Edisi Sabtu 30 Maret 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 30 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Sirkuit MotoGP

Penyelesaian Lahan Warga Jadi Prioritas GUNA memastikan pelaksanaan pembangunan street circuit MotoGP di The Mandalika, Lombok Tengah berjalan lancar, Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB siap memberikan pendampingan hukum. Bentuk pendampingan hukum berupa proses non litigasi dan legal opinion, jika terdapat masalah hukum dialami ITDC ‘’MoU sudah ditandatangani Kamis 21 Maret antara Pak Kajati dengan Direktur BUMN ITDC, Abdulbar M. Mansoer terkait pendampingan hukum itu,’’ Bersambung ke hal 11 Dedi Irawan

Audit Utang Pemprov NTB

KO M E N TTAA R

mendapat prioritas. Supaya hakekat dari sebuah pembangunan yakni mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat bisa terwujud. Sebelumnya, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus untuk membebaskan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Man-

(Suara NTB/kir)

DIUKUR - Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP mulai dilakukan. Pembangunan sirkuit jalan raya itu sendiri direncanakan dimulai, September mendatang. dalika. Namun dari total sekitar 5 hektar luas lahan yang belum dibebaskan, tidak seluruhnya akan bayar. Karena ada juga dengan pola tukar

dihadiri KSOP (Syahbandar Kayangan dan Badas), Astindo, ASITA, HPI, BPPD, BKSDA, Organda/Damri dan operator kapal cepat, di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Kamis (28/3), Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta jajaran Perhubungan untuk segera membuka angkutan kapal cepat rute tersebut. Gubernur mengemukakan, angkutan kapal cepat dengan rute BadasMoyo -Pulau Medang bisa dilakukan secara reguler tiga kali seminggu, yaitu Jumat, Sabtu dan Minggu dengan tarif yang terjangkau. Dan untuk tahap awal disubsidi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur berharap pembukaan rute ini dapat membantu masyarakat untuk melakukan mobilisasi ke berbagai daerah. Selain itu, rute reguler ini dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk mengeksplorasi

keindahan alam di Pulau Sumbawa. Sehingga geliat pembangunan pariwisata di daerah yang didiami lima kabupaten/kota itu akan sama dengan pariwisata di Pulau Lombok. Hal yang paling utama ditekankan Dr. Zul (sapaan akrab Gubernur NTB) pembukaan rute tersebut lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yakni membuka isolasi wilayah yang sangat potensial secara ekonomi dan sosial yang membutuhkan kehadiran negara/ pemerintah. Merespons usulan operator kapal cepat dan Astindo, agar diprioritaskan untuk transportasi paket wisata, pada prinsipnya gubernur sangat mendukung. Namun Dr. Zul menginginkan adanya rute yang betul-belul sehat secara bisnis. Dan Astindo juga punya kesempatan untuk berkontribusi dalam menghidupkan kawasan pari-

wisata di Pulau Sumbawa. Karenanya gubernur berharap peluang tersebut dikaji secara cermat dan melibatkan seluruh stakeholder. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs.L.Bayu Windia, M.Si mengungkapkan bahwa semula diusulkan kapal cepat akan berlayar dua kali dalam seminggu. Rutenya dari Pelabuhan Lombok – Pelabuhan Badas-Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Namun, karena terkendala dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Akhirnya telah disepakati rute reguler dari Pelabuhan Badas Sumbawa ke Pulau Moyo dan Medang. Bayu memastikan akses ke Moyo akan berkelanjutan, sebab pemerintah akan memberikan subsidi berupa harga bahan bakar. ‘’Sedangkan harga tiket akan kita kontrol,’’ terangnya. Bersambung ke hal 11

Ditangani Dokter Malaysia

(Suara NTB/nas)

TAUFIK (12), disabilitas asal Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya ditangani dokter Malaysia. Proses penyembuhannya diawali tahap observasi yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, Jumat (29/3). Nama Taufik menjadi buah bibir setelah disebut sebagai pahlawan penyelamat oleh wisatawan Malaysia, buntut peristiwa longsor pascagempa Minggu (17/3) di Air Terjun Tiu Kelep, Desa Senaru. Bersambung ke hal 11

Tetap Cairkan Bantuan Parpol

H. L. Syafi’I

an. Sementara bagi yang mau dengan pola tukar guling juga sudah ada pembicaraan terkait lokasi mana yang dipilih. Bersambung ke hal 11

Anak Disabilitas Penyelamat Wisatawan

Hery Purwanto

DANA bantuan partai politik (Parpol) tahun 2018 tingkat provinsi NTB menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Meskipun dana bantuan Parpol menjadi temuan BPK, Pemprov menyatakan akan tetap menyalurkan untuk tahun 2019. ‘’Dalam aturan tidak disuruh menyetop bantuan dan tidak menjadi syarat untuk disetop. Bersambung ke hal 11

guling. Dijelaskan, proses pembebasan lahan itu saat ini tengah berjalan. Diawali dengan pembicaraan soal harga lah-

RUTE KAPAL CEPAT - Suasana di Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Pemprov NTB, segera membuka pelayanan transportasi kapal cepat rute Labuan Badas - Pulau Moyo- Pulau Medang di Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Pembukaan rute tersebut bertujuan membangun konektivitas bagi masyarakat yang selama ini aksesibilitasnya masih sangat rendah.

PEMPROV NTB, segera membuka pelayanan transportasi kapal cepat rute Labuan Badas - Pulau MoyoPulau Medang di Pulau Sembawa dan sekitarnya. Pembukaan rute tersebut bertujuan membangun konektivitas bagi masyarakat yang selama ini aksesibilitasnya masih sangat rendah. Padahal gugusan pulau-pulau tersebut sangatlah eksotik, alamnya indah maupun panorama bawah lautnya. Bahkan Pulau Moyo telah dikenal sebagai destinasi berkelas dunia. Kawasan itu juga menyimpan potensi ekonomi dan sosial yang cukup besar. Diantaranya beragam potensi dan hasil perikanan, hasil budidaya pertanian serta hasil bumi masyarakat, yang selama ini belum termobilisasi dan tidak dijangkau oleh transportasi yang memadai. Saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Dinas perhubungan

TO K O H BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB akan melakukan audit terhadap utang Pemprov NTB sebesar Rp40 miliar lebih pada tahun anggaran 2018. Utang tersebut merupakan dana yang belum bisa dibayar untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp34 miliar dan dana hibah/ bansos sebesar Rp8 miliar lebih. Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto mengatakan Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bersambung ke hal 11

‘’Pasti hak masyarakat akan diprioritaskan untuk diselesaikan,’’ ujar H.M. Suhaili FT, Jumat (29/3) kemarin. Pemerintah dalam hal ini tidak akan mungkin menzholimi dan mengebiri apalagi sampai menyakiti hati masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Dengan mengambil hakhak masyarakat tersebut. Justru masyarakat di sekitar lokasi pembangunan harus

(Suara NTB/bul)

JPN Siapkan Bantuan Hukum Proyek Sirkuit Moto MotoGP Sirkuit GP

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, menegaskan pembebasan lahan milik warga yang akan terkena pembangunan sirkuit MotoGP akan jadi prioritas untuk diselesaikan. Bupati memastikan semua hak-hak masyarakat akan terpenuhi. Karena pada hakekatnya, semua pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 59 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Jumat (29/3) malam.

Mutasi 59 Pejabat

Gubernur Geser Kepala Dinas PUPR Jadi Asisten II Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali melakukan mutasi 59 pejabat eselon II, III dan IV, Jumat (29/3) malam. Gubernur menggeser tiga pejabat eselon II dan mengisi dua jabatan eselon II yang lowong dengan hasil seleksi terbuka yang dilakukan belum lama ini. Dalam mutasi kali ini, gubernur menggeser Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB. Kepala Dinas PUPR NTB sekarang dijabat mantan Staf Ahli Gubernur Bidang

Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM. Selanjutnya posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB dijabat mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Selain menggeser tiga pejabat eselon II, gubernur juga mengisi kekosongan jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta jabatan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB dari hasil

seleksi terbuka yang dilakukan Pansel beberapa waktu lalu. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB dijabat Najamuddin, S. Sos, MM. Sedangkan jabatan Kepala Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB dijabat Sadimin, ST, MT. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi usai pelantikan menjelaskan alasan digesernya Kepala Dinas PUPR menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan. Gubernur mengatakan, salah satu tantangan Kepala Dinas PUPR adalah harus tetap mengikuti gubernur keliling daerah di NTB. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

Taufik bersama ahli kedokteran dari Malaysia.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Maret 2019

Halaman 2

Pengusaha Diberikan Penundaan Pembayaran Pajak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan keringanan penundaan pembayaran pajak bagi pengusaha. Pengusaha perlu melaporkan penghasilan mereka kurun waktu beberapa bulan. Pemecatan karyawan secara sepihak perlu diantisipasi.

Lancar Setelah Dimatikan RUAS Jalan Sriwijaya rawan macet di jam - jam tertentu. Diperlukan kerja keras aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengurai kemacetan. Lurah Punia, H. Zainuddin menyampaikan, setelah tak difungsikannya lampu lalulintas di Perempatan Tanah Aji, kemacetan di jam pulang kerja mulai terurai. Namun demikian, kendaraan yang berputar arah di depan pusat perbelanjaan menjadi pekerjaan rumah. Artinya, kendaraan dari sebelah barat ke timur perlu diatur, sehingga tak membahayakan bagi pengendara lainnya. “Kalau sekarang sudah tidak macet lagi,” kata Zaenuddin ditemui, Jumat (29/3). Zaenuddin menjelaskan, kemacetan terparah sempat terjadi di perempatan Tanah Aji. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan kajian. Hasil kajian itu membongkar taman di tengah jalan dan tak memfungsikan traffic light. Arus lalulintas jadi lancar setelah lampu pengatur dimatikan. Perlu dipahami kata dia, pengaturan arus lalu lintas bukan menjadi kewenangan kelurahan. Kelurahan sifatnya mengkoordinasikan serta melaporkan keluhan masyarakat ke instansi pemerintah maupun aparat kepolisian. Kewenangan mengatur kendaraan merupakan tanggungjawab aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan. “Kelurahan tidak ada kewenangan untuk itu,” ucapnya. Meskipun demikian, pengaturan arus kendaraan terutama jam pulang kerja perlu dilakukan. Oleh karena itu, dia mengharapkan petugas Dishub maupun aparat kepolisian turun membantu mengatur kelancaran lalu lintas. Sejauh ini diakui, belum diterima laporan kasus kecelakaan di lokasi tersebut. Namun masyarakat khususnya pengendara perlu berhati – hati dan saling menghargai satu sama lain. (cem) H. Zaenuddin (Suara NTB/cem)

Kawal Perda Koperasi WAKIL Ketua Pansus Raperda Koperasi pada DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., mengatakan Pansus bersama eksekutif sepakat menghapus “jatah” 10 Persen dalam Raperda koperasi. “Ini sudah final, kita putuskan kita hapus tetap dengan redaksi 10 Persen kita hapus namun secara redaksional dan semangatnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik undang undang perkoperasian maupun perpres. Itu yang kami jadikan acuan,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Penghapusan ini juga berdasarkan rekomendasi dan penelaahan dari bagian hukum Kota Mataram. Pada dasarnya, lanjut Herman, Kota Mataram lebih maju dalam hal pemberdayaan koperasi. ‘’Payung hukum kita sudah punya disahkan nanti di paripurna yang akan datang. Kita lebih maju. Kita kan Perda. Sedangkan mereka Perwal atau Perbup,’’ sebutnya. Akan tetapi, sambung Herman, cara pembinaan mereka lebih maju. Tanpa Perdapun mereka bisa menjadi daerah dengan pengelolaan koperasi terbaik. Seperti Kabupaten Tabanan, Bali dan Kulonprogo. Sehingga di Mataram dengan adanya payung hukum berupa Perda diharapkan ada good will dari eksekutif. ‘’Political will kan sudah ada ini kita dari DPRD. Tinggal goodwill dari eksekutif,’’ imbuhnya. Poltisi Gerindra ini mendorong eksekutif untuk segera menyusun Perwal yang merupakan turunan dari Perda Kota Mataram tentang pengelolaan koperasi. Ini, kata Herman, supaya hal-hal yang berkaitan dengan Perda ini bisa segera terlaksana. ‘’Karena biasanya kan Perda inisiatif sangat lambat Perwalnya. Nah itu juga kami ingin komitmen dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM supaya segera disusun Perwalnya,’’ ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Mataram. Dia tidak ingin Perda-perda yang telah dihasilkan, baik oleh Dewan maupun eksekutif menjadi macan kertas. Dewan, tegas Herman, akan terus mengawal pelaksanaan Perda ini. ‘’Kami dari legislatif betul-betul ingin bagaimana agar ekonomi kerakyatan diberdayakan sepenuhnya. Karena karakteristik Kota Mataram adalah ekonomi UMKM,’’ ujar anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini. Kondisi ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Sebab, Mataram tidak memiliki sumberdaya alam maupun sumberdaya energi yang bisa dijual. Perda ini, ungkap Herman, menitikberatkan tidak hanya pada akses permodalan. Tapi juga pembinaan dan peningkatan SDM. Baik SDM di Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM maupun SDM koperasi (pengurus, pengawas, anggota). Anggota koperasi perlu diberikan bintek agar mereka memahami manfaat berkoperasi. Sehingga koperasi akan terus tumbuh. (fit) Herman (Suara NTB/fit)

Kepala BKD, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan pengusaha yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD Kota Mataram, menginginkan adanya pemotongan pajak. Pemerintah tidak bisa memberikan pemotongan, melainkan memberikan keringan untuk menunda pembayaran. Secara aturan pengurangan pajak tidak ada. Karena, pajak dibayarkan ke pemerintah hasil dari selt assesment yang dipungut dari masyarakat. “Dalam undang – undang maupun peraturan daerah kita memang mengatur soal penundaan pembayaran,” kata Syakirin ditemui, Jumat (29/3).

Prosedur penundaan pajak diminta oleh pengusaha harus terlebih dahulu melaporkan pendapatan mereka. Baru kemudian mengajukan surat ke pemerintah untuk penundaan pembayaran pajak. Dari permintaan penundaan itu, pengusaha juga dikenakan sanksi denda dua persen terhadap penundan pembayaran. “Jadi tidak serta merta ditunda. Jadi harus mengajukan penundaan dengan kondisi – kondisi saat ini. Baru kepala daerah menilai,” tandasnya. Ketua Asosiasi Hotel Mataram Ernanda D. Agung mengapresiasi sikap Pemkot Mataram, sebab hal itu dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap investasi. Tetapi,

pengusaha hotel tidak hanya menginginkan adanya penundaan tapi harus ada diskon atau pengurangan pajak. Menurut dia, pemerintah juga harus memahami force majeur. Dan, ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha. “Kita tidak mengharapkan adanya force majeur. Kita minta ada kebijakan luar biasa dari pemerintah,” kata dia. Ernanda tidak mempersoalkan sistem pengajuan keringan dengan melaporkan pendapatan diperoleh hotel. Dia yakin anggotanya terbuka melaporkan kondisi sebenarnya. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak terhadap penekanan pembayaran pa-

(Suara NTB/cem)

TUNDA PEMBAYARAN - Petugas keamanan hotel di Cakranegara mengarahkan kendaraan yang keluar dari areal parkir. Pemkot Mataram memberikan penundaan pembayaran pajak bagi pengusaha hotel. jak. AHM tidak menginginkan adanya pemberhentian karyawan secara massal karena pengusaha tidak bisa

menanggung biaya operasional yang cukup besar. “Kita tidak menginginkan adanya PHK,” tandasnya. (cem)

Program Imtak

Siswa SMPN 11 Mataram Dididik Jadi Pemimpin Mataram (Suara NTB) Program iman dan takwa (Imtak) yang digelar sekolah-sekolah tidak saja sebagai tempat untuk menghasilkan siswa yang berkarakter. Melainkan juga jadi tempat untuk mendidik siswa untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut sebagaimana dipraktikkan Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah. Di sekolah ini, para siswa dididik untuk menjadi pemimpin. Mereka selama kegiatan iman dan takwa diberikan tugas memimpin setiap bagian selama kegiatan berlangsung. Lanjut Zohriah, adapun kegiatan selama Imtak berlangsung padat. Diawali dengan ceramah, solat duha berjamaah, pembacaan surat pendek dan surat-surat khusus seperti Al-Kahfi. Dia pun menilai dengan cara seperti ini karakter siswa mampu ditanam secara mendalam karena melibatkan mereka secara aktif. “Tetap berjalan dengan khidmat jadinya semakin nampak. Sangat efektif bagaimana mereka dari jam 07.00 Wita berkumpul sampai jam 08.00 Wita lebih 10 diisii ceramah, salat duha, dan pembacaan ayat pendek,” ungkapnya. Di tempat ini, keterlibatan siswa pada setiap sesi dari imtak jadi pembeda dari tempat lain. Misalnya sebagai pengisi ceramah, siswa dilibatkan penuh. Guru

(Suara NTB/dys)

PROGRAM IMTAK – Program Imtak di SMPN 11 Mataram, salah satunya salat Duha yang dilaksanakan Jumat (29/ 3), di mana siswa tampil sebagai penceramah dalam sesi tausyiah dan tampil mengimami salat, mendidik siswa berkarakter pemimpin. agama telah menunjuk siswa secara bergantian untuk menjadi penceramah setiap minggu. “Nanti ceramahnya akan dipertegas dengan guru agama atau guru yang lain. Saya ngerasa sangat efektif ma-

kanya saya minta nambah jam kegiatan,” ujarnya. Begitupun pada saat salat duha berjamaah, langsung diimami siswa. Termasuk juga siswa yang memimpin zikir dan juga doa. “Tidak melulu dari guru. Saya yakin

Walikota Lantik 20 Pejabat Baru Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram,H. Ahyar Abduh melantik dua puluh pejabat eselon II dan III di Lingkup Pemkot Mataram, Jumat (29/ 3). Pejabat yang dilantik diminta bekerja keras menuntaskan janji politik ke depannya. Pejabat yang dilantik yakni Camat Mataram Hariadi dipromosikan menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. Hariadi dipilih setelah mengikuti proses seleksi jabatan terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Sedangkan 19 pejabat lainnya yakni, Camat Ampenan Zarkasyi bergeser menggantikan posisi Hariadi menjadi Camat Mataram. Posisi Camat Ampenan diisi oleh Lurah Banjar Muzakir Wallad. Jabatan Lurah Banjar dibiarkan lowong. Sekretaris Camat Mataram, Muhammad Erwan dipromosikan menjadikan Camat Cakranegara yang sebelumnya kosong. Camat Sandubaya Drs. Lalu Syamsul Adnan digeser menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram. Posisi Camat

Sandubaya diisi oleh Lurah Ampenan Tengah Saharuddin. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Hubaidi dilantik menjadi Kepala Bagian Hukum menggantikan posisi ditinggalkan Mansyur yang sebelumnya dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekretaris Camat Cakranegara, Fathoni Asfriandi dipromosikan menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Mataram. Lurah Sapta Marga I Wayan Suarditha dipromosikan menjadi Sekcam Cakranegara. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Kesbangpol Drs. Bagelebe Karo – Karo bergeser menjadi Kepala Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Nanang Edward sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman digeser menjadi Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasion-

al pada Kesbangpol. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kurnia Mulyadi bergeser menjadi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Walikota mengatakan, pelantikan maupun pergeseran pejabat merupakan hal biasa dalam birokrasi. Dia meminta pejabat dilantik segera beradaptasi dan bekerja menyelesaikan apa yang menjadi visi dan misi Pemkot Mataram. “Saya minta mereka bekerja dengan baik,” kata dia. Integritas pejabat menurut Ahyar, paling penting. Artinya pejabat tidak boleh melakukan hal – hal di luar kewenangan mereka. Prinsip clean government and good government terus dilaksanakan. Untuk jabatan yang kosong baik eselon III dan IV lainnya, Walikota akan kembali menggelar mutasi tanggal 4 April mendatang. “Ini awal triwulan pertama. Jadi, anggaran harus segera dieksekusi,” kata dia. (cem)

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Pelantikan pejabat di lingkup Pemkot Mataram, Jumat (29/3). Walikota Mataram H. Ahyar Abduh berencana akan memutasi kembali pejabat untuk mengisi jabatan yang lowong pada pekan depan.

lewat imtak bisa bentuk keimanan dan ketakwaan anak. Mereka salawatan, zikir, doa, baca asmaul husna, ceramah singkat. Kadang kadang sekali waktu kita undang penceramah luar, “ ungkapnya. (dys)

SMA di Mataram Matangkan Persiapan UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA akan mulai dilaksanakan pada Senin (1/4) mendatang. Sekolah-sekolah mulai mematangkan persiapan teknis dan juga melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuat psikologi siswa lebih tenang, seperti melakukan istigosah dan bakti sosial. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Jumat (29/3) mengatakan SMAN 1 Mataram sudah siap untuk pelaksanaan UNBK. Pihaknya hanya khawatir pada kesiapan listrik penunjang UNBK. “Kalau untuk SMAN 1 Mataram sudah ready semuanya untuk UNBK. Hanya was-wasnya di listrik semoga tidak ada gangguan listrik saat UNBK,” katanya. Berbagai persiapan untuk UNBK sudah dilaksanakan pihaknya seperti pengayaan dan uji coba. Selain persiapan teknis, persiapan lainnya juga dilakukan seperti melaksanakan istigosah di Aula SMAN 1 Mataram. Siswa juga mengunjungi beberapa yayasan anak yatim piatu untuk bakti sosial kelas XII. “Sekaligus mohon doa keberhasilannya di USBN dan UNBK, Jumat minggu terakhir menjelang USBN, imtaqnya khusus doa bersama untuk lancarnya dan keberhasilan kelas XII di USBN dan UNBK 2019,” ujar Jauhari. Terpisah, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., juga menyampaikan persiapan menjelang UNBK SMA

sudah matang. Panitia sudah mempersiapkan alat-alat UNBK. “Alhamdulillah panitia sedang mempersiapkn alat-alat UNBK,” ujarnya. Siswa kelas XII di SMAN 8 Mataram sebanyak 284 siswa. Sebelumnya, Suprapti menyebutkan setidaknya SMAN 8 Mataram membutuhkan 110 komputer client. Pengayaan bagi mata pelajaran yang akan diujikan sudah dimulai sejak awal tahun ini ini. Dari data yang diperoleh di Dinas Dikbud NTB, sebanyak 52.123 siswa SMA/MA di seluruh NTB akan mengikuti UNBK, dengan rincian sebanyak 32.273 orang merupakan siswa SMA dan 19.850 orang merupakan siswa MA. Sementara itu, jumlah SMA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 314 sekolah, di mana 155 sekolah merupakan sekolah negeri dan 159 sekolah merupakan sekolah swasta. Sedangkan, untuk MA, sebanyak 510 sekolah akan mengikuti UNBK, di mana 17 sekolah merupakan sekolah negeri, dan 493 sekolah merupakan sekolah swasta. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana

Pimpinan Parpol akan Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengklarifikasi sejumlah partai politik (parpol) di Kota Mataram. Hal ini berkaitan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap dugaan penyalahgunaan bantuan dana parpol. Klarifikasi tersebut dengan memanggil pimpinan partai politik yang difasilitasi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi bersama Inspektorat. Kepala Kesbangpol Kota Mataram, H. Rudi Suryawan mengaku belum mengetahui detail temuan auditor terhadap penggunaan

bantuan dana partai politik di Kota Mataram. Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK akan direkap dulu. “Saya baru masuk hari ini. Saya rekap dulu,” kata Rudi ditemui, Jumat (29/3). Secara garis besar temuan BPK itu sifatnya hanya administrasi saja. Karena, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 detail merincikan peruntukan bantuan dana parpol. Dan, ini sangat kecil ditemukan penyimpangan. Diakui, porsi pendidikan politik serta operasional partai jadi temuan. Secara persentase seharunya

pendidikan politik 60 persen dan 40 persen operasional partai. Sebenarnya, tidak masalah jika parpol menggunakan bantuan dana itu 80 persen untuk pendidikan politik. “Jadi ndak apa – apa dipakai 80 persen untuk pendidikan politik. Aturan itu kan hanya acuan saja,” terangnya. Sebagai tindaklanjut temuan itu, LHP akan dikirim ke masing – masing parpol. Parpol diminta mempelajari. Setelah itu, pimpinan parpol akan dipanggil untuk mengklarifikasi temuan tersebut. “Pak Ketua DPRD sudah menelpon saya

akan mengumpulkan semua pimpinan parpol,” tandasnya. Rudi menyangkal bahwa parpol tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan bantuan dana. Bakesbangpol rutin setiap tahun mendampingi bekerjasama dengan BPK, BPKP dan Badan Keuangan serta Inspektorat. Pengurus parpol dipersilakan menanyakan sistem pengelolaan keuangan yang tidak dipahami. Terpisah, Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri mengatakan, pendampingan terhadap penyelesaian temuan BPK akan dilakukan. Khusus temuan bantu-

an dana parpol, pimpinan DPRD telah mengagendakan memanggil pengurus partai politik. “Insya Allah, rencananya hari Senin dikumpulkan,” tandasnya. Temuan dana parpol sedikit ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, ada tiga parpol yang clean dalam pengelolaan keuangan. Artinya, pengadministrasian serta porsi anggaran telah sesuai aturan. Proses pendampingan akan dilakukan. Pihaknya tidak ingin hanya tiga parpol, tetapi harus diikuti oleh semua partai politik. (cem)

Sabtu, 30 Maret 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK Pulau Maringkik Potret Desa Tertinggal

SUARA NTB Sabtu, 30 Maret 2019

Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak adalah salah satu potret desa tertinggal di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pulau kecil dengan luas sekitar 6 hektar itu kini dihuni oleh 616 Kepala Keluarga (KK) atau 2.050 Jiwa. KEPALA Desa Maringkik, Nusapati pada Suara NTB, Kamis (28/3), menjelaskan 95 persen penduduk kepulauan ini merupakan nelayan. Menggantungkan hidup di laut. Sebagai nelayan sudah pasti sangat bergantung pada kondisi cuaca. Seperti kondisi tiga bulan terakhir in, terhitung sejak JanuariMaret nelayan libur melaut. Dalam data, 40 penduduk Maringkik berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan sebutan miskin sendiri, dinilai Nusapati, warganya sebenarnya 80 persen miskin. Sebutan desa tertinggal tidak terbantahkan. Desa yang definitif sejak 2012, mekar dari Desa Tanjung Luar ini sejauh ini masih banyak mendambakan bantuan agar bisa lepas dari ketertinggalan. Tertinggal karena akses pelayanan dasar terbilang masih sangat minim. Visi Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyebut air

mengalir sepanjang hari, listrik menyala sepanjang tahun dan jalan mulus sepanjang jalan ini sangat dinantikan implementasinya oleh warga Maringkik. Pertama soal air, diuraikan Kades Maringkik sudah hampir setahun terakhir ini 616 KK warga Maringkik tidak bisa menikmati langsung akses air bersih. Sehari sebelumya Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa dan Pembangunan daerah teringgal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) Aisyah Gamawati mendatangi Maringkik. Di tempat ini ada bantuan tandon untuk air bersih. Saat sang Dirjen datang, tandon air berisi air. Akan tetapi air tersebut belakangan diketahui adalah air hujan yang sengaja diisikan ke tandon. Tujuannya agar saat dirjen membuka keran, air ada yang mengalir. Alasannya

demi menjaga kehormatan daerah karena yang datang adalah tamu daerah dari nan jauh di sana. “Maksudnya untuk menghormati tamu pemerintah daerah,” urainya. Diakui Nusapati, cara penghormatan tersebut merupakan kebohongan. Termasuk membohongi rakyat Desa Maringkik. Pasalnya yang sebenar-benarnya terjadi adalah, tidak ada air yang mengalir di tandon bantuan Kemendes PDTT tersebut. Maringkik yang seharusnya ingin lepas dari ketertinggalan, malah terkesan makin ditinggalkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik yang dikonfirmasi terpisah mengakui banyak persoalan mendasar yang dialami desa-desa di Lotim. Termasuk Desa Maringkik, satu-satunya desa pulau di Kabupaten Lotim. Menurut Juaini. semua persoalan yang dialami Maringkik ini sebenarnya masih bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana desa. Masalah air bersih masalah lingkungan. Termasuk dermaga tempat tambatan perahu. Dana desa dari pemerintah pusat ditambah alokasi dana

desa dari kabupaten yang dikelola saat diketahui saat ini ratarata sudah lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Baginya, yang paling penting itu adalah ketepatan sasaran.”Saya yakin sesuatu yang direncanakan di bawah pasti lebih tajam daripada yang datang dari atas,” ungkap Juaini yang turut datang bersama Dirjen PDTu beberapa waktu lalu melihat Maringkik. Kadis PMD Lotim ini pun mempersilakan desa bisa memperbaiki tambatan perahunya.Desa sebutnya sudah memiliki kewenangan mengatur. “yang tidak boleh jika sesuatu tersebut bukanmerupakan lewenangannya, spt memperbaiki pipa distribusi PDAM,” ungkapnya. Soal pipa diakui harus bergotong royong bersama PDAM.Dinilai sangat mulia mendatangkan air sebagai kebutuhan dasar warga. Perlu menjadi catatan, ujarnya, pola pikir kades harus berubah. Setelah kebijakan dana desa ada, tidak semestinya semua masalah di desa didorong ke pemerintah yang ada di atas. Selama bisa dikerjakan di desa, dipersilakan bisa diprioritaskan dulu di tingkat desa. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

TIDAK ADA AIR - Tandon air yang sampai sekarang tidak berisi air karena belum ada setetes airpun yang bisa dialirkan. Air menjadi salah satu kebutuhan mendasar dari warga Maringkik yang sampai sekarang belum terpenuhi dengan baik.

Mengejar 12 April Kualitas Garam Masih Rendah KUALITAS garam yang diproduksi petani tambak garam di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui masih rendah. Kualitas produksi garam Lotim ini belum mampu bersaing dengan garam-garam produk luar. Hal ini diakui Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Harpi Muhammad. Ditemui di Selong, Jumat (29/3), dia menyebut potensi lahan tambak garam di Lotim sejauh ini 1.383 hektar. Tahun 2018 lalu garam diproduksi di atas lahan seluas 1.177 ha dengan total produksi (Suara NTB/rus) mencapai 1.678.621 ton. Harpi Muhammad Produksi garam di Lotim ini diakui cukup banyak. Akan tetapi masih lemah dari sisi pemasaran. Tidak ditampik sentuhan teknologi sangat diperlukan petani petambak garam agar bisa menghasilkan garam yang lebih putih dan bersih. Potensi lahan tambak garam di Lotim tersebar di dua kecamatan di bagian selatan Lotim, yakni Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru. Produksi tahun 2018, sebutnya masih banyak tersimpan di gudang-gudang warga dan belum laku terjual. Tahun 2019 ini sendiri belum ada produksi karena musim hujan. Sejak Januari sampai sekarang belum ada aktivitas produksi garam. Diakui banyak petambak yang mengeluh soal harga yang saat ini Rp 80 ribu per karung. Harga ini terbilang jauh dari yang diharapkan petambak. Akan tetapi ketimbang tidak laku, dipersilakan untuk dibeli dengan harga berapapun. “Itu pengakuan petambak garam saat kita kunjungi beberapa waktu lalu,” tutur Harpi. Sebelumnya, harga jual dari garam ini cukup bagus. Bisa tembus Rp 200 sampai dengan Rp 300 ribu per karung. Sentuhan teknologi dan bantuan pemerintah sudah dilakukan. Namun terbatas. Sejauh ini masih sebagian kecil saja petambak yang memanfaatkan teknologi budidaya garam. Disebut ada teknologi geomembran yang bisa diterapkan agar bisa menghasilkan garam yang lebih putih dan bersih. Tidak bercampur dengan tanah. Teknologi geomembran itu sebutnya cukup sederhana. Menggunakan plastik yang diletakkan di tambak garam. Seperti sudah dilakukan di Madura disebut Harpi sudah menggunakan atap tandon tambak garam, sehingga produksi bisa dilakukan selama musim hujan. Guna mengembangkan garam diakui perlu peningkatan pasar dan peningkatan mutu produksi. Dituturkan ada tawaran dari pemerintah pusat agar para petambak garam ini membuat koperasi agar bisa diberikan pembinaan lebih maksimal. Melalui koperasi ini katanya bisa memaksimalkan pembinaan. Koperasi para petambak garam di Lotim ini diketahui baru tiga yang sudah ada . Akan tetapi keberadaan koperasi tersebut masih belum bisa berjalan maksimal karena persoalan kepengurusannya. (rus)

Pengiriman Sapi dari Sumbawa Dibatasi Selong (Suara NTB)Pengiriman sapi dari Pulau Sumbawa ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai dibatasi. Hal ini terhitung sejak Januari 2019 lalu. Sejauh ini, sapi-sapi dari Sumbawa itu banyak didatangkan tidak sesuai. “Yang seharusnya dikirim itu adalah ternak potong, akan tetapi banyak yang masih kecil,” ungkap Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lotim, Tallaat. Ditemui di kantornya, Jumat (29/3), Kadis Peternakan ini mengaku banyak ternak tak memenuhi syarat pengiriman. “Banyak yang masih pedet dan tidak memenuhi standar untuk dipotong,” paparnya. Sapi yang boleh didatangkan dari Sumbawa ini adalah yang sudah siap potong. Akibat pembatasan ini 30 persen impor sapi dari Pulau Sumbawa ini menurun. Pedet dan sapi betina sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke Lotim. “Rekomendasi pengiriman kan dari sini,” terang Tallaat menambahkan. Izin pengiriman sapi itu sendiri memang keluar dari Provinsi NTB. Rekomendasi itu sesuai dengan permintaan jagal-jagal yang ada di Kabupaten Lotim. “Siapa yang sanggup menerima sekian, itu yang kita rekomendasikan,” sebutnya. Selama ini pengaruh pengiriman sapi dari Sumbawa ini cukup besar pada harga dan pasar ternak di Lotim. Pengiriman yang belum ada pembatasan membuat pasar ternak di Lotim ini selalu ramai setiap hari pasaran. Sekarang sudah tidak terlalu ramai dan harganya pun diklaim cukup baik. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Peternakan Hj. Ade Ratnawati menyebutkan selama tahun 2018 pengiriman sapi dari Pulau Sumbawa ini mencapai 29.907 ekor. Terbanyak pengiriman pada bulan Desember sebanyak 4.751 ekor, Bulan Juli sebanyak 3.406 ekor dan Januari 2018 sebanyak 3.207 ekor. Bulan-bulan lainnya rata-rata 2 ribu ekor. Tidak saja sapi, kerbau pun banyak didatangkan dari Sumbawa yang jumlahnya tahun 2018 sebanyak 2.504 ekor dan kuda 1.534 ekor, sehingga secara akumulatif tahun 2018 jumlah ternak yang didatangkan dari Sumbawa ini sebanyak 33.945 ekor. Pengiriman sapi sejauh ini diakui banyak yang tidak sesuai permintaan. Sehingga banyak yang terpaksa dipelihara dulu hingga menunggu waktu pemotongan. Mengenai harga sapi saat ini terjadi kenaikan. Sapi katanya cukup mahal. Dimungkinkan juga ini salah satu alasan pembatasan pengiriman ternak dari Sumbawa. (rus)

BPBD KLU Perintahkan BRI Segera Transfer Dana Tanjung (Suara NTB) Batas waktu 12 April menjadi pelecut ekstra bagi Pemda Lombok Utara untuk mendorong percepatan rehab rekon Dana Siap Pakai (DSP) BNPB kepada warga. Terkini, pada 25 Maret lalu, BPBD Lombok Utara selaku PPK, menginstruksikan kepada BRI untuk mendebet dana dari rekening BPBD ke rekening Salary Credits BPBD LU dan selanjutnya ditransfer ke rekening pokmas sebagaimana dilampirkan dalam surat itu. Berdasarkan surat BPBD No. 900/BPBD-KLU/2019, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, Muhadi, SH., menginstruksikan kepada Bank BRI untuk melakukan pendebetan dana senilai Rp 999,465 miliar. Sekilas, rincian pendebetan mengarah kepada Pokmas sesuai SK Tahap 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 untuk ka-

tagori kerusakan bervariasi dari rusak ringan sampai rusak berat. Dana sebesar Rp 999 miliar tersebut, akan dibagikan kepada 14.018 kepala keluarga yang tersebar di seluruh desa. Para penerima bantuan ini dijadwalkan akan menerima buku rekening pada 30 dan 31 Maret 2019. Menanggapi proses percepa-

tan itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengatakan semua pihak yang terlibat pada proses percepatan rehab rekon, harus memberi atensi pada kecepatan proses dari kepemgurusan dokumen, transfer dana hingga pembangunan. Mengingat alokasi anggaran DSP akan dihentikan sementara waktu,

yakni pada 12 April mendatang. Maka tidak hanya instansi pemerintah dan bank, ia juga berharap seluruh masyarakat diharapkan ikut bergerak cepat. Pemkab Lombok Utara sesuai kewenangannya, terus berupaya melakukan percepatan. Upaya melalui rapat-rapat evaluasi untuk penggalian masalah, serta menemukan solusi agar kendala tidak menghambat. Ia mendapati, sejumlah kendala yang sempat terungkap tidak hanya datang dari satu sisi. Contohnya, kendala material, pembentukan pokmas, maupun kendala pencairan. “DSP ini hanya bisa diperuntukan pada massa tanggap daru-

rat saja. Umpamanya tanggal 12 April nanti diberhentikan, maka selanjutnya pola yang diberikan kepada masyarakat kita harapkan adalah pola yang memudahkan masyarakat kita,” jelasnya. Dalam upayanya, Pemda tidak hanya memikirkan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah warga. Tetapi juga harus memikirkan pembangunan kembali gedung pemerintahan. Diharapkan pula, pemerintah nantinya dapat mengalokasi dana APBN lebih besar untuk Lombok Utara agar ketersediaan kantor pelayanan publik terbangun lebih cepat. (ari)

Polisi Terima Sejumlah Najmul Melapor sebagai Warga Laporan Dugaan Penyelewengan DD

Polisikan LSM

Tanjung (Suara NTB) Langkah Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang melaporkan pegiat sosial (LSM) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW), Tarpiin Adam, pada 15 Nopember 2018 lalu, menuai polemik. Di media sosial (medsos), dukungan untuk Adam terus mengalir. Sejumlah pengguna medsos yang tinggal di luar negeri ikut memberi dukungan moril dengan memviralkan hastag #Save_ADAM. Manerly Flodeilla menulis “Woke up today to find this upsetting news” disertai hastag. Begitu juga pegiat sosial asal Amerika, Dallas Jackson, dan warga NTB yang tinggal di Haverland, Amerika, Masniwati. Mendapat dukungan itu, terlapor Tarpiin, Jumat (29/3) hanya mengucap singkat. “Saya haru membaca dukungan demi dukungan yang terus mengalir di medsos. Entah siapa yang membuat (hastag) #SAVE _ ADAM, saya hanya mampu membalas dengan ucapan terima kasih sedalamdalamnya,” ujarnya. Sebagai bagian dari proses hukum, ia menyerahkan sepenuhnya dugaan tindak pidana UU ITE kepada aparat penegak hukum. Terpisah, Bupati Lombok Utara yang ditemui wartawan usai penyampaian LKPJ APBD 2018 di DPRD, menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkannya ke Pol-

(Suara NTB/dok)

H. Najmul Akhyar da NTB, berasal dari dirinya sebagai pribadi (bukan sebagai bupati, red). “Kalau masalah Adam, saya ‘kan sebagai warga negara. Sudah melakukan hak-hak saya selaku warga negara,” ujarnya. Pada konteks dirinya sebagai bupati, Najmul menyebut bahwa dirinya menginginkan agar masyarakat KLU yang ia pimpin tidak sampai saling mencaci dan menghina di Facebook. Ia khawatir, ungkapan yang kebablasan akan mengarah pada perilaku kebiasaan. “Kita akan kehilangan karakter yang baik sebagai warga Lombok Utara yang tidak saling menghargai. Yang saya lakukan itu adalah, akun yang menghina pribadi saya. Kalau yang

mengkritik pemerintah saya tidak persoalkan,” jelasnya. Dari keterangannya, Najmul (pribadi, red), sudah menganalisa postingan komentar yang ada pada akun status Tarpiin Adam. Kata lebay pada status itu hanya salah satu yang terlihat. Namun tidak komentar status itu, beragam pernyataan yang ia anggap lebih condong menyerang pribadi. “Bayangkan saya dihina dan dicaci maki hingga keluarga saya, dan saya tidak mau mengatakan siapa orang itu, karena itu bukan tugas saya. Pihak kepolisianlah yang mengurus itu, mana yang termasuk pada akun-akun yang melakukan itu penghinaan kepada saya,” paparnya. Najmul juga mengaku, bahwa dalam laporannya di Polda NTB, ia tidak melaporkan nama secara perorangan. Komentar mana yang dianggap melanggar UU ITE oleh kepolisian, maka menjadi wewenang aparat untuk menentukan. Ia juga berpesan, agar masyarakat Lombok Utara lebih bijak dalam bermedia sosial. Medsos agar dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan pencerahan, tidak menghina, mencaci maki institusi, sehingga menyebabkan orang lain menjadi tersinggung. “Ya kalau namanya kritikan itu untuk pemerintah itu sangat wajar, dimanapun kami tidak anti kritik, tidak alergi terhadap masukan,” kilahnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD), mendominasi laporan kasus dugaan korupsi yang masuk ke Polres Lombok Timur (Lotim). Pada tahun 2019 ini, terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi dana desa yang diterima baik dalam bentuk laporan maupun tembusan dari Kejaksaan. “Ada beberapa laporan dugaan penyelewengan dana desa yang masuk. Baik laporan langsung dari masyarakat maupun tembusan,” terang Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK. Terkait penanganan sejumlah laporan itu, Kapolres berjanji akan menindaklanjutinya terutama usai pemilu 2019. Langkah tersebut supaya penanganan laporan tidak terkesan bernuansa politis. Di samping itu, pihaknya secara intens melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan kasus yang masuk. “Intinya ketika ada pengaduan pasti kita tindaklanjuti,” jelasnya. Pascapemilu, ujarnya, segala laporan terutama yang berkaitan dengan dana desa akan fokus ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Inspektorat. “Banyak laporan yang masuk terkait dana desa ini. Setiap hari ada saja,” terang Kapolres. Di tempat terpisah, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. Haris,

(Suara NTB/yon)

Ida Bagus Made Winarta MAP, menjelaskan, secara rutin melakukan audit reguler terhadap penggunaan DD di Kabupaten Lotim. Termasuk melakukan audit khusus ketika laporan dan temukan. Pada tahun 2019 ini, DD yang dilakukan audit khusus yakni pengelola keuangan DD yang dikelola oleh Pemerintah Desa Denggen Timur Kecamatan Selong. Dalam pemeriksaan ini, pihak Inspektorat melakukan audit khusus terhadap pengelolaan DD tahun 2018 serta tunggakan kasus pada tahun 2018 lalu. Sementara yang ditangani laporan masyarakat pada awal tahun 2019 ini yakni terkait dugaan penyelewengan pengelolaan DD tahun 2018 Desa Denggen Timur. Terkait hasil audit khusus ini, Haris mengungkapkan jika pihaknya belum dapat menyampaikan ke publik, terkait nominal anggaran yang dikelola serta berapa nilai yang diselewengkan. (yon)

Pemkab Lotim Optimis DOB KLS Terbentuk Selong (Suara NTB) Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan (KLS) salah satu syaratnya saat ini mengalami perubahan. Di mana jumlah sebelumnya yang dipersyaratkan dari 8 kecamatan menjadi 10 kecamatan. Kendati demikian, Pemkab Lombok Timur (Lotim) optimis KLS dapat terwujud dengan terpenuhi segala yang dipersyaratkan. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, mengaku, Pemkab Lotim saat ini tengah melakukan evaluasi dan

kajian kembali terkait pemekaran KLS menyusul penambahan persyaratan dari semula yang diusulkan sebanyak 8 kecamatan menjadi 10 kecamatan. Salah satunya Pemkab Lotim siap melakukan pemekaran desa dan kecamatan untuk mencapai 10 kecamatan untuk KLS. Di mana Desa Rumbuk, Desa Kotaraja akan dibuat menjadi kecamatan. “Di Rumbuk mau dibuat kecamatan satu, intinya untuk kecamatan ini cepat untuk kita penuhi. Sehingga persyaratan 10 kecamatan itu

bisa terpenuhi,” jelasnya. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lotim, Mustafa, S.Sos, yang dikonfirmasi terpisah, Jumat (29/3) mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pemekaran dusun dengan leading sector DPMD. Terkait rencana pemekaran Lotim menjadi KLS, Pemkab Lotim optimis untuk mewujudkan itu meskipun persyaratannya bertambah dari 8 kecamatan menjadi 10 kecamatan untuk pembentukan KLS. Sehingga akan dilakukan 2 pemekaran untuk memenuhi

syarat DOB KLS itu. Salah satu yang memungkinkan yakni pembentukan Kecamatan Sikur menjadi Kecamatan Kotaraja. Terlebih dari 10 kecamatan yang sebelumnya ada di Lotim, hanya Kecamatan Sikur yang tidak pernah dimekarkan dengan jumlah desa di wilayah ini sebanyak 14 desa. Selain pemekaran Kecamatan Sikur, Kecamatan Sakra juga sangat potensial untuk dimekarkan menjadi Kecamatan Rumbuk, terlebih untuk di wilayah Rumbuk terdapat desa yang baru dimekarkan.

Untuk jumlah desa di Kecamatan Sakra sebanyak 12 desa. “Tidak menutup kemungkinan, pemekaran Kecamatan Sikur dengan Kotaraja dan Sakra dengan Rumbuk dapat terwujud dengan cepat,”jelasnya. Rumbuk sendiri menjadi dua yakni Rumbuk Timur dan Rumbuk Induk. Pemekaran kecamatan sangat penting dilakukan untuk memberikan akses pelayanan kepada masyarakat, selain dari visi misi kepala daerah untuk mewujudkan KLS. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 30 Maret 2019

Halaman 5

Penuhi Petunjuk Jaksa APARAT Polres Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah berupaya memenuhi semua petunjuk yang diberikan jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng dalam kasus dugaan penyimpangan dana insentif marbot masjid dengan tersangka mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H. kendati cukup banyak yang harus dilengkapi, polisi mengaku optimis bisa memenuhi semua petunjuk jaksa yang diberikan. (Suara NTB/kir) “Kita sudah menerima Rafles Girsang pengembalian berkas disertai petunjuk dari jaksa. Dan, langsung kita berupaya untuk memenuhi semua petunjuk yang ada,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Jumat (29/3). Berdasar petunjuk yang ada, pihaknya akan memeriksa kembali saksi-saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan. Termasuk akan ada penambahan saksi baru lagi yakni dari seluruh camat yang ada di Loteng. Karena kalau dalam berkas yang sudah ada, hanya ada dua camat yang dimintai keterangan, karena hanya jadi sampel saja. “Tapi karena jaksa minta untuk diperiksa semua camat, maka camat yang belum kita minta keterangan akan kita panggil untuk memberikan keterangan. Adapun camat yang sudah dimintai keterangan juga akan dipanggil kembali, untuk memperkuat keterangan yang sudah ada,” tandasnya. Pihaknya pun menargetkan dalam 3 sampai 4 hari ke depan, semua petunjuk jaksa yang diberikan akan bisa dipenuhi. Harapanya, berkas kasus tersebut bisa segera tuntas dan dinyatakan lengkap. “Kita upayakan semaksimal mungkin, supaya berkas kasus ini bisa tuntas secepatnya. Paling tidak sampai batas akhir penahanan tahap pertama habis,” terangnya. Disinggung permohonan penangguhan penahanan dari pihak keluarga tersangka, Rafles mengaku sudah ada. Namun untuk sementara masih belum bisa dipenuhi, karena beberapa pertimbangan. Terlebih saat ini berkas perkara masih terus dilengkapi. “Tersangka kita tahan untuk memudahkan proses penyidikan. Jadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tersangka bisa langsung kita diperiksa,” sebutnya. Kalau penahaan ditangguhkan, ketika akan diperiksa lama untuk mendatangkan tersangka lagi. Khawatir proses penyidikan bisa-bisa tersendat. (kir)

Gratis, Urus Adminduk Sendiri di Loteng Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menghapus semua biaya-biaya pengurusan administrasi kependudukan didaerah ini. Jadi masyarakat tidak perlu membayar sepeser pun untuk bisa memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Apakah itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) ataupun dokumen kependudukan lainnya. “Jadi tidak ada biaya untuk mengurus dokumen kependudukan di daerah ini. Semua gratis, asalkan mau mengurus sendiri,” sebut Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Jumat (29/3). Yang terjadi selama ini, masyarakat terkesan enggan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, sehingga membuka ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk menjadi calo. Padahal pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng sudah berupaya maksimal untuk bisa menekan percaloan. “Terus terang, kita akui percaloan masih ada sampai sekarang di Disdukcapil Loteng. Dan, sulit untuk kita hilangkan. Karena memang masyarakat masih memberikan ruang bagi percaloan untuk beraksi,” sebutnya. Pemkab Loteng sendiri sudah sejak lama berupaya menutup ruang-ruang bagi para calo untuk bermain. Bahkan dengan pendekatan program juga sudah dilakukan. Misalnya, dengan menerapkan kebijakan one day service. Di mana dalam satu hari masyarakat sudah bisa memperoleh dokumen kependudukan yang diinginkan. Selain itu, ada juga program satu layanan bisa memperoleh berbagai jenis dokumen kependudukan sekaligus. Termasuk juga Disdukcapil Loteng sudah mulai melayani pengurusan dokumen kependudukan secara on line. Bahkan Loteng termasuk pioner bagi layanan kependudukan secara on line tersebut. Itu semua dilakukan, sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Yang pada akhirnya diharapkan bisa menekan aksi percaloan yang selama ini memang kerap menjadi keluar. “Dukungan masyarakat sangat dalam menekan aksi percaloan. Caranya dengan mengurus sendiri dokumen kependudukan yang diinginkan. Dan, itu dijamin gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun,” tandas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

GRATIS - Masyarakat sedang mengurus dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Loteng. Saat itu seluruh layanan dokumen kependudukan sudah digratiskan.

(Suara NTB/Humas Setda Lobar)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Ketua DPRD Imam Kafali saat menerima LHP BPK dari Ketua BPK RI Perwakilan NTB.

Bantuan Dana Lima Parpol di Lobar Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Dana bantuan kepada partai politik (parpol) di Lombok Barat (Lobar) bermasalah dan menjadi temuan BPK. Pasalnya, berdasarkan temuan BPK, dari 125 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTB atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Parpol se-NTB yang bersumber dari APBD 2018, hanya 37 LHP yang sesuai dengan kriteria dan sisanya sesuai dengan pengecualian. Di Kabupaten Lobar, dari 12 parpol yang diperiksa hanya 7 yang sesuai sedangkan 5 parpol bermasalah. “Dari 12 parpol ada 7 parpol sudah sesuai sedangkan lima parpol tidak sesuai (bermasalah, red) berdasarkan LH BPK,” ujar Inspektur pada Inspektorat Lobar, H R. Agus Hidayat usai mendampingi Bupati menerima LHP BPK bantuan parpol dari BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (29/3). Menurut dia, ada empat hal penting yang dinilai dalam laporan ini, tepat kode rekening yang artinya rekening yang di-

gunakan harus sesuai dengan rekening yang didaftarkan. Kemudian tepat jumlah, bantuan dari APBD yang ditansfer sama dengan jumlah yang direncanakan. Lalu tepat bukti atau pertanggungjawaban dan tepat penggunaan. Hal ini, kata dia yang masih perlu perbaikan. Dan terakhir laporan tepat waktu, tidak lewat dari bulan Desember di tahun bersangkutan. Temuan LHP ini sendiri belum diketahuinya secara rinci,

pencacah sampahnya ada di kantor PMI Lobar, tinggal diambil tapi khawatirnya hilang, seperti mesin air yang sudah hilang satu per satu. Kadesnya juga yang ndak mau manfaatkan atau operasikan itu (UPS),” aku Mustrudin kemarin. Pembangunan UPS ini, ujarnya, awalnya direncanakan dibangun di daerah Senggigi untuk menangani sampah di kawasan wisata setempat. Namun akibat di kawasan ini tak ada lahan Pemda, sehingga UPS pun batal dibangun disana. Ketika itu, Desa Jatisela sebelum menjabat Kades sekarang sedang berjuang mendapatkan UPS tersebut. Kemudian mereka mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sedangkan Dinas LH dapat informasi dari PMI Provinsi terkait program bantuan ini. Setelah itu, dibahaslah usulan dari Desa Jatisela ini dengan

Barat, Lobar sekitar sudah 60% yang sesuai. Namun kata dia hasil ini jangan membuat puas. Sebab Tahun 2019 nanti pihaknya berharap jangan terulang temuan seperti 2018 ini. Ia berharap agar laporan dana bantuan parpol ini 100% selesai dan sesuai ketentuan yang ada. LHP ini sendiri bertujuan agar bantuan yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran, tertib, disiplin, transparan serta tidak ada lagi indikasi bantuan hanya digunakan untuk kepentingan ketua maupun pengurus parpol. Kedepan kata dia untuk memperbaiki hal ini, parpol harus merekrut satu tenaga akutansi untuk menangani pelaporan sehingga jangan bersifat temporer saja.(her)

Warga Eyat Mayang Tanam Pohon Fauzan Khalid Siap Dilantik Pisang di Jalan Rusak SK Sudah Ditandatangani Mendagri

Tanggal 23 April

Giri Menang (Suara NTB) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih periode 2019-2024 siap dilantik tanggal 23 April mendatang. Hal ini menyusul Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan Bupati telah ditandatangani oleh Mendagri. SK itu saat ini ada di Kementerian Dalam Negeri, SK itu akan diambil oleh Pemprov NTB awal bulan April ini. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa SK pemberhentian dan pengangkatan dirinya dan Hj Sumiatun sebagai bupati-wabup terpilih sudah ditandatangani oleh Mendagri. “Sudah ditandatangani oleh Pak Menteri pemberhentian dan SK pengangkatan, sebatas itu informasi yang saya dapat. Yang bertugas ngambil SK itu bukan Lobar, tapi provinsi,” katanya, Jumat (29/3). Menurut Fauzan, pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu habis masa jabatannya tanggal 23 April, sebab jika dilakukan pelantikan setelah 23 April maka harus ada jabatan pejabat pelaksana tugas (Plt) sementara gubernur tak mau ada pejabat pelaksana tugas (Plt). Ia sendiri bersama wakilnya Hj. Sumiatun siap dilantik tanggal 23 April mendatang, jika tak ada hambatan. “Siap dilantik,” tegas dia. Hal senada disampaikan Wakil Bupati Hj. Sumiatun, bahwa dirinya siap dilantik sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau memang ketentuannya dilantik tanggal 23 April, kami siap-siap saja,”aku dia.

Ketua DPD Golkar Lobar ini mengaku, kapan pun dilantik sesuai ketentuan. Selama menunggu pelantikan, ia sendiri tetap aktif menghadiri undangan dari pemda dan masyarakat. Termasuk terakhir ia menghadiri pelaksanaan Musrenbang RPKD tahun 2020. Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Lobar, H Hamka, S.Sos,MM., mengatakan SK pemberhentian dan pengangkatan Bupati – Wabup Lobar terpilih ditandatangani Mendagri. Saat ini SK tersebut masih ada di Kemendagri. “Sudah ditantangani Mendagri, petikan SK sudah di tangan Dirjen. Tinggal provinsi mengambil ke pusat sebab kewenangannya ada di provinsi dan pelantikan pun nanti di provinsi,” kata Hamka. Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H.Irnadi Kusuma mengatakan SK pemberhentian dan pengangkatan Bupati Lobar terpilih sudah ditandatangani Mendagri, saat ini SK itu masih di Kemendagri. Rencananya, awal bulan ini pihaknya akan mengambil SK itu ke Kemendagri sekaligus konsultasi terkait jadwal pelantikan. Terkait kepastian pelaksanaan pelantikan di akhir masa jabatan 23 April, kata Irnadi, pemprov tetap mengacu pada akhir masa jabatan. Memang lanjut dia, ada surat dari Kemendagri bahwa bagi kepala daerah yang akan dilantik jelang pemilu diminta ditunda. Namun untuk masa jabatan Bupati Lobar berakhir setelah pemilu, sehingga tidak terlalu berpengaruh. (her)

Mangkrak Akibat Tak Mau Dioperasikan Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat (Lobar) angkat bicara terkait mengkraknya Unit Pengolahan Sampah (UPS) senilai Rp 450 juta yang bersumber dari bantuan PMI Amerika Serikat. PMI mengkalim jika UPS ini belum beroperasi bukan akibat belum adanya mesin pengolah sampah, namun pihak Desa Jatisela sendiri yang tidak mau mengoperasikan (memanfaatkan). Padahal bantuan UPS ini sudah dilakukan serah terima oleh PMI kepada pihak desa di hadapan Bupati Lobar sekaligus Ketua PMI Lobar dan Ketua PMI Provinsi serta pihak terkait lainnya. Ketua Harian PMI Lobar, Mustarudin membantah pernyataan Kades Jatisela Zahar Mahmud terkait mangkraknya UPS akibat belum lengkap diberikan mesin pencacah. Menurut dia, mesin pencacah sampah lengkap diberikan.”Alat

sehingga ia belum tahu lima partai yang menjadi temuan tersebut. Termasuk pihaknya belum tahu pada item apa saja parpol yang tak sesuai laporan tersebut. Khusus bagi lima parpol yang menjadi temuan kata dia, diberikan waktu 60 hari atau dua bulan oleh BPK untuk menindakanjuti temuan tersebut. Sebab hal ini sebagai persyaratan untuk penerimaan bantuan tahun 2019. Parpol yang menjadi temuan ini kata

dia akan dipanggil oleh Kesbangpol untuk diberikan pencerahan,”sebab sesuai ketentuan tindaklanjutnya selama 60 hari (2 pekan),”jelas dia. Untuk diketahui ,lanjut Agus, temuan LHP ini setelah dilaksanakan audit terhadap bantuan parpol oleh BPK selama 7 hari. “Sudah diaudit oleh BPK selama 7 hari, makanya keluar LHP-nya,”jelas dia. Ia mengklaim LHP kali ini jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya banyak parpol tak tahu apa-apa, namun kali ini sudah membaik sesuai dengan 10 komponen laporan. Apalagi kata dia, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Lombok Barat masih jauh lebih baik. Seperti dibandingkan dengan Lombok Timur dan Sumbawa

PMI Amerika. Lalu ditidaklanjuti oleh pihak PMI dengan menurunkan tim teknis dari IPB. Setelah dilakukan kajian teknis oleh tim IPB, lokasi ini pun dianggap layak dibangun UPS sehingga diterbitkan rekomendasi oleh tim IPB ke PMI Amerika. Kemudian pihak PMI Amerika berkoordinasi dengan PMI Lobar selaku pihak yang punya wilayah. Akhirnya, dilaksanakanlah pembangunan UPS di Desa Jatisela. Di saat bersamaan, ketika itu ada gelaran Pilkades di desa setempat, sehingga proses pembangunannya sempat ribut dan gejolak di lapangan. Setelah selesai pembangunan, pihak PMI pun telah menyarankan agar pihak desa menunjuk Manager Penanggungjawab UPS tersebut dari warga Jatisela. Pihak PMI sendiri tak lepas tangan sampai selesai pembangunan, sebab pihaknya memberikan pendampingan selama 2 tahun sampai alat ini bisa dipakai dan di-

manfaatkan oleh warga. Untuk mengoperasionalkan alat ini, tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) PMI diberikan pelatihan oleh tim IPB terkait bagaimana mengoperasikan mesin dan mengolah sampah. “Setelah itu, mesin pengolah sampah pun didatangkan, tapi mesin air yang dibantu, hilang satu per satu,” kata Mustarudin. Sementara itu, Kepala Desa Jatisela Zahar Mahmud mengakui UPS belum bisa difungsikan sampai saat ini akibat belum dilengkapi mesin pencacah sampah. “Mestinya itu lengkap diberikan dengan mesin insenerator dan pencacah sampah jadi pupuk organik, tapi itu tidak lengkap diberikan, sehingga belum bisa berfungsi,” tegas Zahar Mahmud kemarin. Pihaknya berharap pihak Dinas LH mengambil alih UPS ini. Pihak DLH, kata dia sudah survei ke lokasi, namun belum ada tindaklanjutnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) menanam pohon pisang di jalan rusak di daerah setempat. Aksi ini buntut dari kekecewaan warga, akibat akses jalan sepanjang 2 kilometer tak kunjung disentuh pembangunan oleh pemerintah. Padahal sejak 2017 lalu, pembangunan jalan ini sudah diusulkan oleh desa setempat, hanya saja pada saat musrenbang 2018 dan 2019 tidak masuk prioritas. Padahal usulan ini telah masuk rencana pemda untuk dibangun tahun 2019. Warga berharap pemda segera membangun akses jalan tersebut, pasalnya jalan itu begitu vital bagi warga. Zaenudin, perwakilan warga setempat mengatakan aksi ini bentuk protes warga terhadap pemerintah yang tak kunjung membangun jalan di wilayah setempat. Warga sudah lama dijanjikan akan dibangun akses jalan. Namun, sejak 2010 silam sampai sekarang tak ada realisasinya. Akses jalan ini tak pernah disentuh pembangunan oleh pemerintah baik oleh desa dan pemda. Bagi warga setempat, jalan ini sangat vital sebab menjadi akses utama warga. Akibat kondisi jalan rusak, semua kegiatan warga terganggu, seperti pengangkutan hasil panen dan perdagangan. Selain itu, anak-anak yang ke sekolah terganggu dan warga yang mau ke puskesmas berobat serta melahirkan. Kepala Desa Eyat Mayang H. Rubai membenarkan aksi warganya yang menanam pohon di jalan rusak tersebut. Ia sendiri mendukung langkah warganya tersebut, sebab sudah jelas hasil musrenbang tahun 2018 bahwa akses jalan ini akan dibangun hotmik ke wilayah Ubal Hair Desa Eyat Mayang hingga ke Dusun Sambik Rempek Desa Labuan Tereng. “Kami usulkan sejak tahun 2017, lalu tahun 2019 ini rencananya masuk tapi pas musrenbang kabupaten just-

(Suara NTB/ist)

TANAM - Warga Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar menanam pohon di jalan rusak. Aksi ini bentuk protes warga pada pemerintah. ru tidak masuk. Padhal ini jalan kabupaten,” tegas dia. Akses jalan ini sendiri memiliki panjang 2 kilometer menghubungkan antara dua desa melintasi dua dusun yakni Dusun Ubal Hair dan Dusun Sambik Rempek. Bupati Lobar H Fauzan Khalid menanggapi adanya aksi warga di sejumlah tempat yang menanam pohon di jalan rusak. Menurut dia, pembangunan jalan rusak ini terkendala anggaran tidak ada. “Uang ini tidak ada,” kata dia. Menurut pemda serba salah, sebab kondisi fiskal terbatas. Menurut dia, kalau masuk pririotas pembangunan dalam musrenbang, maka akan dibangun. (her)

Akses Jalan Penghubung di Sekotong Nyaris Terputus Akibat Longsor Giri Menang (Suara NTB) – Akses jalan ke sejumlah dusun yang terletak perbukitan di Desa Sekotong Tengah dikeluhkan warga, pasalnya akses jalan ini tak dilengkapi lampu penerang jalan (PJU) dan rambu serta pengaman jalan. Akibat tak adanya sejumlah fasilitas tersebut, kerap kali terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tak itu saja, akses jalan ini nyarsis terputus akibat longsor beberapa pekan lalu. Karena tak kunjung diperbaiki, sebagian besar badan akses jalan ini terkena longsor. Kondisi ini menyebabkan arus transportasi warga menuju ke perkampungan diatas perbukitan tersebut pun terganggu. Kepala Desa Sekotong Tengah, L. Sarappudin mengatakan akses jalan penghubung antar dusun di Lendang Re menuju Dusun Long-Longan kondisinya rusak akibat logsor. “Jalan itu nyatus putus total, kalau tidak segera diperbaiki tinggal tunggu waktu putus. Ditambah tidak ada pengaman jalan, rambu dan lampu jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan. Beberapa korban meninggal,” akunya, Jumat (29/3). Akses jalan ini, kata dia memiliki panjang 2 kilometer lebih, namun kondisinya parah persis di tebing Dusun Lendang Re. Pihaknya sudah melaporkan kondisi ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pihak dinas terkait sanggup memperbaiki kerjasama dengan BPBD. Hanya saja sampai saat ini belum ada realisasi. Ia mendesak agar pihak terkait segera memperbaiki, sebab jika dibiarkan jalan itu khawatir putus total. Menurut dia, seharusnya ini tak terjadi jika pemda serius menindaklanjuti keluhan warga, apalagi Bupati H. Fauzan Khalid pernah turun ke

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Kondisi akses jalan di Dusun Lendang Re-Long Longan Desa Sekotong Tengah yang nyaris putus akibat longsor. Banyak terjadi kecelakaan di akses jalan ini dan merenggut korban jiwa. daerah itu pada saat Safari ramadhan tahun lalu. Persoalan ini pun dibahas dalam rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar Jumat (29/3). Persoalan ini menjadi keluhan warga yang masuk ke forum tersebut. Pihak forum akan menindaklanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk perbaikan jalan. Sedangkan untuk pemasangan rambu lalu lintas di jalur tersebut, pihak forum akan mengupayakan. (her)

SUARA NTB Sabtu, 30 Maret 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Bupati Buka Forum Perdamaian Desa

Kemendes PDTT Apresiasi Perdamaian Sumbawa di Tengah Keberagaman Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI,menggelar Forum Perdamaian Desa, Jumat (29/3) di Hotel Transit Sumbawa Besar. Yang dibuka Bupati melalui Sekda Sumbawa dan diikuti sejumlah elemen masyarakat termasuk unsur pemerintah desa. Sekaligus mengapresiasi kiprah Sumbawa dalam mewujudkan perdamaian di tengah keberagaman. Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Rasyidi menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Yang diharapkan dapat memfasilitasi desa dalam mewujudkan lembaga kemasyarakatan desa yang kuat melalui pengarusutamaan perdamaian pada pembangunan desa. Dengan mengoptimalkan kemandirian pemerintah desa dan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, Bupati berharap Kemendes dan PDTT dapat sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar yang berkaitan dengan penguatan pranata-pranata desa di Sumbawa. Terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang semakin dekat, Bupati mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara keutuhan NKRI,sanggup menjaga kebhinne-

kaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak akan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecahbelah persatuan dan kesatuan. Kemudian sanggup menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di Kabupaten Sumbawa, serta senantiasa menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendes PDTT RI Hasrul Edyar, S.Sos.,M.AP mengapresiasi kiprah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan perdamaian ditengah keberagaman suku, dan agama. “Luar biasa tanggapan dan respon Pemkab. Sumbawa beserta seluruh unsur Forkopimda. Semoga menjadi pemicu semangat untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai contoh barometer untuk terwujudnya perdamaian di Indonesia. Agar negara kita semakin maju dan damai di masa yang akan datang, dan semangat Sumbawa akan dibawa diseluruh pelosok Indonesia,”ujarnya, seraya berharap kader-kader perdamaian dan seluruh peserta dapat menjadi pioner dan penyejuk serta berdiri di gardu terdepan untuk menciptakan kondusifitas di Sumbawa. Sebelumnya, panitia pelaksana kegiatan Ir. Sukandar, MM melaporkan forum perdamaian desa,

(Suara NTB/ist)

FORUM PERDAMAIAN - Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi saat membuka forum perdamaian desa (foto kiri). Sekda bersama Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendes PDTT RI, Dandim 1607, Kasat Binmas Polres dan sejumlah pejabat dari OPD Pemkab Sumbawa, usai penyerahan cinderamata (foto kanan). memfasilitasi desa dalam mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa untuk penanganan konflik social. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penanganan konflik sosial melalui suatu forum perdamaian. Dimana penyelesian konflik dilakukan dengan pendekatan adat dan social serta pengambilan kebijakan atau keputusan melibat-

kan berbagai unsur masyarakat melalui musyawarah mufakat. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2019 tersebut diikuti Kepala Desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Dalam pemaparannya, Dandim 1607 Sumbawa Letkol. Inf. Syamsul Huda, SE.,M.Sc menyampaikan tentang peran serta unsur TNI Angka-

tan Darat dalam hal ini Kodim 1607 Sumbawa dalam rangka antisipasi dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Sumbawa. Tugas-tugas pembinaan teritorial, potensi konflik sosial, kemampuan dan optimalisasi peran Kodim 1607 Sumbawa dalam tahap pra konflik sosial. Dandim juga mengajak seluruh peserta agar dapat menjadi oase/penyejuk khususnya dalam menghadapi Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Binmas Polres Sumbawa AKP Djoko RS. Gatot juga memberikan materi tentang tahapan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan. Mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan saling bertukar kenangkenangan berupa plakat dari Kementerian dan Pemkab Sumbawa. (arn/*)

Tunggakan Pelanggan Perumda KSB Mencapai Rp3,5 Miliar (Suara NTB/ist/Dok Humpro KSB)

ARAHAN - Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin saat menyampaikan pengarahan pada acara sosialisasi netralitas ASN jelang pemilu 17 April 2019.

Jaga Netralitas, Bupati Imbau ASN Ikuti Aturan Bawaslu Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda KSB untuk selalu mentaati aturan dan ketentuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap mereka. Hal itu menurutnya salah satu cara bagi ASN untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilu saat ini. “Selain aturan ASN, aturan Bawaslu juga harus ditaati. Karena itulah panduan dan rambu-rambu bagi saudara untuk menjaga netralitasnya selama Pemilu ini,” kata bupati saat memberikan pemgarahaan pada acara sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Polri Pada Pemilu 2019, di Aula Graha Praja, Kamis (28/3). Menurut bupati, netralitas ASN berbeda dengan TNI dan Polri. ASN tetap diberikan hak memilih pada hari pemilihan, tetapi dalam kesehariannya tetap dilarang menyatakan dukungannya secara terbuka. Hal ini membuat terkadang ASN terjebak dan harus berurusan dengan tindakan pelanggaran Pemilu jika tidak secara jeli memahami aturan yang mengatur statusnya. “Kalau TNI/Polri jelas. Tapi kalau ASN seperti hidup di dua dunia. Di sisi lain dituntut netral tapi di sisi lain diberi ruang memilih. Memang tipis antara netral dan tidak netral itu, tapi ada aturan yang kemudian bisa memilahnya. Maka dari itu selalu pahami aturannya,” harapnya. Bupati memaparkan, cara sederhana untuk menjaga netralitas ASN sebenarnya cukup mudah. Setiap ASN cukup menghidari diakusi-diskusi politik yang setiap hari semakin marak detik-detik jelang Pemilu. Selain itu tidak melibatkan diri pada aktivitas politik di lingkungannya dengan dalih apa pun. “Jangan juga lihat informasi yang berseliweran di internet untuk mencari celah pembenaran bahwa apa yang dilakukan (kalau terlibat politik) tidak melanggar,” cetus bupati. Selanjutnya orang nomor 1 di KSB ini menambahkan, para ASN juga agar tidak terlalu banyak menguras waktunya di media sosial. Sebab menurut bupati, media daring itu saat ini menjadi candu bagi siapa saja dan banyak berseliwean informasi yang tidak benar. Tidak terkecuali soal informasi-informasi perpolitikan jelang Pemilu. “Jangan terlalu banyak main Fb (facebook). Nanti lihat ada postingan terkait Pilpres atau Caleg tanpa sadar ikut komentar. Nah saat buat komentar itulah dengan bahasa memihak, saat itulah ibu bapak jadi tidak netral,” tandasnya. Dari pada sibuk mencari celah ikut dalam hiruk pikuk politik jelang Pemilu yang jelas dilarang, bupati menyarankan ASN lebih baik turut berpatisipasi menyukseskan Pemilu. Dalam hal ini menyuarakan dan mengajak masyarakat di lingkungannya untuk menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan. “Cukup mengajak saja ke TPS bukan mengarahkan harus pilih calon A atau B karena itu jelas melanggar,” tegasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

Pentingnya Pencegahan Dini untuk Menjaga Kondusivitas Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendes PDTT RI, Hasrul Edyar, S.Sos.,M.AP, menyampaikan, Sumbawa menjadi salah satu dari 24 lokasi lokus kegiatan forum perdamaian desa di Indonesia. Sebagai bentuk pencegahan dini dalam menjaga stabilitas agar suasana kondusif terpelihara. Makanya kegiatan ini, lanjut Hasrul, melibatkan semua elemen pilar masyarakat di desa. Hasrul Edyar Mulai dari Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, pendamping desa yang diharapkan menjadi garda terdepan menjaga perdamaian. Selain tentunya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara keseluruhan. “Pesan saya, sekecil apapun riak di lapangan, yang berpotensi menjadi permasalahan, diharapkan segera diatasi. Jika pilar seperti Kades, BP dan tokoh masyarakat di lapangan tidak mampu, segera laporkan ke pimpinan daerah untuk dicarikan jalan keluarnya. Agar tidak menjadi potensi masalah yang lebih besar,” tukasnya. Ituah pentingnya pencegahan dini dengan tetap mendorong penyelesaian melalui jalan musyawarah mufakat. Menggunakan kearifan lokal yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah setempat. Kalau pemerintah bergerak lebih awal, maka masalah sosial apapun di masyarakat bisa diredam. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum ‘Bintang Bano’, mencatat hingga saat ini tunggakan pelanggan mencapai angka Rp3, 5 miliar. Besarnya angka tunggakan itu terjadi, karena ada ribuan pelanggan yang tidak kunjung membayar hingga hitungan tahun. Masalah ini tentunya sangat mengganggu pengoperasian perusahaan, karena anggaran yang dimiliki juga terbatas untuk menutupi pembiayaan tersebut. “Kita akui memang jumlah pelanggan yang menunggak masih sangat tinggi dan tersebar di seluruh wilayah KSB. Kendati demikian, besaran angka itu sudah berhasil kita tekan dari tahun sebelumnya sekitar Rp5 miliar. Angka tersebut bukan karena pembayaran, melainkan pemutusan secara paksa karena tidak kunjung membayar apa yang menjadi kewajibannya tersebut,” ungkap Direktur

Perumda, Bambang, ST, kepada Suara NTB, Jumat (29/3). Dikatakannya, terkait tunggakan yang belum terbayar, bukan berarti tidak ada upaya dari perusahaan untuk melakukan penagihan. Tetapi karena masyarakatnya melawan ketika para petugas datang untuk melakukan penagihan. Selain itu, pihak terkait juga mengakui masih sangat lemah untuk memberikan

sanksi bagi para penunggak. Jika mengacu ke aturan, telat bayar tiga bulan saja sambungannya sudah bisa dicabut. Tapi karena sanksi tersebut tidak diterapkan, makanya berimbas ke tunggakannya yang sangat tinggi. Kendati demikian, pihak terkait sudah sepakat mulai tahun 2019 ini, semua sambungan nakal akan ditertibkan semua tanpa terkecuali. “Kita sadari besarnya ang-

ka tunggakan itu, tidak terlepas dari kelalaian dari kami untuk melakukan penertiban secara paksa. Makanya di tahun 2019, sambungan yang sudah tertunggak itu mulai kita bersihkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkapnya. Ia menyebutkan, jumlah pelanggan yang menunggak saat ini tercatat ada sekitar 2000 sambungan dari total keseluruhan sekitar 14.000 sambungan di seluruh KSB. Sebagai upaya tindak lanjut untuk penertiban sambungan tersebut, pihaknya juga akan melibatkan kepolisian serta Pol PP untuk melakukan pendampingan. Upaya tersebut terpaksa dilakukan, karena juru tagih dari Perumda tidak

bisa memberikan dampak maksimal supaya pelanggan tetap membayar. Maka dari itu, keterlibatan unsur lain diharapkan bisa memberikan dampak yang baik. Sehingga Perumda tidak lagi merugi karena harus menutupi biaya pelanggan yang tertunggak itu. Pihaknya juga tetap berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal supaya tidak lagi ada dikeluhkan dari para pelanggan. “Kita sudah komit di tahun 2019 semua sambungan yang bermasalah kita tertibkan. Kita juga akan menggandeng pihak kepolisian dan Pol PP untuk menagih pelanggan jika ada yang menunggak,” tukasnya. (ils)

Inspektorat Audit Investigasi Anggaran Setwan Dompu

(Suara NTB/Uki)

RENDAM SAWAH - Banjir yang merendam sawah warga di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Kamis (28/3) sore.

Kota Bima Kembali Dilanda Banjir, Tujuh Kelurahan Terdampak Kota Bima (Suara NTB) Belum sepekan, sejumlah wilayah di Kota Bima kembali dilanda banjir, pada Kamis (28/3) sore sekitar pukul 17.30 Wita. Setelah hujan deras mengguyur deras wilayah setempat. Tercatat ada tujuh Kelurahan yang terkena dampak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima l, Tujuh Kelurahan yang terdampak banjir tersebut antara lain Jatibaru 340 KK, Jatiwangi 70 KK, Santi 45 KK, Nae 180 KK, Sarae 50 KK dan Melayu 220 KK dan Ule 87 KK. “Totalnya lebih kurang 879 KK yang terdampak. Dengan ketinggian

genangan antara 10 hingga 80 Centimeter,” kata Kabid Darurat dan Logistik BPBD Kota Bima, Masrin, S.Pt. Masrin mengaku banjir yang merendam tujuh kelurahan tersebut setelah hujan dengan intensitas lebat melanda wilyah Kota Bima mulai pukul 13.45 wita. Akibat hujan kurang lebih selama 1 jam itu terjadi luapan air di aliran sungai Jatibaru dan Melayu Kecamatan Asakota. “Air yang meluap ini kemudian keluar dan menggenangi rumah warga,” ujarnya. Diakui Masrin, beruntungnya banjir tidak membesar. Genangan berangsur surut setelah hujan berhenti. Masrin memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir tersebut, hanya

rumah ratusan warga yang terendam. “Sementara kerugian yang dialami warga hingga saat ini masih dilakukan pendataan. Begitupun areal persawahan warga,” katanya. Masrin mengimbau agar warga terutama yang berada dekat aliran sungai agar meningkatkan kewaspadaan. Diharapkan juga agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yg tidak bertanggungjawab tentang adanya banjir susulan dan tanah longsor. “Kami meminta warga tetap siaga, dan waspada atau bisa melapor ke Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) masing-masing saat adanya hujan deras dan cuaca ektrim,” pungkasnya. (uki)

Kepergok, Terduga Pencuri Tewas Diamuk Massa Sumbawa Besar (Suara NTB) ZA alias Sen (35) tewas dihakimi massa pada Kamis (28/3) malam pukul 19.30 Wita. Pria yang beralamat di Desa Langam, Kecamatan Lopok ini menemui ajal setelah kepergok melakukan aksi pencurian di sebuah kios di wilayah Desa Hijrah, Kecamatan Lape. Berdasarkan informasi, sebelum kejadian ZA melancarkan aksinya di kios milik Hasyim alias Beduk (60) warga Desa Hijrah. Terduga masuk melalui pintu belakang kios dengan

cara merusak pintu menggunakan linggis. Kemudian yang bersangkutan mengambil barang-barang jualan dalam kios tersebut. Dimana saat itu sepi karena pemilik kios sedang berada di wilayah Kecamatan Maronge. Hanya saja, aksi yang dilakukan terduga kepergok oleh warga setempat. Sehingga berusaha melarikan diri melalui belakang kios yang berbatasan langsung dengan saluran irigasi pertanian menuju ke arah kampung. Sesampainya di depan Kantor Desa Hijrah, terduga dapat terkejar dan dihakimi massa yang

dilengkapi dengan senjata tajam, batu dan kayu. Sehingga mengakibatkan terduga meninggal dunia di tempat dengan luka di sekujur tubuh. Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kabag Ops, AKP. Burhanudin, Jumat (29/3) membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya yang mendapat laporan kejadian langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Termasuk memasang garis polisi guna mengamankan TKP dan barang bukti. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. (ind)

Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti tuntutan gaji 140 pegawai honor di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Dompu tahun 2018. Jajaran Inspektorat baru-baru ini menggelar audit investigasi. Seluruh honorer dimintai keterangan serta berkas kepegawaiannya disita. Inspektur Inspektorat, Soehartomo, Skm, MPPM kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/3) membenarkan telah diturunkannya tim untuk mengaudit investigasi penggunaan anggaran Setwan tahun 2018 itu. Upaya tersebut diambil guna memastikan penyebab tidak dibayarnya empat bulan gaji 140 honorer. “Sedang kita proses audit, kita minta keterangan Sekwan sampai pegawai honor yang bersangkutan,” kata dia. Dalam audit investigasi itu pihaknya sudah menyita beberapa dokumen, seperti SK honorer, absensi kehadiran mereka serta dokumen penggunaan anggaran Setwan tahun 2018. Disamping memastikan pemicu tuntutan, Inspektorat juga ingin mengetahui berapa sebetulnya jumlah honorer Setwan. Jika dikatakan totalnya 140 orang, menurut dia, tidak mungkin aktivitas pegawai di Kantor DPRD sepi seperti saat ini. “Logika saya kalau segitu banyak honorer di Setwan itu ya mestinya ramai. Tapi ini malah sepi. Absen itu juga apakah abal-abal atau bagaimana ini yang mau kita pastikan juga,” ujarnya. Ditanya apakah hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam pembayaran gaji 140 honorer Setwan. Soehartomo tidak berani memastikan karena belum bisa mengambil kesimpulan. Pastinya rekomendasi yang akan diterbitkan dalam waktu ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengambil setiap keputusan dalam perkara ini. Sementara salah seorang honorer Setwan, Alamsyah membenarkan telah diperiksanya 140 honorer Setwan tersebut. Bahkan sampai disita salinan SK-nya. Tapi hasil audit ini tak bisa dijamin Inspektorat akan terbayarnya empat bulan gajinya mereka di 2018 lalu. Karena keputusan akhirnya ada di pemerintah daerah. “Sudah kita tanya juga apakah audit bisa membuat gaji kami dibayar. Jawaban mereka (Inspektorat) diserahkan ke Bupati lagi. Tahun ini juga kita belum terima gaji karena belum perpanjangan SK. Cuma yang kita minta sekarang hak yang empat bulan kemarin,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 30 Maret 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

ADD dan DD Belum Cair, Aparatur Desa di Dompu Belum Terima Gaji

Dompu (Suara NTB) Gaji aparatur Desa di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum diterima akibat belum cairnya ADD dan DD tahun 2019. Detail rencana berupa RAB yang harus diinput bersama dokumen APBDes pada setiap kegiatan melalui aplikasi Sikudes tahun 2019 menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan, selain SPJ penggunaan anggaran 2018 lalu.

Kurais

Belum cairnya ADD dan DD tahun 2019 membuat aparatur Desa di Kabupaten Dompu hingga akhir Maret ini belum dibayarkan gajinya. Namun dari 72 Desa se Kabupaten Dompu, baru 6 Desa yang sudah cair ADD dan DD tahap pertama tahun 2019. Diantaranya Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu, Desa Kadindi, dan Calabaik Kecamatan Pekat, Desa Jambu Kecamatan Pajo, dan Desa Ribu Kecamatan Woja. “Hari ini akan ditandatangani Desa M b a w i

(pencairan ADD dan DD),” kata Kepala bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMPD Kabupaten Dompu, M. Ali, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (29/3). Keharusan mengimput rencana anggaran dan belanja (RAB) setiap program/kegiatan dalam APBDes tahun 2019 pada aplikasi Sikudes 202 menjadi penyebab utama molornya pencairan anggaran. Namun diklaim sebagian besar Desa sudah mengimputnya APBDes dan tinggal diverifikasi. “RAB dan gambar itu yang bikin terlambat (imput APBDes),” katanya.

Verifikasi RAB APBDes setidaknya ada 3 pihak, diantaranya tenaga pendamping, tenaga tekhnis di Dinas PUPR, dan Dinas PMPD Kabupaten. Tahapan ini sebelumnya dilakukan setelah APBDes jalan dan menjelang kegiatan dilaksanakan. “Tahapan itu sekarang dimajukan. Sehingga setelah APBDes jadi, Pemdes bisa langsung mulai kegiatannya. Itu jadi kelebihannya,” ungkapnya. Alasan lain molornya pencairan ADD dan DD, dikatakan M. Ali karena SPJ penggunaan anggaran tahun sebelum. Walau hanya 15 persen, tapi ikut memberi dampak. SPJ ini juga menjadi kendala tidak dibayarkannya gaji aparatur Desa. “Gaji aparatur Desa ini sebelumnya sudah bisa diajukan sejak Februari, tapi Desa tetap diharuskan

menyampaikan SPJ anggaran sebelumnya. Kalau hanya sekedar urus gaji, mereka tidak ingin repot beberapa kali. Lebih baik mereka repot sekalian, makanya menunggu pencairan ADD dan DD tahap pertama,” katanya. Molornya pencairan ADD dan DD membuat Pemda ikut khawatir. Karena ketentuannya, DD setelah ditransfer ke kas daerah maksimal 7 hari harus langsung ditransfer ke kas Desa. Namun syaratnya, harus sudah memiliki APBDes. APBDes saat ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, karena harus diimput detail RAB-nya dalam Sikudes. “BPKAD sebenarnya ikut khawatir, karena ketentuannya hanya maksimal 7 hari setelah DD ditransfer ke kas daerah harus ditransfer ke kas Desa. Makanya, targetnya harus rampung 31 Maret. Kalau melihat

(Suara NTB/ula)

pokok dan fungsi. Melayani dan mengaddikan diri untuk negara maupun masyarakat. Apalagi tuntutan pelayanan masyarakat semakin dinamis, kondisi sosial budaya serta berbagai faktor internal maupun eksternal memberikan kontribusi bagi hambatan pelayanan. “Saya meminta kepada para CPNS agar memiliki niat untuk berbuat. Membantu program Pemerintah Daerah. Bukan menjadi batu loncatan karir maupun status yang menjadi target utama,” ujarnya. Kepala BKD dan Litbang Kabupaten Bima, Drs. Syahrul mengatakan, penyerahan SK CPNS sebagai bentuk peralihan status dari honorer ke CPNS. Masa peralihan status merupakan salahsatu bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada aparatur dalam perubahan status seorang CPNS. “Untuk yang yang mendapatkan masa peralihan status ini kami berharap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.” katanya.

Syahrul menambahkan sebelum masa peralihan status tersebut, mereka terlebih dahulu mengikuti tes kompetensi dengan menggunakan sistem CAT. Dari hasil tes tersebut telah dinyatakan lulus sehingga berhak mendapatkan SK CPNS. “Untuk formasi tahun 2018 umum Jumlah yang mendapatkan SK CPNS ini sebanyak 352. Terdiri 144 honorer K2 dan 208 formasi umum,” ujarnya. Penyerahan SK kepada CPNS yang dihadiri Kepala Kantor BKN Regional 10 Denpasar, Bambang Hari Samanto itu juga diserahkan SK Kenaikan Pangkat kepada 930 ASN Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima periode April tahun 2019. (uki)

(Suara NTB/Ist)

manapun. “Karena harapannya masyarakat mempercayai kami. Kami adalah benteng dari negara, bukan benteng dari kelompok atau salah satu pasangan,” terangnya. Apabila ditemukan adanya oknum yang tidak netral maka akan ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya di setiap kesempatan, pihaknya selalu mengingatkan kepada semua anggotanya untuk tetap menjaga netralitas. “Sanksisudahjelas.Itusanksi administratif maupun sanksi sesuai dengan hukum militer. Administrasi bisa berupa penundaan pangkat, bisa sampai dengan pemecatan kalau misalnya memang betul-betul menggunakan fasilitas dan terang-terangan. Sesuai dengan tingkat kesalahan. Praduga tak bersalah tetap kita kedepankan. Kemudian aspek hukum juga kita harus junjung tinggi,” pungkasnya. (ind)

Dikpora KSB Belum Ubah Formulasi Program Beasiswa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum mengubah formulasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Meski beberapa waktu lalu gelombang protes dari para mahasiswa sempat menyeruak karena menilai program tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. “Kita masih mengacu pada Perbup (peraturan bupati) 42/2016 yang mengatur program itu,” kata kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis, M.Si kepada wartawan, Jum’at (29/3). Menurutnya, terkait dengan protes mahasiswa khususnya mahasiswa penerima beasiswa jalur prestasi dan tidak mampu oleh pihaknya tetap diakomodir. Tetapi hal itu baru akan dibahas Dinas Dikpora jelang penyaluran program

di pertengahan tahun ini. “Anggarannya belum ada sekarang. Nanti baru disiapkan di APBD perubahan. Nah baru kita bahas setelah lihat dananya berapa,” sebutnya. Dalam Perbup 42/2016 besaran nilai beasiswa yang diterima mahasiswa jalur prestasi dan tidak mampu ditetapkan jumlah tertingginya di tiap strata pendidikan. Untuk S1 Rp3 juta, S2 Rp10 juta dan jenjang S3 maksimal sebesar Rp15 juta. Namun pada klausul berikutnya dalam Perbup kesiapan anggaran untuk program tersebut bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mukhlis menjelaskan, selama ini pemberian beasiswa bagi mahasiswa berpestasi dan tidak mampu tidak dialokasikan dengan pergitungan nilai maksimal. Tetapi didasar-

M. Ali

SK - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan SK kepada CPNS di halaman kantor Bupati Bima, Kamis (28/3).

Samsul Huda : Netralitas TNI Harga Mati Sumbawa Besar (Suara NTB) Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Samsul Huda terus mengingatkan anggotanya untuk tetap menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu April 2019 mendatang. Hal ini sesuai dengan komitmen bahwa netralitas TNI harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. “Kalau kami di TNI secara keseluruhan sudah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar bahwaTNIharusnetral.Kalaumisalnya ada oknum diduga dan sebagainya, saya pikir itu suatu kesalahan yang sangat fatal,” ujarnya kepada wartawan. Dicontohkannya, adanya kendaraan TNI yang membawa logistik salah satu pasangan calon sempat diviralkan. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Mabes TNI. Hal ini tidaklah main-main, karena TNI merupakan benteng negara yang tidak boleh berpihak kepada suatu kelompok

nya harus berulang kali mengurusnya. “Cukup sekalian saja, biar ndak repot,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Serahkan SK, Bupati Minta CPNS Disiplin dan Profesional Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menyerahkan SK kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk kategori formasi umum dan kategori dua (K2) di halaman Kantor Bupati Bima, Kamis (28/3). Bupati berharap CPNS bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab secara profesional. Bupati mengatakan proses pengangkatan CPNS merupakan kebijakan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Yang diperlukan untuk membantu dan mendukung setiap progam dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. “Jadi belum ada jaminan diangkat menjadi PNS. Apabila saat sedang menjalani masa percobaan ini tidak menunjukan sikap disiplin dan kinerja yang baik, Pemerintah Daerah tidak akan segan-segan memberhentikan dari CPNS,” katanya. Menurut Bupati, diserahkannya SK CPNS tersebut agar bisa melaksanakan tugas

perkembangan ini, sepertinya molor,” ungkapnya. Kepala Desa Nowa, Kurais pada kesempatan yang sama mengakui, banyaknya syarat yang harus dipenuhi saat mengimput APBDes dalam Sikudes membuatnya molor. Akibatnya, hingga saat ini APBDes di sejumlah Desa belum rampung. Pihaknya pun belum dibayarkan gaji akibat keterlambatan ini. “Sudah penuh catatan (utang) kita di kios,” akunya. Kendati ada ruang untuk mengurus lebih awal untuk pembayaran gaji di ADD, Kurais mengaku lebih baik pengurusannya sekaligus dengan biaya operasional dan kegiatan lain dalam APBDes tahun 2019. Karena pihak-

kan berapa jumlah mahasiswa yang terjaring dan memenuhi syarat untuk mendapatkan program tersebut. “Kenapa kemudian nilainya turun karena anggaran daerah terbatas sementara penerima bertambah banyak. Sehingga dibagi rata semua dana yang tersedia dengan konsekuensi nilainya tidak mencapai maksimal tiap mahasiswa,” urainya. Untuk diketahui jumlah penerima program beasiswa bagi mahasiwa KSB itu untuk non kerja sama di tahun 2018 sebanyak 1.056 orang. Terdiri dari 102 mahasiswa tidak mampu dan 954 mahasiswa berprestasi. Sementara untuk penerima beasiswa kerja sama Pemda KSB dengan PTN dalam hal ini IPB, sebanyak 34 orang mahasiwa. Di mana kerja sama terseburt telah dirintis Pemda KSB sejak tahun 2014 lalu. (bug)

(Suara NTB/bug)

Mukhlis

SUARA NTB

Sabtu, 30 Maret 2019

Kadis Naker Fokus Ciptakan Wirausaha Baru Mataram (Suara NTB) – Camat Mataram, Hariadi resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Jumat (29/3). Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan bersama 19 pejabat eselon III lainnya. Menciptakan wirausaha baru jadi fokus untuk menekan angka pengangguran. “Fokus saya nanti membentuk sebanyak – banyaknya wirausaha baru,” kata Hariadi usai dilantik kemarin. Hariadi menyampaikan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Mataram sedikit mengalami penurunan akibat dampak bencana gempa bumi. Meskipun demikian, tingkat

partisipasi angkatan kerja masih cukup bagus yaitu berada pada angka 69,29 persen, dengan tingkat kesempatan kerja 93,28 persen. Pemkot Mataram sambungnya, memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menetapkan upah minimum kota sebesar Rp1.885.637. Ditambahkan, tiap tahunnya jumlah angkatan kerja bertambah seiring dengan masifnya lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Jumlah angkatan kerja ini tak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan memberikan pel-

atihan berupa peningkatan keterampilan kerja untuk menopang skil masyarakat. “Nanti kita perbanyak pelatihan – pelatihan,” tambahnya. Semakin banyaknya wirausaha baru memiliki dampak positif. Satu wirausaha dapat menjaring pekerja. Pola seperti ini tentu diinginkan oleh pemerintah. Artinya, masyarakat tidak hanya mengharapkan bekerja di perusahaan, tetapi harus berpikir kreatif menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lainnya. (cem)

Halaman 8

HILANG HLG BPKB HONDA DR.2724 CO NOKA/NOSIN : MH1JFW11XFK199580/ JFW1E-1200342 AN.BAIQ INDAH PUSPITASARI,SE HLG D’SKTR KOTA MATARAM

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.9786 OI NOKA/NOSIN : MH35MX0065K056168/ 5MX-056021 AN.I KETUT ARANTIKA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

HLG BPKB R4 SUZUKI DR.8180 AH NOKA/NOSIN : MHYESL4100J-431237/ F104-1D-431237 AN.RANA DIPUTRA HLG D’SKTR JALAN NANAS SWETA KOTA MATARAM

HLG BPKB R2 HONDA DR.4031 CQ NOKA/NOSIN : MH1JFV11XGK361218/ J F V I E - 1 3 7 0 3 9 2 AN.MUSTIAH HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

HLG BPKB R4 TOYOTA DR.1262 AH NOKA/NOSIN : MHF21KF40-01155046/ 5K-920773 AN.HENGKI WIJAYA HLG D’SKTR JL.NANAS SWETA KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3104 MI NOKA/NOSIN : MH1HB62177K257459/ H B 6 2 E - 1 2 5 8 0 0 9 AN.FUJAIRIN,S.T HLG D’SKTR JL.PANJI TILAR NEGARA KOTA AMPENAN

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG BPKB R4 YARIS DR.1457 XA NOKA/NOSIN : MR054HY9A4646844/ INZY111142 AN.STELLIA WIJAYA HLG D’SKTR JL.NANAS SWETA HLG STNK R2 HONDA DR.4317 CK NOKA/NOSIN : MH1JFH112EK340734/ J F H 1 E - 1 3 4 1 3 8 4 AN.ILHAMUDIN HLG D’SKTR DASAN CERMEN KEC.SANDUBAYA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

q

HLG BPKB R4 SUZUKIGC DR.9149 SD NOKA/NOSIN : MHYGDN411FJ-407505/ G15AID-355143 AN. KUSMAYADI S.Pd HLG D’SKTR JL.NANAS SWETA KOTA MATARAM

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R4 MITSUBISHI MB DR.8095 AE NOKA/NOSIN : FE114E-075300/4D31C456476 AN.HARTANTO SURIYADI HLG D’SKTR JL.AHMAD YANI NO.20 SELAGALAS

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 30 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 9

Sabtu, 30 Maret 2019

SUARA NTB

Halaman 10

Penutupan MPBM

Walikota Tekankan Program Harus Fokus pada Pengentasan Kemiskinan

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pelaksanaan MPBM ada tuTahapannya dimulai dengan Kepala Badan Perencanaan untuk menekan angka kemiski- 2017 lalu, 8,96 persen. Pas- Mataram menyinggung pelakMataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Walikota Mataram, H. Ahyar nan,” kata Walikota dalam sam- cagempa diprediksi mengalami sanaan MPBM berbeda dari dan Pembangunan Daerah, Ir. H. pra MPBM, MPBM kelurahan, juh tema yakni percepatan penu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Abduh, Jumat (29/3) menutup butannya, Jumat (29/3). Benca- peningkatan menjadi 9 persen. kabupaten/kota di NTB. Prin- Amirrudin menyampaikan, pel- MPBM Kecamatan, diskusi kli- runan kemiskinan, kualitas pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Namun demikian, kata Wa- sipnya dilakukan dengan aksanaan musyawarah rencana nis dan MPBM tingkat Kota Ma- didikan dan kesehatan, pensecara resmi musyawarah pem- na gempa bumi Bulan Juli 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 2018 lalu, mengakibatkan likota, jumlah penduduk miskin sistem button up. Artinya, usu- pembangunan berdasarkan Per- taram. Dijelaskan, pelaksanaan ingkatan nilai tambah lingkunbangunan bermitra masyarakat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sejumlah program telah diru- persoalan – persoalan. Bukan di Kota Mataram, di bawah stan- lan program ditampung dari aturan Menteri Dalam Negeri MPBM tidak lagi fokus pada keg- gan hidup dan pemukiman, pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 muskan oleh fasilitator mulai saja merusak fasilitas keseha- dar nasional. Dan, ia berjanji di usulan masyarakat melalui Nomor 86 Tahun 2017 tentang iatan, tapi mulai dari apa yang gurangan resiko bencana, pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tata cara dan tahapan Musrem- jadi permasalahan di lapangan. ingkatan akuntabilitas kinerja. tingkat kelurahan, kecamatan tan, fasilitas publik dan pe- tahun 2020 harus terus ditekan. MPBM kelurahan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Program itu berikutnya diUntuk pelaksanaan pro- bang. Di Kota Mataram, Mus- “Jadi ketika di kecamatan yang hingga kota. Semua program mukiman warga. Tetapi ini juga “Bila perlu harus kita tahu by 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ditekankan harus fokus pada berpengaruh terhadap tingkat name by addres. Supaya program gram perlu sinergitas dan sink- rembang lebih dikenal dengan dibawa itu solusi untuk dijadi- lanjutkan dengan diskusi kli123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ronisasi program pemerintah Musyawarah Pembangunan kan kegiatan, sehingga terfokus nis dari beberapa dinas yang kemiskinan. Jumlah penduduk tepat sasaran,” tandasnya. pengentasan kemiskinan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 berkepentingan. (cem/*) Orang nomor satu di Kota provinsi dan pemerintah pusat. Bermitra Masyarakat (MPBM). pengkajiannya,” papar Amir. “Semua program harus fokus miskin di Kota Mataram tahun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Maret 2019

Pemprov NTB Belum Terima Laporan Rencana Hengkang Pabrik Gula Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB meminta PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), pabrik gula putih yang yang beroperasi di Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu agar membeli tebu petani dengan harga tertinggi tanpa melalui perantara. Agar petani tebu tak beralih menanam komoditas lain (jagung). Sebelumnya, PT. SMS mengancam akan memindahkan pabriknya ke daerah lain karena terbatasnya pasokan bahan baku tebu. Ancaman ini menyusul petani-petani di daerah setempat lebih memilih menanam jagung ketimbang tebu. Walhasil, untuk operasional pabrik, harus mendatangkan bahan baku kembang gula dari luar negeri. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si mengkonfirmasi, bahwa PT. SMS punya sekenario hingga 2021 mendatang. Ketika bahan baku tidak boleh lagi didatangkan dari luar negeri. Selama skenarionya ini berjalan, pemerintah mendukung agar kapasitas produksi pabrik 5.000 ton/hari bisa terpenuhi. Pemerintah mengalokasikan Bansos untuk memberikan subsidi kepada petani tebu. Subsidi dalam bentuk bibit penyediaan bibit. Tahun ini alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian untuk seluas areal tanam 1.500 hektar. Tahun 2018 lalu bansos dalam bentuk subsidi penuh penyediaan bibit dan lainnya, oleh pemerintah diberikan untuk seluas 3.000 hektar. Namun yang tereksekusi di bawah 1.000 hektar. “Sekitar 500 atau 700 hektar. Sekarang dialokasikan lagi 1.500 hektar. Tapi CPCL (verifikasi Calon Petani Calon Lahan) lagi. Kalau tidak, kita kembalikan lagi kepada negara,” kata H. Husnul pada Suara NTB di kantornya, Jumat (29/3) kemarin. PT. SMS sendiri diberi Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan penanaman tebu seluas 5.700 hektar. Idealnya, PT. SMS harus menyediakan 1.000 hektar untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Dari HGU itupun, PT. SMS tak mengeksekusi seluruhnya. Akibatnya, perusahaan kekurangan bahan baku tebu. Terkait rencana hengkangnya PT. SMS ini, ia juga mengaku belum menerima laporan. Karena itu, sementara ini no problem. Seperti diketahui, pabrik gula PT. SMS dirancang berkapasitas 5.000 tons cane/day (TCD) dan dapat dikembangkan menjadi 10.000 tons cane/day (TCD). Pelaksanaan pembangunan sudah dimulai sejak Maret 2014 dan beroperasi pada 2016 perdana. Pabrik ini dapat menyerap tenaga kerja untuk sektor inti ±500 orang dan sektor penunjang bisa mencapai ±3.000 orang. Nilai investasinya mencapai Rp1,3 triliun dan satu-satunya di Indonesia timur. (bul)

Halaman 11

LPJ Bantuan 88 Pengurus Parpol di NTB Jadi Temuan BPK Mataram (Suara NTB) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan partai politik (Parpol) tahun anggaran 2018 di NTB menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LPJ 88 pengurus Parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditemukan tidak tertib administrasi. Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto menyebutkan, sebanyak 125 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bantuan Parpol yang diterbitkan BPK tahun ini. Sebanyak 37 LHP atau 29,60 persen sesuai kriteria dan sebanyak 88 LHP atau 70,40 persen sesuai kriteria dengan pengecualian. ‘’Kami berharap ke depan di samping LHP BPK ini sebagai salah satu syarat pengucuran dana bantuan Parpol dari APBD. Juga kami mendorong dana ini dikelola dan dipertanggungjawabkan lebih baik lagi sesuai ketentuan,’’ kata Hery saat penyerahan LHP

Bantuan Parpol di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat (29/ 3) siang. Disebutkan, total realisasi bantuan Parpol di NTB tahun 2018 sebesar Rp10,8 miliar lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp2,95 miliar lebih, Bima Rp788 juta lebih, Dompu Rp419,9 juta lebih, Lombok Barat Rp775,6 juta lebih. Selanjutnya, Lombok Tengah Rp785 juta lebih, Lombok Timur Rp1,3 miliar lebih, Lombok Utara Rp560,8 juta, Sumbawa Rp1,07 miliar, Sumbawa Barat Rp420,8 miliar, Kota Bima Rp822,4 juta dan Kota Mataram Rp912,7 juta. Hery mengungkapkan dari 11 Parpol tingkat provinsi NTB, hanya 1 LHP yang sesuai, sedangkan 10 LHP sesuai dengan pengecualian. Kota Bima dari 11 Parpol, 2 LHP sesuai dan 9 LHP sesuai dengan pengecualian. Dompu 10 Parpol, 4 LHP sesuai dan 6 LHP sesuai dengan pengecualian. Lombok Barat 12 Parpol,

sebanyak 7 LHP sesuai dan 5 LHP sesuai dengan pengecualian. Lombok Tengah 11 Parpol, 4 LHP sesuai dan 7 LHP sesuai dengan pengecualian. Lombok Timur 12 parpol, semua LHP sesuai dengan pengecualian. Lombok Utara 12 parpol, semua LHP sesuai. Sumbawa 11 Parpil, 1 LHP sesuai dan 10 LHP sesuai dengan pengecualian. Sumbawa Barat 12 Parpol, 3 LHP sesuai dan 9 LHP sesuai dengan pengecualian. Kota Bima 12 Parpol, semua LHP sesuai dengan pengecualian dan Kota Mataram 11 Parpol, 3 LHP sesuai dan 8 LHP sesuai dengan pengecualian. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Rohmi Djalilah mengatakan berdasarkan LHP BPK, laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan Parpol di NTB masih banyak yang belum sesuai. Ia mengatakan, perlu ada orang yang ahli akuntansi di masing-masing Parpol agar laporan peng-

(Suara NTB/ist)

Pepper Me by Mama’s Steak kini hadir di Lombok Epicentrum Mall.

Audit Utang Pemprov NTB Dari Hal. 1 Tahun Anggaran 2018 ke BPK RI Perwakilan NTB. Selanjutnya, BPK akan mulai melakukan pemeriksaan atau audit awal April mendatang. Setelah menerima LKPD dari Pemda, BPK kemudian membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. ‘’Nanti kita akan lihat, kita audit nanti (utang Pemprov),’’ kata Hery dikonfirmasi usai penyerahan LHP Bantuan Parpol dan Penyerahan LKPD 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (29/3) siang. Hery menjelaskan, BPK belum mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk LKPD 2018. Ia mengatakan, BPK baru melakukan pemeriksaan pendahuluan beberapa waktu lalu. Mengenai informasi adanya utang Pemprov yang mencapai puluhan miliar, nanti akan dilakukan audit bersamaan dengan pemeriksaan LKPD 2018. ‘’Nanti kita lihat setelah audit. Apakah ada angka tersebut, kita lihat dokumennya. Ini informasi kita lihat,’’ ujarnya. Mengenai pembayaran utang untuk proyek percepatan jalan yang mencapai Rp34 miliar. Hery mengatakan, pembayarannya tergantung mekanisme yang ada. Jika benar ada proyek yang sudah tuntas dikerjakan pihak ketiga, kemudian belum dibayar Pemda maka biasanya memakai DIPA lanjutan. Untuk pembayarannya akan dilakukan di APBD Perubahan 2019. ‘’Makanya harus APBD Perubahan. Nanti kita lihat apakah dia pakai mekanisme DIPA lanjutan atau tidak, halhal yang lain,’’ jelasnya. Diketahui, Pemprov NTB belum bisa membayar proyek percepatan jalan tahun jamak sekitar Rp34 miliar. Untuk membayarnya, Pemprov akan mengalokasikan dalam APBD Perubahan 2019. ‘’Proyek percepatan jalan yang belum bisa dibayarkan itu, masa

pemeliharaan yang 5 persen. Itu saja yang belum bisa dibayar. Tapi yang lain sudah semua bisa dibayar,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP beberapa waktu lalu. Ardhi menyebutkan semula, sebesar Rp77 miliar proyek percepatan jalan belum bisa dibayar. Namun, sampai akhir tahun anggaran 2018, Pemprov telah membayar sekitar Rp40 miliar. Sisanya Rp30 miliar lebih yang belum dibayar. Proyek percepatan jalan yang belum dibayar merupakan retensi atau masa pemeliharaan selama enam bulan. Ia optimis, sisa pembayaran proyek ini akan mampu dibayar dalam APBD Perubahan 2018. Sebenarnya, kata Ardhi, uang untuk masa pemeliharaan dibayarkan 2018. Dengan belum dibayarkan retensi, berarti uang jaminannya dikembalikan. Dalam APBD 2018 Pemprov harus menganggarkan dana sekitar Rp400 miliar untuk proyek percepatan jalan tahun jamak. Total anggaran dialokasikan Pemprov selama dua tahun (2017-2018) sebesar Rp650 miliar untuk proyek percepatan jalan. Pada tahun anggaran 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar. Sehingga sisanya sekitar Rp400 miliar dianggarkan pada 2018. Sesuai target RPJMD, tingkat kemantapan jalan ditargetkan mencapai 84 persen. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada 2013 lalu sebesar 67,56 persen. Hingga 2017, tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB telah mencapai 77,16 persen dari target sebesar 75,39 persen. Pada akhir RPJMD 20132018, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB mencapai 83,65 persen. (nas)

Tetap Cairkan Bantuan Parpol Dari Hal. 1 Tapi ada pengcualian, masih ada peluang memperbaiki. Tak menghalangi mereka tak dapat bantuan lagi,’’ kata Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM di Mataram, Jumat (29/3) siang. Ia mengatakan, tugas Bakesbangpoldagri melakukan pembinaan kepada Parpol agar tertib administrasi dalam penggunaan dana bantuan. Untuk itu, ia merencanakan minggu depan akan memanggil seluruh Parpol tingkat provinsi menindaklanjuti LHP BPK tersebut. ‘’Problemnya dana bantuan itu 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional. Tapi kadangkadang dibalik oleh Parpol. Karena merasa kekurangan biaya operasional. Sehingga cost untuk pendidikan politik terabaikan,’’ ujarnya. Dampak yang terlihat dari Parpol yang mengabaikan 60 persen bantuan untuk pendidikan politik adalah banyak calon-calon legislatif yang tidak

berkualitas. Kadang ada dalam satu dapil calonnya tidak cukup. Karena mereka tak konsen terhadap pengkaderan atau pendidikan politik. Mereka kekurangan Caleg, padahal seharusnya kebanjiran Caleg. Untuk tingkat provinsi, Syafi’i menyebutkan anggaran bantuan Parpol mencapai Rp3 miliar. Parpol yang paling besar mendapatkan bantuan adalah Partai Golkar di atas Rp1 miliar lebih. Dari 11 Parpol tingkat provinsi, tidak ada yang mendapatkan bantuan di bawah Rp200 juta. ‘’Setiap kita sosialisasi Parpol harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan. Karena dia pilar demokrasi. Bagaimana sebagai pilar kalau dia begitu,’’ katanya. Hasil LHP BPK, dari 11 Parpol tingkat provinsi, hanya satu yang laporan pertanggungjawabannya sesuai. Sementara 10 Parpol laporan keuangannya sesuai dengan pengecualian. (nas)

’’Pepper Me’’ by Mama’s Steak Kini Hadir di Lombok Epicentrum Mall Mataram (Suara NTB) – Bagi pencinta wisata kuliner khususnya steak, kini telah hadir Pepper Me by Mama’s Steak di Lombok Epicentrum Mall. Pada Opening Jumat (29/3) kemarin, Pepper Me by Mama’a Steak sudah ramai pengunjung. Dengan suasana klasik dan dapat menampung lebih dari 50 orang membuat pengunjung nyaman berada di tempat ini. Ditemui di sela-sela kesibukannya melayani pengunjung, Ida Yuliati, Supervisor Pepper Me by Mama’s Steak menjelaskan ini merupakan cabang ketiga dari Mama’s Steak Mataram. ‘’Walaupun kami masih menyediakan menu steak namun yang membedakan adalah yang menjadi menu unggulan kami adalah Pepper Ricenya. Secara keseluruhan menu kami itu western food cuma kami sesuaikan dengan taste orang Indone-

sia. Ditempat ini kami mengutamakan kebersihan dan pelayanan serta bahan-bahan yang kami gunakan juga premium,” jelasnya Ida menuturkan bahwa ada banyak promo yang akan diberikan Untuk Opening Pepper me kali ini. “Ada promo sampai tanggal 8 April yaitu diskon 10% untuk semua jenis makanan. Yang paling banyak dimintai sejauh ini steak dan Pepper Ricenya karena untuk steaknya kita pakai daging Tomahawk yang memang kita import dan yang tentu saja menu unggulan yang banyak dipesan sejauh ini adalah pepper rice karena khusus untuk pepper rice ini kita masak langsung di depan pengunjung jadi ada live cookingnya gitu,’’ terangnya. Menumenu yang ada di Pepper Me ini ditawarkan dari harga 75.000 - 700.000 an, dengan jam operasionalnya mulai jam

10 pagi-10malam,” tuturnya. Ditengah kondisi perekonomian NTB yang baru mulai bangkit pascagempa. Pertimbangan membuka gerai baru apa lagi dengan menu steak tidak membuat Pepper Me pesimis justru optimis bahwa perekonomian NTB segera bangkit. Ida menambahkan “Melihat Mama’s Steak dengan gerai pertama dan kedua yang masih eksis dan punya pencintanya sendiri sampai sekarang membuat kami lebih yakin membuka gerai ketiga kami di LEM ini karena pengunjungnya setiap hari sudah pasti lebih banyak jadi sangat menjanjikan untuk membuka gerai baru ini di LEM,’’ katanya. ‘’Harapannya kami juga bisa eksis seperti Mama’s steak dan semoga pengunjung yang ingin menikmati steak dan pepper rice makin meningkat setiap harinya,” demikian Ida (*)

JPN Siapkan Bantuan Hukum Proyek Sirkuit MotoGP Dari Hal. 1 kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH Jumat (29/3). Pendampingan hukum akan berkaitan dengan pembangunan fisik maupun masalah pada lahan yang dikelola ITDC. Sementara untuk sirkuit MotoGP, menurut rencana akan ada pembangunan sirkuit sepanjang 4,32 kilometer itu akan menjadi tanggungan Dorna Sports SL. Sementara penanganan pihaknya terkait masalah lahan. ‘’Yang menjadi fokus JPN adalah penggunaan lahannya. Kami mendampingi permasalahan hukum perdata di kawasan. Termasuk jika ada permasalahan hukum kalau ada tanah yang bermasalah terkait persiapan MotoGP,’’ sambung Dedi Irawan, sesuai informasi dari JPN Ihsan Asri, SH.

Saat ini mencuat klaim lahan untuk pembangunan sirkuit di Keawasan Ekonomi Khusus (KE) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah itu. Gema Lazuardi, warga yang mengklaim pemilik 60 are lahan di arena sirkuit yang belum dibayar ITDC. Terkait masalah yang mencuat itu, Dedi Irawan menambahkan, bisa jadi akan masuk dalam proses pendampingan hukum, akan tergantung hasil kesepakatan dengan ITDC selaku pemohon. Ditambahkan Dedi Irawan, pada dasarnya penyerahan SKK itu adalah perpanjangan dari tahun tahun sebelumnya. Sama halnya MoU antara JPN Kejati dengan instansi pemerintah lainnya. Khusus untuk ITDC, kesepakatan itu juga bukan hal baru, karena beberapa kali dilakukan penandatanganan. Disebutnya, sepanjang

tahun 2018 JPN pada Kejati NTB menangani sekitar 19 perkara dari ITDC. Masalahnya seputar gugatan perdata tanah di KEK Mandalika. Dari belasan kasus itu, penanganannya dari Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. ‘’Tahun ini (2019, red) masih ada satu perkara di PN (Pengadilan Negeri) dan di tingkat bading dua perkara. Juga masih ada beberapa perkara 2018 yang masih kasasi,’’ terangnya. Saat ini diketahui street circuit Mandalika sedang memasuki tahap homologation, yaitu proses penyelesaian desain teknis sesuai standarisasi dan peraturan FIM. Proses homologation dilakukan ITDC bersama Mrk1 dan Vinci Construction Grands Projets (VCGP), investor street circuit Mandalika. (ars)

Penyelesaian Lahan Warga Jadi Prioritas Dari Hal. 3 ‘’Intinya kita siap membebaskan lahan yang belum dibebaskan. Kalaupun ada yang mau dengan tukar guling, kita juga siap,’’ imbuhnya. Yang penting, persoalan lahan tersebut harus tuntas. Sebelum proses pembangunan sirkuit MotoGP dimulai bulan

September mendatang. Sehingga penyelesaian Lahan-lahan tersebut memang menjadi prioritas. Karena lahan-lahan itulah yang nantinya akan terkena pembangunan jalan untuk sirkuit MotoGP. Anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmiah, sebelumnya juga berharap penyelesaian soal lahan warga yang belum dibebaskan

bisa disegerakan. Supaya masyarakat pemilik lahan bisa tenang. Karena ada kepastian soal penyelesaian lahan-lahan miliknya. ‘’Kita masyarakat Kuta sangat mendukung rencana pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. Tapi tolong lahan-lahan warga yang belum dibebaskan bisa segera diselesaikan,’’ harapnya. (kir)

gunaan bantuan keuangan sesuai ketentuan. ‘’Karena kebutuhan kita sekarang, pertanggungjawaban ini betul-betul akuntabel. Harus ada ahlinya yang ngurus itu. Ini menjadi warning kita semua. Mudah-mudahan ke depan semakin baik,’’ katanya. Terkait dengan penyerahan LKPD 2018 yang akan diperiksa BPK, Wagub mengatakan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota punya beban moril

yang lebih besar dari sebelum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena mempertahankan WTP jauh lebih sulit daripada sebelum mencapainya. ‘’Sekarang semua sudah WTP. Tanggung jawab morilnya harus tetap WTP. Memang harus teliti betul. Jangan sampai kemarin provinsi dan kabupaten/kota WTP, besok ada yang bolong satu,’’ ujarnya mengingatkan. (nas)

Pengiriman Naker

NTB Kewalahan Penuhi Permintaan Jepang Mataram (Suara NTB) Jepang cukup mengapresiasi kualifikasi tenaga kerja asal NTB. Negeri Sakura itu meminta NTB mengirim sebanyakbanyaknya tenaga kerja ke sana. Sayangnya, NTB belum mampu memenuhinya. Beberapa kendala yang dihadapi, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerstrans) Provinsi NTB, Dr. H. Agus Patria, SH, MH melalui Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dra. Hj. Roro Rohmatari, pertama soal ketahanan fisik harus mampu lari dalam jarak tempuh yang cukup jauh. Dibutuhkan daya tahan tubuh yang betul-betul prima. Kedua, lalu kesehatan jasmani dan rohani. Artinya tidak buta warna, tidak mengalami gangguan kejiwaan, tidak tuli, gigi juga harus baik. Kemudian ilmu Matematikanya harus kuat. “Jepang ini sangat banyak permintaannya ke NTB. kenapa? Anak-anak kita bagus citranya di sana. Itulah sebabnya, seberapapun tenaga kerja dari NTB, Jepang siap menerima,” jelas Roro. Sangat berpeluang bekerja di Jepang adalah lulusan-lulusan sekolah kesehatan. Untuk merawat orang – orang tua, kebutuhannya tidak kecil di sana. Selain permintannya yang tinggi, tunjangan yang diterima juga tak kecil. ‘’Kurang lebih Rp20 jutaan sebulan,’’ tambah Roro. Pemprov NTB melalui Dinas Nakertrans baru mencoba untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dimaksud. Disamping tenaga kerja di bidang otomotif. Program magang ke Jepang ini telah terlaksana selama 26 tahun. Alumni-alumni pemagangan Jepang tidak sedikit yang sukses. Bahkan ditampung oleh perusahaan-perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Untuk tahun ini, sebanyak 64 orang akan diberangkatkan. Mereka yang mengikuti seleksi sebanyak ratusan orang. Tahun lalu juga hampir sama jumlah yang dikirimkan. Lulusan NTB tertinggi permintaannya oleh pemerintah Jepang. Tetapi sayang, kata Roro dengan potensi permintaan tenaga kerja yang tidak kecil ini, NTB berat memenuhinya. Kendala yang dihadapi masih minimnya dukungan penganggaran untuk melatih tenaga-tenaga atau SDM lokal yang dapat dikirim bekerja/magang di Jepang. Dukungan anggaran dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan seleksi agar tidak banyak pendaftar yang gugur ketika dilakukan seleksi oleh perusahaan Jepang yang akan menampung tenaga kerja NTB. “Untuk kelas wisma saja pemerintah tidak sanggup daerah menampung anak-anak kita mengikuti pelatihan. Jangan disebut kalau diajukan penginapan di hotel-hotel. Ini yang kita sudah ajukan ke Bappeda agar lebih dipertimbangkan,” katanya. Kenapa harus pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan? Roro menyebut animonya tertinggi dari anak-anak petani, atau anak-anak dengan lapisan ekonomi menengah ke bawah. Jika dipaksakan ikut pelatihan dengan biaya mandiri. (bul)

Gubernur Geser Kepala Dinas PUPR Jadi Asisten II Dari Hal. 1 Sehingga butuh orang yang kompeten dan punya pengalaman. Karena hampir semua tempat yang dikunjungi, masalah bidang ke-PU-an dan pertanian selalu ditanyakan masyarakat, seperti bendungan, jaringan irigasi dan jalan. Kepala Dinas PUPR juga mempunyai tugas besar mengawal pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2021. Gubernur mengatakan sebagai Asisten II, Ir. Wedha Magma Mardhi, M.TP juga tetap menjadi koordinator dalam mengawal pembangunan by pass sepanjang 17 km tersebut. Pada saat memberikan sambutan usai melantik 59 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, gubernur mengatakan sebenarnya mutasi akan dilakukan usai Pilpres. Tetapi karena banyak pekerjaan yang perlu segera diselesaikan, maka dilakukan mutasi pejabat secara terbatas saja. Dalam mutasi kali ini, gubernur mengatakan kebanyakan pejabat eselon III dan IV yang dilantik di bawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Pada mutasi sebelumnya beberapa waktu lalu, banyak pejabat

yang dimutasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). ‘’Kesempatan berikutnya kita prioritaskan OPD yang lain,’’ katanya. Gubernur mengatakan, dalam memindahkan pejabat dari posisi yang satu ke posisi yang lain butuh waktu. Pasalnya, ketika menggeser seseorang dari jabatan tertentu maka akan berpengaruh terhadap pengisian jabatan yang lain. Gubernur menambahkan, dua OPD akan dipecah menjadi empat dinas. Yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan dipecah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. Kemudian Dinas Dikbud akan dipecah menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. ‘’(Pejabat) akan bergeser dan bergerak lagi untuk mewujudkan NTB Gemilang,’’ tandasnya. Mutasi puluhan pejabat itu dihadiri Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Dari 59 pejabat yang dimutasi, terdiri dari eselon II lima orang, eselon III sebanyak 31 orang dan eselon IV sebanyak 23 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bertempat di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (29/ 3) malam. (nas)

Segera, Rute Badas- Moyo -Pulau Medang Dilayani Kapal Cepat Dari Hal. 1 Ia menambahkan bahwa kapal yang dioperasikan memiliki spesifikasi Body Aluminium, Double Engine dan kapasitas penumpang sebanyak 100 orang dengan Speed 20 knot. Saat ini mereka bersama

operator kapal, otoritas pelabuhan dan pelaku pariwisata tengah mempersiapkannya. Bila tidak ada hambatan, 13 April 2019 pelayaran perdana akan dimulai. ‘’Segala hal harus kita pertimbangkan, terutama keamanan dan kenyamanan,’’ jelas Bayu. (r)

Anak Disabilitas Penyelamat Wisatawan Ditangani Dokter Malaysia Dari Hal. 1 Dengan keterbatasan pendengaran dan mengalami tunawicara, namun Taufik berhasil membantu para wisatawan keluar dari kawasan bahaya itu. Aksinya mengundang simpati sekaligus keprihatinan warga Malaysia, khususnya dari lembaga sosial Global Peace Mission Malaysia yang ingin membantu penyembuhan disabilitas yang dialaminya. Jumat kemarin, Prof. Dato’ Dr. Lokman Saim datang langsung mewakili Pe-

merintah Malaysia untuk melakukan observasi kesehatan Taufik. ‘’Beliau (Taufik) sudah banyak membantu waktu gempa di Lombok. Jadi kita harus membantu beliau juga,’’ kata Lokman Saim kepada wartawan di RSUP NTB. Lokman mengaku sudah berkoordinasi dengan tim medis RSUP NTB terkait hasil observasi awal. Tim dokter THT (Telingan Hidung Tenggorokan) menyampaikan kabar menggembirakan soal kemungkinan pendengaran

Taufik bisa dipulihkan. ‘’Cukup bagus. Dari pemeriksaan tersebut sudah dibentangkan kepada saya, besar kemungkinan dia boleh mendengar, alat paling dalam itu ada, dengan menggunakan alat bantu nanti,’’ ujarnya. Lokman juga prihatin pada kondisi Taufik yang tunawicara. Ia juga akan membantu proses pemulihannya dan tetap berkoordinasi dengan petugas medis RSUP NTB. Ia berharap Taufik segera pulih seperti anak anak sebayanya. Taufik dihadirkan di perte-

muan tersebut. Seperti biasa, ekspresinya datar karena hanya bisa mengandalkan pengelihatannya. Penangan medis bocah relawan pemandu wisata di Tiu Kelep ini sementara masih terkonsentrasi di RSUP NTB. Sembari berkoordinasi dengan petugas medis utusan Malaysia yang memang pernah berjanji untuk kesembuhan Taufik. Sementara Direktur RSUP NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri menambahkan, kasus kesehatan yang dialami Taufik memberi inspirasi pihaknya untuk

memberikan penyembuhan pada anak- anak lainnya. ‘’Ketika kasus ini dikerjakan di sini, harapannya Taufik -Taufik yang lain bisa dikerjakan dan ditangani di sini,’’ harapnya. Sementara soal pembiayaan tidak disebutnya, namun tidak sepeserpun dibebankan kepada Taufik dan keluarganya. “Pembiayan akan kita upayakan berbagai sumber. Sedangkan untuk operasi, biaya kategori tindakan butuh ketelitian dan teknologi tinggi,’’ pungkasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 30 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Unram Gelar ’’River Scout Camp’’

Hadirkan Ratusan Penegak dan Pandega Mataram (Suara NTB) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Racana Universitas Mataram kembali menggelar kegiatan “River Scout Camp 2019”. Kegiatan ini menghadirkan anggota penegak dan pandega seluruh sekolah di NTB dengan jumlah tidak kurang dari 243 peserta. Kegiatan berlangsung selama tiga hari. Yakni sejak tanggal 28-30 Maret 2019. Bertempat di Lapangan Universitas Mataram, kegiatan memadukan konsep indoor dan outdoor. Wakil Rektor III Universitas Mataram, Dr. H. Muhammad Natsir, menjelaskan bahwa selama kegiatan akan diadakan berbagai kegiatan. Mulai dari seminar, perkemahan dan pelatihan. Untuk kegiatan seminar, panitia menghadirkan pemateri dari Kwarnas dengan tema seminar tentang Pramuka Milenial dalam Menghadapi Industri 4.0. Tema ini dipilih agar anggota

pramuka penegak dan pandega mampu menyesuaikan diri mereka dengan kebutuhan anak muda milenial. “Tujuannya ialah agar penegak dan pandega berkegiatan sesuai dengan tantangan dan keinginan kaum muda milenial. Mereka ini akan bertukar pikiran mau dibawa kemana anak muda milenial ini kedepan,” ungkapnya. Dikatakan, dengan tantangan zaman saat ini, tentu kebutuhan berkegiatan harus disesuaikan agar menarik bagi anggota pramuka. Ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi pramuka sebelum menyusun program kerja yang tepat bagi para anggotanya. Apalagi anak muda milenial kini memiliki permasalahan kompleks dan mempunyai karakter yang sangat khusus.

“Mereka adalah anak muda milenial. UKM Racana Unram bisa menggelar acara tahunan yang selalu dihadirkan oleh UKM Racana Unram. Ini bisa membangkitkan semangat milenial,” tuturnya. Sementara itu, secara umum kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahim antaranggota pramuka dan sekolah. Selain itu, mereka juga bisa belajar bersama, mampu meningkatkan disiplin, dan meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam bingkai pramuka. (dys/*)

H. Muhammad Natsir