Edisi Selasa 30 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 30 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 193 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kemenag Serahkan Data Madrasah ke Polda NTB Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB akhir pekan lalu. Mereka meminta dokumen terkait data madrasah se NTB. Penyerahan data itu dibenarkan Kabid Pendidikan Madrasah, Hj.Eka Muftatiah SH,MH. ‘’Kemarin (petugas) dari Polda ke sini.

Mereka meminta data madrasah se NTB, itu saja.

Karena itu yang diminta, ya

laporan masyarakat. ‘’Kami pun siap dipanggil untuk diklarifikasi, sebab kan itu kewenangannya. Kami tidak bisa mengabaikan itu.

Karena setiap temuan memang kan harus ditindaklanjuti,’’ jelas Eka Muftatiah.

Penyerahan dokumen itu adalah bentuk kooperatif pihaknya kepada pihak Polda NTB yang sedang memulai menelisik temuan Ombudsman soal dugaan maladministrasi. Tidak saja itu, penjelasan lisan pun sudah disampai-

maka kita berikan,’’ kata Eka Muftatiah kepada Suara NTB via ponsel Senin (29/10).

Jumlah data yang diserahkan mencapai 2.803 madrasah se NTB penerima dana BOS. Data itu khusus madrasah negeri yang tercatat sejak tahun 2016 dan 2017. Soal temuan Ombudsman dan proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polda NTB baginya hal wajar. Menjadi kewenangan lembaga pengawas dan institusi penegakan hukum itu untuk menindaklanjuti setiap

kan kepada penyidik secara normatif maupun teknis terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) pengadaan buku 20 persen bersumber dari dana BOS. ‘’Kita kooperatif, makanya Pak Kakanwil langsung serahkan datanya dan sudah memberi penjelasan juga soal bagaimana Juklak Juknisnya,’’terangnya.

Sesuai Juklak Juknis itu pula, dijelaskan juga soal kewenangan Kanwil Kemenag hanya sebatas memberikan

pemahaman melalui sosialisasi kepada madrasah. Sosialisasi bahkan pernah melibatkan Dirjen Kemenag, Kejaksaan dan Ombudsman agar pelaksanaan teknis dan penggunaan anggaran tidak ke luar dari Juklak Juknis dan antisipasi pelanggaran saat pelaksanaan. ‘’Madrasah adalah Satker.

Jadi DIPA BOS itu ada di sana.

Mereka punya kemandirian untuk menentukan soal pengadaan buku dan lainnya. Kami di Kanwil ini hanya mengarah-

kan agar sesuai dengan aturan, ‘’tegasnya.Kemandirianituberlanjut di Kantor Kemenag masing masing kabupaten dan kota.

Sehingga celah mengatur atau menunjuk rekanan tertentu untuk pengadaan buku, diklaimnya tidak pernah terjadi. Diakui, beberapa pihak pernah berusaha mendekati instansinya, meminta rekomendasi penunjukan rekanan tertentu untuk pengadaan barang dan jasa. ‘’Tapi kami tolak.

Karena kami ndak boleh intervensi. Itu jadi kemandirian ma-

drasah,’’ katanya.

Semua otonom diserahkan ke madrasah membeli jenis buku sesuai kurikulum yang diperlukan. Ia sendiri tidak mengenal pihak PT. AK yang dalam temuan Ombudsman mendominasi pengadaan buku ribuan madrasah se NTB. ‘’Sebabitu(rekanan)terserah madrasah. Mau pakai rekanan siapa, sesuai dengan buku yang dibutuhkan. Itu yang kita sosialisaikan saat itu,’’tandasnya. (ars)

(Suara NTB/yon)

LIHAT PENGUMUMAN - Sejumlah pelamar CPNS di Lotim melihat daftar pengumuman kelulusan verifikasi di Kantor BKPSDM Lotim, Senin (29/10).

Awal November, Tes Seleksi CPNS Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi 5.559 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi pada 1 - 12 November mendatang. Panitia seleksi menerapkan aturan yang sangat ketat. Peserta tes harus hadir 90 menit sebelum tes dilaksanakan.

TO K O H

Minta Jaminan Keamanan TKI

KO M E N TTAA R Ajukan Penerima Jadup DINAS Sosial (Disos) NTB mengungkapkan, baru lima kabupaten/kota yang sudah mengajukan data penerima jaminan hidup (Jadup). Yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera mencairkan Jadup untuk warga korban gempa yang sudah tinggal di hunian sementara (huntara)atau hunian tetap (huntap).

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, Kemensos meminta dari data yang masuk, Bersambung H. Ahsanul Khalik ke hal 15

‘’

(Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc akan senantiasa mendukung apabila Pemerintah Jepang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB. Bahkan, gubernur akan mensuport apa saja yang dibutuhkan perusahaan Jepang dalam kerjasama tersebut. Terutama untuk rekrutmen tenaga kerja dari Indonesia, khususnya dari NTB. Namun, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu menegaskan tenaga kerja NTB yang bekerja di luar negeri, Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 15

Peserta yang terlambat datang akan langsung digugurkan H. Fathurahman

Jika ada peserta tes seleksi CPNS yang terlambat satu menit saja, akan dinyatakan gugur. Peserta yang terlambat datang akan langsung digugurkan. ’Ndak ‘ bisa (ikut tes) kalau terlambat datang. Aturannya datang 90 menit sebelum tes.

Karena ada registrasi awal, ada pengarahan. Jangankan lima menit, satu menit ter-

lambat, mereka harus datang 90 menit sebelum pelaksanaan tes,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/10).

Diketahui, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB yang mendaftar secara online sebanyak 6.556 orang. Setelah dilakukan verifikasi dan vali-

dasi berkas, sebanyak 997 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Artinya, 5.559 orang berhak ikut seleksi tes berikutnya.

Fathurahman menjelaskan, tes seleksi CPNS akan dilakukan selama dua pekan, mulai 1 - 12 November 2018. Pelaksanaan tes akan tetap berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu.

Setiap hari ada 500 peserta yang ikut tes. Kecuali pada hari Jumat, sebanyak 400 orang.

Fathurahman menambahkan, beberapa hal yang harus diperhatikan peserta seleksi tes SKD CPNS 2018.

Bersambung ke hal 15

Maskapai Domestik Satu Penumpang Lion Air JT 610 dan Internasional dari Mataram Kurangi Frekuensi Penerbangan ke Lombok Mataram (Suara NTB) Pascagempa yang mengguncang NTB, sejumlah maskapai penerbangan baik domestik dan internasional mengurangi frekuensi penerbangan ke Lombok International Airport (LIA). Dalam waktu dekat, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan menemui pimpinan Air Asia, Tony Fernandes dan pimpinan Lion Air Group (Batik Air), Rusdi Kirana di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh.

Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan mulai Juni sebenarnya memasuki peak season. Namun gempa yang terjadi beberapa bulan lalu menghantam sekitar 80 persen sektor pariwisata NTB. Dampaknya, pada pasar-pasar potensial pariwisata NTB baik domestik dan mancanegara. ‘’Untuk mancanegara kita sedang maintenance hub Kuala Lumpur yang selama ini dilayani Air Asia. Dengan tiga kali flight Air Asia. Inilah kemudian, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Satu penumpang Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/ 10) berasal dari Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram. Penumpang itu bernama, Faiz Saleh Harharah masuk dalam manifes penumpang pesawat tujuan Pangkal Pinang. Keluarga berharap korban ditemukan selamat.

Faiz Saleh Harharah diketahui sebagai Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Pangkal Pinang. Setiap Jumat, ia pulang ke rumahnya di Cililitan Kecil, Jakarta.

Dan, Senin kembali bertugas ke Pangkal Pinang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Faiz Saleh Harharah (dilingkari) foto bersama saat reuni akbar bersama teman sekolahnya tahun 2012 lalu.

Rancang RPJMD Kepemimpinan Fauzan-Sumiatun

Bappeda Gelar Ekspose Indeks Kesejahteraan Rakyat

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Ekspose indeks kesejahteraan rakyat kepada semua OPD

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar ekspose Indeks Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu indikator tambahan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 mendatang. Ekspose ini bertujuan menyamakan persepsi dan interpretasi serta visi sehingga apa yang menjadi tanggung jawab OPD dalam mencapai target indikator kinerja utama (IKU) daerah bisa disinkronisasi.

Indeks Kesejahteraan Rakyat, masuk menjadi tambahan dalam rancangan RPJMD kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun untuk lima tahun ke depan (2019-2024).

Kepala Bappeda Lobar Dr. H Baehaqi, S.Si, M.Pd dan MM, mengatakan salah satu indikator kinerja utama daerah yang baru masuk untuk RPJMD 2019-2024 adalah Indeks Kesejahteraan Rakyat. Sebelumnya pada RPJMD 2014-2019, indeks kesejahteraan ini tidak masuk IKU. Bersambung ke hal 15

Kepala Bappeda Lobar Dr. H Baehaqi, S.Si, M.Pd dan MM

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

SUARA MATARAM Kerjasama DPRD Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Halaman 2

DPRD Kota Mataram Tetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menetapkan Perda Tatib (Tata Tertib) DPRD pada rapat paripurna, Senin (29/10). Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha., mengetok palu menandai ditetapkannya Perda tersebut. ‘’Semoga Perda ini menjadi ladang amal bagi pansus dan anggota Dewan,’’ cetus H. Didi. Perda ini, katanya akan menjadi warisan bagi anggota Dewan pada periode berikutnya. ‘’Syukur-syukur kalau teman-teman yang mewarisinya di periode berikutnya,’’ kelakarnya. Sebelumnya, Ketua Pansus raperda Tatib DPRD ini, H. Azhar Anshori, menyampaikan laporan hasil kerja pansus yang dipimpinnya. Antara lain, adanya kewajiban setiap fraksi di DPRD untuk mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran dan aspirasi atau pengaduan ma-

syarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan fraksi.

Diaturnya ketentuan baru tentang rencana kerja DPRD, dengan uraian sebagai berikut: - Rencana Kerja disusun berdasarkan usulan dari Alat Kelengkapan Dewan dalam bentuk program dan daftar kegiatan; - Dilakukan penyelarasan Rencana Kerja oleh Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna sebelum penetapan RKPD dan/atau paling lambat bulan September tahun berjalan; - Rencana Kerja DPRD menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD tahun anggaran berikutnya; - Alat Kelengkapan Dewan menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun; - Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan Rencana Ker-

MintaPenambahanFasilitator CAMAT Sandubaya, Lalu Samsul Adnan meminta penambahan jumlah fasilitator untuk korban gempa di kecamatan ini. Pasalnya antara jumlah fasilitator dengan jumlah rumah yang akan dibangun dianggap sangat tidak ideal.

“Ini juga yang bikin kita lama, karena fasilitatornya sedikit sudah sedikit dibagi lagi sama kecamatan lain.

Sementara kita dengan jumlah korban terbanyak yang harus dibangunkan rumahnya. Jadi kita minta ditambah jumlah fasilitatornya,” ujarn(Suara NTB/lin) ya, Senin (29/10).

Lalu Samsul Adnan Ia melihat bahwa warganya sudah sangat siap untuk membangun rumah. Sebab kelompok masyarakat sudah terbentuk semua. Mereka sudah memilih untuk pembangunan rumah menggunakan Risha atau Riko. Namun keterbatasan jumlah fasilitator membuat pembangunan rumah tahan gempa ini menjadi lebih lama.

“Soalnya kan ndak bisa warga itu buat sendiri desain sama RAB nya. Harus berdasarkan pendampingan dari fasilitator, ini juga yang bikin lama selain memang ada faktor lainnya,” ujarnya.

Salah satu kendala lainnya ialah soal desain rumah warga yang kurang dari tipe 36. Pasalnya, fasilitator harus mendesain ulang dan membuat RAB sesuai dengan desain tersebut. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa pembuatan desain dan pembangunan rumah tahan gempa ini menjadi lebih lama.

“Kan ada warga yang tanahnya itu lebih sempit, jadi tidak bisa membuat rumah dengan tipe 36. Jadi mereka itu pengennya seperti ini atau seperti itu. Akhirnya desain itu dibuat ulang, setelah itu RAB nya juga dibuat ulang oleh tim fasilitator,” ujarnya.

Ia kembali berharap agar ada penambahan jumlah fasilitator di Kecamatan Sandubaya. Mengingat kecamatan ini menjadi kecamatan terparah dan paling banyak korban gempa. Dengan penambahan jumlah fasilitator itu diharapkan dapat mempercepat pembuatan desain sehingga pembangunan rumah tahan gempa di kecamatan ini menjadi lebih cepat.

“Bikin desainnya kan agak lama juga. Ditambah lagi dengan jumlah fasilitator yang sedikit, maka akan menjadi lebih lama. Maka harapan kami jumlah fasilitator ini bisa ditambah lagi,” ujarnya. (lin)

Apresiasi Dana Kelurahan RENCANA pemerintah pusat menggelontorkan dana kelurahan disambut positif kalangan Dewan. ‘’Kalau memang ada dana bantuan dari pusat untuk kelurahan, kita sangat bersyukur. Tapi tentu, pencairan dana maupun instrumennya, semua harus siap,’’ kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., kepada Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (29/10) kemarin.

Karena, kalau instrument (Suara NTB/fit) terkait dana kelurahan belum Parhan siap, hal ini bisa saja menjadi masalah di kemudian hari. ‘’Cara pengaturannya, cara pencairannya, pendistribusiannya, semua itu harus kita siapkan,’’ katanya. Untuk itu, lanjut dia, harus ada landasan hukum yang kuat. ‘’Kalau ini tidak siap lantas digelontorkan, bisa menjadi masalah. Dan ini tidak sedikit, dana desa saja, banyak yang bermasalah,’’ ungkapnya.

Politisi PKS ini melihat dana kelurahan ini tidak jauh berbeda dengan dana desa yang sudah lebih dulu dinikmati oleh semua desa di Indonesia. Mengingat dana kelurahan ini merupakan barang baru, Parhan menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi intens tata cara pembagian dana kelurahan itu. ‘’Kita Pemerintah Kota Mataram sangat berterima Kasih kalau memang dana kelurahan itu ada. Tapi bentuknya seperti apa dan peruntukkannya untuk apa,’’ demikian Parhan.

Dewan tidak ingin didukung dana oleh pemerintah pusat kalau akan bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, kata anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, dasar hukumnya harus kuat. Dana kelurahan ini tidak semata-mata menuntut kesiapan pemerintah pusat sebagai pihak yang memberikan bantuan. Tetapi juga kesiapan dari Pemkot Mataram sebagai daerah yang kelurahan-kelurahannya bakal menerima bantuan tersebut. ‘’Dana Rp50 juta saja, terkadang kepala lingkungan masih bingung bagaimana membuat laporan pertanggungjawabannya. Apalagi ini dana besar ada di masing-masing kelurahan,’’ katanya. Dia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap rencana pemberian dana kelurahan. ‘’Tapi kita yang diberikan ini harus siap,’’ tegasnya. (fit)

ja kepada masyarakat.

Pengaturan Reses, yaitu: - Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses paling lambat tiga hari sebelum masa Reses dimulai; - Reses dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi masyarakat di daerah pemilihannya, dengan memperhatikan: a. waktu reses sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah; b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan c. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- Kewajiban Anggota DPRD melaporkan pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, yang memuat: a. waktu dan tempat kegiatan Reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan,

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha., mengetuk palu, menandai ditetapkannya Perda Tata Tertib DPRD.

Ketua Pansus Raperda Tata Tertib DPRD, H. Azhar Anshori., membacakan laporan hasil kerja Pansus pembahasan rancangan Peraturan DPRD Kota Mataram Tentang Tata Tertib DPRD.

tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Pengaturan pelaksanaan Rapat di luar gedung DPRD yang harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila

terjadi kondisi tertentu. Dilakukan pengaturan terkait “sosialisasi Perda yang telah diundangkan kepada masyarakat” dilakukan oleh DPRD baik oleh Alat Kelengkapan DPRD maupun oleh Fraksi atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan tetap memprioritaskan peran alat kelengkapan DPRD. Sementara itu Asisten I Set-

da Kota Mataram, Lalu Martawang yang mewakili Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pidatonya menyampaikan, terimakasih atas perhatian dan kesungguhan Dewan yang telah mencurahkan segenap pemikirannya dalam menyusun dan membahas serta mengkaji materi Raperda DPRD Kota Mataram tersebut. Sehingga meng-

hasilkan materi yang maksimal dan aplikatif. Dengan ditetapkannya Raperda DPRD Kota Mataram tentang Tatib tersebut, legislatif telah mempunyai instrumen hukum yang jelas dalam mengimplementasikan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada publik. (fit/*)

ADB akan Bantu Rekonstruksi Pascagempa di Mataram Mataram (Suara NTB) Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) berencana membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Mataram. Rencana ini dimulai dengan mengecek kondisi di lapangan.

(Suara NTB/cem)

H. Amiruddin

Pembahasan rencana rekonstruksi digelar secara tertutup di ruang kerja Walikota, Senin (29/10). Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga perwakilan ADB, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Sekda Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir. H. Amiruddin dan pejabat lainnya.

Kedatangan perwakilan Asian Development Bank, kata Amir, ingin membantu proses recovery pascagempa bumi di Kota Mataram. Mereka turun

mengecek apa - apa yang bisa dibantu terhadap penanganan pascabencana. “Ini pembicaraan awal saja apa - apa yang mereka perlu bantu penanganan pascabencana,” kata Amir.

Dari pertemuan tersebut Walikota kata Amir, telah menyampaikan bahwa proses rehab dan rekon telah ditangani oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat membiayai perbaikan kerusakan perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah dan bangunan tempat ibadah.

Keseluruhan kerusakan itu telah masuk dalam rencana aksi sesuai surat keputusan Walikota nomor 1123/X/2018.

Dokumen rencana aksi telah dikirim ke pemerintah provinsi untuk disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pak Wali sudah sampaikan semua kerusakan dibiayai oleh pemerintah pusat,” katanya.

Mesti demikian, dua hal yang diusulkan ke ADB. Pertama, masyarakat terkena dampak diintervensi melalui pro-

gram. Kedua, penanganan sanitasi. Di samping itu, permasalahan menyangkut penataan kawasan pesisir pantai dan Kebon Roek juga diusulkan agar diintervensi oleh ADB. “Mereka akan konsolidasikan dulu usulan kita,” ucapnya. Kemungkinan jika ini disetujui. Penataan tersebut direalisasikan tahun 2019 atau 2020 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut kata Amir, tidak menyebut nominal bantuan. Pemkot Mataram juga tak meminjam uang ke ADB. Biasanya, bantuan diberikan oleh ADB melalui persetujuan pemerintah pusat. Nantinya, pemerintah pusat yang mengganti dana dikeluarkan oleh ADB. (cem)

PTT Dishub Jadi Caleg Tak Terpantau Pemkot

(Suara NTB/cem)

SEMRAWUT - Satker PBL telah menyelesaikan penataan kawasan bisnis Cakranegara.Salah satunya, menyediakan tempat duduk dengan konsep seperti di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Penataan ini menghabiskan anggaran Rp5 miliar. Tetapi kawasan sepanjang Jalan Selaparang di Cakranegara ini masih semrawut oleh kendaraan parkir sembarangan, seperti tampak dalam gambar.

Okupansi Menurun

Hotel di Mataram Harus Tetap Bayar Pajak Mataram (Suara NTB) Sejumlah hotel dan restoran masih ada yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kembali mengingatkan agar kewajiban pajak itu dapat segera diselesaikan sebelum yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan.

“Sebelumnya kita memang sudah bertemu dengan asosiasi hotel di Mataram. Mereka menyampaikan persoalan yang dihadapi pascagempa, yakni menurunnya okupansi. Tapi sekarang keadaan sudah mulai normal.

Kami harapkan semuanya dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya,” ujarnya, Senin (29/10).

Pihaknya menyadari bahwa dampak gempa ini membuat tingkat hunian kamar (okupansi) hotel menurun drastis. Namun beberapa kewajiban seperti pembayaran pajak PB1 dari sebelum gempa hendaknya segera diselesaikan sebab itu akan

tetap menjadi hutang yang akan ditagih oleh badan keuangan daerah (BKD).

“Itu terus dipantau oleh BKD dan itu tetap menjadi hutang.

Kalau ada yang dikasih keterlambatan nanti akan diberikan surat tagihan agar yang bersangkutan bisa membayar tagihan pajaknya,” ujarnya.

Hingga September lalu, penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Mataram sebanyak 65 persen saja. Dari total target Rp23 miliar selama 2018 ini.

Sebelumnya asosiasi perhotelan di Kota Mataram sempat meminta penghapusan atau penundaan pembayaran pajak.

Namun Pemkot tidak dapat memenuhi hal itu, karena tidak diperkenankan di dalam aturan. Pihaknya hanya bisa memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi bagi semua pelapor.

“Harapan kami, agar semua hotel dan restoran yang belum bayar pajaknya untuk segera diselesaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa perhotelan mengalami kendala pembayaran pajak karena jumlah tamu yang menginap mengalami penurunan. Selain itu mereka juga memerlukan biaya untuk memperbaiki beberapa bagian hotel yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Ia berharap hotel-hotel yang belum menyelesaikan kewajibannya membayar pajak untuk segera dilakukan. Sebab pihaknya belum tahu penghapusan sanksi administrasi ini akan belaku hingga kapan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi perhotelan untuk membayar tanpa perlu membayar denda jika memang sudah melewati jatuh tempo pembayaran pajak.

Sementara untuk penerimaan pajak dari restoran baru tercapai 70 persen saja. Banyak restoran yang terkena dampak akibat gempa. Mereka tidak hanya mengalami kerusakan pada bangunan, namun juga mengalami penurunan jumlah pelanggan. (lin)

Mataram (Suara NTB) Seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Perhubungan Kota Mataram telah ditetapkan sebagai calon legislatif (caleg). Caleg tersebut maju dari daerah pemilihan (Dapil) Ampenan lewat Partai Garuda.

Proses pencalonan UFA tak diketahui pimpinan. Persoalan ini terungkap tatkala Uray mengunduh pencalonannya di media sosial.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengatakan, laporan pencalegan stafnya mencuat Sabtu (27/ 10) pekan kemarin. Yang bersangkutan diklarifikasi dan membenarkan. Pihaknya langsung memproses dan akan memecat. “Kalau ndak mau mengundurkan diri, kita yang pecat,” kata Khalid.

Khalid menyesalkan yang bersangkutan tak melapor. Pemecatan staf PTT dilakukan di internal Dishub. Tetapi informasinya, Senin (29/10), akan

menandatangani surat pengunduran diri.

Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, sanksi pegawai tidak tetap menjadi kewenangan dari pimpinan organisasi perangkat daerah. BKPSDM kata Nelly, hanya memproses aparatur sipil negara bila pencalonannya tak dilaporkan.

“Kalaupun benar yang bersangkutan menjadi calon legislatif, bukan salah kita kalau masih bekerja. Yang mengangkat mereka kan kepala perangkat daerah, bukan Walikota.

Jadi yang bertanggung jawab terhadap pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kepala perangkat daerah,” jawab Nelly.

KPUjuga tak bisa mengambil sikap terhadap PTT Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif.

Bedimenyerahkansepenuhnya ke Pemkot Mataram. KPU menetapkan calon sesuai aturan. (cem)

Lurah Mengundurkan Diri

Pelayanan kepada Warga Tak Boleh Terganggu Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku belum menerima laporan terkait mengundurkan dirinya Lurah Kebon Sari, M. Faisal. Meski demikian, pelayanan di kelurahan harus dipastikan tak terganggu.

“Belum saya terima laporannnya,” kata Eko, Senin (29/ 10). Eko juga tak mengetahui apakah surat pengunduran diri yang bersangkutan telah dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau tidak.

BKPSDM sambungnya, belum menginformasikan.

Kalaupun itu benar, Baperjakat akan memproses. Sebelumnya, akan dikonfirmasi ke camat permasalahannya, sehingga bawahannya mundur.

“Yang kita tanya camatnya.

Apakah alasannya terus mun-

dur,” ujarnya.

Jika alasan butuh penyegaran kata Eko, Baperjakat yang memiliki pertimbangan. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian yang merotasi pejabat. Sekda akan mengecek apakah setelah mengajukan surat pengunduran diri telah masuk atau tidak.

Jika diketahui pejabat Lurah tersebut tidak masuk kerja, maka akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memperlancar pelayanan di masyarakat.

Seperti diketahui, Lurah Kebon Sari M. Faisal secara resmi melayangkan surat pengunduran dirinya ke BPSDM sebagai lurah. Keputusan pengunduran itu karena alasan keluarga. Faisal pada bulan April 2019 mendatang genap tujuh tahun sebagai lurah. Secara aturan sesuai Undang - undang Nomor 5 tahun 2014 aparatur sipil negara mengisyaratkan seorang pejabat maksimal lima tahun menempati jabatan tertentu. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

Berharap Intervensi Pemerintah

Jumlah Kontraktor Lokal Berkurang Mataram (Suara NTB) Keberadaan kontraktor lokal menyusut signifikan.

Jumlah anggota terus berkurang, seiring dibukanya keran oleh pemerintah daerah dan diberikannya ruang kepada kontraktor-kontraktor luar.

Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan mengambil langkah strategis terhadap kearifan lokal.

Kontraktor luar makin leluasa masuk. Bahkan melaksanakan paket-paket proyek dengan nilai kecil. Yang seharusnya menjadi bagian kontraktorkontraktor lokal melaksanakannya. Pemerintah daerah tak boleh diam, kecuali tak peduli terhadap nasib kontraktor dalam daerah.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Suara NTB dengan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapeksindo) Provinsi NTB, Ir. H. Bambang Muntoyo, dengan Sekretaris, Indra Jaya. Gapeksindo NTB baru saja melaksanakan Musda. H. Bambang Muntoyo diamanahkan menjadi ketua asosiasi friksi dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) ini.

Bambang menyebut dalam satu dekade terakhir ini, jumlah anggota Gapeksindo yang sebelumnya lebih dari seribu kontraktor, yang tersisa saat ini hanya 600 kontraktor, yang aktif berdasarkan kartu anggotanya. Itupun, dari 80 persen lebih adalah kontraktor kecil.

Kecil dilihat dari nilai proyek yang dikerjakan dengan ketentuan 0-sampai Rp2,5 miliar. Keberadaan kontraktor-kontraktor luar yang mengambil jatah yang seharusnya layak menjadi bagian kontraktor lokal ini menjadi persoalan yang menurutnya perlu perhatian serius pemerintah. Jika tidak, ancaman pengangguran dan kemiskinan tentu akan terjadi.

Ia mengemukakan, satu kontraktor minimal mempekerjakan lima orang pegawai.

Tak dihitung jumlah orang yang lebih besar akan terlibat, bilamana kontraktor lokal ini mengerjakan proyek. Jika tak diberikan peluang, dapat dikalkulasikan dampaknya.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Indra Jaya

H. Bambang Muntoyo

“Otomatis menganggur dan banyak usaha ikutan lainnya yang juga terdampak. Kita sesalkan, kenapa kontraktor luar banyak yang bermain di sini, padahal nilai proyeknya kecil-kecil,” kata H. Bambang di Sekretariat Gapeksindo NTB di Mataram.

“Kalau saja ini terjadi terus-terusan. Bisa timbul gejolak sosial,” imbuhnya.

H. Bambang dan Indra mengatakan perlunya campur tangan pemerintah dalam hal ini. Setidaknya, ada Pergub yang lahirkan untuk memproteksi kontraktor-kontraktor luar agar tak leluasa mengambil porsi yang seharusnya dikerjakan kontraktor lokal.

Bukan lantas Gapeksindo menghindari persaingan. Pertimbangannya lebih kepada kebermanfaatan pembangunan terhadap ekonomi lokal. Keberadaan kontraktor luar, terkesan lebih diutamakan di oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Syarat-syarat yang diharuskan untuk memenangkan tender terkesan dipersulit di mata kontraktor lokal. Misalnya, soal Sertifikat Tenaga Ahli (SKA). Yang mana kontraktor luar akan lebih mudah mendapatkannya. Dan syaratsyarat lain yang dikesankan njelimet.

“Syarat yang ditekankan oleh PPK, ULP kadangkadang tidak sebanding dengan nilai proyek yang dikerjakan. Kontraktor luar bisa

dengan mudah memenuhi syarat-syarat itu, comot sana – comot sini untuk ditampilkan sebagai syarat lelang. Belum tentu juga realitanya demikian,” kata Indra.

Kontraktor luar tidak jarang memiliki track record “buruk” terhadap proyekproyek yang dilaksanakan.

Anehnya, justru pemerintah daerah lebih “doyan” menggunakan kontraktor luar daerah. Padahal, bila proyek berisiko, tidak mudah memintanya bertanggung jawab. Selain itu, tenaga-tenaga kerja yang dilibatkan akan dominan tenaga kerja luar yang dibawa kontraktor. Otomatis uang pembangunan yang seharusnya berputar di daerah, menguap.

Keberpihakan terhadap kontraktor lokal, lanjut H. Bambang, akan sangat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bila, pemerintah daerah benar-benar memberdayakan kearifan lokal.

Karena itulah, di bawah kepemimpinan Dr. Zul dan Dr. Rohmi yang dikenal sebagai pemimpin yang memiliki bekal wawasan dan pengalaman luas di berbagai bidang, dan berintegritas tinggi. Akan mengayomi dan melahirkan kebijakan yang pro terhadap kearifan lokal. Sebab SDM lokalpun, kapasitasnya mampu melaksanakan lebih dari yang dilaksanakan kontraktor lokal. Hanya saja kebijakan yang membuatnya tak mendapatkan kesempatan. (bul)

Halaman 3

Diminta ”Berlari Kencang”, BUMD Dilema Mataram (Suara NTB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepertinya sangat dilematis, ketika pemegang saham memintanya berlari kencang. Disatu sisi, syarat bagi BUMD untuk berlari kencang ini justru tak dipenuhi.

Keberadaan BUMD kini ibarat memecut kuda untuk berlari sekencang-kencangnya, dengan diberikan pakan dan minum hanya seadanya. Tapi tidak boleh ada alasan bahwa target memberikan keuntungan sebesar-besarnya dan kebermanfaatan kepada masyarakat adalah harga mati, kata Direktur Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing, Indra Manthica.

Seperti diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini menggenjot seluruh sisi agar berkontribusi maksimal. Tak terkecuali kepada BUMD. Dari Kepala Biro Perekonomian, Setda NTB, Nur Aulia, Indra Manthica juga mengaku telah mendapatkan peringatan, agar Jamkrida harus lari se kencang-kencangnya untuk mendukung ekonomi dan pembangunan di daerah.

Tahun 2018 ini, PT. Jamkrida NTB Bersaing mendapatkan target keuntungan penjaminan sebesar Rp 1,5 miliar. Indra Manthica sebelumnya merasa target keuntungan tersebut sangat realistis, melihat pertumbuhan keuntungan Jamkrida Tahun 2017 lalu yang targetnya sebesar Rp1,12 miliar dan terpenuhi. Dengan catatan, penjaminan kredit dari Bank NTB

tak hilang.

Tahun 2018 ini, penjaminan kredit dari Bank NTB Syariah praktis hilang. Keuntungan penjaminan 1 sen-pun tak didapatkan. Mengingat, Bank NTB telah konversi penuh dari konvensional ke syariah. Sementara, Jamkrida sampai saat ini tak memiliki unit usaha syariah sebagai syarat bekerjasama.

“Bank NTB ini menjadi sumber andalan Jamkrida. Setelah konversi ke syariah, kita tidak dapat apa-apa lagi,” demikian Indra Manthica kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (29/10) kemarin.

Ada alternatif agar pasar utama Jamkrida NTB tetap dipertahankan di Bank NTB. yakni, Jamkrida harus membuat unit usaha syariah yang sebetulnya juga telah digagas bersamaan dengan akan dikonversinya Bank NTB. pembentukan unit usaha syariah ini harus menyertakan modal minimal Rp10 miliar. Itupun telah lama di ajukan. Tinggal menunggu keputusan dari eksekutif dan legislatif.

Setelah potensi pendapatan Jamkrida NTB Bersaing hilang di Bank NTB Syariah. Jamkrida hanya mengandalkan potensi pasar penjaminan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Indra

mengatakan, hanya saja BPR tak bisa diharapkan berkontribusi maksimal. Karena kendala BPR yang dijaminkan kreditnya, masih terkendala pada NPL (Non Performing Loan) atau kredit macetnya yang masih tinggi.

Sampai 20 persen.

Indra Manthica mengatakan, dengan keterbatasan modal yang dikelola, tetap tak ada alasan untuk tidak memberikan hasil yang maksimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat NTB. Dengan struktur pengurus yang baru di direksi dan komisaris, Indra mengatakan tim terasa makin solid. Salah satu potensi yang diincarnya dari surety bond (penjaminan kredit konstruksi).

Stakeholdersnya diperkuat.

Tetapi ia tetap berharap kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga ikut mendukung dengan mengingatkan para kontraktor untuk menjaminkan kreditnya di Jamkrida NTB. “Semangat kita harus sama.

Kita bisa memberikan kontribusi maksimal, bilamana dukungan pemerintah daerah juga maksimal. Kalau bisa kontraktor-kontraktor ini diingatkan, menjaminkan kreditnya di Jamkrida.

Dengan begitu, potensi pasar kami yang hilang di Bank NTB Syariah bisa tertutupi,” ujarnya.

Selain itu, Indra Manthica juga memperkuat koordinasi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kredit-kredit yang dicairkan untuk koperasi maupun UMKM, Jamkrida yang jaminkan. Sudah ada “lampu hijau” dari LPDB. “Kalau semua berjalan sesuai rencana, kita bisa memberikan bahkan lebih dari target. Saat ini, kami telah mendapat keuntungan sebesar Rp 600-an juta. Kalaupun tidak bisa kita kembalikan pasar di Bank NTB Syariah dengan membentuk unit usaha syariah, kemungkinan mentok di R p 8 0 0 juta keuntungan tahun ini,” demikian Indra. (bul)

Indra Manthica (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

TANDON - Tandon yang di pasang salah satunya di Kota Mataram untuk menyiasati keterbatasan pasokan air. Debit air sangat kecil ke luar dari keran PDAM (Berita selengkapnya di halaman 9)

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus DD Jerogunung, Polisi Tunggu Hasil Audit

Tes CPNS Lotim Dimulai 1 November Selong (Suara NTB) Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lombok Timur (Lotim) sudah ada titik terang. Pasalnya, pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Lotim dijadwalkan dimulai tanggal 1 November 2018.

Dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin, (29/10), Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain mengaku jika dirinya sedang berada di Kantor BKN untuk membahas pelaksanaan tes CPNS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Untuk Kabupaten Lotim, katanya, jumlah peserta tes CPNS yang memenuhi syarat administrasi atau dinyatakan lulus sebanyak 5.976 orang. Sementara yang tidak memenuhi syarat administrasi sebanyak 844 pelamar, baik kategori umum maupun khusus.

Tes CPNS dilaksanakan di gedung CAT yang terletak di kompleks Kantor BKPSDM Lotim. Gedung CAT itu memiliki kapasitas 100 orang untuk satu sesi. Sedangkan dalam pelaksanaan tes ini, direncanakan sebanyak lima sesi untuk satu hari. Sehingga dalam kurun waktu satu hari itu, pelamar yang mengikuti tes CPNS sebanyak 500 orang dengan waktu pelaksanaan selama 12 hari. “Tes kita lakukan selama 12 hari karena kemampuan kita hanya 500 orang sehari dengan lima sesi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tes seleksi CPNS tahun ini, M. Bahrain mengungkapkan jika pihaknya tidak menggunakan sekolah-sekolah sebagai lokasi pelaksanaan tes seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga waktu pelaksanaan tes selama 12 hari dengan difokuskan pada satu lokasi. Menjelang pelaksanaan tes CPNS ini, Bahrain mengingatkan kepada seluruh pelamar untuk mempersiapkan diri secara matang. Adapun hasil dari tes itu sendiri dapat diketahui langsung oleh peserta pada hari itu juga berdasarkan passing grade yang sudah ditentukan.

Setelah dilaksanakan tes secara umum atau tes kompetensi dasar. Bagi peserta yang lulus kemudian mengikuti tes kompetensi bidang (TKB) sesuai dengan bidang keahlian atau jurusan dari pelamar itu sendiri. Pelamar akan mengikuti segala tes yang sudah ditentukan sampai menemukan angka 225 formasi sebagaimana kuota untuk Kabupaten Lotim. Untuk pelaksanaan TKB ini berlaku terhadap pelamar dari kategori umum.

Sementara pelamar dari kategori khusus tidak dilakukan TKB, karena sebelumnya sudah mengikuti. (yon) M. Bahrain

Pemanfaatan Sawah Baru Terkendala Irigasi Tanjung (Suara NTB) Program cetak sawah baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyentuh luasan 1.250 hektare. Sayangnya, dari jumlah itu dominan lahan menganggur, karena tidak adanya sarana dan prasarana irigasi pendukung.

“Di Kecamatan Kayangan dan Bayan dibuka percetakan sawah baru 750 hektare. Dan baru ini saya turun lihat, jalan di sana, saya lihat tidak ada air, tapi tetap kita akan teruskan walupun tidak ada airnya. Karena memang anggarannya kan untuk buka sawah baru,” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lombok Utara, Ir. H. Melta, kepada wartawan Senin (29/10).

Secara keseluruhan kata dia, total luas lahan cetak sawah baru sebanyak 1.250 hektare. Kenyataannya sawah baru itu tidak memiliki sumber air (sumur bor).

Areal itu sebut Melta, rata-rata merupakan lahan tadah hujan yang hanya bisa ditanami sekali setahun saat musim hujan.

Masyarakat juga menolak menanam padi, karena karakteristik lahan yang lebih cocok untuk ditanami jagung. Alasan praktis dan biaya produksi lebih murah menjadi alasan petani.

“Mereka dikasih bibit tidak mau menanam padi. Tembakau juga cocok saja, karena memang musim tanam di KLU ini tidak bisa kita paksakan sesuai keinginan kita,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., mengamini program cetak sawah baru di Lombok Utara sebagai program mubazir. Miliaran uang negara yang disalurkan pada program tersebut tidak bisa dinikmati masyarakat secara optimal.

“Saya katakan keliru Pemda usulkan cetak sawah baru sementara fasilitas pendukung tidak disiapkan. Sebenarnya program cetak sawah baru itu segera diiringi oleh program penambahan sumur bor dan pemasangan jaringan irigasi,” kata Artadi.

Menurut politisi Gerindra KLU ini, dalam kondisi keterbatasan sumber irigasi, sangat mustahil bagi pemerintah menurunkan program lanjutan. Apalagi melihat hasil sebagaimana dihajatkan.

“Jadi jangan salahkan masyarakat tidak mau menanam karena ditanami pun hasilnya tidak bagus. Mereka yang merencanakan ini tidak beres, kan sia-sia program itu,” tegasnya.

Artadi menyarankan agar pada APBD berikutnya, pemerintah memperbanyak sumur bor sebagai dukungan irigasi. Kedua menambah anggaran untuk membangun irigasi pendukung sumur bor melalui konsep yang mendukung pemanfaatan optimal. (ari)

(Suara NTB/rus)

HADIR - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat menghadiri acara Alunan Budaya Desa Pringgasela, Senin (29/10).

Bupati Dukung Tenun Pringgasela Selong (Suara NTB) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi para perajin tenun Pringgasela Lombok Timur (Lotim). Para perajin akan coba dikumpulkan jadi satu.

Pemkab Lotim ini akan membuatkan showroom sebagai tempat pemasaran produk tenun dan siap dialokasikan anggaran Rp2 miliar untuk pembangunannya.

Hal ini disampaikan Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy dalam gelaran acara Alunan Budaya ke IV Pringgasela, Senin (29/10). Kebijakan Bupati Lotim ini sebagai langkah nyata untuk mendukung keberlangsungan usaha tenun Pringgasela. Pembangunan showroom di Pringgasela ini diharapkan bupati dilakukan di pintu masuk desa. Hal ini dimaksudkan agar bisa dengan cepat dijangkau wisatawan, baik domestik dan mancanegara.

Tenun Pringgasela disebut bupati memiliki warna dan corak yang cerah. Seraya menunjukkan pakaian yang

kenakannya, bupati menyebut, motifnya ramai, sehingga menjadi daya tarik pembeli yang ada di Lombok Timur maupun daerah lainnya.

“Saya selalu mempromosikan kain tenun tradisional Pringgasela seperti baju yang saya pakai ini,” sebutnya.

Wisatawan yang datang bisa dapat melihat langsung proses pembuatan tenun lalu mengunjungi showroom untuk belanja produk karya kerajinan tenun warga. “Ini akan menarik minat wisatawan, dengan mengetahui prosesnya wisatawan juga dapat lebih menghargai nilai dari hasil te-

nun,” ungkap Bupati Sukiman.

Bupati Sukiman kembali menegaskan komitmennya untuk pengembangan pariwisata.

Pariwisata dalam pandangan bupati adalah masa depan bagi Kabupaten Lotim. Selanjutnyaa, gelaran Alunan Budaya Desa yang digelar pemuda-pemuda Pringgasela sangat diapresiasi Bupati Lotim.

Bupati menyebut ada tiga desa yang terkenal di Lotim dengan produk hasil kerajinannya dan destinasi wisatanya, yakni, Tetebatu dengan homestay, Loyok dengan kerajinannya dan Pringgasela dengan tenunannya. “Yang

Dinas PUPR Sebut Galian C di Pemenang Tak Berizin Tanjung (Suara NTB) Tambang galian C yang ada di seputaran Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan Pemda KLU. Tambang galian C tersebut diketahui melanggar Perda No.9 tahun 2011 tentang RTRW. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lomhok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST. MT., mengakui tambang galian c yang ada di Dusun Telaga Wareng Desa Pemenang Barat tak berizin. Aktivitas itu dinyatakan ilegal, karena beroperasi di kawasan pariwisata.

“Tidak ada izinnya galian C itu, kami juga tidak mengeluarkan rekomendasi,” kata Zaldy, beberapa waktu lalu.

Hal senada dikuatkan Kepala Dinas LH Perkim Lombok Utara, H. Rusdi melalui Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Sony Sanjaya. Kepada koran ini Senin (29/10), Sony menegaskan tidak mengeluarkan rekomendasi SPPL, UPL/UKL maupun Amdal.

“Galian C kewenangan Dinas ESDM Provinsi. Kalau ada kaitan dengan dokumen lingkungan tapi harus masuk dulu di Tim BKPRD apakah sudah ada rekomendasi tidak di situ,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebuah usaha galian c harus melalui proses legal formal. Pertama me-

(Suara NTB/ist)

GALIAN C - Aktivitas galian C di Kecamatan Pemenang yang tidak berizin. Kecamatan Pemenang tidak direkomendasikan sebagai tempat galian C. ngajukan izin ke Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), selanjutnya mengajukan IUP ke ESDM Provinsi.

Dengan dasar itu, kemudian mengajukan dokumen lingkungan (SPPL, UPL/UKL, Amdal) ke Dinas LH kabupaten.

“Di LH kami lakukan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Kalau lengkap syarat, maka sesuai aturan dalam 7 hari kerja harus kita keluarkan rekomendasi. Setelah itu diajukan lagi ke provinsi untuk dikeluarkan izin operasional,” jelasnya.

Sony mengakui di Lombok Utara, hanya ada 5 lokasi galian C. Di antaranya lokasi ga-

lian C milik SKS di Sukadana, galian C di Samik Bangkol, galian C milik Kukuh Kridasworo dan lokasi galian C milik Beldur.

Seluruh lokasi galian C diatur sesuai Perda RTRW. Di mana kecamatan yang boleh digali adalah Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan dan sebagian Kecamatan Gangga.

“Yang di Pemenang setahu saya belum. Sebagai langkah tindakan kita, setelah Zuhur (kemarin) staf sudah kita minta turun. Dari laporan itu selanjutnya akan dirapatlan untuk diambil tindakan (ditutup),” demikian Sony. (ari)

Jadup Lambat

Pemda Bingung, Aturan Sering Berubah Tanjung (Suara NTB) Lambannya realisasi rehab rekon bagi korban gempa di Lombok Utara disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya menurut DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), lemahnya Pemda KLU menyediakan data sebagai acuan instansi pusat untuk mencairkan dana bantuan.

“Data KLU lemah, sampai sekarang saja masih belum jelas. Sekatang saya tanya, siapa yang membuat data untuk membohongi presiden bahwa rumah si A rusak berat dan mendapat Rp 50 juta padahal rumah rusak ringan?,” cetus Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, Senin (29/10).

Menurut dia, lemahnya data menunjukkan lemahnya koordinasi antara jajaran instansi di internal Pemda maupun dengan instansi pusat. Sedianya

data ini harus cepat diperoleh secara akurat. Dicontohkan Ardianto, penerima buku rekening Rp 50 juta yang langsung dari presiden tidak seluruhnya sesuai dengan fakta lapangan, sehingga data tersebut harus terverifikasi kembali.

Sementara pada data jaminan hidup (jadup), kata dia, Pemda masih belum mampu menunjukkan data lengkap sebagai acuan pusat untuk merencanakan anggaran di APBN. Terpisah, Kepala Dinsos PPPA Lombok Utara, Hadari, SP., kepada wartawan mengakui data jadup belum terselesaikan. Persoalannya, kata dia, petunjuk pemerintah pusat yang diturunkan melalui surat ke kabupaten berubah-ubah.

Awalnya data korban gempa sedang dalam proses penghimpunan sesuai arahan (mantan) Menteri Sosial, Idrus

Marham. Belakangan arahan dari pusat keluar lagi dengan arahan berbeda bahwa penerima bantuan jadup hanya mengarah pada korban yang rumahnya rusak berat.

“Surat yang ketiga lagi datang bunyinya jangan menjanjikan jadup kepada masyarakat.

Ini yang ke 0empat lagi datang format yang baru, baru saja saya terima. Sampai banyak surat.

Mana yang kita mau dengar?” papar Hadari.

Pada persoalan ini, Hadari tidak mau berdebat mengenai surat. Ia hanya menjanjikan akan menyediakan data secepatnya. Hanya saja ia belum berani memastikan berapa lama data jadup akan dikumpulkan dan disetorkan ke provinsi. “Kita akan rapatkan di rapim melibatkan camat.

Supaya cepat data ini terkumpul,” tandasnya. (ari)

lainnya muncul tidak dengan konsep pariwisata, misalnya Sembalun muncul dengan tanaman bawang putihnya tetapi kemudian terkenal setelah adanya pengembangan geopark Rinjani,” ungkapnya.

Ketua Panitia, Azizan Zuhri, menjelaskan, tujuan acara alunan budaya desa ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pringgasela dengan mengenalkan kerajinan masyarakat berupa tenun. Dalam event ini diadakan fashion show dengan menggunakan pakaian kerajinan yang ada di Pringgasela. ‘’Dan alhamdulillah sudah terjual sarung tenun sekitar seratus lebih,’’ ungkapnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, SH., MH., menambahkan rangkaian kegiatan Alunan Budaya Desa

IV Pringgasela antara lain pementasan wayang, zumba party, jalan sehat, pentas seni, pementasan gendang beleq, fashion show tenun Pringgasela kategori umum, SMA sederajat dan anak-anak, yang kegiatannya sampai tanggal 3 November 2018.

Acara ini diharapkan menjadi calender event yang dimasukkan oleh OPD terkait sebagai salah satu atraksi budaya di Lombok Timur, sebab kegiatan ini tidak saja menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara tapi juga penting sebagai upaya melestarikan budaya kita sendiri. Ke depan diharapkan panitia betul-betul mempersiapkan event ini dengan lebih baik, berkoordinasi dan didukung OPD terkait, sehingga dapat menjadi branding pariwisata Lotim. (rus)

Indeks Kerawanan Pemilu

Lotim Rawan Tertinggi Nasional Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditempatkan sebagai daerah yang rawan tertinggi secara nasional dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Status ini mengalami peningkatan dari sebelumnya pada IKP Pilkada 2018, Lotim dalam posisi rawan sedang, tetapi fakta di lapangan sangat kondusif.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lotim, Retno Sirnopati, menjelaskan, ditempatkannya Lotim sebagai rawan tertinggi secara nasional itu dilihat dari empat dimensi. Pertama, konteks sosial politik, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi. Selain itu, berdasarkan hasil rilis Bawaslu RI dengan penelitian ilmiah yang memperhatikan aspek metodologi, teori, teknis, analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

Menurutnya, IKP 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun pilkada 2018 lalu. Di mana, pada pilkada 2018, Kabupaten Lotim juga ditempatkan pada posisi rawan sedang. Kendati demikian, fakta di di lapangan sangat kondusif.

Dengan ditempatkannya Kabupaten Lotim pada posisi rawan tertinggi secara nasional. Ketua Bawaslu Lotim ini mengaku merupakan suatu rujukan untuk berusaha lebih maksimal di dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam tahapan pemilu. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, sep-

Muh. Saleh

erti kepolisian, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Lotim, Muh. Saleh, mengungkapkan tingkatan IKP Kabupaten Lotim merupakan prediksi hasil survei. Dari KPU Lotim tidak mengetahui itu merupakan hasil survei dari lembaga mana. Bahkan, kata Saleh, dari data Bawaslu bahwa Kabupaten Lotim ditempatkan sebagai daerah paling rawan se-Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu.

Namun dari KPU bukan pada posisi menilai tingkat kerawanan tersebut. Melainkan, KPU meyakini bahwa lembaga yang melakukan survei tersebut memiliki indikator-indikator tertentu, sehingga mengeluarkan kesimpulan.

M. Saleh mengaku dirinya pernah mengisi berkas formulir sejenis penelitian dari Bawaslu beberapa waktu lalu.

Selain diisi oleh KPU, di dalamnya juga terdapat kolom yang harus diisi oleh unsur kepolisian maupun oleh wartawan.

Kendati demikian, KPU sejauh ini belum menemukan adanya konflik pemilu yang dapat menghambat pelaksanaan dari pemilu itu sendiri.

Namun selaku penyelenggara, KPU menyiapkan SDM yang benar-benar mengemban amanah. Termasuk, memperbanyak koordinasi dengan stakeholder yang ada, baik dengan Bawaslu, pemerintah daerah, kepolisian maupun tokoh organisasi masyarakat.

“Namun secara umum, kita menilai bahwa Lotim sangat jauh dari yang dikategorikan rawan itu,” jelasnya. (yon)

Retno Sirnopati

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Jerogunung. Penyidik sudah mengantongi nama tersangka dalam kasus ini. Namun dalam penetapannya masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/10), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK., mengakui jika pihaknya masih menunggu hasil audit dari Inspektorat terkait kasus DD Jerogunung. Di mana, katanya, ada item yang membutuhkan hasil audit untuk melengkapi berkas hasil pemeriksaan. Berkas pemeriksaan dari aparat kepolisian sudah lengkap tinggal dilakukan penetapan tersangka. “Kita masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Hasil pemeriksaan yang kami lakukan sudah lengkap,” ujarnya.

Terpisah, Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, juga mengaku sudah tuntas melakukan proses audit terhadap DD Jerogunung. Hanya saja, pihaknya sedang memperdalam kaitannya dengan pengungkapan berdasarkan pelaporan. Untuk itu, ia sudah memanggil tim yang menangani kasus tersebut, karena masih ada beberapa poin yang belum tajam dalam laporannya.

“Untuk di lapangan sudah final. Tapi di laporannya yang masih ada perbaikan. Jadi percuma kalau bagus di lapangan namun di laporan kurang tajam,”ungkapnya.

Dipertajamnya laporan itu supaya hasil audit yang sudah dilakukan dapat diterima langsung sebagaimana kebutuhan dari pihak kepolisian, karena Inspektorat bersama tim dari PUPR akan menjadi saksi di pengadilan nanti. Dari hasil audit itu sendiri sudah ditemukan kerugian negara, namun ia mengaku tidak bisa menyebutkan hasil audit terhadap DD tahun Jerogunung tahun anggaran 2015-2016 tersebut. “Indikasinya atau potensi kerugian negara memang ada. Namun itu nanti ditentukan oleh pihak kepolisian,” ujarnya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tambah Tenaga Verifikator

Pemda Lobar Butuh Bantuan Pemprov Giri Menang (Suara NTB) Produsen panel rumah instan sederhana sehat (Risha) masih sangat terbatas di Lombok Barat (Lobar). Sejauh ini baru satu produsen panel Risha di Dusun Wadon Desa Kekait Kecamatan Gunungsari. Kapasitas produksi produsen panel ini pun sangat terbatas, satu kali produksi hanya mampu menyediakan panel satu unit rumah dengan jangka waktu produk butuh beberapa hari.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Lobar H. L. Winengan mengaku, jumlah rumah rusak berat yang harus diperbaiki mencapai belasan ribu rumah. Sedangkan untuk bantuan rumah sementara (huntara) bagi korban gempa kemampuan pemda terbatas.

Sejauh ini pihak provinsi mengalokasikan bantuan hun-

tara akan tetapi hanya memberikan bahan spandek.

“Kami minta ke provinsi, karena masih banyak rumah rakyat yang belum divalidasi hasil dari uji publik. Kami butuh fasilitator, untuk membiayai dan menggaji fasilitator itu sesuai Inpres menjadi tugas provinsi. Kami minta Rp500 juta ke provinsi untuk biayai

fasilitator. Jangan provinsi kasih bantuan hanya spandek saja,” ujarnya belum lama ini.

Ia mengaku, sudah menyampaikan hal ini ke provinsi saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Ia memprotes pihak provinsi, sebab bantuan yang diberikan hanya berupa bahan bangunan untuk huntara, itupun hanya bahan

spandek saja. Sedangkan bahan lain seperti kayu, triplek dan lain-lain tidak ada. Seharusnya kata Winengan, pihak provinsi memberikan bantuan huntara mengingat dana donasi yang diperoleh provinsi Rp30 miliar. Untuk itulah ia meminta agar bantuan provinsi berupa huntara dan pendanaan fasilitator agar proses verifikasi dan validasi rumah korban gempa lebih cepat. “Ini untuk mempercepat proses validasi.

Jangan donasi bantuan Rp 30 miliar itu dipakai beli spandek,” ujarnya mengingatkan.

Kepala Pelaksana BPBD

Lobar H. M. Najib mengaku terkait kebutuhan produsen panel Risha terbatas. Sejauh ini baru satu produsen panel yang sudah ada. Hal ini berdampak terhadap kemampuan aplikator dalam menyediakan panel. Sementara jumlah pokmas yang sudah siap dibangunkan huntara sebanyak 27 pokmas, pondasi bangunan sudah selesai semua hanya saja tinggal menunggu panel. “Karena itulah harapan kami ke kementerian terkait penyiapan aplikator. Infonya ada tambahan satu aplikator lagi, kami diminta menyiapkan lahan,”ujarnya.

Pengelolaan Limbah B3 dan Mercuri Dipertanyakan Giri Menang (Suara NTB) Komisi VII DPR RI yang membidangi energi mempertanyakan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari medis rumah sakit, puskesmas dan bahan baku energi batu bara yang diperlukan sebagai bahan bakar PLTU. Selain itu tak kalah berbahaya mercuri yang dipakai oleh penambang ilegal di sejumlah daerah di NTB seperti di Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng). Penanganan limbah ini dinilai belum dikelola dengan baik, sehingga harus menjadi perhatian serius oleh pemda sebab jangan sampai berdampak bagi masyarakat akibat terpapar oleh limbah ini.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi, Senin (29/10). Dijelaskan, limbah B3 ini dihasilkan dari medis rumah sakit, industri, pembangkit listrik tenaga uap. Sejumlah PLTU di Lombok menggunakan bahan bakar batu bara yang menimbulkan limbah B3 bisa berupa mercuri. “Pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu batu ini bisa menghasilkan ikutan berupa mercuri. Tidak saja penambang ilegal di Lobar dan Loteng yang menggunakan mercuri,” jelas Kurtubi.

Pengolahan batu emas juga menggunakan mercuri, jika dibuang ke sungai bisa membahayakan kesehatan dan lingkungan. Ia pun berharap agar lokasi tambang ilegal sebaiknya ditutup saja.

Ia menekankan pengolahan limbah B3 belum dibuat transparan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Ia berharap agar ada semacam laporan terkait pengelolaan limbah B3 ini. Termasuk pengelolaan limbah medis di rumah sakit, baik RSUD di provinsi dan kabupaten/kota yang banyak menghasilkan limbah medis setiap hari.

Sejauh ini, jelasnya, penanganan limbah ini belum jelas pengelolaannya, seperti lokasi pembuangan. Jika dikirim ke luar daerah tentu harus dibuka secara transparan. Pengiriman limbah ini, jelasnya, memerlukan biaya besar, sehingga perlu dipikirkan dibangun pabrik olahan limbah di NTB ke depan. Selain itu, ia melihat limbah mercuri belum ditangani secara baik, termasuk limbah batu bara dihasilkan PLTU juga tak dikelola. Ia mengaku akan mempertanyakan hal ini ke dinas terkait.

Direktur Verifikasi Pengelolaan limbah B3 dan non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Achmad Gunawan mengatakan terkait pengelolaan limbah ini sudah ditarget secara nasional 30 persen dikurangi dan 70 persen ditangani. Terkait komitmen memperhatikan NTB dari sisi penanganan limbah B3, pihak kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap limbah batu bara dan limbah B3 lainnya.

“Kami tetap mengawasi dan pembinaan,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar H. L. Surapati mengatakan, terkait penanganan limbah B3 berupa medis di rumah sakit sudah dilakukan penanganan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. “Kalau limbah tambang sudah ditangani, salah satunya dengan menutup lokasi tambang,”tegas Surapati belum lama ini. (her)

H. L. Winengan (Suara NTB/dok)

Pascarelokasi, Pedagang Sepi Pembeli

Lapor Secara ’’Online’’ KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) bulan Oktober ini telah meluncurkan Layanan Pengaduan Masyarakat (Ladumas). Sebuah aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat di daerah ini bisa melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi utamanya, secara online. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Kejari Loteng untuk melaporkan kasus dugaan korupsi.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Senin (29/10) kemarin, mengatakan aplikasi pengaduan online sudah tersedia di website Kejari Loteng. “Jadi masyarakat yang mau melapor bisa secara online sekarang,” terangnya.

Masyarakat, ujarnya, tinggal membuka website Kejari Loteng di www.kejaripraya.com. Di sana tinggal cari aplikasi Ladumas. Setelah itu masyarakat tinggal isi pengaduan atau laporan yang mau disampaikan. Adanya layanan tersebut masyarakat kini tidak perlu takut melapor ke kejaksaan. Jika mengetahui atau menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di wilayahnya. “Saat melapor masyarakat mungkin takut ketahuan. Tapi tidak perlu khawatir. Karena dengan Ladumas tersebut, seluruh identitas pelapor terjaga dan sangat dirahasiakan,” tegasnya.

Untuk menjaga kerahasian identitas pelapor tersebut, selanjutnya komunikasi antara penyidik kejaksaan dengan pelapor akan dilakukan via email. Setiap perkembangan penyelidikan kasus yang dilaporkan tersebut juga akan disampaikan secara berkala, sehingga pelapor tahu penanganan kasus tersebut sudah sejauh mana.

“Jadi sebisa mungkin, penyidik tidak bertemua atau bertatap muka langsung dengan pelapor. Hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung penyelidikan, nanti akan dikomunikasi melalui email,” terangnya. Sehingga pelapor diwajibkan untuk menyertakan alamat email sebagai jalur komunikasi nantinya.

Sementara nomor handphone tidak diwajibkan.

Untuk menghindari adanya pengaduan atau laporan fiktif, pelapor diharuskan menyertakan alat bukti pendukung awal. Hal ini bisa menjadi bahan kajian serta telaah oleh penyidik Kejari Loteng ketika akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. ‘’Soal apakah laporan tersebut bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, itu tergantung hasil kajian,’’ ujarnya.

Hasan Basri (Suara NTB/dok) (kir)

Mengantisipasi hambatan ketersediaan panel ini, masyakarat pun diimbau agar menggunakan alternatif rumah lain seperti Rumah Instans Konvensional (Riko). Sejauh ini ada tiga pokmas di wilayah Bengkaung Batulayar yang mau membangun Riko. Terkait kendala pembangun Riko menyangkut spesifikasi menurutnya bisa didampingi petugas.

Sebab jika berharap dan fokus pada Risha menurutnya sulit berjalan cepat. Ia menambahkan beberapa alternatif ini perlu ditempuh untuk mempercepat proses pembangunan rumah korban gempa. (her)

(Suara NTB/kir)

TES URINE - Kajari Loteng, Ely Rahmawati (kanan) menyerahkan urine untuk dites oleh petugas BNNP NTB, Senin (29/10).

Pejabat dan Pegawai Kejari Loteng Dites Urine Praya (Suara NTB) Sebanyak 49 pejabat dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) Senin (29/10) menjalani tes urine oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB. Tes urine yang dilakukan secara mendadak tersebut, dilakukan untuk memastikan lingkungan Kejari Loteng bebas dari peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Kepala Kejari (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H., MM., M.H., menjadi yang pertama di tes urine. Seluruh pejabat lainnya kemudian menyusul di tes urine yang berlangsung di kantor Kejari Loteng tersebut.

“Jadi semua kita tes urine, tanpa terkecuali. Mulai dari pejabatnya sampai petugas cleaning service hingga sat-

pam,” tegas Kajari Loteng, Ely Rahmawati, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya.

Pihaknya menggelar tes urine untuk memastikan lingkungan Kejari Loteng bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Walaupun pihaknya mengaku yakin kalau Kejari Loteng bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. “Untuk memastikan keyakinan kita kalau Kejari Loteng bebas dari penyalahgunaan narkoba maka tes urine ini dilakukan,” terangnya.

Hal itu penting dilakukan, karena bagaimanapun juga sebagai aparat penegak hukum jajaran Kejari Loteng pastinya kerap bersentuhan dengan kasus-kasus narkoba, sehingga sebagai aparat yang diberikan mandat untuk mendukung pemberantasan narkoba, pihak

kejaksaan haruslah bersih dan bebas dari peredaran narkoba maupun dari tindakan penyalahgunaan narkoba.

Disinggung hasil tes urine, Eli mengaku belum diterima.

Tapi pihaknya yakin, kalau dilihat dari fisik seluruh pejabat hingga pegawai Kejari Loteng bebas dari penyalahgunaan narkoba. Namun untuk pastinya, pihaknya masih akan menunggu hasil pemerikasaan dari BNNP NTB, selaku mitra.

Ke depan, kegiatan semacam itu akan digelar secara berkala. Apakah itu satu tahun sekali atau beberapa bulan sekali. Yang jelas, diupayakan secara berkala, agar sekecil mungkin potensi peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kejari Loteng bisa dicegah sejak dini.(kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pascadirelokasi ke pasar sementara yang berlokasi di belakang Kantor Camat Gunungsari, para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Omzet mereka pun menurun drastis. Kondisi ini menyebabkan para pedagang ingin kembali lagi ke pasar lama yang rencananya bakal dibangun menjadi taman kota. Bahkan para pedagang mengumpulkan tanda tangan baik dari pedagang, tukang ojek, sopir angkutan dan kusir cidomo untuk dijadikan dasar kembali ke lokasi pasar lama.

“Pedagang di pasar darurat Gunungsari mengeluhkan sepinya pembeli dan anjloknya omzet. Mereka ingin kembali ke pasar lama yang mau dijadikan taman kota,” kata Hisyamudin, salah satu warga yang memasukkan aduan ke Forum LLAJ Lobar, Senin (29/10).

Pedagang mengharapkan pemerintah mengizinkan kembali berdagang di pasar lama, karena pembeli gampang membeli kebutuhannya di pedagang. Hal ini, ujar sopir angkutan ini, jelasnya, para pedagang telah mengumpulkan tanda tangan dari para pedagang, tukang ojek, dan kusir cidomo dan sopir angkutan. Hanya saja para sopir belum tanda tangan.

Sebab ia selalu sopir juga dalam posisi dilematis, antara mendukung atau tidak. Sebab jika para sopir mendukung, pasti para sopir ini akan dijadikan

kambing hitam atas kemacetan yang akan kembali terjadi di jalur menuju Lombok Utara tersebut. Di sisi lain katanya pascarelokasi pasar penghasilan para sopir juga menurun disebabkan penumpang yang sepi.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Perhubungan Lobar Ahmad Saikhu mengatakan relokasi pasar Gunungsari yang dilakukan Pemda ke lokasi sementara merupakan solusi mengatasi kemacetan yang terjadi di jalur tersebut. Diakui mencari lokasi pasar darurat atau sementara ini saja begitu sulit. Diakuinya memang masih ada kekurangan yakni badan jalan yang sempit, namun hal ini akan dibenahi.

Sebab ke depan kemungkinan pasar darurat ini akan menjadi pasar permanen, karena jika mengembangkan pasar lama sangat susah.

Pihaknya sendiri mendukung pasar sementara menjadi pasar permanen, nantinya di pasar itu akan disiapkan terminal, sehingga tidak ada keluhan.

Anggota Forum LLAJ Lobar Ahmadi membenarkan adanya keluhan para pedagang tersebut. Bahkan ada tetangganya yang berhenti jadi pedagang di pasar, disebabkan gempa. Akan tetapi, jika keinginan para pedagang diikuti dengan pindah ke pasar lama tentu menjadi langkah mundur. (her)

Tak Terima Hasil Pilkades

Warga Mengadu ke DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Polemik terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir. Selain melayangkan gugatan atau keberatan ke tim penyelesaian sengketa pilkades di kabupaten, Senin(29/ 10), warga dari sejumlah desa yang tidak puas dengan pelaksanaan pilkades juga mengadu ke DPRD Loteng.

Mereka berasal dari Desa Selebung Rembiga, Janapria dan Labulia. Kemudian ada juga warga Desa Bangka dan Janapria serta Desa Langko.

“Tadi perwakilan warga dari sejumlah desa di Loteng yang menggelar pilkades sudah melayangkan pengaduan ke DPRD Loteng,” aku anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada Suara NTB. Pengaduan yang disampaikan rata-rata terkait dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkades dan beberapa dugaan terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik di pilkades termasuk perangkat desa. Ditambah pengaduan soal banyaknya suara batal, akibat

adanya coblos simetris.

“Hampir semua pengaduan yang masuk itu mempersoalkan masalah surat suara yang tercoblos dua kali karena kesalahan proses pelipatan. Yang oleh panitia desa dinyatakan tidak sah,” ujarnya. Padahal jika merujuk pada aturan yang ada, surat suara yang tercoblos seperti itu dinyatakan sah.

Dan, di beberapa desa surat suara yang seperti itu memang dinyatakan sah.

Untuk itu, ia cukup menyayangkan statemen pemerintah daerah yang terlalu cepat menyatakan kalau surat suara seperti itu tidak sah tanpa melalui mekanisme kajian dan telaahan terlebih dahulu. “Seharusnya dikaji dulu persoalannya. Baru keluarkan statemen,” kritiknya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera menyikapi persoalan tersebut dan tidak dibiarkan terlalu lama tanpa ada penyelesaian, karena dikhawatirkan bisa memicu persoalan yang lebih luas lagi di tengah masyarakat.

“Ini ada pengaduan, jadi segera disikapi. Jangan dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang jelas,” tegas Supli.

Masyarakat dalam hal ini juga hendaknya bisa menahan diri, lanjut politisi asal PKS ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan maupun pemerintah di desa.

Karena masyarakat yang lain juga tetap butuh pelayanan.

“Silahkan masyarakat menempuh jalur yang ada. Dengan melayangkan pengaduan, keberatan maupun gugatan melalui tahapan yang sudah diatur dalam perda. Jangan melakukan tindakan di luar kewajaran.

Karena itu bisa merugikan masyarakat itu sendiri,” ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, perwakilan warga Desa Bakan, Abdul Kadir Jaelani, mengatakan dalam proses pelaksanaan pilkades di desa cukup banyak dugaan pelanggaran yang terjadi. Apakah itu yang dilakukan oleh panitia desa maupun oleh petugas pemungutan suara. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah bersama DPRD Loteng, turun ke lapangan.

“Bagi kami kalah menang bukan soal. Tapi banyak sekali dugaan pelanggaran yang terjadi. Sehingga wajar warga mengadu,” sebutnya. (kir)

MENGADU - Sejumlah perwakilan warga mengadu ke DPRD Loteng terkait pelaksanaan pilkades, Senin (29/10).

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/her)

PEDAGANG - Pedagang di pasar sementara Gunungsari mengeluhkan sepinya pembeli. Mereka mengharapkan bisa kembali berjualan di pasar lama.

Korban Gempa Protes Tak Masuk Daftar Penerima Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Warga Gunungsari memprotes pihak Pemda Lombok Barat (Lobar) lantaran tak masuk daftar sebagai penerima bantuan stimulan. Korban gempa yang tinggal di beberapa dusun di Desa Sesela yang rumahnya rusak berat tak masuk daftar padahal sudah didata.

Bahkan setelah diuji publik pun nama korban gempa tetap tidak masuk daftar. Warga pun meminta tim Pemda segera turun melakukan verifikasi ulang ke daerah setempat.

Hal ini diakui Kepala Dusun Barat Kubur, Taufiq Nabil, Minggu (29/10). Diakuinya, di dusunnya beberapa warga korban gempa tak masuk data penerima bantuan. “Tidak hanya di dusun kami, ada juga korban gempa di dusun lain tak masuk,” kata Taufiq.

Bahkan lanjutnya, sarana untuk ibadah di dusun setempat tak terdata padahal rusak rusak parah akibat gempa. War-

ga saat ini dilanda was-was, lantaran takut tak mendapatkan bantuan akibat namanya tidak masuk daftar. Kondisi ini menambahkan beban warga, belum lagi mereka tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi logistik yang sangat minim.

Menjawab hal itu, Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Permukiman dan Perumahan Lobar L. Ratnawi menegaskan, pihak pemda sudah menempel daftar nama penerima di dimasing-masing kantor desa untuk dilaksanakan uji publik yang bertujuan untuk melaporkan kembali warga-warga yang belum terdata. Atas dasar hasil uji publik ini nanti pemda akan turun verifikasi lagi, sehingga akan diterbitkan SK Bupati susulan. “Kades atau kadus apakah sudah kirimkan hasil uji publik tersebut? Karena kita sudah bersurat dan memperpanjang masa uji publik,” imbuhnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

Evaluasi Pembangunan

Belum Ada Proyek Fisik Berpotensi Putus Kontrak Sumbawa Besar (Suara NTB) Kemajuan dalam pelaksanaan proyek fisik tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa masih terbilang aman.

Berdasarkan hasil evaluasi Bagian Pembangunan, meski beberapa pekerjaan terjadi keterlambatan namun tidak ada yang berpotensi akan putus kontrak.

Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin, Senin (29/10) kemarin menyebutkan, progres kegiatan fisik OPD di lapangan khusus yang tender, rata(Suara NTB/arn) rata berakhir pada bulan Zainal Arifin November mendatang. Progresnya dinilai cukup bagus dan tidak ada yang berpotensi akan putus kontrak. Meskipun ada yang progresnya belum 100 persen dan kontraknya segera berakhir. Dimana dalam Perpres 54 diatur apabila ada satu paket pekerjaan yang belum tuntas pada akhir masa kontrak, diberikan kesempatan oleh PPK dengan analisa yang sangat obyektif untuk menyelesaikan. Itupun dilihat dari progres pekerjaan hingga habis kontrak.

“Sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh Perpres 54, apabila batas waktu berakhir kontrak ternyata masih ada sisa pekerjaan fisik belum selesai, itu dimungkinakan diberikan ketambahan waktu 50 hari dengan penilaian dari PPK secara obyektif. Tidak ada kewenangan di kami. Cuma kami coba membangun komunikasi dengan PPK apabila kita lihat kondisi pekerjaan fisik yang ada di lapangan. Yang memberikan keyakinan PPK masing-masing. Hasil monitoring dan hasil kami panggil PPK pada prinsipnya tidak akan ada potensi (proyek) untuk putus kontrak,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari hasil monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, rata-rata memiliki komitmen untuk menyelesaikannya. Meskipun diketahui paket pekerjaan selalu terkendala tentang tenaga kerja. Karena yang datang bekerja rata-rata dari luar daerah seperti Lombok. Adanya kejadian gempa lalu banyak pekerja pulang melihat keluarganya.

“Paska gempa semua pelaksana pekerjaan di lapangan komit memaksimalkan tenaga kerjanyadan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan,” jelasnya.

Diakuinya, sejauh ini ada paket yang pekerjaannya molor seperti pembangunan Jembatan Sebeok. Kontraknya sudah berakhir, namun ada ketambahan waktu untuk menyelesaikannya. Paket lain yang berpotensi akan dilakukan perpanjangan yakni pembangunan SIKIM dan jembatan Sekayu-Berora.

Mengingat kontraknya berakhir awal November mendatang.

Meskipun demikian, saat ini pengerjaan tetap berlangsung di lapangan untuk mengejar keterlambatan yang ada.

“Tiga paket itu dalam pantauan dan monitoring kami. Kami tetap melakukan pemantauan lebih intensif,” tukasnya.

Pihaknya menyarankan kepada kepada seluruh konsultan pengawas agar dapat memantau, mendampingi dan memberikan masukan kepada PPK terhadap perkembangan paket proyek yang ada. Karena mereka yang tahu persis pekerjaan di lapangan. “Harapan kita ada fungsi dan peran yang maksimal dari konsultan pengawas. Karena kami tidak bisa setiap saat,” pungkasnya. (ind)

Festival MU Berkontribusi Bangun Budaya Sumbawa Sumbaawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah telah membuka Festival Moyo Utara 2 yang ditandai dengan pemukulan gong dan bagenang rame, Minggu (28/10) sore di Lapangan Sebewe Kecamatan Moyo Utara. Sebagai salah satu kegiatan pariwisata yang berkontribusi untuk membangun dan memberdayakan budaya Sumbawa.

Apalagi menurut Wabup, Dengan menyadari fenomena dan dampak globalisasi oleh eksistensi budaya lokal, maka diperlukan program pelestarian dan pengembangan guna memperkokoh tekanan budaya pada zaman sekarang. Sehingga, selain menjadi sarana pengelolaan yang sistematik, dapat memperoleh pengemasan produk-produk kebudayaan lapisan masyarakat sebagai upaya pelestarian budaya serta membangun kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri.

Kegiatan Festival Budaya Moyo Utara harus mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Moyo Utara. Mengingat sektor pariwisata merupakan sumber daya yang kuat yang dapat diandalkan. Dengan majunya wisatawan akan mampu menggerakkan ekonomi antar budaya.

Wabup berharap penyelenggaran Festival Moyo Utara 2 bisa menarik minat masyarakat sehingga timbul peningkatan karakter masyarakat Sumbawa yang mendukung dibidang pariwisata. “Kepada seluruh masyarakat kecamatan Moyo Utara agar bisa semakin terpenuhi nilai-nilai dan seni budaya daerah dalam segala segi harus tetap dilestarikan dengan semangat saling pendi, saling sakiki, saling satotang yang tertanam di dalam sanubari,” ungkap Wabup.

Sementara itu, Camat Moyo Utara Drs. Hasanuddin melaporkan bahwa Festival MU 2 merupakan salah satu ikhtiar dari masyarakat Moyo Utara untuk melestarikan nilai-nilai budaya, adat & tradisi tau Samawa. Rangkaian kegiatan pelaksanaan Festival MU 2 tahun 2018 yaitu Pawai Budaya yang diikuti oleh seluruh desa yang ada di kecamatan Moyo Utara, Pagelaran Seni antar desa, siswa SD, SMP & SMA yang dilaksanakan tanggal 28 – 30 Oktober 2018, Pawai Pelajar tanggal 29 Oktober 2018, Lomba Batuter antar anak SD, Ekspedisi Panglima Saleh yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2018.

“Ekspedisi Panglima Saleh pertama kali dilaksanakan karena Panglima Saleh merupakan salah seorang pejuang pada zaman kerajaan Sumbawa pada masa lampau yang hampir tidak diingat lagi oleh masyarakat. Dengan membangkitkan ingatan tentang adanya seorang panglima yang ditugaskan oleh kerajaan Sumbawa untuk menjaga wilayah kerajaan Sumbawa khususnya Moyo Utara yaitu Panglima Saleh,” ungkapnya.

Selanjutnya, kegiatan terakhir yaitu Sedekah Let sekaligus penutupan dari seluruh rangkaian acara Festival MU 2 tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Pantai Labuhan Sawo, Desa Penyaring tanggal 31 Oktober 2018. Camat Moyo Utara berharap penyelenggaraan Festival MU 2 tahun ini maupun tahun yang akan datang dapat menjadi kontribusi positif bagi masyarakat Kecamatan Moyo Utara untuk pembangunan, pengembangan, dan menanamkan kembali serta membumikan kembali nilai-nilai budaya, adat dan tradisi tau Samawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

FESTIVAL MOYO - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat membuka Festival Moyo Utara 2 yang ditandai dengan pemukulan gong dan bagenang rame, Minggu (28/10).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pembangunan Kelas Sementara Berjalan Lambat Taliwang (Suara NTB) Pembangunan kelas sementara untuk sekolah-sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjalan lambat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat, dari 42 sekolah setingkat SD dan SMP yang memerlukan ruang kelas sementara, baru 2 diantaranya yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar siswa.

Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin mengatakan, dua sekolah yang bangunan kelas sementaranya telah dapat digunakan itu diantaranya SDN Kokarlian dan SDN Meraran. “Ada satu lagi yang sudah hampir jadi yakni SDN 3 Seteluk. Kalau yang lainnya progresnya belum bisa dibilang maksimal,” katanya kepada wartawan, Senin (29/10).

Pembangunan kelas sementara ini ditangani sepenuhnya oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tajuddin mengatakan, sebenarnya pembangunan saat ini berjalan di seluruh sekolah. Hanya saja sejauh ini progres pembangunan untuk puluhan sekolah lainnya baru berkisar antara 20 sampai 50 persen. “Jadi masih jauh untuk dikatakan bisa digunakan,” timpalnya.

Terkait percepatan pembangunan ruang kelas sementara di puluhan sekolah itu, Tajuddin

mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana yang ditunjuk Kementerian PUPR. Dari hasil koordinasi itu, kontraktor pelaksana mengungkap berbagai alasan. Mulai dari material hingga proses ekspedisinya yang terlambat.

“Kami kira alasannya sangat klasik ya. Itu yang disampaikan ke kami tapi kita tidak tahu di internalnya seperti apa,” ungkapnya.

Jika mengikuti janji yang

sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PUPR dan kontraktor pelaksana. Ia menyatakan, penyelesaian pembangunan ruang kelas sementara bagi sekolah yang terdampat gempa sudah jauh dari target.

“Janjinya 30 Oktober ini semua sekolah sudah bisa menggungakan ruang kelasnya (sementara). Hari ini sudah tanggal 29 Oktober, tapi baru tiga sekolah yang selesai,” cetusnya.

Terakhir Tajuddin berharap, Kementerian PUPR memberi peringatan kepada kontraktor pelaksana. Mengingat ruang kelas sementara itu sangat dibutuhkan oleh sekolah guna menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa. “Apalagi sekarang

(Suara NTB/bug)

Tajuddin sudah mulai hujan. Kasihan anak-anak kalau terus belajar di bawah tenda mereka tidak bisa fokus mengikuti pelajaran,” imbuhnya.(bug)

Empat Desa Dilaporkan Penyimpangan APBDes di KSB

(Suara NTB/ist)

BAWAH LAUT - Prosesi upacara sumpah pemuda di bawah laut Pulau Moyo, Minggu (28/10) lalu.

Peringati Hari Sumpah Pemuda di Bawah Laut Pulau Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Fisheries Diving Club (FISHDIC) Fakultas Imu Perikanan dan Kelautan Univeristas Brawijaya Malang memperingati hari Sumpah Pemuda dengan cara yang tidak biasa. Mereka merayakannya di bawah laut Kawasan TWAL Pulau Moyo, Sumbawa. Sekaligus aksi bersih laut dalam menjaga lingkungan laut.

Demikian disampaikan Ketua Tim, Aura Rinjani kepada Suara NTB Senin (29/10) kemarin, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari acara Ekspedisi Carcharias yang telah dimulai sejak 25 Oktober lalu.

Upacara bawah laut ini diikuti 13 orang yang terdiri dari enam orang sebagai peserta. Satu orang sebagai team leader, dua orang sebagai tim rescue, dua orang sebagai underwater photographer, satu orang perwakilan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dan satu perwakilan dari komunitas Adventurous Sumbawa.

Persiapan dilakukan sejak 27 Oktober 2018 mulai dari pengisian tabung, pengecekan scuba set, dan gladi bersih.

Pada pukul 07.00 Wita, 28

Oktober, Tim Ekspedisi melakukan briefing yang dipimpin oleh Ketua FISHDIC, Aura Rinjani, dan dilanjutkan dengan loading-in barang ke kapal. Kapal yang digunakan milik nelayan Dusun Ai Bari.

Pada pukul 08.00 WITA, Tim Ekspedisi menuju lokasi Sumpah Pemuda.

Upacara dimulai pukul 08.40 WITA dengan durasi sekitar 15 menit. Cuaca cerah, matahari menyambut kedatangan Tim Ekspedisi dengan hangat. Arus dan gelombang cukup deras, namun masih tetap aman untuk melakukan aktivitas diving. Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Bawah Laut dilakukan di kedalaman 4-5 M. Visibility perairan berkisar antara 7-10 meter.

“Seluruh peserta yang mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda Bawah Laut memakai atasan kemeja batik, sebagai tanda cinta kami untuk Indonesia,” terangnya.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan dive clean action sebagai aksi langsung para pemuda Indonesia dalam upaya menjaga kelestarian laut Indonesia yang beragam. Dive

clean action dipimpin oleh Team Leader yaitu Salsabila Effany P berdampingan dengan perwakilan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dani Auliya. Lalu diikuti oleh peserta lain yang saling berdampingan. Sampah satu demi satu dikumpulkan dengan menggunakan net bag.

“Pada lokasi dive clean action hanya ditemukan sedikit sampah. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar 20-25 menit,” tambahnya.

Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Bawah Laut berlangsung dengan lancar.

Kegiatan tersebut ditutup dengan mengucapkan kalimat serentak “Siapa Kita? Indonesia” sebanyak 5 kali di permukaan air. Harapan ke depannya, kegiatan ini dapat menjadi contoh untuk para generasi muda agar lebih mencintai Bangsa Indonesia serta menjaga lingkungannya. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengangkat Pulau Moyo dan Dusun Ai Bari untuk bersaing menjadi salah satu destinasi tempat wisata, baik di wilayah nasional maupun internasional. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, masih terus mendalami laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan APBDes yang terjadi di empat desa. Empat desa tersebut yaitu Desa Kemuning, Desa Belo, Labuhan Lalar dan Desa Seteluk Atas.

Hanya saja dari tiga desa tersebut, baru satu desa yang sudah ditindaklanjuti (Desa Kemuning) sedangkan untuk tiga desa lainnya masih harus menunggu audit dari tim Inspektorat.

“Ada empat desa sesuai laporan yang diadukan oleh masyarakatnya dengan jumlah kerugian mencapai Rp1 miliar lebih. Hanya saja untuk sementara ini, tiga desa masih dilakukan pemeriksaan di Inspektorat. Sedangkan untuk desa Kemuning, saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dengan total kerugian mencapai angka Rp928 juta,” ujar Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra, SIK, Senin (29/10).

Dikatakannya, laporan pengaduan dari masyarakat yang mulai ditangani, ratarata menyangkut pelaksanaan

program fisik dan pembayaran pajak. Bahkan di Desa Kemuning misalnya ada puluhan kasus program fisik yang dilaporkan. Baik itu terkait dengan pembangunan fisik yang diduga fiktif, hingga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Kesimpulan itu juga berdasarkan hasil audit dari tim Inspektorat yang telah melimpahkan kasusnya ke APH (Polres).

Sedangkan untuk penyimpangan di desa Labuhan Lalar, ada tiga program yang diduga melenceng hasil audit Inspektorat.

Tapi dari dari hasil pendalaman di lapangan, ternyata ada sekitar 13 Program yang diselewengkan oleh mantan Kadesnya. Terhadap dengan temuan itu, pihaknya juga dalam waktu dekat akan segera melakukan kordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat begitu juga dengan desa lainnya.

“Masalah yang paling banyak diadukan yakni pelaksanaan program fisik dan masalah pajak yang diduga menyimpang.

Kita juga akan segera berkordinasi untuk penanganan lanjutan terhadap kasus tersebut dengan Inspekorat,” tandasnya. (ils)

Perpanjangan Kontrak Jembatan Sebeok Tak Libatkan TP4D Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah masa kontrak berakhir, proyek pembangunan Jembatan Sebeok, Kecamatan Orong Telu, dilakukan perpanjangan masa pekerjaan selama 50 hari. Namun perpanjangan tersebut tanpa adanya pelibatan pihak TP4D Sumbawa.

Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH membenarkan hal tersebut. Diakuinya, terkait perpanjangan tersebut, TP4D tidak pernah dilibatkan dan dimintai pertimbangan. Namun atas persetujuan dari PPK yang meyakini pekerjaan bisa diselesaikan dalam masa perpanjangan.

“Perpanjangan 50 hari yang saat ini dikerjakan bukan merupakan rekomendasi dan saran dari TP4D,” ujarnya, Senin (29/10).

Dijelaskannya, pihaknya sudah melaksanakan rapat den-

gan pihak terkait soal proyek tersebut. Namun pihak Inspektorat meminta kembali dilakukan rapat internal yang hanya melibatkan anggota TP4D. Dari hasil rapat nantinya, akan menghasilkan keputusan. Selain itu pihaknya di kejaksaan juga melakukan rapat internal.

Nantinya dari hasil rapat tersebut akan disampaikan.

Dalam rapat sebelumnya, lanjut Putra, PPK proyek tidak yakin pekerjaan bisa diselesaikan dengan masa perpanjangan.

Namun perpanjangan tetap dilakukan. Makanya TP4D belum menentukan sikap apakah akan melakukan pendampingan atau tidak dalam masa perpanjangan proyek tersebut.

“Kami ingin menyamakan persepsi. Karena untuk anggota TP4D secara keseluruhan belum ada keputusan terkait pendampingan,” pungkasnya. (ind)

Program Sanitasi dan Air Bersih Dinas PRKP Sumbawa

Monitoring IPAL Komunal di Rhee dan Utan, Partisipatif dan Berdayakan Perempuan SumbawaBesar(SuaraNTB)Satker Provinsi bersama Tim dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Bagian Pembangunan Setda Sumbawa dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan monitoring sanitasi dan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Khususnya IPAL di kecamatan Utan dan Rhee, terlihat besarnya partisipasi masyarakat sekaligus pemberdayaan kaum perempuan dalam proyek IPAL dimaksud.

Sebagaimana disampaikan Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Z. Arifin, S.Pt, M.Si, Senin (29/10) kemarin. Pembangunan IPAL komunal melalui Kelompok Swadaya Masyakarat (KSM) di wilayah Rhee Loka kecamatan Rhee dan Sabedo kecamatan Utan menunjukkan kemajuan fisik yang positif. Paling penting dalam proyek swakelola masyarakat ini memperlihatkan besarnya partisipa-

(Suara NTB/arn)

HAMPIR RAMPUNG - Salah satu IPAL Komunal yang pengerjaannya hampir rampung di wilayah Rhee. Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Z. Arifin bersama tim dari Pemprov NTB sedang melakukan monitoring pembangunan IPAL Komunal (foto kanan). si masyarakat setempat.

Bahkan lanjut Arifin, terlihat sekali peran kaum ibu ibu yang ikut terlibat secara langsung dalam membantu pengerjaan IPAL dimaksud. Dalam hal pemanfaatan barang bekas seperti botol aqua, untuk pembuatan rumah bakteri

yang nantinya dipasang dalam bak IPAL. “Jadi, selain bisa menyerap tenaga kerja, IPAL ini juga bisa membantu ekonomi ibu ibu dalam pembuatan rumah bakteri dari limbah botol bekas,” terangnya.

Diketahui, pembangunan dan penambahan IPAL komunal

tahun ini pada sejumlah lokasi di Sumbawa rata rata pengerjaan fisiknya sudah mencapai 70 persen. Tinggal menyisakan pekerjaan fisik seperti taman dan pagar keliling. Program sanitasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sumbawa ini tersebar di 40

lokasi, yang menyasar hampir semua kecamatan. Pencairan anggaran setiap IPAL sudah 70 persen sesuai dengan hasil progres pekerjaan fisik yang dicapai hingga sejauh ini. Rata rata, KSM sudah menyelesaikan pembangunan bak IPAL dan pemasangan jaringan. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

Pembahasan RAPBD 2019 Tunggu Jadwal Banmus Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini bersiap membawa proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) KSB 2019 ke DPRD setempat.

Asisten Ekonomi Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, tahapan pembahasan RAPBD 2019 di internal pemerintah sudah memasuki proses penyusunan RKA (rencana kerja anggaran). Namun demikian, pemerintah telah menyampaikannya ke DPRD untuk pem(Suara NTB/bug) bahasan bersama dengan H. Amry Rakhman lembaga legislatif tersebut.

“Kita sudah ajukan ke DPRD, tapi tunggu Banmus (badan musyarawah) untuk menyusun jadwal pembahasan bersamanya,” kata H. Amry kepada Suara NTB, Senin (29/10).

Ia berharap, DPRD KSB segera menyusun jadwal pembahasan RAPBD 2019. Sebab selain waktu yang semakin mepet, pekerjaan rumah pemerintah jelang akhir tahun juga semakin padat.

“Apalagi kita sekarang masih terus disibukkan penanganan pasca gempa. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita rampungkan dan APBD juga penting kita tetapkan tepat waktu.

Menurutnya, proses pembahasan anggaran idealnya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun jika waktunya diefektifkan dapat tuntas dalam 20 hari kerja. “Mudahmudahan minggu ini Banmus dan TAPD fixed dengan jadwalnya. Jadi kita bisa mulai membahas awal bulan depan dan ditetapkan di bulan yang sama juga,” sebutnya.

Sementara itu ditanya mengenai prioritas pembiayaan pada tahun 2019 mendatang. H. Amry menyebutkan, secara garis besar APBD tahun depan tetap akan memprioritaskan pembiayaan program visi misi pemerintah sesuai amanat RPJMD seperti agenda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Selain itu juga untuk membiayai agenda rehabilitasi pasca bencana gempa yang melanda.

“Terutama infrastruktur yang rusak tetapi tidak ditalangi anggaran pusat, kita akan fokuskan ke sana ya,” urainya.

Terakhir mantan kepala Bappeda Litbang KSB ini mengatakan, kemampuan anggaran daerah akan terus diakselerasikan sesuai kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Muara utama anggaran daerah itu untuk masyarakat ya. Jadi kita akan lihat skala prioritasnya mana dan itu yang akan kita dahulukan nantinya,” imbuhnya. (bug)

Bupati Ungkap Pemicu Keterlambatan APBDP Dompu Dompu (Suara NTB) Aksi “saling sandera” antar kelompok kepentingan disebut menjadi penyebab keterlambatan pengesahan dokumen APBD perubahan Dompu tahun 2018.

Padahal, Pemkab Dompu memiliki dokumen perencanaan lima tahunan dan setiap tahun yang mesti menjadi rujukan.

“Malam paripurna, sore masih (diotak atik). Si ini, si itu. Saya sampaikan ini, saya ingin mengatakan, inilah yang sebenarnya terjadi (dalam pengesahan APBD/APBDP),” kata H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan amanat inspektur upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Dompu, Senin (29/10).

Tahapan penyusunan APBD sudah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mengingatkan agar mengikuti tahapan waktu yang ditetapkan. Namun ini tidak sesuai tahapan jadwal karena adanya saling mengunci kepentingan. “Akhirnya dikunci seperti ini. Tidak usaha dibuka selama – lamanya,” katanya.

Dikatakan H. Bambang, hampir setiap tahun proses pembahasan APBD/APBDP selalu dihadapkan pada masalah

yang sama. APBD Perubahan 2018 tidak ada karena prosesnya belum pernah berubah dan selalu terlambat. Ia pun tidak ingin menandatanganinya karena ada tahapan proses yang tidak sesuai. “Saya minta dukungan ke ASN, jangan menuntut APBD perubahan tahun ini.

Saya ingin meyakinkan anda, Pemda tidak akan bubar gara – gara tidak ada (APBD) perubahan,” tegasnya.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi mengatakan, Pemprov tidak menolak dokumen APBD perubahan 2018 dan hanya mengembalikan untuk tidak dievaluasi karena sudah melewati batas waktu. Sesuai ketentuan, APBD perubahan harus disepakati bersama antara DPRD dan Bupati paling lambat 30 September tahun berjalan. Sedangkan Dompu menyepakati pada 12 Oktober.

Artinya perintah undang – un-

dang tiga bulan sebelum berakhir tahun berjalan sudah lewat.

“Kami sebenarnya prihatin juga. Kami sudah mengundang TAPD sejak 3 September. Kami bawa itu ke provinsi, hasil undangan yang kita layangkan.

Tapi mereka tidak indahkan TAPD ini. Kita sayangkan bahwa TAPD kurang pro aktif untuk menghadiri rapat – rapat itu. Yang muncul kemudian seakan – akan DPRD yang tidak mau membahas atau memperlambat.

Padahal DPRD tidak sendiri membahas, harus ada TAPD untuk menyelesaikan itu,” kata Yuliadin.

Yuliadin kemudian menampik anggapan bahwa molornya kesepakatan APBD Perubahan karena persoalan anggaran pokok pikiran (Pokir) Dewan yang besar dan tidak berimbang antara satu anggota dengan anggota lainnya.

“Kalau pemerintah menyampaikan gara – gara pokir, bu-

(Suara NTB/dok)

Hj. Iris Juita

(Suara NTB/Uki)

BERITA ACARA - Penandatangan berita acara sumpah jabatan oleh lima pejabat usai dilantik Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, di aula kantor Bupati Bima, Senin (29/10).

Dewan Soroti Lambannya Pengisian Kepala Dikbudpora Bima Bima (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Bima menyoroti kekosongan jabatan definitif pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora) Kabupaten Bima. Hingga saat ini, jabatan itu hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Jabatan ini sudah lama lowong dan bahkan hampir berjalan satu tahun,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Aminurlah, SE, Senin (30/10).

Aminurlah mendesak kekosongan jabatan tersebut perlu diisi secepatnya. Mengingat OPD itu sangat fundamental.

Jika tidak segera diisi, hal ini bisa menjadi tolok ukur komitmen Bupati Bima dalam memperbaiki sektor pendidikan di Kabupaten Bima.

“Ingin memperbaiki dunia pendidikan harus dimulai dari internal. Tapi kalau seperti ini kondisinya jangan harap kondisi pendidikan kita membaik,” katanya.

Karena tidak adanya pimpinan definitif pada OPD tersebut. Duta PAN ini menilai banyak fisik dan sarana sekolah di wilayah Kabupaten Bima kondisi bangunannya sangat buruk. Padahal dalam APBD, 29 persen larinya ke sektor pendidikan. Belum lagi dana tambahan APBD II dan APBN. “Saya berpikir disinilah peran Bupati Bima untuk mengambil keputusan. Karena Plt. tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan wewenangnya sangat terbatas,” terangnya.

(Suara NTB/uki)

Aminurlah Senin (29/10) kemarin, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, melantik lima pejabat struktural eselon II ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, di aula kantor Bupati Bima.

Empat dari lima pejabat yang dilantik tersebut untuk menempati jabatan OPD yang lowong selama ini dan hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt). Sedangkan satu orangnya dilantik sebagai staf ahli Bupati Bima.

Mereka yang dilantik diantaranya, Dr. Ganis Kristanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) kini menjadi Kepala Dikes. Kemudian Edy Tarunawan SH yang sebelum-

nya menjabat Sekretaris Kesbangpol kini menjabat sebagai Kepala Kesbangpol.

Selanjutnya Drs. Syahrul, kini menjadi Kepala BKD dan Diklat, yang sebelumnya sebagai Kabid Mutasi BKD dan Diklat. Kemudian Iwan Setiawan, SE ditunjuk sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang sebelumnya Kabag Ekonomi Setda Bima.

Serta satu lainnya Tajuddin, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Bupati Bima. Sebelumnya, Tajuddin menjabat sebagai Analis Farmasi Peningkatan Pendidikan Dikbudpora. Sayangnya, hingga saat ini masih ada jabatan lowong yakni Kepala Dikbudpora. Jabatan tersebut masih diisi oleh Plt. Indah berharap dengan dilantiknya sejumlah pejabat tersebut akan lahir inovasi untuk menemukan langkah produktif dalam melaksanakan tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. “Para pejabat yang dilantik hari ini agar bekerja menaati aturan yang berlaku. Menguasai bidang tugas, mampu memupuk koordinasi serta bersinergi dengan para staf lingkup instansi maupun perangkat OPD lainnya,” katanya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan untuk sesegera mungkin menginventarisasi serta menindaklanjuti berbagai permasalahan prioritas pada bidang tugasnya masing-masing. (uki)

HBY Soroti Peringatan Sumpah Pemuda Minus Kaum Muda Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menilai upacara peringatan hari sumpah pemuda tahun ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Tak ada barisan khusus yang dapat menunjukan eksistensi kalangan muda, baik mereka yang tergabung dalam karang taruna di desa maupun organisasi kepemudaan lainnya.

“Hari ini sama saja dengan hari sumpah pemuda sebelumnya. Tidak ada barisan pemuda, tidak ada barisan karang taruna. Kenapa? Saya

yakin mereka tidak diundang oleh panitia,” keluhnya usai membacakan sabutan Menteri Pemuda dan Olahraga di Lapangan Umum Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu, Senin (29/10).

Pun membuatnya selaku Inspektur Upacara (Irup) kecewa, di hari yang mestinya pemuda akan mendeklarasikan sumpahnya itu ialah tidak adanya dukungan sarana prasarana kegiatan yang memadai.

Bercita-cita menjadi orang sukses dan hebat menurutnya sangatlah penting, tetapi jauh

kan alasan. Kalau ada masalah, hadiri kita bicarakan sama – sama,” katanya.

Karena tidak ada APBD perubahan 2018, Yuliadin mengaku, pemerintah masih memiliki ruang untuk membiayai kebutuhan yang mendesak dan darurat sesuai ketentuan undang – undang. Pihaknya hanya akan mengawasi, penganggaran tersebut sesuai ketentuan atau tidak.

“Nanti kita hanya mengawasi saja, apakah seluruh pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan main daripada penggunaan anggaran,” terangnya.

Terhadap pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019, Yuliadin meyakinkan akan diselesaikan sebelum 30 November 2018 sebagai batas waktu pengesahan APBD murni. Kalau kembali molor lagi, maka kasus serupa seperti APBD perubahan 2018 akan terulang. Jika mengikuti APBD tahun sebelumnya, maka pembangunan akan terhenti karena hanya bisa membiayai biaya rutin saja.

“Maka saya ingatkan ke TAPD. Sebenarnya yang membahas anggaran ini, Bupati dan

DPRD. Kemudian Bupati mendelegasikan ke TAPD. Kalau mengacu ke peraturan pemerintah No 12, bila mana Bupati tidak mau menyepakati bersama APBD, maka ada sanksinya. Salah satu sanksinya bisa diberhentikan sementara. Kita akan beri surat peringatan melalui provinsi,” terangnya.

Ketua TAPD Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, dokumen KUA PPAS APBD perubahan 2018 diajukan pihaknya sejak 2 Agustus 2018. Setelah pengajuan dokumen itu baru dibahas menjelang batas waktu pengesahan dokumen APBD perubahan. “Tidak ada undangan untuk pembahasan lebih lanjut soal (APBD perubahan) itu, kecuali di injury time,” katanya.

Molornya pembahasan APBD perubahan, diakui H Agus Bukhari, karena adanya dinamika yang terjadi. Namun ia menolak berkomentar, dinamika dimaksud terkait tuntutan Dewan alokasi anggaran untuk Pokir yang akhirnya disepakati Rp6 miliar. “Saya tidak mau koment untuk (pokir) itu,” katanya. (ula)

Rp62 Miliar Dana Desa Mengendap, DPKAD Bungkam

Dompu Bisa Masuk Daftar Hitam Jika Tak Fungsikan RS Pratama Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu terancam dimasukan dalam daftar hitam di kementerian Kesehatan (Kemenkes) bila tidak segera mengoperasionalkan rumah sakit (RS) Pratama di Menggelewa. Akibatnya, Pemda Dompu akan kesulitan mendapatkan alokasi anggaran pusat untuk pembangunan bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Senin (29/10) mengungkapkan, Kabupaten Dompu akan masuk dalam catatan hitam oleh Kemenkes RI bila tidak segera mengoperasionalkan RS Pratama yang rampung dibangun tahun 2017 lalu.

Karena pembangunan RS Pratama merupakan program khusus pusat dan hanya beberapa daerah yang dapat karena dinilai sangat membutuhkan. “Karena ini sudah lama, nanti kita di-blacklist oleh Kemenkes kalau tidak segera mengoperasionalkan,” ungkapnya.

Ketika kena blacklist, kata Hj. Iris, Pemda Dompu akan sulit mendapatkan DAK bidang kesehatan dan ini yang harus dijaga. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya pada TAPD memutuskan. Dalam usulan anggaran operasionalnya sebesar Rp2,8 M dan disetujui Rp1 M. “Tapi belakangan hanya Rp700 juta. Ndak tahu setelah ini,” katanya.

Begitu juga dengan pembayaran tunggakan program jaminan kesehatan masyarakat Dompu (Jakkad) di RSUD Dompu yang direncanakan dalam APBD perubahan 2018. “Kalau soal (bayar utang Jakkad ke RSUD) itu, tergantung TAPD. Kita sudah mengajukan,” ungkapnya.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI yang juga ketua TAPD menyebutkan, ada 4 hal yang mendesak untuk bisa menambah belanja daerah dengan peraturan kepala daerah (Perkada) APBD perubahan 2018. Diantaranya kegiatan yang sifatnya mendesak dan berdampak merugikan, membayar utang yang sudah diaudit BPK, bencana alam, adanya dana transfer baru diluncurkan setelah APBD (murni) ditetapkan seperti DHCT (dana hasil cukai tembaku). Untuk DHCT bagi Dompu tahun 2018 sebesar Rp.4 M. Untuk pembayaran utang program Jakkad ke RSUD Dompu tahun 2016 – 2017 dan sudah diaudit BPK akan dibayar Pemda Dompu tahun 2018. Sementara untuk biaya operasional RS Pratama masih akan dibahas kembali bersama TAPD. “Ini kita mau membahas dulu,” katanya.

Ia pun mengaku, setelah merampungkan pembahasan dan penyusunan Perkada APBD perubahan 2018 akan disampaikan ke Provinsi dan meminta untuk difasilitasi oleh Dirjen BAKD Kemdagri.

“Nanti kita lihat. Ujungnya nanti. Kita akan minta untuk difasilitasi oleh Dirjen BAKD Kemdagri,” terang H Agus Bukhari. (ula)

Halaman 7

lebih penting ialah proses menyiapkannya. Jadi tidak boleh ada yang asal jadi apalagi yang penting kegiatan selesai. “Sekali lagi proses menyiapkannya, tidak boleh ada yang asal jadi, tidak boleh asal selesai dan tidak boleh ada yang penting ini selesai. Kita selalu saja dihadapkan pada masalah-masalah yang sama,” ungkapnya.

Sementara Ketua KNPI Dompu, Rihul Rahman, ST., selaku panitia penyelenggara ketika dikonfirmasi Suara NTB membantah tidak diundangnya kalangan muda pada

peringatan momen bersejarah ini. Cuma memang mereka yang tergabung dalam OKP, KNPI dan karang taruna ratarata statusnya sebagai pegawai di instansi pemerintah, sehingga hadir dalam kegiatan tersebut dengan seragam kopri untuk mewakili instansinya masing-masing.

“Di kantor mereka terikat dengan absen maka mereka memilih untuk hadir dengan seragam kopri, dan sebetulnya di resepsi malam penganugrahan KNPI Award ramai yang hadir karena dia tidak terikat,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut dia, ketidak hadiran kalangan muda ini juga besar kemungkinan akibat undangan yang disebar tidak sampai tujuan. Itu akan menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk bisa menunjukan perubahan, salah satunya dengan merencanakan upcara sumpah pemuda memakai pakaian adat nusantara di 2019 mendatang.

“Komitmen kita di tahun 2019 nanti upacara dengan tampilan yang beda, seluruh OKP dan pengurus kita menggunakan pakaian adat nusantara,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bima memilih bungkam soal Dana Desa (DD) tahap III yang masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bima.

Bahkan, Kepala DPKAD Kabupaten Bima, Ade Linggiardi, SE balik menanyakan hal tersebut ketika Suara NTB, mengonfirmasi dirinya terkait DD yang masih mengendap, Senin (29/10). “Dari mana anda tahu soal itu?” katanya menjawab balik pertanyaan soal DD yang masih mengendap.

Setelah dijelaskan mengenai hal itu, barulah Ade melunak.

Bahkan Ia meminta waktu untuk menjawabnya, setelah berkoordinasi dengan Bidang Keuangan. Bidang yang bertugas mencairkan DD dari rekening daerah ke rekening desa.

“Nanti setelah ada jawaban dari Bidang Keuangan saya akan jawab ya,” katanya.

Seperti diberitakan DD tahap III dengan total kurang lebih Rp62 miliar diperuntukkan bagi 191 desa di Kabupaten Bima hingga saat ini masih mengendap di kas umum Daerah.

Padahal dana dengan angka miliran tersebut telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) Bima beberapa waktu yang lalu.

Kepala KPPN Bima, Saprudin mengaku berdasarkan data

pada aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN). Aplikasi khusus yang digunakan untuk monitoring span dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan, hingga saat ini DD tahap III belum ditransfer ke RKUDes. “Masih belum ditransfer ke RKUDes,” katanya, Rabu (24/10).

Ia mengatakan, pagu anggaran DD diperuntukkan 191 desa di Kabupaten Bima tahun anggaran 2018 mencapai Rp156 miliar lebih. Dana tersebut direalisasikan selama tiga tahap dari RKUN ke RKUD. “Tahap pertama ada Rp31 miliar. Tahap II sebesar Rp62 miliar dan tahap III juga Rp62 miliar,” katanya.

Saprudin menjelaskan, DD tahap pertama sudah hampir diselesaikan. Hanya saja, tinggal tersisa ada 1 Desa. Sementara tahap kedua juga demikian, masih tersisa 21 Desa yang belum disalurkan. “Belum ditransfer ke RKUDes. Tahap ketiga juga seperti itu. Bahkan masih mengendap ke RKUD sampai sekarang,” katanya.

Ia juga tidak mengetahui persis alasan mengapa DD tersebut belum juga ditransfer atau disalurkan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa (Pemdes) meski telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat. “Soal ini bisa ditanyakan sama Pemerintah Daerah.

Tapi jika mengendap dan tidak bisa digunakan DD tahun 2109 mendatang bakal tidak bisa disalurkan,” katanya. (uki)

Bappenda Tergetkan Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi Dompu (Suara NTB) – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penggunaan menera telekomunikasi diperkirakan cukup besar. Dengan beban penerimaan Rp2 juta per menara saja, daerah bisa mendapat tambahan PAD ratusan juta tiap tahunnya. Potensi tersebut kini digodok Bappenda bersama instansi terakit regulasinya.

Kepala Bappenda Dompu, Ir. Armansyah kepada Suara NTB menyayangkan ketika potensi ini terus dibiarkan begitu saja, karena dengan total 98 menara yang terbangun jika dibebankan masing-masing Rp2 juta sudah pasti sumbangannya besar untuk daerah. “Kalau itu bisa kita terima tiap tahun, ya lumayan tinggal dikalikan saja Rp2 juta per menara,” kata dia usai mengikuti upacara hari sumpah pemuda, Senin (29/10).

PAD dari potensi ini tidak disentuh sebelumnya karena digugat dengan alasan tarif dua persen dikali nilai jual objek pajak yang ditetapkan sangatlah besar bagi para pengusaha. Sehingga oleh MK berdasarkan keputusan akhirnya meminta cara perhitungan diubah, yakni didasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi.

Atas perubahan itu, lanjut Armasnyah, pihaknya kini mengagendakan pertemuan dengan Dikominfo, DPMPTSP dan Bagian Hukum Setda Dompu guna menentukan lang-

kah terbaiknya. “Kita sepakati dulu, kan perdanya itu masih ada kesalahan cara perhitungan. Itu perda perubahan nomor 18 tentang pelayanan jasa umum kemudian ada perda perubahannya sedikit nomor 4 tahun 2017,” ungkapnya.

Belum diketahui pasti potensi PAD dari sektor itu akan rampung dibahas dan direalisasikan tahun ini, tetapi yang jelas prosesnya sudah awali untuk tidak menyiakan potensi yang sebetulnya sangat potensial untuk mendukung keuangan daerah, disamping sektor lain yang saat ini tengah berkembang seperti halnya usaha penangkaran sarang burung walet dan kos-kosan. “Kita selesaikan dulu pembahasan baru bisa kita tentukan kapan mulai dilakukan penarikan, karena sayang kalau potensi ini terus dibiarkan,” pungkasnya. (jun)

Armansyah

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

POLHUKAM

Halaman 8

KPU NTB Coret Tiga Caleg Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB memutuskan tidak mengajukan keberatan ke Bawaslu RI untuk mengoreksi keputusan Bawaslu NTB. Dengan demikian, KPU telah menerima keputusan Bawaslu NTB untuk mencoret tiga caleg DPRD NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

(Suara NTB/why)

MELANTIK - Kapolda NTB, Achmat Juri melantik enam Kapolres, di Mataram, Senin (29/10).

Enam Kapolres Dilantik Mataram (Suara NTB) Polda NTB merotasi enam Kapolres di jajarannya. Sejumlah catatan diberikan Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri.

Antara lain, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, pengamanan Pemilu 2019, dan tugas penegakan hukum.

Kapolres yang dilantik, Senin (29/10) yakni Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam; Kapolres Lombok Tengah, AKBP Budi Santosa; Kapolres Lombok Timur, AKBP Ida Bagus Winarta; Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suriyono; Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul Sinatrio; dan Kapolres Bima Kota, AKBP Erwin Ardiansyah.

Kapolda menerangkan, rangkaian Pemilu 2019 sudah dimulai. Momen sekecil apapun dapat dijadikan oknum untuk meraih keuntungan politik. Ditambah dengan bumbu informasi tak terverifikasi dapat mudah viral. “Kepolisian kerap menerima bola panas dari kondisi tersebut,” ujar Juri ditemui usai upacara pelantikan di Gedung Sasana Dharma, Mapolda NTB. Tantangan ke depan lainnya, sambung dia, yakni menjaga netralitas aparat penegak hukum selama pelaksanaan pesta demokrasi akbar di tahun 2019 mendatang. “Ciptakan Pemilu yang aman dan damai,” ucapnya.

Tugas lainnya yang perlu diperhatikan para Kapolres yang baru dilantik, yakni mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Kepolisian diberi tugas menjaga tahapan pemulihan pascagempa itu dengan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, sesuai perintah dalam Instruksi Presiden No 5/2018 tentang penanganan gempa di NTB. Pimpinan kepolisian kewilayahan diperintahkan untuk tetap dan lebih waspada serta sigap dalam menghadapi segala situasi. Berkenaan dengan psikologis masyarakat terdampak bencana serta potensi gangguan keamanan.

“Saya minta untuk turun ke lapangan, mendengar kesulitan, keluhan masyarakat, dan berbuat untuk masyarakat.

Jadilah motor penggerak dalam upaya pemulihan bencana utamanya Polres Lombok Utara dan Lombok Timur,” pungkasnya.

AKBP Saiful Alam menggantikan AKBP Muhammad yang pindah jabatan ke Kabagbinkar Biro SDM Polda NTB. AKBP Afriadi Lesmana promosi menjadi Wakil Dirbinmas Polda Jawa Tengah, posisi yang ditinggalkannya itu diisi AKBP Herman Suriyono.

AKBP Budi Santosa sebelumnya, pemeriksa madya Roprovos Divpropam Mabes Polri, menggantikan AKBP Kholilurrochman yang pindah tugas sebagai Kapolres Purbalingga, Polda Jawa Tengah.

AKBP Ida Bagus Made Winarta menduduki posisi yang ditinggalkan AKBP M Eka Fathurrahman yang mutasi tugas sebagai Irbidbin Itwasda Polda Jatim. Posisi yang ditinggalkan Winarta, diisi AKBP Erwin Ardiansyah. AKBP Tunggul Sinatrio menggantikan AKBP Yusuf Sutejo yang promosi menjadi Wakil Dirbinmas Polda NTB. (why)

KPK Pantau Langsung Sidang Muhir Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram melibatkan KPK dalam memantau perjalanan sidang perkara dugaan korupsi penerimaan fee proyek anggaran rehabilitasi pascagempa SD/SMP Kota Mataram dengan terdakwa H. Muhir. Komisi antirasuah mengirimkan dua pegawainya untuk menghadiri langsung persidangan hari ini.

Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana mengatakan, dua pegawai KPK diterjunkan ke Mataram sesuai dengan surat tugas yang ditandatangani Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Firli. “Mereka datang dengan maksud memantau perkembangan kasus H. Muhir,” ujarnya, Senin (29/10).

Dua pegawai KPK juga ditugasi membantu perekaman proses persidangan H. Muhir sampai akhir persidangan. Kedatangan dua pegawai sejak kemarin mengecek kesiapan perlengkapan alat rekam. “Menurut KPK kasus ini menarik perhatian masyarakat dan OTT pertama di luar yang dilakukan KPK. Makanya ini tetap dipantau,” ucapnya.

Jaksa penuntut umum Kejari Mataram akan menghadirkan saksi dalam persidangan yang rencananya dihelat Selasa (30/10) hari ini. Setelah dua pekan sebelumnya, digelar sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir tertangkap tangan diduga memeras mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom, Jumat (14/9) lalu. Politisi Golkar itu terjaring dalam operasi tangkap tangan Kejari Mataram. Jaksa menyita uang tunai Rp30 juta. Sehari sebelumnya, disita pula uang tunai sebesar Rp1 juta, ketika terdakwa dan korban Sudenom bertemu di warung makan pada petang hari.

Terdakwa Muhir diduga meminta fee proyek sebagai bagian dari lolosnya anggaran rehabilitasi pascagempa SD/SMP di Kota Mataram pada pembahasan APBD-P 2018 sebesar Rp4,2 miliar. (why)

Keputusan KPU NTB untuk tidak melayangkan keberatan, diambil setelah menggelar rapat pleno menyikapi putusan Bawaslu NTB. “Rapat pleno KPU putuskan tidak mengajukan koreksi keputusan ke Bawaslu RI,” ujar ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, Senin (29/10).

Tiga caleg yang diputuskan dicoret dari DCT oleh Bawaslu

NTB yakni, Baiq Novera Puji Astuti, caleg DPRD NTB nomor urut 5 dari PKB di daerah pemilihan (Dapil) NTB 8, Lombok Tengah Selatan.

Ia dicoret karena dinilai terbukti masih menjabat Kaur Keuangan di Pemerintah Desa Darek, Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Dan dalam proses pencalegan

yang bersangkutan tidak menyerahkan SK pengunduran diri dari jabatan sebagai Kaur.

Kemudian Drs. Zaenudin caleg nomor urut 5 dari partai Nasdem di Dapil NTB 7 (Lombok Tengah Utara), dan H. Ambar sebagai caleg urut 3 dari Partai Bulan Bintang (PBB), di Dapil NTB 8 (Lombok Tengah selatan).

dan mancanegara. Terutama untuk daerah tujuan wisata semestinya penanganan sampah harus ketat,”jelas Kurtubi, Senin (29/10).

Menurut Kurtubi, untuk daerah tujuan wisata seperti Mandalika dan Senggigi, Pemda harus persiapkan mulai dari bak sampah, pengangkutan dari TPS ke TPA. Jangan sampai sampah dibiarkan menumpuk di TPS sehingga memunculkan keluhan dari pengunjung karena terganggu bau dan pemandangan sampah yang menumpuk. Dia berharap kesadaran masyakarat agar membuang sampah di tempatnya.

Untuk itu perlu dilakukan

ga nomor urut yang dicoret tersebut akan dibiarkan kosong.

“Nomor urut tidak berubah.

Nomor caleg dicoret akan dibiarkan kosong” katanya. Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan Bawaslu NTB digelar, Kamis (25/ 10) pekan lalu, Bawaslu NTB menyatakan tiga caleg di DCT DPRD provinsi NTB dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Tiga caleg ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan harus dikeluarkan dari DCT,” kata Divisi Pengawasan dan Pencegahan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth. (ndi)

(Suara NTB/why)

BERKAS PERKARA - Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB menaikkan berkas kasus dugaan penyimpangan proyek gedung MAN IC Lombok Timur, Senin (29/10). Penyidik melimpahkan lagi berkas ke jaksa peneliti setelah melengkapi petunjuk P-19 jaksa.

Kasus MAN IC Lotim

Penyidik Limpahkan Lagi Berkas Tersangka Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB melimpahkan lagi berkas tersangka kasus proyek gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur. Berkas sebelumnya dikembalikan karena tidak lengkap. Berkas itu masih perlu diteliti jaksa lagi.

Penyidik mengantarkan berkas ke jaksa Kejati NTB, Senin (29/10). Berkas sebanyak tiga eksemplar yakni tersangka

PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan tersangka pihak rekanan pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK. “Berkas kita limpahkan lagi ke jaksa untuk diteliti kembali,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, dikonfirmasi kemarin. Dia menerangkan, berkas tersebut dilengkapi dengan hasil pemer-

iksaan tambahan sejumlah saksi. Termasuk di antaranya keterangan tambahan masingmasing tersangka.

“Isinya kan materi penyidikan. Ya intinya unsur materiil dan unsur formilnya yang kita penuhi,” ucapnya. Selanjutnya, pihaknya menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa.

Jika dapat dinyatakan lengkap, maka kemudian tersangka dan barang bukti akan segera dilimpahkan.

Parpol Koalisi Pendukung Jokowi -Ma’ruf Mulai Panaskan Mesin Politik Mataram (Suara NTB) Tim Kampanye Nasional pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) di NTB diminta untuk memasifkan mesin politik. Demikian antara lain hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Sabtu-Minggu (27-28/10) pekan kemarin di Surabaya.

Rakernas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi. Diantara memulai menggerakkan mesin politik partai koalisi sampai tingkatan struktur paling bawah untuk bergerak serentak memenangkan pasangan Jokowi - Ma’ruf pada pilpres 2019.

Sekretaris Tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf daerah Provinsi NTB, Made Slamet yang dikonfirmasi Suara NTB menyebutkan, seluruh elemen partai koalisi yang ada di daerah harus digerakkan semaksimal mungkin. “Kita dimin-

ta seluruh elemen partai koalisi baik struktur partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan seluruh anggota legislatif di semua tingkatan, serta seluruh anggota partai untuk bergerak serentak memenangkan pasangan JokowiMa’ruf,” katanya ketika dikonfirmasi, Senin (29/10).

Selain itu, rekomendasi rakernas juga untuk agar struktur pemenangan JokowiMa’ruf sampai tingkat desa harus segera dibentuk, guna mempercepat kerja-kerja pemenangan. Seluruh kelengkapan organisasi pemenangan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 November mendatang.

“Supaya lebih mudah jalannya koordinasi dan sinergi pemenangan antara partai, relawan, para tokoh dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya. Salah satu ujung

tombak untuk pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di akar rumput yakni para caleg seluruh partai koalisi.

Setiap caleg di semua tingkatan wajib melakukan sosialisasi pasangan calon guna meningkatkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf. Maka dari itu, partai diharapkan untuk melakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap para caleg yang keluar dari garis perjuangan. Sehingga dengan begitu, baru akan tercipta koordinasi dan kerjasama seluruh elemen pemenangan.

“Rakernas menyepakati penegakan sanksi disiplin organisasi bagi seluruh anggota dan kader partai yang terbukti mengkampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lain akan diberlakukan sesuai mekanisme dan peraturan setiap Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja,” pungkasnya. (ndi)

Kurtubi Soroti Pengelolaan Sampah di Daerah Wisata Giri Menang (suara NTB) Anggota komisi VII DPR RI, Dr H. Kurtubi mengatakan persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata begitu krusial sehingga harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah. Apalagi NTB sendiri dikenal sebagai daerah wisata, sehingga jika sampah tak mampu ditangani dengan baik akan berdampak terhadap para pengunjung baik wisatawan asing dan domestik.

“Jika sampah saja tidak mampu kita tangani maka akan berdampak terhadap turis naik dari domestik

Keduanya terbukti secara sah dan menyakinkan masih berstatus sebagai ASN. Kedua caleg tersebut ketika ditetapkan di DCT masih berstatus sebagai ASN aktif. “Karena tidak melakukan koreksi, maka kita akan tindaklanjuti keputusan Bawaslu NTB dengan mencoret tiga caleg itu dari DCT,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Aksar, setelah tiga caleg tersebut dicoret dari DCT sebagaimana keputusan Bawaslu NTB, maka parpol tidak bisa lagi melakukan perubahan, untuk menganti calegnya yang dicoret. Sehing-

sosialisasi yang menyeluruh ke semua pihak agar NTB dan Lombok sebagai tujuan wisata bisa terjamin dari pengelolaan sampah bisa mendukung lebih banyak lagi turis datang. “Sehingga sebagai kawasan wisata dari sisi kebersihan dan pengelolaan sampah bisa mendukung. Apalagi pascagempa sektor wisata ini menjadi mendorong kebangkitan dari bencana gempa,” ujarnya. Dalam hal ini jelasnya Perlu dibahas bersama dengan Dinas terkait baik Provinsi dan kabupaten-kota.

Ia sendiri selaku anggota DPR RI Dapil NTB terus berupaya membantu Pemda menangani

persoalan sampah. Misalnya melalui lobi ke pusat dalam hal ini kementerian terkait untuk memberikan bantuan berupa roda 3 pengangkutan sampah.

Pada kesempatan itu, ia memberikan 30 unit roda 3 kepada puluhan Kades dan lembaga yang ada di tiga kabupaten antara lain Lobar, Loteng dan Lotim. Terbagi atas 15 unit di Lobar, Loteng 8 unit dan 7 unit di Lotim. “Mudahan dengan bantuan kendaraan roda tiga pengangkut sampah ini bisa mengatasi persoalan sampah di daerah masing-masing,” jelasnya.

Direktur Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan non B3 KLH Lobar, Achmad Gunawan

mengatakan bantuan kendaraan R3 ini merupakan kerjasama antara kementerian dengan komisi VII DPR RI. Ia berharap kendaraan pengangkut sampah ini dipergunakan sebaikbaiknya untuk penanganan sampah di daerah.

Sementara itu Kades Sekotong Tengah, Lalu Sarapudin menyampaikan terimakasih atas bantuan kendaraan sampah dari kementerian Melalui lobi anggota DPR RI Dr. H. Kurtubi. “Kendaraan ini akan kami pakai untuk keperluan angkut sampah di wilayah kami,” jelasnya. (her)

Para tersangka diduga bersekongkol mengakali pekerjaan proyek senilai Rp9,6 miliar tersebut. Penyidik menemukan indikasi pidana korupsi penyimpangan volume pekerjaan yang tanpa dilakukan pengawasan konsultan.

Penyimpangan dalam proyek pembangunan dapur dan asrama putra senilai Rp9,6 miliar merugikan keuangan negara Rp750 juta, sesuai hasil penghitungan au-

ditor BPKP Perwakilan NTB. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Meski demikian, para tersangka tidak ditahan. Penyidik mengklaim para tersangka tidak berupaya melarikan diri.

Selama proses penyidikan mereka kooperatif. (why)

Pemda KLU Laporkan Pemilik Akun di Medsos Mataram (Suara NTB) Polda NTB tengah menangani laporan dugaan pencemaran nama baik via komentar di media sosial (medsos) Facebook mengenai dana bantuan perbaikan rumah terdampak gempa Lombok. Dua pegiat sosial Lombok Utara diklarifikasi penyidik. Salah satunya putra anggota DPRD KLU. Terlapor, Feri Herianto Ardi yang merupakan putra salah satu anggota DRPD KLU, mendatangi penyidik Subdit II Cybercrime Polda NTB, Senin (29/10), didampingi kuasa hukumnya, Lalu Anton Hariawan. Hari itu terlapor dimintai keterangan mengenai statusnya di Facebook, yang mengundang komentar terlapor lainnya, Nizam dengan nama akun Nizam EF Klu. “Soal apa isi statusnya, lalu seperti apa percakapan di dalam status itu,” kata Anton ditemui usai menghadap penyidik untuk mendampingi kliennya memberikan klarifikasi.

Nizam dan Feri dilaporkan pejabat Pemda KLU, yakni Sekda KLU, Kabag Hukum Setda KLU, dan Kasatpol PP KLU. Laporan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 3 UU RI No 19/ 2016 tentang perubahan atas

UU RI No 11/2008 tentang ITE. Sejauh ini, penyidik sudah mengklarifikasi sejumlah tujuh orang saksi. Serta mencocokkan dengan bukti dokumen elektronik, seperti salinan tangkapan layar percakapan dalam kolom status dan komentar Facebook.

Nizam dan Feri berbincang mengomentari unggahan Pak Dolah EF yang terbit 26 September 2018. Unggahan itu terkait dengan demonstrasi warga Lombok Utara di hari yang sama. Isi unggahannya mengenai tuntutan masyarakat korban terdampak gempa berupa realisasi dana bantuan, dana bantuan jaminan hidup, konsep bangunan Risha, audit bantuan eksternal ke pemerintah, serta audit konstruksi bangunan Pemda KLU. Di kolom komentar, Nizam mengkritisi kebijakan Pemda KLU. beberapa di dalam komentar, menurut pelapor, diduga memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Kami yakin, ada beberapa unsur delik yang menurut kami belum bisa terpenuhi. Sebagaimana UU ITE yang merupakan delik aduan,” ucapnya.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, dikonfirmasi terpisah mengaku akan mengecek laporan pidana tersebut terlebih dulu. (why)

(Suara NTB/why)

KETERANGAN - Tim kuasa hukum mendampingi Feri (kedua kiri) memberikan keterangan kepada penyidik Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB perihal dugaan pencemaran nama baik melalui komentar Facebook terkait penanganan gempa Lombok.

Selasa, 30 Oktober 2018

Pulihkan Pariwisata, Perbanyak Promosi Selong (Suara NTB) Pascagempa, Lotim terus berupaya melakukan recovery sektor pariwisata.

Salah satunya dengan gelaran sejumlah event pariwisata di destinasi-destinasi wisata. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Lotim, Akhmad Roji menyatakan perlunya memperbanyak event untuk mempercepat recovery.

Menjawab Suara NTB di Selong, Senin kemarin, Akhmad Roji menyatakan beberapa event sudah digelar. Antara lain, Gili Kondo Small Island Fest 27 Oktober lalu. Senin kemarin, (Suara NTB/rus) Alunan Budaya Desa PringAkhmad Roji gasela yang dihadiri langsung Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.

Desa-desa wisata juga Lotim diketahui memiliki event wisata sendiri dan memiliki ciri khas sendiri yang bisa dijual dan dipromosikan ke para wisatawan. Seperti Tetebatu, Pringgasela, Loyok, Masbagik Timur, Sembalun, Sapit, Sambelia, Ekas Buana dan desa-desa lainnya.

Diketahui, acara-acara di desa ini banyak dipromotori oleh para pemuda kreatif. Seperti yang dilakukan oleh pemuda Pringgasela dengan polesan Alunan Budaya Desa. Kegiatan event wisata yang digelar kali keempat ini digelar cukup dramatis dan didatangi banyak wisatawan.

Kegiatan event wisata yang digelar ini harapannya bisa memberikan efek besar kunjungan wisatawan dan pengaruhnya pada produk lokal desa. Tenun Pringgasela misalnya, bisa semakin berkembang. Bisa juga digunakan sebagai baju seragam apartur sipil negara.

Komitmen Pemkab Lotim di bawah pimpinan Bupati H.M. Sukiman Azmy dan wakil Bupati H. Rumaksi dinilai luar biasa. Ke depan, diyakini pariwisata Lotim akan berkembang dengan baik.

Apalagi Bupati menantang para investor membangun hotel dan pusat perbelanjaan di Terminal Pancor. Hotel berbintang lima yang diinginkan Bupati akan dapat menjadikan Lotim nantinya sebagai salah satu tujuan wisata MICE. Ada pusat petemuan di Lotim. “Selama ini kan Lotim belum punya, kita juga turut dorong terbangunnya hotel bintang lima seperti keinginan Bupati. Jadi, Lotim tidak saja tempat buang puntung rokok,” imbuhnya.

Konsep sederhana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya adalah dengan cara mengundang para wisatawan. Para wisatawan sendiri setelah datang juga bisa mempromosikan sendiri hasil kunjungannya di negara masing-masing. (rus)

SUARA NTB

Halaman 9

Perpamsi : Sumber Mata Air Terus Menyusut Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu belakangan, ketersediaan air bersih dari pipa-pipa PDAM menjadi persoalan. Terutama di wilayah selatan Pulau Lombok, pun halnya dengan Pulau Sumbawa. Sumber-sumber mata air mengalami penyusutan.

Dampaknya, distribusi air ke pelanggan-pelanggan mandek. Di Lombok Timur, masuk bagian selatan, dalam beberapa bulan terakhir nyaris distribusi air hilang dari keran PDAM. “Di tempat saya di Rensing, sudah 3 bulan ndak pernah ada air PDAM,” kata Ridwan kepada Suara NTB. Di tempat-tempat lain yang relatif jangkauannya jauh dari sumber-sumber air PDAM, air tak mengalir. Jangan berharap ada aliran di siang hari. Pada malam haripun, harus

menunggu waktu jelang tengah malam untuk mendapatkan air PDAM. Mengalirnya air tengah malam, bisa jadi di pengaruhi tingkat penggunaan air di hulu yang berkurang akibat aktivitas orang yang bekurang. Demikian halnya di Kota Mataram, debit air mengalami penurunan.

Apalagi saat musim kemarau seperti saat ini.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air.

Tidak jarang pelanggan menyiasatinya dengan memasang mesin penyedot. Agar debit air

yang diterimanya mengalir deras. Selain itu, pemasangan tandon menjadi alternatif yang banyak dijumpai saat ini.

“Saya ikut gunakan sumur bor. Ndak bisa ngandelin air PDAM,” kata Sukri, salah satu pelanggan PDAM di Kota Mataram.

Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Pepamsi) Provinsi NTB, H. L. Ahmad Zaini, ST, MT tak menampikkan keadaan ini. Belakangan ketersediaan air di sumber-sumbernya mengalami penyusutan. Apalagi setelah

gempa mengguncang selama sebulan sejak 29 Juli 2018 ini.

Sumber-sumber mata air menghilang. Bisa jadi karena pengaruh pergeseran tanah, katanya kepada Suara NTB. laporan yang diterima dari beberapa anggota Perpamsi di NTB. Keadaan di beberapa wilayah bahkan terbilang parah. Terutama di Wilayah Selatan Kabupaten Lombok Tengah.

“Setengah mata air hilang di Lombok Tengah,” kata Direktur Utama PDAM Giri Menang ini mengkonfirmasi.

Jika dirata-ratakan, sekitar 30 sampai 40 persen terjadi penyusutan sumber-sumber air. Sumber mata air yang dikelola PDAM Giri Menang, penyusutannya 25 persen.

Karena itulah, perusahaan

harus menyiasatinya agar pelanggan mendapat distribusi air yang merata.

Tidak ada pilihan, selain bersabar dan menunggu musim hujan. Mengelola ketersediaan air di bendunganpun keadaannya demikian.

Sejumlah bendungan yang tersebar di provinsi ini, genangannya terus menyusut.

“Alternatifnya kami akan bahas dalam jangka pendek dengan Perpamsi. Secara khusus, PDAM Giri Menang akan menambah sumber mata air dengan pengeboran,” kata L. Zaini. Kepada pelanggan, ia juga mengimbau untuk lebih bijak. Selain itu, harus menyediakan tempat-tempat penampungan untuk tabungan air malam hari. (bul)

Ekspansi ke Lombok PT. FWD Life Indonesia, asuransi jiwa berbasis layanan digital merambah pasar Lombok, NTB. Asurasi jiwa dengan perusahaan induk di Singapura ini resmi membuka kantor cabangnya di Mataram pada akhir pekan kemarin.

Membuka kantor cabang di ujung timur lantai dasar Lombok Epicentrum Mal, FWD Life sementara ini fokus akan merekrut agen yang akan bergerak menjadi petugasnya di lapangan. FWD Life ini pada dasarnya bukan pemain baru di dunia asuransi. Saat ini, terdapat 11 kan(Suara NTB/bul) tor cabang di kota-kota beChoo Sin Fook sar di Indonesia. Termasuk di Mataram yang baru dibukanya.

Industri keuangan, asuransi di dalamnya, kata Director & Chief Agency Officer FWD Life Indonesia, Hendra Thanwijaya memiliki peluang pasar yang cukup terbuka di provinsi ini. Bahkan FWD Life menyediakan produk yang sesuai dengan karakter masyarakat NTB yang religius. Produk asuransi jiwa berbasis syariah.

Tantangan terbesar dunia asuransi adalah merebut kepercayaan publik. Selain itu, keterjangkauan layanan menjadi faktor yang sangat penting. Karenanya, sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, FWD Life hadir dengan menawarkan one stop solution application, FWD Max, sebuah aplikasi asuransi berfitur lengkap yang memberikan kemudahan bagi nasabah, agen, maupun public (non nasabah) untuk menemukan informasi mengenai asuransi, membeli dan klaim asuransi mereka.

Masuk langsung dengan membuka kantor cabang di Mataram, FWD Life kata Hendra, sementara ini akan fokus pada perekrutan agen. Targetnya 200 agen di tahun 2018 ini telah tercapai. Saat ini, sebelumnya dengan kantor layanan yang ada di Denpasar, FWD Life telah memiliki 141 agen.

Menandai masuknya di provinsi NTB, FWD Life sekaligus melaksanakan program CSR dengan merenovasi Taman Ceria yang ada di Udayana, Mataram. Presiden Direktur FWD Life, Choo Sin Fook mengatakan langkah awalnya mendukung pemulihan psikologi pascagempa.

Bambang S. Antariksawan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mengatakan, masuknya FWD Life diharapkan dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat di provinsi ini.

Kebutuhan akan jasa keuangan saat ini semakin meningkat kata Bambang. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya jenis produk jasa keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya kebutuhan produk asuransi yang dewasa ini semakin disadari kegunaannya dan telah menjadi salah satu kebutuhan yang utama dalam hidup sehari-hari.

Masyarakat, kata Bambang semakin menyadari ada risiko yang mengancamnya. Baik risiko kehilangan harta benda karena bencana, sakit, bahkan risiko kematian. Asuransi adalah langkah preventif guna mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi, baik pada diri sendiri maupun keluarga.

Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016, tingkat literasi keuangan di NTB baru 21,45 persen. Sedangkan tingkat inklusi mencapai 63,27 persen.

Hal itu menunjukkan masyarakat semakin aktif dengan layanan jasa keuangan.

Saat ini jumlah perusahaan asuransi di Provinsi NTB tersebar 16 kantor cabang, 4 kantor cabang pembantu dan 19 kantor cabang pemasaran. Secara nasional, pendapatan premi asuransi jiwa hingga Agustus 2018 telah mencapai Rp114,8 triliun. Sedangkan premi asuransi umum Rp49,3 triliun. Data tersebut, kata Bambang menunjukkan pemanfaatan layanan produk asuransi semakin meningkat dan mendorong peningkatan kesejahteraan.

Meski demikian, Bambang mengatakan peningkatan pemanfaatan produk jasa keuangan oleh masyarakat ini harus diimbangi dengan pengetahuan terhadap produk jasa keuangan yang digunakan agar masyarakat dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik dan terhindar dari investasi bodong yang merugikan.

“Ini menjadi tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat agar bisa memilih produk yang tepat bagi kebutuhannya,” demikian Bambang. (bul)

(Suara NTB/yon)

PAKET SANDANG PANGAN - Sejumlah pekerja saat mengangkut paket sandang pangan untuk didistribusikan ke masing-masing kecamatan, Senin (29/10).

Paket Sandang Pangan Lotim Mulai Didistribusikan Selong (Suara NTB) Pengadaan bantuan paket sandang pangan Lotim 2018 senilai Rp25 miliar yang dihajatkan untuk 80.000 warga miskin di Kabupaten Lotim mulai didistribusikan oleh Pemkab Lotim ke masyarakat penerima manfaat. Pasalnya, hingga saat ini 11 Kecamatan dari 21 Kecamatan di Lotim yang sudah menerima bantuan yang rutin disalurkan setiap tahun tersebut.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin, (29/10), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket sandang pangan Lotim 2018, Rusman, mengatakan bahwa pendistribusian paket sandang pangan saat ini sudah mema-

suki 11 kecamatan. Pendistribusian dilakukan lebih cepat dari masa kontrak pendistribusian hingga Bulan Desember mendatang. Sejumlah item barang dalam paket tersebut secara keseluruhan sudah didatangkan oleh pihak rekanan dan saat ini barangnya sudah dititip sementara di lapangan futsal sport hall GOR Selaparang Selong. Dalam pengadaan paket sandang pangan itu, terdapat 7 item paket sandang pangan berupa sarung, mie instan, minyak, sirup, beras, biskuit dan gula.

“Semua item barang sudah lengkap. Sehingga yang sudah dilakukan pengepakan kita langsung kirim ke kecamatan.

Dan saat ini sudah 11 kecamatan yang sudah menerima,” ujarnya.

Rusman menargetkan jika proses pendistribusian dapat tuntas minggu ini, mengingat semua item barang sudah tersedia Ia mengapresiasi pihak rekanan yang dimenangkan dalam proses tender di ULP cukup bonafide sehingga pengadaan paket sandang pangan 2018 senilai Rp25 miliar ini berjalan dengan baik dan lancar. Rusman mengaku turun langsung ke setiap kecamatan untuk melakukan serah terima. Kemudian pemerintah kecamatan mendistribusikan ke masing-masing desa. “Tugas kita sampai kecamatan.

Material Hasil Pengerukan Dibuang ke Tengah Laut Selong (Suara NTB) Setelah dua kali gagal dilaksanakan, akhirnya pengerukan Kolam Labuh Pelabuhan Labuhan Haji bisa dilaksanakan.

Pengerukan sudah dilaksanakan sepekan terakhir. Hasil pengerukan berupa material pasir dan batuan ini dibuang ke tengah laut.

“Material buang ke laut sejauh 3 sampai 5 mil, tidak dilakukan di darat karena harus ada izin reklamasi,” ucap Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sosiawan Putraji di Selong, Senin (29/10) kemarin. Pengerukan yang dilaksanakan oleh rekanan PT Cakra Multi Perkasa dari Jakarta itu selama ini berlangsung aman dan lancar.

Sesuai rencana, pengerukan kolam labuh sampai minus 5,4 meter saat air laut sedang surut terendah. Atau bisa kendalaman minus 6-7 meter saat pasang tinggi. “Progres sudah baik, dan kita optimis sejak penandatangan kontrak akan dilaksanakan selama 65 hari,” ungkapnya.

Menurutnya, selama tidak terjadi force majeure seperti musibah gempa maka tidak akan terkendala. Putraji menjelaskan, proses sebelumnya hingga terlaksananya pengerukan ini cukup panjang.

Begitu izin lingkungan selesai, tidak cukup untuk memulai pengerukan sehingga harus ada

(Suara NTB/rus)

Kapal keruk item izin lain. Seperti rekomendasi dari pelabuhan, rekoemndasi keselamatan pelayaran, Izin navigator dan surat izin kerja keruk dari Bupati terakhir. “Bupati sudah tandatangan pada 20 Oktober lalu dan setelah itu baru bisa dikeruk,” tuturnya.

Pengerjaan pengerukan kolam labuh oleh rekanan dari Jakarta ini dilaksanakan 24 jam. Hal ini dilakukan untuk mengejar target. Yang menjadi kesimpulan terakhir dari hasil pekerjaan pengerukan ini adalah kedalaman. Bukan kubikasi. Sehingga ketika belum dalam sesuai hasil kesepakatan maka belum boleh berhenti.

Material yang dikeruk ini, sambungnya berupa pasir keras.

Ada juga karang keras. Sehingga dilakukan upaya hentak dulu

baru bisa diangkut ke luar. Kapal yang digunakan sementara ini ada empat unit. Informasi dari rekanan, akan ditambah sehingga totalnya enam kapal akan beroperasi untuk pengangkutan material.

Kapal canggih keruk yang bekerja pun diakui cukup canggih. Setelah keruk dibawa ke kapal pengangkut lalu dibuang ke tengah laut sesuai wilayah yang ditentukan. Bahkan sebelum bekerja, sudah melibatkan para nelayan yang sudah memahami musim datangnya arus.

Ditambahkan, Desain dermaga diakui sejumlah konsultan sudah bagus. Pelabuhan yang status lokal ini perlu dikembangkan ke depan dan perlu penambahan pemecah gelombang. (rus)

Nanti pemerintah kecamatan yang mendistribusikan ke masing-masing desa untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dalam pendistribusiannya, kata Rusman, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun. Apabila ditemukan adanya oknum yang melakukan pungutan kepada masyarakat, ia mengimbau supaya masyarakat secepatnya melapor karena masyarakat yang sudah terdaftar namanya menerima paket tersebut secara gratis.

“Sudah ada ongkos kirim atau pembiayaan dari pemerintah. Jadi masyarakat penerima tidak dibebani biaya apapun,” terangnya.

Adapun 11 kecamatan yang sudah menerima diantaranya,

Kecamatan Sembalun, 1.400 KK, Sambelia, 2.200 KK, Pringgabaya 4.750 KK, Suela, 1. 700 KK, Wanasaba, 2.600 KK dan Suralaga sebanyak 4.150 KK. Selanjutnya untuk Kecamatan Sukamulia, 2.550 KK, Labuhan Haji 7.520 KK, Masbagik 4.750 KK, Terara, 4.050 KK dan Pringgasela sebanyak, 3.550 KK, sehingga total yang sudah menerima sebanyak 39.220 KK. “Untuk kecamatan yang belum, saat ini terus berjalan. Berapa jumlah yang sudah dilakukan pengepakan langsung kita distribusikan. Target kita minggu ini sudah tuntas. Proses pengepakan kita libatkan masyarakat sekitar,”ujarnya. (yon)

DPRD Apresiasi Gaya Pemerintahan Gubernur NTB Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan hukum, pemerintahan dan keamanan, memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, yang tidak hanya bekerja dari belakang meja. Namun langsung turun untuk mendengarkan laporan dari masyarakat langsung atas kinerja dari jajarannya dalam memberikan pelayanan.

“Saya melihat pak Gubernur tidak hanya sekadar live service, tapi dia konkret. Artinya dia turun langsung ke masyarakat, melihat, mengamati dan mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi masyarakat,” kata anggota komisi I, H. M. Rais Ishak kepada Suara NTB, Senin (29/ 10) menilai gaya pemerintah Dr. Zul, sapaan akrab Gubernur NTB periode 2018-2023 tersebut.

Politikus partai Demokrat tersebut berharap dapat ditiru oleh pejabat birokrasi Pemprov NTB. Kebiasaan menerima laporan dari belakang meja harus mulai dikurangi, namun perlu diperbanyak turun langsung ke lapangan. “Ini patut ditiru sama pejabat-pejabat Pemda, agar jangan hanya sampaikan laporan asal bapak senang. Tidak saja hanya bekerja di belakang meja, tapi juga turun dengarkan masyarakat,” katanya.

Dikatakan oleh Moh. Rais, tradisi silaturahmi Dr. Zul tersebut yang dilakukan secara reguler di setiap kesempatan, menurutnya paling tidak bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, bahwa akan lebih baik NTB ini. “Jadi dengan menerima langsung dari masyarakat, maka pak gubernur tahu apa yang harus diperbaiki. Di mana letak program pemerintah yang tersumbat, cepat ketahuan,” katanya.

Dia melihat Dr. Zul telah menunjukkan bahwa ia lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu terobosan yang cukup berbeda dari pemerintah sebelumnya yakni dengan memberikan ruang kepada masyarakat umum setiap hari Jumat untuk berdialog langsung dengan gubernurnya.“Baru kali ini kita lihat gubernur yang lebih banyak menerima masyarakat secara langsung. Tradisi ini perlu terus dijaga,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Manggaukang Minta Perpustakaan Tidak Dipandang Sebelah Mata Mataram (Suara NTB) Rapat pimpinan (rapim) tingkat Pemprov NTB, Senin (29/10) yang dipimpin Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., dimanfaatkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dr. H. Manggaukang Raba, MM., untuk menyampaikan kondisi di dinas yang dipimpinnya. Sebagai pimpinan yang dilantik belum sebulan ini, mantan Staf Ahli Gubernur NTB prihatin dengan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB yang terkesan dipandang sebelah mata dari sisi penganggaran.

Selama ini, perpustakaan dan kearsipan masih belum mendapatkan perhatian seri-

us, karena setiap bidang memiliki anggaran yang sangat terbatas. Bahkan, ada seksi di

salah satu bidang yang tidak memiliki anggaran. Angga – sapaan akrab mantan Kepala

Biro Perekonomian Setda NTB ini menyebut, ada 1 bidang yang memiliki anggaran hanya Rp47 juta dalam setahun.

Sementara kinerja staf yang ada di bidang tersebut dari pagi hingga pukul 18.00 sore.

Menurutnya, anggaran tersebut sangat tidak sebanding dengan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat dari pagi hingga sore hari. Untuk itu, pihaknya mengharapkan ke depan lebih memprioritaskan penganggaran di Di-

nas Perpustakaan dan Kearsipan, karena sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah ini.

Apalagi, tingkat literasi NTB dibandingkan daerah lain di Indonesia berada di peringkat 32, ada di atas Papua dan Papua Barat.

Pada bagian lain, Angga menyebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang ada di NTB masih belum tertib arsip. Padahal, keberadaan arsip ini, ujarnya,

Sekolah di KLU Tak Gunakan UNBK Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tidak akan bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan banyak gedung sekolah rusak akibat gempa, belum lagi banyak komputer yang rusak tertindih bangunan.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di NTB akan dilaksanakan serentak pada bulan April-Mei 2019. Dengan demikian pelaksanaan UNBK normalnya tinggal 6 bulan lagi. Dengan waktu yang tersisa serta kondisi yang ada, maka diyakini tak akan bisa mempersiapkan UNBK. Kepada Suara NTB, Kepala UPT. Dikmen PK-PLK Lombok Utara Dr. Lalu Basuki Rahman, menegaskan berdasarkan hasil koordinasi sekolah-sekolah di KLU dipastikan tidak akan melaksanakan UNBK. Hal itu didasari atas kondisi mayoritas sekolah pascagempa.

Dikatakan Basuki Rahman, bahwa secara umum memang sarana dan prasarana UNBK di sekolah-sekolah rusak karena gempa. Untuk itu, tidak memungkinkan dilaksanakannya UNBK di KLU. “Sementara bagi SMA SMK yang tidak punya Sarpras UNBK sebab rusak oleh gempa akan UNKP ujian nasional kertas pensil,” jelasnya, Senin (29/10).

Sementara mayoritas sekolah di KLU mengalami kerusakan, namun ada juga beberapa SMA dan SMK pascagempa telah mendapat bantuan komputer seperti SMAN 1 Pemenang.

Sekolah ini mendapat bantuan 20 unit komputer. Namun demikian, belum bisa dipastikan bagi sekolah yang mendapat bantuan ini akan melaksanakan UNBK. “Ya jika tidak ada sarpras UNBK ya UNKP. Yang penting siswa tidak dirugikan dalam arti tuntas pembelajaran dan bisa UN,” terangnya.

Adapun mengenai teknis pelaksanaan UNBK atau UNKP, pihaknya masih melakukan koordinasi dengnan berbagai pihak terkait. Karena bagi pemerintah saat ini, yang penting sekarang ialah proses belajar mengajar sudah mulai normal sebagai bentuk persiapan UN. Termasuk, kata dia, guruguru harus terus didorong untuk mendampingi siswa di kelas, mempersiapkan siswa secara kurikuler tuntas baik dengan tatap muka atau modul. “UNBK dan UNKP hanya teknik tapi yang paling penting siswa bisa menguasai materi pembelajaran pascagempa ini,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) KLU, Dr. Fauzan, M.Pd., mengatakan, pihakya sudah bersurat ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) meminta supaya tahun 2019 ini, KLU diperkenankan tidak menggunakan UNBK. “Alhamdulillah sudah dijawab oleh BSNP yang mengatakan permintaan tersebut dipenuhi, bahkan BSNP mengatakan akan memberikan kebijakan khusus untuk Lombok Utara,” katanya.

Pascagempa bumi lalu, tak kurang dari 986 rombongan belajar pada jenjang SD dan 252 pada rombongan belajar jenjang SMP di KLU mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 23.882 siswa SD dan 7.304 siswa SMP terdampak bencana gempa bumi di KLU. Rata-rata kerusakan yang dialami sekolah di KLU merupakan kerusakan berat.

Fauzan menekankan, alasan pihaknya meminta pada UN nanti KLU tidak melaksanakan UNBK karena semua fasilitas UNBK sudah mengalami kerusakan karena gempa. Ia menyebutkan total 34 SMP di KLU mengalami kerusakan karena gempa bumi.

Fauzan juga menyampaikan, pihaknya hanya fokus pada persiapan UNKP di tingkat SMP. Sementara untuk jenjang SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. “Kami mengurusi SMP saja, SMA di bawah provinsi,” ujarnya. (dys/ron)

pelayanan pada masyarakat.

Staf-staf di perpustakaan tetap akan melayani para pengunjung dari pagi sampai sore hari, sehingga mampu memberikan tambahan pengetahuan pada masyarakat.

Selain itu, dengan mobil perpustakaan mengunjungi lokasi korban gempa di Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur. Termasuk, memberikan trauma healing pada masyarakat agar tidak lagi takut dengan gempa. (ham)

IYSF 2018, Siswa MAN 1 Lotim Wakili NTB

Implementasikan Semangat Sumpah Pemuda ANAK sekolah pada umumnya sudah hafal kalau Hari Sumpah Pemuda diperingati tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Mereka juga sudah mengetahui bagaimana proses tercetusnya Sumpah Pemuda. Peringatan seremonial pun dilakukan tiap tahun. ‘’Meski begitu, yang tak boleh hilang dari peringatan tersebut adalah semangat pemuda untuk mewujudkan keinginan mencapai kemerdekaan. Semangat untuk bersatu dalam keberagaman tertuang dalam ikrar; bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bang(Suara NTB/dok) sa Indonesia dan berbahasa H. Ishaka satu bahasa Indonesia,’’ pesan Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka pada siswanya serangkaian Hari Sumpah Pemuda, Senin (29/10).

Diakuinya, jika dulu orang berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan, maka saat ini berorientasi untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para generasi muda itu. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan pembangunan di segala bidang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, makmur dalam berkeadilan.

Dijelaskan setiap siswa memiliki peran masing-masing untuk mengisi semangat sumpah pemuda. Semangat sumpah pemuda pantas menjadi inspirasi bagi setiap siswa dan generasi muda untuk mengisi kemerdekaan tersebut.

Bagi kalangan pelajar, semangat sumpah pemuda untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari harus mampu diimplementasikan seperti semangat untuk meningkatkan kualitas belajar. Siswa tugasnya untuk belajar. Oleh sebab itu meningkatkan semangat belajar berarti mewujudkan semangat sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannnya adalah untuk mewujudkan prestasi belajar yang memuaskan.

“Pesan penting untuk para siswa agar jadilah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing,” terang Ishaka.

Dalam hal ini revolusi mental harus dijadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju dan pada akhirnya kita dapat menghasilkan generasi bangsa yang hebat. Di samping itu tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan yang luas demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. “Diharapkan juga agar pemuda selalu menghormati jasa para pendiri bangsa dan jasa para pahlawan kita,” ungkapnya. (dys)

sangat penting dalam mengetahui seperti apa capaian kinerja dan hal-hal yang sudah dikerjakan di masa sebelumnya. ‘’Jangan lihat arsip dan perpustakaan dengan sebelah mata,’’ ujarnya mengingatkan. ‘’Kalau bicara tentang perpustakaan dan arsip kita kehabisan kata-kata,’’ tambahnya.

Meski memiliki anggaran terbatas, ujarnya, tidak menyurutkan semangat pihaknya untuk bekerja lebih maksimal dalam memberikan

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Foto bersama Tim Penyuluh dan Dosen Prodi Sosiologi Unram bersama pemerintah desa setempat dan kader Posyandu dalam kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Sosiologi Unram, Minggu (28/10).

Prodi Sosiologi Unram dan Pemdes Dasan Griya Inisiasi ”Inak Darling” Mataram (Suara NTB) Program Studi Sosiologi Universitas Mataram (Unram) melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar Lombok Barat, Minggu (28/10). Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan pada hari Sumpah Pemuda dilakukan dalam rangka membangkitkan kegiatan srikandi penyuluh dan kader posyandu untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Tim Penyuluh dan Dosen Prodi Sosiologi Unram, Anisa Puspa Rani, MA., menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk menginisiasi lahirnya kelompok belajar masyarakat Inak Darling (Inak-inak Sadar Lingkungan) dalam mensukseskan kegiatan Lombok Bangkit khususnya di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan. “Inak Darling memiliki 3

program unggulan,” katanya.

Program-program itu antara lain, pertama arisan jamban untuk membantu mempermudah masyarakat memiliki jamban dan merubah kebiasaan BAB masyarakat. Kedua, kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah anorganik untuk dijadikan barang yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Selain itu, kegiatan pembuatan apotek hidup di lingkungan tempat tinggal agar tersedianya tanaman obat keluarga (toga).

“Inak Darling ini adalah wadah organisasi bagi kader untuk mengaktifkan kembali kegiatan pemecahan persoalan kesehatan dan kebersihan lingkungan berbasis sumberdaya masyarakat lokal,” ujar Anisa.

Ke depannya, Inak Darling menjadi mitra binaan Prodi Sosiologi sebagai percontohan

dalam kegiatan kampanye hidup sehat di perdesaan. Ada tiga orang dari Dosen Sosiologi yang terlibat dalam kegiatan itu, selain Anisa, juga Dwi Setiawan Chaniago, dan Maya Komalasari. Serta diikuti Kepala Desa Dasan Geria, sekretaris desa, dan aparatur desa, juga kader posyandu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dasan Geria, Nawa Komtaresa, mengungkapkan kegiatan sarasehan dan penyuluhan ini sangat baik dilakukan untuk membantu mewujudkan desa sehat.

“Kami di pemerintahan desa sangat mendukung inovasi dan kreasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah desa berkomitmen mendukung kegiatan tersebut dan harapannya dapat diturunkan hingga tingkat dusun dan RT,” tutupnya. (ron)

Selong (Suara NTB) Dua siswa MAN 1 Lombok Timur (Lotim) akan mewakili NTB pada ajang International Youth Science and Innovation Fair (IYSF) 2018 yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1-4 November 2018 di Indonesia Convention Exhibition Building, Tangerang Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan karyakarya inovasi hasil pemikiran peneliti-peneliti muda.

Penunjukan MAN 1 Lotim mewakili NTB di ajang IYSF 2018 berdasarkan surat yang dikirim oleh Direktur KSKK pada 17 Oktober 2018 yang ditembuskan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB. Siswa MAN 1 Lotim yang mewakili NTB di kegiatan ini yaitu Wajizatul Amnia dan Alfiana Ayuan Sari. Keduanya pernah menjuarai karya ilmiah tingkat nasional di Bengkulu pada September 2018 yang digelar oleh KSKK Kementerian Agama pusat. Wajizatul Amnida dan Alfiana Ayuan Sari akan memamerkan hasil penelitiannya mengenai “Etika Bisnis Masyarakat Suku Sasak: Studi Kasus di Pasar Tradisional Pancor”.

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., mengungkapkan kegiatan IYSF 2018 sangat penting di samping untuk me-

nambah wawasan dan pengetahuan, juga dapat menambah pengalaman siswa dalam bidang penelitian, karena akan bertemu dengan peneliti-peneliti muda dari seluruh Indonesia. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada LIPI dan Direktur KSKK Kementerian Agama yang telah memberikan peluang kepada peserta didiknya untuk mengikuti acara bergengsi tersebut.

Adapun, guru yang akan mendampingi siswa ke Jakarta yaitu Wakil Bagian Kurikulum, Mahpuz, S.Pd., sekaligus memberikan bimbingan kepada siswa dalam bidang Bahasa Inggris. Sementara itu, Bukhori Muslim, M.Pd, selaku Pembina dan Pelatih Karya Ilmiah Remaja (KIR) MAN 1 Lotim sudah mempersiapkan segala hal yang akan ditampilkan pada acara IYSF nanti pada 1-4 November 2018. Memberikan pembekalan mengenai teknik presentasi dan persiapan poster penelitian dan bentuk pelatihan.

Bukhori mengakui anak binaannya sudah menguasai materi penelitiannya secara menyeluruh.

Alfiana Ayuan Sari dan Wajizatul Amnia merasa bangga karena sudah mampu mewakili NTB di ajang nasional untuk kedua kalinya. Mereka mengaku akan memantapkan diri untuk terus terpacu dalam meneliti sehingga mampu membanggakan sekolah. (*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Alfiana Ayuan Sari dan Wajizatul Amnia bersama Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Nasruddin belum lama ini.

Dies Natalis Ke-IX

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Politeknik MFH Menuju Pendidikan Tinggi yang FKIP UNW Mataram Unggul dan Inovatif Sukses Gelar BBS 2018 Mataram (Suara NTB) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram menggelar peringatan Bulan Bahasa dan Sastra (BBS) 2018. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Lomba Karya Ilmiah Remaja tingkat SMP dan SMA/MA/SMK Se-NTB, Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SMA/SMK/MA SeNTB, Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA/SMK/ MA Se-NTB. Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra merupakan program rutin dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNW Mataram yang digelar pada setiap bulan Oktober dalam rangka memperingati hari lahirnya bahasa Indonesia.

Puncak kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Oktober 2018 di kampus UNW Mataram.

Tema yang diangkat pada Bulan Bahasa dan Sastra 2018 yaitu “Menguatkan Pendidikan, Bahasa, Sastra sebagai Pengintegrasi Bangsa”.

Ketua Panitia Bulan Bahasa dan Sastra 2018, Bukhori Muslim, M. Pd., mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat para pemuda untuk terus berkarya melalui kegiatan-kegiatan positif demi kemajuan bangsa. Bukhori mengakui kegiatan ini dipersiapkan dalam waktu yang cukup singkat yaitu hanya dua minggu, namun peserta yang ikut pada setiap tangkai lomba cukup banyak.

Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua

(Suara NTB/ist)

PARA JUARA - Para juara BBS pose bersama panitia usai penyerahan hadiah dan piala belum lama ini. pihak yang telah mendukung kegiatan ini, seperti Kantor Bahasa NTB, Rektor UNW Mataram, Dekan FKIP UNW Mataram, Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan semua Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNW Mataram yang telah menjadi donatur untuk menyukseskan kegiatan BBS 2018.

Sementara itu, Syukrina Rahmawati, S.Pd., M. Hum., mengungkapkan rasa syukurnya, karena BBS 2018 berjalan dengan lancar dan sukses. Diakuinya, konsep BBS 2018 berbeda dari tahun sebelumnya, seperti dalam hal pemberian penghargaan kepada para pemenang. Untuk tahun ini panitia menyediakan piala tetap dan piala bergilir bagi semua peserta yang mampu menjadi pemenang pada tiga mata lomba yang diselenggarakan. Hal ini membuktikan Prodi Bahasa Indonesia yang sudah terakred-

itasi (B) akan tetap menggelar kegiatan ini sebagai kegiatan tahunan. Hal senada juga diungkapkan oleh sekretaris prodi, Isnaini Yulianita Hafi, M. Pd bahwa kegiatan BBS akan menjadi program unggulan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun sekolah yang menjadi pemenang dalam tangkai lomba BBS 2018 yaitu pada Lomba Karya Ilmiah Remaja, Siswa MAN 1 Lotim meraih juara I, disusul oleh SMA N 1 Aikmel sebagai juara II dan juara III diraih oleh MAN 2 Mataram. Pada lomba Musikalisasi Puisi MAN 1 Lotim mampu meraih juara I dan MAN 2 Mataram meraih juara II dan Juara III diraih oleh SMA N 4 Praya. Sementara itu pada Lomba Debat Bahasa Indonesia MAN 1 Lotim kembali menjadi posisi pertama, disusul oleh SMAN Terara sebagai juara II dan III. (r/*)

Mataram (Suara NTB) PoliteknikMedicaFarmaHusada (MFH) Mataram menggelar malam puncak Dies Natalis ke-IX bertempat di halaman depan kampus Politeknik MFH, Sabtu (27/ 10) lalu. Dies Natalis ke-IX itu menandai babak baru kebangkitan Politeknik MFH Mataram menujupendidikantinggiyangunggul dan inovatif di tahun 2025.

“Jadi berbagai bentuk prestasi yang telah ditoreh selama ini, itu akan menjadi salah satu indikator untuk menjadikan Politeknik MFH yang unggul dan inovatif,” ujar Direktur Politeknik MFH Mataram, Syamsuriansyah, M.M.Kes. Ketua Panitia Dies Natalis yang juga Wakil Direktur III bagian Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik MFH, Idham Halid, M.Si., menyampaikan, malam puncak Dies Natalis merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Politeknik MFH Mataram yang berkegiatan sejak 25 September lalu dalam bentuk bakti sosial (baksos) di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Tema yang diusung pada dies

natalis kali ini yaitu sembilan tahun mengabdi dengan inovasi tiada henti untuk mewujudkan masyarakat NTB gemilang. “Kegiatan ini terlaksana atas saran dan dukungan dari direktur Politeknik MFH dan kerja sama panitia dari dosen dan panitia dari kemahasiswaan (BEM),” katanya.

Malam puncak dimeriahkan dengan lomba traditional dance atau tari tradisional se-NTB dan pemilihan putra dan putri kampus Politeknik MFH. Dalam sambutannya, Idham mengatakan Direktur Politeknik MFH, Syamsuriansyah menyampaikan bahwa tari tradisional ini skalanya tidak hanya NTB. Harapannya lomba ini menjadi salah satu cara menjaring putra dan putri NTB yang berprestasi menuju tingkat nasional.

Ke depan Politeknik MFH akan mengembangkan jenis lomba yang setara dengan lombalomba tingkat nasional yang sering diselenggarakan oleh Kemenristekdikti. Saat puncak dies natalis itu juga dilaksanakan pembagian hadiah lomba yang diadakan sejak 25 September sampai dengan Oktober. (ron)

(Suara NTB/ist)

TIUP LILIN - Direktur Politeknik MFH Mataram, Syamsuriansyah meniup lilin sebagai tanda perayaan puncak Dies Natalis ke-9 Politeknik MFH Mataram.

Halaman 11

Selasa, 30 Oktober 2018

Muay Thai dan Tinju Dipertandingkan di LEM Mataram (Suara NTB) Pertandingan olahraga muay thai dan tinju sepertinya mendapat tempat khusus di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram 9-17 Desember 2018. Pasalnya dua cabang olahraga ini akan dipertandingkan di Lombok Epicentrum Mall (LEM), 13-15 Desember 2018.

Wakil Ketua KONI NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (29/10) kemarin mengatakan cabang olahraga muay thai dan tinju sengaja dipertandingkan di pusat pertokoan terbesar di Lombok agar menarik perhatian masyarakat NTB. Dalam hal ini KONI NTB menginginkan Porprov NTB dapat disaksikan oleh semua kalangan masyarakat di NTB, termasuk wisatawan di NTB. “Muay thai dan tinju akan dipertandingkan di Episentrum Mall karena memang kedua cabor ini sangat menarik untuk ditonton,” ucapnya.

Kedua cabor bela diri ini memang sengaja dipertandingkan di arena yang sama karena memang kedua cabor itu menggunakan sarana olahraga yang mirip yakni berupa ring tinju.

Meski pertandingkan dilaksankaan di hari dan tempat yang bersamaan namun pelaksanaan pertandingan muay thai dan tinju diwaktu yang berbeda. Dalam hal ini tinju dipertandingkan pada pagi dan siang harinya, sementara muay thai dipertandingkan pada sore hingga malam hari.

Rencana pertandingan tinju dan muay thai sempat membuat panitia Porprov NTB kesulitan. Pasalnya jadwal pertandingan itu bersamaan dengan event yang di gelar oleh Dinas Pariwisata NTB, namun setelah pihak panitia Porprov NTB berkoordinasi dengan pihak dinas pariwisata, jadwal pertandingan kedua cabor pun dapat dilaksanakan.

Pertandingan kedua cabor tersebut akan dilaksanakan dilokasi yang sama yakni mulai tanggal 13-15 Desember 2018.

“Muay Thai dipertandingkan pada sore dan malam hari, sementara tinju dilaksanakan pada pagi dan sore hari,” jelasnya.

Event yang berlangsung selama tiga hari ini akan melibatkan seluruh kabupaten-kota di NTB. Diantaranya, Kota Bima, Kab. Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lotim, Loteng, Lobar, Lombok Utara dan Kota Mataram. Diharapkan pelaksnaan event ini di LEM bisa menjadi daya tarik turis domestik dan turis mancanegara yang tengah berlibur di NTB. (fan)

Yan Juarai Mandalika Triathlon Mataram (Suara NTB) Target atlet NTB, Yan Bahtiar menjuarai event triathlon nasional di NTB akhirnya terwujud. Mantan atlet atletik NTB itu berhasil keluar sebagai juara di Mandalika Triathlon yang berlangsung di Kawasan Wisata Mandalika Kute Lombok Tengah (Loteng), Minggu (28/10).

Yan Bahtiar yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Minggu (28/10) membenarkan dirinya berhasil keluar sebagai juara Mandalika Triathlon 2018. Dia ber(Suara NTB/dok) hasil mengalahkan atlet asal Yan Bahtiar Jabar, Adi Jumardi di peringkat kedua dan Taufik asa Jabar di peringkat tiga.

“Alhamdulillah saya berhasil meraih juara di Mandalika Triathlon. Di peringkat kedua ditempati Adi Jakardi dan Taufik di peringkat ketiga. Meraka (Adi dan Taufik) berasal dari Jabar,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, triathlon merupakan olahraga yang melombakan tiga jenis nomor olahraga yakni renang, balap sepada dan lari. Yan Bahtiar yang sehari-hari sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dispora NTB berhasil keluar sebagai juara di event yang melibatkan 153 atlet se-Indonesia itu.

Yan Bahtiar tampil di nomor paling bergengsi di Mandalika Triathlon dan berhasil mengharumkan nama tuan rumah NTB. Atas hasil tersebut Yan berhasil meraih trofi juara dan uang pembinaan.

Informasi dari Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bahwa lomba yang melibatkan ratusan atlet se-Indonesia tersebut memperlombakan lima kategori Olympic Distance, Sprint Distance, Junior Usia 16, TNI/Polri dan estafet. Dan Yan Bahtiar meraih medali emas di kelas paling bergengsi yakni Olympic Distance. (fan)

Tarung Derajat Jaring 18 Atlet Ikut Kejurnas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat akan menjaring sedikitnya 18 atlet untuk mengikuti Kejurnas Piala Presiden dan Prakualifikasi-PON yang akan berlangsung awal tahun 2019. Belasan atlet itu akan diseleksi lewat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, 9-17 Desember 2018.

Sekum Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Cholish yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (29/ 10) kemarin mengatakan, tahun 2019 atlet tarung derajat NTB akan menghadapi dua event besar. Yang pertama kejurnas piala Presiden dan Prakualifikasi-PON. Mengikuti dua event nasional itu mereka akan menjaring sedikitnya 18 atlet untuk dikirim mengikuti kejurnas. Belasan atlet yang akan dijaring nanti terdiri dari 8 atlet putra, 5 putri dan sisa 4 atlet seni gerak putra/putri.

“Kita akan menyeleksi delapan belas atlet mengikuti kejurnas tahun 2018. Para atlet akan kami seleksi lewat Porprov NTB di Mataram, 9-17 Desember 2018,” ujarnya.

Terkait persiapan menghadapi event nasional itu pihak Pengprov Kodrat NTB mengajukan sebanyak 18 kelas untuk dipertandingkan di Porprov NTB 2018. Yakni terdiri dari sembilan kelas putra, lima kelas putri dan empat kelas seni gerak putra/putri. Pihak pengurus cabor tarung derajat akan mengambil atlet terbaik untuk mewakili NTB di event nasional, mereka adalah atlet peraih medali emas Porprov NTB 2018.

Pertandingan Porprov cabor tarung derajat nantinya akan dilaksanakan di Gelanggang Pemuda Mataram, 9-17 Desember 2018. Event itu akan melibatkan ratusan atlet dari 10 kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Kab. Bima, Kota Bima, Sumbawa, Dompu dan Sumbawa Barat.

Selain menjaring belasan atlet di Porprov NTB, cabor tarung derajat juga sudah melaksanakan TC sebanyak lima atlet unggulan yang dipersiapkan mengikuti event nasional. Mereka adalah atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016. Lima atlet itu adalah Kurniawan, Murdani, Muhammad Yamin, Rina Selviana dan Novi Jayanti. (fan)

LATIHAN TANDING - Menghadapi Kejurnas Tarung Derajat Piala Presiden dan Pra-PON 2019, atlet tarung derajat NTB berlatih di Padepokan Pencak Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, baru-baru ini. Tampak dua atlet tarung derajat andalan NTB sedang berlatih tanding.

(Suara NTB/ist)

Nur Ikuti Seleknas Ridwan Siap Bersaing di TNI Kejuaraan Dunia International Marathon 2018 Mataram (Suara NTB) Atlet pencak silat NTB, Nur Wahidah mendapat kesempatan untuk bertanding di event level internasional.

Atlet Pelatda Mayung NTB itu dipanggil mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) persiapan mengikuti Kejuaraan Dunia Pencak Silat yang berlangsung di Singapura, 11-17 Desember 2018.

Informasi yang diterima Suara NTB, atlet asal Kota Bima itu sudah mendapat surat pemanggilan dari Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) terkait pemanggilan mengikuti Seleknas kejuaraan dunia pencak silat tersebut.

Surat Pemanggilan bernomor:119/ SU/10/18 itu diterbitkan oleh ketua PB IPSI tanggal 23 Oktober 2018 dan diterima oleh IPSI NTB. Dalam surat PB tersebut dijelaskan Seleknas atlet akan dimulai

tanggal 27 Oktober hingga bulan November. Rencananya atlet pencak silat NTB akan bertandang ke Jakarta 30 Oktober guna mengikuti Seleknas kejuaraan dunia silat tahun 2018.

Pesilat NTB, Nur Haedah yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB di Mataram, Senin (29/10) kemarin mengatakan dirinya tengah menyelesaikan administrasi untuk keberangkatan mengikuti Seleknas di Jakarta. Saat ini dia tengah mengurus data diri ke IPSI NTB dan KONI NTB sebelum bertandang ikut Seleknas.

“Sekarang saya masih mengurus rekomendasi dari IPSI NTB untuk berangkat mengikuti Seleknas. Mudahmudahan saya bisa berangkat besok, soalnya seleksi sudah dimulai sejak tanggal 27 Oktober,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila salah satu atlet silat NTB dipanggil mengikuti Seleknas menuju kejuaraan dunia di Singapura. Andy berharap atlet NTB dapat lolos mengikuti Seleknas, sehingga atlet NTB bisa berprestasi di level dunia.

Diakuinya, sebelumnya atlet silat NTB, Mariati pernah berprestasi di kejuaraan dunia silat tahun 2018. Diharapkan dengan adanya pemanggilan Nur ikut Seleknas akan lahir lagi atlet NTB yang mampu berprestasi di kejuaraan dunia.

“Dulu kita punya atlet juara dunia, Mariati.

Namun Mariati sudah tutup karir di silat karena sudah lewat usia.

Mudahmudahan akan kembali lahir juara dunia silat asal NTB,” harapnya. (fan) Nur Wahidah

Mataram (Suara NTB) Atlet spesialis jarak jauh dan menengah, Ridwan tak ingin melewatkan kesempatan event TNI International Marathon di Mandalika LombokNTB, 4 November 2018 mendatang. Juara lari 10 Kilometer di event Mekaki Marathon 2018 siap bersaing dengan pelari International yang tampil di ajang tersebut.

Tak tanggung-tanggung, atlet yang biasa menjuarai nomor 10 Kilometer ini akan turun di full maraton atau sejauh 42 Kilometer. Nomor full maraton ini bakal menjadi yang pertamakali diikuti Ridwan sepanjang tampil di kejuaraan lari jarak jauh di Indonesia.

Dihubungi Suara NTB, di Mataram, Senin (29/10) kemarin, Ridwan mengatakan ajang Mekaki Maraton di pantai Mekaki Sekotong Lombok Barat belum lama ini menjadi babak pemanasan untuk dia tampil di TNI International Marathon di Mandalika Lombok-NTB. Dan dia pun berhasil meraih juara satu di 10 K Mekaki Maraton.

“Mekaki Maraton saya jadikan ajang pemanasan untuk persiapan Mandalika Marathon tanggal 4 November,” ucapnya.

(Suara NTB/ist)

Ridwan Menurutnya, persiapan dirinya sesungguhnya ada di Mandalika Marathon. Pasalnya, dia sudah mempersiapkan diri cukup panjang untuk tampil di event itu. Tak tanggung-tanggung, dirinya siap ambil bagian di nomor paling bergengsi yakni 42 K. Ridwan sendiri mengaku tak ingin memasang target berlebihan di event itu. Meski demikian dia tertarik mengikuti event itu karena hadiah yang dijanjikan sangat menggiurkan. “Hadiahnya

besar. Kalau nggak salah Rp 180 juta untuk juara satu. Di peringkat ke sepuluh juga disiapkan hadiah Rp 32 juta,” jelasnya.

Bagi Ridwan, hadiah yang diperebutkan di Mandalika Marathon cukup fantastis, oleh karena itu dia tak ingin melewatkan kesempatan mengikuti event itu. Dia pun mengaku siap bersaing dengan atlet International meskipun baru pertama kali ikut nomor full maraton. (fan)

SUARA NTB

Ada Pokmas, Bantuan Bisa Dicairkan Mataram (Suara NTB) Korban gempa dengan kerusakan rumah sedang dan ringan diminta untuk membuat kelompok masyarakat (pokmas). Sebab mekanisme pemberian bantuan untuk rusak sedang dan ringan itu adalah sama. Setelah dibentuknya pokmas, barulah bantuan itu dapat diberikan. Kemudian baru dapat dicairkan apabila sudah ada RAB atau pendampingan.

“Secara umum mekanismenya itu sama, yang membedakan hanya tidak ada desain atau gambar saja untuk yang rusak sedang dan ringan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam, Senin (29/10).

Ia mengatakan bahwa para

korban harus membentuk pokmas terlebih dahulu.

Sebab jika tidak ada pokmas, maka bantuan itu tidak dapat dicairkan. Selain itu, dalam pengerjaan atau perbaikan rumah warga akan didampingi oleh tim fasilitator.

“Mereka akan dibantu oleh fasilitator untuk membuat RAB nya. Setelah itu mereka akan dipantau juga untuk perbaikan rumahnya, karena memang itulah tugas dan fungsi dari pendamping ini,” ujarnya.

Pihaknya akan bekerjasama dengan Kadin untuk pengadaan bahan bangunan. Jika tidak ada kejelasan dari Kadin, maka salah satu opsi yang diberikan ialah Pokmas dapat membeli bahan bangunan di toko bangunan terdekat.

“Nanti mereka harus men-

cantumkan bukti pembelian dalam laporan penggunaan anggarannya. Semuanya ini juga harus didampingi oleh fasilitator, jadi warga itu tidak bisa secara mandiri membeli atau membangun atau memperbaiki rumahnya,” ujarnya.

Kemal memperkirakan pelaksanaan perbaikan rumah untuk rusak berat dan rusak ringan itu lebih cepat daripada pembangunan rumah tahan gempa. Pasalnya, warga tidak perlu menunggu panel atau menunggu bahan bangunan di toko bangunan tertentu.

“Kemungkinan ini akan lebih cepat, karena kan tidak perlu menunggu panel seperti Risha dan Riko. Warga juga tidak perlu memilih apakah akan menggunakan Risha atau Riko, mereka hanya perlu memperbaiki saja,” ujarnya.

Ia berharap warga dengan kerusakan sedang dan ringan ini segera membuat pokmas.

Dengan demikian semua proses selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih cepat. (lin)

Halaman 12

Wacana Merumahkan Karyawan

RSUD Diminta Berpikir Lagi Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengaku, belum menerima laporan terkait wacana merumahkan karyawan rumah sakit umum daerah (RSUD). Kebijakan ini harus dipertimbangkan.

“Belum saya dengar itu. Saya belum terima laporan,” jawab Walikota ditemui, Senin (29/10).

Kebijakan merumahkan karyawan merupakan dampak dari sistem rujukan berjenjang mulai diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Walikota menegaskan, langkah ini harus dipikirkan betul. Jangan sampai meresahkan karyawan. Dan, menyebabkan kualitas kinerja menurun sehingga mengganggu pelayanan masyarakat.

“Saya perlu pelajari betul. Selama ini, saya paling tidak enak merumahkan karyawan,” ucapnya. Jika alasan turunnya pendapa-

tan dari pelaksanaan sistem berjenjang, kata Walikota, selama ini APBD Kota Mataram selalu defisit. Tetapi, perlu dipelajari dulu kondisi setelah penerapan aturan tersebut.

Orang nomor satu di Kota Mataram meminta manajemen rumah sakit mencari solusi terbaik. Dan, jangan sampai mengganggu pelayanan masyarakat. “Saya bukan kapasitas setuju atau tidak setuju. Laporan belum saya teri-

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

H. Ahyar Abduh ma dan ini harus dipelajari betul,” tegasnya.

Di satu sisi, RSUD Kota Mataram baru - baru ini telah merekrut sejumlah karyawan.

Penambahan karyawan tersebut untuk memaksimalkan pelayanan. “Baru saja terima karyawan, masa sudah mau dirumahkan lagi?” ucap staf RSUD yang enggan ditulis identitasnya.

Menurut dia, jika pada akhirnya ada kebijakan merumahkan karyawan akibat

HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4261 CC NOKA/NOSIN MHIJF8114CK672669/JF81E1668335 AN.NASRI HLG D’SKTR PASAR SINDU CAKRA HLG STNK R2 HONDA DR.3697 CS NOKA/NOSIN MHIJBP119GK457980/ J B P P 1 E 1 4 5 5 5 5 8 AN.KAHARUDIN. HLG STNK R2 YAMAHA N-MAX 155 DR.5055 CQ N O K A / N O S I N MH3SG3120GK114399/ G34E-0182025 AN.LALU ERLAN WIRASAPUTRA HLG D’SKTR JL RAYA DESA UNGGA MENUJU DESA DAREK PRAYA BARAT. HLG STNK R2 HONDA DR.2352 CQ NOKA/NOSIN MHI JFPI21GK403781/JFPIE2399706 AN SUMINI HLG D’SKTR KOTA MATARAM.

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

(Suara NTB/cem)

Selasa, 30 Oktober 2018

dampak penerapan rujukan berjenjang, tak meski manajemen menampung puluhan karyawan. Setidaknya tenaga medis dan staf yang ada dimaksimalkan saja.

Apakah ada kekhawatiran dengan kebijakan itu?

Dia mengaku, kekhawatiran itu pasti ada. Puluhan tenaga medis akan kehilangan pekerjaan. Setelah wacana itu digulirkan, ia melihat ada perubahan baik tenaga administrasi dan petugas medis. “Yang awalnya sering datang telat, jam 07.00 Wita sudah datang ke kantor,” demikian ujarnya. (cem)

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 30 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

Jangan Mengganggu Pelayanan RENCANA RSUD Kota Mataram merumahkan karyawan nampaknya tidak berjalan mulus. Rencana yang disampaikan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Mahaputra rupanya ditentang banyak pihak. Tidak saja kalangan Dewan yang meminta rumah sakit plat merah itu memikirkan kembali rencana tersebut, tetapi juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Rencana ini diketahui menyusul kebijakan BPJS yang memberlakukan rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang berdampak pada menurunnya penghasilan rumah sakit milik Pemkot Mataram ini.

Pemberhentian staf harus didasarkan atas aturan. Manajemen RSUD dalam mengambil keputusan harus menganalisa dulu sebelum merasionalisasi. Keputusan mengangkat karyawan dulu diyakini telah dipertimbangkan sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Berapa keuntungan dan pengeluarannya.

Kalau misalnya manajemen RSUD berdalih akibat penerapan sistem rujukan berjenjang, dinilai bukan alasan tepat. Persoalan ini harus didalami, apakah sifatnya kasuistis atau kontemporer. Manajemen RSUD perlu berhati-hati. Jangan sampai mengabaikan aturan, justru merugikan orang lain. Sebaiknya perlu mendesain atau berinovasi kembali.

Karena bagaimanapun juga, pemerintah ingin mengurangi angka pengangguran, namun di sisi lain, tiba-tiba RSUD ingin mengurangi karyawan. Karyawan yang bekerja di sana, tentu ada yang menjadi tulang punggung keluarga, ada pula yang memiliki tanggungan cicilan rumah, kendaraan dan lain sebagainya yang tentu mereka sangat berharap terhadap pekerjaan itu. Oleh kaena itu, kalau rencana itu akan direalisasikan, Pemkot Mataram harus mencarikan solusi lain bagi karyawan yang akan dibebastugaskan dari rumah sakit tipe B itu.

Kebijakan merumahkan karyawan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Karena, dengan kondisi saat ini, lapangan pekerjaan terbilang cukup sulit. Oleh karena itu, jangan sampai ada pemberhentian karyawan. RSUD Kota Mataram diharapkan bijak dalam mengambil keputusan, supaya tidak menimbulkan masalah baru.

Rencana RSUD Kota Mataram ini cukup membuat karyawan yang bekerja di rumah sakit plat merah ini, was-was. Untuk itu, seperti disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, langkah ini harus dipikirkan betul. Jangan sampai meresahkan karyawan. Dan, menyebabkan kualitas kinerja menurun sehingga mengganggu pelayanan masyarakat. Jika alasan turunnya pendapatan dari pelaksanaan sistem berjenjang, selama ini APBD Kota Mataram selalu defisit. Tetapi, perlu dipelajari dulu kondisi setelah penerapan aturan tersebut.

Sehingga, Walikota meminta manajemen rumah sakit mencari solusi terbaik. Dan, jangan sampai mengganggu pelayanan masyarakat. Karena di satu sisi, RSUD Kota Mataram baru - baru ini telah merekrut sejumlah karyawan. Penambahan karyawan tersebut, konon untuk memaksimalkan pelayanan. Harapan dari karyawan, jika pada akhirnya ada kebijakan merumahkan karyawan akibat dampak penerapan rujukan berjenjang, seharusnya RSUD Kota Mataram tidak melakukan perekrutan karyawan.

Setidaknya tenaga medis dan staf yang ada bisa dimaksimalkan.

Merumahkan karyawan seharusnya menjadi opsi terakhir setelah tidak ada solusi lain. Memberhentikan karyawan dari rumah sakit, tidak serta merta dengan merumahkan mereka.

Bisa saja mereka dipindahkan ke OPD lain yang notabene masih kekurangan karyawan. (*)

OPINI

Halaman 14

Kegagalan Memakmurkan Desa EBAGAIMANA dilansir Harian Kompas dalam sebulan lalu, sekalipun telah dialokasikan anggaran dana desa sebesar 185 trilyun rupiah sejak undang-undang desa diberlakukan tahun 2015 dan ditambah anggaran-anggaran pembangunan sektoral dari pemerintah pusat dan daerah, namun dalam kenyataanya belum kunjung memakmurkan desa dan warganya. Hal ini tercermin dari besarnya kondisi desa tertinggal yang mencapai 47.045 desa atau 62,76 persen dari 74.957 jumlah desa di Indonesia. Sehingga penduduk miskin di desa hingga tahun 2018 masih tinggi dibanding di perkotaan yaitu 15,81 juta orang.

Bahkan data BPS 2018 mencatat, sekalipun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,19 persen, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan lebih besar dari pada di perkotaan. Mengingat penurunan kemiskinan bukan karena faktor peningkatan produktivitas di desa melainkan akibat bantuan social dan program beras sejahtera.

Apa yang Salah Memang disadari, betapapun desa menyimpan potensi besar (alam dan manusia) namun upaya membangun produktivitas desa dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Mulai dari masalah demografi mencakup ; peningkatan penduduk yang menua, pengangguran penduduk terdidik, ketimpangan distribusi kekayaan, hingga terkait dengan rendahnya produktivitas karena keterbatasan informasi dan akses pada kredit, tehnologi, dan pemasaran. Termasuk akibat ketidakpastian dan optimalisasi kebijakan.

Temuan KKN dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – UGM Tahun 2018 menunjukan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik meski penting ternyata bukan menjadi prioritas utama. Justru yang lebih dituntut adalah pembangunan

Oleh: Suhardi Suryadi (Anggota Pengurus LP3ES 2018-2022) kapasitas dalam rangka inovasi – kreativitas guna memanfaatkan potensi-keunggulan desa. Kondisi ini menggambarkan bahwa desasesungguhnya belum berdaulat dalam menentukan apa yang seharusnya akan dibangun berdasar potensi dan kapasitas sumberdayanya.

Pada hakekatnya, pemerintah boleh disebut tidak kekurangan narasi atau resep tentang konsep model pembangunan pedesaan.

Berbagai narasi yang telah dikembangkan seperti ; Pertanian Berkelanjutan, Pembangunan Pedesaan Terpadu hingga Pembangunan Berbasis Komunitas atau yang dikenal PNPM sudah secara intensif dikembangkan.

Bahkan model pembangunan desa yang berbasis pertumbuhan dan liberalisasi yang ramah (Pro Growth and Pro Poor) juga telah diintroduksi. Hanya saja modelmodel pembangunan pedesaan yang menerapkan kerangka ” Konsensus Washington tentang pertanian dan pembangunan pedesaan” ternyata kurang mampu mensejahterahkan penduduk pedesaan.

Kegagalan dari resep-resep pembangunan pedesaan dalam memakmurkan desa tidak lepas dari ketiadaan kebijakan politik untuk mengambil posisi atas pembangunan pedesaan terkait dengan pilihan-pilihan; negara atau pasar; pertumbuhan atau stabilitas; pertanian atau non-pertanian; daerah maju atau tertinggal; anggaran untuk investasi atau konsumsi; dll.

Padahal setiap pilihan yang berbeda tentu berlaku di tempat yang kharakteristik sosial-ekonomi berbeda. Sekalipun harus memiliki konsisten dengan pemikiran saat ini tentang hakekat pembangunan secara lebih umum yaitu pemberdayaan kapasitas masyarakat, pentingnya distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta kelestarian lingkungan (Simon Maxwell, Ian Urey and Carolina Ashley, Emerging Issues in Rural Development, ODI 2001).

Kebijakan pembangunan desa memiliki tendensi penyeragaman dan sangat tergantung pada pemerintah kabupaten sebagaimana tertuang dalam Permendes No 114 Tahun 2014, Permendes No 19 Tahun 2017 dan aturan lain yang pada dasarnya merupakan cerminan dari belum berdaulatnya desa dalam menetukan arah dan program pembangunan desa sesuai dengan sumberdayanya. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengarahkan desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kepentingan daerah. Meskipun apa yang ditawarkan pemerintah daerah tidak selalu relevant dan dapat menangkap laju perubahan dan dinamika di daerah pedesaan seperti ; reforma agraria, redistribusi asset, tata guna lahan dan isu lainnya Desa membangun Narasi-narasi yang dikembangkan pemerintah dalam pembangunan desa seharusnya dirubah dari semula Membangun Desa menjadi Desa Membangun. Desa perlu diberi kekuasaan dan kewenangan untuk menetukan arah dan program berdasarkan fakta-fakta di masyarakatnya bukan mendasarkan pada asumsi makro yang belum tentu relevant. Dalam prakteknya, tidak akan ada narasi pembangunan pedesaan yang bersifat tunggal melainkan beberapa. Mengingat tidak semua desa memiliki potensi yang sama, maka membutuhkan pendekatan dan program khusus. Misal saja; jika sebuah desa berpotensi rendah dan kemiskinan tinggi, maka tidak cukup menggantungkan alokasi dana desa semata, namun pemerintah perlu mendukung dengan program perlindungan sosial yang besar.

Disamping itu, intervensi negara (pemerintah) dalam aspek ekonomi sangat mutlak guna melindungi penghidupan pedesaan dari persaingan tidak sehat dan fluktuasi harga yang berlebihan akibat dari praktek mafia di tingkat lokal. Mengingat

dengan ketergantungannya yang sangat tinggi pada pertanian baik untuk pendapatan dan biaya konsumsi rumah tangganya, maka mayoritas penduduk pedesaan rentan terhadap ketidakstabilan harga.

Disinilah, tanggungjawab negara (pemerintah) dituntut dan diperlukan.

Jika tidak, maka kemakmuran desa adalah janji semata.

POJOK Kemenag serahkan data madrasah ke Polda NTB

Harus diusut tuntas

*** Maskapai domestik dan internasional kurangi frekuensi penerbangan ke Lombok Yakinkan calon penumpang bahwa Lombok aman

***

IPTI Serahkan Huntara di Momentum Sumpah Pemuda Mataram (Suara NTB) Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) membangun belasan hunian sementara (huntara) di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Sandubaya, Kota Mataram, Senin (29/10). Bantuan itu dihajatkan meringankan korban gempa, masih dalam suasana peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018.

Bantuan secara simbolis diserahkan Ketua IPTI Pusat, Ardy Susanto kepada Kepala Dinas Perkim Kota Mataram H.Kemal Islam. Hadir juga Ketua IPTI NTB Ary Prametu, serta pengurus IPTI pusat dan pengurus daerah lainnya. Belasan perwakilan organisasi kepemudaan juga hadir.

Ada 15 huntara dengan bahan besi yang bisa dibongkar pasang (knockdown) dan dinding vinyl yang sudah dibangun di lingkungan tersebut. Menurut rencana, akan dilan-

jutkan ke titik titik lainnya jika sukses diterima masyarakat untuk tempat tinggal sementara dua bulan sebelum rumah permanen.

“Bantuan huntara ini sesuai dengan hasil dari survei IPTI NTB. Kita berusaha berikan bantuan yang memang sesuai dengan kebutuhan korban gempa,’’ kata Ardy Susanto.

Berkaitan dengan momen Sumpah Pemuda, pihaknya ingin semangat pemuda 90 tahun lalu dalam mendukung perjuangan merebut kemerdekaan RI, ditularkan di momen peringatan 28 Oktober 2018. “Ini mungkin menjadi wasilah dari Sumpah Pemuda 90 tahun lalu. Bahwa kami sebagai pemuda, harus mampu membangkitkan semangat hidup para korban bencana,’’ kata Ardy.

Itu kemudian mendorong pihaknya menghadirkan belasan OKP terlibat dalam kegiatan sosial terse-

but. Agar bisa menularkan semangat muda pada korban bencana agar bangkit dari keterpurukan.

Terkait bantuan huntara itu, dirancang berbeda dengan konsep sebelumnya. Sistem bongkar pasang akan memudahkan pemindahan lokasi huntara sesuai kebutuhan warga. Selain itu, ketika huntara tidak terpakai lagi, maka besi tulang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.

Sementara H.Kemal Islam mengatakan, bantuan itu adalah bentuk perhatian pengusaha, khususnya pemuda kepada korban gempa di Mataram. Meski korban gempa sangat banyak, mencapai 2.365, namun bantuan itu mampu meringankan penerimanya. “Harapannya, dengan huntara ini, bisa jadi alternatif tempat tinggal dua bulan ke depan, sebelum menempati rumah masing masing,’’ pungkasnya. (ars/*)

Penyerahan simbolis huntara oleh Ketua IPTI pusat Ardy Susanto kepada Kepala Dinas Perkim Kota Mataram H.Kemal Islam, disaksikan Ketua IPTI NTB Ary Prametu, serta sejumlah OKP.

Acara seremoni penyerahan bantuan dihadiri sejumlah Pengurus IPTI Pusat, IPTI NTB dan perwakilan OKP

Sambutan Ketua IPTI pusat Ardy Susanto

Sambutan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram H.Kemal Islam

Ketua LARD Mahmuddah Kallah selaku panitia kegiatan penyerahan huntara

Ikrar Sumpah Pemuda Pengurus IPTI Pusat, IPTI NTB dan perwakilan OKP

Foto bersama Pengurus IPTI Pusat, IPTI NTB dan perwakilan OKP

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 30 Oktober 2018

Halaman 15

Pemuda Pancasila NTB Salurkan Bantuan 12 Rumah Huntara Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tanggal 28 Oktober, para pemuda Pancasila NTB menggelar kegiatan bhakti sosial. Kader pemuda pancasila mengisi hari sumpah pemuda dengan menyerahkan bantuan 12 rumah Hunian Sementara (Huntara) untuk Warga Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar), Minggu (28/10) lalu.

“Kami kader kader Pemuda Pancasila di NTB ini selalu bertekad dan berbuat yang terbaik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat tentunya sebatas apa yang bisa kami laku-

kan dan kegiatan ini kami lakukan secara bergotong royong dengan rekan-rekan dari kader pemuda pancasila dan SAPMA PP Lombok Barat,” ucap Ketua SAPMA NTB, Toni Setia Putra yang disampaikan oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Lalu Wirahman WD kepada Suara NTB di Mataram, Senin (29/10).

Wirahman yang juga Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB itu juga ikut hadir saat acara penyerahan bantuan Huntara untuk warga Lobar tersebut.

Dikatakan Wirahman, Pemuda Pancasila sebagai Ormas yang sudah berdiri sejak

28 Oktober 1959, kemarin genap berusia 59 tahun dan bersamaan dengan peringatan hari sumpah pemuda yang ke 90 para pengurus dan kader Pemuda Pancasila mengisinya dengan menyerahkan bantuan 12 buah rumah Huntara (hunian sementara) untuk warga miskin yang rumahnya hancur akibat bencana Gempa dan sekaligus bantuan logistik bahan makanan dan selimut di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Huntara yang dibangun oleh kader SAPMA (Satuan Pelajar dan mahasiswa) Pemuda Pancasila NTB ini di-

lakukan secara swadaya dan mandiri selama dua minggu dan secara seremonial serentak diserahterimakan saat ulang tahun Pemuda Pancasila pada hari Minggu 28 Oktober 2018 sekaligus sebagai kegiatan yang nyata dilakukan oleh kader kader muda ini bersamaan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda.

Pemilihan untuk pemberian bangunan huntara ini dilakukan dengan beberapa kriteria.

Kriteria utama bagi masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan Huntara ini adalah bagi Masyarakat yang sangat membutuhkan hunian karena bangunan rumahnya

rusak serta sama sekali tidak mampu untuk membangunnya kembali seperti Janda janda tua kurang mampu dan warga penyandang disabilitas.

Masyarakat yang menerima Huntara dan bantuan logistik di Desa Selat Kec. Narmada ini didampingi oleh kepala Dusun Selat Barat juga menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Pemuda Pancasila yang telah peduli dan berbuat nyata bagi masyarakat kurang mampu di kampungnya dan berharap dapat dilanjutkan dan sekaligus berdoa apa yang telah dilakukan akan mendapat balasan dari Allah SWT. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN HUNTARA - Ketua SAPMA PP, Toni Setia Putra didampingi Ketua MPW PP NTB, Lalu Wirahman bersama pengurus MPW PP NTB lainnya menyerahkan Huntara di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lobar, Minggu (28/10) lalu.

Dukung Program Beasiswa ke Luar Negeri

Dikbud Diminta Sediakan Kursus Bahasa Asing (Suara NTB/penrem)

Rapat membahas persiapan TNI Marathon Mandalika 2018 di Kuta.

Persiapan TNI Marathon Mandalika Berjalan Lancar Praya (Suara NTB) Perhelatan TNI Marathon Mandalika 2018 yang akan digelar pada Minggu (4/11) mendatang melibatkan para pelari daerah, nasional dan internasional dengan total hadiah mencapai Rp10 miliar mendapat perhatian khusus dari para penyelenggara yakni TNI. Terkait dengan itu, Ketua Panitia Penyelenggara Brigjen TNI Muhammad Hasan memimpin rapat Senin (29/10) di Hotel Tastura Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Rapat diikuti seluruh Dansatgas atau ketua koordinator masing-masing bagian dan instansi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan lomba seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olaharaga, Dinas Keminfo dan Dinas Perhubungan, BMKG, Basarnas, Perwakilan BUMN. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., berharap masing-masing seksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugasnya masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan aman. “Kita bekerja sesuai dengan surat perintah dari pimpinan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan,” kata Ahmad Rizal.

Dijelaskannya, sesuai rencana, sebelum pelaksanaan lomba lari pada hari H akan dilaksanakan berbagai kegiatan untuk membantu masyarakat NTB khususnya Lombok.

“Ada kegiatan bakti sosial seperti pengobatan massal, penyuluhan dan donasi berupa sumbangan kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu. Kemudian ada rencana bazar, dzikir dan doa serta hiburan pada malam pelaksanaan dan pada hari pelaksanaan ada aerobatic pesawat,” jelasnya.

Danrem menjelaskan, seluruh kegiatan yang ada dan terjadwal, agar terkoordinir dengan baik, jika ada kekurangan segera koordinasikan untuk melengkapi agar tidak terdadak sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Danrem meminta tim medis (kesehatan) agar ada pada titik-titik rawan rute lari, demonstrasi Tim yupiter aerobatic Maupun pada saat terjun payung nanti serta menyiapkan alat peralatan pendukungnya dengan harapan jika terjadi sesuatu berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan dapat ditangani dengan baik. (ars/*)

Minta Jaminan Keamanan TKI Dari Hal. 1 khususnya Jepang harus mendapat jaminan keamanan.

Baik itu jaminan dalam bentuk asuransi kerja maupun sistem pengupahan yang layak.

Gubernur menegaskan itu saat merima delegasi dari Jepang Asia.co.ltd, terkait kerja sama Jepang dengan Pemprov NTB didampingi oleh lembaga LPKS Bali Tosha Lombok Kochi, di Ruang Tamu Gubernur, Senin,(29/10).

Dr.Zul menjelaskan, Pemprov NTB saat ini sangat terbuka dengan masuknya dunia investasi. Karena melalui in-

vestasi itu, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat NTB dan akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dan masyarakat NTB berupaya menghadirkan kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif. ‘’Dengan kondisi yang demikian maka Insya Allah akan menjadi daya tarik bagi masuknya para investor ke daerah kita,’’ ujar gubernur. (nas)

Ajukan Penerima Jadup Dari Hal. 1 mana masyarakat korban gempa yang sudah tinggal di hunntara/huntap. ‘’Yang baru masuk Lombok Barat, ada 2.197 jiwa yang sudah masuk.

Hasil verifikasi data yang sudah masuk,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/10) siang.

Sementara kabupaten/kota lainnya yang sudah mengajukan nama-nama calon penerima Jadup sedang melakukan verifikasi ulang. Karena dalam surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Jadup yang akan dibayarkan tahun 2018 ini bagi masyarakat korban gempa yang sudah tinggal di huntara ataupun huntap. ‘’Sisanya akan dibayarkan pada anggaran berikutnya, 2019,’’ kata Khalik.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur (Lotim) ini mengatakan, berapapun data penerima Jadup yang masuk dari hasil verifikasi, yakni mereka yang tinggal di huntara maupun huntap, itu akan dibayarkan oleh kementerian,’’ imbuhnya.

Diharapkan kabupaten/kota

mempercepat verifikasi ulang penerima Jadup. Ia mencontohkan seperti Lobar, sudah melakukan verifikasi ulang. Nantinya akan diajukan secara bertahap. ‘’Mana yang ada sekarang, silakan diajukan,’’ ujarnya.

Kendala yang dihadapi Lombok Timur dan Lombok Utara, yang belum mengajukan nama-nama penerima Jadup, Khalik meminta ditanyakan langsung ke daerah bersangkutan. Namun ia menjelaskan verifikasi tersebut memang butuh waktu. Di mana data penerima Jadup, harus sesuai NIK dan KK. ‘’Itu yang tidak cepat.

Harus dilakukan pengecekan di Dukcapil. Karena kalau ganda siapa yang bertanggung jawab,’’ tandasnya.

Diketahui, Jadup akan diberikan kepada korban gempa yang rumahnya rusak berat selama dua bulan. Sedangkan korban gempa yang rumahnya rusak sedang dan ringan akan diberikan Jadup selama sebulan. Kemensos akan memberikan Jadup sebesar Rp10.000 per jiwa per hari. (nas)

GUBERNUR NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc memimpin rapat dengan para kepala OPD Lingkup Pemprov NTB. Gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan Sekda NTB, Dr.H.Rosiady H.Sayuti menggelar rapat di Ruang Rapat Utama, Senin (29/10).

Ada sejumlah agenda yang dibahas dalam rapat tersebut.

Diantaranya, program prioritas 2019, program beasiswa, investasi, pariwisata, kehutanan, pertambangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Terkait agenda-agenda tersebut, gubernur menyampaikan sejumlah arahan. Pertama, terkait industrialisasi mesin.

Gubernur meminta Dinas Perindustrian untuk mengembangkan industri mesin yang ada di beberapa kabupaten di NTB, seperti di Lombok Timur. Sebab menurutnya, kalau industri mesin ini dikembangkan dengan baik, maka akan berdampak positif bagi peningkatan sektor-sektor lain.

‘’Pada akhirnya, semua dinas akan memanfaatkan teknologi mesin ini untuk berbagai program,’’ jelas Dr.Zul. Selain industrialisasi mesin, gubernur meminta jajaran Dinas Perindustrian untuk mencari jalan menghadirkan industri pengolahan di NTB. Sebab, potensi komoditas yang ada di NTB, seperti komoditas peternakan, kelautan, perikanan dan pertanian sungguh besar. ‘’Ke depan kita tidak boleh lagi kita mengrim jagung, sapi, rumput laut, ikan dan sebagainya dalam bentuk bahan mentah. Harus diolah dulu di sini,’’ jelas gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu.

Untuk program beasiswa ke luar negeri, gubernur menegaskan bahwa biaya yang dipergunakan bukan berasal dari APBD. Namun, lebih pada kerjasama dengan para sponsor, seperti pengusaha atau perusahaan secara kelembagaan. Hanya saya yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah membekali para pemuda NTB ini dengan kemampuan bahasa asing

yang mumpuni.

Karena itu, gubernur meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk membuka pelatihan bahasa asing di sepuluh Kabupaten kota di NTB. Khususnya kemampuan untuk bisa lulus tes TOEFL atau IELS. Sementara itu, Wagub menjelaskan bahwa hal mendasar yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah pola pikir masyarakat. Selama ini, masyarakat masih memiliki pola pikir yang perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. ‘’Kita perlu mengkampanyekan NTB Gemilang.

Agar masyarakat sadar tentang pendidikan dan kesehatan,’’ ungkap Wagub.

Wagub meminta dinas terkait untuk mengelola sampah dengan baik. Menurutnya, sampah yang ada di setiap sudut daerah ini masih menjadi masalah. ‘’Kita perlu waste management yang baik untuk sampah ini. Jangan berhenti untuk berinovasi,’’ pesannya.

Maskapai Domestik dan Internasional Kurangi Frekuensi Penerbangan ke Lombok Dari Hal. 1 kami akan mempertemukan Pak Gubernur dengan Pak Fernandes di Kuala Lumpur,’’ kata Faozal di Kantor Gubernur, Senin (29/10) siang.

Kemudian, NTB juga akan memulihkan Hub Singapura.

Sebelum terjadi gempa bumi, frekuensi penerbangan Silk Air ke LIA sebanyak lima kali seminggu. Persoalannya sekarang, Pemerintah Singapura masih mengeluarkan travel advisor bagi warganya ke Lombok, pascagempa.‘’Sedangkitaberupaya melalui Kemenlu. Agar status itu segera dicabut,’’ katanya.

Faozal mengatakan, untuk rute Kuala Lumpur - Lombok yang dilayani Air Asia, sekarang frekuensinya satu kali sehari.

Pengurangan frekuensi penerbangan ini, kata Faozal bersifat temporer. Penerbangan Air Asia akan kembali normal seperti sebelumnya, Februari tahun depan.

Sementara untuk rute domestik, ada enam rute yang mengalami pengurangan frekuensi penerbangan. Jumlah rute penerbangan langsung ke NTB yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia sebanyak sembilan penerbangan langsung.

Faozal menyebutkan, beberapa rute yang mengalami pengurangan frekuensi penerbangan. Seperti Lombok - Semarang, semula lima kali dalam seminggu. Sekarang, cuma tiga kali dalam seminggu.

Kemudian Lombok - Bandung, semula lima kali dalam seminggu. Sekarang sama dengan rute Lombok - Semarang, hanya tiga kali dalam seminggu. Selain itu, rute Lombok Banjarmasin, semula lima kali seminggu menjadi dua kali dalam seminggu.

Selanjutnya, Lombok Denpasar dalam kondisi normal 12 penerbangan sehari.

Untuk rute Lombok - Denpasar ini kebanyakan penumpangnya adalah wisatawan. Pascakejadian gempa, kadang ada penerbangan yang kosong.

Meskipun terjadi penurunan jumlah wisatawan dari Bali ke Lombok, namun kata Faozal, NTB tertolong dengan adanya kapal cepat (fasboat) yang membawa wisatawan dari Tanjung Benoa atau Padangbai ke tiga gili dan Senggigi. Ia menyebut, ratarata wisatawan yang datang ke tiga gili dari Bali menggunakan kapal cepat lebih dari 1.000 orang per hari. Dalam kondisi normal biasanya 2.000 - 3.000 orang wisatawan ke tiga gili dan Senggigi.

Untuk menarik wisatawan mancanegara khususnya dari Hub Kuala Lumpur ke Lombok, kata Faozal, destinasi wisata minat khusus pendakian ke Rinjani menjadi daya tarik. Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan TNGR bahwa jalur pendakian Sembalun dan Senaru masih be-

lum dapat dilalui.

Untuk itu, kata Faozal, pihaknya akan menggandeng TNI AD melakukan mitigasi bencana di kawasan Gunung Rinjani. Termasuk apabila ada alternatif membuka jalur-jalur pendakian yang baru jika memungkinkan.

Selain akan bertemu bos Air Asia, kata Faozal, gubernur direncanakan menemui bos Lion Air Group, Rusdi Kirana di Kuala Lumpur. Pemprov akan meminta Batik Air (Lion Air Group) agar dapat melayani penerbangan langsung Perth - Lombok - Denpasar.

Selain itu, Pemprov juga akan meminta agar Batik Air dapat membuka rute penerbangan langsung Singapura - Lombok. Begitu juga Air Asia, diharapkan dapat membukan penerbangan langsung Singapura - Lombok. Sehingga rute yang selama ini dilayani Silk Air, mendapatkan kompetitor.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si meminta Dinas Pariwisata mematangkan rencana pertemuan dengan dua pemilik maskapai penerbangan tersebut. Harus ada target yang jelas dari pertemuan tersebut. ‘’Sebelum kita ketemu dimatangkan dulu rencananya.

Harus jelas targetnya apa, pulang dari sana itu. Apa yang kita inginkan, apa yang harus dibicarakan, harus jelas ukurannya,’’ gubernur mengingatkan. (nas)

Selain itu, Wagub Ummi Rohmi juga menyampaikan program NTB Berdikari. Yaitu masyarakat NTB diharapkan memanfaatkan seluruh produk lokal NTB untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ‘’Stop gunakan produk luar.

Kalau ada produk kita yang belum bagus, maka tugas kita semua untuk meningkatkan kualitasnya,’’ tegas Ummi Rohmi.

Terakhir yang ditekankan Wagub adalah pelibatan sanggar-sanggar seni NTB dalam setiap event besar. Misalnya, pada event pariwisata. Sehingga, sanggar-sanggar seni itu dapat mengambil manfaat dari program pemerintah dan bisa terus berkembang. ‘’Lapangan kerja terbuka dan angka-angka kemiskinan dapat kita turunkan,’’pungkasnya. (nas)

Satu Penumpang Lion Air JT 610 dari Mataram Dari Hal. 1 ‘’Memang setiap Senin itu dia kembali ke tempatnya kerjanya,’’ kata keluarga korban Anwar Harharah ditemui di kediamannya, Senin (29/10) malam.

Informasi bahwa Faiz menjadi salah satu penumpang Lion Air JT 610 kata Anwar, melihat pemberitaan di televisi swasta. Kabar itu juga dipertegas dari kerabatnya yang berasal dari Surabaya.

Anwar berusaha mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi istri dan keluarga korban di Jakarta. Akan tetapi, tak ada yang mengangkat telepone. ‘’Baru tadi selesai salat magrib adiknya telepon. Yang lain pada pingsan semua,’’ ujarnya.

Keluarga serta kerabatnya di Lombok berpikir positif.

Meskipun identitas sepupunya itu ditemukan oleh Basarnas. Tapi, mereka berharap Faiz masih selamat. ‘’Diajagoberenang.Mungkin saja, masih terdampar di mana. Jarak jatuhnya pesawat cuma 30 meter,’’ katanya.

Anwar menceritakan, sepupunya itu lahir dan besar di

Ampenan. Kemudian, memilih pindah ke Jakarta. Meski demikian, korban tetap pulang ke Lombok bertemu keluarga dan teman - temannya.

Di mata kerabat dan keluarganya, Faiz dikenal pandai bergaul dan suka membantu.

Tak tanggung - tanggung, ia memberikan sejumlah uang jika mendengar temannya dalam kesulitan. Anwar terakhir kali bertemu dengan korban saat Lebaran Idul Fitri lalu.

Banyak kenangan menurut dia, yang tak bisa dilupakan dari sosok sepupunya itu. ‘’Sejak kecil saya bermain dengan dia. Di Jakarta lima tahun saya bareng,’’ tuturnya.

Anwar kembali menegaskan, keluarga berharap korban dapat ditemukan selamat.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang belum mendapatkan informasi adanya warga Kota Mataram menjadi korban pesawat Lion Air JT 610. Dari manifes pesawat tak ada satupun nama korban berasal dari Mataram. ‘’Kalau lihat dari nama korban kebanyakan dari Sumatera dan sekitarnya,’’ jawab Martawang. (cem)

Awal November, Tes Seleksi CPNS Pemprov NTB Dari Hal. 1 Pertama, harus membawa kartu tanda ujian, KTP asli, menggunakan pakaian yang disyaratkan. Kemudian tak membawa barang lain. ‘’Terpenting itu, harus datang 90 menit sebelum pelaksanaan tes. Karena ada registrasi dan pengarahan sebelum tes. Jika datang terlambat maka gugur,’’ tandasnya.

Diketahui, penutupan pendaftaran CPNS 2018 dilakukan per 15 Oktober jam 24.00 Wita. Rekapitulasi jumlah pelamar di seluruh kabupaten / kota se NTB sebanyak 61.195 orang dengan formasi 3.186 formasi.

Formasi untuk Pemprov NTB sebanyak 433 formasi dengan jumlah pelamar per

tanggal 16 Oktober 2018, sebanyak 6.556 orang. Pemkot Mataram jumlah formasi 262 dengan pelamar 7.213. Lobar 219 formasi jumlah pelamar 9.461 orang, Loteng formasi 481 jumlah pelamar 3.411 orang. KLU formasi 274 jumlah pelamar 5.602 orang formasi.

Lombok Timur sebanyak 225 formasi dengan jumlah pelamar 7.035 orang.

Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat formasi 238 jumlah pelamar 2.642 orang.

Kabupaten Sumbawa formasi 275 jumlah pelamar 4.905 orang. Dompu formasi 229 jumlah pelamar 4.905 orang.

Kabupaten Bima formasi 352, jumlah pelamar 8.245 orang dan Kota Bima formasi 198 jumlah pelamar 1.541 orang. (nas)

Bappeda Gelar Ekspose Indeks Kesejahteraan Rakyat Dari Hal. 1 Indeks Kesejahteraan Rakyat, merupakan komposit dari indeks kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pendapatan, pengangguran, ketenagakerjaan sehingga lebih luas cakupannya. ‘’Untuk mencapai IKU daerah pada indeks kesejahteraan ini, maka diperlukan perencanaan yang matang. Kinerja OPD yang betulbetul profesional mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) untuk RPJMD 2019-2024 harus betul-betul SPM itu mengarah dan terkoneksi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS),’’ jelas Baehaqi, usai ekspose di Kebon Raja Gunungsari. Hadir pada kesempatan itu, Kepala BPS Anas dan semua OPD. Substansi dari RPJMD jelas Baehaqi, adalah SPM dan KLHS yang sinkron dengan rencana kerja (Renja) OPD sebagai dasar untuk menyusun RKPD tahun 1,2,3 hingga tahun ke 5. Sehingga diharapkan perencanaan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun tersebut betul-betul spasial, holistik dan tematik dan teknokratik. Nantinya RPJMD itu akan diturunkan

lagi selama lima tahun. Selanjutnya menjadi RKPD sudah disesuaikan dan disinkronisasi dengan rencana strategis OPD menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, dan top down buttom up. Sehingga dengan demikian IKU yang tertuang dalam RPJMD salah satunya indeks kesejahteraan rakyat bisa tercapai sesuai dengan target. ‘’Dengan demikian kata kunci rencana kerja OPD yang sudah diturunkan dari RPJMD yang sudah di Perda kan nanti di tahun 2019 betul-betul Renja OPD ini bersinergi, sinkron dan ada sinergitas lintas OPD,’’ ujarnya.

Tugas masing-masing OPD sudah jelas. Mana OPD yang bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan, OPD mana saja yang menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah. Sehingga indikator pembentuk ini bisa sesuai dengan target termasuk Indikator kesejahteraan rakyat juga bisa tercapai sesuai yang dicanangkan dalam RPJMD. Untuk pelaksanaan indeks kesejahteraan ini, dianggarkan pada belanja tahun 2019. Tahun depan pihaknya membuat target

RPJMD, dimana indikator sebelumnya menjadi target eksisting. Semua indikator RPJMD sebelumnya diambil menjadi kondisi eksisting.

Dalam hal penyusunan RPJMD ini nanti pihaknya konsultasi dengan BPS yang menghitung secara teknis.

Hasil hitungan BPS akan dielaborasi dengan kondisi eksisting capain indikator RPJMD. Sejauh ini jelas Baehaqi, Indikator RPJMD yang sudah ada capaiannya sebanyak 35.

Dari 35 indikator ini sudah tercapai 94 persen lebih. Ditambah lagi indeks kesejahteraan yang memiliki cakupan lebih luas lagi. Sebab cakupannya indeks sosial lain seperti keamanan. Nantinya indeks kesejahteraan ini akan ditetapkan status berupa poin yang secara teknis dihitung oleh BPS. Menurutnya, dengan tambahan IKU ini tentu di sini peran dari Bappeda untuk lebih intens lagi berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka penyusunan RKPD. Dari RKPD nanti di Musrenbang, baru menjadi ranwal KUA PPAS. Di sini katanya, peran Bappeda secara intens melihat belanja OPD, betul-

betul terintegrasi antara Renja dengan RPJMD. Kemudian antar OPD harus bersinergi dalam rangka menghemat pembiayaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Di sini akan dilihat rumpun OPD yang sesuai tugas dan tupoksi sehingga mengerucut kepada indikator yang ditetapkan targetnya. Karena itulah ia mengundang semua OPD dalam ekspose tersebut, sebab OPD yang memiliki data primer terkait indeks tersebut, sehingga diharapkan memiliki persepsi dan visi yang sama.

Dikatakan, indeks kesejahteraan ini masuk dalam RPJMD kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun. Karena itu harus disinkronisasi sesuai visi, misi, strategi, program dan ada kebijakan sehingga baru menjadi sebuah kegiatan. Semua ini kata pejabat senior Lobar ini harus sinkron dalam RPJMD dan Renja OPD. Terutama menyangkut belanja wajib, kebijakan dan pilihan.

Menurutnya yang harus dikerjakan pertama adalah belanja wajib, baru kebijakan kaitan dengan janji politik setelah itu belanja pilihan di-

lihat mana yang menjadi isu strategis serta urgen.

Kepala BPS Lobar, Anas mengatakan indikator kesejahteraan masyakarat ini terdiri dari beberapa indicator.

Diantaranya IPM, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kalau IPM Lobar sendiri termasuk bagus di posisi nomor 4. Menurutnya, salah satu yang perlu menjadi atensi terkait penanganan kemiskinan.

Untuk penanganan kemiskinan ini perlu sinergi semua OPD, sebab kemiskinan ini termasuk tinggi. Kemiskinan ini juga jelasnya harus dipetakan, tingkat pendidikan sehingga ada cara untuk menangani. Selain itu, penanganan indikator komposit dari IPM yang masih rendah seperti rata-rata lama sekolah mencapai 6.15, bisa terus ditingkatkan dengan perbanyak paket C. Sedangkan harapan lama sekolah jangan sampai ada yang tidak sekolah hingga SMA. ‘’Terkait indikator kesejahteraan ini Lobar masih menengah, rata-rata di NTB ini menengah,’’ imbuhnya. Pihaknya sendiri akan melakukan survei sebagai bahan penyusunan indikator dari kesejahteraan rakyat. (her/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 @suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah memberikan sambutan.

Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menandatangani naskah pelantikan Wagub NTB yang juga Ketua BKOW NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Verifikasi Rumah Korban Gempa sampai Akhir Oktober Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memerintahkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) segera menuntaskan verifikasi rumah korban gempa. Wagub memberikan target sampai akhir Oktober ini, agar verifikasi rumah korban gempa yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sudah selesai.

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT yang dikonfirmasi usai rapat pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur, Senin (29/10) siang mengatakan akan berusaha mengejar target yang diberikan Wagub.

Saat ini, hampir 213 ribu unit rumah warga korban gempa sudah selesai diverifikasi.

Ia menyebutkan, sekitar 4.000 unit rumah korban gempa yang rusak masih belum selesai diverifikasi. Rumah korban gempa yang belum tuntas diverifikasi ini berada di Lombok Utara. “Kita berusaha akhir Oktober ini sudah terselesaikan. Namun memang tak semudah apa yang kita bayangkan. Karena sekarang lokasilokasi yang mau diverifikasi khususnya KLU, jauh jaraknya,” kata Sugihartha.

Sebelumnya, ada dua kabupaten yang belum selesai dilakukan verifikasi rumah korban gempa. Yakni Lombok Utara dan Lombok Timur. Untuk Lombok Timur, sekarang sudah 100 persen terverifikasi. “Kita berharap secepatnya. Tapi dari kabupaten sendiri berharap awal November. Hanya KLU saja yang belum selesai verifikasi, enam kabupaten sudah selesai,” terangnya.

Sugihartha menyebutkan sebanyak 212.957 unit rumah korban gempa sudah terverifikasi. Dengan rincian rusak berat 74.181 unit, rusak sedang 32.447 unit dan rusak ringan 106.329 unit.

Setelah dilakukan verifikasi, lanjut Sugihartha, masih ada validasi data. Memang dari hasil verifikasi, masih ada validasi. Validasi ini diperlukan jika ada ketidaksesuaian data di lapangan. Misalnya, dilaporkan rusak berat tetapi ternyata rusak ringan.

“Sudah ada alur kita bahwa, setelah verifikasi terselesaikan.

Untuk kondisi-kondisi yang tak sesuai maka kita lakukan validasi, pemprov bersama kabupaten/kota bersangkutan. Validasi inilah yang akan memastikan dan akan direvisi SK bupati/ walikota,” terangnya. (nas)

khususnya dalam tubuh BKOW sebagai induk organisasi wanita yang diharapkan mampu mengayomi keberadaan organanisasi lainnya di NTB. “Tanpa kebersamaan, tanpa persamaan pemikiran, mustahil bisa sampai kepada tujuan yang dici-

ta-citakan,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti M.Sc., Ph.D., dan sesepuh Organisasi Wanita yang juga Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah. (r/*)

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah berpose bersama dengan anggota BKOW NTB periode 2018-2023 yang baru dilantik, Sabtu (27/10).

Ketua TP PK PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati menyaksikan serah terima naskah Ketua BKOW NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Ikhsanti Komala Rimbun Rosiady Sayuti.

(Suara NTB/Humas NTB)

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan sambutan di Musda VII BKOW NTB.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

berkiprah melalui kebersamaan,” harap Umi Rohmi yang juga didaulat sebagai Ketua BKOW NTB periode 2018-2023 ini.

Menurut Wagub, kekompakan dan kebersamaan anggota tim dalam tubuh organisasi apapun sangat dibutuhkan,

ing bagaimana cara menampung semua itu dengan meletakkan pola pikir atau pandangan pada posisi yang sama dan tujuan mulia. Dengan prinsip dasar bahwa segala sesuatu harus dikerjakan secara gotong royong, bersama-sama, kompak, dan harus seiring sejalan.

“Mari saya ajak seluruh anggota dan pengurus BKOW yang hadir, untuk terus

(Suara NTB/Humas NTB)

lang”, Sabtu (27/10).

“Seluruh organisasi wanita yang ada di NTB dapat mengambil perannya masingmasing. Yaitu, membantu menyukseskan program-program pemerintah,” pesan Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu.

Dalam tubuh organisasi, ujarnya, perbedaan ide dan pendapat adalah hal lumrah terjadi. Namun yang terpent-

ningkatan kesejahteraan masyarakat menuju NTB Gemilang.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., saat membuka Musda Ke VII Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB, dengan tema “Tingkatkan Peran Organisasi Wanita Menuju NTB Gemi-

(Suara NTB/Humas NTB)

Mataram (Suara NTB)Organisasi wanita yang ada di NTB diharapkan mengambil perannya masing-masing dalam membantu menyukseskan program kerja pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan keluarga, seperti peningkatan gizi, kesehatan, pendidikan dan kebersihan lingkungan hidup yang akan berimplikasi terhadap pe-

suarantb.com

(Suara NTB/Humas NTB)

Selasa, 30 Oktober 2018

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah (2 dari kanan) saat membuka Musda VII BKOW NTB. Hadir juga Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Kasus ADD Pengembur Naik ke Penyidikan Praya (Suara NTB) -

Satu lagi kasus dugaan korupsi dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) Setelah sebelumnya kasus bantuan benih kedelai. Kali ini kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur Kecamatan Pujut tahun 2017 yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Per tanggal 16 Oktober kemarin, kasus ADD Desa Pengembur kita naikkan statusnya ke penyidikan,” kata Kajari Loteng, Eli Rahmawati, S.H, M.H., kepada Suara NTB,, Senin (29/10).

Dikatakannya, proses

penyelidikan kasus dugaan korupsi ADD Desa Pengembur dimulai pertengahan tahun 2018 lalu. Setelah pihaknya mendapat laporan, terkait adanya indikasi penyimpangan pada pelaksanaan ADD Desa Pengembur tahun 2017. Dan, setelah pihaknya turun ternyata benar ada indikasi kuat terjadi penyimpangan.

Dalam kasus tersebut, pihak Kejari Loteng telah memeriksa 30 orang saksi. Mulai dari kepala dusun, pelaksanan proyek serta aparat desa lainnya. Termasuk pejabat Kepala Desa (Kades) aktif saat itu, juga sudah diperiksa sebagai saksi. Selain itu, pi-

haknya juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng untuk melakukan audit kerugian negara. Dan, hasilnya pun sudah diterima.

Sehingga berdasar keterangan dan alat bukti yang ada serta diperkuat dengan hasil audit Inspektorat Loteng, pihaknya kemudian memutuskan untuk menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahapan penyidikan.

“Tapi baru penetapan status kasus saja. Kalau untuk penetapan tersangkanya, menyusul,” ujar Eli. Soal gambaran calon tersangka, Eli menegaskan saat ini masih pendalaman. Namun ia memastikan tidak

akan jauh dari pihak-pihak yang terkait dalam pengelola ADD. Karena tidak mungkin, tersangkanya pihak yang tidak terlibat dalam pengelola ADD. “Tunggu saja waktunya. Nanti pada saat penetapan tersangka, teman-teman media saya undang kok,” imbuhnya.

Disinggung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, mantan Sekrertaris TP4D NTB ini mengaku cukup besar. Mencapai ratusan juta. Bersumber dari empat program kegiatan. Tapi paling banyak dari program fisik. Di mana banyak ditemukan proyek-proyek fisik di desa setempat yang tidak

sesuai speksifikasinya. Bahkan ada beberapa proyek yang diduga fiktif.

“Besarnya saya lupa. Tapi yang jelas cukup besar untuk ukuran desa. Mencapai hingga ratusan juta,” timpalnya seraya menambahkan, selain kasus ADD Pengembur, masih ada beberapa kasus desa yang juga tengah dalam proses penyelidikan. Dan, pada waktunya juga akan diungkap.

“Boleh orang menilai kami (Kejari Loteng,red) tidak bekerja. Tapi yang pasti kita tetap bekerja menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami. Dan, ini bukti kalau kami bekerja,” timpal Eli. (kir)