Edisi 30 Oktober 2017 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 30 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 192 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPPD Lotim Promosi Wisata ke Sarawak Malaysia Sarawak (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan promosi pariwisata di Negeri Sarawak, Malaysia. Kunjungan BPPD bersama dengan Bupati Lotim, H.Moch.Ali Bin Dachlan ini ke sejumlah tempat seraya menyebar sejumlah buku Lombok Timur Pesonanya Lombok ke warga Malaysia dan sejumlah wisatawan yang datang ke objek wisata yang ada di negeri Jiran tersebut. Dipilihnya Malaysia sebagai kunjungan perdana BPPD untuk promosi di luar negeri ini karena banyak wisatawan yang datang dari

negara itu ke Lotim. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, sebanyak 5.461 Wisatawan asal Malaysia berwisata ke Lombok pada April 2017. Jumlah itu setara 53 persen dari total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok. Bupati Lotim menyatakan, banyak hal yang bisa dipelajari di Malaysia. Sebagai negara maju, pembangunan pariwisata Malaysia sudah jauh lebihi baik dibandingkan dengan Indonesia. Tergambar sebagai perbandingan, angka kunjungan wisatawan ke Singapura 24 juta pertahun, Malaysia sudah 16 juta pertahun. Sedangkan Indonesia hanya 7

juta pertahun. Pariwisata adalah sektor industri jasa. Membangun sektor jasa ini tidak lepas dari sejumlah aspek. Antara lain keamanan dan kenyamanan di tujuan wisata. Para wisatawan saat ini sudah memahami tujuan wisata yang akan didatangi. Aspek terpenting dalam pembangunan pariwisata sangat penting pada aspek pengelolaannya. Kepada BPPD Lotim, Bupati Lotim mengingatkan agar bisa mengambil pelajaran banyak dari konsep pembangunan pariwisata Malaysia. Sejumlah tempat terkait dengan pariwisata Malaysia, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

KUNJUNGAN-Kunjungan pengurus BPPD Lotim ke salah satu tempat wisata yang ada di Negeri Sarawak Malaysia, Sabtu lalu.

TOURISM INFORMATION BOARD - pusat informasi wisata Sarawak dikunjungi BPPD Lotim.

Bank Koreksi Realisasi Penyaluran KUR Sebesar Rp 972,9 Miliar Mataram (Suara NTB) Setelah muncul dugaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak tepat sasaran, sejumlah bank penyalur akhirnya mengoreksi data mereka. Pihak perbankan mengoreksi data realisasi penyaluran KUR di NTB sebesar Rp 972,9 miliar lebih. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M. Sc.IB, MBA menjelaskan, data perbankan pada 6 Oktober 2017 lalu, realisasi KUR di NTB mencapai Rp 2,3 triliun lebih dengan jumlah debitur 81.402 orang. Setelah dilakukan konfirmasi dalam rekonsiliasi pada 19 Oktober 2017, perbankan

mengoreksi realisasi penyaluran KUR, turun menjadi Rp 1,338 triliun lebih dengan jumlah debitur 57.053 orang. Rinciannya, Bank BRI sebesar Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 339 miliar lebih, BPD NTB Rp 13,450 miliar, BCA Rp 1,360 miliar, BPD Bali Rp 8,480 miliar dan Bank Sinarmas Rp 1,603 miliar lebih.

Pada 6 Oktober 2017 lalu, data realisasi penyaluran KUR Bank BRI sebesar Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih, Bank BNI Rp 135 miliar lebih, BPD NTB Rp 14,465 miliar, BRI Syariah Rp 18,413 miliar, BCA Rp 1,360 miliar, BPD Bali Rp 8,480 miliar dan Bank Sinarmas Rp 1,776 miliar.

Berdasarkan hasil konfirmasi dalam rekonsiliasi 19 Oktober lalu, ada beberapa perbankan yang mengoreksi datanya. Seperti Bank Mandiri, Bank BNI,BPD NTB, BRI Syariah dan Bank Sinarmas. Taukhid menjelaskan, rekonsiliasi data realisasi KUR dengan bank penyalur akan terus dilakukan. Sehingga data yang ada di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan perbankan sama. Pasalnya, pemerintah hanya akan membayar subsidi bunga sesuai dengan data SIKP. Data Kanwil DJPB NTB,

TO K O H Cegah Korupsi Serahkan LHKPN

Tajuddin

Fiskal NTB 83 Persen Bergantung Dana Perimbangan Pusat

TIDAK hanya pejabat pemerintah pusat dan daerah, pejabat militer pun diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Demikian juga Polri, khususnya pejabat di jajaranPolda NTB dengan melibatkan KPK. Berperan sebagai perangkat pemerintah dalam bidang penegakkan hukum, Polri wajib menjaga kredibilitas sebagai institusi yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Wakapolda NTB Kombes Pol. Drs. Tajuddin, MH saat memimpin kegiatan sosialisasi dan pengisian LHKPN akhir pekan kemarin menegaskan, Bersambung ke hal 15

KOSONG Bangunan Pasar Jereweh, Kecamatan Jereweh, Sumbawa Barat yang hingga saat ini masih menjadi gedung kosong dan belum digunakan. Pembangunan pasar ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 9,2 miliar dari APBN tahun 2016. Proyek ini merupakan salah satu dari sejumlah proyek pusat yang terindikasi mubazir di NTB

(Suara NTB/ Why)

KO M E N TTAA R

Tingkatkan Melek Politik KPU NTB berharap bisa mendorong peningkatan literasi politik atau melek politik di ajang Pilkada NTB 2018 mendatang. Upaya ini diwujudkan dengan berbagai terobosan. Selain itu, penting pula untuk mendorong peningkatan integritas penyelenggara, peserta, dan masyarakat pemilih. Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, Bersambung ke hal 15 L. Aksar Ansori (Suara NTB/dok)

tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit program di NTB sebesar Rp 170 miliar. Secara keseluruhan, asumsi alokasi anggaran pemerintah untuk program pengelolaan subsidi di NTB sebesar Rp 1,74 triliun. Terdiri dari subsidi BBM dan elpiji 3 Kg sebesar Rp 350 miliar, subsidi listrik Rp 490 miliar. Subsidi pangan Rp 210 miliar, subsidi benih Rp 20 miliar, subsidi pupuk Rp 340 miliar. Subsidi PSO Rp 50 miliar, subsidi pajak Rp 110 miliar dan subsidi bunga kredit program Rp 170 miliar. (nas)

(Suara NTB/ils)

Pemprov Hadiahi Indah Kartikasari Rp 50 Juta WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si di sela-sela pelantikan Dewan Hakam pada acara pembukaan MTQ ke 27 tingkat Provinsi NTB, di Kantor Bupati Bima di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Kamis malam (26/10) menyerahkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50 juta kepada Indah Kartikasari yang telah mengharumkan nama NTB pada STQ Nasional ke 24 tahun 2017 di Tarakan Kalimantan Utara beberapa waktu yang lalu. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

HADIAH - Wagub NTB, H.Muh.Amin, menyerahkan hadiah uang sebesar Rp 50 juta kepada Indah Kartikasari yang telah mengharumkan nama NTB pada STQ Nasional ke 24 tahun 2017 di Tarakan Kalimantan Utara beberapa waktu yang lalu.

Mataram (Suara NTB) Secara nasional, NTB merupakan daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Artinya, NTB masih sangat bergantung dana perimbangan dari pusat. Sehingga, Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbesar kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut dikatakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin. Taukhid menyebutkan, jumlah total APBD provinsi dan kabupaten/kota di NTB sekitar Rp 18 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah total PAD seluruh Pemda di NTB sekitar Rp 3 triliun. Jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada seluruh Pemda di NTB tahun 2017 ini sekitar Rp 15 triliun lebih. Artinya, kapasitas fiskal Pemda di NTB hanya sekitar Rp 16,7 persen. ‘’Kalau NTB kemandiriannya masih rendah. Bersambung ke hal 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.