang canggih dan berkualitas, pelanggan dapat memiliki banyak pilihan perangkat sesuai dengan kebutuhan mereka,” terangnya.

Dalam paket “TAU LITE6”, Telkomsel menyediakan kuota data besar hingga 72 GB selama satu tahun, yaitu sekitar 6 GB perbulan untuk mengakomodasi berbagai minat pelanggan dalam menggunakan layanan data, seperti bermain games, menyaksikan pertandingan olahraga, memanfaatkan media sosial Instagram dan Facebook, berselancar dengan layanan data maupun menonton film pilihan. Hal ini sesuai dengan visi Telkomsel sebagai telco digital company, yaitu menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya.

Selain memberikan kuota data besar yaitu senilai 6 GB perbulan, Paket TAU LITE6 juga memberikan layanan 100 menit nelpon dan layanan 500 SMS secara gratis setiap bulan yang dipergunakan untuk komunikasi ke sesama pelanggan Telkomsel, dan paket ini berlaku selama 12 bulan.

Untuk menikmati berbagai layanan tersebut, pelanggan dapat mengaktifkan paket TAU

LITE6 ini dengan cara mengakses *363*88# dan melalui aplikasi MyTelkomsel, di mana harga paket hanya senilai Rp 10,setelah melakukan pembelian smartphone pilihan di berbagai mitra distributor Telkomsel dan melakukan pengisian pulsa sebesar Rp 50.000 per bulannya.

Selain bisa dinikmati oleh pelanggan baru, paket ini juga bisa dinikmati oleh pelanggan existing yang telah mendapatkan notifikasi by SMS dari Telkomsel atau melakukan cek ke *363*808# pilih No.1 Pelanggan juga dapat melakukan pengecekan sisa penggunaan kuota layanan dalam paket ini dengan mengakses aplikasi MyTelkomsel yang bisa diunduh secara gratis di Google Play Store bagi pengguna perangkat Android dan Apple App Store bagi pengguna perangkat Apple.

Selain itu, khusus pelanggan Telkomsel yang berada di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bisa mendapatkan paket bundling TAU LITE6 secara mudah di beragam outlet penjualan device smartphone favorit pelanggan seperti di Cellular World, Handphone Shop, BTC, Diamond, Galaxy, dan di 276 outlet mulai dari Denpasar hingga Atambua, 332 channel penjualan di

(Suara NTB/ist)

BUNDLING TAU LITE6 - EVP Telkomsel Area Jawa Bali, Agus Setiabudi (dua dari kiri) bersama Direktur Cellular World, Malika Jiwaji (dua dari kanan) didampingi oleh GM Sales Telkomsel Regional Bali Nusra, Anandoz Bangsawan (paling kanan), GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra, Henry Ganda Purba (paling kiri) dan Manager Global Brand Bundling Management Telkomsel, Apridinata meluncurkan paket bundling “TAU LITE6”. wilayah Jawa Tengah, serta 382 channel penjualan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Informasi detail mengenai Paket TAU LITE6 dapat diakses melalui alamat website https:// www.telkomsel.com/bundling/ lite6. Untuk mendukung pelanggan dalam menikmati beragam layanan data Telkomsel, hingga kini pertumbuhan BTS 4G di wilayah Area Jawa Bali menca-

pai lebih dari 128% dan lebih dari 141% secara nasional. Sedangkan pertumbuhan pelanggan data Telkomsel di wilayah Area Jawa Bali mencapai angka lebih dari 33% dan lebih dari 32% secara nasional. Sementara pertumbuhan bisnis digital Telkomsel di wilayah Area Jawa Bali mencapai angka lebih dari 60% dan secara nasional pertumbuhannya lebih dari 40%. (bul)

1.921 Konverter Kit Tuntas Dibagikan

Elpiji Hemat Operasional Nelayan hingga 50 Persen Mataram (Suara NTB) Nelayan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara menjadi penerima terakhir bantuan konverter kit dari Kementerian ESDM yang di fasilitasi oleh PT. Pertamina (Persero) untuk tahun 2018 ini. Paket gratis ini sangat efektif menhemat biaya operasional melaut, hingga 50 persen dibanding BBM. Para pelaut di Kecamatan Bayan menyambut gembira.

Saat menerima pembagian paket bantuan ini Kamis (29/11) kemarin secara simbolis. Mereka mendapatkan peralatan pendukung yang baru untuk melaut.

Selain itu, mereka dapat menghembat biaya operasional untuk disisihkan sebagai tabungan.

Pada tahun 2016 dan 2017, Kementerian ESDM melalui PT. Pertamina (Persero) telah membagikan 5.473 dan 17.081 unit paket konverter kit. Sementara hingga Desember tahun ini, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 294 K/10/MEM/ 2018 akan dibagikan 25.000 unit konverter kit untuk 53 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Tahun 2017 lalu, 2.000 paket perdana telah dibagikan kepada nelayan Lombok Timur dan 165 paket perdana kepada nelayan Lombok Barat. KemudiKamis, 29 November 2018

an pada tahun 2018 ini, kegiatan pembagian paket perdana konverter kit untuk nelayan di wilayah NTB berlanjut, wilayah sasarannya meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara dibagikan sebanyak 1.921 unit.

“Biasanya saya menggunakan dua botol BBM Rp34.000 sampai hampir Rp40.000. Sekarang dengan satu tabung gas isian Rp18.000, ndak habis. Cukup hemat. Lumayan untuk menabung,” kata Bahrun, salah satu nelayan penerima bantuan.

Dengan keunggulan lebih hemat dari BBM ini, pemerintah juga menyediakan teknisi untuk penanganan bila terjadi gangguan. Meskipun tak dipungkirinya, secara kecepatan mesin, lebih lambat dibanding menggunakan BBM. Kendati demikian, ia berharap pemerintah menambah bantuan paket konverter kit, kepada sesama nelayan yang belum menerima bantuan tersebut.

Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM bersama Doni Indrawan Marketing Branch Manager Pertamina Bali NTB, turut menyerahkan 650 paket perdana konverter kit secara simbolis kepada nelayan Lombok Utara dalam acara seremonial di Pantai Sedayu Lombok Utara ke-

marin, disaksikan aparat pemerintah daerah setempat.

Ego Syahrial dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah, mempunyai perhatian khusus dalam membantu kesejahteraan nelayan, dengan LPG juga memberikan energi bersih, mengurangi konsumsi BBM dan lebih hemat, sehingga bisa menabung untuk yang lain.

Pembagian paket perdana konverter kit BBM ke elpiji terdiri atas beberapa komponen, yaitu mesin penggerak, konverter kit, as panjang, baling-baling, 2 buah tabung elpiji 3 kg, as panjang dan baling-baling, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dan lainnya).

Sementara itu, Doni Indrawan menjelaskan bahwa Pertamina mengapresiasi pemerintah/stakeholder dalam hal ini kementerian ESDM atas program konversi BBM ke elpiji.

Menurutnya, Pertamina siap mendukung kelancaran program ini dengan menyiapkan kebutuhan refill elpiji tabung 3 Kg. dengan harapan, nelayan dapat merasakan manfaat dari program konversi ini.

Adapun kriteria nelayan yang mendapatkan paket konverter kit BBM antara lain adalah nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Pembagian paket bantuan konverter kit di Lombok Utara kemarin secara simbolis.

(GT), berbahan bakar bensin dan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP). Dengan pembagian paket perdana konverter kit BBM ke LPG untuk nelayan ini, selain penyediaan

bahan bakar yang murah, nyaman, ramah lingkungan, dan aman dapat terwujud dengan baik, serta yang paling penting dapat meningkatkan kesejahtaraan penerima. (bul/*)

Garuda Indonesia akan Tampilkan Nuansa ”Vintage” pada Sejumlah Layanan Penerbangan Jakarta (Suara NTB) Sejalan dengan upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan layanan, khususnya pengalaman penerbangan pengguna jasa, maskapai nasional Garuda Indonesia kembali melaksanakan terobosan terbaru dengan menghadirkan nuansa “Vintage” pada layanan penerbangan bertajuk “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience”.

Melalui layanan penerbangan “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience” tersebut, pengguna jasa dapat merasakan pengalaman penerbangan yang berbeda melalui kehadiran atribut seperti seragam pramugari jadul dan brand livery yang mengadaptasi tema “Garuda Indonesia Classic Brand”.

Direktur Layanan Garuda Indonesia Nicodemus P. Lampe mengungkapkan bahwa “Hadirnya konsep layanan penerbangan “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience” tentunya kami harapkan dapat memberikan nuansa berbeda kepada pengguna jasa yang akan melaksanakan perjalanan akhir tahun” Mengangkat tema “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience”,

pengguna jasa dapat merasakan nuansa penerbangan di ditahun 1970-1980an melalui kehadiran awak kabin dengan seragam klasik ciptaan perancang terkenal dari Jepang - Hanae Mori - yang digunakan pada era tersebut. Tidak hanya itu, atribut klasik diterjemahkan melalui pengoperasian armada Boeing 737-800NG yang menggunakan classic livery.

Adapun layanan penerbangan “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience” tersebut direncanakan dapat dinikmati pengguna jasa pada periode 7 17 Desember 2018 pada jam tertentu di sejumlah rute penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia seperti rute : 1. Jakarta - Balikpapan pp I GA566 & GA569 2 . Jakarta - Surabaya pp I GA304 & GA309 3 . Jakarta - Singapura pp I GA846 & GA847 Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan penerbangan tersebut pengguna jasa dapat menghubungi Call Center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 0212351 9999 dan 0804 1 807 807. www.garuda-indonesia.com dan Twitter @IndonesiaGaruda. (*)

pariwisata, salah satu kewajiban perusahaan adalah melakukan community devel-

opment bagi penduduk di desa penyangga di luar kawasan The Mandalika. (bul/*)

Diskusi Publik Pengembangan Ekonomi Kreatif dan City Tourism di Mataram Mataram (Suara NTB) Diskusi yang diikuti oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Akademisi, dan Dinas Perindustrian Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, serta masyarakat kota Mataram mengangkat tema besar “Pengembangan Ekonomi Kreatif dan City Tourism Di Kota Mataram” yang dimonitori oleh Nusa Tenggara Center (NC) pada Rabu, tanggal 28 November 2018.

Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., mengimbau masyarakat untuk bangkit dari bencana yang telah menimpa Lombok Agustus 2018 lalu. Khususnya masyarakat Kota Mataram. Hal tersebut dikatakan H. Didi untuk menjemput kemajuan dalam industri kreatif sehingga pelaku industri dapat bekerjasama, bahu-membahu bersama pemerintah dalam mengembangkan serta memajukan daerah Kota Mataram khususnya.

Maka dari itu, pernyataan Ketua DPRD Kota Mataram secara bersamaan berkomitmen menjadi penampung aspirasi masyarakat kota dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif daerah kota. Dalam persfektif good government seharusnya lembaga legislatif menampung semua aspirasi atau setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat kemudian didiskusikan di dalam pemerintahan lalu menjadi kebijakan. Sehingga keadaan tersebut dapat menjadi pengembangan berkelanjutan dari tampungan aspiraasi masyarakat. Katakanlah, pada industri kreatif, perlulah kebijakan itu dibuat menjadi motor penggerak ekonomi warga kota terlebih lagi dalam konteks city tourism.

H. Didi selaku pembuat kebijakan dan sebagai motor penggerak roda ekonomi masyarakat dalam hal ini Dinas Perindustrian Usaha Masyarakat Kecil Menengah tentunya berharap untuk saling melengkapi dan bersinergi bersama stakeholder di semua lembaga pemerintah.

Pada sesi diskusi, ada tiga pemateri yang dihadirkan oleh Nusa Tenggara Center, Eka Wardana dari Dinas Perindustrian Usaha Masyarakat Kecil Menengah, Riduan Mas’ud dari Akademisi Universitas Negeri Islam Mataram, dan Nasrin H. Mustar dari praktisi ekonomi kreatif yang bergerak dibidang pemasaran produk. Diskusi ini juga mengundang peserta dari kalangan mahasiswa kota Mataram, masyarakat kota Mataram, serta pelaku UMKM kota Mataram yang tersebar di 6 kecamatan Kota Mataram.

Diskusi terkait kondisi usaha di bidang ekonomi Kota Mataram, ada tujuh poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah serta masyarakat kota khsusnya pelaku UMKM. Pertama, perlu memperhatikan lokomotif subsektor unggulan sebagai penggerak sektor lainnya, dalam hal ini adalah Kriya, Fashion, dan Kuliner. Kedua, dalam tahap menghasilkan produk unggulan, kiranya dapat bekerjasama dengan instruktur luar daerah yang bergerak di bidang retail, dan balai kemasan seperti di daerah provinsi Bali.

Ketiga, dinas kota yang bergerak di bidang ekonomi kreatif masyarakat perlu membantu masyarakat dalam pembentukan HAKI (hak intelektual) masyarkat yang ingin bergerak pada bidang ekonomi kreatif. Pada bagian keempat, dinas kota yang bergerak di bidang ekonomi kreatif menghimbau kepada masyarakat untuk membentuk SDB (sumber daya baru) yang inovatif sehingga dapat cepat memperoleh bantuan dari dinas langsung (perindustrian UMKM).

Sehingga pada bagian kelima, dalam hal pemasaran dalam bentuk kemasan sampai peralatan produksi dinas Perindustrian Usaha Masyarakat Kecil Menengah harusnya bersedia memberikan bantuan sehingga masyarakat yang kesulitan dalam mengembangkan UKM-nya segera teratasi. Keenam, peningkatan SDM (sumber daya manusia) berupa bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan sampai pada promosi dalam bentuk pameran setiap gelaran acara lokal maupun nasional.

Riduan Mas’ud memaparkan tantangan pembangunan usaha menengah era digital perlu diperhatikan. Sebab, era disrupsi digital ini lambat laun bisa membunuh usaha ekonomi yang masih bergerak pada pemasaran hasil ekonomi kreatif secara konvensional.

Pada penyampaian dari pihak praktisi ekonomi kreatif Nasrin H. Muhtar menyampaikan tantangan menjadi pelaku UMKM adalah bidang produksi, kelembagaan, pemasaran, SDM, serta pembiayaan. Maka dari hal tersebut, Nasrin mengungkapkan perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kota sehingga semua bentuk ekonomi kreatif daerah kota bisa diangkat dan bekerjasama sehingga membentuk pola dengan akademisi-businessman-goverment. (dys)

(Suara NTB/ist)

DISKUSI PUBLIK - Diskusi publik yang digelar Nusa Tenggara Center (NC) menghadirkan pelaku UMKM, Rabu (28/11).

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Berdayakan Korban Bencana Gempa

Dosen dan Mahasiswa FMIPA Unram Ciptakan Produk Olahan Bonjebet Mataram (Suara NTB) Gempa yang telah meluluhlantahkan Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menyisakan derita sampai sekarang. Tidak terkecuali yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) yang berasal dari KLU. Melalui Hibah Kompetisi Wirausaha (HKWM) Unram tahun 2018, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unram di bawah bimbingan Satutik Rahayu, M.Pd mencoba mengolah daging jambu mete yang terkenal di kalangan masyarakat Sasak, dengan nama buah jambu jebet menjadi olahan makanan yang memiliki nilai ekonomis.

Kepada Suara NTB, Kamis (29/11), Satutik Rahayu mengatakan ide membuat produk olahan Bonjebet berawal dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat KLU yang menanam jambu mete. Mereka mengatakan bahwa daging buah jambu mete hanya dibuang atau hanya untuk makan sapi.

“Melihat kondisi seperti itu, maka saya beserta tiga mahasiswa dari Program Studi Matematika FKIP Unram mencoba mengolah buah jambu mete menjadi abon untuk camilan ataupun untuk lauk ,” Satutik Rahayu.

Buah jambu mete yang sebagian besar orang tidak mau memakannya dengan alasan buahnya sepat, takut kena getahnya karena bikin gatal dan lain sebagainya ternyata di tangan tiga mahasiswa FKIP Unram, di bawah bimbingannya, mampu membalikkan penilaian orang tentang buah yang satu ini.

Hasil olahan daging buah jambu mete ini melalui proses yang masih sederhana ternyata menjelma menjadi lauk ataupun camilan yang enak, dengan bumbu khas Lombok yang disebut Bonjebet. ‘’Bonjebet” adalah nama yang unik singkatan dari Abon buah Jebet, berhasil masuk kompetisi Hibah Kompetisi Wirausaha (HKWM) Unram tahun 2018. Hasil olahan pertama ditester oleh para dokter relawan dan TIM SAR yang sebelumnya tidak dikasih tahu bahannya.

Mereka semua mengatakan bahwa makanan ini bahan bakunya adalah daging, karena tekstur dan rasanya mirip dengan daging. Begitu juga produk ini telah ditester oleh dosen-dosen pendidikan Fisika Unram. “Mereka juga mengatakan bahwa rasanya mirip dengan daging, “ kata Satutik Rahayu.

Merasa hasil olahannya diterima oleh masyarakat, maka dilanjutkan produksi dengan teknik pengemasan yang cantik agar menarik pembeli. Permintaan pasar meningkat dalam satu minggu ini sejak Bonjobet dikenalkan via Whatshap, Facebook , Instagram dan car free day Jalan Udayana Mataram sebagai media promosi.

Selama satu minggu, kats Satutik Rahayu, dirinya bersama dengan tim telah memproduksi hampir 300 bungkus, masih di bawah permintaan pasar. “Kami kekurangan tenaga untuk memproduksi lebih banyak lagi,” kata Yogi, Ketua Tim Kewirausahaan.

Sedangkan Nupus salah satu anggota tim juga menambahkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pengolahan daging buah jambu mete. Di antaranya adalah alat-alat untuk pengolahan yang masih tradisional sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Diharapkan ada yang mau mendampingi tim untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu korban gempa terutama di KLU. Melalui pengolahan daging buah jambu mete yang dapat diolah menjadi berbagai aneka olahan makanan.

Selain Bonjebet juga dapat dijadikan buah tangan para wisatawan yang datang ke Lombok. Harapan ke depannya adalah mencari mitra yang bisa mendampingi tim Bonjebet dalam pengurusan PIRT sampai dengan sertifikasi halal. (nas/*)

(Suara NTB/dys)

KULIAH - Mahasiswa Unram terpaksa harus menempuh kuliah di bawah tenda. Saat hujan, mereka harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, termasuk genangan air di tempat belajar.

Musim Hujan

Aktivitas Perkuliahan di Bawah Tenda Dikeluhkan Mataram (Suara NTB) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semester ganjil 2018/2019 di Universitas Mataram (Unram) hingga kini sebagiannya masih dilaksanakan di bawah tenda. Kondisi gedung perkuliahan yang rusak akibat gempa membuat perkuliahan tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya.

Untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar, beberapa fakultas seperti Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa), Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP), Fakiltas Teknik, dan Fakultas Peternakan terpaksa melaksanakan KBM di bawah tenda. Hal ini dilakukan karena gedung mereka dinilai kurang aman untuk kuliah. ‘’Kini memasuki musim hu-

jan yang selalu datang siang hari, aktivitas perkuliahan sudah pasti terganggu. Genangan air yang masuk ke dalam tenda jadi bumbu aktivitas belajar mahasiswa. Belum lagi ada tenda yang bocor,’’ aku Dekan Fakultas Peternakan Unram, Dr. Maskur, Kamis (29/11).

Menurutnya, sejak perkuliahan di bawah tenda yang dimulai Senin, 3 September 2018, pihaknya sudah terbiasa dengan situasi baru tersebut.

Panas terik matahari dirasakan biasa. Namun musim hujan tiba, pembelajaran jadi tidak fokus. Lantaran air hujan masuk ke dalam tenda menggenangi bagian dalam tenda. Perkuliahan pun menjadi terganggu dengan genangan air yang masuk.

“Gi mana nggak terganggu kalau hujan sehari hari air mengalir. Artinya terganggu meski perkuliahan tetap berjalan,” ungkap Maskur.

”Teleconference” dengan Sinarmas Sekuritas Pusat

STIE AMM Gelar Klinik Investasi

(Suara NTB/ist)

OLAHAN - Mahasiswa Program Studi Matematika FKIP Unram di bawah bimbingan Satutik Rahayu memperkenalkan produk olahan Bonjebet yang berasal dari daging buah jambu mete.

Unram Datangkan Dosen Tamu dari Jepang Mataram (Suara NTB) Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) kembali menggelar kuliah tamu dengan mendatangkan dosen tamu dari salah satu perguruan tinggi asal Jepang, kemarin. Sejumlah isu terkait kendala investasi dua negara dibahas dalam kuliah tamu yang dihadiri para civitas akademika Fakultas Hukum Unram.

Wakil Dekan II Fakultas Hukum Kurniawan Ahmad, menilai apa yang dilakukan Fakultas Hukum Unram sebagai upaya meningkatkan kualitas civitas akademika. Komitmen peningkatan kualitas terus dilakukan lewat berbagai cara. Seperti mendatangkan dosen tamu untuk peningkatan kualitas.

Sementara Prof. Tsutomo Hiraishi, dosen tamu dari Jepang, pada kesempatan tersebut menjelaskan banyak hal.

Terutama terkait dengan perbandingan hukum perusahaaan antara Jepang dan Indonesia. Termasuk model penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Dikatakan bahwa kendala orang Jepang berinvestasi di Indonesia adalah soal tumpang tindih aturan hukum di bidang investasi. Selain itu juga masalah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kalau di Jepang, kata Prof Tsutomo, di dalam kontrak sudah jelas model penyelesaian sengketa kedua belah pihak melalui arbitrase, tetapi di Indonesia malah diterima oleh pengadilan indonesia.

Selain itu, di Jepang penyelesaian sengketa kontrak lebih banyak melalui arbitrase kalau di Indonesia sering terkendala dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak badan peradilannya, sehingga investor Jepang khawatir menanamkan modalnya di Indonesia.

Kurniawan berharap adanya kuliah tamu ini mampu menambah wawasan dosen dan mahasiswa terutama terkait dengan aspek hukum dalam penyelesaian sengketa atau masalah investasi. (dys)

(Suara NTB/ist)

KULIAH - Dosen tamu dari Jepang Tsutomo Hiraishi sedang memberikan kuliah di Fakultas Hukum Unram.

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram menggelar klinik investasi dengan tema belajar memilih saham, belajar masa depan, melalui media teleconference dengan Sinarmas Sekuritas Pusat. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Lantai 4 STIE AMM Mataram, Kamis (29/11).

Ketua Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) STIE AMM, Rizaldy Nazrin menjelaskan kegiatan ini memberikan peserta atau mahasiswa edukasi atau ilmu tentang cara membeli saham. Pembahasannya berkaitan dengan technical analysis, seperti cara menganalisa saham dengan pergerakan harga. “Kita memanfaatkan harga dengan membeli harga murah dan menjual harga mahal,” katanya.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia, dengan pelaksana KSPM STIE AMM. Menurut Rizaldy, STIE AMM dipilih karena galeri investasi STIE AMM terpilih sebagai galeri investesi terbaik seBali Nusra dalam ajang galeri investasi award yang dilaksanakan minggu lalu, dan diundang ke galeri investasi pusat.

Dalam kesempatan teleconference ini, perwakilan Sinarmas Sekuritas Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Eddy Widjaja sebagai Riset Sinarmas Sekuritas, memaparkan materi melalui video dan slide presentasi langsung dari Sinarmas Sekuritas. “Harapannya, teman-teman mahasiswa bisa memilih saham dengan technical analy-

(Suara NTB/ron)

KLINIK INVESTASI - Salah seorang mahasiswa STIE AMM Mataram memberikan pertanyaan kepada perwakilan Sinarmas Sekuritas Pusat, saat kegiatan Klinik Investasi melalui teleconference. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Lantai 4 STIE AMM, Kamis (29/11). sis, supaya bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari transaksi saham,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Ni Made Desi Setiani, mengatakan, tujuan dari diadakan klinik investasi agar mahasiswa STIE AMM Mataram mampu menganlisis dan memilih saham dengan baik dan benar. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari peserta aktif mahasiswa STIE AMM yang sudah memiliki akun investasi.

Sekretaris Senat STIE AMM, Baiq Ertin Helmida, MP., dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan ini harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. “Kerja sama dengan Sinarmas Sekuritas ini sudah berlangsung cukup lama, tentu harapan kita ada simbiosis mutualisme,” katanya.

Melalui kegiatan ini tentunya

akan membuka wawasan mahasiswa dan menambah pengetahuan tentang bursa saham.

Dengan begitu, mahasiswa memiliki modal dengan langsung terlibat, tidak hanya mendengar atau membaca tentang saham.

“Di samping kita punya modal akademik sesuai bidang, ternyata ada tambahan ilmu yang sebenarnya ini cukup bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa,” kata Ertin.

Marketing Asset Management Sinarmas, Henny Herlina, mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk menambah ilmu tentan saham. “Agar mahasiswa mengerti saham, peluang yang bisa diambil, apa saham yang bagus, apa yang turun, bagaimana cara membeli, bagaimana melihat pasar saham,” ujarnya. (ron/*)

Meski Sulit, UNBK di Daerah Terdampak Gempa Diupayakan Mataram (Suara NTB) Bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya berdampak terhadap sarana dan prasarana sekolah. Hal ini turut berdampak pada rusaknya perangkat penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah terutama di daerah yang mengalami dampak terparah seperti Kabupaten Lombok Utara. Meskipun UNBK sulit dilaksanakan di sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tetap optimis bisa melaksanakan UNBK di semua sekolah.

“Kalau SMA akan coba berjuang terus sampai tetes darah penghabisan, kalau saya tetap optimis,” ujar Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari.

Surya mengaku optimis pelaksanaan UNBK bisa seratus persen di semua sekolah. Saat ini sedang dilakukan pendataan kembali. Strategi meminjam dan menyewa peralatan akan coba dilakukan kembali. Pihaknya juga akan mengusulkan ke pemerintah pusat, jika ada bantuan komputer bisa didatangkan lebih awal. “Di KLU, Insya Allah pada bulan Februari ini kelas se-

mentara sudah jadi, bisa tetap UNBK,” katanya.

Pelaksanaan UNBK diyakini akan tetap bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK tidak berlangsung secara bersamaan. SMA bisa menggunakan SMK yang memiliki sarana, begitupun sebaliknya.

Bantuan dari pemerintah pusat untuk sekolah yang mengalami kerusakan juga sudah tersalurkan langsung ke sekolah. sekolah juga sudah mulai mengerjakan rehabilitasi bangunan sekolah. Batas waktu pengerjaan sampai dengan bulan Februari 2019 nanti. “Bantuan sudah langsung dari pusat ke sekolah,” kata Surya.

Pihaknya hanya melakukan pendataan sekolah rusak. Sekolah diminta langsung menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan pemerintah pusat. Tim teknis pemerintah pusat turun ke sekolah untuk menentukan bantuan yang diberikan berdasarkan anlisa dari tim analisa dari pemerintah pusat. “Libur semester ini kita minta lebih banyak tukang yang dipakai, kalau bisa Januari sudah selesai. Satu yang kita minta sekolah dicat,agar menghilangkan trauma,” katanya. (ron)

Meski demikian, katanya, perkuliahan harus tetap jalan.

Walau kondisinya tidak memungkinkan, perkuliahan harus tetap dilakukan. Apalagi banyak agenda akademik yang harus dituntaskan.

“Tidak bisa nggak kuliah harus jalan,” ujarnya.

Dikatakan Maskur, ada sekitar 60 persen kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di luar gedung atau di tenda darurat. Karena hampir sekitar 70 persen aktivitas perkuliahan menggunakan gedung lantai tiga. Sementara akibat gempa, lantai tiga gedung Fakultas Peternakan alami rusak parah.

“Masih perbaikan baru masuk ke dalam ada sebagaian

yang sudah. Kita tunggu gedung jadi normal. Tidak ada solusi lain selain di tenda,” jelasnya.

Selain tenda, pihak kampus juga memanfaatkan musala dan juga bekas kantin sebagai tempat perkuliahan. Dalam situasi seperti itu, pemenuhan jam belajar tetap dilaksanakan seperti biasa. Termasuk pelaksanaan ujian skripsi dan yudisium dilakukan di luar gedung.

“Lantai tiga runtuh sangat terganggu tapi tetap harus jalan. Pemenuhan jam belajar tetap tidak dipangkas, perkuiahan normal meski kondsi tidak normal. Ujian skripsi juga dilakukan di luar speerti musola.

Target jadi pertengahan desember,” sebutnya. (dys)

Kebijakan e-Rapor Harus Didukung Kualitas Guru Mataram (Suara NTB) SMPN 7 Mataram salah satu sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013.

Dengan demikian, maka proses pengolahan nilai ujian pun harus dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi e-Rapor. Guru-guru setempat pun harus beradaptasi menggunakan aplikasi tergolong baru ini.

Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih, menegaskan dengan aplikasi e-Rapor proses penilaian akhir jadi lebih cepat dan efektif.

Tidak seperti biasanya setiap usai ujian, para guru selalu disibukkan dengan memeriksa lembar jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) siswa secara manual.

Jumlahnya bisa mencapai ratusan lembar. Hal ini sangat menguras waktu dan tenaga. Walau demikian, ini adalah konsekuensi tugas seorang guru profesional. Guru bertugas merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, hingga mengevaluasi hasil belajar siswa, serta menyusun tindak lanjut pascamengevaluasi hasil belajar siswa.

“Bapak ibu guru siap tidak siap harus menggunakan metode pembelajaran abad 21,” ujarnya.

Namun kini seiring perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 (K-13), pemeriksaan LJK dan pengolahan nilai harus menggunakan aplikasi e-rapor.

Meski harus beradaptasi, karena sebagian besar ada yang masih menggunakan cara manual. Guru-guru di tempatnya pun harus terus menerus di update kemampuannya agar tidak tertinggal. Walau kata Sibawaih, harus beradaptasi lumayan lama.

“e-Rapor agak mudah sekali untuk meminimalisir kesalahan. Kalau pakai e-Rapor sebenarnya terletak pada ketelitian mau tidak setiap saat membuka laptopnya mengisi nilai harian siswa. Kalau kemarin kan capek harus menulis begadang,” sambungnya.

Di sekolah ini, penggunaan aplikasi e-Rapor sebagai alat evluasi sudah berjalan tahun lalu walau hanya dilakukan di kelas 7 saja. Namun tahun ini akan dilaksanakan di semua kelas. Untuk itu, guru harus punya pemahaman menguasai aplikasi ini.Lebih jauh disebutkan bahwa aplikasi ini sebenarnya sangat mudah dan memudahkan kerja-kerja guru. Guru tidak direpotkan dengan aplikasi tersebut karena begitu detil.

“Sudah sejak tahun kemarin, tapi sekarang menyelurh hingga kelas 9.Kendala tahun lalu guru belum siap 100 persen pada penguasaan IT,” imbuhnya.

Sosialiasi terhadap guru terus dilakukan agar mereka yang merasa kesulitan gampang memahaminya.

Selain itu benar-benar memahami cara mengoprasikan aplikasi tersebut.

Guru-guru harus belajar IT agar dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik, karena pada dasarnya dibuatnya e-rapor adalah untuk memudahkan guru mengolah dan menyusun laporan hasil belajar peseta didik.Sementara untuk siswa, rapor yang diterima setiap kenaikan kelas nanti diprin pada saat pembagian rapor.

“Nanti di-print-kan dan pada suatu saat nanti siswa ada yang hilang rapot tinggal di-print ulang, kalau dulu hilang rapor kan jadi petaka. Tinggal mematangkan bapak/ibu guru di IT nya saja,” ujarnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

Atlet SMA Sederajat Terancam Tidak Bisa Ikut Porprov Selong (Suara NTB) Atlet yang masih duduk di bangku SMK dan SMK sederajat terancam tidak bisa mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan digelar mulai 917 Desember 2018 mendatang. Hal ini dikarenakan belum adanya izin dari pihak sekolah. Dimana, pada waktu yang bersamaan siswa kabarnya sedang mengikuti ujian sekolah.

Hal ini sangat disayangkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim, Lalu Makbul Maya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (29/11), Ketua KONI ini menegaskan perlunya sikap

bijak dari pihak sekolah untuk membantu kesuksesan dari acara Porprov tersebut.

KONI Lotim berencana melayangkan surat permohonan ke KONI Provinsi agar bisa berkomunikasi dengan

pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Pasalnya, jumlah atlet yang berlaga pada Porprov ini sangat banyak dari kalangan siswa SMA sederajat. Semua cabor

ada siswa SMA sederajat.

Kecuali Bridge. “Ada beberapa cabor 75 persen atletnya dari kalangan siswa SMA sederajat,” tuturnya.

Satu sisi, sangat dimaklumi sikap dari pihak sekolah yang belum memberikan izin kepada para siswa. KONI Lotim juga tidak ingin mengorbankan pendidikan demi mengikuti Porprov. Namun dikatakan, Porprov ini juga merupakan program pemerintah yang harus didukung

kesuksesannya.

Paling dikhawatirkan adalah, tidak adanya izin dari pihak sekolah akan sangat mengganggu psikologi dari para atlet. Kondisi ini jelas katanya sangat tidak baik bagi para atlet yang notabenenya merupakan peserta didik yang sedang aktif bersekolah.

Ditambahkan, karena tingkatannya adalah provinsi maka diharapkan KONI Provinsi yang langsung

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Fadlin akan segera mengakhiri masa lajang. Peraih medali perak di nomor estafet 4x100 meter pada Asian Games 2018 ini rupanya akan menikahi seorang gadis yang berasal dari Lombok Timur (Lotim), Rosi Holida.

Acara akad nikah Fadlin akan dihelat di Gubuk Puntik, Suralaga, Lombok Timur (Lotim), 1 Desember 2018 pukul 08.00 hingga 10.00 wita. Selanjutnya pukul 11.00 hingga 14.00 wita akan dilanjutkan dengan acara resepsi di tempat yang sama.

Informasi pernikahan pelari spesialis jarak pendek itu disampaikan oleh Pelatih Atletik NTB, Subagio kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (29/11) kemarin. “Sekarang saya mau menuju Lombok Timur untuk mempersiapkan acara pernikahan Fadlin,” ucapnya.

Subagio yang merupakan pelatih atletik NTB mengatakan rencana pernikahan Fadlin sudah tersebar dikalangan atlet, pelatih dan pengurus cabor atletik NTB. Selain itu pengurus KONI NTB juga diundang untuk menghadiri acara pernikahan Fadlin.

Di tempat terpisah, Fadlin yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila dirinya akan menikah di Lotim. Wanita yang dipersunting oleh atlet kelahiran Kota Bima itu bukanlah seorang atlet. Fadlin yang berusia 29 tahun itu mengungkapkan rencana dirinya menikahi calon istrinya itu sudah direncanakan sebelum meraih medali perak di Asian Games 2018. Namun dia bersyukur keinginan menikahi gadis asal Lotim itu akhirnya bisa diwujudkan. (fan)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi angkat bicara soal protes beberapa atlet nasional soal pemberlakuan batasnya usia atlet di pertandingan cabor atletik Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X, 9-17 Desember 2018.

Pimpinan cabor atletik ini mengaku siap mengabulkan tuntutan beberapa atlet nasional itu, apabila diusulkan oleh minimal enam pengurus PASI dari kabupaten/kota di NTB. Demikian disampaikan Ketua PASI NTB, H. Suhaimi menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (29/11) kemarin. “Tuntutan beberapa atlet nasional bisa saja dikabulkan apabila diusulkan minimal enam PASI kabupaten/kota,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, empat atlet atletik nasional asal NTB, Ridwan, Fadlin, Andrian dan Iswandi belum lama ini melakukan aksi protes kepada PASI NTB terkait diberlakukan batasan usia minimal minimal 18 tahun untuk atlet yang tanding di cabor atletik Porprov NTB 2018.

Mereka menilai pemberlakuan batasan usia itu tidak berdasar. Pasalnya, pemberlakuan usia atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020 minimal 18 tahun.

Itu artinya, bila Porprov NTB bertujuan sebagai ajang seleksi atlet yang dipersiapkan

Renang Dilombakan di Kolam Dewi Anjani (Suara NTB/arn)

KEJUARAAN - Pelatih Karate dari Pengcab Forki Sumbawa, Lita Restuwati (kanan) saat mengikuti kejuaraan Malang Open beberapa waktu lalu.

Sumbawa Bidik Dua Emas dari Cabor Karate Sumbawa Besar (Suara NTB) Cabang Olahraga (Cabor) Karate menargetkan bisa meraih setidaknya dua medali emas pada Porprov NTB, Desember mendatang di Mataram. Target ini dibebankan kepada tujuh atlet karate yang ikut akan bertanding.

Seperti dikatakan Pelatih Karate dari Pengcab Forki Sumbawa untuk Porprov, Lita Restuwati, SH, Kamis (29/11).

Dari 7 atlet yang disertakan akan berkompetisi di 7 kelas.

Baik itu kata perorangan putra dan putri maupun dari kata beregu putra putri. Serta dari Kumite perorangan putra dan putri maupun Kumite beregu putra dan putri.

Dua emas yang ditargetkan tersebut datang dari kelas Kumite -75 Kg putra dan Kumite – 61 Kg putri.

Apabila melihat prestasi sebelumnya di kelas yang sama pada ajang Malang Open Nasional Karate 2018 dan Kejurnas Inkai 2018

yang berhasil menggondol medali emas. Namun tidak menutup kemungkinan pula, atlet karate lainnya juga bisa menyumbang medali pada Porprov nanti.

“Yang jelas sejauh ini persiapan sudah mencapai 93 persen. Kita siap tarung. Dan kita mohon doa masyarakat Sumbawa agar target kita tercapai saat bertarung di Gelanggang Pemuda di Mataram ajang Porprov nanti,”pungkasnya. (arn)

Karateka Kota Mataram Incar Enam Emas

(Suara NTB/ist)

Faqih Karomi

Senada, Pengurus Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Lotim, Dimyati sebelumnya mengutarakan para atletnya gelisah dengan kondisi sekolahnya yang belum ada izin. Disebut Pelti ada empat atlet yang masih duduk di bangku SMA sederajat.

Diperlukan kebijakan dari pihak Dikbud dan sekolah tempat para atlet. Tidak diharapkan tidak ada izin ini membuat konsentrasi para atlet terganggu. (rus)

PASI Tanggapi Protes Soal Pembatasan Usia

Fadlin akan Akhiri Masa Lajang

Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga renang memilih kolam renang Dewi Anjani untuk pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018. Mereka menilai kolam renang yang berlokasi di Kelurahan SayangSayang Mataram itu sebagai satu-satunya kolam yang memenuhi standar nasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekum PRSI NTB, Hamdan Zulfan kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (29/11) kemarin. “Cabang olahraga renang akan dipertandingkan di kolam renang Dewi Anjani,” ucapnya.

Pertandingan renang Porprov NTB tahun ini memang akan berbeda dengan Porprov tahun sebelumnya. Dimana Porprov NTB di tahun 2014 cabor renang dipertandingkan di Kolam Renang Mayura Mataram. Sementara di Porprov NTB kali ini pertandingan renang akan di gelar di kolam Dewi Anjani.

Pengurus Cabor renang memilih Dewi Anjani untuk Porprov NTB karena Dewi Anjani dinilai sebagai kolam renang satu-satunya yang sudah diverifikasi PB PRSI dan dinyatakan layak digunakan event nasional dan internasional.

Dalam hal ini bila ada atlet yang mampu memecahkan rekor nasional di event itu akan dicatat sebagai atlet pemecah rekor nasional. Pasalnya catatan waktu tercepat pada event itu langsung diakui oleh pengurus induk olahraga renang pusat sebagai catatan waktu terbaik nasional.

Untuk diketahui cabang olahraga renang akan mempertandingkan sebanyak 24 nomor pertandingan. Nomor pertandingan yang dipertandingkan di cabor renang tahun ini lebih banyak dari Porprov NTB 2014. Diharapkan event itu akan melahirkan atlet-atlet terbaik yang dapat dipersiapkan menghadapi Pra-PON renang tahun 2019. (fan)

mengkomunikasikan masalah tersebut dengan Dikbud. Kabarnya dari satuan pendidikan sendiri menanti kebijakan dari Kepala Dikbud untuk mengatasi masalah tersebut.

Sangat disayangkan juga kalau tidak bisa ikut karena harus ujian. Sementara, KONI sudah melakukan Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) dengan anggaran yang tidak sedikit untuk persiapan menghadapi Porprov.

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karate Kota Mataram akan menurunkan sebanyak 14 atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 917 Desember 2018. Dengan diperkuat belasan atlet, mereka bertekad mengincar minimal enam medali emas.

Ketua Harian FORKI Kota Mataram, Ahwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (29/ 11) kemarin mengatakan incaran enam medali emas di ajang multi event itu sesuai dengan hasil capaian prestasi atlet karate kota Mataram di Porprov NTB IX di tahun 2014. Dimana Kota Mataram meraih enam medali emas.

“Target kami meraih enam medali emas di Porprov NTB 2018 sesuai hasil Porprov 2014. Dimana Kota Mataram meraih enam medali emas di Porprov IX/ 2014,” ucapnya.

Dikatakan Ahwan, pihak FORKI Kota Mataram sengaja mengincar enam medali di event tersebut dengan harapan karateka Kota Mataram dapat kembali mempertahankan enam emas yang sudah diraih di Porprov NTB sebelumnya. Dan kalau bisa atlet Kota Mataram bisa meraih medali emas lebih dari target.

Sukses meraih enam emas di Porprov 2014, karateka Kota Mataram saat itu tampil sebagai juara umum. Selanjutnya, untuk mewujudkan kembali mimpi tersebut, Kota Mataram telah menyiapkan 14 atlet yang diseleksi lewat verifikasi data atlet berprestasi nasional.

Untuk bisa meraih target tersebut, kontingen Cabor karate Kota Mataram memang tampil dengan sejumlah atlet unggulan. Salah satunya adalah Faqih Karomi, atlet dengan catatan prestasi yang cuk-

up mengkilap.

Ahwan optimis karateka asal Kota Mataram bisa mewujudkan target enam emas. Pasalnya sebanyak 14 atlet yang disiapkan ikut Porprov NTB terjaring lewat verifikasi data atlet berprestasi. Mereka merupakan atlet juara nasional dan juara kejuaraan regional NTB. Prestasi 14 atlet itu dilihat dari piagam penghargaan yang diraih lewat kejuraan daerah dan kejurnas.

Untuk memantapkan persiapan atletnya, tim karate Kota Mataram melaksanakan pemusatan latihan atlet di Aula Korem 162/ Wira Bhakti (WB) setiap hari. Persiapan sudah berjalan selama dua tahun, dan rencananya belasan atlet itu akan mengikuti 16 kelas yang dipertandingkan di Porprov, yakni 12 kelas komite perorangan, sisanya empat kelas di komite beregu, Kata perorangan dan Kata beregu putra/putri. (fan)

mengikuti PON 2020, maka pemberlakuan usia di Porprov NTB seharusnya usia minimal atlet adalah 16 tahun.

Pasalnya di PON tahun 2020 mendatang usia atlet akan menginjak 18 tahun. Oleh karena itu Ridwan dan kawankawan meminta PASI NTB mengubah pemberlakuan batasan usia menjadi 16 tahun di Porprov NTB 2018, bukan 18 tahun.

Menurut Suhaimi, tuntutan Ridwan dan kawan-kawan bisa saja dilakukan apabila mendapat dukungan dari minimal enam Pengcab PASI di kabupaten/kota di NTB. Namun demikian informasinya, hingga Kamis (29/11) kemarin baru dua PASI kabupaten/ kota yang mengusulkan perubahan batasan usia atlet minimal, yakni PASI Lobar dan Kota Mataram, sementara delapan Pencab PASI lainnya belum mengusulkan.

Menurut Suhaimi, tuntutan keempat atlet nasional untuk perubahan batasan usia atlet Porprov sepertinya sulit diwujudkan, mengingat pelaksanan Porprov NTB tinggal hitungan hari lagi. Namun demikian pihak PASI NTB masih menunggu jawaban dari Pengcab PASI kabupaten/kota lain hingga beberapa hari lagi. Bila tidak ada lagi pengcab PASI kabuoaten/kota lain yang mengusulkan maka pemberlakuan batasan usia minimal 18 tahun di Porprov NTB akan tetap dilakukan. (fan)

Panitia Porprov NTB Siapkan 5.000 ID Card Kontingen Mataram (Suara NTB) Peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018 dipastikan membeludak. Pasalnya event itu akan melibatkan lebih dari 5.000 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial dan ekstra ofisial.

Koordinator Panitia Porprov NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (29/11) kemarin mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 5.000 lebih ID card untuk peserta Porprov NTB. Jumlah ID Card itu diperuntukkan bagi seluruh kontingen dari 10 kabupaten/kota se NTB. Mereka adalah atlet, pelatih, ofisial, ekstra ofisial dan panitia lainnya.

“Kita menyiapkan sekitar 5.000 lebih ID Card untuk peserta Porprov NTB. ID card ini diperuntukkan seluruh kontingen Porprov NTB yang berasal dari 10 kabupaten/kota dan panitia Porprov,” ucapn-

ya.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Suhaimi sedang membereskan ribuan ID card yang tercecer di meja kerja panitia Porprov NTB. Saat itu Suhaimi dibantu oleh beberapa staf KONI NTB yang juga tergabung dalam kepanitiaan Porprov NTB. Dikatakan Suhaimi Porprov NTB X yang akan berlangsung di Mataram selama sembilan hari itu akan mempertandingkan sebanyak 26 cabor dan mempertandingkan sedikitnya 350 nomor atau kelas. Pihak panitia bekerja ekstra keras untuk mensukseskan pelaksanaan event itu.

Pembukaan Porprov NTB akan digelar di Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar) 9 Desember 2018. Sementara itu acara penutupan digelar bersamaan dengan upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB yang akan digelar di Mandalika Kute Lombok Tengah (Loteng) tanggal 17 Desember 2018. (fan)

(Suara NTB/fan)

PERSIAPAN PORPROV - Sejumlah staf KONI NTB sedang merapikan ribuan ID Card Porprov di Sekretariat KONI NTB, Kamis (29/11). Mereka bekerja ekstra untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan pelaksanaan Porprov NTB.

SUARA NTB

Pileg 2019

HBK Ingin Bertarung secara Terhormat Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media di Lombok, Kamis (29/11).

Dalam kopi darat bersama awak media, HBK menceritakan perjalanan kisah hidupnya bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

HBK mengatakan bahwa dia telah bekerja, mengabdi dan mendampingi Prabowo Subianto dalam tiga era atau zaman perjalanan hidup yang dijalani Prabowo Subianto.

Pada tahun 1994, pada saat HBK baru saja menyelesaikan

tugas belajarnya di Australia, yang bertepatan juga dengan baru dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Komandan Kopassus.

Sebagai seorang prajurit yang baru pulang melaksanakan tugas belajar, ia melapor kepada Prabowo sebagai atasannya langsung.

“Selesai melapor di kantornya, dalam perjalanan pulang ke satuan saya di Grup-4 Kopassus, saya diperintah oleh Komandan Grup saya untuk kembali ke Makopassus keesokan harinya untuk menjadi Sekretaris Staf Pribadi (Sespri) Komandan Kopassus yang baru,” ungkapnya.

HBK menjadi Sespri Prabowo hingga 1997, dan setelah itu dia menjabat sebagai salah

satu Komandan Batalyon di Grup-4 Kopassus. Pengabdian HBK kepada Prabowo berlanjut hingga tahun 2000. Pada saat Prabowo pensiun, HBK kembali menemani Prabowo dalam menjalankan bisnis yang Prabowo miliki dan pimpin. Beberapa perusahaan milik Prabowo dikelola oleh HBK, sehingga tidak jarang HBK dikenal sebagai “Samurainya Prabowo”.

HBK saat ini merupakan Caleg DPR RI Partai Gerindra dengan nomor urut-1 dari Dapil NTB II/ Lombok. Majunya dia sebagai Caleg atas perintah langsung dari Prabowo Subianto. Sebagai wujud kesetiaannya, HBK kemudian maju mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Lombok ini.

Dia menyampaikan harapan Prabowo agar masyarakat Pulau Lombok menjadi sejahtera, mengingat Lombok merupakan lumbung suaranya. “Saya mendapat kepercayaan, amanah dan penugasan dari beliau untuk menjadi Caleg DPR-RI dari Dapil NTB II dengan nomor urut-1. Saya ikut bertarung menjadi Caleg dari Pulau Lombok,” sambung HBK.

Selain maju sebagai Caleg, HBK juga bertugas memanaskan mesin Partai Gerindra di NTB guna menjaga suara Partai tetap aman dalam Pilpres 2019 mendatang. HBK membantah maju menjadi Caleg semata-mata untuk mengejar pangkat atau jabatan, demikian juga dengan harta atau kekayaan.

“Kalau hanya menjadi anggota DPR RI, kalau hanya itu cita-cita saya, maka saya tidak hanya bertarung pada 2019 ini.

Sudah dari jauh-jauh hari saya

Halaman 12

punya kesempatan untuk ikut terlibat dalam perhelatan itu.

Karena saya salah satu inisiator, bidan kelahirannya Partai Gerindra,” tandasnya.

Namun menjadi Caleg di Lombok, tampaknya tidak berjalan mulus.IsuCalegImportelahmenyerangnya. Dia diisukan hanya mengincar suara di lumbung suara Prabowo Subianto ini. Bagi HBK, dia tidak perlu jadi anggota Dewan. ‘’Kalau beliau (Prabowo) jadi Presiden RI, pasti HBK dibawanya ke Istana,” tegasnya.

Dia berharap isu Caleg Impor ini untuk segera diakhiri.

HBK meminta para Caleg untuk berkompetisi atau bertarung secara terhormat. “Mari bertarung secara terhormat, dan jika terpilih nanti, mari juga bertarung lagi, siapa anggota DPR RI yang dikirimkan Pulau

Lombok ini kemudian menjadi anggota DPR RI yang paling banyak berpihak, dan membawa banyak manfaat dan kebaikan kepada masyarakat Lombok yang diwakilinya,” katanya. (038/*)

(Suara NTB/ist)

Jumat, 30 November 2018

H. H. Bambang Bambang Kristiono Kristiono

HILANG HLG STNK R4 TIMOR DR 421 AZ NOKA/NOSIN KNAFA3232V5694146/B5 335488 NO BPKB A 7997579.N AN IR.INDRA MANTHICA HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 3956 CW NOKA/NOSIN : MH1JM1115K582781/ JM11E-1563491 AN SYAEPUL ASRI HLG D’SKTR JL.YOS SUDARSO KOTA AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.2172 ME NOKA/NOSIN : MH3SE8840GJ024710/ E3R2E-0773109 AN JERO MANGKU I WAYAN WAGE HLG D’SKTR JALAN A.YANI NARMADA

q

HLG STNK R2 HONDA DR 3933 CU NOKA/NOSIN : MHIJF 116HK241834/ JFX1E-1241643 AN.I KETUT SUKARJA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 30 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 30 November 2018

Dialog Interaktif Membangun Lobar

DPRD Dorong Pelayanan Perizinan yang Mudah Bagi Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Lombok Barat (Lobar) bekerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lobar menggelar dialog interaktif membahas berbagai program Pemda Lobar. Salah satunya mengangkut pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan yang ada di Lobar saat ini masih menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Walaupun pelayanan perizinan di Lobar sudah menggunakan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun warga masyarakat yang mengurus izin harus melalui banyak pintu-pintu yang lain di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, sehingga muncul istilah istilah pelayanan satu pintu tetapi seribu jendela.

Dialog interaktif menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Lobar H. Dulahir.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis menjelaskan pentingnya pelayanan perizinan yang mudah bagi masyarakat, dengan kemudahan tersebut akan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dan para investor dan menanamkan modal mereka di Kabupaten Lombok Barat.” Pelayanan perizinan ini harus dilakukan dengan cara yang mudah dan tepat waktu,” ujarnya.

Kenapa harus tepat waktu? Karena percuma masyarakat diberikan pelayanan secara gratis tetapi waktu penyelesaian dokumen izin yang diurus tersebut tidak ada kepastian beberapa hari selesai. Karena ketika masyarakat mengurus izin mereka harus bolak balik Kantor Dinas Perizinan, maka proses pelayanan perizinan tersebut tidak lagi gratis, malah lebih besar biaya akomodasi yang dikeluarkan masyarakat dalam mengurus izin.” Pengurusan izin harus ada kepastian waktu kapan selesainya,” tegas politisi PKB ini.

Sementara Kadis DPMP2TSP H. Dulahir, menjelaskan semangat pihaknya adalah semangat untuk melahirkan pelayanan yang lebih sederhana, mudah, murah, cepat dan transparan, maka tidak salah jika kemudian DPMP2TSP menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk aksi pencegahan korupsi dan percaloan. Tujuan pihaknya membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan pengurusan perizinan dan non perizinan.” Di Lombok Barat sistem PTSP memang sudah mulai terapkan,” katanya.

Keuntungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemohon cukup berinteraksi dengan satu kantor, waktu pengurusan perizinan dan non perizinan lebih singkat mengurangi) Irritation Cost’ dan merasionalisasi biaya, memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Namun sampai saat ini kondisinya di Lobar untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu memang belum berjalan sepenuhnya satu pintu, alasannya, karena keterbatasan fasilitas kantor dan SDM yang dimiliki oleh dinas.” Tidak kami pungkiri istilah Seribu Jendela, karena memang kondisi seperti itu,” jelasnya.

Ke depannya, dengan adanya rencana pembangunan kantor baru untuk DPMP2TSP Lobar, maka pelayanan PTSP di Lombok Barat akan bisa berjalan sepenuhnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

DIALOG INTERAKTIF - Dialog interaktif membangun Lobar yang digelar di Gedung DPRD Lobar.

(Suara NTB/ist)

NARASUMBER - Dua narasumber yang hadir Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis dan Kepala DPMPTSP Lobar H. Dulahir.

Halaman 14

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Multikultural di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan ERKEMBANGAN Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah membawa manusia kepada kesejahteraan dan kemudahan pemenuhan kebutuhan hidup.

Namunkadangharusmengeluarkandana besar sehingga orang rela melakukan korupsi. Contoh kasus para anggota DPRD kota Malang yang ditangkap KPK karena korupsi, sehingga Walikota mengeluarkan kebijakan baru tentang penghapusan Calistung (Baca Tulis Hitung) di Kelas I-II SD dan diganti dengan pendidikan karakter (Jawa Pos, 5 Oktober 2018). Media sosial juga sering memunculkan HOAKS atau beritabohong,halini menimbulkankonflik horizontal bersifat SARA. Jika tidak direspon dengan pikiran jernih dan sikap arif akanmengancamkeutuhanbangsa,seperti konflik etnis di Afrika atau Timur Tengah.Meskipunpemerintahtelahmengeluarkan gerakan nasional anti HOAKS, namunhaltersebuttidaklalumengurangiberita bohong di media sosial (Kompas.com, 2017). Maka dari itulah baru-baru ini Kemendikbud berniat untuk merevitalisasi pelajaranPMP(PendidikanMoralPancasila) di sekolah sekolah untuk memperkuat implementasi nilai nilai ideologi bangsa (Jawa Pos, 27 November 2018).

Kalau kita menoleh ke belakang sejak zamankemerdekaan,pelajaranyangmengandung nilai nilai karakter diajarkan di sekolah. Persoalannya mengapa karakter anak bangsa kita masih memprihatinkan? Kalau kita ingat pelajaran PMP bersama dengan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) maka akan terasa aroma indoktrinisasi.Pendidikankarakterdimasalaluterkesan dipaksakan dan disusupi kepentingan politik penguasa. Pendidikan karakter di masa lalu juga kurang menekankan upaya pemahaman akan perbedaan sebagai anak bangsa. Dari latar belakang di atas, dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni : a) apa itu pendidikan karakter? ; b) apa itu pendidikan multikultural? ; c) bagaimana perkembangan pendidikan karakter berbasis multicultural di Indonesia? ; d) bagaimana pendidikan karakter berbasis multikultural di Indonesia dalam prespektiffilsafatpendidikan?Tulisaniniakan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

Hakikat Pendidikan Karakter Dalam bahasa Yunani kuno, karakter secara etimologis berasal dari kata karasso yangberarticetakbiruataumengukir,dan seringdihubungkandengankata“toengrave” yangdimaknaisebagaiciri-ciriyangterukir dan akan mempengaruhi perilaku seseorang (O’Sullivan, 2004). Dengan demikian karakteradalahsesuatuyangutama,mendasar,terukirindahyangakanmenggiring atau mengarahkan seseorang memiliki akhlak mulia. Menurut Hoge (2002) pendidikan karakter adalah cara untuk mempersiapkan siswa berperilaku baik di masa depan, mengajarkan keutamaan melalui pedagogi yang tepat (Cooley, 2008), upaya mengarahkan dan membimbing siswa kepada tata laku yang ditentukan (Pike, 2010), serta upaya mengarahkan siswa melihat dalam perspektif berbeda dan mampu bersikap lebih dewasa dalam situasi yang sulit dan menantang (Marshall, Caldwell, dan Fos-ter, 2011).

Pendidikan karakter berperan penting dalam pembentukan identitas seseorang (Pattaro, 2016) dan lebih efektif menghubungkan siswa dengan komunitas yang besar untuk terlibat dalam tindakan moral. Sekolah-sekolah seharusnya mengembangkan pendidikan karakter melalui aturankurikulum(AynurPala,2011). Sekolahsekolah harus terlibat dalam pengembangan pendidikan karakter, setidaknya ada tiga alasan, pertama, dibutuhkan karakter yangbaikuntukmembentukmanusiaseutuhnya,kedua, sekolahadalahtempatyang kondusif untukmengajarkannilai-nilaikarakter yang baik, dan ketiga, sekolah mempunyai tugas untuk membangun moral

Oleh :

RD Yohanes Kadek Ariana SS, M. Pd.

(Pengelola SMPK & SMAK Kesuma dan sekolah sekolah Katolik di Bali dan NTB, sedang menempuh Program Studi Doktoral di Universitas Negeri Malang) masyarakat (Lickona, 2006).

St. Thomas mengajarkan bahwa kesempurnaan hidup manusia terletak dalam penghayatan nilai cinta kasih (charity). Cinta kasih mendasari nilai nilai karakter lainnya. Manusia dan segala sesuatu yang ada adalah karena cinta Allah. Menjadi manusia berarti mencintai sesame manusia dan Allah (Jacques Maritain, 1939).

Hakikat Pendidikan Multikultural Pendidikan multikultural disebut sebagai pengajaran yang responsif pada budaya (Gay 2013; Sleeter 2011), sebuah pedagogi yang relevan dengan budaya (Ladson Billings 1995), pemerataan pedagogi, pengajaran sosiokultural, atau pengajaran keadilan sosial (Morrison et al., 2008; Sleeter 2011). Multikulturalisme menegaskan bahwa setiap kelompok berhak untuk mempertahankan bahasa dan budayanya sendiri, dan berpartisipasi sepenuhnya dalam budaya dari negara yang demokratis, selama nilai-nilai masing-masing kelompok sesuai untuk dasar negara (Castles, 2004). Untuk saat ini, tidak ada konsensus mengenai tujuan, ruang lingkup, dan batas-batas multikultural yang tepat untuk pendidikan (Bennett 2001; Özturgut 2011; Sleeter 2014).

Banks (1993) mengidentifikasi ada lima dimensi pembelajaran kesadaran multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural sebagai programyangmampumeresponterhadap perbedaan subyek belajar yakni: a) dimensi integrasi isi/materi (content integration); b)dimensikonstruksipengetahuan(knowledgeconstruction);c)dimensipengurangan prasangka(prejudice ruduction);d)dimensi pendidikan yang sama/adil (equitable pedagogy); e) dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur social (empoweringschoolcultureandsocialstructure).

Pendidikan multicultural merupakan perkembangan dari filsafat ilmu pengetahuan (epistemology) yang melihat realitas sebagai sesuatu yang beragam (diversity). Keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi didialogkan dan diterima sebagai suatu kekayaan dalam kehidupan manusia. Keberagaman membuat hidup itu kaya dan layak dihidupi (Harvey Siegel, 2006).

PerkembanganPendidikanKarakter BerbasisMultikulturaldiIndonesia Bila ditinjau dari sejarah bangsa maka perkembangan pendidikan karakter di Indonesia dapat dikelompokkan dalam lima periode yaitu: Pendidikan Karakter di Awal Kemerdekaan Pendidikan karakter di Indonesia telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan, yang dipeloporiolehKiHadjarDewantara,melaluiTamanSiswanyayangmerupakanpendidikan berbasis karakter. Tokoh yang disebutdenganBapakPendidikaninimengajukan 6 tiang utama yang mengokohkan bangunankaraktermuliaIndonesia:menjadi panutan, pembentukan kebiasaan, prosesmengajar,tekanandanganjaran,tindak tanduk, dan kerohanian. Karena baru lepas dari penjajahan, maka rasa nasionalisme serta persatuan menjadi karakter sangat kuat melawan perpecahan, sehingga dianggap sebagai tahap kedua pertumbuhan nasionalisme di Republik Indonesia (Azra, 2007; dan Maftuh, 2008).

Pendidikan Karakter Orla Pembentukan karakter saat orde lama (1959-1966) yaitu masa Presiden Soekarno masih dipengaruhi oleh keteladanan pemimpinnya (Andi & Iyep, 2012), sehingga gagasan Sukarno tentang “Nasionalis-

me”dengankonseppersatuansebagaibangunandasaruntukmencegahancamanperpecahan akibat perbedaan ideologi. Implementasi pembentukan karakter pada periode 1957-1966 tertuang pada rencana jangkapendekyangdisusunolehMenteriPendidikandanKebudayaanberupaSaptaUsaha Tama dan Panca Wardhana (Sutrisna,2011;HaridzadanIrving,2017;WahyudindanSuwirta,2017)untukmenciptakan manusia sosialis Indonesia.

Pendidikan Karakter di Masa Orde Baru Masa orde baru antara tahun 19661998, yaitu masa pemerintahan presiden Soeharto, yang dikenal sebagai pembawa jargon pembangunan ekonomi di Indonesia (Ricklefs, 1992; dan Bourchier, 2007).

P4yangdijabarkandalamGBHNdandinyatakan dalam TAP MPR No II tahun 1978, merupakan bentuk implementasi dari pendidikan karakter secara eksplisit.

Pemerintah mengintruksikan P4 sebagai SOP untuk mempraktekkan Pancasila dalampolatingkahharianjuga dalampendidikan guna mewujudkan sikap dan perilaku semua abdi negara dan penduduk sipilyangmemantulkandasarnegara dan dasar hukum tersebut. Sekolah di seluruh Indonesia harus sudah melaksanakan P4 sejak tahun 1983 yang ditanamkan melalui pelajaran PSPB (Nurdin, 2015; Hartono, 2017; dan Komara, 2017).

Pendidikan Karakter di Masa Reformasi Pembangunan karakter bangsa di era reformasi didasarkan pada dua sumber utama yakni RPJPN dan UU Sidiknas yang diawali pada tahun 1998. Kurikulum pada masa reformasi telah mengalami penyempurnaan dalam rangka menguatkan pembentukan karakter melalui pendidikan, mulai dari KBK (2004) kemudian KTSP(2006),akhirnyayangsekarang Kurikulum (2013). Kemajuan luar biasa tentang pendidikan karakter terjadi pada kurikulum 2013, dimana siswa mendapat peluang untuk mengembangkan sikap, pengetahuan maupun keterampilannya melalui rumusan dari SKL (Standar Kompetensi Lulusan)(Sutisna, 2011; dan Wahyudin & Suwirta, 2017), yang selanjutnya akan digunakan guru untuk mengembangkanKompetensiDasar(KD) berdasarkan KI yang terkait.

Pendidikan Karakter Dalam Masa Disrupsi Pendidikan karakter di Era Disrupsi penuh tantangan akibat perkembangan teknologi. Revolusi industri 4.0 telah berdampak banyak terhadap kemapanan padabidangindustri,maupunpendidikan.

Bila tidak menyiapkan sumber daya yang kompetitif maka tujuan pendidikan menjadi sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu, pendidikan seyogianya mengubah paradigmasehinggamampumenghadapitantangandenganmenguatkankarakteryang menjadibudayabangsa.Landasanhukum untukpendidikankarakterdimasadisrupsi tertuang pada Perpres No.87 Th.2017 yangditindaklanjutidenganPermendikbud No. 20 Th. 2018 tentang upaya peningkatanPembangunanKarakterBangsa.Nilainilaikaraktermengacupadanilai-nilaiPancasila,terutamareligious,jujur,toleran,disiplin, kreatif, mandiri, gemar membaca, demokratis, nasionalis, patriotis, profesional,ekologis,soliderdanberkomitmentinggi.

Pendidikan Karakter berbasis Multikultural dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Secara filosofis, konsep awal nilai pendidikan karakter berasal dari filsafat pendidikanhumanistik,yangmemilikigagasan menghormatiharkatdanmartabatmanu-

sia (Mastuhu,2003).Teori humanistik dalam pembelajaran adalah membangun dan menekankan proses kognif yang dampaknya memotivasi seseorang untuk mengembangkan segala potensinya. Teori ini menjelaskan kemampuan dan potensi seseoranguntukmemilihdanmencarikendali atas hidupnya. Bila dikaji tentang tujuan utama pendidikan adalah membantu peserta didik tahu jati dirinya yang khas dan memberdayakan kemampuan yang mereka miliki (Dalyono, 2012; dan Rogers, Lyon & Tausch, 2013), maka teori humanistik relevan untuk pembentukan kepribadian atau karakter, perubahan sikap, dan analisis fenomena sosial. Berdasarkan filosofi ini, maka cara indoktrinasi harus dihindari,sepertimodelpembelajaranmelalui ceramah atau penjelasan (Feist & Feist, 2009 ; dan Stefaroi, 2015).

Permerintah Indonesia telah melewati masa kelam pendidikan karakter yang dirasakan kental bernuansa doktrinisasi khususnya padaeraordelama(1959-1966) daneraordebaru(1966-1998).Eraordelama padamasademokrasiterpimpindanmasa ordebarudenganprogramyangspektakuler waktu itu yaitu Pendidikan Pedoman dan Penghayatan Pancasila (P4) yang disusupi oleh kepentingan pemerintah yang berkuasa. Arah pendidikan masa itu nampak belum memerdekakan peserta didik.

Salah satu upaya untuk menerapkan pendidikan karakter melalui pendekatan induktifyaitupendekatanyangrelevanuntuk mendapatkan pengetahuan tentang nilai, sikap, dan perilaku dari keteladanan kisah sejarah pahlawan nasional. Pendekatan induktif melalui cerita dalam pendidikan karakter didasarkan asumsi bahwa: pendekatan ini menyajikan hubungan langsung antara siswa dan cerita; siswa memiliki kebebasan untuk menentukan sudutpandangdanmengungkapkanpendapattentangceritayangsedangdibaca;siswa akanmencobamenggalinilaimerekasendiri dalam cerita; siswa memiliki kebebasan untuk berempati, bersimpati, dan antipati terhadap cerita yang mereka baca.

Modelpenanamannilai-nilaiyangcenderung diindoktrinasi melalui ceramah tidak relevan, dapat memberikan efek burukbagisiswa,karenadidasarkanpada kekuasaan (Tilaar, 2012). Indoktrinasi menghasilkan keberhasilan semu secara instan,namunmendatangkanresponyang negatif dan cendrung kontra produktif (Surakhmad, 2008). Pendidikan yang dilakukan dengan indoktrinasi materi kepada peserta didik tidak memberikan ruang dialog yang cukup dengan demikian mematian kreativitas dan menghalangi lahirnya sebuah innovasi, sehingga model ini tidak relevan dengan filosofi nilai-nilai pendidikan berdasarkan filsafat pendidikan humanistik (cf Koesoema, 2007; Sanjaya, 2007; dan Scaramanga, 2017).

SementaramenurutHandayani(2017) pelaksanaan pendidikan karakter berbasis multikultural di sekolah dapat melalui tahapan tahapan sebagai berikut : a) keseriusan kepala sekolah dan guru terhadap pendidikan berbasis multicultural ;b)pembentukankaraktersiswadisekolah dimulaidaripenerapantatatertibdanperaturan sekolah yang ketat berlandaskan kesetaraan;c)pengintegrasianpendidikan karakter pada program intrakurikuler yang mengakomodir seluruh perbedaan siswa; d) pengintegrasian pendidikan karakter pada program ekstrakurikuler; e) pembinaan karakter melalui budaya sekolah; f) pengembangan karakter melalui jaringan kerja.

Sebuahoptimisme barubahwapendidikan karakter saat ini telah melihat dimensi multikultural. Hal ini dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 telah diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah (Zularwan,2017)danhasilnyacukupmenggembirakan seperti yang dilaporkan oleh Syaikhudin (2017), walaupun masih perlu dievaluasi dan disempurnakan secara terus menerus, agar pendidikan karakter di Indonesiadapatmemerdekakandanmenghasilkan manusia yang seutuhnya.

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh temuanbarubahwanilai-nilaipendidikan karakter yang berawal dari keteladanan pemimpin yang sifatnya kondisional, politis dan indoktrinasi (yaitu perilaku yang dikendalikan secara eksternal), berubah menjadi nilai-nilai karakter hasil internalisasi (yaitu perilaku yang dikendalikan secarainternal)nilai-nilaimulticulturalyang selaras dengan filosofi humanistis dan diimplementasikan dalam pembelajaran melalui pendekatan induktif.

Kesimpulan Pendidikankaraktermerupakansuatu upaya yang sedemikian rupa dilakukan melaluiinternalisasinilainilaiyangdipandangpentingdanmendasardalamkehidupan meliputi aspek pengetahun, affeksi atauperasan,danketrampilandengantujuanmenumbuhkembangkanprilakudan ahlak yang luhur mulia sebagaimana cita cita bangsa dan negara tercinta Indonesia.

Saat ini pendidikan karakter di Indonesia sudahpadarelyangbenar.Namundemikian mengikuti kemajuan sains dan tekhnologikhususnyapadamasadisrupsi,pendidikan karakter perlu terus menerus mengalamipenyesuaiankearahyanglebih baik, benar dan indah.

Beberapa rekomendasi alternatif yang perlu dilakukan dalam pendidikan karakterselanjutnya:a)pendidikankarakterbukanlah indoktrinasi sekumpulan ajaran untuk kepentingan politis sesaat tetapi internalisasi nilai nilai untuk semakin memanusiakan manusia ; b) pendidikan karakter dilaksanakan dengan metode induktif melalui model pembelajaran konsturktivis ; c) pendidikan karakter perlu memperhatikan dimensi multikultural mengingat konteks kemajemukan di Indonesia; d)pendidikankarakterperludilaksanakan berkesinambungan dari PAUD sampai PerguruanTinggi;e) upayayangterusmenerus dan sinergitas dari semua pihak sangat diperlukan. (*)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 30 November 2018

Halaman 15

OTT Pembuang Sampah, Pemprov akan Tiru Singapura Dari Hal. 1 Semua kabupaten/kota kita harapkan mendukung itu,’’ harapnya.

Madani menyebutkan, volume sampah yang dihasilkan di NTB cukup tinggi. Satu orang di NTB menghasilkan sampah 0,7 kg per hari. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 5 juta jiwa. Artinya, lebih dari 3,5 juta kg sampah dihasilkan di NTB sehari.

Sementara, sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru 18,5 persen. Artinya, 81,5 persen sam-

pah yang dihasilkan di NTB dibuang sembarangan.

Untuk mewujudkan NTB bebas sampah, Pemprov juga menargetkan setiap desa ada bank sampah.

Bank sampah inilah yang akan menjadi tempat pengolahan sampah, baik organik maupun non organik. ‘’Jangan sampai ada turis masuk ternyata ada sampah. Desember kita akan menyusun Pergub dulu. Kalau Perda agak lama waktunya. Pergub tentang pengelolaan sampah dan limbah,’’ pungkasnya. (nas)

Kebut Eksekusi Proyek PL Dari Hal. 1 masih ada 542 paket proyek PL dengan pagu Rp95,5 miliar yang belum dieksekusi OPD. Sebelumnya, ada 1.165 paket proyek PL senilai Rp200 miliar lebih yang dieksekusi OPD. Dalam beberapa hari, proyek PL yang belum dieksekusi tinggal 542 paket senilai Rp95,5 miliar lebih.

Selain proyek PL, masih ada 11 paket proyek senilai Rp 10,356 miliar yang masih dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Paling banyak di Dinas Sosial 5 paket senilai Rp 2,082 miliar, Dinas Pariwisata 1 paket senilai Rp1,243 miliar, Distanbun 1 paket senilai Rp 1,585 miliar, BPBD 1 paket senilai Rp 3,656 miliar dan Biro Kesra 2 paket senilai Rp1,5 miliar.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. H. Azhar, MM menjelaskan, terlambatnya eksekusi sejumlah proyek baik yang ditender maupun PL akibat terlambatnya penetapan APBD Perubahan 2018. Penetapan APBD Perubahan terlambat akibat bencana gempa yang meluluhlantakkan NTB sejak akhir Juli - September lalu. ‘’Paket ini pengadaan barang dan jasa, bukan konstruksi.

Kalau konstruksi pasti tak akan selesai. Tapi pengadaan barang, insya Allah selesai,’’ kata Azhar ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (29/11).

Ia menjelaskan ratusan paket proyek yang belum dieksekusi tersebut sebenarnya sedang dalam proses. OPD sudah melakukan survei mengenai barang yang akan diadakan. ‘’Tinggal administrasi. Kita masih punya waktu sampai 31 Desember, walaupun pembayarannya 15 Desember,’’ jelasnya.

Karena anggaran 2018 sudah tutup per 15 Desember, kata Azhar, maka penyedia akan memberikan jaminan senilai kontrak. Misalnya, nilai kontrak Rp100 juta, maka penyedia jasa yang ditunjuk dalam proyek PL maupun proyek yang ditender memberikan uang jaminan sebesar Rp100 juta.

‘’Kalaupun ada yang tak bisa selesai, nanti dilakukan proses ulang 2019.

Tapi ndak terlalu besar, di bawah 5 persen,’’ sebutnya.

Mantan Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB ini menjelaskan, penyebab terlambatnya eksekusi proyek 2018. Yakni akibat keterlambatan penetapan APBD Perubahan. Tadinya, APBD Perubahan sudah mulai dibahas pada Agustus, tetapi karena gempa akhirnya selama dua bulan OPD tak melakukan penyerapan anggaran. OPD fokus melakukan penanganan darurat dampak gempa sesuai daerah binaan masingmasing. ‘’Jadi alasannya itu.

Makanya sekarang harus kita percepat. Ke depan kita harus melakukan lelang maupun pengadaan di bulan Januari. Kita bisa memberi space, ruang yang cukup terutama proyek konstruksi,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, proyek yang dikerjakan dalam waktu singkat, atau akhir tahun memang tak bagus. Tetapi jika pelelangan dilakukan sejak awal tahun atau triwulan pertama, maka rekanan akan memiliki waktu yang agak luas melaksanakan pekerjaannya. ‘’Ke depan makanya di triwulan pertama tuntas administrasi, pengadaan dan penunjukan. Walaupun beberapa OPD mengalami kesulitan karena APBD Perubahan terlambat akibat gempa,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan proyek yang belum dieksekusi tersebut biasanya proyek Pokir. Namun ia yakin akan selesai sampai akhir tahun anggaran.

Ia mengatakan eksekusi proyek Pokir sebelumnya terhambat akibat gempa beberapa waktu lalu. ‘’Kalau Pokir-pokir insya Allah selesai. Karena kemarin itu akibat bencana alam. Biasa teman-teman (OPD) itu dia kumpulkan di belakang (akhir tahun anggaran),’’ tandasnya. (nas)

Retakan akibat Gempa Rawan Longsor Dari Hal. 1 Sembalun, Lotim diketahui salah satu titik terparah akibat guncangan gempa pertama 6,4 SR tanggal 29 Juli lalu.

Ratusan titik retak dan longsor ditemukan akibat gempa utama dan sejumlah gempa susulan sampai Agustus lalu.

Retakan disebabkan gempa di kawasan pegunungan dan perbukitan sangat rentan terjadi longsor. Karena teorinya, kata dia, air hujan yang terserap dan tertampung ke tanah, akan menambah volume beban. Sehingga setiap saat bisa terjadi longsor karena tanah labil akibat retakan. ‘’Jadi retakan-retakan disebabkan gempa ini dapat memicu terjadinya longsor,’’ kata Agung. Lebih khusus diingatkannya, kepada warga di sekitar Sembalun (Lotim), Bayan dan sejumlah kecamatan lainnya di Lombok Utara yang ada di radius kaki Rinjani.

Karena dalam catatannya, ada ratusan titik retakan akibat gempa. Selain itu, saat gempa besar 7,0 SR tanggal 5 Agustus lalu, memicu longsor di ratusan titik, tidak hanya di Gunung Rinjani tapi di bukit sekitarnya.

Agung juga mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Rinjani, khususnya di jalur sungai yang dilewati aliran air dari Rinjani agar mewaspadai banjir bandang. ‘’Jadi kami ingatkan, dampak gempa ada ratusan titik longsoran di Rinjani. Kita khawatirkan akan terjadi banjir bandang,’’ katanya mengingatkan.

Analisis situasi itu diharapkan jadi perhatian masyarakat agar menjauhi titik-titik yang dianggap berbahaya, terutama saat hujan.

Seperti menjahui kawasan perbukitan, pohon, tiang listrik dan ruas sungai.

Saat ini, kata dia, kondisi cuaca di NTB masuk musim

hujan. Potensi terjadi siklus bencana seperti banjir, tanah longsor, harus diwaspadai.

Terlebih guncangan gempa berdampak kerusakan terjadi di Sumbawa Besar, KSB, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Mataram.

Ia juga mendorong BPBD kabupaten dan kota lebih tanggap melakukan penanggulangan bencana.

Diharapkan juga peran SKPD di tingkat kabupaten dan kota, berkoordinasi dengan BPBD setempat dalam rangka koordinasi pencegahan demi meminimalisir korban bencana.

Terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan soal potensi hujan lebat dalam sepekan kedepan. Masyarakat diminta waspadai ancaman banjir dan tanah longsor.

BMKG memantau dan menganalisis curah hujan beberapa hari terakhir yang menunjukkan sebagian wilayah Jawa termasuk NTB telah diguyur hujan selama beberapa pekan terakhir. Keadaan ini dapat menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir dan longsor.

Adanya aliran massa udara basah yang masuk dari Samudera Hindia turut mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Tenggara serta Maluku.

Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang khususnya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam lima hari ke depan. (ars)

Kamis (29/11) kemarin, tim Kelompok Media Bali Post kembali melanjutkan penyaluran sumbangan ke tiga lokasi terdampak bencana gempa bumi di Lombok. Lokasi pertama adalah pembagian susu untuk anak - anak sekolah di SDN 30 Cakranegara. Para siswa yang masih melakukan kegiatan belajar di tenda darurat ini masing - masing mendapatkan 1 box susu. Dilanjutkan ke lokasi kedua dilakukan penyerahan di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Sumbangan sembako diserahkan swcara simnolis kepada kepala lingkungan Sudi sudarsanauntuk 217 KK yang diterima oleh Kepala Lingkungan disaksikan oleh warga. Lokasi terakhir di Dusun Karang Anyar, Desa Gerimak Indah, Kec. Narmada, Lombok Barat. Sumbangan sembako diberikan untuk 325 KK, diterima secara sombolis oleh Kepala Dusun Saharudin.

Bupati HBY Resmikan Bank Sampah di Dompu Dompu (Suara NTB) – Persoalan sampah di wilayah pedesaan dan kota tak kunjung teratasi, khususnya di Kabupaten Dompu. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi di tengah bertambahnya jumlah penduduk saat ini makin menyulitkan penanganannya. Ditambah ketersediaan lahan penampung masih cukup terbatas. Atas dasar itu, PT. Pegadaian (Persero) menginisiasi terbentuknya Bank Sampah di wilayah ini, tepatnya di Kelurahan Karijawa.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam arahan dan sambutannya saat peresmian pendana Bank Sampah se-Bali Nusra itu menyampaikan, sejak awal telah mengingatkan masyarakat agar tidak mempersoalkan banyaknya sampah di wilayah ini, sebab itu menunjukan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi sebagai akibat bertambahnya pendapatan lewat program yang dikembangkan.

Mengumpulkan atau menampung sampah, menurutnya, bagi sebagian besar warga di Dompu bukanlah sesuatu hal menyenangkan, namun bagi para pendatang luar daerah itu dijadikan mata pencaharian. Tak heran, merekalah yang kini sukses membangun rumah-rumah mewah dari hasil jerih payahnya mencari sisa makanan yang disepelekan tersebut. “Sementara orang Dompu yang malu ngurus sampah itu ndak dapat apa-apa,” ungkapnya.

Berlajar dari pengalaman tersebut dan dengan terbentuknya Bank Sampah ini diharapkan bisa membangkitkan kesadaran generasi muda untuk menjadikannya sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, terlebih menjadikan kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan baik. “Sebenarnya ini juga membantu diri kita masing-masing, jadi di rumah mulai biasakan sampah itu dipisah,” harapnya.

Sementara itu, Direktur SDM dan Hukum PT. Pegadai (Persero) Kanwil VII Denpasar, Edi Isdwiarto dalam siaran pers-nya mengatakan, melalui The Gade Clean and Gold ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan serta lebih peduli terhadap lingkungan. Sehingga program sampah menjadi emas yang dicanangkan bisa mencapai hasil yang maksimal.

Pun pemberian CSR di Dompu itu, lanjut dia, wujud kehadiran PT. Pegadaian (Persero) sebagai BUMN dalam memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat, baik dalam sektor ekonomi maupun lingkungan. “Dengan adanya program ini di Dompu pegadaian akan hadir dengan program bersih lingkungan, The Gade Clean and Gold,” pungkasnya. (jun/*)

(Suara NTB/jun)

PERESMIAN - Penyerahan plakat oleh Direktur SDM dan Hukum PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar kepada Bupati Dompu, Drs. H. Bambang Yasin pada acara peresmian Bank Sampah di Kelurahan Karijawa, Kamis (29/11).

Danrem 162/WB dan Perbakin Uji Skill Menembak Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani bersama sejumlah perwira menggelar latihan menembak Kamis (29/11). Tujuannya untuk uji skill menembak menggunakan senjata laras pendek jenis Pistol.

Latihan digelar sekitar pukul 16.00 Wita di lapangan tembak Yonif /742 SWY diikuti sejumlah perwira Korem. Hadir juga sejumlah pengurus Perbakin NTB. Menggunakan peluru timah panas, Danrem terlibat duel ketangkasan menembak target pada jarak sekitar 50 meter. Meski latihan, nampak Danrem bersama jajarannya bersaing meraih poin tertinggi.

Danrem menjelaskan, latihan bersama pengurus Perbakin itu menjadi agenda rutin pihaknya. Terlebih Perbakin yang mewadahi hobi menembak masyarakat sipil menjadi binaan TNI. “Kami TNI sebagai pembina menyambangi mereka saat latihan, “ kata Danrem.

Selain latihan menembak untuk ketangkasan, pihaknya juga sedang mendorong sekaligus mendukung Perbakin maksimal dalam persiapan Porprov mulai tanggal 9 Desember mendatang.

“Kami juga memberikan semangat agar lebih berprestasi dan dalam PON mendatang mampu menyumbangkan medali, “ kata Danrem.

Dari latihan tersebut ia melihat keseriusan anggota Perbakin dan para perwira dengan rata rata poin 40 lebih.

Ia berharap, tidak saja jajarannya di TNI, lebih khusus pengurus Perbakin NTB mampu memaksimalkan kemampuan sehingga terus meraih prestasi di tingkat nasional.

Pada kesempatan itu, Danrem juga memberikan dukungan untuk rencana Munaslub Perbakin Indonesia dan terpilih ketua umum yang mampu mem-

Jalur Sembalun Bumbung Tertimbun Longsor Dari Hal. 1 Bebatuan berukuran besar yang menutupi jalan menyebabkan arus lalu lintas sempat macet. Sejauh ini, belum ditemukan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat bencana longsor.

Dikonfirmasi sore kemarin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim, Purnama Hadi, mengungkapkan bahwa bencana longsor

yang terjadi hanya menimbun jalur utama dan jembatan di Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun. ‘’Jadi tanah longsor hanya menimbun jembatan yang ada di Sembalun Bumbung,’’ jelasnya.

Selain longsor, akibat hujan lebat juga menyebabkan tumbangnya pohon di beberapa titik di Desa Sebau. Tim evakuasi langsung bergerak ke lokasi tumbangnya pepohonan mengingat wilayah Kecamatan Sembalun.

Sementara Kapolsek Sembalun Iptu. I Made Sutama mengatakan longsor yang terjadi menyebabkan arus lalu lintas sempat macet. Namun atas kerjasama semua pihak, tanah dan bebatuan yang semula menutupi badan jalan berhasil disingkirkan dan pukul 15.00 Wita arus lalu lintas kembali lancar. ‘’Tidak ada kerusakan yang cukup fatal dan tidak ada korban jiwa.

Hanya arus lalu lintas yang sempat macet,’’ katanya. (yon)

Pemprov Fokus Tangani 100 Desa Termiskin di NTB Dari Hal. 1 Di 100 desa inilah yang kita keroyok bersama-sama,’’ kata Ridwan dikonfirmasi diselasela rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Mataram, Kamis (29/11).

Ia mengatakan, ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang hampir semua dilaksanakan di desa dan kabupaten membutuhkannya. Seperti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, penyediaan air bersih, jamban keluarga, menguatkan BUMDes, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Bank Sampah.

Ia menyebut, semua program ini pada tahun sebelumnya berdampak sangat positif dalam penurunan angka kemiskinan.

Sehingga angka penurunan kemiskinan di NTB rata-rata satu persen setahun. ‘’Kita memiliki optimisme, kita on the raight track, memastikan di RPJMD lima tahun kemiskinan tetap prioritas. Menyiapkan anggarannya, mensinergikan antar OPD,’’ katanya.

Misalnya, pembangunan rumah layak huni. Kemampuan provinsi hanya 2.500 unit setahun. Dengan adanya sinergi program, diharapkan Pemda

kabupaten mengeluarkan regulasi yang meminta pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk perbaikan 20 unit rumah tidak layak huni tiap desa.

Kemudian Pemda kabupaten/ kota juga mengalokasikan anggaran dalam APBD. Begitu juga pemerintah pusat dan lembaga lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dengan pola seperti ini, maka sekitar 50 ribu unit rumah tidak layak huni dapat tertangani dalam setahun.

Ridwan menambahkan, meskipun angka kemiskinan NTB saat ini sebesar 14,75 persen. Namun itu merupakan angka bulan Maret, sebelum bencana gempa bumi mengguncang NTB. Menurut Bappenas, angka kemiskinan akan naik menjadi 15,88 persen.

Atau masyarakat miskin akan bertambah 1,2 persen atau hampir 100 ribu orang. Bertambahnya masyarakat miskin ini karena mereka tak punya rumah, tak bisa melaksanakan usaha baik kelompok maupun individu. ‘’Ini jadi tantangan bagi kita.

Bagaimana rehab rekon ini, bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. UKM harus kembali hidup. Selain membangkitkan sektor pariwisata,” katanya.

Pascabencana gempa, kata Ridwan, kekuatan harus dilipatgandakan. Jika sebelumnya kekuatannya 10, maka setelah bencana kekuatannya harus 20 kali. Ia optimis dengan sinergitas yang semakin baik dengan kabupaten/kota, target akan tercapai. ‘’Kita masih optimis menurunkan kemiskinan sampai satu digit atau 9,75 persen. Lima tahun itu lima persen. Berarti satu tahun, satu persen. Ini dirancangan RPJMD, masih dibahas bersama DPRD. Saya kira ini realisitis. Karena kita bisa mencapai di atas satu persen per tahun sebelumnya,’’ terangnya.

Pada 2019, Pemprov merancang 13 program pengentasan kemiskinan. 13 program penanggulangan kemiskinan ini selanjutnya akan dilakukan juga pemda kabupaten/kota.

Untuk memastikan Pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk 13 program tersebut, dilakukan MoU antara Wakil Gubernur NTB dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota se - NTB. ‘’Nanti APBD kabupaten/kota dievaluasi di provinsi. Kalau sudah disepakti demikain, sekian desa, rumah tangga yang dientaskan. Makanya kita sepakati 13 program itu,’’ pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/ars)

Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani fokus membidik sasaran saat latihan menembak sore kemarin. bawa organisasi lebih baik.

Sementara Sekretaris Umum Perbakin NTB, Made Wisuda menambahkan latihan kali ini selain untuk semakin mengasah skill, juga memperkuat koordinasi dengan jajaran Korem 162/WB untuk persiapan Porprov Cabang Menembak. Karena menurut Made, pihaknya membutuhkan koordinasi dan arahan berkaitan dengan kesiapan termasuk fa-

silitas lapangan. “Kebetulan, lapangan Tembak Gebang ini paling representatif untuk arena pertandingan, “ ujar Made.

Kaitan dengan Porprov, pihaknya sedang membuat persiapan maksimal dalam posisi sebagai fasilitator pengurus Perbakin kabupaten dan kota.

Dengan persiapan maksimal ia berharap atlet kabupaten dan kota mampu berprestasi maksimal. (ars/*)

Dari NTB untuk Indonesia Dari Hal. 1 dengan sistem e-vote atau pemilihan secara elektronik. Ada 5820 perusahaan konsultan yang jadi pemilik suara. Putra NTB ini melenggang di kancah nasional, dengan meraup suara terbanyak lebih dari 2 ribu suara.

Segudang pengalaman di dunia jasa konsultan dan organisasi asosiasi menjadi modal sosok H Peter Frans.

Berawal dari anggota Inkindo NTB 1990-1997, Wakil Ketua Bidang Penguatan Kapasitas Konsultan Non Kecil DPP Inkindo DKI Jakarta masa bakti 2010-2014, dan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Pasar Sektor Pemerintah DPP Inkindo DKI Jakarta masa bakti 2014, hingga melejit jadi Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta periode 2014-2018.

Membawa misi 8 pilar memajukan Inkindo daerah menuju Inkindo modern, Peter Frans menatap optimistis membawa induk organisasi perusahaan konsultan menjadi lebih maju lagi di periode mendatang.

Adapun 8 pilar sang pemimpin baru DPN Inkindo ini terjabar dalam visi-misinya. Melindungi konsultan kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memperjuangkan konsultan besar dapat KSO dengan menengah dan kecil, memperjuangkan konsultan besar jadi lead firm proyek strategis dan go international, menjadikan Inkindo modern dan terkoneksi dengan anggotanya, mewujudkan UU jasa konsultan dan regulasi yang melindungi dan menyejahterakan anggota, memperjuangkan sanksi billing rate minimum bagi penyedia dan pengguna jasa yang dilanggar, meningkatkan peran manager eksekutif di daerah sebagai aset utama Inkindo dan terakhir mewujudkan wajah profesi Inkindo dalam Inkindo Center of Study.

Ada kelemahan yang ia lihat hingga ia menancapkan niat maju dan ikut berkompetisi. Rantai terlemah konsultan Indonesia yang hampir 5820 perusahaan adalah konsultan kecil dan menengah, dominasinya hampir 90 persen.

“Rantai terlemah inilah yang harus dibenahi, dengan

membangun konsultan daerah menuju konsultan modern agar mampu bersaing,” ujarnya.

Pada 8 pilar yang ditawarkan, diantaranya adalah hadirnya regulasi yang harus diwujudkan.

Memproteksi konsultan kecil dan menengah untuk APBD di daerah. Kemudian, aspek pembinaan konsultan kecil terjadi yaitu dapat berkerjasama dengan yang besar dalam suatu pekerjaan.Kehadiran konsultan plat merah ini merupakan fenomena yang sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum.

“Ini harus dibersihkan agar iklim pinjam meminjam bendera tuntas, dan tidak ada lagi. Dengan begitu, akan tumbuh profesionalisme, karena tidak ada negara maju kalau konsultannya tidak maju.

Tidak ada negara hebat kalau konsultannya tidak hebat, karena konsultan membangun peradaban,” jelas pria kelahiran Mataram 04 Desember 1963 ini.

Bisnis konsultan adalah bisnis olah pikir. Jadi, profesionalisme dan bersinergi adalah solusi menurutnya.

Dalam peraturan presiden (perpres) yang baru akan banyak perubahan yang terjadi, sehingga iklim dunia usaha konsultan berubah.

“Jadi, Inkindo harus mengantisipasi hal ini, sehingga tidak jadi penonton. Padahal, regulasi itu diciptakan untuk kita, seharusnya kita yang ikut membuatnya bukan yang tidak paham dunia konsultan.

Untuk itu, Inkindo harus aktif seperti dulu lagi,” imbuhnya.

Setelah berhasil menjadi nomor satu di DPN Inkindo, targetnya peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub) untuk perlindungan konsultan kecil bisa tercapai di 34 provinsi. Sangsi yg tegas untuk yang tidak mentaati billing rate minimum untuk jasa konsultansi konstruksi. Hal ini perlu segera dilakukan sesuai undang-undang dan Permen PUPR baik pengguna dan penyedia jasa.

“Dan ke depan, saya juga ingin banyak kader dari daerah tumbuh di nasional nantinya. Konsultan yang bagus-bagus dari daerah akan kita tarik. Saya juga ingin membentuk ICS yang merupakan think thanx Inkindo dalam menampilkan wajah profesi kita, wajah konsultan,” demikian H. Peter. (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 30 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kawasan Pantai Mawun Ditelantarkan Investor Praya (Suara NTB) Kawasan Pantai Mawun merupakan satu dari sekian banyak destinasi wisata bahari yang memiliki potensi luar biasa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun sayangnya, destinasi tersebut diprediksikan bakal sulit berkembang. Lantaran hampir semua lahan di sekitar kawasan tersebut, saat ini sudah dikuasai investor yang ironisnya hingga saat ini belum juga mau membangun.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Drs. H.L. Moh. Faozal, M.Si., di Praya, Rabu (28/11).

Dikatakannya, saat ini lahanlahan di sekitar kawasan Pantai Mawun termasuk lahan

akses menunju pantai sudah dikuasai investor. Ironisnya, lahan tersebut justru hingga kini masih ditelantarkan oleh pemiliknya.

“Mungkin hanya kawasan pantainya saja yang tidak dikuasai korporat. Sayangnya, korporat yang menguasai lahan tersebut belum nampak ada rencana untuk membangun,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bisa bersikap lebih tegas. Dengan segera memanggil investor-investor yang menguasai lahanlahan tersebut. Dan, mendesak mereka untuk segera membangun. Jika tidak tentu ada konsekuesinya.

“Kita berharap pemerintah kabupaten bisa tegas. Supaya kawasan yang begitu potensial bisa berkembang. Tidak terusterusan terpasung oleh investor yang hanya menguasai lahan. Namun tidak mau membangun,” tegasnya.

Karena pada prinsipnya, investor itu masuk dengan harapan segera membangun. Tidak malah hanya menguasai lahan saja. Kalau tidak mau juga membangun, pemerintah daerah harus ada langkah tegas.

Jangan sampai kemudian potensi yang ada jadi mati, gara-gara ulah investor yang tidak jelas. (kir)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lobar akan Potong Tunjangan ASN Malas Giri Menang (Suara NTB) Tahun depan Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai memberlakukan sanksi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (PPT) bagi oknum ASN yang malas masuk kantor. Sebagai bahan penilaian untuk penerapan sanksi ini ada beberapa aspek yang dinilai, di antaranya kinerja dan kehadiran.

Namun untuk tahap awal dasar dari pemberian sanksi ini hanya dari aspek kehadiran ASN. Regulasi berupa peraturan bupati (Perbup) untuk memperkuat penerapan sank-

si ini pun tengah digodok, tahun ini diharapkan rampung agar bisa dilaksanakan tahun depan.

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan, untuk tahap awal ini kita lihat dari sisi kehadiran, pegawai yang tak hadir langsung dipotong tunjangannya atau namanya tunjangan kesranya. ‘’Berapa persen dipotong, ada hitungannya,”jelas Suparlan.

Untuk mendukung penerapan dari pemberlakuan sanksi ini pihaknya tengah menggodok Perbup, pihak yang terlibat

pembahasan di antaranya asisten I, bagian hukum, Inspektorat. Inti dari Perbup ini, untuk memberikan rasa keadilan bagi ASN yang malas dan rajin.

Sebab sejauh ini ASN yang rajin dan malas justru mendapatkan tunjangan yang sama sehingga kurang adil bagi ASN yang rajin. Selain itu, untuk menegakkan disiplin ASN dan mensejahterakan ASN sendiri.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada ASN agar rajin masuk dan tidak telat masuk Kantor. Diakui sejauh ini ada ASN yang ogah-ogahan

masuk kantor sehingga dengan adanya penerapan kebijakan ini tentu bagi yang tidak masuk atau terlambat akan rugi karena penghasilan akan dipotong.

Lanjut Suparlan, tahap berikutnya dilihat dari penilaian kinerja melaui e-kinerja dalam pemberian tunjangan. Artinya ASN menerima tunjangan berdasarkan kinerjanya. Untuk penerapan kebijakan ini, sejauh ini sudah ada aplikasi dari pusat. Nantinya sistem aplikasi ini terintergrasi dengan Kominfo, BKD dan bagian keuangan. (her)