Edisi Sabtu 30 Maret 2019 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 30 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Sirkuit MotoGP

Penyelesaian Lahan Warga Jadi Prioritas GUNA memastikan pelaksanaan pembangunan street circuit MotoGP di The Mandalika, Lombok Tengah berjalan lancar, Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB siap memberikan pendampingan hukum. Bentuk pendampingan hukum berupa proses non litigasi dan legal opinion, jika terdapat masalah hukum dialami ITDC ‘’MoU sudah ditandatangani Kamis 21 Maret antara Pak Kajati dengan Direktur BUMN ITDC, Abdulbar M. Mansoer terkait pendampingan hukum itu,’’ Bersambung ke hal 11 Dedi Irawan

Audit Utang Pemprov NTB

KO M E N TTAA R

mendapat prioritas. Supaya hakekat dari sebuah pembangunan yakni mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat bisa terwujud. Sebelumnya, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus untuk membebaskan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Man-

(Suara NTB/kir)

DIUKUR - Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP mulai dilakukan. Pembangunan sirkuit jalan raya itu sendiri direncanakan dimulai, September mendatang. dalika. Namun dari total sekitar 5 hektar luas lahan yang belum dibebaskan, tidak seluruhnya akan bayar. Karena ada juga dengan pola tukar

dihadiri KSOP (Syahbandar Kayangan dan Badas), Astindo, ASITA, HPI, BPPD, BKSDA, Organda/Damri dan operator kapal cepat, di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Kamis (28/3), Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta jajaran Perhubungan untuk segera membuka angkutan kapal cepat rute tersebut. Gubernur mengemukakan, angkutan kapal cepat dengan rute BadasMoyo -Pulau Medang bisa dilakukan secara reguler tiga kali seminggu, yaitu Jumat, Sabtu dan Minggu dengan tarif yang terjangkau. Dan untuk tahap awal disubsidi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur berharap pembukaan rute ini dapat membantu masyarakat untuk melakukan mobilisasi ke berbagai daerah. Selain itu, rute reguler ini dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk mengeksplorasi

keindahan alam di Pulau Sumbawa. Sehingga geliat pembangunan pariwisata di daerah yang didiami lima kabupaten/kota itu akan sama dengan pariwisata di Pulau Lombok. Hal yang paling utama ditekankan Dr. Zul (sapaan akrab Gubernur NTB) pembukaan rute tersebut lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yakni membuka isolasi wilayah yang sangat potensial secara ekonomi dan sosial yang membutuhkan kehadiran negara/ pemerintah. Merespons usulan operator kapal cepat dan Astindo, agar diprioritaskan untuk transportasi paket wisata, pada prinsipnya gubernur sangat mendukung. Namun Dr. Zul menginginkan adanya rute yang betul-belul sehat secara bisnis. Dan Astindo juga punya kesempatan untuk berkontribusi dalam menghidupkan kawasan pari-

wisata di Pulau Sumbawa. Karenanya gubernur berharap peluang tersebut dikaji secara cermat dan melibatkan seluruh stakeholder. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs.L.Bayu Windia, M.Si mengungkapkan bahwa semula diusulkan kapal cepat akan berlayar dua kali dalam seminggu. Rutenya dari Pelabuhan Lombok – Pelabuhan Badas-Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Namun, karena terkendala dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Akhirnya telah disepakati rute reguler dari Pelabuhan Badas Sumbawa ke Pulau Moyo dan Medang. Bayu memastikan akses ke Moyo akan berkelanjutan, sebab pemerintah akan memberikan subsidi berupa harga bahan bakar. ‘’Sedangkan harga tiket akan kita kontrol,’’ terangnya. Bersambung ke hal 11

Ditangani Dokter Malaysia

(Suara NTB/nas)

TAUFIK (12), disabilitas asal Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya ditangani dokter Malaysia. Proses penyembuhannya diawali tahap observasi yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, Jumat (29/3). Nama Taufik menjadi buah bibir setelah disebut sebagai pahlawan penyelamat oleh wisatawan Malaysia, buntut peristiwa longsor pascagempa Minggu (17/3) di Air Terjun Tiu Kelep, Desa Senaru. Bersambung ke hal 11

Tetap Cairkan Bantuan Parpol

H. L. Syafi’I

an. Sementara bagi yang mau dengan pola tukar guling juga sudah ada pembicaraan terkait lokasi mana yang dipilih. Bersambung ke hal 11

Anak Disabilitas Penyelamat Wisatawan

Hery Purwanto

DANA bantuan partai politik (Parpol) tahun 2018 tingkat provinsi NTB menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Meskipun dana bantuan Parpol menjadi temuan BPK, Pemprov menyatakan akan tetap menyalurkan untuk tahun 2019. ‘’Dalam aturan tidak disuruh menyetop bantuan dan tidak menjadi syarat untuk disetop. Bersambung ke hal 11

guling. Dijelaskan, proses pembebasan lahan itu saat ini tengah berjalan. Diawali dengan pembicaraan soal harga lah-

RUTE KAPAL CEPAT - Suasana di Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Pemprov NTB, segera membuka pelayanan transportasi kapal cepat rute Labuan Badas - Pulau Moyo- Pulau Medang di Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Pembukaan rute tersebut bertujuan membangun konektivitas bagi masyarakat yang selama ini aksesibilitasnya masih sangat rendah.

PEMPROV NTB, segera membuka pelayanan transportasi kapal cepat rute Labuan Badas - Pulau MoyoPulau Medang di Pulau Sembawa dan sekitarnya. Pembukaan rute tersebut bertujuan membangun konektivitas bagi masyarakat yang selama ini aksesibilitasnya masih sangat rendah. Padahal gugusan pulau-pulau tersebut sangatlah eksotik, alamnya indah maupun panorama bawah lautnya. Bahkan Pulau Moyo telah dikenal sebagai destinasi berkelas dunia. Kawasan itu juga menyimpan potensi ekonomi dan sosial yang cukup besar. Diantaranya beragam potensi dan hasil perikanan, hasil budidaya pertanian serta hasil bumi masyarakat, yang selama ini belum termobilisasi dan tidak dijangkau oleh transportasi yang memadai. Saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Dinas perhubungan

TO K O H BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB akan melakukan audit terhadap utang Pemprov NTB sebesar Rp40 miliar lebih pada tahun anggaran 2018. Utang tersebut merupakan dana yang belum bisa dibayar untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp34 miliar dan dana hibah/ bansos sebesar Rp8 miliar lebih. Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto mengatakan Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bersambung ke hal 11

‘’Pasti hak masyarakat akan diprioritaskan untuk diselesaikan,’’ ujar H.M. Suhaili FT, Jumat (29/3) kemarin. Pemerintah dalam hal ini tidak akan mungkin menzholimi dan mengebiri apalagi sampai menyakiti hati masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Dengan mengambil hakhak masyarakat tersebut. Justru masyarakat di sekitar lokasi pembangunan harus

(Suara NTB/bul)

JPN Siapkan Bantuan Hukum Proyek Sirkuit Moto MotoGP Sirkuit GP

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, menegaskan pembebasan lahan milik warga yang akan terkena pembangunan sirkuit MotoGP akan jadi prioritas untuk diselesaikan. Bupati memastikan semua hak-hak masyarakat akan terpenuhi. Karena pada hakekatnya, semua pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 59 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Jumat (29/3) malam.

Mutasi 59 Pejabat

Gubernur Geser Kepala Dinas PUPR Jadi Asisten II Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali melakukan mutasi 59 pejabat eselon II, III dan IV, Jumat (29/3) malam. Gubernur menggeser tiga pejabat eselon II dan mengisi dua jabatan eselon II yang lowong dengan hasil seleksi terbuka yang dilakukan belum lama ini. Dalam mutasi kali ini, gubernur menggeser Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB. Kepala Dinas PUPR NTB sekarang dijabat mantan Staf Ahli Gubernur Bidang

Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM. Selanjutnya posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB dijabat mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Selain menggeser tiga pejabat eselon II, gubernur juga mengisi kekosongan jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta jabatan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB dari hasil

seleksi terbuka yang dilakukan Pansel beberapa waktu lalu. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB dijabat Najamuddin, S. Sos, MM. Sedangkan jabatan Kepala Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB dijabat Sadimin, ST, MT. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi usai pelantikan menjelaskan alasan digesernya Kepala Dinas PUPR menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan. Gubernur mengatakan, salah satu tantangan Kepala Dinas PUPR adalah harus tetap mengikuti gubernur keliling daerah di NTB. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

Taufik bersama ahli kedokteran dari Malaysia.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Sabtu 30 Maret 2019 | Suara NTB by e-Paper KMB - Issuu