Edisi Kamis 30 Agustus 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 143 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

APBD-P 2018

Pemprov NTB Siapkan Anggaran Penanganan Pascabencana Gempa Rp60 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB telah memperbaiki kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Dalam APBD-P 2018, Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk penanganan pascabencana gempa NTB. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP menjelaskan bahwa memang pada KUAI PPAS Perubahan yang diserahkan ke DPRD Juli

lalu, belum mengakomodir penanganan untuk korban gempa bumi. Pasalnya, KUA-PPAS Perubahan dibuat sebelum kejadian bencana gempa bumi, 29 Juli lalu. KUA-PPAS tersebut juga telah diserahkan ke DPRD sebelum kejadian bencana.

Bahkan pembahasan KUAPPAS Perubahan baru bisa dilakukan antara TAPD dan Banggar, dua hari setelah masa tanggap darurat bencana gempa bumi yang berakhir 26 Agustus 2018.

Meskipun KUA-PPAS yang sudah diserahkan ke Dewan itu belum

mengakomodir anggaran untuk penanganan pascabencana.

Namun, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2017.

Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, jika ada force majeure (kejadian luar biasa) maka KUAPPAS tidak perlu dikembalikan ke eksekutif oleh DPRD. TAPD dan Banggar cukup membuat kesepakatan. Yakni TAPD dan Banggar telah memperbaiki kebijakan APBD Perubahan 2018. Dengan mencantumkan bahwa APBD Perubah-

an 2018 responsif terhadap penanganan pascabencana gempa. ‘’Kebijakan yang kita buat ada delapan poin,’’ sebut Ridwan di Mataram, Rabu (29/8).

Delapan poin kebijakan tersebut, pertama, APBD Perubahan 2018 harus menjamin kehidupan sosial masyarakat terdampak gempa berjalan normal, dapat memenuhi kebutuhan hidup pada masa tanggap darurat. Kedua, APBD Perubahan 2018 menjamin proses belajar mengajar anak sekolah di lokasi terdampak gempa dapat berjalan normal melalui

penyediaan sekolah darurat.

Kemudian menjamin pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi perkantoran di tingkat desa, kecamatan terdampak supaya berjalan normal.

Serta penyediaan infrastruktur air bersih di lokasi bencana.

Selain itu, menjamin aktivitas perekonomian berjalan normal melalui penyediaan pasar dan kios darurat.

Bersambung ke hal 15

H. Ridwan Syah (Suara NTB/nas)

Gedung Pemerintah Tak Tahan Gempa

Polisi Siap Usut Indikasi Penyimpangan Cacat Konstruksi Tanjung (Suara NTB) Tim ahli konstruksi sedang menaksir kerusakan gedung-gedung pemerintahan akibat rangkaian gempa Lombok.

Aparat penegak hukum siap turun penyelidikan hasil penaksiran, jika ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi bangunan. Indikasi penyimpangan perlu ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri Rabu (29/8) menjelaskan, pihaknya siap mengusut proyek gedung yang pengerjaannya terhitung asal-asalan. ‘’Konstruksi itu kan ada auditnya, dilakukan tim ahli PUPR dan universitas (Perguruan Tinggi). Tergantung nanti rekomendasinya bagaimana,” ujarnya saat berbincang dengan Suara NTB di sela kegiatannya meninjau lokasi pengungsian di Pemenang, Lombok Utara.

Polda NTB katanya, nantinya akan berkoordinasi mengenai hasil penaksiran kerusakan gedung tersebut. Dokumen hasil penaksiran diteliti kembali oleh penyidik Tipikor. ‘’Kalau ada indikasi korupsi dari teknis bangunan, (penanganan) ke kita. Kalau cacat konstruksi hanya masalah administrasi nanti diselesaikan di sana,’’ jelasnya.

Dalam pengawasan bangunan tersebut, sambung dia, setiap pihak yang berkepentingan kini sudah bekerja.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Ajukan Tambahan Anggaran

(Suara NTB/why)

CEK RISHA - Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri mengecek perakitan RISHA untuk bangunan sementara pelayanan kamtibmas Polsek Gangga, Rabu (29/8). Berita selengkapnya di halaman 8.

PUPR Latih Tenaga Pendamping

PENDATAAN dan verifikasi kerusakan rumah akibat gempa NTB terus dilakukan di tujuh kabupaten/kota di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Hingga saat ini tercatat sebanyak 32.129 unit rumah korban gempa yang telah diverifikasi. Untuk perbaikan rumah korban gempa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ‘’Petugas terus melakukan verifikasi sesuai tingkat kerusakan rumah yaitu rumah rusak berat, Sutopo Purwo Nugroho Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

Bupati Lobar Protes BNPB, Bupati KLU Khawatir Hujan

Kawal Masyarakat Bangun Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi puluhan ribu rumah warga yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu akan dirancang tahan gempa maksimum 7 skala richter (SR).

Saat ini Kementerian PUPR sedang melatih tenaga pendamping yang akan mengawal masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa. ‘’Tenaga pendamping kita latih. Bagaimana membuat rumah tahan gempa. Ini yang kita kunci. Baik itu pembangunan maupun rehabilitasi yang kita kunci adalah bagaimana rumah itu tahan gempa pada tataran 7 SR,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT ketika dikonfirmasi di Mat-

aram, kemarin.

Ketika ada guncangan gempa 7 SR, kata Sugihartha, maka kondisi bangunan rumah dan penghuni masih aman. Jika terjadi gempa dengan skala 8 SR dalam jangka waktu yang lama, penghuni masih aman. ‘’Rumah itu roboh bukan begitu gempa. Tapi gempa dalam frekuensi lama pada akhirnya tak mampu menahan getaran,’’ katanya.

Terkait engan verifikasi rumah korban gempa yang rusak berat, Sugihartha mengatakan sudah terverifikasi sebanyak 15.813 unit.

Dengan rincian Kota Mataram 1.482 unit, Bersambung ke hal 15

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ABUPATEN Lombok Barat (Lobar) dan 12345678901234567890123456789012 Kabupaten Lombok Utara (KLU), dua daer12345678901234567890123456789012 ah terdampak gempa. Dalam menghadapi 12345678901234567890123456789012 persoalan dampak gempa, ke dua daerah ini 12345678901234567890123456789012 ternyata berbeda dalam penanganan korban.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sebelumnya pihak Pemkab Lobar menyerahkan data 12345678901234567890123456789012 52.000 rumah rusak berat dan ringan untuk mendapat 12345678901234567890123456789012 bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat. Namun 12345678901234567890123456789012 data yang dirilis BNPB sebagai wakil pemerintah pusat, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hanya 1000 lebih rumah yang terdata menerima bantuan.

12345678901234567890123456789012 ‘’Sehingga tadi pas rapat koordinasi dengan BNPB, 12345678901234567890123456789012 saya sampaikan protes itu,’’ ujar Bupati Lobar H. Fauzan 12345678901234567890123456789012 Khalid kepada Suara NTB di Desa Mekar Sari, Kecama12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tan Gunung Sari, Lombok Barat, Rabu (29/8) kemarin.

12345678901234567890123456789012 Data yang dirilis itu masih jomplang dari jumlah 12345678901234567890123456789012 rumah rusak berat, sedang dan ringan yang diserah12345678901234567890123456789012 kan sebelumnya, mencapai 13.000 unit. ‘’Ini jumlah yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 saya sudah SK kan dan sudah verifikasi lapangan. Tapi 12345678901234567890123456789012 yang keluar 1000 lebih. Di satu sisi kita diminta cepat 12345678901234567890123456789012 pendataan, tapi setelah cepat, data tidak sesuai 12345678901234567890123456789012 keinginan,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 15 12345678901234567890123456789012

IGB. Sugihartha

(Suara NTB/dok)

TNGR Batalkan Proyek Perbaikan Fasilitas Rinjani Mataram (Suara NTB) Gempa yang mengguncang Lombok juga berdampak pada pengadaan barang dan jasa.

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bahkan harus membatalkan pengadaan untuk perbaikan fasilitas di jalur trekking Rinjani. ‘’Semua lelang kita batalkan, karena mau bagaimana lagi? Situasi seperti ini. Tidak mungkin kita paksakan pekerjaan dilanjutkan,’’ kata Kasi II TNGR, Rio Wibawanto kepada Suara NTB kemarin.

Pengadaan seperti pembuatan pos, penambahan fasilitas toilet, serta perbaikan jalur senilai ratusan juta rupiah, termasuk campaign area. Terpaksa pihaknya mengusulkan pengadaan baru tahun 2019 mendatang.

Bahkan akan diajukan revisi anggaran karena berpeluang menambah objek yang akan diperbaiki akibat kerusakan. ‘’Seperti di Pos Sembalun, itu kan rusak akibat longsor. Kita akan bangun fasilitas pos yang lebih tahan gempa,’’ tandasnya.

Kejadian gempa dan longsor Minggu (29/8) lalu membawa hikmah dan pelajaran penting bagi TNGR, termasuk soal pengadaan. Fasilitas tidak lagi dibangun standard, tapi lebih ke pertimbangan bangunan tahan gempa atau bencana lainnya lain seperti longsor.

Selain bangunan fisik, non fisik juga akan dievaluasi. Seperti SOP pendakian disesuaikan dengan regulasi baru, adaptasi dengan bencana. Seperti jalur evakuasi pendaki ketika terja-

(Suara NTB/tngr)

RETAK - Permukaan tanah di Pelawangan Rinjani yang retak akibat gempa. TNGR akan menata area ini sehingga bisa dijadikan pusat camp pendaki.

di bencana, akan ditentukan spot khusus di tiap jalur sehingga ketika terjadi bencana, pendaki dan para porter lebih mudah menyelamatkan diri.

Pengalaman gempa dan longsor sebelumnya, terjadi kekacauan akibat semua panik. ‘’Seperti pengalaman kemarin porter tinggalkan tamunya. Sehingga wisatawan bingung. Ada pendaki yang ditinggal barangnya. Kita tidak ingin itu terjadi lagi, makanya kita perbaiki semuanya nanti,’’ tandasnya.

Namun masa perbaikan itu menunggu proses recovery, diperkirakan akan berlangsung setahun. Apalagi kondisi tanah di lereng Rinjani masih labil.

Titik camp pendaki di Pelawangan juga retak sehingga membahayakan jika dipaksa dilakukan perbaikan, dikhawatirkan masih ada gempa susulan. ‘’Kita tunggu situasi benar benar pulih,’’ ujarnya. (ars)

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Warga Sudah Kembali ke Rumah MELIHAT kondisi pascagempa yang dirasa sudah cukup kondusif, sebagian masyarakat di kelurahan Cakranegara Selatan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Menurut Lurah Cakranegara Selatan, Ida Bagus Tianyar, seminggu sejak gempa besar terakhir melanda, warga sudah mulai berani kembali ke rumahnya. “Kami sudah meminta warga untuk balik ke rumah karena situasi sudah cukup aman,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (29/8).

Diakuinya memang warga juga masih takut jika gempa kembali terjadi karena traumanya masih mem(Suara NTB/uul) bekas. Tetapi pihaknya Ida Bagus Tianyar mencoba memberikan pengertian agar mereka tetap tenang dan terus waspada. “Kita maklumi mereka masih takut terutama untuk ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Saat kita meminta mereka balik ke rumah, hanya sebagian yang mau, selebihnya masih bertahan di tenda,” ujarnya.

Terutama di malam hari, warga lebih memilih tidur di tenda dibandingkan di dalam rumah mereka. Bagus mencontohkan seperti di lingkungan Seganteng, di mana masyarakat membangun tenda menggunakan bahu jalan sampai menutup jalan. “Kemarin sempat ditutup semua, tetapi sekarang kendaraan roda dua sudah bisa melintas setelah kami meminta untuk dibuka,” tuturnya.

Selain karena trauma gempa, masyarakat juga dikhawatirkan akan isu maling yang beredar. Untuk itu, pihaknya secara intensif melakukan pengecekan setiap malamnya untuk memastikan keamanan warga. “Pengecekan ini rutin kita adakan bahkan sebelum gempa, terutama kenakalan remaja seperti mabuk-mabukan. Kalau kami temukan, langsung kami nasihati agar tidak mengulanginya lagi,” kata Bagus.

Mengenai kerusakan rumah di wilayah Cakranegara Selatan, ia memastikan tidak ada kerusakan parah yang dialami.

Dari laporan kaling, lingkungan Karang Kelebut dan Seganteng dilaporkan paling banyak mengalami kerusakan. “Tetapi kerusakannya skala ringan sampai sedang saja. Dinas terkait juga sudah turun ke sini kemarin bersama kaling langsung untuk memverifikasi kerusakannya,” jelasnya.

Kantor kelurahan pun, ujarnya, turut menjadi mengalami kerusakan akibat gempa kemarin. Sehingga ruang pelayanan dipindahkan ke aula untuk keamanan pegawai serta masyarakat. “Makanya kita pertemuan dengan kaling misalnya untuk koordinasi, kita lakukan di depan karena kondisi seperti ini,” kata Bagus. (uul)

Lakukan Gerakan Bersama ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM. Faesal mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Mataram masih trauma dengan gempa yang sering terjadi di daerah ini.

Hari ini terbukti dari masih banyaknya tenda-tenda pengungsian warga yang takut tidur di rumahnya sendiri. Terutama pada malam hari. ‘’Masyarakat ini memang trauma sekali,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (29/ 8) kemarin.

Untuk itu, Faesal mendorong Pemerintah bersama stakeholder melakukan gerakan bersama.

Gerakan dimaksud, untuk (Suara NTB/dok) HM. Faesal memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena, lanjut Faesal, yang mengalami trauma akibat gempa bukan hanya para siswa tapi juga masyarakat pada umumnya. Karena seperti diketahui, sejumlah kegiatan trauma healing baru menyasar para siswa di semua tingkatan.

Padahal, kegiatan serupa juga dibutuhkan oleh masyarakat. Gerakan bersama yang dimaksud adalah menjelaskan kepada masyarakat seputar merebaknya isu hoaks.

Karena selama ini begitu banyak berita hoaks yang beredar.

Baik di sosial media maupun di masyarakat secara nyata.

Politisi Nasdem ini melihat masyarakat begitu gampang termakan oleh isu-isu hoaks. Buktinya, meskipun intensitas gempa yang terjadi termasuk kekuatan gempa sudah jauh berkurang, toh masyarakat masih banyak yang belum berani pulang ke rumah.

Menurut anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, bukan saatnya pemerintah hanya memberikan imbauan. Misalnya imbauan agar masyarakat kembali ke rumah karena gempa sudah berhenti. ‘’Jadi semua pihak, BNPB, Pemkot Mataram, Kepolisian harus turun bersama-sama menyambangi tenda-tenda pengungsian memberikan sosialisasi dan motivasi, demikian Faesal. Dikatakannya, pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri kepada masyarakat, tidak akan berpengaruh signifikan.

Terhadap masyarakat terdampak gempa, berdasarkan hasil pertemuan dengan Walikota Mataram, kepala daerah telah menyatakan komitmennya untuk membangun huntara (hunian sementara). ‘’Kita tahu tingkat gempanya sekarang kan sudah berkurang, masyarakat boleh pulang, tetapi tetap harus waspada,’’ demikian Faesal. (fit)

SUARA MATARAM

Kualitas Bangunan Milik Pemkot Mataram Diperiksa Mataram (Suara NTB) Kerusakan bangunan milik Pemerintah Kota Mataram diperiksa.

Pemeriksaan dilakukan apakah kerusakan akibat bencana alam ataukah karena kualitas rendah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, pemeriksaan kualitas bangunan dilakukan oleh Polda NTB. Pihaknya telah diklarifikasi oleh penyidik Polda terkait kerusakan bangunan milik pemerintah. Apakah murni akibat gempa atau kualitas bangunan.

Namun demikian kata Mahmuddin, tidak bisa dipastikan kerusakan itu karena kualitas. Sebab, harus ada pengujian laboratorium dan penilaian tim ahli.

“Kami juga ditanya oleh Polda. Kita sebatas melihat dari kondisi apakah layak struktur bangunannya,” kata Mahmuddin ditemui Rabu (29/8).

Bangunan milik pemerintah rusak yakni gedung Insta-

lasi Gawat Darurat dan Graha Mentaram. Diketahui, gedung IGD baru rampung akhir Desember 2017 dengan nilai pekerjaan Rp18 miliar. Sedang gedung Graha Mentaram dengan nilai Rp20 miliar.

Gedung lima lantai tersebut rusak, dan tim ahli dari UGM kata Mahmuddin, telah mengecek gedung RSUD. Mahmuddin menambahkan, materi berkaitan dengan kualitas perlu diteliti kembali.

“Ini perlu keahlian khusus apakah benar karena getaran gempa atau kualitas,” terangnya.

Dari hasil assessment gedung RSUD maupun fasilitas publik milik pemerintah 30 persen mengalami kerusakan.

Artinya, bangunan itu rusak ringan dan bisa digunakan.

Kapan tim ahli diminta mengecek kualitas bangunan?

Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan izin berusaha melalui OSS. Secara otomatis kata dia, akan berubah pelayanan perizinan di Kota Mataram. Regulasi ini masih diperdalam dan disiapkan perangkat serta sumberdaya manusianya. “Pola OSS ini pemohon datang ke sini atau mengurus sendiri lewat OSS,” katanya ditemui, Rabu (29/8).

Pelayanan seperti ini sambungnya, masyarakat diberikan kebebasan menghubungkan

Mahmuddin mengatakan, kewenangan itu berada di Polda NTB. Pihaknya hanya bisa mempercepat perbaikan, agar gedung tersebut bisa dipergunakan.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan, penilaian dari masing - masing lembaga diserahkan ke institusi tersebut. Dewan tidak masuk pada ranah mengecek kualitas bangunan.

Jika itu berkaitan dengan kualitas dan bersumber dari ahli, maka akan dihormati hasil tersebut.

Namun, bila faktor lain ternyata terintegrasi dengan resiko bencana, perlu mengubah strategi kebijakan. “Kalau Dewan tidak masuk ranah itu. Biarkan secara kelembagaan yang menilai itu,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menilai, sudah saatnya pe-

(Suara NTB/cem)

RUSAK - Seorang perawat melintas di bawah gedung Graha Mentaram, Rabu (29/8). Gedung yang dibangun tahun 2015 ini mengalami kerusakan. merintah memikirkan perencanaan komprehensif untuk merancang sistem struktur bangunan tahan gempa.

Ia melihat, kerusakan aki-

bat gempa rata - rata gedung bertingkat seperti rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintahan. “Yang rusak itu bagian atasnya,” ucapnya. (cem)

Ratusan Rumah di Mataram Dirobohkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dibantu oleh TNI dan Polri merobohkan bangunan di empat lingkungan yang mengalami rusak berat pascagempa. Bangunan di Pengempel Indah, Gontoran, Kamasan dan Tegal telah dirobohkan, Rabu (29/8).

Pantauan Suara NTB, pembongkaran rumah sebagian menggunakan alat berat dan manual. TNI dan Polri menggunakan hammer merobohkan sisa - sisa bangunan. Pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dikerahkan mengangkat reruntuhan beton ke dalam mobil truk.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. Kemal Islam menyebutkan, bangunan rumah di Lingkungan Gontoran dan Pengempel Indah harus dirobohkan mencapai 300 unit. Belum termasuk di Tegal 600 unit dan Kamasan 20 unit rumah. Rata - rata kondisi rumah rusak parah.

Pembongkaran sekaligus pembersihan kata Kemal, di kawasan itu langsung dilakukan penataan. Rekompak akan membangun rumah sesuai keinginan dan luas tanah milik warga.

Polanya masyarakat membentuk kelompok dan didampingi oleh fasilitator.

“Gangnya juga diatur. Di sini gangnya sempit. Sekarang ini diatur supaya mudah ke jalur evakuasi,” ujarnya.

Asisten I Setda Mataram, Lalu Martawang menambahkan, proses pembongkaran dan pembersihan serta penataan bukan sesuatu yang mudah. Perlu kerja bersama antara Pemerintah Kota Mataram dengan TNI dan Polri.

(Suara NTB/cem)

BERSIHKAN – Alat berat milik Dinas PUPR juga diturunkan membersihkan puing - puing bangunan di Lingkungan Pengempel Indah. Anggota TNI merobohkan sisa bangunan secara manual menggunakan tali (insert).

Kawasan di Lingkungan Pengempel Indah akan ditata kembali. Rekompak sebagai mitra kerja pemerintah akan membuat konsep rumah dan penataan di kawasan tersebut.

Uji Kompetensi Pejabat Pemkot Segera Digelar Mataram (Suara NTB) Uji kompetensi pejabat eselon II di Lingkup Pemkot Mataram dijadwalkan pada pekan pertama bulan September. Kabarnya, Walikota telah menandatangani persetujuan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati membenarkan bahwa uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan minggu pertama bulan September.

Surat edaran uji kompetensi akan disebarkan Senin (3/9) pekan depan.

“Kalau sekarang ini pimpinan OPD tidak bisa diganggu. Mereka fokus penanganan pascagempa,” kata Nelly ditemui, Rabu (29/8).

Pimpinan OPD diminta mempersiapkan dari segi pencapaian realisasi anggaran, rencana kerja dan target kinerja selama menjabat.

Selain itu, mereka meski mempersiapkan item lainnya yang menyangkut tugas dan fungsi selama menjabat.

Nelly menambahkan, secara global parameter pe-

nilaian akan dilihat secara global oleh tim pansel. “Ketua Baperjakat dan tim pansel lainnya akan menilai,” jawabnya.

Nelly menyampaikan, uji kompetensi internal telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hasil uji kompetensi nantinya langsung dilaporkan ke KASN. Setelah pejabat bersangkutan dilantik baru kemudian dilakukan pansel secara terbuka.

“Kita akan bersurat lagi ke KASN mana jabatan yang kosong bakal dipansel,” terangnya.

Tiga jabatan lowong bisa saja komposisinya berubah.

Tergantung kebijakan pejabat pembina kepegawaian melihat kualifikasi dan kompetensi pejabat.

Berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN lanjut dia, ASN harus menempati posisi tersebut maksimal lima tahun. Kalaupun lebih dari itu, harus diberhentikan dulu dan dianalisa masa jabatannya.

“PPK bisa memperpanjang dengan melantik kembali berdasarkan hasil analisa itu,” demikian kata Nelly. (cem)

Masyarakat Didorong Urus Izin secara ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri meminta kabupaten/kota berinovasi untuk melakukan penyederhanaan dan percepatan pengurusan izin usaha. Aplikasi Online Single Submition (OSS) mendorong masyarakat secara mandiri untuk mengurus secara online.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menjelaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan

Halaman 2

dengan sistem OSS untuk mengurus izin. Pihaknya memfasilitasi dan memberikan bimbingan berdasarkan jumlah serta syaratnya.

Syarat dimaksud kata dia, berkaitan pemenuhan komitmen lengkap. Misalnya, berkaitan dengan lingkungan hidup akan diarahkan ke DLH. “Ini akan mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan,” kata dia.

Secara teknis disampaikan, masyarakat yang mengurus izin usaha dari aplikasi

itu akan mendapatkan kata sandi (password). Pemohon bebas memilih izin apa yang diajukan berdasarkan kebutuhan.

Hingga saat ini sekitar 30 pemohon yang mengurus izin lewat aplikasi itu. Pihaknya tinggal memverifikasi persyaratan.

“Kemarin - kemarin banyak yang ngurus,” akunya. Ke depan, pihaknya akan terus menyempurnakan pelayanan. Terutama dari segi ketersedian sumberdaya manusia dan sarana prasarana. (cem)

“Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Coba lihat kita kerja tim bersama TNI dan Polri,” sebut Martawang. Pembangunan rumah oleh Rekompak dari segi struktur bangunan akan lebih ba-

gus. Masyarakat harus mengalah dibuatkan jalur evakuasi.

Kedepan kata Martawang, masyarakat lebih waspada terhadap gempa maupun potensi kebakaran. (cem)

Warga Masih Pertimbangkan Pembangunan Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Rencana pemerintah membangun rumah tahan gempa agaknya mendapat tantangan. Sebagian warga di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, menolak konsep rumah instan sederhana sehat (RISHA) tersebut, sedang sebagiannya masih mempertimbangkan.

Januar Arifin, salah satu warga menuturkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Rekompak telah mensosialisasikan pembangunan rumah tahan gempa tersebut. Dari ratusan warga yang hadir, hanya tujuh kepala keluarga yang setuju.

“Kebanyakan menolak.

Cuma tujuh atau sembilan yang mau,” kata Arifin ditemui di sela - sela membersihkan puing - puing bangunan miliknya, Rabu (29/8).

Alasan warga menolak kata dia, rumah dibangun tidak sesuai yang diharapkan.

Pemerintah hanya membangunkan tiang, slop, fondasi dan atap. Dinding dan lain sebagai jadi tanggungjawab warga.

Katanya, masyarakat meminta dana Rp50 juta untuk korban gempa yang rumahnya rusak berat dikelola oleh masyarakat. Bahan material dibeli sendiri sesuai kebutuhan.

“Pengalaman kasus rumah kumuh. Batako yang dibeli harganya Rp1.800, terima di tempat jadi Rp2.400.

Belum lagi rupanya begitu,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Rumiati. Untuk membangun rumah tahan gempa biayanya Rp23 juta. Itu hanya fondasi, tiang, slop dan atapnya.

Untuk menjadikan secara utuh masyarakat harus mencari uang.

“Kalau begitu kita jadi mikir,” ujarnya.

Sebaiknya saran dia, pemerintah menyerahkan ke masyarakat untuk menentukan rumah yang akan dibangun. Bukan pemerintah me-

nentukan konsep rumah, karena tak sebanding dengan rumah miliknya.

Dwi Pramono dari Rekompak memaklumi penolakan warga.

Umumnya, masyarakat belum mengetahui karena konsep RISHA barang baru. Meskipun demikian, Rekompak tidak bisa memaksa keinginan masyarakat. Ia akan mengerjakan sejumlah warga yang setuju saja.

“Saat sosialisasi banyak yang hadir. Rata - rata mereka wait and see dulu. Mau lihat yang jadi dulu. Biasanya, kalau sudah jadi mereka mau,” terangnya.

Tujuan pemerintah membangunan RISHA agar masyarakat segera meninggalkan lokasi pengungsian. Kalau membangun rumah konvensional membutuhkan waktu maksimal tiga bulan. Kalau terlalu lama kata dia, jelas terganggu dari segi kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Konsep membangunan RISHA sebenarnya cepat. Kebutuhan tukang tidak terlalu banyak. Berbeda halnya rumah dibangun secara konvensional butuh tenaga banyak.

“Bayangkan kalau tiga ribu

rumah diperlukan. Butuh tukang 30 ribuan dan kita harus menunggu lama,” ujarnya.

Rekompak sebagai mitra pemerintah akan mendampingi baik dari segi administrasi, pelaporan dan penghitungan rencana anggaran belanja. Diingatkan Dwi, penggunaan anggaran perbaikan rumah diawasi oleh BPK, BPKP, Inspektorat dan KPK. “Jangan sampai masyarakat telah menempati rumah malah disibukkan dengan urusan hukum,” imbuhya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan, masyarakat perlu menghilangkan pemikiran bahwa rumah tahan gempa itu terbuat dari bedek, kayu dan lain sebagainya. Dan, tidak sesuai harapan masyarakat.

Kata Didik, RISHA itu memenuhi spesifikasi. “Saya sudah berkunjung ke Jepang dan New Zealand. Rumah tahan gempa malah yang bertingkat,” ucapnya.

Jika dikaitkan dengan nilai bantuan Rp50 juta tidak akan sesuai dari keinginan masyarakat. Pemerintah memikirkan bagaimana warga tidak terlalu lama di pengungsian. (cem)

(Suara NTB/cem)

CONTOH RISHA - Dwi Pramono dari Rekompak menunjukkan contoh model bangunan RISHA yang dibangun di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais. Konsep rumah tahan gempa masih dipertimbangkan warga.

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pembiayaan ’’Finance’’ Turun Drastis hingga 75 Persen Mataram (Suara NTB) Industri jasa keuangan non bank, di dalamnya finance sebelumnya begitu optimis terhadap pergerakan ekonomi masyarakat NTB. Gempa yang terjadi beruntun membuat keadaan berubah. Kucuran kredit lembaga pembiayaanpun menunjukkan gejala menurun drastis.

(Suara NTB/ist)

MESIN KETINTING - Salah satu mesin ketinting milik nelayan di daerah yang terparah terdampak gempa, dilaporkan rusak

Mesin Ketinting Banyak Dilaporkan Rusak Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah menerima laporan dari kabupaten terdampak paling parah gempa, Lombok Utara dan Lombok Timur. Dari laporan resmi ini, diketahui paling mendominasi kerusakan mesin ketinting nelayan.

Gempa membuat setidaknya 474 mesin ketinting milik nelayan tak lagi dapat difungsikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sedang mengupayakan secepatnya Kementerian Kelautan Perikanan memfasilitasi penggantiannya.

Hal ini disampaikan Plh. Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan Provinsi NTB, Beni Iskandar ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/8) kemarin.

Berdasarkan data laporan yang diterima dari dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur jika dilihat dari sisi kuantitasnya. Untuk Kabupaten Lombok Utara, dipaparkan Beni, mesin tempel dilaporkan 96 unit yang mengalami kerusakan dengan nilai kerugian Rp4,8 miliar. Mesin ketinting 404 unit dengan nilai aset Rp4,04 miliar. Alat tangkap 374 unit dengan nilai aset Rp3,7 miliar.

Lalu unit pengolahan 80 unit dengan nilai aset Rp10,5 miliar. Sarana budidaya udang 2 unit dengan nilai aset Rp400 juta. Dan sarana budidaya laut dua unit dengan nilai aset Rp300 juta.

Lanjut Beni, sementara untuk Kabupaten Lombok Timur, secara resmi dilaporkan dampak gempa mengakibatkan ketidakberfungsian mesin tempel 24 unit dengan nilai Rp1,2 miliar. Mesin ketinting 70 unit dengan nilai Rp700 juta. Alat tangkap 62 unit dengan nilai aset Rp620 juta dan sarana budidaya udang 1 unit dengan nilai Rp200 juta.

“Total seluruh kerugian nilainya setelah dihitung Rp26,5 miliar,” jelas Kepala Bidang Perikanan Tangkap ini.

Selain aset nelayan ini, fasilitas pelayanan teknis kelautan perikanan yang mengalami kerusakan diantaranya, bangunan induk Kantor Dinas Kelautan Perikanan NTB, Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong, Pelabuhan Pendaratan Ikan Tanjung Luar Lombok Timur, Pelabuhan Pendaratan Ikan Labuan Lombok, Lombok Timur.

Balai Benih Ikan Kumbung, Balai Benih Ikan Lingsar, BLPPMHP Mataram, Balai Pengawasan Sumber Daya Kalautan dan Perikanan Poto Tano.

“Untuk perkantoran, sudah ada komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk membangunnya kembali,” demikian Beni.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti beserta rombongan melakukan kunjungan ke Lombok untuk memastikan dampak gempa. Dari kunjungan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si., sekaligus menyampaikan kerusakan aset-aset nelayan agar kementerian ini prioritas memberikan penggantian. (bul)

“Penurunan sampai 75 persen,” ungkap Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Hadi Sutarno. Penurunan pembiayaan terutama untuk kredit kendaraan. Pascagempa, bahkan terdapat diantaranya finance yang menghentikan sementara pembiayaannya. Dengan pertimbangan yang paling mendasar adalah kemampuan bayar masyarakat yang belum stabil sementara ini.

“Asumsinya, kalau didanai, apakah bulan depan kuat bayar. Kalau ndak bisa bayar, jadi kena perusahaan pembiayaannya, dan juga nasabah. Tetapi ini sifatnya sementara saja,”

kata Branch Manager Armada Finance Mataram ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/8) kemarin, Hadi menyebut pertimbangan lebih ketat untuk pembiayaan terutama kepada wiraswasta. Perusahaan-perusahaan finance betul-betul mempertimbangkannya. Jika gegabah, berpotensi menimbulkan kredit macet atau non performing loan (NPL) bagi finance konvensional dan Non Performing Financing (NPF) bagi finance syariah.

Kebijakan ini bersifat situasional. Sembari menunggu proses recovery dampak gempa menunjukkan progres yang membanggakan. “PNS, atau

(Suara NTB/bul)

Hadi Sutarno nya ke OJK di pusat. “Sebisa mungkin dilaporkan agar tak menjadi catatan kredit macet.

Dengan kalkulasi yang jelas, OJK sebagai pengawas dapat memahami keadaannya dalam hal kebijakan relaksasi,” demikian Hadi. (bul)

(Suara NTB/bul)

PASAR MURAH - Kegiatan pasar murah oleh Dinas Ketahanan Pangan akhir pekan kemarin untuk menjaga kondusivitas harga.

Perkembangan Harga Intens Dilaporkan ke Mabes Polri Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan intens menyampaikan laporan perkembangan harga kebutuhan strategis ke Mabes Polri. Laporan disampaikan secara harian dan online.

Penegasan ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. Haryono. Perkembangan harga kebutuhan pokok terutamanya, langsung dipantau Bareskrim Polri, termasuk Kapolri, Tito Karnavian.

Sejauh hasil pemantauan Dinas Perdagangan melalui

Bidang Perdagangan Dalam Negeri, harga-harga saat ini relatif masih stabil. Secara umum perkembangan harga dipandang masih cukup aman. Pemantauan perkembangan harga tetap dilakukan bersama Satgas Pangan di daerah (Polda NTB).

“Demikian juga dengan stok, ketahanan stok kebutuhan sembako kita masih terjamin,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (29/8) kemarin.

Untuk menjaga ketahanan stok ini, menurut Haryono, koordinasi tetap dilakukan dengan

Vlok Foundation Latih Puluhan Pemuda Pemongkong Jadi Teknisi Kelistrikan Mataram (Suara NTB) Vlok Foundation sebagai salah satu yayasan kemanusiaan dari Belanda memberikan pelatihan teknisi kelistrikan kepada puluhan pemuda Pemongkong, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Para pemuda di desa setempat diberdayakan menjadi insan mandiri dan produktif.

Vlok Foundation bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pembukaan pelatihan dilakukan sejak Rabu (29/8) pagi kemarin. Dihadiri langsung Koordinator Vlok Foundation wilayah Lombok, Siti Nurul Hijah, perangkat desa, Instruktur dan tokoh masyarakat setempat.

Pelatihan dilaksanakan selama 12 hari sejak tanggal 29 Agustus hingga 9 September 2018. Dengan pengaturan waktu 6 hari digunakan untuk teori dan 6 hari untuk praktik memasang instalasi listrik di rumah penduduk yang kurang mampu. Instruktur yang digunakan dari Loka Latihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Siti Nurul Hijah, pelatihan dilakukan dengan tujuan memberikan pendidikan dan pelatihan serta kesempatan/peluang kerja kepada masyarakat kurang terampil, meningkatkan keterampilan teknik sesuai keahlian serta meningkatkan produktivitas kerja.

Dan tak kalah penting, hasil pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi serta memberdayakan masyarakat menjadi terampil agar mampu hidup mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja setidaknya bagi dirinya sendiri.

“Selanjutnya pascapelatihan, merekalah yang akan terlibat langsung membantu masyarakat setempat untuk memenuhi se-

karyawan yang sumber pemasukannya stabil tidak masalah. Sementara ini, daerah-daerah yang terparah dampak gempa masih harus dipertimbangkan,” jelas Hadi.

Kebijakan lebih berhatihati menyalurkan kredit ini, lanjutnya semata-mata perusahaan juga ikut menjaga masyarakat agar memiliki track record yang tetap. Jika pembiayaan dipaksa diberikan, dengan kemampuan bayar yang belum stabil, secara otomatis nama baik nasabah berpotensi cacat. Selain itu, nasabah dengan kredit macet akan tetap dihitung membayar denda. Dengan modal diam, lalu denda tetap terhitung dalam

sistem tentunya akan semakin memberatkan bagi nasabah.

Finance beroperasi tetap dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kredit yang disalurkan berisiko, lantas tetap dibiayai dan memicu kenaikan tingkat kredit macet, Hadi menyebut otoritas otomatis akan memberikan teguran, bahkan sanksi kepada lembaga finance bersangkutan.

“Kredit macet toleransinya sampai 5 persen. Diatas itu, otoritas akan memberikan peringatan,” jelasnya.

APPI kemudian mengingatkan, penanganan terhadap korban gempa dapat di recovery secepat mungkin agar ekonomi daerah juga tak mandek. Kepada anggota APPI Provinsi NTB, Hadi juga meminta agar menyampaikan laporannya kepada APPI untuk diteruskan ke pusat.

Berapa jumlah nasabah yang terdampak gempa. Maksudnya agar APPI juga menyuarakan-

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Koordinator Flok Foundation Wilayah Lombok, Siti Nurul Hijah dan sejumlah peserta pelatihan sistem kelistrikan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur berpose bersama. luruh kegiatan yang berkaitan langsung dengan kelistrikan tanpa harus mendatangkan petugas teknis dari luar. Peralatan juga kita berikan lengkap dan gratis,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB ini.

Seperti diketahui, Vlok Foundation adalah salah satu yayasan dari Belanda.

Selama 15 tahun ini telah melakukan pendampingan dan pemberdayaan di desadesa pelosok. Diantaranya di Batu Layar Lombok Barat, Sambelia Lombok Timur, Ijo Balit Lombok Timur dan saat ini diperluas ke Desa Pemongkong Lombok Timur.

Kegiatannya bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Khusus untuk Desa Pemongkong yang

diketahui sebagai desa pelosok di wilayah selatan Lombok Timur, di beberapa tempat tidak didukung infrastruktur yang memadai salah satunya infrastruktur kelistrikan yang memang saat ini jaringan instalasi PLN belum sampai ke tempat tersebut. Vlok Foundation lalu hadir dengan memfasilitasi solar cell atau pembangkit listrik tenaga matahari kepada 20 KK. Rencananya Vlok Foundation ini akan memfasilitasi lebih banyak sistem kelistrikan bagi masyarakat setempat. Dilaksanakan bertahap, kata Nunung.

“Lulusan-lulusan yang dilatih inilah yang nantinya akan menyusun RAB masing-masing KK untuk kebutuhan listriknya, lalu mereka sendiri yang akan memasangnya. Biaya sepenuhnya dari Vlok Foundation,” demikian Nunung. (bul)

Perum Bulog Diver NTB dan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk mengantisipasi kemungkinan spekulasi harga pascabencana, Haryono menjelaskan tim sepakat menggelar Operasi Pasar (OP) menggandeng Bulog untuk beberapa kebutuhan pokok.

Operasi pasar dilakukan tidak hanya di daerah-daerah terdampak parah gempa, Lombok Utara misalnya atau di ujung timur Lombok Timur.

Demikian juga kegiatan pasar murah. Dinas Perdagangan menggandeng stakeholders, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan para distributor untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Awal pekan ini, pasar murah dilakukan

di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Akhir pekan kemarin, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan hal yang sama.

“Operasi pasar dan pasar murah tidak hanya dilakukan di masa tanggap darurat. Perum Bulog juga sudah ada komitmennya tetap akan melakukan operasi pasar kapanpun, sifatnya kondisional untuk menjaga harga tetap stabil. Terutama di daerah-daerah terdampak gempa,” jelas Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) ini kepada Suara NTB. Gencarnya kegiatan operasi pasar dan pasar murah ini ditambahkannya, mengingat masih banyaknya toko-toko kebutuhan strategis yang tutup. Demikian juga di pasar tradisional

meskipun sudah berangsur pulih.

“Jangan sampai saat tokotoko tutup, kemudian harga ada yang mempermainkan. Karena itulah ketersediaan stok kebutuhan di masyarakat tetap dikontrol ketat,” imbuhnya.

Baru-baru ini, dilakukan pertemuan dengan seluruh stakeholders. Direskrimsus Polda NTB, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB juga hadir langsung. Para distributor juga diundang dan ditekankan agar stok kebutuhan tetap dijaga, harga tak dipermainkan agar suplai kebutuhan kepada masyarakat kondusif.

“Kalau ada indikasi dipermainkan, Satgas pangan akan memberikan tindakan,” demikian Haryono. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 4

Proyek Sesuai Spesifikasi Atasi Perekonomian Masyarakat KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu daerah yang cukup parah terdampak gempa.

Akibatnya, daerah yang dihuni 1,3 juta jiwa penduduk ini berpotensi akan menyumbang bertambahnya angka kemiskinan di NTB. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda Lotim ke depan bertekad untuk menggarap potensi yang ada. Terutama yang terdampak cukup parah.

Kepada Suara NTB, Rabu (29/8), Asisten II Setda Kabu(Suara NTB/dok) paten Lotim Bidang Ekonomi H. Sahabudin Pembangunan, H. Sahabudin, mengatakan, untuk menghadapi perekonomian masyarakat pascagempa, banyak sisi penanggulangan pasca bencana yang akan dilakukan. Salah satunya yakni menggarap segala potensi yang ada terutama di wilayah-wilayah yang terdampak bencana cukup parah. Pasalnya, Kabupaten Lotim memilik aneka ragam potensi, baik potensi di sektor pariwisata, kerajinan, kesenian dan beberapa potensi lainnya.

“Sudah pasti, nanti potensi-potensi yang ada di masing-masing wilayah akan kita garap. Itu salah satu untuk menyikapi perekonomian masyarakat pasca terjadinya gempa,” ungkapnya.

Namun untuk saat ini, katanya, pemerintah masih pada posisi rehabilitasi. Pemerintah masih berpikir bagaimana mengembalikan bangunan-bangunan rumah masyarakat, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Termasuk yang tidak kalah penting diperhatikan yakni infrastruktur pemerintah maupun fasilitas umum lainnya. “Seperti sarana pendidikan oleh Dinas Dikbud dan kesehatan masyarakat yang ditangani oleh Dikes serta sarana prasarana yang lain,” jelasnya.

Selain itu, yang juga menjadi fokus saat ini bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta fokus kepada memberikan kegiatan-kegiatan sosial terhadap masyarakat korban gempa. Masing-masing OPD juga berjalan memberikan sumbangan terhadap para korban.

Disampaikan lebih jauh, tim anggaran saat ini sedang melakukan evaluasi dan merumuskan di dalam APBD perubahan untuk melihat potensi yang kemudian dapat diarahkan untuk penanganan bencana, terutama jangka cepat. “Namun ketika kondisi sudah pulih, maka kita akan masuk terhadap pembinaan-pembinaan yang lain terutama menggarap potensi-potensi yang terdapat di wilayah-wilayah terdampak bencana,”imbuh mantan Kadiskop dan UMKM Lotim ini. (yon)

(Suara NTB/ari)

RUSAK PARAH - Bangunan milik Dinas Dukcapil KLU yang belum sempat ditempati rusak parah terkena gempa.

Tenaga Asesmen Kurang

Dinas PUPR KLU Minta Bantuan Pemprov Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara kekurangan tenaga untuk melakukan asesmen (penilaian) terhadap bangunan yang rusak. Hingga hari kemaRin, tercatat sudah ada 9 OPD yang sudah dinilai kerusakannya. Itu pun belum diterbitkan ke dalam berita acara.

“Verifikasi kerusakan kantor dinas sudah dilakukan, tetapi secara adminisrasi belum kita simpulkan,” kata Kadis PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahardian, ST., MT., kepada Suara NTB, Rabu (29/8).

Zaldy menyebut banyak variabel yang harus dinilai mulai dari kerusakan pondasi, dinding hingga atap bangunan. Masing-masing variabel ada item yang harus dinilai.

Menjadi kesulitan, kata dia, asesmen gedung milik pemerintah tidak bisa dilakukan cepat sebagaimana surat yang dilayangkan oleh Dinas PUPR NTB. Sebabnya, Dinas PUPR KLU hanya memiliki 5 tenaga asesmen di Bidang Cipta Karya, terdiri dari 5 orang ASN (termasuk Kabid) dan 1 orang tenaga ahli dengan status kontrak.

“Tadi kita terima surat dari PU Provinsi ke PU Kabupaten agar PU Kabupaten segera menilai kerusakan pada gedung sekolah dari SMA, SMP, Madrasah, dan gedung kesehatan.

Kalau kita mau nilai semua objek, tidak bisa selesai cepat dengan ketersediaan SDM yang ada hanya 6 orang,” jelasnya.

Ia mempertegas, apabila Pemprov NTB meminta asesmen dipercepat, maka Pemprov NTB harus menurunkan tim penilai ke KLU. Dengan banyaknya objek yang rusak berbanding terbalik dengan jumlah tenaga, Zaldy belum bisa memastikan kapan asesmen akan selesai dilakukan. Namun demikian pihaknya akan berupaya maksimal agar kantor - kantor pemerintah serta kantor yang menjadi pelayanan publik menjadi prioritas.

“Berkaitan dengan bencana ini, maka ke depan kita harus sudah mulai berpikir untuk mengubah perencanaan pembangunan. Termasuk Kantor Bupati yang sudah kita desain, itu harus dihitung ulang. Karena dengan mempertimbangkan bangunan ramah gempa, maka biayanya akan lebih besar dari perencanaan awal,” tandasnya. (ari)

PUPR Tegaskan Kerusakan Gedung Akibat Gempa Selong (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim hingga saat ini masih melakukan pendataan terhadap dampak gempa.

Terutama adanya kerusakan konstruksi bangunan di gedung milik pemerintah. Pihak Dinas PUPR mengklaim, jika ada kerusakan pada bangunan pemerintah murni disebabkan guncangan gempa, karena rata-rata pembangunan gedung milik pemerintah sudah sesuai spesifikasi.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/8), Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satriawibawa, menjelaskan, untuk konstruksi bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum.

Diklaim jika bestek atau spesifikasi dari gedung yang dibangun sudah jelas memenuhi syarat. Atas dasar itulah kemudian hasil pekerjaan dari kontraktor dapat diterima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).

Hanya saja yang menyebabkan kerusakan bangunan pemerintah, karena guncangan gempa yang cukup besar. Misalnya, kerusakan di gedung DPRD Lotim. “Kalau memang tidak sesuai spesifikasinya, hasil pekerjaan dari kontraktor

itu pasti ditolak,” tegasnya.

Bencana gempa yang terjadi, lanjut Toni, tidak memandang apakah suatu bangunan itu berusia lama atau baru termasuk dari kualitasnya. Apabila gempa yang terjadi magnitudonya cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan gedung-gedung, meski sudah sesuai spesifikasi akan terkena dalam kerusakan. Terlebih getaran gempa yang terjadi bervariasi dan beberapa kali pusat gempa terjadi di Kabupaten Lotim. “Jadi masalah kekuatan gempa, bukan masalah kekuatan gedung. Getaran gempa ini bervariasi, bisa menimbulkan kerusakan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Toni mengaku sudah meminta Kepada Bidang Cipta Karya Dinas PU

Kasus Proyek Pusuk Sembalun, Jaksa Masih Teliti Berkas Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) masih melakukan penelitian terhadap berkas kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lotim. Proses penelitian yang dilakukan terhadap berkas dugaan tipikor yang bergulir sejak tahun 2016 ini setelah pihak dari penyidikan Tipikor Satreskrim Polres Lotim melimpahkan berkas kasus tersebut untuk tahap satu.

Menurut Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, saat ini, penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim masih melakukan penelitian terhadap berkas pelimpahan tahap satu kasus dugaan korupsi proyek Pusuk Sembalun. Penelitian dilakukan apakah berkas dalam kasus tersebut sudah lengkap dan apakah nantinya ada pengembalian atau tidak.

“Kita masih melakukan penelitian berkas. Masih berjalan,” ungkapnya, Rabu (29/8).

Pelimpahan berkas tahap satu itu sekitar satu minggu lalu oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lotim dengan satu orang tersangka inisial SA selaku kontraktor. Proses penelitian secepatnya dapat dilakukan. “Kita masih teliti berkasnya apakah ada pengembalian atau tidak nantinya. Apabila masuk tahap dua, di sanalah kita minta dihadirkan tersangka dan barang bukti,” sambungnya.

Diketahui, aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim akhirnya menetapkan satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penataan kawasan Pusuk Sembalun. Kontraktor CV Perames Raya inisial SA. SA menjadi tersangka pertama dalam proyek senilai Rp2 miliar tersebut.

Penetapan pihak kontraktor sebagai tersangka dikarenakan secara bersama-sama merugikan negara. Selain itu, penyidik Tipikor saat ini masih membidik tersangka lain dalam kasus yang

bergulir sejak tahun 2016 lalu.

Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan ulang terkait sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim). Penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim mulai mendapatkan titik terang hingga dilakukan penetapan tersangka terhadap pihak kontraktor.

Alasan dilakukan pemeriksaan ulang, karena salah satu saksi yang mengetahui persis pengerjaan proyek itu beberapa waktu lalu meninggal dunia lantaran sakit. Sehingga penyidik dari Tipikor Satreskrim Polres Lotim kembali melakukan pemeriksaan ulang dengan merunut kembali alur pengerjaan proyek itu. Adapun sejumlah pihak terkait diperiksa ulang, yakni mantan Asisten III Setda Lotim, pihak kontraktor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), tukang atau pekerja dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga dikurangi jumlah kerugian negara.

Proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)

Rawat Inap RSUD Selong Masih di Bawah Tenda Selong (Suara NTB) Rawat inap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong masih dilakukan di bawah tenda-tenda darurat yang didirikan di halaman RSUD. Aktivitas perawatan di dalam ruangan belum bisa dilakukan, mengingat masih kerap terjadinya gempagempa susulan yang dikhawatirkan para pasien.

Direktur RSUD Dr. Soedjono Selong, Dr. Karsito, Sp.PD kepada Suara NTB menguraikan, pihaknya masih menunggu evaluasi dan kelayakan rumah sakit dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PUPR melakukan pemeriksaan kondisi fisik gedung RSUD yang sudah lama menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut.

Manajemen RSUD belum berani memasukkan pasien ke dalam ruangan, karena ada

(Suara NTB/rus)

RAWAT INAP - Rawat inap di RSUD Selong masih dilakukan di bawah tenda-tenda darurat. Pihak rumah sakit masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan kondisi fisik gedung, apakah layak atau tidak ditempati. sejumlah ruangan yang mengalami kerusakan. Dijelaskan, kerusakan yang terjadi akibat gempa ini katanya tidak terlalu parah. “Kerusakan tdiak

terlalu berat, sedikit dan bukan pada struktur bangunan,” terangnya.

Struktur bangunan dari RSUD ini masih cukup kokoh

dan masih bisa ditempati.

Hanya saja karena pasien juga khawatir, sehingga untuk sementara waktu digunakan tenda-tenda darurat.

Sebelumnya, pada saat gempa beberapa kali terjadi kegiatan operasi pun sempat hanya dirujuk ke luar daerah.

Terhitung sejak Senin lalu, pelayanan tindakan medis operasi sudah bisa dilakukan langsung di RSUD Selong.

“Mulai Senin lalu, sudah tidak lagi kita merujuk,” demikian ungkapnya. Jumlah pasien yang RSUD Selong saat ini yang masih terpaksa di luar tenda ada sekitar 200 orang.

Diketahui, sejak kejadian pertama gempa, RSUD Selong menerima rujukan penanganan dari puskesmas. Ratusan pasien sudah ditangani dan dilakukan operasi patah tulang pasien akibat tertimpa material bangunan yang runtuh akibat gempa. (rus)

(Suara NTB/yon)

AKIBAT BENCANA - Kondisi ruang sidang DPRD Lotim yang rusak akibat gempa. Dinas PUPR Lotim mengklaim, seluruh bangunan pemerintah yang dibangun sudah sesuai spek dan kalau ada kerusakan murni akibat bencana.

Lotim untuk melakukan inspeksi untuk kemudian melaporkan seperti apa kondisi fasilitas gedung-gedung pemerintahan maupun infrastruktur publik

lainnya pascagempa. Semua laporan untuk pemeriksaan gedung sudah ditindaklanjuti.

“Pendataan sedang berjalan.

Terakhir informasinya sedang

disusun laporan oleh bidang terkait. Kita belum ketahui persis berapa jumlah kerusakan terutama untuk fasilitas gedung pemerintah,”akunya. (yon)

Rusak Akibat Gempa

Pusat Alokasikan Rp1,4 Miliar untuk 28 Desa Selong (Suara NTB) Akibat terjangan gempa yang mengguncang Lombok Timur (Lotim) sejak Minggu (29/7) lalu hingga ribuan kali gempa gempa susulan membuat banyak bangunan yang rusak. Tidak terkecuali kantor-kantor desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lotim mengusulkan perbaikan kantor-kantor desa tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Alhasil, Kemendagri langsung merespon dan memberikan Rp 1,4 miliar untuk 28 kantor desa yang rusak akibat gempa.

Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik kepada Suara NTB, Rabu (29/8) kemarin, secara simbolis bantuan stimulan untuk rehab kantor desa ini diterimanya dari Kepala Dinas PMD dan Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, SH., MH disaksikan langsung 28 kepala desa (kades) yang diberikan bantuan.

Desa-desa dimaksud terbanyak di wilayah Kecamatan Sembalun dan Pringgabaya.

Sembalun meliputi Desa Sembalun, Sembalun Bumbung, Timba Gading, Sembalun La-

(Suara NTB/ist)

SERAH TERIMA - Kepala Dinas PMD dan Dukcapil NTB H. Ashari (kanan) menyerahkan secara simbolis kepada Kepala Dinas PMD Lotim H. Juaini Taofik bantuan dana rehab kantor-kantor desa yang rusak akibat gempa. wang, Sajang dan Biluk Petung.

Kecamatan Sambelia, Desa Sambelia sendiri, Desa Sugian Obel-Obel dan Madayin.

Sedangkan Pringgabaya meliputi Desa Anggaraksa, Batuyang, Pohgading Timur, Pringgabaya Utara, Labuhan Lombok, Tanak Gadang, Seruni Mumbul dan Gunung Malang. Kecamatan Sikur ada Jeruk Manis dan Tetebatu. Kecamatan Wanasaba Bebidas, Beririjarak dan Mamben Baru.

Kecamatan Aikmel Kembang

Kerang Daya. Kecamatan Lenek, Desa Lenek, Kecamatan Montong Gading, Pesanggrahan, Pringgajurang Utara dan Lendang Belo. Kecamatan Labuhan Haji, Desa Tirtanadi.

Masing-masing desa diberikan Rp 50 juta. Kepada seluruh desa yang menerima bantuan stimulan ini dipesankan Kadis PMD agar melaksanakan proses rehab pembangunan gedung kantor sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB). (rus)

PDAM Bebaskan Warga dari Biaya Beban Air Tanjung (Suara NTB) Sebanyak kurang lebih 12 ribu pelanggan PDAM khususnya kalangan rumah tangga bisa sedikit bernafas lega.

Berkenaan dengan pemakaian air bersih pascanormalisasi distribusi air bersih melalui jaringan PDAM, Perusda tersebut membebaskan waga dari biaya pemekaian air. Warga hanya cukup membayar biaya administrasi sebesar Rp 20 ribu saja untuk pemakaian debit air tanpa batas.

“Kita sudah rapatkan dan kesimpulannya untuk pembayaran bulan Agustus kita hanya bebankan sebesar Rp 20 ribu. Beban pemakaian sebanyak-banyaknya tidak dikenakan, itu kita gratiskan,” ungkap Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., kepada Suara NTB, Rabu (29/8).

Ia menjelaskan beban pemakaian air secara gratis merupakan bentuk empati PDAM kepada masyarakat KLU yang terdampak bencana alam gempa bumi. PDAM sebagaimana tugasnya, tetap berupaya menjaga kelancarana pasokan distribusi. Hal itu juga berkenaan dengan upaya agar warga dapat kembali dari pengungsian sembari menata rumahnya untuk tempat pemukiman sementara.

PDAM belum dapat menghitung seberapa besar pemakaian air oleh warga. Mengingat banyak warga yang memiliki meter air masih tinggal di posko pengungsian. “Mengenai berapa lama biaya pakai gratis ini belum bisa kita pastikan.

Sementara ini kita jaga kelancaran pasokan, sambil mere-

(Suara NTB/ari)

PELAYANAN - Pelayanan pembayaran PDAM KLU dilakukan darurat. Akibat kantor PDAM rusak, PDAM minta eks kantor Bidang Perikanan yang dipinjampakaikan dirobohkan untuk dibangunkan tenda pelayanan yang lebih nyaman. spon cepat laporan warga yang minta dipasangkan meter atau diperbaiki jaringan pipa yang bocor,” sebutnya.

Menurut Waliadin, kondisi yang juga diantisipasi adalah kerusakan pada meter air milik warga akibat tertimpa bangunan atau akibat pembersihan bangunan menggunakan alat berat. Ia menilai PDAM ke depan akan memerlukan lebih banyak aksesoris seperti meter, pipa tersier dan sebagainya.

“Banyak rumah warga yang rata karena dirobohkan alat berat, otomatis kita memerlukan sambungan pipa tersier baru dan aksesorisnya. Stok kita sudah mau habis, mau tidak mau kita minta bantuan Satker dan Kementerian PUPR,” jelasnya.

Selain memastikan diatribusi ke rumah warga berjalan normal, PDAM juga membuka titik-titik pengambilan air ber-

sih oleh mobil tangki. Titik yang disediakan PDAM antara lain, di kantor PDAM Pemenang, Kantor PDAM Tanjung, depan Puskesmas Gangga, di Dusun Kapu (dekat dengan jaringan utama), di depan BPBD, dan di kantor PDAM Cabang Bayan.

Distribusi perpipaan PDAM yang sudah normal sementara ini yakni jalur pipa 12 inchi untuk ruas Gangga, Tanjung dan Pemenang, sedangkan jalur pipa 8 inchi masih perlu perbaikan.

Alasannya sekitar 1,5 km jalur pipa di sumber air Jongplangka mengalami kerusakan parah.

“Untuk wilayah Kecamatan Kayangan sudah normal tetapi.memang febitnya kecil karena harus bersaing dengan pemanfaatan oleh warga. Sedangkan wilayah Kecamatan Bayan tinggal jalur 6 inchi di Lokoq Prabu yang belum selesai karena disusul lagi oleh gempa 7.0 SR,” demikian Waliadin. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 5 (Suara NTB/her)

RUSAK - Kondisi kerusakan pada bagian kubah gedung putih Kantor Bupati Lobar terkena dampak gempa.

Dana Jadup Khusus PEMKAB Lombok Barat (Lobar) tengah menyiapkan usulan dana jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa yang rumahnya rusak. Dana jadup ini diperuntukkan khusus bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat. Jadup ini diberikan Rp10 ribu per hari selama 90 hari atau tiga bulan.

“Yang diambil untuk jadup itu yang rusak berat saja, yang rusak ringan dan sedang tidak. Jadi jadup itu cuma untuk rusak berat,” kata Kepala Dinas Sosial Lobar melalui Kabid Perlin(Suara NTB/her) dungan dan Jaminan SosBaiq Aprina Rohmawiyanti ial (Linjamsos), Baiq Aprina Rohmawiyanti, Rabu (29/8). Dalam hal ini, ujarnya, Dinas Sosial mengusulkan jadup berdasarkan atas dasar SK bupati tentang verifikasi rumah. Pengusulan jadup ini lanjutnya menunggu SK bupati tentang verifikasi rumah rusak. Seharusnya dalam SK ini jelasnya dimuat secara detail baik by name by address, nama, KK, anggota keluarga, NIK dan alamat.

Sekarang ini, ujarnya, verifikasi data yang menjadi dasar usulan jadup masih dalam proses, sehingga belum bisa dipastikan berapa jumlah yang diusulkan nantinya. “Setelah SK itu ada barulah kami usulkan,”katanya. Saat ini pihaknya makan menunggu SK bupati tersebut, setelah selesai baru Dinas Sosial bersurat ke provinsi untuk diusulkan ke pusat.

Pemberian jadup ini, jelasnya, selain diebrikan kepada korban yang rumahnya rusak berat, juga diberikan kepada masing-masing jiwa bukan kepala keluarga (KK), karena itulah dalam SK itu harus termuat detail by name by address korban jiwa.

Ia menambahkan pemberian Jadup ini wajib diberikan korban gempa sesuai protap. Setiap daerah terkena bencana, begitu selesai tanggap darurat maka berlaku jadup tersebut. Seperti halnya bencana banjir di Bima dan di mana begitu selesai tanggap darurat, langsung diberikan jadup. (her)

Sejumlah Daerah di Lobar Rawan Terisolir Giri Menang (Suara NTB) Bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sejak 5 Agustus 2018 dengan magnitudo 7,0 yang diikuti dengan banyak gempa susulan sampai dengan magnitudo 6,9 tidak hanya merusak rumah dan pemukiman warga, namun juga merusak sarana prasaran dan fasilitas umum. Salah satu sarana prasarana vital yang ikut terdampak adalah jalan raya. Hal tersebut mengakibatkan daerah yang dilalui jalan ini rawan terisolir, sebab berpotensi akses jalan putus total.

Hal tersebut mengemuka saat Rapat Bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat (FLLAJ Lobar) di Kantor Dinas Perhubungan Lobar (29/8).

Pascagempa, pihak FLLAJ Lobar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar dan Balai Jalan Nasional langsung melakukan pengecekan dan membuat penghitungan secara cepat kerugian akibat kerusakan gempa. “Kita langsung turun menginventarisir jalan-jalan rusak. Tapi pihak Balai Jalan lebih banyak terkonsentrasi pada jalan yang putus,” terang Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lobar Hambali.

Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, pihaknya telah menginventarisir kerusakan di banyak ruas jalan se Kabupaten Lobar. Dalam catatan Bina Marga, bencana gempa telah merusak belasan titik ruas jalan.

Di antaranya akses jalan penghubung Kekeri-Terep sepanjang 31 meter, ruas jalan di Dasan Geria-Ketapang Orong sepanjang 48 meter, ruas jalan di Desa Golong sepanjang 101 meter, dan di Desa Mekar Sari sepanjang 29 meter. Kerusakan, menurut data Hambali, juga menimpa ruas jalan di Desa Bengkaung sepanjang 163 meter, Kebon Talo-Eat Mayang sepanjang 77 meter, Sayong-Jelateng sepanjang 58 meter, Sayong-Segerning sepanjang 21 meter, Lendang Re-Menjut sepanjang 332 meter, Lilin-Teluk Sepang sepanjang 134 meter, ruas jalan Belencong-Gegutu sepanjang 467 meter, Karang Temu-Batu Rimba di Desa Batu Mekar sepanjang 51 meter, dan jalur Dopang-Guntur Macan sepanjang 17 meter.

Hambali pun menambahkan data temuannya tentang kerusakan jalan di Midang dan jalur Lilir-Jeringo yang belum sempat ia masukkan dalam daftar. Seluruh ruas jalan jika ditotal mencapai 1,529 meter belum termasuk ruas jalan yang ada di Desa Midang dan jalur antara Jeringo-Lilir dengan perkiraan kerugian minimal mencapai Rp2,9 miliar.

Persoalannya saat ini adalah sumber pembiayaan untuk memperbaikinya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menurut Hambali, belum memasukkannya dalam daftar kebutuhan, sedangkan untuk Balai Jalan baru 6 ruas yang masuk dalam daftar penanganan.

Oleh karenanya, tambah Hambali, pihaknya tetap memasukkan seluruh ruas jalan rusak tersebut dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanganan pasca gempa. Sementara itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) FLLAJ Lobar, IAO Suwati Sidemen menegaskan perkiraan tersebut bukan nilai kerugian, namun kerusakan. “Perkiraan tersebut adalah nilai kerusakan, bukan nilai kerugian. Kalau kerugian bisa jadi bertambah karena ada marka jalan dan lainnya,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

JALAN RUSAK - Kerusakan akses jalan Bengkaung - Bunian Kecamatan Batulayar yang rusak akibat bencana gempa. Bahkan, sejumlah kawasan di Lobar terancam terisolir, karena akses jalan banyak yang rusak akibat gempa.

Ruang Kerja Bupati dan Sekda Lobar Tak Bisa Ditempati Giri Menang (Suara NTB) Banyak fasilitas umum (fasum) dan gedung perkantoran di Lombok Barat (Lobar) terdampak bencana, terdapat hampir 1.000 unit lebih yang rusak akibat gempa. Untuk memastikan kondisi fasum dan perkantoran ini baik tingkat kerusakaan dan apakah aman atau tidak ditempati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melakukan asesmen. Untuk sementara, gedung putih kantor bupati yang sudah selesai asesmen, sedangkan perkantoran lain masih dalam proses.

Dari hasil asesmen tersebut, gedung putih pada bagian tengah yakni ruang kerja bupati dan sekda tidak bisa ditempati. Sedangkan Kantor BPBD menurut pengakuan para pegawai setempat tidak berani ditempati, karena kondisi yang bisa membahayakan keselamatan akibat kondisi tak layak dipakai lagi.

Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan padaq Kantor BPBD Lobar L. Guntur Gagarin, kantor BPBD mengalami kerusakan damp-

ak gempa, sehingga menurutnya tak layak ditempati.

“Sudah tak layak lagi ditempati, jujur secara pribadi saya tidak mau dan tidak berani naik,’’ aku Guntur pada sebuah pertemuan di Dinas Perhubungan.

Diakuinya, dari awal gedung ini kurang beres, namun tetap saja direhab. Kantor ini direhab beberapa tahun kemarin. Namun dampak gempa , gedung ini mengalami kerusakaan cukup parah.

Sementara itu Kepala Di-

nas PUPR Lobar Made Artadana mengatakan, timnya tengah melakukan asesmen terhadap semua gedung perkantoran yang terdampak gempa. Untuk melakukan asesmen ini jelasnya ada tambahan tim, sehingga diharapkan mempercepat proses ini.

Hasilnya belum semua diperoleh, sebab masih dalam tahap asesmen.

Namun khusus untuk gedung putih, hasil asesmen yang dilakukan tim bahwa pada bagian tengah gedung itu

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan sejauh mana eksekusi kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam instruksi presiden (Inpres) untuk penanganan bencana di Lombok, termasuk Lobar. Pasalnya sejauh ini kebijakan pusat terutama mengenai anggaran untuk rekonstruksi masih dianggap bayang-bayang, karena belum ada kepastian. Termasuk pola penyalurannya apakah melalui provinsi ataukah langsung masuk ke APBD kabupaten.

Sementara Pemda dituntut untuk segera memasukkan program ini pada APBD perubahan dan APBD 2019. ‘’Pemerintah pusat juga diminta konsisten melaksanakan inpres, sebab sejauh ini biaya untuk verifikasi sendiri dibebankan kepada kabupaten. Sehingga menyebabkan Pemda sedikit kesulitan mencarikan anggaran,’’ ungkap Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Lingsar, Rabu (29/8).

Ia mempertanyakan implementasi Inpres nomor 5 tahun 2018, di mana di dalamnya mengatakan rekonstruksi fasilitas umum diselesaikan Desember tahun 2019, namun sejauh ini Pemda masih menunggu kepastian dari pusat

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Taufiq terkait penanganan ini. Pemda hanya diminta berkoordinasi dengan pusat melalui BNPB. Sementara, lanjutnya, Pemda sudah menyusun rencana aksi didampingi oleh BNPB. Sebab dalam inpres itu sudah jelas pembagian tugas, baik kementerian, provinsi dan kabupaten. “Sesuai Inpres itu kan penanganan rumah warga selesai tahun ini, penanganan fasilitas umum selesai tahun depan (2019 red). Kita sudah selesaikan pendataan dan saat ini tengah verifikasi. Tapi soal

porsi anggaran ini masih bayang-bayang (belum jelas, red), tinggal sekarang pemerintah pusat konsisten melaksanakan inpres ini,” tegasnya.

Saat ini Pemda tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat seperti apa tindaklanjutnya dalam melaksanakan inpres tersebut. Menurutnya jika Inpres itu tidak dilaksanakan oleh kementerian, itu artinya tidak taat pada presiden. Sementara jika berharap ditangani oleh Pemda sangat tidak mungkin dikarenakan tidak mampu dari sisi fiskal. Apalagi kerusakan rumah sangat banyak belum lagi kerusakan fasilitas umum mencapai seribu lebih.

Ia menambahkan, pemprov juga diminta turun tangan membantu penanganan verifikasi sebab sejauh ini anggaran untuk verifikasi diserahkan ke kabupaten. Padahal mengacu inpres yang mengurus masalah verifikasi adalah gubernur, sedangkan kabupaten hanya menyerahkan data. Namun karena mendesak maka Pemda Lobar turun membantu, nantinya jika kendala anggaran tak mencukupi maka Pemda akan menyerahkan ke provinsi.

“Seharusnya verifikasi ini diserahkan ke provinsi tapi kami yang tangani,” jelasnya. (her)

Pemkab Lobar Terpaksa Tunda Sejumlah Program sebab sejumlah progam yang dipending terpaksa dianggarkan lagi pada APBD tahun depan,’’ aku Sekda Lobar H. Moh. Taufiq kepada wartawan saat ditemui di Lingsar, Rabu (29/8).

Dampak gempa yang terjadi mulai sejak akhir Juli sampai saat ini jelas sekda, pasti berpengaruh sangat besar terhadap PAD Lobar, sehingga kondisi fiskal di APBD perubahan pihaknya sedang menghitung potensi PAD yang tak tercapai akibat dari dampak bencana.

Sebab semua hotel di Senggigi sudah bersurat kepada Pemda bahwa mereka tak operasi, ada yang operasi, namun tingkat hunian di bawah 30 persen.

Akibat dari itu, banyak poten-

ya sudah berkoordinasi dengan BNPB. Saat ini tengah berlangsung verifikasi juga di bawah koordinasi Bappeda, saat ini tengah finalisasi dari tim untuk selanjutnya diusulkan. Terkait kerusakan perkantoran OPD, seperti gedung BPBD termasuk yang diasemen, namun sejauh ini belum ada hasilnya sehingga belum disimpulkan apakah apakah berbahaya atau tidak.

Ditanya perihal akibat kerusakan itu apakah ansih akibat gempa ataukah akibat spek bermasalah, pihaknya masih memperkirakan akibat gempa sebab pihaknya belum berani memastikan apakah spek bermasalah. Sebab menurutnya pembangunan gedung baik gedung putih dan kantor OPD lainnya pasti mengacu perencanaan yang dibuat. (her)

Lobar Pertanyakan Kepastian Porsi Anggaran Rekonstruksi

PAD Hilang Akibat Gempa

Giri Menang (Suara NTB) Kondisi keuangan (fiskal) daerah Lombok Barat (Lobar) dipastikan mengalami defisit cukup besar menyusul “hilangnya” Pendapatan Asli Daerah (PAD) dampak gempa yang mengganggu sektor pariwisata, sehingga berdampak terhadap pemasukan hotel, restoran, hiburan, pajak penerangan jalan serta PBB. Untuk mensiasati kondisi ini membuat Pemda harus memutar otak lebih keras lagi. Pemda terpaksa bakal mempending program-program yang direncanakan di APBD perubahan. ‘’Tak sampai di situ, dampak berantai akibat hilangnya PAD ini bakal mempengaruhi anggaran tahun 2019 mendatang

direkomendasikan agar tidak dipakai. Lantaran kondisi kerusakan pada bagian kubah membahayakan keselamatan, karena dikhawatirkan ornamen-ornamen kubah itu runtuh. Ada beberapa bagian yang ruangan yang terdampak tak bisa ditempati yakni ruang kerja bupati dan sekda.

Gedung putih terbagi menjadi tiga, bagian tengah, sayap kiri dan kanan. “Yang bagian tengah itu (ruang kerja bupati dan ruangan sekda) kami rekomendasikan sebaiknya jangan ditempati, karena berbahaya,” jelas Made. Ruangan ini jelasnya berbahaya akibat kemungkinan jatuhnya beberapa ornamen kubah. Namun secara struktural masih kategori aman.

Untuk rehab dan rekon perkantoran dan fasum, pihakn-

si PAD yang awalnya ditargetkan mencapai 100 persen tak tercapai, seperti pajak hotel, restoran, pajak air tanah, penerangan jalan, reklame, hiburan.

Angka kasar PAD yang tak tercapai jelasnya sebesar Rp 40 miliar namun angka ini belum final sebab dipastikan lebih tinggi. “Dengan kondisi tak tercapainya PAD ini maka mau tidak mau belanja program dirasionalisasi sebesar tak tercapai PAD itu, program ini kemungkinan dipending dan dilanjutkan tahun depan (2019, red) jika aturan memungkinkan,” tegasnya.

Terkait opsi kegiatan fisik dihentikan lalu dilanjutkan tahun depan perlu dibahas dengan pihak ketiga dan tidak mel-

awan aturan. Untuk mengkaji opsi ini perlu ada tim teknis, apakah proyek selesai pada angka 40 persen atau 50 persen, lalu dibayarkan sesuai dengan capaian tersebut. Sedangkan sisanya dilanjutkan tahun depan. Namun demikian hal ini harus dihitung betul, sebab jangan sampai ada potensi kerugian negara akibat kesalahan pada hitungan capaian proyek.

Namun demikian pihak Pemda masih melakukan upaya rasionalisasi sebelum menempuh opsi menghentikan program dan dilanjutkan tahun depan. Akan tetapi anggaran yang baru bisa disisir oleh OPD baru beberapa miliar, sangat jauh dibandingkan PAD yang tak tercapai men-

capai puluhan miliar.

Menurutnya hanya ini solusi yang bisa dilakukan sebab tidak lagi dilakukan penganggaran baru yang bisa dilakukan dengan kondisi post majeure saat ini.

Hal ini juga, jelasnya, perlu dibahas dengan DPRD bagaimana solusinya, kalau perhitungan potensi PAD yang tercapai sudah jelas angkanya. “Ini tengah dihitung oleh teman-teman OPD,” ujarnya. Pemda juga membahas dampak fiskal pada APBD Perubahan dipastikan berdampak terhadap APBD tahun 2019.

Sebab jika disetujui opsi progam dilanjutkan tahun depan, maka dipastikan berdampak berantai karena membebani anggaran tahun depan. (her)

(Suara NTB/her)

BERSIHKAN - Aparat TNI tengah membantu membersihkan puing-puing bangunan di daerah Dopang Gunungsari.

Pemkab Lobar membutuhkan banyak alat berat membersihkan puing-puing bangunan.

Bangunan Rumah Rusak Bertambah

Pemkab Lobar Minta Tambahan Waktu Verifikasi Giri Menang (Suara NTB) Mengacu data sementara yang dihimpun tim Pemkab Lobar di posko utama yang dipusatkan di kantor camat Lingsar, terdapat penambahan rumah rusak akibat dari bencana gempa bumi susulan beberapa hari lalu. Terdapat tambahan sekitar 3 ribu rumah rusak. Data sebelumnya jumlah rumah yang tidak mencapai 54 ribu lebih. Bertambahnya jumlah rumah ini menyebabkan Pemda perlu melakukan pendataan dan verifikasi kembali terhadap rumah rusak tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Artadana, mengaku, di samping bertambahnya jumlah rumah yang rusak, Pemkab Lobar juga mengalami kendala minimnya alat berat. Akibat kekurangan alat berat ini, proses pemulihan untuk dilanjutkan ke tahap rekonstruksi menjadi lamban.

“Terdapat tambahan sekitar 3 ribu menjadi sekitar 57 ribu lebih, karena itulah kami minta ada tambahan waktu untuk verifikasi,” katanya, Rabu (29/8).

Apakah verifikasi dilakukan bersamaan ataukah belakangan, menurut Made proses verifikasi akan terus berjalan. Sebenarnya target verifikasi 54 ribu sampai tanggal

15 September. Kemudian dari tanggal 15 September sampai tanggal 25 September dilakukan validasi. “Mudah-mudahan tanggal 25 September itu bisa ter-SK-kan dan tervalidasi yang 54 ribu itu,”jelasnya, seraya menambahkan, pihaknya optimis mencapai target penyelesaian verifikasi dan validasi 54 ribu tersebut sesuai waktu yang ditetapkan.

Ia menambahkan saat ini pihaknya terkendala untuk membersihkan puing-puing bangunan akibat minimnya alat berat. Sejauh ini pihaknya hanya memiliki 3 alat berat dan 2 dump truck. Semua alat ini sudah dikerjakan ke sejumlah lokasi yang terdampak bencana untuk membersihkan sisa bangunan. Paling tidak, jelasnya, jika pihaknya mendapat support alat berat 10-15 unit, maka proses pembersihan akan menjadi cepat. Sebab hal ini menjadi kendala ketika tahapan bencana sudah memasuki pemulihan lalu dilanjutkan tahap rekonstruksi.

Rekonstruksi kata Made akan lambat manakala proses pemberian sisa bangunan ini juga lamban dilakukan.

“Kami harapkan bantuan 15 unit alat berat, kami sudah koordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya. Untuk pembersihan sisa bangunan ini tambah, pihak Pemda dibantu oleh TNI. (her)

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

BNPB Jamin Penanganan Gempa di Pulau Sumbawa Tidak Berbeda Taliwang (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan tahapan penanganan pasca gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta Kabupaten Sumbawa (KS) tidak dibedakan. Bahkan, untuk saat ini tim verifikasi BNPB dan Kementerian PUPR sudah mulai melakukan pengecekan guna memastikan besaran biaya yang akan dikeluarkan.

Deputi BNPB Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ir. Bernandus Wisnu Widjaja M. Sc mengatakan, meskipun tidak disebut secara eksplisit KSB dan KS didalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang upaya percepatan penanganan pasca gempa.

Tetapi hakikatnya, dua kabupaten yang berada di Pulau Sumbawa ini sudah masuk

kedalam kategori penanganan rekonstruksi serta rehabilitasi seperti di di Pulau Lombok.

Masalah ini sengaja diluruskan supaya tidak ada persepsi yang salah masyarakat terkait upaya penanganan gempa.

Apalagi di dalam Inpres itu, sudah dijelaskan wilayah di NTB terkena dampak juga diberikan perhatian sama.

“Kami pastikan pola penanganan pasca gempa di KSB

dan di KSB sama dengan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, tidak ada yang kami bedakan,” tegasnya.

Dikatakannya, pada masa penanganan pasca gempa, ada lima hal yang harus ditangani dengan baik. Hal yang utama yakni pembangunan pemukiman untuk sementara waktu.

Pemukiman ini harus dibangun dengan pola penataan yang baik supaya kedepan

masyarakat bisa lebih cepat dilakukan evakuasi.

Pola kedua yaitu memastikan infrastruktur di wilayah yang terdampak bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, fasilitas sosial, seperti bangunan sekolah, kesehatan serta tempat ibadah harus dipastikan bisa berfungsi dengan baik. Sehingga hak masyarakat bisa terpenuhi dengan baik dan tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari.

“Yang paling penting untuk saat ini proses pendataan serta verifikasi untuk tahapan selanjutnya. Saya yakin jika data sudah selesai hal lain juga akan mengikuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Kordinator tim Reaksi Cepat Kementerian

PUPR RI, I Gede Wayan Samsi Winarta menegaskan, dalam penganangan pasca gempa di KSB tidak dibedakan. Bahkan untuk saat ini, proses pengadaan bantuan di KSB dan KS tetap akan diberikan hal ini dilakukan untuk meringankan beban dari para pengungsi. Hanya saja untuk saat ini, pihaknya mengaku terlambat untuk menangani gempa bumi di Pulau Sumbawa.

Hal tersebut terjadi karena tim Kementerian PUPR masih fokus di Pulau Lombok. Tetapi yang jelas dalam penanganan lanjutan, pihaknya akan bekerja cepat merampungkan proses verifikasi yang saat ini sudah terdata di KSB. Bahkan untuk penanganan yang akan dilakukan pihakn-

ya memberikan target dalam enam bulan sudah harus selesai.

“Kita targetkan di dalam enam bulan ke depan sudah harus rampung dan saat ini juga tim kita sudah berada di lokasi untuk melakukan verifikasi,” imbuhnya.

Disinggung mengenai, rencana rumah yang akan dibangun bagi para korban gempa adalah Rumah Insan Sederhana dan Sehat (Risha). Risha ini didesain sebagai hunian sementara dan rumah tumbuh. Hanya saja saat ini pihaknya, masih menunggu proses verifikasi yang saat ini masih belum dirampungkan.

Hal tersebut harus bisa dilakukan segera sehingga pola

penanganan lanjutan bisa maksimal. Karena bagaimanapun juga penanganan bencana ini harus cepat dilakukan, supaya ada kepastian dari masyarakat yang saat ini mengungsi di lokasi yang dianggap aman. Apalagi di dalam beberapa bulan kedepan sudah mulai masuk musim hujan sehingga masyarakat yang akan makin sengsara nantinya.

“Kami senang Pemerintah KSB sudah cepat memverifikasi data kerusakan dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Sementara untuk saat ini kita juga masih verifikasi lanjutan agar pola penanganannya bisa maksimal,” tukasnya. (ils)

KSB Butuh Rp300 Miliar Tangani Rumah Rusak

Puing Rumah Warga Seteluk Mulai Dibersihkan Taliwang (Suara NTB) Puing-puing rumah warga di kecamatan Seteluk yang rusak akibat gempa mulai dibersihkan. Rabu (29/8) kemarin, sejumlah alat berat dikerahkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merobohkan bangunan rumah yang rusak berat.

Tidak saja alat berat, Pemda KSB juga menurunkan para pegawai membantu masyarakat. Bersama personel TNI dan Polri, mereka bergotong royong mengeluarkan perabot rumah warga dan melepas beberapa bagian rumah yang masih bisa dimanfaatkan sebelum dirobohkan.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, sehari sebelumnya memang telah menginstruksikan untuk mulai melakukan pembersihan lingkungan yang terdampak gempa. Bupati pun mengarahkan agar kegiatan di mulai dari wilayah kecamatan yang paling parah terdampak, yakni kecamatan Poto Tano dan Seteluk.

Pantauan Suara NTB, pembersihan puing bangunan akibat gempa di kecamatan Seteluk dimulai di desa Meraran, Seteluk Tengah dan desa Seteluk Atas. Kegiatan pembersihan secara bergotong royong ini pun diapresiasi warga. Pasalnya banyak warga yang mengaku masih takut masuk rumah untuk mengambil barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan dari runtuhan.

“Alhamdulillah menjadi ringan karena banyak yang membantu,” sebut salah seorang warga desa Meraran yang rumahnya rusak diguncang gempa. Sementara itu berdasarkan data Pemda KSB, kerusakan rumah warga paling banyak terjadi di kecamatan Seteluk. Di kecamatan ini sebanyak 3.646 unit rumah. Terdiri dari rusak berat 1.065 uniy, rusak sedang 1.409 unit dan rusak ringan 1.172 unit. (bug)

(Suara NTB/bug)

BERSIHKAN PUING - Alat berat digunakan untuk merobohkan dan membersihkan puing rumah warga yang mengalami kerusakan berat.

(Suara NTB/bug)

MELAYANI ANAK - Mobil Perpustakaan Keliling Arpus KSB yang melayani anak-anak dan warga korban gempa di pengungsian.

Ajak Anak Membaca untuk Lupakan Trauma Gempa Taliwang (Suara NTB) Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) punya cara lain menghilangkan rasa trauma anak terhadap gempa. Dinas ini mengajak anak-anak membaca buku.

“Sejak beberapa hari ini kami terjunkan mobil perpustakaan ke kantung-kantung pengungsian agar anak-anak bisa melupakan traumanya terhadap gempa,” jelas Kabid

Perpustakaan, Dinas Arpus KSB, Sajadah kepada wartawan, Rabu (29/8).

Ia mengatakan, metode pemulihan trauma dapat diaplikasikan pada banyak kegiatan. Salah satunya dengan cara membaca buku. Dengan membaca buku konsentrasi anak akan fokus pada bacaannya sehingga bisa melupakan ketakutannya terhadap kejadian gempa pada 19 Agustus lalu. “Harapan kita sedikit

demi sedikit mereka akhirnya bisa lupa dengan rasa takutnya itu,” timpalnya.

Tidak saja diperuntukkan bagi anak-anak. Arpusda juga memberikan ruang baca bagi para orang tua. Ratusan judul buku disediakan Arpus di mobil perpustakaan kelilingnya untuk memenuhi kebutuhan baca para orang tua. “Rasa trauma tidak saja pada anak, orang tua juga banyak yang masih ketakutan. Makanya

kita sediakan juga buku buat mereka,” papar Sajadah.

Selain membaca buku, Sajadah menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakannya tersebut akan dijalankan secara kontinu ke seluruh kantungkantung pengungsian warga.

Sementara ini baru wilayah kecamatan Seteluk yang telah disasar dan direncanakan pada hari berikutnya ke kecematan Poto Tano.

“Dua kecamatan itu bany-

ak pengungsinya. Jadi sementara kita fokus ke sana,” timpalnya seraya menambahkan pada program berikutnya Arpus akan menghadirkan pendongeng untuk menghibur anak-anak di pengungsian.

“Kami sengaja menghadirkan pendongeng karena mendengarkan bisa menjadi salah satu cara lain untuk bisa mengalihkan fokus pikiran anak dari rasa traumanya,” pungkas Sajadah. (bug)

Bima Diguncang Gempa 5,0 SR, Tak Ada Laporan Kerusakan Bima (Suara NTB) – Wilayah Bima khususnya bagian timur dan barat diguncang gempa bumi dengan pada Rabu (29/8) sekitar pukul 11.51 wita. Namun, gempa bumi berkekuatan M 5,0 SR tersebut tidak menimbulkan kerusakan bangunan maupun jatuhnya korban jiwa.

Berdasarkan rilis Forecaster Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bima, gempa tersebut terletak pada koordinat 7.74 LS, 118.76 BT atau 80 kilometer arah timur Laut Bima dengan kedalaman 10 kilometer.

Kepala Badan Penanggulan-

gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Taufik Rusdy M.AP mengakui gempa tersebut hampir dirasakan cukup kuat di wilayah Bima bagian Timur dan Tengah. “Memang terasa beberapa detik. Hanya saja tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa. Sampai saat inipun belum ada laporan kerusakan,” katanya.

Sementara Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sangeang Kecamatan Wera, Hadi Purwoko A.Md, mengatakan pasca Gempa Bumi aktivitas Gunung yang berada di laut Flores tersebuttidak ada peningkatan. “Pasca gempa aktivitasnya seperti biasa. Tidak

ada aktivitas yang signifikan,” katanya kepada Suara NTB. Oleh karena itu, Hadi mengimbau dan meminta kepada masyarakat agar tidak percaya informasi atau berita hoaks yang beredar di sosial media yang mengaitkan gempa di Bima tersebut menyebabkan peningkatan aktivitas gunung api Sangeang.

“Setiap saat kami tetap membuat dan menyusun laporan mengenai aktivitas Gunung Api Sangeang, sebagai rujukan masyarakat untuk mengetahui aktivitas atau perkembangan Gunung Api Sangeang,” pungkasnya. (uki)

Agen PDPGR Dilibatkan Pendataan Dampak Gempa Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melibatkan seluruh elemen dalam proses rehabilitasi pascagempa.

Tak terkecuali para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang turut ditugasi melakukan pendataan dampak gempa.

Koordinator agen PDPGR, Slamet Riadi mengatakan, sejak hari pertama pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,9 pada 19 Agustus lalu. Seluruh agen PDPGR yang wilayahnya terdampak telah diinstruksikan melakukan pendataan.

Mulai dari jumlah warga yang mengungsi hingga kerusakan yang disebabkan gempa. “Jadi langsung instruksi pak bupati agar para agen diaktifkan mendata,” terangnya, Rabu (29/8).

Kecepatan agen PDPGR mendata terbukti efektif. Dalam sehari Pemda KSB pun memperoleh data awal baik jumlah pengungsi untuk kebutuhan distribusi logistik berikut data awal kerusakan. Menurut Slamet, kecepatan data diperoleh karena agen PDPGR di tingkat peliuk telah dibekali pengetahuan cara-cara pendataan. Meski tidak 100 persen akurat, namun data yang dihasilkan para agen bisa menjadi gambaran bagi

Pemda untuk proses penanganan pasca bencana gempa.

“Makanya drop logistik di hari pertama sudah bisa kita laksanakan dengan data yang dihasilkan agen,” urainya.

Demikian pula dengan data kerusakan rumah warga akibat gempa. Slamet menyebutkan, para agen turut ambil bagian.

Data yang disusun agen kemudian diserahkan kepada tim teknis untuk selanjutnya diverifikasi.

“Para agen tidak punya ilmunya lan menentukan taraf kerusakan. Tapi data yang mereka serahkan itu cukup membantu tim,” katanya.

Selanjutnya ditanya mengenai pelibatan agen PDPGR untuk kegiatan rehabilitasi kerusakan rumah warga yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat?

K a b i d Pengembangan Partisip a s i d a n Sosial Bu-

daya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KSB ini menyebutkan, sejauh ini belum ada instruksi lanjutan dari bupati. Pasalnya program tersebut tidak didanai daerah sebagaimana program rehab rumah yang selama ini dikelola melalui agenda PDPGR. “Kita tunggu saja. Karena dananya kan nanti langsung transfer ke rekening masyarakat penerima,” imbuhnya. (bug)

Slamet Riadi

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mulai menghitung total kerugian akibat gempa bumi. Saat ini, yang sudah terdata yakni rumah rusak saja, dengan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp300 miliar. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. Karena untuk saat ini, lokasi peribadatan, gedung sekolah dan kesehatan masih belum dirampungkan pendataannya.

“Memang untuk sementara baru rumah saja yang sudah terdata dengan total (Suara NTB/dok) kebutuhan anggaran sekitar H. Amry Rakhman Rp300 Miliar. Sementara untuk bangunan lain yang mengalami kerusakan belum bisa kita pastikan karena pendataan saat ini masih belum dirampungkan. Kita juga memberikan target dalam waktu dekat datanya sudah harus rampung supaya pola penanganannya juga maksimal,” ungkap Asisten II Setda KSB, DR. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si, kepada Media ini, Rabu (29/8).

Dikatakannya, total rumah rusak yang sudah terdata di KSB mencapai angka 15.361 unit yang tersebar di delapan kecamatan.

Dimana untuk rumah yang rusak mencapai angka 2.326 dengan estimasi biaya sekitar Rp116,3 miliar dengan bantuan per unit sekitar Rp50 juta. Sementara rumah rusak sedang 5. 955 dengan biaya Rp148,8 miliar atau sekitar Rp25 juta per unit. Sedangkan untuk rumah rusak ringan mencapai 5.070 unit dengan estimasi anggaran sekitar Rp70 miliar atau sekitar Rp10 juta.

Sementara, untuk fasilitas ibadah, pendidikan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, sampai dengan saat ini masih belum terverifikasi. Sehingga pihak terkait masih kesulitan merencanakan besaran biaya rekonstruksi yang ada.

“Tim kita masih berada di lapangan agar menghitung semua kerugiannya. Tentu kita sangat berharap, data yang rusak agar segera selesai untuk kita lakukan penangangan lanjutan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, tentu dengan melihat data kerusakan yang masih belum bisa terdata sampai dengan saat ini, pihak terkait mengaku anggaran Rp300 miliar belum mengcover secara keseluruhan. Untuk itu, pihaknya meminta pendataan bisa semakin dipercepat dan usulan ke BNPB nanti juga tidak ketinggalan. Jika data yang akan dihadirkan belum valid, maka pembiayaan dari APBN juga berkurang dan konsekuensinya APBD yang akan menanggung sisanya. Hal ini juga akan menjadi masalah baru di kemudian hari, karena dana yang ada di daerah juga sifatnya sangat terbatas.

“Kebutuhan anggaran yang kita usulkan ke BNPB tentu belum maksimal. Karena masih ada sektor lainnya yang belum bisa terdata dengan baik. Untuk itu kita minta agar leading sector terkait, mempercepat proses pendataannya,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

RENDAH - Nampak jaringan listrik yang dianggap terlalu rendah dan dikeluhkan oleh masyarakat Seloto.

Dianggap Terlalu Rendah, JTR PLN di Desa Seloto Dikeluhkan Taliwang (Suara NTB) Masyarakat di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang mengeluhkan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) milik PT PLN Persero di wilayah setempat. Hal ini dikeluhkan, karena pemasangan JTR dianggap terlalu rendah dan akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Apalagi jaringan yang rendah ini sifatnya aktif (teraliri) jaringan listrik yang menuju ke desa setempat.

“Kita minta pihak PT PLN untuk segera meninggikan jaringan yang terpasang saat ini.

Karena sangat berbahaya bagi masyarakat. Apalagi dalam beberapa bulan kedepan sudah masuk musim penghujan sehingga rasa was-was dari masyarakat akan bertambah,” ungkap Kades Seloto Lukmanul Hakim SP saat ditemui Media Suara NTB, Rabu (29/8).

Dikatakannya, permasalahan JTR yang sangat membahayakan sudah terjadi sejak lama. Tetapi sampai dengan saat ini pihak PLN belum mengambil sikap terkait hal ini. Untuk itu, pihaknya akan segera melaporkan kondisi tersebut ke pihak yang berwenang (PLN) agar bisa segera disikapi dengan baik. Karena jika masalah ini tetap dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari.

Selain masalah tersebut, pihaknya mempertanyakan manfaat jaringan baru yang sudah ter-

pasang tetapi belum juga digunakan oleh PLN. Karena hasil pantauan di lapangan, jaringan baru yang saat ini sudah terpasang tidak kunjung digunakan karena dianggap tidak layak untuk dialiri listrik. “Kita minta masalah ini bisa segera disikapi sebelum ada korban jiwa. Jika dibiarkan berlarut kita (masyarakat) yang akan dirugikan nanti ,” tandasnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala PLN Rayon Taliwang, Indra Rusdiana mengaku sudah menerima laporan dari Kades Seloto terkait JTR yang ada di desa tersebut. Bahkan pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan kondisi yang ada di lapangan. Hanya saja untuk saat ini pihaknya belum bisa melakukan pengecekan, karena tim layanan masih berada di Kecematan Seteluk melakukan pembersihan serta perbaikan.

Untuk sementara ini, wilayah yang terdampak gempa masih menjadi prioritas penanganan lanjutan. Sementara untuk jaringan baru yang sudah terpasang tetapi tidak bisa digunakan akan dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman.

“Kita sudah terima laporannya dan dalam waktu dekat akan segera kita cek lokasi ke Seloto memastikan kondisi yang ada. Kita juga sangat berharap masyarakat setempat untuk bersabar karena saat ini tim kita masih berada di Seteluk,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 7

Tim Verifikasi Berpacu dengan Waktu

Data Kerusakan Gempa Segera Dilaporkan ke Pusat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim verifikasi kini berkejaran dengan waktu untuk melakukan pendataan kerusakan bangunan akibat gempa. Terutama, rumah penduduk dan fasilitas publik seperti sekolah dan Puskesmas. Mengingat data ini sudah harus dilaporkan ke pusat dalam rapat di Jakarta, 4 September 2018 mendatang.

(Suara NTB/jun)

BUKTI - Perwakilan kelompok delapan CPNS K2 Dompu, Sumiadin menunjukkan bukti dugaan pemalsuan data yang diloloskan tim verifikasi CPNS K2 Dompu, Rabu (29/8).

Delapan CPNS K2 Dompu Resmi Laporkan Tim Verifikasi Dompu (Suara NTB) – Kelompok delapan orang CPNS K2 Dompu resmi melaporkan tim verifikasi ke Mapolres setempat, Rabu (29/8). Langkah ini diambil menyusul dugaan bermainnya tim yang dibentuk Bupati tersebut dalam meloloskan puluhan CPNS K2 ke kelompok 256 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), terlebih memutuskan 134 lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Perwakilan kelompok delapan CPNS K2 Dompu, Sumiadin kepada Suara NTB mengatakan, putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan BKN atas perkara gugatannya dikarenakan delapan CPNS K2 mengabdi di sekolah swasta. Namun demikian, berdasarkan data yang dikantongi saat ini, banyak dari mereka yang dinyatakan MS maupun TMS justru mengabdi di sekolah swasta. Bahkan, ada yang diduga melakukan pemalsuan data.

“Data di 256 maupun di 134 itu hampir sama, saya punya buktinya. Ada yang swasta ada yang bodong, contoh di TMS ada yang masuk 2006, 2007, 2008 tapi 256 yang MS juga ada yang masuk 2006, 2007, 2008,” bebernya.

MA memenangkan BKN dalam perkara gugatan delapan CPNS K2 dengan alasan mengabdi di sekolah yang bukan instansi pemerintah (swasta). Jika demikian, Sumiadin mempertanyakan alasan diloloskannya guru-guru sekolah swasta baik di kelompok 256 maupun 134 oleh tim verifikasi.

Di 134 TMS, lanjut dia, sangat detail perincian SK pengangkatan dari awal hingga akhir, tetapi di 256 justru tak jelas pengangkatannya. “Makanya dasar apa yang dia verifikasi, data apa yang dia pakai. Kalau khusus guru harus jelas datanya, di portofolio itu SK pembagian tugasnya jelas tidak bisa dibohongi,” jelasnya.

Dugaan praktik kongkalikong yang dilakukan tim verifikasi dengan CPNS yang diloloskan ini didukung dengan pernyataan pihak sekolah tempat mereka mengabdi, dan itu telah ditandatangani diatas materai 6000. “Ada yang saya masukan dalam laporan ada pernyataan kepala sekolah maupun saksi lain diatas meterai,” pungkasnya. (jun)

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pekeerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, yang juga Koordinator Verifikasi, L. Suharmaji Kertawijaya, S.T, saat ditemui Suara NTB, Rabu (29/8).

Verifikasi di lapangan dilakukan sejak hari Sabtu dan Minggu lalu dengan menurunkan 11 tim yang beranggotakan 55 orang prioritas menuntaskan tiga kecamatan yang paling parah terdampak gempa, Alas, Alas Barat dan Buer.

“Tim di lapangan, apakah betul rumahnya rusak berat, sedang atau ringan. Sesuai form yang diisi. Untuk berat, kerusakannya 100 persen, sedang 30-70 persen dan ringan 30 persen,” terangnya.

Sampai saat ini, ada skeitar 6000 rumah yang barus terverifikasi di lapangan, pada tiga kecamatan dimaksud. Proses verifikasi di lapangan pengambilan gambar dan posisi koordinat, untuk nantinya diklasifikasi tingkat kerusakannya,

berat sedang atau ringan.

Setelah tuntas tiga kecamatan tersebut baru kemudian nantinya dilanjutkan ke kecamatan lain. Mengingat total ada 15 kecamatan terdampak gempa di Sumbawa dengan jumlah kerusakan bangunan mencapai 9.300 unit lebih.Baru kemudian diketahui berapa nilai kerugian untuk selanjutnya dilaporkan ke pusat. Baik itu bangunan privat maupun non pemerintah.

“Kita targetkan dalam dua hari kedepan, pendataan di tiga kecamatan wilayah barat tuntas. Baru kemudian kita beralih ke kecamatan terdampak lainnya,” katanya.

Yang jelas saat ini, tim berpacu dengan waktu. Tim dari BPKP, Kementrian PUPR, BNPB juga telah di lapangan.

Apalagi mengingat pada 4 Sepetember akan ada rapat di Pusat terkait data kerusakan akibat gempa, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. “Sekarang berkejaran dengan waktu, Tanggal 4 pelaksanaan rapat di

Jakarta, untuk ditentukan kemudian siapa berbuat apa dan mau apa. Prioritas saat ini, kerusakan rumah, sekolah dan Puskesmas,” sebutnya.

Untuk itulah, pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar.

Mengingat proses pendataan inipun harus mengikuti aturan supaya tidak salah. Hari ini, Kamis, Tim Pemkab Sumbawa juga akan menggelar rapat menghadirkan seluruh camat di wilayah barat dan Kepala Desa. Untuk diberikan pengarahan terhadap rencana pembersihan sisa sisa gempa. Agar masyarakat cepat kembali ke rumahnya masing masing. Serta ana anak bisa sekolah seperti sedia kala.

“Kalau memang rumahnya rusak berat, kita akan robohkan.

Kita akan bangunkan tenda disamping rumahnya. Kita harapkan masyarakat juga menunggu tim verifikasi di ruamhnya masing masing dalam memudahkan pendataan,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud

Abdullah juga meminta proses pendataan dapat dipercepat.

Dlam masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan ini, tim evaluasi terus bekerja. Proses pendataan akan dipercepat supaya nantinya rumah korban yang terdampak dapat dengan cepat diperbaiki.

“Tetap sasaran kita ke para pengungsi dalam masa transisi ini. Tapi kita sudah mulai masuk kea rah mempercepat tahap untuk perbaikan rumah,” ujarnya.

Diakuinya, sementara ini tim masih bekerja di lapangan.

Meskipun demikian jumlah rumah yang sudah dievaluasi akan diusulkan untuk diperbaiki.

“Saat ini tim masih kerja, walaupun belum selesai. Berapa yang ada saja dulu. Nanti ada SK Bupati by name by address rumahrumah yang rusak itu. Nanti baru diproses oleh BNPB. Kita percepat semuanya,” jelas Wabup.

Percepatan ini dilakukan karena pihaknya prihatin dengan masyarakat yang menjadi korban. Supaya masyarakat tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian. Proses ini juga sebagai upaya untuk memberikan semangat kepada masyarakat.

Seperti diberitakan, berdasarkan data sementara dari Pemda tanggal 25 Agustus lalu total

(Suara NTB/arn)

L. Suharmaji Kertawijaya rumah rusak akibat gempa sebanyak 9.031 rumah.

Gempa juga merusak tiga fasilitas sektor perikanan. Yakni pos pemeriksaan di Poto Tano, Dermaga Labuhan Bua Desa Pukat, dan Dermaga Tanjung Pengamas. Kemudian terjadi kerusakan terhadap 44 unit toko dan prasarana pasar. Selanjutnya fasilitas pendidikan ada 89 sekolah rusak. Bidang keagamaan seperti Mesjid dan Musollah sebanyak 120, bidang kesehatan sebanyak 21, perkantoran sebanyak 19, dan perbankan 1 unit bank. (arn/ind)

Korban Gempa di Alas Barat Masih Mengungsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Korban gempa di Kabupaten Sumbawa terutama di Kecamatan Alas Barat masih bertahan di posko pengungsian.

Selain karena kondisi rumah yang rusak, para korban juga masih trauma dengan guncangan gempa.

Camat Alas Barat, H. Junaidi yang ditemui wartawan, Rabu (29/8) kemarin mengakui, dari pantauan yang dilakukan, para korban masih berada di pengungsian. Mereka masih trauma, apalagi adanya gempa susulan yang terjadi.

Para relawan dari berbagai pihak pun juga terus melakukan pemulihan trauma ke masing-masing pengungsi.

“Keadaan kondisi dan seterusnya dilaporkan memang seperti semula. Karena sampai tadi subuh terjadi gempa susulan meskipun tidak terlalu besar. Jadi trauma. Saat ini korban masih di pengungsian,” ujarnya.

Dipaparkannya, berdasarkan data awal tercatat sebanyak 18.000 lebih pengungsi di wilayah kecamatan setempat. Jumlah ini tersebar di semua desa, baik di lokasi lapangan tertentu, maupun di seputaran rumah warga. Yang paling besar terdapat di Desa Labuhan Mapin, disusul Mapin Rea, Mapin Kebak dan Mapin Beru. Hanya saja untuk data jumlah yang masih mengungsi hingga saat ini diakuinya masih dilakukan pendataan.

“Saat keliling malam saya coba tanya-tanya. Ada juga yang betul-betul mengungsi dan ada juga penyintas (yang hanya malam saja ke pengungsian). Makanya saya memohon bantuan ke teman-teman PMI untuk melakukan pendataan baru terhadap pengungsi. Supaya bisa bisa mengetahui berapa pengungsi, berapa penyintas,” jelasnya.

Pasca kejadian gempa, diakuinya beberapa pejabat sudah mengunjungi para korban gempa di pengungsian. Diantaranya Bupati Sumbawa, Gubernur NTB terpilih, BNPB dan lainnya.

Termasuk baru-baru ini Pangdam IX Udayana dan Panglima.

Selain itu bantuan juga terus mengalir dari berbagai pihak.

Baik dari pemerintah, individu, kelompok ataupun oraganisasi lainnya. Ada yang disalurkan melalui posko kecamatan ada juga yang langsung ke desa. Setiap bantuan yang masuk ke posko kecamatan akan disalurkan ke posko induk desa untuk disalurkan kepada para korban di desa masing-masing.

“Kami tidak melayani secara individu. Kalau yang masuk ke posko kecamatan kami salurkan melalui posko desa. Karena desa ada struktur ke bawah, baik kepala dusun, RT dan lainnya,” tandas Junaidi.

Terkait keluhan mengenai pendistribusian bantuan, diakuinya memang ada tetapi melalui media sosial (medsos). Pihaknya pun sudah menindaklanjuti hal tersebut dengan mengundang pihak yang menyampaikan keluhan.

Pihaknya berharap jika adanya keluhan, agar menghubungi langsung pihaknya sehingga langsung ditindaklanjuti dan mendatangi lokasi yang diinformasikan.

“Ada keluhan di medsos. tetapi saya undang teman-teman relawan. Kita koordinasi dan konsultasi supaya langsung untuk lebih baik daripada diposting di medsos. Kalau ada keluhan dari siapa saja agar menghubungi kami supaya bisa langsung ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

PENGUNGSIAN - Tenda pengungsian warga korban gempa yang masih marak berdiri di Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

RUSAK – Salah satu rumah warga di Mapin Kebak, Alas Barat, Kabupaten Sumbawa yang rusak akibat diguncang gempa.

Estimasi Kerugian RSMA Akibat Gempa Sekitar Rp5 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak terhadap kerusakan sejumlah bangunan di Rumah Sakit H. L Manambai Abdulkadir (RSMA).

Dari estimasi berdasarkan asesmen yang dilakukan, estimasi nilai kerugian mencapai Rp5 miliar lebih.

Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat melalui Kabag TU,

Drs. Hayatuddin MM menyebutkan, pasca bencana gempa yang terjadi pada 19 Agustus lalu, sebagian besar gedung pelayanan mengalami kerusakan ringan. Diantaranya gedung Manejemen, IGD, gedung Laboratorium dan Radiologi, gedung IBS, Ruang Perawatan (Kelas 1,2, dan 3), gedung bersalin, gedung ICU/ICCU, gedung BDRS, gedung CSSD dan Selasar. Ber-

dasarkan assesement dari Dinas PUPR NTB diperkirakan estimasi nilai kerusakan mencapai Rp5.291.211.901. “Etimasi nilai kerusakan mencapai Rp5 miliar lebih,” ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah menyampaikan dampak kerusakan termasuk estimasi biaya ke pihak provinsi. Dalam hal ini bersurat ke Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi tembusannya

ke BPBD. “Kami diminta untuk membuat estimasi dari dampak gempa. Itu sudah kita tindaklanjuti secara tertulis menyampaikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi tembusan BPBD Provinsi,” jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah bersurat ke Dinas PUPR NTB untuk mengecek kelayakan bangunan yang terdampak gempa. Surat tersebut langsung dire-

spon dengan adanya tim yang diturunkan untuk melihat beberapa ruangan. Hasilnya beberapa ruangan layak digunakan, sehingga pelayanan tetap dilakukan seperti biasa. Hanya saja, satu ruangan yakni lantai atas ruang manajemen masih kurang aman, sehingga untuk sementara digunakan lantai bawah. “Pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya. (ind)

Korban Gempa Masih Butuh Terpal Sumbawa Besar (Suara NTB) Berbagai jenis bantuan terus mengalir dari berbagai pihak untuk korban gempa di Kabupaten Sumbawa. Termasuk, terhadap para pengungsi di wilayah kecamatan Alas Barat. Namun bantuan terpal masih dibutuhkan untuk menjadi tempat mengungsi korban wilayah setempat.

“Masih kekurangan terpal.

Kalau kita sandingkan beras dengan terpal , mungkin mere-

ka (pengungsi) memilih terpal,” kata Camat Alas Barat, H. Junaidi kepada wartawan, Rabu (29/8).

Menurutnya, bantuan terpal ini masih dibutuhkan untuk bisa mengurangi jumlah pengungsi atau penyintas yang berada di satu tenda pada malam hari. Karena dari pemantauan di lapangan, rasio luas terpal tidak sebanding dengan jumlah yang berada di dalamnya. “Ini yang menjadi

kekhawatiran saya bisa saja nanti menimbulkan terjadinya penyakit. Sehingga terpal ini untuk sedikit bisa mengurai,” jelasnya.

Diakuinya, bantuan yang disalurkan semua pihak terus mengalir termasuk terpal. Seluruh bantuan yang masuk ke posko kantor camat didata dan langsung disalurkan. Khusus bantuan terpal, dari pendataan belum mencapai 500 lembar. Sementara yang dibu-

tuhkan untuk menampung sekitar 18.000 lebih pengungsi.

“Yang dibutuhkan katakanlah kalau 18.000 sekian, 3.000 saja KK. Kalau satu atau dua KK dalam satu terpal, berarti masih kurang,” terang Junaidi.

Untuk mencukupi hal itu, sudah ada bantuan tenda dari sejumlah pihak, baik dari pemda maupun pihak lainnya. Untuk tenda ini, pihaknya meminta kepada kades masing-mas-

ing untuk diprioritaskan terhadap anak dan lansia. “Kan itu lebih representatif. Jadi kita pisahkan. Untuk tenda, saya minta ke pak kades khusus kita fungsikan untuk anak dan orang jompo,” tandasnya.

Adapun mengenai bantuan air bersih,diakui Camat, pihaknya sudah dibantu oleh pihak kepolisian, BPBD, PDAM dan pihak lainnya.

“Untuk air bersih mencukupi,” pungkasnya. (ind)

Satpam RSUD Dompu Diduga Pilkades Serentak 52 Desa, 223 Bakal Cakades Mendaftar Dianiaya Oknum Kades Dompu (Suara NTB) – Satpam RSUD Dompu, Muhammad Sahdan (26) diduga telah menjadi korban penganiayaan salah seorang oknum Kades di Dompu. Insiden tersebut dialaminya di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Selasa (28/8) Malam.

Akibatnya, korban kini menderita luka di bagian wajah sebelah kiri.

Kepada Suara NTB, Satpam asal Dusun Selaparang Desa Matua ini mengungkapkan, tindakan anarkis aparatur desa tersebut dialami setelah sebelumnya menegur terduga pelaku untuk tidak ribut di ruang IGD, sebab akan mengganggu kenyamanan pasien yang tengah menjalani perawatan.

Namun demikian, permintaannya tak digubris.

Kades justru terus berbicara dengan nada suara yang keras

dan mengeluarkan bahasabahasa yang kotor. Bahkan ia sempat menjadi sorotan banyak orang saat itu. Merasa tak mampu memperingatinya, korban lantas meminta bantuan pada rekan dan keluarga Kades untuk mengajaknya berbicara di luar ruangan IGD demi kenyamanan pasien.

“Karena dia (Kades) tidak mau keluar dari IGD makanya saya panggil keluarganya yang di depan IGD mungkin bisa mengajak dia bicara. Tapi pas ditarik keluar oleh keluarga dan kerabatnya tiba-tiba dia pukul saya,” kata dia.

Atas aksi pejabat desa yang beberapa waktu lalu dilantik tersebut, korban sempat berusaha melayangkan pukulan balik. Namun tak berhasil, lantaran cepat dilerai oleh warga yang ada.

Tak terima penganiayaan tersebut malam itu juga, lan-

jut Muhammad Sahdan, pihaknya langsung melakukan visum dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Dompu untuk diproses hukum.

“Tadi malam langsung saya laporkan. Selama ini kejadian seperti itu sudah sering kita temukan tapi kita diamkan saja, namun karena kemarin malam sudah keterlaluan makanya harus dilaporkan ke polisi,” tegasnya.

Sementara Kasusbag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya insiden penganiayaan yang diduga dilakukan salah seorang oknum Kades tersebut. Setelah menerima laporan resmi dari korban dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku. “Iya sudah laporan langsung ke penyidik nanti akan ditindak lanjuti,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima mencatat ada ratusan orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Cakades) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2018.

Kepala DPMD Kabupaten Bima melalui Kabid Pemdes, L. Faisal S.EI MM kepada Suara NTB, Rabu (29/8) mengatakan total masyarakat yang sudah mendaftar sebagai bakal calon Kades ada sebanyak 223 orang.

“Tahun ini ada 52 desa yang akan menggelar Pilkades serentak dan ada 223 orang yang sudah mendaftar,” katanya.

Menurutnya jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai Balon Kades tersebut sesuai tahapan Pilkades serentak yang mulai dibuka tanggal 20 Agustus hingga ditutup pada 28 Agustus kemarin.

“Satu minggu dibuka pendaft-

aran. Hasilnya ada 223 orang mendaftar,” ujarnya.

Menurutnya, usai penutupan pendaftaran selanjutnya berkas tersebut akan dilakukan verifikasi serta uji publik selama 20 hari. Untuk kemudian selanjutnya akan ditetapkan calon Kades mengikuti Pilkades serentak. “Sesuai dengan jadwal tahapapn tanggal 21 September penetapan calon kades. Sementara untuk pemilihan pada 20 Desember 2018 mendatang,” katanya.

Faisal menambahkan, proses pelaksanaan hingga unsur kepanitiaan Pilkades serentak sepenuhnya wewenang otonomi desa masingmasing. Pihaknya di Dinas hanya melakukan sosialisasi.

“Pilkades ini merupakan ruang demokrasi bagi elemen dan unsur masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya hingga 6 tahun kedepan,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 8

Kawal Komitmen Pemerintah Pusat Tangani ’’Recovery’’ Pascagempa

DPR Panggil Semua Kementerian Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat sudah berkomitmen membantu Pemprov NTB dalam penanganan dampak pascabencana gempa bumi di NTB, yang menimbulkan kerugian materiil diperkirakan Rp 7 triliun lebih.

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 112 infrastruktur sarana Polri terdampak gempa Lombok, rusak. Ongkos rekonstruksi diperkirakan menelan anggaran Rp67 miliar. Pemulihan pelayanan publik disegerakan sesuai tenggat waktu yang diamanatkan Inpres 5/2018 tentang penanganan pascagempa Lombok.

“Perkiraan membutuhkan Rp67 miliar. Kita kena 112 titik,” beber Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri, Rabu (29/8) di sela kunjungannya meninjau Mako Polres Lombok Utara di Gangga, Lombok Utara.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menyerahkan bantuan Mabes Polri Rp2 miliar untuk pembenahan Mapolres Lombok Utara. Kemudian Rp2,5 miliar untuk pembenahan mula lima Polsek di Lombok Utara yakni masing-masing Rp500 juta untuk Polsek Bayan, Polsek Kayangan, Polsek Gangga, Polsek Tanjung, dan Polsek Kayangan.

Hasil verifikasi sementara Polda NTB, Polda NTB mencatat, 13 kantor kepolisian rusak berat dan perlu perombakan total.

Achmat mengatakan, ongkos pembangunan kembali kantor polisi terdampak baru akan dianggarkan pada tahun 2019.

Gelontoran dana saat ini agar pelayanan publik kepolisian dapat kembali berjalan setelah lumpuh hampir selama tiga pekan sejak gempa Minggu (5/8) menerjang.

“Pelayanan publik harus kita perbaiki. Segera. Kita mulai bangkit dengan menghidupkan kembali sistem Kamtibmas. Sekarang memang masih agak terganggu,” tegasnya.

Rekonstruksi kantor kepolisian dimulai dengan meratakan bangunan rawan roboh. Sementara ruang pelayanan menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) rancangan Kemen PUPR RI. “Polres akan dirobohkan lalu akan dibuatkan tempat operasional sementara. baru nanti akan datangkan tim renovasi,” papar Achmat.

Ruangan model Risha diterapkan di Polsek Gangga dan Polsek Pemenang. Juga ke depan ke Polsek lainnya di wilayah hukum Polres Lombok Utara.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana menyebutkan, satu lokal Risha akan dipergunakan untuk pelayanan publik. “Tahap awal ini kita pakai untuk SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dulu. Gabunggabung saja nanti intinya pelayanan masyarakat bisa terlaksana,” jelasnya. (why)

Kasus Sertifikat Sekaroh, Kejari Lotim Ajukan Kasasi Selong (Suara NTB) Kasus sertifikat Sekaroh Kecamatan Jerowaru hingga saat ini masih bergulir. Meski kelima tersangka dinyatakan bebas dari dakwaan penerbitan 32 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan lindung (RTK-15) itu. Namun pihak Jaksa saat ini masih mengajukan memori Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan Kasasi ke MA dilakukan melalui Pengadilan Tipikor Mataram.

Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/8), mengakui jika Kejari Lotim sudah memasukkan memori Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tipikor Mataram.

Posisi saat ini masih menunggu hasilnya dari Mahkamah Agung dan saat ini belum mendapatkan putusan apapun. “Yang jelas kita sudah masukkan memori Kasasi. Dan kita juga sudah menerima kontra dari pengacara,” jelasnya.

Ia mengaku tidak bisa berandai-andai ketika putusan dari Mahkamah Agung sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Melainkan posisi saat ini yakni masih dalam posisi menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram membebaskan lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur.

Dalam putusan itu, kelima terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan yang diberikan. Bahkan majelis hakim menyatakan seluruh berkas perkaranya baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan dari Kemen LHK batal demi hukum. Sehingga dari putusan itu, Kejari Lotim melalui JPU diminta untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota.

Kelima orang tersebut, dalam statusnya di kepanitiaan A, diduga terlibat dalam penerbitan 31 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) sekitar pada priode 2000, 2001 dan 2002. Lima orang itu diantaranya, H. Jamaludin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan dan Ramli yang merupakan mantan pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim.

Satu terdakwa lainnya yang terbagi dalam berkas terpisah yakni mantan Kades Pemongkong, Lalu Maksam Mawalli.

Dalam perkara itu, sebelumnya para terdakwa dianggap melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. “Posisi saat ini yakni masih dalam posisi menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung terkait memori Kasasi yang kita ajukan itu,” pungkas Wasita Triant a r a .

Wasita Triantara (yon) (Suara NTB/yon)

(Suara NTB/dok)

Rekonstruksi Kantor Kepolisian Terdampak Gempa Butuh Rp67 Miliar

Komitmen pemerintah pusat tersebut kini dikawal serius oleh para wakil rakyat di DPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) NTB, untuk memastikan apa yang dijanjikan kepada korban bencana gempa bumi NTB, terealisasi dengan baik.

Wakil rakyat NTB di DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra KA, yang Nanang Samodra KA

dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/8) menyampaikan.

Untuk mengawal komitmen pemerintah pusat tersebut, pihaknya akan menggelar rapat bersama dengan seluruh kementerian terkait, kepala BNPB, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI, yang digelar Kamis (30/8) hari ini di DPR RI. “Hari ini kita akan rapat bersama pimpian DPR dan pimpinan komisi bersama pemerintah,” ujar Nanang Samodra. Adapun pihak-pihak yang akan dilibatkan

dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI yang didampingi pimpinan komisi dan badan anggaran, serta semua anggota DPR RI dari dapil NTB, yakni Menko ekonomi, Menko Polhukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menko Kemaritiman.

Selain Menko, menterimenteri yang akan dihadirkan yakni Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri PUPR, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Bappenas, BNPB, panglima TNI, dan Kapolri.

Adapun agenda rapat konsultasi tersebut untuk mendengar laporan dari pihak pemerintah terkait penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi NTB. Serta mem-

bahas tindak lanjut proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana gempa bumi.

“Agendanya untuk membicarakan rencana tindak lanjut penanganan pascabencana gempa NTB,” ujar Mantan Sekda Provinsi NTB ini.

Hal itu dilakukan karena Instruksi Presiden (Inpres) yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait penanganan bencana gempa bumi NTB tidak bertenaga. Sebab anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat tidak ada kejelasan.

Terkait hal itu baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI yang juga dari dapil NTB, H. Fahri Hamzah mengkritik Inpres tersebut yang dinilai kurang serius untuk menangani bencana gempa bumi NTB. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SORTIR BANTUAN - Personel TNI dan Polri membantu penyortiran bantuan bencana gempa Lombok yang dikirim melalui Pos Indonesia di Kantor Pos Mataram, Rabu (29/8).

Bantuan Bencana Gempa Lombok

TNI-Polri Bantu Sortir Kiriman Menumpuk di Kantor Pos Mataram Mataram (Suara NTB) Bantuan untuk korban gempa Lombok melalui Pos Indonesia cabang Mataram semakin membludak. Petugas TNI Polri saling membahu membongkar dan menyortir bantuan agar tak semakin menumpuk. Tak hanya itu, bahkan TNI Polri siap turut membantu menyalurkan ke titik sasaran pengungsian.

Gelar bongkar muat barang bantuan di Kantor Pos Mataram berlangsung sejak pukul 09.00 Wita Rabu (29/8). Personel Polres Mataram, Korem

162/WB bersama Kodim 1606/ Lobar saling bekerja sama bersama relawan.

“Kami terus berkoordinasi secara masif dalam rangka membantu memperlancar arus pendistribusian barang apabila diperlukan,” kata Kapolres Mataram AKBP Muhammad melalui Kabagops Polres Mataram, Kompol Taufik.

Penyortiran barang di Kantor Pos akan terus dilakukan TNI Polri. Sebab sejak Kantor Pos membuka layanan pengiriman gratis posko bencana gempa Lombok tercatat sebanyak

Jadwal Pelantikan Gubenur/Wakil Gubernur NTB Terpilih Belum Turun Mataram (Suara NTB) DPRD NTB telah mengusulkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2018-2023 hasil Pilkada serentak 2018, kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Pengusulan pelantikan terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tersebut oleh DPRD NTB, untuk menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) KPU NTB yang diserahkan ke pimpinan DPRD NTB, terkait penetapan pasangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai pemenang Pilkada serentak NTB 2018.

“NTB adalah daerah ketiga sudah memasukkan surat usulan permohonan untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Mendagri,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/8).

Kini pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, tinggal menunggu jadwal saja.

Meskipun sampai saat ini jadwal pelantikan belum terun dari Mendagri, tapi menurut rencana, bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan digelar periode pertama, yakni tanggal 17 September mendatang di Istana Negara oleh Presiden.

“Bapak Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih, Zul-Rohmi tinggal menunggu jadwal

pelantikan dari Presiden. Insya Allah, informasinya tanggal 17 September pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan secara serentak untuk daerah yang tidak ada gugatan Pilkadanya,” ujarnya.

Hadi menuturkan, mekanisme pelantikan, bahwa Mendagri akan melanjutkan surat usulan pelantikan tersebut kepada Presiden.

Selanjutnya Presiden menjadwalkan pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan akan dilakukan serentak dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dari provinsi lain.

Sehari setelah pelantikan, kemudian DPRD NTB akan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian pidato perdana Gubernur NTB periode 2018-2023, dihadapan seluruh anggota DPRD NTB. Dalam sidang paripurna istimewa tersebut, dewan akan mengundang seluruh stakeholder terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat.

Dr. H. Zulkieflimansyah yang dihubungi Suara NTB terkait kesiapan menjelang pelantikan sebagai Gubernur NTB periode 20182023bersamawakilnyaDr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, mengaku telah menyiapkan beberapa program, seperti program 100 hari kerja. Ia pun telah membentuk tim transisi yangakanmembantuuntukmenginventarisir janji-janji politiknya pada saat kampanye, untuk dimasukkan ke dalam program kerja 100 hari. (ndi)

30.000 ton bantuan masuk.

“Kami juga mengawasi agar layanan ini tidak dimanfaatkan oknum untuk pengiriman barang terlarang terutama narkoba,” tegas Taufik.

Manajer Dukungan Umum Kantor Pos Mataram, Ade Heriyanto mengatakan penumpukan bantuan dengan alamat posko bencana Lombok karena rasa solidaritas dan perhatian masyarakat Indonesia yang besar. “Kiriman yang dialamatkan untuk posko bencana Lombok kami teruskan ke BPBD,” terangnya.

Satu hal yang menjadi catatan, kata Ade, kiriman tersebut juga dimanfaatkan oknum masyarakat untuk pengiriman keperluan pribadi. Bukan untuk kebutuhan pengungsi.

“Ini merupakan salah satu kendala barang itu numpuk di kantor pos, karena itu perlu di sortir kembali,” bebernya.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, gabungan TNI Polri sudah dua hari belakangan ini ikut membantu penyortiran barang kiriman Kantor Pos Mataram.

“TNI siap mendukung tenaga untuk pendistribusian sampai ke dusun-dusun,” kata Rizal.

Wakil Kepala Kantor Pos Mataram, Sugiono menambahkan, pihaknya mengambil solusi berupa barang bantuan untuk alamat pribadi maka penerimanya akan dipanggil untuk mengambil barang ke kantor.

Sementara untuk alamat posko disalurkan melalui BPBD. “Saat ini masih ada sekitar 24 ton bantuan bencana gempa Lombok. Kalau ada kesulitan kami berkoordinasi dengan TNI dan Polri,” ujarnya. (why)

Danrem Ancam Tindak Tegas Calo Penerimaan Secaba TNI AD Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel CZI.Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., memberikan pengarahan kepada para peserta dan panitia werving Sekolah Calon Bintara Prajurit Karier (Secaba PK) TNI AD 2018-2019. Danrem mengingatkan, agar tidak main-main dengan proses penerimaan. Jika ditemukan calo, akan ditindak tegas.

Itu menjadi isi pengarahan Danrem di Aula Sudirman Makorem 162/WB, Rabu (29/ 8) kemarin.

Rizal – Sapaan Danrem – menyampaikan, dalam pelaksanaan seleksi tersebut, semua diperlakukan sama. Tidak ada yang diistimewakan. Tidak boleh ada calon ataupun orang tua calon mencoba mendekati panitia untuk meminta diluluskan.

“Kami akan mencari calon siswa Secaba PK

TNI AD yang terbaik sehingga para peserta seleksi harus memiliki jiwa kompetisi untuk mengikuti seleksi dengan sebaik baiknya,” tegas Danrem.

Kepada para panitia penyelenggara, sambung Rizal, agar dalam pelaksanaan seleksi panitia harus bersikap ketat, jujur, adil dan tidak ada yang bermain sebagai calo penerimaan Secaba PK TNI AD. “Apabila ditemukan oknum panitia yang bermain, saya selaku Danrem akan menindak tegas dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD”, tegasnya.

Mengakhiri pengarahannya, orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut meminta kepada panitia, para calon tidak diperbolehkan dan dilarang keras untuk memegang HP selama pelaksanaan seleksi sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan seleksi. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

PENGARAHAN - Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memberikan pengarahan kepada para peserta dan panitia werving Secaba PK TNI AD 2018-2019.

Kamis, 30 Agustus 2018

Ombudsman NTB Motivasi Pemda KLU Percepat Data Akurat Tanjung (Suara NTB) Data warga terdampak gempa yang tidak akurat menjadi atensi Ombudsman RI Perwakilan NTB. Pasalnya akurasi data menentukan cepat tidaknya alokasi dana dari pemerintah guna rekonstruksi rumah warga.

Kepada Suara NTB, Rabu (29/8), Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, mengutarakan ia beserta jajarannya sengaja datang ke Lombok Utara untuk berempati dan memberi motivasi kepada pemerintah Lombok Utara. Sebagaimana tugas (Suara NTB/ari) Pemda KLU dalam memAdhar Hakim berikan data akurat sangat menentukan cepat atau lambatnya pengalokasian bantuan dari pemerintah pusat.

“Semakin cepat dan akurat data masuk semakin cepat penyaluran bantuan itu diterima masyarakat. Karena penyalurannya by rekening,” ujarnya ditemui di Tanjung.

Ia menemukan data yang tidak akurat ini menjadi penyebab utama yang akan mempengaruhi pencairan dana dari pemerintah kepada warga. Ombudsman kata dia, senantiasa memberi support atas upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Lombok Utara selaku penyedia data.

Adhar bahkan menegaskan, apabila ada komunikasi yang harus dibangun oleh Pemkab dengan instansi lain pihaknya siap membantu. Namun demikian, ia juga akan berupaya untuk berkomunikasi dengan Bupati untuk tetap memotivasi jajaran di tingkat desa dan dusun agar bekerja maksimal.

“Yang paling menonjol permasalahan adalah proses rekapitulasi penerima bantuan. Saat ini sudah masuk pada tahap 10. Yang terecord kurang lebih 10 ribu lebih, dari jumlah itu ada “PR” sekitar 10 persen data yang masih belum bisa diverifikasi,” sebutnya.

Adhar menjelaskan, berdasarkan komunikasi dengan Dukcapil KLU ditemukan beberapa penyebab. Antara lain data yang diserahkan kurang akurat, baik soal NIK dan juga soal nama.

Misalnya kata dia, pada usulan nama yang masuk dari dusun/desa ke Tim verifikasi kabupaten, ada yang tidak sesuai dengan nama di database Dukcapil. Kedua, ada nama yang sama tetapi tidak dicantumkan NIK dan ketiga memang tidak ada NIK sama sekali.

“Karena apa kalau namanya salah, NIKnya salah maka rekan-rekan di Dukcapil akan susah memvalidasi. Oleh sebab itu, kami Ombudsman akan konfirmasi ke pak Bupati untuk sama-sama memberikan semangat kepada petugas ujung tombak terutama di Desa dan Dusun dalam memberikan keakuratan data. Karena itu memang sumber utama yang dijadikan acuan,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara, Sahabudin, SIP. MM., tak menyangkal verifikasi yang dilakukan terhadap nama-nama warga korban terdampak gempa memerlukan konfirmasi ulang dari pihak dusun dan desa. Hingga saat ini, Dukcapil tetap membuka pelayanan di tenda darurat untuk memenuhi pembuatan NIK (KK) maupun KTP bagi warga yang tidak memilik NIK. “Kendala kita memang masih ditemukan nama yang tidak masuk dalam database NIK Dukcapil. Penyebabnya pertama data yang disodorkan oleh Tim Verifikasi berdasarkan data duaun masih ditemukan nama ganda di satu dusun.

“Nama yang sama di satu dusun bisa 3 orang bahkan sampai 5 orang. Jadi ini memerlukan klatifikasi ulang dari dusun,” katanya.

Dukcapil sendiri telah mencontreng nama-nama terkonfirmasi, baik nama yang tidak ditemukan dalam server NIK, nama ganda atau nama yang sama sekali tidak memiliki NIK. Bagi warga yang hingga kini belum memiliki NIK, Dukcapil menyarankan agar mengurus penerbitan NIK sehingga namanya dapat divalidasi sebagai penerima bantuan.

Selain persoalan itu, ada pula nama yang diberikan tidak lengkap, dimana mencakup perbedaan huruf dengan yang ada di database Dukcapil.

“Kadang ada nama yang disetorkan nama panggilan atau nama peramak (nama panggilan dari nama anak sulung, red),” imbuhnya.

Sahabudin menlanjutkan, sampai tahap 10 sudah masuk untuk diverifikasi mendekati 1.000 orang dari berbagai desa dan dusun. Sementara hingga tahap 9 lalu, telah terverifikasi nama warga terdampak sebanyak 7.639 orang.

Prioritas dari nama yang disodorkan pada tahap ini adalah warga yang rumahnya roboh atau rusak berat. (ari)

Minimalisir Penyimpangan

TP4D Kawal Maksimal Proyek Gedung Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan dan Pemerintah Daerah (TP4D) Lombok Tengah (Loteng) menegaskan bakal mengawal secara maksimal proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan pada proyek senilai Rp213 miliar tersebut. Demikian ditegaskan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Feby Rudi, S.H., Rabu (29/8) kemarin.

“Komitmen kita untuk mengawal penuh proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng. Supaya bisa selesai tepat waktu dan tepat kualitas. Dan, tidak kalah penting potensi terjadinya penyimpangan bisa diminimalisir,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat proses pembangunan gedung pusat pemerintahan tersebut masih tahap kontruksi bangunan.

Dengan capaian sudah sekitar 11 persen. Capaian tersebut sudah di atas schedule (jadwal) yang ada. Sehingga pihaknya sangat optimis proyek bisa tuntas tepat waktu.

Secara berkala, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pihak rekanan. Untuk memastikan capaian proyek sesuai dengan target yang ada. “Disetiap tahapan kegiatan, kita selalu evaluasi. Apakah pengerjaan sudah sesuai target atau belum,” terangnya.

Begitu pula untuk material yang digunakan, setiap droping material yang baru selaku dilakukan pengecekan kualitas. Dengan melakukan uji laboratorium. Kendati material yang didroping tersebut sudah bersertifikat. Itu semua untuk meyakinkan kalau material yang digunakan memang benar-benar berkualitas.

Proyek pembangunan gedung Kantor Bupati Loteng merupakan proyek dengan skema pembayaran multiyear. Dengan target penyelesaian proyek selama dua tahun. Artinya, akhir tahun 2019 mendatang proyek sudah selesai dikerjakan.

Sementara untuk pembayaran proyek dilakukan selama empat tahun oleh pemerintah daerah.

Pembangunan gedung kantor Bupati Loteng tersebut menjadi proyek dengan nilai paling besar yang dikawal oleh TP4D Loteng. Dari sekitar 33 paket pekerjaan yang dikawal TP4D tahun ini. (kir)

SUARA NTB

Halaman 9

Kejari Loteng Belum Menyerah Ungkap Kasus Alsintan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) belum menyerah untuk mengungkap dugaan korupsi pada program bantuan alat sistem pertanian (Alsintan) tahun 2017. Penyelidikan atas kasus tersebut hingga saat ini dipastikan masih terus berjalan. Demikian ditegaskan Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH., MH., kepada Suara NTB, Selasa (28/8) kemarin.

Dikonfirmasi soal kabar rencana penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi bantuan alsintan, Hasan menegaskan kalau pihaknya belum ada rencana sampai ke arah itu. Pihaknya masih berupaya mengumpulkan alat bukti serta keterangan pendukung. Guna mengungkap dugaan penyimpangan pada proyek senilai Rp 6 miliar lebih tersebut.

“Tidak ada itu (penghentian penyelidikan kasus bantuan alsintan). Yang ada, kita masih terus berusaha mengumpulkan alat bukti dan keterangan pendukung terkait

kasus ini,” timpalnya.

Walaupun diakuinya, untuk mengungkap kasus tersebut bisa dikatakan bukan perkara mudah. Salah satu kendala utama yakni terkait keterangan pendukung yang masih belum lengkap. Pasalnya, ada kesan pihak-pihak yang dimintai keterangan terutama kelompok tani penerima masih belum mau terbuka.

Tapi hal itu tidak lantas membuat pihaknya berkecil hati. Pihaknya memastikan akan terus berupaya mengungkap kasus tersebut. Sampai semuanya jelas dan ter-

ang. “Prinsipnya selama masih ada peluang, kita kejar terus,” tegas Hasan.

Disinggung apakah memang ada indikasi penyimpangan, Hasan mengaku indikasi ke arah itu ada. Misalnya, terkait pola penyaluran bantuan tersebut. Hanya memang untuk memperkuat indikasi tersebut, butuh keterangan dan alat bukti pendukung yang benarbenar kuat. Sehingga saat ini, beberapa pihak disinyalir mengetahui soal program tersebut terus dipanggil.

Mengingat sulitnya mengungkap kasus tersebut, pi-

haknya pun mengaku belum memasang target, sampai kapan kasus tersebut bisa tuntas. Terpenting Kejari Loteng terus berupaya semaksimal mungkin, untuk bisa mengungkap kasus tersebut.

Ada tiga jenis bantuan alsintan yang disalurkan bagi ratusan kelompok tani di Loteng pada program tersebut.

Masing-masi n g 16 mesin combain senilai lebih dari Rp4 miliar. Kemudian p u l u h a n handtracktor serta mesin pompa air. Dengan sumber anggaran ada dari anggaran pusat serta anggaran daerah. (kir)

Hasan Basri (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/kir)

AKSI - Pedagang Pasar Renteng Praya mengelar aksi di kantor DPRD Loteng, Rabu (29/8) kemarin.

Seribuan Pedagang Pasar Renteng Kehilangan Mata Pencaharian Praya (Suara NTB) Pascamusibah kebakaran yang melanda pasar Renteng awal Bulan Agustus, aktivitas ekonomi di pasar tersebut masih belum normal. Bahkan, ada sekitar seribuan pedagang yang terpaksa harus kehilangan mata pencariannya. Sampai saat ini mereka belum bisa berjualan setelah musibah kebakaran yang melahap ratusan kios serta lapak tersebut.

Hal itu diungkap Samsul, salah satu pedagang Pasar Renteng Praya, saat hearing di kantor DPRD Loteng, Rabu (29/8) kemarin. Selain karena lokasi berjualan yang belum ada, para pedagang juga mengaku tidak memiliki modal usaha. Untuk bisa memulai

kembali aktivitas berjualan.

“Terus terang kami tidak punya modal untuk berjualan kembali. Jadi kami sangat berharap ada solusi yang dari pemerintah daerah atas persoalan yang dihadapi para pedagang pasar Renteng,” ujar Samsul, di hadapan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT., dan perwakilan Pemkab Loteng.

Diakuinya, berjualan merupakan mata pencaharian utama para pedagang. Dan, sejak kebakaran, praktis para pedagang kehilangan sumber ekonomi yang selama ini menjadi penompang hidup keluarga. Sehingga pihaknya berharap ada solusi segera yang diberikan oleh pemerintah daerah. Supaya para peda-

gang tidak terlalu lama kehilangan sumber ekonominya.

Hal senada juga disampaikan Ihsan Ramdhani, perwakilan pedagang pasar Renteng lainnya. Dikatakannya, dari sekitar 1.700 pedagang yang tercatat hampir 90 persen diantaranya sampai saat ini belum bisa kembali berjualan.

Jadi harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena efeknya sangat luas. Bisa memicu angka pengangguran yang baru.

“Soal lokasi atau tempat berjualan mungkin masih bisa disiasati. Yang sangat dibutuhkan para pedagang sekarang ini modal usaha.

Untuk bisa memulai aktivitas berjualan. Sehingga sumber

KUA-PPAS Dikembalikan

Dewan Minta TAPD Prioritaskan Program Penanganan Dampak Gempa Mataram (Suara NTB) Badan anggaran (Banggar) DPRD NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan pembahasan terhadap KUAPPAS RAPBD-Perubahan 2018. Sehingga dapat ditetapkan sebelum batas waktu terakhir paling lambat 17 September.

“Insya Allah bisa kita tetapkan sebelum batas akhir, makanya kita terus melakukan pembahasan bersama TAPD. Insyaallah penetapan Perubahan RAPBD 2018 diupayakan tanggal 14 September,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan.

Dituturkan Johan, adapun hasil pembahasannya bersama TAPD, Banggar DPRD NTB meminta agar melakukan perubahan terhadap KUA-PPAS yang sudah disampaikan. Perubahan tersebut ditujukan agar dalam penyusunan program lebih diprioritaskan ke penanganan bencana.

“Hasil rapat Banggar bersama TAPD semalam, kita

meminta kepada TAPD untuk memperbaharui rancangan KUPA-PPAS agar berpihak dan punya sense kegempaan dan dampaknya,” ungkap Johan.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah, agar menggalang sinergitas dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang bekerja untuk membantu penanganan dampak bencana gempa bumi.

Dengan harapan penanganan bencana bisa lebih terkoordinasi dengan baik.

“Ya kita sudah meminta Sekda dan Bappeda agar mengkoordinasi lembagalembaga kemanusiaan yang bekerja untuk NTB agar bisa sinergi dalam program pemulihan pascamasa darurat gempa,” ujarnya.

Disebutkan Johan, sejauh ini dalam KUA-PPAS, pihaknya melihat alokasi anggaran untuk penanganan dampak gempa, masih sedikit sekali. Sehingga pihaknya meminta TAPD untuk menyusun ulang. Disebutkannya, hanya ada dua pos belanja yang bisa diidenti-

fikasi untuk penanganan bencana gempa bumi.

Pertama pada belanja tidak terduga semula dianggarkan Rp5 miliar, bertambah Rp5,350 miliar atau 107 persen menjadi Rp10,350 miliar.

Tambahan Belanja Tidak Terduga ini merupakan bentuk tanggap darurat Pemprov NTB terhadap Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

Kedua pada penambahan alokasi belanja langsung pada BPPD Provinsi NTB dari Rp264.552.779.100 menjadi Rp270.214.027.603. Ada kenaikan belanja langsung sebesar Rp5.661.248.503.

“Adapun alokasi belanja pada dinas atau badan lain belum bisa diidentifikasi yang terkait dengan penanganan gempa Lombok-Sumbawa, karena ketiadaan nomenklatur khusus tersebut. Jangan sampai, ada keterangan berlebih, klaim atas alokasi program/kegiatan yang sebenarnya tidak tertuju pada penanganan korban gempa, namun diumumkan sebagai alokasi terhadap korban gempa,” pungkasnya. (ndi)

ekonomi pedagang tidak sampai hilang,” ungkapnya.

Kalau mau mengandalkan modal usaha dari pinjaman bank, kemungkinan agak sulit.

Lantaran banyak diantara pedagang yang sebelumnya sudah punya kewajiban kredit di bank. Sehingga harapan satusatunya dari pedagang sekarang ialah bantuan modal usaha dari pemerintah daerah.

Menjawab keluhan para pedagang pasar Renteng tersebut, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT., menegaskan akan berupaya maksimal membantu para pedagang.

Dengan mengkomunikasikan persoalan yang dihadapi pedagang ke pemerintah daerah.

Karena urusan anggaran ada di

tangan pemerintah daerah.

“Apa yang menjadi aspirasi para pedagang segera kita komunikasikan dengan para pengambil kebijakan di pemerintah daerah,” ujarnya.

Jalannya hearing sempat berlangsung ricuh. Hal itu dipicu kekecewaan para pedagang yang tidak kunjung diterima oleh anggota DPRD Loteng. Padahal para pedagang sudah datang sejak pukul 10.00 wita. Para pedagang pun sempat memaksa masuk ke ruang rapat utama DPRD Loteng yang pada saat bersamaan tengah berlangsung rapat paripurna DPRD Loteng.

“Atas keterlambatan penerimaan, kami sampaikan mohon maaf,” ujar Puaddi. (kir)

RKB Darurat, SMAN 1 Gangga Kekurangan Tenda Tanjung (Suara NTB) Meski aktivitas sekolah di SMAN 1 Gangga sudah dimulai kembali sejak Senin (27/8), namun kegiatan belajar mengajar belum berjalan optimal.

Pasalnya, pihak sekolah hingga saat ini masih kekurangan tenda untuk dijadikan ruang kelas belajar (RKB) darurat.

Kepala SMAN 1 Gangga, Suharna, SE., kepada Suara NTB Rabu (29/8) mengungkapkan, jumlah RKB yang ada di sekolah sebanyak 21 ruang. Rata-rata RKB dalam kondisi rusak berat.

“80 persen bangunan tidak bisa dipakai harus bangun ulang, kondisinya sendiri sudah dicek oleh Kementerian PUPR. Sampai hari ini tenda kelas darurat belum cukup, yang ada baru 3 itu pun kita cari dengan cara swadaya,” ungkap Suharna.

Menunjuk bantuan tenda dari Dikpora, Kasek menunjuk hanya 1 unit yang berdiri dengan ukuran lebih kecil dari tenda sumbangan pihak ketiga. Pihaknya berharap, minimal ada 6 tenda lagi yang setara dengan tenda BNPB dapat dialokasikan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar siswa yang saat ini berjumlah 650 orang. Selain tenda, sekolah juga masih butuh terpal untuk alas bagi siswa belajar (duduk lesehan).

Tidak hanya RKB, ruang lain di SMAN 1 Gangga yang rusak akibat gempa terdiri dari 3 laboratorium komputer, laboratorium IPA, Lab Biologi, Perpustakaan, Aula, serta Musala.

Musala milik SMA bahkan ambruk seketika. Hanya ruang guru yang sedikit masih berdiri kokoh dengan sebagian kecil genteng berjatuhan.

Tiga pekan setelah gempa pada 5 Agustus lalu, anak-anak SMAN 1 Gangga sudah mulai masuk sekolah. Namun Kasek menyebut, anak-anak yang masuk baru sekitar 50 persen saja.

“Kita sebenarnya sudah siapkan jadwal, dari jam 8 sampai jam 9 aktivitasnya senam, jam 9 sampai jam 10 pembinaan mental keagamaan, dan jam 10 sampai jam 12 untuk mata pelajaran. Tapi baru jam 10 anakanak sudah pulang,” ujarnya.

Ia pun memaklumi kondisi siswa yang belum sepenuhnya bisa disiplin pascagempa. Baginya anak-anak masih dilanda trauma, apalagi tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar juga belum nyaman.

“Tinggal KBM saja yang belum. Kalau persoalan administrasi seperti SPP anak-anak belum kita pikirkan yang penting anak-anak ke sekolah dulu,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tugas Diperbanyak, Durasi Jam Pelajaran Dikurangi

(Suara NTB/ron)

BELAJAR - Siswa SMPN 2 Mataram yang belajar di bawah tenda. Pihak sekolah mengurangi durasi jam belajar, tapi memperbanyak tugas pada siswa.

Kurikulum Kegempaan bagi Siswa BENCANA alam gempa jadi momok menakutkan bagi masyarakat NTB. Betapa tidak, selama satu bulan ini terhitung sejak tanggal 29 Juli, bencana gempa bertubi-tubi melanda masyarakat NTB. Akibatnya, masyarakat kini mengalami trauma berat.

Bahkan sebagian di antara mereka masih tinggal di tenda karena belum berani masuk rumah. Intensitas gempa yang terus menerus terjadi memaksa masyarakat benar-benar harus memahami berbagai hal terkait persoalan (Suara NTB/dys) kegempaan.

H. Hasan Muhammad Kepala SDN 16 Mataram H. Hasan Muhammad, menyambut baik jika ada satu kurikulum yang mengajarkan para murid dalam memahami persoalan kegempaan ini. “Perlu sekali memberikan pemahaman agar bagaimana anak anak itu menghadapi gempa agar tidak panik,” kata Hasan.

Dijelaskan bahwa secara teori ada tiga bagian tubuh yang harus dijaga saat terjadi bencana alam, yakni bagian perut, kemaluan, dan pundak belakang.

“Jadi perlu kalau waktu gempa terjadi untuk menghindar (bagian tersebut) supaya tidak lari sehingga akibatkan anak lari, panik sehingga saling tindih,” jelasnya.

Padahal jika anak tenang saat gempa terjadi mereka bisa diam di bawah kolom meja, sehingga tidak menimbulkan masalah lain saat menghindari bencana. (dys)

SMP Kota Mataram ini.

Dengan dikuranginya durasi jam pelajaran, maka siswa di SMPN 2 Mataram sudah pulang sekolah pada pukul 11:45 Wita.

Meski demikian,pihaknya tidak mengabaikan persiapan siswa menghadapi agenda pada kalender pendidikan, seperti Ujian Tengah Semester atau persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Oleh karena itu, Suwarno sudah mengimbau kepada para guru untuk memberikan penugasan kepada siswa.

“Guru saya imbau memberikan penugasan untuk mengejar ketertinggalan materi pelajaran.

Siswa diberikan tugas mandiri di rumah,” ujar Suwarno.

Direncanakan pada pekan depan proses belajar mengajar di SMPN 2 Mataram mulai normal lagi. Jam pelajaran akan kembali menjadi 40 menit. “Saya sudah sampaikan kepada pihak kurikulum, kita kembalikan jam mengajar,” katanya.

Suwarno mengakui ada enam

kelas yang dirasa cukup mengkhawatirkan untuk proses belajar mengajar. Oleh karena itu, siswa di enam kelas itu belajar di kelas bawah. Pihaknya juga sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram untuk memverifikasi bangunan. Dinas PU, katanya, hanya dua kelas yang diminta jangan ditempati dulu.

Dengan begitu, pada pekan depan empat kelas akan menempati kelas yang sebelumnya dikhawatirkan. Namun, keputusan itu menunggu hasil akhir verifikasi dari Dinas PU. Sementara itu, selama ini siswa belajar di kelas masing-masing.

Karena tidak ada kelas yang mengalami kerusakan pasca gempa, kondisi kelas masih sama seperti saat belum terjadi gempa.

“Jadi menurut perkiraan kita sangat layak untuk dipakai belajar, oleh sebab itu kita tetapkan belajar di situ, sehingga siswa terbiasa dan menghilangkan trauma, dan siswa sangat enjoy,” kata Suwarno. (ron)

UMM Bentuk Konsorsium Penanganan Bencana Alam Antar-PTS Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) menginisiasi pembentukan konsorsium penanganan bencana alam. Pembentukan konsorsium melibatkan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di antaranya ialah Universitas NTB, Universitas 45 Mataram, Universitas NW, STIKES Mataram, dan STIKES Yarsi Mataram.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UMM Drs. H. Arsyad Gani, MPd dan Ketua Kantor Urusan Internasional UMM Dr. Lukman, M.Pd. Usai melakukan pertemuan dengan para pimpinan PTS, Rabu (29/8), Rektor UMM H. Arsyad Gani, mengungkapkan bahwasanya pembentukan konsorsium sebagai bentuk respon PTS terhadap bencana alam gempa bumi yang menimpa NTB. PTS ingin turut berperan aktif membantu masyarakat terdampak gempa “Kita merespon bencana alam agar bagaimana perguruan tinggi merespon penanganan bencana alam,” ungkapnya.

Dikatakan pula, pembentukan konsorsium penanganan bencana alam dihajatkan tidak saja pada saat terjadinya bencana gempa bumi seperti saat ini. Melainkan secara lebih luas di masa mendatang.

“Artinya tidak saja bencana alam gempa, melainkan bencana alam lainnya secara umum sebagai bentuk pengamalan tri darma perguruan tinggi,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan pihaknya sepakat bersama PTS lainnya untuk turut terlibat membantu pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak luar dalam membantu penanganan korban gempa.

Proses Belajar Mengajar Harus Berjalan dengan Baik Mataram (Suara NTB) – Gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya berpengaruh juga pada dunia pendidikan. Banyak sekolah yang belum melaksanakan pembelajaran secara efektif karena kerusakan gedung yangdisebabkanolehgempa.DewanPendidikanKotaMataram(DPKM) mendorong pemerintah memperhatikan sarana penunjang pendidikan. Karena proses belajar mengajar harus tetap berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin, Rabu (29/8). Ia mendorong kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk segera merehab bangunan sekolah yang dianggap mengkhawatirkan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

“Ada beberapa ruang kelas yang retak sehingga siswa khawatir belajar di sana, oleh karena itu pemerintah harus tanggap untuk segera merehab, baik berat maupun ringan, ini segera diatasi terutama oleh PU,” katanya.

Pembenahan bangunan sekolah dengan segera menjadi sangat penting, karena cukup banyak bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Adnan menekankan, jika bangunan sekolah bisa segera diperbaiki, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. “Bagi sekolah yang mengalami rusak berat harus siap untuk belajar di lapangan,” katanya.

Adnan mengingatkan, proses belajar mengajar sudah mulai berjalan pada bulan Juli lalu. Oleh karena itu pendidikan tetap harus berjalan, apalagi agenda pendidikan sesuai kalender pendidikan juga semakin dekat. “Kita harus belajar, harus ada proses belajar mengajar yang baik. Khusus di bidang pendidikan, harus segera pendidikan ini diutamakan, prioritas utama, anakanak kita mau ujian nanti,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Pascagempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, sekolah menggunakan berbagai cara agar pembelajaran tetap efektif. Seperti yang dilakukan SMPN 2 Mataram, meskipun durasi jam pelajaran dikurangi, tapi siswa diberikan tugas dengan porsi lebih banyak agar tidak ketiggalan materi pelajaran.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, pada Selasa (29/ 8) mengatakan, proses belajar mengajar di SMPN 2 Mataram sudah mulai, tapi durasinya dikurangi. Jika sebelum gempa dalam satu jam pelajaran berlangsung selama 40 menit, saat ini satu jam pelajaran hanya selama 25 menit.

Suwarno menjelaskan, tujuan pihaknya mengurangi durasi jam pelajaran untuk menghindari keberadaan siswa terlalu lama di dalam kelas. “Juga agar siswa bisa segar bertemu bapak dan ibunya,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Foto bersama perwakilan PTS anggota konsorsium sepakat menginisiasi penanganan bencana di NTB. Salah satu bidang penanganan bencana yang dipetakan konsorsium ialah dalam aspek pendidikan. Menurutnya, anak-anak atau mahasiswa korban gempa tidak boleh berhenti belajar hanya karena gempa. Mereka harus dipastikan tetap mendapatkan akses layanan pendidikan walau dalam kondisi terbatas. “Jangan sampai anak putus sekolah. Ini perhatian kita.

Bagaimana mereka harus be-

lajar. Ini harus difasilitasi,” sambungnya.

Bila perlu mahasiswa dan dosen akan diturunkan membantu pemulihan proses belajar mengajar bagi anak-anak kprban gempa. Apalagi SDM yang dimiliki PTS anggota konsorsium sangat memadai.

Selain itu, pemetaan lainnya ialah terhadap masalah kesehatan. PTS dalam hal ini bisa jadi fasilitator dalam memberikan layanan keseha-

tan pada masyarakat. Dalam hal ini, konsorsium akan mencari satu model pemberian layanan kepada masyarakat. Termasuk juga jika ada anggota konsorsium terdampak gempa juga turut jadi perhatian. Termasuk berencana menurunkan dosen secara reguler mengajar anak anak terdampak gempa.

“Keberadaan konsorsium untuk menunjukkan bentuk prngabdian kepada masyarakat,” ungkapnya. (dys)

SMA Hang Tuah 3 Mataram Berikan Bantuan kepada Siswa

(Suara NTB/dys)

BELAJAR - Sebagian murid SDN 16 Mataram yang belajar di bawah tenda, karena dua ruang kelas rusak karena gempa.

Dua Ruang Kelas Rusak

Murid SDN 16 Mataram Belajar di Tenda Mataram (Suara NTB) Sebanyak dua ruang kelas milik SDN 16 Mataram mengalami rusak akibat gempa.

Hasil asesmen terhadap dua ruang kelas tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan.

Kepada Suara NTB, Kepala SDN 16 Mataram Drs. H. Hasan Muhammad, mengungkapkan terdapat dua kelas yang rusak, yakni ruangan kelas dua dan kelas enam.

Sebagai alternatif proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, siswa terpaksa belajar di dalam tenda.

“Yang belajar di tenda yaitu kelas dua dan lima. Karena kelas lima dipakai oleh kelas enam,” ungkap Hasan.

Berdasarkan asesmen yang dilalukan tim Fakultas Teknik Universitas Mataram menyatakan bahwa gedung kelas tidak bisa dipakai karena retak-retak cukup parah.

“Hasil asesmen Fakultas Teknik tidak bisa dipakai sama sekali. Sudah dilaporkan harus ada perbaikan. Jadi memang harus diperbaiki.

Direhab total,” sambung Hasan.

Dikatakan pula, untuk pembelajaran ditenda mulai

dilakukan para siswa sejak Senin kemarin. Tenda yang berada tepat di tengah lapangan sekolah kata Hasan, berfungsi ganda yaitu untuk masyarakat dan murid. Jika malam datang digunakan masyarakat sebagai tempat tidur, sedang paginya digunakan murid.

“Masyarakat yang buatkan tenda kolaborasi sama sekolah karena masyarakat ada rumahnya hancur tidak bisa dipakai. Kalau yang kelasnya layak digunakan 80 persen belajar di kelas,” ujarnya.

Sementara untuk proses pembelajaran dimulai pada pukul 07.15 hingga 11.30 untuk kelas 4, 5, dan 6. Sedang bagi kelas 1 dan 2 pulang lebih awal yakni pukul 10.40.

Namun demikian, jadwal belajar yang dilakukan sangat fleksibel tergantung dari perkembangan situasi lapangan. Perlahan proses pemulihan proses belajar mengajar mulai dilakukan pihak sekolah. Meski diakui pembelajaran di bawah tenda belum efektif. “Belum maksimal karena kita sambil memberikan pemahaman kepada anak anak tidak boleh panik,” (dys)

Mataram (Suara NTB) SMA Hang Tuah 3 Mataram terdampak bencana gempa bumi. Sejumlah ruangan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, durasi belajar mengajar dikurangi. Siswa SMA Hang Tuah 3 yang terdampak gempa juga diberikan bantuan.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., mengatakan,salah satu ruangan di SMA Hang Tuah 3 Mataram hampir ambruk, yaitu ruangan laboratorium biologi di SMA Hang Tuah 3. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan sampai

pukul 12:00 Wita. Kegiatan diawali dengan doa bersama.

“Kegiatan pembelajaran berupa pemulihan trauma dan belajar dengan durasi dipersempit,” katanya.

Bagi siswa yang rumahnya roboh akibat gempa diberikan juga bantuan. Muhiddin merincikan, siswa itu diberikan terpal, beras, selimut, sabun cuci, minyak goreng, biskuit, dan mie instan.

Terkait dengan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, diakuinya akan ada bantuan dari yayasan. Namun belum bisa dikerjakan karena belum ada tukang. “Ada bantu-

an dari yayasan, tapi belum bisa kita kerja, karena tidak ada tukang,” ujarnya.

SMA Hang Tuah 3 Mataram terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada para siswanya. Melalui pembinaan siswa dan pembentukan karakter siswa. Muhiddin mengatakan, Pada bidang akademik, siswa sudah memilih jurusan sejak kelas X. Sejak tahun lalu, SMA Hang Tuah 3 sudah menerapkan Kurikulum 2013. “Kita masih dalam pola lama, hanya mungkin pelayanan yang kita lakukan lebih maksimal,” kata Muhiddin sebelumnya. (ron)

SUARA NTB

Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 11

Raih Perak, Bagus Belum Puas Jakarta (Suara NTB) Atlet balap sepeda BMX asal NTB, I Gusti Bagus Saputra sukses merebut medali perak di cabor balap sepeda BMX Asian Games yang berlangsung di Surkuit BMX Internasional Polumas Jakarta, Sabtu (25/8) lalu. Keberhasilan Bagus meraih medali perak tentu membanggakan marwah bangsa dan negara.

Lantas bagaimana tanggapan Bagus terkait hasil prestasi yang diukir di event internasional belum lama ini? I Gusti Bagus Saputra yang dihubungi Suara NTB di Jakarta usai lomba mengatakan prestasi yang diraihnya di ajang Asian Games belum memuaskan.

Alasannya dia memasang target merebut medali emas dan lolos limit waktu olimpiade di Asian Games 2018 Sayangnya, dia belum beruntung, karena lawannya, Yoshitaku Nagasako asal Jepang berhasil keluar sebagai juara. Sementara, Bagus menempati peringkat dua dan atlet asal Thailand, Daniel Patrick Caluag di peringkat tiga.

“Perolehan medali perak di Asian Games belum membuat Bagus puas. Karena target Bagus ingin meraih medali emas dan lolos Olimpiade di Tokyo Jepang tahun 2020,” ucapnya.

Ditanya soal limit waktu untuk lolos Olimpiade 2020, Bagus tidak hafal. Meski

demikian bagus ingin selalu memberikan prestasi yang terbaik di level internasional agar bisa lolos mengikuti olimpiade tahun 2020.

Diakuinya, dia sudah tampil maksimal di Asian Games, namun lawannya dari Jepang jauh lebih baik.

Dan Bagus mengaku bahwa pertandingan Asian Games dengan SEA Games sangat berbeda, sebab lawan dari Jepang, Korea dan China sangat hebat-hebat.

Meski demikian Bagus akan bekerja keras untuk meningkatkan prestasinya, pasalnya targetnya kedepan adalah lolos Olimpiade di Tokyo Jepang tahun 2020. (fan)

H. L. Makbul Maya Pimpin KONI Lotim Affandi dan Khadapi. Dari 24 Cabor peserta Musorkab, Makbul meraih 16 suara. Sedangkan empat kandidat lainnya masing-masing memperoleh 1 suara.

Menjadi Ketua Umum KONI menggantikan H. Haerul Warisin, H. L. Makbul mengemukakan siap melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya. Tugas pokok dan fungsi KONI, sambungnya adalah untuk melakukan pengelolaan dan pembinaan olahraga berprestasi di Lotim.

Makbul menyatakan dirinya tidak suka berpidato.

Karenanya ia hanya memaparkan beberapa hal singkat saja dalam sambutannya.

“Saya tidak suka pidato, saya lebih baik bekerja daripada pidato,” ucapnya.

Bersama dengan pengurus lainnya kedepan, Makbul akan menjadikan KONI sebagai organisasi yang profesional.

Memajukan sektor olahraga ke arah yang lebih b a i k .

Menuju olahra-

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ula)

Sekda Bantah Ada Masalah dalam Pengisian Jabatan Dompu (Suara NTB) Sekda Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si membantah ada masalah dalam sistem pendataan dan pembinaan pegawai di Dompu yang menyebabkan molornya pengisian pejabat pada jabatan lowong. Pengisian jabatan lowong akan dilakukan secara bertahap, sehingga lebih selektif.

“Insya Allah, jabatan – jabatan (lowong) itu akan segera kita isi dalam waktu dekat. Mungkin nanti secara bertahap, tim penilai kinerja akan segera mengajukan ke Bupati untuk di-SK-kan sesuai kewenangan yang melekat pada beliau (Bupati – red),” kata H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (29/8).

Bahkan, dalam 2 – 3 hari kedepan, kata H Agus Bukhari, pihaknya akan melantik Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga Setda Dompu yang ditinggal Ir Syaiful Bukhari karena pensiun beberapa bulan lalu. Termasuk akan mengisi jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Dompu yang ditinggal Haeruddin, SH karena dipromosi menjadi kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu.

Dikatakan H. Agus Bukhari, penilaian kompetensi dari masing – masing pejabat yang akan mengisi jabatan yang lowong sedang dilakukan pihaknya. Persyaratan formal masing – masing pejabat sudah disiapkan. “Yang kita lihat kompetensi. Walaupun tidak kita lihat secara formal untuk assesmannya, tapi Bapperjakat pasti melihat kemampuan intelektual, moral dan akhlaknya. Yang ketiga, yang namanya pejabat itu harus tercermin dari banyaknya nilai – nilai yang dipertimbangkan,” katanya.

H Agus Bukhari juga menegaskan, molornya pengisian puluhan jabatan struktural di lingkup Pemda Dompu bukan disebabkan karena adanya masalah. Sesuai keinginan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah, dilakukan secara bertahap di setiap OPD agar lebih selektif. “Maunya Bupati agar lebih selektif dilakukan secara bertahap di setiap OPD,” jelasnya.

Selasa (28/8) sore, Sekda atas nama Bupati melantik Kabag Umum Setda Dompu, Muhammad Adhar, S.Sos, M.Si dan Abdul Haris, SH sebagai Kasi Perkawinan dan Perceraian Dinas Dukcapil Dompu. Keduanya dilantik di aula BKD Dompu dan terkesan khusus, karena banyak juga jabatan strategis lowong dan belum terisi sejak 2017 lalu.

Terkait Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Husni Thamrin, M.Si yang menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Dompu, dikatakan H Agus Bukhari, sudah diterbitkan SK pensiunnya dan terhitung sejak Senin (27/8) lalu. Tugas – tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas selaku pelaksana harian (Plh). “Tinggal isi Plt. Karena definitif harus melalui tahapan proses pansel,” jelas H Agus H. Agus Bukhari Bukhari. (ula)

ga Lotim yang lebih berjaya. Pembinaan olahraga dikedepankan bisa lebih efektif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan manajemen yang andal dan bisa melaksanakan seluruh program strategis dengan lebih efektif dan efisien.

Soal dukungan anggaran kepada masing-masing cabor, katanya siap akan diberikan secara lebih profesional dan berkeadilan.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten dan Pengurus Cabor sendiri sebagai ujung tombang pembinaan prestasi olahraga.

Program-program kepengurusan KONI sebelumnya yang sudah baik, siap akan dilanjutkan. Antara lain telah digelarnya Pelatihan Daerah (Pelatda). Pelatihan menjelang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pun siap ditingkatkan. “Apalagi Porprov tinggal 2 bulan lagi,” demikian ungkap mantan Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Lotim itu menambahkan. (rus)

H. Lalu Makbul Maya

(ant/bali post)

Putu Dini Jasita Utami (kanan) dan Dhita Juliana

Putu/Dhita Lelang Kostum Asian Games Demi Korban Gempa Jakarta (Suara NTB) Pasangan tim voli pasir putri asal NTB, Putu Dini Jasita Utami dan Dhita Juliana akan menggalang dana untuk korban gempa di NTB. Rencananya mereka akan melelang kostum yang digunakan saat meraih medali perunggu di Asian Games di Sport City Jakabaring Palembang belum lama ini.

Putu Dini Jasita yang dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (29/8) kemarin membenarkan bila dirinyabersama pasangannya, Dhita Juliana akan melelang seragam mereka saat meraih medali perunggu di voli pasir Asian Games 2018. Pelelangan kostum voli pasir tersebut akan disiarkan di televisi swasta (Indosiar) pada pukul

19.00 hingga 22.00 Wita.

“Halo semua, jangan lewatkan nanti malam pelelangan baju tim voli pasir Indonesia.

Semua hasil pelelangan baju tim Asian Games akan didonasikan untuk korban gempa,” ucap Putu dalam pesan singkat via WhatsApp-nya yang diterima Suara NTB, Rabu (29/8).

Pelelangan baju atlet tim Asian Games Indonesia itu

ternyata tidak dari Putu/Dhita saja, namun atlet Asian Games Indonesia lainnya juga akan melelang baju Asian Games 2018. Hasil lelang baju Asian Games didonasikan kepada korban gempa di NTB. Rencana pelelangan baju tim voli pasir Asian games Indonesia itu juga telah disosialisasikan oleh Putu Dini Jasita di akun Facebook pribadinya.

Dia mengatakan bahwa baju mereka yang digunakan dalam pertandingan Asian Games akan dilelang. Uang hasil pelelangan baju nanti akan didonasikan untuk korban gempa.

Rencana pelelangan baju atlet Asian Games Indonesia itu juga telah diketahui oleh pengurus KONI NTB. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengungkapkan banyak atlet Indonesia di Asian Games yang peduli dengan bencana di NTB, diantaranya atlet voli pasir, Putu Dini Jasita Utami, Dhita Juliana, Danangsyah, Desi Ratnasari dan atlet Indonesia lainnya. (fan)

IPSI Lotim Lama Tak Sumbang Atlet Berprestasi Selong (Suara NTB) Keharuman nama para atlet silat nasional yang berlaga di Asean Games hingga mampu mendulang 11 medali emas tidak berbanding lurus dengan atlet silat dari Lotim. Terbilang sudah cukup lama sekali atlet silat asal Lotim ini absen atletatlet berprestasi yang bisa berlaga pada laga-laga setingkat nasional dan internasional.

“Lotim memang lama belum melahirkan atlet kelas nasional,” ungkap Ketua IPSI Lotim, M. Ali Said Thalib saat diwawancara Rabu kemarin.

Dituturkan, salah satu nama atlet silat Lotim yang sempat mengharumkan nama Lotim di tingkat nasional dan sempat mau ke tingkat internasional adalah Saeful Bahri. Kala itu sebutnya sekitar tahun 90-an.

Disebut jumlah perguruan silat di Lotim mencapai 18 perguruan. Semua aktif memberikan pelatihan. Jumlah

pesilat Lotim mencapai puluhan ribu. “Satu perguruan saja itu itu minimal pesilatnya ada 500 orang,” sebutnya.

Untuk bisa melahirkan Saeful Bahri yang baru, diperlukan pembinaan lebih serius sehingga atlet Silat Lotim ini bisa berlaga ke ajang-ajang yang jauh lebih bergengsi. IPSI Lotim ini memiliki segudang atlet yang bisa digodok menjadi atlet berprestasi.

Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang, disebut ada sejumlah atlet silat Lotim yang dijagokan untuk laga pada ajang bergensi di Nasional maupun internasional. Pengakuan M. Ali Said Thalib sekarang ini saja ada salah satu atlet Lotim yang ikut di Pelatda Mayung. Atas nama Wahdah Kelas C Putri.

Khusus Porprov sendiri, ada sekitar empat pesilat yang dijagokan IPSI Lotim dan diyakini bisa mendulang medali

emas untuk Lotim.

Selanjutnya, perolehan medali emas terbanyak dari silat pada ajang Asian Games di Jakarta dan Palembang yang sedang berlangsung ini katanya membuat IPSI Lotim turut bangka.”Kita turut banga sebagai orang silat, banga kemudian iou bisa menjadi pemacu prestasi di Lotim,” ungkapnya.

Menurut Said yang juga Wakil Sekretaris IPSI NTB, tidak saja Lotim yang saat ini mengalami krisis atlet berprestasi di tingkat nasional.

Pasca pesilat Mariati dan Milasari, Said menyebut selama ini belum ada generasi NTB nuncul sebagai pengganti yang setara. “Setelah Milasari dan Mariati yang sudah lewat umur, belum ada atlet silat yang muncul,” urainya.

Melihat prestasi para atlet binaannya, Said mengaku banyak yang bisa berpeluang menjadi jawara-jawara baru.

Kemiskinan di Dompu Masih 13,43 Persen Dompu (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu masih tersisa 13,43 persen seperti yang dirilis BPS awal tahun 2018 lalu.

Angka 12,25 persen seperti yang disampaikan Bupati belakangan ini merupakan target yang direncanakan tahun 2018 dan akan dirilis awal 2019 mendatang.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir. Peter William kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (29/8) kemarin mengungkapkan, BPS belum pernah merilis data kemiskinan terbaru selain awal 2018 lalu untuk kondisi tahun 2017.

Data yang dirilis, kemiskinan di Dompu menyisakan 13,43 persen. “Kita terakhir itu merilis angka kemiskinan hanya kondisi 2017 sebanyak 13,43 persen,” kata Peter.

Namun untuk angka 12,25 persen kemiskinan Kabupaten Dompu seperti yang diberitakan selama ini, diakui Peter, menjadi target pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk

(Suara NTB/ula)

Peter William tahun 2018. Karena sesuai RPJMD-nya, di tahun 2021 kemiskinan Kabupaten Dompu menyisakan angka di bawah

10 persen. “Angka 12,25 persen itu merupakan angka target tahun 2018,” jelasnya.

Dalam menentukan warga miskin, BPS menggunakan data makro. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dinilai dari sektor makanan dan non makanan.

Sehingga standar kemiskinan tiap daerah berbeda – beda dan di Kabupaten Dompu standar kemiskinannya Rp.266.483,- per kapita perbulan untuk kondisi tahun 2017.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI yang dikonfirmasi terkait angka kemiskinan Kabupaten Dompu mengatakan, beberapa waktu lalu dalam fokus group diskusi (FGD) di Dompu bersama BPS untuk penyusunan buku Dompu dalam angka terungkap angka kemiskinan di Dompu sisa 12,25 persen. “Sisanya tinggal 12,25 persen yang terbaru (angka kemiskinan). Namun demikian, dikonfirmasi lagi ke BPS,” kata H Agus Bukhari. (ula)

“Jujur, tingkat remaja saja selama lima tahun terkahir Lotim selalu juara umum terus di tingkat NTB,” ungkapnya.

Kendala terbesarnya, ketika para atlet ini naik kelas ke tingkat dewasa pembinaannya menjadi terputus.

Alasannya ada yang ke luar daerah. Ada juga yang menjadi TKI ke luar negeri.

Memilih menjadi buruh migran karena terkenala ekonomi.

Akibatnya, putus pembinaannya sehinga tidak bisa dilanjutkan,” urainya. (rus)

M. Ali Said Thalib

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) H. Lalu Makbul Maya terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) baru Komite Olahrga Nasional Indonesia (KONI) Lotim. Lalu Makbul meraup suara terbanyak dari para Ketua Cabang Olahraga (cabor) yang menjadi peserta ajang pemilihan Ketum baru di gelaran Musyarawah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Rabu (29/8) kemarin.

Dalam Musorkab tersebut, muncul lima kandidat calon Ketum. H. L. Makbul, Safrudin, H. Rumaksi, Yuniar

Atlet NTB Persembahkan Lima Medali di Asian Games Jakarta (Suara NTB) Hingga, Rabu (29/8) pukul 18.00 WITA, kontingen Indonesia telah mengoleksi 29 emas, 22 perak dan 35 perunggu. Dari puluhan medali yang diperoleh kontingen Indonesia itu, atlet asal NTB juga ikut menyumbang lima medali.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Jakarta, Rabu (29/8) kemarin membenarkan bila atlet asal NTB yang perkuat kontingen Indonesia juga ikut memberikan kontribusi medali di Asian Games.

Meski belum meraih medali emas, namun atlet NTB sudah mempersembahkan satu perak dan empat perunggu.

“Saat ini atlet dari NTB telah menyumbang satu perak dan empat perunggu. Atlet NTB masih berpeluang menambah perolehan medali, soalnya atlet tinju putri,, Huswatun lolos ke babak semifinal,” ucapnya.

Andy menjelaskan, satu medali perak diraih atlet asal NTB, I Gusti Bagus Saputra lewat bal-

ap sepeda BMX. Selanjutnya medali perunggu diraih oleh Ahmad Zigi Zaresta Yuda (karate), pasangan Putu Dini Jasita Utami-Dhita Juliana dari voli pasir putri, Danangsyah di voli pasir putra dan Safwaturrahman di nomor lompat jauh atletik.

Selain meraih satu perak dan empat perunggu, atlet asal NTB masih berpeluang menambah pundi-pundi medali Indonesia.

Pasalnya masih ada satu atlet tinju NTB, Huswatun Hasanah ya Hakan bertanding di semifinal kelas 75-60 Kg putri, 30 Agustus ini. Huswatun akan melawan petinju putri Thailand di babak semifinal.

Menurut Andy, peluang Huswatun memenangkan laga semifinal kelas 60 Kg putri cukup besar. Pasalnya petinju Thailand yang akan diladeni Huswatun semifinal tidak tinggi. Dalam hal ini Huswatun akan unggul dalam hal jangkauan bila melawan atlet asal Thailand. Dan tentunya Huswatun akan lebih unggul dalam hal pukulan seperti straight, jab and grab. (fan)

Kamis, 30 Agustus 2018

Penanganan Korban Gempa

Loteng Siapkan Rp8 Miliar Praya (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2018 ini, untuk mendukung penanganan korban gempa. Anggaran tersebut dialokasikan pada dua pos anggaran, masing-masing pos anggaran dana tak terduga serta pos anggaran bantuan sosial (bansos).

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.S.E., Rabu (29/8). “DPRD Loteng bersama dengan pemerintah daerah sudah menyepakati alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar untuk penanggulangan korban gempa di APBD perubahan 2018,” sebutnya.

Hanya saja rincian alokasi anggarannya masih akan dibahas lebih rinci lagi. Karena alokasi anggaran tersebut baru berupa nominal secara umum yang tertuang pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Semenetara (PPAS) APBD perubahan 2018. Belum secara rinci dijelaskan kemana saja alokasi anggaran penanganan gempa tersebut.

“Yang jelas pemerintah daerah bersama dengan Dewan sudah berupaya mendukung penanganan korban gempa. Walaupun tidak seluruhnya bisa tersalurkan,” jelasnya. Karena beberapa kegiatan di luar penanganan gempa juga perlu untuk dibiayai. Khususnya dari alokasi anggaran bansos. Seperti musibah kebakaran pasar Renteng Praya juga perlu dibantu.

Pihaknya berharap dengan alokasi anggaran itu nantinya, sedikit tidak bisa mengurangi dampak gempa. Karena untuk menanggulangi seluruh dampak gempa, jelas anggaran daerah tidak akan mencukupi. Sehingga untuk penanganan lebih lanjut dampak gempa, seperti soal penanganan rumah masyarakat yang rusak dan sebagainya, itu menjadi tugas pemerintah pusat. (kir)

SUARA NTB

Halaman 12

Pembubaran Koperasi di Mataram Demi Efisiensi Pendampingan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 48 koperasi di Kota Mataram telah dibubarkan. Pertengahan September nanti juga akan ada keputusan untuk membubarkan setidaknya 50 koperasi yang telah diajukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram. Ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas program pendampingan yang dilakukan oleh OPD ini.

“Salah satu tujuannya untuk efisiensi, karena kita melihat mereka ini juga sudah tidak beroperasi seperti koperasi pada

umumnya. Jadi kita mau data yang kita punya itu valid terkait koperasi-koperasi yang bisa kita dampingi di Kota Mataram,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra, Rabu (29/8).

Ia mengatakan bahwa sebelum dilakukan pembubaran, terlebih dahulu pihaknya melakukan teguran kepada koperasi terkait. Setelah itu diberikan pengumuman dan diteruskan di Kantor Lurah tempat koperasi itu berada.

Jika tidak ada itikad untuk melakukan perbaikan program dari koperasi terkait,

maka pihaknya dapat mengajukan pembubaran kepada Pemerintah.

“Tentu kita sudah lakukan berbagai tahapan. Semuanya kita lakukan sesuai ketentuan. Tapi koperasi tersebut tidak mau memperbaiki diri, jadi kita putuskan untuk bubarkan saja,” ujarnya.

Saat ini terdapat 604 koperasi di Kota Mataram. Namun yang masih aktif melakukan berbagai program dan rapat anggota tahunan (RAT) hanya 125 koperasi saja. Sementara koperasi yang dinyatakan sehat hanya 50 persen dari jumlah koperasi yang melakukan RAT.

“Mereka ini sudah tidak ada aktivitas apapun. Tidak ada RAT dan tidak memberdayakan warga serta tidak mendatangkan keuntungan bagi warga,” ujarnya.

Sejumlah program sudah dan akan diberikan demi memajukan koperasi yang sudah ada saat ini. Harapannya tentu saja agar koperasi ini dapat terus beroperasi dan terus memberikan manfaat bagi warga sekitar.

“Kami ingatkan lagi kepada semua koperasi agar memperbaiki sistem dan programnya. Sehingga kami dapat melakukan evaluasi dan melakukan pendampin-

gan. Jika kami temukan tidak lagi melakukan aktivitas yang menguntungkan banyak orang, maka akan kami ajukan untuk ditutup saja,” ujarnya.

Ia berharap warga sekitar juga dapat memberikan laporan jika mengetahui ada koperasi yang tidak lagi melakukan aktivitas dengan baik. Sehingga pihaknya dapat melakukan pendampingan dan memberikan arahan agar koperasi itu dapat tumbuh kembali dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. (lin)

Masa Pemulihan

Kenaikan Harga Harus Diantisipasi Mataram (Suara NTB) Aktivitas warga Kota Mataram setelah gempa saat ini berangsur normal. Namun yang menjadi kekhawatiran ialah kenaikan harga-harga sejumlah kebutuhan yang menjadi kebutuhan warga saat ini. Di antaranya kebutuhan pokok dan bahan bangunan. Legislatif meminta eksekutif untuk segera membuat imbauan agar para pengusaha tidak menaikkan harga.

“Sekarang warga sudah mulai menata diri setelah gempa ini. Memang semua harga-harga sekarang sedang naik. Tapi kita harapkan ek-

sekutif bisa memberikan imbauan kepada distributor atau pengusaha agar tidak menaikkan harga,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, Rabu (29/8).

Ia mengharapkan Pemkot Mataram segera mengambil tindakan agar pengusaha tidak menaikkan harga. Dalam imbauan itu juga harus dijabarkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan apabila pengusaha menaikkan harga. Apalagi jika harganya terlalu tinggi, hal ini akan membuat warga Kota Mataram semakin kesusahan.

“Warga kita sudah susah karena mengalami musibah

gempa. Belum hilang ingatan mereka, kalau kemudian dihadapkan dengan harga-harga naik. Kan kasihan,” ujarnya.

Ia berharap pengusaha agar memberikan harga yang wajar sesuai dengan harga barang sebelum terjadinya gempa.

Sehingga warga tidak terbebani dengan harga-harga yang tinggi. Padahal warga saat ini sedang dalam kesusahan.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang menaikkan harga. Salah satunya pencabutan izin usaha.

“Kita punya kewenangan untuk itu. Kalau ada yang menaikkan harga terlalu tinggi akan kita tegur. Jika masih bandel, bisa saja kita cabut

HILANG

q

HILANG BPKB R2 HONDA VARIO DR3240CE NOKA/ NOSIN : MH1JF8112DK824904/JF81E-1819368 AN. HIDMI GRAMATOLINA RAMDHAYANI HILANG DISEKITAR JL. PENAS 9 KEC. GERUNG

izin usahanya,” kata Mohan.

Ini menegaskan bahwa Pemkot akan mengawasi distributor atau pengusaha. Sehingga mereka dapat menyesuaikan harga sesuai dengan harga semestinya. Sebab saat ini warga akan banyak mem-

butuhkan bahan bangunan dan kebutuhan pokok.

“Kita aturlah nanti. Kita akan ajak pengusaha atau distributor bertemu dan membahas ini. Kita usahakan agar harga bahan bangunan tidak naik,” ujarnya. (lin)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Dampingi Korban Gempa di Masa Transisi GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menetapkan transisi darurat gempa bumi di NTB hingga akhir masa jabatannya, tanggal 17 September mendatang. Gempa yang terjadi tanggal 29 Juli 2018 lalu dan disusul dengan gempa susulan dan gempa lebih besar telah menyebabkan 560 warga meninggal dunia. Belum lagi hingga 27 Agustus 2018, jumlah masyarakat yang masih mengungsi sebanyak 396.032 orang. Sementara jumlah rumah rusak, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebanyak 83.392 unit.

Sebelumnya Pemprov NTB telah menetapkan tanggap darurat selama seminggu dan kembali diperpanjang setelah gempa dengan magnitudo lebih besar, yakni 7,0 pada Minggu (5/8) malam. Belum lagi gempa susulan dengan skala di atas 6 yang terjadi beberapa kali dan menyebabkan ratusan warga jadi korban.

Beralihnya masa tanggap darurat ke masa transisi darurat ini tentunya menjadi awal bagi pemerintah dan masyarakat untuk bangkit dari musibah gempa yang terjadi. Untuk itu, tidak selamanya, kita harus meratapi dampak dari gempa dengan hanya menunggu bantuan dari donatur, relawan atau pemerintah.

Di masa transisi inilah, kita harus memiliki semangat dan motivasi baru agar tidak selamanya larut dalam musibah. Proses recovery atau pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah harus kita dukung bersama. Jangan sampai pada proses recovery masih ada di antara kita yang larut dengan musibah gempa yang melanda daerah ini.

Terlepas dari sejumlah kekurangan, kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, relawan, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang memberikan dukungan pada korban gempa. Setelah masa tanggap darurat hingga masa transisi menuju pemulihan ini, penanganan pada korban gempa masih terus diberikan, seperti dukungan logistik bagi para pengungsi dan pelayanan medis. Artinya, rumah sakit lapangan maupun rumah sakit terapung tetap beroperasi. Begitu juga tim medis tetap memberikan pelayanan kepada korban gempa yang mengalami luka-luka dan pengungsi yang sakit Seperti disampaikan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, jika sekarang ini penyelesaian verifikasi rumah warga yang rusak terus dipercepat. Supaya rumah warga korban gempa yang rusak segera dibangun kembali. Apalagi pada masa transisi darurat ini, ada dua hal yang paralel yang mesti dilakukan, yakni pelayanan tanggap darurat tetap berjalan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paling tidak dengan peralihan status penanganan gempa ini, warga yang menjadi korban gempa tidak lagi trauma berkepanjangan. Jika terus masa tanggap darurat, maka warga akan sulit lepas dari bayang-bayang musibah yang menimpa. Sebaliknya, dengan peralihan status ini, warga korban gempa menjadi lebih bersemangat dan mau kembali lagi ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasa. Untuk itu, di masa transisi darurat ini, warga yang menjadi korban gempa betulbetul mendapat perhatian. Jika mereka akan kembali ke tempat asalnya, pemerintah untuk sementara harus menyiapkan tenda atau jaminan hidup (jadup) sambil menunggu kondisi kembali seperti sediakala. Bagaimana pun, korban gempa harus mendapatkan pendampingan sampai mereka siap hidup normal bermasyarakat seperti dulu. (*)

Halaman 14

Gempa Lombok dan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia AAT malam ketika masyarakat Lombok sedang menunaikan sholat Isya Minggu (5/8/2018), Gempa berskala 7 SR tiba-tiba mengguncang Pulau Lombok. Suasana semakin mencekam ketika terdengar isyu bahwa gempa membawa serta tsunami. Masyarakat berhamburan mencari lokasi aman menyelamatkan diri, mereka membawa barang seadanya meninggalkan rumah dan bermalam di tanah-tanah lapang dan jalan-jalan raya.

Gempa Lombok menyebabkan kerugian mendalam bagi masyarakat Lombok dan NTB umumnya. Hampir 600 jiwa meninggal dunia, ribuan luka-luka dan puluhan ribu harus mengungsi karena rumahnya rata dengan tanah. Belum lagi kerugian ekonomi yang harus diderita daerah ini.

Proses recovery ekonomi pasca gempa tentu membutuhkan waktu lama. Tidak kurang Rp. 7 triliun dibutuhkan untuk rekonstruksi pasca gempa. Sementara sampai saat ini, sebagian masyarakat harus hidup dipengungsian dan meninggalkan aktifitas ekonomi yang selama ini digeluti. Sementara itu, pemerintah daerah juga tengah memikirkan perbaikan infrastruktur yang mayoritas porak-poranda.

Sebenarnya Lombok sudah sangat siap menyambut pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang di Pulau Bali. Sebagai tetangga Bali, tidak sulit bagi Lombok untuk berkemas dan menyambut pelaku kebijakan, pemenang nobel ekonomi, akademisi dan petinggi bisnis dunia tersebut guna menawarkan ruangruang investasi di Lombok. Namun langkah itu sedikit terhalang, bencana alam yang menimpa saat ini cukup melumpuhkan ruang gerak NTB. Prioritas utama pemerintah saat ini tentunya bagaimana menyelamatkan dan mengembalikan keberlangsungan hidup masyarakat. Sungguhpun begitu, tidak boleh ada kata tidak siap untuk menyambut pertemuan ekonomi terbesar dunia tersebut sebagai salah satu proses rekonstruksi ekonomi Lombok dan NTB umumnya. Tulisan ini mencoba memotret upaya penyambutan tersebut.

RADIO

Oleh : Dr. M. Firmansyah (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram) Tidak Boleh Berlalu Begitu Saja Momentum pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tidak boleh berlalu begitu saja, walau dalam suasana duka. Mengingat fakta integrasi ekonomi dunia saat ini semakin meluas, sehingga ruang-ruang kerja sama ekonomi saling menguntungkan harus terus dikreasikan ke depan. Tentu kerja sama yang saling menguntungkan secara ekonomi sekaligus secara social dan kultural.

Saat ini lokus daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) diberi ruang oleh negara untuk mengembangkan diri dan secara mandiri membangun ruang-ruang investasi dengan negara-negara lain. Biasanya otoritas daerah mencoba keberuntungan untuk menjemput investor, dengan berkunjung di beberapa negara besar di dunia dan menawarkan ruang investasi di daerahnya. Namun Oktober mendatang investor-investor besar itu mengetuk pintu rumah kita dan tentu saja sebagai tuan rumah perlu untuk menyiapkan segalanya, dengan harapan investasi ekonomi secara ekstensif maupun intensif terkreasikan di daerah.

Sebelum terjadi bencana gempa, NTB tengah berada pada posisi puncak dalam pembangunan ekonominya. Ekonomi ditopang oleh sector pariwisata dan perdagangan. Beberapa tahun terakhir, Lombok tengah dalam proses menyelesaikan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah, Global Hub Lombok Utara. Sedangkan kawasan timur NTB, tengah disiapkan pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi, yaitu SAMOTA (Teluk Saleh-Pulau Moyo dan Gunung Tambora). Kawasan SAMOTA mencakup tiga kabupaten yaitu, Sumbawa, Dompu dan Bima dengan membangun integrasi bidang perikanan, pariwisata dan perkebunan.

Pariwisata merupakan core ekonomi, khususnya di pulau Lombok. Beberapa tahun terakhir MICE (Meetings, Incentive, Conventions dan Exhibition) marak diselenggarakan di Lombok. Seharusnya pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia menjadi salah satu ruang untuk kembali

menyemarakan MICE itu. Namun apa boleh dikata, Gempa dasyat melululantahkan segalanya, sehingga mungkin menjadi sulit bagi pemerintah Provinsi NTB untuk menyiapkan infrastruktur memadai untuk sekedar menyambut pelaku-pelaku ekonomi dunia itu. Beberapa hotel saat ini mengalami kerusakan, kerusakan ditambah dengan traumatic.

Sebagian orang jangankan untuk bermalam di hotel, bermalam di rumah saja masih terasa khawatir.

Semangat untuk Bangkit Namun demikian, semangat untuk bangkit kini digaung-gaungkan masyarakat Lombok. Mereka sadar, tidak mungkin terus-terusan larut dalam derita dan kesedihan. Semangat bangkit itu bagi pemerintah mungkin salah satunya dengan menyiapkan segala upaya untuk berpartisipasi dalam perhelatan akbar IMF-Bank Dunia Oktober 2018 mendatang, harapannya pertemuan itu memberi manfaat untuk mempercepat recovery ekonomi Pulau Lombok dan NTB umumnya.

Pemerintah daerah perlu segera membangun komunikasi dengan pelaku-pelaku usaha di daerah untuk memastikan bahwa peta investasi telah tersedia baik, peta kondisi ekonomi dan sosial, peta infrastruktur yang ada, gambaran upaya pemerintah mempermudah investasi juga perlu disiapkan. Pola investasi apa yang tengah dikembangkan dan paling cocok dengan kondisi masyarakat daerah perlu dipaparkan. Produk apa yang dimiliki NTB, potensi kawasan di mana untuk pembangunan pabrik dan seterusnya menjadi catatan penting untuk dipikirkan.

Bagi daerah dengan core bisnis pariwisata, ada dua peluang keuntungan yang dapat diperoleh oleh NTB dalam perhelatan IMF-Bank Dunia tersebut, yaitu peluang mendatangkan investor dengan sejumlah investasi tertentu dan kedua minimal mempromosikan pada pelaku ekonomi dunia itu untuk sekedar berkunjung, berwisata, melakukan meeting bisnis, melakukan seminar-seminar di Lombok, sehingga geliat ekonomi Lombok menjadi dinamis kembali.

Dengan demikian ada tiga unsur yang perlu dipersiakan pemerintah NTB dalam konteks ini, yaitu proposal peta investasi di segala bidang (pertanian, pariwisata, kelautan dan seterusnya), promosi visit Lombok-Sumbawa yang memaparkan peta informasi potensi keindahan wilayah Lombok dan Sumbawa.

Ketiga menyiapkan produk khas daerah untuk langsung dipasarkan pada perhelatan akbar tersebut.

Mengacu pada pengalaman Asian Games yang saat ini berlan-

sung di Jakarta dan Palembang.

Pelaku bisnis ekonomi kreatif dari Bima NTB diundang untuk ikut memasarkan produk khas daerahnya pada moment penyelenggaraan olah raga bergengsi se Asia tersebut. Produk kopi dan syal tenun khas Bima disodorkan sebagai produk andalan. Tak ayal penerimaan peserta sangat baik terhadap produk-produk tersebut, bahkan syal habis terjual di acara tersebut. Dalam acara Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia Annual tentu perlu dipersiapkan lebih rapi, sehingga produk-produk terbaik NTB dapat dikenal dan dijadikan sebagai sumber transaksi bisnis.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan suasana duka serta trauma yang masih melanda masyarakat NTB, namun optimisme itu masih ada. NTB memang tidak mampu menyiapkan infrastruktur yang hebat untuk tamu-tamunya karena beberapa diantaranya telah rusak oleh gempa, namun keindahan dan alam dan semangat membangun warga masih tetap ada. Semoga pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang diselenggarakan di Bali Oktober mendatang, NTB dapat berpartisipasi dengan segala keterbatasan yang ada.

POJOK Gedung pemerintah tak tahan gempa, polisi siap usut indikasi penyimpangan cacat konstruksi Harus diusut tuntas

*** Kualitas bangunan milik Pemkot Mataram diperiksa

Pastikan karena gempa atau kualitas buruk

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 30 Agustus 2018

Halaman 15

Pelantikan Penjabat Bupati Lotim Berpotensi Molor Mataram (Suara NTB) Pengisian Penjabat Bupati Lombok Timur (Lotim) berpotensi molor. Pasalnya, salinan Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Lotim belum turun dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). nan SK Mendagri saja,” kata Wirajaya.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lotim, H. Moch.

Ali Bin Dachlan - H. Khaerul Warisin berakhir pada Kamis (30/8) hari ini. Agar tak terjadi kekosongan kepala pemerintahan, seharusnya Penjabat Bupati Lotim yang telah di-

H. Wirajaya Kusuma (Suara NTB/dok)

usulkan ke Kemendagri dilantik pada Kamis (30/8) hari ini.

Kepala Subbag Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Biro Pemerintahan Setda NTB, Kahar yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/8) menyatakan dirinya sedang berangkat ke Jakarta untuk menjemput salinan SK Penjabat Bupati Lotim tersebut. Ia tak berkomentar banyak kapan jadwal pelantikan Penjabat Bupati Lotim tersebut karena sedang menjemput salinan SK tersebut ke Jakarta.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, pejabat Pemprov yang akan menjadi Penjabat Bupati Lotim adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H.L. Syafi’i, MM. Penjabat bupati akan melaksanakan tugas pemerintahan sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lotim terpilih hasil Pilkada 2018.

Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan Kemendagri, pelantikan bupati/wakil bupati dan Walikota/wakil walikota terpilih pada Pilkada 2018, untuk tahap pertama direncanakan 20 September. Pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan setelah pelantikan gubernur/ wakil gubernur terpilih pada 17 September mendatang. (nas)

Pembangunan Huntara Korban Gempa Disiapkan Rp20 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa sebesar Rp20 miliar. Anggaran sebesar itu akan dialokasikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2018, yang saat ini masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

“Untuk membangun hunian sementara kita rencanakan alokasikan Rp20 miliar,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu (29/8) siang.

Menurutnya pembangunan huntara ini cukup penting dan mendesak. Karena tak mungkin masyarakat yang menjadi korban gempa terus tinggal di tenda-tenda yang kondisinya kurang sehat. Selain itu, pembangunan rumah permanen juga membutuhkan waktu.

“Sehingga mungkin perlu dibuatkan hunian sementara.

Seperti apa hunian sementara itu? Paling tidak lebih bagus daripada dia tinggal di tenda,” ujar Ridwan.

Mengenai jumlah huntara yang akan dibangun masih

sedang dilakukan perhitungan. Namun yang jelas, kata Ridwan dengan anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut diharapkan akan terbangun huntara sebanyak-banyaknya.

Untuk biaya pembangunan huntara ini, kata Ridwan bervariasi tergantung yang akan dibangun. Ada yang biayanya Rp2,5 juta, Rp5 juta sampai Rp10 juta.

“Nanti akan kita akan lihat. Kita akan rapat lagi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Kita berharap huntara ini semakin banyak, semakin bagus,” ucapnya.

Diperkirakan huntara ini akan dimanfaatkan masyarakat yang menjadi korban gempa selama enam bulan sambil menunggu rumah mereka tuntas dibangun.

Huntara ini, lanjut Ridwan akan dilengkapi juga dengan MCK. “Itu minimal yang harus kita lakukan,” katanya.

Apakah dengan anggaran sebesar Rp20 miliar mencukupi untuk mengakomodir warga yang rumahnya rusak? Ridwan mengatakan pembangunan huntara bukan saja dilakukan Pemprov. Tetapi banyak juga yang sudah dilakukan NGO atau lembaga non pemerintah.

Polisi Siap Usut Indikasi Penyimpangan Cacat Konstruksi Dari Hal. 1 Pihaknya tidak bisa asal turun menyelidiki tanpa dasar temuan awal yang cukup. ‘’Tergantung nanti dari sana yang punya keahlian itu dan punya legalitas. Kita juga koordiansi dengan BPKP dan BPK,’’ terangnya.

Terpisah, jaksa menerapkan pola pengawasan dan pendampingan tapi secara khusus dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan mengatakan pihaknya memedomani Instruk-

si Presiden 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB. Khususnya seperti tercantum dalam poin 22. ‘’Jaksa mengawal, mengamankan, dan mendampingi. Mendampingi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tapi tidak turun penyelidikan,’’ ujarnya. (why)

Kawal Masyarakat Bangun Rumah Tahan Gempa Dari Hal. 1 Lombok Barat 1.503 unit, Lombok Utara 8.254 unit, Lombk Tengah 1.453 unit dan Lombok Timur 3.121 unit.

Untuk data kerusakan rumah di Sumbawa Barat dan Sumbawa, kata Sugihartha masih dalam proses pendataan. Rumah rusak ringan, sedang dan berat yang ada di sana belum dilakukan verifikasi karena masih menunggu data.

Penanganan pascabencana gempa NTB memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan sejak 26 Agustus lalu. Data terbaru yang dike-

luarkan Posko Tugas Gabungan Terpadu (Gasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok hingga 27 Agustus 2018, jumlah masyarakat yang masih mengungsi sebanyak 396.032 orang.

Sementara jumlah rumah warga yang rusak, baik di Pulau Lombok dan Sumbawa sebanyak 83.392 unit. Dengan rincian, Lombok Utara 23.098 unit, Lombok Barat 37.285 unit, Kota Mataram 2.060 unit, Lombok Tengah 4.629 unit, Lombok Timur 7.280 unit dan Sumbawa 9.040 unit. (nas)

“Selain membangun huntara, ada juga air bersihnya. Ada huntara yang dibangun di rumah masing-masing warga yang sudah dibersihkan puing bangunannya. Ada juga yang dibangun komunal,” jelasnya. (nas)

BEKAS - Sebuah mobil mengangkut besi bekas dari rumah korban gempa di Lombok Utara.

Besi bekas ini dijual ke pengepul yang ada di Mataram.

(Suara NTB/ars)

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/ 8) mengatakan pengisian dan pelantikan Penjabat Bupati Lotim tinggal menunggu salinan SK Mendagri mengenai penetapan Penjabat Bupati Lotim. “Tinggal tunggu sali-

Sengketa Lahan dengan Kades, SMKN 10 Bima Minta Bantuan Bima (Suara NTB) – Sengketa lahan antara pihak SMKN 10 Bima dengan pemilik lahan, H. A. Latif H. M. Ali, SH yang juga Kepala Desa Belo Kecamatan Palibelo belum ada titik temu pascaaksi blokade akses jalan menuju sekolah.

Latif memblokade jalan akses menuju sekolah pada Selasa (29/8). Ia karena kecewa dengan sikap pihak sekolah setempat yang belum melunasi sisa pembayaran 3 are lahan untuk pembangunan sekolah.

Akibat aksi blokade dengan menggunakan bebatuan besar tersebut, warga sekolah setempat kesulitan untuk keluar masuk yang menyebabkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tergganggu. Bahkan sebagian besar para siswa memilih untuk pulang cepat.

Dalam mencarikan solusi persoalan tersebut pihak sekolah menggelar rapat koordinasi bersama dengan komite pada Rabu (29/8).

Wakasek Humas dan Kesiswaan SMKN 10 Bima, Eka Ilham, S.Pd, M.Si mengaku rapat koordinasi itu juga ber-

Eka Ilham tujuan mengetahui dasar persoalan lahan.

“Tadi sudah digelar rapat untuk mencarikan akar masalah dan solusinya. Karena jika dibiarkan akan mengganggu aktivitas Kegiatan belajar mengajar (KBM),” katanya.

Ketua Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima ini menjelaskan, Kades meminta agar pihak sekolah melunasi sisa lahan 3 are yang belum terbayar dengan kisaran harga Rp75 juta. “Karena permintaan ini tidak bisa kami

Bupati Lobar Protes BNPB, Bupati KLU Khawatir Hujan Dari Hal. 1 Namun ia yakin keputusan itu belum final dan data yang belum masuk akan diinput lagi BNPB. ‘’Jawaban pihak BNPB tadi katanya akan diproses,’’ jelasnya.

Sementara di Lombok Utara, kini pengungsi dihantui hujan. Selain khawatir hujan masuk ke dalam tenda pengungsian, juga penyakit lain mengancam seperti diare.

Dewi Fauziah, pengungsi di Dusun Kapu, Desa Jenggala, mengaku bingung karena sejak dua hari terakhir langit mulai mendung. ‘’Kalau hujan,

airnya masuk ke tenda. Pasti dingin juga,’’ katanya saat mengambil jemuran di sekitar tendanya.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengaku mengkhawatirkan itu. Tanda tanda hujan turun sudah terlihat. Kekhawatirannya, tenda pengungsi yang dibuat seadanya dari terpal akan mudah masuk air. ‘’Belum lagi kekhawatiran penyakit,’’ ungkapnya.

Sebelum hujan, berbagai penyakit diakui menimpa para pengungsi. Terlebih jika hujan turun, kekhawatiran semakin menghantui pengungsi.

Untuk itu ia sudah mendor-

ong warga, khususnya pengungsi kembali ke rumah masing masing. Menggunakan bahan-bahan sisa reruntuhan seperti kayu dan triplek. Bangun rumah seadanya untuk hunian sementara, sambil menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

Masa recovery ini diperkirakannya akan panjang, sehingga pengungsi tidak akan tahan di pengungsian dalam kondisi darurat. Bupati juga mengaku sudah mendorong pemerintah, swasta dan pengusaha lainnya untuk turut membantu rumah sementara yang semi permanen. (ars)

Pemprov NTB Siapkan Anggaran Penanganan Pascabencana Gempa Rp60 Miliar Dari Hal. 1 Poin terakhir, memastikan kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di lingkup Pemprov NTB. ‘’Ini yang jadi fokus kita di APBD Perubahan delapan poin ini,’’ ungkapnya.

Adapun kegiatan lain yang memang sifatnya belum terakommodir di APBD Murni 2018, seperti Perda Percepatan Jalan harus dianggarkan kembali di APBD-P. Oleh karena itu, kata Ridwan, Pemprov telah sepakat dengan DPRD NTB bahwa delapan poin tersebut dipastikan ada anggarannya dalam APBD-P 2018. ‘’Tinggal sekarang kita melihat dalamnya. Usulan dari kami setidaknya ada Rp60 miliar yang diusulkan TAPD untuk menangani pascabencana ini. Untuk delapan poin ini kita usulkan sekitar Rp60 miliar,’’ sebutnya.

Anggaran untuk penanganan pascabencana sebesar Rp60 miliar tersebut, kata Ridwan berasal dari rasionalisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, anggaran-anggaran yang tidak perlu diarahkan untuk penanganan pascabencana gempa. Selain itu, anggaran tersebut juga berasal dari sumbangan-sumbangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam APBD-P 2018, lanjut Ridwan, program aspirasi DPRD terutama yang berlokasi di daerah terdampak bencana gempa diarahkan mendukung percepatan pemulihan.

Saat ini, penanganan bencana berada pada tahap transisi menuju pemulihan dan percepatan rehab rekon. ‘’Sehingga di APBD Perubahan berada pada rentang wak-

tu transisi itu. Ini akan terus berkembang terutama mencermati secara khusus kejadian bencana yang ada di Pulau Sumbawa. Kan terjadinya belakangan, itu arus kita perhatikan betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di KSB dan Sumbawa,” ucapnya.

Meskipun anggaran dari APBD tidak banyak, kata Ridwan, tapi paling tidak diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kena dampak. Ia mengatakan Pemprov akan terus mendorong agar anggaran penanangan pascabencana semakin besar.

Menurutnya, masih ada waktu karena sedang dalam pembahasan bersama Dewan. ‘’Jumlahnya Insya Allah akan bertambah. Karena kita juga akan memanfaatkan sumbangan uang yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain,’’ katanya.

Ridwan mengatakan, anggaran sebesar Rp60 miliar yang diusulkan dalam APBDP 2018 akan diperuntukkan pada delapan poin kesepakatan penanganan pascabencana. Yakni pembangunan hunian sementara bagi korban gempa yang rumahnya rusak.

Kemudian rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan.

Disebutkan, sebanyak 29 kantor milik Pemprov yang mengalami kerusakan akibat gempa. Untuk perbaikan total dibutuhkan anggaran di atas Rp100 miliar. Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov hanya menganggarkan untuk perbaikan atau rehabilitasi agar bisa fungsional sekitar Rp36 miliar. ‘’Ini kan dalam keadaan darurat. Yang penting kantor ini tidak bocor, pegawai bisa

masuk, yang retak-retak diperbaiki,’’ terangnya.

Ridwan menambahkan, APBD Perubahan 2018 akan disahkan paling lambat 14 September. Menurutnya hal itu merupakan komitmen antara TAPD dengan pimpinan DPRD. Jika ditetapkan pertengahan September maka diharapkan pada Oktober, APBD-P sudah dapat dipergunakan. ‘’Kemendagri juga mengatakan bila perlu evaluasinya di Jakarta sehari. Supaya APBD Perubahan ini bisa segera digunakan membantu masyarakat terdampak bencana,’’ pungkasnya.

Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, Ridwan mengatakan saat ini sedang disusun rencana aksi. Seperti diketahui, estimasi kebutuhan anggaran untuk recovery atau pemulihan NTB pascabencana gempa sekitar Rp7,7 triliun. Saat ini, kata Ridwan sedang dilakukan perhitungan empat komponen. Yakni sektor perumahan, infrastruktur jalan dan jembatan termasuk sumber daya air, ekonomi pasar dan sosial. ‘’Empat komponen itu oleh BNPB sedang dibuatkan rencana aksinya sekarang. Di sana akan dipilah. Berapa yang akan dibiayai APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota sesuai kemampuan dan kewenangannya,’’ terangnya.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 4 triliun. Menurutnya, anggarannya sudah ada dan tinggal ditransfer ke masyarakat penerima bantuan yang rumahnya sudah diverifikasi. (nas/*)

kabulkan, Kades terpaksa memboikot akses jalan menuju sekolah,” katanya.

Menurutnya pasca aski blokade tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima untuk menanyakan langsung mengenai lahan tersebut. Apakah sudah dilunasi atau belum.

“Kemarin, sudah kami tanyakan mengenai lahan ini.

Jawabannya semua tanah sudah dibayar lunas. Tapi yang mengetahui persoalan ini adalah pak Edy, lebih jelasnya silahkan tanyakan ke beliau,”

katanya.

Eka menambahkan, Edy merupakan Kepala Sekolah SMKN 10 Bima yang pertama memimpin sejak sekolah dibangun. Sehingga Ia cukup mengetahui persis mengenai lahan untuk pembangunan sekolah.

“Tapi yang jelas kami para guru dan kepala sekolah saa ini tetap bertanggung jawab atas persoalan ini, karena menyangkut nasib generasi bangsa. Kita harapkan juga bantuan Pemerintah agar menyelesaikan persaolaln ini,” harapnya. (uki)

Ajukan Tambahan Anggaran Dari Hal. 1 rusak sedang dan rusak ringan sesuai nama pemilik dan alamat. Bahkan di beberapa daerah juga dicantumkan foto rumahnya,’’ kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Rabu (29/8) siang.

Sutopo menyebutkan, data sementara kerusakan rumah hingga Rabu (29/8) terdapat 83.392 unit rumah rusak. Di mana 32.129 unit rumah sudah diverifikasi. Dari 32.129 rumah rusak yang sudah terverifikasi terdapat 16.231 unit rumah rusak berat, sedangkan sisanya rusak sedang dan rusak ringan. ‘’Jumlah rumah rusak ini masih dapat bertambah mengingat proses pendataan masih berlangsung. Petugas dari Dinas PU, BPBD, SKPD dan relawan masih melakukan pendataan,’’ ucapnya.

Sebaran 83.392 unit rumah rusak terdapat di Kabupaten Lombok Utara 23.098 unit, sudah terverifikasi 12.493 unit, Lombok Barat 37.285 unit, sudah terverifikasi 11.787 unit, Lombok Timur 7.280 unit, sudah terverifikasi 3.121 unit.

Kemudian Lombok Tengah 4.629 unit, sudah terverifikasi 3.246 unit, Kota Mataram 2.060 unit, sudah terverifikasi 1.482 unit dan Sumbawa 9.040 unit, belum terverifikasi.

Sutopo menyebutkan BNPB telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp250 miliar. BNPB juga sudah mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bantuan perbaikan rumah.

Ia menambahkan, upaya mempercepat perbaikan rumah terus dilakukan. 20 unit rumah contoh dengan teknologi tahan gempa RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).

Kementerian PUPR akan mengerahkan 400 orang insinyur untuk membantu percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Saat ini, kata Sutopo masih dilakukan rekuitmen 135 orang tenaga fasilitator pendamping. Perbaikan perumahan dan permukiman nantinya dikerjakan oleh masyarakat dengan menggunakan pola Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis Komunitas).

Sutopo menjelaskan pola Rekompak ini telah berhasil diterapkan dalam pascabencana gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, pascaerupsi Gunung Merapi tahun 2010, pascagempa Pidie Jaya 2016, dan lainnya.

Sementara itu, perbaikan darurat fasilitas publik seperti pasar darurat, sekolah, puskesmas, perkantoran juga dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat segera berjalan kembali. Sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas di pasar.

Sebagian juga tetap melakukan aktivitas di ladang, kebun

dan lahan pertaniannya. ‘’Saat siang hari mereka bekerja, dan malam hari mereka tinggal di pengungsian atau tenda,’’ katanya.

Ditambahkan, pembersihan puing-puing bangunan roboh terus dilakukan oleh aparat gabungan dengan mengerahkan alat-alat berat.

Masyarakat di Lombok dan Sumbawa juga bergotong royong memperbaiki rumah dan membersihkan lingkungan pascagempa.

Masyarakat adat di Desa Senaru, Lombok Utara, meski daerahnya luluh lantak diguncang gempa berkali-kali, namun mereka tetap bertahan hidup dengan semangat kebersamaan. Masyarakat segera bergotong royong untuk kembali bangkit setelah bencana yang melanda.

Semangat kegotongroyongan dalam membangun kembali desa adat Senaru yang terdampak gempa, baginya itulah semangat asli dari suku Sasak.

Beriuk tinjal istilah dalam bahasa Sasak untuk semangat kegotongroyongan ini.

Dikatakan, sesungguhnya masyarakat Lombok dan Sumbawa memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mereka hidup dan berkembang dengan peradaban yang dimilikinya sesuai dengan alamnya yang memang rawan gempa. Mereka telah memiliki daya adaptasi dan harmoni dengan alamnya.

Masyarakat memiliki pemahaman bahwa alam memang sedang menuju keseimbangan.

Berkah atau musibah tergantung bagaimana menyikapinya.

Sudah sejak ribuan tahun yang lalu masyarakat kita belajar tabiat alam. Maka lahirlah kearifan-kearifan lokal. ‘’Ini adalah modal sosial yang luar biasa. Yang harus kita tumbuhkembangkan sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana,’’ ujarnya.

Sementara itu, dampak gempa Lombok, hingga saat ini tercatat 560 orang meninggal dunia, 1.469 orang luka-luka, dan 396.032 orang mengungsi.

Kerusakan fisik meliputi 83.392 unit rumah rusak, dan 3.540 unit fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak.

Distribusi bantuan untuk pengungsi terus disalurkan hingga saat ini. Masa transisi darurat ke pemulihan ditetapkan Gubernur NTB selama 180 hari yaitu 26 Agustus 2018 hingga 26 Februari 2019.

Pemerintah Pusat terus mendampingi Pemda NTB dan kabupaten/kota terdampak gempa bumi.

Sutopo menyebutkan, kebutuhan mendesak saat ini untuk korban gempa d Lombok dan Sumbawa adalah tenda, terpal, logistik permakanan. Khususnya makanan siap saji, air bersih, MCK, sanitasi, layanan kesehatan. Kemudian trauma healing, selimut, tikar, seragam anak-anak sekolah dan peralatan sekolah, kebutuhan bayi dan balita, kebutuhan wanita, peralatan dapur untuk memasak, dan lainnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 30 Agustus 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wujud Peduli Sesama

Permata Bantu Korban Gempa Lombok

Tanjung (Suara NTB) Persatuan Masyarakat Tionghoa Peduli Bencana (Permata) membantu korban gempa Lombok, Kamis (29/8). Bantuan diserahkan kepada warga terdampak di Lombok Barat dan Lombok Utara.

Bantuan bertahap diserahkan bertahap oleh rombongan yang juga pengurus Persatuan Marga Tan Indonesia (Permatanin) itu. Diawali ke Lombok Barat, diterima Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid di lokasi bencana.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Permata, Andaka Narjadin yang juga Ketum Permatanin di dampingi Jeffrey Tan selaku Sekjen Permatanin. Ini bantuan kedua kalinya diserahkan ke korban gempa,

khususnya untuk pengungsi di Lombok.

Bupati Lombok Barat mengungkapkan rasa terimakasihnya atas bantuan Permata yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan pengungsi. Dia menilai bantuan itu menunjukkan bahwa solidaritas dirasakan dari seluruh Indonesia. ”Bantuan ini menunjukkan betapa kebhinekaan kita sangat luar biasa,” kata Bupati.

Rombongan kemudian bergerak ke Lombok Utara, langsung menuju Ponpes Al Istiqomah Dusun Kapu Desa Jenggala. Di sana rombongan ditemui Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar dan Pimpinan Ponpes Ustadz Hidayat. Secara simbolis kemudian dilakukan serah terima bantuan.

Rombongan melanjutkan penyerahan

Wakil Ketua Permata, Andaka Narjadin bersama pengurus Permata dan Permatanin, foto bersama Pimpinan Ponpes Isti’Daduddarain, Ustadz H. Wildan dengan latar tenda bantuan.

Bupati KLU H. Najmul Akhyar berbincang dengan pengurus Permata di sekitar tenda pengungsian Desa Jenggala.

bantuan ke Ponpes Isti’Daduddarain, Dusun Orong Ramput Desa Medana Kecamatan Tanjung KLU. Mereka diterima pimpinan Ponpes Ustd. H. Wildan. Kepada pimpinan Ponpes, Andaka juga menyampaikan bantuan tenda darurat.

Bupati mengaku bantuan itu menggembirakan baginya dan masyarakat korban gempa. Kebutuhan pengungsi selama ini tidak saja dari pemerintah, tapi dari kalangan swasta dinilainya sangat membantu. “Seperti bantuan dari Permata hari ini, sangat berfaedah bagi kami yang menjadi korban,” kata Bupati.

Usai melakukan rangkaian perjalanan itu, pihak Permata menerima banyak masukan, terutatam dari dua kepala daerah.

Pengungsi sangat membutuhkan tenda darurat khusus untuk fasilitas belajar siswa dan rumah sementara bagi pengungsi.

Sebelumnya sudah disalurkan bantuan, tahap pertama sudah disalurkan dengan target 150 tenda. Namun karena butuh waktu, diawali dengan penyerahan 40 tenda dan rencananya pekan depan 50 tenda. “Kita prediksi dua sampai tiga minggu tenda tenda ini selesai disalurkan,” kata juru bicara Permata, Jeffery Tan. Pihaknya juga tergerak untuk membuatkan rumah semi permanen, khususnya bagi pengungsi agar tidak terkena penyakit. Konsep yang ditunjukkan Pemda Lombok Barat membuat-

Wakil Ketua Permata, Andaka Narjadin bersama rombongan Permatanin berjalan bersama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menuju tenda pengungsi dan sekolah darurat di Desa Taman Sari.

nya tertarik berkontribusi. Ada rencana akan kapling bantuan pada 50 KK, untuk hunian sementara bagi warga enam bulan kedepan. “Kita sudah komunikasi dengan pak Ketua Umum Permata.

Bantuan ini akan segera kita realisasikan,” tandasnya.

Kehadiran pihaknya, baik sebagai Marga Tan maupun Permata, konsepnya sama, yakni memberi dukungan moral dan material kepada para korban bencana. “Di sini kami tidak untuk Marga Tan saja, tidak untuk marga tertentu, tapi untuk semua warga Indonesia. Apapun kondisi mereka, apalagi dalam kesulitan seperti ini kami harus hadir,” ujarnya berkomitmen. (ars/*)

Wakil Ketua Permata, Andaka Narjadin, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Sekjen Permata, Jeffery Tan bernyanyi bersama anak anak SDN di Desa Taman Sari di tenda darurat untuk pemulihan trauma.

Wakil Ketua Permata, Andaka Narjadin bersama rombongan dan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid foto bersama siswa siswi dan pengungsi.

Bupati KLU H. Najmul Akhyar foto bersama pengurus Permata di sekitar tenda pengungsian Desa Jenggala.

Event Sail Moyo Tambora Siap Digelar Mataram (Suara NTB) Gelaran ajang Sail Moyo Tambora pada tanggal 9-23 September nanti, persiapannya sudah mencapai 90%. Hal ini disampaikan kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Faozal, Rabu (29/8).

“Seluruh persiapan rangkaian acara Sail Moyo Tambora 90% sudah kita siapkan. Saya pastikan gelaran ini bisa kita laksanakan dan sukses,” ujarnya. Sail Moyo Tambora yang akan digelar di Pelabuhan Badas, Sumbawa dan Teluk Saleh ini juga menjadi momentum kebangkitan pariwisata NTB yang sempat lumpuh akibat gempa.

Nantinya acara Sail Moyo Tambora bukan hanya menekankan pada festival dan lombanya saja, tetapi juga pada kegiatan sosial.

“Nanti ada 450 pramuka yang akan dilepas di pelabuhan Carik dan melakukan kegiatan sosial di Lombok Utara,” ujarnya. Adanya Sail Moyo Tambora 2018, imbuhnya, selain menjadi bentuk recovery pariwisata juga diharapkan mampu menenangkan masyarakat yang menjadi korban gempa. Terutama dari segi ekonomi, pihaknya sudah menyusun target yang akan dicapai dengan adanya gelaran ini.

Potensi Moyo dan Tambora yang telah dikenal dunia merupakan bentuk sinergitas pariwisata di

NTB. “Mengingat potensi laut, budaya dan alam dari Moyo dan Tambora tidak usah diragukan lagi. Inilah yang akan kita perkenalkan ke dunia, bahwa Sumbawa punya sejuta potensi,” kata Faozal.

Suparman Toha selaku perwakilan Kementerian Pariwisata menerangkan bahwa pihaknya siap membantu dari segi promosi dan publikasi terkait Sail Moyo Tambora 2018. “Untuk kegiatan ini, ketua panitianya adalah Kementerian Perhubungan. Sedangkan Kemenpar mendukung dalam promosi dan publikasi,” jelasnya. Ia memastikan dalam minggu ini, promosi dan publikasi di berbagai media akan mulai gencar dilakukan untuk menggaungkan pelaksanaan event ini.

Sedangkan Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut, Arif Hidayat memastikan pihaknya akan mempersiapkan acara Sail Moyo Tambora ini dengan maksimal. “Kami sudah melakukan rangkaian persiapan Sail Moyo Tambora jauh hari sebelumnya. Menteri Perhubungan pun turun secara langsung mengecek sejauh mana persiapannya,” paparnya.

Ia menjamin semua fasilitas yang akan digunakan untuk event tersebut dalam kondisi baik. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan untuk

bekerja sama menyukseskan acara.

“Per 1 September nanti, kegiatan pengiriman hewan ternak melalui pelabuhan tidak diizinkan lagi.

Sekarang itu sedang kami sosialisasikan ke masyarakat,” kata Arif.

Direktur Pengembangan SDLH Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nyelong Inga Simon, siap menampilkan komoditas unggulan dari desa-desa di seluruh kabupaten di NTB. “Dalam festival nanti, kami akan menampilkan tanaman serta komoditas turunannya yang menjadi produk unggulan desa. Selain untuk memperkenalkan tanaman asli NTB juga sebagai langkah awal pengembangannya,” terangnya.

Pengembangan tanaman potensi daerah nantinya akan berupa pengadaaan bibit di seluruh NTB melalui inovasi teknologi dan pengelolaan dana desa. Apalagi banyak desa sudah bermitra dengan pihak perbankan dalam mengembangkan potensinya.

“Misalnya seperti bank BRI ada program kemitraan dengan bunga hanya 3%, itu yang sedang kita dorong sekarang,” kata Nyelong.

Produk-produk yang dihasilkan desa-desa ini nanti diharapkan mampu mendukung sektor pariwisata terutama di NTB. (uul)