HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 30 MARET 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 22 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Disambut Masyarakat
Nyayu Ernawati Ikhtiarkan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah
(Suara NTB/fit)
PENYEMPROTAN - Tim yang dibentuk Nyayu Ernawati yang beranggotakan remaja masjid, melakukan penyemprotan di Masjid Babussalam, Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, Sabtu (28/3)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 EPIDEMIOLOGIST asal NTB, Henry Surendra, PhD 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menyerukan pentingnya penguatan proses pengidentifikasian 1234567890123456789012345678901212 virus di Indonesia, dan NTB pada khususnya. Ia menilai, pros1234567890123456789012345678901212 es identifikasi secara luas akan memudahkan pengendalian 1234567890123456789012345678901212 virus. Peningkatan kapasitas pemeriksaan laboratorium, juga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Dengan semakin banyaknya kasus yang teridentifika1234567890123456789012345678901212 si, maka semakin mudah untuk mengendalikan penyeba1234567890123456789012345678901212 ran virusnya,” ujar Henry dalam wawancara khusus dengan 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB, Sabtu (28/3). 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Henry merupakan ahli epidemiologi yang tengah menger1234567890123456789012345678901212 jakan analisis epidemiologi data penelitian malaria di EOC1234567890123456789012345678901212 RU. Dia memulai karir penelitiannya pada 2013 dengan bek1234567890123456789012345678901212 erja di bidang evaluasi strategi diagnosis dan epidemiologi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 beberapa penyakit tropis (Tb, NTD dan malaria). 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 7 1234567890123456789012345678901212
Mataram (Suara NTB) – Nyayu Ernawati, S.Sos., Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, kembali turun melakukan aksi nyata di masyarakat. Menyikapi penularan virus corona yang begitu cepat, Erna menggagas penyemprotan disinfektan. Gagasan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat di akar rumput. Penyemprotan ini menyasar sejumlah rumah ibadah di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan. Bersambung ke hal 7
’’
Ikhtiar kita tidak hentihentinya demi memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat’’ Nyayu Ernawati
(Suara NTB/fit)
POSE BERSAMA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., pose bersama Ketua Banjar Kapitan Pulesari, Ketua Krama Pura Amertasari serta teruna teruni banjar, Minggu (29/3).
Pasien RSUD NTB Meninggal Epidemiologist Serukan Percepatan Identifikasi Virus
Masyarakat Diminta Tidak Berspekulasi akibat Covid-19
Mataram (Suara NTB) Masyarakat diminta untuk tidak cepat menyimpulkan jika ada pasien di rumah sakit yang meninggal dunia dengan gejala mirip virus Corona sebagai pasien yang positif Covid-19. Seperti kasus meninggalnya seorang pasien dengan inisial IMS (55) warga Karang Madain, Kota Mataram di RSUD Provinsi NTB, Sabtu (28/3) pukul 16.30 Wita. Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH mengatakan, pasien IMS masuk IGD RSUD Provinsi NTB pada Rabu (25/3) lalu. Pasien datang dengan diantar oleh keluarga ke IGD RSUD NTB setelah pulang dari salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus, jantung dan hipertensi. ‘’Pasien masuk ke RSUD
Provinsi sudah dalam kondisi lemah dan ditangani secara intensif oleh tim medis RSUD,’’ terang Ahsanul Khalik, Minggu (29/3). Karena saat ini sedang ramai dengan kasus Covid-19 dan tanda awal dari pasien dalam kondisi lemah dan keluhan sesak nafas, maka pihak RSUD Provinsi sesuai dengan SOP mengambil langkah melakukan isolasi. Keputusan isolasi itu sendiri dilakukan
pada hari Jumat, (27/3) pada pukul 13.00 Wita dan terus dilakukan pemantauan serta perawatan kepada pasien. Pada hari Sabtu, (28/3), kondisi pasien semakin lemah sehingga dokter penanggung jawab stand by dan memantau kondisi pasien secara seksama. Pada pukul 14.00 - 16.00 Wita kondisi pasien semakin melemah dan pada pukul 16.30 Wita pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga dan tenaga medis.
Ahsanul Khalik menerangkan, pasien sesungguhnya tidak memiliki riwayat melakukan perjalanan ke daerah pandemi Covid- 19. Meskipun demikian, tim medis tetap melakukan pengambilan swab dan saat ini Pemda masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Litbangkes Kemenkes RI. ‘’Saya berharap masyarakat tidak berspekulasi dan tidak mengambil kesimpulan sendiri serta tidak berbagi informasi yang belum kita dapatkan kebenarannya bahwa pasien ini meninggal karena Covid-19, terlebih pasien tidak pernah atau tidak punya riwayat bepergian dan tidak punya riwayat kontak juga
dengan penderita Covid- 19,’’ tegas Ahsanul Khalik. Ia mengharapkan agar semua pihak tetap tenang dan bersabar menunggu hasil resmi dari laboratorium Litbangkes. Tes swab merupakan tes yang dilakukan dengan pengambilan cairan pada hidung atau tenggorokan. Dari hasil tes swab inilah keberadaan virus Covid-19 dalam tubuh dapat diketahui. Sementara itu dilakukannya penanganan terhadap jenazah seperti penderita Covid-19 kata Khalik, adalah semata-mata sebagai sebuah kewaspadaan, sehingga pada saat pemakaman masyarakat tidak perlu khawatir. Bersambung ke hal 7
TO K O H Jika Lelang Dihentikan
KO M E N TTAA R
Syarwan (Suara NTB/dok)
Sudah Teken Kontrak PEMPROV NTB menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait eksekusi beberapa proyek DAK Fisik Jalan senilai Rp50 miliar yang sudah teken kontrak sebelum adanya surat Menteri Keuangan (Menkeu) No.S-247/MK.07/ 2020. Dalam surat tersebut, Menkeu meminta Gubernur dan Bupati/ Walikota menghentikan proses pengadaan barang/ jasa DAK Fisik 2020 kecuali bidang kesehatan dan pendidikan. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Bersambung ke hal 7
DISINFEKTAN Kegiatan penyemprotan disinfektan oleh tim ACT NTB di Kantor Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok.
ACT Semprot Disinfektan di Kantor ’’Suara NTB’’ dan Radio ’’Global FM Lombok’’ Mataram (Suara NTB) – Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus ambil bagian dalam pencegahan Covid -19, termasuk dengan menunjukkan kepedulian pada perusahaan media. Tim ACT AMRI NTB Sabtu (28/3) melakukan aksi pedulinya di Kantor Suara NTB dan Radio Global FM Lombok dengan menyemprotkan disinfektan. Tim ACT dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan per-
alatan sprayer menyemburkan cairan disinfektan di sejumlah titik. Penyemprotan berlangsung pukul 10.00 Wita di sejumlah titik, mulai dari halaman, ruangan redaksi, ruang pimpinan, ruang rapat. Tindakan yang sama berlangsung di Kantor Radio Global FM Lombok. Kepala Cabang ACT NTB L. Muhammad Alfian menyebut, desinfaksi yang terus menerus dilaksan-
akan pihaknya, termasuk pada kantor perusahaan media. ‘’Ini sebagai upaya nyata berkontribusi untuk sebisanya mencegah penularan wabah pandemi covid-19,’’ ular L. Muhammad Alfian kepada suarantb.com. Diharapkan Alfian, aksi ini dapat menggerakkan kolaborasi elemen lainnya untuk ikut berkontribusi pada kegiatan yang sama untuk pencegahan dari wabah Corona. Bersambung ke hal 7
(Suara NTB/alfan)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyurati seluruh Gubernur dan Bupati/ Walikota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Lewat surat No.S-247/ MK.07/2020 yang bersifat sangat segera tersebut, Menkeu meminta penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik 2020 kecuali untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, pagu DAK Fisik yang diperoleh Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota tahun 2020 Bersambung ke hal 7
Wajib Ikut Tes Sadimin
36 Formasi CPNS Pemprov NTB dengan Peserta SKB Tunggal Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat sebanyak 36 formasi CPNS Pemprov tahun 2019 dengan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tunggal. Peserta SKB tunggal tak lantas otomatis langsung menjadi PNS tetapi harus tetap ikut SKB. ‘’Nggak bisa otomatis (jadi PNS), peserta tunggal tetap harus ikut SKB. Kalau otomatis, dia tak perlu ikut SKB,’’ kata Kepala Bidang Mutasi BKD
NTB, Raisah, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/3). Untuk peserta SKB tunggal, berapapun nilai SKB yang diperoleh. Itulah yang nantinya dikalikan 60 persen. Karena bobot nilai SKB sebesar 60 persen sedangkan bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebesar 40 persen. Untuk formasi CPNS yang jumlah peserta SKB lebih dari satu orang, maka akan dilihat nilai peserta tertinggi untuk formasi tersebut. Misalnya
ada satu formasi, peserta SKB sebanyak tiga orang. Peserta yang lolos menjadi PNS, yakni peserta yang memperoleh nilai tertinggi di formasi tersebut. ‘’Nilai peserta tertinggi setelah diakumulasi dari nilai SKD dan SKB,’’ jelasnya. Raisah merincikan, 36 formasi CPNS Pemprov NTB dengan peserta SKB tunggal. Sebanyak 21 formasi untuk tenaga guru, 11 formasi tenaga kesehatan dan 4 formasi tenaga teknis. 21 formasi ten-
aga guru dengan peserta SKB tunggal antara lain guru administrasi perkantoran di SMKN 1 Brang Ene, guru agama Islam di SMAN 1 Wawo, guru agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tananaman di SMKN 1 Lenangguar. Kemudian guru akomodasi perhotelan di SMKN 1 Maluk, guru bahasa Indonesia di SMAN 2 Monta, guru nautika kapal penangkap ikan di SMKN 1 Keruak, guru prakarya dan kewirausahaan
di SMKN 1 Kayangan, guru seni budaya di SMAN 1 Brang Rea, SMAN 1 Lape, SMKN 1 Buer dan SMKN 1 Alas. Selanjutnya, guru SLB di SLBN 1 Lobar dan SLBN 1 Sumbawa Barat, guru tata boga di SMKN 1 Maluk, guru teknis komputer dan jaringan di SMKN 1 Tarano, guru teknis sepeda motor di SMKN 1 Lunyuk, guru TIK di SMAN 1 Lape, SMAN 2 Lambu dan SMAN 1 Bayan. Bersambung ke hal 7
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 30 Maret 2020
Halaman 2
Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Cegah Penyebaran Covid-19
RPH dan Puskeswan Disemprot Disinfektan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram mengambil langkah cepat. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan di kantor, Balai Penyuluhan Pertanian, rumah potong hewan (RPH), puskeswan dan pasar hewan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Petugas di RPH diharapkan mematuhi prosedur pencegahan penyebaran wabah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM., dikonfirmasi akhir pekan kemarin menyampaikan, masifnya penyebaran covid19 menjadi kekhawatiran semua pihak, ter-
masuk Dinas Pertanian untuk segera mengambil langkah antisipasi. Salah satunya adalah, penyemprotan cairan disinfektan tersebut. Penyemprotan ini sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. “Kebetulan kita punya alat sendiri dan ada disinfektan. Kita lakukan penyemprotan,” kata Mutawalli. Kegiatan di enam UPT BPP tetap berjalan normal. Petugas membatasi jumlah peserta yang diikutkan dalam sosialisasi. Pola lainnya adalah, petugas lebih banyak saling mengunjungi ke lapangan. Demikian pula, pelayanan di puskeswan. Petugas menerapkan dua pola yakni
secara aktif dan pasif. Pola pasif menunggu pemilik hewan kesayangan datang untuk memeriksakan hewan peliharaannya. Kedua, pola aktif dengan datang langsung ke peternak memberikan vitamin dan disinfektan. “Kecenderungan kalau pasif ini lebih sedikit yang datang,” ujarnya. Mutawalli menambahkan, pengawasan juga diperketat di masing – masing RPH, rumah potong unggas. Sebab, antara petugas dan pembeli berinteraksi secara langsung. Dia memerintahkan petugas RPH menyiapkan cuci tangan dan langsung menyemprotkan disinfektan usai memo-
(Suara NTB/ist)
CEGAH PENYEBARAN - Petugas Dinas Pertanian menyemprot cairan disinfektan di Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram, untuk mencegah penyebaran virus covid-19. tong hewan ternak maupun ber- ran covid-19. “Sudah saya pertransaksi. Hal ini sebagai up- intahkan agar disiapkan temaya melindungi petugas mau- pat cuci tangan,” jelasnya. Sementara, pasar hewan pun masyarakat dari penula-
(Suara NTB/ist)
PENYEMPROTAN - Petugas Dinas Pertanian menyemprot cairan disinfektan di UPT BPP Dinas Pertanian. mulai Rabu pekan kemarin kan para jagal langsung menmulai ditutup. Masyarakat cari sapi ke peternak. Selain memahami kebijakan dari pe- lebih murah, juga lebih cepat merintah, sehingga diharap- proses transaksinya. (cem/*)
Dua Orang Boleh Pulang
Siap Alihkan Anggaran SEMUA kelurahan di kecamatan Cakranegara siap mengalokasikan anggaran dana kelurahan ke pananganan sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang membahayakan warga kota Mataram. Semua kelurahan juga diminta untuk siap terjun memberikan perlindungan kepada warga di setiap lingkungan di Cakranegara dari wabah Covid-19. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, (Suara NTB/viq) pihaknya siap mangakomodir Muhammad Erwan semua kelurahan di lingkungan Cakranegara untuk melawan wabah Covid-19, baik dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan melakukan pengecekan setiap warga pendatang yang keluar masuk di wilayah lingkungan Cakranegara. Pihaknya juga akan menyiapkan segala fasilitas untuk mengurangi sebaran wabah Covid-19 di lingkungannya. “Kita akan beli alat penyemprotan dan beberapa kebutuhan lainnya. Target kita adalah semua lingkungan disemprot disinfektan secara menyeluruh sampai gang-gang di dalam lingkungan,” katanya, Sabtu (28/3). Dijelaskan Erwan, paling tidak semua lingkungan akan disemprot disinfektan selama satu bulan penuh. Juga pihaknya akan membentuk tim penanganan Covid-19 di masing-masing kelurahan. “Kita akan siapkan segala macamnya. Perencanaan kegiatan yang terkait penaggulangan Covid-19 juga akan disiapkan,” ucapnya. “Nanti anggaran kelurahan kita ubah pola penganggarannya ke penanganan Covid-19.. Sebesar Rp200 juta sebagian dari dana kelurahan anggarannya bisa kita alihkan ke penanganan Covid-19 untuk semua lingkungan. Semua Linmas juga harus masuk dalam tim penanganan Covid-19,” jelasnya. Juga,ia meminta kepada seluruh warga di lingkungan Cakra agar tidak ikut serta menyebarkan informasi simpang siur terkait Covid-19. Semua Lurah juga diminta terus mensosialisasikan menggunakan protaf atau pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Mataram. (viq)
Lima PDP di Mataram Terus Membaik
Mataram (Suara NTB) Lima orang pasien dalam pengawasan (PDP) wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram terus menunjukkan tren membaik. Sampai saat ini, kelima PDP itu tengah dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram. Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, kelima PDP yang dirawat di RSUD Kota Mataram ini terus menunjukkan tren membaik. Berbeda dengan kasus PDP yang meninggal asal Mataram Jumat lalu, tiga hari sebelumnya keadaan pasien memburuk saat dirawat di ruang isolasi PDP. “Tapi kita belum memastikan apakah dia negatif atau positif Covid-19. Karena kita tahu hasil swab labnya paling lambat tiga sampai empat hari,” katanya, Sabtu (28/3). Ia menyebut, hasil swab lab untuk PDP yang meninggal di RSUD kota Mataram kemarin paling cepat diterima Pemkot Mataram pada hari Selasa (31/
3) nanti. Informasi yang dihimpun pihak RSUD kota Mataram, di Surabaya juga masih terkendala pengecekan tes Covid-19. “Itu dikarenakan membludaknya kasus Covid-19 yang dites di sana,” katanya. “Jadi wajar lama hasilnya, karena di Surabaya cukup tinggi kasusnya. Jadi kita di Mataram umumnya NTB dan Provinsi Bali juga memeriksa hasil swab lab pasien suspect Covid-19 di Surabaya,” jelasnya. Dari sembilan jumlah PDP yang dirawat ungkap Jack, dua di antaranya dinyatakan negatif Covid-19. “Keduanya sudah dipulangkan,” lanjut Jack. Pihaknya masih menunggu hasil tes kelima PDP di Mataram. “Karena, idealnya begitu.
Barang dikirim ke Surabaya selama paling lambat empat sampai tiga hari,” jelasnya. Sementara di NTB sendiri jelas Jack, sejauh ini korban positif Covid19 baru dua orang. Namun kata dia, semakin hari, jumlah ODP di Mataram dan umumnya di NTB kian bertambah. Untuk itu, pihaknya meminta agar pusat mengirim Reagent Kit untuk mengecek pasien suspect Covid19 di NTB. “Kalau ada Reagent Kit ini kan bisa sampai 6 jam kita sudah tahu hasilnya dengan menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR)-nya. PCRini kan merupakan metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak amplifaction DND invitro secara enzima-
Harus Ada Strategi Terpadu KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyerukan harus ada strategi terpadu antar OPD yang tugasnya sangat teknis, melayani masyarakat. Seruan ini dia sampaikan guna menyikapi pelayanan pemerintah terhadap dampak covid-19. Walaupun ada imbauan bekerja dari rumah, tidak semua bisa dilaksanakan. ‘’Itu (bekerja dari rumah) mungkin untuk job-job yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (27/ 3). Sebaliknya, untuk pelayanan (Suara NTB/fit) terhadap masyarakat, Komisi I Ismul Hidayat meminta harus ada kerja terpadu dan dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri). Menyikapi kondisi ini, sambung Ismul, Dewan sudah mengadakan rapat terbatas. Pimpinan fraksi mencermati kondisi yang ada, disimpulkan bahwa Pemkot Mataram harus segera mengambil langkahlangkah strategis. ‘’Dengan kita berpikir tiga bulan ke depan sesuai dengan edaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa masa tanggap darurat hingga Agustus. ‘’Nah ini Pemda harus mengambil langkah-langkah yang sigap tentunya untuk mengatasi ketersediaan kebutuhan masyarakat. Begitu juga bantuan-bantuan,’’ pintanya. Sebab, isyarat Presiden sudah jelas, bahwa anggaran daerah yang berupa hibah/bansos dapat didorong untuk pencegahan virus corona. ‘’Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik bantuan untuk kelompok-kelompok ekonomi dan usaha-usaha produktif lainnya, itu akan sangat membantu,’’ terang Ismul. Politisi PKS ini mengimbau harus ada upaya mengantisipasi supaya perekonomian masyarakat tidak stagnan. ‘’Ada perputaran uang, dengan pemerintah juga mengeluarkan uang yang ada melalui program-program yang ada,’’ demikian Ismul. Dia mengajak semua pihak untuk tidak berpangku tangan. Pejabat di bidang pelayanan teknis harus segera berpikir bagaimana langkah ke depan. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini memberi catatan bahwa sosialisasi terkait covid-19 ini, masih minim. Ismul sangat menyayangkan kepala lingkungan belum mendapatkan instruksi bagaimana mensosialisasikan pencegahan penularan virus corona. Seperti mengurangi kerumunan masyarakat dan lain sebagainya. ‘’Jadi masyarakat kita harus diedukasi. Tidak kemudian kita berpendapat, kita tenang-tenang,’’ imbuhnya. Justru, sambung Ismul, kondisi tenang itu dikhawatirkan masyarakat tidak sadar penularan covid-19 ini. ‘’Dalam rapat Ketua DPRD saya menyarankan dalam rapat dengan Forkopinda, agar kecamatan, kelurahan terus mengedukasi masyarakat. (fit)
(Suara NTB/ist)
BUBARKAN KERUMUNAN - Tim gabungan dari Satpol PP Kota Mataram, Polresta Mataram dan Kodim Lobar menggelar patroli di Pelabuhan Ampenan, Sabtu (27/3) malam. Petugas membubarkan warga masih berkumpul atau berkerumun. Langkah ini untuk mencegah penularan covid-19.
Pemkot Mataram Berlakukan Jam Malam
Mataram (Suara NTB) Selain meminta menutup tempat hiburan malam, kafe, game center dan sejenisnya, pemkot Mataram juga memberlakukan jam malam. Penerangan jalan umum sepanjang jalan protokol dipadamkan mulai pukul 22.00 Wita. Langkah ini sebagai bentuk mencegah penyebaran virus corona. Komandan Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan, hasil rapat bersama pemkot Mataram, Polresta dan Kodim serta pimpinan OPD beserta camat se - Kota Mataram, agar segera diambil tindakan cepat memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Pol PP menindaklanjuti dengan meminta pengusaha hiburan malam, kafe, game center serta sejenis menutup usaha mereka. “Selesai rapat masing masing OPD diminta mengambil langkah. Saya pikir langkah cepat penyebaran informasi lewat media sosial,” kata Bayu dikonfirmasi, Sabtu (28/3). Selain menutup tempat hiburan malam, Pemkot Mataram juga akan membatasi jam malam. Pasalnya, taman kota, tembolaq serta lokasi lainnya masih dijadikan tempat berkumpul. Walikota telah mem-
inta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mematikan penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan protokol. Kebijakan itu sebagai upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut. “Masyarakat tidak bisa diberitahu. Mereka tetap saja duduk-duduk di taman dan berugak. Mulai pukul 22.00 Wita semua lampu dipadamkan,” ucapnya. Aparat kepolisian dari Polresta Mataram, TNI dan Pol PP menggelar patroli malam. Petugas membubarkan masyarakat yang ditemukan berkerumun atau kumpul-kumpul. Jika ditemukan kafe, tempat hiburan maupun game center dan sejenisnya tetap beroperasi, akan ditutup paksa. Sebagai efek jera juga akan direkomendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut izinnya. “Maklumat Kapolri sudah jelas. Masyarakat yang melanggar akan dipidana,”demikian Bayu. Sekitar pukul 21.50, petugas gabungan dari Kepolisian,TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli ke sejumlah titik di Kota Mataram. Petugas menemukan sebagian pedagang maupun warga berkumpul, sehingga dilakukan pembubaran.
Kepala Bidang Ops dan Trantibum Satpol PP Kota Mataram, M. Israk Tantawi mengakui, dari hasil patroli ke sejumlah titik seperti Taman Sangkareang, Malomba, Pasar ACC, Kebon Roek, Cakranegara, Sweta dan lainnya. Petugas masih menemukan masyarakat berkumpul, terutama di tempat pedagang kaki lima. Alasannya tidak mengetahui himbauan dikeluarkan oleh Pemkot Mataram. “Memang ada yang masih kita temukan kumpul – kumpul di PKL. Kita bubarkan,” kata A’ank. Di pantai Ampenan, yang notabene sebagai lokasi kumpul masyarakat terlihat sepi. Masyarakat mulai pukul 21.00 Wita sudah menutup diri dengan memadamkan lampu. A’ank menambahkan, patroli tersebut tindaklanjuti instruksi Walikota meminta masyarakat tidak berkumpul untuk memutus mata rantai covid-19. Pengawasan akan diberlakukan sampai 14 hari kedepan. “Patroli tetap selama 14 hari. Tergantung nanti instruksi dari pimpinan apakah diperpanjang atau tidak, tergantung situasi di lapangan,”demikian kata dia. (cem)
tis,” sebutnya. Sejauh ini, Reagent Kit di NTB masih nihil. Menurut Jack, Reagent Kit dengan Rapid Test berbeda. Ia menyebut, Rapid Test hanya bisa ditujukan untuk petugas medis, bukan sebagai penegakan diagnosa untuk konfirmasi pasien suspect Covid-19. “Nah, kalau di Rapid test negatif, belum tentu negatif hasilnya. Dia kan hanya mengkonfirmasi suhu tubuh,” katanya.
“Makanya tolong, kita minta Pemprov NTB tekan pusat untuk mendatangkan Reagent Kit ini. Artinya jika itu sudah ada, ritme kerja kita di daerah bisa diimbangi antara pencegahan dan pengobatan. Kalau tidak, ini akan membeludak nanti. Karena puncak inkubasi Covid-19 ini diprediksi pertengahan April 2020 mendatang. Jadi hanya itu strategi kita. Jangan kita hanya menunggu saja,” tutupnya. (viq)
Mita Dian Listiawati Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Corona Mataram (Suara NTB) – Kader PKB Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., mengajak masyarakat bersatu melawan corona. Ajakan ini dia tunjukkan dengan aksi nyata terjun langsung ke masyarakat. Selain terus mengedukasi masyarakat bahayanya virus corona, anggota DPRD Kota Mataram ini juga memberikan sejumlah bantuan alat kesehatan. Seperti penyemprotan disinfektan, pembagian alat cuci tangan, pembagian sabun cuci tangan dan juga masker. Pantauan Suara NTB di RT 5 Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Sabtu (29/3) sore, kegiatan yang dilakukan anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini disambut antusias oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mita menyerahkan bantuan alat kesehatan secara simbolis kepada remaja Masjid Nurul Hidayah. Penyerahan bantuan dilakukan di Musala Al-Ikhlas disaksikan oleh masyarakat sekitar. Ditemui di sela-sela kegiatan penyemprotan disinfektan, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini, mengaku perlu melakukan aksi nyata. Bahkan, kegiatan ini sudah dia lakukan sejak sepekan terakhir. Meliputi Lingkungan Lendang Lekong, Lingkungan Sayo, Lingkungan Mandalika dan Lingkungan Selagalas. Kegiatan ini merupakan inisiatif Mita yang terpanggil untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penularan covid-19. Apalagi, sambung Mita di Kecamatan Sandubaya ODP (Orang Dalam Pemantauan) tercatat sebanyak 32 orang. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pihaknya. ‘’Kalau menunggu dari pemerintah, yang disemprot hanya di jalan-jalan besar. Oleh karena itu kami berinisiatif melakukan penyemprotan ke lingkungan,’’ terangnya. PKB sebagai partai yang peduli terhadap corona, menginisiasi gerakan bersama melawan virus ini. Mita menargetkan kegiatan penyemprotan disinfektan ini tuntas dalam dua pekan untuk Kecamatan Sanbdubaya. ‘’Saya targetkan Sandubaya clear dalam dua minggu,’’ cetusnya. Kegiatan penyemprotan disinfektan dilakukan dengan terstruktur. ‘’Kita lakukan per RT supaya merata,’’ katanya. Dikatakan Mita, penyemprotan ini mutlak diperlukan, mengingat Lingkungan Lendang Lekong merupakan salah satu lingkungan padat penduduk. Di RT 4 dan 5 Lingkungan Lendang Lekong, lokasi di mana dilakukan penyemprotan disinfektan, jumlah penduduknya mencapai sekitar 1.000 jiwa atau kurang lebih 300 kepala keluarga. Terlebih, mayoritas penduduk di sana bermatapencaharian sebagai pedagang dari satu tempat ke tempat lain. Ini tentu menjadi kerentanan tersendiri bagi warga. ‘’Makanya kalau hanya teori masyarakat akan acuh. Tapi kalau kita siapkan langsung peralatannya, masyarakat akan memanfaatkan,’’ ungkapnya. Mantan bidan desa ini juga berkesempatan mengajarkan anak-anak di RT 4 dan 5 Lingkungan Lendang Lekong, tujuh gerakan mencuci tangan dengan sabun. Anak-anakpun antusias mengikuti gerakan yang diajarkan ibu dua anak ini. (fit/*)
(Suara NTB/fit)
BANTUAN - Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram dari PKB, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa alat cuci tangan, sabun cuci tangan dan masker kepada remaja Masjid Nurul Hidayah. Bantuan diterima secara simbolis oleh Sekretaris Remaja Masjid Nurul Hidayah, Erwin Jayadi di Musala Al-Ikhlas Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Sabtu (28/3) sore.
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
Senin, 30 Maret 2020
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Senin, 30 Maret 2020
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Cegah Corona Meluas
(Suara NTB/yon)
Tunda Sejumlah Kegiatan PEMKAB Lombok Timur (Lotim) menunda sejumlah kegiatan yang diagendakan tahun 2020 ini. Tindakan ini diambil menyusul merebaknya wabah virus Corona (Covid-19) yang mengancam keselamatan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan penundaan, seperti pilkades serentak tahun 2020. Di mana pesta demokrasi tingkat desa ini semula dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Penundaan inipun berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendahgri), Tito Karnavian, terkait larangan untuk tidak mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, sehingga atas dasar inilah kemudian Pemda Lotim mengambil kebijakan untuk melakukan penundaan. “Kita akui sebagian besar program dan kegiatan dilakukan penundaan dan closing. Terutama yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk menghidari penyeberang Covid-19,” terang ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Sabtu (28/3). Sekda menegaskan, kebijakan penundaan yang dilakukan ini tidak menggugurkan tahapan-tahapan pilkades yang sebelumnya sudah dilakukan oleh panitia Pilkades. Misalnya, adanya desa yang sudah melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon tetap dianggap sah. Hanya saja untuk pelaksanaan selanjutnya dilakukan penundaan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Proses akan dilanjutkan ketika penanganan virus Corona sudah selesai dilakukan. Selain Pilkades, lanjut Sekda Lotim ini, untuk di kalangan ASN dan birokrasi merasa dampak virus mematikan ini. Hampir semua pelayanan publik terganggu, seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) maupun sejumlah kegiatan lainnya baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal. Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, Lukman Nul Hakim, mengatakan jika untuk pelaksanaan pilkades pihaknya mengikuti aturan pemerintah. Namun untuk tahapan sebelumnya tetap berjalan, mulai dari pembentukan panitia pilkades tanggal 15 Januari lalu. (yon) H. M. Juaini Taofik
Seleksi Pejabat Eselon II
14 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi Praya (Suara NTB) Sebanyak 14 pelamar pada seleksi pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berhasil lolos tahap seleksi administrasi. Sementara satu pelamar dinyatakan gugur, karena tidak memenuhi syarat administrasi. Para pelamar tersebut selanjutkan akan mengikuti tahapan tes selanjutnya. Mulai dari assesment dan kesehatan jiwa hingga presentasi makalah serta wawancara tulis pada 30 Maret hingga 3 April mendatang. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Sabtu (28/3) kemarin, mengatakan total ada tiga jabatan eselon II yang dibuka, karena jabatan-jabatan tersebut saat ini masih kosong. Yakni jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan (Disparbud) Loteng, Asisten I Setda Loteng serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng. “Total yang melamar ada 15 orang. Tapi yang lolos tahapan administrasi hanya 14 orang,” sebutnya. Satu pelamar yakni Camat Praya Barat Daya, Zainul Mustakim, AP.M.Si., dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Salah satunya, karena menjabat di jabatan eselon III.a (Camat Praya Barat Daya) kurang dari dua tahun. Sementara syaratnya harus menjabat di jabatan tersebut minimal selama dua tahun terakhir. Dari tiga jabatan eselon II yang dibuka tersebut, posisi Kepala Disparbud yang paling banyak peminat. Sebanyak enam orang pelamar dan seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Yakni H. Lendek Jayadi, L. Sungkul, Taufikurahman PN, Dr. Drs. L. Budiman, L. Sarkin Junaidi, serta H.L.M. Irwan Syaihu. Kemudian untuk posisi Asisten I Setda Loteng ada lima pelamar, namun empat yang lolos seleksi administrasi. Masing-masing Drs. H.L. Herdan, M.Si., Murdi, AP.M.Si., H. Mutawalli, S.H., dan Drs. H.L. Wiraningsun. Sementara untuk posisi Kepala Pelaksana BPBD Loteng, diikuti oleh Ir. Sabardi Alam, H. Suhartono, H. Ridwan Ma’ruf serta Bhayangkari S.Pd. Nazili menjelaskan, para pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi tersebut selanjutnya akan menjalani serangkaian tes. Mulai dari asesmen dan kesehatan jiwa yang dijadwalkan pada Senin besok (hari ini,red) tanggal 30 Maret. Lanjut tes tulis sehari kemudian serta penyusunan makalah, presentasi dan wawancara mulai tanggal 1 sampai 3 April besok. “Seluruh proses seleksi kita pusatkan di kantor BKPP Loteng gedung C kantor Bupati Loteng,” ujar Nazili. (kir)
Pemkab Lotim Dirikan Posko TKI di Bandara
Selong (Suara NTB) Berbagai upaya dalam mencegah penyebaran viruscorona (Covid-19) terus dilakukan Pemkab Lombok Timur (Lotim). Salah satu yang diatensi yakni kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri. Untuk itu, Pemkab Lotim saat ini mendirikan posko pencegahan di Bandara Lombok International Airport (LIA). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Minggu (29/3), mengungkapkan jika pihaknya sudah melakukan persiapan untuk pendirian posko tersebut. Upaya pendirian posko inipun sudah mendapat rekomendasi. Sehingga bagi PMI yang pulang dari luar negeri, terlebih dahulu akan diisolasi atau dikarantina untuk memastikan PMI terbebas dari Covid-19. Dikatakan Sekda, proses pencekalan di bandara terhadap kepulangan PMI sangat penting dilakukan sebelum PMI tersebut berbaur bersama keluarganya. Langkah ini untuk menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya, apabila PMI tersebut terinveksi virus Corona di negara penempatannya. “Jadi keberadaan posko ini penting un-
tuk kita dirikan di bandara. Mencegah itu jauh lebih baik,” terang Sekda Lotim ini. Pada posko ini, kesehatan dari PMI akan diperiksa secara ketat. Mulai dari suhu tubuh hingga gejala-gejala yang lainnya. Adapun selama dilakukan isolasi, pemerintah akan memberikan perhatian penuh termasuk memenuhi segala kebutuhannya. Pasalnya, yang dihadapi manusia yang memiliki rasa, hati dan keluarga yang menantinya kehadirannya di rumah. “Perlakuan yang diberikan semaksimal mungkin. Tapi upaya pencegahan harus tetap diutamakan,” katanya. Di samping itu, ujarnya, per tanggal 25 Maret 2020, berdasarkan data Disnakertrans Lotim sebanyak 1.834 PMI Lotim yang pulang dari luar negeri. Inilah yang terus disisir keberadaannya oleh Forkopimda dan Forkopimcam untuk di-
(Suara NTB/yon)
PERIKSA - Petugas kesehatan dari Puskesmas Lendang Nangka melakukan pemeriksaan terhadap warga atau PMI yang baru pulang dari Malaysia. lakukan pemeriksaan kesehatannya secara medis. Juaini Taofik juga mengimbau kepada seluruh PMI yang baru pulang secara aktif melaporkan diri kepada pemerintah desa hingga puskesmas untuk dilakukan
perketat syarat bagi calon CPMI atau TKI. Disnakertrans Lotim juga melakukan penundaan pemberangkatan ke sejumlah negara, terutama ke negara Taiwan, Hong Kong dan sejumlah negara tujuan lainnya. (yon)
Penetapan Tersangka Kasus Benih Kedelai Molor
Praya (Suara NTB) Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pada program bantuan benih kedelai tahun 2017, kemungkinan molor menyusul merebaknya virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Pasalnya, jalannya penyidikan sedikit terganggu akibat virus Corona. Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (28/3), mengatakan, pihaknya sudah punya gambaran soal calon tersangka dalam kasus bantuan benih kedelai. Pihaknya kini tinggal melengkapi beberapa berkas dan keterangan saja dan bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. ‘’Calon tersangkapnya tidak jauh-jauh dari in-
ternal Dinas Pertanian (Loteng). Di mana calon tersangka tersebut diduga menerima aliran dana dugaan gratifikasi. Nilainya mencapai hampir sekitar Rp 100 juta. Hanya saja dengan kondisi penyebaran virus Corona seperti sekarang ini, usaha untuk melengkapi berkas perkara sedikit terhambat. Karena untuk memeriksa saksi-saksi sekarang sudah dibatasi,’’ ungkapnya. Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak berusaha. Upaya untuk menuntaskan perkara yang ada tetap dilakukan, meski dengan segala keterbatasan yang ada. “Kita tetap berupaya. Bagaimana perkara-perkara yang ada bisa segera tuntas. Terutama kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai,” imbuh Agung. (kir)
PDIP Lobar Lakukan Penyemprotan RSUD Praya Pesan Alat Massal di Daerah Pelosok Uji Swab
(Suara NTB/kir)
POSKO - Posko skrining Covid-19 yang dibuka di RSUD Praya.
Giri Menang (Suara NTB) Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lombok Barat (Lobar) melakukan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker serta hand sanitizer untuk pencegahan penyebaran virus Corona yang kini semakin merebak. Penyemprotan disinfektan dan pembagian alat pencegahan Corona ini menyasar daerah-daerah pelosok yang minim disentuh penanganan akibat wilayahnya berada di pinggiran. Sebab tidak saja penanganan yang kurang, daerah pelosok juga minim mendapatkan informasi tentang virus Corona ini, sehingga pengurus parpol berlambang banteng ini juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Ketua DPC PDIP Lobar H. L. Muhammad Ismail ditemui di sela-sela aksi penyemprotan di semua dusun di Desa Taman Ayu Gerung mengatakan, sesuai instruksi DPP, jika
setiap pengurus di semua daerah baik DPD dan DPC mengadakan kegiatan penyemprotan dan pembagian masker serta hand sanitizer kepada masyarakat dalam upaya memutus penyebaran virus ini. “Beberapa titik kami lakukan penyemprotan, pembagian masker dan hand sanitizer. Yakni di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, Bakong Lembar dan Desa Taman Ayu. Kegiatan ini untuk mencegah virus Corona sekaligus kami sosialisasi kepada masyarakat tentang virus ini, karena warga (pelosok) ini awam soal ini,” terang politisi tiga periode duduk di parlemen Lobar ini pekan kemarin. Untuk melakukan penyemprotan ini, pihaknya menerjunkan 36 orang tim dari DPC melibatkan desa dan para pemuda setempat ikut ambil andil, sehingga total 56 orang. Khusus di Desa Taman Ayu, pihaknya menyasar semua dusun yang ada. Setelah Desa Taman Ayu, pihaknya akan
melanjutkan penyemprotan di Desa Kebon Ayu dan desa-desa yang lain di Lobar. Pihaknya memilih menyasar dari pelosok, karena minim penanganan dan sosialiasi. Lebih-lebih di daerah pelosok dan pinggiran banyak sekali warga kembali bekerja di luar daerah dan luar negeri serta jamaah tabligh yang pulang, sehingga perlu penanganan dan perhatian serius dari semua pihak, khususnya pemda. Bhabinkamtibmas Desa Taman Ayu Aipda Abdillah Husein sangat mendukung kegiatan yang diadakan PDIP. “Kami kawal setiap kegiatan yang bersifat membantu pencegahan Corona,” tegas dia. Sejauh ini, lanjut dia, Informasi lapangan yang diperoleh ada beberapa warga baru pulang dari luar daerah dan luar negeri. Namun mereka sudah melalui SOP. Pihaknya pun tetap memantau kondisi warga bersama dengan pihak tim satgas desa. (her)
Sejumlah Fraksi Tolak Lokasi Pembangunan Kantor DPRD KLU Tanjung (Suara NTB) Fraksi Gerindra dan PDIP merupakan dua dari sekian fraksi yang menolak eksekusi pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Gerindra berpendapat, anggaran senilai Rp 6,7 miliar yang disetujui TAPD dan Banggar tahun 2019 lalu itu sangat minim. Di samping itu, lokasi dan luasan area kantor yang direncanakan juga dianggap tidak representatif. Sekretaris Fraksi Gerindra, Hakamah, S.Kh., Minggu (29/ 3) mengakui, F-Gerindra menolak lokasi kantor dewan yang mengambil space di kantor Bapenda dan BPKAD. Pihaknya menyetujui eksekusi anggaran apabila pembangunan dilakukan di lokasi kantor lama. “Fraksi Gerindra berpendapat anggaran Rp 6,7 miliar itu belum cukup, memperhatikan Gedung DPRD harus ada Ruang rapat, Ruang Komisi, Ruang Fraksi, Sekretariat dan staf. Belum lagi lokasi parkir, “ ujar Hakamah. Menurutnya, pembangunan kantor DPRD idealnya dilakukan bertahap. Namun eksekusi 6,7 miliar itu terkesan akan menghamburkan uang karena lokasi area kantor tidak layak untuk proyeksi jangka panjang. Terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP, I Made Karyasa menguatkan pihaknya juga menolak lokasi kantor DPRD di dua kantor OPD itu. PDIP melihat ruang yang digunakan untuk kantor dewan sempit. “Untuk tempat parkir sempit. Apalagi kalau kita asumsi ada aksi demo, maka akan menghambat jalan utama, masyarakat akan terganggu,” ujarnya. Karyasa menyambung F-PDI setuju lokasi sekarang dilanjutkan pembangunannya. Sehingga perencanaan dan gambar yang sudah dibuat di Bapenda dan BPKAD diganti. Menanggapi hal ini Kepala Bappeda KLU Heryanto, SP., memaklumi penolakan yang disampaikan sejumlah anggota DPRD. ‘’Ya saya maklum karena kalau mengacu masterplan awal yang disusun Bappeda kan rencana gedung kembar tapi dalam review masterplan posisi kantor dewan berubah di lokasi BPKAD, Dikes dan Bappenda dengan melihat kebanyakan daerah lokasi kantor eksekutif pisah dengan legislatif dan Sekretariat DPRD akan berlokasi di BPKAD yang akan direnovasi,’’ ujarnya, Minggu (29/3). Menurutnya, dalam pembangunan ini tinggal disepakati antara eksekutif dan legislatif apakah kembali ke masterplan awal atau mau review lagi. Namun, konsekuensinya harus menunggu hasil review dulu. (ari)
pemeriksaan awal. Kepala Bidang PPTK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Moh. Hirsan, mengaku sangat merespon penyebaran virus Corona ini. Selain mem-
Praya (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya telah memesan alat uji swab tenggorokan khusus. Dengan begitu RSUD Praya bisa melakukan uji mandiri terhadap pasien yang diduga terpapar virus Corona. Demikian diungkapkan Direktur RSUD Praya, dr. Muzakkir Langkir, kepada Suara NTB, Sabtu (28/3). Saat ini, ujarnya, RSUD Praya belum memiliki alat uji swab yang bisa mendeteksi keberadaan virus Corona dan baru beberapa rumah sakit saja yang memiliki alat tersebut. “Alatnya cukup mahal. Tapi kita sudah pesan. Harapan kita dalam seminggu ke depan alatnya sudah tiba dan bisa segera kita gunakan. Untuk membantu mendeteksi keberadan virus Corona terhadap pasien-pasien yang masuk ke RSUD Praya,” terangnya. Tanpa keberadaan alat ini, pihaknya tidak bisa memastikan apakah pasien yang masuk ke RSUD Praya terpapar virus corona atau tidak, sehingga untuk memastikan hal itu, harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. “Tapi kalau alatnya sudah ada, kita
bisa lakukan pemeriksaan secara mandiri di sini,” tambahnya. Sembari menunggu alat tersebut, pihak RSUD Praya saat ini sudah mengoperasikan posko khusus untuk screening virus Corona (Covid-19). Fasilitas tersebut disiapkan khusus bagi masyarakat di daerah ini yang ingin melakukan pengecekan kondisi tubuh, apakah ada gejala terpapar virus Corona atau tidak. Disinggung kesiapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di RSUD Praya, Langkir menegaskan dalam posisi aman sampai dua pekan ke depan. Bahkan, Selasa besok sudah ada tambahan APD lagi pesan dari RSUD Praya. Namun itu juga tergantung jumlah pasien diduga virus Corona yang ditangani pihak RSUD Praya. “Untuk pasien diduga virus corona, saat ini tersisa dua orang yang dalam proses isolasi. Dari sebelumnya sebanyak empat orang,” terangnya seraya menambahkan, pihaknya hanya melakukan proses isolasi saja. Jika kemudian ditemukan ada gejala terpapar virus Corona akan langsung dirujuk ke RSU Provinsi sebagai rumah sakit rujukan virus Corona. (kir)
Remaja 18 Tahun Meninggal Gantung Diri (Suara NTB/her)
PENYEMPROTAN - Ketua DPC PDIP Lobar H. L. Muhammad memimpin langsung penyemprotan di Desa Taman Ayu Gerung pekan kemarin.
Pemerintah Desa dan Relawan di KLU Turun Tangan Antisipasi Corona Tanjung (Suara NTB) Langkah antisipatif mencegah penyebaran virus Corona mulai dilakukan pemerintah desa dan relawan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Beberapa Pemdes dan relawan mulai gerilya melakukan penyemprotan disinfektan di kampung-kampung. Pemdes Mumbul Sari, Pemdes Jenggala dan Relawan Lintas Hijau bersama Mada Motor - Geng gelang, sudah keliling ke masyarakat. Mereka melakukan penyemprotan dari Jumat dan Sabtu. “Sudah tiga hari dan selesai di 3 dusun. Kita akan menyasar semua kampung
tempat tinggal warga,” ujar Sekdes Mumbulsari, Masudin, Minggu (29/3). Penyemprotan di desa dilakukan oleh staf desa. Bahan baku penyemprotan untuk sementara masih terbatas. Mengingat desa-desa masih menunggu juklak musdes dari instansi terkait guna pergeseran anggaran APBDes untuk membiayai tanggap darurat Covid-19. “Kita terpaksa sharing anggaran dari kegiatan yang lain. Perkiraan total dana yang diperlukan Rp 120 juta untuk pencegahan Covid,” sebutnya. Terpisah, Kepala Desa Jenggala, Fahruddin mengatakan, langkah antisipasi penyebaran virus Corona juga sedang berlangsung di
desanya. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi, membentuk tim relawan, hingga penyemprotan lapangan. Di kalangan relawan, Pemilik Masa Motor, Mada juga terlibat membantu pencegahan penyebaran virus. Mada Motor menggandeng Relawan Lintas Hijau, Abid Jati. Sejak Sabtu kemarin, dusun-dusun telah disisir dan disemprot disinfektan menggunakan bahan baku, alat dan armada yang diadakan sendiri. Pihaknya berharap akan lebih banyak partisipasi dari berbagai pihak untuk mencegah penyebaran Corona. (ari)
Praya (Suara NTB) Diduga karena mengalami tekanan mental, Nur, remaja 18 tahun asal Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Sabtu (28/3) nekat menghabisi hidupnya dengan cara gantung diri. Sehari sebelum kejadian, siswa kelas II salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Pengadang ini diketahui baru pulang liburan dari Bali. Pihaknya keluarga korban menerima kejadian tersebut dan menolak untuk dilakukan proses hukum. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., kepada Suara NTB, Minggu (29/3), menerangkan, kejadian gantung diri sendiri diketahui pada Sabtu petang sekitar pukul 18.20 wita. Sebelumnya, pada Jumat sore korban pulang ke rumahnya setelah liburan sekalian menjenguk temannya yang ada di Bali. Begitu sampai di rumah, korban merasa agak demam dan memutuskan untuk memeriksakan diri ke salah satu dokter praktik di Desa Muncan. Usai diperiksa, korban disarankan untuk tidak keluar rumah dulu. Sekembalinya dari pemeriksaan kesehatan, ibu korban sempat memarahi korban. Pasalnya, korban sering pergi keluar rumah tanpa memberitahukan kepada ibunya. Selepas itu, korban kemudi-
an mengurung diri di kamarnya. Kemudian, sekitar Sabtu sore menjelang Magrib, ibu korban hendak ke kamar mandi. Namun ibu korban kaget bukan main. Begitu melihat korban tergantung dengan tali terikat di langit-langit kamar mandi. Seketika itu juga, ibu korban langsung berteriak minta tolong. Tidak lama berselang, warga kemudian berdatangan dan langsung berusaha menurunkan korban dari tali gantungan. Petugas kesehatan dari Puskemas Muncan datang bersama dengan aparat kepolisian untuk memeriksa kondisi korban. Dan, oleh petugas kesehatan korban dipastikan sudah meninggal dunia. Polisi sendiri sempat meminta untuk dilakukan visum. Namun oleh pihak keluarga korban menolak dan mengaku menerima kejadian tersebut. “Polisi sempat akan melakukan visum untuk memastikan penyebab kematian korban. Tapi keluarga korban menolak,” ujar Priyo. Jasad korban pun akhirnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Namun dari keterangan pihak keluarga korban dan para saksi, korban diduga kuat bunuh diri karena stress setelah sempat dimarahi oleh ibu dan diminta untuk tidak keluar rumah sementara waktu. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 30 Maret 2020
Halaman 5
PARLEMENTARIA - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Ikut Penyemprotan Disinfektan, DPRD Sumbawa Minta Masyarakat Patuhi Imbauan Pemerintah Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa turun bersama masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah masing masing. Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Diseases (Covid-19) di Sumbawa. Sekaligus mengajak masyarakat untuk patuh terhadap imbauan pemerintah. Seperti yang dilakukan Ketua DPRD Sumbawa, A. Rafiq yang melakukan penyemprotan disinfektan, Sabtu lalu di desa Luar kecamatan Alas. Penyemprotan yang kini tengah diintesifkan oleh semua komponen. Baik itu pemerintah, swasta, PMI, Tagana hingga elemen masyarakat. Rafiq bersama Relawan Pengendalian Covid-19 Kecamatan Alas, Kapolsek Alas beserta Anggota, Babinsa Koramil Alas, Kepala Desa, BPD dan masyarakat melakukan penyemprotan di sejumlah titik. Diantaranya, tempat ibadah,
fasilitas publik serta tempat lainnya yang ramai dikunjungi masyarakat. Penyemprotan juga menyasar lingkungan dan pemukiman warga setempat. Menurut Rafiq langkah pencehan ini harus dilakukan dengan cepat, tanggap, disertai data yang detail. Upaya ini terlihat sederhana namun berdampak besar bagi keberhasilan pencegahan Covid 19 di Kabupaten Sumbawa. “Ini bagian dari ikhtiar yang kita lakukan secara bersamasama. Semoga wabah ini segera berlalu sehingga kenyamanan dan ketenangan warga pulih kembali dan bersemangat melaksanakan aktifitas sehari – hari tanpa rasa panik dan khawatir,” katanya. Ketua DPRD Sumbawa pun mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi imbauan pemerintah. Seperti tidak keluar rumah selama 14 hari, menerapkan pola hidup bersih, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika di luar rumah, menjaga jarak interaksi dengan ses-
Libur Sekolah di Kota Bima Diperpanjang Kota Bima (Suara NTB) Libur sekolah atau aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semua tingkatan di Kota Bima akan diperpanjang. Setelah diliburkan selama dua pekan atau sejak tanggal 16 sampai dengan 28 Maret 2020. Perpanjangan libur sekolah mulai dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE nomor 007/126/III/2020. Kasubbag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Dian Fitriani, mengatakan perpanjangan masa liburan sekolah tersebut untuk mencegah dan mengantipasi wabah virus Corona. “Masa perpanjangan libur sekolah berlaku sejak tanggal 30 Maret sampai dengan 13 April 2020. Selama dua pekan ini siswa diharapkan belajar di rumah,” katanya, Minggu (29/3). Selain mengeluarkan SE memperpanjang liburan sekolah, Walikota Bima lanjut Dian juga mengeluarkan maklumat yang berisi beberapa point untuk mencegah penyebaran wabah virus corona di Kota setempat. Seperti melarang warga Kota Bima yang berada di daerah pandemi Covid-19 dan luar negeri untuk pulang kampung. Namun yang tetap pulang akan dikenakan status Orang Dalam Pemantauan (ODP). “Selama status ODP diwajibkan juga untuk menjalani masa isolasi diri selama 14 hari,” katanya. Kemudian, semua orang yang datang berkunjung dan masuk ke Kota Bima diharapkan untuk melaporkan diri kepada RT, RW atau Kelurahan setempat yang menjadi tujuannya. “Hal ini agar dilakukan pemeriksaan dan diberikan pelayanan kesehatan terdekat,” katanya. (uki)
(Suara NTB/ula)
Andi Bachtiar
(Suara NTB/ula)
M. Jufri
Keberadaan WNA di Dompu akan Dibahas Khusus
(Suara NTB/ist)
DISINFEKTAN - Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq bersama masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan (foto kiri). Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin juga turun bersama masyarakat melakukan penyemprotan di Brang Biji (foto kiri). ama, hindari tempat ramai dan kerumunan, serta menjaga kondisi fisik dan mengonsumsi makanan yang tepat, serta berjemur selama 15 menit pada pukul 10.00 pagi setiap hari. Hal serupa juga dilakukan
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin S.AP. Bersama anggota DPRD lainnya dari Fraksi PKS dan Pengurus Mesjid melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar Mesjid Darussalam dan pemukiman sekitar
di keluarahan Brang Biji. Pihaknya juga sudah meminta kepada semua anggota DPRD Sumbawa untuk melakukan hal serupa di wilayahnya masing masing. “Anggota DPRD juga bersama masyarakat melakukan penyem-
protan di wilayahnya masing masing. Juga membantu masyarakat dalam penyediaan cairan disinfektan. Sebagai upaya bersama mencegah penyebaran virus ini,” terangnya. Senada dengan Rafiq, Nan-
ang juga meminta masyarakat untuk mematuhi instruksi dan imbauan pemerintah. Baik yang dikeluarkan pemerintah pusat provinsi maupun gubernur. Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (arn/*)
Stok Pangan Dompu Aman hingga Setahun Dompu (Suara NTB) Ketersediaan bahan pangan khususnya beras, daging dan ikan laut untuk kebutuhan dalam daerah di Kabupaten Dompu masih aman di tengah penyebaran virus Corona. Bahkan stok beras, cukup untuk kebutuhan setahun. Hal itu disampaikan kepala bagian Ekonomi dan SDM Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Minggu (29/3). “Beras dan kacang kedelai termasuk komoditi yang sudah aman saat ini. Termasuk ikan dan daging, stok kita masih
aman,” kata Soekarno. Menurutnya, berdasarkan data Bulog dengan pengeluaran beras perbulan 150 ton di Kabupaten Dompu dengan cadangan yang dimiliki masih cukup untuk 8-9 bulan kedepan. Masyarakat juga memiliki cadangan beras masing-
masing yang disimpang di gudang kelompok tani, dan gudang rumah tangga. Data itu belum termasuk padi yang akan memasuki puncak masa panen pada April-Mei 2020 ini, sehingga akan menambah stok pangan di masyarakat. “Dengan kondisi ini, stok pan-
gan kita masih aman. Harga di pasaran pun masih di bawah standar, artinya belum melampui HET beras. Itu artinya belum ada masalah dengan ketersediaan beras,” ungkapnya. Soekarno mengaku, ada beberapa produk pangan di Dompu sangar bergantung dari luar seperti tepung terigu, gula, susu, minyak goreng, termasuk telur. Telur sudah mulai diproduksi di Dompu, tapi hannya mampu menyuplai 2 persen
kebutuhan pasar. “Ada ketergantungan yang sangat tinggi untuk penyerapan dari luar,” ungkapnya. Sementara saat ini, masing-masing daerahsedang mengamankan kebutuhan pangan di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia. Membangun kerjasama antar pemda agar aspek kebutuhan masyarakat, utamanya sembako bisa dipenuhi tetap dipenuhi saat kondisi terburuk. (ula)
Empat PDP di Sumbawa Membaik Kerusakan Mesin Desalinasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten Sumbawa bertambah menjadi 79 orang hingga Minggu (29/3) kemarin. Dari jumlah tersebut terdapat 4 PDP yang kondisinya mulai membaik dan tersisa 17 ODP masih dalam pemantauan rumah masing-masing. Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, H. Didi Darsani didampingi Ketua Gugus Tugas, Drs. H. Hasan Basri, M.M kepada wartawan dalam jumpa persnya di Kantor Bupati setempat. Jumlah akumulasi ODP dan PDP bertambah menjadi 79 orang. Rinciannya 75 ODP dan 4 PDP. Di mana terjadi penambahan 4 ODP dari sebelumnya, dengan riwayat perjalanan 3 orang dari Makasar dan 1 orang dari Bali. Terhadap ODP, 55 orang telah selesai pemantauan dan menjalani karantina mandiri. Sehingga tersisa 17 orang yang masih dalam pemantauan di rumah masing-masing. Adapun tiga ODP diobservasi di RSMA, karena terkait kontak erat dengan kasus 01 NTB. Satu diantaranya sudah diambil sampel untuk dijuji laboratorium. “Tiga ODP yang diobservasi ini, sesungguhnya cukup di karantina rumah. Kita mengevakuasi ke rumah sakit karena punya kontak erat dengan kasus 01 NTB. Yang ber-
Belum Tertangani
(Suara NTB/ind)
JUMPA PERS - Ketua dan Juru Bicara Gugus Tugas penanganan covid-19 Kabupaten Sumbawa saat melakukan jumpa pers. sangkutan ada kepanikan dan bingung setelah diketahui saudaranya positif. Selain itu karena ada kegelisahan di masyarakat. Saya yakin tiga ODP yang di rumah sakit Insya Allah bisa pulih,” ujarnya. Sedangkan 3 PDP yang dirawat di RSMA dan 1 PDP di rumah sakit umum provnsi di Mataram, masih terus menerus dimonitor perkembangannya. Informasi yang diperoleh, secara umum keadaanya semakin membaik. Untuk memastikan status pasien tersebut, telah dilaksanakan pengambilan sampel dan langsung dikirim ke laboratorium
yang ditunjuk. Pengiriman sampel ini, adalah yang ketiga kalinya, sebagaimana telah disampaikan sebeumnya satu PDP telah keluar hasilnya dan dinyatakan negatif. “Masih diulang lagi PDP pertama. Periode kedua kita mengirim tiga sampel, dan masih belum keluar hasilnya. Tanggal 19 Maret kita lakukan pengiriman. Dan pengiriman ketiga mengulang yang sebelumnya dan tambahan satu PDP. Jadi tadi pagi pengiriman 4 sampel. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil pemeriksaan tersebut dapat kita pastikan,” terang Didi. (ind/arn)
Dompu (Suara NTB) Keberadaan wisatawan mancanegara di obyek wisata Lakey Huu Dompu di tengah wabah Corona membuat warga sekitar khawatir. Apalagi tidak ada bukti tertulis yang menyatakan mereka negatif Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par kepada Suara NTB, Jumat (27/3). Dikatakan Andi, dirinya dihubungi beberapa pelaku wisata di Lakey yang khawatir melihat wisatawan mancanegara yang berdatangan ke Lakey di tengah wabah Covid-19. “Mereka mempertanyakan apakah status para wisatawan mancanegara yang tiap hari masih berdatangan ke Lakey sudah dinyatakan clear and clean dari virus Corona?” kata Andi. Mereka mengharapkan wisatawan tersebut dikarantina dan dinyatakan negatif Covid-19 sebelum masuk atau Ia menjelaskan, pemesanmelakukan perjalanan antar daerah di Indonesia. Ini pentDompu (Suara NTB) – ing untuk memutus penyebaran Corona. “Jika memungkinDi tengah status siaga daru- an 200 set APD untuk menangkan agar pemerintah mengeluarkan travel warning khusus rat penyebaran Covid-19 saat gulangi ancaman penyebaran untuk tidak datang dulu ke Lakey,” kata Andi menirukan ini, sejumlah fasilitas keseha- Covid-19 sudah disampaikan harapan pegiat wisatawan Lakey. tan di Dompu justru kekuran- awal pekan kemarin. Namun Kekhawatiran pelaku wisata Lakey ini cukup beralagan Alat Pelindung Diri (APD) nyatanya sampai saat ini kesan di tengah keterbatasan alat medis yang dimiliki dan untuk tenaga medis. Akibatnya, butuhan tersebut belum juga bebasnya warga melakukan perjalanan. Langkah ini paspemantauan dan pendataan tiba. “Insya Allah besok kita ti berdampak pada citra pariwisata Dompu, termasuk orang dengan resiko terpapar akan cek lagi,” ungkapnya. Kebutuhan APD khusus menurunnya pendapatan pelaku wisata. “Bagi pelaku seperti halnya mahasiswa dan wisatawan di Lakey, kesehatan dan keselamatan warga eks TKI dari luar daerah terpak- bagi tenaga medis di rumah sakit maupun sembilan jauh lebih penting dari sebuah pencitraan,” kata Andi. sa dilakukan jarak jauh. Ketua Tim Gugus Kerja Covid-19 Kabupaten Dompu, M. Kondisi tersebut diakui Ke- puskesmas, menurut dia, tidak Jufri, ST, MT yang dihubungi, Minggu (29/3) mengaku, inforpala Bidang Pelayanan Sumber saja sulit diperoleh wilayah ini. (Suara NTB/jun) Abubakar Husain masi ini akan menjadi bagian yang akan dibahas pihaknya Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Tetapi dialami hampir semua dengan resiko terpapar pihaknya untuk menyikapinya. Sekecil apapun informasi akan disDompu, Abubakar Husain ke- Kabupaten/Kota di NTB. Untuk itu, dalam proses pe- kini menerapkan sistem jarak ikapinya dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan tika dikonfirmasi Suara NTB mantauan dan pendataan orang jauh. Di mana masyarakat dan penyebaran virus Corona di Dompu. (ula) via telepon, Minggu (29/3). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
Taliwang (Suara NTB) Keberadaan mesin Desalinasi (penyulingan air laut) di desa Poto Tano sampai saat ini belum bisa ditangani oleh Pemkab Sumbawa Barat. Mesin bantuan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) pada tahun 2013 lalu tersebut belum bisa ditangani lantaran kebutuhan anggaran untuk memperbaiki peralatan mesin yang rusak dan menambah daya listrik belum ada kejelasan. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena ketersediaan air bersih di Poto Tano dianggap masih sangat minim. “Memang masalah mesin ini sudah kita suarakan sejak akhir tahun 2019 lalu tetapi sampai saat ini belum bisa kita tangani karena anggarannya belum siap. Kendati mesin ini sudah diserahkan ke Pokmaswas, tetapi kita (Pemkab) akan tetap memberikan atensi khusus supaya bisa memberikan manfaat. Masalah yang paling utama yakni ketersediaan aliran listrik karena kondisi main board sebagai penyimpan daya yang ada saat ini sudah mengalami kerusakan,” ujar Kepala Dinas Perikanan (Diskan) melalui Kabid Sumber Daya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PSDKP) Iwan Irawan S.Pt, M.Si, Minggu (29/3). Dikatakannya, mesin ini memang dihajatkan untuk
bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Poto Tano dalam hal air bersih. Bahkan di periode awal, pihaknya sudah membantu untuk menyiapkan galon sekitar 200 buah untuk membantu masyarakat. Setelah beroperasi selama satu tahun, panel surya sebagai listrik mesin tersebut rusak dan hingga saat ini belum ada penanganan lanjutan. Pihaknya juga sudah mencoba melakukan perbaikan dengan mengganti listrik yang bersumber dari tenaga surya ke PLN sekitar 2200 watt. Tapi upaya tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal, lantaran mesin dimaksud membutuhkan tenaga listrik sampai dengan 5500 watt dan hingga saat ini belum bisa ditangani. Persoalan minimnya anggaran jadi alasan sehingga belum bisa mesin tersebut belum bisa diperbaiki. Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan agar mesin Desalinasi tersebut kembali beroperasi karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Poto Tano. “Kita tetap akan berupaya maksimal supaya mesin tersebut bisa beroperasi lagi, hanya saja untuk saat ini belum bisa kita lakukan karena tidak ada anggaran. Kami juga berharap supaya masyarakat bisa bersabar, karena kita pasti akan menangani masalah ini,” pungkasnya. (ils)
APD Kurang, Dikes Lakukan Pemantauan dan Pendataan Jarak Jauh
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
siapun yang mendapati orang baru tiba di kampung halaman setelah bekerja atau melanjutkan pendidikan keluar daerah, diharap melaporkannya ke petugas puskesmas terdekat. “Fokus utama kita sekarang itu orang-orang yang datang dari luar, seperti TKI dan mahasiswa. Mereka ini kita kontrol melalui telepon seluler saja,” jelasnya. Kendati upaya pemantauan yang dilakukan sejauh ini belum ditemukan warga terkonfirmasi positif Covid-19, penyediaan APD dalam jumlah banyak perlu dilakukan
secepatnya. Sebab terus bertambahnya TKI dan mahasiswa yang pulang kampung menjadi ancaman tersendiri. Saat ini, lanjut Abubakar Husain, APD hanya tersedia sekitar 100 set di rumah sakit dan beberapa set saja di puskesmas. Karenanya dibutuhkan ratusan set lagi untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. “Untuk sementara ini kita minta itu 200 set. Kalau yang sudah tersedia sekitar 100 di rumah sakit, kalau di kita masih pakai sisa-sisa yang kemarin,” pungkasnya. (jun)
Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Antisipasi Covid-19, Pelayanan Dispussip Ditutup Sementara Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa menutup sementara pelayanan, baik untuk layanan ruang baca, perpustakaan keliling dan peminjaman buku. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi penularan covid-19. Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni membenarkan hal tersebut. Penutupan layanan ini sudah dilakukan sejak Selasa lalu. Kemudian akan kembali dibuka sesuai dengan keputusan pemerintah daerah atas perkembangan situasi covid-19. “Pelayanan dihentikan sejak
Selasa lalu. Koordinasi dengan sekda, katanya tutup dulu. Stop sementara untuk pelayanan sampai waktunya nanti koordinasi dengan pimpinan daerah. Kita waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya. Pihaknya pun mengambil kesempatan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh ruangan, Jumat (27/3). Mulai dari ruang pelayanan, kantor, termasuk ruangan penyimpanan arsip. Penyemprotan ini bekerjasama dengan PMI Sumbawa. Bahkan pihaknya sudah meminta bantuan masker dan
hand sanitizer kepada PMI. Dalam kesempatan tersebut, pihak PMI juga melakukan sosialisasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Adapun di Dispussip sendiri, sudah disiapkan keran khusus dan sabun cuci tangan, agar orang yang keluar masuk bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Pihaknya juga menyiapkan rambu untuk menjadi acuan sebelum mencuci tangan. Irin Wahyu Indarni (ind/arn/*)
TUTUP SEMENTARA - Suasana Kantor Dispussip Sumbawa pascapenutupan sementara pelayanan (Suara NTB/ist)
Senin, 30 Maret 2020
Pemkot Terus Minimalisir Interaksi Warga Mataram (Suara NTB)Pemkot akan terus berupaya meminimalisir interaksi antarwarga dengan cara mencegah kerumunan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Kendati ada pasien dalam pengawasan (PDP) suspect Corona Virus Disease (Covid-19) asal Mataram meninggal dunia di RSUD Mataram, namun pemkot belum bisa memberlakukan lokcdown local di Mataram. Hal itu ditegaskan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Sabtu (28/3). Yang bisa dilakukan Pemkot Mataram ialah bagaimana meminimalisir (Suara NTB/viq) adanya interaksi warga yang H. Ahyar Abduh menimbulkan kerumunan di tengah kian mewabahnya Covid-19 di Mataram. Salah satu yang dilakukan, mulai Sabtu (28/3) Pemkot Mataram memberlakukan jam malam untuk mengurangi aktivitas warga. Juga, semua camat , lurah, dan kepala lingkungan di Mataram bisa mengambil langkah-langkah kewaspadaan terhadap semua tamu-tamu atau orang luar lingkungan yang datang ke lingkungan. “Kita awasi yang datang dari semua daerah luar Mataram untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawasan baik pengecekan kesehatan dan lainnya,” kata Ahyar. Selain itu, pihaknya akan mengambil langkah-langkah mensterilkan semua lingkungan dari wabah Covid-19. Dengan cara, semua kelurahan dan kecamatan sebisa mungkin disemprotkan disinfektan secara menyeluruh di 50 kelurahan di Mataram. “Kita alihkan anggaran kelurahan untuk penangan Covid-19 ini. Dalam satu minggu ke depan seluruh lingkungan harus disemprot disinfektan, semua alat-alat dan kebutuhannya kita beli dari dana kelurahan,” katanya. “Kita juga akan menyiapan dua tandon dan kompresornya. Nanti itu akan keliling setiap hari di lingkungan untuk menyemprot disinfektan. Kita juga akan beli satu handsprayer di masing-masing lingkungan,” katanya. Jika harus diberlakukan lockdown local lanjut Ahayar, akan berdampak pada mobilitas warga kota Mataram. Sebab, lockdown local, sama halnya membatasi ruang gerak roda perekonomian warga di Mataram. Ia menilai, langah penanganan Covid-19 di Mataram lebih kepada strategi protap. Bagi warga kota Mataram yang baru pulang dari luar daerah, diharapkan tidak pulang langsung ke rumah. “Jadi harus dilakukan screening sesuai dengan prosedurnya. Dilakukan pemerikasaan dulu. Kalau dinyatakan sehat, baru pulang isolasi diri di rumah. Kalau ada gejala, kita isolasi langsung,” katanya. Selain itu, langkah tegas diambil Pemkot Mataram ialah dengan meminta Satpol PP bergerak untuk melakukan pengawasan di seluruh lokasi hiburan dan tempat keramaian lainnya di Mataram. “Kita tidak ada tawar-menawar lagi. Jika ada yang berani buka, kita langsung tindak,” tegasnya. Secara koordinatif, Polres dan Kodim bersama melakukan pengawasan. “Kalau pun ada yang posisitf Covid-19 di Mataram, kita akan langsung tangani. Dan kita akan lihat dulu, apa saja opsi yang kita lakukan. Semuanya punya risiko dan konsekuensinya masing-masing. Itulah kenapa kita sampai hari ini belum bisa melakukan lockdown local di Mataram,” demikian Walikota. (viq)
SUARA NTB
Halaman 6
Tak Ada Bansos untuk Korban Virus Corona Mataram (Suara NTB) – Meski telah menetapkan status siaga darurat non bencana alam, Pemkot Mataram tidak menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi korban yang terjangkit covid-19. Data diambil dari website corona.ntbprov.go.id tanggal 28 Maret 2020, jumlah warga Kota Mataram yang terjangkit virus corona 137 orang. Untuk yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) 18 orang, 112 orang dalam pengawasan (ODP), 7 orang dalam pengawasan dan satu warga meninggal dunia
dengan status PDP. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati mengatakan, sejauh ini belum ada edaran dari Kementerian Sosial terkait untuk menyiapkan bantuan sosial bagi pasien (korban, red) terjangkit virus corona. Meskipun pemkot telah menetapkan status siaga bencana non alam hing-
ga Agustus mendatang, Pemerintah pusat hanya meminta Disos mensosialisasikan saja. “Ndak ada. Ada edaran dari Dirjen hanya sifatnya sosialisasi saja,” kata Asna dikonfirmasi pekan kemarin. Sosialisasi dimaksud Asna adalah, pengaturan transaksi penyaluran bansos sosial sep-
erti program keluarga harapan dan bantuan non tunai. Jumlah penerima bansos 22 ribu lebih diatur sedemikian rupa, agar tidak ada penumpukan di agen maupun distributor. Pengaturan itu agar menghindari kerumunan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. “Setiap tanggal 10 tiap bulan distribusikan. Kita minta agen mengatur setiap hari berapa orang, supaya tidak ada penumpukan,” jelasnya. Asnayati menerangkan, secara spesifik menang tidak ada petunjuk pel-
aksana dan petunjuk teknis penyiapan alokasi anggaran maupun bantuan bagi pasien covid-19. Menurutnya, bantuan sosial diberikan pemerintah menjadi bagian menekan pengeluaran masyarakat. Sebagai bentuk pencegahan virus corona, Disos hanya menyiapkan dari sisi sumberdaya manusia. Tagana dikerahkan untuk membantu gugus tugas penyemprotan disinfektan dan lainnya. “Walaupun sudah jadi bencana belum ada arahan untuk itu,” demikian kata dia. (cem)
(Suara NTB/ist)
ISOLASI - Wisma Nusantara Mataram, Minggu (29/3), yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi warga Mataram yang datang dari luar daerah, termasuk para santri Situbondo yang mudik ke Mataram pekan depan.
Pemkot akan Isolasi Santri dari Situbondo
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 45 santri asal Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur yang pulang dari Situbondo akan di-screening dan dicek kesehatannya di Mataram. Pemkot juga akan mengisolasi semua santri asal kota Mataram di Wisma Nusantara sepulang dari Situbondo, Jawa Timur, 3 April 2020 mendatang. “Santrinya sebanyak 24 orang dan nanti tanggal 3 April itu ada santriwati sekitar 23 orang. Mereka menggunakan bus khusus dari pondoknya di Jawa menuju Lombok lewat perjalanan darat dan laut. Semua santri kita akan coba screening di Puskesmas Babakan terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Sabtu (28/3). Usman menyebut, kebanya-
kan santri yang pulang dari Situbondo ini berasal dari Kecamatan Sandubaya. Itulah alasannya, semua santri yang pulang ke Mataram menggunakan bus dari Situbondo akan dilakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas Babakan. Hal itu menjadi kesepaka-
tan yang diambil pada rapat lanjutan penanganan Covid-19 di Mataram, Sabtu. Semua santri akan diisolasi di Wisma Nusantara selama 14 hari. Senada dengan itu, Sekda Kota Matara, H. Effendi Eko Saswito mengatakan, Wisma Nusantara akan dikhususkan
Sidang Pengadilan di Loteng Dilakukan dengan Telekonferensi Praya (Suara NTB) Terhitung mulai tanggal 26 Maret kemarin, proses persidangan perkara di Lombok Tengah (Loteng) dilaksanakan dengan telekonferensi atau video conference. Dimana majelis hakim, jaksa penuntut umum serta terdakwa menjalani proses persidangan ditempat terpisah. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona. Dengan sebisa mungkin meminimalir kontak langsung atau bertemu di satu ruangan yang sama. “Ide awalnya dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Praya berdasarkan Surat Edaran (SE) Jaksa Agung dan SE Mahkamah Agung (MA),” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Eli Rahmawati, S.H.,M.M.M.H., kepada Suara NTB, Minggu (29/3). Pada gelaran sidang perdana melalui video conference tersebut ada lima perkara yang sidangkan. Di mana Majelis Hakim tetap berada di ruang PN Praya. Sementara JPU berada di ruang JPU di kantor Kejari Loteng. Adapun para terdakwa sendiri menjalani proses sidang di Rutan Praya. “Dengan pola ini, kontak langsung bisa dicegah. Sehingga diharapkan bisa memutus mata rantai potensi penyebaran virus corona,” jelasnya. Terlebih sekarang, dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona aktivitas pertemuan yang melibatkan banyak orang dibatasi. Sementara proses persidangan selama ini banyak yang dihadiri oleh masyarakat. Sehingga dengan pola persidangan melalui video conference bisa mencegah adanya konsentrasi masyarakat. Yang berpotensi menyebarkan virus corona. Eli mengatakan, Loteng sendiri merupakan yang pertama melaksanakan persidangan melalui teknologi tersebut dari kabupaten/kota di NTB. Dan, akan terus berlangsung sampai situasi penyebaran virus corona bisa dipulihkan. “Sampai kondisi darurat penyebaran virus corona, persidangan melalui video conference akan tetap digelar,” tandasnya. (kir)
menjadi lokasi isolasi semua warga ODP di Mataram. Pemkot tidak bisa menggunakan asrama haji NTB sebagai lokasi isolasi ODP. “Karena asrama haji menjadi kebijakan Provinsi NTB,” jelasnya. “Kita bisa sewa itu Wisma Nusantara menjadi ru-
ang isolasi ODP di Mataram. Sementara untuk Asrama Haji itu penanganannya kan wilayah Provinsi,” katanya. Ditambahkan Effendi, upaya itu memberikan batasan untuk menyelamatkan warga Kota Mataram dari sebaran Covid-19 di Mataram. (viq)
Seleksi CPNS
Pelamar P1TL Lolos SKB Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram telah memverifikasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sejumlah pelamar P1TL lolos seleksi kompetensi bidang (SKB). Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang pelamar seleksi CPNS kategori P1/TL adalah peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD) berdasarkan PermenpanRB Nomor 37 Tahun 2018. Selain itu, pelamar dimaksud masuk dalam tiga kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. “Misalnya, masuk peringkat dengan satu formasi dibutuhkan. Jadi, sisanya dua orang itu masuk P1/ TL,” jelas Muja dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Pelamar P1/TL boleh mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2019 di instansi, lokasi, jabatan apa saja sepanjang kualifikasi pendidikan berkesesuaian atau sama. Contohnya jelas Muja, pelamar P1/TL di tahun 2018 lalu, mendaftar formasi penyusunan laporan keuangan di Pemprov DKI Jakarta dengan kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi akuntasi. Ternyata bersangkutan tidak lolos pada
(Suara NTB/cem)
H. Ahmad Mujahiddin pengumuman terakhir. Dan, pelamar kembali melamar formasi auditor Inspektorat Kota Mataram dengan kualifikasi pendidikan sama. Secara aturan ini tidak ada masalah atau diperbolehkan. Pelamar tersebut diberikan dua pilihan. Di antaranya, boleh mengikuti SKD atau sebaliknya. Jika ikut SKD tetapi nilainya lebih besar. Praktis, nilai tersebut dijadikan patokan. Sedangkan, jika nilai tesnya kecil maka digunakan nilai SKD tahun 2018. “Misalnya tahun lalu nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2019. Nilai yang dipakai adalah yang dulu,” bebernya. Pelamar kategori P1/TL di Kota Mataram sekitar empat orang lolos. Tetapi, pihaknya masih memverifkasi atau memvalidasi kembali. Untuk peserta yang berhak ikut SKB berjumlah 621 orang. Pemerintah pusat resmi menunda tahapan tes lanjutan CPNS sampai waktu belum ditentukan. (cem)
Akibat Unggahan di Medsos
KASN Rekomendasikan Oknum Kasek Diberi Sanksi Tanjung (Suara NTB) Oknum Kepala Sekolah SMP di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU), inisial S., mendapat rekomendasi sanksi KASN. Meski ringan (sanksi moral), namun patut diwaspadai agar tidak ada lagi ASN lain yang mendapat teguran atas hasil temuan Bawaslu Lombok Utara. Kasek S., dilaporkan oleh Bawaslu ke Komisi ASN lantaran melontarkan pernyataan di
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3479 CN NOKA/NOSIN : MH3SE8810FJ186545/ E3R2E-0191588 AN.I NENGAH PANCA HLG SKTR CAKRANEGARA
media social (medsos) FB yang berbau politis. Unggahan itu pun ditelusuri. Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Sabtu (28/3) mengakui rekomendasi KASN untuk menegur oknum Kasek tersebut sudah dilayangkan kepada Bupati. Pihaknya berharap, tidak ada lagi Kasek/ASN lain yang harus berurusan dengan Bawaslu gara-gara terlibat politik praktis. “Surat sudah dikirim ke Bupati, tembusan surat ke Bawaslu KLU sudah kami pegang,” kata Adi. Ia menjelaskan, Ketua ASN, Agus Pramusim tonek melalui Surat No. R848 /KASN/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n S. Bupati diminta memberi sanksi moral. Selanjuntya Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian juga mengawasi dan mengimbau ASN di wilayahnya untuk tetap menjaga netralitas sehubungan dengan tahapan Pilkada 2020. “Bupati juga diminta memberikan
tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Adi. S dilaporkan Bawaslu KLU melalui Surat tanggal 4 Februari 2020. S dilaporkan sesuai hasil kajian dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec.Gangga/18.10/ 1/2020, tanggal 30 Januari 2020. “Saudara S membagikan unggahan dari As Shafa,” dengan isi unggahan berupa dukungan kepada salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 melalui akun Facebook milik pribadi bersangkutan,” jelasnya. Dalam pemeriksaan sebelumnya, terlapor mengakui membagikan unggahan orang lain. Kepada Bawaslu, terlapor mengaku motivasi membagikan unggahan tersebut adalah karena alasan simpati saja bukan berniat untuk mendukung secara politik. (ari)
RAGAM
SUARA NTB Senin, 30 Maret 2020
36 Formasi CPNS Pemprov NTB dengan Peserta SKB Tunggal Dari Hal. 1 Sementara itu untuk tenaga kesehatan peserta SKB tunggal untuk formasi dokter spesialis kandungan empat formasi di RSUD NTB, fisikawan medis di RSUD NTB, psikologi klinis sebanyak tiga formasi di RSJ Mutiara Sukma, nutrisionis di RS Manambai Abdul Kadir, perekam medis di Balai Laboratorium dan sanitarian di Dinas Kesehatan NTB. Sedangkan empat formasi dengan peserta SKB tunggal di formasi tenaga teknis adalah mediator hubungan industrial di Disnakertrans NTB, Polisi Kehutanan dua formasi di KPH Ampang Riwi dan arsiparis di Dinas Kesehatan NTB. Diketahui, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menetapkan 942 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut SKB. Dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB. Jumlah pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti
SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang. Kemudian sebanyak 2.713 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No.24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB. Dengan rincian jenis jabatan guru 1.071 orang, tenaga kesehatan 398 orang dan tenaga teknis 1.244 orang. Selanjutnya, 3.449 pelamar tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Terdiri dari jenis jabatan guru 1.663 orang, tenaga kesehatan 459 orang dan tenaga teknis 1.327 orang. Sedangkan 602 pelamar tidak hadir SKD, terdiri dari jenis jabatan guru 268 orang, tenaga kesehatan 44 orang dan tenaga teknis 290 orang. Untuk pelaksanaan tes SKB masih menunggu jadwal dari Panselnas. Pelaksanaan SKB CPNS 2019 resmi ditunda menyusul semakin meluasnya penyebaran virus Corona di Indonesia. Namun rencananya, SKB akan dilaksanakan akhir April atau awal Mei mendatang. (nas)
Jika Lelang Dihentikan Dari Hal. 1 direncanakan sebesar Rp2,054 triliun. Untuk DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan pagunya sebesar Rp1,122 triliun lebih. Sehingga, DAK Fisik yang berpotensi tidak dicairkan tahun ini di luar bidang kesehatan dan pendidikan sekitar Rp932 miliar. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/3) membenarkan adanya kebijakan penghentian pelelangan atau proses pengadaan barang / jasa DAK Fisik 2020 kecuali bidang kesehatan dan pendidikan. Ia mengatakan, dampak dari wabah virus Corona (Covid-19), Pemerintah Pusat memfokuskan DAK Fisik 2020 untuk bidang kesehatan dan pendidikan. ‘’Dampak dari Covid-19, sekarang difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk saat ini (DAK Fisik) yang bisa dicairkan hanya bidang kesehatan dan pendidikan,’’ kata Syarwan. Dalam surat Menkeu yang ditujukan ke seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, dijelaskan pengadaan barang/ jasa untuk seluruh jenis/ bidang/sub bidang DAK Fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan, yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk subbidang gedung olahraga dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK Fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa dilakukan sejak ditetapkannya surat tersebut pada 27 Maret lalu. Berdasarkan data DJPB NTB, pagu DAK Fisik 2020 untuk wilayah NTB sebesar Rp2,054 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB sebesar Rp416,72 miliar, Bima Rp215,30 miliar, Dompu Rp120,21 miliar, Lombok Barat Rp213,06 miliar dan Lombok Tengah Rp275,89 miliar. Selanjutnya, Lombok
Timur Rp212,88 miliar, Sumbawa Rp209,17 miliar, Kota Mataram Rp73,70 miliar, Kota Bima Rp91,68 miliar, Sumbawa Barat Rp88,17 miliar dan Lombok Utara Rp137,19 miliar. Pagu DAK Fisik sebesar Rp2,054 triliun tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni DAK Fisik reguler, DAK Fisik penugasan dan DAK Fisik afirmasi. Untuk DAK Fisik reguler jumlahnya sebesar Rp1,114 triliun. Terdiri dari bidang pendidikan Rp374,19 miliar, bidang kesehatan dan KB Rp460,55 miliar. Bidang sosial Rp17,25 miliar, bidang air minum Rp15,03 miliar, bidang sanitasi Rp26,73 miliar. Perumahan dan permukiman Rp6,38 miliar dan jalan Rp214,76 miliar. Kemudian DAK Fisik penugasan untuk bidang pendidikan sebesar Rp86,06 miliar, kesehatan dan KB Rp74,44 miliar, air minum Rp22,84 miliar. Sanitasi Rp47,80 miliar, irigasi Rp73,73 miliar, pertanian Rp57,79 miliar, pasar Rp22,40 miliar. Industri kecil dan menengah Rp26,52 miliar, kelautan dan perikanan Rp36,12 miliar, pariwisata Rp42,91 miliar. Lingkungan hidup dan kehutanan Rp1,003 miliar dan jalan Rp91,31 miliar. Selanjutnya untuk DAK Fisik Afirmasi bidang perumahan dan permukiman Rp53,17 miliar, pendidikan Rp12,30 miliar, kesehatan Rp115,44 miliar. Air minum Rp47,58 miliar, sanitasi Rp51,44 miliar, dan transportasi pedesaan Rp76,16 miliar. Mengacu pada surat Menkeu tersebut, total jumlah DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan yang tidak kena penghentian proses pengadaan barang/jasa sekitar Rp1,122 triliun. Sehingga sekitar Rp932 miliar DAK Fisik di NTB berpotensi tak dicairkan tahun ini karena kena imbas penghentian proses pengadaan barang/ jasanya. (nas)
Sudah Teken Kontrak Dari Hal. 1 Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/3) kemarin mengatakan, pascakeluarnya surat dari Menkeu, seluruh pengadaan barang/jasa DAK Fisik sudah dihentikan kecuali bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam surat tersebut, kata Sadimin, Pemda diberikan kesempatan memasukkan data kontrak proyek DAK Fisik ke Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai 27 Maret 2020 pukul 24.00 Wita. ‘’Kita di provinsi, DAK Fisik yang sudah kontrak ada beberapa paket proyek DAK Fisik. Proyek-proyek Bina Marga ada tiga paket yang di Bima sudah kontrak. Sudah dimasukkan ke OMSPAN, tapi keputusannya tetap menunggu DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kementerian Keuangan nanti,’’ katanya. Sadimin menyebutkan, proyek DAK Fisik untuk Pemprov NTB yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekitar Rp90 miliar. Sebagian besar proyek DAK Fisik bidang jalan yang dilaksanakan Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB nilainya sekitar Rp60 miliar. Dimana, beberapa proyek
DAK Fisik bidang jalan sudah teken kontrak sekitar Rp50 miliar. Sementara, Rp10 miliar proyek DAK Fisik bidang jalan belum selesai lelang. Selain DAK Fisik bidang jalan, juga ada di bidang irigasi sekitar Rp6 miliar. ‘’Mudah-mudahan proyek DAK Fisik yang sudah kontrak tetap dilanjutkan. Tapi keputusannya di pusat. Yang penting sudah kita laporkan sama teman-teman PU hampir Rp50 miliar yang sudah kontrak,’’ tuturnya. Pihaknya belum mendapatkan kepastian apakah proyek DAK Fisik yang sudah kontrak di luar bidang kesehatan dan pendidikan tetap dilanjutkan atau tidak. ‘’Keputusannya nanti menunggu dari DJPK apakah itu dilanjutkan. Karena di surat keterangan itu ada lampirannya juga,’’ terangnya. Beberapa proyek DAK Fisik bidang jalan yang sudah teken kontrak antara lain peningkatan jalan Hu’u - Parado dengan pagu Rp14,5 miliar, peningkatan jalan Labuan Kenanga Kawinda Toi dengan pagu Rp26,1 miliar, peningkatan jalan Sekokat - Bawi dengan pagu Rp8,2 miliar. (nas)
Halaman 7
Cegah Penyebaran Corona, Masyarakat Jangan ’’Padati’’ Rumah Sakit Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB terus menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Hal tersebut ditujukan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona, dimana NTB saat ini mencatat dua kasus positif. Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB, dr. H. Agus Rusdhy Hariawan, menerangkan saat ini pihaknya memberlakukan beberapa aturan terkait kunjungan pasien maupun pembesuk ke rumah sakit. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran (SE) dari Direktur RSUD NTB beberapa waktu lalu. ‘’Kami mengimbau, jika memang tidak emergency (darurat), sebaiknya tidak berkunjung ke rumah sakit dulu,” ujar Rusdhy saat memberikan keterangan, Minggu (29/3) di Mataram. Kendati demikian, beberapa pelayanan seperti Instalasi Gawat
Darurat (IGD) tetap beroperasi 24 jam. ‘’Poliklinik juga tetap dibuka untuk kasus tertentu,’’ sambungnya. Pembatasan sosial di RSUD NTB diberlakukan sampai 13 April mendatang. Khususnya sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di lingkungan rumah sakit. Pembatasan sosial yang dilakukan dir RSUD NTB diantaranya dilakukan dengan meniadakan jam kunjungan atau jam besuk pasien rawat inap. Selain itu, untuk layanan di Poliklinik dan IGD setiap pengunjung diharuskan melakukan skrining oleh petugas kesehatan di dua pintu masuk, yaitu pintu utama dan pintu fasilitas umum. Setiap pengunjung yang sudah diskrining dan sudah diedukasi diharuskan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer yang disediakan. Selain itu, pelayanan medical chek-up
H. Agus Rusdhy Hariawan (MCU) juga ditiadakan sampai dengan 13 April mendatang. Kemudian pendamping atau penunggu pasien juga diharuskan dalam keadaan sehat. Terutama tidak sedang demam atau flu. Jumlah pendamping juga dibatasi 2 orang untuk pasien rawat inap, dan 1 orang untuk pasien rawat
jalan maupun pasien IGD. Pelayanan untuk rumah singgah dan penggunaan gazebo di lingkungan RSUD NTB juga ditutup sementara. “Jadwal operasional juga kita atur, sehingga teman sejawat dokter dan paramedik memiliki tenaga yang cukup jika penanganan kasus (Covid-19) berkembang pesat,” ujar Rusdhy. Sebagai langkah preventif, manajemen rumah sakit juga memberlakukan penjarakan 1-2 meter di antrean pengunjung. Dengan jumlah pegawai mencapai 1.200 orang dan tingkat kunjungan pasien dan pembesuk mencapai 900 orang per hari dikhawatirkan meningkatkan potensi penyebaran Covid-19 di NTB. Penundaan pemeriksaan ke rumah sakit sendiri mengikuti beberapa pengecualian untuk kasus-kasus darurat. Dicontohkan Rushdy kondisi gawat darurat seperti
trauma kepala, kejang terusmenerus, trauma tulang belakang, atau nyeri kepala hebat yang harus segerea mendapatkan penanganan dokter spesialis bedah saraf. Kemudian kondisi tumor di leher yang disertai sesak, tumor yang membesar dengan cepat, pasien kemoterapi, tumor yang mengalami pendarahan terus-menerus, dan/atau tumor yang disertai nyeri hebat dan penurunan kesadaran yang harus segera mendapatkan perawatan dokter bedah onkologi. Hal serupa berlaku juga untuk penanganan radiologi, spesialis mata, spesialis jantung, spesialis kebidanan dan kadungan, spesialis BTKV, dokter gigi, spesialis orthopaedi dan traumatologi, spesialis T.H.T.K.L, urologi, dan lain-lain. “Kalau tidak ada kebutuhan mendesak, sebaiknya jagan ke rumah sakit dulu,” pungkas Rusdhy. (bay)
Cegah Covid -19, Saran Pemuka Agama Hindari Ibadah Berkerumun Mataram (Suara NTB) Para pemuka dari berbagai agama sepakat dalam masa wabah Covid -19 ini mengimbau umatnya agar menghindari kerumunan, termasuk dalam beribadah. Hal ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran dan menanggulangi penyakit tersebut. ‘’Hindari kerumunan sekalipun itu atas nama ibadah,’’ kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh yang diteruskan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo Sabtu (28/3). Asrorun mengemukakan, MUI telah mengeluarkan Fatwa No.14/2020 tentang pedoman pelaksanaan ibadah, yang isinya antara lain ibadah yang dijalankan dengan cara kerumunan agar seminimal mungkin dilarang dan dihindari. Imbauan ini berlaku untuk seluruh umat beragama di Indonesia, khususnya masyarakat di daerah yang terjangkit Corona. Tak terkecuali NTB yang baru baru ini dirilis dua kasus positif Covid - 19. Senada dengan itu, Sekretaris Umum Pendeta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn F. Manu-
putty mengatakan, telah mengeluarkan imbauan sejak tanggal 13 Maret agar seluruh umat menjaga jarak dan menghindari ibadah-ibadah yang sifatnya kerumunan. Kemudian, Relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Hong Tjhin, juga menyatakan umat Buddha telah diimbau untuk menghentikan kegiatan yang sifatnya berkumpul, dan juga menjaga jarak minimal dua meter, serta merekomendasikan agar kegiatan di tempat ibadah bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, Sekretaris Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Steven menuturkan, para Uskup sudah mengeluarkan petunjuk agar dapat ditaati dan dipatuhi terkait agar seluruh umat mengikuti perayaan gerejawi tanpa hadir secara bersamasama, tetapi bisa melalui media sosial digital. Sedangkan Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Nyoman Suartanu menyatakan untuk mencegah Covid-19 ini, umat Hindu agar
melakukan kegiatan keagamaan cukup dari rumah saja, mulai dari melakukan doa hingga meditasi untuk kesembuhan dan perbaikan bangsa. Berbagai pemuka agama itu hadir dalam jumpa pers bertajuk “Anjuran Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Berkaitan dengan Self-Distancing untuk Menghindari Penyebaran Covid-19”. Agus Wibowo menambahkan, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto sebelumnya menyatakan, interaksi dengan kontak jarak dekat adalah faktor utama pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air. Kontak jarak dekat terus terjadi di Indonesia, sehingga mengakibatkan penularan kemudian memunculkan angka pasien sakit. Bahkan jumlah positif Covid-19 di Indonesia meningkat signifikan dari 893 kasus pada Kamis (26/3) menjadi 1.046 kasus pada Jumat pukul 12.00 WIB. Peningkatan jumlah kasus itu, kata Agus mengutip Yuri, menggambarkan masih adanya penularan penyakit di tengah masyarakat sehingga
Nyayu Ernawati Ikhtiarkan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah Dari Hal. 1 Pantauan Suara NTB, penyemprotan disinfektan yang menerjunkan lima tim ini, Sabtu (28/3) dilakukan tiga masjid sekaligus. Masingmasing Masjid Babussalam di Lingkungan Melayu Tengah, Masjid Nurul Hilal di Lingkungan Melayu Bangsal dan Masjid Nurul Bahri di Lingkungan Melayu Bangsal. Sementara Minggu (29/3) kemarin penyemprotan dilakukan di Masjid Nurul Huda Lingkungan Sintung serta Pura Amertasari, Kapitan. Penyemprotan di Pura Amertasari didampingi langsung ketua banjar, I Ketut Budiasih, Sekretaris WHDI Kecamatan Ampenan dan teruna teruni Banjar. Erna yang ditemui di selasela mengawasi kegiatan penyemprotan disinfektan Sabtu (28/3) mengatakan, kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan pihaknya ini, bekerjasama dengan remaja masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga kepala lingkungan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Masyarakat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh
anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini. Kedatangan Erna mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Masyarakat langsung menyemut ketika mengetahui wakil mereka di parlemen, turun langsung ke masyarakat. Pemandangan ini setidaknya menjadi salah satu bukti kedekatan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini dengan masyarakat. Tidak ada sekat antara dirinya dengan masyarakat. Masyarakat yang ditemuinya, selalu menyapa dengan ramah. Masyarakat pun tidak canggung-canggung menyampaikan keluh kesahnya kepada Erna. Mulai dari sulitnya mendapatkan masker hingga keluhan soal fasilitas umum lainnya. Kepala Lingkungan Melayu Tengah dan Melayu Bangsal mengapresiasi kepedulian Erna terhadap masyarakat. Penyemprotan disinfektan ini, katanya, memang menjadi salah satu upaya yang dibutuhkan masyarakat guna menangkal virus corona. Menurut Kaling, pemerintah memang sudah melakukan penyemprotan. Tetapi penyemprotan disinfektan yang dilakukan pemerintah hanya me-
nyasar jalan-jalan utama. ‘’Sedangkan masyarakat di lingkungan juga butuh itu (penyemprotan disinfektan, red). Makanya kita bersyukur sekali ada Dewan seperti Bu Erna ini,’’ ujarnya. Menurut Erna, kegiatan yang memberi manfaat kepada masyarakat, akan tetap dilakukan pihaknya. ‘’Penyemprotan ini sudah kita lakukan sejak Hari Jumat. Kegiatan ini akan terus kita lakukan. Ikhtiar kita tidak henti-hentinya demi memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kami akan lanjutkan keliling ke semua tempat ibadah lainnya termasuk juga ke gereja-gereja sesuai dengan permintaan yang masuk ke anggota fraksi kami,’’ demikian Erna. Erna menegaskan, langkah serupa juga dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram. Terkait sulitnya mendapatkan masker, Erna akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dia berharap, sulitnya masyarakat mendapatkan masker, bukan akibat aksi borong atau upaya menimbun yang dilakukan oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. (fit/*)
Epidemiologist Serukan Percepatan Identifikasi Virus Dari Hal. 1 Tahun lalu, pemuda asal Keru, Narmada, Lombok Barat ini meraih Tropmed Award 2019, 2nd Prize Young Scientist Category, Centre for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Menurut Henry, saat ini upaya menjaring orang dengan risiko tertular Corona mulai diseriusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. ‘’Pemerintah sekarang sudah mulai memberlakukan screening massal untuk menjaring sebanyak-banyaknya orang yang masih sehat, namun kemungkinan tinggi sudah terpapar virusnya,’’ ujarnya. Selain itu, ujarnya, saat ini kapasitas isolasi pasien Covid-19 sudah diperbanyak dengan membangun RS khusus Covid-19 dan menambah kapasitas isolasi di beberapa RS rujukan. ‘’Dua hal ini yang menurut saya krusial untuk pencegahan penularan dan penanganan kasus. Terkait pengobatan, memang belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya obat yang benar-benar efektif dan aman untuk mengobati Covid-19 secara spesi-
fik,’’ imbuhnya. Meski mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, namun Henry mengingatkan pula pentingnya meningkatkan kapasitas pemeriksaan laboratorium dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Menurutnya, yang dilakukan pemerintah sekarang adalah menambah tes dengan tes cepat. Henry menjelaskan, metode ini sebenarnya bukan untuk memastikan apakah seseorang sedang sakit atau tidak. Namun hanya untuk menjaring orang yang kemungkinan sakit sehingga bisa disarankan untuk karantina diri di rumah. Sementara, kemampuan pemerintah untuk melakukan tes PCR belum sesuai harapan. “Kapasitas tes PCR masih terbatas dan proses pemeriksaannya masih lambat. Tidak jarang kita temukan berita tentang kematian PDP yang hasil pemeriksaannya belum keluar,” ujarnya. Henry menegaskan, saat ini, yang terpenting adalah bagaimana cara memutus rantai penularan dan menekan kematian karena Covid-19 ini. “Cara yang sekarang ditempuh Indonesia adalah menggalak-
kan physical distancing dan meningkatkan jumlah pemeriksaan dengan menambah jumlah laboratorium pemeriksaan dan melakukan screening massal dengan alat tes cepat,’’ ujarnya. Dua strategi ini menurutnya penting karena penelitianpenelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar dari kasus Covid-19 akan bergejala ringan seperti flu biasa (batuk, pilek dan sakit tenggorokan). Bahkan, dalam sebagian kasus, tidak bergejala atau nampak sehat. ‘’Sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh sistem pemeriksaan saat ini yang berfokus pada orang yang bergejala dan pernah kontak fisik atau bepergian ke wilayah terjangkit dalam 14 hari terakhir,’’ ujarnya. Oleh karena pemeriksaan masih sangat terbatas, ujar Henry, peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penularan. ‘’Caranya adalah dengan menjaga jarak 1-2, menghindari kerumunan atau tinggal di rumah, dan jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitiser,’’ pesannya. (aan)
(Suara NTB/bnpb)
Perwakilan pemuka agama yang menyampaikan imbauan agar menghindari ibadah berkerumun. masih ada kontak dekat yang terjadi. Mencermati hal tersebut, pemerintah mengajak masyarakat untuk bersamasama memutus rantai penularan virus dengan mematuhi anjuran menjaga jarak aman minimum 1,5 meter. Ia mengemukakan bahwa dalam jarak itu, potensi penularan dari orang ke orang lain-
nya sangat besar, terutama melalui percikan ludah (droplets) pada saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin kemudian mengenai orang yang sehat. “Mari kita patuhi bersama, hindari kontak dekat. Jaga jarak pada saat melakukan komunikasi sosial dengan siapapun, baik di rumah maupun di luar rumah,” kata Agus. (ars)
PDP Meninggal di Bima Negatif Covid –19 Mataram (Suara NTB) Dua orang yang masuk daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hasil tes swab dinyatakan negatif Corona. Salah satunya pasien yang meninggal asal Kecamatan Donggo Kabupaten Bima beberapa waktu lalu. Tim Gugus Tugas Covid – 19 masih menunggu hasil uji lab dua PDP Kota Mataram. PDP yang meninggal tanggal 18 Maret lalu itu sebelumnya mengalami sakit sejak dibawa dari Jakarta. Setelah satu hari dirawat, pasien perempuan itu meninggal di ruang isolasi RSUD Bima. “Setelah melalui uji lab, negatif Covid – 19,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, Minggu (29/3) petang. Satu lagi PDP Warga Negara Asing (WNA) PDP yang meninggal, juga dipastikan hasil uji swab negatif Corona. Ada dua total PDP yang juga meninggal di Kota Mataram. Satu PDP di Dasan Agung, meninggal Jumat lalu dan satu lagi di Karang Medain meninggal Sabtu kemarin. Sampel swab untuk dua almarhum sudah dikirim ke laboratorium Balitbang Kemenkes RI. Setelah hasilnya keluar, maka akan segera diumumkan pihaknya. ‘’Jika PDP yang meninggal hasil labnya positif, maka akan dicantumkan dalam data meninggal karena Covid – 19,’’ sebut Ahsanul Khalik. Dijelaskan, tes swab merupakan pemeriksaan lab yang dilakukan dengan pengambilan cairan pada hidung atau tenggorokan. Dari hasil tes swab inilah keberadaan virus corona dalam tubuh dapat diketahui. Diagnosis Corona didapat melalui swab terhadap sampel yang dikirim ke laboratorium di Litbangkes Kemenkes RI. Dalam catatan terbaru, untuk jumlah pasien positif Covid – 19 masih dua orang. Sementara PDP berkurang menjadi 24 orang setelah 19 orang selesai dalam pengawasan. Terkait data Orang Dalam Pemantauan (ODP), sudah mencapai 708 orang, orang selesai dalam pemantauan 230 orang. Pihaknya di gugus tugas Covid – 19 tetap mengingatkan agar masyarakat tidak buru buru mengambil kesimpulan pada setiap kejadian berkaitan dengan wabah Corona, kecuali menunggu informasi resmi dari pemerintah. (ars)
Masyarakat Diminta Tidak Berspekulasi akibat Covid-19 Dari Hal. 1 ‘’Sekali lagi masyarakat percayakan bahwa yang dilakukan dalam penananganan jenazah almarhum adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat karena kita tidak berspekulasi apakah almarhum positif atau negatif Covid-19,’’ ujarnya. Yang paling penting saat ini lanjut Khalik adalah, semua pi-
hak mengikuti petunjuk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah , tetap saling mengingatkan dan saling menjaga. Dengan cara cuci tangan, jaga jarak (physical distancing), jalankan pola hidup bersih dan sehat. Konsumsi vitamin, jauhi keramaian dan jangan termakan berbagai isu dan informasi hoaks. ‘’Dapatkan informasi dari sumber resmi dan dapat di percaya,’’ pesannya. (ars/r)
ACT Semprot Disinfektan di Kantor ’’Suara NTB’’ dan Radio ’’Global FM Lombok’’ Dari Hal. 1 Diajaknya, keterlibatan bisa berbagai bentuk melalui ACT AMRI NTB. Mulai dari dukungan perlengkapan, duku-
ngan dana, keterlibatan tenaga. Pihaknya siap menyalurkan setiap bantuan yang diserahkan, atau paling tidak masyarakat diminta memberi dukungan moril dan doa. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 30 Maret 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/Ist)
JAHIT MASKER - Seorang siswi SMKN 3 Kota Bima memanfaatkan libur sekolah dengan menjahit masker di rumahnya, Minggu (29/3).
SMKN 3 Kota Bima Manfaatkan Libur Sekolah Jahit 1.000 Masker Kota Bima (Suara NTB) Libur sekolah atau aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama dua pekan, dimanfaatkan oleh warga SMKN 3 Kota Bima untuk menjahit masker dengan target 1.000 lembar masker. Kepala Sekolah SMKN 3 Kota Bima, Jainuddin, M.Pd mengaku pihaknya memiliki inisiatif untuk memproduksi masker itu dengan melihat warga yang kesulitan mendapatkan masker yang langka di apotek dan pasar. “Produksi masker ini inisiatif kami di sekolah dengan menggunakan biaya pantungan warga sekolah. Kami targetkan produksi 1.000 masker,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (29/3). Menurutnya pembuatan atau produksi masker itu, hingga sekarang ini masih dalam proses menuju angka 1.000 lembar. Pembuatan masker itu dimulai sejak Jumat (27/3) hingga Minggu (29/3). “Sekarang masih dalam proses pembuatan menuju angka 1.000 biji.
Semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana,” harapnya.Dalam pembuatan masker itu semua warga sekolah dilibatkan. Mulai Guru Tata Busana, Guru Tekstil, peserta didik (siswa) dari dua jurusan, relawan TU, Dharma wanita, hingga Alumni. “Jadi pembuatan masker ini semua warga sekolah yang bisa menjahit kita libatkan semuanya,” ujarnya. Menurutnya proses pembuatan masker juga dilakukan di rumah warga sekolah masing-masing yang memiliki mesin jahit sendiri. Sementara bahan dari kain katun didistribusikan oleh pihak sekolah. “Bagi warga sekolah atau alumni yang tidak memiliki mesin jahit akan kita berikan pinjaman dengan mesin jahit portable yang bisa
diangkat dan ringan,” katanya. Ia mengaku masker yang dibuat itu nantinya akan dibagikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Yang diprioritaskan terutama warga kategori tidak mampu. Hanya saja lanjutnya kendala dalam proses produksi tidak dilakukan bersama karena ada aturan pembatasan sosial, sehingga proses pembuatan dan penjahitan dilakukan di rumah masing-masing. “Insya Allah masker yang kita produksi standar dan steril. Pasalnya setelah selesai dibuat akan disetrika dan dibungkus dengan plastik,” katanya. Di tengah pihaknya memproduksi masker, Ia berharap wabah covid-19 yang melanda dunia segera berakhir, agar semua aktivitas bisa berjalan dengan normal kembali. “Harapan wabah covid-19 ini berakhir dan tidak lagi menghambat aktivitas kita semua,” pungkasnya. (uki)
Perang Lawan Covid-19, Ichal Lakukan Penyemprotan Disinfektan ke Sejumlah Lingkungan Mataram (Suara NTB) Perang melawan virus Corona atau Covid-19 di Kota Mataram tidak saja hanya menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Namun juga seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut solid didalam mencegah virus Corona menyebar makin meluas, dengan turut membersihkan lingkungan dan mulai
menerapkan pola hidup sehat. Salah satu gerakan nyata ditunjukkan oleh salah satu anggota wakil rakyat DPRD Kota Mataram, I Nengah Sugiartha alias Ichal. Menginisiasi mengajak masyarakat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa lingkungan. Penyemprotan disinfektan itu dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap
menyebarnya virus Corona yang sedang mewabah itu. “Jadi kemarin setelah kita melihat himbauan Presiden berjenjang ke daerah Gubernur, walikota, untuk bersama-sama melawan virus Corona ini. Sehingga kami sebagai wakil rakyat berinisiatif mengajak masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan sebagai salah satu cara pencegahan virus Corona itu,” ujar Ichal kepada wartawan, Sabtu (28/3). Kegiatan peyemprotan disinfektan itu, Ichal mengajak sejumlah elemen untuk terlibat, mulai dari komunitas “Semeton Ichal”, kemudian para pecalang, kepala lingkungan, Kelurahan, Babinkamtibmas dan masyarakat setempat. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, Ichal juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Kita juga memberikan penyuluhan, setelah ini harapan kita mereka bisa melakukan sendiri secara mandiri. Supaya lingkungan masingmasing benar-benar seteril dari ancaman virus Corona ini. Kita tidak mau ada ODP, PDP dari masyarakat dilingkungan ini,” katanya. “Harapan kita, pemerintah kota karena mungkin keterbatasan tenaga, dan alat kita harapkan masyarakat punya inisiatif sendiri untuk pencegahan sehingga kita berikan juga sosialisasi. Paling penting bagi masyarakat kita taati arahan dan instruksi pemerintah sehingga kita terhindar dari virus Corona ini,” sambungnya. Penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh politisi partai Nasdem itu dilakukan disejumlah titik. Mulai dari
(Suara NTB/ndi)
Anggota DPRD Kota Mataram, I Nengah Sugiartha alias Ichal bersama Semeton Ichal, para Pecalang, Kaling Pajang Barat, Lurah dan Bhabinkamtibmas melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lingkungan. lingkungan Panjang Barat, Pajang Timur, Karang Monjok dan juga wilayah Pegesangan. Kegiatan itu berlangsung selam dua hari. “Karena keterbatasan peralatan, bahan disinfektan dan juga personil, jadi mohon maklum lingkungan yang belum kebagian,” katanya. Gerakan Ichal tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang disemprotkan disinfektan. Melalui Kaling Pegesangan Utara, I Nengah Partha sangat mengapresiasi nisiatif dari wakil rakyat Nasdem itu melakukan penyemprotan disinfektan dilingkunganya. “Atas nama warga saya mengucapkan ter-
ima kasih yang sebesar-besarnya. Sangat jarang menemukan dewan yang seperti pak Ichal selalu berada ditengah rakyatnya,” ucapnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kaling Pagesangan Timur, I Nengah Sudartha dan Kaling Pajang Barat, Ketut Sudiardana serta Kaling Karang Monjok, I Nyoman Abah. Mereka atas nama warganya juga meyampaikan trimaksih atas penyemptotan disinfektan ini, yang menurutnya merupakan ide yang luar biasa. “Disaat warga resah dan takut, beliau datang melalukan penyemprotan,” ujar I Nyoman Abah. (ndi)